Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1439 H

Selamat Hari Raya 1439 H

Advertisements

Kerajaan Kecil Sawit

 

Kerajaan Kecil Sawit

 

Seorang bupati di Kalimantan mengubah wilayahnya menjadi lautan kebun sawit. Apakah hal ini untuk keuntungan masyarakat atau keluarganya?

 

Prolog: Jakarta, 2007

 

Pada tanggal 29 November 2007, di lantai sepuluh bangunan kantor yang berselubung marmer di Jakarta, pewaris dari salah satu keluarga terkaya di Indonesia kedatangan seorang tamu dari Kalimantan.

Arif Rachmat, pemuda berusia 32 tahun, adalah pewaris kerajaan bisnis dan harta kekayaan yang akan menjadikannya sejajar dengan orang-orang terkaya di dunia. Ayahnya bangkit sebagai seorang industriawan besar dibawah kepemimpinan rezim Soeharto. Setelah krisis moneter menimpa Asia yang memaksa sang presiden turun dari tahta pada 1998, ayah Arif mendirikan konglomerasi sendiri, Grup Triputra. Dia membawahi berbagai bidang usaha dari pertambangan hingga manufaktur.

Arif tumbuh sebagai salah seorang generasi pasca-Soeharto yang paling diuntungkan berkat kekayaannya. Dia mengenyam bangku kuliah di salah satu universitas Ivy League yang paling bergengsi di Amerika Serikat, dan mengawali karirnya dengan bekerja di perusahaan besar di negara itu.

Arif Rachmat, CEO Triputra Agro Persada

 

Baru-baru ini, dia pulang untuk bergabung dengan perusahaan keluarganya, dengan mengambil alih usaha perkebunan milik Triputra. Saat ini, dia berniat untuk menjadi pemain terkemuka dalam kancah industri kelapa sawit yang sedang booming di Indonesia.

Tamu yang mengunjungi Arif pada Kamis itu adalah Ahmad Ruswandi, pemuda berkacamata yang mudah tersenyum dan tertawa ketika gugup. Dia masih berusia 30 tahun, hampir sepantaran dengan si tuan rumah. Ruswandi memiliki latar belakang yang berbeda, namun dia mungkin sudah menduga bahwa peruntungannya akan bertambah pada saat dia memasuki lift yang melesat menaiki Menara Kadin.

Waktu itu, ayah Ruswandi, Darwan Ali, adalah bupati Seruyan, sebuah kabupaten di Kalimantan Tengah. Dia menjabat ditengah-tengah era yang disebut dengan reformasi. Setelah tiga dekade lamanya Indonesia berada di bawah era Soeharto, bupati seperti Darwan memperoleh kewenangan baru yang sangat besar. Hal ini termasuk kewenangan untuk melepaskan lahan-lahan di kabupaten mereka kepada perusahaan swasta.

Darwan Ali, mantan Bupati Seruyan dua periode, dan Ahmad Ruswandi

 

Para bupati, seperti halnya Darwan Ali, sebenarnya punya pilihan. Mereka bisa memilih untuk mengembangkan kabupatennya dan, saat sama, melindungi hak-hak masyarakat yang mereka wakili. Atau mereka bisa memilih mengulangi dosa-dosa Soeharto, yang merampok sumber daya alam Indonesia guna memperkaya para kerabat dan kroni.

Adegan di Menara Kadin ini, mengindikasikan arah yang sudah diambil. Memasuki saat macet sore di ibu kota, anaknya menjual suatu perusahaan “cangkang” kepada Triputra. Perusahaan ini tak memiliki aset selain izin mengembangkan kebun sawit raksasa di Seruyan. Izin ini diterbitkan Darwan sendiri, yang pada saat itu sedang melakukan kampanye berbiaya sangat tinggi untuk kembali menjabat. Ini bukanlah perusahaan cangkang pertama yang pernah dijual Ruswandi. Dia bukanlah satu-satunya anggota keluarga Darwan yang menguangkan aset-aset Seruyan.

Selama sembilan bulan terakhir, The Gecko Project dan Mongabay melakukan penyelidikan terhadap berbagai kesepakatan lahan di Seruyan selama masa peralihan menuju demokrasi. Kami menelusuri jejak dokumen dan aliran uang, melacak mereka yang terlibat, dan mewawancarai masyarakat yang terkena dampak dari berbagai aksi yang dilakukan Darwan, saat menjabat Bupati Seruyan.

Investigasi ini adalah sebuah perjalanan yang membawa kami dari mengunjungi beberapa firma hukum di Jakarta hingga lembaga pemasyarakatan di Palangkaraya, dari badan-badan legislatif daerah hingga desa-desa yang bertahan seperti pulau-pulau di tengah lautan perkebunan kelapa sawit.

 

Ekspansi sawit di Seruyan, 2017

 

Kesepakatan-kesepakatan tersebut berperan dalam salah satu ledakan industri pertanian yang mungkin terbesar sepanjang sejarah dunia. Dalam beberapa tahun belakangan, setelah Darwan dan belasan bupati lain menduduki kursi kepemimpinan, wilayah perkebunan jadi berlipat ganda di wilayah nusantara. Dampak kerusakan pada hutan tropis Indonesia mengirim negara ini ke peringkat atas dalam daftar negara pemicu perubahan iklim.

Seruyan dengan sendirinya memainkan peran penting dalam hal ini, tetapi kisah tentang bupati, seperti Darwan Ali memiliki implikasi yang lebih luas. Dia bukanlah contoh satu-satunya, melainkan contoh umum bagaimana belasan bupati menggunakan kekuasaan di seluruh penjuru negeri, dan bagaimana perusahaan-perusahaan perkebunan menyebar hingga ke penghujung nusantara.

Dampak-dampak dari tindakan mereka terus dirasakan meskipun lebih dari satu dekade telah berlalu, seiring hilangnya hutan-hutan Indonesia yang terus berlangsung hingga kini.

Industri kelapa sawit sering kali digambarkan sebagai suatu keajaiban ekonomi yang dengan cepat menghasilkan pemasukan dan modernisasi ke wilayah-wilayah terpencil. Narasi tersebut menghadirkan cerita tentang perluasan yang terencana, terkontrol dan mengikuti aturan. Kerusakan pada lingkungan merupakan efek samping yang disayangkan dari kewajiban moral untuk melaksanakan pembangunan.

Namun ada versi lain dibalik cerita itu, yang melibatkan transaksi bawah tangan dan kolusi. Dalam versi ini, para politisi diam-diam membagi-bagi lahan milik rakyat dan menjualnya kepada anak-anak konglomerat.

Lahan-lahan pertanian yang merupakan sumber pangan bagi masyarakat pedesaan digusur hingga perusahaan-perusahaan multinasional bisa menghasilkan komoditas untuk diekspor. Upaya-upaya untuk mengendalikan kabupaten direduksi oleh kemampuan para calon kepala daerah untuk mendanai pilkada dengan uang hasil sawit, sehingga mereka dikenal dengan julukan “raja kecil”.

Kesepakatan Darwan di Seruyan meskipun sangat besar, hanya mewakili sepenggal dari total lahan yang izinnya diterbitkan untuk perusahaan-perusahaan. Bagian yang paling penting adalah hal-hal yang mereka ceritakan mengenai bagaimana sistem itu dimainkan, yang memungkinkan para kepala daerah megeksploitasi sumber daya alam. Dengan menyelami cerita itu, kami memaparkan bagian tersembunyi dari sebuah sistem yang terlihat beroperasi di seluruh nusantara.

Hari ini, tindakan para bupati seperti Darwan merebak di berbagai penjuru Indonesia, saat perselisihan lahan dan deforestasi terus terjadi di lahan-lahan yang mereka serahkan kepada perusahaan-perusahaan. Memahami korupsi yang terjadi dalam masa yang rapuh ini bisa menjadi kunci mengakhiri krisis ini.

 

Bagian 1: Indonesia terlahir kembali

 

Ratusan orang meninggal dalam kerusuhan yang terjadi di Jakarta pada Mei 1998. Foto: CamRon/Wikimedia Commons

 

Ahmad Ruswandi berusia 21 tahun ketika ribuan demonstran menduduki gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat pada 1998, menuntut pengunduran diri Soeharto yang sudah lanjut umur. Krisis moneter telah mengakibatkan nilai tukar mata uang rupiah terjun bebas hingga menghilangkan kekuasaan sang diktator untuk menutupi kesenjangan sosial yang teramat dalam.

Pertumbuhan ekonomi berbarengan dengan penggunaan militer merupakan pondasi rezim Soeharto, kala itu. Namun, di saat perekonomian runtuh, cadangan pangan goyah dan pengangguran melonjak tajam, dia kemudian ditinggalkan oleh para menterinya, dan pada akhirnya mengundurkan diri.

Selama tiga dekade, Soeharto telah menyerahkan seluruh sektor perekonomian ke tangan para anggota keluarga dan para kroni. Investigasi majalah Time memperkirakan, keluarga ini berhasil menimbun kekayaan hingga mencapai US$15 miliar. Transparency International, sebuah LSM, menempatkan dia pada peringkat pertama dalam daftar pemimpin paling korup di dunia.

 

Para demonstran memprotes perlakuan Suharto terhadap Timor Timur, yang lepas secara resmi dari Indonesia setelah Suharto mundur dari jabatannya. Foto: Rob Croes/Wikimedia Commons

 

Pada masa kekosongan kepemimpinan setelah pengunduran Soeharto, negara terancam pecah. Indonesia sudah lama diikat oleh pemusatan kekuasaan yang dipaksakan dengan kekuatan militer. Tanpa adanya daya magnet yang diberikan Soeharto di Jakarta, daerah-daerah mulai berjuang keluar dari kendali orbitnya.

Perjuangan untuk menggantikan kekuasaan rezim Soeharto berujung pada kekerasan di berbagai wilayah nusantara. Imbalan yang diharapkan bagi mereka yang berhasil mendaki ke puncak adalah jatah kekayaan alam Indonesia yang berlimpah. Kepulauan negeri ini menyimpan logam dan bahan bakar fosil berharga, di balik hutan tropis yang kaya kayu yang bernilai sangat tinggi. Selama tiga dekade, semua orang hanya bisa memandang tak berdaya, ketika uang yang dihasilkan dari eksploitasi sumber daya alam mengalir keluar pulau, menuju Jakarta dan ke rekening pribadi keluarga dan kroni-kroni Soeharto. Sekarang kekayaan tersebut menjadi bisa diperebutkan.

Dalam situasi yang bergejolak inilah Darwan Ali, bangkit menjadi seorang politikus yang punya pengaruh. Dia lahir di sebuah desa di tepian Sembuluh, sebuah danau besar di tengah Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah. Asal-usulnya simpang siur, meskipun tetua setempat mengatakan bahwa dia lahir pada awal 1950-an dari orangtua penjahit dan petani, dan memberi nama anak-anaknya yang lain Dardi, Darlen, Darhod dan Darwis.

Pada 1990-an, dia tinggal di ibu kota kabupaten, Sampit, saat perekonomian daerah itu sangat bergantung pada penebangan hutan. Kayu-kayu keras berharga diekstrak dari hutan-hutan lebat yang dahulu menyelimuti seluruh bagian pulau itu. Rakit-rakit gelondongan kayu dialirkan melalui hilir sungai menuju Sampit, dan dari sana dikirim dengan menggunakan kapal ke negara-negara kaya di seluruh dunia.

Sungai Sekonyer, 2001. Foto: EIAImages

 

Penebangan terus meluas hingga jauh melampaui batas eksploitasi yang sah menurut hukum ataupun yang dapat dilakukan secara berkelanjutan. Suatu sistem perekonomian di bawah tangan tumbuh subur, dengan arus uang masuk dari perdagangan kayu yang tidak memiliki izin. Seperti itulah dunia tempat Darwan bekerja, pertama sebagai pengusaha kontraktor bangunan, kemudian sebagai pelobi sektor industri, selain juga sebagai pejabat setempat yang cukup terkemuka dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Sosok Darwan seperti digambarkan dalam media setempat saat itu, adalah sosok pelobi tangguh yang siap melawan berbagai peraturan yang membatasi lingkup usaha mereka. Dia protes ketika beberapa perusahaan dilarang mengikuti proses tender kontrak-kontrak pemerintah karena dugaan keterlibatan suap dan korupsi. Dia sosok kontroversial ketika memenangkan kontrak penyediaan perabot sekolah yang tidak ditenderkan. Dia juga mengeluhkan soal pajak yang diterapkan bagi sektor kehutanan, yang dijalankan pemerintah untuk mengurangi penebangan liar.

“Kesan keseluruhan tentangnya adalah pebisnis tipikal daerah frontier Kalimantan yang menghasilkan banyak uang dari ekonomi gelap bayangan,” kata Gerry van Klinken, profesor Universitas Amsterdam yang mengikuti politik Kalimantan dari dekat.

Seiring dengan berkurangnya kendali dari Jakarta, ekonomi bayangan dan sosok-sosok yang mengendalikannya menjadi lebih dominan. Mafia kayu menjamur, memasuki wilayah-wilayah yang dilindungi. Taman Nasional Tanjung Puting, yang sebagian besar terdiri atas hutan rawa penuh dengan orang utan, macan tutul dan buaya, menjadi sasaran empuk karena memiliki kayu ramin dan ulin.

Pada awal 1999, Indonesia mengawali program desentralisasi yang cukup ambisius dengan menyerahkan serangkaian kekuasaan dari pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah. Harapan dan tujuanya, mencegah pergerakan separatis dan membuat pemerintah lebih dipercaya oleh rakyatnya.

Para bupati diberikan kewenangan untuk menerbitkan peraturan sendiri, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah pusat. Pemerintah daerah kemudian menjalankannya dengan penuh kebebasan. Dari beberapa keputusan pertama yang diambil Pemerintah Kotawaringin Timur, salah satu menarik retribusi dari pengiriman kayu ilegal hingga menjadikan perekonomian bayangan ini bagian dari sistem.

Pada 2002, Seruyan, yang diberi nama sama dengan sungai yang membelah wilayah itu, dipisahkan dari Kotawaringin Timur menjadi kabupaten baru. Tahun berikutnya, Darwan — saat itu menjabat sebagai Ketua PDIP di Kotawaringin Timur — , menjadi bupati pertama Seruyan.

Wilayah yang masuk kewenangannya dari pesisir Laut Jawa hingga hutan-hutan pedalaman. Bagian barat mencakup sebagian dari Taman Nasional Tanjung Puting. Wilayahnya didominasi dataran rendah antara taman nasional dan Kota Sampit, dengan Danau Sembuluh di tengah-tengah. Lebih dari dua-per-tiga kabupaten ini masih berselubung hutan. Meskipun sudah ditipiskan oleh penebangan liar, kekayaan satwa liar di wilayah ini masih mampu bersaing dengan lansekap manapun di bumi.

 

Pulau Kalimantan

 

Bupati pertama sejak era Reformasi, yang telah memperoleh kewenangan baru lebih besar ini, dipilih anggota DPRD. Kebangkitan Darwan mengejutkan beberapa pengamat, yang memandangnya sebagai pemain baru di dunia politik.

Dia dikatakan pernah mengumumkan bahwa birokrat manapun yang mendukung pencalonannya akan naik pangkat dari eselon satu menjadi dua, atau eselon dua menjadi tiga, dan seterusnya. Dia kurang memahami bahwa sebenarnya penyebutan itu malah merupakan penurunan pangkat.

Meskipun demikian, dia terlanjur dipandang sebagai putra daerah, yang akan bertarung buat rakyatnya. Dia memerintah selama lima tahun, setengah dekade untuk mengubah peruntungan daerahnya, sebelum menghadapi para konstituen di kotak suara.

Pada 2003, perekonomian di Seruyan, tak berkembang. Perdagangan kayu runtuh karena penebangan berlebihan. Danau Sembuluh, sebelumnya pusat industri pembangunan kapal yang pada masa jayanya sempat menyerap banyak tenaga kerja dari pulau-pulau lain. Kapal-kapal itu terbuat dari kayu dan untuk mengangkut kayu, hingga industri itu mati ketika kayu komersil habis. Karena pohon-pohon yang paling berharga sudah ditebangi, Darwan mewarisi suatu kabupaten yang masa kejayaan kayu sebagai pemasukan utamanya, telah berakhir.

Perkebunan, terutama sawit, merupakan pengganti dengan prospek paling jelas. Buah sawit menghasilkan lemak yang bermanfaat dalam segala sesuatu dari cokelat hingga bahan bakar nabati. Permintaan dunia akan komoditas ini terus mengalami peningkatan. Wilayah selatan Danau Sembuluh dipandang memiliki potensi yang amat besar dalam mengembangkan komoditas dagang ini dalam skala raksasa.

Meskipun tidak memiliki infrastruktur cukup memadai, Seruyan dekat dengan kota pelabuhan, Pangkalanbun dan Sampit. Pemerintah daerah menimbang potensi Sampit sebagai sebuah pusat kegiatan, yang menyerap buruh untuk bekerja di perkebunan dan mengekspor sawit ke pasar global. Darwan mengumumkan rencana untuk mengundang para investor dari Hong Kong dan Malaysia. Dia menjanjikan pelabuhan baru untuk memfasilitasi ekspor dan memberikan kemudahan regulasi.

Marianto Sumarto, pemilik pabrik pengolahan kayu yang bergabung dengan tim kampanye Darwan pada 2003 mengatakan, pergeseran kekuasaan ke tangan putra daerah telah menciptakan harapan. “Masyarakat ada kebanggaan tersendiri,” katanya kepada kami. “Nggak taunya, di belakangnya, dia main lebih besar lagi.”

 

Bagian 2: Booming sektor perkebunan

 

Perkebunan kelapa sawit, Seruyan, 2017

 

Dulu sudah pernah ada perlawanan terhadap sejumlah kecil perusahaan perkebunan yang ada di Seruyan sebelum Darwan menjadi bupati. Penduduk desa yang terdampak oleh perusahaan sawit pertama yang memasuki area Danau Sembuluh, PT Agro Indomas, mengklaim bahwa pertama kali mereka mengetahui bahwa lahan milik mereka masuk ke konsesi, ketika lahan pertanian dibakar atau diratakan. Saat perusahaan menghancurkan pemakaman, hal ini mendorong warga desa merusak satu jembatan terletak di dalam konsesi.

Seorang penduduk desa yang lahan diambil perusahaan lain, PT Mustika Sembuluh, kemudian mengatakan kepada sebuah LSM bahwa masyarakat tak punya pilihan selain menerima kompensasi sesuai dengan ketentuan perusahaan. Mereka memandang hal ini sebagai penyerahan lahan secara “paksa”. “Jika kami menolak, kami berhadapkan dengan aparat keamanan yang didatangkan untuk menjaga kegiatan perusahaan,” katanya.

“Kepala desa kami dulu pernah mengatakan, meskipun ada yang menolak menyerahkan lahan, perusahaan akan tetap meratakan lahan karena mereka sudah punya izin. Karena lahan kami milik negara.”

Perkebunan-perkebunan ini mencemari danau dan sungai hingga keperluan air bersih di beberapa wilayah harus diangkut dengan truk tangki air. Pencemaran juga menghentikan perdagangan ikan, seiring dengan jatuhnya industri pembangunan kapal, mengakibatkan “migrasi secara besar-besaran” penduduk laki-laki, kata Gregory Acciaioli, Dosen University of Western Australia, yang melakukan penelitian lapangan di kabupaten itu.

“Ada banyak sekali rumah tangga dikepalai perempuan yang bekerja, mengisi polybag dengan tanah dan bibit untuk perkebunan sawit,” katanya kepada kami. “Mereka hampir tidak punya cukup uang untuk bertahan hidup.” Dia menambahkan, “Situasinya sangat menyedihkan.”

Meskipun sudah ada beberapa pengalaman buruk seperti ini, ada optimisme baru terhadap perkebunan sawit besar pada awal pemerintahan Darwan. Menurut Mashudi Noorsalim, yang pernah bekerja untuk beberapa lembaga riset kebijakan Indonesia dan mempelajari pertumbuhan industri sawit Seruyan, ketika Darwan menjabat, beberapa orang menggantungkan harapan pada prospek penyerapan tenaga kerja, atau kontrak untuk mengangkut buah sawit atau membangun infrastruktur.

Mashudi mengatakan kepada kami, banyak penduduk mengira beberapa hal akan menjadi lebih baik karena Darwan, putra daerah. “Beberapa penduduk setempat percaya bahwa dia akan membuat perkebunan-perkebunan itu membantu mereka,” katanya.

Sebagai seorang bupati, Darwan bisa menerbitkan izin untuk siapapun yang dia inginkan, tanpa konsultasi publik maupun proses tender. Kementerian Kehutanan secara teori memegang kendali terhadap tahap akhir proses perizinan di wilayah-wilayah lahan yang berada di bawah jurisdiksinya. Namun, kementerian ini sering diabaikan di seluruh provinsi Kalimantan Tengah, hingga pengawasan terhadap kekuasaan bupati dalam menerbitkan perizinan seakan dihapuskan.

Di Seruyan, hal ini mengakibatkan ledakan izin-izin perkebunan sawit dengan jumlah melampaui izin yang diterbitkan oleh hampir semua kabupaten lain di Indonesia.

Analisa kami terhadap perizinan pada sumber data pemerintah dan sumber-sumber lain menunjukkan, antara 1998–2003, hanya tiga izin diberikan kepada perusahaan sawit di Seruyan. Pada 2004 dan 2005, Darwan menerbitkan 37 izin, jika disatukan mencakup wilayah hampir 500,000 hektar, setara tujuh kali wilayah Kota Jakarta.

 

Izin kebun sawit yang dikeluaria hampir di sebagian besar wilayah Seruyan, termasuk di dalam Taman Nasional Tanjung Puting

 

Pola ini mirip dengan yang terjadi di seluruh Kalimantan, namun dalam skala yang lebih besar, saat para bupati memanfaatkan wewenang mereka terhadap kesepakatan lahan, membagi-bagikan izin yang mengakibatkan ledakan deforestasi.

Salah satu perusahaan yang pertama mendapat izin dari Darwan adalah BEST Group, yang dimiliki kakak-beradik Winarto dan Winarno Tjajadi. Namun izin itu memotong Taman Nasional Tanjung Puting ke sudut timur laut. Taman nasional ini pernah diselamatkan dari kerusakan pada tahun 2003, ketika Jakarta akhirnya mengambil langkah melawan penebangan liar. Aparat keamanan datang ke Tanjung Puting untuk menunjukkan kekuasaan yang bertujuan memperingatkan bahwa masa kejayaan eksploitasi kayu yang tidak terkontrol sudah berakhir.

 

Konsesi PT BEST yang memotong Taman Nasional Tanjung Puting

 

Kementerian Kehutanan memaksa Darwan untuk mencabut izin itu. Namun dia tetap pada pendiriannya, dan bulldozer milik BEST menerobos masuk ke hutan taman nasional. Peristiwa ini satu pertanda yang menunjukkan siapa pemegang kuasa sesungguhnya saat itu.

Para penggerak awal ledakan perizinan di Seruyan antara lain keluarga-keluarga terkaya di Indonesia dan Malaysia. Ketika Darwan mulai menjabat pada 2003, Robert Kuok, kala itu orang kaya nomor dua di Malaysia, kemugkinan besar merupakan pemilik lahan terbesar di Seruyan. Portofolio perkebunan Seruyan milik dia akan digabungkan dengan perusahaan perkebunan lain, yang merupakan bagian dari bisnis keluarga Kuok — yang makin menyebar — untuk membentuk Wilmar International, yang perusahaan sawit mungkin terbesar di dunia.

Pada 2005, Arif Rachmat menjadi CEO usaha perkebunan keluarganya, Triputra Agro Persada, dan pembukaan lahan mulai dilakukan untuk salah satu perkebunan pertama mereka, suatu konsesi raksasa di selatan Danau Sembuluh. Dua dari keluarga terkaya di Indonesia menyatukan diri ke dalam struktur perusahaan yang memiliki perkebunan-perkebunan Triputra di Seruyan.

Hutan-hutan di Kalimantan menyimpan kandungan karbon dalam volume sangat besar. Karbon ini dilepas ketika hutan raya jadi perkebunan. Di bagian selatan pulau ini, kebanyakan dari hutan ini tumbuh di lahan gambut berawa, terdiri atas beberapa lapisan bahan organik yang dalam dan tertimbun selama ribuan tahun.

Untuk menanam pada lahan gambut, pekebun sawit pertama menggali parit besar untuk mengeringkan kandungan air dalam tanah, hingga mengakibatkan proses dekomposisi sangat cepat. Proses ini melepaskan gas rumah kaca ke atmosfir dalam jumlah sangat besar.

Lahan gambut kering jadi sangat mudah terbakar. Sementara, perusahaan-perusahaan dan para penduduk desa rutin menggunakan api untuk membuka lahan pertanian. Pada 2006, Indonesia mengalami salah satu musim pembakaran terburuk sepanjang sejarah, ketika asap kebakaran di Sumatera dan Kalimantan, memicu bom karbon dan menyelimuti wilayah itu dengan kabut asap yang bisa terlihat luar angkasa. Seruyan merupakan salah satu wilayah yang paling parah terkena dampak ketika dibawah administrasi Darwan.

 

Titik api di Kalimantan dan Sumatera September 2006 data NASA

 

Dalam suatu film dokumenter pada 2007 mengenai dampak perkebunan sawit di Seruyan, seorang penduduk desa menunjuk ke sekelompok pohon terisolasi di antara hamparan lahan gundul. Satu orangutan besar terlihat duduk di salah satu pucuk pohon. Primata berwarna oranye ini hidup di pepohonan, dan bergantung pada hamparan pohon yang membentang di sepanjang wilayah selatan Seruyan, merupakan habitat mereka.

 

Taman Nasional Tanjung Puting, habitat orangutan Kalimantan. Satwa ini akan makin terancam kala hutan jadi sawit.

 

Hewan-hewan ini masih bisa bertahan ketika beberapa pohon terbesar menghilang karena ditebangi pembalak liar tetapi tak bisa bertahan ketika hutan tempat tinggal mereka rata dengan tanah dalam sekejap berganti perkebunan.

Pada tahun sama ketika terjadi kebakaran besar di Seruyan, suatu laporan yang dikomisikan Pemerintah Inggris menyita perhatian, soal emisi deforestasi global lebih besar dibandingkan emisi yang dihasilkan bahan bakar fosil sektor transportasi. Pada 2007, Bank Dunia membuat kesimpulan mengejutkan, bahwa akibat kerusakan hutan dan gambut, Indonesia memproduksi lebih banyak emisi gas rumah kaca dibandingkan negara lain manapun terkecuali Amerika Serikat dan Cina.

Deforestasi dan perubahan pada tata guna lahan — eufemisme dari perluasan perkebunan — terhitung menyumbang 85% emisi di Indonesia. Secara global, Indonesia menyumbang lebih dari sepertiga emisi di bawah kategori ini, yang sekarang diakui sebagai penyebab utama perubahan iklim.

Sebagian besar deforestasi di Indonesia, terjadi di Sumatera dan Kalimantan, yang merupakan pusat pertumbuhan perkebunan. Namun, di pulau-pulau ini, deforestasi hanya terpusat di dua provinsi: Riau, terletak di bagian timur laut pulau Sumatera, dan Kalimantan Tengah, yang rumah bagi Darwan Ali. Provinsinya telah menjadi inti dari suatu krisis global, dimana Seruyan memainkan peran.

 

Bagian 3: Nyanyian peniup peluit

 

Marianto Sumarto

 

Pada suatu hari awal 2007, sebuah mobil menepi di rumah Marianto Sumarto, pemilik pabrik pengolahan kayu yang pernah membantu Darwan Ali menjadi bupati di Seruyan. Dia tinggal di Kuala Pembuang, kota kecil di pesisir yang merupakan ibu kota Seruyan. Marianto mengenali sosok pria di balik kemudi sebagai seorang pejabat pemerintah. Pejabat itu kemudian menurunkan kaca jendela dan menyerahkan setumpuk kertas.

“Tolong diperiksa — ada beberapa masalah,” katanya datar, sebelum pergi.

Ketika Marianto memeriksa dokumen ini, dia menemukan salinan izin-izin perkebunan yang sudah diberikan Darwan untuk beberapa perusahaan, beserta daftar nama direktur dan alamat-alamat perusahaan. Dia segera mengenali beberapa nama orang yang masih ada hubungan keluarga dengan Darwan. Di antara beberapa alamat yang terdaftar, dia mengenali rumah kakak laki-laki Darwan di Kuala Pembuang.

Marianto tak tahu mengapa pria itu membawakan informasi itu. Mungkin dia peduli terhadap Seruyan dan ingin meluruskan keadaan. Mungkin dia merasa kecewa dengan keadaan dan berpikir bahwa Marianto bisa melakukan sesuatu.

Marianto memeriksa peta konsesi sawit di rumahnya di Kuala Pembuang

 

Marianto adalah pendatang dari pulau Jawa yang tiba di Kalimantan pada 1985 untuk bergabung dengan perusahaan perkapalan milik kawannya. Dia kemudian pindah ke perusahaan kayu Malaysia, sebelum akhirnya bisa berdiri sendiri sebagai “penebang liar”, sebagaimana yang dia katakan.

Ketika Seruyan dibentuk, Marianto menjadi Ketua PDIP di kabupaten yang baru berdiri itu, saat sama ketika Darwan memimpin partai itu di Kotawaringin Timur yang letaknya bersebelahan. Dia bergabung dengan kampanye Darwan untuk menjadi bupati pada 2003, dan kakak iparnya menjadi wakil bupati.

Namun saat dia bertemu dengan sang pemberi data atau si peniup peluit (whistleblower), Marianto sudah kurang simpati dengan kepemimpinan Darwan. Dia merasa, Darwan sudah mengkhianati harapan bahwa Seruyan akan dikembangkan demi kemakmuran warga. Perkebunan yang dibiarkan membanjiri wilayah itu telah menciptakan dampak yang sebaliknya.

“Ini yang saya lihat,” kata Marianto kepada kami pada awal tahun ini, sambil duduk-duduk di rumah yang sama dia bertemu sang whistleblower. “Mungkin saya orang yang paling kritis di kabupaten ini.”

Marianto, pria kurus tinggi, bersuara serak dengan senyuman lebar. Ketika kami bertemu, dua jarinya dibungkus kain kasa. Jari-jari itu terluka dalam sebuah kecelakaan mobil beberapa hari sebelumnya dan dua kuku jari terkelupas. Nama julukan pria ini, Codot, didapat dari masa lalunya saat dia tergabung dalam bandrock tahun 1980-an. “Dari muara sampai ke ujung sungai, tahu semua nama saya,” katanya.

Beberapa hari setelah peroleh data itu, Marianto dan seorang kawannya menempuh perjalanan selama empat jam naik mobil menuju Sampit, untuk memeriksa sederet alamat lain dalam dokumen-dokumen itu.

Dia mengenali alamat yang pertama sebagai rumah anak Darwan, Ahmad Ruswandi. Mereka pernah rapat-rapat kampanye di sana selama persiapan pencalonan Darwan sebagai bupati. Satu atau dua kali Marianto menginap di rumah itu. Dia juga mengenal alamat yang kedua. Rumah itu milik tukang jahit langganan Darwan, yang memproduksi baju safari untuk PDIP.

