Archive for the ‘AGRARIA’ Tag

Kerajaan Kecil Sawit

 

Kerajaan Kecil Sawit

 

Seorang bupati di Kalimantan mengubah wilayahnya menjadi lautan kebun sawit. Apakah hal ini untuk keuntungan masyarakat atau keluarganya?

 

Prolog: Jakarta, 2007

 

Pada tanggal 29 November 2007, di lantai sepuluh bangunan kantor yang berselubung marmer di Jakarta, pewaris dari salah satu keluarga terkaya di Indonesia kedatangan seorang tamu dari Kalimantan.

Arif Rachmat, pemuda berusia 32 tahun, adalah pewaris kerajaan bisnis dan harta kekayaan yang akan menjadikannya sejajar dengan orang-orang terkaya di dunia. Ayahnya bangkit sebagai seorang industriawan besar dibawah kepemimpinan rezim Soeharto. Setelah krisis moneter menimpa Asia yang memaksa sang presiden turun dari tahta pada 1998, ayah Arif mendirikan konglomerasi sendiri, Grup Triputra. Dia membawahi berbagai bidang usaha dari pertambangan hingga manufaktur.

Arif tumbuh sebagai salah seorang generasi pasca-Soeharto yang paling diuntungkan berkat kekayaannya. Dia mengenyam bangku kuliah di salah satu universitas Ivy League yang paling bergengsi di Amerika Serikat, dan mengawali karirnya dengan bekerja di perusahaan besar di negara itu.

Arif Rachmat, CEO Triputra Agro Persada

 

Baru-baru ini, dia pulang untuk bergabung dengan perusahaan keluarganya, dengan mengambil alih usaha perkebunan milik Triputra. Saat ini, dia berniat untuk menjadi pemain terkemuka dalam kancah industri kelapa sawit yang sedang booming di Indonesia.

Tamu yang mengunjungi Arif pada Kamis itu adalah Ahmad Ruswandi, pemuda berkacamata yang mudah tersenyum dan tertawa ketika gugup. Dia masih berusia 30 tahun, hampir sepantaran dengan si tuan rumah. Ruswandi memiliki latar belakang yang berbeda, namun dia mungkin sudah menduga bahwa peruntungannya akan bertambah pada saat dia memasuki lift yang melesat menaiki Menara Kadin.

Waktu itu, ayah Ruswandi, Darwan Ali, adalah bupati Seruyan, sebuah kabupaten di Kalimantan Tengah. Dia menjabat ditengah-tengah era yang disebut dengan reformasi. Setelah tiga dekade lamanya Indonesia berada di bawah era Soeharto, bupati seperti Darwan memperoleh kewenangan baru yang sangat besar. Hal ini termasuk kewenangan untuk melepaskan lahan-lahan di kabupaten mereka kepada perusahaan swasta.

Darwan Ali, mantan Bupati Seruyan dua periode, dan Ahmad Ruswandi

 

Para bupati, seperti halnya Darwan Ali, sebenarnya punya pilihan. Mereka bisa memilih untuk mengembangkan kabupatennya dan, saat sama, melindungi hak-hak masyarakat yang mereka wakili. Atau mereka bisa memilih mengulangi dosa-dosa Soeharto, yang merampok sumber daya alam Indonesia guna memperkaya para kerabat dan kroni.

Adegan di Menara Kadin ini, mengindikasikan arah yang sudah diambil. Memasuki saat macet sore di ibu kota, anaknya menjual suatu perusahaan “cangkang” kepada Triputra. Perusahaan ini tak memiliki aset selain izin mengembangkan kebun sawit raksasa di Seruyan. Izin ini diterbitkan Darwan sendiri, yang pada saat itu sedang melakukan kampanye berbiaya sangat tinggi untuk kembali menjabat. Ini bukanlah perusahaan cangkang pertama yang pernah dijual Ruswandi. Dia bukanlah satu-satunya anggota keluarga Darwan yang menguangkan aset-aset Seruyan.

Selama sembilan bulan terakhir, The Gecko Project dan Mongabay melakukan penyelidikan terhadap berbagai kesepakatan lahan di Seruyan selama masa peralihan menuju demokrasi. Kami menelusuri jejak dokumen dan aliran uang, melacak mereka yang terlibat, dan mewawancarai masyarakat yang terkena dampak dari berbagai aksi yang dilakukan Darwan, saat menjabat Bupati Seruyan.

Investigasi ini adalah sebuah perjalanan yang membawa kami dari mengunjungi beberapa firma hukum di Jakarta hingga lembaga pemasyarakatan di Palangkaraya, dari badan-badan legislatif daerah hingga desa-desa yang bertahan seperti pulau-pulau di tengah lautan perkebunan kelapa sawit.

 

Ekspansi sawit di Seruyan, 2017

 

Kesepakatan-kesepakatan tersebut berperan dalam salah satu ledakan industri pertanian yang mungkin terbesar sepanjang sejarah dunia. Dalam beberapa tahun belakangan, setelah Darwan dan belasan bupati lain menduduki kursi kepemimpinan, wilayah perkebunan jadi berlipat ganda di wilayah nusantara. Dampak kerusakan pada hutan tropis Indonesia mengirim negara ini ke peringkat atas dalam daftar negara pemicu perubahan iklim.

Seruyan dengan sendirinya memainkan peran penting dalam hal ini, tetapi kisah tentang bupati, seperti Darwan Ali memiliki implikasi yang lebih luas. Dia bukanlah contoh satu-satunya, melainkan contoh umum bagaimana belasan bupati menggunakan kekuasaan di seluruh penjuru negeri, dan bagaimana perusahaan-perusahaan perkebunan menyebar hingga ke penghujung nusantara.

Dampak-dampak dari tindakan mereka terus dirasakan meskipun lebih dari satu dekade telah berlalu, seiring hilangnya hutan-hutan Indonesia yang terus berlangsung hingga kini.

Industri kelapa sawit sering kali digambarkan sebagai suatu keajaiban ekonomi yang dengan cepat menghasilkan pemasukan dan modernisasi ke wilayah-wilayah terpencil. Narasi tersebut menghadirkan cerita tentang perluasan yang terencana, terkontrol dan mengikuti aturan. Kerusakan pada lingkungan merupakan efek samping yang disayangkan dari kewajiban moral untuk melaksanakan pembangunan.

Namun ada versi lain dibalik cerita itu, yang melibatkan transaksi bawah tangan dan kolusi. Dalam versi ini, para politisi diam-diam membagi-bagi lahan milik rakyat dan menjualnya kepada anak-anak konglomerat.

Lahan-lahan pertanian yang merupakan sumber pangan bagi masyarakat pedesaan digusur hingga perusahaan-perusahaan multinasional bisa menghasilkan komoditas untuk diekspor. Upaya-upaya untuk mengendalikan kabupaten direduksi oleh kemampuan para calon kepala daerah untuk mendanai pilkada dengan uang hasil sawit, sehingga mereka dikenal dengan julukan “raja kecil”.

Kesepakatan Darwan di Seruyan meskipun sangat besar, hanya mewakili sepenggal dari total lahan yang izinnya diterbitkan untuk perusahaan-perusahaan. Bagian yang paling penting adalah hal-hal yang mereka ceritakan mengenai bagaimana sistem itu dimainkan, yang memungkinkan para kepala daerah megeksploitasi sumber daya alam. Dengan menyelami cerita itu, kami memaparkan bagian tersembunyi dari sebuah sistem yang terlihat beroperasi di seluruh nusantara.

Hari ini, tindakan para bupati seperti Darwan merebak di berbagai penjuru Indonesia, saat perselisihan lahan dan deforestasi terus terjadi di lahan-lahan yang mereka serahkan kepada perusahaan-perusahaan. Memahami korupsi yang terjadi dalam masa yang rapuh ini bisa menjadi kunci mengakhiri krisis ini.

 

Bagian 1: Indonesia terlahir kembali

 

Ratusan orang meninggal dalam kerusuhan yang terjadi di Jakarta pada Mei 1998. Foto: CamRon/Wikimedia Commons

 

Ahmad Ruswandi berusia 21 tahun ketika ribuan demonstran menduduki gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat pada 1998, menuntut pengunduran diri Soeharto yang sudah lanjut umur. Krisis moneter telah mengakibatkan nilai tukar mata uang rupiah terjun bebas hingga menghilangkan kekuasaan sang diktator untuk menutupi kesenjangan sosial yang teramat dalam.

Pertumbuhan ekonomi berbarengan dengan penggunaan militer merupakan pondasi rezim Soeharto, kala itu. Namun, di saat perekonomian runtuh, cadangan pangan goyah dan pengangguran melonjak tajam, dia kemudian ditinggalkan oleh para menterinya, dan pada akhirnya mengundurkan diri.

Selama tiga dekade, Soeharto telah menyerahkan seluruh sektor perekonomian ke tangan para anggota keluarga dan para kroni. Investigasi majalah Time memperkirakan, keluarga ini berhasil menimbun kekayaan hingga mencapai US$15 miliar. Transparency International, sebuah LSM, menempatkan dia pada peringkat pertama dalam daftar pemimpin paling korup di dunia.

 

Para demonstran memprotes perlakuan Suharto terhadap Timor Timur, yang lepas secara resmi dari Indonesia setelah Suharto mundur dari jabatannya. Foto: Rob Croes/Wikimedia Commons

 

Pada masa kekosongan kepemimpinan setelah pengunduran Soeharto, negara terancam pecah. Indonesia sudah lama diikat oleh pemusatan kekuasaan yang dipaksakan dengan kekuatan militer. Tanpa adanya daya magnet yang diberikan Soeharto di Jakarta, daerah-daerah mulai berjuang keluar dari kendali orbitnya.

Perjuangan untuk menggantikan kekuasaan rezim Soeharto berujung pada kekerasan di berbagai wilayah nusantara. Imbalan yang diharapkan bagi mereka yang berhasil mendaki ke puncak adalah jatah kekayaan alam Indonesia yang berlimpah. Kepulauan negeri ini menyimpan logam dan bahan bakar fosil berharga, di balik hutan tropis yang kaya kayu yang bernilai sangat tinggi. Selama tiga dekade, semua orang hanya bisa memandang tak berdaya, ketika uang yang dihasilkan dari eksploitasi sumber daya alam mengalir keluar pulau, menuju Jakarta dan ke rekening pribadi keluarga dan kroni-kroni Soeharto. Sekarang kekayaan tersebut menjadi bisa diperebutkan.

Dalam situasi yang bergejolak inilah Darwan Ali, bangkit menjadi seorang politikus yang punya pengaruh. Dia lahir di sebuah desa di tepian Sembuluh, sebuah danau besar di tengah Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah. Asal-usulnya simpang siur, meskipun tetua setempat mengatakan bahwa dia lahir pada awal 1950-an dari orangtua penjahit dan petani, dan memberi nama anak-anaknya yang lain Dardi, Darlen, Darhod dan Darwis.

Pada 1990-an, dia tinggal di ibu kota kabupaten, Sampit, saat perekonomian daerah itu sangat bergantung pada penebangan hutan. Kayu-kayu keras berharga diekstrak dari hutan-hutan lebat yang dahulu menyelimuti seluruh bagian pulau itu. Rakit-rakit gelondongan kayu dialirkan melalui hilir sungai menuju Sampit, dan dari sana dikirim dengan menggunakan kapal ke negara-negara kaya di seluruh dunia.

Sungai Sekonyer, 2001. Foto: EIAImages

 

Penebangan terus meluas hingga jauh melampaui batas eksploitasi yang sah menurut hukum ataupun yang dapat dilakukan secara berkelanjutan. Suatu sistem perekonomian di bawah tangan tumbuh subur, dengan arus uang masuk dari perdagangan kayu yang tidak memiliki izin. Seperti itulah dunia tempat Darwan bekerja, pertama sebagai pengusaha kontraktor bangunan, kemudian sebagai pelobi sektor industri, selain juga sebagai pejabat setempat yang cukup terkemuka dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Sosok Darwan seperti digambarkan dalam media setempat saat itu, adalah sosok pelobi tangguh yang siap melawan berbagai peraturan yang membatasi lingkup usaha mereka. Dia protes ketika beberapa perusahaan dilarang mengikuti proses tender kontrak-kontrak pemerintah karena dugaan keterlibatan suap dan korupsi. Dia sosok kontroversial ketika memenangkan kontrak penyediaan perabot sekolah yang tidak ditenderkan. Dia juga mengeluhkan soal pajak yang diterapkan bagi sektor kehutanan, yang dijalankan pemerintah untuk mengurangi penebangan liar.

“Kesan keseluruhan tentangnya adalah pebisnis tipikal daerah frontier Kalimantan yang menghasilkan banyak uang dari ekonomi gelap bayangan,” kata Gerry van Klinken, profesor Universitas Amsterdam yang mengikuti politik Kalimantan dari dekat.

Seiring dengan berkurangnya kendali dari Jakarta, ekonomi bayangan dan sosok-sosok yang mengendalikannya menjadi lebih dominan. Mafia kayu menjamur, memasuki wilayah-wilayah yang dilindungi. Taman Nasional Tanjung Puting, yang sebagian besar terdiri atas hutan rawa penuh dengan orang utan, macan tutul dan buaya, menjadi sasaran empuk karena memiliki kayu ramin dan ulin.

Pada awal 1999, Indonesia mengawali program desentralisasi yang cukup ambisius dengan menyerahkan serangkaian kekuasaan dari pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah. Harapan dan tujuanya, mencegah pergerakan separatis dan membuat pemerintah lebih dipercaya oleh rakyatnya.

Para bupati diberikan kewenangan untuk menerbitkan peraturan sendiri, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah pusat. Pemerintah daerah kemudian menjalankannya dengan penuh kebebasan. Dari beberapa keputusan pertama yang diambil Pemerintah Kotawaringin Timur, salah satu menarik retribusi dari pengiriman kayu ilegal hingga menjadikan perekonomian bayangan ini bagian dari sistem.

Pada 2002, Seruyan, yang diberi nama sama dengan sungai yang membelah wilayah itu, dipisahkan dari Kotawaringin Timur menjadi kabupaten baru. Tahun berikutnya, Darwan — saat itu menjabat sebagai Ketua PDIP di Kotawaringin Timur — , menjadi bupati pertama Seruyan.

Wilayah yang masuk kewenangannya dari pesisir Laut Jawa hingga hutan-hutan pedalaman. Bagian barat mencakup sebagian dari Taman Nasional Tanjung Puting. Wilayahnya didominasi dataran rendah antara taman nasional dan Kota Sampit, dengan Danau Sembuluh di tengah-tengah. Lebih dari dua-per-tiga kabupaten ini masih berselubung hutan. Meskipun sudah ditipiskan oleh penebangan liar, kekayaan satwa liar di wilayah ini masih mampu bersaing dengan lansekap manapun di bumi.

 

Pulau Kalimantan

 

Bupati pertama sejak era Reformasi, yang telah memperoleh kewenangan baru lebih besar ini, dipilih anggota DPRD. Kebangkitan Darwan mengejutkan beberapa pengamat, yang memandangnya sebagai pemain baru di dunia politik.

Dia dikatakan pernah mengumumkan bahwa birokrat manapun yang mendukung pencalonannya akan naik pangkat dari eselon satu menjadi dua, atau eselon dua menjadi tiga, dan seterusnya. Dia kurang memahami bahwa sebenarnya penyebutan itu malah merupakan penurunan pangkat.

Meskipun demikian, dia terlanjur dipandang sebagai putra daerah, yang akan bertarung buat rakyatnya. Dia memerintah selama lima tahun, setengah dekade untuk mengubah peruntungan daerahnya, sebelum menghadapi para konstituen di kotak suara.

Pada 2003, perekonomian di Seruyan, tak berkembang. Perdagangan kayu runtuh karena penebangan berlebihan. Danau Sembuluh, sebelumnya pusat industri pembangunan kapal yang pada masa jayanya sempat menyerap banyak tenaga kerja dari pulau-pulau lain. Kapal-kapal itu terbuat dari kayu dan untuk mengangkut kayu, hingga industri itu mati ketika kayu komersil habis. Karena pohon-pohon yang paling berharga sudah ditebangi, Darwan mewarisi suatu kabupaten yang masa kejayaan kayu sebagai pemasukan utamanya, telah berakhir.

Perkebunan, terutama sawit, merupakan pengganti dengan prospek paling jelas. Buah sawit menghasilkan lemak yang bermanfaat dalam segala sesuatu dari cokelat hingga bahan bakar nabati. Permintaan dunia akan komoditas ini terus mengalami peningkatan. Wilayah selatan Danau Sembuluh dipandang memiliki potensi yang amat besar dalam mengembangkan komoditas dagang ini dalam skala raksasa.

Meskipun tidak memiliki infrastruktur cukup memadai, Seruyan dekat dengan kota pelabuhan, Pangkalanbun dan Sampit. Pemerintah daerah menimbang potensi Sampit sebagai sebuah pusat kegiatan, yang menyerap buruh untuk bekerja di perkebunan dan mengekspor sawit ke pasar global. Darwan mengumumkan rencana untuk mengundang para investor dari Hong Kong dan Malaysia. Dia menjanjikan pelabuhan baru untuk memfasilitasi ekspor dan memberikan kemudahan regulasi.

