Archive for the ‘MASALAH ETNIK’ Tag

BERITA-BERITA SEPUTAR EKS TAPOL PAPUA, FILEP KARMA

 

 

 

EKS TEPOL FILEP KARMA BEBERKAN PEMBEBASAN PAKSA DIRINYA
Senin, 30 November 2015 | 10:00 WIB

TEMPO.CO, Jayapura – Aktivis Papua Merdeka, Filep Jacob Semuel Karma, 56 tahun, menganggap pembebasan terhadap dirinya dari Lembaga Pemasyarakatan II-A (LP) Abepura, Papua, sangat tidak manusiawi. Proses pengeluaran terhadap Filep yang dilakukan secara paksa ini, diakuinya terjadi pada Rabu, 18 November 2015, pukul 13.00–14.30, waktu setempat.

“Proses pengeluaran saya ini sangat tidak manusiawi. Sebab binatang yang dipelihara sekalipun, sebelum dilepas ke alam bebas, perlu waktu beradaptasi. Sebelas tahun saya ditahan di lapas, namun saya tidak diberikan waktu untuk beradaptasi. Apakah saya, seorang manusia Papua tidak lebih berharga daripada binatang?” kata Filep dalam keterangan tertulisnya kepada Tempo, Senin, 30 November 2015.

(Baca: Dibebaskan, Tapol Papua Filep Karma Syok)

Eks tahanan politik (tapol) Papua ini mengadakan konferensi pers hari ini dengan sejumlah wartawan mengenai pembebasan dirinya dari LP yang dilakukan secara mendadak. Filep yang dibui selama sebelas tahun karena tuduhan makar, menolak pemberian remisi hukuman. Ia ingin menjalani seluruh masa hukumannya selama 15 tahun secara utuh.

Filep mengaku ia ditekan secara psikologis dan tidak diberikan kesempatan untuk berbicara dengan pengacaranya. Ia hanya diberi waktu satu jam untuk berpikir di hadapan Johan Jarangga selaku Kepala Divisi LP Kanwil Kemenkumham Papua, Bagus Kurniawan selaku Kepala LP, dan beberapa staf LP lain.

Awalnya, Filep dipanggil Hanafi yang merupakan Kasi Binadik LP Abepura melalui Irianto Pakombong, seorang staf LP Abepura. Kemudian, dalam ruang kerjanya, Hanafi membacakan kutipan surat yang menurutnya dari Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham tentang Daftar Nama Penerima Remisi Dasawarsa, termasuk Filep Karma yang dinyatakan mendapat tiga bulan remisi. Dalam prosesi ini disaksikan Irianto Pakombong.

Kemudian, lanjut Filep, Johan Jarangga, Bagus Kurniawan, dan beberapa staf LP dan Kanwil Kemenkumham Papua masuk ke ruang kerja Hanafi. “Mereka menekan saya untuk keluar dari lapas hari itu juga, satu jam setelah kutipan surat yang disebut dari Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham dibacakan,” kata Filep.

Namun, Filep mengaku
http://nasional.tempo.co/read/news/2015/11/30/078723336/eks-tapol-filep-karma-beberkan-pembebasan-paksa-dirinya

Namun, Filep mengaku sampai dikeluarkannya ia dari LP, ia tidak diberikan tembusan atau fotokopi surat yang disebut dari Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham Negara Kolonial Rasialis Indonesia tentang Daftar Nama Penerima Remisi Dasawarsa yang memuat namanya tersebut. “Melihat atau membacanya pun tidak. Hingga saat ini, saya meragukan surat keputusan yang menjadi dasar mengeluarkan saya dari Lapas Abepura,” tuturnya.

Pada 2005 pun, Mahkamah Agung pernah mengajukan kasasi ihwal penahanan Filep. Namun, Filep sendiri tidak pernah merasa surat hasil keputusan tersebut dari MA. “Saya hanya menerima selembar kopi dari faksimile yang tidak jelas dan sangat meragukan yang digunakan untuk menahan saya,” katanya.

Meskipun Filep protes terhadap pembebasannya tersebut, ia hanya diberikan waktu satu hari sebelum dikeluarkan secara paksa dari LP Abepura pada 19 November 2015.

Filep-begitu dia sering disapa-ditahan sejak 2004 setelah divonis 15 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jayapura karena kasus makar. Filep divonis bersama rekannya, Yusak Pakage, yang dihukum sepuluh tahun bui. Keduanya ditangkap polisi pada 1 Desember 2004, setelah memimpin pengibaran bendera Bintang Kejora di Lapangan Trikora, Abepura, Kota Jayapura, Papua. Pada Rabu, 18 November 2015, Filep akhirnya dibebaskan. Namun, Filep sendiri mencurigai tindakan yang dilakukan terhadapnya tersebut.

Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham I Wayan Dusak yang dihubungi Tempo pagi ini menjelaskan, keputusan pembebasan eks tapol Papua dilakukan Kepala Kanwil Kemenkumham Papua. “Bukan dari Dirjen. Dirjen hanya mengikuti undang-undang,” kata Dusak.

Penjelasan lebih rinci, Dusak meminta Tempo menghubungi Kanwil Kemenkumham Papua.

LARISSA HUDA | MARIA RITA
http://nasional.tempo.co/read/news/2015/11/30/078723336/eks-tapol-filep-karma-beberkan-pembebasan-paksa-dirinya/2

 

 

BEBASNYA FILEP KARMA BIKIN NUANSA POLITIK DI PAPUA BERDENYUT
Selasa, 1 Desember 2015 – 00:50 wib

Saldi Hermanto
Jurnalis

TIMIKA – Bebasnya tahanan politik (tapol) Papua, Filep Karma, ditengarai bakal menambah nuansa politik di Papua kembali berdenyut. Meski indikasi pengibaran bendera Bintang Kejora khususnya di wilayah Timika, Papua, di HUT Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada 1 Desember belum bisa diprediksi aparat keamanan.

“Karena dengan bebasnya Filep Karma itu bisa mengubah nuansa politik di Papua. Soal pengibaran tidak ada informasi yang kami dapat,” kata Kapolres Mimika, AKBP Yustanto Mujiharso, usai apel siaga pengamanan 1 Desember di Kantor Pusat Pelayanan Masyarakat Polres Mimika, Senin (30/11/2015).

Di Timika sendiri, ada empat titik lokasi yang akan diantisipasi oleh aparat keamanan, yakni Jalan Sosial yang merupakan sekretariat dari Komite Nasional Papua Barat (KNPB), areal Pasar Gorong-Gorong, areal makam tokoh OPM Kelly Kwalik di samping lapangan Timika Indah, dan lapangan Jayanti Sempan.

Selanjutnya, berdasarkan informasi intelijen baik dari TNI maupun Polri, bahwa kegiatan peringatan 1 Desember akan dilakukan kelompok KNPB dengan menggelar ibadah syukur di sekretariat kelompok tersebut. Sedangkan kegiatan lainnya di luar kegiatan keagamaan, tidak diizinkan aparat keamanan setempat.

“Informasi kegiatan mereka ibadah syukur dan itu hubungan manusia dengan Tuhan, jadi silakan saja. Kita antisipasi saja kemungkinan atas indikasi-indikasi yang akan terjadi nanti,” terang Kapolres.

Peringatan 1 Desember diklaim kelompok-kelompok berseberangan ideologi dengan NKRI di Papua sebagai hari jadi OPM. Biasanya pada 1 Desember maupun 1 Mei atau peringatan-peringatan hari besar masyarakat Papua, kelompok-kelompok tersebut pada lokasi dan wilayah tertentu mengibarkan bendera Bintang Kejora.
(Ari)
http://news.okezone.com/read/2015/12/01/340/1258603/bebasnya-filep-karma-bikin-nuansa-politik-di-papua-berdenyut

Senin, 30 November 2015 06:37
Jelang 1 Desember, Rakyat Papua Resah Ada Mobilisasi Aparat

Jawapos.COM PAPUA- 1 Desember selama ini disebut-sebut sebagai Hari Kemerdekaan Papua Barat dan 14 Desember sebagai HUT Melanesia. Biasanya pada tanggal-tanggal krusial tersebut, beberapa kelompok mengibarkan bendera bintang kejora.

Hal ini mendapat perhatian serius aparat keamanan di Papua. Akhir pekan lalu, Polda Papua sudah menggelar rapat dengan TNI, DPRP, MRP dan tokoh masyarakat menyikapi ancaman keamanan.

Terkait hal tersebut, Plt Ketua Komnas HAM Papua, Frits Ramandey meminta aparat keamanan untuk melakukan upaya-upaya persuasif mengantisipasi 1 Desember dan 14 Desember.

”Jadi kalau ada orang atau kelompok masyarakat yang mau memperingati dengan bentuk doa atau sejenisnya, itu harus direspon dengan cara-cara konstruktif,” kata Ramandey pada Cendrawasih Pos (Jawa Pos Group).

Frits juga meminta kepada kelompok atau organisasi yang akan memperingati 1 Desember agar mempertimbangkan aspek keamanan, sehingga tidak mengundang reaksi berlebihan dari aparat.

”Sehingga tidak ada korban lagi. Itu harus menjadi perhatian,” pintanya.
http://www.jawapos.com/read/2015/11/30/12054/jelang-1-desember-rakyat-papua-resah-ada-mobilisasi-aparat

Frits berharap aparat keamanan maupun kelompok-kelompok yang akan memperingati 1 Desember agar bisa menahan diri.

“Kalau ada masyarakat yang berkumpul, lalu mau melakukan doa atau sejenisnya, itu harus dilihat sebagai sikap politik. Jangan direspon dengan cara kekerasan. Itu akan menghasilkan efek terhadap aparat dan negara,” jelas Frits.

Terkait dengan 1 Desember, Frits mengatakan Komnas HAM Papua telah mendapat pengaduan dari masyarakat utamanya di wilayah Mambreamo dan Nabire mengenai penambahan personel keamanan yang membuat masyarakat resah.

“Antisipasi dari pihak keamanan itu penting, tetapi bukan mobilisasi. Secara sikologis masyarakat akan panik, karena masyarakat punya trauma terhadap penanganan satu Desember beberapa tahun lalu, yang mengakibatkan korban,” tandasnya.

Sementara itu, Kapolda Papua, Irjen Pol. Drs. Paulus Waterpauw, M.Hum, menyebutkan bahwa pihaknya telah menyiapkan 237 personel untuk mengawal ancaman keamanan di tanggal 1 Desember. Personel ini nantinya akan dibackup oleh personel Kodam XVII/Cenderawasih, Lantamal V Jayapura dan Lanud Jayapura.