“Masalahnya, negara kita ini adalah negara korup,” katanya kepada kami. “Banyak pejabat yang ada, nggak menghidupkan Seruyan, tambah mau hidup dari Seruyan.”


The Gecko Project dan Mongabay menyatukan cerita di balik praktek penghambur-hamburan izin dari berbagai arsip di pasar saham, database perizinan pemerintah dan akta-akta perusahaan. Informasi dan kesaksian lebih lanjut juga diberikan oleh Marianto, dan aktivis lokal bernama Nordin Abah, yang secara terpisah melakukan investigasi terhadap Darwan dalam kurun waktu yang berdekatan dengan Marianto.

Kami menguatkan temuan-temuan kami dengan berbagai wawancara dengan orang-orang yang terlibat di beberapa perusahaan yang terkait.

Gambaran yang dihasilkan adalah suatu skema terperinci dan terkoordinasi untuk mendirikan perusahaan-perusahaan cangkang yang didaftarkan atas nama kerabat dan kroni Darwan. Darwan memberikan masing-masing perusahaan itu izin lahan ribuan hektar, dan kerabat dan kroninya menjual ke beberapa konglomerat terkaya.

Mereka yang terlibat bisa meraup keuntungan hingga ratusan ribu, bahkan jutaan dolar. Jika rencana itu dijalankan sampai selesai, dia akan mengubah hampir seluruh wilayah selatan Seruyan, di dataran rendah yang terletak di bawah perbukitan, jadi perkebunan sawit raksasa. Jika itu terjadi, kita bakal bisa berkendaraan sejauh 75 kilometer dari timur ke barat dan 220 kilometer dari selatan ke utara melewati bentangan lautan sawit.

 

Izin-izin konsesi sawit yang dimiliki keluarga Darwan Ali

 

Skema ini melibatkan sederet pelaku lebih dari 20 orang yang berperan sebagai direktur maupun pemegang saham di perusahaan-perusahaan cangkang tersebut. Tokoh-tokoh yang memainkan peran itu terdiri dari anggota keluarga Darwan, kolega semasa dia masih menjadi Kepala Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) di Kotawaringin Timur, para anggota tim suksesnya, dan setidaknya satu orang yang mengakui namanya digunakan sebagai samaran.

Istri Darwan, Nina Rosita, adalah pemegang saham di salah satu perusahaan. Anak perempuannya, Iswanti, menjabat di tiga perusahaan sebagai direktur atau pemegang saham. Anak perempuan lainnya, Rohana, juga menjabat direktur. Anak laki-lakinya, Ruswandi, memegang peranan lebih mengemuka, sebagai direktur di beberapa perusahaan dan pemegang saham sedikitnya di satu perusahaan lagi. Kakak laki-lakinya, Darlen, memiliki dua perusahaan. Adik laki-lakinya, Darwis, memiliki satu perusahaan. Kebiasaan ini menyebar hingga keluarga besarnya, sampai dengan keponakan laki-laki dan suami keponakan perempuannya.

Iswanti

 

Secara keseluruhan, kami mengidentifikasi 18 perusahaan yang terhubung dengan Darwan. Tiga perusahaan dibentuk beberapa tahun sebelum dia menduduki jabatan sebagai bupati. Kondisi ini menunjukkan, dia sudah tertarik dengan sawit skala besar sebelum berkarir di bidang politik. Dua perusahaan lain dibentuk pada 2004, satu tahun setelah dia berkuasa, dan kemudian pada awal 2005 sederet kegiatan lain jadi makin intens.

Lima perusahaan dibentuk dalam rentang waktu sangat pendek yaitu dua hari pada akhir Januari; satu perusahaan lain muncul dua minggu kemudian. Kami berhasil menemukan nama-nama para direktur di semua perusahaan itu, dan para pemegang saham di semua perusahaan terkecuali pada enam perusahaan.

Setidaknya satu orang anggota keluarga Darwan menjadi pemegang saham di hampir semua perusahaan. Nama Darwan tidak muncul di perusahaan manapun, namun menurut pandangan Marianto, Darwan mengendalikan skemanya. “Ibarat catur,” katanya. “Aktornya tetap Darwan, mereka sebagai pionnya.”


Sebagian besar nama itu jarang digunakan. Namun, beberapa nama lebih sering muncul dibandingkan yang lain, dan hal ini menjadi petunjuk penting terkait bagaimana skema ini berfungsi. Nama pertama adalah Vino Oktaviano, yang disebut-sebut sebagai pemegang saham di tiga perusahaan yang didirikan pada hari sama, dan sebagai direktur di satu perusahaan lainnya.

Nordin Abah, aktivis Kalimantan Tengah yang sempat menjalankan investigasi sendiri terhadap Darwan, kebetulan cukup mengenal Vino. Mereka menyekolahkan anak-anaknya di sekolah yang sama dan terkadang bertemu untuk minum kopi. Pasca skandal BEST Group dan Taman Nasional Tanjung Puting, Nordin mencari nama-nama dibalik menjamurnya izin yang diterbitkan Darwan. Saat menemukan nama Vino, Nordin langsung menanyakan hal ini kepadanya. Vino menjawab bahwa Darwan hanya menggunakan namanya. Dia sendiri tak memiliki peranan langsung di perusahaan-perusahaan itu.

 

Nordin Abah (alm)

 

“Dia kira biasa saja, gak jadi apa-apa gitu,” kata Nordin kepada kami, di kantor lembaga swadaya masyarakat di Palangkaraya, yang dia kepalai, Save Our Borneo. “Cuma dia tidak mau turut bertanggung jawab.”

Vino bekerja sebagai kontraktor bangunan, mendapatkan proyek-proyek dari pemerintahan Darwan, juga keponakan istri Darwan. Nama bos-nya, merupakan orang kepercayaan Darwan, saat dia masih aktif di Gapensi, juga muncul di dokumen-dokumen perusahaan itu.

“Kamu masuk penjara Vino, kalau [perusahaan jadi] nggak karu-karuan,” kata Nordin mengingatkan, kala itu. “Saya dikerjain, Din,” jawab Vino. “Aku ditipu.”

Nordin adalah ahli kampanye yang memburu perusahaan-perusahaan sawit yang memporak-porandakan Seruyan. Dia juga memiliki koneksi kuat dengan dan di dalam kabupaten itu. Pamannya pernah bertugas sebagai sekretaris daerah, posisi tertinggi sebagai pegawai negeri sipil. Ketika menyelidiki Darwan, dia mulai menyadap keluarganya sendiri yang bertugas di pemerintahan untuk mencari petunjuk. Dia berhasil menguak beberapa nama yang terlibat, dan seperti halnya Marianto, dia juga menemukan banyak perusahaan didaftarkan menggunakan alamat palsu atau alamat properti yang dimiliki sang bupati dan keluarga.

Nordin menyadari, perusahaan perkebunan suatu saat perlu mengoperasikan pabrik untuk mengolah buah sawit. “Sedangkan Vino itu pabrik tahu aja gak punya dia,” kata Nordin terbahak. Dia yakin, ada beberapa orang lain yang telah dimanfaatkan dengan cara sama. “Orang kamu mungkin guru, mungkin wartawan, mungkin pengusaha kontraktor bangunan. Punya izin perkebunan? Ya gak bisa,” kata Nordin.

“Kamu tidak punya kapasitas yang memadai untuk bangun kebun. Dan juga gak ada duit. Dijual aja ini. Ceritanya sih aku pinjam nama, menggunakan namamu untuk menjual kepada yang lain.”

Nama Ambrin M Yusuf, muncul sebagai direktur di salah satu perusahaan. Nordin mengidentifikasi tokoh ini sebagai orang kepercayaan Darwan sejak masih aktif di Gapensi. Kami menelusuri Yusuf hingga rumahnya di Kuala Pembuang, dimana dia baru saja kembali setelah menjalani hukuman penjara atas perannya sebagai kurir uang tunai dalam skandal suap di daerah itu.

 

Ambrin M Yusuf

 

Dia mengaku sebagai mitra politik Darwan. Dia mengatakan, bahwa beberapa perantara meminta untuk memasang namanya di satu perusahaan sawit. Namun dia menjelaskan klaim yang sulit dipercayai, bahwa dia menolak tawaran ini. Bahwa orang yang namanya digunakan dalam dokumen-dokumen itu adalah orang lain yang memiliki nama sama.

Meskipun demikian, dia mengakui merupakan hal “biasa” bagi seorang bupati membagikan izin bagi anggota keluarga.

Apa yang diceritakan oleh Yusuf dan Vino menunjukkan, kroni-kroninya digunakan sebagai topeng, kemungkinan untuk menyembunyikan nama orang lain — penerima manfaat yang sesungguhnya — dari dokumen-dokumen perusahaan. Nordin dan Marianto percaya, beberapa orang lain yang namanya muncul sebenarnya terlibat lebih jauh. Mereka berdua menunjuk seorang pria bernama Khaeruddin Hamdat sebagai sosok utama.

Khaeruddin Hamdat

 

Khaeruddin muncul sebagai direktur di tiga perusahaan, namun tidak pernah sebagai pemegang saham. Marianto, Nordin dan yang lain mengidentifikasi dia sebagai “ajudan” Darwan. Khaeruddin baru berusia 30-an tahun saat perusahaan-perusahaan itu didirikan. Nordin menggambarkan sosoknya sebagai “bos di Jakarta” dan penjaga gerbang bagi Darwan, yang melakukan rapat dengan para eksekutif sawit di hotel mewah di Jakarta.

“Karena Darwan harus melindungi dirinya kan,” jelas Nordin, “gak mungkin dong dia yang tanda tangan kontrak jual-beli.”

Sebagian dari mereka yang terlibat dalam skema ini terbukti sukar ditemui atau menolak berkomentar ketika mereka menyadari perihal apa yang sebenarnya kami tanyakan. Namun salah satu dari mereka, kami sudah tahu pasti keberadaannya, Hamidhan Ijuh Biring. Dia dipenjara karena skandal korupsi lain. Kami melacaknya hingga ke lembaga pemasyarakatan di jalan protokol di Palangkaraya, ibu kota Kalimantan Tengah.

Nama Hamidhan muncul sebagai direktur dan pemegang saham di salah satu 18 perusahaan itu. Dia juga menikah dengan sepupu perempuan Darwan. Dia mengatakan, mendirikan perusahaan itu dan menerima sebuah izin dari Darwan namun mengalami kekurangan modal untuk mengembangkannya menjadi perkebunan.

Darwan mendorongnya untuk menjual perusahaan itu kepada seorang rekan politiknya di Jakarta, yang juga direktur salah satu perusahaan sawit yang ada di Seruyan. Setelah kesepakatan itu berhasil dilakukan, dia menerima sejumlah pembayaran, namun kemudian menemukan bahwa sisanya langsung diberikan kepada Darwan.

“Ternyata di dalamnya ada Pak Darwan, intinya mungkin Pak Darwan ngomong, ‘Gak usah dibayarlah Pak Hamidhan gapapa juga’,” katanya, merasa getir.

Sebelum hubungannya dengan Darwan memburuk, Hamidhan adalah orang yang dekat dengannya, dan membantunya kampanye maju pilkada 2008. Dia membenarkan klaim dari Nordin dan Marianto bahwa Khaeruddin berperan sebagai ajudan Darwan. Dia mengatakan, setiap kali dia bertemu bupati itu, Khaeruddin ada bersamanya.


Kronologi yang terjadi setelah perusahaan-perusahaan cangkang dibentuk menunjukkan dua hal. Pertama, tujuannya bukanlah agar pendiri bisa mengembangkan perkebunan sendiri. Antara Desember 2004 sampai Mei 2005, Darwan membagikan izin perkebunan untuk 16 perusahaan milik keluarga dan kroninya. Sebelum akhir 2005, sedikitnya sembilan dari perusahaan-perusahaan itu dijual ke perusahaan-perusahaan sawit besar seharga ratusan ribu dolar.

 

Perusahaan-perusahaan yang izin dikeluarkan Darwan Ali, dengan direksi dan pemegang saham anak dan kroninya, lalu dijual, salah satu ke PPB Oil Palm (Kuok Group). Sumber: Ditjen AHU, Bursa Saham Malaysia, dan berbagai sumber.

 

Suatu hal tidak masuk akal bahwa sederet orang yang saling terhubung, terutama anggota keluarga, secara bersamaan membentuk sejumlah perusahaan hanya untuk memutuskan bahwa mereka tak memiliki kapasitas untuk menjalankan perusahaan-perusahaan itu. Satu-satunya penjelasan mengenai apa yang sesungguhnya terjadi adalah, bahwa perusahaan-perusahaan ini memang didirikan untuk dijual.

Kedua, hal ini menujukkan bahwa cara-cara pembentukan dan penjualan perusahaan-perusahaan itu terkoordinasi dengan sangat baik. Sebagian besar perusahaan-perusahaan ini didirikan dalam jarak waktu sangat singkat, kebanyakan hanya selisih beberapa hari. Beberapa juga dijual dalam jangka waktu sangat singkat, yaitu beberapa bulan setelah pendiriannya.

Delapan dari perusahaan-perusahaan cangkang ini dibeli oleh keluarga Kuok akhir 2005. Keluarga Darwan dan kroni-kroninya pada akhirnya akan memperoleh hampir satu juta dolar dari kesepakatan dengan biliuner Malaysia.

 

Perusahaan kelapa sawit PPB Oil Palms milik keluarga Kuok mengumunkan sebuah kesepakatan bisnis untuk membeli 95 persen saham di sebuah perusahaan yang dimiliki oleh kedua saudara laki-laki dari Darwan Ali dan sebuah politisi dari Seruyan pada bulan Oktober, 2005, 9 bulan setelah perusahaan tersebut bergabung.

 

Dalam skema besarnya, jumlah ini hanyalah sedikit, sebagian kecil dari jumlah yang diperoleh keluarga Kuok jika perkebunan itu jadi dikembangkan. Tapi dalam kesepakatan ini para pemegang saham yang terhubung dengan Darwan juga memegang lima persen saham di masing-masing perusahaan itu, yang bisa menjadikan mereka masing-masing seorang milyarder.

Bukti yang diperoleh Nordin mengenai hubungan antara keluarga Darwan dan perusahaan-perusahaan yang dijual kepada keluarga Kuok ini pertama kali dibeberkan dalam laporan dari sebuah LSM, pada Juni 2007.

Laporan ini diterbitkan hanya dua minggu sebelum dua dari perusahaan-perusahaan keluarga Kuok disatukan untuk membentuk Wilmar International. Saat itu, Wilmar sudah dihujani berbagai kritikan atas kegiatan illegal, pelanggaran hak masyarakat dan perusakan lingkungan di banyak areal perkebunannya. Pada tahun sama, sebuah konsorsium LSM mengajukan keluhan terhadap ombudsman Bank Dunia, dengan memberikan bukti yang nantinya mengukuhkan bahwa lembaga itu telah melakukan pelanggaran terhadap berbagai mekanisme pengamanan sendiri dengan mendanai perusahaan Malaysia tersebut.

Meskipun tuduhan terkait izin-izin yang diterbitkan Darwan hanya disebutkan sekilas dalam laporan LSM itu, kemungkinan akan skandal korupsi ternyata cukup kuat. Dalam sebuah surel yang menanggapi pertanyaan-pertanyaan untuk artikel ini, Wilmar mengatakan bahwa perusahaan itu memutuskan untuk tak mengembangkan perkebunan-perkebunan itu dan membiarkan perizinan yang diterbitkan oleh Darwan kadaluwarsa setelah berhadapan dengan beberapa LSM.

Wilmar menolak untuk menyebutkan kapan keputusan itu dibuat, dan terus menyertakan perusahaan-perusahaan itu dalam laporan-laporan tahunannya hingga 2010.

Usaha perkebunan milik Triputra Group, dikepalai oleh Arif Rachmat yang masih muda, membeli tujuh perusahaan dari keluarga bupati itu. (Triputra menolak sejumlah permintaan kami untuk wawancara terkait Arif Rachmat, namun mereka menjawab beberapa pertanyaan kami lewat surel.) Empat dari tujuh perusahaan ini kemudian tidak dikembangkan hingga izinnya kadaluwarsa, sedangkan tiga lainnya, yang dikembangkan kemudian, terhubung langsung dengan anak Darwan, Ahmad Ruswandi.

Ketiga perusahaan itu bernama PT Salonok Ladang Mas, PT Mega Ika Khansa dan PT Gawi Bahandep Sawit Mekar. Pada akhir 2007, dua dari perusahaan ini mulai membuka suatu kawasan luas yang terdiri atas hutan, gambut dan lahan pertanian.


Marianto yakin, Darwan telah mengkhianati para konstituennya. Saat dia bertemu dengan peniup whistleblower pada awal 2007, booming di sektor perkebunan sedang puncak-puncaknya, meskipun rata-rata penduduk Seruyan lebih menderita dibandingkan ketika masa penebangan liar.

Saat ini, satu-satunya pilihan bagi banyak petani adalah mendapatkan upah sangat sedikit sebagai buruh di salah satu perkebunan itu. Mereka kehilangan lahan pertanian mereka sendiri, kerusakan hutan membuat mereka kekurangan makanan dan sumber hutan lain, dan mencari ikan di sungai jadi makin sulit karena sungai-sungai terkena polusi.

Menurut Marianto, Darwan patut disalahkan atas segala permasalahan yang terjadi. Sebagai bupati, dia memiliki kewenangan mencabut izin seperti halnya kewenangan menerbitkannya. Jika dia ingin melakukannya, tentu saja dia dapat memaksa perusahaan-perusahaan itu memenuhi janji terhadap masyarakat Seruyan. Bocoran data yang didapat menegaskan bahwa dia memiliki motivasi berbeda.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang lahir setelah kejatuhan Soeharto, muncul sebagai kekuatan baru melawan penggelapan oleh para pegawai pemerintah. Pada Juni 2007, ketika proses merger Wilmar selesai, Marianto mengemas temuan-temuannya dan berangkat ke Jakarta untuk menyampaikan langsung ke KPK.

Menjelang 2007, beberapa delegasi dari seluruh dunia tiba di Pulau Bali untuk menghadiri acara konferensi perubahan iklim tahunan PBB yang ke 13. Nasib hutan-hutan di bumi ini, jelas merupakan salah satu agenda bahasan.

Namun di metropolitan Jakarta, permainan yang berbeda sedang terjadi. Empat hari sebelum konferensi PBB dimulai, saat Darwan Ali menyiapkan kampanye pilkada langsung untuk pertama kali, anaknya Ruwandi memasuki Menara Kadin untuk melakukan pertemuan dengan Arif Rachmat, guna menandatangani kesepakatan ketujuh dan terakhir antara keluarganya dan Triputra.


Setelah jatuhnya Soeharto, ada sedikit optimisme bahwa perampokan besar yang dilakukan oleh rezimnya akan mereda. Diharapkan bahwa desentralisasi kekuasaan yang berjalan cepat akan menggeser akuntabilitas keputusan-keputusan politik menjadi lebih dekat dengan masyarakat. Namun pada tahun 2008, tahun pertama pilkada langsung bupati Seruyan, semakin jelas bahwa korupsi telah diturunkan melalui sistem tersebut.

Dalam buku berjudul Democracy for Sale, ilmuwan politik Ward Berenschot dan Edward Aspinall menulis bahwa kabupaten-kabupaten di Indonesia menjadi didominasi oleh “sistem di balik layar yang terdiri atas hubungan dan jaringan politik yang didasari hubungan pribadi, kesepakatan yang dirahasiakan, imbal jasa, korupsi, dan sederet praktek bayangan lainnya.”

Pemilihan umum merupakan suatu dasar permainan ini. Kegiatan itu jadi sangat mahal, dengan biaya yang jumlahnya sebanding dengan besarnya kekuasaan atas proyek-proyek yang sangat menguntungkan atau sumber daya alam, dimana sang pemenang bisa membagikan kepada para pendukungnya.

Bagi para bupati yang memimpin kabupaten-kabupaten yang lahan dan hutan sangat kaya, mereka seringkali menghabiskan hingga jutaan dolar. Berenschot, Aspinall dan para akademisi lainnya yang sudah mempelajari pemilihan umum di Indonesia selama dua dekade telah mengidentifikasi proses penggunaan uang secara seragam dan sistematis yang dilakukan para kandidat.

Modusnya, mereka membayar orang-orang penting dalam partai politiknya untuk memastikan bahwa mereka akan dipilih sebagai kandidat. Kemudian, mereka merekrut suatu kelompok aktivis politik yang besar dan tokoh-tokoh berpengaruh untuk bergabung dengan tim suksesnya.

Lalu, mereka akan menyiapkan uang bagi tim sukses untuk membeli dukungan dari pemegang kekuasaan setempat–kepala desa, pemuka agama dan kepala klub-klub olahraga. Orang-orang ini pada akhirnya akan mengumpulkan dukungan publik dalam lingkup pengaruhnya masing-masing.

Para kandidat mengadakan kampanye dan konser mahal, membayar penyanyi-penyanyi terkenal untuk tampil dan melakukan bagi-bagi makanan gratis. Pada akhirnya, mereka terlibat dalam apa yang dikenal sebagai “serangan fajar,” mengirim belasan suporter untuk beredar di jalan dan berkunjung rumah-ke-rumah, membagikan uang langsung kepada para pemilih untuk mengumpulkan dukungan mereka.

Hal ini, kata Berenschot, merupakan biaya paling besar bagi para kandidat. Dia memperkirakan, harga pencalonan sebagai bupati berkisar antara US$1,2 juta hingga US$6 juta.

Dana ini diperoleh dari para pebisnis dan kontraktor lokal, yang mengharapkan pamrih jika kandidat tersebut sukses. “Rampungnya pemilihan adalah waktunya membalas jasa, dan para donor serta orang-orang yang membantu kampanye bisa mengharapkan balas jasa dari kandidat yang menang dengan diberi pekerjaan, kontrak, kredit, proyek, dan manfaat-manfaat lainnya,” tulis Berenschot dan Aspinall.

Mereka juga menulis, petahana memiliki posisi awal yang unggul, karena telah menabung sejumlah “harta jarahan — terutama berasal dari keterlibatan mereka dalam berbagai bentuk korupsi,” untuk pemilihan umum yang selanjutnya. “Imbal jasa dan keuntungan materi di setiap tingkatan siklus pemilihan umum sudah mewabah hingga tepat untuk berpikir bahwa demokrasi di Indonesia adalah untuk diperjual-belikan”.

Dalam pengakuannya, Hamidhan Ijuh Biring, suami keponakan perempuan Darwan yang memperoleh izin dari Darwan, memainkan peran sama pada kampanye 2008. Pada saat itu, kata Hamidhan kepada kami, bupati itu sudah memalaknya. Namun dia masih percaya bahwa dia akan diuntungkan jika Darwan mempertahankan kursinya. Diapun ikut maju dengan bergabung dalam tim pemenangan.

Hamidhan Ijuh Biring

 

Hamidhan mengatakan, menyumbang Rp500 juta kampanye Darwan sebelum pemilihan. Dia memahami, telah bergabung dengan sederet tokoh yang sudah mengambil keuntungan pribadi dari patron bupati itu — kontraktor-kontraktor yang diberi proyek-proyek yang sangat menguntungkan dari Darwan tanpa mengikuti proses tender, dan bos-bos perkebunan yang bisa menyuruh para pekerja yang kebanyakan pendatang dari wilayah lain di Indonesia — untuk memilih petahana.

Dalam serangan fajar, katanya, uang tunai senilai Rp150.000 sampai Rp300.000 akan ditempelkan pada bagian belakang paket mie instan dan dibagikan bagi para pemilih.

Pada Februari 2008, Darwan memenangkan pemilihan dan melanjutkan posisi sebagai bupati Seruyan dalam masa jabatan kedua selama lima tahun. Untuk merayakan, kakak laki-lakinya, Darlen, mengadakan konser di dekat danau, dengan mengundang penyanyi Rhoma Irama, yang dikenal sebagai Si Raja Dangdut. Konsekuensi dari kemenangannya dan kesepakatan lahan yang terjadi di bawah pengawasannya akan segera terlihat jelas bagi orang-orang di kabupatennya.

 

Bagian 4: Ketika warga mulai melawan

 

James Watt, petani dari Seruyan

 

Suatu malam ketika Darwan masih menjabat pada periode kedua, seorang petani bernama Marjuansyah, yang tinggal di desa tempat bupati itu dibesarkan, berhadapan dengan polisi.

Selama dua tahun dia memelihara sepetak kecil sawit di timur Danau Sembuluh, dan ratusan pohon muda saat itu sudah hampir berbuah. Namun, lahan juga berada di wilayah yang izinnya diterbitkan untuk PT Salonok Ladang Mas, salah satu perusahaan yang sudah dijual oleh Ahmad Ruswandi, anak Darwan, ke Triputra.

Polisi itu mengatakan kepada Marjuansyah bahwa mereka datang mewakili perusahaan. Anak perusahaan Triputra, katanya, ingin membeli seluruh lahan seluas sembilan hektar itu Rp5 juta per hektar.

Uang sebesar itu tidak akan bertahan lama, sementara sawit yang sudah dia rawat bisa menghasilkan pendapatan, suatu jaminan penghasilan untuknya di masa tua nanti. Dia tidak mau menjual lahan itu, namun merasa kesulitan mengatakan tidak kepada perusahaan yang mendekati masyarakat lewat polisi. Dengan harapan bisa melepaskan diri dari mereka, dia kemudian mengatakan, tak bisa menerima kurang dari dua kali lipat dari harga yang ditawarkan.

Bukannya mundur, katanya, perwakilan Triputra malah mencari dan membayar orang lain yang bersedia mengklaim kepemilikan palsu atas lahannya. Pejabat setempat yang mudah dipengaruhi membantu menjamin transaksi itu.

Perusahaan sawit kemudian menggilas lahan perkebunan milik Marjuansyah dengan buldoser — sawit yang ditanam petani biasan lebih rendah mutunya dibandingkan pohon-pohon yang ditanam perusahaan — dan menghancurkan satu pondok yang sudah dia bangun.

“Saya laporkan sampai ke polda,” kata Marjuansyah kepada kami di rumah seorang teman di desa itu, sambil menggenggam foto buram tempat tinggalnya dulu. “Tapi tidak ada reaksi — saya yang dipanggil! Perusahaannya, nggak pernah dipanggil!”

 

Marjuansyah dengan pondok yang dihancurkan dan diambil PT Triputra Agro Persada

 

Banyak orang di Seruyan yang mengalami nasib serupa ketika perusahaan-perusahaan perkebunan melakukan ekspansi hingga mendesak lahan pertanian mereka dan hutan-hutan di sekitarnya. Sudah lazim bagi perusahaan menawarkan sedikit uang untuk membeli lahan mereka, sepertinya dilakukan dengan harapan mencegah perlawanan. Praktiknya, tidak ada negosiasi, sebagaimana dialami Marjuansyah, hanya ada pilihan yang sangat sempit untuk mengatakan tidak.

Para petani berada pada posisi kurang diuntungkan, karena negara tidak mengakui hak-hak mereka atas lahan. Beberapa dari mereka memiliki sertifikat lahan yang diterbitkan kepala desa, yang secara hukum sebenarnya kurang kuat dibandingkan izin-izin yang dikeluarkan bupati sebagaimana yang dimiliki perusahaan.

Sertifikat yang diterbitkan kepala desa mudah dipalsukan atau dimanipulasi, sebagaimana dialami Marjuansyah. Banyak klaim lahan tumpang tindih, suatu situasi yang sebelumnya bukan merupakan permasalahan bagi warga desa sebelum ada tekanan komersial pada lahan itu, dan permasalahan itu bisa selesai melalui hukum adat. Ketika perusahaan hadir, mereka mengakibatkan dan mengeksplotasi perseteruan ini, dengan membeli lahan dari siapapun yang bersedia untuk menjual duluan.

Kehadiran oknum polisi untuk negosiasi dengan Marjuansyah bukanlah suatu peristiwa asing. Di kasus lain, mereka mengambil langkah berani dan berat sebelah dalam melindungi kepentingan-kepentingan perusahaan.

Seorang petani bernama Wardian bin Junaidi menceritakan kepada kami mengenai bagaimana anak perusahaan Triputra yang sama menghancurkan pohon-pohon karet dan durian miliknya. Keluhannya terhadap perusahaan diacuhkan.

 

Wardian bin Junaidi

 

Waktu itu, Wardian nekat memanen buah sawit sendiri. “Saya mencoba memberanikan ke sana karena sudah bosan datang ke perusahaan,” kata pria yang berumur 63 tahun ini.

“Nyatanya, saya dituduh mencuri. Sebenarnya orang-orang itulah yang pencuri. Tapi hukum itu tebang pilih. Kami orang miskin nggak punya apa-apa. Kalau perusahaan punya uang banyak.” Dia ditahan dan dipenjara selama enam bulan.


Sejak awal hadirnya industri sawit di Indonesia, pemerintah telah berusaha menyeimbangkan antara menyerahkan lahan ke perusahaan-perusahaan besar yang mampu mengembangkan perkebunan yang menguntungkan, dan memastikan masyarakat sekitar memperoleh manfaat. Sepanjang 1980-an hingga 1990-an, pemerintah telah bereksperimen dengan mencoba berbagai model.

Cara paling umum adalah dengan meminta perusahaan membantu petani-petani setempat mengelola kebun “plasma”, yaitu kebun masyarakat yang ditanami sawit. Dua hektar pohon dewasa saja sudah bisa menciptakan perubahan besar bagi kehidupan petani miskin di pedesaan di Indonesia.

Perbandingan ukuran lahan yang harus disediakan perusahaan bervariasi. Memberikan terlalu banyak untuk perusahaan akan mengakibatkan masyarakat tak memperoleh manfaat; sedangkan jika terlalu sedikit akan membuat investasi jadi kurang menarik. Pada 2002, peraturan berlaku saat itu ambigu dari segi bagaimana perusahaan akan membantu petani lokal, namun jelas bahwa perusahaan harus melakukannya. Ini adalah peraturan yang memberi kuasa kepada bupati untuk menerbitkan izin, dan kewenangan untuk mencabut perizinan jika perusahaan gagal “menumbuhkan dan memberdayakan” masyarakat setempat.

Pada 2007, peraturan-peraturan ini menjadi lebih konkrit, dengan mewajibkan perusahaan menyediakan, menanam dan menyerahkan suatu wilayah kebun plasma yang setara seperlima dari luas izin konsesi yang mereka miliki.

Setiap perusahaan yang diberi lampu hijau oleh Darwan wajib mematuhi peraturan-peraturan ini, tetapi tak ada yang melakukannya. Sejak keluarga Kuok dan Rachmat datang ke Seruyan pada awal 2000-an, mereka sudah menjanjikan kebun plasma. Memasuki periode kedua kepemimpinan Darwan, kegagalan mereka memenuhi janji mengakibatkan keresahan yang terus berkembang.