Marianto Sumarto, pemilik pabrik pengolahan kayu yang bergabung dengan tim kampanye Darwan pada 2003 mengatakan, pergeseran kekuasaan ke tangan putra daerah telah menciptakan harapan. “Masyarakat ada kebanggaan tersendiri,” katanya kepada kami. “Nggak taunya, di belakangnya, dia main lebih besar lagi.”

 

Bagian 2: Booming sektor perkebunan

 

Perkebunan kelapa sawit, Seruyan, 2017

 

Dulu sudah pernah ada perlawanan terhadap sejumlah kecil perusahaan perkebunan yang ada di Seruyan sebelum Darwan menjadi bupati. Penduduk desa yang terdampak oleh perusahaan sawit pertama yang memasuki area Danau Sembuluh, PT Agro Indomas, mengklaim bahwa pertama kali mereka mengetahui bahwa lahan milik mereka masuk ke konsesi, ketika lahan pertanian dibakar atau diratakan. Saat perusahaan menghancurkan pemakaman, hal ini mendorong warga desa merusak satu jembatan terletak di dalam konsesi.

Seorang penduduk desa yang lahan diambil perusahaan lain, PT Mustika Sembuluh, kemudian mengatakan kepada sebuah LSM bahwa masyarakat tak punya pilihan selain menerima kompensasi sesuai dengan ketentuan perusahaan. Mereka memandang hal ini sebagai penyerahan lahan secara “paksa”. “Jika kami menolak, kami berhadapkan dengan aparat keamanan yang didatangkan untuk menjaga kegiatan perusahaan,” katanya.

“Kepala desa kami dulu pernah mengatakan, meskipun ada yang menolak menyerahkan lahan, perusahaan akan tetap meratakan lahan karena mereka sudah punya izin. Karena lahan kami milik negara.”

Perkebunan-perkebunan ini mencemari danau dan sungai hingga keperluan air bersih di beberapa wilayah harus diangkut dengan truk tangki air. Pencemaran juga menghentikan perdagangan ikan, seiring dengan jatuhnya industri pembangunan kapal, mengakibatkan “migrasi secara besar-besaran” penduduk laki-laki, kata Gregory Acciaioli, Dosen University of Western Australia, yang melakukan penelitian lapangan di kabupaten itu.

“Ada banyak sekali rumah tangga dikepalai perempuan yang bekerja, mengisi polybag dengan tanah dan bibit untuk perkebunan sawit,” katanya kepada kami. “Mereka hampir tidak punya cukup uang untuk bertahan hidup.” Dia menambahkan, “Situasinya sangat menyedihkan.”

Meskipun sudah ada beberapa pengalaman buruk seperti ini, ada optimisme baru terhadap perkebunan sawit besar pada awal pemerintahan Darwan. Menurut Mashudi Noorsalim, yang pernah bekerja untuk beberapa lembaga riset kebijakan Indonesia dan mempelajari pertumbuhan industri sawit Seruyan, ketika Darwan menjabat, beberapa orang menggantungkan harapan pada prospek penyerapan tenaga kerja, atau kontrak untuk mengangkut buah sawit atau membangun infrastruktur.

Mashudi mengatakan kepada kami, banyak penduduk mengira beberapa hal akan menjadi lebih baik karena Darwan, putra daerah. “Beberapa penduduk setempat percaya bahwa dia akan membuat perkebunan-perkebunan itu membantu mereka,” katanya.

Sebagai seorang bupati, Darwan bisa menerbitkan izin untuk siapapun yang dia inginkan, tanpa konsultasi publik maupun proses tender. Kementerian Kehutanan secara teori memegang kendali terhadap tahap akhir proses perizinan di wilayah-wilayah lahan yang berada di bawah jurisdiksinya. Namun, kementerian ini sering diabaikan di seluruh provinsi Kalimantan Tengah, hingga pengawasan terhadap kekuasaan bupati dalam menerbitkan perizinan seakan dihapuskan.

Di Seruyan, hal ini mengakibatkan ledakan izin-izin perkebunan sawit dengan jumlah melampaui izin yang diterbitkan oleh hampir semua kabupaten lain di Indonesia.

Analisa kami terhadap perizinan pada sumber data pemerintah dan sumber-sumber lain menunjukkan, antara 1998–2003, hanya tiga izin diberikan kepada perusahaan sawit di Seruyan. Pada 2004 dan 2005, Darwan menerbitkan 37 izin, jika disatukan mencakup wilayah hampir 500,000 hektar, setara tujuh kali wilayah Kota Jakarta.

 

Izin kebun sawit yang dikeluaria hampir di sebagian besar wilayah Seruyan, termasuk di dalam Taman Nasional Tanjung Puting

 

Pola ini mirip dengan yang terjadi di seluruh Kalimantan, namun dalam skala yang lebih besar, saat para bupati memanfaatkan wewenang mereka terhadap kesepakatan lahan, membagi-bagikan izin yang mengakibatkan ledakan deforestasi.

Salah satu perusahaan yang pertama mendapat izin dari Darwan adalah BEST Group, yang dimiliki kakak-beradik Winarto dan Winarno Tjajadi. Namun izin itu memotong Taman Nasional Tanjung Puting ke sudut timur laut. Taman nasional ini pernah diselamatkan dari kerusakan pada tahun 2003, ketika Jakarta akhirnya mengambil langkah melawan penebangan liar. Aparat keamanan datang ke Tanjung Puting untuk menunjukkan kekuasaan yang bertujuan memperingatkan bahwa masa kejayaan eksploitasi kayu yang tidak terkontrol sudah berakhir.

 

Konsesi PT BEST yang memotong Taman Nasional Tanjung Puting

 

Kementerian Kehutanan memaksa Darwan untuk mencabut izin itu. Namun dia tetap pada pendiriannya, dan bulldozer milik BEST menerobos masuk ke hutan taman nasional. Peristiwa ini satu pertanda yang menunjukkan siapa pemegang kuasa sesungguhnya saat itu.

Para penggerak awal ledakan perizinan di Seruyan antara lain keluarga-keluarga terkaya di Indonesia dan Malaysia. Ketika Darwan mulai menjabat pada 2003, Robert Kuok, kala itu orang kaya nomor dua di Malaysia, kemugkinan besar merupakan pemilik lahan terbesar di Seruyan. Portofolio perkebunan Seruyan milik dia akan digabungkan dengan perusahaan perkebunan lain, yang merupakan bagian dari bisnis keluarga Kuok — yang makin menyebar — untuk membentuk Wilmar International, yang perusahaan sawit mungkin terbesar di dunia.

Pada 2005, Arif Rachmat menjadi CEO usaha perkebunan keluarganya, Triputra Agro Persada, dan pembukaan lahan mulai dilakukan untuk salah satu perkebunan pertama mereka, suatu konsesi raksasa di selatan Danau Sembuluh. Dua dari keluarga terkaya di Indonesia menyatukan diri ke dalam struktur perusahaan yang memiliki perkebunan-perkebunan Triputra di Seruyan.

Hutan-hutan di Kalimantan menyimpan kandungan karbon dalam volume sangat besar. Karbon ini dilepas ketika hutan raya jadi perkebunan. Di bagian selatan pulau ini, kebanyakan dari hutan ini tumbuh di lahan gambut berawa, terdiri atas beberapa lapisan bahan organik yang dalam dan tertimbun selama ribuan tahun.

Untuk menanam pada lahan gambut, pekebun sawit pertama menggali parit besar untuk mengeringkan kandungan air dalam tanah, hingga mengakibatkan proses dekomposisi sangat cepat. Proses ini melepaskan gas rumah kaca ke atmosfir dalam jumlah sangat besar.

Lahan gambut kering jadi sangat mudah terbakar. Sementara, perusahaan-perusahaan dan para penduduk desa rutin menggunakan api untuk membuka lahan pertanian. Pada 2006, Indonesia mengalami salah satu musim pembakaran terburuk sepanjang sejarah, ketika asap kebakaran di Sumatera dan Kalimantan, memicu bom karbon dan menyelimuti wilayah itu dengan kabut asap yang bisa terlihat luar angkasa. Seruyan merupakan salah satu wilayah yang paling parah terkena dampak ketika dibawah administrasi Darwan.

 

Titik api di Kalimantan dan Sumatera September 2006 data NASA

 

Dalam suatu film dokumenter pada 2007 mengenai dampak perkebunan sawit di Seruyan, seorang penduduk desa menunjuk ke sekelompok pohon terisolasi di antara hamparan lahan gundul. Satu orangutan besar terlihat duduk di salah satu pucuk pohon. Primata berwarna oranye ini hidup di pepohonan, dan bergantung pada hamparan pohon yang membentang di sepanjang wilayah selatan Seruyan, merupakan habitat mereka.

 

Taman Nasional Tanjung Puting, habitat orangutan Kalimantan. Satwa ini akan makin terancam kala hutan jadi sawit.

 

Hewan-hewan ini masih bisa bertahan ketika beberapa pohon terbesar menghilang karena ditebangi pembalak liar tetapi tak bisa bertahan ketika hutan tempat tinggal mereka rata dengan tanah dalam sekejap berganti perkebunan.

Pada tahun sama ketika terjadi kebakaran besar di Seruyan, suatu laporan yang dikomisikan Pemerintah Inggris menyita perhatian, soal emisi deforestasi global lebih besar dibandingkan emisi yang dihasilkan bahan bakar fosil sektor transportasi. Pada 2007, Bank Dunia membuat kesimpulan mengejutkan, bahwa akibat kerusakan hutan dan gambut, Indonesia memproduksi lebih banyak emisi gas rumah kaca dibandingkan negara lain manapun terkecuali Amerika Serikat dan Cina.

Deforestasi dan perubahan pada tata guna lahan — eufemisme dari perluasan perkebunan — terhitung menyumbang 85% emisi di Indonesia. Secara global, Indonesia menyumbang lebih dari sepertiga emisi di bawah kategori ini, yang sekarang diakui sebagai penyebab utama perubahan iklim.

Sebagian besar deforestasi di Indonesia, terjadi di Sumatera dan Kalimantan, yang merupakan pusat pertumbuhan perkebunan. Namun, di pulau-pulau ini, deforestasi hanya terpusat di dua provinsi: Riau, terletak di bagian timur laut pulau Sumatera, dan Kalimantan Tengah, yang rumah bagi Darwan Ali. Provinsinya telah menjadi inti dari suatu krisis global, dimana Seruyan memainkan peran.

 

Bagian 3: Nyanyian peniup peluit

 

Marianto Sumarto

 

Pada suatu hari awal 2007, sebuah mobil menepi di rumah Marianto Sumarto, pemilik pabrik pengolahan kayu yang pernah membantu Darwan Ali menjadi bupati di Seruyan. Dia tinggal di Kuala Pembuang, kota kecil di pesisir yang merupakan ibu kota Seruyan. Marianto mengenali sosok pria di balik kemudi sebagai seorang pejabat pemerintah. Pejabat itu kemudian menurunkan kaca jendela dan menyerahkan setumpuk kertas.

“Tolong diperiksa — ada beberapa masalah,” katanya datar, sebelum pergi.

Ketika Marianto memeriksa dokumen ini, dia menemukan salinan izin-izin perkebunan yang sudah diberikan Darwan untuk beberapa perusahaan, beserta daftar nama direktur dan alamat-alamat perusahaan. Dia segera mengenali beberapa nama orang yang masih ada hubungan keluarga dengan Darwan. Di antara beberapa alamat yang terdaftar, dia mengenali rumah kakak laki-laki Darwan di Kuala Pembuang.

Marianto tak tahu mengapa pria itu membawakan informasi itu. Mungkin dia peduli terhadap Seruyan dan ingin meluruskan keadaan. Mungkin dia merasa kecewa dengan keadaan dan berpikir bahwa Marianto bisa melakukan sesuatu.

Marianto memeriksa peta konsesi sawit di rumahnya di Kuala Pembuang

 

Marianto adalah pendatang dari pulau Jawa yang tiba di Kalimantan pada 1985 untuk bergabung dengan perusahaan perkapalan milik kawannya. Dia kemudian pindah ke perusahaan kayu Malaysia, sebelum akhirnya bisa berdiri sendiri sebagai “penebang liar”, sebagaimana yang dia katakan.

Ketika Seruyan dibentuk, Marianto menjadi Ketua PDIP di kabupaten yang baru berdiri itu, saat sama ketika Darwan memimpin partai itu di Kotawaringin Timur yang letaknya bersebelahan. Dia bergabung dengan kampanye Darwan untuk menjadi bupati pada 2003, dan kakak iparnya menjadi wakil bupati.

Namun saat dia bertemu dengan sang pemberi data atau si peniup peluit (whistleblower), Marianto sudah kurang simpati dengan kepemimpinan Darwan. Dia merasa, Darwan sudah mengkhianati harapan bahwa Seruyan akan dikembangkan demi kemakmuran warga. Perkebunan yang dibiarkan membanjiri wilayah itu telah menciptakan dampak yang sebaliknya.

“Ini yang saya lihat,” kata Marianto kepada kami pada awal tahun ini, sambil duduk-duduk di rumah yang sama dia bertemu sang whistleblower. “Mungkin saya orang yang paling kritis di kabupaten ini.”

Marianto, pria kurus tinggi, bersuara serak dengan senyuman lebar. Ketika kami bertemu, dua jarinya dibungkus kain kasa. Jari-jari itu terluka dalam sebuah kecelakaan mobil beberapa hari sebelumnya dan dua kuku jari terkelupas. Nama julukan pria ini, Codot, didapat dari masa lalunya saat dia tergabung dalam bandrock tahun 1980-an. “Dari muara sampai ke ujung sungai, tahu semua nama saya,” katanya.

Beberapa hari setelah peroleh data itu, Marianto dan seorang kawannya menempuh perjalanan selama empat jam naik mobil menuju Sampit, untuk memeriksa sederet alamat lain dalam dokumen-dokumen itu.

Dia mengenali alamat yang pertama sebagai rumah anak Darwan, Ahmad Ruswandi. Mereka pernah rapat-rapat kampanye di sana selama persiapan pencalonan Darwan sebagai bupati. Satu atau dua kali Marianto menginap di rumah itu. Dia juga mengenal alamat yang kedua. Rumah itu milik tukang jahit langganan Darwan, yang memproduksi baju safari untuk PDIP.

“Masalahnya, negara kita ini adalah negara korup,” katanya kepada kami. “Banyak pejabat yang ada, nggak menghidupkan Seruyan, tambah mau hidup dari Seruyan.”


The Gecko Project dan Mongabay menyatukan cerita di balik praktek penghambur-hamburan izin dari berbagai arsip di pasar saham, database perizinan pemerintah dan akta-akta perusahaan. Informasi dan kesaksian lebih lanjut juga diberikan oleh Marianto, dan aktivis lokal bernama Nordin Abah, yang secara terpisah melakukan investigasi terhadap Darwan dalam kurun waktu yang berdekatan dengan Marianto.

Kami menguatkan temuan-temuan kami dengan berbagai wawancara dengan orang-orang yang terlibat di beberapa perusahaan yang terkait.

Gambaran yang dihasilkan adalah suatu skema terperinci dan terkoordinasi untuk mendirikan perusahaan-perusahaan cangkang yang didaftarkan atas nama kerabat dan kroni Darwan. Darwan memberikan masing-masing perusahaan itu izin lahan ribuan hektar, dan kerabat dan kroninya menjual ke beberapa konglomerat terkaya.

Mereka yang terlibat bisa meraup keuntungan hingga ratusan ribu, bahkan jutaan dolar. Jika rencana itu dijalankan sampai selesai, dia akan mengubah hampir seluruh wilayah selatan Seruyan, di dataran rendah yang terletak di bawah perbukitan, jadi perkebunan sawit raksasa. Jika itu terjadi, kita bakal bisa berkendaraan sejauh 75 kilometer dari timur ke barat dan 220 kilometer dari selatan ke utara melewati bentangan lautan sawit.

 

Izin-izin konsesi sawit yang dimiliki keluarga Darwan Ali

 

Skema ini melibatkan sederet pelaku lebih dari 20 orang yang berperan sebagai direktur maupun pemegang saham di perusahaan-perusahaan cangkang tersebut. Tokoh-tokoh yang memainkan peran itu terdiri dari anggota keluarga Darwan, kolega semasa dia masih menjadi Kepala Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) di Kotawaringin Timur, para anggota tim suksesnya, dan setidaknya satu orang yang mengakui namanya digunakan sebagai samaran.

