BANTUAN

Cerpen Tun Ruang
BANTUAN

Ketika meninggalkan Wedi, sebuah kecamatan kabupaten Klaten pergi ke Kalimantan Tengah pada tahun 1965 mengikuti orangtuanya, Arjo Pilang masih bayi satu tahun. Sekarang lelaki jangkung, langsing, berkulit coklat itu berusia 40 tahun. Sementara orangtuanya sudah sejak sepuluh tiada. Sepanjang usia tersebut, Arjo Pilang, kendati sekali pun, tidak pernah kembali ke Wedi. Kalimantan Tengah baginya adalah kampung-halamannya sendiri. Ia fasih berbahasa Dayak Ngaju di samping berbahasa Jawa yang ia pelajari dari orangtuanya almarhum. Bahasa yang mereka gunakan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Hal lain yang ia pelajari dari ayahnya adalah keterampilan sebagai tukang kayu. Dengan keterampilan inilah ia kemudian menyambung hidup.Walau pun tadinya Kalimantan Tengah mempunyai hutan belantara tropis yang lebat, tapi sejak HPH beroperasi, hutan tropis itu tinggal cerita masa silam. Sekarang, untuk menandapatkan kayu, sudah bukan main sulit dan beresiko dituduh sebagai pembalak liar. Dalam keadaan demikian, Arjo Pilang memutuskan untuk membuat mebel dan lain-lain, menggunakan rotan yang masih cukup tersedia dan relatif lebih gampang didapat tanpa resiko hukum.
Dalam usaha kecil bermodalkan dengkul ini, pada mulanya, Arjo Pilang menggunakan rumah kecil tempat tinggal sekaligus sebagai bengkel kerja. Setelah bekerja enam tahun, Arjo Pilang baru berhasil membangun bengkel kerja terpisah, dengan kelengkapan sederhana sesuai kemampuan dana. Perkengkapan yang paling ia perlukan adalah mesin penjahit untuk kursi. Seperti tahun-tahun sebelumnya, untuk mendapatkan mesin penjahit kursi ini, Arjo Pilang kembali menyisihkan jumlah tertentu dari hasil penjualan produknya. Di samping itu, ia menulis proposal dan disampaikan ke Dinas terkait berharap untuk mendapatkan bantuan. Setelah menunggu setahun lebih, jawaban atas proposalnya tidak juga kunjung tiba. Sedangkan pekerjaan, memerlukan mesin tersebut tanpa bisa ditunda-tunda lagi.
Setelah menghitung jumlah dana sendiri yang sudah terkumpul. Dan terasa cukup, Arjo Pilang ke toko membeli mesin penjahit tersebut. Dengan adanya mesin penjahit itu, selain pekerjaan menjadi lebih ringan, dari segi kecepatan dan produktivitas pun meningkat.
Tiga bulan kemudian, Arjo Pilang dipanggil oleh Dinas terkait. Kepala Dinas memberitahukan bahwa proposalnya diterima. Mesin yang diminta akan di antar ke bengkel.
Sesuai janji tersebut, pada suatu hari, mesin itu pun tiba di bengkelnya.
– “Terimakasih, Pak’, ujar Arjo menerima bantuan tersebut sambil tersenyum kecil.
– “Semoga dengan bantuan mesin ini, produktivitas dan mutu produk Pak Arjo akan meningkat”, sahut Orang Dinas.
Pada hari lain, telpon genggam Arjo Pilang berdering. Di ujung lain komunikasi terdengar suara:
“Pak, Arjo Pilang. Besok pagi jam 10.00, orang Kementerian dari Jakarta akan datang berkunjung ke bengkel Pak Arjo”.
“Wah, hebat sekali, saya dikunjungi. Sungguh suatu kehormatan. Ada apa nampaknya, Pak?” tanya Arjo.
“Orang Pusat ingin melihat seberapa efektif Dinas Kalteng membantu dan mengembangkan usaha kecil.”
“Baik, Pak. Saya tunggu besok pukul 10 pagi.”
Pukul 10.30 pagi keesokannya, sejumlah mobil plat merah parkir di sekitar bengkel. Arjo Pnilang keluar menyambut dan mengantar orang Kementerian sambil memberikan penjelasan-penjelasan atas per tanyaan. Dalam penjelasan-penjelasannya, Arjo Pilang mengisahkan riwayat berdirinya bengkel produksinya yang boleh dikatakan berangkat dari modal dengkul dan mandiri. Sepatah pun ia tidak menyinggung soal bantuan mesin dari Dinas. Orang Dinas merasa diabaikan, lalu bertanya:
“Apakah bantuan mesin penjahit kursi dari Dinas masih berfungsi?”
Tanpa ekspresi, Arjo Pilang menjawab:
“Tuh , masih utuh dan tidak pernah saya gunakan sejak diantar?” sambil menunjuk sebuah pojok di mana mesin tersebut diletakkan.”
“Lho, mengapa? Tidak bisa berfungsikah?”
“Bukan begitu, Pak. Mesin bantuan Dinas Bapak bukan untuk menjahit kursi, tapi untuk menjahit sepatu. Tidak bisa digunakan untuk menjahit kursi. Kalau Bapak mau bawa, silahkan saja Bapak ambil. Mungkin ada tukang sepatu yang memerlukannya. Daripada di sini tidak terpakai. Bapak bawa saja”.
Orang Kementerian memandang wajah Orang Dinas dan Arjo Pilang silih berganti tanpa berkata sepatah pun. Hening seketika sehening perhatian penyelenggara Negara atas bidang yang menjadi tanggungjawabnya.
Di tengah keheningan dan suasana yang tiba-tiba membeku, Orang Kementerian akhirnya berkata: “Saya kira cukup di sini, Pak. Siapa nama Bapak?”
“Arjo Pilang, Pak. Terimakasih sudah berkunjung ”.
Matahari di sekitar bengkel yang makin memperlihatkan terik aslinya sebagai matahari Palangka Raya, masih saja tidak berdaya mencairkan kebekuan suasana di akhir kunjungan. []

 

 

BAHASA DAYAK NGAJU
Asuhan Kusni Sulang.

