Jurnal Perdesaan Kusni Sulang | Mengembangluaskan Sakula Budaya di Perdesaan

Radar Sampit, Minggu, 22/01/2023

Penyunting: Andriani SJ Kusni | Redaktur: Heru | Penata Letak: Danny

Kusni Sulang, pengagas ide Sakula Budaya
Perjalanan menyiapkan penyelenggaraan Sakula Budaya Pényang Tarung di daerah perdesaan Kecamatan Rungan Barat dan Rungan Hulu, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Foto memperlihatkan Kusni Sulang (penggagas ide Sakula Budaya, pelaksana, pengawas, sekaligus penyusun utama kurikulum) bersama salah seorang anggota Tim Persiapan sedang mendaftarkan anak-anak 8-14 tahun di Desa Linau yang ingin ikut serta dalam Sakula Budaya Pényang Tarung. Pendaftaran ini diperlukan karena jumlah peserta dibatasi oleh kondisi finansial penyelenggaraan. Sejak 2012, ide Sakula Budaya telah diadopsi oleh beberapa lembaga di Kalimantan Tengah yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat yakni Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah, Borneo Institute, dan Fair Ventures.  Dokumentasi: Kusni Sulang, 2023

“Tujuan seni adalah membersihkan debu kehidupan sehari-hari dari jiwa kita.”
—     Pablo Picasso
 
“Kalian boleh maju dalam pelajaran, mungkin mencapai deretan gelar kesarjanaan apa saja, tapi tanpa mencintai sastra, kalian tinggal hanya hewan yang pandai.”
—     Pramoedya Ananta Toer

Tanggal  9-10 Desember 2017, untuk membicarakan masalah-masalah yang dihadapi oleh desa, seluruh warga Desa Tumbang Mantuhe menyelenggarakan sebuah rapat besar yang dalam bahasa Dayak Ngaju disebut Pumpung Haї. Ada juga yang menerjemahkan Pumpung Haї sebagai kongres desa.

Dalam Pumpung Haї ini, seluruh warga desa dewasa berkumpul membicarakan dan mencari jalan keluar dari permasalahan yang mereka hadapi–sebuah tradisi yang bisa dikatakan bentuk demokrasi langsung dalam masyarakat Dayak tapi lenyap pada masa Orde Baru Soeharto.

Ide untuk mendirikan kembali desa adat (léwu) dan Sakula Budaya (Sekolah Budaya) dalam masyarakat Dayak Kalimantan Tengah dicetuskan pertama kali di Pumpung Haї Desa Tumbang Mantuhe, enam tahun silam.

Lima Janji Uluh Desa Tumbang Mantuhe
Salinan dokumen Lima Janji Warga Desa Tumbang Mantuhe yang dicetuskan dalam Pumpung Haї Desa pada 9-10 Desember 2017. Dokumen: Kusni Sulang, 2017

Ide demikian dilahirkan oleh keadaan terpuruk secara menyeluruh mendera mayoritas Dayak Kalimantan Tengah (Kalteng), terutama di daerah perdesaan di mana mayoritas Dayak hidup hari ini. Sementara secara jumlah dari kurang lebih 2,6 juta penduduk Kalteng, Dayak sekarang menjadi minoritas, akses mereka ke sumber daya alam yang kaya makin terbatas.

Barangkali angka resmi BPS berkata lain, tapi kenyataan di lapangan merupakan data pijakan yang mendorong upaya pemberdayaan dari bawah atau pinggiran.

Keadaan sosial demikian terpantul dalam pikiran dan perasaan, kemudian mengkristalkan diri ke dalam imajinari sosial jika menggunakan istilah Charles Taylor dalam bukunya Modern Social Imaginaries, (Durham & London: Duke University Press, 2004).

Charles Taylor mendefinisikan “imajinari sosial” sebagai: “Cara-cara orang-orang membayangkan keberadaan sosial mereka, bagaimana mereka cocok bersama dengan orang lain, bagaimana hal-ihwal berlangsung di antara mereka dan sesama mereka, harapan-harapan yang terpenuhi secara wajar, dan gagasan-gagasan dan citra-citra normatif yang lebih mendalam yang mendasari harapan-harapan ini.

Menurut Taylor, imajinari sosial berbeda dengan teori sosial. Imajinari sosial adalah cara orang-orang kebanyakan (ordinary people), bukan cara kaum  intelektual, membayangkan keberadaan sosial mereka. “Cara membayangkan” itu termuat dan terungkap dalam simbol-simbol dan cerita-cerita (termasuk legenda-legenda, jadi bukan dalam makalah ilmiah). Hampir seluruh anggota komunitas/masyarakat, bukan segelintir orang, memiliki kesamaan dalam membayangkan keberadaan sosial mereka. Bagi mereka, “cara membayangkan” itu membuat praktik-praktik tertentu masuk akal, sah, dan bermakna.”

Desa adat dan Sakula Budaya selain bentuk dari imajinari sosial, ia juga merupakan cara untuk mewujudkannya. Desa adat dan Sakula Budaya merupakan “praktik-praktik masuk akal, sah, dan bermakna”.

Imajinari sosial demikian ditunjukkan antara lain oleh makin meluasnya keinginan warga adat Dayak yang menginginkan terbentuk dan ditetapkannnya desa adat dan Sakula Budaya.

Pada pertengahan Januari 2023, saya dan tiga orang kawan dari Yayasan Borneo Institute (BiT) disponsori oleh Fair Venture yang dipimpin oleh Nyonya Rayanansi–seorang perempuan Dayak Ngaju–berangkat ke daerah-daerah perdesaan Kecamatan Rungan Barat dan Rungan Hulu, Kabupaten Gunung Mas, dengan maksud melakukan persiapan-persiapan konkret penyelenggaraan Sakula Budaya di sementara desa di dua kecamatan tersebut. Kecamatan-kecamatan ini bagi kami adalah daerah-daerah baru bagi tim kami. Selama bertahun-tahun, kami melakukan upaya pemberdayaan di Kecamatan Manuhing Raya dengan lima desa dan satu kelurahannya.

