APAKAH TIDAK BERKELEBIHAN?

Sebuah Catatan Sederhana untuk Para Saudara Dayak-ku

Oleh: Kusni Sulang

Foto-Foto: Andriani SJ Kusni

#andrianisjkusni

Di akhir unjuk rasa 2 April 2019, Aliansi Dayak Bersatu (ADB) Kalimantan Tengah (Kalteng) mengeluarkan Pernyataan Sikap terdiri dari delapan poin. Penyataan Sikap Delapan Poin itu ditandatangani oleh Ingkit Djaper, Roni Duling, Yusuf Roni, Romong mengatasnamai ADB Kalimantan Tengah.

Poin ke lima (5) Pernyataan Sikap tersebut berbunyi sbb: (5) Pembentukan KKIM berpotensi besar MERUSAK tatanan/kultur budaya Dayak karena adanya pembauran dengan budaya dari etnis tertentu yang pernah berseteru tersebut [https://beritasampit.co.id/2019/03/29/jangan-buka-luka-lama-masyarakat-dayak-tolak-kkim-di-kalteng/]. Pernyataan Sikap Delapan Poin ini ditutup dengan kalimat: “Demikin pernyataan sikap secara resmi kami sampaikan untuk dapat disikapi secara bersama-sama sebagaimana mestinya.”

Kata-kata “untuk dapat disikapi secara bersama-sama sebagaimana mestinya” bagi saya merupakan suatu harapan yang tidak jelas maksudnya. Terutama kata-kata “sebagaimana mestinya”. “Sebab ketidaksetujuan terhadap isi poin kelima inipun bisa berarti sebagai sikap “sebagaimana semestinya” juga.  Dan saya, secara konsepsional dalam upaya pengembangan, termasuk upaya pelestarian dan pengembangan budaya Dayak  Kalteng, tidak sepakat dengan isi Poin Kelima Pernyataan Sikap Delapan Poin ADB.

Laporan Ghinan Salman, dari Bangkalan, Madura tentang pertunjukan bersama seniman-seniman Dayak dan Madura di Taman Budaya Yogyakarta tiga tahun silam agaknya membantah tesis bahwa pembauran budaya dari etnis tertentu yang pernah berseteru berpotensi merusak tatanan/kultur Dayak. Pergelaran sendratari-nyanyi Bawi Lamus yang diselenggarakan di TIM  Jakarta atas prakarsa dan sponsor mantan Gubernur Kalteng Dr. A. Teras Narang, SH, merupakan contoh lain yang membantah tesis Poin Kelima Pernyataan Sikap Delapan Poin ADB.

Bahkan budaya Dayak itu sendiri pada kenyataannya merupakan budaya serapan yang lahir melalui pembauran dengan budaya-budaya dari luar. Karena itu pada budaya Dayak Kalimantan Tengah kita dapatkan pengaruh-pengaruh dari budaya Tiongkok, India, Turki, Persia, Eropa, dll. Pembauran adalah kata lain dari keterbukaan. Kebudayaan mana saja tidak bisa berkembang dengan menerapkan politik tutup-pintuisme atau isolasionisme. Dalam pembauran budaya ini, politik budaya yang cocok kiranya adalah dua pemaduan: pemaduan unsur-unsur lokal yang baik (tidak semua yang lokal itu baik dan relevan untuk kepentingan hari ini) dengan unsur-unsur luar yang rasuk dengan kepentingan nasional atau daerah. Dengan dua pemaduan inilah bisa diharapkan lahir budaya baru yang zamani. Kurang-lebih, metode dua pemaduan adalah suatu pelajaran yang diberikan oleh perjalanan sejarah panjang umat manusia.

Tentang budaya dari pihak yang perrnah “berseteru”. Apakah benar dari etnik “seteru” itu, budaya mereka tidak bisa disebut budaya karena dipandang sebagai “kebiadaban”? Sehingga apabila bergaul dan berbaur dengan mereka, “berpotensi besar MERUSAK tatanan/kultur budaya Dayak”? Saya  kira pandangan dan sikap begini secara filosofis dinamakan subyektivisme. Memandang segala sesuatu secara hitam-putih. Sementara hal-ihwal itu, seperti dikatakan oleh sosiolog Perancis Edgar Morin, bersifat kompleks. Kalau dibalik: Apakah semua wujud budaya Dayak itu positif? Saya kira, tidak. Karena itu kita seyogyanya memilah dan memilih yang relevan dan positif untuk dikembangkan.

Pembauran, keterbukaan, termasuk dengan saudara-saudara Madura kita, pada hemat saya merupakan jalan terbaik untuk melahirkan Uluh Kalteng Beridentitas Kalteng yang berpandangan dan bersikap “di mana langit dijunjung, di situ bumi dibangun”. Karena Kalteng adalah kampung-halaman Uluh Kalteng, bukan halaman rumah mereka di tempat lain.

Dengan alasan-alasan di atas, saya bertanya-tanya Apakah Poin Kelima Pernyataan Sikap Delapan Poin ADB sebagai sebuah tesis tidak berkelebihan? Tidak terlalu emosional? Tentu Ingkit Djaper, Roni Duling, Yusuf Roni, Romong, sebagai penandatangan Pernyataan Sikap mempunyai argumen dan uraian lebih rinci tentang konsep budaya mereka yang tertera pada Poin Kelima itu. Barangkali sayalah yang sesat pikir dan pemahaman saya belum sampai ke tingkat konsepsional Durang Pahari tersebut. Saya tunggu dengan sikap yang bermuara pada konsep haduhup dan hakabélum serta masi-arép ah![]

*Telah siar di Halaman Budaya Sahewan Panarung, Harian Radar Sampit, Minggu 7 April 2019

Wawancara Eksklusif Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Habib H. Said Ismail

Radar Sampit, Minggu, 20 Januari 2019

Harmonisasi, Itulah Puncak Pembangunan di Kalimantan Tengah

Wawancara Eksklusif Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Habib H. Said Ismail
Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Habib H. Said Ismail menerima pengasuh Halaman Budaya Sahewan Panarung, Andriani SJ Kusni, di ruang kerjanya di Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, untuk melakukan wawancara eksklusif bertema “Menggalang Interaksi Horisontal dan Vertikal yang Republikan dan Berkeindonesiaan di Kalimantan Tengah”, Kamis, 17/01/2019.
Foto/Dok.: Kusni Sulang/Andriani SJ Kusni.

Radar Sampit dari Jawa Pos Group berterimakasih kepada Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Habib H. Said Ismail, yang sudah menerima permintaan wawancara bertema “Menggalang Interaksi Horisontal dan Vertikal yang Republikan dan Berkeindonesiaan di Kalimantan Tengah”. Sebelumnya, kami ingin menjelaskan beberapa istilah yang kami pakai agar tidak salah tafsir: Uluh Kalimantan Tengah – Orang Kalimantan Tengah (semua penduduk Kalimantan Tengah) tanpa membedakan partai, agama, keyakinan dan kepercayaan; Republikan – kemerdekaan/kebebasan, kesetaraan dan persaudaraan; Berkeindonesiaan – Kebhinnekaan dan persatuan.

Tanya: Bagaimana Bapak melihat praktek interaksi republikan dan berkeindonesiaan baik horisontal ataupun vertikal dewasa ini di Kalimantan Tengah? Ada yang berpendapat bahwa keadaan Kalimantan Tengah ibarat “padang ilalang kering”.

Jawab: Saya tidak setuju dengan istilah ibarat padang ilalang kering. Saya asli Kalimantan Tengah. Selama ini kita melihat kehidupan republikan dan berkeindonesiaan di Kalimantan Tengah ini sudah bagus, kalau menurut saya. Terlepas dari adanya intrik-intrik politik yang menimbulkan dan memicu sedikit perbedaan, demo, kekerasan, itu bagi saya wajar di suatu daerah. Apalagi sekarang ini era keterbukaan. Era transparansi. Hanya memang agak kebablasan. Jadi sekarang tinggal bagaimana kita dan pemerintah menyikapi itu. Bagaimana menampung itu semua serta mengambil kebijakan-kebijakan positif bagi semua pihak. Tinggal itu saja agar ilalang yang kering ini bisa lembab sedikit. Jadi saya tidak setuju dikatakan Kalimantan Tengah ini ibarat ilalang kering. Selama Kalimantan Tengah berdiri baru satu kali terjadi kejadian yang lumayan besar. Kalau kejadian-kejadian kecil, di Kumai sering, di Kapuas pernah kejadian kecil tapi biasalah antar kelompok, antar warga, dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Contoh saja Maluku, sudah berapa kali. Kalau istilah ilalang kering itu, boleh dikata untuk daerah-daerah tertentulah. Ada spot-spot tertentu misalnya Palangka Raya. Itu cuma karena unsur politik, tidak ada unsur yang mencederai rasa kebangsaan, tidak mencederai rasa persaudaraan sesama warga negara Indonesia. Murni unsur politik, unsur kepentingan dari golongan-golongan tertentu.

Tanya: Menurut pengamatan Bapak, apakah di Kalimantan Tengah terdapat ghetto budaya dan budaya ghetto?

Jawab: Tidak ada. Ghetto itu kan rumah Yahudi ya… yang dia sendiri, yang menyepi. Betang bukan ghetto. Kalimantan Tengah ini punya falsafah huma betang yang justru dalam huma betang itu bercampur semua unsur, semua etnik, semua agama. Berinteraksi dalam rumah tersebut dan keluar mengurus pekerjaan masing-masing tatkala masih menjadi warga huma betang itu sendiri. Jadi nggak ada ghetto, menurut saya. Saya sudah keliling desa-desa. Saya memang senang jalan-jalan. Saya ada waktu, biasanya Jumat, Sabtu, Minggu, nggak ada kerjaan, saya jalan keliling. Apakah itu untuk dakwah, mengunjungi teman, melihat jalan-jalan yang dibangun oleh komunitas. Secara diam-diam ya, tanpa SPPD. Jalan sendiri. Saya pakai motor trail, saya juga masuk komunitas jip, sekalian naik jip ke daerah gunung-gunung, satu kali jalan. Ghettoisme nggak ada.

Tanya: Apakah itu berarti Kalimantan Tengah tidak memerlukan suatu politik etnik yang mempersatukan?

Jawab: Politik etnik bagi saya, diperlukan untuk menyatukan etnik-etnik tertentu. Dan setelah bersatu, disatukan kembali dalam satu rumah besar yang bernama betang dengan falsafah huma betang yakni Kalimantan Tengah. Lalu disatukan dalam kerangka Bhineka Tunggal Ika. Kalau politik etnik di Kalimantan Tengah sekarang ini sepertinya tidak jalan.

Tanya: Artinya ada politik etnik tapi tidak jalan?

Jawab: Ada.

Tanya: Kenapa tidak jalan menurut Bapak?

Jawab: Karena kita tahu kesadaran Orang Palangka Raya dalam berkebangsaan sebagai republikan  dan berkeindonesiaan, cukup besar. Tinggal bagaimana elit-elitnya entah itu elit politik, elit dalam golongan, elit-elit dalam bidang usaha, tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pemuda, bisa menyatukan semuanya.

Tanya: Politik etnik yang ada sekarang, bentuknya seperti apa berdasarkan pengamatan Bapak?

Jawab: Misalnya, tatkala pilkada. Pilih putra daerah. Harusnya nggak perlu ada itu. Misalnya lagi dalam pemilihan-pemilihan, saya Jawa, saya Dayak, saya Banjar… itu politik etnik ya. Namun saya melihat bahwa itu tidak mempengaruhi atau mencederai rasa persatuan di bumi Kalimantan Tengah ini. Saya tahu. Saya memperhatikan itu semua. Pemerintah memiliki Forum Pembauran Kebangsaan untuk memperkecil sentimen-sentimen kesukuan. Memperkecil efek negatif dari sentimen-sentimen kesukuan tersebut.

Tanya: Tapi bukan berarti hilang efek-efek negatif tersebut?

Jawab: Betul. Masih ada itu semua. Dunia ini dari jaman Nabi Adam sudah ada efek negatif dari hal-hal demikian.

Tanya: Jadi bagaimana konkritnya meminimalisir efek negatif sentimen-sentimen kesukuan tersebut?

Jawab: Kita membina forum-forum. Ada Forum Pembauran Kebangsaan, Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Forum Bela Negara. Dan juga ada lembaga-lembaga lain di luar pembinaan pemerintah. Itu semua untuk meminimalisir sentimen-sentimen etnik yang nantinya bisa memunculkan kecemburuan etnik tatkala satu suku merasa paling besar, paling hebat. Kita harapkan forum-forum tersebut turut menyulut rasa kesetiakawanan di Kalimantan Tengah.

Tanya: Dalam satu rapat forum di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), ada peserta rapat berpendapat bahwa dalam hubungan antar etnik di Kalimantan Tengah yang berlaku adalah “siapa yang kuat dialah yang menang (survival of the fittest). Bagaimana pendapat Bapak? Benarkah prinsip ini diterapkan dalam hubungan antar etnik? Semestinya bagaimana jika tidak benar?

Jawab: Itu terlalu berlebihan. Nah, andaikata prinsip itu dijalankan, coba kita tanya kembali pada orang-orang, etnik siapa sih yang menang disini? Etnik mana sih yang merasa besar disini? Menurut saya pribadi, mereka saling melindungi. Saya memang bukan asli Dayak tapi berdarah Dayak, sudah tujuh turunan di Kalimantan Tengah. Datuk saya kawin dengan Orang Dayak juga. Kadang-kadang ada yang bilang saya ini keturunan Arab, “Orang Arab kok menjajah disini” tapi buktinya saya akrab dengan Orang Dayak, dengan Orang Jawa luar biasa, dengan Orang Bugis, Orang Manado, tinggal bagaimana kita menularkan dan mengajarkan itu semua kepada masyarakat bahwa kita satu. Satu bangsa Indonesia. Dan siapapun yang berdiam, berdomisili, berwarganegara Indonesia, memiliki hak dan kewajiban yang sama, dalam tanda kutip. Saya bilang begitu. Mereka menerima. Silahkan tanya jika ketemu tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat, siapa Habib Ismail, insya allah tak ada negatif. Negatifnya paling cuma satu, ngalor-ngidulnya…

Tanya: Jadi semestinya bagimana prinsip dalam hubungan antar etnik?

Jawab: Prinsip kita ya, kalau menurut saya, ayo puji Dayak. Budaya Dayak kita kembangkan bersama, rasa sosial dan kesetiakawanan, adat-istiadat, silahkan angkat. Angkat bersama-sama. Tapi satu, jangan hina adat yang lain. Jawa begitu juga. Silahkan, mau wayangan, mau reog, mau tayyib. Silahkan dan bilang ini kesenian yang paling bagus, ini kesenian yang paling tua di Indonesia. Silahkan tapi jangan hina adat yang lain. Begitu juga suku-suku lain. Jadi caranya sekarang agar kita damai cuma satu, silahkan kita puji diri kita tapi jangan hina orang lain. Yang bikin konflik berkepanjangan ini adalah ada kata-kata yang kadang-kadang secara tidak langsung menyinggung perasaan orang lain. Itu harus kita pelajari, harus kita sadari, agar jangan keluar dari mulut kita. Misal, Islam agama terbaik. Benar. Tapi jangan kita bilang, “Islam agama terbaik, agama lain tak bagus”. “Kristen agama terbaik karena menyebarkan kasih damai. Hindu, Budha, Islam, tak baik”. Jangan. Silahkan angkat masing-masing. Itu satu-satunya cara agar kita bisa bersatu.

Tanya: Sekarang mengenai masalah kebudayaan. Kalimantan Selatan telah beberapa kali menyelenggarakan Kongres Kebudayaan Banjar yang antara lain membahas apa-siapa Orang Banjar dan apa-bagaimana kebudayaan Banjar itu. Untuk terciptanya interaksi mendasar yang republikan dan berkeindonesiaan, apakah di Kalimantan Tengah kita perlu menyelenggarakan Kongres Kebudayaan Uluh Kalimantan Tengah?

Jawab: Saya kira perlu untuk menyatukan.  Dan satu hal yang harus kita angkat adalah bahwasanya di Kalimantan Tengah pernah berdiri kerajaan besar, Kerajaan Kotawaringin. Dalam kongres kebudayaan, adat kerajaan wajib diangkat juga.

Tanya: Dalam konteks ini, bagaimana pendapat Pak Wagub jika Festival Isen Mulang dikembangkan menjadi Festival Isen Mulang Uluh Kalimantan Tengah? Alasan-alasan Bapak?

Jawab: Saya setuju itu. Dengan kecenderungan memprioritaskan Dayak dengan prinsip Dimana Langit Dijunjung Disitu Bumi Dibangun, meminjam istilah ayahanda Kusni Sulang, karena kita berdiri, berdiam, menggunakan segala sesuatu yang ada di Tanah Dayak. Kita angkat kebudayaan Dayak ini bukan hanya di kancah kita sendiri tapi juga di kancah nasional hingga internasional. Kemarin ada kongres kebudayaan di Arab Saudi, diundang. Saya sudah siap berangkat tapi karena nggak ada dana, nggak jadi. Isen Mulang di Yogya, tanya aja Orang Yogya. Ini panitianya (maksudnya, beliau-ASK), berapa kali, kami donaturnya. Isen Mulang mini di Jakarta juga. Sekarang andaikata bisa, Isen Mulang Kalimantan Tengah. Saya setuju itu.

Tanya: Dalam waktu hampir bersamaan di Kalimantan muncul dua organisasi baru, Forum Intelektual Dayak dan Ikatan Cendekiawan Dayak Nasional. Bagaimana Pak Wagub melihat hal ini dari segi interaksi antar etnik, kepentingan Kalimantan Tengah dan bangsa?

Jawab: Sah-sah saja. Karena saya orang politik, saya memandang dari sisi politik. Salah satunya dipelopori oleh orang politik juga, Bapak Willy Yoseph, saya yakin dan saya kira wajar, ke depan akan menjadi satu kekuatan politik juga.

Tanya: Bapak memiliki harapan khusus terhadap hadirnya dua forum ini?

Jawab: Harapan saya, mereka benar-benar mengumpulkan Orang Dayak yang pintar-pintar di Kalimantan bukan hanya di Kalimantan Tengah saja agar bisa semakin memotivasi anak-anak muda kita bahwa Orang Dayak ini banyak yang pintar, banyak yang profesor. Kita berharap anak-anak muda bisa mengikuti jejak langkah mereka. Kedepannya, entah forum-forum ini mau dipakai untuk kekuatan politik, itu terserah. Bukan wewenang kita untuk menghalangi atau menyetujuinya. Kita cuma memandang sisi manfaat sosialnya. Bagi saya, bagus. Karena nanti isinya adalah cendekiawan-cendekiawan yang tentunya mempunyai kompetensi, mudah-mudahan bisa memberi angin sejuk untuk Kalimantan Tengah agar ilalangnya tidak kering. Bisa memberi pengertian-pengertian pada masyarakat bagaimana sih Indonesia yang bersatu itu. Hukum positif berlaku di negara kita, bukan hanya hukum adat walau hukum adat diakui.

Tanya: Ada yang berpendapat bahwa dalam keadaan Indonesia seperti hari ini dan Kalimantan Tengah yang ibarat “padang ilalang kering”, pendekatan kebudayaan tidak diperlukan. Yang perlu dan mendesak adalah diterapkannya kembali “pendekatan keamanan”. Pendapat Bapak?

Jawab: Bagi saya, perlu keduanya. Pendekatan kebudayaan diperlukan karena orang yang memahami kebudayaan biasanya adalah orang yang tidak mau menyakiti orang lain dan senang kedamaian. Orang yang punya jiwa seni, bagi saya adalah orang yang romantis. Pendekatan keamanan juga diperlukan agar kita semua sadar bahwa segala sesuatu yang kita lakukan harus menjamin keamanan masyarakat sekitar kita. Jangan sampai yang kita lakukan memicu terjadinya gangguan kamtibmas. Silahkan menyampaikan pedapat. Silahkan mengkritik atau berorasi. Namun tetap menjaga keamanan dan ketertiban. Dan yang bisa menjamin itu semua adalah pendekatan keamanan itu tadi agar tidak mengganggu stabilitas keamanan karena melakukan hal-hal di luar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tanya: Sekarang tentang hubungan atau interaksi vertikal, terutama antara warga dan penyelenggara Negara. Sebagai pejabat negara, apakah Bapak terbuka terhadap kritik?

Jawab: Terbuka. Bahkan mungkin, mungkin… saya satu-satunya manusia disini yang menghadapi kritik dengan tertawa.

Tanya: Bagaimana melancarkan kritik sebaiknya?

Jawab: Kritik semestinya bukan hanya menyalahkan namun turut memberi sumbangsih solusi terhadap apa yang dianggap masalah agar masalah tersebut bisa diluruskan.  Andaikata menyalahkan saja, itu namanya marah. Kita mengharapkan semua warga negara memiliki sensitivitas terhadap kinerja para pejabat negara. Itu bukti mereka memperhatikan kita. Tatkala ada program-program kerja kita yang dikritik, kita senang. Itu tanda perhatian. Kadang-kadang yang mengkritik ini cendekiawan lho, gelarnya doktor lho.  Ya, saya ngaku salah. Saya tanya, solusinya apa, apa yang harus dilakukan? Diam.

Tanya: Pernah mengalami itu (menghadapi pengkritik yang hanya bisa mengkritik tanpa memberi solusi-ASK)?

Jawab: Bukan pernah lagi. Sering. Di facebook, instagram. Orang mengkritik, bilang saya goblok. Saya bilang alhamdulillah. Kalau saya pintar, saya nggak jadi wakil gubernur, saya jadi presiden. Orang bilang saya goblok, tak ada masalah karena saya diajarkan oleh orang tua saya tatkala kita memandang orang, pandang orang itu lebih tinggi dari kita, tatkala kita memandang diri sendiri, pandang diri sendiri lebih bodoh dari orang.

Tanya: Jadi Bapak tidak menilai kritik sebagai hinaan, pembunuhan karakter dan atau pencemaran  nama baik?

Jawab:  Tidak. Oh, kalau dianggap sebagai pembunuhan karakter, sering, sampai pada kehidupan keluarga. Saya santai. Yang baru-baru ini soal Grab itu (Wakil Gubernur menjadi supir Grab di waktu luang-ASK), saya santai saja. Itu wajar karena saya sadar saudara kembar pun yang dilahirkan bersama, pasti cara berpikirnya berbeda. Kita tidak bisa menyatukan pola pikir satu dengan lainnya tapi menyamakan persepsi bisa. Misal tujuan kita ke depan apa, bisa kita samakan. Dan itu betul-betul saya sadari. Pola pikir mempengaruhi pola kerja, pola pikir mempengaruhi cara kita berinteraksi dengan masyarakat, dan pola pikir juga mempengaruhi visi misi ke depan. Pola pikir mempengaruhi semua.

Tanya: Pertanyaan terakhir, menurut Bapak, bagaimana sebaiknya hubungan penyelenggara Negara dengan warganegaranya? Idealnya seperti apa?

Jawab: Idealnya adalah penyelenggara negara berkewajiban mengakomodir segala sesuatu yang dianggap perlu, penting, dan menjadi prioritas oleh warga negaranya. Sekali lagi, warga negara. Bukan kelompok tertentu. Penyelenggara negara juga harus bisa menangkap apa kemauan mayoritas warga negara. Andaikata ada warga negara tidak setuju dengan apa-apa yang lakukan penyelenggara negara, silahkan ajukan ketidaksetujuan tersebut. Masalahnya apa dan beri saran solusi terbaik. Bagi saya, warga negara juga harus bisa melihat sisi positif kerja keras penyelenggara negara yang sudah bekerja siang-malam menyumbangkan pikiran dan tenaga untuk menjaga stabilitas keamanan, stabilitas ekonomi, semuanya. Warga negara harus sadar bahwa dia bisa ke pasar dengan damai, dia bisa belanja dengan enak, itu juga adalah peran serta penyelenggara negara. Dan juga penyelenggara negara harus bisa membawa dirinya agar sering-sering bertemu dengan warga negara. Pemimpin harus sering bertemu masyarakat. Pemimpin harus sering berinteraksi dengan masyarakat. Pemimpin harus mendengar keluh-kesah masyarakat. Pemimpin juga harus bisa memberikan pemikiran-pemikiran untuk menjamin kesejahteraan dan ketentraman masyarakat. Bukan hanya sejahtera. Buat apa kita sejahtera kalau tidak tenteram.  Buat apa kita kaya kalau hidup tidak aman. Dan buat apa juga kita hidup aman kalau kesejahteraan tidak tercukupi. Setelah sejahtera dan aman, keharmonisan itulah puncak keberhasilan pembangunan kita. Puncak keberhasilan di Kalimantan Tengah ini jika bisa menjamin harmonisasi antara seluruh penduduk atau masyarakat. Mereka hidup harmonis, saling menghargai, saling bertoleransi, saling tolong-menolong, guyub, rukun, bisa bergotong-royong, saling tepo-seliro, itulah puncak keberhasilan pembangunan di Kalimantan Tengah, bagi saya.[]

Diskusi Jejak G. Obus pada Soempah Pemoeda 1928

Hotel Luwansa Palangka Raya, 27 Oktober 2018, 09:00-Selesai.

Foto-foto: Andriani SJ Kusni, 2018.


Diskusi Jejak G. Obus pada Soempah Pemoeda 1928

Merayakan 20 Tahun Malpraktek IMF di Indonesia

Rabu, 10 Oktober 2018 16:13

Oleh: Beggy Rizkiansyah, kolumnis Kiblat.net

Bayangkan pemandangan laut menghampar luas. Diiringi deburan ombak yang tenang dan kicauan burung. Makan malam megah di atas kapal pesiar yang mengarungi lautan. Pesiar MV Dream menawarkan kenikmatan tersebut. Pesiar tersebut sudah siap sedia menampung para peserta pertemuan tahunan International Monetary Fund (IMF) dan World Bank (Bank Dunia) di Bali.