“Dalam waktu dekat akan disusun kegiatan sinergi antara Kepolisian dengan TNI untuk melakukan upaya-upaya cipta kondisi,” jelas Waterpauw.

Untuk wilayah Kota Jayapura, menurut Waterpauw ada beberapa lokasi yang akan menjadi perhatian yaitu Lapangan Trikora Abepura dan Taman Imbi.
http://www.jawapos.com/read/2015/11/30/12054/jelang-1-desember-rakyat-papua-resah-ada-mobilisasi-aparat/2

“Untuk Kabupaten Jayapura di makam Theys juga sedang dikoordinasikan untuk dilakukan pengamanan. Di daerah-daerah seperti Timika, Yahukimo, Jayawijaya dan Keerom juga juga telah dilakukan pengamanan,” tegasnya.

Kapolda Waterpauw meminta masyarakat untuk tidak melakukan hal-hal atau tindakan yang melanggar hukum atau keluar dari koridor hukum yang berlaku di negara ini.

“Kami pasti akan tindak tegas apabila ada yang melakukan pelanggaran,” pungkasnya.(Cepos/afz/JPG)
http://www.jawapos.com/read/2015/11/30/12054/jelang-1-desember-rakyat-papua-resah-ada-mobilisasi-aparat/3

Soal Filep Karma, Ini Respons Kanwil Kemenkumham
Senin, 30 November 2015 | 13:09 WIB

TEMPO.CO, Jakarta – Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadiv PAS) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua, Johan Yarangga, menampik anggapan eks tahanan politik (tapol) Filep Jacob Semuel Karma, 56 tahun, yang mengatakan bahwa pembebasan dirinya dilakukan secara paksa. Menurutnya, semua prosedur yang diberikan kepada Filep sudah sesuai peraturan. Bahkan, Johan beranggapan bahwa apa yang dilakukan Filep saat ini tak lebih dari sekadar sensasi kepada publik.

“Jangan kita keluar dari itu (pokok permasalahan) karena orang politik itu kan biasa. Cari-cari kesalahan pemerintah. Padahal upaya pemerintah untuk memperhatikan warga negaranya sudah dilakukan dengan baik. Ini adalah cara Filep untuk mencari perhatian saja,” kata Johan Yarangga kepada Tempo, Senin, 30 November 2015.

(Baca:Eks Tapol Filep Karma Beberkan Pembebasan Paksa Dirinya)

Johan mengatakan, tidak ada unsur pemaksaan yang dilakukan terhadap Filep. Adapun keputusan yang dikeluarkan pihak lapas sudah sesuai dengan putusan hakim yang sah, baik itu penahanan maupun pembebasannya. Filep juga tidak diizinkan untuk tetap berada di dalam lapas karena pihak lapas sudah tidak ada dasar lagi untuk menahan Filep.

“Saya pikir kami tidak melakukan secara paksa untuk warga binaan yang di dalam lapas. Kalau orang itu ditahan kemudian dibebaskan, tentunya ada putusan dari hakim. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, ada kriteria dan aturan yang mengikat dan harus dilaksanakan terhadap warga binaan,” kata Johan.

Menurut Johan, lapas telah memberitahukan ihwal pembebasan Filep satu hari sebelumnya. Dari pihak lapas, Johan mengatakan tidak ada bentuk dorongan atau ancaman terhadap Filep. Justru sebaliknya, Johan mengaku bahwa pihaknya melakukan suatu pendekatan yang manusiawi.

“Saya beritahukan pada dia, ‘bahwa kau (Filep) akan bebas dari lapas’, itu bukan paksaan. Bentuk paksaan itu seperti apa? Harus diberitahukan (pembebasannya), tidak bisa kami diam-diam,” kata Johan.

Johan sendiri tidak mempermasalahkan apa yang dikatakan Filep kepada media. Menurutnya, dari pihak lapas sudah melaksanakan aturan pemerintah dengan sebaik-baiknya. “Apabila seandainya aturan tidak dilaksanakan, berarti pemerintah yang tidak memperhatikan hak-hak bagi warga binaan di lapas sesuai dengan peraturan yang berlaku,” kata Johan.

(Baca:Dibebaskan, Tapol Papua Filep Karma Syok)

Dalam proses pembebasan terhadap eks tapol Filep, Johan mengaku bahwa pembebasan yang dilakukannya terhadap Filep sudah mempertimbangkan unsur kemanusiaan bagi warga binaan di lapas. Jadi pemberian remisi kepada warga binaan menjadi mutlak dan harus diberikan apabila tahanan sudah menjalani proses pidana dan bagi mereka yang berkelakukan baik.

“Tidak bisa kita tunda-tunda. Kalau kami tunda berarti kami melakukan kesalahan baik dalam pemberian pelayanan maupun pemberian hak-hak bagi warga binaan masyarakat,” kata Johan.

Dalam keterangan resmi Filep Jacob Semuel Karma, disebutkan bahwa pembebasan yang dilakukan terhadapnya dari Lapas II A Abepura sangat tidak manusiawi. Proses pengeluaran terhadap Filep secara paksa ini diakuinya terjadi pada hari Rabu, 18 November 2015, pukul 13.00-14.30 waktu setempat.

Filep divonis 15 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jayapura karena kasus makar. Filep divonis bersama rekannya, Yusak Pakage, yang dihukum 10 tahun bui. Keduanya ditangkap polisi pada 1 Desember 2004, setelah memimpin pengibaran bendera Bintang Kejora di Lapangan Trikora, Abepura, Kota Jayapura, Papua.

Pada Rabu, 18 November 2015 lalu, Filep akhirnya dibebaskan. Namun Filep sendiri mencurigai tindakan yang dilakukan terhadapnya tersebut. Ia menolak remisi yang diberikan pemerintah dan memutuskan menjalani hukumannya hingga berakhir pada 2019.

LARISSA HUDA
http://nasional.tempo.co/read/news/2015/11/30/078723390/soal-filep-karma-ini-respons-kanwil-kemenkumham

Advertisements

PERTAHANKAN BAHASA LOKAL SEBAGAI IDENTITAS

PERTAHANKAN BAHASA LOKAL SEBAGAI IDENTITAS
Kamis, 03 September 2015, 22:16 WIB
Antara/Dewi Fajrian
Seorang perempuan membaca salah satu buku sastra daerah dalam Kongres Internasional II Bahasa-bahasa Daerah Sulawesi Selatan di Makassar (ilustrasi).
Seorang perempuan membaca salah satu buku sastra daerah dalam Kongres Internasional II Bahasa-bahasa Daerah Sulawesi Selatan di Makassar (ilustrasi).

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG — Bahasa lokal, termasuk bahasa daerah beserta variasi dialeknya, harus dipertahankan sebagai pembangun identitas, kata Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah Pardi Suratno.

“Orang Jawa, misalnya, diidentifikasi dari bahasa yang digunakan sehari-hari. Orang Bugis dikenal karena berbahasa Bugis, kemudian orang Madura, Sunda, dan sebagainya,” katanya di Semarang, Kamis (3/9).

Hal tersebut diungkapkannya usai kegiatan Language Maintenance and Shift (Lamas) V bertema “The Role of Indigenous Language in Constructing Identity” yang berlangsung pada tanggal 2–3 September 2015.

Menurut dia, bahasa merupakan wadah kebudayaan yang mencerminkan identitas pemiliknya, termasuk bahasa daerah, sehingga harus terus diajarkan, dilestarikan, dan dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari.

“Kalau di Jateng, kami mengapresiasi dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 9/2012 tentang Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa. Ini merupakan wujud kepedulian terhadap pelestarian bahasa daerah,” katanya.

Bahasa daerah yang digunakan di Jawa Tengah secara umum, kata dia, adalah bahasa Jawa. Namun, karena wilayah yang luas dan pengaruh kekuasaan zaman kerajaan, tercipta berbagai dialek bahasa.

“Berbagai dialek itu, misalnya bahasa Jawa Solo yang standar, kemudian ada dialek Banyumasan, Tegal, Pati, dan sebagainya. Umumnya, dialek-dialek ini berkembang di daerah pesisir,” katanya.

Sejalan dengan regulasi itu, kata dia, masyarakat lokal diperbolehkan untuk mengajarkan, melestarikan, dan memanfaatkan dialek-dialek khas yang diwariskan leluhurnya itu kepada generasi muda.

“Jadi, di Banyumas atau Tegal, misalnya, tidak harus mengajarkan bahasa Jawa sebagaimana Solo. Namun, mengajarkan dialek-dialek khas setempat, termasuk pula kesenian dan adat istiadatnya,” katanya.

Pardi juga mengingatkan bahwa bahasa daerah tidak hanya terdapat di Indonesia, tetapu juga terdapat di berbagai negara lain yang memiliki ciri khas tertentu, belum termasuk dialek yang menjadi variasinya.

“Oleh karena itu, kami undang mereka semua dalam Lamas ini yang menjadi ajang pertemuan dan komunikasi para pemerhati bahasa lokal, bahasa daerah di seluruh provinsi, termasuk luar negeri,” katanya.

Kegiatan tahun yang sudah rutin digelar sejak lima tahun lalu itu dihadiri oleh para pengajar bahasa daerah, bahasa Indonesia, dan bahasa asing dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia dan luar negeri.

“Dari luar negeri, ada pengajar dari Amerika Serikat, India, Libya, dan Malaysia. Kalau total peserta yang hadir ada 108 orang. Semua peserta diwajibkan untuk menyusun dan menyampaikan makalah,” ungkapnya.[]

RUU Bahasa Daerah Ditarget Kelar 2016
Senin, 15 Juni 2015, 17:01 WIB

DPF
enator asal Bengkulu Eni Khaerani

REPUBLIKA.CO.ID, BENGKULU — Rancangan Undang-Undang (RUU) bahasa daerah ditargetkan kelar tahun 2016. Senator asal Bengkulu Eni Khaerani mengatakan pihaknya sedang menyusun RUU Bahasa Daerah yang menjadi program legislasi nasional (prolegnas) prioritas tahun 2016. Tugas Komite di bidang pengajuan RUU adalah mengadakan persiapan, pembahasan, dan penyempurnaan materi draft RUU beserta naskah akademiknya.

“RUU ini akan diajukan sebagai usul inisiatif untuk dibahas bersama DPR RI dan Pemerintah. Targetnya selesai tahun 2016,” ujar anggota Komite III DPD RI dalam kunjungan kerja (kunker) Komite III DPD RI ke Bengkulu, Senin (15/6).

