Archive for the ‘AGRARIA’ Tag

SURAT TERBUKA UNTUK PRESIDEN JOKO WIDODO

SURAT TERBUKA untuk PRESIDEN saya tercinta JOKO WIDODO

Assalamualaikum Wr. Wb

Salam satu Indonesia.
Salam Revolusi Mental.
Kepada bapak presiden yang ku sayangi dan banggakan.
Ini hanya tulisan kecil untuk seorang bapak yang berjiwa besar, tak sebanding dengan kebaikan bapak yang selama ini saya lihat di media massa kita.

Pak.. Apa kabar bapak?
Ibu Negara bagaimana kabarnya?
Apakah sehat sehat saja?
Saya doakan bapak dan sekeluarga sehat selalu tanpa kurang apapun, terutama jgn sampai terkena ISPA ya pak, seperti teman teman saya di Riau.
Kalau bapak terkena ISPA terus siapa lagi yang mengurusi negeri ini?

Kami butuh bapak, karena saya lihat di media massa, bapak sangat baik..
Bahkan isu yang terbaru, bapak mempertemukan Go Jek dgn Ojek Pangkalan, sungguh mulia diri bapak..
Pak.. Mohon luang kan waktu nya sedikit saja untuk membaca surat ini.
Surat ini khusus saya buat untuk bapak.

Pak..
Riau memang tak sama macam Jawa Barat yang kursi DPR nya paling banyak se Indonesia sehingga ramai diperebutkan oleh partai politik untuk mendulang suara pada pemilu.

Riau juga bukan Sumatera Barat yang pernah mempunyai menteri dalam negeri sehingga semua kejadian akan mendapatkan respon langsung dari pemerintah.
Riau juga bukan Jogjakarta yang istimewa, walaupun provinsi miskin tapi selalu menjadi daerah yang mendapat kaya perhatian dari pemerintah pusat.
Riau juga bukan Aceh yang punya pasukan GAM sehingga republik ini selalu ikut apa kata mereka.

Riau juga bukan Jakarta yg selalu dipandang khusus dalam segala hal.
Tapi asal bapak tau, minyak bumi kami pernah menjadi pemasok APBN terbesar dari segi migas.
Perkebunan sawit Riau adalah yang terbesar dan selalu dibanggakan oleh Indonesia dalam bidang perkebunan.
Kami juga rela memberikan seluruh harta kerajaan Siak Sri Inderapura kami hanya untuk membangun republik ini ketika awal kemerdekaan.
Bahasa Indonesia yang kita pakai sekarang ini adalah bahasa yang berasal dari provinsi kami.

Ya, memang..
Dari segi dunia kepahlawanan, pahlawan kami Tuanku Tambusai tak setenar Pangeran Diponegoro yang namanya diabadikan menjadi nama jalan dimana-mana.
Tari Zapin Melayu kami pun juga tak semenarik tari Kecak dan Pendet yang selalu ditampilkan disetiap acara tingkat nasional.
Serta Kami pun hanya punya lagu “Lancang Kuning” yang tak seterkenal lagu “Kampuong nan jauh di mato” meskipun di dalam lirik lagu nya ada pesan tentang bagaimana cara kepemimpinan yang baik, mungkin bisa juga menjadi tolak ukur bapak untuk memimpin negeri kita yang kaya raya ini.

Apa bapak tau tentang kami?
Apa kami harus seperti Papua minta merdeka baru diperhatikan?
Apa kami harus berdemo ala Makasar baru bapak melihat kami?
Kami hanya minta republik ini adil. Bagaimana musibah di Jawa diperlakukan, harusnya kami diperlakukan sama.
Selamatkan Bumi Lancang Kuning Sekarang Juga pak !
Kalau tidak, biarkan kami menentukan nasib kami sendiri !