Yang memudahkan pekerjaan persiapan ini adalah kenyataan bahwa tim seluruhnya berasal dari etnik Dayak. Hal ini memudahkan komunikasi. Selain itu, saya diajarkan oleh kenyataan selama bertahun-tahun bahwa Orang Dayak itu bersifat terbuka selama mereka tidak merasa dikhianati atau didustai. Bekerja di kalangan masyarakat desa, bukan hanya di Tanah Dayak, saya merasa seperti orang berjalan di atas sebuah titian dengan menating gelas kaca di telapak tangan. Dusta dan khianat akan membuat gelas itu jatuh dan pecah. Sekali ia pecah, kepercayaan warga pun remuk. Tak ada lagi pekerjaan yang bisa dilakukan dengan berhasil sekali kepercayaan itu remuk.

Kami mendatangi pemerintah desa, pemuka-pemuda desa kemudian warga desa. Menjelaskan maksud kehadiran kami yaitu mendirikan Sakula Budaya. Tujuan Sakula Budaya ini adalah untuk melestarikan dan mengembangkan budaya Dayak, memberikan kegiatan bagi anak-anak setelah lepas sekolah.

Mengapa anak-anak 8-14 tahun? Karena mereka adalah penyandang dan penanggung jawab hari depan Dayak. Mereka harus menjadi Dayak Kekinian sesungguhnya. Salah satu cara adalah melalui Sakula Budaya.

Sakula (sekolah) merupakan pényang (bekal pikiran, mental dan spiritual) bagi pertarungan hidup. Mengapa pertarungan? Karena Dayak itu hadir di bumi, di kampung-halaman dikutuk menjadi pejuang karena itu tetua Dayak mengatakan bahwa Dayak Ideal itu mempunyai tritunggal ciri yaitu maut-ménténg, pintar-harati, maméh-uréh (gagah-berani, pintar [berketerampilan mumpuni]-beradat [berbudi], kritis [berani melawan arus, berpikir dan bertindak out of the box], tekun [rajin]). Tiga ciri ini merupakan satu kesatuan, tidak boleh dipisah-pisahkan.

Sakula Budaya ini bertahap dan bertingkat-tingkat. Kami pun menjelaskan kurikulum tahap pertama baik kepada pemerintah desa, pemuka desa, orang tua-orang tua maupun kepada anak-anak yang mengerumuni kami.

Agar Sakula Budaya ini berhasil, kami memerlukan bantuan dan kerjasama semua pihak di desa. Kita tidak akan pernah berhasil tanpa kerjasama. Penjelasan demikian menyulut antusiasme semua pihak, termasuk kanak-kanak  yang sampai pukul 22.00 masih mengerubungi kami.

“Saya ikut semua  pelajaran itu, Bué (Bahasa Dayak Ngaju: Kakek),“ ujar beberapa anak yang mengerubungi kami.

“Terima kasih banyak, Mang (Bahasa Dayak Ngaju: Paman), sudah memperhatikan anak-anak kami. Selama ini tak ada pihak yang memperhatikan mereka.” Pernyataan umum orang tua-orang tua yang berdatangan.

Kepada anggota-anggota tim, saya tanyakan kesan mereka tentang perspektif Sakula Budaya.

Semuanya berkata, “Saya optimis, Pak. Sangat optimis.”

“Kita baru melangkah. Optimisme itu perlu agar kita mantap dan tegar dalam bekerja. Hal lain yang mau saya katakan bahwa bagaimana warga desa menyambut kita, bagaimana mereka menaruh harapan pada rencana ini. Saya pahami bahwa desa, warga desa, kepapaan, keterpurukan itu seperti kertas putih yang menunggu kita menulis sesuatu di atasnya. Di sinilah arti pentingnya orang sekolahan dan LSM menyatukan diri dengan warga akar rumput. Turun dari menara gadingnya. Tidak menjadi pangeran yang melihat dunia dari jendela istananya. Di Tanah Dayak ini, tidak ada perubahan maju yang didapatkan sebagai hadiah dan belas kasihan. Semua perubahan maju didapatkan melalui perjuangan dan Dayak memang dikutuk sebagai pejuang, bukan peminta-minta.”

“Siap, Pak.”

“Eh, kita bukan militer, Anak Muda. Kita Dayak dengan tritunggal ciri yang saya katakan.”

Semua tertawa.

Kami sadar bahwa pekerjaan baru dimulai. Apalagi dalam percakapan yang berkembang, warga desa pun ingin desa-desa mereka berubah status dari desa administratif menjadi desa adat. Ingin desa mereka didirikan juga grup paralegal. Mereka minta dikirimkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Tema ini bisa dijadikan mata kurikulum Sakula Budaya untuk tingkat lain.

Penanggung jawab pertama dan utama timbul-tenggelamnya Dayak adalah Dayak itu sendiri. Untuk menunaikan visi-misi sebagai penanggung jawab ini, Tanah Dayak dan Orang Dayak perlu menempuh jalan minoritas kreatif. Desa adat dan Sakula Budaya adalah salah satu alat pengejawantahannya.

Desa Linau, Januari 2023


Halaman Budaya Sahewan Panarung Harian Radar Sampit

Nukila Evanty: “Masyarakat Adat Akan Selalu Berhadapan dengan Bisnis dan Program Atas Nama Pembangunan”

Radar Sampit, Minggu, 15/01/2023

Penyunting: Andriani SJ Kusni | Redaktur: Heru | Penata Letak: Danny

Nukila Evanty adalah seorang aktivis hak-hak masyarakat adat yang juga menjadi bagian dari masyarakat adat di Rokan Hilir, Riau, representasi Indonesia di UN (United Nations) Forum on Indigenous Peoples di tahun 2022, juga adalah Country Director RIGHTS penasehat lembaga Asia Centre, dengan kantor pusat di Bangkok, Thailand, serta penasehat pada Business and Human Rights Centre (BHRIGHT) di Universitas RMIT di Melbourne, Australia.