 

 

UNGKAPAN (SEWUT), IBARAT (TANDING) PERIBAHASA (PARIBASA) DAYAK

~ Masak luar manta huang. Masak di luar, mentah di dalam. Peribahasa ini melukiskan tabiat seseorang yang bermanis-manis di luar, tapi kemanisan tersebut tidak lain dari kemanisan semu, karena kemanisan itu tidak lain dari pembungkus niat jahatnya. .
~ Labih baréga ijé kabawak mutiara bara pasir ijé ka tanjung. Lebih berharga sebutir mutiara daripada pasir satu tanjung. Mutiara di sini diibaratkan sebaga manusia bermutu. Manusia bermutu adalah manusia yang mempunyai integritas, beradat tetapi juga berilmu-pengetahuan serta berkemampuan tekhnis (skill know how) yang tinggi. Dibandingkan dengan adanya ribuan orang tak bermutu, adanya sumber daya manusia yang mutiara walaupun jumlahnya tak banyak, akan jauh kebih berharga dalam upaya memanusiawikan kehidupan dan manusia itu sendiri.
~ Jadi bisa buah ujan tinai. Sudah basah kena hujan lagi. Pepatah ini melukiskan keadaan seseorang yang ditimpa oleh kemalangan bertubi-tubi. Paralel dengan pepatah ini adalah pepatah ini adalah pepatah Indonesia”Sudah jatuh ditimpa tangga lagi”.
~ Handalai manjadi naga. Cacing menjadi naga. Melukiskan seseorang yang miskin tiba-tiba menjadi kaya-raya. Orang kecil tidak berdaya tiba-tiba menjadi penguasa. Searti dengan perumpamaan ini adalah perbandingan Jawa “Petruk dadi ratu” (Petruk jadi raja).

 

 
Sajak Esun Sahun
DARI SINI AKU BERGEMING

duabelas dari 14 kabupaten dan kota kalimantan tengahku
orang-orang pertamanya adalah dayak
duabelas daerah –daerah itu habis terjual disebut maju melesat
lalu apa arti putera daerah dan dayak selalu dituntut
jika menjual kampung kelahiran?

begini memang jika calo menjadi penguasa

di tengah kehidupan begini keruh aku katakan:
tanah dayak tidak perlu dayak pencuri
membiarkan pengasingan dan masakre oleh kepapaan terjadi
tanah dayak menanti manusia panarung
anak enggang putera-puteri naga

etnik hilang pegangan
mabuk oleh kepapaan ciptaan
membuta sebagai budak-budak dusta

sebagai pemilik besi tenggelam
turunan maharaja bunu di pantai manusia
tuan-tuan dan nyonya-nyonya terhormat
dari sini aku bergeming
menanti timbulnya buaya tujuh warna
menertibkan kekacauan menghalau dusta dari singgasana. []

MASYARAKAT ADAT PENGAWAL

MASYARAKAT ADAT PENGAWAL
Oleh Kusni Sulang

Mengawal oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia (1999:455) diartikan sebagai menjaga (keselamatan, dsb.); mengiring untuk menjaga (keselamatan. Pengawal adalah orang yang melakukan pekerjaan kawal.
Apa sekarang yang dikawal? Pemilih negeri ini dalam pelpres-wacapres yang baru lalu memilih Jokowi-JK dengan yang berjanji melaksanakan Trisakti Bung Karno dengan rincian Nawacita. Trissakti yang dijanjikan inilah yang patut dikawal agar terlaksana dan tidak diingkari. Apalagi tanda-tanda ingkar sudah mulai nampak. Nawacita, misalnya, menegaskan agenda perwujudan hak setiap orang untuk memiliki tanah, sementara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 lebih menekankan pada kepastian hukum hak atas tanah. Ini, misalnya, menyangkut pendaftaran tanah positif, penegasan batas lahan hutan dan nonhutan, dan sertifikasi. Artinya, tekanannya bukan lagi pada hak, melainkan prosedur legal.
Contoh lain di Jambi. Di provinsi ini Pemerintahan Joko Widodo lebih mudah memberikan ijin pengolahan atas tanah dan hutan ketimbang memberikan akses pada rakyat tani dan suku anak dalam mengelola lahan untuk kehidupan keluarga. Ini tidak mungkin terjadi kalau Presiden RI Joko Widodo tetap memegang ajaran Tri Sakti sebagai panduan menyelenggara Negara.
Siapa yang mengawal? Adalah para pemilih, termasuk Masyarakat Adat (MA) yang relatif bulat memilih Jokowi-JK dengan suatu harapan MA diakui dan dilindungi hak-haknya. Bagaimana untuk mampu melakukan pengawalan? Pertama –tama dan yang utama, warga MA niscaya sadar dan tahu politik tanpa harus menjadi partisan suatu partai politik yang dalam kenyataan mempunyai kepentingan dan membela kepentingannya sendiri, jauh dari kepentingan rakyat. MA yang sadar politik niscaya mempunyai organisasi solid, mempunyai system kerja jaringan yang luas baik di dalam mau pun di. luarnegeri. Tidak kalah pentinganya adalah memiliki strategi dan taktik pengawalan yang cerdas. Dengan memiliki kesadaran politik, organisasi solid, sistem kerja jaringan, keberanian, ketegasan dan kecerdasan mengawal atau berjuang,, kata-kata MA akan mempunyai daya paksa, daya tawar dan daya kawal yang diperhitungkan oleh siapa pun. Daya paksa, daya tawar dan daya kawal sangat diperlukan. Sebab penyelenggara. Negara kita, bukanlah pemerintah budiman, tapi penyelenggara Negara yang sangat koruptis (corrompu) baik secara material maupun secara pola pikir dan mentalitas, dari atas hinggga ke struktur paling bawah di pedesaan. Di hadapan penyelenggara Negara demikian, mengharapkan belas-kasihan menjadi suatu perbuatan menggantang asap, kita akan makin diinjak-injak dan dilecehkan. Apalagi secara hakiki, permasalahan politik tidak lain dari soal imbangan kekuatan. Karena itu buang ilusi, berorganisasi dan berjuang merupakan pilihan terbaik dalam upaya menegakkan Republik dan Indonesia sebagai rangkaian nilai dan program berNegara, berbangsa dan bertanahair. Mengawal Trisakti adalah salah satu perjuangan nyata dan sah hari ini. Sebagai. pedagang, (borjuis nasional), Jokowi atau pun JK akan bertambah besar nyalinya jika dikawal dan tidak dibiarkan sendiri dalam kepungan berbagai kepentingan. Borjuis bukanlah masyarakat papa akar rumput. Ia berwatak bimbang seperti halnya cendekiawan yang belum tergembleng.a Mengawal Trisakti dan Nawacita adalah mengawal kepentingan Republik dan Indonesia, menjaga kepentingan MA.
Salah satu keputusan yang juga patut dikawal adalah Surat Edaran SE.1/Menlhk-II/2015 Tentang Penanganan Kasus-Kasus Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang ditetapkan pada tanggal 4 Maret 2015 di Jakarta. Tanpa dikawal tidak bakal terwujud prinsip prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam menangani sengketa. Ketentuan harus dihindari tindakan represif dan mengedepankan dialog dengan memperhatikan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) pun akan menjadi gincu penghias bibir penyelenggara Negara, apalagi kolusi dengan investor, gratifikasi dan korupsi masih belum memudar. Menghindari tindakan represif dan mengedepankan dialog dengan memperhatikan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), bukan hanya ketentuan yang menjadi pegangan Negara (dan kelengkapannya seperti tentara dan polisi), perusahaan besar swasta tetapi juga menjadi pedoman MA dalam menangani konflik. MA sebagai patner sosial merupakan salah satu unsur dari tripartite penyelenggaraan Negara –unsur yang belum berfungsi maksimal hari ini karena sangat lemah dan dilemahkan. Karena itu penyelenggaraan Negara oleh tripartite belum berlangsung di negeri ini, lebih-lebih di provinsi Kalteng. MA Kalteng belum mampu menunaikan peran MA Pengawal, seperti halnya kalangan bersekolah tinggi dan bergelar akademi (saya tidak menyebut mereka cendekiawan) sehingga keadaan Kalteng yang mapan di atas kerusakan terus berkembang dan terjaga. []
 