Jika perampasan lahan di awal adalah suatu tamparan keras, tidak terlaksananya kebun plasma merupakan rasa sakit berkepanjangan. Tanpa plasma masyarakat tidak mendapatkan akses terhadap kekayaan yang dihasilkan perkebunan, yang terkonsentrasi di tangan-tangan para biliuner pemilik lahan terluas di kabupaten itu. Penduduk desa sudah kehilangan lahan mereka, sungai menjadi tercemar, pekerjaan posisi terbaik di perkebunan diberikan kepada pendatang yang dianggap memiliki kemampuan lebih baik. Buruh harian memetik buah sawit hanya menghasilkan upah yang sangat kecil untuk bisa bertahan hidup layak.

Ketika protes dari para penduduk desa tak didengarkan, jadi makin jelas bahwa Darwan tak hanya berpihak kepada kepentingan perusahaan, juga mengendalikan arah bentuk kebijakan dalam dukungannya terhadap perusahaan-perusahaan itu. Ketika Triputra menciptakan keresahan dengan rencana membangun sebuah pabrik pemrosesan sawit di hulu Danau Sembuluh, warga yang mengeluh diancam bupati itu sendiri.

“Pada 2010, dia menghadiri acara keagamaan di desa kami dan mengatakan, ‘tidak ada yang boleh menentang pabrik atau akan ada masalah,” kata seorang penduduk desa kepada sebuah LSM. “Kalau kamu bekerja di pemerintah atau perkebunan, kamu akan dipecat’.” Darwan dilaporkan menunjuk kepala desa baru di desa-desa yang menentang perkebunan, hingga mengurangi potensi penolakan dari jalur institusi resmi.

Pada awal periode kepemimpinan Darwan yang kedua, seseorang bernama Budiardi terpilih duduk di DPRD. Dia terang-terangan bilang terpilihnya dia merupakan mandat untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat melawan perusahaan.

Budiardi berasal dari Kecamatan Hanau, dimana perkebunan BEST Group didirikan di tengah-tengah taman nasional dan desa-desa di sekitar. Tak lama kemudian dia berpendapat sia-sia mencoba melakukan perubahan sistem dari dalam. Partai Darwan mendominasi di DPRD, ketuanya adalah keponakannya.

“Suaranya apapun untuk menentang kebijakan Darwan ini, percuma,” kata Budiardi. “Kerjanya DPR ini, mengontrol kerjanya bupati.”

 

Budiardi yang terpilih jadi anggota DPRD Seruyan dan bertekad memperjuangkan hak-hak warga

 

James Watt, petani dari desa di tepi Danau Sembuluh, yang namanya Bangkal, sudah terlanjur percaya dengan janji Darwan yang katanya akan membuat perkebunan bisa bermanfaat untuk rakyat, sebelum lahannya diambil alih Sinar Mas Group, konglomerat Indonesia yang didirikan keluarga Widjaja. “Katanya untuk mensejahterakan rakyat — ternyata nol,” kata James.

“Yang sejahtera itu bukan rakyat, tapi untuk orang-orang yang berkepentingan.”

Saat perusahaan terus memaksa, Darwan tak melakukan apa-apa. “Dia selalu mengabaikan apa yang janji-janji dia itu.” Sebagai dramatisasi dia lalu meniru suara Darwan, “Kesempatan mumpung saya sebagai pejabat bupati, jadi kesempatan saya meraih uang yang sebesar-besarnya. Kan gitu.

Ketika perlawanan dilakukan para petani Seruyan melalui jalur pemerintahan — lembaga desa, polisi, DPRD, dan bupati — gagal, mereka mulai mengambil tindakan langsung. Seorang laki-laki bernama Sadarsyah mengklaim bahwa lahannya yang direbut anak perusahaan Triputra menjadi suatu simbol dari konflik-konflik yang tak terselesaikan pada awal 2011, yang mengakibatkan para penduduk desa menutup akses jalan perusahaan selama berhari-hari. Perusahaan lalu menuduh dia sebagai penipu dan melaporkan para demonstran ke polisi.

Sementara itu, di perkebunan milik Wilmar, ratusan penduduk desa menutup jalan utama menuju area konsesi, dimana limbah pabrik terus mencemari pasokan air setempat. Polisi anti huru-hara sejak saat itu sering terlihat di perkebunan. Ketika tim LSM mengunjungi salah satu perkebunan Wilmar pada 2012, salah satu hal yang pertama mereka lihat adalah seorang tentara yang dipersenjatai dengan senapan serbu M-16.


Prospek penuntutan oleh KPK mulai membayangi Darwan. Lembaga anti-rasuah ini mengunjungi Seruyan pada 2008, sebagai tindak lanjut laporan Marianto, setelah Darwan diputuskan menjabat bupati pada periode kedua.

Menurut Marianto, mereka menggeledah kantor-kantor pemerintah untuk mencari data melalui beberapa kunjungan ke Kuala Pembuang, ibu kota kabupaten yang terletak di tepi laut. (KPK menolak untuk berkomentar terkait kasus Darwan).

Suatu hari, mereka mengadakan pertemuan dengan asisten Darwan dan sekumpulan tokoh setempat, termasuk Marianto. “Jangan sekedar datang untuk lihat-lihat saja,” Marianto ingat waktu mendesak mereka. “Kita mengharap, dengan kedatangan KPK ini, kita minta ada ending yang diharapkan masyarakat.” Hingga periode kedua, investigasi ini sepertinya tidak dilanjutkan.

Nordin Abah, aktivis yang investigasi sendiri terhadap Darwan, juga melaporkan ke KPK. Dia saling kontak dengan pimpinan dari lembaga itu selama masa jabatan kedua Darwan, namun kasus ini tak pernah terungkap. Selain ke KPK, Nordin punya pilihan untuk melaporkan atas tindakan korupsi ke polisi atau kantor kejaksaan. Namun, dia mengatakan kepada kami bahwa hal itu akan “sia-sia.”

Nordin juga khawatir bahwa dia bisa “dikriminalisasi”: ditahan atas pelanggaran yang tidak dilakukannya. Dia mengatakan, menerima ancaman terhadap anak-anaknya, yang dikirim lewat pesan singkat (SMS).

“Nordin, kalau kamu di sini lagi, kamu kalau masih ke Seruyan, kamu pikirkan anak kamu masih kecil,” katanya menceritakan, bunyi pesan orang yang mengintimidasi.

“Saya sebenarnya agak terganggu dengan ancaman tentang anak itu. Kalau hanya saya gak masalah, tapi kalau anak itu saya terganggu.” Nordin meninggal dunia karena hipertensi pada bulan Juni tahun ini, pada usia 47 tahun.


Menjelang akhir Juli 2011, ketegangan di Seruyan makin memuncak. Ribuan warga desa di seluruh kabupaten itu mendatangi Kuala Pembuang, mendirikan tenda di luar gedung DPRD dan meminta audiensi dengan bupati.

Para demonstran mewakili 27 desa, dan datang menyuarakan keluhan ganda yaitu pencaplokan lahan dan kegagalan untuk menyediakan kebun plasma. Salah satu koordinator aksi itu adalah James Watt, petani dari Bangkal yang kehilangan lahann karena dicaplok Sinar Mas Group. Mereka didampingi oleh anggota DPRD yang bersimpati, termasuk Budiardi. Mereka menggelar spanduk, mendirikan dapur umum dan mendeklarasikan bahwa mereka berniat tinggal sampai Darwan keluar menemui mereka.

 

Kliping surat kabar saat demonstrasi pada 2011

 

Beberapa hari kemudian, Darwan akhirnya muncul dari gedung DPRD. Dia keluar menuju panggung beranda, melihat para demonstran yang mengelilingi panggung itu di bawah. Dia mengenakan kemeja bupati berwarna hitam dan berkancing, serta peci hitam. Dia didampingi oleh orang kepercayaan dan tokoh-tokoh pemerintahan lain.

James Watt dan para pemimpin demonstran menggunakan alat pengeras suara untuk membacakan tuntutan mereka. Mereka ingin bupati menggunakan kewenangan mendorong perusahaan-perusahaan menyelesaikan konflik lahan. Juga memaksa perusahaan untuk menyediakan seperlima lahan untuk perkebunan masyarakat.

Darwan mendengarkan, dan menjawab akan menyambut kedatangan masyarakat dan berusaha menyampaikan aspirasi mereka kepada perusahaan-perusahaan itu. Namun, dia mengatakan, perusahaan tak mungkin menyediakan lahan plasma di dalam wilayah perkebunan karena mereka tak wajib melakukan itu.

Para demonstran kemudian menyoraki dia, berteriak bahwa dia seorang pembohong, sebagaimana diingat James. Darwan mengacungkan tangan berusaha membuat mereka diam. Mereka terus berteriak.

“Akhirnya dia kan malu,” kata James. “Karena didesak begitu, akhirnya dia tidak mau lagi bicara. Langsung dia balik, masuk ke dalam dan keluar lewat belakang.”


Protes ini terjadi selama masa puncak konflik rakyat di berbagai penjuru Indonesia. Bulan berikutnya, konflik suram di Mesuji, Sumatera Selatan, menjadi pusat perhatian nasional. Beberapa bulan kemudian, ratusan penduduk desa menduduki Pelabuhan Sape di pulau Sumbawa untuk menentang izin pertambangan yang diterbitkan bagi sebuah perusahaan Australia. Setelah lima hari, polisi anti huru-hara menembakkan senjata mereka ke arah blokade, hingga menewaskan dua remaja.

Pada bulan sama, 28 petani dari Pulau Padang, Riau, menjahit mulut mereka memprotes konsesi industri kayu yang mengklaim lebih dari sepertiga pulau mereka. Akhir tahun, setidaknya 22 orang meninggal dalam ratusan aksi protes di berbagai wilayah Indonesia.

Banyak pakar mengutuk aksi demonstran karena “mengabaikan hak demokrasi mereka untuk mengajukan keluhan melalui perwakilan rakyat yang sudah dipilih” dan memilih untuk melakukan “aksi jalanan,” sebagaimana dikutip di editorial Jakarta Post.

Budiardi, anggota DPRD dari Seruyan, memiliki pandangan berbeda. “Kita bercoba berkomunikasi dengan mereka soal penyelesaian konflik lahan dan kemitraan dengan masyarakat,” katanya. “Tapi, saya pikir, kita tidak bisa berbuat apa-apa kalau kepala daerahnya kayaknya tidak menginginkan apa yang diminta oleh masyarakat.”

 

Budiardi di rumahnya di Halau, Seruyan

 

Pada Desember tahun sama, 11 orang dari Hanau, kecamatan yang sama dengan asal Budiardi, memasuki perkebunan BEST Group untuk aksi vandalisme. Marah setelah bertahun-tahun berupaya protes ke perusahaan tetapi tak berhasil, mereka menggunakan satu truk dan tali dan mencabut beberapa pohon sawit sampai ke akarnya.

Semua orang yang terlibat masuk penjara selama beberapa bulan. Budiardi tidak ada disana, namun dia mengorganisir protes di depan kantor perusahaan, dan sekarang dia dijuluki “provokator”. Surat perintah diterbitkan untuk menahannya. Budiardi mengacuhkan perintah itu dan pergi ke Jakarta bersama dengan warga Hanau untuk audiensi di DPR. Setelah sebulan berlalu sebagai seorang “buronan”, Budiardi akhirnya ditangkap juga. Dia disidangkan dan dipenjara selama empat bulan.

Bagi Budiardi, yang terjadi akhirnya meluluhkan semangatnya. Setelah memenuhi hukuman penjara dan kembali ke rumah, dia mengosongkan lemari berkas yang dia miliki, mengambil semua fotokopi perizinan yang pernah diterbitkan Darwan beserta dokumen-dokumen lain, membawa ke belakang rumah, dan membakarnya.

“Saya kecil harapan, untuk percaya lagi dengan pemerintahan sekarang,” katanya. “Saya secara pribadi, nggak lagi mau ikut campur di situ.”


Meskipun pergulatan melawan perkebunan berhasil memukul mundur semangat juang Budiardi, sebaliknya malah membuat James Watt menguatkan tekad. Dia membutuhkan tekad itu untuk menghadapi kandidat terdepan yang akan menggantikan Darwan setelah periode kedua dan terakhir masa kepemimpinannya berakhir, yang tak lain adalah anak laki-laki bupati itu, Ahmad Ruswandi.

 

Ahmad Ruswandi saat masa kampanye Maret 2013 di Seruyan

 

Pada saat pilkada di Seruyan, April 2013, semangat reformasi sudah bertekuk lutut di bawah kuasa pemimpin daerah yang memanipulasi demokrasi. Para kerabat pejabat daerah merayap masuk ke ruang-ruang di pemerintahan, saat para bupati berupaya melanjutkan kepemimpinannya melampaui batas masa kepemimpinan, dengan memasukkan pasangan, saudara kandung, saudara sepupu dan anak-anak mereka ke dalam jabatan politik.

Tak lama, pada 2013, penahanan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar karena menerima suap kala memutus perkara perselisihan pilkada akhirnya mendorong isu dinasti politik ini hingga menjadi sorotan di tingkat nasional. Meskipun demikian, ketika Ruswandi mencalonkan diri sebagai bupati, dia sudah menciptakan kekhawatiran besar bagi para lawan mereka di Seruyan, yang hampir tidak bisa membayangkan lima tahun lagi di bawah kepemimpinan anggota keluarga Darwan.

“Masyarakat pun lihat, ibarat HP itu — cuma berubah casing-nya saja,” kata Wardian, petani yang pernah dipenjara karena mencuri buah sawit sebagai pembalasan atas perusahaan yang merampas lahannya. “Mesinnya tetap, yang itu aja.”

Menurut aturan main yang biasa berlaku, Ruswandi kemungkinan akan menang dengan mudah. Setiap orang di 12 partai yang memiliki kursi di DPRD sudah mendukung dia. Penantang utama sudah dipaksa mengundurkan diri dari pilkada ketika salah satu partai menarik dukungan dan mendukung Ruswandi pada detik-detik akhir. Ketua cabang partai di Seruyan bingung atas keputusan yang diambil di tingkat provinsi itu.

Ward Berenschot, salah satu pengarang Democracy for Sale, mengatakan, uang seringkali digunakan ketika para kandidat mencari dukungan dari partai-partai politik, dan para kandidat membutuhkan dukungan dari partai-partai politik itu untuk mencalonkan diri. Partai-partai itu bisa meminta sampai lebih dari Rp1 miliar untuk setiap kursi yang mereka duduki di DPRD.

Ambrin M Yusuf, laki-laki yang mengaku nyaris tak bisa menghindar dari keterlibatan dalam skema perizinan Darwan, bergabung dengan tim kampanye Ruswandi. Dia mengatakan kepada kami, bahwa Darwan sendirilah yang telah mengumpulkan dukungan bagi Ruswandi.

“Semua partai kan diambil Haji Darwan,” katanya, dengan menyebutkan gelar kehormatan untuk menunjukkan rasa hormat.

Darwan dikatakan sangat percaya diri pada peluang anaknya sampai sesumbar bahwa tak akan ada bedanya jika pasangan pencalonannya adalah orangutan. Namun ketika Ruswandi kampanye di desa-desa yang telah mengalami berbagai bentuk pembangunan di bawah kepemimpinan ayahnya selama satu dekade, dia mungkin akan melihat alasan untuk melihat dari sudut berbeda. Jalurnya menuju kemenangan pilkada mungkin tak semudah seperti yang dia perkirakan sebelumnya.

Berhadapan dengan Wardian, dia mendengar bahwa jalurnya menuju kemenangan mungkin tidak sejelas yang diharapkannya. “Kalau kamu mengandalkan uang, kamu tidak menang,” kata Wardian.

Rasa percaya diri Darwan terbukti kurang tepat. Suatu gerakan akar rumput perlahan menggelembung di balik satu-satunya penantang, Sudarsono, yang tidak memiliki dukungan partai dan harus maju sebagai calon independen.

Syarat pencalonan independen adalah mengumpulkan ribuan tanda tangan untuk maju pilkada. Sudarsono adalah seorang anggota DPRD Kalimantan Tengah, sementara kandidat yang maju sebagai wakil bupati, Yulhaidir, pernah mendampingi para demonstran pada aksi besar-besaran tahun 2011 sebagai anggota DPRD Seruyan. Tokoh-tokoh utama dari peristiwa itu, seperti James Watt, mendukung kampanyenya dan mendirikan pos sukarelawan di rumahnya masing-masing, dimana mereka mengorganisir gerakan itu.

 

James Watt

 

Sudarsono-Yulhaidir maju lewat platform yang tepat menyasar industri sawit, dengan menandatangi ikrar bahwa jika terpilih, mereka akan mendorong perusahaan-perusahaan itu untuk menuntaskan konflik lahan dan menyediakan kebun plasma. Hal ini sesuai dengan aspirasi para pemilih yang merasa dikhianati oleh Darwan yang dulunya mereka percaya. Sudarsono diumumkan sebagai pemenang dengan selisih cukup besar. Ruswandi menuduh kemenangan ini sebagai kecurangan, namun tuntutannya kalah di Mahkamah Konstitusi.

Era Darwan Ali telah usai. Meskipun kehancuran akibat transaksi-transaksi lahan yang dilakukannya akan terus berlanjut, dia sudah kehilangan kekuasaan. Setidaknya untuk saat ini.

 

Bagian 5: Korupsi dibalik model yang lebih canggih

 

Jalan Darwan Ali di Sembuluh, tempat dia dibesarkan

 

Bagi segelintir pemerhati yang tahu kelakuan Darwan, cukup jelas dia dianggap telah menyalahgunakan jabatan untuk menghasilkan uang bagi keluarganya, selain menimbulkan kerugian besar bagi orang-orang yang seharusnya dia layani ketika dipilih. Penyidik KPK mengincar kasus ini selama bertahun-tahun, jadi mengapa tampak tak berlanjut?

Para penyidik yang terlibat, yang sejak saat itu telah meninggalkan lembaga ini, tak mau atau tak bisa berkomentar untuk artikel ini. Kami mencari berbagai jawaban melalui wawancara-wawancara dengan pejabat KPK yang sekarang, LSM dan akademisi yang fokus pada upaya anti-korupsi di Indonesia, dan penelitian kami sendiri pada kasus-kasus KPK lainnya.

Cara yang paling mudah untuk menghukum pejabat korupsi berdasarkan Undang-undang di Indonesia adalah dengan menangkap basah mereka ketika sedang menerima suap. Biasa dilakukan setelah penyadapan telepon, langkah yang bisa dilakukan KPK tanpa surat perintah.

Tindakan ini dikenal dengan sebutan OTT — operasi tangkap tangan. Pada 2012, lembaga ini memintas pembayaran yang ditujukan bagi seorang bupati di Sulawesi. Uang ini dibayarkan oleh seorang pebisnis perempuan yang sedang mencari izin konsesi sawit. Awalnya pebisnis ini mengklaim, uang yang dibayarkan merupakan “donasi”, dan kemudian mengaku bahwa sedang diperas.

Sang bupati dan pebisnis sudah dipenjara, namun kasus ini hanyalah satu dari sedikit kasus perizinan yang berhasil diusut KPK. Tama Langkun, peneliti dari Indonesian Corruption Watch (ICW), LSM berbasis di Jakarta dan pernah membantu Nordin Abah mengejar Darwan, menarik suatu perbandingan dengan Seruyan. “Menurut saya kasusnya sama,” katanya. “Bedanya [di Sulawesi] KPK berhasil menangkap tangan, OTT — operasi tangkap tangan.”

 

Tama Langkun (kiri) dan Lais Abid, peneliti ICW

 

Seruyan melibatkan skema lebih rumit. Alih-alih meminta uang tunai untuk ditukarkan dengan perizinan, teman-teman dan kerabat Darwan menciptakan perusahaan-perusahaan cangkang sebagai kendaraan uang dari perusahaan-perusahaan sawit. Skema itu berhasil menghindarkan mereka dari pelanggaran yang lebih kentara yaitu penyuapan. Namun, hukum di Indonesia mengatur definisi korupsi secara lebih luas, asalkan kasus dapat memenuhi tiga kriteria. Pertama, tersangka telah menyalahgunakan kekuasaan mereka.

Kedua, mereka melakukannya dengan tujuan untuk “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.” Ketiga, mereka mengakibatkan “kerugian negara”, yang berarti bahwa kerugian uang bagi pemerintah dapat didefinisikan.

Sepertinya sudah terbukti dengan sendirinya bahwa Darwan bertindak dengan tujuan memperkaya keluarga dan kroni-kroninya. Mereka sudah menghasilkan lebih dari satu juta dolar di muka dari perizinan yang dia terbitkan.

Serupa dengan itu, nampaknya ada indikasi kuat bahwa dia telah menyalahgunakan kekuasaan. Perizinan yang dibeli Triputra dari anak laki-lakinya sangat tepat digunakan sebagai contoh. Ada bukti dimana mereka sepertinya telah melanggar beberapa ketentuan hukum selama beroperasi, akibat dari kurangnya pengawasan dalam rezim peraturan dibawah Darwan.

Kriteria ketiga, kerugian negara, mungkin merupakan hal paling sulit dibuktikan. Hal mudah menghitung uang yang mengalir dari pundi-pundi rakyat, terutama jika dilakukan dengan mengalirkan uang dari anggaran atau kontrak. Bahkan, ini bentuk tindak kriminal yang mengakibatkan banyak bupati ditangkap.

Sisi lain, kerugian dari penerbitan perizinan korup untuk penebangan hutan, penanaman sawit atau penambangan batubara lebih sulit diukur. Jika perusahaan membayar pajak, kerugian yang ditimbulkan bagi negara jadi tak terlalu jelas. “Ini problem mendasar, kenapa kemudian kasus korupsi di sumber daya alam itu sangat sedikit diproses aparat penegak hukum di Indonesia,” kata Lais Abid, juga peneliti ICW.

Ada hambatan lain untuk pengusutan yang tak ada hubungan dengan hukum. Karena kewalahan dan memiliki staf terlalu sedikit, KPK sudah menimbun hingga 16.000 keluhan tahun 2008, setahun setelah Marianto bertemu dengan peniup peluit di Kuala Pembuang.

Pada 2007, KPK hanya berhasil menyelesaikan 19 kasus. Lembaga ini juga selalu diserang institusi-institusi lain. Pada 2009, saat Nordin mendiskusikan tentang Darwan dengan para petinggi KPK, lembaga ini sedang terlibat dalam perselisihan dengan kepolisian negara dan kantor Kejaksaan Agung yang berujung pada ketua dan dua deputinya dijebak terlibat kasus pembunuhan, pemerasan dan penyuapan.

Dimas Hartono, aktivis yang berbasis di Palangkaraya dan bekerja dengan Nordin, berpendapat, kampanye untuk mengecilkan KPK membuat kasus di Seruyan jadi teralihkan.

 

Dukungan publik kepada KPK. Foto: ivanatman

 

KPK adalah institusi paling terpercaya di Indonesia, dan paling ditakuti–lembaga ini tidak pernah kalah ketika mengajukan kasus ke pengadilan. Mungkin karena KPK tidak ingin kehilangan rekor yang sempurna, ia menjadi segan memproses kasus yang belum pasti bisa dinyatakan bersalah.

Selain itu, investigasi terhadap seorang tersangka KPK juga tidak bisa dihentikan, suatu klausul yang ditulis di UU dengan tujuan mencegah tersangka melakukan suap saat berusaha keluar dari permasalahannya. Namun Tama dari ICW percaya, peraturan itu telah memberikan dampak yang membuat KPK takut mengambil kasus-kasus yang lebih rumit.

Dalam beberapa tahun terakhir, ICW telah melaporkan 18 kasus yang “mirip dengan Seruyan” yang dipercayai tak diproses karena penyuapan tak terlalu jelas dilakukan para pejabat yang terlibat. “Standar KPK sekarang makin tinggi,” kata Tama.

Secara teori, ada jalan alternatif: Darwan bisa dilaporkan atas nepotisme. Berdasarkan hukum Indonesia, nepotisme memiliki definisi yang serupa dengan korupsi, namun tak membutuhkan bukti kerugian negara untuk membuat kasus nepotisme layak dipertimbangkan.

Masalahnya adalah tindak kriminal itu berada di bawah jurisdiksi polisi dan Kejaksaan Agung, yang Nordin Abah duga akan meminta uang kepada Darwan agar kasus tidak dilanjutkan. “Ada kemungkinannya di-ATM-kan oleh oknum polisi atau kejaksaan,” kata Nordin. “Kalau di KPK kan kemungkinan untuk di-ATM-kan kecil.”

Jimly Asshiddiqie, pendiri Mahkamah Konstitusi, pada waktu itu menjabat sebagai ketua, mengungkapkan pandangan berikut. “Pada prakteknya, kita memiliki masalah dengan institusi tradisional ini,” katanya. “Institusi ini tidak menegakkan hukum, mereka sebenarnya melindungi perusahaan-perusahaan.”

Jeffrey Winters, professor Northwestern University yang mempelajari oligarki di Indonesia dan di tempat lain, membandingkan sistem hukum di luar KPK sebagai “saklar lampu yang bisa dinyakan atau dimatikan” oleh orang-orang yang memiliki uang atau pengaruh politik.

Jika semua sistem beroperasi seperti lembaga anti-rasuah ini, katanya, negara akan jadi bebas korupsi seperti Singapura. “KPK memiliki mandat dan kapasitas anti-korupsi yang cukup sempit,” katanya. “Sebagian besar spektrum korupsi terletak diluar bidang KPK. Dan bagian di luar spektrum itu tidak dikejar dengan efektif.”

Kombinasi kelemahan apapun yang memungkinkan Darwan untuk menyelinap keluar jaring hukum, kenyataannya, bahwa dia merupakan gejala suatu permasalahan yang membentang jauh keluar batas-batas wilayah Seruyan. Di penjuru nusantara, kendali kantor bupati terhadap sumber daya alam, ditambah dengan peluang menggunakan modus mengeluarkan izin untuk perusahaan-perusahaan cangkang, telah menarik minat banyak politisi yang bertujuan mengkonsolidasikan kekuasaan dan kekayaan dengan mengorbankan rakyatnya.

“Ini adalah celah,” kata Grahat Nagara, peniliti di Auriga, LSM yang bekerja dekat dengan KPK. “Begitulah cara dinasti politik di Indonesia bekerja menghasilkan uang.”

 

Bagian 6: Tumbuh suburnya dinasti politik

 

Ahmad Ruswandi

 

Meskipun Ruswandi kalah pada pilkada tahun 2013, keluarga Darwan tetap mengakar dalam politik di Seruyan dan Kalimantan Tengah. Darwan pindah ke partai baru, Partai Amanat Nasional (PAN), yang sekarang dia ketuai di tingkat provinsi. Posisi ini sangat berpengaruh dalam memberikan dukungan dalam pilkada. Tahun lalu, Darwan mendukung Gubernur Kalimantan Tengah yang kini berkuasa, dukungan juga dia pastikan pada periode kedua.

Darwan tidak merespon permintaan untuk wawancara, disampaikan lewat pesan terkirim dan panggilan telepon ke nomor yang diberikan oleh kantor PAN di DPR di Jakarta. Dia sempat mengangkat panggilan telepon kami dan menjanjikan untuk mengirimkan alamat surelnya untuk dikirimkan sejumlah pertanyaan kami, tapi dia tidak pernah melakukannya. Dia juga tidak membalas surat yang menjelaskan segala temuan kami termasuk sejumlah pertanyaan rinci, yang dikirimkan ke kantor partainya di Kalimantan Tengah.

Namun pada suatu sore di bulan April, kami bertemu anaknya, Ruswandi, hingga ke suatu rumah di Sampit dimana dia menghabiskan akhir pekannya. Kerabat-kerabatnya menempati berbagai posisi berkuasa di kabupaten dan provinsi. Sebagai hadiah hiburan, bagi Ruswandi setelah kalah pilkada adalah menggantikan sepupunya sebagai Ketua DPRD Seruyan. Orang nomor dua terkuat di kabupaten.

Kami menemuinya di halaman rumah besar, di balik pagar putih yang ditunggui seorang penjaga, dengan bangku logam dan kursi kayu di tempat teduh. Di dekat kami ada sepasang mobil off-road rakitan dengan logo Harley Davidson. Di garasi ada kendaraan 4WD lain, hadiah dari ayahnya. Ruswandi tersenyum saat menghiasi pidatonya dengan berbagai jargon bahasa Inggris, seperti “efektif efisien”. Dia mengenakan kacamata berbingkai hitam, tanpa peci yang sering dikenakannya setiap difoto.

Dia sedang dalam suasana hati yang baik, tak terpengaruh oleh krisis sosial yang ada di Seruyan. Dia tidak mengakui adanya krisis, karena menurut pandangannya pergeseran ke perkebunan telah memberi keuntungan buat masyarakat Seruyan. “Kalau nggak ada sawit, bingung juga sekarang, karena sumber daya alam kan sudah habis,” katanya. “Makanya, kalau saya lihat, masih baguslah sekarang ini.”

 

Ahmad Ruswandi di rumahnya di Sampit

 

Dia mengakui, “ada dampak positif dan ada dampak negatif” dalam perluasan besar-besaran perkebunan, namun satu-satunya kekurangan yang dapat dia identifikasi adalah bahwa saluran air di Seruyan “enggak kayak dulu lagi.” Meskipun demikian, dia mengeluarkan perusahaan-perusahaan di sekeliling Danau Sembuluh dari dugaan penyebab polusi yang terjadi. Alasannya, masyarakat “mandi di situ, buang kotoran juga di situ. Jadi kalau tanpa ada perusahaan pun, airnya akan tercemar juga,” katanya.

“Memang kalau perusahaan ini, nggak signifikan, gitu. Saya yakin, kalau sampai perusahaan itu mencemarkan lingkungan hidup, dia pun nggak berani. Iya nggak?”

Dia mengklaim, industri kelapa sawit telah menawarkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat. Kemudian dia bilang, yang menjadi masalah adalah masyarakat setempat tak ingin bekerja di perkebunan. Pada era penebangan kayu, katanya, mereka sudah dibiasakan memperoleh uang dengan mudah dari kayu. Sekarang mereka “agak manja,” sementara tenaga kerja pendatang “lebih qualified” dan mau bekerja dengan lebih keras.

Ketika ditanya tentang dampak perkebunan, dia mengakui bahwa akan sulit bagi masyarakat beroleh manfaat dari perkebunan tanpa ada plasma. “Harapannya memang harus plasma lah,” katanya. “Karena kasihan masyarakat.” Namun dia tidak tahu bagaimana mewujudkan ini. Salah satu anggota DPRD yang pernah kami temui, dari partai lawan, bersikeras bahwa pemerintah seharusnya mengancam untuk mencabut izin-izin perusahaan yang menahan plasma.

Ruswandi secara terbuka mengakui, dia sendiri memiliki tiga perusahaan yang dijual ke Triputra: PT Salonok Ladang Mas, PT Mega Ika Khansa and PT Gawi Bahandep Sawit Mekar. Ketika topik ini diangkat, tanpa disangka dia menyebutkan nama ketiga perusahaan itu. Namun dia membeberkan sebuah kisah berbeda. Dia mengklaim, tiga perusahaan itu sudah dibentuk sejak sebelum ayahnya berkuasa. Dia menyebut bahwa Darwan tak pernah menerbitkan perizinan bagi mereka. Namun, dokumen perusahaan dan sebuah database perizinan pemerintah menunjukkan hal sebaliknya.