Berikut adalah wawancara dengan Nukila Evanty yang dilakukan Tyas dari Info Banua pada 14 November 2022. Disiar kembali dengan harapan bisa dijadikan acuan dalam membaca masalah konflik agaria yang tak kunjung usai di Kalimantan Tengah hingga hari ini.

T: Anda adalah bagian dari Masyarakat Adat, menurut Anda mengapa masyarakat adat selalu tertinggal?

J: Masyarakat adat atau di forum internasional disebut dengan indigenous people adalah bagian dari keberagaman masyarakat Indonesia, sehingga seharusnya hidup masyarakat adat termasuk tanah, hutan, sosial budaya mereka dijamin dan dilindungi konstitusi sesuai dalam pasal 18 B ayat 2 dan undang-undang. Sejauh yang dialami saat ini, kedudukan masyarakat adat di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara kita mengalami banyak kesulitan. Masih banyak masyarakat adat terancam, mengalami ekstorsi (extortion) yaitu terancam, terintimidasi, terdiam karena kekhawatiran dan ketakutan, teraniaya, terusir dari tanah tempat kelahiran mereka sendiri dan kehilangan dan terampas hak-haknya atas tanahnya yang disebut sebagai tanah ulayat, kehilangan air bersih, hutan yang telah dibabat habis, kehilangan sumber makanan yang biasa mereka dapatkan dengan mudah di tanah mereka sendiri akibat penguasaan tanah oleh para pebisnis dan investor.

T: Jadi menurut Anda, eksistensi masyarakat adat selalu dihadapkan dengan pebisnis dan pembiaran akan nasib mereka?

J: Tanah dan hutan bagi masyarakat adat adalah darah, jantung dan jiwa mereka. Jadi bayangkan ketika investor masuk dan mengambil tanah dan hutan mereka padahal telah didiami dan diperjuangkan masyarakat adat tersebut dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tanah dan hutan mereka telah beralih fungsi menjadi lahan untuk pertambangan seperti batu bara dan minyak bumi atau lahan pertanian seperti salah satunya perkebunan sawit. Provinsi Riau, tempat saya dilahirkan dan dibesarkan adalah provinsi dengan luas perkebunan sawit terluas di Indonesia yaitu 3,38 juta ha atau 20,68% dari total luas areal perkebunan kelapa sawit yang tersebar di 26 provinsi atau sebesar 16.38 juta hektar, seperti dilansir dari data Kepmentan (Keputusan Kementerian Pertanian No.833 /2019). Serta banyak juga kasus-kasus yang tidak terekspos baik oleh media maupun oleh masyarakat sipil. Beberapa contoh kasus yang pernah saya ikuti dalam kampanye dan advokasi  adalah izin bagi perusahaan tambang dan pabrik semen di Kampung Lengko Lolok dan Luwuk, Desa Satar Punda, Lambaleda, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT). Masyarakat Lengko Lolok menolak karena jika tambang dan pabrik semen itu sampai masuk ke kampung mereka, maka tidak terhindarkan adanya relokasi kampung, termasuk nilai-nilai sosial budaya dan tradisi mereka serta alih fungsi lahan pertanian. Dalam kajian dan kunjungan saya ke beberapa masyarakat adat, saya melihat bagaimana masyarakat adat bergulat dengan kesulitan untuk mengaktualisasikan budaya dan tradisinya sendiri, akan terhenti dengan sendirinya dan tidak bisa diteruskan kegenerasi berikutnya. Saya pernah penelitian ke Suku Akit di Desa Titi Akar, di Rupat Utara, tradisi mereka membakar hutan untuk berladang sudah dilarang, padahal menurut mereka berladang padi itu adalah tradisi dan mata pencaharian utama sehingga mengakibatkan mereka beralih menjadi nelayan.

Malah hutan yang sejatinya mereka kelola dengan bijak beralih menjadi milik perusahaan tanpa ada proses berkonsultasi dengan mereka. Kemudian saya penelitian ke Desa Kedabu, Rokan Hulu, ke masyarakat adat Talang Mamak Riau, tahun 2016, Batin (kepala suku) masyarakat adat Talang Mamak, termasuk perempuan dan generasi muda di sana sudah berteriak lama kehilangan hutan, kelapa sawit ditanami kurang dari 500 meter dari bibir sungai, sungai menjadi surut bahkan mengering. Padahal air sungai adalah segalanya buat masyarakat adat Talang Mamak, ada ritual, kebutuhan minum sehari-hari, mandi dan sebagainya terutama bagi perempuan Talang Mamak yang merasakan langsung dampak dari kehilangan sungai dan terdegradasi lingkungan mereka. Masyarakat adat Talang Mamak akhirnya membuat sumur untuk memenuhi kebutuhan akan air bersih. Saat masyarakat masih harus berjuang menghadapi pandemi COVID-19, akses terhadap air bersih menjadi lebih penting dari sebelumnya. Masyarakat diharuskan menjaga kebersihan dan menjadi salah satu upaya melindungi diri pribadi dari COVID-19 misalnya menjaga higienitas tubuh, kerap mengganti baju dan mencuci pakaian setelah bepergian dan mencuci tangan dengan air bersih. Apalagi bagi perempuan di masyarakat adat, merekalah penjaga keluarga dalam arti menyediakan air bersih, mencuci, memasak dari sumber mata air dan air sungai buat keluarganya sehingga semakin sulit saat ini karena air sungai mengering, mengendap, air menjadi tercemar karena limbah dari perusahaan dan kelangkaan air karena bisnis dan perusahaan yang ada di sekira tempat mereka tinggal belum punya sensitifitas untuk menghormati masyarakat tempat bisnis atau perusahaan mereka beroperasi.

