PARPOL, DPR, DAN MASYARAKAT SIPIL

Parpol, DPR, dan Masyarakat Sipil
Oleh: Azyumardi Azra

Akhirnya Presiden Joko Widodo tidak jadi melantik Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Polri. Sebaliknya, Presiden mengusulkan Komisaris Jenderal Badrodin Haiti sebagai calon Kepala Polri baru. Jelas keputusan Presiden yang telah ditunggu cukup lama—yang sempat membuat gemas dan gusar kalangan masyarakat, LSM, kelompok masyarakat sipil (civil society), pengguna internet (netizen) di dunia maya, dan politisi—cukup melegakan. Kini keputusan itu setidaknya sudah ada, kegundahan dan kegusaran berlalu sudah.

Namun, segera jelas, membatalkan Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri yang sudah disetujui DPR dan mencalonkan Badrodin Haiti untuk mendapat persetujuan DPR bakal tidak berjalan mulus. Hari-hari mendatang tampaknya kembali diliputi kegaduhan politik yang bisa meningkatkan eskalasi politik nasional.

Isyarat kembalinya kegaduhan politik itu sudah terlihat. Sejumlah politisi, khususnya dari PDI-P—partai pengusung Joko Widodo-Jusuf Kalla—sudah terdengar suara penolakannya atau sedikitnya mempersoalkan keputusan Presiden Jokowi. Wakil Ketua Komisi III Trimedya Panjaitan (PDI-P) menyatakan tetap menginginkan Presiden Jokowi melantik BG.

Secara umum, PDI-P terlihat kecewa berat atas keputusan Presiden Jokowi. Meski demikian, terdapat pihak yang ”memahami” keputusan Presiden, dan karena itu akan memperjuangkan semua kebijakan Presiden Jokowi di DPR. Dwi Ria Latifa, politisi PDI-P di Komisi III, menyatakan, sikap itu merupakan instruksi langsung Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Nada sama—atau lebih keras—juga datang dari kalangan parpol lain yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP), yang awalnya merupakan lawan politik Jokowi-Kalla. Sebagai kubu politik yang berseberangan dengan pemerintahan Jokowi-Kalla, KMP mengagetkan publik ketika mereka secara aklamasi mendukung BG menjadi calon Kapolri yang diusulkan Presiden Jokowi.

Sikap ini, misalnya, terlihat dari pernyataan anggota Komisi III, Bambang Soesatyo (Partai Golkar), yang menyatakan pembatalan pencalonan BG dan pengajuan Badrodin Haiti bakal sulit diterima di Rapat Paripurna DPR. Dalam sebuah diskusi di Jakarta, akhir pekan lalu, dia menegaskan, keputusan Presiden Jokowi itu membawa Istana ke titik paling rendah. Ia menyatakan, ”Kita berharap Istana Negara menjadi sebuah istana rajawali, bukan istana kampret.”

Entah kenapa anggota dan pimpinan DPR bersikap seperti itu, yang disertai kalimat yang tidak dapat disebut santun. Apa sesungguhnya yang terjadi di balik layar dengan sikap rawe rawe rantas malang malang putung (semua kekuatan harus dikerahkan) dalam pencalonan BG itu? Political deal apakah yang berantakan gara-gara batalnya BG dilantik sebagai Kapolri? Sebaliknya, political deal apa lagi yang harus dibangun agar DPR bersetuju Badrodin Haiti sebagai calon Kapolri baru? Kita tidak tahu dan tidak bisa berspekulasi tentang apa dan bagaimana political deal selanjutnya.

Terlepas ada tidaknya political deal di kalangan parpol di DPR, jelas pergaduhan politik yang terjadi di lembaga legislatif ini bakal menambah kekecewaan banyak pemilih. Jelas elite politik, baik di parpol maupun di DPR, lebih sibuk dengan kepentingan sendiri daripada kepentingan pemilih dan publik. Para pemilih yang mengharapkan elite politik dan anggota DPR mendukung pemberantasan korupsi bakal tambah kecewa, yang ujungnya boleh jadi meningkatkan frustrasi dan apatisme politik.

Namun, frustrasi dan apatisme politik tidak akan menghasilkan apa-apa. Sebaliknya, hanya membuka ruang lebih besar lagi bagi kian meningkatnya manipulasi dan the use and abuse politik demi kepentingan parpol dan koalisi masing-masing.

Oleh karena itu, frustrasi dan apatisme politik di kalangan masyarakat jangan dibiarkan tumbuh. Sebaliknya, masyarakat sipil mesti terus bertahan untuk berjuang menghadapi kegaduhan politik yang jelas merugikan kepentingan negara-bangsa.

Kasus pembatalan pencalonan BG oleh Presiden Jokowi sangat terkait dengan meningkatnya aktivisme masyarakat sipil. Kegaduhan politik yang terus meningkat terkait pencalonan BG serta penetapan dua komisioner KPK dan kriminalisasi terhadap sejumlah aparat KPK telah mendorong revitalisasi masyarakat sipil.

Masyarakat sipil terdiri dari berbagai kelompok kampus, LSM, ormas, Tim 9 Independen, sampai warga pengguna internet di dunia maya. Dengan banyaknya media massa yang cenderung memihak mereka, masyarakat sipil dapat menghadirkan tekanan terhadap berbagai pihak yang terlibat dalam kegaduhan politik terkait kasus pencalonan BG yang disertai kriminalisasi terhadap sejumlah fungsionaris KPK.

Tugas dan tantangan masyarakat sipil tampaknya jauh dari selesai. Mengantisipasi kegaduhan politik baru di DPR terkait gejala penolakan terhadap Badrodin Haiti, masyarakat sipil patut tetap waspada dan siap bergerak dengan damai dan keadaban.