Dosen Universitas Muhammadiyah Bengkulu ini menambahkan, RUU itu akan mengatur perlindungan bahasa daerah yang menegaskan pelaksanaannya. RUU Bahasa Daerah tersebut urgen dan relevan mengingat 659 bahasa suku bangsa dengan 2.636 variasi dialektal sebagai pembentuk identitas negara Republik Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Bahasa Indonesia merupakan refleksi dan serapan dari berbagai bahasa suku bangsa dan menjadi indentitas negara Republik Indonesia.

Kunker itu di antaranya menemui jajaran Pemerintah Provinsi Bengkulu, selain pimpinan/anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bengkulu, Universitas Bengkulu, dan Pusat Bahasa Provinsi Bengkulu. Tujuan kunker adalah menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan daerah guna menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Bahasa Daerah sebagai usul inisiatif Komite III DPD RI. Untuk RUU yang sama, tim lainnya berkunjung ke sejumlah daerah.

Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Ir H Sudoto MPd, yang menerima delegasi kunker itu, menyatakan Pemerintah Provinsi Bengkulu mendukung RUU usul inisitif Komite III DPD RI tersebut. “Kekayaan tradisi dan budaya akan dapat dilestarikan dan berguna bagi masyarakat selama bahasa daerah masih hidup. Ketika bahasa daerah hidup, maka budaya akan hidup,” katanya.

Redaktur : Dwi Murdaningsih

PERINGATAN LEMBAGA ADAT KAMORO, PAPUA, KEPADA PEMERINTAH INDONESIA

ANTARA News

 

Lembaga adat Kamoro ingatkan jangan ada lagi pembunuhan

Senin, 31 Agustus 2015 07:05 WIB
Lembaga adat Kamoro ingatkan jangan ada lagi pembunuhan

Ilustrasi. Sejumlah masyarakat Suku Kamoro menggelar Tari Penjemputan di lapangan Timika Indah dalam rangka Memeriahkan Hari Ulang Tahun Kabupaten Mimika ke XI, Senin (19/3). Dalam rangka HUT Kabupaten Mimika juga digelar pawai Budaya dan pentas seni dari sejumlah suku Asli Kamoro serta peragaan kesenian berbagai daerah di Indonesia. (FOTO ANTARA/Husyen Abdillah)

Kami orang Kamoro tidak pernah melakukan tindakan makar. Kami tidak pernah bicara soal merdeka. Tapi kenapa kalian dengan begitu mudah kalian tembak kami seperti binatang.”

Timika (ANTARA News) – Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (Lemasko) di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, mengingatkan aparat keamanan agar tidak lagi membunuh warga Suku Kamoro yang merupakan pendukung setia Merah Putih.

“Lain kali, ke depan dan di masa yang akan datang, bapak-bapak dorang jangan bikin lagi kepada anak-anak kami dan orang tua kami Suku Kamoro dari Nakai sampai Farifi. Kami adalah bangsa Indonesia, Merah Putih. Jangan nodai kesetiaan orang Kamoro terhadap Merah Putih. Cukup sudah, jangan terulang lagi,” kata Wakil Ketua Lemasko Marianus Maknaipeku di Timika, Senin.

Ia menegaskan hal itu menyikapi kasus penembakan terhadap sejumlah warga Suku Kamoro oleh oknum anggota TNI AD di kawasan Koperapoka, Timika pada Jumat (28/8). Insiden itu mengakibatkan dua warga yaitu Herman Mairimau dan Yulianus Okoare meninggal dunia. Jenazah keduanya telah dimakamkan di pemakaman umum Kampung Kamoro Jaya-SP1, Timika, Minggu (30/8) petang.

Marianus mengajak semua pihak untuk bersama membangun Tanah Papua dan Tanah Mimika dengan hati tulus dan kasih yang besar sesuai prinsip yang dipegang teguh warga Suku Kamoro secara turun temurun yaitu “Nimao Witimi” (saya sayang semua orang, semua orang sayang saya).

Mantan anggota DPRD Mimika periode 2004-2009 itu menilai warga Suku Kamoro semakin tergeser, malah telah dirampas hak-haknya di negeri mereka sendiri.

“Hak orang Kamoro dirampas dan dirampok mulai dari pemerintahan, DPRD sampai masyarakat akar rumput. Tidak ada yang melihat kami. Ketika kami lapar, tidak ada yang memberi kami makan. Kami menangis,” tutur Marianus.

Sekretaris Komisi I DPR-Papua Mathea Mameyao mempertanyakan alibi yang dikemukakan pihak tertentu bahwa kasus penembakan terhadap sejumlah warga Kamoro di kompleks Gereja Katolik Koperapoka pada Jumat (28/8) dini hari dipicu oleh ulah warga yang hendak merampas senjata api dari oknum anggota TNI AD.

“Saya dengar anak-anak Kamoro melakukan tindakan melawan hukum. Katanya mereka mau rampas senjata. Saya sama sekali tidak percaya itu karena pada dasarnya orang Kamoro itu penakut. Mereka tidak mungkin melakukan tindakan seperti itu,” ujar Mathea yang merupakan putri Suku Kamoro itu.

Mathea mendesak berbagai lembaga dan organisasi untuk melakukan investigasi secara terbuka dan transparan atas kasus tersebut.

“Usut tuntas. Pelaku-pelakunya harus diadili secara terbuka. Kita semua harus menjadi saksi untuk penyelesaian kasus ini,” ajaknya.

Mathea sependapat dengan Marianus Maknaipeku bahwa warga Suku Kamoro yang merupakan pemilik sah atas tanah Mimika, dimana ratusan ribu warga dari berbagai suku bangsa kini hidup diatasnya, semakin tergeser dalam berbagai aspek dan mereka sangat miskin di atas kekayaan alamnya yang melimpah.

Salah satu contohnya yaitu kondisi warga pada lima desa Daskam di dataran rendah Mimika yang wilayahnya dijadikan area pengendapan tailing PT Freeport Indonesia.

Meskipun warga setempat telah menyerahkan tanah ribuan hektare untuk dijadikan kawasan pengendapan tailing Freeport, namun warga di lima desa itu sangat miskin.

“Saya tidak bisa membayangkan bagaimana kalau ini menimpa saudara-saudara dari suku lain, apa yang akan terjadi di atas tanah ini. Dengan keterbelakangan orang Kamoro, jangan saudara-saudara gunakan untuk menindas kami,” ujarnya.

Menurut dia, peristiwa penembakan terhadap sejumlah warga Suku Kamoro beberapa hari lalu di kawasan Koperapoka Timika sangat menciderai kepercayaan masyarakat setempat terhadap aparat TNI dan pemerintah.

Padahal warga Suku Kamoro merupakan pendukung setia Merah Putih sejak Papua kembali ke pangkuan ibu pertiwi pada periode 1960-an.

“Kami orang Kamoro tidak pernah melakukan tindakan makar. Kami tidak pernah bicara soal merdeka. Tapi kenapa kalian dengan begitu mudah kalian tembak kami seperti binatang,” kecam Mathea.

Diadili di Timika

Sementara itu Komandan Korem 174/Anim Ti Waninggap Merauke Brigjen TNI Supartodi menegaskan bahwa persidangan oknum anggota TNI AD pelaku penembakkan yang menewaskan dua warga Suku Kamoro di Koperapoka Timika pada Jumat (28/8) akan digelar di Timika.

“Saya sudah meminta agar mereka diadili dan dihukum di Timika. Keadilan dan hukum harus ditegakkan. Tidak ada yang tutup-tutupi dan tidak boleh ada campur tangan dari dalam maupun dari luar,” ujar Brigjen Supartodi.

Danrem mengatakan hingga kini Sub Denpom XVII/Cenderawasih di Timika masih melakukan penyidikan kasus tersebut.

“Untuk tersangka yang merupakan oknum anggota TNI AD masih menjalani proses di Sub Denpom Timika. Mereka adalah oknum yang menyalahi aturan yang berlaku. Karena itu mereka harus diadili sesuai dengan hukum yang berlaku,” tegasnya.

Brigjen Supartodi juga meminta semua pihak mengawal betul proses peradilan terhadap oknum anggota TNI AD yang telah menembaki warga sipil tersebut.

“Mari kita kawal peradilan ini sama-sama. Kalau ada penyimpangan dan lain-lain, laporkan kepada saya. Saya minta masyarakat jangan percaya dengan provokasi dari pihak-pihak lain,” imbaunya.

Editor: B Kunto Wibisono

TNI TEMBAK WARGA DI TIMIKA

Tempo.Co

TNI TEMBAK WARGA DI TIMIKA, INI KRONOLOGI VERSI WARGA

Jum’at, 28 Agustus 2015 | 20:14 WIBTNI Tembak Warga di Timika, Ini Kronologi Versi Warga  

 Prajurit TNI berjaga di kawasan Bandara Mulia, Puncak Jaya, Papua, (16/11). Wilayah tersebut memang kerap mengalami gangguan keamanan. ANTARA/Andika Wahyu

TEMPO.CO, Jayapura – Walau Kepala Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia Mayor Jenderal Endang Sodik mengatakan insiden penembakan yang terjadi di Jalan Bhayangkara, Distrik Mimika Baru, Papua, berawal dari kesalahpahaman. Tapi penjelasan TNI tentang insiden yang menyebabakan dua orang tewas dan dua orang lainnya luka-luka itu dibantah salah seorang Petugas Pastoral Keuskupan Timika, Papua, Santon Tekege.

Menurut Santon, kejadian ini sebenarnya bermula saat ada acara pukul Tifa, yakni acara khas orang Mimika untuk menyambut suksesnya seseorang dalam meraih gelar di dunia pendidikan. Tapi dalam acara pukul Tifa pada Kamis malam, 27 Agustus 2015, di Koperapoka, Timika, dua orang tak dikenal datang di tempat acara tersebut dalam keadaan mabuk dan menggunakan kendaraan bermotor.

“Karena kedua orang tak dikenal itu datang dalam keadaan mabuk, masyarakat menolak mereka masuk ke tempat acara itu. Kemudian mereka pulang dengan emosi dan penuh kemarahan kepada petugas keamanan acara pukul Tifa itu,” katanya. Selang beberapa menit, keduanya datang kembali.

Saat datang untuk kedua kalinya itu, kata Santon,  mereka membawa senjata laras panjang dan pisau sangkur. “Kedua pelaku lalu berdebat dengan penjaga keamanan dari Orang Muda Katolik (OMK) dalam acara itu. Keduanya mencoba mendobrak paksa masuk dalam acara pukul Tifa dan mengacaukan situasi acara itu,” jelas Santon.