T: Menurut Anda, bisnis yang bagaimana yang seharusnya dilakukan oleh bisnis dan perusahaan?

J: Bisnis yang tidak menyebabkan pencemaran dan kerusakan pada sumber air, tanah dan hutan. Bisnis yang mengajak masyarakat adat dan masyarakat desa untuk berdialog, berkonsultasi dan mendapatkan persetujuan mereka dalam setiap pengambilan keputusan. Saya kira pebisnis dan perusahaan apalagi perusahaan skala multinasiol sudah mulai memahami prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (UNGPs). Tiga pilar UNGPs yang dikenal bahwa bisnis itu harus melindungi, menghormati, memulihkan sehingga pebisnis/perusahaan harus menghindari terjadi pelanggaran hak masyarakat adat dan harus memberikan ganti atas kerugian yang diderita oleh korban sebagai dampak dari kegiatan bisnis. Pemerintah dan pemerintah daerah harus lebih maksimal dalam upaya mendorong perusahaan dan pebisnis untuk melakukan upaya menginternalisasi aturan mereka agar lebih patuh untuk penghormatan hak-hak masyarakat adat, tak sekedar hanya mengeluarkan CSR (corporate social responsibility) semua hal akan teratasi dengan baik tetapi perlu upaya yang lebih intens untuk mengadakan riset awal ke daerah tempat perusahaan beroperasi, apa saja budaya sosialnya, lakukan pendekatan dengan berdialog dan komunikasi, konsultasi dengan lebih efisien dan menjelaskan tanggung jawab pebisnis, manfaat bisnis tersebut buat masyarakat secara transparan. [Tias/IB]


Obral Lahan oleh Para Presiden untuk Korporasi

Penulis: Raden Ariyo Wicaksono | Foto: Auriga & Walhi | Editor: Sandy Indra Pratama

Merunut sejarah, lebih dari setengah abad lalu korporasi sudah bercokol menguasai Bumi Indonesia. Sejak era pemerintahan Presiden Soeharto hingga sekarang, terhitung sekitar 147.936.564 ha lahan pernah diberikan Pemerintah Indonesia kepada korporasi.

Hal itu secara ringkas diulas dalam laporan yang dirilis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dan Auriga Nusantara, yang berjudul “Indonesia Tanah Air Siapa-Kuasa Korporasi di Bumi Pertiwi”.

Menurut data yang disajikan laporan tersebut, luas lahan yang pernah diberikan kepada korporasi untuk sektor kehutanan, khususnya Hak Pengusahaan Hutan (HPH)—sekarang disebut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Hutan Alam—luasnya sekitar 68.604.460 ha, sedangkan untuk Hutan Tanaman Industri—kini disebut PBPH Hutan Tanaman—luasnya kurang lebih 13.963.748 ha. Kemudian lahan berasal dari pelepasan kawasan hutan yang pernah diberikan kepada korporasi perkebunan sawit luasnya mencapai 6.019.019 ha, dan untuk korporasi pertambangan luasnya sekitar 47.424.838 ha.

Laporan berjudul Indonesia Tanah Air Siapa-Kuasa Korporasi di Bumi Pertiwi yang dipublikasikan Walhi dan Auriga Nusantara mengungkap secara ringkas luasan lahan yang dikuasai korporasi: “Sejak era pemerintahan Presiden Soeharto hingga sekarang, terhitung sekitar 147.936.564 ha lahan pernah diberikan Pemerintah Indonesia kepada korporasi.”

Obral pemberian pengusahaan, pengelolaan dan pengusahaan lahan kepada korporasi mulai marak sejak Orde Baru, terutama sejak diterbitkannya Undang-Undang Penanaman Modal Asing pada 1967 (UU 1/1967) dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri pada 1968 (UU 6/1968).

Penguasaan oleh korporasi ini melalui berbagai bentuk, seperti konsesi dan izin pada pertambangan, izin usaha perkebunan dan atau hak guna usaha (HGU) pada perkebunan sawit, konsesi/izin logging (biasa dikenal Hak Pengusahaan Hutan – HPH) atau kebun kayu (biasa dikenal Hutan Tanaman Industri–HTI) pada kehutanan. Omnibus Law, atau dikenal juga UU Cipta Kerja, membungkus semuanya dalam bentuk Perizinan Berusaha. Meski nama atau istilahnya beragam, satu hal yang pasti: semua itu diperuntukkan bagi perusahaan atau, untuk selanjutnya disebut korporasi.

Alokasi pengusahaan lahan oleh korporasi per periode kepresidenan. Sumber: Laporan Indonesia Tanah Air Siapa-Kuasa Korporasi di Bumi Pertiwi  Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dan Auriga Nusantara dalam.

Presiden Soeharto merajai “kemurahan hati” pemerintah kepada korporasi. Berkuasa 32 tahun tak kurang dari 78,7 juta ha lahan diberikannya kepada korporasi, baik kehutanan, sawit, maupun tambang. Rerata per tahunnya lahan yang ia berikan kepada korporasi luasnya sekitar 2,5 juta ha.

Bila dirincikan, untuk PBPH Alam (HPH) 61,7 juta ha, PBPH Tanaman 4,3 juta ha, pelepasan kawasan hutan untuk sawit 2,9 juta ha dan tambang 9,8 juta ha.

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menempati urutan kedua Presiden yang terbanyak memberikan lahan kepada korporasi. Walau hanya berkuasa selama 10 tahun, SBY menyerahkan penguasaan lahan seluas 55 juta ha kepada korporasi. Dengan rata-rata sekitar 5,5 juta ha lahan ia obral kepada korporasi tiap tahunnya selama 10 tahun.