Dengan berapi-api, dia juga menjelaskan, dia menganut batas-batas yang jelas antara perannya sebagai pejabat publik dan pelaku bisnis, batas yang ironisnya malah diburamkan oleh jual-beli perizinan yang dilakukan oleh keluarganya.

“Sebagai wakil rakyat, yang kalau istilah pemain bola, saya wasit,” katanya sambil tersenyum lebar. “Nah, kalau saya wasit, saya main, kan kurang fair-lah. Jadi saya bisnisnya di luar Seruyan. Kalau di Seruyan, saya nggak ada bisnis. Saya murni jadi wakil rakyat.”

Dia bersikeras, semua perizinan yang diterbitkan ayahnya sudah bersih. Sebagai bukti, dia mencontohkan fakta bahwa dia tak pernah tertangkap.

“Karena kalau nggak clean, pasti akan terendus oleh hukum, kan?”


Pada awal tahun ini, berdasarkan beberapa liputan berita yang dikumpulkan, Triputra telah mulai membagikan plasma bagi beberapa kelompok masyarakat yang telah menantikan selama bertahun-tahun. Sudarsono, bupati yang sekarang, berpidato pada upacara penanaman perdana di Desa Baung.

“Saya tahu persis, bagaimana perjuangan panjang yang dilakukan warga untuk mendapatkan plasma, sekarang perjuangan itu mulai membuahkan hasil. Jadi masyarakat patut bangga dan bersyukur,” katanya.

Sekelompok pejabat pemerintah mengacungkan ibu jari ke arah kamera. Yang turut hadir antara lain adalah Ahmad Ruswandi, dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPRD.

Baung terletak di tepian Sungai Seruyan, berupa garis sempit yang terhimpit lahan sawit raksasa milik Triputra dan wilayah lindung di tepi Taman Nasional Tanjung Puting. Perkebunan ini menyisakan lahan berukuran beberapa ratus meter di bagian timur sungai untuk desa itu, sementara bagian barat tidak bisa ditanami karena bagian dari kawasan lindung.

Pada suatu sore yang panas dan berdebu, kami duduk dengan Damun, pengurus pemerintahan desa. Dia menceritakan, sebuah gambaran suram kehidupan di era perkebunan. Masyarakat setempat tak lagi bisa memanen kayu tanpa ditahan atas tuduhan penebangan liar.

Perikanan sudah tumbang karena sungai-sungai tercemar. Sebagian besar lahan pertanian mereka sudah diserahkan untuk perusahaan. Pekerjaan terbaik di perusahaan diberikan kepada orang-orang luar yang kemampuannya dianggap lebih tinggi. Sementara para buruh yang tak memiliki keterampilan dibayar dengan upah rendah yang hampir tak cukup untuk bertahan hidup.

Tetap saja, kata Damun, mereka di sana “sangat tergantung kepada perusahaan sawit”. Hanya itulah satu-satunya peluang mata pencaharian di desa ini.

Tiga tahun sebelumnya, warga Baung dan desa-desa lainnya memblokir jalan masuk ke dalam wilayah konsesi Triputra menuntut penyelesaian atas sengketa lahan yang sudah berlangsung selama satu dekade. Sekarang, Damun merasa, masyarakat akhirnya mendapat bagian dari sawit. Triputra telah menyisihkan lahan plasma seluas 3.000 hektar di empat desa.

Namun harapan ini agaknya terlalu dini. Sebagian wilayah lahan yang dijatahkan perusahaan untuk masyarakat ternyata terletak di wilayah yang tidak boleh digarap buat perkebunan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk perkebunan. Kenyataan ini membuat lahan plasma belum bisa dikerjakan sepenuhnya. Baru sebagian kecil yang sudah ditanami.

“Tujuh tahun menunggu,” Damun memelas. “Itu harapan kita kan, yang terakhir lah. Alhamdulillah, perusahaan ini juga membantu kami.”

Saat para petani di Seruyan menantikan plasma mereka, Arif Rachmat, CEO Triputra Agro Persada, mempromosikan citra diri. Dia menampilkan sosok taipan muda yang dinamis dan progresif.

Pada Januari lalu, dia berkunjung ke Davos, Switzerland, menghadiri World Economic Forum, dimana dia terpilih sebagai Young Global Leader, hingga bergabung dengan jajaran komunitas orang-orang berprestasi tinggi yang menggambarkan diri mereka sebagai “suara bagi masa depan dan harapan bagi generasi mendatang.”

Dengan mengenakan mantel musim dingin, dia mengatakan kepada seorang kru televisi, “Salah satu harapan saya adalah meningkatkan produktivitas dan penghidupan para petani, dan juga keberlanjutan pangan.”

 

Sebuah halaman di majalah Forbes tentang “pemimpin bisnis yang sedang naik daun”. Arif Rachmat adalah yang paling kiri.

 

Seorang anak buah Arif mengatakan kepada kami lewat surel bahwa Triputra menaati peraturan-peraturan yang mewajibkan perusahaan untuk menyediakan plasma sebesar seperlima wilayah perkebunan mereka. Hal ini belumlah sepenuhya terjadi di Seruyan.

Hari ini, kelapa sawit menaungi seperlima lahan Seruyan. Sembilan puluh enam persen wilayahnya dimiliki orang kaya raya, termasuk keluarga Kuok, Rachmat, Tjajadi dan Widjaja. Laba mengalir keluar ke ibu kota di Jakarta, Singapura dan Kuala Lumpur. Hanya sedikit pecahan dari pajak yang dikumpulkan negara berhasil mencapai Seruyan.

Sawit di Seruyan terkonsentrasi di bagian selatan kabupaten itu, dimana sebagian besar masyarakatnya tinggal. Akses lahan para penduduk desa dibatasi ketat oleh perkebunan-perkebunan raksasa. Danau Sembuluh dan desa-desanya yang terletak di tepi danau hampir sepenuhnya dikepung. Wilayah tepi danau bagian selatan seluruhnya diklaim oleh Triputra, yang perkebunannya memanjang di tepian Sungai Seruyan, memblokir desa-desa di sebelahnya.

 

Konsesi sawit di sekitar Danau Sembuluh

 

Dalam sebuah tanggapan tertulis atas pertanyaan untuk artikel ini, Wilmar mengatakan kepada kami, mereka berusaha menyediakan plasma di Seruyan dan berhasil melakukannya di beberapa wilayah. Namun dia juga mengatakan bahwa upaya-upayanya tertunda karena tidak ada lagi lahan tersisa.

Sudarsono, bupati baru, telah berhasil mempromosikan Seruyan sebagai suatu percontohan ide baru yang beredar di dunia corporate social responsibility, yang dinamai “sertifikasi yurisdiksi”.

Setelah dua dekade lamanya terjadi pelanggaran hak-hak lahan dan deforestasi yang diakibatkan perkebunan, diajukan usul untuk membuat semua sawit dari Seruyan agar dinyatakan “berkelanjutan”. Seruyan akan berperan sebagai — sebagaimana dikatakan oleh salah satu pejabat — , “suatu model bagi kabupaten-kabupaten lain, tak hanya di Kalimantan Tengah namun juga di Indonesia, untuk pembangunan sawit berkelanjutan.” Perusahaan raksasa Unilever, pengguna sawit terbesar di dunia, menyebut akan mengutamakan membeli dari kabupaten itu.

Sudarsono mengatakan ,di tengah acara yang mempertemukan perusahaan-perusahaan sawit dan LSM pada 2015, bahwa ketika perusahaan membeli minyak sawit dari Seruyan, mereka dijamin sudah membeli produk yang diproduksi “tanpa mengakibatkan deforestasi”.

“Mereka juga akan tahu, bahwa tidak ada pembakaran ketika membuka lahan maupun penyitaan lahan-lahan masyarakat adat,” katanya.

Rencana itu menyertakan beberapa ide progresif, seperti memastikan bahwa plasma memiliki akses pasar, dan resolusi konflik lahan. Namun hingga kini, rencana itu sebagian besar hanya berupa insentif, tanpa disertai konsekuensi sanksi. Perusahaan-perusahaan sawit Seruyan ditawarkan jalur keluar penebusan dosa, tanpa harus menghadapi konsekuensi atas kesalahan-kesalahan yang dilakukannya di masa lalu.

Ide ini mencerminkan suatu harapan diantara para eksekutif perusahaan dan beberapa politisi untuk melupakan masa lalu, dan memperlakukan hari ini sebagai titik nol era baru menuju pembangunan berkelanjutan. Dalam tanggapannya terhadap pertanyaan-pertanyaan kami, misal, juru bicara Wilmar, Iris Chan, mengatakan, perusahaan sebaiknya dinilai berdasarkan apa yang dia lakukan hari ini. “Kami tidak percaya adanya makna di balik mengungkit-ungkit permasalahan yang sudah terjadi lebih dari 10 tahun lalu”, katanya.

Masalahnya, bagi masyarakat Seruyan adalah mereka masih terjebak dampak dari keputusan-keputusan yang dibuat 10 tahun lalu. Namun pernyataan bahwa tindakan-tindakan yang diambil saat itu tak bisa ditindak, karena tampak kurang menjadi prioritas KPK.

Saat ini, lembaga ini mempelopori pendekatan lebih proaktif terhadap korupsi yang terjadi pada sektor sawit, dengan memeriksa kepatuhan hukum perusahaan-perusahaan perkebunan di seluruh negara ini. Program ini dikenal sebagai Korsup Sawit. Program yang sama dilakukan pada sektor tambang yang diawali pada 2014 dan sudah membuahkan pembatalan terhadap ratusan perizinan di 12 provinsi.

Potensi keberhasilan pendekatan ini di Seruyan cukup terbatas, karena lahan sudah dibuka dan ditanami. Namun, sejumlah besar perizinan yang tak aktif atau belum tereksploitasi masih menaungi lahan-lahan hutan dan wilayah adat di seluruh Indonesia, terutama di pulau-pulau di Indonesia timur, dimana industri sawit cepat berkembang. Tidak banyak pengawasan yang diterapkan terhadap penerbitan perizinan di wilayah itu.

Bukti yang berkembang — termasuk cerita-cerita mendatang dalam seri Indonesia Dijual — menunjukkan bahwa ada kolusi-kolusi besar dan memanas di balik sebagian besar surat-surat perizinan itu. Dalam hal ini, pencabutan izin bisa mencegah terjadinya perusakan dan eksploitasi liar dari awal.

Meskipun bisa memberikan sedikit ruang bagi lingkungan alam Indonesia, pencabutan perizinan semata belum cukup memecahkan masalah ini. Pelajaran dari Seruyan, dan contoh yang berlaku bagi kabupaten-kabupaten lain, adalah seberapa besar kerusakan terjadi ketika pejabat-pejabat pemerintah bisa bertindak tanpa ada akuntabilitas dan pengawasan.

Sistem bayangan yang memungkinkan pejabat bupati seperti Darwan Ali tumbuh subur masih belum berubah. Hanya ada sedikit upaya memotong tali yang menghubungkan antara politik dan uang. Tali tersebutlah yang memungkinkan para bupati untuk mendanai pilkada dan mengkhianati harapan dari orang-orang yang sudah memilih mereka.

Permainan ini terus berlanjut di berbagai kabupaten di seluruh nusantara. Ada beberapa indikasi bahwa pelajaran di Seruyan, sudah diterapkan di tempat lain, tetapi bukan untuk kebaikan. Khaeruddin Hamdat, tangan kanan Darwan, sudah muncul lagi di Donggala, kabupaten yang memiliki banyak hutan di Sulawesi, dimana konflik antara masyarakat dan perusahaan kelapa sawit baru saja berkembang. Foto-fotonya di Facebook menunjukkan Khaeruddin sedang memeriksa sebuah peta konsesi dan makan malam dengan bupati, yang akan maju pilkada lagi tahun berikutnya.

Pada Juni 2018, lebih dari 100 kabupaten akan kembali memilih bupati baru, atau bahkan petahana, antara lain Seruyan. Anak perempuan Darwan, Iswanti, akan menjadi anggota keluarga berikutnya yang maju bersaing menuju posisi teratas. Dia telah mendaftar sebagai kandidat pada Mei ini.

“Saya sebagai putri daerah merasa terpanggil untuk mengabdi dan membangun Seruyan,” katanya kepada para reporter.

PEMERINTAH KOHABITASI

Oleh Kusni Sulang

http://epaper.radarsampit.net/arsip/byTanggal/2018-01-07

 

Kamus berbagai bahasa, termasuk Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI V), para ahli bahasa, dan sumber-sumber lain tentang arti kata, memberi penjelasan, arti dan definisi kata kohabitasi sebagai (n) perihal tinggal serumah tanpa ikatan perkawinan. Kamus bahasa Inggeris misalnya mendefinisikan cohabitation (kohabitasi) sebagai hidup bersama sbg suami istri). Demikian pula psikolog Syifa Saviriandini. Syifa Saviriandini dalam blognya mengindonesiakan kata kohabitasi sebagai “kumpul kebo” (7 Juli 2017). “Hanya saja, kohabitasi dalam artian ini adalah hidup bersama hanya didasari rasa cinta,” tambah wartawan senior Jakarta Jimmy S. Harianto dalam artikelnya “Kohabitasi” Versi Indonesia” (Kompasiana.Com 8 Oktober 2014).

Di samping menambahkan bahwa hidup bersama itu didasari rasa cinta, Jimmy juga memperluas wilayah kata kohabitasi  ranah politik. ”Kohabitasi dalam pengertian politik pemerintahan, istilah ini sudah sejak lama dikenal di Perancis, dan setidaknya sudah tiga kali berlangsung – saat Presiden Perancis (yang terpilih melalui mekanisme langsung tersendiri oleh rakyat) serta Parlemen datang dari kekuatan partai atau koalisi partai yang berbeda. Pimpinan Parlemen Perancis, yang ditandai dengan posisi kursi Perdana Menteri, adalah pucuk pimpinan yang berasal dari partai pemenang pemilu – yang diselenggarakan secara terpisah, dan tahun pun berbeda dari Pilpres Perancis,” tulis Jimmy lebih lanjut.

Kohabitasi dalam pengertian politik ini jugalah yang dikemukakan oleh kamus Le Nouveau Petit Robert (biasa disingkat Le Petit Robert, kamus standar Bahasa Perancis yang selalu diperbaharui dan diperkaya kosakatanya, semacam KBBI di Indonesia). Menurut Le Petit Robert, kohabitasi (Bahasa Perancisnya: la cohabitation), ifinitive-nya adalah cohabiter; terdiri dari dua kata yaitu co (bersama) dan habiter (tinggal). Cohabiter jadinya berarti tinggal atau hidup bersama [vivre ensemble] (Paris 2001:449). Kata benda dari kata kerja cohabiter adalah cohabitation. Sebagai kata benda, cohabitation yang diindonesiakan menjadi kohabitasi. Pertama, berarti perihal tinggal atau hidup bersama. Sedangkan arti kedua yaitu yang mengandung makna politik, Le Petit Robert dalam tahun 1981 merumuskan kohabitasi sebagai “Sesuai dengan Konstitusi Republik Ke-V, (kohabitasi adalah keadaan – KS) “koeksistensi antara Presiden Republik dan sebuah pemerintahan yang mempunyai tendens (politik –KS) bertentangan” [opposée] (Paris, 2001:449). Jadi bukan hanya berbeda (différente) tapi bertentangan. Sekalipun demikian, pihak-pihak bekerjasama dengan pembagian pekerjaan yang jelas batas-batasnya sesuai ketentuan Konstitusi Republik Ke-V. Presiden mengurus masalah politik luar negeri, pernyataan perang dan menekan tombol bom nuklir, sedangkan pemerintah yang menguasai Parlemen (l’Assemble Nationale) menangani soal-soal dalam negeri.  Disebut Republik Ke-V menunjukkan Perancis telah lima kali mengubah Konstitusinya. Amanat Konstitusi merupakan perintah yangtidak boleh ditawar-tawar oleh semua warga negara dan partai-partai politik. Karena itu kalau hasil akhir pemilihan umum menunjukkan Presiden (tadinya dipilih tiap lima tahun) dan  Parlemen (sebelumnya dipilih saban enam tahun), dimenangi oleh pihak-pihak berbeda dengan tendensi politik yang bertentangan, maka siapa pun harus menerima dan melaksanakan amanat Konstitusi tanpa reserve. Ketentuan inilah yang kemudian melahirkan kohabitasi. Dalam sejarah Republik Ke-V, Perancis paling tidak tiga kali melaksanakan kohabitasi yaitu pada masa kepresidenan François Mitterrand (dari Partai Sosialis) dan Jacques Chirac (dari Partai Republik) yaitu pada tahun 1986, 1988 dan 1997.

Kohabitasi ketiga terjadi lebih cepat, karena dengan politik-politiknya yang mendapat tantangan keras dari rakyat Perancis, popularitas Jacques Chirac berada di bawah 20 persen. Dalam keadaan demikian maka Chirac membubarkan Parlemen yang ia kuasai dan menyelenggarakan pemilihan umum dipercepat. Hasil pemilihan umum koalisi partai-partai kanan mengalami kekalahan mutlak hampir di semua provinsi kecuali di Alsace-Lorain yang berbatasan dengan Jerman. Pemilih menghukum Chirac dan koalisinya. Peran pemilih sadar dan terorganisasi sangat menentukan.

Tentu saja Parlemen yang didominasi oleh lawan politik Presiden, sesuai dengan kehendak pemilih dan janji politik semasa kampanye akan mengubah kebijakan-kebijakan pemerintah sebelumnya. Sebagai Negara demokratis, Presiden tidak bisa berbuat apa-apa karena masalah dalam negeri, menurut Konstitusi, bukan menjadi bagian tanggung-jawabnya. Saya tidak menyebut keadaan begini sebagai tarik-ulur kepentingan tapi merupakan bagian dari konsekwensi pemilu.

Saya mencatat beberapa hal yang menarik dari kohabitasi Perancis ini. Pertama, kepatuhan kuat pada Konstitusi dan hukum (la loi) yang relatif merata dari lapisan atas hingga ke masyarakat luas (men on the street). Dalam kehidupan sehari-hari, sering terlihat warga masyarakat biasa berdebat dengan polisi mengenai hukum. Jika warga tersebut meyakini dirinya tidak melanggar hukum, ia akan melawan habis-habisan. Apabila dalam unjuk rasa, terjadi keadaan polisi melukai, apalagi jika sampai membunuh para pengunjuk rasa, polisi itu akan digugat di pengadilan hingga terhukum atau dipecat. Kepatuhan pada hukum yang kuat inipun diperlihatkan oleh berlangsungnya pemerintah kohabitasi sampai tiga kali. Di samping kepatuhan pada hukum yang relatif merata, politisi Perancis nampaknya masih mempunyai etika. Bukan hal aneh apabila seorang menteri atau anggota Parlemen, dituduh melakukan korupsi, yang dituduh itu segera mundur dengan kemauan sendiri dari jabatannya. Ia mulai aktif lagi di politik mulai dari awal setelah tuduhan itu dijernihkan.

Kedua, terjadinya kohabitasi yang berkali-kali di sisi lain memperlihatkan politisi Perancis mampu bekerjasama dengan lawan politiknya, mampu bekerjasama dengan pihak-pihak yang mempunyai tendens politik bertentangan (la tendence politique opposée). Bahkan ketika koalisi partai-partai kanan kembali menguasai kursi kepresidenan dan parlemen, ada upaya menarik mantan-mantan menteri koalisi kiri sebelumnya untuk menjadi menteri kembali di pemerintahan kanan.

Gejala ini, saya pahami bahwa garis pemisah yang ditarik oleh perbedaan ideologi nampaknya tidak setajam semula. Bahkan di Italia, terjadi koalisi antara Partai Kristen dan Partai Komunis Italia. Sebelum sampai pada kerjasama antar dan atau antara para pihak yang bertentangan (sekali lagi bukan hanya berbeda) paham, para pihak sampai pada konsep oposisi konstruktif, yang berarti meninggalkan wacana oposisi destruktif klasik.

Dalam pemilu-pemilu terakhir di Perancis, jika membaca program-programyang disebarluaskan ke masyarakat, pembaca akan sulit membedakan antara program partai-partai kiri dan kanan. Perbedaan menjadi jelas ketika mereka sudah berkuasa. Baik partai-partai kiri maupun yang kanan, semua berupaya mencari alternatif baru guna menjawab permasalahan masyarakat. Mencari adalah tingkat yang terus-menerus dilakukan. Apabila penglihatan saya benar, barangkali upaya mencari alternatif tak kenal henti ini merupakan kekuatan masyarakat dan politisi Eropa Barat.

Ketiga, kemampuan bekerjasama dengan pihak-pihak lain yang bahkan tendensi politiknya bertentangan boleh jadi merupakan salahsatu ciri dari politisi negarawan, bukan politisi politisien. Ciri lain adalah masih diterapkannya norma-norma etika dan moral dalam berpolitik. Dalam debat terakhir dalam kampanye presidensial tahun 1981, François Mitterrand menyebut lawannya, Giscard d’Estaing yang merupakan petahana, sebagai “pembohong” dan “indigne” (tidak bermartabat). Mitterrand tentu saja membeberkan bukti-bukti ucapannnya. Bohong dan martabat adalah soal moral dan etika berpolitik. Debat tersebut nampaknya awal dari bunyi lonceng kekalahan Giscard.

Keempat, keberanian untuk bekerjasama dengan mereka yang berbeda bahkan bertentangan pandang atau tendens politik, orang-orang jujur dan mempunyai komitmen manusiawi yang kuat dan konsisten, perbedaan bahkan pertentangan pandangan itu, ia rasakan sebagai bantuan besar untuk meraih atau paling tidak untuk mendekati kebenaran. Sikap “nggih ndoro” selain akan membangun barisan alat jinak (docile tool),  bukan tidak mungkin menjelma menjadi pasukan yang bisa mencelakakan seperti yang dilakukan oleh Brutus pada Caesar. Saya tidak termasuk orang yang memandang bahwa melikuidasi perbedaaan, pertentangan dan debat sebagai kearifan, kemuliaan dan tindak bermartabat. Likuidasi adalah  bentuk tertinggi dari caci-maki – petunjuk ketidakberdayaan.

Kelima, keberanian dan kemampuan bekerjasama dengan mereka yang berbeda bahkan yang bertentangan seperti dalam kohabitasi, saya pahami sebagai petanda kedewasaan sebagai anak manusia dan politisi.

Dengan pandangan seperti di atas, saya tercengang-cengang mendengar ada petinggi di Kalimantan Tengah (Kalteng) yang menginginkan keseragaman atau pikiran tunggal (la pensée unique) yang berbahaya. Apakah pandangan dan sikap demikian bukannya pandangan dan sikap yang disebut contra-nature?

Barangkali saya memang sangat tertinggal dalam membaca pekembangan sehingga tercengang-cengang memandang kembali kampung kelahiran: Kalteng, yang bising dengan retorika. Hanya saya merasa lebih pasti, bahwa untuk membangun, entah itu dinasti politik atau dinasti ekonomi, docile tool memang lebih berguna daripada seni berkohabitasi yang sebenarnya juga telah tersirat dalam gagasan “Bhinneka Tunggal Ika” dan Indonesia. Apa beda antara dinasti dan imperium?! Adakah yang mau membangun dinasti demikian di zaman ber-republik dan berkeindonesiaan? []

 

Palangka Raya, 5 Januari 2018

ISYARAT DESA PONDOK DAMAR

Catatan Kusni Sulang

http://epaper.radarsampit.net/arsip/byTanggal/2018-03-11

 

Hari Senin tanggal  5 Maret 2018 di Hotel Fovere, Palangka Raya, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi menyelenggarakan sebuah rapat sosialisasi tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dan Hutan Sosial dengan pembicara utama dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup,  Jakarta, ditambah dengan tiga orang  narasumber lain,  di antaranya  Deddy dari Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). Dari Deddy-lah saya pertama kali mendengar tentang terjadinya Peristiwa Desa Pondok Damar, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim),  tanpa merinci lebih lanjut apa-bagaimana.  Rincian Peristiwa saya peroleh kemudian dari media massa cetak Palangka Raya pada 6 Maret 2018 sedangkan dua videonya yang dibuat oleh seorang teman di lapangan, diperlihatkan oleh sohib saya Chandra Palusan yang mengajar di Politekhnik Kesehatan. Dua video lain hasil karya BorneoNews  TV dan Apriyanto yang melukiskan suasana di medan konflik inipun bisa disaksikan melalui youtube.

Peristiwa Desa Pondok Damar yang menurut menurut kaltengekspres.com, meletus pada tanggal 3 Maret 2018, tapi tidak terekspos oleh media, bermula dari  pencurian buah kelapa sawit sebanyak sembilan kilogram oleh warga Desa Pondok Damar dari kebun milik PT Mustika Sembuluh, anak perusahaan Wilmar Group. Pencurian itu diketahui oleh bagian keamanan (Satpam) PT Mustika Sembuluh. “Petugas keamanan perusahaan lantas mengejar hingga rumah penduduk hingga ke Desa Pondok Damar dimana yang dituduh mencuri bertempat tinggal atau berlindung.  Petugas keamanan perkebunan yang berjumlah puluhan (orang itu–KS) kemudian merusak rumah warga dan mengakibatkan seorang ibu hamil mengalami pendarahan” (Harian Kalteng Pos, 9 Maret 2018). Harian Radar Sampit (7 Maret 2018) melaporkan bahwa petugas keamanan perkebunan yang menyerang rumah adik Santo yang dituduh mencuri buah kelapa sawit itu berjumlah sekitar 30-an orang, bersenjatakan mandau dan samurai menggunakan tiga buah kendaraan roda empat. Di samping merusak rumah warga (adik Santo), petugas keamanan perusahaan itu juga melakukan pengrusakan terhadap sapundu dan sandung (Lihat: Harian Kalteng Pos. 6, 7, 8 dan 9 Maret 2018). Sandung adalah tempat menyimpan tulang-belulang mereka yang sudah ditiwahkan. Sapundu merupakan satu kesatuan dari sandung.

Pada Minggu (4/3/2018), Komandan Kodim (Dandim) 1015 Sampit, Letkol. Inf.  Sumarlin Marzuki memantau langsung kondisi Desa Pondok Damar dan mendatangi sandung serta sapundu  dan rumah warga, terletak dekat sandung. Setelah melihat keadaan rumah, sandung dan sapundu itu, Sumarlin Marzuki menyayangkan adanya perusakan terhadap situs budaya suku. Sebab, situs budaya merupakan salah satu identitas kekayaan dan keragaman Indonesia. “Situs budaya semacam ini janganlah dirusak, ini bukti jika negara kita ini memiliki kebudayaan yang beragam. Harus saling jaga,” ujarnya setelah mendengar uraian singkat tentang apa sandung dan sapundu.

Sementara Kapolres setempat AKBP Muchtar S Siregar juga tidak menyangkal telah terjadi perusakan tersebut. Menurut  Muchtar S Siregar. dari hasil pemeriksaan memang ada situs adat yang diduga dirusak oleh oknum satpam PT Mustika Sembuluh (Wilmar Group). Kejadian tersebut sebenarnya bermula kurang lebih satu bulan lalu, ketika satpam perusahaan sedang mengejar seseorang yang diduga melakukan pencurian buah sawit milik perusahaan. Saat itu pelaku melarikan diri ke arah rumah warga tersebut. Menduga pelaku berada di rumah warga tersebut, oknum satpam pun berusaha memanggil agar pelaku menyerahkan diri. Namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil. Merasa geram, oknum satpam pun melakukan perusakan dengan cara memecahkan beberapa kaca jendela rumah warga tersebut. Tapi pelaku tetap tidak ditemukan. Salah seorang warga yang melihat perusakan itupun tidak terima dan berusaha membalas perusakan yang dilakukan oknum satpam perusahaan tersebut dengan memecahkan kaca mobil yang digunakan para satpam. Dan pada akhirnya kejadian itupun dibawa ke ranah hukum. Demikian keterangan Muchtar S. Siregar selaku Kapolres setempat (https://www.borneonews.co.id/berita/88118-kapolres-kotawaringin-timur-situs-adat-juga-dirusak-oleh-oknum-satpam).

Keluarga Santo yang rumahnya dirusaki mengatakan “Kalau menuduh keluarga kami ada mencuri sawit, tidak seharusnya sampai merusak sandung (baca: kuburan — KS) orangtua kami. Kami sekeluarga mengeluarkan biaya besar untuk menggelar tiwah tapi mereka merusaknya”.  “Keluarga Santo jual kebun untuk melakukan tiwah, kenapa dirusak? Itu bagi kami sangat sakral,” ujar Sukarjo. kepala BPD Desa Pondok Damar. Sedangkan bagi Santo dan keluarganya perusakan sandung dan sapundunya, merupakan satu pelecehan dan menyangkut soal harga diri (Harian Radar Sampit, 7 Maret 2018).

Terhadap cara penanganan masalah pencurian seperti yang dilakukan oleh petugas keamanan PT Mustika Sembuluh anak perusahaan Wilmar Group seperti di atas, Gubernur Kalteng Sugianto Sabran mengatakan bahwa kalaupun benar ada tindakan pencurian, ia meminta semua pihak tidak main hakim sendiri, serta mengupayakan tetap menjaga situasi keamanan dan ketertiban di daerah ini (Harian Kalteng Pos, 6 Maret2018) sedangkan Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi Kalteng memandang dengan “geram” cara-cara yang digunakan oleh petugas keamanan PT Mestika Sembuluh sebagai pelanggaran adat. DAD Provinsi Kalteng berjanji untuk mengawal penyelesaian soal penyerangan ini secara hukum dan mempertimbangkan untuk menyidangkan PT Mustika Sembuluh anak perusahaan Wilmar Group ke Pengadilan  Adat (Harian Kalteng Pos, 8 Maret2018). Ketua DAD Kalteng, Agustiar Sabran menyatakan “jika memang terjadi pengrusakan situs tersebut, pihaknya akan mengusulkan kepada Gubernur Kalteng agar perusahaan tersebut dicabut hak guna usaha (HGU). Pihaknya juga akan menggelar sidang adat setelah tim investigasi mencari fakta di lokasi. (http://www.kalamanthana.com/2018/03/05/ini-usulan-dad-jika-betul-terjadi-pengrusakan-sandung-pondok-damar).

Menurut Kepala Dinas Dinas Perkebunan Kalteng Rawing Rambang, berdasarkan analisa data dan perjalanan  dunia perkebunan di Kalteng, dari 183 jumlah Perusahaan Besar Swasta (PBS) di Kalteng, PT Wilmar Group merupakan yang paling sering bermasalah. Di Mustika Sembuluh, plasma hanya 182 hektare. Artinya tidak sampai satu persen dari 15 ribu hektare luas kebun  (Harian Kalteng Pos,  7 Maret 2018).  Selanjutnya Rawing menjelaskan bahwa “Kalau hitungan untung-rugi jika ada plasma, perusahaan tidak akan rugi. Hanya, tentu saja, keuntungan mereka yang berkurang sedikit. Toh yang diterima dari petani juga Tandan Buah Segar (TBS), belum jadi Crude  Palm Oil (CPO). PT Mustika Sembuluh mempunyai luas 15 ribu dampaknya pada perekonomian pasti dirasakan daerah setempat. Apalagi secara ekonomi, investasi PBS satu ini cukup berpengaruh makro bagi Kalteng “ (Lihat: Harian Kalteng Pos,  7 Maret 2018).