Menurut Santon, kedua orang pelaku penembakan itu menodongkan pisaunya ke arah masyarakat Mimika di sekitar pusat acara pukul Tifa itu. ” Bukan hanya itu, keduanya juga menodongkan senjata laras panjang yang mereka bawa. Masyarakat mulai takut dan cemas, acara pukul Tifa mulai kacau karena kehadiran orang tak kenal itu,” katanya.

Setelah acara pukul Tifa ini kacau, kata Santon, kedua orang pelaku itu keluar dari tempat acara pukul Tifa menuju arah jalan raya. “Dari jalan raya itulah, pelaku mengeluarkan tembakan ke arah massa yang ada di sekitar sepanjang Jalan Raya Koperapoka. “Saat itu massa kocar-kacir karena takut kena peluru senjata tajam yang ditembakkan kedua pelaku,” jelasnya.

Santon juga mengatakan, setelah terjadi penembakan, warga kemudian baru menyadari ada dua warga yang tewas terkena peluru. Mereka adalah Imanuel Mailmaur (23 tahun) dan Yulianus Okoware (23 tahun). Sedangkan Marthinus Apokapo (24 tahun), Marthinus Imapula (25 tahun) serta beberapa warga lainnya menderita luka-luka,

“Sebenarnya masih ada yang mengalami luka-luka tembakan tetapi tidak bisa terdata karena banyak aparat keamanan tidak mengijinkan mengambil data para korban di Rumah Sakit Umum Daerah Mimika.

Belakangan terungkap kalau pelaku penembakan itu berasal dari Kodim 1710 yaitu Serka Makher dan Sertu Ashar,” kata Santon.

CUNDING LEVI

PUSAT TERAPKAN POLITIK ANAK TIRI?

Tribun-Maluku.com | Berita dan Informasi Seputar Maluku Terkini

Kamis, 13 Agustus 2015

30 Tahun, Maluku Perjuangkan Tunjangan Kemahalan

Pemerintah provinsi Maluku selama 30 tahun terakhir memperjuangkan alokasi dana tunjangan kemahalan seperti yang diperoleh Papua, Papua Barat dan Aceh, tetapi hingga kini tidak pernah dijawab pemerintah pusat.

Ambon, Tribun-Maluku.com : Pemerintah provinsi Maluku selama 30 tahun terakhir memperjuangkan alokasi dana tunjangan kemahalan seperti yang diperoleh Papua, Papua Barat dan Aceh, tetapi hingga kini tidak pernah dijawab pemerintah pusat.

“Lebih dari 30 tahun kami berjuang agar pemerintah Pusat dapat memberikan tunjangan kemahalan di provinsi Maluku, tetapi sampai saat ini tidak pernah dijawab,” kata Gubernur Maluku Said Assagaff di Ambon, Kamis (13/8).

Menurutnya, tingkat kemahalan berbagai kebutuhan masyarakat di Maluku relatif sama bahkan ada yang lebih mahal dari Papua, Papua Barat maupun Aceh.

“Karena itu sudah sepantasnya pemerintah pusat mempertimbangkan pemberian tunjangan serupa untuk Maluku,” katanya.

Said menegaskan, perjuangan memperoleh tunjangan kemahalan tersebut telah dilakukan Pemprov Maluku saat Adam Malik masih menjabat Wakil Presiden berkunjung ke Maluku tahun 1981.

Gubernur Maluku yang saat itu dijabat Hasan Slamet dalam pertemuan resmi dengan Wapres Adam Malik langsung meminta pemerintah pusat memberlakukan tunjangan kemahalan bagi Maluku.

Permintaan tunjangan kemahalan juga sudah disampaikan berulang kali kepada Presiden dan Wakil Presiden lainnya, termasuk kepada mantan Presiden Megawati Soekarno Putri dan Susilo Bambang Yudhoyono, tetapi tidak pernah direalisasikan.

Said juga menegaskan, dirinya saat menjabat Wakil Gubernur periode 2008 – 2013 maupun saat menjadi Gubernur, memanfaatkan berbagai kesempatan bertemu dengan para Menteri, DPR-RI maupun Presiden dan Wakil Presiden untuk dapat memberikan tunjangan kemahalan bagi Maluku.

“Saya sudah sering bicara tegas kepada pemerintah untuk memperhatikan aspirasi pemprov dan masyarakat di Maluku. Apa Maluku harus ribut dulu seperti Papua dan Papua Barat baru pemerintah memperhatikan dan menjawab aspirasi kita,” ujar Said.

Dia menandaskan, Maluku sebagai salah satu dari delapan provinsi pendiri negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sudah selayaknya diperhatikan pemerintah Pusat dengan mengalokasikan anggaran yang cukup dan memadai, sehingga ketertinggalan pembangunan di berbagai sektor dapat diselesaikan.

“Rasanya sangat tidak wajar jika Maluku sebagai provinsi pendiri bangsa dan negara ini, dibiarkan oleh pemerintah berada pada kategori provinsi termiskin di tanah air,” ujarnya.

Karena itu, Said berharap pemerintah Pusat dapat memperhatikan aspirasi pemprov dan masyarakat Maluku dan memberikan tunjangan kemahalan yang telah diperjuangkan selama puluhan tahun tersebut. (ant/tm)

KONTAK SENJATA DI ACEH UTARA

Waspada Online
WOL / Aceh / Kontak Senjata di Aceh Utara, Anggota Din Minimi Tewas
WOL Photo
WOL Photo
Waspada.co.id, 20 Agustus 2015

LHOKSUKON, WOL – Kontak senjata antara polisi dengan kelompok bersenjata pimpinan Din Minimi kembali terjadi di Aceh. Kali ini, Kamis (20/8) sekira pukul 17.30 WIB kontak senjata terjadi di Dusun Pulo Meuria, Kecamatan Geureudong Pasee, Kabupaten Aceh Utara.

Dalam kontak senjata itu, polisi dari Tim Siluman Polda Aceh berhasil melumpuhkan salah satu tersangka bernama Ridwan. Ridwan tewas di rumahnya setelah melawan tembakan ke arah polisi.

Kapolda Aceh, Irjen Pol Husein Hamidi melalui Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol Teuku Saladin membenarkan adanya kontak senjata tersebut. Hal itu berawal ketika pihaknya peroleh informasi dari masyarakat.

Kontak senjata terjadi ketika Tim Siluman Polda Aceh melakukan penggerebekan terhadap rumah Ridwan. Dan kemudian, Ridwan bersama empat rekannya yang juga bersenjata pimpinan Breujuk melakukan perlawanan dengan tembakan ke arah polisi.

“Ridwan berhasil kita lumpuhkan, dia tewas. Sedangkan rekannya kabur ke arah kebun belakang rumah Ridwan sambil membalas tembakan,” kata Kapolda melalui Kombes Pol Teuku Saladin yang dihubungi Waspada Online, malam.

Dalam kontak senjata itu, selain menewaskan tersangka, kata Kombes Saladin, pihaknya turut mengamankan sepucuk senjata api laras panjang jenis AK 56 beserta dua magazine dan 56 butir peluru.

Pihaknya menambahkan, bahwa Ridwan merupakan DPO yang selama ini dalam pengejaran polisi. Kini, polisi masih terus mengejar empat tersangka lainnya.

“Tetap kita kejar empat tersangka lainnya pimpinan Breujuk. Kontak senjata berlangsung selama tiga puluh menit,” tambah Kombes Saladin.(wol/chai/data2)

Editor: SASTROY BANGUN

PRESIDEN DINILAI BERHASIL JIKA BISA MEMBANGUN INDONESIA TIMUR

SP Logo

Presiden Dinilai Berhasil Jika Bisa Membangun Indonesia Timur
Jumat, 21 Agustus 2015 | 6:22

Gusti Kanjeng Ratu Hemas. [Antara] Gusti Kanjeng Ratu Hemas. [Antara]

[KUPANG] Wakil Ketua DPD RI, Gusti Kanjeng Ratu Hemas mengatakan seorang Presiden Indonesia dinilai berhasil jika bisa membangun wilayah Indonesia bagian Timur.

“Siapapun presidennya dikatakan berhasil jika dia berhasil membangun Indonesia bagian Timur,” kata Ratu Hemas kepada wartawan di Kupang, Jumat (20/8).

Sebab menurutnya, potensi semua daerah di Indonesia memang tidak sama, namun semestinya harus adanya kesamarataan pembangunan di segala bidang.

Ratu Hemas menilai Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah daerah yang curah hujannya rendah jika dibandingkan denga daerah lain. Namun, NTT memiliki potensi yang cukup tersedia sehingga harus dibangun dengan adanya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Potensi wilayah NTT baik di darat maupun laut sangat mendukung sehingga perlu perjuangan dari keterwakilannya di pusat agar daerah ini bisa sama dengan daerah lainnya di Indonesia. Hal yang paling urgen adalah meningkatkan sumber daya manusia (SDM) agar bisa seiring dengan sumber daya alam (SDA) yang tersedia.

“Ada empat anggota DPD asal NTT namun mereka cukup berjuang dan bersaing dengan anggota DPD dari daerah lainnya, karena itu perlu didukung agar aspirasi masyarakat berhasil diperjuangkan,” kata Ratu Hemas.

Dia menjelaskan, keberadaan lembaga DPD merupakan konsekwensi dari otonomi daerah. Untuk itu, meski dengan adanya batas kewenangan, DPD tetap menjalankan tugas dan fungisnya untuk kepentingan rakyat yakni menggelar rapat sinkronisasi aspirasi daerah dengan pemangku kepentingan di seluruh Indonesia.

“Tekad DPD adalah membangun seluruh daerah di Indonesia dengan sistem pemerataan pembangunan,” tuturnya.

Sebelumnya juga ia mengatakan bahwa pihak Dewan Pewakilan Daerah (DPD) RI juga meminta Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengembangkan potensi pariwisata milik provinsi kepulauan itu karena prospek ke depannya sangat menjanjikan.

Ia menjelaskan dengan jumlah pulau yang kurang lebih sebanyak 566 pulau itu, sudah semestinya potensi pariwisata khususnya wisata bahari NTT terus dikembangkan.