Begitu megahnya perhelatan ini hingga menelan biaya sekitar 855 miliar. Kamar hotel yang dipakai para peserta setidaknya bisa mencapai 9 juta rupiah per malam.Ratusan mobil Alphard dan Mercedes disediakan demi mobilitas dan melayani peserta. Tentu tak bisa dikatakan segala fasilitas tadi adalah satu kemewahan. Sebab mereka disediakan untuk melayani para pembesar dunia keuangan. Mulai dari Gubernur bank Sentral, para Menteri keuangan, CEO perusahaan-perusahaan industri keuangan hingga pejabat lainnya. Nasib puluhan juta orang ada di tangan para pandita ini.

Layaklah mereka yang berlelah-lelah dalam rapat tersebut rebah dalam kamar yang ‘tak seberapa’ itu. Lagipula seorang anggota DPR, telah mengatakan, pertemuan ini akan dilakukan dalam suasana bersedih atas bencana Gempa Lombok dan Tsunami serta gempa di Palu dan Donggala. Semua demi melayani IMF dan Bank Dunia.

alt

Kapal pesiar raksasaturut dihadirkan untuk menyambut kedatangan IMF.

IMF bukan nama baru di Indonesia. 20 tahun silam, IMF menancapkan kukunya di Indonesia. Rakyat tak akan lupa pemandangan itu. Presiden Soeharto yang telah berkuasa lebih dari 30 tahun membungkuk di hadapan Michel Camdesus dari IMF.

alt

Indonesia menjadi pasien IMF setelah memasuki persoalan ekonomi yang sulit. IMF memang didirikan untuk mengatasi krisis yang melanda negara-negara Eropa akibat perang dunia ke-2. IMF adalah salah satu dari tiga lembaga dunia selain WTO dan Bank Dunia yang berperan besar dalam sistem keuangan di dunia. Sebagai penyokong rezim pasar bebas, (Joseph Stiglitz: 2012)

IMF menjadi alat-alat yang memastikan ideologi tersebut eksis di berbagai negara. Meski didanai para pembayar pajak di seluruh dunia, IMF hanya melaporkan kegiatan mereka kepada para Gubernur Bank Sentral dan Menteri Keuangan yang menjadi para anggotanya.

Indonesia memang menjadi anggota iMF diwakili oleh Perry Warjiyo (Gubernur BI) dan Menkeu Sri Mulyani Indrawati. Namun suara Indonesia di IMF sangatlah kecil. Hanya memiliki nilai 0,95% suara. Bandingkan dengan Amerika Serikat yang memiliki 16,52% suara. Bahkan menurut Weisbrot dan Johnston dalam Voting Share Reform at The IMF: Will It Make a Difference (2016), Indonesia termasuk negara yang kurang terwakili di IMF bersama Turki, Iran, Argentina dan beberapa negara lainnya.

Suara Indonesia pun hanya didelegasikan kepada satu executive director, berbagi bersama 12 negara lain seperti Filipina, Republik Fiji, Kamboja, Laos, Nepal dan lainnya. Bandingkan dengan AS, Jepang dan Cina yang masing-masing diwakili satu executive director. Terlebih AS yang sangat dominan sebagai pemegang saham terbesar di IMF dan satu-satunya yang memiliki hak veto di IMF. Pada 2014, pasca reformasi sistem voting di IMF, Departemen Keuangan AS menyatakan: “…Setelah reformasi IMF diimplementasikan, Amerika Serikat akan tetap menjadi pemegang saham terbesar dan satu-satunya negara di dunia yang memiliki otoritas veto terhadap keputusan besar di IMF.”

Sudah bisa ditebak, arah jalannya sistem ekonomi dan keuangan dunia yang didorong IMF beserta kebijakan mereka, tentu saja sesuai dengan kehendak raksasa di IMF, yaitu AS dan negara-negara sekutunya sebagai penyokong dan pemain dalam liberalisasi ekonomi di dunia.

Strom C. Thacker dalam The High Politics of IMF Lending (2006) menyebutkan bahwa AS mampu untuk mendorong program yang mereka sukai di IMF. Meskipun biasanya Managing Director IMF adalah orang Eropa, tetapi biasanya jarang melawan kehendak Amerika Serikat. “Hal ini tidak mengejutkan, mengingat ia ditunjuk melalui proses dimana AS memiliki kekuatan veto,” jelas Thacker.

Hal ini sebenarnya dapat kita lihat (dan rasakan) ketika Indonesia menjadi pasien IMF pada tahun 1997 dan menjadi korban malpraktik mereka. Ditandatanganinya Letter of Intent (LOI) pada 31 Oktober 1997, menjadi tonggak Indonesia mulai menjadi pasien IMF.

Di negara-negara Asia, IMF memberi resep yang sama. Mereka memberikan dana dengan syarat pemangkasan pengeluaran pemerintah, pemotongan pajak, dan suku bunga yang sangat tinggi dan tentu saja memaksa keterbukaan ekonomi. (Joseph Stiglitz: 2012)

Suku bunga sangat tinggi yang dituntut IMF malah berbuah petaka. Perusahaan-perusahaan yang sudah kolaps tertimbun hutang malah semakin tercekik, dan sebagian bubar. Pengangguran malah menjadi-jadi. Ekonom peraih Nobel Ekonomi, Joseph Stiglitz (2012) menilai kebijakan IMF tersebut malah bermasalah. Menurutnya, “Perusahaan-perusahaan yang memiliki tingkat hutang yang tinggi sangat sensitif terhadap kenaikan suku bunga, khususnya kenaikan yang sangat tinggi yang dipaksakan oleh IMF.”

Gagalnya perusahaan-perusahaan membayar hutang mereka berdampak pada macetnya kredit diperbankan. Pada 1 November1997 IMF meminta pemerintah melikuidasi 16 bank yang dianggap sakit. Sebelumnya bahkan IMF menyebutkan ada 34 bank yang sakit.

Kebijakan ini malah mengundang malapetaka. Terjadi rush, kepanikan para nasabah yang serta merta menarik dana mereka dari bank-bank. Stiglitz menilai IMF tidak paham situasi pasar keuangan. “Tak mengherankan jika hal ini menyebabkan terjadinya penarikan dana serempak dari bank-bank swasta yang tersisa, dan dananya segera dialihkan ke bank-bank pemerintah yang dijamin oleh pemerintah. Ini merupakan bencana terhadap sistem perbankan dan perekonomian Indonesia…” (Joseph Stiglitz: 2012)

alt

Daftar negara-negara yang berhutang kepada IMF hingga 2018.

Harapan IMF terhadap kenaikan suku bunga yang sangat tinggi agar nilai tukar rupiah tidak merosot dan mengundang dana asing masuk tidak terjadi. IMF seringkali secara terbuka menuding kemandekan ekonomi akibat tidak becusnya proses reformasi ekonomi pemerintahan yang menjadi pasien mereka sendiri, akibatnya malah investor asing kehilangan kepercayaan dan terjadinya pelarian modal keluar negeri.

“Dalam setiap kasus lembaga tersebut mengumumkan kepada dunia bahwa ada masalah fundamental yang harus diselesaikan sebelum pemulihan sesungguhnya dapat terjadi. Melakukan pengumuman tersebut seperti berterika ada kebakaran di tengah bioskop yang penuh sesak. para investor, yang percaya dengan diagnosis masalah-masalah tersebut dibandingkan dengan saran-saran perbaikan, melarikan modalnya. Bukannya memulihkan kepercayaan yang dapat membantu menarik modalnya masuk, kritikan IMF malah mempercepat terbangnya modal keluar dari negara tersebut,” jelas Stiglitz. Mimpi indah IMF pada kenaikkan suku bunga sangat tinggi di Indonesia malah membuat rupiah terjun bebas. Pada Desember 1997 dollar sempat mencapai Rp. 5.700. Pada 21 Januari 1998, dollar menggila. Rupiah terjun bebas menjadi Rp. 16.000.

Situasi ini membuat pemerintah mencoba alternatif di luar resep IMF. Pada 15 Januari 1998. pemerintah mengangkat Steve Hanke, Guru Besar John Hopkins University sebagai penasehat khusus Presiden Soeharto. Hanke mengusulkan agar pemerintah menerapkan Currency Board System(CBS) dimana rupiah dipatok Rp 5.500 per dollar AS. Soeharto kemudian tertarik, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sudah disiapkan pada awal Februari 1998.

Steve Hanke mengenang peristiwa itu. Dalam artikelnya di Forbes.com, ia mengutarakan bahwa hal itu membuat Pemerintah AS dan IMF marah. Ide CBS segera diserang. Soeharto diancam: buang ide CBS itu atau lupakan dana bantuan 43 milliar dollar dari IMF

Ketika di Hotel Shangri-La Jakarta, Hanke bertemu dengan ekonom Merton Miller. Miller mengatakan bahwa keberatan pemerintah Clinton pada ide CBS bukan karena ide itu akan gagal, justru karena ide itu akan berhasil dan mereka akan terus berurusan dengan Soeharto.

Hanke menganalisa bahwa Presiden Clinton punya alasan lain untuk mendorong perubahan rezim. Perubahan rezim di Indonesia berarti peluang emas bagi Paul Wolfowitz, sang pengubah rezim (orang yang mendorong invasi AS ke Irak dan menjatuhkan Saddam Hussein). Dengan mengganti rezim, AS memiliki agenda untuk menguasai Timur Tengah Raya (greater middle east).

Mantan Sekretaris Negara AS, Lawrence Eagleburger mengatakan,“Kita cukup pandai dengan mendukung IMF, kita menjatuhkan Suharto. Apakah itu cara yang bijak, itu pertanyaan lain. Saya tidak mengatakan Suharto harus tetap menjabat, tetapi saya berharap ia turun dengan cara lain selain IMF mendorong dia turun.”

Bos IMF, Michael Camdesus dalam wawancara dengan The new york times bahkan dengan bangga mengatakan: “Kami menciptakan kondisi yang memaksa Presiden Suharto meninggalkan pekerjaannya.” Camdesus bukannya tak mengetahui (meskipun tidak mengakui) kekeliruan yang ia buat. Joseph Stiglitz, mantan kepala ekonom Bank Dunia tersebut pernah mengingatkan Camdesus pada Desember 1997 di Kuala Lumpur. Stiglitz mengingatkan potensi kekacauan sosial dan politik, jika kebijakan fiskal yang terlampau ketat diterapkan di Indonesia. Camdesus menanggapi peringatan Stiglitz dengan tenang. Menurutnya, seperti Meksiko, mereka memang perlu mengambil tindakan yang tak menyenangkan agar dapat pulih. (Joseph Stiglitz: 2012)

Presiden Soeharto akhirnya menyerah pada ancaman IMF dan membatalkan rencana pemakaian CBS yang mematok rupiah. LOI kedua dengan IMF ditandatangani 18 Januari 1998. Rakyat Indonesia akan selalu mengingat momen penandatanganan LOI tersebut. Camdesus bersedekap dengan angkuhnya, sementara rakyat Indonesia, menyaksikan Presiden Soeharto membungkuk tak berdaya.

Akhir Januari, rupiah terjun bebas ke angka Rp 16 ribu per dollar AS. PHK massal, kelangkaan barang dan hutang menggunung menimpa Indonesia. Keresahan sosial dan politik di mana-mana. Prediksi Stiglitz pun jadi kenyataan. Bulan Mei 1998, sejarah kelam menyelimuti Indonesia. Kerusuhan pecah di mana-mana. Kucuran dana IMF tak berarti apa-apa.

alt

Aksi petani tolak kehadiran IMF dan World Bank

Menurut Stiglitz, kucuran dana hanya untuk mengatrol nilai tukar dan menalangi kreditor, namun tak ada dana untuk rakyat miskin. Dalam istilah Amerika, ada miliaran dollar untuk kesejahteraan perusahaan, tetapi tak ada jutaan dollar pun yang diberikan untuk rakyat biasa. Subsidi pangan dan bahan bakar dicabut menyulut terbakarnya kerusuhan (Joseph Stiglitz: 2012).

Masalah yang dihadapi oleh IMF dan lembaga keuangan internasional lainnya adalah masalah governance atau pengaturan. Siapa yang memutuskan apa yang mereka lakukan. Lembaga-lembaga tersebut tidak hanya didominasi oleh negara-negara industri kaya tetapi juga oleh kepentingan-kepentingan komersial dan finansial di negara-negara tersebut, dan kebijakan-kebijakan dari lembaga tersebut dengan sendirinya mencerminkan hal ini (Joseph Stiglitz: 2012).

Joseph Stiglitz menekankan ideologi pasar bebaslah yang mengarahkan kebijakan-kebijakan IMF. Berharap IMF peduli pada soal keadilan sosial, bias kepentingan para ‘pemodalnya’ dan menolak persaingan bebas sebagai mana amanat para pendiri bangsa, sama saja dengan punguk merindukan bulan.

Oleh sebab itu, melihat hamparan karpet merah dalam pagelaran IMF-Bank Dunia di Bali tahun ini sama saja dengan bersuka-cita merayakan kehancuran ekonomi, kerusuhan sosial dan penderitaan rakyat 20 tahun yang silam. Buah malpraktek IMF di Indonesia. Entah kita bangsa yang pemaaf, pelupa atau memang tak pernah mau belajar dari pengalaman.


Diskusi Jejak G. Obos di Soempah Pemoeda 1928

Diskusi Jejak G. Obos di Soempah Pemoeuda 1928

Diskusi Jejak G. Obos di Soempah Pemoeda 1928. Dok: IJTI

Against Identity Politics: The New Tribalism and the Crisis of Democracy

By Francis Fukuyama

Against Identity Politics -- Francis Fukuyana Pic 1

Against Identity Politics — Francis Fukuyama

Beginning a few decades ago, world politics started to experience a dramatic transformation. From the early 1970s to the first decade of this century, the number of electoral democracies increased from about 35 to more than 110. Over the same period, the world’s output of goods and services quadrupled, and growth extended to virtually every region of the world. The proportion of people living in extreme poverty plummeted, dropping from 42 percent of the global population in 1993 to 18 percent in 2008.

But not everyone benefited from these changes. In many countries, and particularly in developed democracies, economic inequality increased dramatically, as the benefits of growth flowed primarily to the wealthy and well-educated. The increasing volume of goods, money, and people moving from one place to another brought disruptive changes. In developing countries, villagers who previously had no electricity suddenly found themselves living in large cities, watching TV, and connecting to the Internet on their mobile phones. Huge new middle classes arose in China and India—but the work they did replaced the work that had been done by older middle classes in the developed world. Manufacturing moved steadily from the United States and Europe to East Asia and other regions with low labor costs. At the same time, men were being displaced by women in a labor market increasingly dominated by service industries, and low-skilled workers found themselves replaced by smart machines.

Ultimately, these changes slowed the movement toward an increasingly open and liberal world order, which began to falter and soon reversed. The final blows were the global financial crisis of 2007–8 and the euro crisis that began in 2009. In both cases, policies crafted by elites produced huge recessions, high unemployment, and falling incomes for millions of ordinary workers. Since the United States and the EU were the leading exemplars of liberal democracy, these crises damaged the reputation of that system as a whole.

Indeed, in recent years, the number of democracies has fallen, and democracy has retreated in virtually all regions of the world. At the same time, many authoritarian countries, led by China and Russia, have become much more assertive. Some countries that had seemed to be successful liberal democracies during the 1990s—including Hungary, Poland, Thailand, and Turkey—have slid backward toward authoritarianism. The Arab revolts of 2010–11 disrupted dictatorships throughout the Middle East but yielded little in terms of democratization: in their wake, despotic regimes held on to power, and civil wars racked Iraq, Libya, Syria, and Yemen. More surprising and perhaps even more significant was the success of populist nationalism in elections held in 2016 by two of the world’s most durable liberal democracies: the United Kingdom, where voters chose to leave the EU, and the United States, where Donald Trump scored a shocking electoral upset in the race for president.

All these developments relate in some way to the economic and technological shifts of globalization. But they are also rooted in a different phenomenon: the rise of identity politics. For the most part, twentieth-century politics was defined by economic issues. On the left, politics centered on workers, trade unions, social welfare programs, and redistributive policies. The right, by contrast, was primarily interested in reducing the size of government and promoting the private sector. Politics today, however, is defined less by economic or ideological concerns than by questions of identity. Now, in many democracies, the left focuses less on creating broad economic equality and more on promoting the interests of a wide variety of marginalized groups, such as ethnic minorities, immigrants and refugees, women, and LGBT people. The right, meanwhile, has redefined its core mission as the patriotic protection of traditional national identity, which is often explicitly connected to race, ethnicity, or religion.

Identity politics has become a master concept that explains much of what is going on in global affairs.

This shift overturns a long tradition, dating back at least as far as Karl Marx, of viewing political struggles as a reflection of economic conflicts. But important as material self-interest is, human beings are motivated by other things as well, forces that better explain the present day. All over the world, political leaders have mobilized followers around the idea that their dignity has been affronted and must be restored.

Of course, in authoritarian countries, such appeals are old hat. Russian President Vladimir Putin has talked about the “tragedy” of the Soviet Union’s collapse and has excoriated the United States and Europe for taking advantage of Russia’s weakness during the 1990s to expand NATO. Chinese President Xi Jinping alludes to his country’s “century of humiliation,” a period of foreign domination that began in 1839.

But resentment over indignities has become a powerful force in democratic countries, too. The Black Lives Matter movement sprang from a series of well-publicized police killings of African Americans and forced the rest of the world to pay attention to the victims of police brutality. On college campuses and in offices around the United States, women seethed over a seeming epidemic of sexual harassment and assault and concluded that their male peers simply did not see them as equals. The rights of transgender people, who had previously not been widely recognized as distinct targets of discrimination, became a cause célèbre. And many of those who voted for Trump yearned for a better time in the past, when they believed their place in their own society had been more secure.

Again and again, groups have come to believe that their identities—whether national, religious, ethnic, sexual, gender, or otherwise—are not receiving adequate recognition. Identity politics is no longer a minor phenomenon, playing out only in the rarified confines of university campuses or providing a backdrop to low-stakes skirmishes in “culture wars” promoted by the mass media. Instead, identity politics has become a master concept that explains much of what is going on in global affairs.

That leaves modern liberal democracies facing an important challenge. Globalization has brought rapid economic and social change and made these societies far more diverse, creating demands for recognition on the part of groups that were once invisible to mainstream society. These demands have led to a backlash among other groups, which are feeling a loss of status and a sense of displacement. Democratic societies are fracturing into segments based on ever-narrower identities, threatening the possibility of deliberation and collective action by society as a whole. This is a road that leads only to state breakdown and, ultimately, failure. Unless such liberal democracies can work their way back to more universal understandings of human dignity, they will doom themselves—and the world—to continuing conflict.

THE THIRD PART OF THE SOUL 

Most economists assume that human beings are motivated by the desire for material resources or goods. This conception of human behavior has deep roots in Western political thought and forms the basis of most contemporary social science. But it leaves out a factor that classical philosophers realized was crucially important: the craving for dignity. Socrates believed that such a need formed an integral “third part” of the human soul, one that coexisted with a “desiring part” and a “calculating part.” In Plato’s Republic, he termed this the thymos, which English translations render poorly as “spirit.”

In politics, thymos is expressed in two forms. The first is what I call “megalothymia”: a desire to be recognized as superior. Pre-democratic societies rested on hierarchies, and their belief in the inherent superiority of a certain class of people—nobles, aristocrats, royals—was fundamental to social order. The problem with megalothymia is that for every person recognized as superior, far more people are seen as inferior and receive no public recognition of their human worth. A powerful feeling of resentment arises when one is disrespected. And an equally powerful feeling—what I call “isothymia”—makes people want to be seen as just as good as everyone else.

The rise of modern democracy is the story of isothymia’s triumph over megalothymia: societies that recognized the rights of only a small number of elites were replaced by ones that recognized everyone as inherently equal. During the twentieth century, societies stratified by class began to acknowledge the rights of ordinary people, and nations that had been colonized sought independence. The great struggles in U.S. political history over slavery and segregation, workers’ rights, and women’s equality were driven by demands that the political system expand the circle of individuals it recognized as full human beings.

But in liberal democracies, equality under the law does not result in economic or social equality. Discrimination continues to exist against a wide variety of groups, and market economies produce large inequalities of outcome. Despite their overall wealth, the United States and other developed countries have seen income inequality increase dramatically over the past 30 years. Significant parts of their populations have suffered from stagnant incomes, and certain segments of society have experienced downward social mobility.

Perceived threats to one’s economic status may help explain the rise of populist nationalism in the United States and elsewhere. The American working class, defined as people with a high school education or less, has not been doing well in recent decades. This is reflected not just in stagnant or declining incomes and job losses but in social breakdown, as well. For African Americans, this process began in the 1970s, decades after the Great Migration, when blacks moved to such cities as Chicago, Detroit, and New York, where many of them found employment in the meatpacking, steel, or auto industry. As these sectors declined and men began to lose jobs through deindustrialization, a series of social ills followed, including rising crime rates, a crack cocaine epidemic, and a deterioration of family life, which helped transmit poverty from one generation to the next.

Over the past decade, a similar kind of social decline has spread to the white working class. An opioid epidemic has hollowed out white, rural working-class communities all over the United States; in 2016, heavy drug use led to more than 60,000 overdose deaths, about twice the number of deaths from traffic accidents each year in the country. Life expectancy for white American men fell between 2013 and 2014, a highly unusual occurrence in a developed country. And the proportion of white working-class children growing up in single-parent families rose from 22 percent in 2000 to 36 percent in 2017.

REUTERS/Whitney Curtis A protester stands on a “blue lives matter” flag in St. Louis, Missouri, September 2017.

But perhaps one of the great drivers of the new nationalism that sent Trump to the White House (and drove the United Kingdom to vote to leave the EU) has been the perception of invisibility. The resentful citizens fearing the loss of their middle-class status point an accusatory finger upward to the elites, who they believe do not see them, but also downward toward the poor, who they feel are unfairly favored. Economic distress is often perceived by individuals more as a loss of identity than as a loss of resources. Hard work should confer dignity on an individual. But many white working-class Americans feel that their dignity is not recognized and that the government gives undue advantages to people who are not willing to play by the rules.

This link between income and status helps explain why nationalist or religiously conservative appeals have proved more effective than traditional left-wing ones based on economic class. Nationalists tell the disaffected that they have always been core members of a great nation and that foreigners, immigrants, and elites have been conspiring to hold them down. “Your country is no longer your own,” they say, “and you are not respected in your own land.” The religious right tells a similar story: “You are a member of a great community of believers that has been betrayed by nonbelievers; this betrayal has led to your impoverishment and is a crime against God.”

The prevalence of such narratives is why immigration has become such a contentious issue in so many countries. Like trade, immigration boosts overall GDP, but it does not benefit all groups within a society. Almost always, ethnic majorities view it as a threat to their cultural identity, especially when cross-border flows of people are as massive as they have been in recent decades.

Yet anger over immigration alone cannot explain why the nationalist right has in recent years captured voters who used to support parties of the left, in both the United States and Europe. The rightward drift also reflects the failure of contemporary left-leaning parties to speak to people whose relative status has fallen as a result of globalization and technological change. In past eras, progressives appealed to a shared experience of exploitation and resentment of rich capitalists: “Workers of the world, unite!” In the United States, working-class voters overwhelmingly supported the Democratic Party from the New Deal, in the 1930s, up until the rise of Ronald Reagan, in the 1980s. And European social democracy was built on a foundation of trade unionism and working-class solidarity.

But during the era of globalization, most left-wing parties shifted their strategy. Rather than build solidarity around large collectivities such as the working class or the economically exploited, they began to focus on ever-smaller groups that found themselves marginalized in specific and unique ways. The principle of universal and equal recognition mutated into calls for special recognition. Over time, this phenomenon migrated from the left to the right.

THE TRIUMPH OF IDENTITY

In the 1960s, powerful new social movements emerged across the world’s developed liberal democracies. Civil rights activists in the United States demanded that the country fulfill the promise of equality made in the Declaration of Independence and written into the U.S. Constitution after the Civil War. This was soon followed by the feminist movement, which similarly sought equal treatment for women, a cause that both stimulated and was shaped by a massive influx of women into the labor market. A parallel social revolution shattered traditional norms regarding sexuality and the family, and the environmental movement reshaped attitudes toward nature. Subsequent years would see new movements promoting the rights of the disabled, Native Americans, immigrants, gay men and women, and, eventually, transgender people. But even when laws changed to provide more opportunities and stronger legal protections to the marginalized, groups continued to differ from one another in their behavior, performance, wealth, traditions, and customs; bias and bigotry remained commonplace among individuals; and minorities continued to cope with the burdens of discrimination, prejudice, disrespect, and invisibility.

This presented each marginalized group with a choice: it could demand that society treat its members the same way it treated the members of dominant groups, or it could assert a separate identity for its members and demand respect for them as different from the mainstream society. Over time, the latter strategy tended to win out: the early civil rights movement of Martin Luther King, Jr., demanded that American society treat black people the way it treated white people. By the end of the 1960s, however, groups such as the Black Panthers and the Nation of Islam emerged and argued that black people had their own traditions and consciousness; in their view, black people needed to take pride in themselves for who they were and not heed what the broader society wanted them to be. The authentic inner selves of black Americans were not the same as those of white people, they argued; they were shaped by the unique experience of growing up black in a hostile society dominated by whites. That experience was defined by violence, racism, and denigration and could not be appreciated by people who grew up in different circumstances.