Istri Darwan, Nina Rosita, adalah pemegang saham di salah satu perusahaan. Anak perempuannya, Iswanti, menjabat di tiga perusahaan sebagai direktur atau pemegang saham. Anak perempuan lainnya, Rohana, juga menjabat direktur. Anak laki-lakinya, Ruswandi, memegang peranan lebih mengemuka, sebagai direktur di beberapa perusahaan dan pemegang saham sedikitnya di satu perusahaan lagi. Kakak laki-lakinya, Darlen, memiliki dua perusahaan. Adik laki-lakinya, Darwis, memiliki satu perusahaan. Kebiasaan ini menyebar hingga keluarga besarnya, sampai dengan keponakan laki-laki dan suami keponakan perempuannya.

Iswanti

 

Secara keseluruhan, kami mengidentifikasi 18 perusahaan yang terhubung dengan Darwan. Tiga perusahaan dibentuk beberapa tahun sebelum dia menduduki jabatan sebagai bupati. Kondisi ini menunjukkan, dia sudah tertarik dengan sawit skala besar sebelum berkarir di bidang politik. Dua perusahaan lain dibentuk pada 2004, satu tahun setelah dia berkuasa, dan kemudian pada awal 2005 sederet kegiatan lain jadi makin intens.

Lima perusahaan dibentuk dalam rentang waktu sangat pendek yaitu dua hari pada akhir Januari; satu perusahaan lain muncul dua minggu kemudian. Kami berhasil menemukan nama-nama para direktur di semua perusahaan itu, dan para pemegang saham di semua perusahaan terkecuali pada enam perusahaan.

Setidaknya satu orang anggota keluarga Darwan menjadi pemegang saham di hampir semua perusahaan. Nama Darwan tidak muncul di perusahaan manapun, namun menurut pandangan Marianto, Darwan mengendalikan skemanya. “Ibarat catur,” katanya. “Aktornya tetap Darwan, mereka sebagai pionnya.”


Sebagian besar nama itu jarang digunakan. Namun, beberapa nama lebih sering muncul dibandingkan yang lain, dan hal ini menjadi petunjuk penting terkait bagaimana skema ini berfungsi. Nama pertama adalah Vino Oktaviano, yang disebut-sebut sebagai pemegang saham di tiga perusahaan yang didirikan pada hari sama, dan sebagai direktur di satu perusahaan lainnya.

Nordin Abah, aktivis Kalimantan Tengah yang sempat menjalankan investigasi sendiri terhadap Darwan, kebetulan cukup mengenal Vino. Mereka menyekolahkan anak-anaknya di sekolah yang sama dan terkadang bertemu untuk minum kopi. Pasca skandal BEST Group dan Taman Nasional Tanjung Puting, Nordin mencari nama-nama dibalik menjamurnya izin yang diterbitkan Darwan. Saat menemukan nama Vino, Nordin langsung menanyakan hal ini kepadanya. Vino menjawab bahwa Darwan hanya menggunakan namanya. Dia sendiri tak memiliki peranan langsung di perusahaan-perusahaan itu.

 

Nordin Abah (alm)

 

“Dia kira biasa saja, gak jadi apa-apa gitu,” kata Nordin kepada kami, di kantor lembaga swadaya masyarakat di Palangkaraya, yang dia kepalai, Save Our Borneo. “Cuma dia tidak mau turut bertanggung jawab.”

Vino bekerja sebagai kontraktor bangunan, mendapatkan proyek-proyek dari pemerintahan Darwan, juga keponakan istri Darwan. Nama bos-nya, merupakan orang kepercayaan Darwan, saat dia masih aktif di Gapensi, juga muncul di dokumen-dokumen perusahaan itu.

“Kamu masuk penjara Vino, kalau [perusahaan jadi] nggak karu-karuan,” kata Nordin mengingatkan, kala itu. “Saya dikerjain, Din,” jawab Vino. “Aku ditipu.”

Nordin adalah ahli kampanye yang memburu perusahaan-perusahaan sawit yang memporak-porandakan Seruyan. Dia juga memiliki koneksi kuat dengan dan di dalam kabupaten itu. Pamannya pernah bertugas sebagai sekretaris daerah, posisi tertinggi sebagai pegawai negeri sipil. Ketika menyelidiki Darwan, dia mulai menyadap keluarganya sendiri yang bertugas di pemerintahan untuk mencari petunjuk. Dia berhasil menguak beberapa nama yang terlibat, dan seperti halnya Marianto, dia juga menemukan banyak perusahaan didaftarkan menggunakan alamat palsu atau alamat properti yang dimiliki sang bupati dan keluarga.

Nordin menyadari, perusahaan perkebunan suatu saat perlu mengoperasikan pabrik untuk mengolah buah sawit. “Sedangkan Vino itu pabrik tahu aja gak punya dia,” kata Nordin terbahak. Dia yakin, ada beberapa orang lain yang telah dimanfaatkan dengan cara sama. “Orang kamu mungkin guru, mungkin wartawan, mungkin pengusaha kontraktor bangunan. Punya izin perkebunan? Ya gak bisa,” kata Nordin.

“Kamu tidak punya kapasitas yang memadai untuk bangun kebun. Dan juga gak ada duit. Dijual aja ini. Ceritanya sih aku pinjam nama, menggunakan namamu untuk menjual kepada yang lain.”

Nama Ambrin M Yusuf, muncul sebagai direktur di salah satu perusahaan. Nordin mengidentifikasi tokoh ini sebagai orang kepercayaan Darwan sejak masih aktif di Gapensi. Kami menelusuri Yusuf hingga rumahnya di Kuala Pembuang, dimana dia baru saja kembali setelah menjalani hukuman penjara atas perannya sebagai kurir uang tunai dalam skandal suap di daerah itu.

 

Ambrin M Yusuf

 

Dia mengaku sebagai mitra politik Darwan. Dia mengatakan, bahwa beberapa perantara meminta untuk memasang namanya di satu perusahaan sawit. Namun dia menjelaskan klaim yang sulit dipercayai, bahwa dia menolak tawaran ini. Bahwa orang yang namanya digunakan dalam dokumen-dokumen itu adalah orang lain yang memiliki nama sama.

Meskipun demikian, dia mengakui merupakan hal “biasa” bagi seorang bupati membagikan izin bagi anggota keluarga.

Apa yang diceritakan oleh Yusuf dan Vino menunjukkan, kroni-kroninya digunakan sebagai topeng, kemungkinan untuk menyembunyikan nama orang lain — penerima manfaat yang sesungguhnya — dari dokumen-dokumen perusahaan. Nordin dan Marianto percaya, beberapa orang lain yang namanya muncul sebenarnya terlibat lebih jauh. Mereka berdua menunjuk seorang pria bernama Khaeruddin Hamdat sebagai sosok utama.

Khaeruddin Hamdat

 

Khaeruddin muncul sebagai direktur di tiga perusahaan, namun tidak pernah sebagai pemegang saham. Marianto, Nordin dan yang lain mengidentifikasi dia sebagai “ajudan” Darwan. Khaeruddin baru berusia 30-an tahun saat perusahaan-perusahaan itu didirikan. Nordin menggambarkan sosoknya sebagai “bos di Jakarta” dan penjaga gerbang bagi Darwan, yang melakukan rapat dengan para eksekutif sawit di hotel mewah di Jakarta.

“Karena Darwan harus melindungi dirinya kan,” jelas Nordin, “gak mungkin dong dia yang tanda tangan kontrak jual-beli.”

Sebagian dari mereka yang terlibat dalam skema ini terbukti sukar ditemui atau menolak berkomentar ketika mereka menyadari perihal apa yang sebenarnya kami tanyakan. Namun salah satu dari mereka, kami sudah tahu pasti keberadaannya, Hamidhan Ijuh Biring. Dia dipenjara karena skandal korupsi lain. Kami melacaknya hingga ke lembaga pemasyarakatan di jalan protokol di Palangkaraya, ibu kota Kalimantan Tengah.

Nama Hamidhan muncul sebagai direktur dan pemegang saham di salah satu 18 perusahaan itu. Dia juga menikah dengan sepupu perempuan Darwan. Dia mengatakan, mendirikan perusahaan itu dan menerima sebuah izin dari Darwan namun mengalami kekurangan modal untuk mengembangkannya menjadi perkebunan.

Darwan mendorongnya untuk menjual perusahaan itu kepada seorang rekan politiknya di Jakarta, yang juga direktur salah satu perusahaan sawit yang ada di Seruyan. Setelah kesepakatan itu berhasil dilakukan, dia menerima sejumlah pembayaran, namun kemudian menemukan bahwa sisanya langsung diberikan kepada Darwan.

“Ternyata di dalamnya ada Pak Darwan, intinya mungkin Pak Darwan ngomong, ‘Gak usah dibayarlah Pak Hamidhan gapapa juga’,” katanya, merasa getir.

Sebelum hubungannya dengan Darwan memburuk, Hamidhan adalah orang yang dekat dengannya, dan membantunya kampanye maju pilkada 2008. Dia membenarkan klaim dari Nordin dan Marianto bahwa Khaeruddin berperan sebagai ajudan Darwan. Dia mengatakan, setiap kali dia bertemu bupati itu, Khaeruddin ada bersamanya.


Kronologi yang terjadi setelah perusahaan-perusahaan cangkang dibentuk menunjukkan dua hal. Pertama, tujuannya bukanlah agar pendiri bisa mengembangkan perkebunan sendiri. Antara Desember 2004 sampai Mei 2005, Darwan membagikan izin perkebunan untuk 16 perusahaan milik keluarga dan kroninya. Sebelum akhir 2005, sedikitnya sembilan dari perusahaan-perusahaan itu dijual ke perusahaan-perusahaan sawit besar seharga ratusan ribu dolar.

 

Perusahaan-perusahaan yang izin dikeluarkan Darwan Ali, dengan direksi dan pemegang saham anak dan kroninya, lalu dijual, salah satu ke PPB Oil Palm (Kuok Group). Sumber: Ditjen AHU, Bursa Saham Malaysia, dan berbagai sumber.

 

Suatu hal tidak masuk akal bahwa sederet orang yang saling terhubung, terutama anggota keluarga, secara bersamaan membentuk sejumlah perusahaan hanya untuk memutuskan bahwa mereka tak memiliki kapasitas untuk menjalankan perusahaan-perusahaan itu. Satu-satunya penjelasan mengenai apa yang sesungguhnya terjadi adalah, bahwa perusahaan-perusahaan ini memang didirikan untuk dijual.

Kedua, hal ini menujukkan bahwa cara-cara pembentukan dan penjualan perusahaan-perusahaan itu terkoordinasi dengan sangat baik. Sebagian besar perusahaan-perusahaan ini didirikan dalam jarak waktu sangat singkat, kebanyakan hanya selisih beberapa hari. Beberapa juga dijual dalam jangka waktu sangat singkat, yaitu beberapa bulan setelah pendiriannya.

Delapan dari perusahaan-perusahaan cangkang ini dibeli oleh keluarga Kuok akhir 2005. Keluarga Darwan dan kroni-kroninya pada akhirnya akan memperoleh hampir satu juta dolar dari kesepakatan dengan biliuner Malaysia.

 

Perusahaan kelapa sawit PPB Oil Palms milik keluarga Kuok mengumunkan sebuah kesepakatan bisnis untuk membeli 95 persen saham di sebuah perusahaan yang dimiliki oleh kedua saudara laki-laki dari Darwan Ali dan sebuah politisi dari Seruyan pada bulan Oktober, 2005, 9 bulan setelah perusahaan tersebut bergabung.

 

Dalam skema besarnya, jumlah ini hanyalah sedikit, sebagian kecil dari jumlah yang diperoleh keluarga Kuok jika perkebunan itu jadi dikembangkan. Tapi dalam kesepakatan ini para pemegang saham yang terhubung dengan Darwan juga memegang lima persen saham di masing-masing perusahaan itu, yang bisa menjadikan mereka masing-masing seorang milyarder.

Bukti yang diperoleh Nordin mengenai hubungan antara keluarga Darwan dan perusahaan-perusahaan yang dijual kepada keluarga Kuok ini pertama kali dibeberkan dalam laporan dari sebuah LSM, pada Juni 2007.

Laporan ini diterbitkan hanya dua minggu sebelum dua dari perusahaan-perusahaan keluarga Kuok disatukan untuk membentuk Wilmar International. Saat itu, Wilmar sudah dihujani berbagai kritikan atas kegiatan illegal, pelanggaran hak masyarakat dan perusakan lingkungan di banyak areal perkebunannya. Pada tahun sama, sebuah konsorsium LSM mengajukan keluhan terhadap ombudsman Bank Dunia, dengan memberikan bukti yang nantinya mengukuhkan bahwa lembaga itu telah melakukan pelanggaran terhadap berbagai mekanisme pengamanan sendiri dengan mendanai perusahaan Malaysia tersebut.

Meskipun tuduhan terkait izin-izin yang diterbitkan Darwan hanya disebutkan sekilas dalam laporan LSM itu, kemungkinan akan skandal korupsi ternyata cukup kuat. Dalam sebuah surel yang menanggapi pertanyaan-pertanyaan untuk artikel ini, Wilmar mengatakan bahwa perusahaan itu memutuskan untuk tak mengembangkan perkebunan-perkebunan itu dan membiarkan perizinan yang diterbitkan oleh Darwan kadaluwarsa setelah berhadapan dengan beberapa LSM.

Wilmar menolak untuk menyebutkan kapan keputusan itu dibuat, dan terus menyertakan perusahaan-perusahaan itu dalam laporan-laporan tahunannya hingga 2010.

Usaha perkebunan milik Triputra Group, dikepalai oleh Arif Rachmat yang masih muda, membeli tujuh perusahaan dari keluarga bupati itu. (Triputra menolak sejumlah permintaan kami untuk wawancara terkait Arif Rachmat, namun mereka menjawab beberapa pertanyaan kami lewat surel.) Empat dari tujuh perusahaan ini kemudian tidak dikembangkan hingga izinnya kadaluwarsa, sedangkan tiga lainnya, yang dikembangkan kemudian, terhubung langsung dengan anak Darwan, Ahmad Ruswandi.

Ketiga perusahaan itu bernama PT Salonok Ladang Mas, PT Mega Ika Khansa dan PT Gawi Bahandep Sawit Mekar. Pada akhir 2007, dua dari perusahaan ini mulai membuka suatu kawasan luas yang terdiri atas hutan, gambut dan lahan pertanian.


Marianto yakin, Darwan telah mengkhianati para konstituennya. Saat dia bertemu dengan peniup whistleblower pada awal 2007, booming di sektor perkebunan sedang puncak-puncaknya, meskipun rata-rata penduduk Seruyan lebih menderita dibandingkan ketika masa penebangan liar.

Saat ini, satu-satunya pilihan bagi banyak petani adalah mendapatkan upah sangat sedikit sebagai buruh di salah satu perkebunan itu. Mereka kehilangan lahan pertanian mereka sendiri, kerusakan hutan membuat mereka kekurangan makanan dan sumber hutan lain, dan mencari ikan di sungai jadi makin sulit karena sungai-sungai terkena polusi.

Menurut Marianto, Darwan patut disalahkan atas segala permasalahan yang terjadi. Sebagai bupati, dia memiliki kewenangan mencabut izin seperti halnya kewenangan menerbitkannya. Jika dia ingin melakukannya, tentu saja dia dapat memaksa perusahaan-perusahaan itu memenuhi janji terhadap masyarakat Seruyan. Bocoran data yang didapat menegaskan bahwa dia memiliki motivasi berbeda.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang lahir setelah kejatuhan Soeharto, muncul sebagai kekuatan baru melawan penggelapan oleh para pegawai pemerintah. Pada Juni 2007, ketika proses merger Wilmar selesai, Marianto mengemas temuan-temuannya dan berangkat ke Jakarta untuk menyampaikan langsung ke KPK.

Menjelang 2007, beberapa delegasi dari seluruh dunia tiba di Pulau Bali untuk menghadiri acara konferensi perubahan iklim tahunan PBB yang ke 13. Nasib hutan-hutan di bumi ini, jelas merupakan salah satu agenda bahasan.

Namun di metropolitan Jakarta, permainan yang berbeda sedang terjadi. Empat hari sebelum konferensi PBB dimulai, saat Darwan Ali menyiapkan kampanye pilkada langsung untuk pertama kali, anaknya Ruwandi memasuki Menara Kadin untuk melakukan pertemuan dengan Arif Rachmat, guna menandatangani kesepakatan ketujuh dan terakhir antara keluarganya dan Triputra.


Setelah jatuhnya Soeharto, ada sedikit optimisme bahwa perampokan besar yang dilakukan oleh rezimnya akan mereda. Diharapkan bahwa desentralisasi kekuasaan yang berjalan cepat akan menggeser akuntabilitas keputusan-keputusan politik menjadi lebih dekat dengan masyarakat. Namun pada tahun 2008, tahun pertama pilkada langsung bupati Seruyan, semakin jelas bahwa korupsi telah diturunkan melalui sistem tersebut.

Dalam buku berjudul Democracy for Sale, ilmuwan politik Ward Berenschot dan Edward Aspinall menulis bahwa kabupaten-kabupaten di Indonesia menjadi didominasi oleh “sistem di balik layar yang terdiri atas hubungan dan jaringan politik yang didasari hubungan pribadi, kesepakatan yang dirahasiakan, imbal jasa, korupsi, dan sederet praktek bayangan lainnya.”