Rinciannya 11,9 juta ha untuk PBPH Alam, sekitar 6 juta ha untuk PBPH Tanaman, 2,1 juta ha kawasan hutan dilepaskan untuk perkebunan sawit, dan 35 juta ha untuk pertambangan.

Bisa jadi karena hanya sebentar berkuasa, 2-3 tahun, rezim Habibie, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, dan Megawati tidak terlalu banyak memberi penguasaan lahan kepada korporasi.

Presiden B.J. Habibi hanya sekitar 2 juta ha, terdiri dari PBPH Alam 1,6 juta ha, PBPH Tanaman, 118 ribu ha, pelepasan kawasan hutan untuk sawit 284 ribu ha dan tambang 5 ribu ha. Habibie bahkan tercatat menutup pabrik pulp Indorayon Inti Utama (kini Toba Pulp Lestari) karena mencemari lingkungan dan ditolak masyarakat setempat.

Presiden keempat, Abdurrahman Wahid menjadi presiden paling sedikit memberikan lahan kepada korporasi, totalnya hanya 1,6 juta ha, yang terdiri dari 1,3 juta ha untuk PBPH Alam, 113 ribu ha PBPH Tanaman dan pelepasan kawasan hutan untuk sawit seluas 107 ribu ha. Gusdur tercatat tidak memberikan lahan untuk korporasi tambang.

Kemudian luas lahan yang diberikan Presiden Megawati kepada korporasi mencapai angka 2,6 juta ha. Rinciannya, 1,3 juta ha untuk PBPH Alam, 417 ribu ha untuk PBPH Tanaman dan 927 ribu ha untuk pertambangan. Akan tetapi Presiden Megawati membukukan catatan kritis, selain menghidupkan kembali pabrik Indorayon, ia juga membolehkan penambangan di hutan lindung kepada korporasi tertentu.

Undang-Undang Kehutanan (UU 41/1999) yang disusun dan disahkan pada era Habibie telah membatasi kegiatan pertambangan di dalam kawasan hutan, yakni hanya membolehkannya secara terbatas di dalam hutan produksi dan tambang tertutup (underground mining) di hutan lindung.

Namun, oleh rezim Megawati terbit peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu 1/2004) sehingga perusahaan-perusahaan tertentu dibolehkan menambang secara terbuka (open pit) di dalam hutan lindung. Berbasis Perppu ini Megawati kemudian menerbitkan Keppres 41/2004 yang membolehkan 13 korporasi menambang di dalam hutan lindung seluas 927.648 ha (dari total luas izin 6.257.640.49 ha).

Meski dalam masa kampanyenya, dan bahkan mencatat secara formal pengalokasian penguasaan lahan kepada rakyat berupa perhutanan sosial (12,7 juta ha) dan reforma agraria (5 juta ha), ternyata yang dilakukan rezim Joko Widodo cenderung sebaliknya.

Hingga saat ini, pemenuhan janjinya tersebut hanya sekitar 2 juta ha (atau 11 persen dari total janjinya), sementara alokasi lahan yang diberikan rezimnya ke korporasi hampir mencapai 8 juta ha. Terdiri dari 2,6 juta ha PBPH Alam, 3,1 juta ha PBPH Tanaman, 598 ribu ha pelepasan kawasan hutan untuk sawit dan 1,6 juta ha untuk pertambangan.

Jokowi sendiri baru 8 tahun berkuasa, sehingga masih punya waktu 2 tahun lagi menuntaskan periode kepresidenannya. Persoalannya, 2 tahun terakhir tersebut akan berupa tahun elektoral, baik pusat maupun daerah, yang biasanya justru ditandai dengan hujan izin.(*)

7 November 2022 Kalimantan Review

Artikel yang sama telah dipublikasikan pada Jumat, 28 Oktober 2022 di media online https://betahita.id/news/detail/8084/catatan-obral-lahan-para-presiden-untuk-korporasi.html?v=1667473402.  Tanggung jawab atas seluruh isi tulisan ada pada https://betahita.id. Kalimantan Review adalah jaringan kerja pengasuh rubrik.

Catatan Andriani SJ Kusni | Kalteng dan Literasi

Radar Sampit, Minggu, 8 Januari 2023

Redaktur: Heru | Penata Letak: Danny

“Pendidikan tanpa nilai, seberapa bergunanya itu, tampaknya hanya akan menciptakan seorang iblis yang lebih pintar.”
– C. S. Lewis

Alvin Toffler, seorang futurist, pernah berkata, “The illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn, and relearn.” Kalau diterjemahkan secara bebas kurang lebih, “Orang-orang yang gagap literasi di abad ke-21, bukan mereka yang tidak bisa baca tulis, tetapi mereka yang tidak punya kemampuan untuk learn, unlearn, dan relearn.”

Kusni Sulang menyebutnya: “Tidak buta aksara tapi tidak bisa membaca”. Secara mendalam, maknanya kurang lebih: apa yang “dibaca dan ditulis”, tak begitu berpengaruh.

Memiliki pengetahuan tidak identik dengan mengerti suatu hal.

Dilihat dari segi upaya meliterasikan Kalteng dalam pengertian literasi seperti di atas, satu dasawarsa lebih kehadiran rubrik ini hanya mendorong Kalteng setengah jengkal ke depan. Jika kapal maka lajunya sangat mundal (bhs. Dayak Ngaju: sangat pelan atau lambat), sekalipun secara umum memperlihatkan gerak maju.