Multiculturalism has become a vision of a society fragmented into many small groups with distinct experiences.

These themes have been taken up in today’s Black Lives Matter movement, which began with demands for justice for individual victims of police violence but soon broadened into an effort to make people more aware of the nature of day-to-day existence for black Americans. Writers such as Ta-Nehisi Coates have connected contemporary police violence against African Americans to the long history of slavery and lynching. In the view of Coates and others, this history constitutes part of an unbridgeable gulf of understanding between blacks and whites.

A similar evolution occurred within the feminist movement. The demands of the mainstream movement were focused on equal treatment for women in employment, education, the courts, and so on. But from the beginning, an important strand of feminist thought proposed that the consciousness and life experiences of women were fundamentally different from those of men and that the movement’s aim should not be to simply facilitate women’s behaving and thinking like men.

Other movements soon seized on the importance of lived experience to their struggles. Marginalized groups increasingly demanded not only that laws and institutions treat them as equal to dominant groups but also that the broader society recognize and even celebrate the intrinsic differences that set them apart. The term “multiculturalism”—originally merely referring to a quality of diverse societies—became a label for a political program that valued each separate culture and each lived experience equally, at times by drawing special attention to those that had been invisible or undervalued in the past. This kind of multiculturalism at first was about large cultural groups, such as French-speaking Canadians, or Muslim immigrants, or African Americans. But soon it became a vision of a society fragmented into many small groups with distinct experiences, as well as groups defined by the intersection of different forms of discrimination, such as women of color, whose lives could not be understood through the lens of either race or gender alone.

REUTERS/Stephen Lam
A man protesting the cancelation of Ann Coulter’s speech at the University of California in Berkeley, California, April 2017.

The left began to embrace multiculturalism just as it was becoming harder to craft policies that would bring about large-scale socio-economic change. By the 1980s, progressive groups throughout the developed world were facing an existential crisis. The far left had been defined for the first half of the century by the ideals of revolutionary Marxism and its vision of radical egalitarianism. The social democratic left had a different agenda: it accepted liberal democracy but sought to expand the welfare state to cover more people with more social protections. But both Marxists and social democrats hoped to increase socioeconomic equality through the use of state power, by expanding access to social services to all citizens and by redistributing wealth.

As the twentieth century drew to a close, the limits of this strategy became clear. Marxists had to confront the fact that communist societies in China and the Soviet Union had turned into grotesque and oppressive dictatorships. At the same time, the working class in most industrialized democracies had grown richer and had begun to merge with the middle class. Communist revolution and the abolition of private property fell off the agenda. The social democratic left also reached a dead end when its goal of an ever-expanding welfare state bumped into the reality of fiscal constraints during the turbulent 1970s. Governments responded by printing money, leading to inflation and financial crises. Redistributive programs were creating perverse incentives that discouraged work, savings, and entrepreneurship, which in turn shrank the overall economic pie. Inequality remained deeply entrenched, despite ambitious efforts to eradicate it, such as U.S. President Lyndon Johnson’s Great Society initiatives. With China’s shift toward a market economy after 1978 and the collapse of the Soviet Union in 1991, the Marxist left largely fell apart, and the social democrats were left to make their peace with capitalism.

The left’s diminished ambitions for large-scale socioeconomic reform converged with its embrace of identity politics and multiculturalism in the final decades of the twentieth century. The left continued to be defined by its passion for equality—by isothymia—but its agenda shifted from the earlier emphasis on the working class to the demands of an ever-widening circle of marginalized minorities. Many activists came to see the old working class and their trade unions as a privileged stratum that demonstrated little sympathy for the plight of immigrants and racial minorities. They sought to expand the rights of a growing list of groups rather than improve the economic conditions of individuals. In the process, the old working class was left behind.

FROM LEFT TO RIGHT

The left’s embrace of identity politics was both understandable and necessary. The lived experiences of distinct identity groups differ, and they often need to be addressed in ways specific to those groups. Outsiders often fail to perceive the harm they are doing by their actions, as many men realized in the wake of the #MeToo movement’s revelations regarding sexual harassment and sexual assault. Identity politics aims to change culture and behavior in ways that have real material benefits for many people.

By turning a spotlight on narrower experiences of injustice, identity politics has brought about welcome changes in cultural norms and has produced concrete public policies that have helped many people. The Black Lives Matter movement has made police departments across the United States much more conscious of the way they treat minorities, even though police abuse still persists. The #MeToo movement has broadened popular understanding of sexual assault and has opened an important discussion of the inadequacies of existing criminal law in dealing with it. Its most important consequence is probably the change it has already wrought in the way that women and men interact in workplaces.

So there is nothing wrong with identity politics as such; it is a natural and inevitable response to injustice. But the tendency of identity politics to focus on cultural issues has diverted energy and attention away from serious thinking on the part of progressives about how to reverse the 30-year trend in most liberal democracies toward greater socioeconomic inequality. It is easier to argue over cultural issues than it is to change policies, easier to include female and minority authors in college curricula than to increase the incomes and expand the opportunities of women and minorities outside the ivory tower. What is more, many of the constituencies that have been the focus of recent campaigns driven by identity politics, such as female executives in Silicon Valley and female Hollywood stars, are near the top of the income distribution. Helping them achieve greater equality is a good thing, but it will do little to address the glaring disparities between the top one percent of earners and everyone else.

Today’s left-wing identity politics also diverts attention from larger groups whose serious problems have been ignored. Until recently, activists on the left had little to say about the burgeoning opioid crisis or the fate of children growing up in impoverished single-parent families in the rural United States. And the Democrats have put forward no ambitious strategies to deal with the potentially immense job losses that will accompany advancing automation or the income disparities that technology may bring to all Americans.

Moreover, the left’s identity politics poses a threat to free speech and to the kind of rational discourse needed to sustain a democracy. Liberal democracies are committed to protecting the right to say virtually anything in a marketplace of ideas, particularly in the political sphere. But the preoccupation with identity has clashed with the need for civic discourse. The focus on lived experience by identity groups prioritizes the emotional world of the inner self over the rational examination of issues in the outside world and privileges sincerely held opinions over a process of reasoned deliberation that may force one to abandon prior opinions. The fact that an assertion is offensive to someone’s sense of self-worth is often seen as grounds for silencing or disparaging the individual who made it.

A reliance on identity politics also has weaknesses as a political strategy. The current dysfunction and decay of the U.S. political system are related to extreme and ever-growing polarization, which has made routine governing an exercise in brinkmanship. Most of the blame for this belongs to the right. As the political scientists Thomas Mann and Norman Ornstein have argued, the Republican Party has moved much more rapidly toward its far-right wing than the Democratic Party has moved in the opposite direction. But both parties have moved away from the center. Left-wing activists focused on identity issues are seldom representative of the electorate as a whole; indeed, their concerns often alienate mainstream voters.

But perhaps the worst thing about identity politics as currently practiced by the left is that it has stimulated the rise of identity politics on the right. This is due in no small part to the left’s embrace of political correctness, a social norm that prohibits people from publicly expressing their beliefs or opinions without fearing moral opprobrium. Every society has certain views that run counter to its foundational ideas of legitimacy and therefore are off-limits in public discourse. But the constant discovery of new identities and the shifting grounds for acceptable speech are hard to follow. In a society highly attuned to group dignity, new boundaries lines keep appearing, and previously acceptable ways of talking or expressing oneself become offensive. Today, for example, merely using the words “he” or “she” in certain contexts might be interpreted as a sign of insensitivity to intersex or transgender people. But such utterances threaten no fundamental democratic principles; rather, they challenge the dignity of a particular group and denote a lack of awareness of or sympathy for that group’s struggles.

In reality, only a relatively small number of writers, artists, students, and intellectuals on the left espouse the most extreme forms of political correctness. But those instances are picked up by the conservative media, which use them to tar the left as a whole. This may explain one of the extraordinary aspects of the 2016 U.S. presidential election, which was Trump’s popularity among a core group of supporters despite behavior that, in an earlier era, would have doomed a presidential bid. During the campaign, Trump mocked a journalist’s physical disabilities, characterized Mexicans as rapists and criminals, and was heard on a recording bragging that he had groped women. Those statements were less transgressions against political correctness than transgressions against basic decency, and many of Trump’s supporters did not necessarily approve of them or of other outrageous comments that Trump made. But at a time when many Americans believe that public speech is excessively policed, Trump’s supporters like that he is not intimidated by the pressure to avoid giving offense. In an era shaped by political correctness, Trump represents a kind of authenticity that many Americans admire: he may be malicious, bigoted, and unpresidential, but at least he says what he thinks.

And yet Trump’s rise did not reflect a conservative rejection of identity politics; in fact, it reflected the right’s embrace of identity politics. Many of Trump’s white working-class supporters feel that they have been disregarded by elites. People living in rural areas, who are the backbone of populist movements not just in the United States but also in many European countries, often believe that their values are threatened by cosmopolitan, urban elites. And although they are members of a dominant ethnic group, many members of the white working class see themselves as victimized and marginalized. Such sentiments have paved the way for the emergence of a right-wing identity politics that, at its most extreme, takes the form of explicitly racist white nationalism.

Trump has directly contributed to this process. His transformation from real estate mogul and reality-television star to political contender took off after he became the most famous promoter of the racist “birther” conspiracy theory, which cast doubt on Barack Obama’s eligibility to serve as president. As a candidate, he was evasive when asked about the fact that the former Ku Klux Klan leader David Duke had endorsed him, and he complained that a U.S. federal judge overseeing a lawsuit against Trump University was treating him “unfairly” because of the judge’s Mexican heritage. After a violent gathering of white nationalists in Charlottesville, Virginia, in August 2017—where a white nationalist killed a counterprotester—Trump averred that there were “very fine people on both sides.” And he has spent a lot of time singling out black athletes and celebrities for criticism and has been happy to exploit anger over the removal of statues honoring Confederate leaders.

Thanks to Trump, white nationalism has moved from the fringes to something resembling the mainstream. Its proponents complain that although it is politically acceptable to talk about black rights, or women’s rights, or gay rights, it is not possible to advocate the rights of white Americans without being branded a racist. The practitioners of identity politics on the left would argue that the right’s assertions of identity are illegitimate and cannot be placed on the same moral plane as those of minorities, women, and other marginalized groups, since they reflect the perspective of a historically privileged community. That is clearly true. Conservatives greatly exaggerate the extent to which minority groups receive advantages, just as they exaggerate the extent to which political correctness muzzles free speech. The reality for many marginalized groups remains unchanged: African Americans continue to be subjected to police violence; women are still assaulted and harassed.

What is notable, however, is how the right has adopted language and framing from the left: the idea that whites are being victimized, that their situation and suffering are invisible to the rest of society, and that the social and political structures responsible for this situation—especially the media and the political establishment—need to be smashed. Across the ideological spectrum, identity politics is the lens through which most social issues are now seen.

REUTERS/Joshua Roberts An immigration activist during a rally to protest the Trump Administration’s immigration policy outside the Department of Justice in Washington, June 2018.

A NEED FOR CREED 

Societies need to protect marginalized and excluded groups, but they also need to achieve common goals through deliberation and consensus. The shift in the agendas of both the left and the right toward the protection of narrow group identities ultimately threatens that process. The remedy is not to abandon the idea of identity, which is central to the way that modern people think about themselves and their surrounding societies; it is to define larger and more integrative national identities that take into account the de facto diversity of liberal democratic societies.

Human societies cannot get away from identity or identity politics. Identity is a “powerful moral idea,” in the philosopher Charles Taylor’s phrase, built on the universal human characteristic of thymos. This moral idea tells people that they have authentic inner selves that are not being recognized and suggests that external society may be false and repressive. It focuses people’s natural demand for recognition of their dignity and provides language for expressing the resentments that arise when such recognition is not forthcoming.

It would be neither possible nor desirable for such demands for dignity to disappear. Liberal democracy is built on the rights of individuals to enjoy an equal degree of choice and agency in determining their collective political lives. But many people are not satisfied with equal recognition as generic human beings. In some sense, this is a condition of modern life. Modernization means constant change and disruption and the opening up of choices that did not exist before. This is by and large a good thing: over generations, millions of people have fled traditional communities that did not offer them choices in favor of communities that did. But the freedom and degree of choice that exist in a modern liberal society can also leave people unhappy and disconnected from their fellow human beings. They find themselves nostalgic for the community and structured life they think they have lost, or that their ancestors supposedly possessed. The authentic identities they are seeking are ones that bind them to other people. People who feel this way can be seduced by leaders who tell them that they have been betrayed and disrespected by existing power structures and that they are members of important communities whose greatness will again be recognized.

The nature of modern identity, however, is to be changeable. Some individuals may persuade themselves that their identity is based on their biology and is outside their control. But citizens of modern societies have multiple identities, ones that are shaped by social interactions. People have identities defined by their race, gender, workplace, education, affinities, and nation. And although the logic of identity politics is to divide societies into small, self-regarding groups, it is also possible to create identities that are broader and more integrative. One does not have to deny the lived experiences of individuals to recognize that they can also share values and aspirations with much broader circles of citizens. Lived experience, in other words, can become just plain experience—something that connects individuals to people unlike themselves, rather than setting them apart. So although no democracy is immune from identity politics in the modern world, all of them can steer it back to broader forms of mutual respect.

The first and most obvious place to start is by countering the specific abuses that lead to group victimhood and marginalization, such as police violence against minorities and sexual harassment. No critique of identity politics should imply that these are not real and urgent problems that require concrete solutions. But the United States and other liberal democracies have to go further than that. Governments and civil society groups must focus on integrating smaller groups into larger wholes. Democracies need to promote what political scientists call “creedal national identities,” which are built not around shared personal characteristics, lived experiences, historical ties, or religious convictions but rather around core values and beliefs. The idea is to encourage citizens to identify with their countries’ foundational ideals and use public policies to deliberately assimilate newcomers.

Combating the pernicious influence of identity politics will prove quite difficult in Europe. In recent decades, the European left has supported a form of multiculturalism that minimizes the importance of integrating newcomers into creedal national cultures. Under the banner of antiracism, left-wing European parties have downplayed evidence that multiculturalism has acted as an obstacle to assimilation. The new populist right in Europe, for its part, looks back nostalgically at fading national cultures that were based on ethnicity or religion and flourished in societies that were largely free of immigrants.

The fight against identity politics in Europe must start with changes to citizenship laws. Such an agenda is beyond the capability of the EU, whose 28 member states zealously defend their national prerogatives and stand ready to veto any significant reforms or changes. Any action that takes place will therefore have to happen, for better or worse, on the level of individual countries. To stop privileging some ethnic groups over others, EU member states with citizenship laws based on jus sanguinis—“the right of blood,” which confers citizenship according to the ethnicity of parents—should adopt new laws based on jus soli, “the right of the soil,” which confers citizenship on anyone born in the territory of the country. But European states should also impose stringent requirements on the naturalization of new citizens, something the United States has done for many years. In the United States, in addition to having to prove continuous residency in the country for five years, new citizens are expected to be able to read, write, and speak basic English; have an understanding of U.S. history and government; be of good moral character (that is, have no criminal record); and demonstrate an attachment to the principles and ideals of the U.S. Constitution by swearing an oath of allegiance to the United States. European countries should expect the same from their new citizens.

In addition to changing the formal requirements for citizenship, European countries need to shift away from conceptions of national identity based on ethnicity. Nearly 20 years ago, a German academic of Syrian origin named Bassam Tibi proposed making Leitkultur (leading culture) the basis for a new German national identity. He defined Leitkultur as a belief in equality and democratic values firmly grounded in the liberal ideals of the Enlightenment. Yet leftist academics and politicians attacked his proposal for suggesting that such values were superior to other cultural values; in doing so, the German left gave unwitting comfort to Islamists and far-right nationalists, who have little use for Enlightenment ideals. But Germany and other major European countries desperately need something like Tibi’s Leitkultur: a normative change that would permit Germans of Turkish heritage to speak of themselves as German, Swedes of African heritage to speak of themselves as Swedish, and so on. This is beginning to happen, but too slowly. Europeans have created a remarkable civilization of which they should be proud, one that can encompass people from other cultures even as it remains aware of its own distinctiveness.

Compared with Europe, the United States has been far more welcoming of immigrants, in part because it developed a creedal national identity early in its history. As the political scientist Seymour Martin Lipset pointed out, a U.S. citizen can be accused of being “un-American” in a way that a Danish citizen could not be described as being “un-Danish” or a Japanese citizen could not be charged with being “un-Japanese.” Americanism constitutes a set of beliefs and a way of life, not an ethnicity.

Today, the American creedal national identity, which emerged in the wake of the Civil War, must be revived and defended against attacks from both the left and the right. On the right, white nationalists would like to replace the creedal national identity with one based on race, ethnicity, and religion. On the left, the champions of identity politics have sought to undermine the legitimacy of the American national story by emphasizing victimization, insinuating in some cases that racism, gender discrimination, and other forms of systematic exclusion are in the country’s DNA. Such flaws have been and continue to be features of American society, and they must be confronted. But progressives should also tell a different version of U.S. history, one focused on how an ever-broadening circle of people have overcome barriers to achieve recognition of their dignity.

Although the United States has benefited from diversity, it cannot build its national identity on diversity. A workable creedal national identity has to offer substantive ideas, such as constitutionalism, the rule of law, and human equality. Americans respect those ideas; the country is justified in withholding citizenship from those who reject them.

BACK TO BASICS 

Once a country has defined a proper creedal national identity that is open to the de facto diversity of modern societies, the nature of controversies over immigration will inevitably change. In both the United States and Europe, that debate is currently polarized. The right seeks to cut off immigration altogether and would like to send immigrants back to their countries of origin; the left asserts a virtually unlimited obligation on the part of liberal democracies to accept all immigrants. These are both untenable positions. The real debate should instead be about the best strategies for assimilating immigrants into a country’s creedal national identity. Well-assimilated immigrants bring a healthy diversity to any society; poorly assimilated immigrants are a drag on the state and in some cases constitute security threats.

European governments pay lip service to the need for better assimilation but fail to follow through. Many European countries have put in place policies that actively impede integration. Under the Dutch system of “pillarization,” for example, children are educated in separate Protestant, Catholic, Muslim, and secular systems. Receiving an education in a state-supported school without ever having to deal with people outside one’s own religion is not likely to foster rapid assimilation.

In France, the situation is somewhat different. The French concept of republican citizenship, like its U.S. counterpart, is creedal, built around the revolutionary ideals of liberty, equality, and fraternity. France’s 1905 law on laïcité, or secularism, formally separates church and state and makes impossible the kinds of publicly funded religious schools that operate in the Netherlands. But France has other big problems. First, regardless of what French law says, widespread discrimination holds back the country’s immigrants. Second, the French economy has been underperforming for years, with unemployment rates that are twice those of neighboring Germany. For young immigrants in France, the unemployment rate is close to 35 percent, compared with 25 percent for French youth as a whole. France should help integrate its immigrants by making it easier for them to find jobs, primarily by liberalizing the labor market. Finally, the idea of French national identity and French culture has come under attack as Islamophobic; in contemporary France, the very concept of assimilation is not politically acceptable to many on the left. This is a shame, since it allows the nativists and extremists of the far-right National Front to position themselves as the true defenders of the republican ideal of universal citizenship.

In the United States, an assimilation agenda would begin with public education. The teaching of basic civics has been in decline for decades, not just for immigrants but also for native-born Americans. Public schools should also move away from the bilingual and multilingual programs that have become popular in recent decades. (New York City’s public school system offers instruction in more than a dozen different languages.) Such programs have been marketed as ways to speed the acquisition of English by nonnative speakers, but the empirical evidence on whether they work is mixed; indeed, they may in fact delay the process of learning English.

The American creedal national identity would also be strengthened by a universal requirement for national service, which would underline the idea that U.S. citizenship demands commitment and sacrifice. A citizen could perform such service either by enlisting in the military or by working in a civilian role, such as teaching in schools or working on publicly funded environmental conservation projects similar to those created by the New Deal. If such national service were correctly structured, it would force young people to work together with others from very different social classes, regions, races, and ethnicities, just as military service does. And like all forms of shared sacrifice, it would integrate newcomers into the national culture. National service would serve as a contemporary form of classical republicanism, a form of democracy that encouraged virtue and public-spiritedness rather than simply leaving citizens alone to pursue their private lives.

ASSIMILATION NATION

In both the United States and Europe, a policy agenda focused on assimilation would have to tackle the issue of immigration levels. Assimilation into a dominant culture becomes much harder as the numbers of immigrants rise relative to the native population. As immigrant communities reach a certain scale, they tend to become self-sufficient and no longer need connections to groups outside themselves. They can overwhelm public services and strain the capacity of schools and other public institutions to care for them. Immigrants will likely have a positive net effect on public finances in the long run—but only if they get jobs and become tax-paying citizens or lawful residents. Large numbers of newcomers can also weaken support among native-born citizens for generous welfare benefits, a factor in both the U.S. and the European immigration debates.

Liberal democracies benefit greatly from immigration, both economically and culturally. But they also unquestionably have the right to control their own borders. All people have a basic human right to citizenship. But that does not mean they have the right to citizenship in any particular country beyond the one in which they or their parents were born. International law does not, moreover, challenge the right of states to control their borders or to set criteria for citizenship.

The EU needs to be able to control its external borders better than it does, which in practice means giving countries such as Greece and Italy more funding and stronger legal authority to regulate the flow of immigrants. The EU agency charged with doing this, Frontex, is understaffed and underfunded and lacks strong political support from the very member states most concerned with keeping immigrants out. The system of free internal movement within the EU will not be politically sustainable unless the problem of Europe’s external borders is solved.

In the United States, the chief problem is the inconsistent enforcement of immigration laws. Doing little to prevent millions of people from entering and staying in the country unlawfully and then engaging in sporadic and seemingly arbitrary bouts of deportation—which were a feature of Obama’s time in office—is hardly a sustainable long-term policy. But Trump’s pledge to “build a wall” on the Mexican border is little more than nativistic posturing: a huge proportion of illegal immigrants enter the United States legally and simply remain in the country after their visas expire. What is needed is a better system of sanctioning companies and people who hire illegal immigrants, which would require a national identification system that could help employers figure out who can legally work for them. Such a system has not been established because too many employers benefit from the cheap labor that illegal immigrants provide. Moreover, many on the left and the right oppose a national identification system owing to their suspicion of government overreach.

Compared with Europe, the United States has been far more welcoming of immigrants, in part because it developed a creedal national identity early in its history.

As a result, the United States now hosts a population of around 11 million illegal immigrants. The vast majority of them have been in the country for years and are doing useful work, raising families, and otherwise behaving as law-abiding citizens. A small number of them commit criminal acts, just as a small number of native-born Americans commit crimes. But the idea that all illegal immigrants are criminals because they violated U.S. law to enter or stay in the country is ridiculous, just as it is ridiculous to think that the United States could ever force all of them to leave the country and return to their countries of origin.

The outlines of a basic bargain on immigration reform have existed for some time. The federal government would undertake serious enforcement measures to control the country’s borders and would also create a path to citizenship for illegal immigrants without criminal records. Such a bargain might receive the support of a majority of U.S. voters, but hard-core immigration opponents are dead set against any form of “amnesty,” and pro-immigrant groups are opposed to stricter enforcement.

Public policies that focus on the successful assimilation of foreigners might help break this logjam by taking the wind out of the sails of the current populist upsurge in both the United States and Europe. The groups vociferously opposing immigration are coalitions of people with different concerns. Hard-core nativists are driven by racism and bigotry; little can be done to change their minds. But others have more legitimate concerns about the speed of social change driven by mass immigration and worry about the capacity of existing institutions to accommodate this change. A policy focus on assimilation might ease their concerns and peel them away from the bigots.

Identity politics thrives whenever the poor and the marginalized are invisible to their compatriots. Resentment over lost status starts with real economic distress, and one way of muting the resentment is to mitigate concerns over jobs, incomes, and security. In the United States, much of the left stopped thinking several decades ago about ambitious social policies that might help remedy the underlying conditions of the poor. It was easier to talk about respect and dignity than to come up with potentially costly plans that would concretely reduce inequality. A major exception to this trend was Obama, whose Affordable Care Act was a milestone in U.S. social policy. The ACA’s opponents tried to frame it as an identity issue, insinuating that the policy was designed by a black president to help his black constituents. But the ACA was in fact a national policy designed to help less well-off Americans regardless of their race or identity. Many of the law’s beneficiaries include rural whites in the South who have nonetheless been persuaded to vote for Republican politicians vowing to repeal the ACA.

Identity politics has made the crafting of such ambitious policies more difficult. Although fights over economic policy produced sharp divisions early in the twentieth century, many democracies found that those with opposing economic visions could often split the difference and compromise. Identity issues, by contrast, are harder to reconcile: either you recognize me or you don’t. Resentment over lost dignity or invisibility often has economic roots, but fights over identity frequently distract from policy ideas that could help. As a result, it has been harder to create broad coalitions to fight for redistribution: members of the working class who also belong to higher-status identity groups (such as whites in the United States) tend to resist making common cause with those below them, and vice versa.

The Democratic Party, in particular, has a major choice to make. It can continue to try to win elections by doubling down on the mobilization of the identity groups that today supply its most fervent activists: African Americans, Hispanics, professional women, the LGBT community, and so on. Or the party could try to win back some of the white working-class voters who constituted a critical part of Democratic coalitions from the New Deal through the Great Society but who have defected to the Republican Party in recent elections. The former strategy might allow it to win elections, but it is a poor formula for governing the country. The Republican Party is becoming the party of white people, and the Democratic Party is becoming the party of minorities. Should that process continue much further, identity will have fully displaced economic ideology as the central cleavage of U.S. politics, which would be an unhealthy outcome for American democracy.