Tidak kurang pentingnya adalah mencegah berlanjutnya kriminalisasi (fungsionaris) KPK. Publik menunggu—agaknya dengan gemas—apakah pemimpin sementara KPK Taufiequrachman Ruki dan calon Kapolri Badrodin Haiti dapat bersepakat menyudahi kriminalisasi itu, yang tidak kondusif bagi penciptaan sinergi antara KPK dan Polri dalam pemberantasan korupsi dan penciptaan pemerintahan bersih. []

KOMPAS, 24 Februari 2015
Azyumardi Azra ; Direktur Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta; Ketua Teman Serikat Kemitraan untuk Pembaruan Tata Pemerintahan

INDONESIA BISA ‘KIAMAT’

Syafii Maarif: Kalau Banyak yang Ajukan Praperadilan, Indonesia Bisa “Kiamat”
Kompas, Selasa, 24 Februari 2015 | 23:15 WIB
KOMPAS.comf

 

 

JAKARTA, KOMPAS.com – Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, Ahmad Syafii Maarif, menyarankan penghentian pengajuan gugatan praperadilan terkait penetapan status tersangka. Langkah Komjen Budi Gunawan yang mengajukan gugatan praperadilan atas penetapannya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi diikuti oleh tersangka kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji yaitu mantan Menteri Agama, Suryadharma Ali.

“Praperadilan jangan terus-terusan dilakukan, seperti kasusnya Suryadharma Ali dan Budi Gunawan harus dihentikan,” kata Syafii, usai sebuah diskusi, di Jakarta, Selasa (24/2/2015) sore.

Ketua Tim Independen untuk kisruh KPK-Polri ini, menilai, pengajuan praperadilan akan menambah permasalahan baru dan menurunkan kewibawaan penegak hukum.

“Jika hal itu dilakukan dan ditiru orang banyak, Indonesia bisa kiamat,” katanya.

Sebelumnya diberitakan, pada Senin (23/2/2015), Suryadharma dan pengacaranya mengajukan permohonan praperadilan mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka atas dirinya. Dasar pengajuan gugatan karena menilai penyidik dan pimpinan KPK semena-mena menetapkan status tersangka terhadap Suryadharma Ali tanpa bukti permulaan yang cukup.

Pengacacara Suryadharma, Andreas, membantah bahwa pengajuan praperadilan itu disebut sebagai upaya menghalangi penyidikan karena Suryadharma sudah dua kali tidak memenuhi panggilan KPK sebagai tersangka.

“Kalau mengenai menghambat penyidikan, itu jauhlah. Ini kami mau melihat ini sebagai upaya seorang yang ditetapkan sebagai tersangka untuk memulihkan hak-haknya kecuali kami melakukannya di luar hukum. Mekanisme praperadilan itu ada di UU kita, jadi ini jauh dari obstruction of justice,” kata Andreas.

Dalam gugata praperadilan, kata Andreas, pihaknya mempersoalkan bukti yang mendasari penetapan Suryadharma sebagai tersangka baru melakukan pemanggilan saksi secara maraton.

DENGAN ALASAN PRAPERADILAN, SURYADHARMA ALI MANGKIR PANGGILAN KPKS

Dengan Alasan Praperadilan, Suryadharma Ali Mangkir Panggilan KPK
By Sugeng Triono
on Peb 24, 2015 at 11:35 WIB


Ilustrasi Suryadharma Ali (Liputan6.com/Andri WIranuari)
Liputan6.com, Jakarta Tersangka kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama tahun 2012-2013, Suryadharma Ali, kembali tidak memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia dijadwalkan diperiksa dalam kapasitas sebagai tersangka.

Menurut salah satu kuasa hukum SDA, Andreas Nahot Silitonga, kliennya sengaja tidak hadir dalam pemeriksaan ini karena sudah mengajukan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 23 Februari kemarin.

“Sesuai dengan perkembangan yang sudah kita ketahui bersama, bahwa kemarin Pak SDA sudah mengajukan praperadilan. Ini diajukan sebagai langkah hukum yang diatur dalam Undang-Undang kita,” ujar Andreas di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (24/2/2015).

Atas dasar itulah, terang Andreas, nantinya akan diputuskan sah atau tidaknya penetapan tersangka yang dilakukan KPK kepada kliennya.

Pada kesempatan itu, ia juga menerangkan, tujuan dari mengajukan praperadilan perkara tersebut semata-mata lantaran pihaknya meyakini terdapat keputusan yang salah dalam penetapan kliennya sebagai tersangka.

“Masih ada kemungkinan bahwa ada putusan yang menyatakan penetapan tersangka SDA tidak sah, ini untuk menghindari langkah-langkah yang terlalu jauh dari penyidik. Kita minta KPK menghormati langkah hukum yang kita ambil untuk melihat hasilnya seperti apa,” pungkas Andreas.

Suryadharma Ali secara resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji tahun anggaran 2012-2013 di Kementerian Agama sejak 22 Mei 2014.

Dalam perkara korupsi pada penyelenggaran haji senilai lebih dari Rp 1 triliun tersebut, Suryadharma telah 2 kali mangkir pemeriksaan tanpa memberikan keterangan kepada KPK. (Tya/Yus)

POLITIK DAN KEPUTUSAN POLITIK

Politik dan Keputusan Politik
Oleh: Ignas Kleden

Pada Rabu (18/2) siang, tepat sehari sebelum tahun baru Imlek 2566, Presiden Joko Widodo mengumumkan keputusannya tentang kontroversi mengenai KPK dan persoalan Kepala Polri yang sudah menggantung selama sebulan lebih.
Keputusan Presiden itu sudah diketahui oleh publik saat ini. Peristiwa ini dapat dijadikan kesempatan untuk meninjau kedudukan dan watak suatu keputusan politik oleh eksekutif tertinggi serta dampaknya bagi pemerintah dan masyarakat.

Dalam retrospeksi masih bisa diingat bahwa salah satu alasan menunda keputusan yang baru-baru ini diumumkan ialah bertumpuknya masalah yang harus diurai satu per satu, yaitu masalah hukum, masalah politik, dan perubahan APBN. Alasan Presiden itu hendaknya diterima sebagai alasan politik, yang kebenarannya sebaiknya diterima sebagai kebenaran politik, dalam kadar yang ditentukan oleh risiko politik dan kemungkinan-kemungkinan dalam dinamika politik serta efeknya terhadap para pendukung kebijakan presiden dan para lawan politik.