Menhut-LH Hambat Pembagian Lahan Untuk Petani

JAMBI- Pemerintahan Joko Widodo lebih mudah memberikan ijin pengolahan atas tanah dan hutan ketimbang memberikan akses pada rakyat tani dan suku anak dalam mengelola lahan untuk kehidupan keluarga. Ini tidak mungkin terjadi kalau Presiden RI Joko Widodo tetap memegang ajaran Tri Sakti sebagai panduan melaksanakan negara. Hal ini diungkapkan oleh Sekwil Komite Pimpinan Wilayah Serikat Tani Nasional (STN) Jambi, M. Soleh kepada Bergelora.com di Jambi, Kamis (9/4).
“Tak heran indikasi sekarang menunjukkan bahwa pembagian tanah untuk rakyat dihambat oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Contoh yang dialami oleh petani Kunangan Jaya II Batanghari dan Petani Sarolangun Jambi yang berkonflik dengan HTI PT. Agronusa Alam Sejahtera (AAS),” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa pada 30 Januari 2013 sudah disepakati oleh Menteri Kehutanan sebelumnya, Zulkifli Hasan konflik diselesaikan dengan Pola Hutanan Tanaman Rakyat (HTR) dan sudah ditindaklanjuti dengan surat rekomendasi HTR dari Bupati Batanghari dan Bupati Sarolangun kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI diawal tahun 2015 yang lalu.
“Tapi sampai sekarang belum ada realisasi dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Siti Nurbaya,” tegasnya.
Menurutnya, ini artinya pemerintah mudah memberikan ijin kepada pemodal, sementara rakyat justru dihambat untuk mendapatkan akses tanah.
“Semua ini tidak perlu terjadi andaikata Presiden Joko Widodo punya komitmen yang jelas untuk menjalankan Trisakti,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa, Proklamator Kemerdekaan, Bung Hatta pernah menghendaki dijalankannya ‘agrarische wetgeving’, yakni pengelolaan agraria yang demokratis dimana rakyat didahulukan, dan bukan sebaliknya, pemodal asing menjadi raja diatas bumi dan harta rakyat Indonesia.
“Namun semua cita-cita pendiri bangsa memang sudah ditinggalkan oleh semua rezim dari rezim diktaktor sampai rezim populis seperti Jokowi. Semuanya palsu,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa saat ini Indonesia memiliki 136,5 juta hektar kawasan hutan dengan hutan produksi 81,8 juta hektar dan hutan lindung 31 juta hektar. Para pemilik modal telah menguasai 41 persen kawasan hutan produksi.
Pemerintah telah menerbitkan 304 unit izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK)-hutan alam atau dikenal sebagai HPH (Hak Pengelolaan Hutan) pada 25 juta hektar lahan kepada perusahaan. Sebanyak 9,3 juta hektar ditetapkan sebagai Hutan Tanaman Industri (HTI) untuk 236 unit perusahaan.
“Sebanyak 9,2 juta hektar perkebunan sawit namun lebih dari 75 persennya dimiliki oleh perusahaan bukan rakyat,” jelasnya.
Sementara itu menurutnya, 33 ribu desa di dalam kawasan hutan setiap saat tanahnya dapat dirampas atas nama Undang-undang karena pemberian izin-izin HTI, pertambangan, HPH, hingga perkebunan sawit.
Sebelumnya Menteri Kehutanan Zulkifli Hassan sepakat untuk penyelesaian konflik petani Kunangan Jaya II Batanghari dan Petani Sarolangun yg berkonflik dengan PT. Agronusa Alam Sejahtera (AAS) dan PT. Wanakasita Nusantara (WN) adalah dengan Pola HTR seperti yang tertuang dalam surat bernomor:S.92/VI – BUHT/2013 tertanggal 30/1/2013.
Surat Menteri Kehutanan itu ditindaklanjuti dengan surat Bupati Sarolangun Tanggal. 22 Oktober 2014, Nomor: 522/719/PKBHKA/disbunhut/2014. Juga surat Bupati Batanghari Tanggal 10 Desember 2014, Nomor: 522/438/Dishut (Mawardi, in: Bergelora.Com,,Kamis, 09 April 2015)

 

 

 