A MORE UNIFIED FUTURE 

Fears about the future are often best expressed through fiction, particularly science fiction that tries to imagine future worlds based on new kinds of technology. In the first half of the twentieth century, many of those forward-looking fears centered on big, centralized, bureaucratic tyrannies that snuffed out individuality and privacy: think of George Orwell’s 1984. But the nature of imagined dystopias began to change in the later decades of the century, and one particular strand spoke to the anxieties raised by identity politics. So-called cyberpunk authors such as William Gibson, Neal Stephenson, and Bruce Sterling saw a future dominated not by centralized dictatorships but by uncontrolled social fragmentation facilitated by the Internet.

Stephenson’s 1992 novel, Snow Crash, posited a ubiquitous virtual “Metaverse” in which individuals could adopt avatars and change their identities at will. In the novel, the United States has broken down into “Burbclaves,” suburban subdivisions catering to narrow identities, such as New South Africa (for the racists, with their Confederate flags) and Mr. Lee’s Greater Hong Kong (for Chinese immigrants). Passports and visas are required to travel from one neighborhood to another. The CIA has been privatized, and the aircraft carrier the USS Enterprise has become a floating home for refugees. The authority of the federal government has shrunk to encompass only the land on which federal buildings are located.

Our present world is simultaneously moving toward the opposing dystopias of hypercentralization and endless fragmentation. China, for instance, is building a massive dictatorship in which the government collects highly specific personal data on the daily transactions of every citizen. On the other hand, other parts of the world are seeing the breakdown of centralized institutions, the emergence of failed states, increasing polarization, and a growing lack of consensus over common ends. Social media and the Internet have facilitated the emergence of self-contained communities, walled off not by physical barriers but by shared identities.

The good thing about dystopian fiction is that it almost never comes true. Imagining how current trends will play out in an ever more exaggerated fashion serves as a useful warning: 1984 became a potent symbol of a totalitarian future that people wanted to avoid; the book helped inoculate societies against authoritarianism. Likewise, people today can imagine their countries as better places that support increasing diversity yet that also embrace a vision for how diversity can serve common ends and support liberal democracy rather than undermine it.

People will never stop thinking about themselves and their societies in identity terms. But people’s identities are neither fixed nor necessarily given by birth. Identity can be used to divide, but it can also be used to unify. That, in the end, will be the remedy for the populist politics of the present.

Get the best of Foreign Affairs delivered to you every day.

Published by the Council on Foreign Relations

The Magazine

©2018 Council on Foreign Relations, Inc. All Rights Reserved.

[https://www.foreignaffairs.com/articles/americas/2018-08-14/against-identity-politics?cid=soc-tw&pgtype=hpg&region=br1]

 

 

Sastra dan Politisasi Agama

Kiriman Alawi Al-Bantani

Mahasiswa Perguruan Tinggi La Tansa Mashiro, Rangkasbitung, Lebak

31 januari 2015

 

Secara pribadi saya kurang tertarik dengan analisis novel “Perasaan Orang Banten” yang dihubungkan dengan karya Solzhenitsyn (Sehari dalam Hidup Ivan Denisovitch). Sastrawan Rusia itu tidak menjawab problem yang diajukan kaum politisi tentang pembangunan masyarakat yang ideal. Sifat kesusastraan hanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara mendasar, karena di situlah keterbatasan ruang-gerak sastrawan yang tidak memegang kendali dan kewenangan – seperti halnya penguasa – untuk memutuskan suatu problem kemasyarakatan.

Pendekatan yang lebih tepat justru adalah guru dari Solzhenitsyn, yakni Dostoyevsky (1821-1881) yang membedah perikehidupan manusia-manusia individualis sebagai korban dari manusia metropol dengan paham modernitas tentang kehidupan survive, termasuk ketegangan-ketegangan menghadapi hari esok yang tak menentu. Karena bagaimanapun manusia Indonesia sedang mengarah pada problem yang sama juga, dengan sikap yang dimungkinkan tumbuh subur dalam suatu pulau dengan macam-macam dialek bahasa dan separatisme yang beragam.

Dostoyevsky tanpa ampun membedah manusia-manusia modern yang dibeliti kesengsaraan dan penderitaan hidup di pusat perkotaan (Petersburg, Uni Soviet), yang merambah membangun diri dari tingkat pedesaan, meski masyarakatnya belum siap menghadapi perubahan. Tapi bagaimanapun eksplorasi alam – secara kias maupun harfiah – sebagai tugas manusia selaku khalifah terus berjalan. Hingga terbelahlah jiwa-jiwa si manusia kota menjadi pribadi-pribadi yang menderita kehausan penyakit yang patologis. Dostoyevsky pun meneropong dengan caranya sendiri ulah dan kelakuan kaum politisi yang gila kekuasaan, suatu pelukisan deformasi jiwa yang berhasil merekam manusia modern, tanpa disibukkan oleh asumsi dan hipothesa dari sejarawan yang sibuk membangun laboratoriumnya sendiri, berikut kesimpulannya yang sangat terbatas.

Tidak tanggung-tanggung disingkap pula suatu psike-individual yang mengakibatkan terbelahnya ideologi dan jurang pemisah antara generasi anak dan orang tua, kesenyawaan lembaga keluarga, masyarakat dan negara, hingga melahirkan suatu generasi baru yang mengidap sakit jiwa. Suatu keputusasaan dalam pengertian yang realistis, otentik, bukan semata-mata melodrama teatrikal semata. Di sisi lain para komprador penguasa yang menjelma menjadi hewan-hewan buas dan brutal, garuda dan buaya kapitalis, para penumpuk harta, pengoleksi barang-barang antik dan berharga, tanpa ambil pusing di sekelilingnya bergelimpangan orang-orang miskin yang merupakan korban perceraian maupun kematian karena perang.

“Mereka bilang, orang yang berharta melimpah seenaknya melupakan nasib orang-orang yang kelaparan, tetapi aku dapat membuktikan sekarang, mereka yang lapar pun tak pernah mau peduli kepada saudaranya yang sama-sama kelaparan,” demikian ujar seorang tokoh dalam novel Dostoyevsky (“Kesengsaraan di Petersburg”).

Kisah yang dituturkan Dostoyevsky bukan sebentuk manifes protes politik, dia menampilkan apa adanya tentang karakter dan watak politisi yang merasa kehausan patologis, gila pencitraan dan popularitas, yang merasa dirinya hidup dalam amukan zaman kejam dan penderitaan di tengah badai salju di trunda-trunda Siberia. Ciri khas dari sastra Rusia adalah persaksian otentik tentang figur-figur rakyat yang sederhana, namun menjadi korban pembodohan dan pendangkalan dari ulah kaum penguasa yang kawin dengan tuan tanah dan agamawan ortodoks. Tetapi sastra Rusia tidak pernah patah dari nilai-nilai humanitas dan solidaritas yang merupakan esensi dari ajaran agama yang mereka anut.

Dengan menampilkan nilai religiusitas dari figur yang masih memagang-teguh kekuatan iman yang original, maka Dostoyevsky tentu berbeda dengan Samuel Becket maupun Beltold Brecht, yang tergetar oleh gempa imperialisme dan kolonialisme yang dulu melanda negeri-negeri Eropa. Hingga kuliah-kuliah tentang pemikiran Karl Marx menyadarkan para penulis Eropa, bahwa sejarah dunia tergenangi oleh permasalahan para tuan dan para budak. Gugatan yang paling mendasar pada karya-karya Beltold Brecht adalah bagaimana peran agama yang menuntut penganutnya agar taat dan tunduk tanpa reserve, namun dalam praksisnya manusia tidak pernah diarahkan menjadi cerdas dan dewasa. Di situlah fungsi Tuhan seakan-akan hanya “tambal sulam” dari lubang kesulitan yang tak pernah dibereskan sendiri oleh penganut agama, sambil mengharap-harap mukjizat datang untuk membereskan kekalutan dan kerepotan yang sebenarnya dibuat oleh tangan manusia sendiri.

Pada dasarnya bukanlah atheisme anti-Tuhan yang diinginkan Brecht, juga bukan menyerang nilai ketuhanan itu sendiri, tetapi dia menyoal kaum politisi dan agamawan yang memproyeksikan fungsi Tuhan untuk kepentingan kekuasaannya. Citra Tuhan yang ditafsirkan masyarakat ternyata perlu dibersihkan dari proyeksi dan politisasi kaum elite borjuasi yang mengutamakan kepentingan diri sendiri, ketimbang berkarya membuktikan kemaslahatan dirinya di tengah masyarakat luas. Citra Tuhan ternyata masih dipenuhi unsur-unsur politik kotor, ideologi dan kritik-kritik palsu, propaganda kepahlawanan kosong, dicampuri urusan duit dan vested interest yang sama sekali tak ada hubungannya dengan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan kepada Sang Pencipta semesta.

Pada akhirnya penulis menolak suatu prinsip dari seorang birokrat yang tergesa-gesa menyimpulkan “Perasaan Orang Banten” yang dikatakan menyesatkan dari sisi keilmuwan dan kesejarahan. Padahal dari paragraf-paragraf awal sudah diperingatkan oleh penulis novel tersebut bahwa ia bukanlah hendak menulis sejarah Banten maupun Indonesia. Biarlah para sejarawan memasuki habitatnya di pusat laboratorium yang mereka program, sesuai dengan kapasitasnya sebagai sejarawan. Tak usah petantang-petenteng memasuki bidang-bidang lain yang bukan keahliannya. Juga tak perlu kegenitan kayak politikus yang side job sana-sini, keranjingan ingin jadi artis, tandatangan dengan production house, main sinetron dan penyanyi dangdut, padahal suaranya cablak pas-pasan. Lantas kapan dia mau bertugas mewakili kepentingan umat?

Bagaimanapun karya sastra tetaplah ciptaan dan rekaan manusia yang diakui secara jujur oleh setiap pengarangnya, dengan kekayaan linguistik yang dimiliki olehnya. Juga dengan totalitasnya sebagai pengarang yang peka dan peduli pada nilai-nilai dan keindonesiaan. Setiap karya sastra yang bertanggungjawab terhadap pembangunan peradaban manusia, tak lepas dari kecenderungan dakwah yang mengajak pada nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

Kualitas sastra semacam itu semakin menyadarkan dan memperkuat keimanan kita, dari gempuran badai-badai modernitas yang mengepung keseharian hidup kita, dari ketegangan-ketegangan menghadapi hari esok yang tak menentu. Bahwa kita harus selalu percaya dan optimis, karena orang-orang jahat yang korup sekalipun masih diberikan peluang rizkinya oleh Tuhan Yang Maha Kaya, apalagi kita yang bergerak dan berjuang untuk kebaikan dan kemaslahatan bersama. (*

 

Dimuat di Halaman Budaya “Sahewan Panarung”

Harian Radar Sampit Edisi 24.06.2018

http://epaper.radarsampit.net/arsip/byTanggal/2018-06-24

Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1439 H

Selamat Hari Raya 1439 H

Kerajaan Kecil Sawit

 

Kerajaan Kecil Sawit

 

Seorang bupati di Kalimantan mengubah wilayahnya menjadi lautan kebun sawit. Apakah hal ini untuk keuntungan masyarakat atau keluarganya?

 

Prolog: Jakarta, 2007

 

Pada tanggal 29 November 2007, di lantai sepuluh bangunan kantor yang berselubung marmer di Jakarta, pewaris dari salah satu keluarga terkaya di Indonesia kedatangan seorang tamu dari Kalimantan.

Arif Rachmat, pemuda berusia 32 tahun, adalah pewaris kerajaan bisnis dan harta kekayaan yang akan menjadikannya sejajar dengan orang-orang terkaya di dunia. Ayahnya bangkit sebagai seorang industriawan besar dibawah kepemimpinan rezim Soeharto. Setelah krisis moneter menimpa Asia yang memaksa sang presiden turun dari tahta pada 1998, ayah Arif mendirikan konglomerasi sendiri, Grup Triputra. Dia membawahi berbagai bidang usaha dari pertambangan hingga manufaktur.

Arif tumbuh sebagai salah seorang generasi pasca-Soeharto yang paling diuntungkan berkat kekayaannya. Dia mengenyam bangku kuliah di salah satu universitas Ivy League yang paling bergengsi di Amerika Serikat, dan mengawali karirnya dengan bekerja di perusahaan besar di negara itu.

Arif Rachmat, CEO Triputra Agro Persada

 

Baru-baru ini, dia pulang untuk bergabung dengan perusahaan keluarganya, dengan mengambil alih usaha perkebunan milik Triputra. Saat ini, dia berniat untuk menjadi pemain terkemuka dalam kancah industri kelapa sawit yang sedang booming di Indonesia.

Tamu yang mengunjungi Arif pada Kamis itu adalah Ahmad Ruswandi, pemuda berkacamata yang mudah tersenyum dan tertawa ketika gugup. Dia masih berusia 30 tahun, hampir sepantaran dengan si tuan rumah. Ruswandi memiliki latar belakang yang berbeda, namun dia mungkin sudah menduga bahwa peruntungannya akan bertambah pada saat dia memasuki lift yang melesat menaiki Menara Kadin.

Waktu itu, ayah Ruswandi, Darwan Ali, adalah bupati Seruyan, sebuah kabupaten di Kalimantan Tengah. Dia menjabat ditengah-tengah era yang disebut dengan reformasi. Setelah tiga dekade lamanya Indonesia berada di bawah era Soeharto, bupati seperti Darwan memperoleh kewenangan baru yang sangat besar. Hal ini termasuk kewenangan untuk melepaskan lahan-lahan di kabupaten mereka kepada perusahaan swasta.

Darwan Ali, mantan Bupati Seruyan dua periode, dan Ahmad Ruswandi

 

Para bupati, seperti halnya Darwan Ali, sebenarnya punya pilihan. Mereka bisa memilih untuk mengembangkan kabupatennya dan, saat sama, melindungi hak-hak masyarakat yang mereka wakili. Atau mereka bisa memilih mengulangi dosa-dosa Soeharto, yang merampok sumber daya alam Indonesia guna memperkaya para kerabat dan kroni.

Adegan di Menara Kadin ini, mengindikasikan arah yang sudah diambil. Memasuki saat macet sore di ibu kota, anaknya menjual suatu perusahaan “cangkang” kepada Triputra. Perusahaan ini tak memiliki aset selain izin mengembangkan kebun sawit raksasa di Seruyan. Izin ini diterbitkan Darwan sendiri, yang pada saat itu sedang melakukan kampanye berbiaya sangat tinggi untuk kembali menjabat. Ini bukanlah perusahaan cangkang pertama yang pernah dijual Ruswandi. Dia bukanlah satu-satunya anggota keluarga Darwan yang menguangkan aset-aset Seruyan.

Selama sembilan bulan terakhir, The Gecko Project dan Mongabay melakukan penyelidikan terhadap berbagai kesepakatan lahan di Seruyan selama masa peralihan menuju demokrasi. Kami menelusuri jejak dokumen dan aliran uang, melacak mereka yang terlibat, dan mewawancarai masyarakat yang terkena dampak dari berbagai aksi yang dilakukan Darwan, saat menjabat Bupati Seruyan.

Investigasi ini adalah sebuah perjalanan yang membawa kami dari mengunjungi beberapa firma hukum di Jakarta hingga lembaga pemasyarakatan di Palangkaraya, dari badan-badan legislatif daerah hingga desa-desa yang bertahan seperti pulau-pulau di tengah lautan perkebunan kelapa sawit.

 

Ekspansi sawit di Seruyan, 2017

 

Kesepakatan-kesepakatan tersebut berperan dalam salah satu ledakan industri pertanian yang mungkin terbesar sepanjang sejarah dunia. Dalam beberapa tahun belakangan, setelah Darwan dan belasan bupati lain menduduki kursi kepemimpinan, wilayah perkebunan jadi berlipat ganda di wilayah nusantara. Dampak kerusakan pada hutan tropis Indonesia mengirim negara ini ke peringkat atas dalam daftar negara pemicu perubahan iklim.

Seruyan dengan sendirinya memainkan peran penting dalam hal ini, tetapi kisah tentang bupati, seperti Darwan Ali memiliki implikasi yang lebih luas. Dia bukanlah contoh satu-satunya, melainkan contoh umum bagaimana belasan bupati menggunakan kekuasaan di seluruh penjuru negeri, dan bagaimana perusahaan-perusahaan perkebunan menyebar hingga ke penghujung nusantara.

Dampak-dampak dari tindakan mereka terus dirasakan meskipun lebih dari satu dekade telah berlalu, seiring hilangnya hutan-hutan Indonesia yang terus berlangsung hingga kini.

Industri kelapa sawit sering kali digambarkan sebagai suatu keajaiban ekonomi yang dengan cepat menghasilkan pemasukan dan modernisasi ke wilayah-wilayah terpencil. Narasi tersebut menghadirkan cerita tentang perluasan yang terencana, terkontrol dan mengikuti aturan. Kerusakan pada lingkungan merupakan efek samping yang disayangkan dari kewajiban moral untuk melaksanakan pembangunan.

Namun ada versi lain dibalik cerita itu, yang melibatkan transaksi bawah tangan dan kolusi. Dalam versi ini, para politisi diam-diam membagi-bagi lahan milik rakyat dan menjualnya kepada anak-anak konglomerat.

Lahan-lahan pertanian yang merupakan sumber pangan bagi masyarakat pedesaan digusur hingga perusahaan-perusahaan multinasional bisa menghasilkan komoditas untuk diekspor. Upaya-upaya untuk mengendalikan kabupaten direduksi oleh kemampuan para calon kepala daerah untuk mendanai pilkada dengan uang hasil sawit, sehingga mereka dikenal dengan julukan “raja kecil”.

Kesepakatan Darwan di Seruyan meskipun sangat besar, hanya mewakili sepenggal dari total lahan yang izinnya diterbitkan untuk perusahaan-perusahaan. Bagian yang paling penting adalah hal-hal yang mereka ceritakan mengenai bagaimana sistem itu dimainkan, yang memungkinkan para kepala daerah megeksploitasi sumber daya alam. Dengan menyelami cerita itu, kami memaparkan bagian tersembunyi dari sebuah sistem yang terlihat beroperasi di seluruh nusantara.

Hari ini, tindakan para bupati seperti Darwan merebak di berbagai penjuru Indonesia, saat perselisihan lahan dan deforestasi terus terjadi di lahan-lahan yang mereka serahkan kepada perusahaan-perusahaan. Memahami korupsi yang terjadi dalam masa yang rapuh ini bisa menjadi kunci mengakhiri krisis ini.

 

Bagian 1: Indonesia terlahir kembali

 

Ratusan orang meninggal dalam kerusuhan yang terjadi di Jakarta pada Mei 1998. Foto: CamRon/Wikimedia Commons

 

Ahmad Ruswandi berusia 21 tahun ketika ribuan demonstran menduduki gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat pada 1998, menuntut pengunduran diri Soeharto yang sudah lanjut umur. Krisis moneter telah mengakibatkan nilai tukar mata uang rupiah terjun bebas hingga menghilangkan kekuasaan sang diktator untuk menutupi kesenjangan sosial yang teramat dalam.

Pertumbuhan ekonomi berbarengan dengan penggunaan militer merupakan pondasi rezim Soeharto, kala itu. Namun, di saat perekonomian runtuh, cadangan pangan goyah dan pengangguran melonjak tajam, dia kemudian ditinggalkan oleh para menterinya, dan pada akhirnya mengundurkan diri.

Selama tiga dekade, Soeharto telah menyerahkan seluruh sektor perekonomian ke tangan para anggota keluarga dan para kroni. Investigasi majalah Time memperkirakan, keluarga ini berhasil menimbun kekayaan hingga mencapai US$15 miliar. Transparency International, sebuah LSM, menempatkan dia pada peringkat pertama dalam daftar pemimpin paling korup di dunia.

 

Para demonstran memprotes perlakuan Suharto terhadap Timor Timur, yang lepas secara resmi dari Indonesia setelah Suharto mundur dari jabatannya. Foto: Rob Croes/Wikimedia Commons

 

Pada masa kekosongan kepemimpinan setelah pengunduran Soeharto, negara terancam pecah. Indonesia sudah lama diikat oleh pemusatan kekuasaan yang dipaksakan dengan kekuatan militer. Tanpa adanya daya magnet yang diberikan Soeharto di Jakarta, daerah-daerah mulai berjuang keluar dari kendali orbitnya.

Perjuangan untuk menggantikan kekuasaan rezim Soeharto berujung pada kekerasan di berbagai wilayah nusantara. Imbalan yang diharapkan bagi mereka yang berhasil mendaki ke puncak adalah jatah kekayaan alam Indonesia yang berlimpah. Kepulauan negeri ini menyimpan logam dan bahan bakar fosil berharga, di balik hutan tropis yang kaya kayu yang bernilai sangat tinggi. Selama tiga dekade, semua orang hanya bisa memandang tak berdaya, ketika uang yang dihasilkan dari eksploitasi sumber daya alam mengalir keluar pulau, menuju Jakarta dan ke rekening pribadi keluarga dan kroni-kroni Soeharto. Sekarang kekayaan tersebut menjadi bisa diperebutkan.

Dalam situasi yang bergejolak inilah Darwan Ali, bangkit menjadi seorang politikus yang punya pengaruh. Dia lahir di sebuah desa di tepian Sembuluh, sebuah danau besar di tengah Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah. Asal-usulnya simpang siur, meskipun tetua setempat mengatakan bahwa dia lahir pada awal 1950-an dari orangtua penjahit dan petani, dan memberi nama anak-anaknya yang lain Dardi, Darlen, Darhod dan Darwis.

Pada 1990-an, dia tinggal di ibu kota kabupaten, Sampit, saat perekonomian daerah itu sangat bergantung pada penebangan hutan. Kayu-kayu keras berharga diekstrak dari hutan-hutan lebat yang dahulu menyelimuti seluruh bagian pulau itu. Rakit-rakit gelondongan kayu dialirkan melalui hilir sungai menuju Sampit, dan dari sana dikirim dengan menggunakan kapal ke negara-negara kaya di seluruh dunia.

Sungai Sekonyer, 2001. Foto: EIAImages

 

Penebangan terus meluas hingga jauh melampaui batas eksploitasi yang sah menurut hukum ataupun yang dapat dilakukan secara berkelanjutan. Suatu sistem perekonomian di bawah tangan tumbuh subur, dengan arus uang masuk dari perdagangan kayu yang tidak memiliki izin. Seperti itulah dunia tempat Darwan bekerja, pertama sebagai pengusaha kontraktor bangunan, kemudian sebagai pelobi sektor industri, selain juga sebagai pejabat setempat yang cukup terkemuka dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Sosok Darwan seperti digambarkan dalam media setempat saat itu, adalah sosok pelobi tangguh yang siap melawan berbagai peraturan yang membatasi lingkup usaha mereka. Dia protes ketika beberapa perusahaan dilarang mengikuti proses tender kontrak-kontrak pemerintah karena dugaan keterlibatan suap dan korupsi. Dia sosok kontroversial ketika memenangkan kontrak penyediaan perabot sekolah yang tidak ditenderkan. Dia juga mengeluhkan soal pajak yang diterapkan bagi sektor kehutanan, yang dijalankan pemerintah untuk mengurangi penebangan liar.

“Kesan keseluruhan tentangnya adalah pebisnis tipikal daerah frontier Kalimantan yang menghasilkan banyak uang dari ekonomi gelap bayangan,” kata Gerry van Klinken, profesor Universitas Amsterdam yang mengikuti politik Kalimantan dari dekat.

Seiring dengan berkurangnya kendali dari Jakarta, ekonomi bayangan dan sosok-sosok yang mengendalikannya menjadi lebih dominan. Mafia kayu menjamur, memasuki wilayah-wilayah yang dilindungi. Taman Nasional Tanjung Puting, yang sebagian besar terdiri atas hutan rawa penuh dengan orang utan, macan tutul dan buaya, menjadi sasaran empuk karena memiliki kayu ramin dan ulin.

Pada awal 1999, Indonesia mengawali program desentralisasi yang cukup ambisius dengan menyerahkan serangkaian kekuasaan dari pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah. Harapan dan tujuanya, mencegah pergerakan separatis dan membuat pemerintah lebih dipercaya oleh rakyatnya.

Para bupati diberikan kewenangan untuk menerbitkan peraturan sendiri, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah pusat. Pemerintah daerah kemudian menjalankannya dengan penuh kebebasan. Dari beberapa keputusan pertama yang diambil Pemerintah Kotawaringin Timur, salah satu menarik retribusi dari pengiriman kayu ilegal hingga menjadikan perekonomian bayangan ini bagian dari sistem.

Pada 2002, Seruyan, yang diberi nama sama dengan sungai yang membelah wilayah itu, dipisahkan dari Kotawaringin Timur menjadi kabupaten baru. Tahun berikutnya, Darwan — saat itu menjabat sebagai Ketua PDIP di Kotawaringin Timur — , menjadi bupati pertama Seruyan.

Wilayah yang masuk kewenangannya dari pesisir Laut Jawa hingga hutan-hutan pedalaman. Bagian barat mencakup sebagian dari Taman Nasional Tanjung Puting. Wilayahnya didominasi dataran rendah antara taman nasional dan Kota Sampit, dengan Danau Sembuluh di tengah-tengah. Lebih dari dua-per-tiga kabupaten ini masih berselubung hutan. Meskipun sudah ditipiskan oleh penebangan liar, kekayaan satwa liar di wilayah ini masih mampu bersaing dengan lansekap manapun di bumi.