Bahan pembelajaran

Hal yang dapat menjadi bahan pembelajaran bagi semua anggota komunitas politik ialah pertanyaan mengenai bagaimana seorang pemimpin menyusun prioritas dalam pengambilan keputusan, apakah ada kriteria dalam menentukan prioritas, dan adakah sifat khusus tiap keputusan politik yang dibuat. Ambillah tiga contoh yang telah disebut presiden, yaitu masalah politik, masalah hukum, dan perubahan anggaran belanja negara.

Kita tahu masalah anggaran belanja negara mencakup kepentingan sangat luas karena langsung berhubungan dengan berfungsinya pemerintahan dan akibatnya pada kehidupan seluruh rakyat. Di samping itu, keputusan mengenai anggaran tak dapat dibuat secara sepihak oleh Presiden, tetapi perlu persetujuan DPR. Dibutuhkan waktu untuk pembicaraan dan konsultasi antara eksekutif dan legislatif. Konsultasi ini dilakukan agar dana yang tersedia dapat dialokasikan secara tepat sasaran. Sifat tepat sasaran ini amat perlu karena anggaran yang terbatas harus membiayai kebutuhan yang seakan tak terbatas sehingga penggunaan anggaran harus bersifat cost-effective.

Kalau masalah anggaran menuntut keputusan yang tepat sasaran, maka masalah politik sering kali meminta keputusan yang tepat waktu. Dalam bisnis berlaku semboyan ”waktu adalah uang”, tetapi kenyataan politik menunjukkan ”waktu adalah perubahan”. Suatu masalah politik yang tak dibereskan pada waktunya dapat mengundang masalah lain, yang mungkin lebih besar dan lebih rumit daripada masalah semula. Di samping itu, karena waktu adalah perubahan, sebuah masalah politik yang tertunda diputuskan dapat berubah sifat menjadi masalah lain yang lebih kompleks.

Sebagai contoh soal masalah yang dihadapi Komisaris Jenderal Budi Gunawan (BG) adalah status hukum seorang individu yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, setelah yang bersangkutan diusulkan sebagai Kepala Polri oleh Presiden Jokowi ke DPR. Tertunda-tundanya penetapan Kepala Polri telah mengubah sifat masalah yang semula hanya menyangkut seorang individu menjadi ketegangan dan konflik di antara dua lembaga negara. Masalah yang semula bersifat individual berubah sifat menjadi konflik antar-institusi, yang membawa serta langkah-langkah dari pihak polisi yang dianggap mengakibatkan kriminalisasi terhadap KPK.

Pada tahapan sekarang, masalahnya jadi jauh lebih besar daripada masalah semula. Seandainya keputusan mengenai Kepala Polri dibuat lebih awal oleh Presiden, maka masalah-masalah susulan yang mempersulit kerja KPK dapat dihindari atau diperkecil dampaknya. Kita dapat bersyukur bahwa Presiden Jokowi akhirnya membuat keputusan yang amat dinanti-nantikan itu pada 18 Februari 2015, tetapi sekarang dibutuhkan lebih banyak usaha dan kesabaran untuk menciptakan rekonsiliasi politik antarlembaga, dengan tidak mengorbankan lingkup wewenang dan tanggung jawab tiap-tiap pihak. Terlihat di sini bahwa masalah politik, dalam banyak kasus, membutuhkan keputusan yang bersifat time-effective.

Masalah hukum, seperti yang selalu kita dengar, berhubungan dengan dasar atau alasan yang dapat membenarkan suatu tindakan. Pertanyaan para ahli hukum: apa dasar hukumnya? Setiap tindakan dalam politik tak cukup dibenarkan kalau hanya punya tujuan yang baik, tetapi harus memiliki suatu dasar dalam UU yang membenarkan tindakan tersebut. Dalam konteks hukum, tindakan yang benar merupakan pelaksanaan UU dan tindakan yang salah melanggar UU, sementara tindakan yang tak jelas dasar hukumnya dapat dipersoalkan. Kalau masalah politik menuntut keputusan yang tepat waktu, maka masalah hukum menuntut keputusan yang tepat dasarnya.

Dengan demikian, perdebatan para ahli hukum akan berputar sekitar dua soal utama, yaitu ada tidaknya dalil dalam UU yang dijadikan dasar dalam membenarkan suatu tindakan, dan apakah tafsir mengenai kutipan dari pasal UU itu dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai contoh yang masih aktual, perbedaan tafsir itu berhubungan dengan soal bagaimana mengartikan keadaan kekosongan hukum yang diakibatkan oleh belum adanya UU yang mengatur suatu tindakan. Hakim Sarpin yang memimpin praperadilan kasus BG berpendapat bahwa ada kekosongan hukum dalam status tersangka BG karena KUHAP tidak mengatur status tersangka. Dengan anggapan bahwa seorang hakim tidak boleh menolak perkara meskipun belum ada hukum yang mengaturnya, hakim Sarpin berpendapat dirinya dapat memutuskan soal status tersangka ini dalam sidang praperadilan dengan menggali keadilan dalam masyarakat.

Di pihak lain, ahli hukum tata negara Refly Harun menunjuk dengan jelas bahwa tidak ada kekosongan hukum seperti yang didalilkan hakim Sarpin. Sebab, KUHAP secara eksplisit menyebutkan masalah apa saja yang dapat dibawa ke praperadilan, yaitu 1) sah tidaknya penangkapan atau penahanan; 2) sah tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan; dan 3) ganti rugi dan rehabilitasi yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Apa yang dilakukan hakim Sarpin bukanlah mengisi kekosongan hukum, melainkan memperluas wewenangnya sebagai hakim praperadilan melampaui wewenang yang diatur dalam KUHAP (Kompas, 17 Februari 2015).

Perdebatan seperti ini akan selalu berulang di antara para ahli hukum karena hukum—sebagaimana didefinisikan oleh para ahli filsafat hukum dan politik—merupakan suatu instansi yang melakukan mediasi sosial di antara fakta dan norma, di antara faktisitas dan validitas. Akan selalu ada silang pendapat tentang apa itu fakta dan ada tidaknya fakta tersebut serta bagaimana suatu norma dihubungkan dengan fakta termaksud.