Pemilihan umum merupakan suatu dasar permainan ini. Kegiatan itu jadi sangat mahal, dengan biaya yang jumlahnya sebanding dengan besarnya kekuasaan atas proyek-proyek yang sangat menguntungkan atau sumber daya alam, dimana sang pemenang bisa membagikan kepada para pendukungnya.

Bagi para bupati yang memimpin kabupaten-kabupaten yang lahan dan hutan sangat kaya, mereka seringkali menghabiskan hingga jutaan dolar. Berenschot, Aspinall dan para akademisi lainnya yang sudah mempelajari pemilihan umum di Indonesia selama dua dekade telah mengidentifikasi proses penggunaan uang secara seragam dan sistematis yang dilakukan para kandidat.

Modusnya, mereka membayar orang-orang penting dalam partai politiknya untuk memastikan bahwa mereka akan dipilih sebagai kandidat. Kemudian, mereka merekrut suatu kelompok aktivis politik yang besar dan tokoh-tokoh berpengaruh untuk bergabung dengan tim suksesnya.

Lalu, mereka akan menyiapkan uang bagi tim sukses untuk membeli dukungan dari pemegang kekuasaan setempat–kepala desa, pemuka agama dan kepala klub-klub olahraga. Orang-orang ini pada akhirnya akan mengumpulkan dukungan publik dalam lingkup pengaruhnya masing-masing.

Para kandidat mengadakan kampanye dan konser mahal, membayar penyanyi-penyanyi terkenal untuk tampil dan melakukan bagi-bagi makanan gratis. Pada akhirnya, mereka terlibat dalam apa yang dikenal sebagai “serangan fajar,” mengirim belasan suporter untuk beredar di jalan dan berkunjung rumah-ke-rumah, membagikan uang langsung kepada para pemilih untuk mengumpulkan dukungan mereka.

Hal ini, kata Berenschot, merupakan biaya paling besar bagi para kandidat. Dia memperkirakan, harga pencalonan sebagai bupati berkisar antara US$1,2 juta hingga US$6 juta.

Dana ini diperoleh dari para pebisnis dan kontraktor lokal, yang mengharapkan pamrih jika kandidat tersebut sukses. “Rampungnya pemilihan adalah waktunya membalas jasa, dan para donor serta orang-orang yang membantu kampanye bisa mengharapkan balas jasa dari kandidat yang menang dengan diberi pekerjaan, kontrak, kredit, proyek, dan manfaat-manfaat lainnya,” tulis Berenschot dan Aspinall.

Mereka juga menulis, petahana memiliki posisi awal yang unggul, karena telah menabung sejumlah “harta jarahan — terutama berasal dari keterlibatan mereka dalam berbagai bentuk korupsi,” untuk pemilihan umum yang selanjutnya. “Imbal jasa dan keuntungan materi di setiap tingkatan siklus pemilihan umum sudah mewabah hingga tepat untuk berpikir bahwa demokrasi di Indonesia adalah untuk diperjual-belikan”.

Dalam pengakuannya, Hamidhan Ijuh Biring, suami keponakan perempuan Darwan yang memperoleh izin dari Darwan, memainkan peran sama pada kampanye 2008. Pada saat itu, kata Hamidhan kepada kami, bupati itu sudah memalaknya. Namun dia masih percaya bahwa dia akan diuntungkan jika Darwan mempertahankan kursinya. Diapun ikut maju dengan bergabung dalam tim pemenangan.

Hamidhan Ijuh Biring

 

Hamidhan mengatakan, menyumbang Rp500 juta kampanye Darwan sebelum pemilihan. Dia memahami, telah bergabung dengan sederet tokoh yang sudah mengambil keuntungan pribadi dari patron bupati itu — kontraktor-kontraktor yang diberi proyek-proyek yang sangat menguntungkan dari Darwan tanpa mengikuti proses tender, dan bos-bos perkebunan yang bisa menyuruh para pekerja yang kebanyakan pendatang dari wilayah lain di Indonesia — untuk memilih petahana.

Dalam serangan fajar, katanya, uang tunai senilai Rp150.000 sampai Rp300.000 akan ditempelkan pada bagian belakang paket mie instan dan dibagikan bagi para pemilih.

Pada Februari 2008, Darwan memenangkan pemilihan dan melanjutkan posisi sebagai bupati Seruyan dalam masa jabatan kedua selama lima tahun. Untuk merayakan, kakak laki-lakinya, Darlen, mengadakan konser di dekat danau, dengan mengundang penyanyi Rhoma Irama, yang dikenal sebagai Si Raja Dangdut. Konsekuensi dari kemenangannya dan kesepakatan lahan yang terjadi di bawah pengawasannya akan segera terlihat jelas bagi orang-orang di kabupatennya.

 

Bagian 4: Ketika warga mulai melawan

 

James Watt, petani dari Seruyan

 

Suatu malam ketika Darwan masih menjabat pada periode kedua, seorang petani bernama Marjuansyah, yang tinggal di desa tempat bupati itu dibesarkan, berhadapan dengan polisi.

Selama dua tahun dia memelihara sepetak kecil sawit di timur Danau Sembuluh, dan ratusan pohon muda saat itu sudah hampir berbuah. Namun, lahan juga berada di wilayah yang izinnya diterbitkan untuk PT Salonok Ladang Mas, salah satu perusahaan yang sudah dijual oleh Ahmad Ruswandi, anak Darwan, ke Triputra.

Polisi itu mengatakan kepada Marjuansyah bahwa mereka datang mewakili perusahaan. Anak perusahaan Triputra, katanya, ingin membeli seluruh lahan seluas sembilan hektar itu Rp5 juta per hektar.

Uang sebesar itu tidak akan bertahan lama, sementara sawit yang sudah dia rawat bisa menghasilkan pendapatan, suatu jaminan penghasilan untuknya di masa tua nanti. Dia tidak mau menjual lahan itu, namun merasa kesulitan mengatakan tidak kepada perusahaan yang mendekati masyarakat lewat polisi. Dengan harapan bisa melepaskan diri dari mereka, dia kemudian mengatakan, tak bisa menerima kurang dari dua kali lipat dari harga yang ditawarkan.

Bukannya mundur, katanya, perwakilan Triputra malah mencari dan membayar orang lain yang bersedia mengklaim kepemilikan palsu atas lahannya. Pejabat setempat yang mudah dipengaruhi membantu menjamin transaksi itu.

Perusahaan sawit kemudian menggilas lahan perkebunan milik Marjuansyah dengan buldoser — sawit yang ditanam petani biasan lebih rendah mutunya dibandingkan pohon-pohon yang ditanam perusahaan — dan menghancurkan satu pondok yang sudah dia bangun.

“Saya laporkan sampai ke polda,” kata Marjuansyah kepada kami di rumah seorang teman di desa itu, sambil menggenggam foto buram tempat tinggalnya dulu. “Tapi tidak ada reaksi — saya yang dipanggil! Perusahaannya, nggak pernah dipanggil!”

 

Marjuansyah dengan pondok yang dihancurkan dan diambil PT Triputra Agro Persada

 

Banyak orang di Seruyan yang mengalami nasib serupa ketika perusahaan-perusahaan perkebunan melakukan ekspansi hingga mendesak lahan pertanian mereka dan hutan-hutan di sekitarnya. Sudah lazim bagi perusahaan menawarkan sedikit uang untuk membeli lahan mereka, sepertinya dilakukan dengan harapan mencegah perlawanan. Praktiknya, tidak ada negosiasi, sebagaimana dialami Marjuansyah, hanya ada pilihan yang sangat sempit untuk mengatakan tidak.

Para petani berada pada posisi kurang diuntungkan, karena negara tidak mengakui hak-hak mereka atas lahan. Beberapa dari mereka memiliki sertifikat lahan yang diterbitkan kepala desa, yang secara hukum sebenarnya kurang kuat dibandingkan izin-izin yang dikeluarkan bupati sebagaimana yang dimiliki perusahaan.

Sertifikat yang diterbitkan kepala desa mudah dipalsukan atau dimanipulasi, sebagaimana dialami Marjuansyah. Banyak klaim lahan tumpang tindih, suatu situasi yang sebelumnya bukan merupakan permasalahan bagi warga desa sebelum ada tekanan komersial pada lahan itu, dan permasalahan itu bisa selesai melalui hukum adat. Ketika perusahaan hadir, mereka mengakibatkan dan mengeksplotasi perseteruan ini, dengan membeli lahan dari siapapun yang bersedia untuk menjual duluan.

Kehadiran oknum polisi untuk negosiasi dengan Marjuansyah bukanlah suatu peristiwa asing. Di kasus lain, mereka mengambil langkah berani dan berat sebelah dalam melindungi kepentingan-kepentingan perusahaan.

Seorang petani bernama Wardian bin Junaidi menceritakan kepada kami mengenai bagaimana anak perusahaan Triputra yang sama menghancurkan pohon-pohon karet dan durian miliknya. Keluhannya terhadap perusahaan diacuhkan.

 

Wardian bin Junaidi

 

Waktu itu, Wardian nekat memanen buah sawit sendiri. “Saya mencoba memberanikan ke sana karena sudah bosan datang ke perusahaan,” kata pria yang berumur 63 tahun ini.

“Nyatanya, saya dituduh mencuri. Sebenarnya orang-orang itulah yang pencuri. Tapi hukum itu tebang pilih. Kami orang miskin nggak punya apa-apa. Kalau perusahaan punya uang banyak.” Dia ditahan dan dipenjara selama enam bulan.


Sejak awal hadirnya industri sawit di Indonesia, pemerintah telah berusaha menyeimbangkan antara menyerahkan lahan ke perusahaan-perusahaan besar yang mampu mengembangkan perkebunan yang menguntungkan, dan memastikan masyarakat sekitar memperoleh manfaat. Sepanjang 1980-an hingga 1990-an, pemerintah telah bereksperimen dengan mencoba berbagai model.

Cara paling umum adalah dengan meminta perusahaan membantu petani-petani setempat mengelola kebun “plasma”, yaitu kebun masyarakat yang ditanami sawit. Dua hektar pohon dewasa saja sudah bisa menciptakan perubahan besar bagi kehidupan petani miskin di pedesaan di Indonesia.

Perbandingan ukuran lahan yang harus disediakan perusahaan bervariasi. Memberikan terlalu banyak untuk perusahaan akan mengakibatkan masyarakat tak memperoleh manfaat; sedangkan jika terlalu sedikit akan membuat investasi jadi kurang menarik. Pada 2002, peraturan berlaku saat itu ambigu dari segi bagaimana perusahaan akan membantu petani lokal, namun jelas bahwa perusahaan harus melakukannya. Ini adalah peraturan yang memberi kuasa kepada bupati untuk menerbitkan izin, dan kewenangan untuk mencabut perizinan jika perusahaan gagal “menumbuhkan dan memberdayakan” masyarakat setempat.

Pada 2007, peraturan-peraturan ini menjadi lebih konkrit, dengan mewajibkan perusahaan menyediakan, menanam dan menyerahkan suatu wilayah kebun plasma yang setara seperlima dari luas izin konsesi yang mereka miliki.

Setiap perusahaan yang diberi lampu hijau oleh Darwan wajib mematuhi peraturan-peraturan ini, tetapi tak ada yang melakukannya. Sejak keluarga Kuok dan Rachmat datang ke Seruyan pada awal 2000-an, mereka sudah menjanjikan kebun plasma. Memasuki periode kedua kepemimpinan Darwan, kegagalan mereka memenuhi janji mengakibatkan keresahan yang terus berkembang.

Jika perampasan lahan di awal adalah suatu tamparan keras, tidak terlaksananya kebun plasma merupakan rasa sakit berkepanjangan. Tanpa plasma masyarakat tidak mendapatkan akses terhadap kekayaan yang dihasilkan perkebunan, yang terkonsentrasi di tangan-tangan para biliuner pemilik lahan terluas di kabupaten itu. Penduduk desa sudah kehilangan lahan mereka, sungai menjadi tercemar, pekerjaan posisi terbaik di perkebunan diberikan kepada pendatang yang dianggap memiliki kemampuan lebih baik. Buruh harian memetik buah sawit hanya menghasilkan upah yang sangat kecil untuk bisa bertahan hidup layak.

Ketika protes dari para penduduk desa tak didengarkan, jadi makin jelas bahwa Darwan tak hanya berpihak kepada kepentingan perusahaan, juga mengendalikan arah bentuk kebijakan dalam dukungannya terhadap perusahaan-perusahaan itu. Ketika Triputra menciptakan keresahan dengan rencana membangun sebuah pabrik pemrosesan sawit di hulu Danau Sembuluh, warga yang mengeluh diancam bupati itu sendiri.

“Pada 2010, dia menghadiri acara keagamaan di desa kami dan mengatakan, ‘tidak ada yang boleh menentang pabrik atau akan ada masalah,” kata seorang penduduk desa kepada sebuah LSM. “Kalau kamu bekerja di pemerintah atau perkebunan, kamu akan dipecat’.” Darwan dilaporkan menunjuk kepala desa baru di desa-desa yang menentang perkebunan, hingga mengurangi potensi penolakan dari jalur institusi resmi.

Pada awal periode kepemimpinan Darwan yang kedua, seseorang bernama Budiardi terpilih duduk di DPRD. Dia terang-terangan bilang terpilihnya dia merupakan mandat untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat melawan perusahaan.

Budiardi berasal dari Kecamatan Hanau, dimana perkebunan BEST Group didirikan di tengah-tengah taman nasional dan desa-desa di sekitar. Tak lama kemudian dia berpendapat sia-sia mencoba melakukan perubahan sistem dari dalam. Partai Darwan mendominasi di DPRD, ketuanya adalah keponakannya.

“Suaranya apapun untuk menentang kebijakan Darwan ini, percuma,” kata Budiardi. “Kerjanya DPR ini, mengontrol kerjanya bupati.”

 

Budiardi yang terpilih jadi anggota DPRD Seruyan dan bertekad memperjuangkan hak-hak warga

 

James Watt, petani dari desa di tepi Danau Sembuluh, yang namanya Bangkal, sudah terlanjur percaya dengan janji Darwan yang katanya akan membuat perkebunan bisa bermanfaat untuk rakyat, sebelum lahannya diambil alih Sinar Mas Group, konglomerat Indonesia yang didirikan keluarga Widjaja. “Katanya untuk mensejahterakan rakyat — ternyata nol,” kata James.

“Yang sejahtera itu bukan rakyat, tapi untuk orang-orang yang berkepentingan.”

Saat perusahaan terus memaksa, Darwan tak melakukan apa-apa. “Dia selalu mengabaikan apa yang janji-janji dia itu.” Sebagai dramatisasi dia lalu meniru suara Darwan, “Kesempatan mumpung saya sebagai pejabat bupati, jadi kesempatan saya meraih uang yang sebesar-besarnya. Kan gitu.

Ketika perlawanan dilakukan para petani Seruyan melalui jalur pemerintahan — lembaga desa, polisi, DPRD, dan bupati — gagal, mereka mulai mengambil tindakan langsung. Seorang laki-laki bernama Sadarsyah mengklaim bahwa lahannya yang direbut anak perusahaan Triputra menjadi suatu simbol dari konflik-konflik yang tak terselesaikan pada awal 2011, yang mengakibatkan para penduduk desa menutup akses jalan perusahaan selama berhari-hari. Perusahaan lalu menuduh dia sebagai penipu dan melaporkan para demonstran ke polisi.

Sementara itu, di perkebunan milik Wilmar, ratusan penduduk desa menutup jalan utama menuju area konsesi, dimana limbah pabrik terus mencemari pasokan air setempat. Polisi anti huru-hara sejak saat itu sering terlihat di perkebunan. Ketika tim LSM mengunjungi salah satu perkebunan Wilmar pada 2012, salah satu hal yang pertama mereka lihat adalah seorang tentara yang dipersenjatai dengan senapan serbu M-16.


Prospek penuntutan oleh KPK mulai membayangi Darwan. Lembaga anti-rasuah ini mengunjungi Seruyan pada 2008, sebagai tindak lanjut laporan Marianto, setelah Darwan diputuskan menjabat bupati pada periode kedua.

Menurut Marianto, mereka menggeledah kantor-kantor pemerintah untuk mencari data melalui beberapa kunjungan ke Kuala Pembuang, ibu kota kabupaten yang terletak di tepi laut. (KPK menolak untuk berkomentar terkait kasus Darwan).

Suatu hari, mereka mengadakan pertemuan dengan asisten Darwan dan sekumpulan tokoh setempat, termasuk Marianto. “Jangan sekedar datang untuk lihat-lihat saja,” Marianto ingat waktu mendesak mereka. “Kita mengharap, dengan kedatangan KPK ini, kita minta ada ending yang diharapkan masyarakat.” Hingga periode kedua, investigasi ini sepertinya tidak dilanjutkan.