KARENA BISA JADI JIKA SEPERTI INI TERUS, RIAU MERDEKA MENJADI HARGA MATI!!
Terimakasih telah membaca surat ini pak.
Dan maafkan kelancangan kata kata saya yang menyinggung hati bapak.
Karena saya hanyalah seorang manusia yang luput dari media, tidaklah seperti bapak yang selalu muncul di media massa sehingga sudah terbiasa dalam merangkai kata yang indah dan luar biasa. Dari Seorang Aktivis Mahasiswa
Insanul Kamil Negarawan.
(afz)

 

http://www.jpnn.com/read/2015/09/05/324531/Surat-Terbuka-untuk-Jokowi-Ini-Bikin-Merinding-/page2

Advertisements

MAHASISWA YOGYA NYALAKAN LILIN SOLIDARITAS UNTUK PETANI URUT SEWU KEBUMEN

Rabu 26 Aug 2015, 23:29 WIB

Mahasiswa Yogya Nyalakan Lilin Solidaritas Untuk Petani Urut Sewu Kebumen

Edzan Raharjo – detikNews
Mahasiswa Yogya Nyalakan Lilin Solidaritas Untuk Petani Urut Sewu KebumenFoto: Edzan R
Yogyakarta – Konflik sengketa lahan antara warga dan TNI di wilayah Urutsewu, Kebumen mengundang keprihatinan banyak pihak. Apalagi peristiwa ini menyebabkan jatuhnya korban luka di kalangan warga.

Sebagai bentuk solidaritas, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Untuk Petani Urutsewu (SPUK) menggelar aksi di Titik Nol Kilometer Yogyakarta, Rabu (26/8/2015) malam.

Mereka menyalakan lilin, berorasi dan membaca puisi mengecam aparat TNI AD yang mereka nilai brutal terhadap petani Urutsewu. Akibat tindakan TNI AD ini banyak warga yang menjadi korban karena dipukuli, diinjak-injak dan ditakut-takuti dengan senjata.

Mahasiswa menuntut agar kasus kekerasan fisik petani dan warga Urutsewu di desa Wiromartan, kecamatan Mirit, Kebumen ini diusut tuntas. Menuntut agar aparat TNI AD yang melakukan kriminalisasi kepada warga di hukum berat. Menuntut agar Dandim Kebumen dicopot atas tindakan anak buahnya tersebut. Meminta agar pagar yang membatasi petani Urutsewu dari tanahnya dirobohkan.

“Selama ini kita sering melakukan aksi protes tapi tidak terekspose, baru setelah bentrok dieskpose. Kita ingin mengawal kasus ini,”kata peserta aksi Abdul Aziz di Titik Nol Kilometer Yogyakarta.

Mereka meninginkan lebih baik wilayah Urutsewu dijadikan sebagai kawasan wisata dan pertanian. Karena selama ini petani menanam berbagai tanaman seperti semangka, sehingga bisa dijadikan agrowisata.

Dalam aksinya, mereka membentangkan poster-poster diantaranya bertuliskan, ‘Ganjar Pranowo Kemana Saja Dirimu?!, ‘Tegakan kedaulatan petani Urutsewu,’ ‘TNI bukan penindas rakyat,’ dan lain-lain.
(ega/ega)