Dalam teori wacana tentang hukum dan negara hukum, norma yang didalilkan itu, untuk mencapai validitasnya, harus memenuhi syarat yang dituntut dari empat dimensi. Pertama, hubungan dalil dengan bahasa (suatu dalil harus diungkapkan dalam rumusan yang memenuhi syarat kebahasaan yang benar sehingga memungkinkan pengertian yang dapat dipegang bersama oleh pihak yang berdebat). Kedua, hubungan dalil itu dengan kenyataan obyektif (dan bukan dengan kenyataan subyektif atau kenyataan fiktif). Ketiga, hubungan dalil dengan orang yang mengucapkannya (dalil harus menyatakan apa yang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya dan bukannya menyembunyikan apa yang dipikirkannya). Keempat, hubungan dalil dengan norma-norma kemasyarakatan (dalil tak boleh bertentangan dengan norma yang diterima masyarakat) (Lihat: Juergen Habermas, Faktizitaet und Geltung, 1992, atau edisi bahasa Inggris Between Facts and Norms, 1996). Dalam praperadilan tentang kasus BG, hakim Sarpin ternyata telah salah mengartikan bahasa dalil dalam KUHAP tentang praperadilan.

KPK perlu dukungan politik

Tak perlu diuraikan di sini bahwa masalah politik dan masalah hukum perlu dibedakan, tetapi dalam praktik selalu ada zone of intersection, di mana politik dan hukum berpotongan. Ini tak mengherankan karena hukum berfungsi antara lain mengatur kehidupan politik, dan hukum dilaksanakan sesuai politik hukum yang ditetapkan. Yang harus diwaspadai adalah hukum tidak jadi alat politik praktis, yaitu jadi instrumen kekuasaan politik.

Dalam semua hubungan itu, baiklah kita ingat kembali bahwa KPK telah didirikan pada tahun 2002 dengan UU No 20/2002 sebagai dasar hukumnya, dan mulai beroperasi sejak 2003. Berdirinya KPK sebagai kebijakan politik Presiden Megawati Soekarnoputri bertujuan memperkuat perjuangan menentang korupsi, khususnya korupsi-korupsi berukuran besar. Kebijakan politik yang harus dilaksanakan KPK ini jelas menghadapi risiko yang tidak kecil dan menuntut keberanian besar. Sebab, pihak-pihak yang diduga melakukan korupsi besar mempunyai dana besar untuk melindungi diri mereka dan dapat membiayai perlindungan politik atas diri mereka.

Cukup jelas kiranya bahwa untuk melaksanakan tugas tersebut secara efektif, KPK memerlukan dukungan politik dari masyarakat sipil, dari partai politik, dan terutama dari pemerintah yang telah menugaskan KPK menjalankan suatu misi yang barangkali sulit dilaksanakan oleh lembaga penegak hukum lain. Ketegangan dan konflik antara KPK dan Polri saat ini adalah kejadian yang mempersulit langkah pemberantasan korupsi karena konflik ini langsung tidak langsung menyedot banyak energi dua lembaga penegak hukum dan menghalangi mereka menjalankan tugasnya masing-masing secara optimal.

Buang egosentris kelembagaan

Keputusan politik yang dibuat Presiden Jokowi pada 18 Februari 2015 patut dihargai sebagai tindakan yang membawa kita lepas dari keadaan tak menentu. Juga memberi kelegaan karena suhu politik yang tinggi kembali diredam, setelah KPK dan Polri mendapat pimpinan baru. Keputusan Presiden ini, dengan pertimbangan apa pun, jelas keputusan yang tertunda selama lebih dari sebulan, dan memberikan kesempatan bagi langkah-langkah yang memperlemah KPK melalui kriminalisasi.

Dalam kaitan ini patut dipertimbangkan proporsi persoalan dan besar kecilnya kepentingan yang dibela. Perjuangan menentang dan mengurangi korupsi besar yang merugikan negara dan rakyat apakah harus dihentikan karena para penyidik KPK tidak memenuhi ketentuan administrasi hukum, seperti tidak punya izin memiliki senjata api (apa pun yang menjadi sebabnya)? Para petugas KPK layak digugat secara hukum, kalau misalnya pimpinan dan stafnya dapat dibuktikan memperkaya diri dalam tugasnya dengan cara-cara ilegal. Dalam hal ini, dengan memperkaya diri secara ilegal, lembaga KPK ini telah mengkhianati misi yang dipercayakan kepadanya melalui UU. Dengan lain perkataan, sekalipun ada bukti dan dasar untuk melakukan suatu gugatan, perlu dipertimbangkan apakah gugatan itu benar-benar tepat sasaran dalam konteksnya dan dalam keadaan sekarang apakah tepat waktunya.

Dengan adanya pimpinan baru kedua lembaga, timbul lagi harapan bahwa ketegangan dan konflik dua lembaga negara ini dapat diredam melalui komunikasi dan konsultasi antarpimpinan untuk memulihkan saling pengertian dan memperkuat kolaborasi dalam penegakan hukum oleh lembaga-lembaga yang diserahi tugas tersebut. Tiap lembaga jelas punya tugas dan wewenang sendiri. Adalah suatu harapan yang sah bahwa tugas dan wewenang itu tidak menimbulkan egosentrisme kelembagaan yang cenderung sensitif kalau merasa wewenangnya dilanggar, tetapi tidak sensitif mempertimbangkan apakah kepentingan nasional diselamatkan atau dirugikan oleh apa yang dilakukan tiap-tiap pihak dalam konflik. []

KOMPAS, 23 Februari 2015
Ignas Kleden ; Sosiolog; Ketua Badan Pengurus Komunitas Indonesia untuk Demokrasi

7.600 DESA MASUK KATEGORI SANGAT TERTINGGAL

7.600 Desa Masuk Kategori Sangat Tertinggal
On Thursday, 26 February 2015, 14:44, “‘Sunny’ ambon@tele2.se [nasional-list]” <nasional-list@yahoogroups.com> wrote:

res : Hanya orang yang mau dibodohkan akan percaya ucapan Marwan Jafar, menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi, karena menurut sensus BPS 2010 dinyatakan ada 10 propinisi tertermiskin di NKRI. Selain itu menurut Aviliani, sekretaris Komisi Ekonomi Nasional di NKRI terdapat 70 juta manusia yang miskin melarat dan bisa menjadi bom waktu [ http://us.bisnis.news.viva.co.id/news/read/384611-ken–70-juta-orang-indonesia-rentan-miskin ]. Dahlan Iskan,mantan menteri listrik dan kemudian menteri BUMN, beliau mengatakan bahwa di NKRI terdapat 86,4 juta orang miskin [ http://www.jambiekspres.co.id/berita-9864-gotong-royong-untuk-864-juta-orang-miskin.html ].