Nordin Abah, aktivis yang investigasi sendiri terhadap Darwan, juga melaporkan ke KPK. Dia saling kontak dengan pimpinan dari lembaga itu selama masa jabatan kedua Darwan, namun kasus ini tak pernah terungkap. Selain ke KPK, Nordin punya pilihan untuk melaporkan atas tindakan korupsi ke polisi atau kantor kejaksaan. Namun, dia mengatakan kepada kami bahwa hal itu akan “sia-sia.”

Nordin juga khawatir bahwa dia bisa “dikriminalisasi”: ditahan atas pelanggaran yang tidak dilakukannya. Dia mengatakan, menerima ancaman terhadap anak-anaknya, yang dikirim lewat pesan singkat (SMS).

“Nordin, kalau kamu di sini lagi, kamu kalau masih ke Seruyan, kamu pikirkan anak kamu masih kecil,” katanya menceritakan, bunyi pesan orang yang mengintimidasi.

“Saya sebenarnya agak terganggu dengan ancaman tentang anak itu. Kalau hanya saya gak masalah, tapi kalau anak itu saya terganggu.” Nordin meninggal dunia karena hipertensi pada bulan Juni tahun ini, pada usia 47 tahun.


Menjelang akhir Juli 2011, ketegangan di Seruyan makin memuncak. Ribuan warga desa di seluruh kabupaten itu mendatangi Kuala Pembuang, mendirikan tenda di luar gedung DPRD dan meminta audiensi dengan bupati.

Para demonstran mewakili 27 desa, dan datang menyuarakan keluhan ganda yaitu pencaplokan lahan dan kegagalan untuk menyediakan kebun plasma. Salah satu koordinator aksi itu adalah James Watt, petani dari Bangkal yang kehilangan lahann karena dicaplok Sinar Mas Group. Mereka didampingi oleh anggota DPRD yang bersimpati, termasuk Budiardi. Mereka menggelar spanduk, mendirikan dapur umum dan mendeklarasikan bahwa mereka berniat tinggal sampai Darwan keluar menemui mereka.

 

Kliping surat kabar saat demonstrasi pada 2011

 

Beberapa hari kemudian, Darwan akhirnya muncul dari gedung DPRD. Dia keluar menuju panggung beranda, melihat para demonstran yang mengelilingi panggung itu di bawah. Dia mengenakan kemeja bupati berwarna hitam dan berkancing, serta peci hitam. Dia didampingi oleh orang kepercayaan dan tokoh-tokoh pemerintahan lain.

James Watt dan para pemimpin demonstran menggunakan alat pengeras suara untuk membacakan tuntutan mereka. Mereka ingin bupati menggunakan kewenangan mendorong perusahaan-perusahaan menyelesaikan konflik lahan. Juga memaksa perusahaan untuk menyediakan seperlima lahan untuk perkebunan masyarakat.

Darwan mendengarkan, dan menjawab akan menyambut kedatangan masyarakat dan berusaha menyampaikan aspirasi mereka kepada perusahaan-perusahaan itu. Namun, dia mengatakan, perusahaan tak mungkin menyediakan lahan plasma di dalam wilayah perkebunan karena mereka tak wajib melakukan itu.

Para demonstran kemudian menyoraki dia, berteriak bahwa dia seorang pembohong, sebagaimana diingat James. Darwan mengacungkan tangan berusaha membuat mereka diam. Mereka terus berteriak.

“Akhirnya dia kan malu,” kata James. “Karena didesak begitu, akhirnya dia tidak mau lagi bicara. Langsung dia balik, masuk ke dalam dan keluar lewat belakang.”


Protes ini terjadi selama masa puncak konflik rakyat di berbagai penjuru Indonesia. Bulan berikutnya, konflik suram di Mesuji, Sumatera Selatan, menjadi pusat perhatian nasional. Beberapa bulan kemudian, ratusan penduduk desa menduduki Pelabuhan Sape di pulau Sumbawa untuk menentang izin pertambangan yang diterbitkan bagi sebuah perusahaan Australia. Setelah lima hari, polisi anti huru-hara menembakkan senjata mereka ke arah blokade, hingga menewaskan dua remaja.

Pada bulan sama, 28 petani dari Pulau Padang, Riau, menjahit mulut mereka memprotes konsesi industri kayu yang mengklaim lebih dari sepertiga pulau mereka. Akhir tahun, setidaknya 22 orang meninggal dalam ratusan aksi protes di berbagai wilayah Indonesia.

Banyak pakar mengutuk aksi demonstran karena “mengabaikan hak demokrasi mereka untuk mengajukan keluhan melalui perwakilan rakyat yang sudah dipilih” dan memilih untuk melakukan “aksi jalanan,” sebagaimana dikutip di editorial Jakarta Post.

Budiardi, anggota DPRD dari Seruyan, memiliki pandangan berbeda. “Kita bercoba berkomunikasi dengan mereka soal penyelesaian konflik lahan dan kemitraan dengan masyarakat,” katanya. “Tapi, saya pikir, kita tidak bisa berbuat apa-apa kalau kepala daerahnya kayaknya tidak menginginkan apa yang diminta oleh masyarakat.”

 

Budiardi di rumahnya di Halau, Seruyan

 

Pada Desember tahun sama, 11 orang dari Hanau, kecamatan yang sama dengan asal Budiardi, memasuki perkebunan BEST Group untuk aksi vandalisme. Marah setelah bertahun-tahun berupaya protes ke perusahaan tetapi tak berhasil, mereka menggunakan satu truk dan tali dan mencabut beberapa pohon sawit sampai ke akarnya.

Semua orang yang terlibat masuk penjara selama beberapa bulan. Budiardi tidak ada disana, namun dia mengorganisir protes di depan kantor perusahaan, dan sekarang dia dijuluki “provokator”. Surat perintah diterbitkan untuk menahannya. Budiardi mengacuhkan perintah itu dan pergi ke Jakarta bersama dengan warga Hanau untuk audiensi di DPR. Setelah sebulan berlalu sebagai seorang “buronan”, Budiardi akhirnya ditangkap juga. Dia disidangkan dan dipenjara selama empat bulan.

Bagi Budiardi, yang terjadi akhirnya meluluhkan semangatnya. Setelah memenuhi hukuman penjara dan kembali ke rumah, dia mengosongkan lemari berkas yang dia miliki, mengambil semua fotokopi perizinan yang pernah diterbitkan Darwan beserta dokumen-dokumen lain, membawa ke belakang rumah, dan membakarnya.

“Saya kecil harapan, untuk percaya lagi dengan pemerintahan sekarang,” katanya. “Saya secara pribadi, nggak lagi mau ikut campur di situ.”


Meskipun pergulatan melawan perkebunan berhasil memukul mundur semangat juang Budiardi, sebaliknya malah membuat James Watt menguatkan tekad. Dia membutuhkan tekad itu untuk menghadapi kandidat terdepan yang akan menggantikan Darwan setelah periode kedua dan terakhir masa kepemimpinannya berakhir, yang tak lain adalah anak laki-laki bupati itu, Ahmad Ruswandi.

 

Ahmad Ruswandi saat masa kampanye Maret 2013 di Seruyan

 

Pada saat pilkada di Seruyan, April 2013, semangat reformasi sudah bertekuk lutut di bawah kuasa pemimpin daerah yang memanipulasi demokrasi. Para kerabat pejabat daerah merayap masuk ke ruang-ruang di pemerintahan, saat para bupati berupaya melanjutkan kepemimpinannya melampaui batas masa kepemimpinan, dengan memasukkan pasangan, saudara kandung, saudara sepupu dan anak-anak mereka ke dalam jabatan politik.

Tak lama, pada 2013, penahanan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar karena menerima suap kala memutus perkara perselisihan pilkada akhirnya mendorong isu dinasti politik ini hingga menjadi sorotan di tingkat nasional. Meskipun demikian, ketika Ruswandi mencalonkan diri sebagai bupati, dia sudah menciptakan kekhawatiran besar bagi para lawan mereka di Seruyan, yang hampir tidak bisa membayangkan lima tahun lagi di bawah kepemimpinan anggota keluarga Darwan.

“Masyarakat pun lihat, ibarat HP itu — cuma berubah casing-nya saja,” kata Wardian, petani yang pernah dipenjara karena mencuri buah sawit sebagai pembalasan atas perusahaan yang merampas lahannya. “Mesinnya tetap, yang itu aja.”

Menurut aturan main yang biasa berlaku, Ruswandi kemungkinan akan menang dengan mudah. Setiap orang di 12 partai yang memiliki kursi di DPRD sudah mendukung dia. Penantang utama sudah dipaksa mengundurkan diri dari pilkada ketika salah satu partai menarik dukungan dan mendukung Ruswandi pada detik-detik akhir. Ketua cabang partai di Seruyan bingung atas keputusan yang diambil di tingkat provinsi itu.

Ward Berenschot, salah satu pengarang Democracy for Sale, mengatakan, uang seringkali digunakan ketika para kandidat mencari dukungan dari partai-partai politik, dan para kandidat membutuhkan dukungan dari partai-partai politik itu untuk mencalonkan diri. Partai-partai itu bisa meminta sampai lebih dari Rp1 miliar untuk setiap kursi yang mereka duduki di DPRD.

Ambrin M Yusuf, laki-laki yang mengaku nyaris tak bisa menghindar dari keterlibatan dalam skema perizinan Darwan, bergabung dengan tim kampanye Ruswandi. Dia mengatakan kepada kami, bahwa Darwan sendirilah yang telah mengumpulkan dukungan bagi Ruswandi.

“Semua partai kan diambil Haji Darwan,” katanya, dengan menyebutkan gelar kehormatan untuk menunjukkan rasa hormat.

Darwan dikatakan sangat percaya diri pada peluang anaknya sampai sesumbar bahwa tak akan ada bedanya jika pasangan pencalonannya adalah orangutan. Namun ketika Ruswandi kampanye di desa-desa yang telah mengalami berbagai bentuk pembangunan di bawah kepemimpinan ayahnya selama satu dekade, dia mungkin akan melihat alasan untuk melihat dari sudut berbeda. Jalurnya menuju kemenangan pilkada mungkin tak semudah seperti yang dia perkirakan sebelumnya.

Berhadapan dengan Wardian, dia mendengar bahwa jalurnya menuju kemenangan mungkin tidak sejelas yang diharapkannya. “Kalau kamu mengandalkan uang, kamu tidak menang,” kata Wardian.

Rasa percaya diri Darwan terbukti kurang tepat. Suatu gerakan akar rumput perlahan menggelembung di balik satu-satunya penantang, Sudarsono, yang tidak memiliki dukungan partai dan harus maju sebagai calon independen.

Syarat pencalonan independen adalah mengumpulkan ribuan tanda tangan untuk maju pilkada. Sudarsono adalah seorang anggota DPRD Kalimantan Tengah, sementara kandidat yang maju sebagai wakil bupati, Yulhaidir, pernah mendampingi para demonstran pada aksi besar-besaran tahun 2011 sebagai anggota DPRD Seruyan. Tokoh-tokoh utama dari peristiwa itu, seperti James Watt, mendukung kampanyenya dan mendirikan pos sukarelawan di rumahnya masing-masing, dimana mereka mengorganisir gerakan itu.

 

James Watt

 

Sudarsono-Yulhaidir maju lewat platform yang tepat menyasar industri sawit, dengan menandatangi ikrar bahwa jika terpilih, mereka akan mendorong perusahaan-perusahaan itu untuk menuntaskan konflik lahan dan menyediakan kebun plasma. Hal ini sesuai dengan aspirasi para pemilih yang merasa dikhianati oleh Darwan yang dulunya mereka percaya. Sudarsono diumumkan sebagai pemenang dengan selisih cukup besar. Ruswandi menuduh kemenangan ini sebagai kecurangan, namun tuntutannya kalah di Mahkamah Konstitusi.

Era Darwan Ali telah usai. Meskipun kehancuran akibat transaksi-transaksi lahan yang dilakukannya akan terus berlanjut, dia sudah kehilangan kekuasaan. Setidaknya untuk saat ini.

 

Bagian 5: Korupsi dibalik model yang lebih canggih

 

Jalan Darwan Ali di Sembuluh, tempat dia dibesarkan

 

Bagi segelintir pemerhati yang tahu kelakuan Darwan, cukup jelas dia dianggap telah menyalahgunakan jabatan untuk menghasilkan uang bagi keluarganya, selain menimbulkan kerugian besar bagi orang-orang yang seharusnya dia layani ketika dipilih. Penyidik KPK mengincar kasus ini selama bertahun-tahun, jadi mengapa tampak tak berlanjut?

Para penyidik yang terlibat, yang sejak saat itu telah meninggalkan lembaga ini, tak mau atau tak bisa berkomentar untuk artikel ini. Kami mencari berbagai jawaban melalui wawancara-wawancara dengan pejabat KPK yang sekarang, LSM dan akademisi yang fokus pada upaya anti-korupsi di Indonesia, dan penelitian kami sendiri pada kasus-kasus KPK lainnya.

Cara yang paling mudah untuk menghukum pejabat korupsi berdasarkan Undang-undang di Indonesia adalah dengan menangkap basah mereka ketika sedang menerima suap. Biasa dilakukan setelah penyadapan telepon, langkah yang bisa dilakukan KPK tanpa surat perintah.

Tindakan ini dikenal dengan sebutan OTT — operasi tangkap tangan. Pada 2012, lembaga ini memintas pembayaran yang ditujukan bagi seorang bupati di Sulawesi. Uang ini dibayarkan oleh seorang pebisnis perempuan yang sedang mencari izin konsesi sawit. Awalnya pebisnis ini mengklaim, uang yang dibayarkan merupakan “donasi”, dan kemudian mengaku bahwa sedang diperas.

Sang bupati dan pebisnis sudah dipenjara, namun kasus ini hanyalah satu dari sedikit kasus perizinan yang berhasil diusut KPK. Tama Langkun, peneliti dari Indonesian Corruption Watch (ICW), LSM berbasis di Jakarta dan pernah membantu Nordin Abah mengejar Darwan, menarik suatu perbandingan dengan Seruyan. “Menurut saya kasusnya sama,” katanya. “Bedanya [di Sulawesi] KPK berhasil menangkap tangan, OTT — operasi tangkap tangan.”

 

Tama Langkun (kiri) dan Lais Abid, peneliti ICW

 

Seruyan melibatkan skema lebih rumit. Alih-alih meminta uang tunai untuk ditukarkan dengan perizinan, teman-teman dan kerabat Darwan menciptakan perusahaan-perusahaan cangkang sebagai kendaraan uang dari perusahaan-perusahaan sawit. Skema itu berhasil menghindarkan mereka dari pelanggaran yang lebih kentara yaitu penyuapan. Namun, hukum di Indonesia mengatur definisi korupsi secara lebih luas, asalkan kasus dapat memenuhi tiga kriteria. Pertama, tersangka telah menyalahgunakan kekuasaan mereka.

Kedua, mereka melakukannya dengan tujuan untuk “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.” Ketiga, mereka mengakibatkan “kerugian negara”, yang berarti bahwa kerugian uang bagi pemerintah dapat didefinisikan.

Sepertinya sudah terbukti dengan sendirinya bahwa Darwan bertindak dengan tujuan memperkaya keluarga dan kroni-kroninya. Mereka sudah menghasilkan lebih dari satu juta dolar di muka dari perizinan yang dia terbitkan.

Serupa dengan itu, nampaknya ada indikasi kuat bahwa dia telah menyalahgunakan kekuasaan. Perizinan yang dibeli Triputra dari anak laki-lakinya sangat tepat digunakan sebagai contoh. Ada bukti dimana mereka sepertinya telah melanggar beberapa ketentuan hukum selama beroperasi, akibat dari kurangnya pengawasan dalam rezim peraturan dibawah Darwan.

Kriteria ketiga, kerugian negara, mungkin merupakan hal paling sulit dibuktikan. Hal mudah menghitung uang yang mengalir dari pundi-pundi rakyat, terutama jika dilakukan dengan mengalirkan uang dari anggaran atau kontrak. Bahkan, ini bentuk tindak kriminal yang mengakibatkan banyak bupati ditangkap.

Sisi lain, kerugian dari penerbitan perizinan korup untuk penebangan hutan, penanaman sawit atau penambangan batubara lebih sulit diukur. Jika perusahaan membayar pajak, kerugian yang ditimbulkan bagi negara jadi tak terlalu jelas. “Ini problem mendasar, kenapa kemudian kasus korupsi di sumber daya alam itu sangat sedikit diproses aparat penegak hukum di Indonesia,” kata Lais Abid, juga peneliti ICW.

Ada hambatan lain untuk pengusutan yang tak ada hubungan dengan hukum. Karena kewalahan dan memiliki staf terlalu sedikit, KPK sudah menimbun hingga 16.000 keluhan tahun 2008, setahun setelah Marianto bertemu dengan peniup peluit di Kuala Pembuang.

Pada 2007, KPK hanya berhasil menyelesaikan 19 kasus. Lembaga ini juga selalu diserang institusi-institusi lain. Pada 2009, saat Nordin mendiskusikan tentang Darwan dengan para petinggi KPK, lembaga ini sedang terlibat dalam perselisihan dengan kepolisian negara dan kantor Kejaksaan Agung yang berujung pada ketua dan dua deputinya dijebak terlibat kasus pembunuhan, pemerasan dan penyuapan.