Motor penggerak baru yang kekinian barangkali perlu dipasangkan pada kapal tersebut. Dan motor penggerak itu adalah sistem pendidikan yang membebaskan jika menggunakan istilah Paulo Freire sehingga lembaga-lembaga pendidikan melahirkan manusia yang utuh, bukan pabrik kertas bernama ijazah tanpa makna apalagi ketika dijadikan barang dagangan.

Apakah hari ini, masalah pendidikan dan upaya membangun barisan sumber daya manusia sebagai aktor penentu pemberdayaan diri daerah, menempati urutan prioritas? Jawabannya bisa didapat pada program-progam penyelenggara Negara daerah.[]


Ilustrasi: Kredit https://www.pngwing.com/id/free-png-avm

Pengertian Literasi serta Prinsip Pendidikannya

Apa Itu Literasi?

Istilah literasi pada umumnya mengacu pada keterampilan membaca dan menulis, artinya seorang literat adalah orang yang telah menguasi keterampilan membaca dan menulis dalam suatu bahasa. Namun demikian, pada umumnya penguasaan keterampilan membaca seseorang itu lebih baik daripada kemampuan menulisnya. Bahkan kemampuan atau keterampilan berbahasa lainnya yang mendahului kedua ketrampilan tersebut dari sudut kemudahanya dan penguasaanya adalah kemampuan menyimak dan berbicara.

Definisi Literasi

Literasi yang dalam bahasa Inggrisnya literacy berasal dari bahasa Latin littera (huruf) yang pengertiannya melibatkan penguasaan sistem-sistem tulisan dan konvensi-konvensi yang menyertainya. Namun demikian, literasi utamanya berhubungan dengan bahasa dan bagaimana bahasa itu digunakan.

Kern (2000) mendefinisikan istilah ‘literasi’ secara komprehensif sebagai berikut: Literacy is the use of socially-, and historically-, and culturally-situated practices of creating and interpreting meaning through texts. It entails at least a tacit awareness of the relationships between textual conventions and their context of use and, ideally, the ability to reflect critically on those relationships. Because it is purpose-sensitive, literacy is dynamic not static and variable across and within discourse communities and cultures. It draws on a wide range of cognitive abilities, on knowledge of written and spoken language, on knowledge of genres, and on cultural knowledge (Literasi adalah penggunaan praktik-praktik situasi sosial, dan historis, serta kultural dalam menciptakan dan menginterpretasikan makna melalui teks. Literasi memerlukan setidaknya sebuah kepekaan yang tak terucap tentang hubungan-hubungan antara konvensi-konvensi tekstual dan konteks penggunaanya serta idealnya kemampuan untuk berefleksi secara kritis tentang hubungan-hubungan itu. Karena peka dengan maksud/tujuan, literasi itu bersifat dinamis tidak statis dan dapat bervariasi di antara dan di dalam komunitas dan kultur diskursus/wacana. Literasi memerlukan serangkaian kemampuan kognitif, pengetahuan bahasa tulis dan lisan, pengetahuan tentang genre, dan pengetahuan kultural).

Menurut National Institute for Literacy, pengertian literasi adalah “kemampuan individu untuk membaca, menulis, berbicara, menghitung dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan dalam pekerjaan, keluarga dan masyarakat.” Definisi ini memaknai literasi dari perspektif yang lebih kontekstual. Dari definisi ini terkandung makna bahwa definisi literasi tergantung pada keterampilan yang dibutuhkan dalam lingkungan tertentu.

Prinsip Pendidikan Literasi

  1. Literasi melibatkan interpretasi. Penulis/pembicara dan pembaca/pendengar berpartisipasi dalam tindak interpretasi, yakni: penulis/ pembicara menginterpretasikan dunia (peristiwa, pengalaman, gagasan, perasaan, dan lain-lain), dan pembaca/pendengar kemudian mengiterpretasikan interpretasi penulis/pembicara dalam bentuk konsepsinya sendiri tentang dunia.
  2. Literasi melibatkan kolaborasi. Terdapat kerjasama antara dua pihak yakni penulis/pembicara dan membaca/pendengar. Kerjasama yang dimaksud itu dalam upaya mencapai suatu pemahaman bersama. Penulis/pembicara memutuskan apa yang harus ditulis/dikatakan atau yang tidak perlu ditulis/dikatakan berdasarkan pemahaman mereka terhadap pembaca/ pendengarnya. Sementara pembaca/pendengar mencurahkan motivasi, pengetahuan, dan pengalaman mereka agar dapat membuat teks penulis bermakna.
  3. Literasi melibatkan konvensi. Orang-orang membaca dan menulis atau menyimak dan berbicara itu ditentukan oleh konvensi/kesepakatan kultural (tidak universal) yang berkembang melalui penggunaan dan dimodifikasi untuk tujuan-tujuan individual. Konvensi disini mencakup aturan-aturan bahasa baik lisan maupun tertulis.
  4. Literasi melibatkan pengetahuan kultural. Membaca dan menulis atau menyimak dan berbicara berfungsi dalam sistem-sistem sikap, keyakinan, kebiasaan, cita-cita, dan nilai tertentu. Sehingga orang-orang yang berada diluar suatu sistem budaya itu rentan/beresiko salah dipahami oleh orang-orang yang berada dalam sistem budaya tersebut.
  5. Literasi melibatkan pemecahan masalah. Karena kata-kata selalu melekat pada konteks linguistik dan situasi yang melingkupinya, maka tindak menyimak, berbicara, membaca, dan menulis itu melibatkan upaya membayangkan hubungan-hubungan di antara kata-kata, frase-frase, kalimat-kalimat, unit-unit makna, teks-teks, dan dunia-dunia. Upaya membayangkan/memikirkan/mempertimbangkan ini merupakan suatu bentuk pemecahan masalah.
  6. Literasi melibatkan refleksi dan refleksi diri. Pembaca/pendengar dan penulis/pembicara memikirkan bahasa dan hubungan-hubungannya dengan dunia dan diri mereka sendiri. Setelah mereka berada dalam situasi komunikasi mereka memikirkan apa yang telah mereka katakan, bagaimana mengatakannya, dan mengapa mengatakan hal tersebut.
  7. Literasi melibatkan penggunaan bahasa. Literasi tidaklah sebatas pada sistem-sistem bahasa (lisan/ tertulis) melainkan mensyaratkan pengetahuan tentang bagaimana bahasa itu digunakan baik dalam konteks lisan maupun tertulis untuk menciptakan sebuah wacana/diskursus.