 
SURAT EDARAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Jakarta. Radar Sampit, 14 April 2015. Dari Jakarta Gaung Aman Online (12 Maret 2015) memberitakan bahwa Menteri Kehutanan Siti Nurbaya akhirnya secara resmi mengeluarkan Surat Edaran SE.1/Menlhk-II/2015 Tentang Penanganan Kasus-Kasus Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang ditetapkan pada tanggal 4 Maret 2015 di Jakarta.
Adapun isi dari Surat Edaran tersebut bertujuan untuk menangani kasus-kasus dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG).
Titik-titik pentingnya bagi Masyarakat Hukum Adat (MHA) terdapat dalam titik 2, khususnya 2.1. sebagai berikut: Dalam rangka menyelesaikan pengaduan masyarakat terkait bidang ligkungan hidup dan kehutanan telah ditetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2.2. Dalam penyelesaian angka 2.1 di atas, khususnya menyangkut klaim masyarakat setempat/ Masyarakat Hukum Adat (MHA) harus dihindari tindakan represif dan mengedepankan dialog dengan memperhatikan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM).
2.3. Selanjutnya kepada para pemegang izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam/ Hutan Tanaman/ Restorasi Ekosistem (IUPHHK -HA/HT/RE) pemegang izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dan Perum Perhutani untuk:
2.3.1. Memetakan di areal kerjanya setiap klaim sengketa lahan hutan yang ada dalam MHA/ masyarakat setempat dan menyusun Standar Operasional (SOP) penyelesaiannya dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG).
2.3.2. Melaporkan Rencana Aksi tersebut angka (2.3.1.) di atas Kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Supaya isi Surat Edaran ini bisa terlaksana baik dan terkawal, Sekjen AMAN Abdon Nababan, telah mengeluarkan Instruksi ke semuacabang AMAN di Indonesia agar semua warga masyarakat adat jika melihat di lapangan ada pelanggaran terhadap point-point Surat Edaran Menteri KLH-K di atas untuk segera melaporkannya secara langsung kepada Menteri KLH-K atau melalui Organisasi AMAN. Jangan “bahinip” (diam). “Bahinip kita mati”, jika meminjam ungkapan seorang petani Samuda, kabupaten Kotawaringin Timur dalam kelas belajar yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah akhir tahun lalu di Sampit. (ask-3-0415).

‘PUPUS SUDAH PDIP SEBAGAI RUMAH DEMOKRATIS’

 

‘PUPUS SUDAH PDIP SEBAGAI RUMAH DEMOKRATIS’
Minggu, 12 April 2015, 17:59 WIB

Republika/Agung Supriyanto
Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro.
Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro.
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA–Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof Dr Ziti Zuhro mengatakan hilangnya kader muda dan sosok pembaharu dalam susunan kepengurusan PDI-P 2015-2020, akan memupuskan harapan PDI-P sebagai rumah yang demokratis.

“Keinginan mereka untuk menjadikan PDI-P sebagai rumah yang demokratis, yang teduh bagi kader dan mengamalkan prinsip-prinsip demokrasi (transparansi dan akuntabel) bisa jadi akan pupus dengan tereliminasinya sosok-sosok pembaharu seperti Eva Sundari, Marurar Sirait, Riekediah Pitaloka tersebut,” kata peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Prof Dr Ziti Zuhro, MA di Jakarta, Ahad (12/4).

Sebelumnya Ketum DPP PDI-P Megawati Soekarno Putri yang terpilih lagi secara aklamasi, telah mengumumkan sususan jajaran pimpinan DPP. Namun ada beberapa nama kader potensial seperti Maruarar Sirait, Rieke Diah Pitaloka, Eva Kusuma Sundari dan Pramono Anung yang tersingkir.

Mereka tak masuk lagi dalam susunan pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan hasil Kongres IV di Bali.

Menurut Siti Zuhro, prospek PDI-P pasca-Kongres IV di Sanur, Bali, akan sangat tergantung pada seorang sosok Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

“Karena pengaruh Megawati sangat besar. Dia menjadi sosok sentral dan satu-satunya patron di PDIP. Dengan realitas PDIP seperti itu, masa depan partai akan ditentukan kepemimpinan oleh Megawati, apakah PDIP akan semakin diminati di pemilu/pilkada atau justru sebaliknya ditinggalkan pemilihnya. Apalagi kalau PDI-P dianggap tidak mengakomodasi kader-kader vokalnya yang sejauh ini dinilai positif ikut membangun partai,” katanya.

Sebagai partai kader, lanjut Siti Zuhro, PDI-P seharusnya bisa menjadi rumah yang teduh bagi semua kadernya, tanpa ada yang merasa ditinggalkan atau disingkirkan.
Tak pengaruhi soliditas

FILOSOFI DI BALIK IDE PENDANAAN PARPOL

ANTARA News

FILOSOFI DI BALIK IDE PENDANAAN PARPOL
Kamis, 19 Maret 2015 13:08 WIB
Filosofi  di balik ide pendanaan parpol

Penolakan Dana Parpol Pelukis Hardi (kanan) dan warga yang tergabung dalam Komunitas Seniman Jakarta melakukan unjuk rasa dengan memamerkan karya lukisan posterism di Jakarta, Minggu (15/3/15).(ANTARA FOTO/Vitalis Yogi Trisna)

“Jika parpol dibiarkan dibiayai oleh pemodal atau kaum kapitalis, niscaya parpol itu dalam genggaman para pemodal, …”

Jakarta (ANTARA News) – Ada filosofi yang sesungguhnya berpihak kepada rakyat di balik ide Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tentang pendanaan partai politik yang diambil dari keuangan negara.

Namun ide itu mendapat banyak kritik karena para pengritik melihatnya sebagai pemborosan dan jumlahnya yang cukup mencolok.

Persoalan nominal uang yang diusulkan senilai Rp1 triliun setiap parpol memang mudah menyulut kontroversi.

Taruhlah jumlah nominal itu diperkecil, disesuaikan dengan standar kelayakan bagi kebutuhan wajar setiap parpol, boleh jadi perlawanan atas ide Mendagri itu tak akan demikian keras.

Sebetulnya ide pendanaan parpol oleh negara sudah berlangsung sejak lama. Parpol perlu dibiayai oleh negara karena parpol tidak berbisnis. Dan di Indonesia, parpol tidak dapat mengandalkan sumbangan dari simpatisannya.

Makanya dalam pilpres 2014, apa yang dilakukan pasangan Jokowi-Jusuf Kalla dengan merintis menerima sumbangan publik untuk membiayai kampanye politik merupakan cikal-bakal yang mencerahkan dalam pendidikan politik untuk rakyat.

Politisi senantiasa hidup dan berkiprah dalam konstelasi politik yang sarat kepentingan. Apalagi di era yang serba kapitalistik seperti sekarang ini. Segalanya dijalankan dalam bingkai dan paradigma transaksional.