Ia mencontohkan salah satu wisata dunia bawah laut yang ada di Kabupaten Alor, kemudian di beberapa daerah lainnya di NTT. Ia juga menyebut perairan Alor merupakan salah satu taman laut terindah di dunia. [Ant/L-8]

STRUGGLE AND SURVIVAL IN WEST PAPUA

 Struggle and Survival in West Papua 

 Sent by Jonathan Goeij jonathangoeij@yahoo.com [GELORA45]
To GELORA45@yahoogroups.com, Aug 6, 2015

Prior to the vote, Suharto declared that the “return of West Irian into the fold of the motherland” could not be undone. Behind closed doors, the UN agreed. Thousands were killed as the military unleashed a wave of intimidation in the lead-up to the vote.

“The head of the Indonesian military unit spoke to each of us, one by one…’You have to choose Indonesia, not Papua.’ Then he put a gun to the head of each of us and threatened: ‘If you don’t choose Indonesia then I will kill you, all of you!'”

Struggle and survival in West Papua
In an article first published at Red Flag, Australian socialist Ben Hillier looks at West Papua’s long struggle against Dutch colonialism and Indonesian repression.

February 5, 2015

SIMON DEGEI sat amid the ground cover, a gaping hole in his right shoulder obscured by a bloodied tank-top, and his face covered in dirt. It is difficult to tell from the picture precisely how long he had left. But Degei is looking to the sky and his gaze is distant; these are his last moments. The 18 year old reportedly bled to death somewhere near the Enarotali airport, Paniai regency, in West Papua’s central highlands.

It was December 8 of last year. Indonesian security forces had opened fire on a peaceful demonstration at Karel Bonay football field, near the local police station. They were protesting against army violence. Four other teenagers died from gunshot wounds at the scene. A sixth victim died in hospital two days later. At least 17 others, including five primary school children, were wounded, according to reports.

A number of inquiries have been announced, but the 1997 Law on Military Courts blocks civilian investigators from interviewing military personnel. According to Phelim Kine, deputy Asia director at Human Rights Watch, there also is a “climate of fear…[that] inhibits local people from publicly discussing security force abuses.”

Indonesia maintains strict control over reporting from West Papua. Foreign journalists are banned; local reporters face intimidation. Yet the government can’t stop the flow of information about the atrocities being committed. Those with mobile phones now document events and distribute the images via social media to international solidarity campaigners and media outlets.

In January, there was another crackdown. More than 100 people were arrested, some tortured, and scores chased from their burning homes in Utikini village, in the Timika region south of Grasberg Mountain–the largest gold mine in the world. In another village, Banti, Indonesian soldiers burned down homes and chased locals into the nearby jungle.

The following day, a young man in Mapurujaya village (also Timika region) was attacked. “He was stabbed in the head with a sharp instrument and his cerebellum was pierced,” reported the Free West Papua campaign on January 15. “He is now in a coma in hospital.” Survival International, an NGO that advocates for the rights of tribal people, has received reports that another man, Jekson Waker, was shot in the feet to “keep him still.”

The number of dead has mounted during Indonesia’s 50-year occupation. Sydney University researchers John Wing and Peter King estimate that at least 100,000 have been killed. Exiled independence leader Benny Wenda claims that the number is half a million. They are victims of what has been called slow-burn genocide.

Descriptions of the killing carry echoes of King Leopold’s Congo. When Australian journalist John Martinkus travelled to the region in 2002, Peter Tabuni, a resistance fighter who had spent decades in jungle camps, showed him a file recounting the Indonesian slaughter during the Baliem Valley insurgency in the late 1970s. “Pages of detailed gruesome information followed,” Martinkus wrote.

“They don’t just kill with a gun,” Tabuni told him. “One man I saw still alive they burnt his head and feet and they wire his hands together and they cook him over a fire and then they put a hot iron over his body. They cut the hand and ear of some and cook it on the fire and give it to them to eat.”

Added to the loss of life are torture and detention of activists, rape and mutilation of women, deliberate introduction of HIV into the population, land theft and crop destruction, cultural desecration, and denial of freedom of speech and assembly.

– – – – – – – – – – – – – – – –

THE SITUATION today is a legacy not only of decades of Indonesian occupation, but of the battles Indonesians themselves waged to be free of colonial rule. The country’s four-year War of Independence officially ended when the Dutch relinquished sovereignty over the archipelago in late 1949. But millions of Indonesians continued campaigning against lingering colonial influence. In the mid- to late 1950s, workers occupied Dutch-owned companies, which were eventually nationalized, and the Indonesian government repudiated its debt to Holland.

However, the western half of the large island of New Guinea, directly to the north of Australia, remained administered by the Europeans. It was known to the Indonesians as West Irian, the latter word being an acronym of “Ikut Republik Indonesia Anti-Nederland” (follow Indonesia against the Netherlands). Later, it would be renamed Irian Jaya, “Victorious Irian.” The new republic claimed it as part of the United States of Indonesia.

Sensing that their grip was loosening, the Dutch reasoned that the only way to maintain influence in the territory would be through a neo-colonial state–nominally under Papuan rule but in reality dominated by Dutch interests. They educated and trained a layer of Papuans, developed the administrative apparatus and built infrastructure to support it: airfields, ports, housing, roads, sanitation and communication. Mostly this was in the capital Hollandia (later renamed Jayapura–“Victory City”).

By the early 1960s, just 25 percent of the bureaucracy was staffed by Europeans. More than 15,000 Papuans were employed in administration and the private sector. Included in that number were more than 5,000 public servants, the vast bulk in lower ranking positions. Historian Peter Drooglever, who has meticulously researched Dutch rule in West Papua, estimates that at the top, there were “little under a thousand individuals who at the end of the Dutch period formed the crystallizing Papuan elite.”

Increasingly, it was clear that Indonesia was going to take the territory. President Sukarno gave an incendiary speech at Jogjakarta in December 1961:

[T]he Dutch undertook to recognize sovereignty, independence, over the whole of that Indonesia, “irrevocable” and “unconditional”…This was a huge lie, a great deception…I have already given the order to the entire Armed Forces of the Republic of Indonesia…to get themselves ready so that at any moment I give you the command, you liberate West Irian from the stranglehold of Dutch imperialism.

The words might now seem soaked with historical irony. Yet at the time, Indonesia was a beacon in the global anti-colonial movement. Indeed, a section of the Papuan elite were pro-integration. As historian Peter Savage has written, “Some saw through the Dutch ploy and were not content with ‘flag nationalism’. They turned their attention instead to the new-born Republic…seeing there a genuinely anti-(rather than neo-)colonial nationalism.”

The Indonesian leaders thought similarly: Papuan nationalism was a Dutch ruse to maintain the remnants of empire. Certainly the colonists thought so, but where did that leave the Papuans? The overwhelming majority did not identify with either side. They were not Indonesian or European, but Melanesian (Pacific Islander).

– – – – – – – – – – – – – – – –

WHEN THE New York Agreement was signed in August 1962, stipulating a transfer of administrative control, first to a UN Temporary Executive Authority, then to Indonesia in 1963, some Papuans began to argue for a unilateral declaration of independence. At the very least, reasoned others, a vote on self-determination should occur during the transition period so it could be carried out by the UN. They were right to be worried but wrong to place their faith in the “community of nations.”

The New York Agreement was a Cold War maneuver by the U.S. to undermine Soviet influence. The Russians were providing arms to the Indonesian military and, adding to U.S. nervousness, the Indonesian Communist Party was the largest in the world, outside of the nominally communist countries. The agreement instructed the Indonesian administration to “give the people of the territory the opportunity to exercise freedom of choice…before the end of 1969.” But it left a great deal unclear and didn’t contain the words “referendum” or “plebiscite,” preferring the bureaucrat-speak of “consultations.” This was no accident.

As Indonesians took over the administration under the UN’s watch, restrictions on movement and assembly were instituted. The new regime cleared the decks. “Only a limited number of Papuans continued serving in the bodies that had existed before,” writes Drooglever.

Great changes were also taking place in Indonesia, where a bloody right-wing military coup occurred in 1965. The left was liquidated as up to 1 million were slaughtered. Two years later, General Suharto’s government presided over Operation Tampas (“Destroy”) in Manokwari. There are varying reports of hundreds or up to 3,000 killed to suppress a resistance movement of some 10,000. Suharto also illegally granted Freeport Sulphur a mining concession covering 10,000 hectares around Ertsberg Mountain in the central highlands, where the company had earlier discovered “the largest above-ground outcrop of base metal ore in the world.”

The new Indonesian regime followed through with the UN-mandated Act of Free Choice in 1969. It was a farce. Papuans refer to it as the “Act of No Choice.” Prior to the vote, Suharto declared that the “return of West Irian into the fold of the motherland” could not be undone. Behind closed doors, the UN agreed. Thousands were killed as the military unleashed a wave of intimidation in the lead-up to the vote.

Just over 1,000 handpicked Papuans out of a population of more than 700,000 were allowed to participate. One recounted to a reporter for the documentary West Papua–the secret war in Asia in 2007: “The head of the Indonesian military unit spoke to each of us, one by one…’You have to choose Indonesia, not Papua.’ Then he put a gun to the head of each of us and threatened: ‘If you don’t choose Indonesia then I will kill you, all of you!'”

This act of betrayal has framed the narrative of the nationalist movement ever since.

– – – – – – – – – – – – – – – –

IN 1961, a national anthem, “Oh my land Papua,” was sung and a national flag, the Morning Star Flag, was raised at the first Papuan People’s Congress in Hollandia. Today, Papuans view the proceedings as a declaration of independence. At the time, however, the ceremony had limited impact. Richard Chauvel, a leading scholar on West Papua, writes: “Those involved…had been drawn primarily from a small elite that had been educated, politicized, and employed in the urban centers…From the perspective of today, they were the pioneers of Papuan nationalism…Most people thought not in terms of Papua, but in terms of locality and region.”

Hundreds of Indonesian paratroopers were soon landing in anticipation of the takeover. The Free Papua Movement (Organisasi Papua Merdeka–OPM), the umbrella under which most of the independence movement would be organised, was formed several years later. After the Act of No Choice, resistance became widespread but remained localized. It would take time for a broad nationalist movement to crystallize.

Mass protests were put down in the heavily policed cities. The strength of the Indonesian military turned many to the guerrilla struggle–the interior of the country was largely inaccessible and the border region with Papua New Guinea provided a safe exit in the event of a major offensive. The downside to this strategy was the retreat from the centers of power.

In 1971, OPM leaders Seth Rumkorem and Jacob Prai unilaterally declared independence. It didn’t result in a territory-wide uprising. Indeed, it seemed to come out of nowhere, with little consultation. It is nevertheless considered an important development. As Australian author Jim Elmslie wrote in Irian Jaya under the gun:

With the declaration of independence it was apparent that the feelings of West Papuan nationalism that had manifested themselves in spontaneous uprisings against the government through the 1960s had evolved into a much more definite form. A semi-professional full time core of guerrilla soldiers was now operating against the Indonesian government under an agreed constitution…From being only an amorphous feeling of outrage, West Papuan nationalism had become a purposeful social, political and military movement.