Sumber: https://www.duniapengertian.com/2018/07/pengertian-literasi-serta-prinsip-pendidikan.html


Meliterasikan Generasi: Saat Literasi Jadi Modal

Oleh: Silvester Novi Pramono* | Penyunting: Andriani SJ Kusni

Bukan kenistaan bahwa kekuatan literasi adalah spirit untuk membangkitkan peradaban bangsa. Akan tetapi, sebuah fakta mengejutkan ada di Indonesia, yakni data Penelitian Programme for International Student Assessment (PISA) menyebutkan, budaya “literasi” masyarakat Indonesia tahun 2012 berada pada urutan ke 64 dari 65 negara. Ditambah lagi dengan data statistik UNESCO 2012 yang menyebut indeks minat baca di Indonesia baru mencapai 0,001. Artinya, setiap 1.000 penduduk, hanya satu orang saja yang memiliki minat baca.

Padahal literasi merupakan modal dalam meningkatkan kompetensi diri dan juga mengharumkan nama negeri. Literasi berkaitan dengan keaksaraan. Pengertian luasnya, literasi adalah aktivitas yang mampu menambah pengetahuan, keterampilan, dan maupun kecakapan hidup.

Berdasarkan data ini, sebenarnya sungguh sangat tidak baik buat Indonesia dalam konteks opini di dunia internasional. Hal ini juga tentu berpengaruh dalam dunia pendidikan tinggi atau kampus manapun di Indonesia yang merupakan basis utama dalam pengembangan budaya literasi.

Kompetensi Literasi Bagi Mahasiswa

Mahasiswa  merupakan ujung tombak yang patut diandalkan untuk membuat pembaruan dalam negeri ini. Para intelektual muda yang dalam hal ini adalah mahasiswa dituntut untuk aktif menjadi opinion leader melalui publikasi tulisan.

Pandangan dan pemahaman terhadap konsep literasi juga terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Tidak ada kata terlambat dalam memperbaiki keterpurukan literasi bangsa ini. Kita dapat menaikkan peringkat literasi Indonesia melalui gerakan budaya membaca karena membaca adalah pintu gerbang dalam meningkatkan literasi.

Dengan membaca, biasanya seseorang akan mampu menulis dan juga berdiskusi. Habit (kebiasaan) membaca akan mengantarkan kita menjadi mahasiswa yang kaya akan ilmu pengetahuan sehingga mampu menjadi generasi muda yang membanggakan.

Namun, memperkuat tradisi literasi mahasiswa bukanlah pekerjaan mudah. Kini mahasiswa dihadapkan pada perubahan cara hidup yang radikal akibat arus besar digital. Memang, di satu sisi, era digital membuat berbagai bentuk informasi lebih cepat menyebar dan lebih mudah diperoleh. Namun di sisi lain, kemudahan-kemudahan itu justru membuat mahasiswa kerap tidak melakukan kajian dan konfirmasi yang mendalam. Akibatnya, informasi digital melatih mahasiswa untuk berpikir pendek dan bertahan berkonsentrasi hanya dalam waktu yang singkat.

Penulis memberikan gambaran pada sebuah riset yang berjudul “Paper vs Digital” pada tahun 2014. Seorang dosen/peneliti dari University Campus Suffol bernama Dr. Kate Garland membuktikan bahwa  tidak ada perbedaan antara pembaca buku dengan pembaca media digital apabila dibandingkan dalam hal ingatan jangka pendek. Namun dalam aspek ingatan jangka panjang, pembaca buku memiliki ingatan yang lebih baik. Salah satu hal yang membuat buku istimewa adalah sensasi membacanya. Ketika membaca buku, orang merasa lebih personal, human, dan lebih merasa tertarik dalam urusan penampilan. Adapun pembaca media digital cenderung terburu-buru, berorientasi hanya pada isi. Tentu diperlukan penelitian yang mendalam untuk mengungkap tradisi baca-tulis mahasiswa. Tapi gambaran kondisi saat ini agaknya merepresentasikan kondisi umum: mahasiswa sekarang tidak banyak membaca buku.

Rekayasa Psikologis dan Sosial Sebuah Solusi

Untuk mengatasi kondisi itu, memang bisa dengan cara-cara tradisional, misalnya dengan menambah koleksi buku di perpustakaan secara berkesinambungan dan aktual. Namun dewasa ini, membaca dan menulis bukan lagi persoalan fasilitas semata, tetapi persoalan perilaku. Lantaran persoalan perilaku, maka cara yang dapat ditempuh adalah dengan menumbuhkan kesadaran literasi.

Rekayasa-rekayasa psikologis dan sosiologis mungkin lebih efektif selain meningkatkan fasilitas (meskipun meningkatkan fasilitas tetap perlu). Memang, proyek menumbuhkan kesadaran adalah proyek multidisiplin dan butuh waktu bahkan hingga bertahun-tahun. Untuk menumbuhkan kesadaran membaca tidak cukup bila dilakukan secara individu oleh satu guru, satu dosen, ataupun satu lembaga. Itu pun harus dilakukan dalam durasi waktu yang agak lama.

Gagasan konseptual untuk membuatnya lebih konkret misalnya, bisa dimulai dari membentuk komunitas literasi dalam bentuk KLUB JURNALISTIK. Kegiatannya erat terkait dengan membaca dan menulis sehingga bisa menimbulkan kebiasaan bagi mahasiswa.