Tak mungkin rezim tukang copet bin koruptor dalam waktu singkat sudah bisa menciptakan perbaikan signifikan yang mengangkat jutaan manusia keluar dari cengkraman kemiskinan dan desanya menjadi tidak lagi miskin melarat.

http://www.kaltengpos.web.id/berita/detail/16987/7600-desa-masuk-kategori-sangat-tertinggal.html

7.600 Desa Masuk Kategori Sangat Tertinggal
25 Februari 2015 – 23:33:10

JAKARkanTA – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT), Marwan Jafar, mengatakan hingga saat ini masih terdapat 33 ribu desa tertinggal dan 7.600 desa sangat tertinggal dari total 74 ribu di Indonesia.
Kondisi ini menurutnya harus segera di atasi. Caranya, Kementrian DPDTT akan menjadikan desa sebagai induk prioritas pembangunan. Sehingga visi misi membangun Indonesia dari pinggiran dapat berwujud nyata, sesuai mandat yang diberikan negara membangun desa dengan kualitas hidup manusia.
“Berdasarkan data, hingga saat ini masih terdapat kurang lebih 33.000 desa tertinggal, dan 7.600 desa sangat tertinggal. Kondisi ini harus segera kita atasi, salah satunya dengan penyaluran dana desa yang akan kita cairkan pada April nanti sekitar Rp 20 triliun. Kalau dibagi, per desa mungkin mendapatkan Rp 120-170 juta pertahun. Ini memang belum cukup ideal, tapi memang inilah kemampuan anggaran alokasi negara saat ini dan akan terus ditingkatkan,” ujarnya dalam acara diskusi Institut Peradaban, Rabu (25/2) petang.
Menurut Marwan, saking banyaknya desa tertinggal dan sangat tertinggal, dirinya berencana menjadikan pembangunan desa sebagai induk prioritas kerja ke depan. Langkah ini penting meskipun sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015, menyebut ada tiga direktorat yang kini berada di bawah Kementerian DPDTT. Masing-masing Direktorat Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa, kawasan pedesaan, serta Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi.
“Kalau menggunakan piramida, desa ini ada di pucuk. Kemudian di bawahnya ada pembangunan daerah tertinggal. Kalau dulu cukup pada tingkat kabupaten, sekarang sampai tingkat desa. Lalu transmigrasi yang sebenarnya di tahun-tahun kemarin bisa menelorkan desa baru, kota baru, bahkan provinsi baru,” katanya.
Marwan optimistis dengan pola penanganan yang dirancang sedemikian rupa, maka dalam lima tahun ke depan cita-cita luhur pemerintahan saat ini dapat terwujud.(gir/jpnn)

PERATURAN KAPOLRI DAN UU POLRI SOAL DEFINISI PENEGAK HUKUM

 

 

Ini Peraturan Kapolri dan UU Polri Soal Definisi Penegak Hukum
Prins David Saut – detikNews, Kamais, 26 Februari 2015 06:02 WIB

 

Ini Peraturan Kapolri dan UU Polri Soal Definisi Penegak Hukum
Jakarta – Beda Kepala Bareskrim Polri Komjen Budi Waseso (Buwas), beda pula hakim Sarpin Rizaldi dalam memberikan definisi penegak hukum. Namun istilah penegak hukum itu ada dalam UU Polri dan Peraturan Kapolri (Perka).

Komjen Buwas menyatakan penegak hukum adalah semua perwira Polri yang memiliki kapasitas melakukan penyidikan atau penyelidikan. Ia menyatakan hal itu ketika ditanya posisi Kombes Viktor Simanjuntak yang disebut Ombudsman RI tidak memiliki kewenangan menyidik kasus. Kombes Viktor adalah perwira Polri yang turut menangkap Wakil Ketua KPK Non-aktif Bambang Widjojanto.

Namun berdasarkan UU Polri, penegakan hukum hanya salah satu dari tugas dan wewenang Polri. Sementara definisi penyidik atau penyelidik diatur dalam Perka No 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yang ditelusuri detikcom, Kamis (26/2/2015).

Dalam Pasal 1 ayat 4 Bab 1 Perka Manajemen Penyidikan Tindak Pidana tersebut, penyidik adalah pejabat Polri yang diberi wewenang khusus oleh UU untuk melakukan penyidikan. Sementara, definisi penyelidik dalam Pasal 1 ayat 8 Bab 1 Perka yang sama disebutkan adalah pejabat Polri yang diberi wewenang oleh UU untuk melakukan penyelidikan.

Lalu menyimak definisi penegak hukum menurut hakim Sarpin Rizaldi yang menghapus status tersangka Komjen Budi Gunawan (BG). Menurut hakim Sarpin, tidak semua polisi adalah penegak hukum, padahal UU Polri telah menjelaskan tugas dan wewenang Bhayangkara salah satunya sebagai penegak hukum.

Bahkan Komjen Buwas menyatakan semua perwira Polri adalah penyidik. “Polisi itu mau di mana saja kalau perwira itu penyidik, ada di undang-undangnya,” kata Komjen Buwas di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (25/2/2015).