MENTERI AGRARIA INSTRUKSIKAN PENYEDIAAN LAHAN

Menteri Agraria Instruksikan Penyediaan Lahan
Kompas, Jakarta, 10 Agustus 2015

SLEMAN, KOMPAS — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursyidan Baldan menginstruksikan Kepala Kantor Wilayah BPN di setiap provinsi menyediakan lahan ternak minimal 10 hektar. Penyediaan lahan untuk mendukung pengembangan usaha peternakan masyarakat, terutama peternak sapi, kerbau, dan kambing.
“Di Australia, banyak padang rumput luas milik negara yang dipakai untuk menggembalakan hewan ternak. Masak kita tidak bisa melakukan hal serupa di Indonesia?” kata Ferry Mursyidan Baldan, seusai melantik pengurus Keluarga Alumni Perguruan Tinggi Agraria, Sabtu (8/8), di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta.
Pada 30 Juli lalu, Ferry mengeluarkan Instruksi Nomor 3/Ins/VII/2015 tentang penyediaan lahan/tanah untuk peternakan. Poin pertama instruksi itu memerintahkan para Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN di seluruh Indonesia untuk mencari tanah atau lahan paling sedikit 10 hektar, yang dapat dijadikan padang rumput untuk dimanfaatkan para peternak sapi, kerbau, dan kambing.
Instruksi itu juga menyatakan, apabila memungkinkan, penyediaan lahan ternak itu juga dapat dilakukan di tingkat kabupaten/ kota. Dalam surat itu, Ferry juga meminta para Kepala Kanwil BPN di seluruh Indonesia segera memberikan laporan terkait instruksi tersebut.
Menurut Ferry, lahan untuk ternak itu dapat diambil dari tanah negara yang tak dimanfaatkan, tanah telantar, atau kawasan perkebunan yang izinnya tak diperpanjang. “Di tanah itu tolong ditanam rumput sebagai makanan hewan ternak dan di sekeliling lahan dipasang pagar untuk menjamin keamanan ternak yang ada,” ujarnya.
Dia menambahkan, penyediaan lahan itu bertujuan memberdayakan para peternak di sejumlah wilayah Indonesia. Dengan adanya lahan itu, peternak di seluruh Indonesia tidak akan kesulitan menemukan padang rumput untuk menggembalakan hewan ternak mereka.
“Keberadaan lahan itu akan membantu peternak dalam tiga hal, yakni ketersediaan lahan, keamanan hewan ternak, dan ketersediaan rumput sebagai pakan ternak,” kata Ferry.
Namun, Ferry mengingatkan, lokasi lahan untuk ternak itu harus berdekatan dengan usaha peternakan milik masyarakat yang sudah ada. Pemilihan lokasi itu penting agar lahan yang sudah disediakan bisa berfungsi efektif. “Di Jawa Barat, misalnya, lahan itu bisa disediakan di bagian selatan karena di sana ada banyak usaha peternakan,” kata Ferry.
Sengketa agraria
Dalam kesempatan sama, ia meminta Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) untuk melakukan riset, terkait sengketa agraria di beberapa provinsi. Penelitian itu masukan bagi pemerintah untuk menyelesaikan kasus sengketa agraria.
Pelaksana tugas Ketua STPN Bambang Suyudi mengatakan, pihaknya akan menjalankan penelitian di beberapa provinsi yang banyak terjadi sengketa agraria, misalnya Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Bali, dan Jawa Tengah. Fokus penelitian terkait tanah adat, tanah milik masyarakat, dan lahan hak guna usaha. (HRS)
Sumber: http://print.kompas.com/baca/2015/08/10/Menteri-Agraria-Instruksikan-Penyediaan-Lahan

SERTIFIKAT CPO: PELAKU INDUSTRI SAWIT TOLAK PEMBATASAN WAKTU ISPO

SERTIFIKAT CPO: PELAKU INDUSTRI SAWIT TOLAK PEMBATASAN WAKTU ISPO

 

Pelaku industri sawit tolak pembatasan waktu ISPO

JAKARTA. perusahaan minyak kelapa sawit wajib memiliki Indonesia Sustainable Palm Oil atau (ISPO) dalam waktu enam bulan setelah Peraturan Menteri Pertanian terkait ini disahkan. Namun batas akhir mandatori ISPO ini mendapat tentangan dari Forum Pengembangan Perkebunan Strategis Berkelanjutan (FP2SB), yang menganggap mandatori tidak efektif.

Achmad Mangga Barani, pengurus FP2SB mengatakan, idealnya, perusahaan minyak kelapa sawit tidak dibatasi waktu untuk bisa memiliki ISPO. Apalagi jika harus termuat dalam Permentan karena dinilai tidak efektif yang setiap tahunnya harus diperbaharui.

“Sebaiknya tidak ada batasan waktu. Dibebaskan saja kapan perusahaan minyak kelapa sawit memiliki ISPO karena kapasitas setiap perusahaan berbeda-beda,” tandas Mangga Barani.

Permentan ini adalah pembaharuan dari Permentan No.19 Tahun 2011 Tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. Isinya, Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Kelas I, Kelas II, atau Kelas III sampai dengan batas waktu 31 Desember 2014 yang belum mengajukan permohonan untuk mendapatkan sertifikat ISPO akan dikenakan sanksi berupa penurunan kelas kebun.

Editor: Sanny Cicilia

TAHUN LALU LABA SAWIT SUMBERMAS MEKAR 16.8%

TAHUN LALU LABA SAWIT SUMBERMAS MEKAR 16,8%

Oleh Annisa Aninditya Wibawa,  in: Kontan, Selasa, 24 Maret 2015.