Dimas Hartono, aktivis yang berbasis di Palangkaraya dan bekerja dengan Nordin, berpendapat, kampanye untuk mengecilkan KPK membuat kasus di Seruyan jadi teralihkan.

 

Dukungan publik kepada KPK. Foto: ivanatman

 

KPK adalah institusi paling terpercaya di Indonesia, dan paling ditakuti–lembaga ini tidak pernah kalah ketika mengajukan kasus ke pengadilan. Mungkin karena KPK tidak ingin kehilangan rekor yang sempurna, ia menjadi segan memproses kasus yang belum pasti bisa dinyatakan bersalah.

Selain itu, investigasi terhadap seorang tersangka KPK juga tidak bisa dihentikan, suatu klausul yang ditulis di UU dengan tujuan mencegah tersangka melakukan suap saat berusaha keluar dari permasalahannya. Namun Tama dari ICW percaya, peraturan itu telah memberikan dampak yang membuat KPK takut mengambil kasus-kasus yang lebih rumit.

Dalam beberapa tahun terakhir, ICW telah melaporkan 18 kasus yang “mirip dengan Seruyan” yang dipercayai tak diproses karena penyuapan tak terlalu jelas dilakukan para pejabat yang terlibat. “Standar KPK sekarang makin tinggi,” kata Tama.

Secara teori, ada jalan alternatif: Darwan bisa dilaporkan atas nepotisme. Berdasarkan hukum Indonesia, nepotisme memiliki definisi yang serupa dengan korupsi, namun tak membutuhkan bukti kerugian negara untuk membuat kasus nepotisme layak dipertimbangkan.

Masalahnya adalah tindak kriminal itu berada di bawah jurisdiksi polisi dan Kejaksaan Agung, yang Nordin Abah duga akan meminta uang kepada Darwan agar kasus tidak dilanjutkan. “Ada kemungkinannya di-ATM-kan oleh oknum polisi atau kejaksaan,” kata Nordin. “Kalau di KPK kan kemungkinan untuk di-ATM-kan kecil.”

Jimly Asshiddiqie, pendiri Mahkamah Konstitusi, pada waktu itu menjabat sebagai ketua, mengungkapkan pandangan berikut. “Pada prakteknya, kita memiliki masalah dengan institusi tradisional ini,” katanya. “Institusi ini tidak menegakkan hukum, mereka sebenarnya melindungi perusahaan-perusahaan.”

Jeffrey Winters, professor Northwestern University yang mempelajari oligarki di Indonesia dan di tempat lain, membandingkan sistem hukum di luar KPK sebagai “saklar lampu yang bisa dinyakan atau dimatikan” oleh orang-orang yang memiliki uang atau pengaruh politik.

Jika semua sistem beroperasi seperti lembaga anti-rasuah ini, katanya, negara akan jadi bebas korupsi seperti Singapura. “KPK memiliki mandat dan kapasitas anti-korupsi yang cukup sempit,” katanya. “Sebagian besar spektrum korupsi terletak diluar bidang KPK. Dan bagian di luar spektrum itu tidak dikejar dengan efektif.”

Kombinasi kelemahan apapun yang memungkinkan Darwan untuk menyelinap keluar jaring hukum, kenyataannya, bahwa dia merupakan gejala suatu permasalahan yang membentang jauh keluar batas-batas wilayah Seruyan. Di penjuru nusantara, kendali kantor bupati terhadap sumber daya alam, ditambah dengan peluang menggunakan modus mengeluarkan izin untuk perusahaan-perusahaan cangkang, telah menarik minat banyak politisi yang bertujuan mengkonsolidasikan kekuasaan dan kekayaan dengan mengorbankan rakyatnya.

“Ini adalah celah,” kata Grahat Nagara, peniliti di Auriga, LSM yang bekerja dekat dengan KPK. “Begitulah cara dinasti politik di Indonesia bekerja menghasilkan uang.”

 

Bagian 6: Tumbuh suburnya dinasti politik

 

Ahmad Ruswandi

 

Meskipun Ruswandi kalah pada pilkada tahun 2013, keluarga Darwan tetap mengakar dalam politik di Seruyan dan Kalimantan Tengah. Darwan pindah ke partai baru, Partai Amanat Nasional (PAN), yang sekarang dia ketuai di tingkat provinsi. Posisi ini sangat berpengaruh dalam memberikan dukungan dalam pilkada. Tahun lalu, Darwan mendukung Gubernur Kalimantan Tengah yang kini berkuasa, dukungan juga dia pastikan pada periode kedua.

Darwan tidak merespon permintaan untuk wawancara, disampaikan lewat pesan terkirim dan panggilan telepon ke nomor yang diberikan oleh kantor PAN di DPR di Jakarta. Dia sempat mengangkat panggilan telepon kami dan menjanjikan untuk mengirimkan alamat surelnya untuk dikirimkan sejumlah pertanyaan kami, tapi dia tidak pernah melakukannya. Dia juga tidak membalas surat yang menjelaskan segala temuan kami termasuk sejumlah pertanyaan rinci, yang dikirimkan ke kantor partainya di Kalimantan Tengah.

Namun pada suatu sore di bulan April, kami bertemu anaknya, Ruswandi, hingga ke suatu rumah di Sampit dimana dia menghabiskan akhir pekannya. Kerabat-kerabatnya menempati berbagai posisi berkuasa di kabupaten dan provinsi. Sebagai hadiah hiburan, bagi Ruswandi setelah kalah pilkada adalah menggantikan sepupunya sebagai Ketua DPRD Seruyan. Orang nomor dua terkuat di kabupaten.

Kami menemuinya di halaman rumah besar, di balik pagar putih yang ditunggui seorang penjaga, dengan bangku logam dan kursi kayu di tempat teduh. Di dekat kami ada sepasang mobil off-road rakitan dengan logo Harley Davidson. Di garasi ada kendaraan 4WD lain, hadiah dari ayahnya. Ruswandi tersenyum saat menghiasi pidatonya dengan berbagai jargon bahasa Inggris, seperti “efektif efisien”. Dia mengenakan kacamata berbingkai hitam, tanpa peci yang sering dikenakannya setiap difoto.

Dia sedang dalam suasana hati yang baik, tak terpengaruh oleh krisis sosial yang ada di Seruyan. Dia tidak mengakui adanya krisis, karena menurut pandangannya pergeseran ke perkebunan telah memberi keuntungan buat masyarakat Seruyan. “Kalau nggak ada sawit, bingung juga sekarang, karena sumber daya alam kan sudah habis,” katanya. “Makanya, kalau saya lihat, masih baguslah sekarang ini.”

 

Ahmad Ruswandi di rumahnya di Sampit

 

Dia mengakui, “ada dampak positif dan ada dampak negatif” dalam perluasan besar-besaran perkebunan, namun satu-satunya kekurangan yang dapat dia identifikasi adalah bahwa saluran air di Seruyan “enggak kayak dulu lagi.” Meskipun demikian, dia mengeluarkan perusahaan-perusahaan di sekeliling Danau Sembuluh dari dugaan penyebab polusi yang terjadi. Alasannya, masyarakat “mandi di situ, buang kotoran juga di situ. Jadi kalau tanpa ada perusahaan pun, airnya akan tercemar juga,” katanya.

“Memang kalau perusahaan ini, nggak signifikan, gitu. Saya yakin, kalau sampai perusahaan itu mencemarkan lingkungan hidup, dia pun nggak berani. Iya nggak?”

Dia mengklaim, industri kelapa sawit telah menawarkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat. Kemudian dia bilang, yang menjadi masalah adalah masyarakat setempat tak ingin bekerja di perkebunan. Pada era penebangan kayu, katanya, mereka sudah dibiasakan memperoleh uang dengan mudah dari kayu. Sekarang mereka “agak manja,” sementara tenaga kerja pendatang “lebih qualified” dan mau bekerja dengan lebih keras.

Ketika ditanya tentang dampak perkebunan, dia mengakui bahwa akan sulit bagi masyarakat beroleh manfaat dari perkebunan tanpa ada plasma. “Harapannya memang harus plasma lah,” katanya. “Karena kasihan masyarakat.” Namun dia tidak tahu bagaimana mewujudkan ini. Salah satu anggota DPRD yang pernah kami temui, dari partai lawan, bersikeras bahwa pemerintah seharusnya mengancam untuk mencabut izin-izin perusahaan yang menahan plasma.

Ruswandi secara terbuka mengakui, dia sendiri memiliki tiga perusahaan yang dijual ke Triputra: PT Salonok Ladang Mas, PT Mega Ika Khansa and PT Gawi Bahandep Sawit Mekar. Ketika topik ini diangkat, tanpa disangka dia menyebutkan nama ketiga perusahaan itu. Namun dia membeberkan sebuah kisah berbeda. Dia mengklaim, tiga perusahaan itu sudah dibentuk sejak sebelum ayahnya berkuasa. Dia menyebut bahwa Darwan tak pernah menerbitkan perizinan bagi mereka. Namun, dokumen perusahaan dan sebuah database perizinan pemerintah menunjukkan hal sebaliknya.

Dengan berapi-api, dia juga menjelaskan, dia menganut batas-batas yang jelas antara perannya sebagai pejabat publik dan pelaku bisnis, batas yang ironisnya malah diburamkan oleh jual-beli perizinan yang dilakukan oleh keluarganya.

“Sebagai wakil rakyat, yang kalau istilah pemain bola, saya wasit,” katanya sambil tersenyum lebar. “Nah, kalau saya wasit, saya main, kan kurang fair-lah. Jadi saya bisnisnya di luar Seruyan. Kalau di Seruyan, saya nggak ada bisnis. Saya murni jadi wakil rakyat.”

Dia bersikeras, semua perizinan yang diterbitkan ayahnya sudah bersih. Sebagai bukti, dia mencontohkan fakta bahwa dia tak pernah tertangkap.

“Karena kalau nggak clean, pasti akan terendus oleh hukum, kan?”


Pada awal tahun ini, berdasarkan beberapa liputan berita yang dikumpulkan, Triputra telah mulai membagikan plasma bagi beberapa kelompok masyarakat yang telah menantikan selama bertahun-tahun. Sudarsono, bupati yang sekarang, berpidato pada upacara penanaman perdana di Desa Baung.

“Saya tahu persis, bagaimana perjuangan panjang yang dilakukan warga untuk mendapatkan plasma, sekarang perjuangan itu mulai membuahkan hasil. Jadi masyarakat patut bangga dan bersyukur,” katanya.

Sekelompok pejabat pemerintah mengacungkan ibu jari ke arah kamera. Yang turut hadir antara lain adalah Ahmad Ruswandi, dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPRD.

Baung terletak di tepian Sungai Seruyan, berupa garis sempit yang terhimpit lahan sawit raksasa milik Triputra dan wilayah lindung di tepi Taman Nasional Tanjung Puting. Perkebunan ini menyisakan lahan berukuran beberapa ratus meter di bagian timur sungai untuk desa itu, sementara bagian barat tidak bisa ditanami karena bagian dari kawasan lindung.

Pada suatu sore yang panas dan berdebu, kami duduk dengan Damun, pengurus pemerintahan desa. Dia menceritakan, sebuah gambaran suram kehidupan di era perkebunan. Masyarakat setempat tak lagi bisa memanen kayu tanpa ditahan atas tuduhan penebangan liar.

Perikanan sudah tumbang karena sungai-sungai tercemar. Sebagian besar lahan pertanian mereka sudah diserahkan untuk perusahaan. Pekerjaan terbaik di perusahaan diberikan kepada orang-orang luar yang kemampuannya dianggap lebih tinggi. Sementara para buruh yang tak memiliki keterampilan dibayar dengan upah rendah yang hampir tak cukup untuk bertahan hidup.

Tetap saja, kata Damun, mereka di sana “sangat tergantung kepada perusahaan sawit”. Hanya itulah satu-satunya peluang mata pencaharian di desa ini.

Tiga tahun sebelumnya, warga Baung dan desa-desa lainnya memblokir jalan masuk ke dalam wilayah konsesi Triputra menuntut penyelesaian atas sengketa lahan yang sudah berlangsung selama satu dekade. Sekarang, Damun merasa, masyarakat akhirnya mendapat bagian dari sawit. Triputra telah menyisihkan lahan plasma seluas 3.000 hektar di empat desa.

Namun harapan ini agaknya terlalu dini. Sebagian wilayah lahan yang dijatahkan perusahaan untuk masyarakat ternyata terletak di wilayah yang tidak boleh digarap buat perkebunan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk perkebunan. Kenyataan ini membuat lahan plasma belum bisa dikerjakan sepenuhnya. Baru sebagian kecil yang sudah ditanami.

“Tujuh tahun menunggu,” Damun memelas. “Itu harapan kita kan, yang terakhir lah. Alhamdulillah, perusahaan ini juga membantu kami.”

Saat para petani di Seruyan menantikan plasma mereka, Arif Rachmat, CEO Triputra Agro Persada, mempromosikan citra diri. Dia menampilkan sosok taipan muda yang dinamis dan progresif.

Pada Januari lalu, dia berkunjung ke Davos, Switzerland, menghadiri World Economic Forum, dimana dia terpilih sebagai Young Global Leader, hingga bergabung dengan jajaran komunitas orang-orang berprestasi tinggi yang menggambarkan diri mereka sebagai “suara bagi masa depan dan harapan bagi generasi mendatang.”

Dengan mengenakan mantel musim dingin, dia mengatakan kepada seorang kru televisi, “Salah satu harapan saya adalah meningkatkan produktivitas dan penghidupan para petani, dan juga keberlanjutan pangan.”

 

Sebuah halaman di majalah Forbes tentang “pemimpin bisnis yang sedang naik daun”. Arif Rachmat adalah yang paling kiri.

 

Seorang anak buah Arif mengatakan kepada kami lewat surel bahwa Triputra menaati peraturan-peraturan yang mewajibkan perusahaan untuk menyediakan plasma sebesar seperlima wilayah perkebunan mereka. Hal ini belumlah sepenuhya terjadi di Seruyan.

Hari ini, kelapa sawit menaungi seperlima lahan Seruyan. Sembilan puluh enam persen wilayahnya dimiliki orang kaya raya, termasuk keluarga Kuok, Rachmat, Tjajadi dan Widjaja. Laba mengalir keluar ke ibu kota di Jakarta, Singapura dan Kuala Lumpur. Hanya sedikit pecahan dari pajak yang dikumpulkan negara berhasil mencapai Seruyan.

Sawit di Seruyan terkonsentrasi di bagian selatan kabupaten itu, dimana sebagian besar masyarakatnya tinggal. Akses lahan para penduduk desa dibatasi ketat oleh perkebunan-perkebunan raksasa. Danau Sembuluh dan desa-desanya yang terletak di tepi danau hampir sepenuhnya dikepung. Wilayah tepi danau bagian selatan seluruhnya diklaim oleh Triputra, yang perkebunannya memanjang di tepian Sungai Seruyan, memblokir desa-desa di sebelahnya.

 

Konsesi sawit di sekitar Danau Sembuluh

 

Dalam sebuah tanggapan tertulis atas pertanyaan untuk artikel ini, Wilmar mengatakan kepada kami, mereka berusaha menyediakan plasma di Seruyan dan berhasil melakukannya di beberapa wilayah. Namun dia juga mengatakan bahwa upaya-upayanya tertunda karena tidak ada lagi lahan tersisa.

Sudarsono, bupati baru, telah berhasil mempromosikan Seruyan sebagai suatu percontohan ide baru yang beredar di dunia corporate social responsibility, yang dinamai “sertifikasi yurisdiksi”.

Setelah dua dekade lamanya terjadi pelanggaran hak-hak lahan dan deforestasi yang diakibatkan perkebunan, diajukan usul untuk membuat semua sawit dari Seruyan agar dinyatakan “berkelanjutan”. Seruyan akan berperan sebagai — sebagaimana dikatakan oleh salah satu pejabat — , “suatu model bagi kabupaten-kabupaten lain, tak hanya di Kalimantan Tengah namun juga di Indonesia, untuk pembangunan sawit berkelanjutan.” Perusahaan raksasa Unilever, pengguna sawit terbesar di dunia, menyebut akan mengutamakan membeli dari kabupaten itu.

Sudarsono mengatakan ,di tengah acara yang mempertemukan perusahaan-perusahaan sawit dan LSM pada 2015, bahwa ketika perusahaan membeli minyak sawit dari Seruyan, mereka dijamin sudah membeli produk yang diproduksi “tanpa mengakibatkan deforestasi”.

“Mereka juga akan tahu, bahwa tidak ada pembakaran ketika membuka lahan maupun penyitaan lahan-lahan masyarakat adat,” katanya.