Jika parpol dibiarkan dibiayai oleh pemodal atau kaum kapitalis, niscaya parpol itu dalam genggaman para pemodal, yang ujung-ujungnya akan mengatur para politisi untuk membuat kebijakan yang prokapitalis atau pemodal.

Rakyat pun demikian, mereka berjuang untuk merelakan sebagian kecil dari kekayaan mereka yang jumlahnya tak seberapa untuk menyumbang parpol, dalam konteks Pilpres 2014, yakni menyumbang pasangan Jokowi-Jusuf Kalla, agar kedua pasangan itu menang dan ketika menjadi penguasa akan berpihak ke rakyat dalam pembuatan kebijakan.

Namun secara riil, para pemodal pun tak mau ketinggalan untuk menyumbang semua politisi yang ikut berlaga dalam kontestasi kursi kepresidenan.

Maka tak ayal lagi, para pemodal pun tak pernah ketinggalan mendapatkan konsesi dari capres yang menang dalam pemilu.

Pendanaan parpol dengan dana anggaran pendapatan dan belanja negara oleh Mendagri antara lain dimaksudkan untuk mengurangi ekses dalam persaingan para politisi merebut kekuasaan, yang berupa tindakan korupsi sebagai upaya untuk menutupi biaya kampanye yang memang sangat besar.

Jika asumsi dasar Mendagri itu memang merupakan kenyataan, pendanaan parpol tentunya merupakan solusi yang legal untuk mengalokasikan dana yang dikumpulkan dari pajak yang dibayarkan dari uang rakyat.

Para calon pemegang kekuasaan eksekutif tak perlu mengeluarkan dana dari kantong pribadi untuk maju dalam pilpres maupun pilkada. Itu filosofi idealnya.

Tentu harapan yang ideal tak akan terwujudkan sepenuhnya, karena dalam pergumulan berpolitik, selalu ada politisi-politisi yang ambisinya untuk meraih kekuasaan dan materi tak pernah terpuaskan.

Meskipun negara telah mendanai mereka untuk berkompetisi dalam merebut kekuasaan, peluang terjadinya korupsi tak bisa dijamin raib seratus persen dari perpolitikan di Tanah Air.

Selama ini dana yang diberikan pemerintah kepada parpol didasarkan pada jumlah perolehan suara. Semakin besar suara yang diperoleh parpol, semakin besar pula dana yang diperoleh dari negara. Rupaya dana yang diberikan kepada parpol yang besarannya amat minim untuk per suara dinilai tidak memadai sehingga Mendagri mewacanakan dana senilai Rp1 Triliun tersebut.

Dengan banyaknya perlawanan atas ide pendanaan parpol senilai Rp1 triliun itu, Mendagri selayaknya mengubah strategi pendanaannya, yang tetap mengacu pada metode sebelumnya, yakni berdasarkan jumlah suara yang diperoleh oleh parpol bersangkutan.

Dengan demikian ide dasar perlunya pendanaan parpol lewat APBN tetap dapat diterima. Persoalannya hanya terletak pada nilai nominal yang dirasa wajar dan tak dicurigai untuk bancakan elite politik.

Parpol yang dikuasai pemodal tentu akan merugikan rakyat kebanyakan. Itu sebabnya, pengaruh pemodal dalam kiprah parpol perlu diminimalisasi untuk memberikan ruang yang lebih besar bagi terakomodasinya kepentingan rakyat kecil.

Namun, kekhawatiran pemodal menguasai parpol tentu tak perlu berlebihan sebab, politik yang demokatis bukan didasarkan pada hegemodi modal semata tapi oleh kekuatan suara terbanyak.

Persoalan baru muncul ketika suara rakyat itupun telah terbeli dengan meruyaknya politik uang, yang selalu menggoda para jelata.

Pendanaan parpol oleh APBN pada dasarnya mencegah terlalu kuatnya cengkeraman pemodal pada parpol. Semakin besar ketergantungan parpol pada modal dari kaum kapitalis, semakin besar pula parpol itu terkooptasi oleh kepentingan sang kapitalis.

Jadi seberapa besarkah nilai yang berterima untuk memberikan kucuran dana pada parpol? Jika patokannya yang berdasar nilai yang diberikan oleh pemerintah pada parpol di era pemerintahan sebelumnya dianggap tak memadai lagi, jumlah itu perlu ditingkatkan.

Mungkin peningkatannya bisa bervariasi antara 50 persen, 100 persen atau bahkan 200 persen. Yang jelas, nilai pertambahan itu tidak menyentuh ke angka Rp1 triliun sebagaimana diwacakan Mendagri belum lama ini.

Barangkali untuk menentukan besaran dana parpol yang wajar, pemerintah perlu melibatkan akuntan dalam menghitung kebutuhan parpol yang tentu saja diharapkan tidak melukai rasa keadilan masyarakat.

Kemendagri setelah menemukan angka besaran yang wajar itu, dalam perjalanan perpolitikan di Tanah Air, perlu melakukan riset tentang seberapa tinggi korelasi antara jumlah dana yang dikucurkan ke parpol dengan kecenderungan terjadinya korupsi oleh elite parpol yang sedang berkuasa.

Lewat riset semacam inilah akan diketahui beberapa kemungkinan bahwa pendanaan parpol memang dapat meminimalisasi atau malah meningkatkan tingkat korupsi oleh kalangan politisi di Tanah Air.

Editor: Aditia Maruli

INILAH PETUAH POLITIK MEGAWATI KEPADA JOKOWI

ANTARA News

INILAH PETUAH POLITIK MEGAWATI KEPADA JOKOWI
ANTARANEWS.COM,  Kamis, 9 April 2015 14:24 WIB
Inilah petuah politik Megawati kepada Jokowi

Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menyampaikan pidato politik saat pembukaan Kongres IV PDI Perjuangan, di Hotel Inna Grand Bali Beach, Bali, Kamis (9/4). (ANTARA FOTO/Andika Wahyu)

… bahwa presiden dan wakil presiden memang sudah sewajarnya menjalankan garis kebijakan politik partai…

Jakarta (ANTARA News) – Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, memberikan petuah politik kepada Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden, Jusuf Kalla, soal hubungan antara partai politik pengusung pemerintah dan pemerintah yang diusungnya.

Megawati menegaskan bahwa presiden dan wakil presiden sangat wajar menjalankan kebijakan partai politik pengusung.