Tahun lalu laba Sawit Sumbermas mekar 16,8%

JAKARTA. Fluktuasi harga crude palm oil (CPO) tak membuat emiten perkebunan kehilangan kesuburannya. Sepanjang 2014 kemarin, PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS) membukukan laba Rp 737,82 miliar. Keuntungan tersebut mekar 16,8% dari Rp 631,66 miliar.

Dalam laporan keuangan perusahaan disebutkan, penjualan SSMS tumbuh 11,22% Rp 1,96 triliun ke posisi Rp 2,18 triliun. Sementara beban pokok penjualannya tumbuh 8,21% dari Rp 949,45 miliar menjadi Rp 1,027 triliun.

Namun, SSMS tampak mengalami kenaikan komponen beban lain. Beban penjualannya naik 13,35% menjadi Rp 34,13 miliar. Lalu beban umum dan administrasinya melonjak 158,82% ke posisi Rp 242,39 miliar.

Liabilitas SSMS tercatat Rp 1,02 triliun dengan ekuitas sebesar Rp 3 triliun. Kemudian, aset perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada akhir 2013 lalu ini naik 8,91% dari Rp 3,7 triliun menjadi Rp 4,03 triliun. Di situ, aset lancarnya yakni Rp 2,3 triliun dengan aset tak lancar Rp 1,73 triliun.

Meski asetnya menebal, tapi kas dan setara kas SSMS menipis signifikan. Pada awal tahun lalu, kasnya masih sebesar Rp 929,46 miliar. Kemudian di akhir tahun, kasnya mengempis 83,07% jadi Rp 157,29 miliar.

Editor: Uji Agung Santosa

PETANI SAWIT MENOLAK PENGENAAN PPN SAWIT 10%

PETANI SAWIT MENOLAK PENGENAAN PPN SAWIT 10%

 

Petani sawit menolak pengenaan PPN sawit 10%

JAKARTA. Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) keberatan dengan akan dipungutnya pajak pertambahan nilai (PPN) untuk hasil pertanian dan perkebunan sebesar 10%. PPN dipungut setelah Mahkamah Agung membatalkan pasal tentang barang hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan.

Dengan begitu maka menurut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 tentang koperasi, hasil pertanian dan perkebunan dari koperasi menjadi salah satu pihak yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sehingga akan memberatkan petani kelapa sawit Indonesia.

Saut Sinaga, Kepala Departemen Policy and Governance SPKS menilai putusan MA inkonsistensi dengan UU Dasar dalam upaya peningkatan ekonomi rakyat. “Putusan MA akan menimbulkan masalah baru, karena pada sisi lain pemerintah sedang mengusahakan peningkatan produktivitas hasil perkebunan rakyat. Namun di sisi lain negara mengutip hasil produksi pertaniannya dengan pengenaan PPN 10 %. Ini akan membuat koperasi-koperasi rakyat tidak akan maju dan petani tidak sejahtera,” katanya, Selasa (31/3)

Saat ini petani kelapa sawit mengelola sekitar 43% dari perkebunan sawit Indonesia. Negara juga telah mengutip melalui pengenaan bea keluar sebesar US$ 750 per ton, pungutan tetap US$ 50 per ton. Kenaikan BBM juga akan semakin memberatkan petani dan koperasi.

SPKS menilai kebijakan tersebut memberatkan petani yang menjadi anggota koperasi. Koperasi tidak akan maju sehingga mendesak pemerintah mengkaji lagi pengenaan PPN 10% terhadap barang hasil perkebunan sebagai barang kena pajak strategis.

Sebagaimana diketahui, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-24/PJ/2014 tanggal 25 Juli 2014 menyatakan penyerahan Tandan Buah Segar (TBS) merupakan Barang Kena Pajak yang dikenakan PPN.

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan putusan MA tersebut adalah bahwa pembebasan PPN atas penyerahan barang hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan sebagaimana diatur di dalam PP Nomor 31 Tahun 2007 bertentangan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Implikasi dari kebijakan tersebut setiap koperasi yang memiliki omzet atau peredaran usaha lebih dari Rp 4,8 miliar per tahun wajib mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan melakukan pemungutan PPN sebesar 10% atas setiap penyerahan TBS.