Rencana itu menyertakan beberapa ide progresif, seperti memastikan bahwa plasma memiliki akses pasar, dan resolusi konflik lahan. Namun hingga kini, rencana itu sebagian besar hanya berupa insentif, tanpa disertai konsekuensi sanksi. Perusahaan-perusahaan sawit Seruyan ditawarkan jalur keluar penebusan dosa, tanpa harus menghadapi konsekuensi atas kesalahan-kesalahan yang dilakukannya di masa lalu.

Ide ini mencerminkan suatu harapan diantara para eksekutif perusahaan dan beberapa politisi untuk melupakan masa lalu, dan memperlakukan hari ini sebagai titik nol era baru menuju pembangunan berkelanjutan. Dalam tanggapannya terhadap pertanyaan-pertanyaan kami, misal, juru bicara Wilmar, Iris Chan, mengatakan, perusahaan sebaiknya dinilai berdasarkan apa yang dia lakukan hari ini. “Kami tidak percaya adanya makna di balik mengungkit-ungkit permasalahan yang sudah terjadi lebih dari 10 tahun lalu”, katanya.

Masalahnya, bagi masyarakat Seruyan adalah mereka masih terjebak dampak dari keputusan-keputusan yang dibuat 10 tahun lalu. Namun pernyataan bahwa tindakan-tindakan yang diambil saat itu tak bisa ditindak, karena tampak kurang menjadi prioritas KPK.

Saat ini, lembaga ini mempelopori pendekatan lebih proaktif terhadap korupsi yang terjadi pada sektor sawit, dengan memeriksa kepatuhan hukum perusahaan-perusahaan perkebunan di seluruh negara ini. Program ini dikenal sebagai Korsup Sawit. Program yang sama dilakukan pada sektor tambang yang diawali pada 2014 dan sudah membuahkan pembatalan terhadap ratusan perizinan di 12 provinsi.

Potensi keberhasilan pendekatan ini di Seruyan cukup terbatas, karena lahan sudah dibuka dan ditanami. Namun, sejumlah besar perizinan yang tak aktif atau belum tereksploitasi masih menaungi lahan-lahan hutan dan wilayah adat di seluruh Indonesia, terutama di pulau-pulau di Indonesia timur, dimana industri sawit cepat berkembang. Tidak banyak pengawasan yang diterapkan terhadap penerbitan perizinan di wilayah itu.

Bukti yang berkembang — termasuk cerita-cerita mendatang dalam seri Indonesia Dijual — menunjukkan bahwa ada kolusi-kolusi besar dan memanas di balik sebagian besar surat-surat perizinan itu. Dalam hal ini, pencabutan izin bisa mencegah terjadinya perusakan dan eksploitasi liar dari awal.

Meskipun bisa memberikan sedikit ruang bagi lingkungan alam Indonesia, pencabutan perizinan semata belum cukup memecahkan masalah ini. Pelajaran dari Seruyan, dan contoh yang berlaku bagi kabupaten-kabupaten lain, adalah seberapa besar kerusakan terjadi ketika pejabat-pejabat pemerintah bisa bertindak tanpa ada akuntabilitas dan pengawasan.

Sistem bayangan yang memungkinkan pejabat bupati seperti Darwan Ali tumbuh subur masih belum berubah. Hanya ada sedikit upaya memotong tali yang menghubungkan antara politik dan uang. Tali tersebutlah yang memungkinkan para bupati untuk mendanai pilkada dan mengkhianati harapan dari orang-orang yang sudah memilih mereka.

Permainan ini terus berlanjut di berbagai kabupaten di seluruh nusantara. Ada beberapa indikasi bahwa pelajaran di Seruyan, sudah diterapkan di tempat lain, tetapi bukan untuk kebaikan. Khaeruddin Hamdat, tangan kanan Darwan, sudah muncul lagi di Donggala, kabupaten yang memiliki banyak hutan di Sulawesi, dimana konflik antara masyarakat dan perusahaan kelapa sawit baru saja berkembang. Foto-fotonya di Facebook menunjukkan Khaeruddin sedang memeriksa sebuah peta konsesi dan makan malam dengan bupati, yang akan maju pilkada lagi tahun berikutnya.

Pada Juni 2018, lebih dari 100 kabupaten akan kembali memilih bupati baru, atau bahkan petahana, antara lain Seruyan. Anak perempuan Darwan, Iswanti, akan menjadi anggota keluarga berikutnya yang maju bersaing menuju posisi teratas. Dia telah mendaftar sebagai kandidat pada Mei ini.

“Saya sebagai putri daerah merasa terpanggil untuk mengabdi dan membangun Seruyan,” katanya kepada para reporter.

Advertisements

SURAT TERBUKA UNTUK PRESIDEN JOKO WIDODO

SURAT TERBUKA untuk PRESIDEN saya tercinta JOKO WIDODO

Assalamualaikum Wr. Wb

Salam satu Indonesia.
Salam Revolusi Mental.
Kepada bapak presiden yang ku sayangi dan banggakan.
Ini hanya tulisan kecil untuk seorang bapak yang berjiwa besar, tak sebanding dengan kebaikan bapak yang selama ini saya lihat di media massa kita.

Pak.. Apa kabar bapak?
Ibu Negara bagaimana kabarnya?
Apakah sehat sehat saja?
Saya doakan bapak dan sekeluarga sehat selalu tanpa kurang apapun, terutama jgn sampai terkena ISPA ya pak, seperti teman teman saya di Riau.
Kalau bapak terkena ISPA terus siapa lagi yang mengurusi negeri ini?

Kami butuh bapak, karena saya lihat di media massa, bapak sangat baik..
Bahkan isu yang terbaru, bapak mempertemukan Go Jek dgn Ojek Pangkalan, sungguh mulia diri bapak..
Pak.. Mohon luang kan waktu nya sedikit saja untuk membaca surat ini.
Surat ini khusus saya buat untuk bapak.

Pak..
Riau memang tak sama macam Jawa Barat yang kursi DPR nya paling banyak se Indonesia sehingga ramai diperebutkan oleh partai politik untuk mendulang suara pada pemilu.

Riau juga bukan Sumatera Barat yang pernah mempunyai menteri dalam negeri sehingga semua kejadian akan mendapatkan respon langsung dari pemerintah.
Riau juga bukan Jogjakarta yang istimewa, walaupun provinsi miskin tapi selalu menjadi daerah yang mendapat kaya perhatian dari pemerintah pusat.
Riau juga bukan Aceh yang punya pasukan GAM sehingga republik ini selalu ikut apa kata mereka.

Riau juga bukan Jakarta yg selalu dipandang khusus dalam segala hal.
Tapi asal bapak tau, minyak bumi kami pernah menjadi pemasok APBN terbesar dari segi migas.
Perkebunan sawit Riau adalah yang terbesar dan selalu dibanggakan oleh Indonesia dalam bidang perkebunan.
Kami juga rela memberikan seluruh harta kerajaan Siak Sri Inderapura kami hanya untuk membangun republik ini ketika awal kemerdekaan.
Bahasa Indonesia yang kita pakai sekarang ini adalah bahasa yang berasal dari provinsi kami.

Ya, memang..
Dari segi dunia kepahlawanan, pahlawan kami Tuanku Tambusai tak setenar Pangeran Diponegoro yang namanya diabadikan menjadi nama jalan dimana-mana.
Tari Zapin Melayu kami pun juga tak semenarik tari Kecak dan Pendet yang selalu ditampilkan disetiap acara tingkat nasional.
Serta Kami pun hanya punya lagu “Lancang Kuning” yang tak seterkenal lagu “Kampuong nan jauh di mato” meskipun di dalam lirik lagu nya ada pesan tentang bagaimana cara kepemimpinan yang baik, mungkin bisa juga menjadi tolak ukur bapak untuk memimpin negeri kita yang kaya raya ini.

Apa bapak tau tentang kami?
Apa kami harus seperti Papua minta merdeka baru diperhatikan?
Apa kami harus berdemo ala Makasar baru bapak melihat kami?
Kami hanya minta republik ini adil. Bagaimana musibah di Jawa diperlakukan, harusnya kami diperlakukan sama.
Selamatkan Bumi Lancang Kuning Sekarang Juga pak !
Kalau tidak, biarkan kami menentukan nasib kami sendiri !

KARENA BISA JADI JIKA SEPERTI INI TERUS, RIAU MERDEKA MENJADI HARGA MATI!!
Terimakasih telah membaca surat ini pak.
Dan maafkan kelancangan kata kata saya yang menyinggung hati bapak.
Karena saya hanyalah seorang manusia yang luput dari media, tidaklah seperti bapak yang selalu muncul di media massa sehingga sudah terbiasa dalam merangkai kata yang indah dan luar biasa. Dari Seorang Aktivis Mahasiswa
Insanul Kamil Negarawan.
(afz)

 

http://www.jpnn.com/read/2015/09/05/324531/Surat-Terbuka-untuk-Jokowi-Ini-Bikin-Merinding-/page2

MAHASISWA YOGYA NYALAKAN LILIN SOLIDARITAS UNTUK PETANI URUT SEWU KEBUMEN

Rabu 26 Aug 2015, 23:29 WIB

Mahasiswa Yogya Nyalakan Lilin Solidaritas Untuk Petani Urut Sewu Kebumen

Edzan Raharjo – detikNews
Mahasiswa Yogya Nyalakan Lilin Solidaritas Untuk Petani Urut Sewu KebumenFoto: Edzan R
Yogyakarta – Konflik sengketa lahan antara warga dan TNI di wilayah Urutsewu, Kebumen mengundang keprihatinan banyak pihak. Apalagi peristiwa ini menyebabkan jatuhnya korban luka di kalangan warga.

Sebagai bentuk solidaritas, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Untuk Petani Urutsewu (SPUK) menggelar aksi di Titik Nol Kilometer Yogyakarta, Rabu (26/8/2015) malam.

Mereka menyalakan lilin, berorasi dan membaca puisi mengecam aparat TNI AD yang mereka nilai brutal terhadap petani Urutsewu. Akibat tindakan TNI AD ini banyak warga yang menjadi korban karena dipukuli, diinjak-injak dan ditakut-takuti dengan senjata.

Mahasiswa menuntut agar kasus kekerasan fisik petani dan warga Urutsewu di desa Wiromartan, kecamatan Mirit, Kebumen ini diusut tuntas. Menuntut agar aparat TNI AD yang melakukan kriminalisasi kepada warga di hukum berat. Menuntut agar Dandim Kebumen dicopot atas tindakan anak buahnya tersebut. Meminta agar pagar yang membatasi petani Urutsewu dari tanahnya dirobohkan.

“Selama ini kita sering melakukan aksi protes tapi tidak terekspose, baru setelah bentrok dieskpose. Kita ingin mengawal kasus ini,”kata peserta aksi Abdul Aziz di Titik Nol Kilometer Yogyakarta.

Mereka meninginkan lebih baik wilayah Urutsewu dijadikan sebagai kawasan wisata dan pertanian. Karena selama ini petani menanam berbagai tanaman seperti semangka, sehingga bisa dijadikan agrowisata.

Dalam aksinya, mereka membentangkan poster-poster diantaranya bertuliskan, ‘Ganjar Pranowo Kemana Saja Dirimu?!, ‘Tegakan kedaulatan petani Urutsewu,’ ‘TNI bukan penindas rakyat,’ dan lain-lain.
(ega/ega)

MENTERI AGRARIA INSTRUKSIKAN PENYEDIAAN LAHAN

Menteri Agraria Instruksikan Penyediaan Lahan
Kompas, Jakarta, 10 Agustus 2015

SLEMAN, KOMPAS — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursyidan Baldan menginstruksikan Kepala Kantor Wilayah BPN di setiap provinsi menyediakan lahan ternak minimal 10 hektar. Penyediaan lahan untuk mendukung pengembangan usaha peternakan masyarakat, terutama peternak sapi, kerbau, dan kambing.
“Di Australia, banyak padang rumput luas milik negara yang dipakai untuk menggembalakan hewan ternak. Masak kita tidak bisa melakukan hal serupa di Indonesia?” kata Ferry Mursyidan Baldan, seusai melantik pengurus Keluarga Alumni Perguruan Tinggi Agraria, Sabtu (8/8), di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta.
Pada 30 Juli lalu, Ferry mengeluarkan Instruksi Nomor 3/Ins/VII/2015 tentang penyediaan lahan/tanah untuk peternakan. Poin pertama instruksi itu memerintahkan para Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN di seluruh Indonesia untuk mencari tanah atau lahan paling sedikit 10 hektar, yang dapat dijadikan padang rumput untuk dimanfaatkan para peternak sapi, kerbau, dan kambing.
Instruksi itu juga menyatakan, apabila memungkinkan, penyediaan lahan ternak itu juga dapat dilakukan di tingkat kabupaten/ kota. Dalam surat itu, Ferry juga meminta para Kepala Kanwil BPN di seluruh Indonesia segera memberikan laporan terkait instruksi tersebut.
Menurut Ferry, lahan untuk ternak itu dapat diambil dari tanah negara yang tak dimanfaatkan, tanah telantar, atau kawasan perkebunan yang izinnya tak diperpanjang. “Di tanah itu tolong ditanam rumput sebagai makanan hewan ternak dan di sekeliling lahan dipasang pagar untuk menjamin keamanan ternak yang ada,” ujarnya.
Dia menambahkan, penyediaan lahan itu bertujuan memberdayakan para peternak di sejumlah wilayah Indonesia. Dengan adanya lahan itu, peternak di seluruh Indonesia tidak akan kesulitan menemukan padang rumput untuk menggembalakan hewan ternak mereka.
“Keberadaan lahan itu akan membantu peternak dalam tiga hal, yakni ketersediaan lahan, keamanan hewan ternak, dan ketersediaan rumput sebagai pakan ternak,” kata Ferry.
Namun, Ferry mengingatkan, lokasi lahan untuk ternak itu harus berdekatan dengan usaha peternakan milik masyarakat yang sudah ada. Pemilihan lokasi itu penting agar lahan yang sudah disediakan bisa berfungsi efektif. “Di Jawa Barat, misalnya, lahan itu bisa disediakan di bagian selatan karena di sana ada banyak usaha peternakan,” kata Ferry.
Sengketa agraria
Dalam kesempatan sama, ia meminta Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) untuk melakukan riset, terkait sengketa agraria di beberapa provinsi. Penelitian itu masukan bagi pemerintah untuk menyelesaikan kasus sengketa agraria.
Pelaksana tugas Ketua STPN Bambang Suyudi mengatakan, pihaknya akan menjalankan penelitian di beberapa provinsi yang banyak terjadi sengketa agraria, misalnya Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Bali, dan Jawa Tengah. Fokus penelitian terkait tanah adat, tanah milik masyarakat, dan lahan hak guna usaha. (HRS)
Sumber: http://print.kompas.com/baca/2015/08/10/Menteri-Agraria-Instruksikan-Penyediaan-Lahan

SERTIFIKAT CPO: PELAKU INDUSTRI SAWIT TOLAK PEMBATASAN WAKTU ISPO

SERTIFIKAT CPO: PELAKU INDUSTRI SAWIT TOLAK PEMBATASAN WAKTU ISPO

 

Pelaku industri sawit tolak pembatasan waktu ISPO

JAKARTA. perusahaan minyak kelapa sawit wajib memiliki Indonesia Sustainable Palm Oil atau (ISPO) dalam waktu enam bulan setelah Peraturan Menteri Pertanian terkait ini disahkan. Namun batas akhir mandatori ISPO ini mendapat tentangan dari Forum Pengembangan Perkebunan Strategis Berkelanjutan (FP2SB), yang menganggap mandatori tidak efektif.

Achmad Mangga Barani, pengurus FP2SB mengatakan, idealnya, perusahaan minyak kelapa sawit tidak dibatasi waktu untuk bisa memiliki ISPO. Apalagi jika harus termuat dalam Permentan karena dinilai tidak efektif yang setiap tahunnya harus diperbaharui.

“Sebaiknya tidak ada batasan waktu. Dibebaskan saja kapan perusahaan minyak kelapa sawit memiliki ISPO karena kapasitas setiap perusahaan berbeda-beda,” tandas Mangga Barani.

Permentan ini adalah pembaharuan dari Permentan No.19 Tahun 2011 Tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. Isinya, Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Kelas I, Kelas II, atau Kelas III sampai dengan batas waktu 31 Desember 2014 yang belum mengajukan permohonan untuk mendapatkan sertifikat ISPO akan dikenakan sanksi berupa penurunan kelas kebun.

Editor: Sanny Cicilia

TAHUN LALU LABA SAWIT SUMBERMAS MEKAR 16.8%

TAHUN LALU LABA SAWIT SUMBERMAS MEKAR 16,8%

Oleh Annisa Aninditya Wibawa,  in: Kontan, Selasa, 24 Maret 2015.

Tahun lalu laba Sawit Sumbermas mekar 16,8%

JAKARTA. Fluktuasi harga crude palm oil (CPO) tak membuat emiten perkebunan kehilangan kesuburannya. Sepanjang 2014 kemarin, PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS) membukukan laba Rp 737,82 miliar. Keuntungan tersebut mekar 16,8% dari Rp 631,66 miliar.