Megawati-lah yang “menemukan” dan mengorbitkan Jokowi dalam percaturan politik nasional berujung pada kemenangan Jokowi-Kalla dalam Pemilu Presiden 2014. Pasangan Jokowi-Kalla hanya menang pas sesuai syarat minimal kemenangan dalam UU Pemilu dari rivalnya, pasangan Prabowo Subianto-Hatta Radjasa.

“Pekerjaan rumah lainnya adalah bagaimana mengatur mekanisme kerja antara pemerintah dan partai politik pengusungnya,” kata Megawati, dalam pidato politik pembukaan Kongres IV PDI Perjuangan, di Hotel Inna Grand Bali Beach, Sanur, Bali, Kamis.

Jokowi dan Kalla hadir, sebagaimana sejumlah menterinya, di antaranya Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, putri sulung Megawati sekaligus Menko Pembangunan Manusia dan Perempuan, Puan Maharani, dan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly.

Hadir juga Ketua MPR yang juga Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan, Wakil Ketua MPR, Oesman Sapta Odang, Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Hanura, Wiranto, Ketua Umum PKPI, Soetiyoso, Ketua Umum PPP, Muhammad Romahurmuziy.

Menurut Megawati, hal ini penting mengingat hubungan keduanya adalah amanah konstitusi dan prinsip dalam demokrasi.

Landasan konstitusionalnya pun, kata dia, sangat jelas, yakni UU Nomor 42/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang mengamanatkan presiden dan wakil presiden dicalonkan partai politik atau gabungan partai politik.

“Itulah mekanisme konstitusional yang kita kenal. Hukum demokrasilah yang mengatur itu, bahwa presiden dan wakil presiden memang sudah sewajarnya menjalankan garis kebijakan politik partai,” katanya.

“Untuk itulah, mengapa kebijakan partai menyatu dengan kehendak rakyat, dan mengapa partai harus mengorganisir rakyat sehingga suara-suara yang tersembunyi sekalipun dapat disuarakan partai,” katanya.

Presiden kelima Indonesia itu menjelaskan, prinsip demokrasi inilah yang dia jalankankan sebagai ketua umum partai politik pengusung pemerintahan.

Penjelasan ini, kata dia, sangat relevan, mengingat ada sementara pihak dengan mengatasnamakan independensi, selalu mengatakan bahwa partai adalah beban demokrasi.

“Saya tidak menutup mata terhadap berbagai kelemahan partai politik. Di sinilah kritik dan otokritik kami jalankan,” katanya.

Ia menambahkan, ada yang pihak mengatakan partai politik hanya sebagai ornamen demokrasi dan hanya sekedar alat tunggangan kekuasaan politik. Itu sama saja mengerdilkan makna dan arti kolektivitas partai yang berasal dari rakyat.

Megawati menegaskan, sikap politik dari PDI Perjuangan sebagai partai pengusung pemerintahan Jokowi-Kalla, sesuai amanah konstitusi.

“Kesadaran awal ketika saya memberikan mandat kepada Bapak Jokowi, adalah komitmen ideologis yang berpangkal dari kepemimpinan Trisakti. Suatu komitmen untuk menjalankan pemerintahan negara yang berdaulat, berdikari, dan berkepribadian,” katanya.

Editor: Ade Marboen

LUHUT PANJAITAN DINILAI SUDAH MIRIP PELAKSANA TUGAS PRESIDEN

ANTARA News
LUHUT PANJAITAN DINILAI SUDAH MIRIP PELAKSANA TUGAS PRESIDEN
ANTARANEWS.COM, Selasa, 14 April 2015 12:49 WIB
Pewarta: Rangga Jingga
Luhut Pandjaitan dinilai sudah mirip pelaksana tugas presiden

Dokumentasi Kepala Staf Kepresidenan, Luhut Pandjaitan (ketiga kanan), Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, (kedua kanan) dan Walikota Bandung, Ridwan Kamil (kedua kiri) berbincang dengan, serta Mensesneg, Pratikno (kiri) saat inspeksi dan geladi kotor persiapan peringatan ke-60 Konferensi Asia Afrika di Jalan Asia Afrika Bandung, Jawa Barat, Rabu (1/4/15). Pandjaitan memastikan semuanya berjalan baik. (ANTARA FOTO/Novrian Arbi)

… bahkan melampaui kewenangan wakil presiden yang diatur dalam konstitusi…

Jakarta (ANTARA News) – Relawan pemenangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menilai posisi Kepala Staf Kepresidenan, Luhut Pandjaitan (LP), dengan berbagai kewenangannya saat ini, sudah mirip pelaksana tugas presiden.

“Pak Luhut memiliki sejumlah kewenangan yang besar, setara, bahkan melampaui kewenangan wakil presiden yang diatur dalam konstitusi. Pak Luhut lebih mirip sebagai pelaksana tugas presiden,” kata Koordinator Nasional Relawan Gema Nusantara, M Adnan Rarasina, melalui siaran pers, di Jakarta, Selasa.

Rarasina menilai kewenangan Pandjaitan yang begitu besar dapat mengganggu jalannya pemerintahan karena kewenangannya tumpang-tindih dengan wakil presiden, menteri koordinator, sekretaris negara, dan sekretaris kabinet. Secara populer, sudah lebih daripada konsep three-in-one.

“Contoh kecilnya dapat dilihat besarnya peran Pak Luhut dalam persiapan Konferensi Asia Afrika yang melebihi menteri luar negeri. Belum lagi soal penempatan jabatan di pemerintahan dan BUMN,” kata dia.

Menurut dia, hal tersebut mencerminkan janji kabinet ramping dan birokrasi efektif yang pernah dijanjikan Jokowi-JK pada masa kampanye, faktanya kini ibarat “jauh panggang dari api.”

Dia memandang Pandjaitan seolah memanfaatkan pengalaman kenegaraan Jokowi yang minim untuk mengambil alih pengelolaan negara bak pelaksana tugas presiden.

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan pada 31 Maret 2015 menantang beberapa kalangan yang menuding kewenangannya tumpang tindih dengan kewenangan kementerian untuk menunjukkan tuduhan mereka itu. (lihat berita: Luhut tantang pengritiknya)

“Tunjukkan pada saya, tumpang tindihnya di mana. Jangan berpolemik yang tidak jelas, jangan cari-cari popularitas yang tidak jelas. Saya terbuka menerima siapa saja, tunjukkan kekurangan kita. Kita semua tidak merasa benar, tentu ada kurangnya,” kata kata Luhut usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Jakarta, Selasa.