Tidak dilaksanakannya ketentuan UU, Peraturan Menteri dan Perda, menurut gubernur Kalteng Sugianto Sabran dan Kepada Dinas Perkebunan Rawing Rambang menjadi sebab terjadinya sengketa, termasuk Peristiwa Desa Pondok Damar sekarang. Masyarakat sekitar tidak diberdayakan, desa termarjinalkan dan tak punya halaman. Tenaga kerja gak terserap. Yang datang tenaga kerja dari luar (lihat: Harian Kalteng Pos, 7 Maret 2018). Pencurian, berbagai kejahatan, rupa-rupa tindak kekerasan dan sengketa, lahir dari keadaan sosial-ekonomi yang buruk ini. Keadaan sosial-ekonomi berpengaruh pada pembentukan pikiran dan mentalitas yang selanjutnya mewujudkan diri dalam tindakan.

Dari kalangan petinggi-petinggi PBS, saya pernah mendapat keterangan bahwa pencurian itu selain dilatarbelakangi oleh keadaan sosial-ekonomi yang pincang,  dilakukan oleh suatu mafia atau geng berjejaring. Adanya jejaring ini membuat pencurian buah kelapa sawit nampaknya akan  berlangsung lama. Peserta geng berjejaring ini dipertemukan oleh kondisi sosial-ekonomi demikian juga. Kondisi sosial-ekonomi yang runyam begini pula yang menjadi tanah subur bagi tumbuh berkembangnya hedonisme. Sementara hedonisme memang punya akar dalam masyarakat Dayak Kalteng seperti tertuang dalam pandangan  “dia’ jadi bari” (tidak jadi nasi).

Peristiwa Desa Pondok Damar nampaknya hanyalah pemunculan sebuah puncak dari gugusan barisan gunung es yang mengisyaratkan bahwa seperti yang dilukiskan oleh Rawing bahwa sampai hari ini, investasi di Kalteng belum menguntungkan masyarakat setempat. Undang-Undang dan peraturan tidak diindahkan. Yang berlaku adalah rencana dan kehendak PBS seperti tercermin dari sikap pongah Satpam-nya di Desa Pondok Damar. Sikap pongah Satpam PT Mutiara Sembuluh dan PT Mutiara Sembuluh yang menolak mediasi untuk menyelesaikan sengketa atau permasalahan (lihat: Harian Kalteng Pos, 9 Maret 2018). Sikap pongah ini muncul karena tahu posisi mereka dalam perekonomian Kalteng seperti dikatakan oleh Rawing Rambang “investasi PBS satu ini cukup berpengaruh makro bagi Kalteng”. Penyelenggara Negara pun tahu posisi Wilmar Group yang demikian dan boleh jadi turut mendapatkan kenyamanan khusus sehingga sekalipun tidak mematuhi UU dan berbagai peraturan, PBS ini tetap saja dibiarkan beroperasi.

Apa arti pembiaran ini? Saya memahami sikap demikian sebagai sikap dan pilihan politik: politik investasi. Soal inti dari politik investasi adalah siapa mengatur siapa? Apakah penyelenggara Negara yang mengatur investor ataukah sebaliknya, investor yang mengatur penyelenggara Negara melalui kolusi, gratifikasi, dll, dsb. Karena itu sering dikatakan bahwa sumber daya alam dan perkebunan merupakan sarang korupsi.  Sikap dan tindakan PT Mutiara Sembuluh–Wilmar Group seperti mengisyaratkan bahwa dialah yang mengatur penyelenggara Negara.

Apakah pernyataan  Gubernur Kalteng, Sugianto Sabran “Intinya, silakan berinvestasi, tapi yang baik,”  (lihat: Harian Kalteng Pos,  6 Maret 2018) merupakan koreksi terhadap politik investasi yang diterapkan hingga hari ini, jawabannya akan diucapkan oleh waktu. Apakah berinvestasi yang baik berarti baik untuk mayoritas penduduk Kalteng ataukah hanya baik untuk segelintir. Semoga saja istilah “yang baik” ini, bukan sinonim dari upaya terselubung melakukan monopoli, yang akibatnya akan sama tidak baik; bisa menjadi basis ekonomi bagi lahir dan pengembangan dinasti, entah itu dinasti ekonomi maupun dinasti politik, yang selanjutnya akan berdampak negatif besar pada perkembangan manusia dan daerah.

Kecuali hal-hal di atas, Peristiwa Desa Pondok Damar juga saya pahami sebagai isyarat bahwa keadaan Kalteng sesungguhnya jika disebut “mapan” maka “kemapanan” itu berada di atas kerusakan. “Seperti padang ilalang kering yang rentan terbakar oleh sepercik bunga api sekalipun “, jika meminjam seorang teman yang turut bertanggungjawab atas keamanan provinsi ini. Kerentanan ini tidak lain dari produk pilihan politik — pilihan politik erat hubungannya dengan kepentingan pedagang primer yang menjadi politisi.

Isyarat lain yang dikatakan oleh Peristiwa Desa Pondok Damar adalah lemahnya masyarakat adat Dayak Kalteng baik secara organisasi atau kelembagaan maupun sebagai masyarakat adat. Jika kuat, bisa dipastikan tidak siapapun yang berani merusak kuburan orang tua atau tetua Dayak; tidak akan ada petinggi PBS cq. Indomoro Kencana yang lantang berkata di depan publik sambil mengacung-ngacung uang lembaran Rp 50 ribu: “What they need is this!” (Apa yang mereka perlukan adalah ini!). Jika masyarakat adat Dayak kuat, tidak akan ada para pihak yang menegasi keberadaan masyarakat adat Dayak. Kelemahan ini juga misalnya diperlihatkan oleh kejadian saling gugat antar pengurus DAD Kotawaringin Barat. Dan banyak contoh lagi. Kuatnya masyarakat adat dan kelembagaan adat dengan para pemangku adat yang berkualitas baik akan membuat masyarakat adat bermartabat. Perlawanan bela diri, membela dan merebut haknya akan menjadi lebih rasional, lebih cerdas, tidak hanya emosional dan berdasarkan okol.  Kata-katanya akan mempunyai daya paksa.

Kemudian, apakah meletusnya Peristiwa Pondok Damar menunjukkan pemerintah hadir di tengah warga  akar rumput  yang merupakan dasar piramida bangunan suatu masyarakat? Konflik antara masyarakat, terutama masyarakat pedesaan  dengan PBS di provinsi ini, termasuk di Kabupaten Kotim tidak pernah usai. Konflik satu disusul oleh konflik yang lain. Penyelenggara Negara hanya menjanjikan tahun depan, bulan depan, satu dua minggu lagi akan diselesaikan. Tapi janji-janji itu tidak pernah berbentuk nyata. Amorp.  Bupati Kotim misalnya pernah berjanji untuk menyelesaikan sengketa antara PBS dan warga pedesaan Kotim dalam satu tahun? Hasilnya? Muncul Peristiwa Pondok Damar. Apakah janji Gubernur dan DAD Kalteng kali ini akan berbeda hasilnya?

Peristiwa Desa Pondok Damar juga mengisyaratkan bahwa sudah saatnya daerah ini tidak memperluas wilayah penanaman kelapa sawit di tanah Kalteng yang di tahun 1990 hanya tersisa 20 persen dari seluruh luas Kalteng yang luasnya 1,5 kali  Pulau Jawa.  Sambil menuju proses perubahan agraria sesungguhnya, barangkali melaksanakan Program Sosial yang diajukan Presiden Joko Widodo, kita coba mempercepat pelaksanaannya. Di samping itu keperluan adanya Peraturan Daerah Tentang Pengakuan, Perlindungan dan Penghormatan Masyarakat (Hukum) Adat sebagai pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa hari ini kiranya kian mendesak, baik untuk tingkat Provinsi maupun tingkat kabupaten.

Kemampuan membaca isyarat kehidupan akan membantu seseorang dalam menangani secara cerdas dan tepat permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Membaca artinya mengenal persis keadaan, menganalisa dan menyimpulkan serta melaksanakan kebijakan yang didapat dari bacaan tersebut. Hanya saja memang tak sedikit yang tidak buta aksara tapi tidak bisa membaca.[]

 

Palangka Raya, 8 Maret 2018

 

Antologi Cerpen Penulis Wanita Borneo: Perempuan, Cinta, dan Maruah

Antologi Cerpen Penulis Wanita Borneo: Perempuan, Cinta, dan Maruah

Antologi Cerpen Penulis Wanita Borneo: Perempuan, Cinta, dan Maruah

Judul: Antologi Cerpen Penulis Wanita Borneo: Perempuan, Cinta dan Maruah

Penerbit: Iris Publishing & Distributors, Malaysia

Tahun Terbit: 2017

Tebal: 350 Halaman

Pengantar: Prof. Lim Swee Tin

Penyelenggara: Kathirina Susanna Tati

Penulis

  1. Andriani SJ Kusni (Kalimantan Tengah) – Patendu
  2. Asiah Aliszaman (Sabah) – Hotel Desa Raya
  3. Dayangku Mastura Pg. Ismail (Sabah) – Janganlah Jauh
  4. Dayang Mary Marlini Abg Adeni (Sarawak) – Kasih Keringkam
  5. Fatimah Haji Othman (Brunei Darussalam) – Pohon Pisang
  6. Haini Karno (Sabah) – Sangai-Sangai
  7. Harsanti Sudiharto (Kalimantan Timur) – Mata Bara
  8. Inni Indarpuri (Kalimantan Timur) – Kedai Kopi Dinda
  9. Jamilah Haji Epin (Sarawak) – Pipus
  10. Kathirina Susanna Tati (Sabah) – Perempuan, Cinta, dan Maruah
  11. Kuniah (Sabah) – Peralihan
  12. Laila Sari Haji Bakar (Brunei Darussalam) – Realiti Kehidupan
  13. Lina Mohamed Lin (Sabah) – Timung
  14. Noveta Christina (Kalimantan Timur) – Gaharu
  15. Noor Aisyah Maidin (Sabah) – Dan Angin Pun Berbisik
  16. Nur Fatihah LB Abdullah (Sabah) – Haruman Tuhau
  17. Radzemah Bolhassan (Sarawak) – Pemento
  18. Riani Rahman (Brunei Darussalam) – Redha dengan Ujian-Mu
  19. Rodiah Hj Said (Sabah) – Perempuan di Padang Gurun
  20. Rozeline Vitalis (Sabah) – Mahligai Bahagia
  21. Ruhaini Matdarin (Sabah) – Mandiri
  22. Sari Aziz (Kalimantan Timur) – Hancapi Badatang
  23. Sosonjan A. Khan (Brunei Darussalam) – Fuhyoo! Demi Cinta
  24. Sunita Sahidin (Sabah) – Mandakap Rindu
  25. Suryani Haji Ariffin (Brunei Darussalam) – Sandiwara
  26. Susannah Abd Raup (Sarawak) – Hilangnya Bunga Cina

 

Kata Pengantar

Prof. Madya Dr. Lim Swee Tin

Mendekati ‘Perempuan, Cinta dan Maruah’ seumpama memasuki keragaman ruang kreativiti pengarang wanita Borneo.

Pendahuluan

Saya menerima seberkas karya, berupa cerpen. Sejumlah 26 cerpen karya 26 penulis  Borneo. Seluruhnya wanita. Kerana itu, ia dinamai ‘Kumpulan Cerpen Wanita Borneo’. Secara jelasnya mereka berkarya di sini. ‘Perempuan, Cinta dan Maruah,’ sebuah himpunan karya yang tiba di tangan saya penuh tanda tanya; apakah bertema penyertaannya, atau dibenarkan kebebasan berkreatif. Saya tentunya memilih yang kedua itu, kerana demikian rasa keterujaan untuk nanti ikut berada di dalam setiap karya.

Cerpen naratif yang relatif singkat. Umumnya, cerpen hanya mengangkat sesebuah isu atau satu persoalan sahaja. Ia bersifat tertumpu kepada sesuatu pemikiran yang telah dipilih dan dicerna baik oleh pengarang; tidak sebagai novel yang jauh lebih panjang, banyak persoalan yang dihujahkan di dalamnya. Subjek yang idea pokoknya mungkin sahaja satu, serta tekal dibicarakan sepanjang penceritaan, watak pun pelbagai. Fokusnya terang di situ.

Dengan gemblengan sarana sastera, dan kelicikan seseorag pengarang menggubah karya, cerpen menjadi menakjubkan. Pembaca mencari estetik dari karya. Pembaca inginkan nilai tambah kepada kematangan dalam diskusi tentang sesuatu topik, selebihnya pembaca mahu melihat kekuatan watak dan perwatakan bagi menjadi cerminan kepada diri pula; baik bersifat keilmuan mahupun teladan. Dengan yang demikian, naratif meninggalkan impak makna.

Mengggunakan andaian bahawa karya yang mendukung ‘Perempuan, Cinta dan Maruah’ terpilih, dengan latar pengarang yang sedemikian menarik, saya sebegitu teruja menggaulinya. Saya mencari kesenian di dalamnya, bukan sekadar kisah-kisah. Saya inginkan kebijaksanaan daripadanya juga, di samping sesuatu yang menghiburkan. Maka, di sini, bermulalah sebuah keakraban antara seorang pembaca dengan sekalian pengarang yang menghadiahi ‘Perempuan, Cinta dan Maruah’ pertukangan estetik yang sedang saya telusuri.

Memperkatakan Karya dalam ‘Perempuan, Cinta dan Maruah’

CERPEN berjudul ‘Patendu’ dipenuhi elemen mimpi dan bayang. Sehingga seolah-olah menjadi arahan bahawa seluruh isi ceritanya hanyalah bayang-bayang yang muncul dari mimpi. Kata-kata Nikolai tentang perilaku pembisnis pun seumpama mimpi. Menampilkan watak Tenri Mastura yang berpendirian teguh, lihat bagaimana dia tidak goyah oleh kata-kata Nikolai. Dia tegas berpegang kepada prinsip diri  bahawa,  ‘Salah jika caranya salah.’ Rezeki itu daripada Tuhan. Dia menolak saranan muslihat perniagaan Nikolai kerana baginya mulia menjagai nama dan kehormatan. Lagi jelas, hidup ini bagi mencari keredhaan. Ternyata, yang ini bukan mimpi. Bukan juga bayang-bayang! Untuk menyukai bahasa Andriani S. J. Kusni tidaklah sukar, kerana sangat jelas kelincahannya menggarap. Deskripsinya bagus. Dialognya kuat menyokong, dengan setiapnya bermakna. Latarnya cantik sekali. Nyata, dalam imaginasi pembaca, tanpa perlu dipaksa-paksa untuk melihatnya terang di dalam fikiran. Jangka saya, Andriani S. J. Kusni pengarang berpengalaman, di tangannya karya timbul remang-remang, ciri khas kreativiti yang mengesankan.

‘Hotel Desa Raya’ oleh Asiah Aliszaman mengangkat subjek kejujuran dan prasangka. Ketaksuban Patrick kepada angka 13 mengundang ingin tahu. Perhubungan akrab tiga sahabat; Patrick,  ‘Aku’ (Fuad) dan Dianne kekasihnya seakan-akan sudah boleh ditebak adanya sengketa akibat cinta segi tiga. Mereka berkongsi membeli saham, kemudian memiliki Hotel Desa Raya, di sebuah desa pedalaman yang indah. Namun, ada sesuatu yang merenyukkan hubungan serta kehidupan apabila timbul cemburu, dan sikap haloba yang mengiringi langkah tiga usahawan muda ini. Demikian, Patrick ‘terbunuh’, di bilik mandi bernombor 13.  Emosi dan perasaan rupa-rupanya banyak menguburkan impian manusia.

Cerpen ‘Janganlah Jauh’ sebuah garapan padat diselaputi elemen budaya; tarian Ngayau dan Singkowoton. Karya mengangkat subjek keakraban persahabatan. Welnie mewarisi kesenian nenek moyang serta ingin mempertahankannya. ‘Aku’, tatkala mengkaji warisan budaya setempat, secara tersirat dan penuh perlambangan menggambarkan keakraban antara Sarawak dan Semenanjung. Karya ini bersifat multitafsiran. Teknik pemerian digembleng Dayangku Mastura Pg. Tahir secara maksimum dalam persoalan kepada pembaca. Maklumat tentang kesenian, kebudayaan, bahkan tentang penyakit yang dihidapi ‘Aku’ diperikan secara terperinci lagi berinformatif. Pewarnaan setempat meyakinkan. Masukan istilah perubatan moden dan istilah khusus bidang kesenian menawarkan dimensi ilmu pengetahuan.

Dayang Mary Marlini bt Abg Adeni mengangkat elemen budaya juga dalam ‘Kasih Keringkam’, iaitu tradisi dan kepandaian menghasilkan keringkam; sejenis selendang atau tudung yang diperbuat darupada kain lembut, yang dihiasi sulaman benang halus berwarna emas dan perak. Kisah diangkat melalui watak Humaira, dalam situasi ibunya jatuh sakit serta dirawat di hospital. Ada kekesalan kerana menerima tawaran bekerja di Kuala Lumpur, bukan menyokong atau membantu ibunya di kilang menghasilkan keringkam. Konflik hubungan adik-beradik bagi merebut kepentingan perniagaan ditimbulkan pengarang. Konflik ditimbulkan lagi apabila wujud rasa saling mencurigai niat kepulangan Humaira oleh Mak Ngahnya. Dayang Mary Marlini tidak memerlukan gemblengan psikologi yang kuat apabila menjadikan keringkam sebagai pengikat kasih sayang keluarga pada penghujung cerita.

Fatimah Hj. Othman menghasilkan ‘Pohon Pisang’ dengan mengangkat erti kasih sayang dan pengorbanan.  Dalam konteks kehidupan semasa, nilai ini telah banyak menyusut. Pengarang menggunakan protagonis ‘semangat pokok pisang’ dipadukan dengan watak gadis muda yang diberi nama ‘Ayu.’ ‘Hubungan cinta’ kedua-duanya ternyata tidak mungkin boleh berlaku; alam mereka berlainan. Akan tetapi, benarkan ia berlainan? Alam dan manusia tidak boleh terpisah; saling memerlukan. Ketika inilah, perlahan-lahan pengarang mempertahankan bahawa ada kalangan manusia yang masih menghargai sekali pun ‘sepohon pisang’ yang telah banyak berjasa kepadanya. Naratif cuba mengaplikasikan gaya persembahan realisme magis sebaik-baiknya, yang tidak menyempadankan perlakuan unsur alam dan makhluk manusia; perasaan dan keupayaan berfikir.

‘Sangai-sangai’ terbina naratifnya melalui watak Karno (Satur), anak yatim piatu, yng menghadapi kegetiran hidup saat perang dunia. Pelbagai pengalaman direntasi. Terpenting perjalanan jauhnya ke Estet Lobou. Di sini, dia menemui Mandur Sharif Raden Winata, seorang tokoh agama, yang kemudian juga adalah bapa angkatnya. Naratif dikembangkan dengan menyaksikan Satur menzahirkan keinginannya memeluk Islam, menggunakan nama Karno. Karno, akibat memerosotan pengeluaran estet berhijrah ke Daerah Keningau. Di sini, dia dan beberapa rakannya ‘membuka’ sebuah kampung, bernama Sangai-sangai. Di Sangai-sangai, Karno terkenal kerana berupaya menyembuhan banyak pesakit; antaranya anak pak cik berfahaman pagan, dan kapten Jepun. Namun, dakwahlah keutamaanya sehingga mendapat pengiktirafan kerajaan negeri dan telah diabadikan di Muzium daerah Keningau. Selaku pengarang, Haini Karno ternyata berjaya merentetkan sekelumit pengalaman hidup Karno yang barangkali disandarkan kuat ketabahan serta keteguhan perwatakan.

Harsanti Binti Sudiharto mengangkat subjek kemanusiaan secara telus dan sejujurnya lewat ‘Mata Bara’. Tahun-tahun terbaik dan paling berjaya dalam kehidupan pasangan Bara dan Mey mula meluntur waima oleh hal-hal kecil yang segera diperbesar. Peristiwa besar tatkala ibunya (Mey) tenat, Bara bahkan enggan mengizinkannya pula menziarah. Alasannya, bimbang Mey tidak akan pulang-pulang lagi. Harsanti melonjakkan plot dengan mencipta perwatakan Bara yang luar biasa; saat-saat tertentu ‘matanya adalah sepasang kupu-kupu, terbang rendah di taman yang berbunga,’ manakala di ketika yang lain, ‘sorot matanya yang tajam siap menghiris apa saja yang ia anggap salah dan tak sesuai.’ Demikian kontradik, dan ini tidak menghairankan ketika marah tidak mengizinkan Mey pulang sementara ibu sudah menghembuskan nafas, pelakuan seksnya beralih kebinatangan. Apakah yang upaya dilakukan seseorang jika berada dalam kondisi seperti itu, namun tindakan Mey sudah tentu menyalahi hukum dan moral.

Inni Indarpuri melalui ‘Kedai Kopi Dinda’ seperti menghidangkan naratif yang bernaunsa mistirius. Karya tentang ‘Aku’ yang ‘tak memberi ruang kepada mitos.’ ‘Aku’ yang bersiap-siap membuka kedai kopi, diminta ibu mengikutinya dahulu ke upacara sesajen, bagi memberi hidangan kepada buaya kuning peninggalan datuk demi memakmurkan perniagaannya. Muhamad Diandra – dibahasakan ‘Aku’, Kanda, kekasihnya yang dijangka menyebelahinya, rupa-rupanya berfikiran sana sebagaiman ibu juga, masih percaya ritual yang bukan-bukan. Ibu bertegas masih mengamalkan ritual, percaya buaya kuning – mistik, ghaib dan keramat. Naratif mempertemukan pembaca pelbagai amalan dan istilah seperti sesajen yakni memberi makan buaya, perantara atau penambai, air larungan – mengubati pesakit, ritual buang-buang, yang memperkaya pengetahuan. Peristiwa aneh yang menimpa ‘Aku’ memuncakkan naratif dan konflik muncul dalam dirinya peri ‘kebanggaan akan kemodenan akan runtuh jika kesombonganku tetap bertakhta.’ Demikian, karya mencirikan tradisi dan pemikiran baharu dalam satu olahan yang meruangkan diskusi. Menceburi bidang perniagaan mungkin impian banyak orang. Hal ini dipamerkan dalam ‘Kedai Kopi Dinda’ sebelum ini, walaupun naratifnya kemudian dipautkan kuat kepada beberapa amalan kepercayaan masyarakat.

‘Pipus’ karya Jamilah Bt Hj. Epin @ Angahmimin mengetengahkan subjek  perniagaan. Walaupun dilakukan secara kecil-kecilan, Izun memperlihatkan idealisme anak muda yang ingin mengubah hidup. Tercetus daripada anjuran Elin, sahabatnya ketika mereka di Sarikei menggerakkan hati Izun. Perniagaan kecil-kecilan menjual pipus bagaimanapun menampakkan kemajuan yang pantas. Namun, di tengah-tengah itu ada musibah menimpa. Kejadian samun yang dihadapi Izun barangkali merencatkan sedikit ruang kebebasannya bergerak terutama pada waktu malam, akan tetapi tidak menjejaskan kekuatannya.  Subjek menceburi perniagaan diangkat banyak ke dalam karya, namun Jamilah Bt Hj. Epin @ Angahmimin mempunyai kaedahnya yang tersendiri.

Persoalan kasih sayang menjadi subjek yang digarap baik melalui ‘Perempuan, ibuku, Cinta dan Maruah’ karya Kathirina Susanna Tati.  Setelah kematian ayah dan ibu, Inah menjadi anak yatim piatu. Inah dijagai makcik Farah, tetapi anaknya Maznah bersikap kasar, tidak bertimbang rasa dan biadap terhadap Inah. Ketika muncul cakap-cakap bahawa dia anak pungut, Inah bersedih. Setahunya Mariam ibunya, walau bagaimanapun makcik Farah mendedahkan bahawa dia sebenarnya anak orang gaji, hasil hubungan terlarang ayahnya dengan orang gaji, Dona, gadis dari Zamboanga, Filipina. Inah sukar menerimanya. Kasihnya kepada Mariam mengatasi yang lain. Ini kerana Mariam menjagainya sejak hari pertama dia dilahirkan. Dona kemudian kembali ke Filipina. Bagi Inah, hanya Mariam ibunya. ‘Perempuan, Ibuku, Cinta dan Maruah’ sebuah naratif sarat nilai. Apakah pembaca perlu mendefinisikan semula konsep ibu kalau menggunakan pengertian dari kasih sayang Inah terhadap Mariam setelah membaca cerpen ini? Naratif terbangun sempurna menggunakan sarana sastera yang digemblengkan secukupnya.

‘Peralihan’ garapan Kuniah @ Anthonia Gilung menggunakan premis keperibadian protagonis Rutom yang terpaksa berdepan tantangan-tantangan getir ‘peralihan’ dalam diri di tengah arus usia. Rutom, anak desa yang telah berjaya dalam pelajaran dan kerjaya menyedari akan hakikat asal-usulnya. Namun, setelah berjaya, mempunyai isteri yang bertanggungjawab dan selalu setia di sisinya, Hawa, serta empat orang anak, Rutom dihasut Libido, Si Hitam, Setan, Ego, Superego, sungguh mencabar. Dia awalnya yang bersahabat baik dengan Alim kini beransur-ansur terpengaruh hasutan. Perkembangan plot naratif selanjutnya menyaksikan banyak episode kehancuran dilaluinya. Ternyata, naratif ini ditandai banyak simbol dan perlambangan. Tatkala Libido, antara si antagonis yang mengajaknya ke ‘kebun’ untuk bersuka ria, ia menjurus kepada nikmat dunia yang kemudian menyesatkannya. Demikian, perlambangan ‘kudis buta’ yang merujuk wabak penyakit yang dihidapi. Si Putih dan Alim pula ternyata tertewaskan kali ini sehingga menjerumuskan nasib Rutom ke lembah yang hina.

Realiti kehidupan pada usia tua seringkali digambarkan dengan penuh kemurungan dalam banyak karya. Ia sekali gus membimbang bahkan menimbulkan kegusaran kepada orang lain juga. Demikian, Pak Haji Ismit, yang telah mencecah 80 tahun usianya. Tindak tanduknya belakangan ini cukup merisaukan anak perempuannya, satu-satunya anak yang masih tinggal bersamanya, dan Kuswadi yang ditugaskan khusus menjagainya.  Demikian pengisian ‘Realiti Kehidupan’ karya Laila Sari Binti Hj. Bakar. Pak Haji Ismit pernah ada pengalaman tersasar tatkala memandu pulang dari masjid. Dia juga selepas itu keluar rumah seawal jam empat pagi, tanpa tujuan yang pasti, dan ditemui dalam keadaan keletihan. Mujurlah dia dijumpai sepasang suami isteri yang menghantarnya pulang. Pak Haji Ismit bahkan memberitahu usianya baru 37 tahun. Semua perubahan ini merupakan antara realiti kehidupan yang harus dihadapi.

‘Timung’ secara realtifnya membicarakan jati diri atau keperibadian.   Noor Sabah Lina membawa pembaca menelusuri sikap dan sifat kasih sayang seorang kakak, Dang Pian yang berusaha serta begitu teruja mendapatkan timung untuk dihidangkan kepada adiknya, Badin yang lama belajar di luar negara, tegasnya di London. Namun, ia tidak setimpal apabila Dang Pian yang pernah berkorban dengan sanggup berhenti sekolah semata-mata untuk memberi laluan kepada si adik, akan tetapi hari si kakak yang penuh nsotalgia ini hanya dibalas dengan tindakan melukakan merupakan satu kejutan dalam karya. Badin beristeri wanita Inggeris yang sombong, Kathy. Belum apa-apa, dia tergesa-gesa pulang ke London semula, sambil menolak memakan timung yang disifatkan makanan kampung yang kotor dan berbau hanyir. Dang Pian bukan sahaja berkecil hati, malahan berasa amat kecewa. Naratif membariskan mesej moral yang patut dijadikan panduan terutama dalam menilai sikap diri.

‘Gaharu’ karya Noveta Christina menggaru emosi pembaca secara yang sangat senyap dan kadang-kadang terlihat sayup serta jauh. Ia tentang keinginan manusia merubah nasib diri sehingga muncul dialog seorang anak yng mulia, “Ibu tak inginkah ke kota? Membeli pakaian yang bagus, perhiasan yang indah?” Demikian, kegiatan mencari kayu gaharu untuk mendapatkan pulangan kewangan mengisi subjek naratif ini. Namun, di sebalik itu teks tetap tersisip jalinan kisah yang jauh menyayat kepada si ibu, apabila lelakinya pergi untuk mencari gaharu dan tidak pulang-pulang lagi mengisi kenangan yang tak terpadamkan. Kini, si anak yang mendewasa pula akan pergi. Ibu mengharapkan dia kembali. Perubahan emosi dan perkembangan psikologi, semuanya memautkan minat pembacaan.  Garapan Noveta Christina padat menggembleng setiap jurus sarana sastera menjadikan ‘Gaharu’ persis sebuah filem pendek, sempurna dan tinggi estetik.

‘Dan Angin Pun Berbisik’ karya Noor Aisyah Maidin adalah melodrama yang sederhana. Kelihatan bahawa tujuan penulisannya untuk menyentap emosi pembaca.  Demikian, Yan yang bertemu kembali dengan Asri, kekasih lampaunya, saat Asri sudah bercerai dengan Hana, dan Yan sendiri sudah pun berpisah dengan Hazmi. Masing-masing sudah punyai anak. Kisah percintaan yang terlerai di pertengahan jalan, dan perkahwinan yang tidak bahagia serta berakhir dengan perceraian bukan subjek baharu dalam naratif kita yang banyak. Apa pun, corak penyampaian menjadikan ‘Dan Angin Pun Berbisik’ terasa segar. Bagaimana orang dewasa meranumkan kembali rasa cinta yang tergendala merupakan sesuatu yang kadang-kadang memikat pembacaan. Pengarang tidak berlebih-lebih tatkala mendeskripsikan emosi. Semuanya cukup terjana melalui gemblengan sarana sastera serta deskripsi yang sewajarnya. Jalinan saspens yang mudah ditebak bagaimanapun dikejutkan semula dengan pengakhiran yang kelihatannya bijak.