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di “Reportase Malam” pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(vid/ear)

 
Baca Juga
• Hakim Sarpin Dianggap Lakukan Penyempitan Makna Soal Penegak Hukum
• Pertemuan Misterius Ruki dan Batuk Kecil Komjen Buwas
• Usut Dugaan Pelanggaran Hakim Sarpin, KY Minta Keterangan Kuasa Hukum KPK
• Soal KPK-Polri, SBY: Kita Serahkan ke Presiden

POLRI LAKUKAN DISKRIMINASI PENEGAKAN HUKUM

Ombudsman: Polri Lakukan Diskriminasi Penegakan Hukum
http://www.gatra.com
Created on Wednesday, 25 February 2015 01:39

 

 

 

 

 

 

 

Komisioner Ombudsman bidang Penyelesaian dan Pengaduan, Budi Santoso (ANTARA/Sigid Kurniawan)

 

Jakarta, GATRAnews – Ombudsman Republik Indonesia menyatakan bahwa Polri melakukan diskriminasi dalam penegakan hukum, yakni sangat cepat memproses kasus Bambang Widjojanto (BW), namun lamban menyelesaikan sembilan kasus serupa, sehingga beberapa di antaranya ngendon sampai 12 tahun.
“Bentuk pelanggaran, perbedaan perlakuan dalam penanganan perkara atau diskriminasi,” kata Komisioner Ombudsman bidang Penyelesaian dan Pengaduan, Budi Santoso, di kantor Ombudsman, Jakarta, Selasa (24/2).

Menurut Budi, hal tersebut merupakan rekomendasi Ombudsman setelah melakukan kajian yang merupakan tindak lanjut dari laporan BW yang mengadukan penangkapan dan penyidikan atas perkara yang ditudingkan kepadanya terkait dugaan memerintahkan saksi menyampaikan keterangan palsu di sidang Mahkamah Konstitusi (MK).

Berdasarkan hasil kajian, Ombudsman menemukan sembilan perkara yang sangkaannya hampir sama dengan kasus BW yang di antaranya dilaporkan sejak tahun 2003 silam dan hingga saat ini tidak diselesakan oleh Bareskrim Mabes Polri.

“Sedangkan perkara BW secara cepat ditangani dalam rentang waktu lima hari sejak laporan polisi tanggal 19 Januari 2015, sampai pada penangkapan BW pada tanggal 23 Januari 2015,” ungkap Budi.

Selain itu, berdasarkan data pengaduan masyarakat yang disampaikan ke Ombudsman tentang penyelesaian perkara oleh Polri yang penanganannya berlarut-larut dan tidak ada kepastian penyelesaian.

“Hal ini memperlihatkan terjadinya pembedaan perlakuan (diskriminasi) dalam penanganan perkara. (Padahal ini) diatur dalam Pasal 16 Ayat 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisan Negara Republik Indonesia,” tandas Budi.

Selain itu, Bareskrim Mabes Polri tidak menaati Pasal 72 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena tidak memberikan turunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), meski pihak kuasa hukum tersangka BW sudah memintanya kepada penyidik.

Atas berbagai pelanggaran maladministrasi tersebut, sesuai Pasal 8 UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, maka Ombudsman merekomendasikan sejumlah hal kepada Kapolri, yakni memerintahkan kepada Bareskrim Mabes Polri dan jajarannya agar dalam menyelidi dan menyidik tindak pidana, mematuhi dan melaksanakan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Kemudian, mematuhi UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selanjutnya, dalam menyelidiki dan menyidik tindak pidana, Bareskim dan jajaranya juga harus mematuhi Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, serta Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Semua itu harus dilakukan secara konsisten dan bertanggung jawab.
________________________________________
Reporter: Iwan Sutiawan
Editor: Tian Arief

 

PIMPINAN KPK TERBELAH, RUKI DITUDING PRO-TERSANGKA

Pimpinan KPK Terbelah, Ruki Dituding Pro-Tersangka
Tempo.co,Kamis, 26 Februari 2015 | 06:27 WIB

(ki-ka) Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja, Pelaksana Tugas (Plt) Pimpinan KPK, Indriyanto Seno Adjie, Taufiequrrachman Ruki, Wakil Keta KPK Zulkarnaen, dan Johan Budi mengangkat tangan saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, 20 Februari 2015. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta- Pelaksana tugas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Taufiequrachman Ruki, menyatakan akan menghentikan sementara pengusutan kasus korupsi tersangka yang mengajukan gugatan praperadilan. Menurut Ruki, penghentian itu hingga ada putusan praperadilan para tersangka.

“Itu namanya menghormati pengadilan. Kalau bukan kita yang menghormati pengadilan, siapa lagi?” kata Ruki setelah bertemu dengan Presiden Joko Widodo dan Wakil Kepala Kepolisian RI Komisaris Jenderal Badrodin Haiti, di Istana Kepresidenan, Rabu, 25 Februari 2015. Ruki juga mempersilakan para tersangka mengajukan gugatan praperadilan. Ketua KPK periode 2002-2007 tersebut menilai gugatan itu merupakan hak tersangka.

Setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerima gugatan praperadilan Komisaris Jenderal Budi Gunawan, sejumlah tersangka kasus korupsi mengambil langkah serupa. Mereka antara lain bekas Menteri Agama Suryadharma Ali, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bangkalan Fuad Amin Imron, dan Bupati Sabu Raijua, Marthen Dira Tome, yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Sejumlah sumber Tempo yang bertugas di KPK mengatakan pimpinan komisi antikorupsi terpecah soal rencana Ruki. Menurut sumber itu, dua pemimpin KPK, yaitu Adnan Pandu Praja dan Zulkarnain, mendukung sikap Ruki. Sedangkan Johan Budi Sapto Prabowo dan Indriyanto Seno Adji mempertanyakan keputusan itu.

Sumber lain juga mengatakan para penyidik kecewa. Terutama menyangkut sikap pimpinan KPK terhadap nasib Novel Baswedan, penyidik yang menjadi tersangka kasus penganiayaan di Bengkulu pada 2004. Seorang penyidik menyebutkan, Ruki meminta agar penyelamatan Novel tak dijadikan prioritas. Pernyataan itu menimbulkan kekecewaan dari sejumlah penyidik.

Perkara yang dituduhkan kepada Novel sempat mencuat saat dia menyidik kasus korupsi proyek simulator kemudi yang melibatkan bekas Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Inspektur Jenderal Djoko Susilo. Setelah KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka, kasus itu kembali diangkat oleh polisi.

Tempo sudah berupaya mengkonfirmasi para pemimpin KPK, termasuk Adnan Pandu dan Zulkarnain. Namun usaha menghubungi dan mengirim pesan singkat melalui telepon seluler tak mereka balas.