 

Pulau Kalimantan

 

Bupati pertama sejak era Reformasi, yang telah memperoleh kewenangan baru lebih besar ini, dipilih anggota DPRD. Kebangkitan Darwan mengejutkan beberapa pengamat, yang memandangnya sebagai pemain baru di dunia politik.

Dia dikatakan pernah mengumumkan bahwa birokrat manapun yang mendukung pencalonannya akan naik pangkat dari eselon satu menjadi dua, atau eselon dua menjadi tiga, dan seterusnya. Dia kurang memahami bahwa sebenarnya penyebutan itu malah merupakan penurunan pangkat.

Meskipun demikian, dia terlanjur dipandang sebagai putra daerah, yang akan bertarung buat rakyatnya. Dia memerintah selama lima tahun, setengah dekade untuk mengubah peruntungan daerahnya, sebelum menghadapi para konstituen di kotak suara.

Pada 2003, perekonomian di Seruyan, tak berkembang. Perdagangan kayu runtuh karena penebangan berlebihan. Danau Sembuluh, sebelumnya pusat industri pembangunan kapal yang pada masa jayanya sempat menyerap banyak tenaga kerja dari pulau-pulau lain. Kapal-kapal itu terbuat dari kayu dan untuk mengangkut kayu, hingga industri itu mati ketika kayu komersil habis. Karena pohon-pohon yang paling berharga sudah ditebangi, Darwan mewarisi suatu kabupaten yang masa kejayaan kayu sebagai pemasukan utamanya, telah berakhir.

Perkebunan, terutama sawit, merupakan pengganti dengan prospek paling jelas. Buah sawit menghasilkan lemak yang bermanfaat dalam segala sesuatu dari cokelat hingga bahan bakar nabati. Permintaan dunia akan komoditas ini terus mengalami peningkatan. Wilayah selatan Danau Sembuluh dipandang memiliki potensi yang amat besar dalam mengembangkan komoditas dagang ini dalam skala raksasa.

Meskipun tidak memiliki infrastruktur cukup memadai, Seruyan dekat dengan kota pelabuhan, Pangkalanbun dan Sampit. Pemerintah daerah menimbang potensi Sampit sebagai sebuah pusat kegiatan, yang menyerap buruh untuk bekerja di perkebunan dan mengekspor sawit ke pasar global. Darwan mengumumkan rencana untuk mengundang para investor dari Hong Kong dan Malaysia. Dia menjanjikan pelabuhan baru untuk memfasilitasi ekspor dan memberikan kemudahan regulasi.

Marianto Sumarto, pemilik pabrik pengolahan kayu yang bergabung dengan tim kampanye Darwan pada 2003 mengatakan, pergeseran kekuasaan ke tangan putra daerah telah menciptakan harapan. “Masyarakat ada kebanggaan tersendiri,” katanya kepada kami. “Nggak taunya, di belakangnya, dia main lebih besar lagi.”

 

Bagian 2: Booming sektor perkebunan

 

Perkebunan kelapa sawit, Seruyan, 2017

 

Dulu sudah pernah ada perlawanan terhadap sejumlah kecil perusahaan perkebunan yang ada di Seruyan sebelum Darwan menjadi bupati. Penduduk desa yang terdampak oleh perusahaan sawit pertama yang memasuki area Danau Sembuluh, PT Agro Indomas, mengklaim bahwa pertama kali mereka mengetahui bahwa lahan milik mereka masuk ke konsesi, ketika lahan pertanian dibakar atau diratakan. Saat perusahaan menghancurkan pemakaman, hal ini mendorong warga desa merusak satu jembatan terletak di dalam konsesi.

Seorang penduduk desa yang lahan diambil perusahaan lain, PT Mustika Sembuluh, kemudian mengatakan kepada sebuah LSM bahwa masyarakat tak punya pilihan selain menerima kompensasi sesuai dengan ketentuan perusahaan. Mereka memandang hal ini sebagai penyerahan lahan secara “paksa”. “Jika kami menolak, kami berhadapkan dengan aparat keamanan yang didatangkan untuk menjaga kegiatan perusahaan,” katanya.

“Kepala desa kami dulu pernah mengatakan, meskipun ada yang menolak menyerahkan lahan, perusahaan akan tetap meratakan lahan karena mereka sudah punya izin. Karena lahan kami milik negara.”

Perkebunan-perkebunan ini mencemari danau dan sungai hingga keperluan air bersih di beberapa wilayah harus diangkut dengan truk tangki air. Pencemaran juga menghentikan perdagangan ikan, seiring dengan jatuhnya industri pembangunan kapal, mengakibatkan “migrasi secara besar-besaran” penduduk laki-laki, kata Gregory Acciaioli, Dosen University of Western Australia, yang melakukan penelitian lapangan di kabupaten itu.

“Ada banyak sekali rumah tangga dikepalai perempuan yang bekerja, mengisi polybag dengan tanah dan bibit untuk perkebunan sawit,” katanya kepada kami. “Mereka hampir tidak punya cukup uang untuk bertahan hidup.” Dia menambahkan, “Situasinya sangat menyedihkan.”

Meskipun sudah ada beberapa pengalaman buruk seperti ini, ada optimisme baru terhadap perkebunan sawit besar pada awal pemerintahan Darwan. Menurut Mashudi Noorsalim, yang pernah bekerja untuk beberapa lembaga riset kebijakan Indonesia dan mempelajari pertumbuhan industri sawit Seruyan, ketika Darwan menjabat, beberapa orang menggantungkan harapan pada prospek penyerapan tenaga kerja, atau kontrak untuk mengangkut buah sawit atau membangun infrastruktur.

Mashudi mengatakan kepada kami, banyak penduduk mengira beberapa hal akan menjadi lebih baik karena Darwan, putra daerah. “Beberapa penduduk setempat percaya bahwa dia akan membuat perkebunan-perkebunan itu membantu mereka,” katanya.

Sebagai seorang bupati, Darwan bisa menerbitkan izin untuk siapapun yang dia inginkan, tanpa konsultasi publik maupun proses tender. Kementerian Kehutanan secara teori memegang kendali terhadap tahap akhir proses perizinan di wilayah-wilayah lahan yang berada di bawah jurisdiksinya. Namun, kementerian ini sering diabaikan di seluruh provinsi Kalimantan Tengah, hingga pengawasan terhadap kekuasaan bupati dalam menerbitkan perizinan seakan dihapuskan.

Di Seruyan, hal ini mengakibatkan ledakan izin-izin perkebunan sawit dengan jumlah melampaui izin yang diterbitkan oleh hampir semua kabupaten lain di Indonesia.

Analisa kami terhadap perizinan pada sumber data pemerintah dan sumber-sumber lain menunjukkan, antara 1998–2003, hanya tiga izin diberikan kepada perusahaan sawit di Seruyan. Pada 2004 dan 2005, Darwan menerbitkan 37 izin, jika disatukan mencakup wilayah hampir 500,000 hektar, setara tujuh kali wilayah Kota Jakarta.

 

Izin kebun sawit yang dikeluaria hampir di sebagian besar wilayah Seruyan, termasuk di dalam Taman Nasional Tanjung Puting

 

Pola ini mirip dengan yang terjadi di seluruh Kalimantan, namun dalam skala yang lebih besar, saat para bupati memanfaatkan wewenang mereka terhadap kesepakatan lahan, membagi-bagikan izin yang mengakibatkan ledakan deforestasi.

Salah satu perusahaan yang pertama mendapat izin dari Darwan adalah BEST Group, yang dimiliki kakak-beradik Winarto dan Winarno Tjajadi. Namun izin itu memotong Taman Nasional Tanjung Puting ke sudut timur laut. Taman nasional ini pernah diselamatkan dari kerusakan pada tahun 2003, ketika Jakarta akhirnya mengambil langkah melawan penebangan liar. Aparat keamanan datang ke Tanjung Puting untuk menunjukkan kekuasaan yang bertujuan memperingatkan bahwa masa kejayaan eksploitasi kayu yang tidak terkontrol sudah berakhir.

 

Konsesi PT BEST yang memotong Taman Nasional Tanjung Puting

 

Kementerian Kehutanan memaksa Darwan untuk mencabut izin itu. Namun dia tetap pada pendiriannya, dan bulldozer milik BEST menerobos masuk ke hutan taman nasional. Peristiwa ini satu pertanda yang menunjukkan siapa pemegang kuasa sesungguhnya saat itu.

Para penggerak awal ledakan perizinan di Seruyan antara lain keluarga-keluarga terkaya di Indonesia dan Malaysia. Ketika Darwan mulai menjabat pada 2003, Robert Kuok, kala itu orang kaya nomor dua di Malaysia, kemugkinan besar merupakan pemilik lahan terbesar di Seruyan. Portofolio perkebunan Seruyan milik dia akan digabungkan dengan perusahaan perkebunan lain, yang merupakan bagian dari bisnis keluarga Kuok — yang makin menyebar — untuk membentuk Wilmar International, yang perusahaan sawit mungkin terbesar di dunia.

Pada 2005, Arif Rachmat menjadi CEO usaha perkebunan keluarganya, Triputra Agro Persada, dan pembukaan lahan mulai dilakukan untuk salah satu perkebunan pertama mereka, suatu konsesi raksasa di selatan Danau Sembuluh. Dua dari keluarga terkaya di Indonesia menyatukan diri ke dalam struktur perusahaan yang memiliki perkebunan-perkebunan Triputra di Seruyan.

Hutan-hutan di Kalimantan menyimpan kandungan karbon dalam volume sangat besar. Karbon ini dilepas ketika hutan raya jadi perkebunan. Di bagian selatan pulau ini, kebanyakan dari hutan ini tumbuh di lahan gambut berawa, terdiri atas beberapa lapisan bahan organik yang dalam dan tertimbun selama ribuan tahun.

Untuk menanam pada lahan gambut, pekebun sawit pertama menggali parit besar untuk mengeringkan kandungan air dalam tanah, hingga mengakibatkan proses dekomposisi sangat cepat. Proses ini melepaskan gas rumah kaca ke atmosfir dalam jumlah sangat besar.

Lahan gambut kering jadi sangat mudah terbakar. Sementara, perusahaan-perusahaan dan para penduduk desa rutin menggunakan api untuk membuka lahan pertanian. Pada 2006, Indonesia mengalami salah satu musim pembakaran terburuk sepanjang sejarah, ketika asap kebakaran di Sumatera dan Kalimantan, memicu bom karbon dan menyelimuti wilayah itu dengan kabut asap yang bisa terlihat luar angkasa. Seruyan merupakan salah satu wilayah yang paling parah terkena dampak ketika dibawah administrasi Darwan.

 

Titik api di Kalimantan dan Sumatera September 2006 data NASA

 

Dalam suatu film dokumenter pada 2007 mengenai dampak perkebunan sawit di Seruyan, seorang penduduk desa menunjuk ke sekelompok pohon terisolasi di antara hamparan lahan gundul. Satu orangutan besar terlihat duduk di salah satu pucuk pohon. Primata berwarna oranye ini hidup di pepohonan, dan bergantung pada hamparan pohon yang membentang di sepanjang wilayah selatan Seruyan, merupakan habitat mereka.

 

Taman Nasional Tanjung Puting, habitat orangutan Kalimantan. Satwa ini akan makin terancam kala hutan jadi sawit.

 

Hewan-hewan ini masih bisa bertahan ketika beberapa pohon terbesar menghilang karena ditebangi pembalak liar tetapi tak bisa bertahan ketika hutan tempat tinggal mereka rata dengan tanah dalam sekejap berganti perkebunan.

Pada tahun sama ketika terjadi kebakaran besar di Seruyan, suatu laporan yang dikomisikan Pemerintah Inggris menyita perhatian, soal emisi deforestasi global lebih besar dibandingkan emisi yang dihasilkan bahan bakar fosil sektor transportasi. Pada 2007, Bank Dunia membuat kesimpulan mengejutkan, bahwa akibat kerusakan hutan dan gambut, Indonesia memproduksi lebih banyak emisi gas rumah kaca dibandingkan negara lain manapun terkecuali Amerika Serikat dan Cina.

Deforestasi dan perubahan pada tata guna lahan — eufemisme dari perluasan perkebunan — terhitung menyumbang 85% emisi di Indonesia. Secara global, Indonesia menyumbang lebih dari sepertiga emisi di bawah kategori ini, yang sekarang diakui sebagai penyebab utama perubahan iklim.

Sebagian besar deforestasi di Indonesia, terjadi di Sumatera dan Kalimantan, yang merupakan pusat pertumbuhan perkebunan. Namun, di pulau-pulau ini, deforestasi hanya terpusat di dua provinsi: Riau, terletak di bagian timur laut pulau Sumatera, dan Kalimantan Tengah, yang rumah bagi Darwan Ali. Provinsinya telah menjadi inti dari suatu krisis global, dimana Seruyan memainkan peran.

 

Bagian 3: Nyanyian peniup peluit

 

Marianto Sumarto

 

Pada suatu hari awal 2007, sebuah mobil menepi di rumah Marianto Sumarto, pemilik pabrik pengolahan kayu yang pernah membantu Darwan Ali menjadi bupati di Seruyan. Dia tinggal di Kuala Pembuang, kota kecil di pesisir yang merupakan ibu kota Seruyan. Marianto mengenali sosok pria di balik kemudi sebagai seorang pejabat pemerintah. Pejabat itu kemudian menurunkan kaca jendela dan menyerahkan setumpuk kertas.

“Tolong diperiksa — ada beberapa masalah,” katanya datar, sebelum pergi.

Ketika Marianto memeriksa dokumen ini, dia menemukan salinan izin-izin perkebunan yang sudah diberikan Darwan untuk beberapa perusahaan, beserta daftar nama direktur dan alamat-alamat perusahaan. Dia segera mengenali beberapa nama orang yang masih ada hubungan keluarga dengan Darwan. Di antara beberapa alamat yang terdaftar, dia mengenali rumah kakak laki-laki Darwan di Kuala Pembuang.

Marianto tak tahu mengapa pria itu membawakan informasi itu. Mungkin dia peduli terhadap Seruyan dan ingin meluruskan keadaan. Mungkin dia merasa kecewa dengan keadaan dan berpikir bahwa Marianto bisa melakukan sesuatu.

Marianto memeriksa peta konsesi sawit di rumahnya di Kuala Pembuang

 

Marianto adalah pendatang dari pulau Jawa yang tiba di Kalimantan pada 1985 untuk bergabung dengan perusahaan perkapalan milik kawannya. Dia kemudian pindah ke perusahaan kayu Malaysia, sebelum akhirnya bisa berdiri sendiri sebagai “penebang liar”, sebagaimana yang dia katakan.

Ketika Seruyan dibentuk, Marianto menjadi Ketua PDIP di kabupaten yang baru berdiri itu, saat sama ketika Darwan memimpin partai itu di Kotawaringin Timur yang letaknya bersebelahan. Dia bergabung dengan kampanye Darwan untuk menjadi bupati pada 2003, dan kakak iparnya menjadi wakil bupati.

Namun saat dia bertemu dengan sang pemberi data atau si peniup peluit (whistleblower), Marianto sudah kurang simpati dengan kepemimpinan Darwan. Dia merasa, Darwan sudah mengkhianati harapan bahwa Seruyan akan dikembangkan demi kemakmuran warga. Perkebunan yang dibiarkan membanjiri wilayah itu telah menciptakan dampak yang sebaliknya.

“Ini yang saya lihat,” kata Marianto kepada kami pada awal tahun ini, sambil duduk-duduk di rumah yang sama dia bertemu sang whistleblower. “Mungkin saya orang yang paling kritis di kabupaten ini.”

Marianto, pria kurus tinggi, bersuara serak dengan senyuman lebar. Ketika kami bertemu, dua jarinya dibungkus kain kasa. Jari-jari itu terluka dalam sebuah kecelakaan mobil beberapa hari sebelumnya dan dua kuku jari terkelupas. Nama julukan pria ini, Codot, didapat dari masa lalunya saat dia tergabung dalam bandrock tahun 1980-an. “Dari muara sampai ke ujung sungai, tahu semua nama saya,” katanya.

Beberapa hari setelah peroleh data itu, Marianto dan seorang kawannya menempuh perjalanan selama empat jam naik mobil menuju Sampit, untuk memeriksa sederet alamat lain dalam dokumen-dokumen itu.

Dia mengenali alamat yang pertama sebagai rumah anak Darwan, Ahmad Ruswandi. Mereka pernah rapat-rapat kampanye di sana selama persiapan pencalonan Darwan sebagai bupati. Satu atau dua kali Marianto menginap di rumah itu. Dia juga mengenal alamat yang kedua. Rumah itu milik tukang jahit langganan Darwan, yang memproduksi baju safari untuk PDIP.

“Masalahnya, negara kita ini adalah negara korup,” katanya kepada kami. “Banyak pejabat yang ada, nggak menghidupkan Seruyan, tambah mau hidup dari Seruyan.”


The Gecko Project dan Mongabay menyatukan cerita di balik praktek penghambur-hamburan izin dari berbagai arsip di pasar saham, database perizinan pemerintah dan akta-akta perusahaan. Informasi dan kesaksian lebih lanjut juga diberikan oleh Marianto, dan aktivis lokal bernama Nordin Abah, yang secara terpisah melakukan investigasi terhadap Darwan dalam kurun waktu yang berdekatan dengan Marianto.

Kami menguatkan temuan-temuan kami dengan berbagai wawancara dengan orang-orang yang terlibat di beberapa perusahaan yang terkait.

Gambaran yang dihasilkan adalah suatu skema terperinci dan terkoordinasi untuk mendirikan perusahaan-perusahaan cangkang yang didaftarkan atas nama kerabat dan kroni Darwan. Darwan memberikan masing-masing perusahaan itu izin lahan ribuan hektar, dan kerabat dan kroninya menjual ke beberapa konglomerat terkaya.

Mereka yang terlibat bisa meraup keuntungan hingga ratusan ribu, bahkan jutaan dolar. Jika rencana itu dijalankan sampai selesai, dia akan mengubah hampir seluruh wilayah selatan Seruyan, di dataran rendah yang terletak di bawah perbukitan, jadi perkebunan sawit raksasa. Jika itu terjadi, kita bakal bisa berkendaraan sejauh 75 kilometer dari timur ke barat dan 220 kilometer dari selatan ke utara melewati bentangan lautan sawit.

 

Izin-izin konsesi sawit yang dimiliki keluarga Darwan Ali

 

Skema ini melibatkan sederet pelaku lebih dari 20 orang yang berperan sebagai direktur maupun pemegang saham di perusahaan-perusahaan cangkang tersebut. Tokoh-tokoh yang memainkan peran itu terdiri dari anggota keluarga Darwan, kolega semasa dia masih menjadi Kepala Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) di Kotawaringin Timur, para anggota tim suksesnya, dan setidaknya satu orang yang mengakui namanya digunakan sebagai samaran.

Istri Darwan, Nina Rosita, adalah pemegang saham di salah satu perusahaan. Anak perempuannya, Iswanti, menjabat di tiga perusahaan sebagai direktur atau pemegang saham. Anak perempuan lainnya, Rohana, juga menjabat direktur. Anak laki-lakinya, Ruswandi, memegang peranan lebih mengemuka, sebagai direktur di beberapa perusahaan dan pemegang saham sedikitnya di satu perusahaan lagi. Kakak laki-lakinya, Darlen, memiliki dua perusahaan. Adik laki-lakinya, Darwis, memiliki satu perusahaan. Kebiasaan ini menyebar hingga keluarga besarnya, sampai dengan keponakan laki-laki dan suami keponakan perempuannya.

Iswanti

 

Secara keseluruhan, kami mengidentifikasi 18 perusahaan yang terhubung dengan Darwan. Tiga perusahaan dibentuk beberapa tahun sebelum dia menduduki jabatan sebagai bupati. Kondisi ini menunjukkan, dia sudah tertarik dengan sawit skala besar sebelum berkarir di bidang politik. Dua perusahaan lain dibentuk pada 2004, satu tahun setelah dia berkuasa, dan kemudian pada awal 2005 sederet kegiatan lain jadi makin intens.

Lima perusahaan dibentuk dalam rentang waktu sangat pendek yaitu dua hari pada akhir Januari; satu perusahaan lain muncul dua minggu kemudian. Kami berhasil menemukan nama-nama para direktur di semua perusahaan itu, dan para pemegang saham di semua perusahaan terkecuali pada enam perusahaan.

Setidaknya satu orang anggota keluarga Darwan menjadi pemegang saham di hampir semua perusahaan. Nama Darwan tidak muncul di perusahaan manapun, namun menurut pandangan Marianto, Darwan mengendalikan skemanya. “Ibarat catur,” katanya. “Aktornya tetap Darwan, mereka sebagai pionnya.”


Sebagian besar nama itu jarang digunakan. Namun, beberapa nama lebih sering muncul dibandingkan yang lain, dan hal ini menjadi petunjuk penting terkait bagaimana skema ini berfungsi. Nama pertama adalah Vino Oktaviano, yang disebut-sebut sebagai pemegang saham di tiga perusahaan yang didirikan pada hari sama, dan sebagai direktur di satu perusahaan lainnya.

Nordin Abah, aktivis Kalimantan Tengah yang sempat menjalankan investigasi sendiri terhadap Darwan, kebetulan cukup mengenal Vino. Mereka menyekolahkan anak-anaknya di sekolah yang sama dan terkadang bertemu untuk minum kopi. Pasca skandal BEST Group dan Taman Nasional Tanjung Puting, Nordin mencari nama-nama dibalik menjamurnya izin yang diterbitkan Darwan. Saat menemukan nama Vino, Nordin langsung menanyakan hal ini kepadanya. Vino menjawab bahwa Darwan hanya menggunakan namanya. Dia sendiri tak memiliki peranan langsung di perusahaan-perusahaan itu.

 

Nordin Abah (alm)

 

“Dia kira biasa saja, gak jadi apa-apa gitu,” kata Nordin kepada kami, di kantor lembaga swadaya masyarakat di Palangkaraya, yang dia kepalai, Save Our Borneo. “Cuma dia tidak mau turut bertanggung jawab.”

Vino bekerja sebagai kontraktor bangunan, mendapatkan proyek-proyek dari pemerintahan Darwan, juga keponakan istri Darwan. Nama bos-nya, merupakan orang kepercayaan Darwan, saat dia masih aktif di Gapensi, juga muncul di dokumen-dokumen perusahaan itu.

“Kamu masuk penjara Vino, kalau [perusahaan jadi] nggak karu-karuan,” kata Nordin mengingatkan, kala itu. “Saya dikerjain, Din,” jawab Vino. “Aku ditipu.”

Nordin adalah ahli kampanye yang memburu perusahaan-perusahaan sawit yang memporak-porandakan Seruyan. Dia juga memiliki koneksi kuat dengan dan di dalam kabupaten itu. Pamannya pernah bertugas sebagai sekretaris daerah, posisi tertinggi sebagai pegawai negeri sipil. Ketika menyelidiki Darwan, dia mulai menyadap keluarganya sendiri yang bertugas di pemerintahan untuk mencari petunjuk. Dia berhasil menguak beberapa nama yang terlibat, dan seperti halnya Marianto, dia juga menemukan banyak perusahaan didaftarkan menggunakan alamat palsu atau alamat properti yang dimiliki sang bupati dan keluarga.

Nordin menyadari, perusahaan perkebunan suatu saat perlu mengoperasikan pabrik untuk mengolah buah sawit. “Sedangkan Vino itu pabrik tahu aja gak punya dia,” kata Nordin terbahak. Dia yakin, ada beberapa orang lain yang telah dimanfaatkan dengan cara sama. “Orang kamu mungkin guru, mungkin wartawan, mungkin pengusaha kontraktor bangunan. Punya izin perkebunan? Ya gak bisa,” kata Nordin.

“Kamu tidak punya kapasitas yang memadai untuk bangun kebun. Dan juga gak ada duit. Dijual aja ini. Ceritanya sih aku pinjam nama, menggunakan namamu untuk menjual kepada yang lain.”

Nama Ambrin M Yusuf, muncul sebagai direktur di salah satu perusahaan. Nordin mengidentifikasi tokoh ini sebagai orang kepercayaan Darwan sejak masih aktif di Gapensi. Kami menelusuri Yusuf hingga rumahnya di Kuala Pembuang, dimana dia baru saja kembali setelah menjalani hukuman penjara atas perannya sebagai kurir uang tunai dalam skandal suap di daerah itu.

 

Ambrin M Yusuf

 

Dia mengaku sebagai mitra politik Darwan. Dia mengatakan, bahwa beberapa perantara meminta untuk memasang namanya di satu perusahaan sawit. Namun dia menjelaskan klaim yang sulit dipercayai, bahwa dia menolak tawaran ini. Bahwa orang yang namanya digunakan dalam dokumen-dokumen itu adalah orang lain yang memiliki nama sama.

Meskipun demikian, dia mengakui merupakan hal “biasa” bagi seorang bupati membagikan izin bagi anggota keluarga.

Apa yang diceritakan oleh Yusuf dan Vino menunjukkan, kroni-kroninya digunakan sebagai topeng, kemungkinan untuk menyembunyikan nama orang lain — penerima manfaat yang sesungguhnya — dari dokumen-dokumen perusahaan. Nordin dan Marianto percaya, beberapa orang lain yang namanya muncul sebenarnya terlibat lebih jauh. Mereka berdua menunjuk seorang pria bernama Khaeruddin Hamdat sebagai sosok utama.