‘Haruman Tuhau’ oleh Nur Fatihah NB Abdullah adalah tentang keazaman seorang anak untuk mendaki tangga kejayaan bagi membahagiakan keluarga. Demikian pengarang menggunakan ‘Aku’ (Yuli) sebagai watak utama, pelajar yang baru menamatkan SPM, ditawarkan melanjutkan pelajaran di peringkat matrikulasi hasil pencapaian cemerlangnya dalam peperiksaan. Angan-angan awalnya untuk menyertai pertandingan ratu – Unduk Ngadau pada Perayaan Tadau Kaamatan terlerai begitu sahaja. Kini, pada Yuli sekeping ijazah pasti direbut membalas kasih mamanya, biar ia seharum tuhau. Naratif gubahan Nur Fatihah NB Abdullah sangat sederhana, dengan episodnya ke Pekan Bongawan bertujuan menjejaki tempat kerja kakaknya kurang berimpak. Sebagai anak remaja, minda Yuli bagaimanapun dipenuhi khayalan;  memiliki kerjaya yang sempurna, juga ada wang yang katanya pelbagai warna, dan sebagainya adalah wajar. Ada beberapa istilah setempat diperkenalkan, seumpama sumandak, tadau, kaamatan, unduk, ngadau, mokirayou, kalakati, pounsikou, termasuk tuhau, dan ini memberi nilai tambah keilmuan kepada pembaca.

Radzemah Bolhassan menghasilkan ‘Pemento.’ Pemento ialah penangkap ketam. Kedua-dua, Seron dan Aser merupakan penangkap ketam. Ada kegigihan dalam diri mereka, di samping ada juga usaha untuk memajukan medan mencari rezeki ini. Berjaga malam, menurunkan dan menjaga pento merupakan rutin kedua sahabat ini . Hasil tangkapan bagaimanapun dimanipulasi orang tengah.  Pembeli ketam seumpama Haji Openg bersikap menindas, membelei dengan harga yang tidak berpadanan. Susulan ini, Seron dan Aser nekad menjualnya sendiri di bandar Sibu. Ada kemajuan yang dicapai atas usaha mencabar ini. Akan tetapi, kedua-duanya puas. Naratif dipapar secara konvensional, mudah dicerna pembaca dengan sedikit elemen humor seperti kelambu yang diikat mereka bagi mengelak gigitan nyamuk tergantung pada pokok keesokan paginya. Tidak banyak, namun ada mesej, jika hendak dikirakan khususnya dalam konteks membina kesedaran untuk berdikari.

‘Perempuan di Padang Gurun’ karya Rodiah Hj. Said. Narataif ini sebuah teks bersifat filosofikal. Ia juga seumpama garapan surrealis. Padang gurun secara realitinya padang pasir kering yang luas. Tapi, melalui naratif ini ia digambarkan sebagai ruang tempat berkumpul perempuan yang mencurigai diri sendiri sesungguhnya berubah bentuk menjadi simbol. Bertolak dari premis ini, cerita dikisarkan dengan tertib mengisikan sebab-musabab serta gambaran emosi, fikiran dan psikologi secara berlambangan, misalnya tempat di mana ‘seluruh perasaan harus hidup’ sedangkan ‘aku’ sendiri ‘tidak pernah merasakan jiwaku hidup’, satu gambaran kontradik yang tajam. Selain itu, watak terasa ‘dikurung dan dikunci’, ada serangga dan burung-burung kecil melintas ‘seperti mentertawakan’ da nada pula ‘sekumpulan burung gagak’ berterbangan.  Naratif selanjutnya mendiskusikan secara yang  sangat tersirat soal cinta, kebenaran dan keadilan. Akan tetapi, ‘Aku’ sehingga akhir masih gagal melepaskan diri. ‘Perempuan di Padang Gurun’ menuntut taakulan yang tinggi.

‘Mahligai Bahagia’ karya Rozeline Vitalis bertolak daripada isu adat dalam masyarakat Kadazandusun. Premis ini digunakan dalam konteks untuk menjelaskan bahawa masyarakat masih memerlukan adat tersebut. Ia mempunyai implikasi positif sekalipun zaman sudah berputar. Ia bahkan memberi dorongan besar kepada Felix, protagonis  yang digambarkan masih kuat mempercayainya. Perkahwinan sesama saudara menuntut si lelaki membayar sogit yang dipanggil pitas; berupa seekor kerbau yang akan disembelih sebelum hari perkahwinan untuk menjamu orang-orang kampung demi menolak bala ‘kepanasan’  kerana berkahwin dengan saudara. Felix yang tidak membantah demi cintanya juga kepada Felicia, berusaha keras membuka ladang kelapa sawit bersendirian di Tambatuton untuk mengumpul wang bagi mencapai impiannya menyunting dan memperisteri Felicia. Sekalipun timbul keraguan akan  kematangan fikiran sementelah usianya masih muda serta keupayaan tenaganya membuka ladang tersebut, ia menjadi tidak penting lagi apabila amalan adat diletakkan tinggi olehnya. Demikian, di tangan Rozeline Vitalis dengan garapannya, ‘Mahligai Bahagia’, memberi makna kesenian kreatif kepada pembaca.

Kemelut dan gelora perasaan seorang anak yang berhadapan bapa yang menghidap kanser diungkapkan dalam ‘Redha dengan Ujian-Mu’ karya Riani Rahman. Menggunakan ‘Aku’ sebagai watak utama, atau Yanti, naratif bergerak pantas memerihalkan awal mula dikesan kanser pada bapa. Yanti seorang doktor perubatan, berpendidikan sehingga ke luar negara, iaitu Kanada, namun Kekuasaan Tertingggi ialah pada Tuhan Yang Maha Berkuasa. Selaku manusia, kita hanya mampu berikhtiar. Demikian, Yanti merujukkan bapanya kepada Dr. Shamsul, seniornya. Pembedahan yang dijalani bapa tidak berupaya menyembuhkannya. Bapa meninggal. Sebagai manusia, Yanti tetaplah kerdil di sisi Yang Esa. Dia akur bahawa ketentuan Yang Esa itu pasti tiba. Bapa pergi meninggalkannya.

‘Mandiri’ karya Ruhaini Matdarin sedikit menggugah tafsiran. Subjek yang ditawarkan berbalut sepotong peritiwa kehidupan si penyajak dan isterinya dalam lingkungan ‘perbincangan’ tentang kedudukan, peranan pengarang serta letak kesusasteraan sebagai wadah memancarkan makna kemanusiaan. Ia bersalut kebenaran. Kebenaran kreatif ini meletakkan si penyajak (protagonis) yakin bahawa hidup sederhana adalah tuntutannya, caranya ialah dengan menukar karya kepada (melalui watak isteri) barangan keperluan hidup sehari-hari di pasar. Keberanian apakah yang dibentangkan pengarang melalui naratif ini? Ia beraroma sinikal. Namun, lebih jauh daripada itu, demikianlah barangkali keyakinan pengarang akan peranan sastera dan sumbangan para sasterawan. Sasterawan dan karya seharusnya sejajar kehidupan manusia. Jika berlebihan, ia sudah tidak relevan lagi. Lihatlah bagaimana seorang deklamator misalnya, dengan lontaran suara ‘pendekar tersesat zaman’ yang telah diusir, atau ‘penjayak yang menjual sejarah, budaya dan agama’ bagai mengajak pergi berperang. Tidak menghairankan apabila si isteri menganjurkan si penyajak keluar ke tengah kehidupan massa. Bahawa kesederhanaan jugalah yang bermakna pada akhirnya jelas menjadi tunjangan naratif ini.  Naratif sebenarnya menawarkan makna berlapis-lapis, selain itu. Teks tidak hanya berkisar perjuangan hidup si penyajak dan isterinya, atau sekilas diperikan kemewahan yang memudaratkan (helikopter Ali Hassan mengganggu ketenteraman hidup di kejiranan), atau sahaja Aminah dengan teksi BMW tetapi ‘ingin kembali ke dunia asalnya.’ Naratif secara tegas dan sejujurnya mahu mengungkapkan hakikat kesusasteraan, sumbangan karya dan peranan pengarang sekali gus.

Sari Aziz menghasilkan ‘Hancapi Badatang’ mengisarkan persoalan lamaran perkahwinan Alisya. Kadarsyah, kekasihnya ternyata merasakan masih belum berkemampuan untuk urusan tersebut. Keadaan ini menjadikan situasi sulit dan membingungkan Kadarsyah.  Disipisi budaya suku Banjar, naratif dikembangkan dengan pengarang menanjakkan plot dengan lintasan niat bunuh diri Kadarsyah yang semakin buntu fikirannya. Saranan rakan-rakan bahkan tidak mampu mencarikannya jalan keluar.  Demikian, nasib si penganggur Kadarsyah. Alisya yang tersepit bahkan mengatur strategi berunding dan merayu agar ayah Kadarsyah membantu menyediakan wang hantaran dengan cara menjual tanah warisan. Namun, tidak juga berjaya. Naratif sebenarnya ditukangi baik, cukup menyeragamkan sarana sastera dengan mesej yang positif buat renungan, terutama tentang ketidakcekapan dalam memadu cinta atau tidak mengukur baju di badan sendiri.

Persoalan cinta juga mengisi cerpen ‘Fuhyoo! Demi Cinta’ oleh Sosonjan A. Khan yang memotretkan kelukaan hati Soo San. Soo San bercinta dengan Ah Him. Mereka pernah memadu cinta di Phuket, kenangan yang sukar dihapuskan dari ingatan Soo San. Di Puncak  Bangunan Tak Mao Nay, Soo San nekad mengakhiri hidupnya, alias membunuh diri  (lintasan bayangan yang serupa dialami Kadarsyah dalam ‘Hancapi Badatang’). Peri sikap manusia yang pendek akal serta terbuai cinta penuh kepalsuan dideskripsikan secara implisit serta berbaur humor. Sejak awal mula bertentangan mast antara Soo San dengan Ah Him, sehingga cinta mereka berkubur, kisah cinta dangkal ini disimplistikkan dengan momokan dalam hubungan pengarang menganjurkan kematangan berfikir.

Kehilangan merupakan sesuatu yang sukar dihadapi oleh sesiapa sahaja. Apa-apa pun yang hilang pasti mengundang kerusuhan di jiwa. Sama ada ia kecil mahupun besar, kurang ataupun tersangat penting, kehilangan tetapkan kehilangan. Apa tah jikalau yang hilang itu seorang suami. Demikian ‘Mendakap Rindu’ karya Sunita Sahidin memerikan secara bertahap kerusuhan di jiwa Zarah apabila suaminya, Yusof hilang di Hutan Simpan Kapuk yang disedari beberapa rakan sekerjanya yang lain. Naratif ini mendeskripsikan secara rinci pergolakan emosi yang dialami Zarah, mulai hari pertama kehilangannya, sehingga beberapa bulan kemudiannya. Penanggungannya amat berat, apa yang ada selebihnya sebagaimana digambarkan melalui cerpen ini hanyalah pengharapan – sebuah pengharapan agar suatu hari kelak suaminya akan pulang.

Ungkapan bahawa dunia adalah pentas bagi pelbagai tarian hidup anak manusia sudah seringkali kedengaran. Ia disebut di mana-mana; di dalam ucapan mahupun penulisan.  Pengarang, Suryani Binti Hj. Ariffin @ Shaad melalui watak ‘Aku’ (Wana) mengisarkan naratif kepada persoalan ini yang diangkat menjadi subjek dalam cerpen ‘Sandiwara’. Teks kemudian membawa pembaca menyelami kehidupan Ibu Mariam, yang kematian suami dan ditinggalkan anak-anak yang sudah berjaya. Demikian, melalui program Jalinan Kasih  yang disertainya, ‘Aku’ dipertemukan pula dengan anak-anak yang ‘begitu tulus dan bersih di Pusat Bahagia.’ Mereka semua anak-anak yang kurang bernasib baik. Mereka berusia semuda sebulan sehinggalah 17 tahun. Ada antaranya merupakan mangsa penderaan, mangsa rogol, dan sebagainya. Naratif mencadangkan penerapan nilai keprihatinan secara tidak langsung yang perlu diterapkan dalam jiwa kita, bahawa mereka semua menjadi mangsa kepada percaturan sandirwara orang-orang yang tidak bertanggungjawab.

Kasih sayang dan nilai persaudaraan yang indah mengisi ruang ‘Hilangnya Bunga Cina’ karya Susannah Binti Abd. Raup. Hubungan adik-beradik seumpama air dicencang tidak kan putus. Demikian, Kayah bersaudara kandung dengan Jak Soo. Kayah semasa bayunya diserahkan kepada satu keluarga sebagai anak angkat. Pertemuan semula dengan adik bongsunya, Jak Soo menghubungkan semula ikatan  mereka yang terputus seketika, malahan kian mendalam di jiwanya. Keresahan Kayah tatkala mendapat perkhabaran Jak Soo yang jatuh sakit dan dirawat di hospital menggambarkan dengan jelas isi hatinya. Naratif ini digarap baik menggunakan segala sarana sastera yang termampu, dengan pautan beberapa peristiwa meruntun hati pembaca. Ia menawarkan mesej yang penting dalam jalinan hubungan kekeluargaan sekalipun berbeza agama anutan. Sebuah teks yang mudah dihadam pembaca, sarat nilai,  di samping mengangkat tinggi erti kemanusiaan

Penutup

KARYA di dalam ‘Perempuan, Cinta dan Maruah’ beragam sifatnya. Membawa pelbagai pemikiran juga, dengan gaya bahasa dan teknik persembahan yang relatif rencam. Ada yang sangat konvensional sifatnya, manakala yang lain menerapkan teori atau gaya penceritaan baharu dengan lebih berani. Ternyata, kekayaan latar budaya sangat mewarnai karya yang terkandung dalam ‘Perempuan Cinta dan Maruah’. Ia memberi makna, pengarang Borneo mampu menuangkan pengetahuan dan maklumat budaya ke dalam naratif secara yang santun dan bermakna. Ada jalinan halus terasakan di mana-mana, malahan memukau juga. Naratif  bagaimanapun ada yang sangat ketara disampaikan melalui gaya pemberitahuan berbanding membiarkan karya mengalir sendiri. Jika ini tidak segera ditipiskan, perkembangan dan kemajuan dalam penghasilan cereka bakal lambat terjadi.  Didominasi watak dan perwatakan wanita, dengan setengah-setengahnya digambarkan unggul, karya di dalam ‘Perempuan, Cinta dan Maruah’ condong ke feminisme. Walau bagaimanapun, keterbatasan ruang mengekang kupasan tentang aspek ini. Perkara ini menuntut ruang perbincangan yang lain, yang boleh dibentangkan secara bersungguh-sungguh serta mendalam kemudian. Manakala, kekayaan bahasa dengan segala istilah yang langka dalam kalangan pembaca di luar wilayah ini, sesungguhnya sesuatu yang menakjubkan. Tidak kurang 100 kata termasuk ungkapan dan ‘istilah sukuan’ dibawa ke dalam karya. Banyak yang menyentuh aspek budaya selain nama-nama umum makanan, pakaian, peralatan khusus yang disisipkan. Sumbangan ini amatlah besar dalam konteks penyatuan dan integrasi yang lebih luas. Keseluruhannya, ‘Perempuan, Cinta dan Maruah’ mempersonakan.

 

LIM SWEE TIN

Penerima S. E. A. Write Award, 2000

Akhir September, 2017

 

PEREMPUAN, CINTA DAN MARUAH

Kumpulan Cerpen Penulis Perempuan Borneo

Oleh: Kusni Sulang

Delegasi penulis Dayak Sabah yang tergabung dalam Perhimpunan Penulis Momogunsia bersama Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah usai menandatangani Nota Kesepakatan (MoU) dalam bidang kebudayaan dan pendidikan. Foto & Dok.: Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah, 2015

Atas prakarsa sastrawati terkemuka Sabah, Kathirina Susanna Tati, telah terbit pada akhir September 2017 lalu, sebuah antologi cerpen para penulis perempuan dari seluruh Pulau Borneo. Antologi dengan Kata Pengantar dari Prof. Madya DR. Lim Swee Tin, penerima South East Asia Writers Award, tahun 2000, menghimpun 26 cerpen dari 26 penulis perempuan. Terbitnya antologi cerpen para penulis perempuan dari seluruh Borneo ini sekaligus memperlihatkan potensi besar, kebangkitan serta peran para perempuan pulau raya yang terbelah menjadi tiga Negara: Indonesia, Brunei Darusalam dan Malaysia (Timur), dalam masyarakat.

Ide untuk membuat antologi dan berbagai penerbitan bersama tentang berbagai topik ini, sebenarnya sudah lama dipendam oleh para penggiat kebudayaan di pulau terbesar ketiga di dunia setelah Pulau Hijau dan, Australia. Ide ini kian mencuat setelah pada tahun 2015 sebuah Delegasi Penulis Sabah terdiri dari tujuh orang datang ke Palangka Raya, Kalimantan Tengah, disusul oleh kunjungan Delegasi Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah pada tahun 2016 ke Kota Kinabalu dalam rangka menghadiri Pertemuan Sastrawan Etnik Serumpun.yang diikuti juga oleh utusan-utusan dari Philipina, Sarawak dan Brunei. Tukar-menukar kunjungan dan diskusi yang intens membuat ide kerjasama budaya ini kian memperoleh bentuknya. Terjalinnya kerjasama budaya barangkali bisa menjadi dasar terjalinnya hubungan berbudaya dan beradab yang sejatinya sejak bergenerasi ada antar etnik-etnik penghuni pulau, apalagi mereka adalah berasal dari etnik juga adanya.

Sebagai penyelenggara atau organisator penerbitan, Kathirina Susanna Tati, yang sehari-hari oleh teman-temannya dipanggil Kathy, dalam “Sekapur Sirih”nya memperkenalkan usaha ini antara lain menulis:

“Melihat pada sejarah dan geografi Tanah Borneo, banyak persamaan yang kita kongsi; peperangan, kekejaman penjajahan penderitaan di samping kerencaman budaya yang diwarisi sekalipun tidak 100% miripnya. Bukankah kita memiliki kesabaran dan kegigihan para wanita yang serupa dalam menjalani kehidupan sehari-harian, kasih sayang yang kita tumpahkan pada ibu-bapa, anak-anak, suami, keluarga termasuk kita.

Melihat persamaan ini dan keberadaan kita dalam kawasan satu tanah yang separuhnya hanya terpisah dengan sempadan belantara, sungai dan lingkaran kawat-kawat besi, kita tetap sesungguhnya bersaudara.Maka, terlintas pula di hati saya untuk mengeratkan lagi silatulrahim dan menyempitkan pula jurang perbezaan yang sedikit itu demi pertautan ukhuwah yang indah serta tali persaudaraan yang kejap terpintal.

Dengan itu, saya mencari beberapa penulis wanita yang datang dari seluruh Borneo, mewakili negara masing-masing, untuk bergabung melalui pengucapan sastera dan menjadikan antologi cerpen ini sebagai satu simbol ikatan atau jalinan kasih seantero Borneo. Saya berterima kasih kepada semua penulis yang sudi berkolaborasi dalam antologi ini, dan berharap persahabatan serta keakraban kita senantiasa terjalin harmonis, tulus dan teguh.”

Sedangkan Prof. Madya DR. Lim Swee Tin dalam Kata Pengantarnya antara lain menulis:

Cerpen naratif yang relatif singkat. Umumnya, cerpen hanya mengangkat sesebuah isu atau satu persoalan sahaja. Ia bersifat tertumpu kepada sesuatu pemikiran yang telah dipilih dan dicerna baik oleh pengarang; tidak sebagai novel yang jauh lebih panjang, banyak persoalan yang dihujahkan di dalamnya. Subjek yang idea pokoknya mungkin sahaja satu, serta tekal dibicarakan sepanjang penceritaan, watak pun pelbagai. Fokusnya terang di situ.

Dengan gemblengan sarana sastera, dan kelicikan seseorag pengarang menggubah karya, cerpen menjadi menakjubkan. Pembaca mencari estetik dari karya. Pembaca inginkan nilai tambah kepada kematangan dalam diskusi tentang sesuatu topik, selebihnya pembaca mahu melihat kekuatan watak dan perwatakan bagi menjadi cerminan kepada diri pula; baik bersifat keilmuan mahupun teladan. Dengan yang demikian, naratif meninggalkan impak makna.”

Kemudian ketika menutup pengantarnya, DR. Lim menyimpulkan pendapatnya tentang antologi ini dalam kata-kata:

“Karya di dalam ‘Perempuan, Cinta dan Maruah’ beragam sifatnya. Membawa pelbagai pemikiran juga, dengan gaya bahasa dan teknik persembahan yang relatif rencam. Ada yang sangat konvensional sifatnya, manakala yang lain menerapkan teori atau gaya penceritaan baharu dengan lebih berani. Ternyata, kekayaan latar budaya sangat mewarnai karya yang terkandung dalam ‘Perempuan Cinta dan Maruah’. Ia memberi makna, pengarang Borneo mampu menuangkan pengetahuan dan maklumat budaya ke dalam naratif secara yang santun dan bermakna. Ada jalinan halus terasakan di mana-mana, malahan memukau juga. Naratif  bagaimanapun ada yang sangat ketara disampaikan melalui gaya pemberitahuan berbanding membiarkan karya mengalir sendiri. Jika ini tidak segera ditipiskan, perkembangan dan kemajuan dalam penghasilan cereka bakal lambat terjadi.  Didominasi watak dan perwatakan wanita, dengan setengah-setengahnya digambarkan unggul, karya di dalam ‘Perempuan, Cinta dan Maruah’ condong ke feminisme. Walau bagaimanapun, keterbatasan ruang mengekang kupasan tentang aspek ini. Perkara ini menuntut ruang perbincangan yang lain, yang boleh dibentangkan secara bersungguh-sungguh serta mendalam kemudian. Manakala, kekayaan bahasa dengan segala istilah yang langka dalam kalangan pembaca di luar wilayah ini, sesungguhnya sesuatu yang menakjubkan. Tidak kurang 100 kata termasuk ungkapan dan ‘istilah sukuan’ dibawa ke dalam karya. Banyak yang menyentuh aspek budaya selain nama-namha umum makanan, pakaian, peralatan khusus yang disisipkan. Sumbangan ini amatlah besar dalam konteks penyatuan dan integrasi yang lebih luas. Keseluruhannya, ‘Perempuan, Cinta dan Maruah’ mempersonakan.”

Kalimantan Tengah dalam antologi cerpen para penulis perempuan Borneo ini diwakili oleh Andriani SJ Kusni dengan cerpennya ‘Patendu’ yang melalui tokoh-tokohnya melukiskan  tentang pola pikir dan mentalitas dominan dalam masyarakat kekinian di daerah ini.

Penghargaan, hormat dan terima kasih patut diberikan kepada Kathy yang selain penulis cerpen, juga novelis dan penyair, sebagai penyelenggara, demikian juga kepada DR. Lim dan semua kawan yang berkontribusi dalam mewujudkan ide dasar yang tentunya bukan sebuah jalan pendek. Mengutip kata-kata Kathy di antologi cerpen  “Perempuan, Cinta dan Maruah” ini: “Semoga kita terus maju jaya dan tabah sebagai pencetus kasih sayang”.

 

Telah disiarkan di:

Harian Radar Sampit, 15 Oktober 2017, Hal. 18

 

Ketrampilan Penulis Wanita Borneo

Oleh: Maulana Putera

Mingguan Malaysia, 21 Januari 2018

Antologi cerpen berjudul Perempuan Cinta dan Maruah membuka lembaran tahun baru ini bukan sahaja sebagai sumbangan besar kepada kegiatan sastera di negara ini malah ia sedikit sebanyak berjaya membuktikan penggunaan Bahasa Malaysia sebagai lingua franca dan sekaligus mempamerkan ketrampilan penulis-penulis wanita di kepualauan Borneo yang meliputi Sabah, Sarawak, Kalimantan dan Brunei Darussalam.

Buku yang comel tapi agak tebal itu memuatkan sebanyak 26 buah cerpen pelbagai tema yang dihasilkan oleh cerpenis-cerpenis wanita berbakat dan profesional dari empat wilayah Borneo di bawah pentadbiran kerajaan dan pemerintahan – ASK yang berlainan dimana Sabah dan Sarawak terletak di Malaysia, Kalimantan-Indonesia, dan Brunei di bawah Sultan Brunei Darussalam.

Mungkin inilah kali pertama tenaga penulis-penulis wanita dapat digembleng dan dikumpul dalam sebuah antologi yang mungkin mencipta dan sejarah baru dalam menghasilkan karya sastera khususnya di Borneo dan Malaysia. Jika hakikat ini benar, usaha yang dijalankan oleh penerbitan ini patut mendapat penghargaan dan diberikan pujian sewajarnya.

Kejayaan yang serupa juga mungkin belum pernah dicapai oleh kaum penulis secara umum terutama penulis lelaki bukan sahaja di wilayah berkenaan waima di seluruh negara.

Buku antologi setebal 350 muka surat ini diselenggarakan oleh seorang penulis wanita, Kathirina Sussana Tati yang agak terkenal dan tidak asing lagi dalam kalangan para peminat sastera di Negeri di Bawah Bayu dengan menghasilkan karya kreatif termasuk cerpen. Yang lebih menarik lagi, kata pengantar antologi penulis wanita Borneo itu diberi penghormatan kepada sasterawan dan penyair terkenal tanah air, Dr. Lim Swee tin daripada Semenanjung.

Lim telah memberikan kata pengantar juga sering disebut sebagai “prakata” untuk memperkenalkan sebuah buku kepada khalayak pembaca agak panjang lebar sebanyak 20 muka surat dengan kata-kata pendahuluan dan penutupnya seolah-olah bertindak mengulas setiap karya yang dimuatkan dalam antologi berkenaan.

Mungkin tidak keterlaluan jika prakata bagi sebuah antologi karya sastera khususnya dalam bentuk cerpen seperti itu tidak perlu diulas satu per satu ceritanya dan mungkin memadai dengan memberikan gambaran tentang kandungan antologi berkenaan secara menyeluruh bagi gambaran dan makluman para pembaca sebelum membaca karya-karya kreatif yang dimuatkan dalam buku itu.

Seperkara yang dirasakan kekurangan yang mungkin perlu ditambah bagi cetakan kedua nanti, antologi cerpen ini tidak memuatkan biodata dan foto penulisnya bersama dengan cerpen yang disiarkan bagi tujuan pengenalan lebih-lebih lagi pada pembaca di luar Wilayah Borneo mungkin tidak kenal dan ingin mengenali penulis wanita berkenaan.

Presiden Badan bahasa dan Sastera Sabah, Datuk Jasni Matlani penerima anugrah SEA Write Award (Malaysia) 2015 ketika memperkatakan tentang penerbitan buku ini menyiratkan pengarang wanita Borneo yang menghasilkan karya masing-masing berjaya menuangkan pengetahuan dan maklumat budaya ke dalam naratif secara santun, bermakna, dan terdapat jalinan halus yang boleh dirasakan dimana-mana dan memukau khalayak pembaca.

Keseluruhan karya yang dimuatkan dalam buku ini mengujakan dan beragam sifatnya, membawa pemikiran masing-masing dengan gaya bahasa dan teknik persembahan yang relatif rencam.

Membaca cerpen-cerpen dipaparkan dalam antologi ini dengan menggunakan bahasa Melayu (Malaysia) telah membuktikan kepada kita tentang kemahiran penggunaan bahasa sebagai  lingua franca yang melibatkan wilayah berkenaan, ia dengan sendirinya menafikan dan menolak dakwaan setengah pihak untuk cuba mempertikaikan penggunaan Bahasa Malaysia sebagai bahasa rasmi negara ini.

Para pembaca juga berpeluang mengikuti kata-kata percakapan masyarakat tempatan dimana cerita berkenaan dikisahkan yang agak sedikit asing kepada mereka tetapi ada diberi catatan maknanya di glossari pada setiap penghujung cerpen itu. Di samping membantu bagi memahami cerita yang hendak disampaikan, pembaca berpeluang menambah pernbendaharaan kata dan mempelajari perkataan baharu yang mungkin sedikit asing.

Saya difahamkan cerpen-cerpen yang dimuatkan dalam antologi ini merupakan cerpen baru yang belum tersiar atau disiarkan dimana-mana media dan setiap penulis wanita terbabit hanya dibenarkan mengemukakan sebuah cerpen sahaja.

Tajuk antologi ini dipadankan dari sebuah cerpen menggunakan judul yang sama “Perempuan, Cinta, dan Maruah” hasil karya Kathirina Tati sendiri selaku penyelenggaranya juga dikenal sebagai “Kathy” yang banyak menghasilkan penulisan kreatif di akhbar Sabah.

Antara cerpen yang agak menarik ceritanya termasuk Sangai-Sangai karya Haini Karno (Sabah), Mandiri karya Ruhaini Matdarin (Sabah), Hilangnya Bunga Cina oleh Susanna Abd Raup (Sarawak), Patendu karya Andriani SJ Kusni (Kalimantan Tengah), dan Fuhyoo! Demi Cinta karya Sosonjan A. Khan (Brunei Darussalam).[]

 

Tentang Penulis:

Maulana Putera atau aslinya, Mat Piah bin Teh Deris.  Wartawan dengan Kumpulan Utusan Melayu 30 tahun hingga bersara, jawatan akhir Pengarang mingguan Jawi, Utusan Zaman. Kini Kolumis di akhbar Buletin Rakyat dwi mingguan dan Mingguan Perdana satu ketika dulu telah dihentikan penerbitan. Banyak menulis tentang politik, menghasilkan 3 buah buku politik: Igauan Dr. Mahathir (belum selesai), Kemenangan Pak Lah, Politiking Vs Kedaulatan Perlembagaan. Pernah memenangi hadiah Utama Pertandingan Penulisan Skrip Filem/TV FINAS 2007 dan pengkritik filem dan drama,  juga menghasilkan karya kreatif puisi dan cerpen pernah tersiar di Dewan Sastera dan lelain akhbar kumpulan Utusan.

 

Catatan:

Ulasan Mat Piah Teh Deris juga disiarkan oleh koran dwi mingguan Buletin Rakyat, Malaysia, Edisi 1 Februari 2018, berjudul Perempuan, Cinta, dan Maruah: Pamer Ketrampilan Penulis Wanita Borneo

 

 

 

 

PERANG GAGASAN DALAM SASTRA INDONESIA

PERANG GAGASAN DALAM SASTRA INDONESIA

Oleh: M. Muckhlisin

 

“Sehebat apapun ide dan gagasan dalam pikiran Anda, jika Anda tak punya kecakapan dan kejeniusan untuk menuangkannya dalam bentuk tulisan, maka ide-ide besar itu akan hilang dan lenyap, seiring dengan batas-batas usia Anda.”

 Pada zaman pendudukan Jepang, para jurnalis dan sastrawan berkarya sesuai dengan koteks zamannya. Pemberontakan terhadap pendudukan Jepang sangat dominan dalam puisi-puisi Chairil Anwar yang fenomenal. Fasisme Jepang marah besar, hingga memutuskan pembentukan kantor propaganda untuk menjegal karya seniman yang dianggap membangkang. Kita bisa memahami jika pada fase ini Sutan Takdir Alisjahbana (STA) absen dan tidak menulis satu karya pun dalam bentuk sastra. Memang karya-karya STA lebih bercorak pro-Barat, serta minim nuansa perjuangan kerakyatan. Meskipun STA memiliki kecakapan yang luar biasa untuk menuangkan gagasannya dalam bentuk karya sastra.