Sejumlah lembaga pegiat antikorupsi mengkritik sikap pimpinan KPK yang mendukung penghentian penyidikan. Peneliti Indonesia Corruption Watch, Emerson Yuntho, menilai sikap Ruki seakan memperkuat posisi para tersangka korupsi dan meruntuhkan KPK. “Tak ada semangat pemberantasan korupsi,” kata Emerson.

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Miko Susanto Ginting, meminta para pemimpin sementara KPK tak melemahkan lembaga tersebut. Menurut Miko, KPK bisa tetap meneruskan penyidikan meskipun tersangka mengajukan gugatan praperadilan.

MUHAMAD RIZKI | REZA ADITYA | INDRA WIJAYA

PROKLAMASI 1945 SEBAGAI PEMBEBASAN BUDAYA

Proklamasi 1945 Sebagai Pembebasan Budaya
Bergelora.com, Kamis, 26 Februari 2015
Guru Besar Univeersitas Indonesia, Prof. Sri-Edi Swasono (Ist)‏

Guru Besar Univeersitas Indonesia, Prof. Sri-Edi Swasono (Ist)‏

Oleh: Prof. Sri-Edi Swasono*

Nilai-nilai utama suatu bangsa atau masyarakat adalah nilai-nilai dasar yang diemban masyarakat untuk mengungkap dan mempertebal keberadaan (existence)-nya. Dengan demikian nilai-nilai utama itu terkait dengan keberadaan (existence), kelangsungan hidup (survival), suatu nilai-nilai untuk menegakkan identitas (identity articulation) dan kedaulatan (sovereignty) dirinya. Nilai-nilai utama ini tentu berkelanjutan dengan upaya-upaya untuk menjaga dan mempertahankan keberadaan, kelangsungan hidup, identitas dan kedaulatan masyarakat atau bangsa itu.
Untuk mengungkap nilai-nilai utama keindonesiaan perkenankan saya mengawalinya dengan menyampaikan suatu diktum budaya, sebagai suatu kelanjutan dari apa yang telah saya kemukakan pada Dies Natalis Universitas Gadjah Mada ke-64, 19 Desember 2013 yang lalu. Saya ingin menegaskan di sini, bahwa “Proklamasi Kemerdekaan” adalah “Proklamasi Budaya”. Artinya “pernyataan kemerdekaan” tak lain dan tak bukan adalah suatu “pernyataan budaya”, yaitu pernyataan untuk memangku nilai-nilai budaya berkandungan kesadaran berdaulat, melepaskan diri dari keter¬gan¬tungan dan dari belas-kasih penjajah – budaya onafhankelijkheid,suatu pernyataan peneguhan sikap budaya yang menolak perhambaan, mengemban keberanian melepaskan diri dari kepatuhan sebagai “koelie di negeri sendiri”, sekaligus berketeguhan untuk tidak ragu menjadi “tuan di negeri sendiri”, yang kesemuanya merupakan per¬nyataan budaya untuk meninggalkan ketertundukan dan melepas underdog mentality-nya kaum Inlander.
Kesadaran-kesadaran berdaulat, mandiri, berharkat-mar¬tabat, berke¬hidupan cerdas (tidak sekedar berotak cerdas), tangguh, digdaya, dan mandraguna, merupakan “tuntutan bu¬daya” yang harus dipenuhi sebagai bangsa yang telah berani menyatakan kemerdekaannya. Namun sangat disayangkan kita telah gagal melakukan unlearning (afleren), gagal merubah mindset, untuk memenuhi “tuntutan budaya” (dan “tugas budaya”) fundamental ini. Kita telah lengah-budaya (culturally ignorant) tidak segera menggariskan “strategi budaya” sebagai keharusan bagi bangsa yang merdeka. Mestinya “budaya merdeka” ter¬gariskan sebagai suatu keutamaan dalam proses formulasi strategi pembangunan nasional, untuk mendorong proses cultural unlearning itu.
Kita alpa tidak menggariskan suatu strategi budaya untuk memaknai kemerdekaan. Kita lengah-budaya dengan menerima liberalisme dan kapitalisme. Kita terjerumus mengejar-ngejar to have more, lupa mengejar to be more. Kita membiarkan pembangunan nasional hanya mengejar ‘economic added value’. Pembangunan nasional seharusnya mengejar pula ‘socio-cultural added value’ agar mampu meraih to be more itu. Akibatnya kita lihat pembangunan hanya menghasilkan GDP growth (itu pun cuma 5,6 %). Pem¬bangunan seharusnya mengutamakan ‘daulat rakyat’, bukan mengutamakan ‘daulat pasar’-nya neoliberalisme dan kapitalisme.
Sementara itu sebaliknya kita malahan kehilangan kedaulatan nasional: kita tidak berdaulat dalam pangan, bibit, obat dasar, teknik industri, ekspor-impor, energi, teknologi, pertahanan, tataguna bumi/air/kekayaan alam, bahkan kita tidak berdaulat dalam legitasi. Bagaimana ketak¬berdaulatan dan keterjajahan ini bisa terjadi? Lalu apa sebenarnya yang kita ajarkan di ruang-ruang klas fakultas-fakultas ekonomi kita di Indonesia?
Kita tidak anti asing (tidak xenophobic), tetapi kita tidak boleh membiarkan dan bahkan harus menolak bahwa ekonomi asing mendominasi ekonomi nasional. Globalisasi harus dengan tegar kita hadapi, sambil tetap menyadari bahwa globalisasi bukanlah ajang penyerahan kedaulatan ke kekuatan-kekuatan global.
Lebih lanjut mengenai makna pernyataan kemerdekaan sebagai pernyataan budaya, salah satu bentuknya adalah tuntutan untuk merubah diri sendiri yang di masa jajahan merupakan kaum Inlander (Pribumi – kelas terendah) yang berada di bawah kaumEuropean (kulit putih – kelas teratas) dan kaum Vreemde Oosterlingen (Timur Asing – kelas di tengah), agar saling menjadi kaum-kaum yang setara.
Indonesia Merdeka dalam konstitusinya menya¬ta¬kan: “…tiap-tiap warga¬negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan peme¬rintahan dan wajib men¬junjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya…”. Dengan kata lain, égalité sebagai tuntutan peradaban mulia telah sejak awal kemerdekaan kita ditegaskan di situ, yaitu dalam konteks keindonesiaan, merubah sikap budaya dari “kami” dan “mereka”, menjadi “kita”.
Mental Inlander
Lagi-lagi terbukti tidak mudah melaksanakan cultural unlearning itu. Seperti kita lihat kita tetap minder sebagai Inlander, tetap mudah kagum terhadap yang serba western berikut gebyar-gebyar globalisasi yang menyertainya. Sebagian terbesar dari kita tetap saja merasa sebagai het zaachste volk ter aarde, een koelie onder de volkeren – bangsa terlemah di muka bumi dan merupakan kulinya bangsa-bangsa lain. Akibatnya “modernisasi” sering diartikan sebagai “wester¬nisasi”, bahkan kadang-kadang diartikan sebagai tuntutan “eksklusivisasi parokhial” yang justru mengutuk modernisme dan mendekatkan pada puritanisme fundamental yang suicidal.
Kolonialisme sebagai per¬adaban ganas dalam wujud pe¬naklukan, penistaan, humiliasi dan penindasan hak-hak dasar manusia terhadap rakyat Nusantara di masa lalu, telah membentukkan mindset ketertundukan dan disorientasi sosial-budaya yang dalam massif.
Di sini terbentuk negara jajahan yang diberi nama Hindia-Belanda (Nederlands-Indië) dengan Gubernur Jenderal-nya yang memangku exorbitanterechten sebagai dasar meme¬rin¬tah yang menisbikan humanisme dengan kesewenang-wenangan brutal otoritarian yang diterapkan terhadap anak-negeri bumi-putra. Namun, bagaimanapun juga kolonialisme di Hindia-Belanda ini ikut meneguhkan “rasa bersama” melalui persistensi perlawanan dari para kelompok kecil perintis dan pejuang kemerdekaan, dengan menguman¬dangkan tentang Sang Penjajah sebagai the common enemy, melalui liku-liku kesabaran dan ketekunan (high frustration tolerance), yang kemudiannya pada tahun 1928 membentukkan nilai-nilai “kebersamaan nasional”.
Pembukaan atau Preambule UUD 1945 menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Pada tanggal 17 Agustus 1945 rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaan Indonesia, artinya perjuangan Kemer¬dekaan Indonesia telah sampai pada saat yang berbahagia dan mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Di sini tercantum nilai-nilai kebersamaan koheren dengan nilai-nilai kemerdekaan, meliputi: merdeka, bersatu, berkedaulatan, adil, makmur, bermartabat (berperikemanusiaan) dan berbahagia.
Kemudian daripada itu dalam Pembukaan UUD 1945 kita menegaskan tugas (juga cita-cita) pemerintahan Negara untuk “…membentuk suatu pemerin¬tahan negara yang melindungi segenap bangsa Indo¬nesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejah¬teraan umum, mencerdaskan ke¬hi¬dupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemer¬dekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial…”. Di sini tercantum sepasang doktrin kemerdekaan Indo¬nesia, yaitu: doktrin kebangsaan (dalam ekspresi melin¬dungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia); dan doktrin kerakyatan(Tahta adalah untuk Rakyat – dalam ekspresi memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa); dan sekaligus mempertegas humanisme dalam arti ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasar kemerdekaan, perdamaian dan keadilan sosial.