Khaeruddin Hamdat

 

Khaeruddin muncul sebagai direktur di tiga perusahaan, namun tidak pernah sebagai pemegang saham. Marianto, Nordin dan yang lain mengidentifikasi dia sebagai “ajudan” Darwan. Khaeruddin baru berusia 30-an tahun saat perusahaan-perusahaan itu didirikan. Nordin menggambarkan sosoknya sebagai “bos di Jakarta” dan penjaga gerbang bagi Darwan, yang melakukan rapat dengan para eksekutif sawit di hotel mewah di Jakarta.

“Karena Darwan harus melindungi dirinya kan,” jelas Nordin, “gak mungkin dong dia yang tanda tangan kontrak jual-beli.”

Sebagian dari mereka yang terlibat dalam skema ini terbukti sukar ditemui atau menolak berkomentar ketika mereka menyadari perihal apa yang sebenarnya kami tanyakan. Namun salah satu dari mereka, kami sudah tahu pasti keberadaannya, Hamidhan Ijuh Biring. Dia dipenjara karena skandal korupsi lain. Kami melacaknya hingga ke lembaga pemasyarakatan di jalan protokol di Palangkaraya, ibu kota Kalimantan Tengah.

Nama Hamidhan muncul sebagai direktur dan pemegang saham di salah satu 18 perusahaan itu. Dia juga menikah dengan sepupu perempuan Darwan. Dia mengatakan, mendirikan perusahaan itu dan menerima sebuah izin dari Darwan namun mengalami kekurangan modal untuk mengembangkannya menjadi perkebunan.

Darwan mendorongnya untuk menjual perusahaan itu kepada seorang rekan politiknya di Jakarta, yang juga direktur salah satu perusahaan sawit yang ada di Seruyan. Setelah kesepakatan itu berhasil dilakukan, dia menerima sejumlah pembayaran, namun kemudian menemukan bahwa sisanya langsung diberikan kepada Darwan.

“Ternyata di dalamnya ada Pak Darwan, intinya mungkin Pak Darwan ngomong, ‘Gak usah dibayarlah Pak Hamidhan gapapa juga’,” katanya, merasa getir.

Sebelum hubungannya dengan Darwan memburuk, Hamidhan adalah orang yang dekat dengannya, dan membantunya kampanye maju pilkada 2008. Dia membenarkan klaim dari Nordin dan Marianto bahwa Khaeruddin berperan sebagai ajudan Darwan. Dia mengatakan, setiap kali dia bertemu bupati itu, Khaeruddin ada bersamanya.


Kronologi yang terjadi setelah perusahaan-perusahaan cangkang dibentuk menunjukkan dua hal. Pertama, tujuannya bukanlah agar pendiri bisa mengembangkan perkebunan sendiri. Antara Desember 2004 sampai Mei 2005, Darwan membagikan izin perkebunan untuk 16 perusahaan milik keluarga dan kroninya. Sebelum akhir 2005, sedikitnya sembilan dari perusahaan-perusahaan itu dijual ke perusahaan-perusahaan sawit besar seharga ratusan ribu dolar.

 

Perusahaan-perusahaan yang izin dikeluarkan Darwan Ali, dengan direksi dan pemegang saham anak dan kroninya, lalu dijual, salah satu ke PPB Oil Palm (Kuok Group). Sumber: Ditjen AHU, Bursa Saham Malaysia, dan berbagai sumber.

 

Suatu hal tidak masuk akal bahwa sederet orang yang saling terhubung, terutama anggota keluarga, secara bersamaan membentuk sejumlah perusahaan hanya untuk memutuskan bahwa mereka tak memiliki kapasitas untuk menjalankan perusahaan-perusahaan itu. Satu-satunya penjelasan mengenai apa yang sesungguhnya terjadi adalah, bahwa perusahaan-perusahaan ini memang didirikan untuk dijual.

Kedua, hal ini menujukkan bahwa cara-cara pembentukan dan penjualan perusahaan-perusahaan itu terkoordinasi dengan sangat baik. Sebagian besar perusahaan-perusahaan ini didirikan dalam jarak waktu sangat singkat, kebanyakan hanya selisih beberapa hari. Beberapa juga dijual dalam jangka waktu sangat singkat, yaitu beberapa bulan setelah pendiriannya.

Delapan dari perusahaan-perusahaan cangkang ini dibeli oleh keluarga Kuok akhir 2005. Keluarga Darwan dan kroni-kroninya pada akhirnya akan memperoleh hampir satu juta dolar dari kesepakatan dengan biliuner Malaysia.

 

Perusahaan kelapa sawit PPB Oil Palms milik keluarga Kuok mengumunkan sebuah kesepakatan bisnis untuk membeli 95 persen saham di sebuah perusahaan yang dimiliki oleh kedua saudara laki-laki dari Darwan Ali dan sebuah politisi dari Seruyan pada bulan Oktober, 2005, 9 bulan setelah perusahaan tersebut bergabung.

 

Dalam skema besarnya, jumlah ini hanyalah sedikit, sebagian kecil dari jumlah yang diperoleh keluarga Kuok jika perkebunan itu jadi dikembangkan. Tapi dalam kesepakatan ini para pemegang saham yang terhubung dengan Darwan juga memegang lima persen saham di masing-masing perusahaan itu, yang bisa menjadikan mereka masing-masing seorang milyarder.

Bukti yang diperoleh Nordin mengenai hubungan antara keluarga Darwan dan perusahaan-perusahaan yang dijual kepada keluarga Kuok ini pertama kali dibeberkan dalam laporan dari sebuah LSM, pada Juni 2007.

Laporan ini diterbitkan hanya dua minggu sebelum dua dari perusahaan-perusahaan keluarga Kuok disatukan untuk membentuk Wilmar International. Saat itu, Wilmar sudah dihujani berbagai kritikan atas kegiatan illegal, pelanggaran hak masyarakat dan perusakan lingkungan di banyak areal perkebunannya. Pada tahun sama, sebuah konsorsium LSM mengajukan keluhan terhadap ombudsman Bank Dunia, dengan memberikan bukti yang nantinya mengukuhkan bahwa lembaga itu telah melakukan pelanggaran terhadap berbagai mekanisme pengamanan sendiri dengan mendanai perusahaan Malaysia tersebut.

Meskipun tuduhan terkait izin-izin yang diterbitkan Darwan hanya disebutkan sekilas dalam laporan LSM itu, kemungkinan akan skandal korupsi ternyata cukup kuat. Dalam sebuah surel yang menanggapi pertanyaan-pertanyaan untuk artikel ini, Wilmar mengatakan bahwa perusahaan itu memutuskan untuk tak mengembangkan perkebunan-perkebunan itu dan membiarkan perizinan yang diterbitkan oleh Darwan kadaluwarsa setelah berhadapan dengan beberapa LSM.

Wilmar menolak untuk menyebutkan kapan keputusan itu dibuat, dan terus menyertakan perusahaan-perusahaan itu dalam laporan-laporan tahunannya hingga 2010.

Usaha perkebunan milik Triputra Group, dikepalai oleh Arif Rachmat yang masih muda, membeli tujuh perusahaan dari keluarga bupati itu. (Triputra menolak sejumlah permintaan kami untuk wawancara terkait Arif Rachmat, namun mereka menjawab beberapa pertanyaan kami lewat surel.) Empat dari tujuh perusahaan ini kemudian tidak dikembangkan hingga izinnya kadaluwarsa, sedangkan tiga lainnya, yang dikembangkan kemudian, terhubung langsung dengan anak Darwan, Ahmad Ruswandi.

Ketiga perusahaan itu bernama PT Salonok Ladang Mas, PT Mega Ika Khansa dan PT Gawi Bahandep Sawit Mekar. Pada akhir 2007, dua dari perusahaan ini mulai membuka suatu kawasan luas yang terdiri atas hutan, gambut dan lahan pertanian.


Marianto yakin, Darwan telah mengkhianati para konstituennya. Saat dia bertemu dengan peniup whistleblower pada awal 2007, booming di sektor perkebunan sedang puncak-puncaknya, meskipun rata-rata penduduk Seruyan lebih menderita dibandingkan ketika masa penebangan liar.

Saat ini, satu-satunya pilihan bagi banyak petani adalah mendapatkan upah sangat sedikit sebagai buruh di salah satu perkebunan itu. Mereka kehilangan lahan pertanian mereka sendiri, kerusakan hutan membuat mereka kekurangan makanan dan sumber hutan lain, dan mencari ikan di sungai jadi makin sulit karena sungai-sungai terkena polusi.

Menurut Marianto, Darwan patut disalahkan atas segala permasalahan yang terjadi. Sebagai bupati, dia memiliki kewenangan mencabut izin seperti halnya kewenangan menerbitkannya. Jika dia ingin melakukannya, tentu saja dia dapat memaksa perusahaan-perusahaan itu memenuhi janji terhadap masyarakat Seruyan. Bocoran data yang didapat menegaskan bahwa dia memiliki motivasi berbeda.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang lahir setelah kejatuhan Soeharto, muncul sebagai kekuatan baru melawan penggelapan oleh para pegawai pemerintah. Pada Juni 2007, ketika proses merger Wilmar selesai, Marianto mengemas temuan-temuannya dan berangkat ke Jakarta untuk menyampaikan langsung ke KPK.

Menjelang 2007, beberapa delegasi dari seluruh dunia tiba di Pulau Bali untuk menghadiri acara konferensi perubahan iklim tahunan PBB yang ke 13. Nasib hutan-hutan di bumi ini, jelas merupakan salah satu agenda bahasan.

Namun di metropolitan Jakarta, permainan yang berbeda sedang terjadi. Empat hari sebelum konferensi PBB dimulai, saat Darwan Ali menyiapkan kampanye pilkada langsung untuk pertama kali, anaknya Ruwandi memasuki Menara Kadin untuk melakukan pertemuan dengan Arif Rachmat, guna menandatangani kesepakatan ketujuh dan terakhir antara keluarganya dan Triputra.


Setelah jatuhnya Soeharto, ada sedikit optimisme bahwa perampokan besar yang dilakukan oleh rezimnya akan mereda. Diharapkan bahwa desentralisasi kekuasaan yang berjalan cepat akan menggeser akuntabilitas keputusan-keputusan politik menjadi lebih dekat dengan masyarakat. Namun pada tahun 2008, tahun pertama pilkada langsung bupati Seruyan, semakin jelas bahwa korupsi telah diturunkan melalui sistem tersebut.

Dalam buku berjudul Democracy for Sale, ilmuwan politik Ward Berenschot dan Edward Aspinall menulis bahwa kabupaten-kabupaten di Indonesia menjadi didominasi oleh “sistem di balik layar yang terdiri atas hubungan dan jaringan politik yang didasari hubungan pribadi, kesepakatan yang dirahasiakan, imbal jasa, korupsi, dan sederet praktek bayangan lainnya.”

Pemilihan umum merupakan suatu dasar permainan ini. Kegiatan itu jadi sangat mahal, dengan biaya yang jumlahnya sebanding dengan besarnya kekuasaan atas proyek-proyek yang sangat menguntungkan atau sumber daya alam, dimana sang pemenang bisa membagikan kepada para pendukungnya.

Bagi para bupati yang memimpin kabupaten-kabupaten yang lahan dan hutan sangat kaya, mereka seringkali menghabiskan hingga jutaan dolar. Berenschot, Aspinall dan para akademisi lainnya yang sudah mempelajari pemilihan umum di Indonesia selama dua dekade telah mengidentifikasi proses penggunaan uang secara seragam dan sistematis yang dilakukan para kandidat.

Modusnya, mereka membayar orang-orang penting dalam partai politiknya untuk memastikan bahwa mereka akan dipilih sebagai kandidat. Kemudian, mereka merekrut suatu kelompok aktivis politik yang besar dan tokoh-tokoh berpengaruh untuk bergabung dengan tim suksesnya.

Lalu, mereka akan menyiapkan uang bagi tim sukses untuk membeli dukungan dari pemegang kekuasaan setempat–kepala desa, pemuka agama dan kepala klub-klub olahraga. Orang-orang ini pada akhirnya akan mengumpulkan dukungan publik dalam lingkup pengaruhnya masing-masing.

Para kandidat mengadakan kampanye dan konser mahal, membayar penyanyi-penyanyi terkenal untuk tampil dan melakukan bagi-bagi makanan gratis. Pada akhirnya, mereka terlibat dalam apa yang dikenal sebagai “serangan fajar,” mengirim belasan suporter untuk beredar di jalan dan berkunjung rumah-ke-rumah, membagikan uang langsung kepada para pemilih untuk mengumpulkan dukungan mereka.

Hal ini, kata Berenschot, merupakan biaya paling besar bagi para kandidat. Dia memperkirakan, harga pencalonan sebagai bupati berkisar antara US$1,2 juta hingga US$6 juta.

Dana ini diperoleh dari para pebisnis dan kontraktor lokal, yang mengharapkan pamrih jika kandidat tersebut sukses. “Rampungnya pemilihan adalah waktunya membalas jasa, dan para donor serta orang-orang yang membantu kampanye bisa mengharapkan balas jasa dari kandidat yang menang dengan diberi pekerjaan, kontrak, kredit, proyek, dan manfaat-manfaat lainnya,” tulis Berenschot dan Aspinall.

Mereka juga menulis, petahana memiliki posisi awal yang unggul, karena telah menabung sejumlah “harta jarahan — terutama berasal dari keterlibatan mereka dalam berbagai bentuk korupsi,” untuk pemilihan umum yang selanjutnya. “Imbal jasa dan keuntungan materi di setiap tingkatan siklus pemilihan umum sudah mewabah hingga tepat untuk berpikir bahwa demokrasi di Indonesia adalah untuk diperjual-belikan”.

Dalam pengakuannya, Hamidhan Ijuh Biring, suami keponakan perempuan Darwan yang memperoleh izin dari Darwan, memainkan peran sama pada kampanye 2008. Pada saat itu, kata Hamidhan kepada kami, bupati itu sudah memalaknya. Namun dia masih percaya bahwa dia akan diuntungkan jika Darwan mempertahankan kursinya. Diapun ikut maju dengan bergabung dalam tim pemenangan.

Hamidhan Ijuh Biring

 

Hamidhan mengatakan, menyumbang Rp500 juta kampanye Darwan sebelum pemilihan. Dia memahami, telah bergabung dengan sederet tokoh yang sudah mengambil keuntungan pribadi dari patron bupati itu — kontraktor-kontraktor yang diberi proyek-proyek yang sangat menguntungkan dari Darwan tanpa mengikuti proses tender, dan bos-bos perkebunan yang bisa menyuruh para pekerja yang kebanyakan pendatang dari wilayah lain di Indonesia — untuk memilih petahana.

Dalam serangan fajar, katanya, uang tunai senilai Rp150.000 sampai Rp300.000 akan ditempelkan pada bagian belakang paket mie instan dan dibagikan bagi para pemilih.

Pada Februari 2008, Darwan memenangkan pemilihan dan melanjutkan posisi sebagai bupati Seruyan dalam masa jabatan kedua selama lima tahun. Untuk merayakan, kakak laki-lakinya, Darlen, mengadakan konser di dekat danau, dengan mengundang penyanyi Rhoma Irama, yang dikenal sebagai Si Raja Dangdut. Konsekuensi dari kemenangannya dan kesepakatan lahan yang terjadi di bawah pengawasannya akan segera terlihat jelas bagi orang-orang di kabupatennya.

 

Bagian 4: Ketika warga mulai melawan

 

James Watt, petani dari Seruyan

 

Suatu malam ketika Darwan masih menjabat pada periode kedua, seorang petani bernama Marjuansyah, yang tinggal di desa tempat bupati itu dibesarkan, berhadapan dengan polisi.

Selama dua tahun dia memelihara sepetak kecil sawit di timur Danau Sembuluh, dan ratusan pohon muda saat itu sudah hampir berbuah. Namun, lahan juga berada di wilayah yang izinnya diterbitkan untuk PT Salonok Ladang Mas, salah satu perusahaan yang sudah dijual oleh Ahmad Ruswandi, anak Darwan, ke Triputra.

Polisi itu mengatakan kepada Marjuansyah bahwa mereka datang mewakili perusahaan. Anak perusahaan Triputra, katanya, ingin membeli seluruh lahan seluas sembilan hektar itu Rp5 juta per hektar.

Uang sebesar itu tidak akan bertahan lama, sementara sawit yang sudah dia rawat bisa menghasilkan pendapatan, suatu jaminan penghasilan untuknya di masa tua nanti. Dia tidak mau menjual lahan itu, namun merasa kesulitan mengatakan tidak kepada perusahaan yang mendekati masyarakat lewat polisi. Dengan harapan bisa melepaskan diri dari mereka, dia kemudian mengatakan, tak bisa menerima kurang dari dua kali lipat dari harga yang ditawarkan.

Bukannya mundur, katanya, perwakilan Triputra malah mencari dan membayar orang lain yang bersedia mengklaim kepemilikan palsu atas lahannya. Pejabat setempat yang mudah dipengaruhi membantu menjamin transaksi itu.

Perusahaan sawit kemudian menggilas lahan perkebunan milik Marjuansyah dengan buldoser — sawit yang ditanam petani biasan lebih rendah mutunya dibandingkan pohon-pohon yang ditanam perusahaan — dan menghancurkan satu pondok yang sudah dia bangun.

“Saya laporkan sampai ke polda,” kata Marjuansyah kepada kami di rumah seorang teman di desa itu, sambil menggenggam foto buram tempat tinggalnya dulu. “Tapi tidak ada reaksi — saya yang dipanggil! Perusahaannya, nggak pernah dipanggil!”

 

Marjuansyah dengan pondok yang dihancurkan dan diambil PT Triputra Agro Persada

 

Banyak orang di Seruyan yang mengalami nasib serupa ketika perusahaan-perusahaan perkebunan melakukan ekspansi hingga mendesak lahan pertanian mereka dan hutan-hutan di sekitarnya. Sudah lazim bagi perusahaan menawarkan sedikit uang untuk membeli lahan mereka, sepertinya dilakukan dengan harapan mencegah perlawanan. Praktiknya, tidak ada negosiasi, sebagaimana dialami Marjuansyah, hanya ada pilihan yang sangat sempit untuk mengatakan tidak.

Para petani berada pada posisi kurang diuntungkan, karena negara tidak mengakui hak-hak mereka atas lahan. Beberapa dari mereka memiliki sertifikat lahan yang diterbitkan kepala desa, yang secara hukum sebenarnya kurang kuat dibandingkan izin-izin yang dikeluarkan bupati sebagaimana yang dimiliki perusahaan.

Sertifikat yang diterbitkan kepala desa mudah dipalsukan atau dimanipulasi, sebagaimana dialami Marjuansyah. Banyak klaim lahan tumpang tindih, suatu situasi yang sebelumnya bukan merupakan permasalahan bagi warga desa sebelum ada tekanan komersial pada lahan itu, dan permasalahan itu bisa selesai melalui hukum adat. Ketika perusahaan hadir, mereka mengakibatkan dan mengeksplotasi perseteruan ini, dengan membeli lahan dari siapapun yang bersedia untuk menjual duluan.

Kehadiran oknum polisi untuk negosiasi dengan Marjuansyah bukanlah suatu peristiwa asing. Di kasus lain, mereka mengambil langkah berani dan berat sebelah dalam melindungi kepentingan-kepentingan perusahaan.

Seorang petani bernama Wardian bin Junaidi menceritakan kepada kami mengenai bagaimana anak perusahaan Triputra yang sama menghancurkan pohon-pohon karet dan durian miliknya. Keluhannya terhadap perusahaan diacuhkan.

 

Wardian bin Junaidi

 

Waktu itu, Wardian nekat memanen buah sawit sendiri. “Saya mencoba memberanikan ke sana karena sudah bosan datang ke perusahaan,” kata pria yang berumur 63 tahun ini.

“Nyatanya, saya dituduh mencuri. Sebenarnya orang-orang itulah yang pencuri. Tapi hukum itu tebang pilih. Kami orang miskin nggak punya apa-apa. Kalau perusahaan punya uang banyak.” Dia ditahan dan dipenjara selama enam bulan.


Sejak awal hadirnya industri sawit di Indonesia, pemerintah telah berusaha menyeimbangkan antara menyerahkan lahan ke perusahaan-perusahaan besar yang mampu mengembangkan perkebunan yang menguntungkan, dan memastikan masyarakat sekitar memperoleh manfaat. Sepanjang 1980-an hingga 1990-an, pemerintah telah bereksperimen dengan mencoba berbagai model.

Cara paling umum adalah dengan meminta perusahaan membantu petani-petani setempat mengelola kebun “plasma”, yaitu kebun masyarakat yang ditanami sawit. Dua hektar pohon dewasa saja sudah bisa menciptakan perubahan besar bagi kehidupan petani miskin di pedesaan di Indonesia.

Perbandingan ukuran lahan yang harus disediakan perusahaan bervariasi. Memberikan terlalu banyak untuk perusahaan akan mengakibatkan masyarakat tak memperoleh manfaat; sedangkan jika terlalu sedikit akan membuat investasi jadi kurang menarik. Pada 2002, peraturan berlaku saat itu ambigu dari segi bagaimana perusahaan akan membantu petani lokal, namun jelas bahwa perusahaan harus melakukannya. Ini adalah peraturan yang memberi kuasa kepada bupati untuk menerbitkan izin, dan kewenangan untuk mencabut perizinan jika perusahaan gagal “menumbuhkan dan memberdayakan” masyarakat setempat.

Pada 2007, peraturan-peraturan ini menjadi lebih konkrit, dengan mewajibkan perusahaan menyediakan, menanam dan menyerahkan suatu wilayah kebun plasma yang setara seperlima dari luas izin konsesi yang mereka miliki.

Setiap perusahaan yang diberi lampu hijau oleh Darwan wajib mematuhi peraturan-peraturan ini, tetapi tak ada yang melakukannya. Sejak keluarga Kuok dan Rachmat datang ke Seruyan pada awal 2000-an, mereka sudah menjanjikan kebun plasma. Memasuki periode kedua kepemimpinan Darwan, kegagalan mereka memenuhi janji mengakibatkan keresahan yang terus berkembang.

Jika perampasan lahan di awal adalah suatu tamparan keras, tidak terlaksananya kebun plasma merupakan rasa sakit berkepanjangan. Tanpa plasma masyarakat tidak mendapatkan akses terhadap kekayaan yang dihasilkan perkebunan, yang terkonsentrasi di tangan-tangan para biliuner pemilik lahan terluas di kabupaten itu. Penduduk desa sudah kehilangan lahan mereka, sungai menjadi tercemar, pekerjaan posisi terbaik di perkebunan diberikan kepada pendatang yang dianggap memiliki kemampuan lebih baik. Buruh harian memetik buah sawit hanya menghasilkan upah yang sangat kecil untuk bisa bertahan hidup layak.

Ketika protes dari para penduduk desa tak didengarkan, jadi makin jelas bahwa Darwan tak hanya berpihak kepada kepentingan perusahaan, juga mengendalikan arah bentuk kebijakan dalam dukungannya terhadap perusahaan-perusahaan itu. Ketika Triputra menciptakan keresahan dengan rencana membangun sebuah pabrik pemrosesan sawit di hulu Danau Sembuluh, warga yang mengeluh diancam bupati itu sendiri.

“Pada 2010, dia menghadiri acara keagamaan di desa kami dan mengatakan, ‘tidak ada yang boleh menentang pabrik atau akan ada masalah,” kata seorang penduduk desa kepada sebuah LSM. “Kalau kamu bekerja di pemerintah atau perkebunan, kamu akan dipecat’.” Darwan dilaporkan menunjuk kepala desa baru di desa-desa yang menentang perkebunan, hingga mengurangi potensi penolakan dari jalur institusi resmi.

Pada awal periode kepemimpinan Darwan yang kedua, seseorang bernama Budiardi terpilih duduk di DPRD. Dia terang-terangan bilang terpilihnya dia merupakan mandat untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat melawan perusahaan.

Budiardi berasal dari Kecamatan Hanau, dimana perkebunan BEST Group didirikan di tengah-tengah taman nasional dan desa-desa di sekitar. Tak lama kemudian dia berpendapat sia-sia mencoba melakukan perubahan sistem dari dalam. Partai Darwan mendominasi di DPRD, ketuanya adalah keponakannya.

“Suaranya apapun untuk menentang kebijakan Darwan ini, percuma,” kata Budiardi. “Kerjanya DPR ini, mengontrol kerjanya bupati.”

 

Budiardi yang terpilih jadi anggota DPRD Seruyan dan bertekad memperjuangkan hak-hak warga

 

James Watt, petani dari desa di tepi Danau Sembuluh, yang namanya Bangkal, sudah terlanjur percaya dengan janji Darwan yang katanya akan membuat perkebunan bisa bermanfaat untuk rakyat, sebelum lahannya diambil alih Sinar Mas Group, konglomerat Indonesia yang didirikan keluarga Widjaja. “Katanya untuk mensejahterakan rakyat — ternyata nol,” kata James.

“Yang sejahtera itu bukan rakyat, tapi untuk orang-orang yang berkepentingan.”

Saat perusahaan terus memaksa, Darwan tak melakukan apa-apa. “Dia selalu mengabaikan apa yang janji-janji dia itu.” Sebagai dramatisasi dia lalu meniru suara Darwan, “Kesempatan mumpung saya sebagai pejabat bupati, jadi kesempatan saya meraih uang yang sebesar-besarnya. Kan gitu.