The nationalists still were weakly organized, and the guerrillas would never be in a position to challenge the power of the Indonesian state. Besides, the strategy was self-limiting: every act of resistance was met with military reprisals against local villages. Hundreds, even thousands, could be killed for every guerrilla transgression. Such a burden of responsibility meant that actions had to be calculated. Nevertheless, the resistance represented defiance and unbending determination; living proof that sovereignty was never ceded.

The OPM suffered a debilitating split in the 1970s. Vicious factional infighting between Rumkorem and Prai resulted in up to 10,000 deaths. Papuans were killing Papuans. “We had to forget the jungle strategy,” says Jacob Rumbiak, who at the time was a young nationalist leader. Today, he is foreign minister of the Federal Republic of West Papua (FRWP), which was declared in 2011 at the third Papuan People’s Congress.

– – – – – – – – – – – – – – – –

THE FRWP is located in the homeland, but Rumbiak’s Department of Foreign Affairs, Immigration and Trade is situated in Melbourne’s Docklands, a model of neoliberal development that has transformed a degraded port precinct into a corporate hub. It is a far cry from the camps from which, at age 11, he commanded a guerrilla unit in the 1960s. There were more experienced and older candidates for leadership, he says. But the OPM wanted to promote and train the youth.

Rumbiak gained a scholarship to study in Bandung, Java, in the mid-1970s. From 1982, he began educating Bandung-based Papuan students in West Papuan history. For a national movement to succeed, he reasoned, mass nationalist consciousness was required. “At the time, our leaders, like Rumkorem and Prai, had groups. But information to the ground? Zero. The leader only [was informed]. I didn’t agree. I was told, it’s too dangerous, why would you try and organize in Java? I said, ‘I’m a soccer player. I can play at home and I can play at my competitor’s home. This struggle is similar.'”

Rumbiak is matter of fact about the strategic choices. But underneath his jovial and welcoming exterior stands a man who endured torture for a decade in Indonesian prisons. Ironically, only when he later returned home to organize was he taken captive.

West Papua is home to hundreds of different languages, and cultural groups that often view each other with suspicion. Rumbiak’s idea was straightforward enough: Secretly, he and others–including his soon-to-be-executed cousin, the anthropologist and musician Arnold Ap–would select students from as wide a range of villages as possible. When the students went home for holidays, it would be their responsibility to raise the consciousness of their kin in West Papua and overcome local and regional divisions. “They had to look with both eyes, not just their tribe’s eye.”

He was confident of this approach because, he says, regardless of the tribal differences, each shares a fundamental world outlook in which Spirit, land and culture are united. That, he believed, was the key to creating a unified movement of Melanesians for an independent West Papua.

The education project also was predicated on the experience of Indonesian brutality. Shared oppression fostered common identity. Today, writes Chauvel, “a Papuan national movement featuring a pan-Papuan identity and a commitment to an independent Papua has spread from the small, educated urban elite that gave birth to it to become a Papua-wide movement with roots in the villages. In addition, the educated elite that leads the movement is much more numerous, skilled, and politically experienced than it was when Indonesia assumed control in 1963.”

Nevertheless, regional identities and differences remain strong. Clan traditions reportedly continue to play a role in factional politics within the resistance. Competing organizational loyalties also are underwritten by differences in politics and strategy. There are many different factions, some armed, others committed to non-violence. The FRWP was proclaimed by a gathering of 5,000. Yet it is difficult to tell exactly how broad its social base is on the island, which is home to around 2 million Melanesians. The structure of the OPM and the number of guerrillas under arms similarly is difficult to discern, but there are a number of regional commands throughout West Papua.

In December, a new umbrella organization–the United Liberation Movement for West Papua–was formed in an attempt to present a common voice of these various factions within the independence movement.

– – – – – – – – – – – – – – – –

DESPITE HEROIC resistance and the development of a common movement, after more than 50 years, Indonesia’s control over the territory has been strengthened. There were great expectations in the wake of the 1998 Indonesian protest movement, which ended Suharto’s dictatorship, and East Timor’s independence vote the following year. A Special Autonomy Law was negotiated in 2001, under President Abdurrahman Wahid, but wasn’t implemented after he was forced from office by an alliance between Megawati’s center-right “nationalists” and the center-right Islamic parties.

Indonesia’s grip remains vice-like for a number of reasons. One is that, for Indonesia’s military, West Papua is the last fiefdom. Since 1998, the military more and more has been pushed to the margins of national political life. It has lost its representation in parliament. It had to withdraw all its non-Acehnese forces from Aceh. It is no longer deployed against protesters or to enforce political bans. Papua is an exception, the area it has been able to hold against civilian rule.

Another relates to the state’s territorial integrity. There is little chance of the balkanization of the archipelago today, but foreign minister Subandrio’s words to the UN Political Committee in 1957 retain a certain logic: “Self-determination with regard to West Irian would mean in fact that we should accept also the same concept with regard to the other islands or regions of Indonesia.”

Another is the economics of the region. West Papua is, quite literally, a gold mine. In 1991, Freeport’s lease was widened to 2.6 million hectares after a mammoth ore discovery at Grasberg Mountain–more than 30 times the size of the original find at Ertsberg. Freeport is one of the largest individual sources of revenue for the treasury. Grasberg also is one of the last gravy trains of the military. A New York Times investigation in 2005 found that, over the previous six years, “Freeport gave military and police generals, colonels, majors and captains, and military units, nearly $20 million. Individual commanders received tens of thousands of dollars, in one case up to $150,000.”

West Papuans face more than just the violence and intransigence of the Indonesian state. The slogan of the nationalist movement is Merdeka, which also was the battle-cry of the Indonesian revolutionaries as they fought Dutch colonialism in the 1940s. Often it is translated as “independence,” yet Chauvel points out that “Papua has objectives in addition to that of political sovereignty. Some have argued that Merdeka…means not just political independence but freedom, and freedom has been defined variously as freedom from poverty, ignorance, political repression, and abuse of human rights.”

Max Lane, author of Unfinished Nation: Indonesia Before and After Suharto, says that the competing claims reflect a complex situation on the ground, which doesn’t necessarily afford broad support to a single political project.

“Any manifestation of opposition gets widespread support, but the politics of the actual population is fractured,” he says, speaking over the phone in Melbourne. “Despite these fractures and contradictions, while the Indonesian state, through its military, treats Melanesian Papuans as an occupied people, they will increasingly feel foreign. Among the most politicized sector, university students, political nationalism is strong.”

– – – – – – – – – – – – – – – –

UNDOUBTEDLY, THE overwhelming majority support a free West Papua. But the political and strategic differences, which partly underwrite the various organizational loyalties, are themselves informed by competing visions of Merdeka. What does the latter look like concretely? For many highlanders, it means an end to brutality and killing. Educated urbanites, however, may have different immediate concerns, such as an end to discrimination in government hiring.

Another complicating factor is the immigration of hundreds of thousands from around the archipelago. Non-Melanesians made up just 2.5 percent of the population in 1960. Elmslie, who also co-founded the West Papua Project at the Sydney University Centre for Peace and Conflict Studies, estimates that the West Papuans are today likely a minority in their own land. Even if that is not yet the case, certainly in the cities–the centers of government–they have been marginalized, as Martinkus’s description of Jayapura in 2002 indicates: “Traders from Sulawesi, Java and Bali cram into the two main streets that run down to the harbor…There is barely a Papuan face to be seen among the crowds that loiter every night.”

His impression overstates reality–West Papuans make up at least a large minority in the capital. Reality nevertheless poses an immense dilemma: how to conceptualize, let alone achieve, Merdeka in a multi-ethnic territory with competing national allegiances? Has the moment for independence passed? Jacob Rumbiak insists that it has not. “Even if we are 10 percent of the population, we will achieve it. We will fight for two years, 100 years if necessary.” After 50 years of struggle, his conviction is as strong as ever. But if he is wrong, what road for a marginalised nation without a state of its own?

Papuans at a minimum deserve full freedom of speech and organization, including the right to advocate independence, the withdrawal of the Indonesian military, the release of all political prisoners and an end to discrimination. Could these be realized within the framework of Indonesian rule? For many Papuans it is scarcely believable. That is precisely the appeal of the demand for independence through a direct vote to right the wrong that was perpetrated in 1969.

There is another, more audacious, path that may open in coming years.

The revolutionary republic of Indonesia adopted the motto “unity in diversity.” The vision would have been limited in practice by the political project of establishing a center of capital accumulation outside of European rule; as it was, its content was totally emptied by military dictatorship, which crushed the movement that could have given life to the words. The price of national unity under Suharto was hundreds of thousands, or more, slaughtered.

Today, workers, farmers, students and oppressed groups continue to cop the repressive heel of the Indonesian state. But the workers’ movement in Java is being reborn. A student movement also has continued since the fall of Suharto. This underscores the potential of a broad alliance from Jayapura through Jakarta to Banda Aceh–multiple insurgencies in a united struggle for economic, social and political rights. The power of unity in the service of diverse and progressive claims would be immense.

The events of 1998 were only a glimpse of that potential. The vision of another Indonesian revolution is compelling precisely because of the precedents. Down that road lies Merdeka, not just for some two million West Papuans, but for several hundred million toilers across the archipelago.