 

Editor: Uji Agung Santosa

ATURAN PELAKSANAAN AGAR DISIAPKAN

PERUSAKAN HUTAN

Aturan Pelaksanaan agar Disiapkan

Kompas Cetak |  23 Maret 2015

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah diminta menerbitkan peraturan pemerintah ataupun peraturan menteri sebagai penjabaran Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Hal itu bertujuan agar kriminalisasi pada masyarakat kecil tidak terus terjadi.

Nenek Asyani menjalani sidang di Pengadilan Negeri Situbondo, Jawa Timur, Kamis (19/3), karena diduga mencuri kayu jati di lahan milik Perhutani. Kriminalisasi masyarakat kecil dalam sejumlah kasus perusakan hutan terus terjadi di sejumlah daerah.
KOMPAS/SIWI YUNITA CAHYANINGRUMNenek Asyani menjalani sidang di Pengadilan Negeri Situbondo, Jawa Timur, Kamis (19/3), karena diduga mencuri kayu jati di lahan milik Perhutani. Kriminalisasi masyarakat kecil dalam sejumlah kasus perusakan hutan terus terjadi di sejumlah daerah.

Kasus terakhir menimpa Asyani (63), yang diadili karena diduga mencuri kayu di lahan Perhutani Situbondo, Jawa Timur. Ia dinilai melanggar Pasal 83 UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H). “Harus dilihat, apa itu dilakukan terstruktur dan tersistem. Kalau tidak, tak perlu ada penangkapan,” kata Edhy Prabowo, Ketua Komisi IV DPR yang membidangi antara lain isu kehutanan, Jumat (20/3), di Jakarta.

“Kalau UU sudah benar, pelaksanaan kita perbaiki. Didetailkan dalam peraturan pemerintah (PP),” kata Edhy Prabowo. Politikus Gerindra itu ditemui seusai peringatan Hari Bakti Rimbawan bersama dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.

Siti Nurbaya menyatakan siap menyusun PP berisi penegasan UU P3H menyasar kejahatan besar, bukan rakyat kecil. “Tak sulit membuat PP karena UU itu ditujukan ke kejahatan terorganisasi dan profesional,” ujarnya.

Pemerintah diberi waktu dua tahun sejak pemberlakuan UU P3H pada Agustus 2013, untuk menerbitkan PP. Peraturan pemerintah mengatur lebih rinci serta memberi rambu dan batasan lebih jelas dalam penegakan hukum kejahatan kehutanan.

Edhy sepakat bahwa UU tersebut lebih ditujukan kepada pelaku perusakan hutan oleh korporasi. Pihak DPR dan pemerintah yang membahas UU P3H saat itu selalu menegaskan UU itu untuk memberantas mafia kehutanan.

Beberapa aktivis lingkungan telah memprotes sejak pembahasan hingga isi UU tersebut karena regulasi itu rawan menyasar masyarakat sekitar hutan. Mereka melayangkan uji materi sejumlah pasal UU P3H dan kini dalam proses sidang di Mahkamah Konstitusi.

Edhy menyatakan, banyak contoh kriminalisasi selain kasus Asyani. “Di Sumatera Selatan (daerah pemilihannya), sudah punya lahan 15 tahun di kampung dan tanahnya sendiri, tetapi ketika menebang, malah bermasalah dengan pemilik izin hutan tanaman industri,” katanya.

Pemahaman hukum

Siti Nurbaya mengatakan, persoalan terkait masyarakat kecil tersebut bisa diatasi dengan cara melakukan bantuan dari paralegal. Lembaga swadaya masyarakat bisa turun ke masyarakat untuk memberi pemahaman hukum kepada warga.

“Konkretnya semacam bina desa oleh TNI AD, tetapi ini di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau dari LSM. Mereka banyak yang bagus. Bisa dilakukan sukarela. Yang penting rakyat tertolong dan paham hukum,” ujarnya.

Siti Nurbaya menambahkan, pihaknya telah mengeluarkan surat edaran kepada petugas kehutanan di lapangan agar tidak memakai cara represif lagi. Pendekatan perlu diubah menjadi persuasif, simpatik, mendengar, dan melihat permasalahannya.