Ketika perlawanan dilakukan para petani Seruyan melalui jalur pemerintahan — lembaga desa, polisi, DPRD, dan bupati — gagal, mereka mulai mengambil tindakan langsung. Seorang laki-laki bernama Sadarsyah mengklaim bahwa lahannya yang direbut anak perusahaan Triputra menjadi suatu simbol dari konflik-konflik yang tak terselesaikan pada awal 2011, yang mengakibatkan para penduduk desa menutup akses jalan perusahaan selama berhari-hari. Perusahaan lalu menuduh dia sebagai penipu dan melaporkan para demonstran ke polisi.

Sementara itu, di perkebunan milik Wilmar, ratusan penduduk desa menutup jalan utama menuju area konsesi, dimana limbah pabrik terus mencemari pasokan air setempat. Polisi anti huru-hara sejak saat itu sering terlihat di perkebunan. Ketika tim LSM mengunjungi salah satu perkebunan Wilmar pada 2012, salah satu hal yang pertama mereka lihat adalah seorang tentara yang dipersenjatai dengan senapan serbu M-16.


Prospek penuntutan oleh KPK mulai membayangi Darwan. Lembaga anti-rasuah ini mengunjungi Seruyan pada 2008, sebagai tindak lanjut laporan Marianto, setelah Darwan diputuskan menjabat bupati pada periode kedua.

Menurut Marianto, mereka menggeledah kantor-kantor pemerintah untuk mencari data melalui beberapa kunjungan ke Kuala Pembuang, ibu kota kabupaten yang terletak di tepi laut. (KPK menolak untuk berkomentar terkait kasus Darwan).

Suatu hari, mereka mengadakan pertemuan dengan asisten Darwan dan sekumpulan tokoh setempat, termasuk Marianto. “Jangan sekedar datang untuk lihat-lihat saja,” Marianto ingat waktu mendesak mereka. “Kita mengharap, dengan kedatangan KPK ini, kita minta ada ending yang diharapkan masyarakat.” Hingga periode kedua, investigasi ini sepertinya tidak dilanjutkan.

Nordin Abah, aktivis yang investigasi sendiri terhadap Darwan, juga melaporkan ke KPK. Dia saling kontak dengan pimpinan dari lembaga itu selama masa jabatan kedua Darwan, namun kasus ini tak pernah terungkap. Selain ke KPK, Nordin punya pilihan untuk melaporkan atas tindakan korupsi ke polisi atau kantor kejaksaan. Namun, dia mengatakan kepada kami bahwa hal itu akan “sia-sia.”

Nordin juga khawatir bahwa dia bisa “dikriminalisasi”: ditahan atas pelanggaran yang tidak dilakukannya. Dia mengatakan, menerima ancaman terhadap anak-anaknya, yang dikirim lewat pesan singkat (SMS).

“Nordin, kalau kamu di sini lagi, kamu kalau masih ke Seruyan, kamu pikirkan anak kamu masih kecil,” katanya menceritakan, bunyi pesan orang yang mengintimidasi.

“Saya sebenarnya agak terganggu dengan ancaman tentang anak itu. Kalau hanya saya gak masalah, tapi kalau anak itu saya terganggu.” Nordin meninggal dunia karena hipertensi pada bulan Juni tahun ini, pada usia 47 tahun.


Menjelang akhir Juli 2011, ketegangan di Seruyan makin memuncak. Ribuan warga desa di seluruh kabupaten itu mendatangi Kuala Pembuang, mendirikan tenda di luar gedung DPRD dan meminta audiensi dengan bupati.

Para demonstran mewakili 27 desa, dan datang menyuarakan keluhan ganda yaitu pencaplokan lahan dan kegagalan untuk menyediakan kebun plasma. Salah satu koordinator aksi itu adalah James Watt, petani dari Bangkal yang kehilangan lahann karena dicaplok Sinar Mas Group. Mereka didampingi oleh anggota DPRD yang bersimpati, termasuk Budiardi. Mereka menggelar spanduk, mendirikan dapur umum dan mendeklarasikan bahwa mereka berniat tinggal sampai Darwan keluar menemui mereka.

 

Kliping surat kabar saat demonstrasi pada 2011

 

Beberapa hari kemudian, Darwan akhirnya muncul dari gedung DPRD. Dia keluar menuju panggung beranda, melihat para demonstran yang mengelilingi panggung itu di bawah. Dia mengenakan kemeja bupati berwarna hitam dan berkancing, serta peci hitam. Dia didampingi oleh orang kepercayaan dan tokoh-tokoh pemerintahan lain.

James Watt dan para pemimpin demonstran menggunakan alat pengeras suara untuk membacakan tuntutan mereka. Mereka ingin bupati menggunakan kewenangan mendorong perusahaan-perusahaan menyelesaikan konflik lahan. Juga memaksa perusahaan untuk menyediakan seperlima lahan untuk perkebunan masyarakat.

Darwan mendengarkan, dan menjawab akan menyambut kedatangan masyarakat dan berusaha menyampaikan aspirasi mereka kepada perusahaan-perusahaan itu. Namun, dia mengatakan, perusahaan tak mungkin menyediakan lahan plasma di dalam wilayah perkebunan karena mereka tak wajib melakukan itu.

Para demonstran kemudian menyoraki dia, berteriak bahwa dia seorang pembohong, sebagaimana diingat James. Darwan mengacungkan tangan berusaha membuat mereka diam. Mereka terus berteriak.

“Akhirnya dia kan malu,” kata James. “Karena didesak begitu, akhirnya dia tidak mau lagi bicara. Langsung dia balik, masuk ke dalam dan keluar lewat belakang.”


Protes ini terjadi selama masa puncak konflik rakyat di berbagai penjuru Indonesia. Bulan berikutnya, konflik suram di Mesuji, Sumatera Selatan, menjadi pusat perhatian nasional. Beberapa bulan kemudian, ratusan penduduk desa menduduki Pelabuhan Sape di pulau Sumbawa untuk menentang izin pertambangan yang diterbitkan bagi sebuah perusahaan Australia. Setelah lima hari, polisi anti huru-hara menembakkan senjata mereka ke arah blokade, hingga menewaskan dua remaja.

Pada bulan sama, 28 petani dari Pulau Padang, Riau, menjahit mulut mereka memprotes konsesi industri kayu yang mengklaim lebih dari sepertiga pulau mereka. Akhir tahun, setidaknya 22 orang meninggal dalam ratusan aksi protes di berbagai wilayah Indonesia.

Banyak pakar mengutuk aksi demonstran karena “mengabaikan hak demokrasi mereka untuk mengajukan keluhan melalui perwakilan rakyat yang sudah dipilih” dan memilih untuk melakukan “aksi jalanan,” sebagaimana dikutip di editorial Jakarta Post.

Budiardi, anggota DPRD dari Seruyan, memiliki pandangan berbeda. “Kita bercoba berkomunikasi dengan mereka soal penyelesaian konflik lahan dan kemitraan dengan masyarakat,” katanya. “Tapi, saya pikir, kita tidak bisa berbuat apa-apa kalau kepala daerahnya kayaknya tidak menginginkan apa yang diminta oleh masyarakat.”

 

Budiardi di rumahnya di Halau, Seruyan

 

Pada Desember tahun sama, 11 orang dari Hanau, kecamatan yang sama dengan asal Budiardi, memasuki perkebunan BEST Group untuk aksi vandalisme. Marah setelah bertahun-tahun berupaya protes ke perusahaan tetapi tak berhasil, mereka menggunakan satu truk dan tali dan mencabut beberapa pohon sawit sampai ke akarnya.

Semua orang yang terlibat masuk penjara selama beberapa bulan. Budiardi tidak ada disana, namun dia mengorganisir protes di depan kantor perusahaan, dan sekarang dia dijuluki “provokator”. Surat perintah diterbitkan untuk menahannya. Budiardi mengacuhkan perintah itu dan pergi ke Jakarta bersama dengan warga Hanau untuk audiensi di DPR. Setelah sebulan berlalu sebagai seorang “buronan”, Budiardi akhirnya ditangkap juga. Dia disidangkan dan dipenjara selama empat bulan.

Bagi Budiardi, yang terjadi akhirnya meluluhkan semangatnya. Setelah memenuhi hukuman penjara dan kembali ke rumah, dia mengosongkan lemari berkas yang dia miliki, mengambil semua fotokopi perizinan yang pernah diterbitkan Darwan beserta dokumen-dokumen lain, membawa ke belakang rumah, dan membakarnya.

“Saya kecil harapan, untuk percaya lagi dengan pemerintahan sekarang,” katanya. “Saya secara pribadi, nggak lagi mau ikut campur di situ.”


Meskipun pergulatan melawan perkebunan berhasil memukul mundur semangat juang Budiardi, sebaliknya malah membuat James Watt menguatkan tekad. Dia membutuhkan tekad itu untuk menghadapi kandidat terdepan yang akan menggantikan Darwan setelah periode kedua dan terakhir masa kepemimpinannya berakhir, yang tak lain adalah anak laki-laki bupati itu, Ahmad Ruswandi.

 

Ahmad Ruswandi saat masa kampanye Maret 2013 di Seruyan

 

Pada saat pilkada di Seruyan, April 2013, semangat reformasi sudah bertekuk lutut di bawah kuasa pemimpin daerah yang memanipulasi demokrasi. Para kerabat pejabat daerah merayap masuk ke ruang-ruang di pemerintahan, saat para bupati berupaya melanjutkan kepemimpinannya melampaui batas masa kepemimpinan, dengan memasukkan pasangan, saudara kandung, saudara sepupu dan anak-anak mereka ke dalam jabatan politik.

Tak lama, pada 2013, penahanan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar karena menerima suap kala memutus perkara perselisihan pilkada akhirnya mendorong isu dinasti politik ini hingga menjadi sorotan di tingkat nasional. Meskipun demikian, ketika Ruswandi mencalonkan diri sebagai bupati, dia sudah menciptakan kekhawatiran besar bagi para lawan mereka di Seruyan, yang hampir tidak bisa membayangkan lima tahun lagi di bawah kepemimpinan anggota keluarga Darwan.

“Masyarakat pun lihat, ibarat HP itu — cuma berubah casing-nya saja,” kata Wardian, petani yang pernah dipenjara karena mencuri buah sawit sebagai pembalasan atas perusahaan yang merampas lahannya. “Mesinnya tetap, yang itu aja.”

Menurut aturan main yang biasa berlaku, Ruswandi kemungkinan akan menang dengan mudah. Setiap orang di 12 partai yang memiliki kursi di DPRD sudah mendukung dia. Penantang utama sudah dipaksa mengundurkan diri dari pilkada ketika salah satu partai menarik dukungan dan mendukung Ruswandi pada detik-detik akhir. Ketua cabang partai di Seruyan bingung atas keputusan yang diambil di tingkat provinsi itu.

Ward Berenschot, salah satu pengarang Democracy for Sale, mengatakan, uang seringkali digunakan ketika para kandidat mencari dukungan dari partai-partai politik, dan para kandidat membutuhkan dukungan dari partai-partai politik itu untuk mencalonkan diri. Partai-partai itu bisa meminta sampai lebih dari Rp1 miliar untuk setiap kursi yang mereka duduki di DPRD.

Ambrin M Yusuf, laki-laki yang mengaku nyaris tak bisa menghindar dari keterlibatan dalam skema perizinan Darwan, bergabung dengan tim kampanye Ruswandi. Dia mengatakan kepada kami, bahwa Darwan sendirilah yang telah mengumpulkan dukungan bagi Ruswandi.

“Semua partai kan diambil Haji Darwan,” katanya, dengan menyebutkan gelar kehormatan untuk menunjukkan rasa hormat.

Darwan dikatakan sangat percaya diri pada peluang anaknya sampai sesumbar bahwa tak akan ada bedanya jika pasangan pencalonannya adalah orangutan. Namun ketika Ruswandi kampanye di desa-desa yang telah mengalami berbagai bentuk pembangunan di bawah kepemimpinan ayahnya selama satu dekade, dia mungkin akan melihat alasan untuk melihat dari sudut berbeda. Jalurnya menuju kemenangan pilkada mungkin tak semudah seperti yang dia perkirakan sebelumnya.

Berhadapan dengan Wardian, dia mendengar bahwa jalurnya menuju kemenangan mungkin tidak sejelas yang diharapkannya. “Kalau kamu mengandalkan uang, kamu tidak menang,” kata Wardian.

Rasa percaya diri Darwan terbukti kurang tepat. Suatu gerakan akar rumput perlahan menggelembung di balik satu-satunya penantang, Sudarsono, yang tidak memiliki dukungan partai dan harus maju sebagai calon independen.

Syarat pencalonan independen adalah mengumpulkan ribuan tanda tangan untuk maju pilkada. Sudarsono adalah seorang anggota DPRD Kalimantan Tengah, sementara kandidat yang maju sebagai wakil bupati, Yulhaidir, pernah mendampingi para demonstran pada aksi besar-besaran tahun 2011 sebagai anggota DPRD Seruyan. Tokoh-tokoh utama dari peristiwa itu, seperti James Watt, mendukung kampanyenya dan mendirikan pos sukarelawan di rumahnya masing-masing, dimana mereka mengorganisir gerakan itu.

 

James Watt

 

Sudarsono-Yulhaidir maju lewat platform yang tepat menyasar industri sawit, dengan menandatangi ikrar bahwa jika terpilih, mereka akan mendorong perusahaan-perusahaan itu untuk menuntaskan konflik lahan dan menyediakan kebun plasma. Hal ini sesuai dengan aspirasi para pemilih yang merasa dikhianati oleh Darwan yang dulunya mereka percaya. Sudarsono diumumkan sebagai pemenang dengan selisih cukup besar. Ruswandi menuduh kemenangan ini sebagai kecurangan, namun tuntutannya kalah di Mahkamah Konstitusi.

Era Darwan Ali telah usai. Meskipun kehancuran akibat transaksi-transaksi lahan yang dilakukannya akan terus berlanjut, dia sudah kehilangan kekuasaan. Setidaknya untuk saat ini.

 

Bagian 5: Korupsi dibalik model yang lebih canggih

 

Jalan Darwan Ali di Sembuluh, tempat dia dibesarkan

 

Bagi segelintir pemerhati yang tahu kelakuan Darwan, cukup jelas dia dianggap telah menyalahgunakan jabatan untuk menghasilkan uang bagi keluarganya, selain menimbulkan kerugian besar bagi orang-orang yang seharusnya dia layani ketika dipilih. Penyidik KPK mengincar kasus ini selama bertahun-tahun, jadi mengapa tampak tak berlanjut?

Para penyidik yang terlibat, yang sejak saat itu telah meninggalkan lembaga ini, tak mau atau tak bisa berkomentar untuk artikel ini. Kami mencari berbagai jawaban melalui wawancara-wawancara dengan pejabat KPK yang sekarang, LSM dan akademisi yang fokus pada upaya anti-korupsi di Indonesia, dan penelitian kami sendiri pada kasus-kasus KPK lainnya.

Cara yang paling mudah untuk menghukum pejabat korupsi berdasarkan Undang-undang di Indonesia adalah dengan menangkap basah mereka ketika sedang menerima suap. Biasa dilakukan setelah penyadapan telepon, langkah yang bisa dilakukan KPK tanpa surat perintah.

Tindakan ini dikenal dengan sebutan OTT — operasi tangkap tangan. Pada 2012, lembaga ini memintas pembayaran yang ditujukan bagi seorang bupati di Sulawesi. Uang ini dibayarkan oleh seorang pebisnis perempuan yang sedang mencari izin konsesi sawit. Awalnya pebisnis ini mengklaim, uang yang dibayarkan merupakan “donasi”, dan kemudian mengaku bahwa sedang diperas.

Sang bupati dan pebisnis sudah dipenjara, namun kasus ini hanyalah satu dari sedikit kasus perizinan yang berhasil diusut KPK. Tama Langkun, peneliti dari Indonesian Corruption Watch (ICW), LSM berbasis di Jakarta dan pernah membantu Nordin Abah mengejar Darwan, menarik suatu perbandingan dengan Seruyan. “Menurut saya kasusnya sama,” katanya. “Bedanya [di Sulawesi] KPK berhasil menangkap tangan, OTT — operasi tangkap tangan.”

 

Tama Langkun (kiri) dan Lais Abid, peneliti ICW

 

Seruyan melibatkan skema lebih rumit. Alih-alih meminta uang tunai untuk ditukarkan dengan perizinan, teman-teman dan kerabat Darwan menciptakan perusahaan-perusahaan cangkang sebagai kendaraan uang dari perusahaan-perusahaan sawit. Skema itu berhasil menghindarkan mereka dari pelanggaran yang lebih kentara yaitu penyuapan. Namun, hukum di Indonesia mengatur definisi korupsi secara lebih luas, asalkan kasus dapat memenuhi tiga kriteria. Pertama, tersangka telah menyalahgunakan kekuasaan mereka.

Kedua, mereka melakukannya dengan tujuan untuk “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.” Ketiga, mereka mengakibatkan “kerugian negara”, yang berarti bahwa kerugian uang bagi pemerintah dapat didefinisikan.

Sepertinya sudah terbukti dengan sendirinya bahwa Darwan bertindak dengan tujuan memperkaya keluarga dan kroni-kroninya. Mereka sudah menghasilkan lebih dari satu juta dolar di muka dari perizinan yang dia terbitkan.

Serupa dengan itu, nampaknya ada indikasi kuat bahwa dia telah menyalahgunakan kekuasaan. Perizinan yang dibeli Triputra dari anak laki-lakinya sangat tepat digunakan sebagai contoh. Ada bukti dimana mereka sepertinya telah melanggar beberapa ketentuan hukum selama beroperasi, akibat dari kurangnya pengawasan dalam rezim peraturan dibawah Darwan.

Kriteria ketiga, kerugian negara, mungkin merupakan hal paling sulit dibuktikan. Hal mudah menghitung uang yang mengalir dari pundi-pundi rakyat, terutama jika dilakukan dengan mengalirkan uang dari anggaran atau kontrak. Bahkan, ini bentuk tindak kriminal yang mengakibatkan banyak bupati ditangkap.

Sisi lain, kerugian dari penerbitan perizinan korup untuk penebangan hutan, penanaman sawit atau penambangan batubara lebih sulit diukur. Jika perusahaan membayar pajak, kerugian yang ditimbulkan bagi negara jadi tak terlalu jelas. “Ini problem mendasar, kenapa kemudian kasus korupsi di sumber daya alam itu sangat sedikit diproses aparat penegak hukum di Indonesia,” kata Lais Abid, juga peneliti ICW.

Ada hambatan lain untuk pengusutan yang tak ada hubungan dengan hukum. Karena kewalahan dan memiliki staf terlalu sedikit, KPK sudah menimbun hingga 16.000 keluhan tahun 2008, setahun setelah Marianto bertemu dengan peniup peluit di Kuala Pembuang.

Pada 2007, KPK hanya berhasil menyelesaikan 19 kasus. Lembaga ini juga selalu diserang institusi-institusi lain. Pada 2009, saat Nordin mendiskusikan tentang Darwan dengan para petinggi KPK, lembaga ini sedang terlibat dalam perselisihan dengan kepolisian negara dan kantor Kejaksaan Agung yang berujung pada ketua dan dua deputinya dijebak terlibat kasus pembunuhan, pemerasan dan penyuapan.

Dimas Hartono, aktivis yang berbasis di Palangkaraya dan bekerja dengan Nordin, berpendapat, kampanye untuk mengecilkan KPK membuat kasus di Seruyan jadi teralihkan.

 

Dukungan publik kepada KPK. Foto: ivanatman

 

KPK adalah institusi paling terpercaya di Indonesia, dan paling ditakuti–lembaga ini tidak pernah kalah ketika mengajukan kasus ke pengadilan. Mungkin karena KPK tidak ingin kehilangan rekor yang sempurna, ia menjadi segan memproses kasus yang belum pasti bisa dinyatakan bersalah.

Selain itu, investigasi terhadap seorang tersangka KPK juga tidak bisa dihentikan, suatu klausul yang ditulis di UU dengan tujuan mencegah tersangka melakukan suap saat berusaha keluar dari permasalahannya. Namun Tama dari ICW percaya, peraturan itu telah memberikan dampak yang membuat KPK takut mengambil kasus-kasus yang lebih rumit.

Dalam beberapa tahun terakhir, ICW telah melaporkan 18 kasus yang “mirip dengan Seruyan” yang dipercayai tak diproses karena penyuapan tak terlalu jelas dilakukan para pejabat yang terlibat. “Standar KPK sekarang makin tinggi,” kata Tama.

Secara teori, ada jalan alternatif: Darwan bisa dilaporkan atas nepotisme. Berdasarkan hukum Indonesia, nepotisme memiliki definisi yang serupa dengan korupsi, namun tak membutuhkan bukti kerugian negara untuk membuat kasus nepotisme layak dipertimbangkan.

Masalahnya adalah tindak kriminal itu berada di bawah jurisdiksi polisi dan Kejaksaan Agung, yang Nordin Abah duga akan meminta uang kepada Darwan agar kasus tidak dilanjutkan. “Ada kemungkinannya di-ATM-kan oleh oknum polisi atau kejaksaan,” kata Nordin. “Kalau di KPK kan kemungkinan untuk di-ATM-kan kecil.”

Jimly Asshiddiqie, pendiri Mahkamah Konstitusi, pada waktu itu menjabat sebagai ketua, mengungkapkan pandangan berikut. “Pada prakteknya, kita memiliki masalah dengan institusi tradisional ini,” katanya. “Institusi ini tidak menegakkan hukum, mereka sebenarnya melindungi perusahaan-perusahaan.”

Jeffrey Winters, professor Northwestern University yang mempelajari oligarki di Indonesia dan di tempat lain, membandingkan sistem hukum di luar KPK sebagai “saklar lampu yang bisa dinyakan atau dimatikan” oleh orang-orang yang memiliki uang atau pengaruh politik.

Jika semua sistem beroperasi seperti lembaga anti-rasuah ini, katanya, negara akan jadi bebas korupsi seperti Singapura. “KPK memiliki mandat dan kapasitas anti-korupsi yang cukup sempit,” katanya. “Sebagian besar spektrum korupsi terletak diluar bidang KPK. Dan bagian di luar spektrum itu tidak dikejar dengan efektif.”

Kombinasi kelemahan apapun yang memungkinkan Darwan untuk menyelinap keluar jaring hukum, kenyataannya, bahwa dia merupakan gejala suatu permasalahan yang membentang jauh keluar batas-batas wilayah Seruyan. Di penjuru nusantara, kendali kantor bupati terhadap sumber daya alam, ditambah dengan peluang menggunakan modus mengeluarkan izin untuk perusahaan-perusahaan cangkang, telah menarik minat banyak politisi yang bertujuan mengkonsolidasikan kekuasaan dan kekayaan dengan mengorbankan rakyatnya.

“Ini adalah celah,” kata Grahat Nagara, peniliti di Auriga, LSM yang bekerja dekat dengan KPK. “Begitulah cara dinasti politik di Indonesia bekerja menghasilkan uang.”

 

Bagian 6: Tumbuh suburnya dinasti politik

 

Ahmad Ruswandi

 

Meskipun Ruswandi kalah pada pilkada tahun 2013, keluarga Darwan tetap mengakar dalam politik di Seruyan dan Kalimantan Tengah. Darwan pindah ke partai baru, Partai Amanat Nasional (PAN), yang sekarang dia ketuai di tingkat provinsi. Posisi ini sangat berpengaruh dalam memberikan dukungan dalam pilkada. Tahun lalu, Darwan mendukung Gubernur Kalimantan Tengah yang kini berkuasa, dukungan juga dia pastikan pada periode kedua.

Darwan tidak merespon permintaan untuk wawancara, disampaikan lewat pesan terkirim dan panggilan telepon ke nomor yang diberikan oleh kantor PAN di DPR di Jakarta. Dia sempat mengangkat panggilan telepon kami dan menjanjikan untuk mengirimkan alamat surelnya untuk dikirimkan sejumlah pertanyaan kami, tapi dia tidak pernah melakukannya. Dia juga tidak membalas surat yang menjelaskan segala temuan kami termasuk sejumlah pertanyaan rinci, yang dikirimkan ke kantor partainya di Kalimantan Tengah.

Namun pada suatu sore di bulan April, kami bertemu anaknya, Ruswandi, hingga ke suatu rumah di Sampit dimana dia menghabiskan akhir pekannya. Kerabat-kerabatnya menempati berbagai posisi berkuasa di kabupaten dan provinsi. Sebagai hadiah hiburan, bagi Ruswandi setelah kalah pilkada adalah menggantikan sepupunya sebagai Ketua DPRD Seruyan. Orang nomor dua terkuat di kabupaten.

Kami menemuinya di halaman rumah besar, di balik pagar putih yang ditunggui seorang penjaga, dengan bangku logam dan kursi kayu di tempat teduh. Di dekat kami ada sepasang mobil off-road rakitan dengan logo Harley Davidson. Di garasi ada kendaraan 4WD lain, hadiah dari ayahnya. Ruswandi tersenyum saat menghiasi pidatonya dengan berbagai jargon bahasa Inggris, seperti “efektif efisien”. Dia mengenakan kacamata berbingkai hitam, tanpa peci yang sering dikenakannya setiap difoto.

Dia sedang dalam suasana hati yang baik, tak terpengaruh oleh krisis sosial yang ada di Seruyan. Dia tidak mengakui adanya krisis, karena menurut pandangannya pergeseran ke perkebunan telah memberi keuntungan buat masyarakat Seruyan. “Kalau nggak ada sawit, bingung juga sekarang, karena sumber daya alam kan sudah habis,” katanya. “Makanya, kalau saya lihat, masih baguslah sekarang ini.”