Dalam laporan keuangan perusahaan disebutkan, penjualan SSMS tumbuh 11,22% Rp 1,96 triliun ke posisi Rp 2,18 triliun. Sementara beban pokok penjualannya tumbuh 8,21% dari Rp 949,45 miliar menjadi Rp 1,027 triliun.

Namun, SSMS tampak mengalami kenaikan komponen beban lain. Beban penjualannya naik 13,35% menjadi Rp 34,13 miliar. Lalu beban umum dan administrasinya melonjak 158,82% ke posisi Rp 242,39 miliar.

Liabilitas SSMS tercatat Rp 1,02 triliun dengan ekuitas sebesar Rp 3 triliun. Kemudian, aset perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada akhir 2013 lalu ini naik 8,91% dari Rp 3,7 triliun menjadi Rp 4,03 triliun. Di situ, aset lancarnya yakni Rp 2,3 triliun dengan aset tak lancar Rp 1,73 triliun.

Meski asetnya menebal, tapi kas dan setara kas SSMS menipis signifikan. Pada awal tahun lalu, kasnya masih sebesar Rp 929,46 miliar. Kemudian di akhir tahun, kasnya mengempis 83,07% jadi Rp 157,29 miliar.

Editor: Uji Agung Santosa

PETANI SAWIT MENOLAK PENGENAAN PPN SAWIT 10%

PETANI SAWIT MENOLAK PENGENAAN PPN SAWIT 10%

 

Petani sawit menolak pengenaan PPN sawit 10%

JAKARTA. Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) keberatan dengan akan dipungutnya pajak pertambahan nilai (PPN) untuk hasil pertanian dan perkebunan sebesar 10%. PPN dipungut setelah Mahkamah Agung membatalkan pasal tentang barang hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan.

Dengan begitu maka menurut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 tentang koperasi, hasil pertanian dan perkebunan dari koperasi menjadi salah satu pihak yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sehingga akan memberatkan petani kelapa sawit Indonesia.

Saut Sinaga, Kepala Departemen Policy and Governance SPKS menilai putusan MA inkonsistensi dengan UU Dasar dalam upaya peningkatan ekonomi rakyat. “Putusan MA akan menimbulkan masalah baru, karena pada sisi lain pemerintah sedang mengusahakan peningkatan produktivitas hasil perkebunan rakyat. Namun di sisi lain negara mengutip hasil produksi pertaniannya dengan pengenaan PPN 10 %. Ini akan membuat koperasi-koperasi rakyat tidak akan maju dan petani tidak sejahtera,” katanya, Selasa (31/3)

Saat ini petani kelapa sawit mengelola sekitar 43% dari perkebunan sawit Indonesia. Negara juga telah mengutip melalui pengenaan bea keluar sebesar US$ 750 per ton, pungutan tetap US$ 50 per ton. Kenaikan BBM juga akan semakin memberatkan petani dan koperasi.

SPKS menilai kebijakan tersebut memberatkan petani yang menjadi anggota koperasi. Koperasi tidak akan maju sehingga mendesak pemerintah mengkaji lagi pengenaan PPN 10% terhadap barang hasil perkebunan sebagai barang kena pajak strategis.

Sebagaimana diketahui, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-24/PJ/2014 tanggal 25 Juli 2014 menyatakan penyerahan Tandan Buah Segar (TBS) merupakan Barang Kena Pajak yang dikenakan PPN.

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan putusan MA tersebut adalah bahwa pembebasan PPN atas penyerahan barang hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan sebagaimana diatur di dalam PP Nomor 31 Tahun 2007 bertentangan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Implikasi dari kebijakan tersebut setiap koperasi yang memiliki omzet atau peredaran usaha lebih dari Rp 4,8 miliar per tahun wajib mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan melakukan pemungutan PPN sebesar 10% atas setiap penyerahan TBS.

 

Editor: Uji Agung Santosa

ATURAN PELAKSANAAN AGAR DISIAPKAN

PERUSAKAN HUTAN

Aturan Pelaksanaan agar Disiapkan

Kompas Cetak |  23 Maret 2015

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah diminta menerbitkan peraturan pemerintah ataupun peraturan menteri sebagai penjabaran Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Hal itu bertujuan agar kriminalisasi pada masyarakat kecil tidak terus terjadi.

Nenek Asyani menjalani sidang di Pengadilan Negeri Situbondo, Jawa Timur, Kamis (19/3), karena diduga mencuri kayu jati di lahan milik Perhutani. Kriminalisasi masyarakat kecil dalam sejumlah kasus perusakan hutan terus terjadi di sejumlah daerah.
KOMPAS/SIWI YUNITA CAHYANINGRUMNenek Asyani menjalani sidang di Pengadilan Negeri Situbondo, Jawa Timur, Kamis (19/3), karena diduga mencuri kayu jati di lahan milik Perhutani. Kriminalisasi masyarakat kecil dalam sejumlah kasus perusakan hutan terus terjadi di sejumlah daerah.

Kasus terakhir menimpa Asyani (63), yang diadili karena diduga mencuri kayu di lahan Perhutani Situbondo, Jawa Timur. Ia dinilai melanggar Pasal 83 UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H). “Harus dilihat, apa itu dilakukan terstruktur dan tersistem. Kalau tidak, tak perlu ada penangkapan,” kata Edhy Prabowo, Ketua Komisi IV DPR yang membidangi antara lain isu kehutanan, Jumat (20/3), di Jakarta.

“Kalau UU sudah benar, pelaksanaan kita perbaiki. Didetailkan dalam peraturan pemerintah (PP),” kata Edhy Prabowo. Politikus Gerindra itu ditemui seusai peringatan Hari Bakti Rimbawan bersama dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.

Siti Nurbaya menyatakan siap menyusun PP berisi penegasan UU P3H menyasar kejahatan besar, bukan rakyat kecil. “Tak sulit membuat PP karena UU itu ditujukan ke kejahatan terorganisasi dan profesional,” ujarnya.

Pemerintah diberi waktu dua tahun sejak pemberlakuan UU P3H pada Agustus 2013, untuk menerbitkan PP. Peraturan pemerintah mengatur lebih rinci serta memberi rambu dan batasan lebih jelas dalam penegakan hukum kejahatan kehutanan.

Edhy sepakat bahwa UU tersebut lebih ditujukan kepada pelaku perusakan hutan oleh korporasi. Pihak DPR dan pemerintah yang membahas UU P3H saat itu selalu menegaskan UU itu untuk memberantas mafia kehutanan.

Beberapa aktivis lingkungan telah memprotes sejak pembahasan hingga isi UU tersebut karena regulasi itu rawan menyasar masyarakat sekitar hutan. Mereka melayangkan uji materi sejumlah pasal UU P3H dan kini dalam proses sidang di Mahkamah Konstitusi.

Edhy menyatakan, banyak contoh kriminalisasi selain kasus Asyani. “Di Sumatera Selatan (daerah pemilihannya), sudah punya lahan 15 tahun di kampung dan tanahnya sendiri, tetapi ketika menebang, malah bermasalah dengan pemilik izin hutan tanaman industri,” katanya.

Pemahaman hukum

Siti Nurbaya mengatakan, persoalan terkait masyarakat kecil tersebut bisa diatasi dengan cara melakukan bantuan dari paralegal. Lembaga swadaya masyarakat bisa turun ke masyarakat untuk memberi pemahaman hukum kepada warga.

“Konkretnya semacam bina desa oleh TNI AD, tetapi ini di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau dari LSM. Mereka banyak yang bagus. Bisa dilakukan sukarela. Yang penting rakyat tertolong dan paham hukum,” ujarnya.

Siti Nurbaya menambahkan, pihaknya telah mengeluarkan surat edaran kepada petugas kehutanan di lapangan agar tidak memakai cara represif lagi. Pendekatan perlu diubah menjadi persuasif, simpatik, mendengar, dan melihat permasalahannya.

Siti ataupun Edhy mendorong agar penegakan hukum menggunakan hati nurani. “Tidak asal terabas. Kalau mau terabas, terabas (pelaku) yang besar. Kita cari yang besar saja,” kata Edhy.

“Keputusan hakim dari fakta-fakta. Ia punya referensi dan nurani. Melihat terdakwa, penuntut, itu kelihatan (bagaimana mereka),” kata Siti Nurbaya.

“Saya maunya (Asyani) bebas. Saya yakin Pak Presiden juga maunya (dia) bebas. Namun, proses hukum sudah berjalan. Yang bisa mengatakan bebas atau tidak itu hakim,” ujarnya. Khusus kasus Asyani, Bupati Situbondo diminta mengawal persidangan.

Selain itu, menurut Siti, pemerintah akan melanjutkan moratorium izin baru pada hutan primer dan lahan gambut. Peraturan presiden tentang lahan gambut juga akan ditinjau ulang.

(ICH/ISW)

SAWIT GANGGU SAWAH TADAH HUJAN MUARO JAMBI

SAWIT GANGGU SAWAH TADAH HUJAN MUARO JAMBI

Kompas Cetak |  16 Maret 2015

MUARO JAMBI, KOMPAS — Pembangunan kanal untuk perkebunan sawit di hutan Pematang Damar, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi, mengancam keberlangsungan pertanian padi setempat. Pekan lalu, petani menjebol tanggul dan kanal, karena mengganggu aliran air yang menghubungkan sawah, hutan, dan sungai.

“Pembuatan jalan dengan alat berat menutup jalur air. Sawah kami jadi terendam. Kami menjebol jalan itu untuk melancarkan jalan air,” ujar Tukiran, Ketua Kelompok Tani Bina Usaha, Desa Jambi Kecil, Maro Sebo, Minggu (15/3).

Menurut Tukiran, persawahan tadah hujan seluas hampir 200 hektar di wilayah itu sangat bergantung pada hutan Pematang Damar yang selama ini berfungsi sebagai kawasan resapan air. Sejak terputusnya areal pertanian dan hutan oleh kanal sawit, limpasan air di musim penghujan tidak terkendali. Begitu juga pada musim kemarau, sawah dikhawatirkan kering.

Ia menegaskan, pemerintah semestinya menjaga wilayah itu sebagai kawasan pertanian, bukan malah mengalihfungsikannya menjadi kebun sawit bagi kepentingan swasta. Padahal, produksi padi di wilayah itu tinggi. Sawah tadah hujan di Desa Jambi Kecil misalnya, seluas 185 hektar, menghasilkan produksi 500 ton gabah per tahun.

Tak hanya menimbulkan persoalan di sektor pertanian, tokoh masyarakat Desa Jambi Kecil, Suhadi, mengatakan, pembukaan kebun sawit di hutan ini menimbulkan masalah bagi penduduk di desa sekitar, berupa banjir dan kekeringan. Desa itu antara lain Jambi Kecil, Jambi Tulo, Bakung, dan Mudung Darat.

“Hutan Pematang Damar satu-satunya daerah resapan air bagi desa kami,” ujar Suhadi.

Wakil Ketua Gerakan Muaro Jambi Bersakat, yang aktif dalam upaya konservasi alam di wilayah itu, Adi Ismanto, mengatakan, setidaknya dua perusahaan yang siap membuka hutan Pematang Damar menjadi kebun sawit, tetapi belum ada izin usaha perkebunannya dari Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Kesiapan pembukaan kebun sawit sudah dilalui dengan pembangunan kanal selebar 3 meter dan jalan masuk menuju hutan.

Fungsi ekologis

Menurut Adi, diperlukan kebijakan daerah terkait pengelolaan hutan Pematang Damar sebagai areal konservasi. Tujuannya agar hutan tak semakin rusak. “Untuk menjaga fungsi ekologis dan menghindari terjadinya konflik horizontal di tingkat masyarakat,” tuturnya.

Hutan rawa Pematang Damar terletak di Kecamatan Maro Sebo dengan luasan sekitar 240 hektar. Selain menjadi penyangga kehidupan, hutan ini merupakan habitat asli anggrek alam dan kalong besar.

Sesuai data Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, banyak pembangunan kebun sawit mengabaikan prinsip berkelanjutan, termasuk menimbulkan bencana di sekitarnya. Dari 204 pelaku usaha sawit dan minyak sawit di Jambi, baru 6 produsen yang memenuhi prinsip sawit berkelanjutan dalam negeri. Rendahnya kesadaran akan prinsip sawit berkelanjutan itu akibat belum adanya sanksi tegas bagi produsen yang melanggar.

Sejauh ini, juga baru 5 produsen sawit dan 1 gabungan kelompok tani yang bersertifikat Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO).  (ITA)

 

REFORMA AGRARIA MEREDUP DI RPJMN


DISKUSI KOMPAS RPJMN 2015-2019:REFORMA AGRARIA MEREDUP DI RPJMN

Kompas Cetak |  16 Maret 2015

Reforma agraria menjadi salah satu isu yang diangkat dalam diskusi yang digelar  Kompas  di Jakarta, Jumat pekan lalu. Diskusi mengangkat tema “Telaah Kritis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Nawacita”.

Koalisi Pengawal Nawacita yang terdiri atas beberapa lembaga swadaya masyarakat memaparkan kajiannya.

Sementara itu, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar dan Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Endah Murniningtyas hadir memberikan tanggapan.

Koalisi Pengawal Nawacita ikut berpartisipasi dalam penyusunan Nawacita, beberapa waktu lalu. Koalisi juga sempat memberikan masukan dalam penyusunan RPJMN 2015-2019. Kini, setelah RPJMN disahkan, koalisi telah mengkajinya.

Visi-misi Presiden Joko Widodo saat kampanye dituangkan dalam dokumen yang disebut Nawacita. RPJMN sendiri adalah dokumen penjabaran visi-misi presiden dalam lima tahun masa kerjanya. Di dalamnya meliputi visi, misi, arah dan strategi pembangunan, dan program-program prioritas pemerintah.

Idealnya Nawacita terjabarkan secara konsisten dalam RPJMN 2015-2019. Namun, Koalisi Pengawal Nawacita menemukan sejumlah kesenjangan di antara dua dokumen tersebut. Misalnya, menyangkut agenda reforma agraria.

Dalam Nawacita, reforma agraria disebut secara eksplisit dalam butir kelima dari sembilan agenda prioritas. Intinya, pemerintah bertekad meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia salah satunya dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Caranya, antara lain, dengan mendorong reforma agraria dan program kepemilikan tanah 9 juta hektar.

Hak atas tanah

Temuan Koalisi Pengawal Nawacita, sebagaimana dipaparkan peneliti The Isntitute for Ecosoc Rights, Sri Palupi, menunjukkan semangat reforma agraria dalam Nawacita meredup dalam RPJMN.

Nawacita, misalnya, menegaskan agenda perwujudan hak setiap orang untuk memiliki tanah, sementara RPJMN lebih menekankan pada kepastian hukum hak atas tanah. Ini, misalnya, menyangkut pendaftaran tanah positif, penegasan batas lahan hutan dan nonhutan, dan sertifikasi. Artinya, tekanannya bukan lagi pada hak, melainkan prosedur legal.

Sebanyak empat agenda Nawacita dalam hal tanah bahkan tidak muncul dalam RPJMN. Pertama adalah penyempurnaan Undang-Undang Agraria untuk mendukung pelaksanaan reforma agraria. Kedua, penyelesaian sengketa tanah secara nasional berdasarkan prinsip keterbukaan, cepat, berbiaya ringan, dan memperhatikan aspek hukum adat.

Ketiga, penghentian kriminalisasi terhadap warga yang menuntut pengembalian hak atas tanah. Keempat, peningkatan akses petani gurem terhadap kemilikan lahan dari 0,3 hektar menjadi 2,0 hektar dan pembukaan lahan pertaniann sejuta hektar di Bali dan luar Jawa.

Siti Nurbaya menyatakan, Presiden Joko Widodo sudah memerintahkan kepada sejumlah kementerian terkait untuk segera menyiapkan program pelaksana reforma agraria. Kementerian tersebut, antara lain Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, serta Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Menurut Siti, salah satu rencana pemerintah adalah mendistribusikan 4,5 juta hektar untuk petani marginal. Modelnya masih akan didiskusikan. Salah satu wacananya adalah dengan model transmigrasi melalui berbagai modifikasi dari model lama.

Dalam RPJMN 2015-2019, pemerintah menargetkan pemberian hak kelola hutan kepada masyarakat seluas 2,54 juta hektar pada 2015, pada 2016 seluas 5,08 juta hektar, pada 2017 seluas 7,62 juta hektar, 10,16 juta hektar pada 2018, dan 12,7 juta hektar pada 2019. Bentuknya berupa hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, hutan rakyat, dan hutan adat dan kemitraan (HA).

Endah Murniningtyas menyatakan, kesenjangan antara Nawacita dan RPJMN bisa dijembatani dalam rencana strategis dan rencana kerja pemerintah.

Karena itu, Endah mengundang Koalisi Pengawal Nawacita untuk berdiskusi lebih lanjut per sektor dengan Bappenas.

Dari diskusi muncul keinginan untuk mengurai berbagai masalah dalam RPJMN. Persoalan reforma agraria sudah lama dibahas, akankah kita kembali menunggu?  (LAS)