Siti ataupun Edhy mendorong agar penegakan hukum menggunakan hati nurani. “Tidak asal terabas. Kalau mau terabas, terabas (pelaku) yang besar. Kita cari yang besar saja,” kata Edhy.

“Keputusan hakim dari fakta-fakta. Ia punya referensi dan nurani. Melihat terdakwa, penuntut, itu kelihatan (bagaimana mereka),” kata Siti Nurbaya.

“Saya maunya (Asyani) bebas. Saya yakin Pak Presiden juga maunya (dia) bebas. Namun, proses hukum sudah berjalan. Yang bisa mengatakan bebas atau tidak itu hakim,” ujarnya. Khusus kasus Asyani, Bupati Situbondo diminta mengawal persidangan.

Selain itu, menurut Siti, pemerintah akan melanjutkan moratorium izin baru pada hutan primer dan lahan gambut. Peraturan presiden tentang lahan gambut juga akan ditinjau ulang.

(ICH/ISW)

SAWIT GANGGU SAWAH TADAH HUJAN MUARO JAMBI

SAWIT GANGGU SAWAH TADAH HUJAN MUARO JAMBI

Kompas Cetak |  16 Maret 2015

MUARO JAMBI, KOMPAS — Pembangunan kanal untuk perkebunan sawit di hutan Pematang Damar, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi, mengancam keberlangsungan pertanian padi setempat. Pekan lalu, petani menjebol tanggul dan kanal, karena mengganggu aliran air yang menghubungkan sawah, hutan, dan sungai.

“Pembuatan jalan dengan alat berat menutup jalur air. Sawah kami jadi terendam. Kami menjebol jalan itu untuk melancarkan jalan air,” ujar Tukiran, Ketua Kelompok Tani Bina Usaha, Desa Jambi Kecil, Maro Sebo, Minggu (15/3).

Menurut Tukiran, persawahan tadah hujan seluas hampir 200 hektar di wilayah itu sangat bergantung pada hutan Pematang Damar yang selama ini berfungsi sebagai kawasan resapan air. Sejak terputusnya areal pertanian dan hutan oleh kanal sawit, limpasan air di musim penghujan tidak terkendali. Begitu juga pada musim kemarau, sawah dikhawatirkan kering.

Ia menegaskan, pemerintah semestinya menjaga wilayah itu sebagai kawasan pertanian, bukan malah mengalihfungsikannya menjadi kebun sawit bagi kepentingan swasta. Padahal, produksi padi di wilayah itu tinggi. Sawah tadah hujan di Desa Jambi Kecil misalnya, seluas 185 hektar, menghasilkan produksi 500 ton gabah per tahun.

Tak hanya menimbulkan persoalan di sektor pertanian, tokoh masyarakat Desa Jambi Kecil, Suhadi, mengatakan, pembukaan kebun sawit di hutan ini menimbulkan masalah bagi penduduk di desa sekitar, berupa banjir dan kekeringan. Desa itu antara lain Jambi Kecil, Jambi Tulo, Bakung, dan Mudung Darat.

“Hutan Pematang Damar satu-satunya daerah resapan air bagi desa kami,” ujar Suhadi.

Wakil Ketua Gerakan Muaro Jambi Bersakat, yang aktif dalam upaya konservasi alam di wilayah itu, Adi Ismanto, mengatakan, setidaknya dua perusahaan yang siap membuka hutan Pematang Damar menjadi kebun sawit, tetapi belum ada izin usaha perkebunannya dari Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Kesiapan pembukaan kebun sawit sudah dilalui dengan pembangunan kanal selebar 3 meter dan jalan masuk menuju hutan.

Fungsi ekologis

Menurut Adi, diperlukan kebijakan daerah terkait pengelolaan hutan Pematang Damar sebagai areal konservasi. Tujuannya agar hutan tak semakin rusak. “Untuk menjaga fungsi ekologis dan menghindari terjadinya konflik horizontal di tingkat masyarakat,” tuturnya.

Hutan rawa Pematang Damar terletak di Kecamatan Maro Sebo dengan luasan sekitar 240 hektar. Selain menjadi penyangga kehidupan, hutan ini merupakan habitat asli anggrek alam dan kalong besar.