First published at Red Flag.

http://socialistworker.org/2015/02/05/struggle-and-survival-in-west-papua

SIAUW TIONG DJIN VS SINDHUNATA

Siauw Tiong Djin vs Sindhunata
 
Ditulis Oleh : Dr. Irawan
Duarte, May 25 2002 , in: Indonesia Media.
Adalah suatu kesempatan yang jarang terjadi dalam se
jarah,dimana terjadi perdebatan sengit antara dua ideologi yang saling
berlawanan kutubnya. Banyak masyarakat umum setengah baya
mengetahui bahwa sudah sejak dulu terjadi kontradiksi antar kedua
kubu LPKB (Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa) dan Baperki
(Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia), dan kita
ketahui bahwa Baperki yang dipimpin oleh Siauw Giok Tjhan dengan
ideologinya “Integrasi” dan LPKB dengan program “Asimilasi”nya
yang dibawakan oleh Sindhunata.
Keduanya sama sama keturunan Tionghoa, dan keduanya mengaku
berusaha untuk membawa WNI etnis Tionghoa untuk bersama
membangun Indonesia. Keduanya juga pernah menjabat di struktur
pemerintahRI. Keduanya juga pernah dan sedang menjabat
yayasan (Siauw Giok Tjhan dengan Baperkinya, dan Sindhunata
dengan Trisakti), sayangnya Siauw Giok Tjhan telah mendahului kita,
meninggal di negeri Belanda karena komplikasi penyakit khronisnya
akibat disekap sekian lamanya di penjara oleh penguasa saat itu.
Namun ideologinya, “Integrasi” itu tetap hidup dan berkobar di
puteranya yang bernama Siauw Tiong Djin, dengan gelar Ph.D , dan
sekarang berdomisili di Melbourne, Australia. Sedangkan
Sindhunata ditemani puteranya yang sangat mirip dengan beliau,
dan sekarang sebagai pimpinan proyek pembangunan fasilitas
universitas Trisakti.
Acara yang dipandu oleh Sdr. Ridwan Ongkowidagdo ini, tidak luput
dari hasil kerja sama panitia dengan Dr.Judo yang telah berkenan
menghadirkan Sindhunata ditengah kami.
Secara garis besar marilah kita uraikan apa itu Integrasi dan
Asimilasi sebagai refreshing.
Integrasi :
Membaur dalam suatu masyarakat yang terdiri dari beragam suku
dan budaya tanpa menghilangkan identitas dari masing ma
sing
komponen yang ambil bagian dari pembauran tersebut, mirip
dengan teori “Pluralism” atau “Multiculturalism”
Siauw Tiong Djin vs Sindhunata
Asimilasi:
Memadukan masyarakat yang berasal dari suku dan budaya
berlainan menjadi satu kesatuan tanpa mempertah
ankan kebudayaan atau identitas komponen itu berasal , mirip dengan
teori “Melting Pot” Nasion Indonesia
Menurut Siauw Giok Tjhan, Indonesian Race, – Ras Indonesia
-tidakada. Yang ada adalah “Nasion” Indonesia, yang terdiri dari banyak
suku bangsa.
Siauw berpendapat, sejak tahun 50-an, golongan Tionghoa yang sudah
bergenerasi di Indonesia, harus memperoleh
status suku. Dengan demikian suku Tionghoa adalah bagian dari
“Nasion” Indonesia.
Berdasarkan pengertian inilah, Siauw mencanangkan konsep
integrasi, sebagai metode yang paling efektif dalam mewujudkan
“Nasion” Indonesia- Nasion yang ber -Bhineka Tunggal Ika
-berbeda-beda tetapi bersatu. Setiap suku, termasuk suku
Tionghoa,harus mengintegrasikan diri mereka ke dalam tubuh
“Nasion” Indonesia melalui kegiatan politik, sosial dan ekonomi,
sehingga aspirasi “Nasion” Indonesia itu menjadi aspirasi setiap
suku. Berpijak di atas prinsip ini, Siauw mengemukakan bahwa
setiap suku tetap mempertahankan nama, bahasa dan
kebudayaannya, tetapi bekerja sama dengan suku-suku lainnya
dalam membangun Indonesia.
Menentang Asimilasi
Menurut Siauw,
kecintaaan seseorang terhadap Indonesia, tidakbisa diukur dari nama,
bahasa dan kebudayaan yang dipertahankannya, melainkan dari tindak tanduk dan
kesungguhannya dalam berbakti untuk Indonesia. Konsep inikemudian diterima
oleh Bung Karno pada tahun 1963, yang secarategas menyatakan bahwa
golongan Tionghoa adalah suku Tionghoadan orang Tionghoa tidak perlu mengganti
namanya, ataupunagamanya, atau menjalankan kawin campuran untuk berbakti
kepada Indonesia.
Oleh karena itu Siauw menentang konsep assimilasi yangdikembangkan oleh LPKB,
dibawah Sindhunatapada awal 1960-an.
LPKB mencanangkan assimilasi sebagai “terapi” penyelesaianmasalah Tionghoa.
Dengan assimilasi mereka bermaksud golonganTionghoa menghilangkan ke
-Tionghoaannya dengan menanggalkansemua kebudayaan Tionghoa, mengganti nama
ke nama-nama yangtidak berbauTionghoa dan kawin campuran. Dengan demikian,
golongan Tionghoa tidak lagi bereksistensi sebagai golonganterpisah dari golongan mayoritas.
Kalau ini dijalankan, merekamenyatakan, lenyaplah diskriminasi rasial.
Siauw tidak menentang proses assimilasi yang berjalan secara suka-rela dan wajar.
Yang ia tentang adalah proses pemaksaanuntuk menghilangkan identitas sebuah golongan,
karenamenurutnya usaha ini bisa meluncur ke genocide, seperti yangdialami oleh golongan
Yahudi pada masa Perang Dunia ke II. SiauwTiong Djin juga menambahkan bahwa effek
samping dari penerapan
Asimilasi yang pada awalnya dipercaya mempunyai maksud baik,
namun pada saat pelaksanaannya oleh penguasa Orde Baru,
kebijakan asimilasi itu dijadikan undang undang, dan peraturan
pemerintah yang bentuknya memaksa, sehingga timbulah larangan
yang kita alami selama 32 tahun tersebut. Sejarah membuktikan
bahwa akibat dari itu semua akhirnya meledak pada tragedi Mei ’98,
dimana terjadi pembunuhan , penjarahan dan pemerkosaan
terhadap kaum Tionghoa.
Siauw Tiong Djin vs Sindhunata
Ekonomi Kapitalisme
Program ekonomi Siauw menganjurkan dipertahankannya sistim kapitalisme yang
memungkinkan pengembangan modal domestik untuk pembangunan ekonomi
Nasional. Paham ini jelas bertentangan dengan paham komunisme, yang pernah
dituduhkan kepadanya dan juga seluruh anggota Baperki.
Massa Baperki terdiri dari orang-orang yang berasal dari kelas menengah bawah.
Sebagian besar dari mereka adalah pedagang kecil menengah, yang jelas tidak bisa
begitu saja menerima paham komunisme.
Memang Baperki di akhir zaman Demokrasi terpimpin jelas mendukung Presiden
Soekarno, jadi berpijak di dalam kamp aliansi Soekarno dan PKI.
Ia memang dekatdengan Soekarno dan tokoh-tokoh PKI. Akan tetapi, ia tidak kalah
dekatnya dengan -tokoh-tokoh Nasional lainnya yang dikenal sebagai musuh
-musuh PKI.
Lagi istilah Cina dan Tionghoa diperdebatkan
DR. Frits Hong sebagai ketua dari Indonesian Chinese American Association
menitipkan pesannya pada diskusi “Cina-Tionghoa” ini karena beliau ada tugas
keluar kota pada hari itu. Beliau sudah mengantisipasi perdebatan istilah “Cina
-Tionghoa” pasti tak terelakan kalau kedua tokoh ini saling berhadapan. Sejarah
mencatat bahwa Sindhunata adalah orangnya yang merekomendasikan istilah Cina
dipakai untuk menggantikan Tionghoa dan Tiongkok, saat di selenggarakannya rapat
di Seskoad Bandung pada tahun 1966. Oleh karena itu DR.Frits Hong menitipkan
pesannya sebagai berikut: “Kalau yang dipanggil tidak menyukai istilah panggilan
tersebut, kenapa masih harus digunakan. Banyak pernyataan dari berbagai pihak,
istilah tersebut sebenarnya terkonotasikan, atau dikonotasikan sebagai istilah untuk
maksud penghinaan (khusus di Indonesia). Contohnya di Amerika istilah Ching
digunakan sebagai kata penghinaan terhadaporang Chinese, yang konon setara
dengan Niger yang dikatakan kepada African American”, pesan Boss Duarte Inn itu.
Sindhunata (69) yang mantan perwira angkatan laut beralasan bahwa penggunaan
istilah Cina semata karena dirasakan lebih pas di lafalkannya dalam bahasa Indonesia,
ketimbang Tionghoa. Lebih jauh Sindhunata beranggapan bahwa istilah Cina
Tionghoa sudah tidak relevan diperdebatkan, hanya menghabiskan energi saja, yang
penting generasi muda Tionghoa harus berpolitik, jangan tanggung tanggung, harus
mencapai tingkat pimpinan nasional. (Tapi Sindhunata tidak merinci bagaimana
caranya Tionghoa bisa mencapai tingkatan itu, sementara banyak peraturan
diskriminasi yang masih tercantum di Undang undang dan peraturan yang berlaku
sekarang, sedangkan peraturan yang telah dicabutpun, prakteknya masih saja
diteruskan, contohnya SBKRI yang masih tetap diminta dari urusan paspor, sekolah,
sampai kepermohonan kredit bank, …red).
Siauw Tiong Djin dalam argumentasi ini menyatakan perlu diingat latar belakang dari
lahirnya istilah Tionghoa itu. Tionghoa lahir pada kebangkitan nasionalisme, dan saat
itu istilah Tionghoa digunakan oleh para pejuang kemerdekaan Indonesia sebagai
tanda menghargai keberhasilan revolusi yang dipimpin oleh DR.Sun Yat Sen 1911,
sehingga istilah itu menjadi istilah revolusioner. (Catatan: Perjuangan kemerdekaan
Indonesia tidak lepas dari partisipasi golongan Tionghoa saat itu, terbukti dengan
dihibahkannya gedung Soempah Pemoeda di Jakarta oleh Sie Kong Liong…red).
Sedangkan Cina diketahui sebagai istilah untuk menghina golongan Tionghoa, istilah
Cina dipakai untuk menimbulkan inferiority complex dalam tubuh komunitas
Tionghoa. “Inilah dasar utamanya mengapa istilah Cina itu diperdebatkan”, ujar
Tiong Djin yang mengaku mengetahui adanya dokumen yang menyiasati kebijakan
tersebut.
Banyak para audiensi menanggapi perdebatan Cina-Tionghoa ini dari berbagai sudut
pandang, dari yang kalem sampai ketingkat emosional yang tinggi.
Siauw Tiong Djin vs Sindhunata
Berpolitik mengikuti arus NasionalMengenai perjuangan golongan Tionghoa di Indonesia
Tiong Djinmenilai bahwa pentingnya golongan Tionghoa masuk ke dalampolitik, karena
tidak ada orang lain yang akan memperjuangkankepentingan Tionghoa, kalau bukan dari
Tionghoa sendiri, namundalam manifestasi gerakan itu harus diikut sertakan golongan
lainnya, dan masalah masalah lain yang berkaitan dengan kita. Tapibukan berarti golongan
kita diam tidak menyuarakan aspirasinya.
Untuk itu Tionghoa harus masuk diseluruh strata di Legislatif,Judicatif, dan Eksekutif, barulah
perundangan yang bersifatdiskrimatif itu dapat terkikis. Rupanya Siauw Tiong Djin mencoba
mengantarkan pengertian “eksklusif positif” yang mengacu kepadaarus kepentingan nasional.
Ada perbedaan dengan Sindhunata,beliau mencanangkan Tionghoa tidak boleh eksklusif, tapi harus
masuk kedalam berbagai parpol yang berbasis nasional. Disiniterlihat kecanggungan Sindhunata,
karena di kesempatan yang lainbeliau menyatakan kekecewaannya terhadap PAN (Partai Amanat
Nasional) yang dipimpin Amin Rais, bahkan mengakui hengkangbersama 25 kawannya dari
Partai yang berlambang matahari biruitu.
Dekat dengan Rakyat
Sindhunata menguraikan bahwa golongan Tionghoa sebaiknya
membaur dengan masyarakat setempat, jadi kalau tinggal di Jawa
Barat, maka harus dirasakan sebagai orang Sunda, dan demikian
puladengan daerah lainnya.
Siauw Tiong Djin berpandangan, golongan Tionghoa tidak perlu
menanggalkan identitas kebudayaan, tapi mendekat ke rakyat
setempat harus dilakukan ketimbang dekat dengan pejabat,
meskipun diakui kedekatan dengan pejabat juga diperlukan.
Sarjana tehnik komunikasi ini juga menghimbau kepada industrialis
agar selalu mengusahakan kemakmuran rakyat Indonesia dengan
menyelenggarakan industri padat karya.
Rekayasa aparatSewaktu Tiong Djin ditanya tentang perbandingan pembauran
Tionghoa yang terjadi di Filipina, dan Thailand dengan Indonesia,
Beliau menjelaskan bahwa, dikedua negara Thailand dan Filipina,
pemerintahnya tidak membuat undang undang yang menciptakan
perbedaan yang menyolok antara minoritas dan mayoritas. Lain
dengan di Indonesia, pemerintahnya menciptakan begitu banyak
undang-undang yang diskriminatif, sehingga situasinya tidak
kondusif. Walaupun demikian menurut Tiong Djin, kalau tidak ada
rekayasa-rekayasa yang negatif dari aparat negara, perkembangan
didaerah wajar saja, jadi perbedaan antara Tionghoa dan
NonTionghoa tidakmenjadi masalah bagi mereka untuk
bekerjasama. Persoalan justru timbul karena rekayasa aparat
negara tersebut, atau sindiran yang datang dari para pejabat negara,
dan adanya undang undang tersebut yang melegitimasikan tindakan
tindakan diskriminatif. Selama semua ini ada , maka proses
pembauran dan integrasi yang diinginkan tidak akan terjadi secara
wajar.
Mengungkit tentang sindiran, rupanya Sindhunata juga tidak luput
dari teguran dari audiensi (Agus Djayaputra), yang mengatakan
tulisan Sindhunata dan Junus Jahya tentang generasi imlek yang8
diembel embeli dengan “mata sipit” itu tidak pada tempatnya. Untuk
itu tokoh LPKB itu dengan sikap gentlement meminta maaf langsung
dihadapan hadirin.
Siauw Tiong Djin vs Sindhunata
Tragedi Mei ’98 bakal terjadi lagi
Melihat situasi sekarang di Indonesia dimana pej
abat pemerintah
masih membudayakan, dan mengembang biakkan benih benih
rasialisme. Ekonomi riil yang belum sanggup kembali berputar di
Indonesia, kemiskinan juga merambah kemana mana, dan praktek
KKN malah tambah semarak, jurang miskin dan kaya semakin
mer
ebak. Maka gejala diatas sudah merupakan amunisi yang
dengan mudah dipicu menjadi suatu ledakan serupa dengan Mei
Kelabu. Teori ini juga dibenarkan oleh sejumlah tokoh tokoh
pemerhati Indonesia, seperti Romo Sandyawan, dan saksi mata
yang baru pulang dari
Indonesia.
Untuk itu Siauw Tiong Djin menyerukan kepada golongan Tionghoa,
agar memelihara kemanunggalan dengan seluruh rakyat Indonesia,
meningkatkan kesadaran berpolitik, dan pendidikan politik.
Membentuk jaringan kerja dengan LSM (Lembaga Swadaya
Masyarakat) lainnya. Peranan pers juga sangat penting untuk
diperhatikan, kendati sekarang ada usaha usaha kearah
pemberangusan pers kembali oleh pemerintah,
namun kami tetapharus perjuangkan kebebasan pers tersebut.
Sindhunata sebagai ketua yayasan Trisakti tetap akan menuntut
pemerintah untuk mengusut dan mengadili pelaku penembakan
mahasiswa Trisakti, beliau juga mencadangkan untuk membawa
kasus ini ke pengadilan international kalau pemerintah RI tidak
sanggup menyeret pelakunya untuk dihukum.
Warga di Luar negeriSebagai warga negara Indonesia di luar negeri, kami
harus tetappeduli dengan tanah air kita. Tinggal di luar negeri bukan berarti
menghilangkan kecintaan kita terhadap Indonesia, untuk itu warga
diluar negeri bisa bertindak selaku “pressure group” terhadap
Indonesia, demi perbaikan Indonesia. Banyak hal yang dapat
dilakukan kita sebagai Warga negara Indonesia yang berdomisili di
luar negeri. Dengancara melobi konggress setempat dalammemberikan
bantuan, dan mengeluarkan kebijakan bagi Indonesia,agar mempersyarati
antara lain dengan; Perbaikan pelaksanaanHukum, Perubahan undang-undang
yang dapat dimanipulasi olehpihak penguasa untuk melanggengkan
kekuasaan dan ber KKN ria ,Penghapusan UU dan peraturan diskriminatif,
Penghapusan praktekdiskriminasi, Peningkatan pendidikan, dan kesehatan rakyat,
Menyetop pemiskinan rakyat, Penegakan hak asasi manusia,
Pencegahan pengrusakan lingkungan alam, Pencegahan exploitasi
perempuan dan anak, dan hal lainnya yang kita yakini bisa
membantu perbaikan Indonesia. Ingat kami bekerja dan membayar
pajak untuk negara, maka kami juga berhak mengaspirasikan
kemana uang itu boleh di keluarkan, dan bagaimana cara pengeluarannya.
Acara berlangsung selama 3 jam penuh dan mendapat sambutan
sangat positif dari audiensi.
(Sumber: Indonesia Media)