Luhut menegaskan kewenangan Kantor Staf Presiden tidak luas, sebaliknya hampir sama dengan wewenang Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).

“(Dalam Perpres 26/2015) tidak ada kewenangan yang luas. Kewenangan kami itu hampir sama dengan UKP4, hanya ditambah dengan komunikasi politik dengan parlemen maupun parpol,” kata Luhut.

Dia membantah pandangan bahwa posisi dia adalah mengawal program para menteri agar sesuai dengan Nawacita. Sebaliknya, dia menegaskan tugasnya adalah memonitor, mengevaluasi, komunikasi dengan para menteri dan melaporkan kepada presiden.

Luhut menguraikan komunikasi antara dia dengan para menteri yang disebutnya hanya sebatas program yang sudah tercapai, belum tercapai dan bagaimana itu tercapai oleh sang menteri.

“Misalnya pada program Nawacita itu di APBN ada lahan satu juta hektar, di mana saja lokasinya, bagaimana mengerjakan, sudah sampai di mana, itu yang kami lakukan,” tegasnya.

Editor: Ade Marboen

ISTILAH “PETUGAS PARTAI” BISA DIANGGAP RENDAHKAN PRESIDEN

ANTARA News

ISTILAH “PETUGAS PARTAI” BISA DIANGGAP RENDAHKAN PRESIDEN
ANTARANEWS.COM, Senin, 13 April 2015 11:08 WIB
Presiden Joko Widodo, Wapres Jusuf Kalla, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Menko PMK Puan Maharani pada pembukaan Kongres IV PDI di Bali, Kamis (9/4) (ANTARA FOTO/Andika Wahyu)

perlu hati-hati menggunakan diksi `petugas partai` di ranah publik karena tidak semua orang memiliki pemahaman yang sama”

Jakarta (ANTARA News) – Peneliti senior Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menilai Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri harus berhati-hati menggunakan istilah “petugas partai” untuk merujuk Presiden Joko Widodo, karena sebagian masyarakat menganggap istilah itu sebagai kata-kata yang merendahkan sang presiden.”Menurut saya, perlu hati-hati menggunakan diksi petugas partai di ranah publik karena tidak semua orang memiliki pemahaman yang sama. Yang terjadi justru menimbulkan kontroversi di ranah publik,” kata Karyono di Jakarta, Senin.

Apalagi, kata Karyono, sebagian masyarakat memaknai istilah “petugas partai” dalam pengertian negatif sehingga yang timbul pun persepsi negatif.

Menurut dia, istilah “petugas partai” oleh sebagian masyarakat dianggap sebagai kata-kata yang merendahkan Presiden Jokowi karena dianggap sebagai seorang petugas yang ibarat robot dan hanya menjadi “boneka partai”.

“Namun, bila istilah tersebut diletakkan dalam perspektif kepartaian, memang tidak ada yang salah,” ujar dia.

Karyono mengatakan cara berkomunikasi Megawati yang menggunakan istilah “petugas partai” tidak salah bila ditujukan kepada kader partai karena siapa pun yang menjadi kader partai memang harus bersedia menjadi petugas partai.

“Apalagi, istilah itu juga sudah kerap diucapkan Megawati jauh sebelum Jokowi menjadi presiden yang diusung PDI Perjuangan,” tuturnya.

Menurut Karyono, istilah “petugas partai” perlu dimaknai bahwa kader partai harus melaksanakan ideologi dan garis perjuangan partai, tak terkecuali Jokowi yang merupakan kader PDI Perjuangan dan kini menjadi presiden.

Istilah yang kembali diucapkan Megawati dalam Kongres PDI Perjuangan di Bali itu, menurut Karyono, ditujukan untuk membangkitkan kesadaran publik tentang makna seorang kader partai yang harus menjalankan ideologi dan garis perjuangan partai.

Bahkan, pidato tersebut secara tersirat berusaha memberi peringatan dan teguran kepada Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla agar dalam menjalankan pemerintahan tetap mematuhi dan memegang teguh konstitusi.

Editor: Jafar M Sidik

FRASA “PETUGAS PARTAI” TAK BERMAKSUD MERENDAHKAN PRESIDEN

FRASA “PETUGAS PARTAI” TAK BERMAKSUD MERENDAHKAN PRESIDEN
ANTARANEWS.COM, Minggu, 12 April 2015 23:21 WIB
Frasa

Tjahjo Kumolo (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A.)

Inti frasa `petugas partai` tidak dalam arti merendahkan seseorang..”

Semarang (ANTARA News) – Politikus senior PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa frasa “petugas partai” bukan bermaksud merendahkan pejabat negara yang berasal dari kader partainya, termasuk Joko Widodo yang terpilih sebagai presiden pada Pilpres 2014.

“Pak Jokowi, yang saya pahami, beliau bisa menempatkan diri dengan bijak pada posisi mana beliau sebagai Presiden RI dan pada posisi beliau sebagai kader partai yang ditugasi oleh PDI Perjuangan,” kata Tjahjo melalui pesan singkatnya kepada Antara di Semarang, Minggu malam.

Tjahjo yang juga Menteri Dalam Negeri menekankan, “Inti frasa petugas partai tidak dalam arti merendahkan seseorang yang awalnya hanya kader partai.”

Ia lalu menyebutkan sejumlah nama kader PDI Perjuangan, di antaranya dirinya yang mendapat tugas sebagai menteri, kemudian Jokowi yang ditugasi oleh PDI Perjuangan sebagai calon presiden, kemudian menjadi Presiden RI.

Selain itu, Budiman Sujatmiko ditugaskan sebagai anggota DPR RI dan Sidarto ditugaskan sebagai Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), dan kader PDI Perjuangan lainnya.

Jokowi sebagai presiden, kata Tjahjo, dipilih oleh rakyat yang awalnya atas dasar penugasan partai. Di lain pihak, sebagai presiden yang notabene Kepala Negara RI ada aturan kenegaraan.

“Saat saya ditunjuk sebagai Mendagri, tunduk aturan-aturan negara, loyal kepada Presiden karena saya pembantu Presiden,” kata mantan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI itu.