Sesuai data Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, banyak pembangunan kebun sawit mengabaikan prinsip berkelanjutan, termasuk menimbulkan bencana di sekitarnya. Dari 204 pelaku usaha sawit dan minyak sawit di Jambi, baru 6 produsen yang memenuhi prinsip sawit berkelanjutan dalam negeri. Rendahnya kesadaran akan prinsip sawit berkelanjutan itu akibat belum adanya sanksi tegas bagi produsen yang melanggar.

Sejauh ini, juga baru 5 produsen sawit dan 1 gabungan kelompok tani yang bersertifikat Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO).  (ITA)

 

REFORMA AGRARIA MEREDUP DI RPJMN


DISKUSI KOMPAS RPJMN 2015-2019:REFORMA AGRARIA MEREDUP DI RPJMN

Kompas Cetak |  16 Maret 2015

Reforma agraria menjadi salah satu isu yang diangkat dalam diskusi yang digelar  Kompas  di Jakarta, Jumat pekan lalu. Diskusi mengangkat tema “Telaah Kritis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Nawacita”.

Koalisi Pengawal Nawacita yang terdiri atas beberapa lembaga swadaya masyarakat memaparkan kajiannya.

Sementara itu, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar dan Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Endah Murniningtyas hadir memberikan tanggapan.

Koalisi Pengawal Nawacita ikut berpartisipasi dalam penyusunan Nawacita, beberapa waktu lalu. Koalisi juga sempat memberikan masukan dalam penyusunan RPJMN 2015-2019. Kini, setelah RPJMN disahkan, koalisi telah mengkajinya.

Visi-misi Presiden Joko Widodo saat kampanye dituangkan dalam dokumen yang disebut Nawacita. RPJMN sendiri adalah dokumen penjabaran visi-misi presiden dalam lima tahun masa kerjanya. Di dalamnya meliputi visi, misi, arah dan strategi pembangunan, dan program-program prioritas pemerintah.

Idealnya Nawacita terjabarkan secara konsisten dalam RPJMN 2015-2019. Namun, Koalisi Pengawal Nawacita menemukan sejumlah kesenjangan di antara dua dokumen tersebut. Misalnya, menyangkut agenda reforma agraria.

Dalam Nawacita, reforma agraria disebut secara eksplisit dalam butir kelima dari sembilan agenda prioritas. Intinya, pemerintah bertekad meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia salah satunya dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Caranya, antara lain, dengan mendorong reforma agraria dan program kepemilikan tanah 9 juta hektar.

Hak atas tanah

Temuan Koalisi Pengawal Nawacita, sebagaimana dipaparkan peneliti The Isntitute for Ecosoc Rights, Sri Palupi, menunjukkan semangat reforma agraria dalam Nawacita meredup dalam RPJMN.

Nawacita, misalnya, menegaskan agenda perwujudan hak setiap orang untuk memiliki tanah, sementara RPJMN lebih menekankan pada kepastian hukum hak atas tanah. Ini, misalnya, menyangkut pendaftaran tanah positif, penegasan batas lahan hutan dan nonhutan, dan sertifikasi. Artinya, tekanannya bukan lagi pada hak, melainkan prosedur legal.

Sebanyak empat agenda Nawacita dalam hal tanah bahkan tidak muncul dalam RPJMN. Pertama adalah penyempurnaan Undang-Undang Agraria untuk mendukung pelaksanaan reforma agraria. Kedua, penyelesaian sengketa tanah secara nasional berdasarkan prinsip keterbukaan, cepat, berbiaya ringan, dan memperhatikan aspek hukum adat.

Ketiga, penghentian kriminalisasi terhadap warga yang menuntut pengembalian hak atas tanah. Keempat, peningkatan akses petani gurem terhadap kemilikan lahan dari 0,3 hektar menjadi 2,0 hektar dan pembukaan lahan pertaniann sejuta hektar di Bali dan luar Jawa.