*Penulis adalah Guru Besar Universitas Indonesia. Tulisan ini diambil dari Orasi Ilmiah penulis pada Dies Natalis Universitas Indonesia, 2 Februari 2015

MEGAWATI TETAP DUKUNG JOKOWI

Megawati Tetap Dukung Jokowi
Senin, 23 Februari 2015
Megawati Soekarnoputri (Ist)‏
Megawati Soekarnoputri (Ist)‏

JAKARTA- Beredarnya isu perpecahan antara Presiden Joko Widodo dan Megawati Soekarnoputri serta Partai Demokrasi Indonesia (PDI)-P semakin menguat. Namun hal ini dibantah oleh politisi PDI-P, Panda Nababan Senin (23/2) Sore dalam pertemuan dengan beberapa kelompok relawan.
“Itu tidak benar. Sampai sekarang Megawati dan PDI-P tetap mendukung Presiden Jokowi. Kemarin mereka pertemuan di Teuku Umar (Rumah Megawati),” tegasnya.
Panda Nababan menjelaskan bahwa, Instruksi Ketua Umum PDI-P kepada seluruh kadernya tetap berlaku mendukung Presiden Joko Widodo.
“Memang ada beberapa individu seperti (Effendi-red) Simbolon yang dari dulu sudah anti Jokowi. Tetapi itu sikap pribadi. Bukan sikap partai. Kalau Partai jelas. Tetap dukung Jokowi,” tegasnya.
Sebelumnya, Sekjend Perhimpunan Relawan Kawasan Timur Indonesia, Daniel Dhuka Tagukawi kepada Bergelora.com mengingatkan bahwa tidak mungkin Jokowi meninggalkan Megawati dan PDI-P yang memiliki basis dukungan massa yang jelas luas.
“Itu sama saja merusak dukungan terhadap dirinya sendiri. Kalau itu dilakukan malah justru merugikan pada masa depan pemerintahannya. Dia (Jokowi-red) bisa dijatuhkan seperti jaman Gus Dur,” ujarnya.
Sebelumnya beredar undangan yang mengaku dari relawan Jokowi yang mengajak rakyat dan relawan untuk melawan rencana PDI-P dan Partai Golkar untuk menjatuhkan Presiden Joko Widodo.
Dibawah ini bunyi undangan yang beredar luas tersebut.
“Pada takhir reses Ini, PDIP dan Golkar akan menolak calon Kapolri Jokowi sekaligus menjatuhkan Jokowi. Sehubungan dengan itu 200 ribu relawan Jokowi di Jakarta akan mengadakan apel siaga di Parkir Timur Senayan hari Kamis dengan thema: Awas ! Partai-partai jangan gangggu Jokowi. Kami siap membentuk partai baru,” demikian bunyi sms ajakan tersebut. (Jopie Lasut)

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 60 other followers