“Sebagai kader partai,” kata Tjahjo, “Saya didukung, diusulkan partai kepada Presiden terpilih sebagai menteri. Kalau ditarik dari partai (salah atau tidak), ya, saya harus siap.”

Sebagai anggota/kader partai, menurut mantan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan itu, harus ingat akan asal usul dari mana setelah dapat jabatan baru.

“Jadi orang kan harus amanah dan jangan lupa asal usulnya. Misalnya, ada yang dari partai karena penugasan partai, ada yang dari kalangan profesional,” ucapnya.

Kalau seseorang eksekutif, anggota legislatif, atau pengurus partai tidak mau disebut petugas partai versi PDI Perjuangan, Tjahjo mengatakan, “Ya, silakan saja, tidak masalah, tidak merasa rugi, dan partai tidak menggondeli (mempertahankan).”

“Kenapa istilah internal PDI Perjuangan menyebut penugasan kader partainya sebagai petugas partai dipolitisasi atau diributkan?” kata Tjahjo yang juga alumnus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip) Semarang.

Apalagi, lanjut Tjahjo, masing-masing partai secara internal ada aturan sebutan buat kadernya yang mendapat tugas dari partainya.

Editor: Suryanto

PUAN MAHARANI DISARANKAN PILIH KABINET ATAU PARTAI

ANTARA News

PUAN MAHARANI DISARANKAN PILIH KABINET ATAU PARTAI
ANTARANEWS.COM, Senin, 13 April 2015 13:46 WIB
Puan Maharani disarankan pilih kabinet atau partai

Dokumentasi Puan Maharani (kanan) menyeka keringat di dahi ibunya yang juga Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri (tengah), disaksikan Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Ahmad Basarah (kiri), saat melihat-lihat stan berisi kiprah fraksi partai politik “wong cilik” itu, di MPR di sela-sela Kongres IV PDI Perjuangan di Hotel Inna Grand Bali Beach, Sanur, Bali, Jumat (10/4). (ANTARA FOTO/Andika Wahyu)

… Puan Maharani, tapi saya nonaktifkan…

Jakarta (ANTARA News) – Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahudin, menyarankan kepada Puan Maharani untuk memilih salah satu dari jabatan di kabinet atau Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan.

Puan digadang-gadang ibunya yang Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang juga memberi kendaraan politik bagi Presiden Jokowi menuju kursi kepresidenan, untuk menjadi penerus dinasti Soekarno.

“Bila Puan bersedia memilih salah satu dari jabatan tersebut, itu akan lebih positif di mata publik baik untuk dirinya maupun untuk PDI Perjuangan,” kata Salahudin, dihubungi di Jakarta, Senin.

Dia mengatakan, bila Puan lebih memilih jabatan menteri di kabinet yang saat ini dia sandang, yaitu menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, maka jabatan nonaktif di PDI Perjuangan yang dia tinggalkan bisa diisi kader partai yang lain.

Menurut Salahuddin, hal itu akan menunjukkan kepada publik bahwa PDI Perjuangan tidak kekurangan kader dan tidak ada perlakuan istimewa terhadap Puan yang merupakan anak Megawati.

Sedangkan bila Puan lebih memilih aktif sebagai ketua Bidang Politik dan Keamanan DPP PDI Perjuangan, maka lebih baik dia mundur dari jabatan menteri sehingga Jokowi bisa memilih orang lain untuk mengisi jabatan tersebut.

“Akan lebih elok Puan bersedia mundur dari jabatan menko bila dia lebih memilih aktif dan bekerja untuk PDI Perjuangan,” tuturnya.

“Keputusan Megawati memasukkan nama Puan sebagai pengurus tetapi nonaktif itu sebagai suatu hal yang aneh dan ganjil. Apakah PDI Perjuangan kekurangan kader?” kata dia.

Megawati telah mengumumkan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat PDIP periode 2015-2020. Dalam kepengurusan tersebut, terdapat dua posisi yang diisi anak Megawati.

“Ketua Bidang Politik dan Keamanan Puan Maharani, tapi saya nonaktifkan,” kata Megawati saat mengumumkan kepengurusan DPP PDI Perjuangan.

Selain Puan, anak lain Megawati yang juga mengisi kepengurusan DPP PDI Perjuangan adalah Muhammad Prananda Prabowo yang menjabat ketua bidang ekonomi kreatif.

Editor: Ade Marboen

‘BLUE ENERGY’, HIPOTESA ATAU BENERAN?

‘BLUE ENERGY’, HIPOTESA ATAU BENERAN?

 

Rabu, 15 April 2015, 00:01 WIB Dr. Heather Willauer dari NRL menjelaskan teknologi berbahan bakar air
Dr. Heather Willauer dari NRL menjelaskan teknologi berbahan bakar air

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA —  Mungkin masih ada yang ingat mistery ‘blue energy’ yang pernah menjadi isu politik nasional.

 

 

Teknologi biru disebut menjadikan air sebagai bahan bakar sehingga akan menghasilkan energi murah meriah bagi bangsa manusia.

Tapi banyak yang skeptis dengan teknologi tersebut, beberapa inovator seperti Joko Suprapto, Dr Ghulam Sarwar dari Pakistan, Agha Waqar Ahmad atau Charles H. Garrett disebut hanya ‘tukang klaim’ alias hoax. (Baca: Dengan Teknologi Ini, Iran Diklaim Tundukkan ‘Drone’ AS)

Tapi ada juga yang berpendapat bahwa air dapat dijadikan bahan bakar dengan teknologi tertentu, sehingga topik ini sering berada antara isu hoax dengan kerahasiaan teknologi.

Russia Today, pada April 2014, melaporkan bahwa Angkatan Laut Amerika Serikat sudah menemukan teknologi yang mampu menjadikan air laut sebagai bahan bakar untuk kapal-kapal perang mereka.

Teknologi itu sedang dikaji oleh US Naval Research Laboratory’s (NRL) Materials Science and Technology Division, dan sudah diaplikasikan pada kapal berukuran kecil. Butuh penelitian 15 tahun untuk membuatnya dapat diaplikasikan untuk kapal ukuran besar.

Mail Online menjelaskan bahwa teknologi ini akan menjadi ‘game changer’ karena ketergantungan AS kepada bahan bakar fosil akan semakin berkurang.

Teknologi AL AS ini melengkapai teknologi mobil Quant dengan e-Sportlimousine-nya yang diklaim digerakkan dengan air laut.[]

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 62 other followers