Siti Nurbaya menyatakan, Presiden Joko Widodo sudah memerintahkan kepada sejumlah kementerian terkait untuk segera menyiapkan program pelaksana reforma agraria. Kementerian tersebut, antara lain Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, serta Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Menurut Siti, salah satu rencana pemerintah adalah mendistribusikan 4,5 juta hektar untuk petani marginal. Modelnya masih akan didiskusikan. Salah satu wacananya adalah dengan model transmigrasi melalui berbagai modifikasi dari model lama.

Dalam RPJMN 2015-2019, pemerintah menargetkan pemberian hak kelola hutan kepada masyarakat seluas 2,54 juta hektar pada 2015, pada 2016 seluas 5,08 juta hektar, pada 2017 seluas 7,62 juta hektar, 10,16 juta hektar pada 2018, dan 12,7 juta hektar pada 2019. Bentuknya berupa hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, hutan rakyat, dan hutan adat dan kemitraan (HA).

Endah Murniningtyas menyatakan, kesenjangan antara Nawacita dan RPJMN bisa dijembatani dalam rencana strategis dan rencana kerja pemerintah.

Karena itu, Endah mengundang Koalisi Pengawal Nawacita untuk berdiskusi lebih lanjut per sektor dengan Bappenas.

Dari diskusi muncul keinginan untuk mengurai berbagai masalah dalam RPJMN. Persoalan reforma agraria sudah lama dibahas, akankah kita kembali menunggu?  (LAS)

MENEDERHANAKAN KONFLIK TANAH

MENEDERHANAKAN KONFLIK TANAH

– | Kristian Ginting
in:Temu_ eropa@- 05/11/2014 17:16 WIB

Komite Revolusi Agraria Sumatera Utara mendesak pemerintah selesaikan konflik pertanahan/AntaraAl iansi Gerakan Reforma Agraria menyatakan persoalan konflik tanah di Indonesia tak hanya menyangkut kepemilikan sertifikat, tapi terutama berurusan dengan penguasaan tanah yang dimonopoli oleh segelintir orang.” Mereka selalu ingin lebih, maka mereka akan merampas tanah termasuk yang bersertifikat. Jika masalahnya disederhanakan soal sertifikat, kok itu ikut dirampas?” kata Rahmat Ajiguna, Sekjen AGRA, saat dihubungi dari Jakarta, Rabu [5/11]. Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Ferry Mursidan Baldan, mengatakan persoalan konflik tanah terutama berhubungan dengan masalah sertifikat. Menurut Ferry, konflik pertanahan kerap kali terjadi akibat sertifikat ganda atau lamanya proses pembuatan surat keputusan tentang kepemilikan properti. Dengan memperbaiki layanan ini, Ferry yakin konflik bisa diredam karena memberi kepastian hukum kepada masyarakat.Menurut Rahmat, pernyataan Ferry tersebut menyederhanakan masalah. Pernyataan itu disebutnya dikeluarkan Ferry bukan karena ketidaktahuannya soal konflik pertanahan di Indonesia, tapi karena keberpihakannya sejak awal memang seperti itu.Sejak zaman Soeharto, kata Rahmat, penataan tanah lewat program sertifikasi telah dijalankan seperti yang diminta Bank Dunia. Legalisasi atas tanah tersebut akhirnya justru dijadikan sebagai jalan untuk merampas tanah rakyat.” Maka apa yang dilakukan Menteri Agraria Ferry akan sama saja dengan pendahulunya, ” kata Rahmat.AGRA mencatat konflik agraria mencapai 1.379 kasus. Konflik itu meliputi perkebunan, pertambangan, infrastruktur, dan kelautan.Luas lahan yang menjadi konflik sekitar 6 juta hektare dan melibatkan 922.781 kepala keluarga. Sekitar 1.180 petani dipenjara, 556 luka-luka, dan 65 orang meninggal dunia.Menurut AGRA, saat ini 70% atau 136,94 juta hektare wilayah Indonesia merupakan hutan negara yang dimonopoli pengusaha asing, pengusaha nasional, dan negara termasuk PTPN. Dari jumlah itu, 9,39 juta hektare adalah hutan tanam industri yang dikuasai 262 perusahaan.Kemudian hutan yang merupakan hak pemanfaatan hutan seluas 21,49 juta hektare dikuasai 303 perusahaan. Berdasarkan fakta itu, benarkah konflik tanah hanya soal sertifikat? [*]