AFTER DECADE OF PEACE, MANY IN ACEH LEFT BEHIND

After decade of peace, many in Aceh left behind

Fakhruddin Kasem hoped for a prosperous new life when Indonesia struck a deal to end a separatist conflict in Aceh, but a decade on the unemployed former rebel is so desperate he hopes to join the Islamic State group to make ends meet.

While many ex-fighters have benefited from peace in the western Indonesian province, with ex-rebels now Aceh’s key political players, former local commander Kasem is among a number that feel let down.

“As a rebel fighter, I feel betrayed by the leadership as they have not taken care of me,” said the 35-year-old, one of about 100 ex-rebels who pledged last month to join IS in Syria as they claim being salaried jihadists is the only way they can support their families.

Up to 500 nationals from Indonesia, the world’s most populous Muslim-majority country, are believed to have travelled to the Middle East to join IS, sparking fears they could revive sophisticated militant networks responsible for attacks on Western targets on their return.

It is not clear whether the ex-rebels will really join the fight in Syria and Iraq, but the threat highlights how the transition to civilian life for many Free Aceh Movement (GAM) rebels has not always been smooth.

In 1976, GAM launched its fight for an independent Islamic state in Aceh, which is fiercely proud of its identity and was historically an important trading centre and seat of Muslim learning.

Over the next 29 years, fighting between rebels and Indonesian government forces left about 15,000 people dead — with abuses committed by both sides — before the 2004 tsunami finally persuaded GAM and Jakarta to strike a peace deal.

The destructive, quake-triggered waves left around 170,000 dead in Indonesia, the vast majority in Aceh, and tens of thousands more in countries around the Indian Ocean.

The deal was signed on August 15, 2005, in the Finnish capital Helsinki, with the rebels agreeing to give up their demands for independence in exchange for greater autonomy.

The GAM fighters laid down their arms and Jakarta withdrew non-local security forces from Aceh and granted an amnesty to rebels and political prisoners.

A transitional reintegration package from the International Organization for Migration was provided to 2,000 prisoners who were granted amnesties and 3,000 former combatants, while ex-rebels have been brought into local politics and now lead the province.

– ‘Many challenges’ –

Despite sporadic violence, often between new local political parties set up as part of the peace deal, the accord has largely been viewed as a success, Aceh is mostly peaceful, and the chances of a return to full-blown conflict are slim.

But observers say that while some former GAM members have prospered in oil- and gas-rich Aceh, others have got very little, and those now in positions of power stand accused of being more interested in improving their own lot than helping ordinary Acehnese.

“The whole question of reintegration has been a problem from the start,” said Keith Loveard, a senior risk analyst at Concord Consulting in Jakarta. “Some got involved and some were left out.”

He pointed to high levels of crime in some parts of Aceh, which in many cases is suspected to involve former fighters, as evidence of failure.

One former rebel, Nurdin bin Ismail Amat, is leading an armed group that is suspected of being behind the kidnapping of a British energy worker in 2013 and the killing last year of two military intelligence officers.

He told AFP that he had decided to keep up the armed struggle as “we see the people of Aceh and former combatants have not prospered”.

More broadly, critics say that governance in the province over the past decade has been ineffective, pointing to problems in the education system, rising infant mortality rates and growing drug problems.

The end of conflict also led to a dramatic increase in Islamic regulations in Aceh, the only province in Indonesia allowed to implement sharia law, with public canings common for crimes such as gambling and drinking alcohol.

In addition, not all elements of the peace deal have been implemented. In a 2013 report, Amnesty International noted promises to set up a human rights court and a truth and reconciliation commission had not been honoured, leaving many who suffered without a sense of closure.

Aceh governor Zaini Abdullah, himself a former rebel who used to be a key figure in the independence movement’s government in exile, this week hailed “10 years of peace”, but admitted problems remain.

“There are still many challenges,” he told reporters. (++++)

See more at: http://www.thejakartapost.com/news/2015/08/13/after-decade-peace-many-aceh-left-behind.html#sthash.QXK9ba3L.dpuf