Di era tahun 1960-an, tarik-menarik antara kubu Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) dan Manifesto Kebudayaan (Manikebu) sangat mencolok. Lekra lebih mengutamakan pendidikan kerakyatan sesuai dengan garis politik partai, sedangkan Manikebu mengacu pada perjalanan kesusastraan dunia yang sedang berkembang. Dari sisi kepentingan nasionalisme Lekra lebih menonjol, karena sesuai dengan amanat bapak bangsa bahwa kemerdekaan tahun 1945 hanyalah jembatan emas. Bangsa Indonesia harus mencapai kemerdekaan dalam pengertian yang lebih imanen dan mendalam.

Baik kubu Lekra maupun Manikebu, sama-sama membangun benteng pertahanan, bersikukuh pada pendiriannya masing-masing. Agitasi dan propaganda di bidang kesenian terus disemarakkan, seiring dengan munculnya gerakan separatisme yang merongrong kemerdekaan RI (DI/TII, PRRI Semesta dan lain-lain). Hingga tak urung, Pramoedya Ananta Toer menyatakan bahwa di negeri yang subur dan makmur ini, bom waktu kolonialisme kapan saja bisa meletus.

Meletusnya peristiwa 30 September 1965 tak lepas dari pesan-pesan yang disampaikan sastrawan yang beberapa kali masuk nominasi nobel tersebut. Sampai di kemudian hari terhimpun data-data akurat bahwa kepentingan negeri-negeri imperialisme, melalui bantuan-bantuan dana kepada kekuatan militerisme Indonesia (Angkatan Darat) tak bisa disangsikan lagi. Dalam buku “Kekerasan Budaya Pasca-1965” (Wijaya Herlambang) disampaikan dengan cermat, bagaimana propaganda dan oligarki di bidang perbukuan, terlebih karya sastra, telah membuat banyak pihak kebakaran jenggot. Terutama para sastrawan sepuh yang selama ini berkarya untuk mengabdi sebagai anak-anak emas dewa kemenangan.

Pemikiran-pemikiran kaum liberal terus diproduksi dan disebarluaskan melalui media massa kapitalis. Hal demikian, untuk memisahkan kesenian yang berbasis kerakyatan dengan cita-cita kebudayaan imperialisme yang digalakkan oleh negeri-negeri kapitalis. Rendra dan Goenawan Mohamad di usia senjanya mengakui dengan legowo, bahwa kala itu mereka terhanyut dalam iklim dan suasana politik yang belum dimengerti. Dengan mendirikan Komunitas Utan Kayu (KUT) dan merekrut angkatan muda yang peduli pada kebenaran penulisan sejarah tentang peristiwa 1965, Goenawan rela mengabdikan dirinya di tengah-tengah mereka. Penulis novel “Pikiran Orang Indonesia” mengakui pertemuan para peneliti historical memories di Gedung Kebudayaan Jogjakarta beberapa tahun lalu, di mana Goenawan Mohamad, John McGlynn, Mary Zurbuchen, Hersri Setiawan dan Asvi Warman Adam bertindak selaku pembicara utama.

Terkait dengan itu, Pramoedya tidak hanya bicara dan menulis opini, tapi juga menuangkan gagasan besarnya dalam karya sastra yang menakjubkan. Baginya, rakyat Indonesia yang terkungkung penjajahan selama berabad-abad, harus berupaya keras untuk merebut kemerdekaannya. Bukan hanya kemerdekaan fisik dan badan, tapi juga merdeka secara kejiwaan, merdeka dari mental-mental inlander, bahkan merdeka dari kemungkinan munculnya bom waktu kolonialisme. Artinya, rakyat Indonesia harus mampu membebaskan diri dari kemungkinan munculnya penjajah-penjajah kesiangan, musang-musang berbulu domba. Dari orang-orang sakit hati dan pendendam, yang bangkit dari mental keterjajahan, kemudian tampil menjadi penjajah baru. Dulunya menjadi budak, setelah tampil sebagai penguasa dia gemar memperbudak dan memperalat rakyat yang dipimpinnya.

Karena itu pergerakan sastra sebagai alat perjuangan adalah keniscayaan, tak peduli apakah ia diterima publik atau tidak. Terlepas apakah ia dilayani penerbit kapitalis ataupun ditolak. Sampai pada akhirnya, oleh perjalanan waktu (terkadang berpuluh tahun) kaum resisten itu terpaksa mengakui kebenarannya. Seperti halnya pengakuan Jacob Oetama (Kompas dan Gramedia) yang di usia senjanya menyadari, “Pada prinsipnya kita harus mengakui semua pihak yang berjuang bersama-sama untuk mengajak di jalan kebaikan.”

Sastra sebagai alat perjuangan pada akhirnya bertemu dalam harmoni dan kesenyawaan untuk mengajak kebaikan bersama. Para penulis muda yang berpijak pada estetika sastra sebagai alat perjuangan semakin bermunculan. Termasuk jenis-jenis yang belakangan lebih bertumpu pada corak sastra Islam sebagai media perjuangan. Apakah hal tersebut menjadi suatu garis aliran atau partai? Apakah hal tersebut semacam pembelotan atau pengingkaran? Saya kira tidak. Sebagai negeri yang penduduk muslimnya terbanyak, alangkah wajar jika sastra yang bercorak Islam mendapat kesuksesan secara komersial. Di samping ia mengandung nilai estetika tersendiri, juga di dalamnya terkandung ketulusan untuk ikut berjuang mencerdaskan kehidupan bangsa.

Tapi melalui tulisan ini saya ingin menegaskan tentang adanya pola yang berulang dalam pertarungan dunia sastra, seperti dua pertarungan dalam cabang-cabang seni sebagai media dakwah, baik di bidang tulisan, musik hingga perfilman dunia. Dua kubu itu besandar pada corak pemikiran filsafat sebagai inti dari semua cabang ilmu kesenian, yakni antara idealisme dan eksistensialisme. Dakwah yang disampaikan sastrawan maupun seniman yang bertumpu pada filsafat eksistensialime, memandang kehidupan manusia dalam siklus kelahiran dan kematian sebagai mata rantai kebetulan belaka. Bagaikan benang-benang kusut yang merupakan kodrat dan takdir hidup yang diterima manusia apa adanya. Karena sejak lahir manusia tak pernah diberi kemerdekaan untuk memilih keluar dari perut siapa, di mana, kapan, bagaimana, dan mengapa harus menjadi manusia. Perspektif sastrawan yang bertumpu pada filsafat eksistensialisme ini nampak pada karya-karya Albert Camus, Sartre, Lorca, dan lain-lain.

Penderitaan dan kegetiran hidup sebagai tema sentral dari sastrawan beraliran eksistensialime, nampak pula pada beberapa karya sastrawan Indonesia seperti Iwan Simatupang, Putu Wijaya hingga Rendra. Meskipun akhir-akhir ini tidak sedikit para penerusnya yang memilih alternatif baru dengan mengambil corak sastra Islam, dengan keterampilan menulis yang sudah terbina dari upaya menikmati sastra Indonesia terdahulu.

Sedangkan dalam sastra beraliran idealisme, lebih terilhami pada kepercayaan dan iman kristiani sebagai pegangan religiusitas yang memengaruhi dunia sastra Eropa hingga Amerika, dan terus merambah bersamaan dengan maraknya politik etik di negeri-negeri jajahan mereka.

Di Indonesia, sejak zaman Balai Pustaka, kalangan sastrawan tak bisa melepaskan diri dari semangat untuk mendidik, terutama setelah ikrar Sumpah Pemuda hingga era kelahiran Indonesia sebagai suatu nasion. Setelah negara baru ini lahir, segala bidang kehidupan, tak terkecuali kalangan seniman dan jurnalis memiliki semangat bergelora untuk saling membangkitkan. Rakyat dididik agar pintar, dan gerak perubahan ke arah sana mesti dipercepat. Dengan demikian hingga hari ini, seniman dan jurnalis tak bisa melepaskan diri dari kodrat manusia yang harus bangkit dalam keterpanggilan dakwah, syiar, untuk mengajak orang-orang menuju jalan kebaikan, kebenaran, dan keindahan.

Seniman dan sastrawan tidak boleh berlari menjauhi rakyat, dan mereka harus menyadari bahwa keterpanggilan itu bukan berarti mengisolasi diri dalam biara, atau beritikaf di tempat-tempat ibadah. Mereka tidak boleh bergerombol dalam komunitas sastrawan yang eksklusif, menyuarakan kebenaran dengan gaya bahasanya sendiri yang sulit dimengerti orang, dan karenanya sulit mencapai legitimasi semua pihak.

Wilayah tulisan, literasi dan sastra, yang kemudian diakui dan dilegitimasi oleh banyak pihak, merupakan dunia tersendiri bagi orang-orang jenius yang aktif menekuni bahasa. Mereka bereksperimentasi dengan bahasa, serta keberanian mengorbankan ruang dan waktu untuk masuk dalam kegilaan menekuni bahasa. Sangat jarang orang yang diharapkan mampu memiliki ketekunan menggeluti bahasa, seperti halnya tidak semua orang memiliki ketabahan berhadapan dengan rumus-rumus matematika, ekonomi atau angka-angka dalam fisika kuantum.

Para penulis opini, jurnalis maupun sastrawan, adalah mereka yang berkarya dengan pemahaman dan filosofi hidupnya, tentang apa yang berguna bagi kemaslahatan umat. Semua itu tak lepas dari nilai-nilai esensial bagi kebaikan manusia agar dilajani. Mereka mempelajari tips-tips maupun teknik yang bagus untuk mempersembahkannya kepada Anda. Karena mereka meyakini, sehebat apapun ide dan gagasan dalam pikiran Anda, jika Anda tak punya kecakapan dan kejeniusan untuk menuangkannya dalam tulisan yang baik, maka ide-ide besar itu akan hilang dan menguap, seiring dengan batas-batas usia Anda. ***

 

*Penulis adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Al-Bayan, Rangkasbitung, Lebak.

Ponpes Albayan

aponpesalbayan@yahoo.co.id

+62 859-5806-4526

http://epaper.radarsampit.net/arsip/byTanggal/2017-10-15

 

CATATAN AKHIR Untuk Yth. DR. H. Joni, SH. MH.

DR. H. Joni, SH. MH telah menulis tiga rangkaian artikel menanggapi tulisan saya di harian ini mengenai pemberian gelar adat Dayak oleh Dewan Adat Dayak Kalimantan Tengah kepada Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi). Dari tiga tulisan DR. H. Joni, SH. MH. tersebut muncul berbagai anak soal yang belum saya jawab semuanya.

Melihat perkembangan diskusi, cara berdiskusi, dan manfaatnya, saya memutuskan untuk tidak lagi melayani DR. H. Joni, SH. MH. dan keluar dari forum diskusi tersebut. Jawaban saya yang ketiga ini sekaligus merupakan Catatan  Akhir.

Saya berterimakasih kepada DR. H. Joni, SH. MH. yth, yang telah menyisihkan waktu di tengah kesibukan luar biasanya untuk mengomentari tulisan saya. Terima kasih juga saya sampaikan karena DR. H. Joni, SH. MH. telah membantu saya dengan memberikan tambahan contoh tentang panorama “kecendekiawanan” di  Kalimantan Tengah.

Salam hormat,

Kusni Sulang

Harian Radar Sampit, 19 Februari 2017, Catatan Akhir

Tulisan DR. Joni, SH. MH. – doktor lulusan Universitas Mulawarman Samarinda – “Ini Soal Sambutan Gayung” lihat di Ini Soal Sambutan Gayung

Pembauran

Sepanjang perjalanan dari Palangka Raya melalui jalan ke arah Kasongan, ibukota Kabupaten Katingan, kemudian berbelok ke kanan menuju desa-desa Kabupaten Gunung Mas (Gumas), seluruh percakapan kami lakukan dengan menggunakan bahasa Dayak Ngaju. Berempat kami dalam kendaraan: Yanedi Jagau, Diego Pilalli, Akri dan saya sendiri. Canda ringan dan diskusi tema-tema serius yang tak putus-putus dimaksudkan selain untuk mencegah Jagau yang menyetir tidak mengantuk, juga memanfaatkan waktu guna bertukar pikiran. Apalagi kami memang jarang sekali bertemu, bahkan ada yang  baru saya kenal seperti Diego dan Akri.

“Siapa yang disebut Dayak itu menurut Pak Kusni?” sambil menyetir, Jagau bertanya ketika kami berbicara tentang masalah keadaan Dayak hari ini. Saya memang lama merenungkan masalah ini sehingga pertanyaan itu bisa segera saya jawab. Apalagi pertanyaan ini pun pernah  dikemukakan oleh Dirjen Promosi Pariwisata Nasional asal Bali ketika kami bertemu di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), pada masa DR. A. Teras Narang, SH. menjadi gubernur.

“Dalam pemahaman saya, Dayak adalah pertama-tama mereka yang secara genealogis Dayak tapi secara budaya tidak. Apakah orang begini bisa disebut Dayak? Saya mengatakannya tidak. Sebaliknya mereka bisa disebut Dayak sekalipun secara genealogis sama sekali tak ada kaitannya dengan Dayak. Misalnya orang asal Jawa, Tapanuli, Flores, dll. Kebudayaan sebagai “hal-hal yang bersangkutan dengan budi dan akal”, “keseluruhan gagasan dan karya manusia, yang harus dibiasakannya dengan belajar, beserta keseluruhan dari hasil budi dan karyanya” (Koentjaraningrat, 2004:9), memperlihatkan apa-siapa seseorang itu. Pendapat ini juga bermaksud mengatakan bahwa Dayak itu secara budaya bersifat inklusif.

Ketika berhenti di sebuah desa melihat pelaksanaan di lapangan program satu juta pohon séngon, Jagau mengatakan bahwa Akri yang sangat fasih berbahasa Dayak Ngaju bahkan dengan kosakata-kosakata “khas” yang jarang digunakan, adalah Uluh Kalteng asal Flores. Hal yang sama sekali di luar dugaan saya. Sebagai penggiat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Akri selain bergerak di daerah perkotaan, sangat sering berada di daerah pedesaan luas Kalimantan Tengah. Orang-orang Dayak di sekitarnya dan yang  ditemuinya akan serta-merta memandangnya sebagai orang Dayak juga.

Pengalaman saya dengan Akri bukanlah hal pertama saya alami.  Ketika kecil di Kasongan, sekarang ibukota Kabupaten Katingan, saya mengenal seorang lelaki jangkung berkulit kuning. Seorang pedagang. Orang Kasongan memanggilnya Yungtai. Saya baru mengetahui bahwa Yungtai adalah warga negeri ini asal etnik Tionghoa setelah ia pindah ke Surabaya setelah puluhan tahun tinggal di Katingan.

Puluhan tahun kemudian, sekitar tahun 2009, saat membuat film “Gerilyawan-Gerilyawan Kecil” berdurasi 45 menit, berdasarkan novelet Andriani SJ Kusni, bersama TVRI Kalimantan Tengah di Kasongan, di salah sebuah rumah yang kami jadikan tempat shooting, saya bertemu dengan seorang lelaki berumur. Ia fasih berbahasa Katingan dengan logat Katingan yang kuat. Berkegiatan sebagaimana umumnya orang Katingan sehingga betul-betul menyatu dengan orang setempat. Saya baru mengetahui bahwa ia seorang Jawa berasal dari Yogyakarta setelah kami berbincang-bincang. “Saya sekarang adalah Orang Dayak Katingan, Nak. Yogyakarta adalah asal dan tempat lahir saya saja,” ujarnya menjawab pertanyaan.

Pandangan dan sikap ini juga dianut oleh mantan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalteng, Salengkat Pardosi. Pardosi dengan tegas menyatakan kepada saya saat memenuhi undangan makan siang bersama di kediaman kami, “Saya Uluh Kalteng lahir di Sumatera Utara.” Serupa dengan pandangan dan sikap Salengkat Pardosi adalah pandangan dan praktek penanggung-jawab keamanan provinsi ke-17. Yang terakhir ini berasal dari Jawa. Ia mengisahkan bagaimana ia mengintegrasikan diri dengan masyarakat Dayak dimana ia bekerja selama bertahun-tahun hingga sekarang. Tidak ada acara penting yang tidak ia ikuti. Ia pun ikut turun ke ladang bekerja bersama-sama penduduk Dayak. Melalui pembauran dan bekerja bersama, ia dipandang oleh masyarakat Dayak sebagai bagian dari diri mereka sendiri. Sekat-sekat etnik runtuh. Apalagi sekat agama yang dalam sejarah dan kebudayaan Dayak Ngaju pada dasarnya tidak pernah ada. Jika ada, hal demikian merupakan perkembangan baru.

Ketika turut-serta dalam penelitian pedesaan di Kabupaten Gunung Mas baru-baru ini, saya bertemu dengan Hotlan Situmorang. Ketika berbincang-bincang selama bekerja bersama, saya sama sekali tidak menduga bahwa Hotlan bermarga Situmorang, seorang pria berasal dari Tapanuli. Bahasa pengantar yang kami gunakan adalah bahasa Dayak Ngaju yang dikuasai Hotlan dengan baik. Penguasaan bahasa lokal mempermudah komunikasi dan memungkinkan pelajar (student, orang yang mempelajarinya) mengenal budaya setempat. Penguasaan bahasa dan budaya memudahkan sekat-sekat perintang melenyap dan kerukunan terjalin.

Di Daerah Aliran Sungai (DAS) Kapuas, saya juga pernah berjumpa dengan seorang asal Tapanuli. Ia sudah puluhan tahun tinggal di Kalimantan Tengah. Karena ia merasa dirinya tidak lain dari seorang Dayak juga maka secara ekstrim ia menamakan diri sebagai ‘Raja Dayak’.

Sadar akan kemajemukan masyarakat Kalimantan Tengah, maka sejak tahun 1990-an ketika kembali ke kampung kelahiran ini, saya menawarkan sebuah konsep yang saya namakan “Uluh Kalteng Beridentitas Kalteng”. “Uluh Kalteng Beridentitas Kalteng” tidak lain dari sebuah wacana yang disarankan kepada semua Uluh Kalteng untuk mengatur hubungan keragaman budaya dan etnik di provinsi ini dalam upaya meminimkan konflik fisik yang hanya merugikan semua pihak. Wacana tersebut juga bertujuan bagaimana keragaman itu bisa menjadi kekuatan untuk memberdayakan dan membangun Kalimantan Tengah sehingga Kalimantan Tengah menjadi tempat dimana warganya hidup secara manusiawi dengan kualitas yang terus-menerus meninggi.

Konsep Uluh Kalteng Beridentitas Kalteng hanyalah pelaksanaan konkrit rangkaian nilai republikan dan berke-Indonesia-an. Konsep ini menyarankan sekat-sekat etnik, agama, keyakinan, dan aliran ditiadakan, tanpa menegasi asal etnik dan pandangan serta keyakinan dan budaya asal, sehingga yang tersisa adalah Batak Kalteng, Minang Kalteng, Jawa Kalteng, dll, bukan Batak Tapanuli, Minang Sumatera Barat, Jawa di Jawa, dll, yang diperjuangkan untuk diwujudkan di Kalimantan Tengah. Melalui pembauran sadar dengan etnik-etnik lokal dan yang lain diharapkan identitas baru yaitu identitas Kalteng, tanda telah terjadi kohesi sosial, akan lahir. Budaya baru yang mereka lahirkan melalui pembauran mendapat bahan mentah dari kemajemukan budaya. Budaya asal masing-masing boleh dibilang sebagai modal sosial-budaya Uluh Kalteng, nama bagi kohesi baru.

Oleh kohesi ini maka mereka resapi bahwa Kalimantan Tengah adalah kampung halaman mereka sendiri, bukan hanya tempat bekerja, dan apalagi bukan kebun belakang rumah mereka yang berada di tempat lain. Dengan demikian mereka akan merasa bertanggungjawab penuh terhadap timbul-tenggelamnya, maju-mundurnya Kalimantan Tengah. Tanggung jawab yang lahir dari rasa memiliki Kalimantan Tengah dan tidak menjadi wisatawan jangka panjang. Dengan menghayati Kalimantan Tengah sebagai kampung halamannya maka pepatah “di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung” menjadi kadaluwarsa sebab yang kemudian menjadi relevan adalah “di mana langit dijunjung di situ bumi dibangun”.

Budaya Kalteng Beridentitas Kalteng yang merupakan budaya Uluh Kalteng karena itu bisa disebut sebagai budaya hibrida atau budaya yang diramu melalui dua pemaduan: pemaduan antara tradisi baik dan kekinian yang positif. Pekerjaan kreatif bukanlah pekerjaan sederhana. Demikian pula upaya melahirkan dan mengembangkan Budaya Kalteng Beridentitas Kalteng, sebagai pekerjaan kreatif bukanlah jalan lurus dan sekali jadi.

Dari segi ke-Indonesia-an, Budaya Kalteng Beridentitas Kalteng yang dalam proses menjadi, tidak lain dari pengejawantahan konkrit dari wacana dan politik kebudayaan sekaligus yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Konsep ini di dunia sastra-seni ada yang menyebutnya sebagai sastra-seni kampung halaman dan atau sastra-seni pulau. Atau adakah orientasi dan cara lain?[]

Kusni Sulang

Harian Radar Sampit, 19 Februari 2017, Pembauran

Desa Bahantung

Secara relatif utuh mengenal semua strata kemudian proses perpindahan dari strata satu ke strata  yang lain dalam masyarakat, bagaimana proses peralihan strata tersebut berlangsung, dengan masuk sejauh mungkin ke dalam strata-strata sosial tersebut, nampaknya merupakan hal niscaya, paling tidak penting jika kita ingin tahu dimana berada, bagaimana keadaan sesungguhnya tempat berada tersebut, mengapa terjadi demikian, untuk kemudian menjawab pertanyaan lalu mau ke mana. Perpindahan strata sosial seperti yang oleh Orang Jawa antara diungkapkan dalam istilah “kéré munggah balé”, “Petruk jadi raja”, sedikit tertuang dalam ungkapan kekinian “cair”, “pemerataan pembangunan”, “pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan”, dll akan mencerminkan diri dalam pola pikir dan mentalitas strata atau warga strata tersebut.  Pikiran dan mentalitas selanjutnya akan ke dalam tindakan sehingga riset sosial akhirnya merupakan awal kegiatan-kegiatan sosial yang solid. Sedangkan masyarakat, baik masyarakat kota ataupun desa, yang dalam ungkapan literer sering disebut sebagai “kehidupan” merupakan sekolah besar dengan rupa-rupa jurusan dengan semua warga sebagai para guru besarnya. Di sekolah besar ini saya selamanya adalah murid kecil dan pemula.

Keniscayaan  melakukan riset ini dalam budaya Dayak dahoeloe antara lain dirumuskan sebagai “hatamuei lingu nalata” (lihat SP Radar Sampit edisi tahun lalu), konsep kecendikawanan Dayak “Tunjung Nyahu” (mengangkat konsep-konsep ini tidaklah sama dengan chauvinis romantisme tradisionalis, tetapi sikap agar berkembang tanpa lepas akar atas nama modernitas!). Hidup dan tinggal di suatu tempat, tidak serta-merta membuat seseorang mengenal baik tempat tersebut. Berapa banyak orang yang lahir dan tinggal di Kalimantan Tengah (Kalteng) tapi tidak mengenal dan asing tentang Kalteng.

Pengenalan secara relatif utuh demikian, lebih-lebih bagi para pengambil keputusan dan kalangan-kalangan yang mau melakukan perubahan maju, diperlukan untuk tidak menerapkan “ilmu kuping”, “ilmu kira-kira”, kebijakan berdasarkan data-data “katanya”, dan langkah-langkah subyektif lainnya. Riset partisipatif juga berfungsi untuk mencocokkan informasi yang ada dengan kenyataan sesungguhnya di lapangan (cross-check atau pemeriksaan silang). Bermacam-macam cara mengenal strata-strata sosial, yang dinamakan dengan berbagai istilah seperti lapisan, kelas, golongan, kelompok, antara lain melalui buku, tulisan-tulisan yang merupakan catatan pengalaman orang lain, inspeksi mendadak, “blusukan”, turun ke bawah dengan metode partisipatif untuk kurun waktu yang cukup lama, dll.

Dengan pandangan seperti di atas, saya mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Borneo Institute (YBIT) dan kemudian APINDO Kalimantan Tengah yang bermurah hati mengajak saya terlibat dalam pekerjaan penelitian sosial mereka. Saya juga menghargai upaya mereka melakukan penelitian karena di daerah ini penelitian belum menjadi suatu keniscayaan dalam mengawali kegiatan sosial. Memang terdapat lembaga-lembaga riset, tapi hasil pekerjaannya?

Yang juga sebenarnya akan sangat membantu untuk mengenal keadaan masyarakat, cq Kalteng, adalah jurnalisme investigasi. Bang Atal Depari Sembiring dan wartawan foto, Bina Karos Sembiring ketika membangun Harian Tabéngan, Palangka  Raya, pernah melakukan laporan investigasi tentang Pelabuhan Segintung di Kabupaten Seruyan. Jurnalisme investigasi ini barangkali yang pertama dilakukan oleh para wartawan di Kalteng, kemudian setelah ataupun sebelum itu, saya tidak pernah lagi mendapatkannya. Metode kerja jurnalis investigasi memang tidak jauh berbeda dari pekerjaan peneliti dan atau intelijen. Akurasi laporan dan keadaan menjadi sangat utama. Akurasi adalah sesuatu yang berpihak. Seperti halnya dengan yang disebut obyektivitas, selalu berpihak yaitu berpihak pada kebenaran. Obyektivitas, seperti halnya dengan sikap ilmiah, tidak berarti tidak berpihak. Tidak sama dengan banci. Obyektif yang kata dasarnya adalah ‘obyek’, saya kira berarti sesuai dengan keadaan sesungguhnya dari obyek yang sedang diperbincangkan atau tengah ditangani.

Walaupun pekerjaan kami dari Tim Peneliti YBIT masih baru dimulai, tapi melalui  hari-hari kerja yang sudah kami lakukan, saya mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru tentang budaya Dayak, soal-soal tenurial, ciri-ciri masyarakat pedesaan Dayak hari ini, kehidupan warga Dayak di pedesaan Kabupaten Gunung Mas (Gumas), daerah penelitian kami, tentang kelembagaan dan pemangku adat Dayak hari ini, adat dan hukum adat Dayak hari ini, dampak invasi besar-besaran investor, praktek-praktek kolusi antara investor dan penyelenggara negara, dll.

Tanggal 4 Februari 2017,  Tim Lima orang kami berangkat dari kota kecil ibukota Kecamatan Tumbang Talaken menuju desa tetangga Desa Tumbang Sépan, Kecamatan Tumbang Sépan. Desa ini kami datangi karena informasi awal yang kami dapatkan di Palangka Raya, semua penduduk desa ini telah dipaksa pindah oleh Perusahaan Besar Swasta (PBS) Kelapa Sawit untuk pindah ke pinggiran perkebunan. Tadinya Desa Tumbang Sépan memang berada di tengah-tengah perkebunan.

Jalan menuju Desa Tumbang Sépan masih berupa jalan tanah merah yang dikeraskan. Jalan umum tunggal ini merupakan jalan yang juga digunakan oleh truk-truk PBS sawit. Sekalipun tidak ada hujan, lubang-lubang besar sering membuat kendaraan terperosok dan harus didorong untuk keluar dari lobang besar itu. Tidak nampak tanda-tanda adanya prakarsa atau rencana untuk memperbaikinya, baik dari pemerintah kecamatan atau pemerintah kabupaten maupun dari PBS yang juga menggunakan jalan utama tunggal itu. Di jalan tanah penuh lubang begini, pengendera sepeda motor pun, harus sangat berhati-hati jika tidak ingin mendapat kecelakaan. Keadaan jalan menjadi lebih parah dan sangat sulit dilalui apabila hujan turun.

Sampai di Gerbang bertuliskan  “Desa Tumbang Sépan” kami berbelok masuk. Masuk sekitar 200 meter, kami dapatkan jalan terjal menurun yang tidak mungkin dilalui kendaraan roda empat. Tanda-tanda jalan ini digunakan oleh kendaraan roda dua ataupun roda empat, tidak nampak. Kami keluar, memasuki jalan tanah milik PBS Sawit. Dengan menelusuri jalan sawit ini, setelah berputar-putar, kami pun akhirnya sampai di desa Tumbang Sépan, terletak sekitar 5-6 km dari jalan utama.

Kami langsung mengetuk pintu rumah yang di depannya tertulis  “Sekretaris Desa Tumbang Sépan”. Kami ditemui oleh orang yang memang kami cari yaitu S.D. Tunjung yang tadinya memang Sekretaris Desa, tapi setelah Kepala Desa (Kades) lama masa jabatannya berakhir, atas persetujuan semua penduduk desa yang jumlahnya hanya 216 jiwa atau 56 KK, ditunjuk oleh kecamatan menjadi Pelaksana Teknis (Plt)  Kades.

Pada kesempatan ini, kami menanyakan berbagai soal, yang ternyata keadaannya mirip dengan keadaan desa-desa terdahulu yang sudah kami datangi. Kemiskinan, keterbelakangan dalam pendidikan, ketiadaan jalan keluar masih menghantui sekalipun dana desa sebesar satu miliar sudah digelontor. Ke mana dan untuk apa dana tersebut? Untuk infrastruktur jalan? Jalan masih jalan tanah berlubang-lubang. Untuk pendidikan? Anak-anak usia sekolah yang menghuni 26 rumah, banyak yang tidak bersekolah. Lalu bagaimana pelaksanaan Program Kalteng Harati yang sampai sekarang masih dikibarkan dengan penuh kebanggaan diri?  S.D. Tunjung mengatakan bahwa sebabnya karena Kades sebelumnya pernah mengatakan bahwa “sekolah itu tidak penting, yang penting adalah mencari duit”. Dari keterangan ini saya melihat sifat masyarakat desa yang terdorong ke pinggir oleh PBS sawit, masih berkarakter masyarakat panutan atau patron-client, dominasi hedonisme dan konsumtif. Makin dekat kota seperti Palangka Raya, Kuala Kurun, karakter hedonistik ini makin kuat. Untuk mendorong mobil terpuruk ke lumpur pun harus dibayar sesuai tuntutan mereka. Saling tolong yang sering disebut sebagai karakteristik budaya bétang sudah bukanlah kenyataan. Karakteristik ini makin menjadi-jadi oleh adanya parabola di banyak rumah yang memungkinkan penduduk di desa-desa yang kami datangi, menangkap siaran-siaran televisi dari negeri manapun. Keadaan ini membuat pertahanan budaya makin melemah. Pengaruh budaya luar masuk  tanpa penyaring (filter).