 

Ahmad Ruswandi di rumahnya di Sampit

 

Dia mengakui, “ada dampak positif dan ada dampak negatif” dalam perluasan besar-besaran perkebunan, namun satu-satunya kekurangan yang dapat dia identifikasi adalah bahwa saluran air di Seruyan “enggak kayak dulu lagi.” Meskipun demikian, dia mengeluarkan perusahaan-perusahaan di sekeliling Danau Sembuluh dari dugaan penyebab polusi yang terjadi. Alasannya, masyarakat “mandi di situ, buang kotoran juga di situ. Jadi kalau tanpa ada perusahaan pun, airnya akan tercemar juga,” katanya.

“Memang kalau perusahaan ini, nggak signifikan, gitu. Saya yakin, kalau sampai perusahaan itu mencemarkan lingkungan hidup, dia pun nggak berani. Iya nggak?”

Dia mengklaim, industri kelapa sawit telah menawarkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat. Kemudian dia bilang, yang menjadi masalah adalah masyarakat setempat tak ingin bekerja di perkebunan. Pada era penebangan kayu, katanya, mereka sudah dibiasakan memperoleh uang dengan mudah dari kayu. Sekarang mereka “agak manja,” sementara tenaga kerja pendatang “lebih qualified” dan mau bekerja dengan lebih keras.

Ketika ditanya tentang dampak perkebunan, dia mengakui bahwa akan sulit bagi masyarakat beroleh manfaat dari perkebunan tanpa ada plasma. “Harapannya memang harus plasma lah,” katanya. “Karena kasihan masyarakat.” Namun dia tidak tahu bagaimana mewujudkan ini. Salah satu anggota DPRD yang pernah kami temui, dari partai lawan, bersikeras bahwa pemerintah seharusnya mengancam untuk mencabut izin-izin perusahaan yang menahan plasma.

Ruswandi secara terbuka mengakui, dia sendiri memiliki tiga perusahaan yang dijual ke Triputra: PT Salonok Ladang Mas, PT Mega Ika Khansa and PT Gawi Bahandep Sawit Mekar. Ketika topik ini diangkat, tanpa disangka dia menyebutkan nama ketiga perusahaan itu. Namun dia membeberkan sebuah kisah berbeda. Dia mengklaim, tiga perusahaan itu sudah dibentuk sejak sebelum ayahnya berkuasa. Dia menyebut bahwa Darwan tak pernah menerbitkan perizinan bagi mereka. Namun, dokumen perusahaan dan sebuah database perizinan pemerintah menunjukkan hal sebaliknya.

Dengan berapi-api, dia juga menjelaskan, dia menganut batas-batas yang jelas antara perannya sebagai pejabat publik dan pelaku bisnis, batas yang ironisnya malah diburamkan oleh jual-beli perizinan yang dilakukan oleh keluarganya.

“Sebagai wakil rakyat, yang kalau istilah pemain bola, saya wasit,” katanya sambil tersenyum lebar. “Nah, kalau saya wasit, saya main, kan kurang fair-lah. Jadi saya bisnisnya di luar Seruyan. Kalau di Seruyan, saya nggak ada bisnis. Saya murni jadi wakil rakyat.”

Dia bersikeras, semua perizinan yang diterbitkan ayahnya sudah bersih. Sebagai bukti, dia mencontohkan fakta bahwa dia tak pernah tertangkap.

“Karena kalau nggak clean, pasti akan terendus oleh hukum, kan?”


Pada awal tahun ini, berdasarkan beberapa liputan berita yang dikumpulkan, Triputra telah mulai membagikan plasma bagi beberapa kelompok masyarakat yang telah menantikan selama bertahun-tahun. Sudarsono, bupati yang sekarang, berpidato pada upacara penanaman perdana di Desa Baung.

“Saya tahu persis, bagaimana perjuangan panjang yang dilakukan warga untuk mendapatkan plasma, sekarang perjuangan itu mulai membuahkan hasil. Jadi masyarakat patut bangga dan bersyukur,” katanya.

Sekelompok pejabat pemerintah mengacungkan ibu jari ke arah kamera. Yang turut hadir antara lain adalah Ahmad Ruswandi, dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPRD.

Baung terletak di tepian Sungai Seruyan, berupa garis sempit yang terhimpit lahan sawit raksasa milik Triputra dan wilayah lindung di tepi Taman Nasional Tanjung Puting. Perkebunan ini menyisakan lahan berukuran beberapa ratus meter di bagian timur sungai untuk desa itu, sementara bagian barat tidak bisa ditanami karena bagian dari kawasan lindung.

Pada suatu sore yang panas dan berdebu, kami duduk dengan Damun, pengurus pemerintahan desa. Dia menceritakan, sebuah gambaran suram kehidupan di era perkebunan. Masyarakat setempat tak lagi bisa memanen kayu tanpa ditahan atas tuduhan penebangan liar.

Perikanan sudah tumbang karena sungai-sungai tercemar. Sebagian besar lahan pertanian mereka sudah diserahkan untuk perusahaan. Pekerjaan terbaik di perusahaan diberikan kepada orang-orang luar yang kemampuannya dianggap lebih tinggi. Sementara para buruh yang tak memiliki keterampilan dibayar dengan upah rendah yang hampir tak cukup untuk bertahan hidup.

Tetap saja, kata Damun, mereka di sana “sangat tergantung kepada perusahaan sawit”. Hanya itulah satu-satunya peluang mata pencaharian di desa ini.

Tiga tahun sebelumnya, warga Baung dan desa-desa lainnya memblokir jalan masuk ke dalam wilayah konsesi Triputra menuntut penyelesaian atas sengketa lahan yang sudah berlangsung selama satu dekade. Sekarang, Damun merasa, masyarakat akhirnya mendapat bagian dari sawit. Triputra telah menyisihkan lahan plasma seluas 3.000 hektar di empat desa.

Namun harapan ini agaknya terlalu dini. Sebagian wilayah lahan yang dijatahkan perusahaan untuk masyarakat ternyata terletak di wilayah yang tidak boleh digarap buat perkebunan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk perkebunan. Kenyataan ini membuat lahan plasma belum bisa dikerjakan sepenuhnya. Baru sebagian kecil yang sudah ditanami.

“Tujuh tahun menunggu,” Damun memelas. “Itu harapan kita kan, yang terakhir lah. Alhamdulillah, perusahaan ini juga membantu kami.”

Saat para petani di Seruyan menantikan plasma mereka, Arif Rachmat, CEO Triputra Agro Persada, mempromosikan citra diri. Dia menampilkan sosok taipan muda yang dinamis dan progresif.

Pada Januari lalu, dia berkunjung ke Davos, Switzerland, menghadiri World Economic Forum, dimana dia terpilih sebagai Young Global Leader, hingga bergabung dengan jajaran komunitas orang-orang berprestasi tinggi yang menggambarkan diri mereka sebagai “suara bagi masa depan dan harapan bagi generasi mendatang.”

Dengan mengenakan mantel musim dingin, dia mengatakan kepada seorang kru televisi, “Salah satu harapan saya adalah meningkatkan produktivitas dan penghidupan para petani, dan juga keberlanjutan pangan.”

 

Sebuah halaman di majalah Forbes tentang “pemimpin bisnis yang sedang naik daun”. Arif Rachmat adalah yang paling kiri.

 

Seorang anak buah Arif mengatakan kepada kami lewat surel bahwa Triputra menaati peraturan-peraturan yang mewajibkan perusahaan untuk menyediakan plasma sebesar seperlima wilayah perkebunan mereka. Hal ini belumlah sepenuhya terjadi di Seruyan.

Hari ini, kelapa sawit menaungi seperlima lahan Seruyan. Sembilan puluh enam persen wilayahnya dimiliki orang kaya raya, termasuk keluarga Kuok, Rachmat, Tjajadi dan Widjaja. Laba mengalir keluar ke ibu kota di Jakarta, Singapura dan Kuala Lumpur. Hanya sedikit pecahan dari pajak yang dikumpulkan negara berhasil mencapai Seruyan.

Sawit di Seruyan terkonsentrasi di bagian selatan kabupaten itu, dimana sebagian besar masyarakatnya tinggal. Akses lahan para penduduk desa dibatasi ketat oleh perkebunan-perkebunan raksasa. Danau Sembuluh dan desa-desanya yang terletak di tepi danau hampir sepenuhnya dikepung. Wilayah tepi danau bagian selatan seluruhnya diklaim oleh Triputra, yang perkebunannya memanjang di tepian Sungai Seruyan, memblokir desa-desa di sebelahnya.

 

Konsesi sawit di sekitar Danau Sembuluh

 

Dalam sebuah tanggapan tertulis atas pertanyaan untuk artikel ini, Wilmar mengatakan kepada kami, mereka berusaha menyediakan plasma di Seruyan dan berhasil melakukannya di beberapa wilayah. Namun dia juga mengatakan bahwa upaya-upayanya tertunda karena tidak ada lagi lahan tersisa.

Sudarsono, bupati baru, telah berhasil mempromosikan Seruyan sebagai suatu percontohan ide baru yang beredar di dunia corporate social responsibility, yang dinamai “sertifikasi yurisdiksi”.

Setelah dua dekade lamanya terjadi pelanggaran hak-hak lahan dan deforestasi yang diakibatkan perkebunan, diajukan usul untuk membuat semua sawit dari Seruyan agar dinyatakan “berkelanjutan”. Seruyan akan berperan sebagai — sebagaimana dikatakan oleh salah satu pejabat — , “suatu model bagi kabupaten-kabupaten lain, tak hanya di Kalimantan Tengah namun juga di Indonesia, untuk pembangunan sawit berkelanjutan.” Perusahaan raksasa Unilever, pengguna sawit terbesar di dunia, menyebut akan mengutamakan membeli dari kabupaten itu.

Sudarsono mengatakan ,di tengah acara yang mempertemukan perusahaan-perusahaan sawit dan LSM pada 2015, bahwa ketika perusahaan membeli minyak sawit dari Seruyan, mereka dijamin sudah membeli produk yang diproduksi “tanpa mengakibatkan deforestasi”.

“Mereka juga akan tahu, bahwa tidak ada pembakaran ketika membuka lahan maupun penyitaan lahan-lahan masyarakat adat,” katanya.

Rencana itu menyertakan beberapa ide progresif, seperti memastikan bahwa plasma memiliki akses pasar, dan resolusi konflik lahan. Namun hingga kini, rencana itu sebagian besar hanya berupa insentif, tanpa disertai konsekuensi sanksi. Perusahaan-perusahaan sawit Seruyan ditawarkan jalur keluar penebusan dosa, tanpa harus menghadapi konsekuensi atas kesalahan-kesalahan yang dilakukannya di masa lalu.

Ide ini mencerminkan suatu harapan diantara para eksekutif perusahaan dan beberapa politisi untuk melupakan masa lalu, dan memperlakukan hari ini sebagai titik nol era baru menuju pembangunan berkelanjutan. Dalam tanggapannya terhadap pertanyaan-pertanyaan kami, misal, juru bicara Wilmar, Iris Chan, mengatakan, perusahaan sebaiknya dinilai berdasarkan apa yang dia lakukan hari ini. “Kami tidak percaya adanya makna di balik mengungkit-ungkit permasalahan yang sudah terjadi lebih dari 10 tahun lalu”, katanya.

Masalahnya, bagi masyarakat Seruyan adalah mereka masih terjebak dampak dari keputusan-keputusan yang dibuat 10 tahun lalu. Namun pernyataan bahwa tindakan-tindakan yang diambil saat itu tak bisa ditindak, karena tampak kurang menjadi prioritas KPK.

Saat ini, lembaga ini mempelopori pendekatan lebih proaktif terhadap korupsi yang terjadi pada sektor sawit, dengan memeriksa kepatuhan hukum perusahaan-perusahaan perkebunan di seluruh negara ini. Program ini dikenal sebagai Korsup Sawit. Program yang sama dilakukan pada sektor tambang yang diawali pada 2014 dan sudah membuahkan pembatalan terhadap ratusan perizinan di 12 provinsi.

Potensi keberhasilan pendekatan ini di Seruyan cukup terbatas, karena lahan sudah dibuka dan ditanami. Namun, sejumlah besar perizinan yang tak aktif atau belum tereksploitasi masih menaungi lahan-lahan hutan dan wilayah adat di seluruh Indonesia, terutama di pulau-pulau di Indonesia timur, dimana industri sawit cepat berkembang. Tidak banyak pengawasan yang diterapkan terhadap penerbitan perizinan di wilayah itu.

Bukti yang berkembang — termasuk cerita-cerita mendatang dalam seri Indonesia Dijual — menunjukkan bahwa ada kolusi-kolusi besar dan memanas di balik sebagian besar surat-surat perizinan itu. Dalam hal ini, pencabutan izin bisa mencegah terjadinya perusakan dan eksploitasi liar dari awal.

Meskipun bisa memberikan sedikit ruang bagi lingkungan alam Indonesia, pencabutan perizinan semata belum cukup memecahkan masalah ini. Pelajaran dari Seruyan, dan contoh yang berlaku bagi kabupaten-kabupaten lain, adalah seberapa besar kerusakan terjadi ketika pejabat-pejabat pemerintah bisa bertindak tanpa ada akuntabilitas dan pengawasan.

Sistem bayangan yang memungkinkan pejabat bupati seperti Darwan Ali tumbuh subur masih belum berubah. Hanya ada sedikit upaya memotong tali yang menghubungkan antara politik dan uang. Tali tersebutlah yang memungkinkan para bupati untuk mendanai pilkada dan mengkhianati harapan dari orang-orang yang sudah memilih mereka.

Permainan ini terus berlanjut di berbagai kabupaten di seluruh nusantara. Ada beberapa indikasi bahwa pelajaran di Seruyan, sudah diterapkan di tempat lain, tetapi bukan untuk kebaikan. Khaeruddin Hamdat, tangan kanan Darwan, sudah muncul lagi di Donggala, kabupaten yang memiliki banyak hutan di Sulawesi, dimana konflik antara masyarakat dan perusahaan kelapa sawit baru saja berkembang. Foto-fotonya di Facebook menunjukkan Khaeruddin sedang memeriksa sebuah peta konsesi dan makan malam dengan bupati, yang akan maju pilkada lagi tahun berikutnya.

Pada Juni 2018, lebih dari 100 kabupaten akan kembali memilih bupati baru, atau bahkan petahana, antara lain Seruyan. Anak perempuan Darwan, Iswanti, akan menjadi anggota keluarga berikutnya yang maju bersaing menuju posisi teratas. Dia telah mendaftar sebagai kandidat pada Mei ini.

“Saya sebagai putri daerah merasa terpanggil untuk mengabdi dan membangun Seruyan,” katanya kepada para reporter.

PEMERINTAH KOHABITASI

Oleh Kusni Sulang

http://epaper.radarsampit.net/arsip/byTanggal/2018-01-07

 

Kamus berbagai bahasa, termasuk Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI V), para ahli bahasa, dan sumber-sumber lain tentang arti kata, memberi penjelasan, arti dan definisi kata kohabitasi sebagai (n) perihal tinggal serumah tanpa ikatan perkawinan. Kamus bahasa Inggeris misalnya mendefinisikan cohabitation (kohabitasi) sebagai hidup bersama sbg suami istri). Demikian pula psikolog Syifa Saviriandini. Syifa Saviriandini dalam blognya mengindonesiakan kata kohabitasi sebagai “kumpul kebo” (7 Juli 2017). “Hanya saja, kohabitasi dalam artian ini adalah hidup bersama hanya didasari rasa cinta,” tambah wartawan senior Jakarta Jimmy S. Harianto dalam artikelnya “Kohabitasi” Versi Indonesia” (Kompasiana.Com 8 Oktober 2014).

Di samping menambahkan bahwa hidup bersama itu didasari rasa cinta, Jimmy juga memperluas wilayah kata kohabitasi  ranah politik. ”Kohabitasi dalam pengertian politik pemerintahan, istilah ini sudah sejak lama dikenal di Perancis, dan setidaknya sudah tiga kali berlangsung – saat Presiden Perancis (yang terpilih melalui mekanisme langsung tersendiri oleh rakyat) serta Parlemen datang dari kekuatan partai atau koalisi partai yang berbeda. Pimpinan Parlemen Perancis, yang ditandai dengan posisi kursi Perdana Menteri, adalah pucuk pimpinan yang berasal dari partai pemenang pemilu – yang diselenggarakan secara terpisah, dan tahun pun berbeda dari Pilpres Perancis,” tulis Jimmy lebih lanjut.

Kohabitasi dalam pengertian politik ini jugalah yang dikemukakan oleh kamus Le Nouveau Petit Robert (biasa disingkat Le Petit Robert, kamus standar Bahasa Perancis yang selalu diperbaharui dan diperkaya kosakatanya, semacam KBBI di Indonesia). Menurut Le Petit Robert, kohabitasi (Bahasa Perancisnya: la cohabitation), ifinitive-nya adalah cohabiter; terdiri dari dua kata yaitu co (bersama) dan habiter (tinggal). Cohabiter jadinya berarti tinggal atau hidup bersama [vivre ensemble] (Paris 2001:449). Kata benda dari kata kerja cohabiter adalah cohabitation. Sebagai kata benda, cohabitation yang diindonesiakan menjadi kohabitasi. Pertama, berarti perihal tinggal atau hidup bersama. Sedangkan arti kedua yaitu yang mengandung makna politik, Le Petit Robert dalam tahun 1981 merumuskan kohabitasi sebagai “Sesuai dengan Konstitusi Republik Ke-V, (kohabitasi adalah keadaan – KS) “koeksistensi antara Presiden Republik dan sebuah pemerintahan yang mempunyai tendens (politik –KS) bertentangan” [opposée] (Paris, 2001:449). Jadi bukan hanya berbeda (différente) tapi bertentangan. Sekalipun demikian, pihak-pihak bekerjasama dengan pembagian pekerjaan yang jelas batas-batasnya sesuai ketentuan Konstitusi Republik Ke-V. Presiden mengurus masalah politik luar negeri, pernyataan perang dan menekan tombol bom nuklir, sedangkan pemerintah yang menguasai Parlemen (l’Assemble Nationale) menangani soal-soal dalam negeri.  Disebut Republik Ke-V menunjukkan Perancis telah lima kali mengubah Konstitusinya. Amanat Konstitusi merupakan perintah yangtidak boleh ditawar-tawar oleh semua warga negara dan partai-partai politik. Karena itu kalau hasil akhir pemilihan umum menunjukkan Presiden (tadinya dipilih tiap lima tahun) dan  Parlemen (sebelumnya dipilih saban enam tahun), dimenangi oleh pihak-pihak berbeda dengan tendensi politik yang bertentangan, maka siapa pun harus menerima dan melaksanakan amanat Konstitusi tanpa reserve. Ketentuan inilah yang kemudian melahirkan kohabitasi. Dalam sejarah Republik Ke-V, Perancis paling tidak tiga kali melaksanakan kohabitasi yaitu pada masa kepresidenan François Mitterrand (dari Partai Sosialis) dan Jacques Chirac (dari Partai Republik) yaitu pada tahun 1986, 1988 dan 1997.

Kohabitasi ketiga terjadi lebih cepat, karena dengan politik-politiknya yang mendapat tantangan keras dari rakyat Perancis, popularitas Jacques Chirac berada di bawah 20 persen. Dalam keadaan demikian maka Chirac membubarkan Parlemen yang ia kuasai dan menyelenggarakan pemilihan umum dipercepat. Hasil pemilihan umum koalisi partai-partai kanan mengalami kekalahan mutlak hampir di semua provinsi kecuali di Alsace-Lorain yang berbatasan dengan Jerman. Pemilih menghukum Chirac dan koalisinya. Peran pemilih sadar dan terorganisasi sangat menentukan.

Tentu saja Parlemen yang didominasi oleh lawan politik Presiden, sesuai dengan kehendak pemilih dan janji politik semasa kampanye akan mengubah kebijakan-kebijakan pemerintah sebelumnya. Sebagai Negara demokratis, Presiden tidak bisa berbuat apa-apa karena masalah dalam negeri, menurut Konstitusi, bukan menjadi bagian tanggung-jawabnya. Saya tidak menyebut keadaan begini sebagai tarik-ulur kepentingan tapi merupakan bagian dari konsekwensi pemilu.

Saya mencatat beberapa hal yang menarik dari kohabitasi Perancis ini. Pertama, kepatuhan kuat pada Konstitusi dan hukum (la loi) yang relatif merata dari lapisan atas hingga ke masyarakat luas (men on the street). Dalam kehidupan sehari-hari, sering terlihat warga masyarakat biasa berdebat dengan polisi mengenai hukum. Jika warga tersebut meyakini dirinya tidak melanggar hukum, ia akan melawan habis-habisan. Apabila dalam unjuk rasa, terjadi keadaan polisi melukai, apalagi jika sampai membunuh para pengunjuk rasa, polisi itu akan digugat di pengadilan hingga terhukum atau dipecat. Kepatuhan pada hukum yang kuat inipun diperlihatkan oleh berlangsungnya pemerintah kohabitasi sampai tiga kali. Di samping kepatuhan pada hukum yang relatif merata, politisi Perancis nampaknya masih mempunyai etika. Bukan hal aneh apabila seorang menteri atau anggota Parlemen, dituduh melakukan korupsi, yang dituduh itu segera mundur dengan kemauan sendiri dari jabatannya. Ia mulai aktif lagi di politik mulai dari awal setelah tuduhan itu dijernihkan.

Kedua, terjadinya kohabitasi yang berkali-kali di sisi lain memperlihatkan politisi Perancis mampu bekerjasama dengan lawan politiknya, mampu bekerjasama dengan pihak-pihak yang mempunyai tendens politik bertentangan (la tendence politique opposée). Bahkan ketika koalisi partai-partai kanan kembali menguasai kursi kepresidenan dan parlemen, ada upaya menarik mantan-mantan menteri koalisi kiri sebelumnya untuk menjadi menteri kembali di pemerintahan kanan.

Gejala ini, saya pahami bahwa garis pemisah yang ditarik oleh perbedaan ideologi nampaknya tidak setajam semula. Bahkan di Italia, terjadi koalisi antara Partai Kristen dan Partai Komunis Italia. Sebelum sampai pada kerjasama antar dan atau antara para pihak yang bertentangan (sekali lagi bukan hanya berbeda) paham, para pihak sampai pada konsep oposisi konstruktif, yang berarti meninggalkan wacana oposisi destruktif klasik.

Dalam pemilu-pemilu terakhir di Perancis, jika membaca program-programyang disebarluaskan ke masyarakat, pembaca akan sulit membedakan antara program partai-partai kiri dan kanan. Perbedaan menjadi jelas ketika mereka sudah berkuasa. Baik partai-partai kiri maupun yang kanan, semua berupaya mencari alternatif baru guna menjawab permasalahan masyarakat. Mencari adalah tingkat yang terus-menerus dilakukan. Apabila penglihatan saya benar, barangkali upaya mencari alternatif tak kenal henti ini merupakan kekuatan masyarakat dan politisi Eropa Barat.

Ketiga, kemampuan bekerjasama dengan pihak-pihak lain yang bahkan tendensi politiknya bertentangan boleh jadi merupakan salahsatu ciri dari politisi negarawan, bukan politisi politisien. Ciri lain adalah masih diterapkannya norma-norma etika dan moral dalam berpolitik. Dalam debat terakhir dalam kampanye presidensial tahun 1981, François Mitterrand menyebut lawannya, Giscard d’Estaing yang merupakan petahana, sebagai “pembohong” dan “indigne” (tidak bermartabat). Mitterrand tentu saja membeberkan bukti-bukti ucapannnya. Bohong dan martabat adalah soal moral dan etika berpolitik. Debat tersebut nampaknya awal dari bunyi lonceng kekalahan Giscard.

Keempat, keberanian untuk bekerjasama dengan mereka yang berbeda bahkan bertentangan pandang atau tendens politik, orang-orang jujur dan mempunyai komitmen manusiawi yang kuat dan konsisten, perbedaan bahkan pertentangan pandangan itu, ia rasakan sebagai bantuan besar untuk meraih atau paling tidak untuk mendekati kebenaran. Sikap “nggih ndoro” selain akan membangun barisan alat jinak (docile tool),  bukan tidak mungkin menjelma menjadi pasukan yang bisa mencelakakan seperti yang dilakukan oleh Brutus pada Caesar. Saya tidak termasuk orang yang memandang bahwa melikuidasi perbedaaan, pertentangan dan debat sebagai kearifan, kemuliaan dan tindak bermartabat. Likuidasi adalah  bentuk tertinggi dari caci-maki – petunjuk ketidakberdayaan.

Kelima, keberanian dan kemampuan bekerjasama dengan mereka yang berbeda bahkan yang bertentangan seperti dalam kohabitasi, saya pahami sebagai petanda kedewasaan sebagai anak manusia dan politisi.

Dengan pandangan seperti di atas, saya tercengang-cengang mendengar ada petinggi di Kalimantan Tengah (Kalteng) yang menginginkan keseragaman atau pikiran tunggal (la pensée unique) yang berbahaya. Apakah pandangan dan sikap demikian bukannya pandangan dan sikap yang disebut contra-nature?

Barangkali saya memang sangat tertinggal dalam membaca pekembangan sehingga tercengang-cengang memandang kembali kampung kelahiran: Kalteng, yang bising dengan retorika. Hanya saya merasa lebih pasti, bahwa untuk membangun, entah itu dinasti politik atau dinasti ekonomi, docile tool memang lebih berguna daripada seni berkohabitasi yang sebenarnya juga telah tersirat dalam gagasan “Bhinneka Tunggal Ika” dan Indonesia. Apa beda antara dinasti dan imperium?! Adakah yang mau membangun dinasti demikian di zaman ber-republik dan berkeindonesiaan? []

 

Palangka Raya, 5 Januari 2018