Sementara pemangku adat yang menurut Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah  a.l. berkewajiban “mengawasi dan mengantisipasi budaya luar yang dipandang negatif dan dapat mengancam keberadaan adat dan budaya Dayak” (Bab VI Pasal 10. 2.c), pada kenyataaannya sibuk dengan urusan sendiri. Apakah keadaan ini tidak termasuk program “modernisasi DAD Agustiar”? Bagaimana cara “modernisasi Agustiar” memperkuat kelembagaan adat Dayak di Kalteng, yang saya anggap berfungsi sebagai pemikir, organisator dan pemberdaya warga adat? Kalau modernitas itu suatu cita-cita, cita-cita itu saya kira tidak terlepas dari keadaan faktual hari ini dan saat ini, di sini. Jika lepas dari dari keadaan faktual hari ini dan saat ini, di sini, saya kira tidak lain dari sikap nglindur, jika menggunakan istilah Orang Jawa Tengah atau modernitas lepas akar. Korea Selatan, Jepang dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) melakukan “modernitas” tanpa pemutusan hari ini dari akar budaya mereka.

Sekalipun pemangku adat setempat pada kenyataannya berfungsi minim, masyarakat Dayak di Desa Tumbang Sépan, seperti halnya desa-desa lain di pedalaman Kabupaten Gumas, kuat berpegang pada adat dan hukum adat mereka. Adat dan hukum adat inilah yang menjadi pegangan mereka dalam kehidupan sehari-hari saat Negara dan pemangku adat absen. Apalagi pengetahuan mereka tentang hukum nasional formal sangat, sangat minim. Semuanya berdasarkan “Aukh” (kata), kepercayaan pada makna KATA. “Aukh” menjadi hukum faktual mereka.

Tentang kepindahan seluruh penduduk Desa Tumbang Sépan secara geografis, yang hingga hari ini telah berlangsung tiga kali, Plt.Kades menjelaskan bukan dikarenakan tekanan atau tuntutan PBS, melainkan karena kemauan semua warga. Mereka pindah karena melalui mimpi atau isyarat-isyarat alam, mereka pahami tempat yang sedang mereka diami sudah menjadi tempat tidak aman lagi. Perkebunan sawit memang tidak menyukai  Desa Tumbang Sépan berada di tengah-tengah perkebunan. Barangkali kepindahan seluruh penduduk sampai tiga kali ini terjadi karena masalah kepercayaan atau kebudayaan serta adanya dengan 1001 cara desakan dari PBS. Sekarang mereka menanti pelaksanaan relokasi yang keempat. Kali ini dilakukan oleh rencana pemerintah. Apakah rencana ini terlepas dari kepentingan ekonomi dan keinginan PBS? Politik tidak lain dari kepentingan terpusat segala kepentingan, terutama kepentingan ekonomi. Kehidupan Desa Tumbang Sépan pun tidak luput dari politik, sayangnya lebih berkarakter politisien. Program menanam “Sejuta Séngon” oleh sementara calon bupati Gumas mau dimbil sebagai program yang ia tawarkan ke para pemilih. Dengan  kata lain dipolitisasikan.

Seringnya Desa Tumbang Sépan pindah lokasi memberikan Desa Tumbang Sépan nama lain, yaitu “Desa Bahantung”, desa yang hanyut. Arus deras yang lebih menghanyutkan hari ini, apakah bukan arus modernisasi globalisasi sebagai tingkat kekinian kapitalisme. Kapitalisme disebut oleh Lu Sin, panglima kebudayaan Tiongkok Modern sebagai ”sistem manusia makan manusia”. Di tengah arus deras ini, hari ini, saya sedang melihat masyarakat Dayak Kalteng hanyut terkapai-kapai, keadaan yang sejak abad ke-19 lalu sudah diramalkan oleh Raja Putih James Brooke dari Sarawak.[]

Kusni Sulang

Harian Radar Sampit, 12 Februari 2017

Desa Bahantung

Kalau Debat Kusir dan Sibuk Mengapa Dilanjutkan

Dalam tulisan terdahulu yang terbit dalam Halaman Masyarakat Adat Harian Radar Sampit 25 Desember 2016 lalu, DOKTOR Joni, SH, MH (izinkan saya singkat dengan DR. Joni, Doktor Kehutanan Unmul, Samarinda, Pengamat Hukum  dan Sosial, telah bermurah hati memberikan saya berbagai macam predikat atau sebutan serta aneka kata sifat  tanpa penjelasan. Sebutan-sebutan itu adalah “sesepuh” dan ”budayawan Dayak” sedangkan beberapa kata sifat yang dihadiahkan DR. Joni kepada saya antara lain:  “romantik tradisionalis”, “tidak cerdas” (barangkali ungkapan pelembut atau eufemisme untuk “bodoh” atau “goblok”?), “tidak adil”, “abstrak dan eufimisme”. Dalam tulisannya bertajuk “Ini Soal Debat Kusir” (Halaman Masyarakat Adat Harian Radar Sampit, 29 Januari 2017), DOKTOR Joni kembali menghadiahkan saya predikat baru “chauvinis romantisme masa lalu”, melakukan debat kusir, memandang pendapat saya setara dengan “kentut kuda”, tidak beretika obyektif, logika tidak cerdas, sehingga tak perlu dia pikirkan dan tak perlu “mengikuti pendapat ayahnda KS”. Kemudian DR. Joni juga merasa dirinya pintar (mungkin karena menyandar gelar akademi DOKTOR, SH dan MH?)  sebagaimana dituliskannya “Ketika kemudian cara berpikir ini tidak atau belum dipahami, ya capek menjelaskannya. … Kalau ini dinyatakan terlalu akademis, ya semakin ruwet jadinya.”

Percaya diri kuat yang menganggap diri pintar, terkesan dari lédékan sengaja DR. Joni terhadap kalimat saya “saya bisa memastikan DR. Joni tidak mengikuti pikiran-pikiran saya baik dalam bentuk buku-buku ataupun berupa artikel-artikel yang terbit rutin antara lain yang disiarkan melalui Harian Radar Sampit ini”. Terhadap kalimat ini DR.Joni menulis “(buku artinya ruas?)”. Saya katakan DR. Joni nglédék” karena DR. Joni yang cerdas, nampak begitu sulit memahami buku-buku yang disandingkan dengan artikel-artikel bukanlah berarti ruas walaupun memang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia salah satu arti dari buku adalah ruas. (hlm.152). Lédékan ini melengkapi penilaian DR. Joni tentang pandangan-pandangan saya yang tidak lebih dari “kentut kuda”.

Karena masalah pokok yang dibicarakan bukan pada sebutan (predikat) negatif maka saya tidak mengikuti kesukaan DR. Joni memberikan bermacam sebutan itu. Atribut bukanlah argumen, apalagi predikat-predikat negatif. Apakah predikat-predikat negatif bisa disebut sebagai “kecerdikan logika” dan ketajaman argumen? Lu Sin, pengarang Tiongkok tahun 1930-an yang hidup pada masa pemerintahan Chiang Kai-shek, menyebutnya sebagai kelemahan. Selain itu, saya kira memberikan secara mudah predikat-predikat kepada interlokutornya sekaligus menunjukkan kualitas sesungguhnya dari si pembicara atau si penulis.

Saya khawatir, gejala-gejala yang ditunjukkan oleh pernyataan-pernyataan DR. Joni di atas, yang  berada di luar dugaan saya,  memperlihatkan diskusi ini boleh jadi sudah mulai tidak berada di rel yang benar. Hanya saya merasa heran, di satu pihak DR. Joni memanggil saya dengan predikat “Ayahnda”, di pihak lain  ia memberikan saya  dan menilai saya dengan sebutan-sebutan di atas. Hal ini mengingatkan saya pada pengalaman dengan seseorang yang secara hubungan darah adalah adik saya. Di depan ia selalu memanggil saya “kakak”, di belakang, ia selain bergunjing dan menohok, serta melakukan tindakan-tindakan yang bertujuan menjatuhkan saya sejatuh-jatuhnya.

Saya juga teringat akan adegan sebuah film Korea Selatan kekinian. Anak dan ayah berbeda pendapat. Perbedaan pendapat mereka tidak bisa dipertemukan. Tapi si anak tetap sopan dan hormat, tanpa memberikan predikat apapun pada sang ayah, sambil mengatakan dengan tegas, “Saya tidak setuju dengan pendapat ayah. Alasan-alasan saya sudah saya sampaikan.” Sang ayah kemudian mengusir si anak keluar dari rumah. Si anak tetap hormat dan sopan, berkata,  “Baik, Ayah. Saya pergi.” Saya sangat terkesan akan sikap si anak ini.

Dilihat dari sudut pandang adat, sikap si anak ini adalah sikap beradat. Dari segi asas bisa dikatakan berada pada level asas atau berprinsip. Dari segi tata krama, sikap si anak ini adalah sikap tata krama.Sopan dan santun.  Bukan hanya sopan tapi juga santun, termasuk dalam berbahasa. Sekalipun hidup dalam masyarakat Korea Selatan kekinian, ia tidak meninggalkan unsur-unsur positif dalam kebudayaan tradisional mereka. Saya melihat pada si anak, adanya sikap yang memadukan tradisi baik dengan kekinian yang positif. Pesan lain dari sikap si anak adalah kekinian Korea Selatan bukanlah kekinian yang lepas akar. Budaya yang sudah ada mereka miliki ditapis dan yang positif dijadikan sangu budaya menghadapi zamannya. Konsep “Anak Zaman” tidak berarti menegasi budaya yang sudah ada. Pandangan dan sikap beginilah yang saya namakan Dua Pemaduan yaitu pemaduan antara tradisi baik dengan kekinian positif. Dengan menerapkan konsep dua pemaduan ini,  diharapkan kita bisa melahirkan karya-karya kekinian tanggap zaman atau zamani. Yang zamani inilah, dalam pandangan saya, yang disebut modern (sekalipun banyak teori tentang modern dan atau modernisasi yang di sini tidak saya bahas lebih jauh, untuk sederhananya di sini saya menggunakan perumusan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi 1999 hlm, 662).  Kalau berbicara tentang perspektif, esok yang dituju, bagaimana cara ke tujuan tersebut, kurang-lebih demikian yang ada dalam  pandangan saya. Dengan demikian, selain menjadi Dayak atau etnik apapun, kita menjadi Indonesia dan warga dunia dengan kemanusiaannya yang tunggal sehingga menjadi Dayak tidak bertentang dengan menjadi Indonesia, juga rasuk dengan menjadi warga bumi.

Untuk keperluan ini maka belajar, riset (bertanya dan mencari jawab pertanyaan), kajian, perbandingan dan menyerap merupakan kegiatan-kegiatan penting. Untuk itu, setelah H. Sugianto Sabran dilantik menjadi Gubernur Kalteng pada Mei 2016 lalu, melalui tulisan di Harian Radar Sampit ini, saya pernah menyarankan agar ia membangun sebuah lembaga setipe The Habibie Center.

Dari apa yang dilakukan sejak lama di negeri ini, nampak bahwa upaya-upaya dan karya-karya zamani itu memerlukan kreativitas. Menjadi tanggap zaman atau zamani tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan memerlukan penelitian, pengkajian, kerja keras dan kreativitas. Kalau di Republik Rakyat Tiongkok (RRT) untuk menjadi zamani ini, dalam teknologi misalnya, mereka menerapkan yang disebut oleh Ignacy Sachs ‘teori kotak hitam’ (‘Black Box Theory’). Di bidang kedokteran memadukan ilmu kedokteran tradisi Tiongkok dengan ilmu kedokteran Barat dan negeri-negeri lain. Di bidang kebudayaan menerapkan antara lain politik “biar bunga mekar bersama, seribu aliran bersaing suara”. Masing-masing bidang mempunyai cara penerapan kebidangan sendiri-sendiri.

Saya  kira, tidak semua warga masyarakat kita yang hidup di zaman ini adalah anak zamannya secara budaya. Tidak sedikit orang Dayak yang lahir, besar, dan tetap tinggal di Kalteng, tidak kenal  sejarah dan budayanya sendiri. Dayak tetapi tidak tahu apa-apa tentang Dayak. Keadaan ini oleh seorang pemikir Tiongkok abad ke-20 disebutnya sebagai “mengenal Yunani Kuno dan Barat tetapi tidak tahu apa-apa tentang Tiongkok”. Gejala ini oleh Bung Karno dinamakannya “Hollands Denken”.  Yang tersisa pada Dayak yang demikian tidak lain hanya garis genealogis. Secara budaya ia/mereka kehilangan diri seperti layang-layang putus tali (Lihat: Bung Karno dalam “Pidato Lahirnya Panca Sila, 1 Juni 1945).   Hal ini antara lain saya dapatkan ketika saya masih menjadi guru di salah sebuah universitas di Palangka Raya. Bahkan saya melihat gejala ‘bunuh diri budaya secara kolektif’.

Jika demikian bagaimana mereka bisa menjadi ‘anak zaman’-nya? Epigonisme, kitch-isme dan segala yang sejenis, bukanlah jalan untuk zamani. Sebagai acuan mengenai masalah zamani ini barangkali ada baiknya membaca ulang Pidato Bung Karno tentang Lahirnya Panca Sila dan Polemik Poedjangga Baroe tahun 1930. Untuk menjadi “anak zaman” diperlukan kerja keras dan tekun. Tidak serta-merta orang yang lahir di zaman ini, lalu menjadi “anak zaman’’ ini.

Kalau pengamatan saya benar, di Kalimantan Tengah terdapat tiga kategori  pandangan dan sikap budaya, yaitu: (1) Tradisionalis, lari ke masa silam; (2) Modernis, menelan mentah-mentah segala apa yang datang dari luar; (3) Pasca tradisional, memadukan unsur tradisi baik  dengan kekinian yang positif. Ivan Nestorman, musisi Flores yang menciptakan lagu-lagu barunya menggunakan musik Manggarai, menamakan karya-karyanya sebagai Neo-Tradisi (Kompas, 24 Desember 2016). Apa yang dilakukan oleh Ivan Nestorman sebelumnya juga telah dilakukan oleh sejumlah musisi dan seniman teater ketika mengangkat roman Bugis I La Galigo yang kemudian mereka pentaskan di berbagai negeri mancanegara. Pada masa pemerintahan Soekarno, di Jawa Tengah, sejumlah seniman seperti Djoni Trisno, Sujud, dll juga telah melakukan hal serupa dalam upaya mengembangkan kesenian Jawa Tengah agar zamani, tapi tidak lepas akar dan  tanpa merusak atau apalagi menghancurkan warisan budaya yang ada. Zamani tidak identik dengan Baratisasi, Koreanisasi, Arabisasi, dll tanpa menolak unsur-unsur positif dari luar. Positif dan negatif ukurannya ditakar dengan gantang kepentingan dan kondisi (dalam arti majemuk) nasional dan kemanusiaan sebagaimana juga diterakan pada Preambul dan Pasal-Pasal terkait UUD 1945.  Inilah perspektif yang saya sarankan.

Upaya seniman-seniman tersebut didahului dengan riset selama setahun konsekutif. Hal serupa juga dilakukan oleh Ansambel Tari-Nyanyi Genta Suri Jawa Timur, oleh musisi Udin dari Ansambel Tari-Nyanyi kesayangan Bung Karno, Maju Tak Gentar, Medan, Sumatera Utara. Saya memahami apa yang dilakukan oleh para seniman Jawa Tengah secara periodik dengan ‘Festival Lima Gunung’ bisa ditafsirkan sebagai bentuk lanjut dari konsep dua pemaduan ini.

Dewasa ini, agaknya aliran Pasca-Tradisionalis  masih berada di pinggiran, masih berada jauh di bawah Aliran Modernis (tulisan saya tentang tema ini pernah diterbitkan oleh Harian Palangka Post beberapa tahuun silam, dan juga saya sampaikan dalam sebuah diskusi budaya yang diselenggarakan oleh Harian Kalteng Pos).

Apakah konsep dua pemaduan demikian bisa disebut sebagai “romantik tradisionalis”, “chauvinis romantisme masa lalu”? Apabila pandangan ini salah, lalu apa alternatif yang ditawarkan oleh DR. Joni dalam upaya membangun kebudayaan dan masyarakat Kalteng, termasuk untuk “saat ini” (istilah yang ditekan-tekankan oleh DR. Joni, barangkali untuk menunjukkan keaktualitasan dirinya dihadapkan pada saya yang ia tuding hidup di masa silam) bahkan untuk Indonesia? Sedangkan saya sejak lama  menawarkan konsep ‘’Uluh Kalteng Beridentitas Kalteng’’ untuk Kalteng yang majemuk dan menangkal budaya ghetto yang nampaknya menjalar ke dunia politik menjadi budaya politik.

Konsep Trisakti Bung Karno dalam bidang kebudayaan yaitu “berkepribadian di bidang kebudayaan”, yang dikibarkan kembali oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), saya kira pelaksanaannya dilakukan dengan menerapkan konsep dua pemaduan itu. Dua pemaduan bukanlah teori pintu tertutup tapi terbuka. Tidakkah pemberian gelar kepada Presiden Jokowi secara bentuk merupakan bentuk tradisional yang dipungut dari  budaya Dayak Kalteng? Kalau mau disebut ‘modern’ boleh jadi bisa  dicarikan bentuk lain, misalnya pemberian  gelar Doktor Honoris Causa oleh Universitas Palangka Raya, Universitas Muhamadiyah, Universitas Kristen Palangka Raya, Universitas PGRI Palangka Raya, atau Universitas Darwan Ali di Sampit. Bukan memberikan gelar adat Dayak, apalagi mengobralkannya.

Mengenai pemberian gelar adat, apabila kita mengacu pada sejarah (beritahu saya kalau keliru!), pemberian gelar adat kepada pihak luar, bukan hal lazim. Ia nampak dan menjadi lazim serta diobral, sejak DAD berdiri. Yang lazim adalah angkat anak, angkat orangtua, dan angkat saudara.

Dengan latar belakang di atas maka justru pertama-tama yang saya tanyakan kepada H. Agustiar Sabran ketika ia berbicara tentang “memodernisasikan Dewan Adat Dayak Kalteng” adalah apa yang ia dimaksudkan dengan ‘memodernkan DAD Kalteng’ (saya mendapat beberapa data tentang kongkretisasi ide “modern”-nya ini, tapi tidak diumumkan ke publik), tapi yang dijawabnya secara singkat adalah tentang masyarakat Dayak modern sedangkan pertanyaan pertama saya sampai sekarang belum berjawab. (lihat: Halaman Masyarakat Adat Harian Radar Sampit edisi akhir tahun lalu). Bagaimana memperkuat, termasuk membuat DAD zamani, secara konkret pernah saya sampai langsung kepada Sekretaris DAD Kalteng Yansen Binti saat kami bertemu di Kantor KONI Palangka Raya, jauh sebelum Agustiar Sabran melontarkan konsep “modernisasi DAD”-nya. Dari data-data yang saya miliki dari sumber tertentu, konsep modernisasi DAD Agustiar, sejauh ini membuat saya bertanya-tanya. Apakah demikian yang disebut “modernisasi”? Untuk memperoleh konfirmasi tentang data-data dan mendengar langsung pendapat Agustiar tentang konsep modernisasi DAD-nya dan soal-soal lain, istri saya, sebagai kontributor Halaman Budaya Harian Radar Sampit pada 20 Januarti 2017 telah mengirim pesan singkat (sms) kepada Ketua DAD Kalteng, mengharapkan bersedia diwawancara. SMS tidak  berjawab. Tanggal 3 Februari 2017, istri saya menelpon Agustiar. Diangkat sebentar kemudian ditutup tanpa menjawab sepatah pun. Barangkali saja DR. Joni yang mendapat ucapan selamat melalui iklan besar di Harian Radar Sampit, bisa membantu memberitahukan saya tentang konsep modernisasi tersebut.

Joni pun yang dalam dua tulisannya menanggapi pendapat saya yang seakan-akan mengutamakan obyektivitas, bolak-balik menekankan “saat ini” dan “saat ini”, tapi tidak menjawab pertanyaan saya apa-bagaimana konsepnya tentang modern dan bagaimana menjadi modern. Juga tidak menjawab pendapat saya tentang patokan “putera terbaik”-nya, dll. Ia hanya mengumpulkan berbagai atribut dan mengenakannya ke kepala saya, tanpa penjelasan mengapa atribut-atribut tersebut dikenakan.  Dengan cara-cara ini kemudian menghimbau agar pembaca jangan mengikuti pikiran “ayahnda KS” (maksudnya saya, Kusni Sulang – KS) – inti dari dua tanggapan DR. Joni terdahulu. Sedangkan saya hanya mengharap agar pembaca menyimak atau membaca cermat dua tulisan DR. Joni itu agar memahami maksudnya, pikirkan baik-baik, lalu nilai sendiri kadar pendapat serta alasan-alasannya yang dia bilang beretika ‘obyektif’ itu. Hal-hal ini adalah hak pembaca sepenuhnya jika menggunakan teori Roland Barth, seorang linguis Perancis kekinian. Apalagi saya berpendapat gelar Doktor bukanlah  identik dengan orang yang tahu segalanya, bahkan bidang kedoktorannya sendiri pun bukan tidak mungkin banyak hal yang masih berada dalam kabut misteri. Gelar Doktor bukan lambang kebenaran. Jadi gelar-gelar akademi sepanjang apa pun, bahkan lebih panjang dari nama sendiri, tidak perlu dirisaukan benar dibandingkan dengan isi yang diucapkan atau yang ditulis itu benar atau salah. Banyak contohnya bahwa pendapat seorang penyandang gelar akademi doktor itu salah (mengapa di negeri-negeri yang baru mendapatkan kemerdekaan nasionalnya, orang-orang suka sekali memajangkan gelar-gelar akademi yang mereka punyai, agar tidak ngeladrah, di sini tidak saya masuki. Ini adalah soal lain lagi).

Terhadap pertanyaan saya: ” Apakah tidak sebaiknya sebelum mengomentari pendapat pihak lain, si komentator atau penyanggah sedikit banyak mempelajari pikiran-pikiran orang yang dikritik atau dikomentarinya?”   DR. Joni menjawab “Dan itu tidak perlu legitimasi dari KS”. Barangkali karena pola pikir “tidak perlu legitimasi dari KS” ini maka Doktor dari Unmul Samarinda ini begitu royal memberikan saya berbagai atribut seperti di atas. Padahal masalahnya bukan perlu atau tidak legitimasi tetapi memahami dulu pandangan secukupnya dari yang disanggah agar sanggahan mengena. Sebagai apologi untuk semua atribut dan pola pikir di atas, DR. Joni mengatakan dirinya “bukan pakar Dayakologi” melainkan hanyalah seorang awam.

Tentang masa-lalu Doktor dari Unmul Samarinda ini menulis:  “Kita adalah anak zaman  yang hidup di sini, saat ini. Jadi hanya sebuah utopia, ketika anak zaman di sini, saat ini, mencoba menembus ruang dan waktu berkontemplasi ke masa lalu. Itu mengkhayal sangat abstrak dan sia-sia”.

Terhadap pandangan sejarah Doktor dari Unmul Samarinda kita ini, izinkan saya mengutip sejarawan DR. Anhar Gonggong dalam Kata Pengantarnya untuk buku “Sejarah Kalimantan Tengah” (Penerbit: Kerjasama Lembaga Penelitian Univertsitas Palangka Raya dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Palangka Raya, 2005, hlm. ix-x) berjudul “Dinamika Kalimantan Tengah Di dalam Indonesia. Anhar antara lain menulis: “Karena buku ini menggunakan istilah sejarah (kursif dari Anhar Gonggong-KS) sebagai judulnya, maka (mungkin) ada baiknya jika kita memberikan catatan terhadap makna kata sejarah dan kata lampau, (kursif dari Anhar Gonggong-KS)  kelampauan. Sebab kedua kata itu di tengah-tengah masyarakat umum, bahkan juga oleh sementara warga masyarakat berpendidikan – kedua kata itu disamakan artinya; dan karena itu, sering diperoleh ”kerancuan” pengertian tentang keduanya. Sejarah memang, dalam pengertian penulisannya, adalah masa lampau. Tetapi tidak “keseluruhan” masa lampau adalah sejarah. Untuk mendapatkan pengertian yang jelas, ada baiknya kita perhatikan kutipan di bawah ini: “ Yang jelas sejarah dan masa lampau bukan dua hal yang sama (kursif dari Anhar Gonggong-KS). Dalam artinya yang paling luas, apa yang kita maksudkan dengan istilah sejarah bukanlah (kursif dari Anhar Gonggong-KS)  masa lampau, melainkan proses pemikiran (atau hasil dari proses itu, seperti pemunculannya di atas kertas, film dan sebagainya) sehingga masa lampau itu dapat kita pahami. Ditinjau secara demikian itu, maka sejarah merupakan tafsiran suatu upaya pemikiran.  manusia dengan kekuatan  dan kelemahannya (kursif dari Anhar Gonggong-KS). Masa lampau itu tidak bisa dihidupkan lagi, tetapi sejarah – sebagai proses pemikiran yang digunakan manusia untuk mengerti dirinya sendiri dalam kerangka waktu – sama sekali tidak bisa dimatikan.  [kursif dari Anhar Gonggong-KS] (Lihat: Wlilliam H. Frederick dan Soeri  Soerato, “Pemahaman Sejarah Indonesia Sebelum dan Sesudah Revolusi”, LP3ES, Jakarta,1982, hlm. 4). Karena itu, seorang filosof sejarah Barat, Bergson mengatakan bahwa “sejarah itu hari ini”.

Sementara Les Annales, nama sebuah majalah ilmu sosial, terutama ilmu sejarah, kemudian menjadi nama sebuah Aliran Sejarah terkemuka dia Perancis, memandang bahwa masa lalu, hari ini dan masa datang mempunyai saling hubungan. Aliran (Mazhab) Sejarah ini bahkan mempunyai pengaruh dunia.

Kalau pemahaman saya benar, agaknya DR. Joni tidak berada dalam aliran ini, tidak juga berpandangan seperti yang dikatakan oleh sejarawan DR. Anhar Gonggong. Dalam pandangan DR. Joni “Kita adalah anak zaman  yang hidup di sini, saat ini. Jadi hanya sebuah utopia, ketika anak zaman di sini, saat ini, mencoba menembus ruang dan waktu berkontemplasi ke masa lalu. Itu mengkhayal sangat abstrak dan sia-sia”.

Tentu saja memilih berada di luar pandangan di atas adalah sepenuhnya hak masing-masing. Masalahnya: Tepatkah? Sesuai kenyataankah? Obyektifkah, jika menggunakan istilah kesukaan DR.Joni? Sementara apa yang dialami oleh masyarakat Dayak hari ini, dalam pandangan saya, akan menjadi lebih jelas jika kita tidak memisahkan hari ini dari masa lalu. Apa yang terjadi hari ini, bukanlah takdir atau ada serta-merta (halaman membatasi saya untuk menguraikannya lebih lanjut. Maaf). Jika mengikuti pandangan DR. Joni, masyarakat Dayak jadinya  akan dibuat menjadi masyarakat tanpa sejarah. Justru dalam pengamatan saya, fenomena kehilangan diri, ketidakmampuan memahami diri sendiri yang menjangkiti masyarakat Dayak berbagai generasi hari  ini berlangsung karena kesadaran sejarah yang minim (uraiannya pun terpaksa tidak bisa saya rinci oleh alasan besaran ruang). Dilihat dari segi kesadaran sejarah ini, pandangan DR. Joni bisa dikatakan tipik masyarakat Kalteng hari ini yang didominasi oleh hedonisme. “Dia jadi béhas” (tidak jadi beras), maka sibuk memikirkan bagaimana dapat béras, walaupun pasti DR. Joni sebagai notaris tidak kekurangan beras (tapi tetap sibuk bagaimana mendapat “beras” lebih banyak, “Émang gué pikirin”. Sedangkan hidup menurut seorang pengarang Russia, tidak hanya untuk beras semata. “Life is not for bread alone.” Bahaya  hedonisme memang mereduksi nilai manusia sehingga bisa jadi komoditas. Harkat dan martabat menjadi tidak penting dibandingkan dengan “beras”. Pergeseran nilai begini, saya kira akan nampak jelas jika dilihat dengan pendekatan sejarah. Inipun topik besar yang diangkat oleh Doktor dari Unmul Samarinda kita.

Dari segi tipikalitasnya pandangan DR. Joni ini, maka sangat tepat jika dikatakan bahwa ia adalah anak zamannya, zaman yang hedonistik. Saya sangat gembira jika DR. Joni yang anak zaman masyarakat Dayak atau Kalteng sekarang lebih banyak lagi berkomentar. Dengan demikian, pemahaman saya atas masyarakat Kalteng melalui salah seorang yang berkesempatan mengenyam pendidikan tinggi akan makin banyak. Pandangan-pandangannya merupakan salah satu sumber data primer guna menyimak pergeseran-pergeseran nilai, pandangan dan tingkah-laku warga Kalteng.

Saya minta maaf karena harus mengakhiri Catatan ini karena dibatasi oleh Ruangan Halaman Masyarakat Adat ini. Ini pun sudah melampaui kuantitas halaman. Masalah-masalah besar yang masih mau saya komentari masih banyak, antara lain: (1) RI dan Masyarakat Dayak Kalteng; (2) Kebudayaan Nasional Yang Berkepribadian; (3) Presiden dan Organisasi Masyarakat Adat; (4) Uluh Bakasisme di Kalteng; (5) Hukum Nasional dan Hukum Adat; (6) Gelar Kehormatan dan Jasa (tentang pemberian tanda jasa ada UU khususnya, ada patokan-patokannya, bukan jadi barang obralan); (7) Kesadaran Sejarah dan Budaya dalam Masyarakat Kalteng; (8) Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat di Kalteng; (9) “Diá Jadi Béhas” dan Pandangan-Pandangan Baru sebagai Fenomena Sosial di Kalteng; (10) Masyarakat Adat dan Kelembagaan Adat di Kalteng; (11) Dayak, Indonesia dan Anak Manusia; (12) Kritik dan Otokritik dalam Masyarakat Kalteng; (13) Buku-buku (sekali lagi bukan “ruas” ya, Bung); (14) Modal Budaya Masyarakat Dayak Kalteng; (15) Organisasi dan Masyarakat “Modern”; (16) Soal-soal sampingan lainnya.

Tema-tema di atas yang karena ketiadaan tempat di halaman ini muncul dari tanggapan DR. Joni. Karena itu, saya berencana untuk menulis sebuah buku kecil (bukan “ruas”, ya Bung!) untuk membahas soal-soal tersebut, tanda bahwa saya memikirkan sungguh-sungguh pendapat orang lain, termasuk dari DR. Joni, bukan dengan sikap “émang gué pikirin”, sikap anak muda yang muda perasaan, pikiran dan perilaku. Patutkah diteladani? Kemudian kalau diskusi ini debat kusir dan tahu diri sibuk,  mengapa debat dimulai dan dilanjutkan apalagi dengan seseorang yang pendapatnya “bau kentut kuda”? Betapapun juga saya harus menyampaikan banyak terimakasih atas pandangan-pandangan Bung Joni yang menginspirasi![]

Kusni Sulang

Harian Radar Sampit, 5 Februari 2017

Tulisan DR. Joni, SH, MH – doktor lulusan Universitas Mulawarman Samarinda – “Ini Soal Debat Kusir” lihat di: Ini Soal Debat Kusir