Antara Literasi dan Modal

Salah satu cara yaitu menularkan kepada mahasiswa tentang manfaat membaca dan menulis.

Untuk mengilustrasikannya penulis meminjam teori Pierre Bourdieu tentang modal. Membaca adalah bagian dari akumulasi modal intelektual. Penjelasan tersebut kemudian dikontekskan dengan jurusan atau cita-cita seorang mahasiswa.

Seseorang yang memiliki modal intelektual bisa mengkonversinya menjadi modal sosial dan finansial. Contohnya, jika memiliki pengetahuan yang cukup, orang bisa memperluas jaringan persahabatan di berbagai tingkat sosial. Dengan begitu, ia bisa melakukan mobilitas sosial secara vertikal.

Modal intelektual juga bisa dikonversi menjadi modal finansial, antara lain, dengan memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Posisi-posisi strategis di perusahaan dan pemerintahan biasanya juga dipercayakan kepada orang dengan kemampuan intelektualitas tinggi. Maknanya: semakin cerdas Anda, semakin besar peluang Anda untuk kaya.

Silvester Novi Pramono, Librarian & Public Relation Office Supporting Team Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya; https://ukwms.ac.id/meliterasikan-generasi-saat-literasi-jadi-modal/

JJ. KUSNI | Surat Jembatan Sembilan

Kepada Durang Pahari di Kalteng: Tentang Hasil Rumusan Pertemuan Sarjana Kalteng*

Radar Sampit, Minggu 18 Desember 2022

Penyunting: Andriani SJ Kusni | Redaktur: Heru | Penata Letak: Danny

JJ. KUSNI | Surat Jembatan Sembilan
Unpar wisudakan sebanyak 1.109 orang periode Agustus ditambah dengan lulusan yang telah diwisuda periode April 2013, maka sampai dengan akhir kwartal kedua tahun 2013 telah mewisuda sebanyak 1.870 orag lulusan. Jika ditambahkan pada jumlah tahun-tahun 1957 hingga 2012, berapa jumlah sarjana di Kalteng? Dampak apa dari keberadaan ribuan sarjana ini bagi kemajuan Kalteng? Jawaban pertanyaan ini akan mengatakan tentang antara kuantitas dan kualitas.

“Kejahatan akan menang bila orang yang benar tidak melakukan apa-apa.”

– Jenderal Sudirman

11.

Petikan kesimpulan Tim Perumus Pertemuan Sarjana Kalteng, 21 Januari 2006 di Palangka Raya tentang Pendidikan: “Memperhatikan isu-isu strategis pembangunan daerah Kalimantan Tengah yang  sudah dipaparkan oleh Bapak Gubernur, narasumber dan hasil diskusi yang berkembang di Rapat-Rapat Komisi dan Rapat Pleno, Tim Perumus telah menghimpun pemikiran-pemikiran dan masukan yang konstruktif untuk  mewujudkan  visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah periode  2005-2010 sebagai berikut:

A.  Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

  1. Meningkatkan sarana dan prasarana yang diperlukan termasuk pemeliharaan  dan perawatan sarana dan prasarana yang sudah ada mulai dari Tingkat Dasar  sampai dengan Perguruan Tinggi.
  2. Mengupayakan penyediaan tenaga pengajar yang profesional dan memenuhi  standar kualitas setiap jenjang pendidikan mulai dari Tingkat Dasar sampai  dengan Perguruan Tinggi.
  3. Memberikan beasiswa kepada pelajar mulai dari Tingkat Dasar sampai  dengan  Perguruan Tinggi bagi yang memiliki kemampuan luar biasa khusus bagi  pelajar/mahasiswa yang tidak mampu.
  4. Memberikan insentif khusus kepada guru-guru SD daerah  terpencil/pedalaman  serta pakaian dinas.
  5. Menyediakan dana dalam rangka pemantapan wajib belajar Diknas 9 tahun.
  6. Membangun ruangan perpustakaan sekolah dari tingkat dasar sampai SLTA  sekaligus kelengkapan buku-buku yang diperlukan.
  7. Menyediakan dana dalam rangka penguatan kurikulum berbasis kompetensi  maupun muatan lokal.
  8. Memberikan buku-buku pelajaran kepada murid-murid/siswa SD – SLTA  setiap  orang satu buku untuk semua mata pelajaran termasuk buku muatan lokal 
  9. Diharapkan RRI Palangka Raya dapat ikut serta berpartisipasi aktif dalam  menyiarkan siaran pendidikan.”

Muatan Lokal dan Hasil Pendidikan Sekarang

Tanggapan-tanggapan, baik dalam bentuk pertanyaan atau pun ajuan pendapat, dari Mujie dan Ronnie Teguh, pengajar di Universitas Negeri Palangka Raya (UNPAR [lihat: Lampiran]), saya nilai sebagai tanda keaktifan berpikir yang berarti menunjukkan keprihatinan pada daerah dan hari depannya.

Keaktifan berpikir yang bertentangan dengan kemalasan berpikir, merupakan hal penting bagi semua angkatan, lebih-lebih lagi bagi angkatan penyandang tanggung jawab atas hari depan daerah seperti Ronny Teguh, Muji, Baskoro, Esau, Valerie, Elisae Sumandi, Satriadi, dan lain-lain.

Keaktifan berpikir memperlihatkan adanya pencarian jalan keluar dan memahami keadaan.

Dalam keaktifan berpikir begini, tak masalah salah-benar asalkan ia dibarengi dengan kerendahan hati, sanggup mengakui kesalahan atau kekeliruan. Berbuat salah dan memperbaiki kesalahan, bagi saya, adalah suatu hak pencari dan orang-orang jujur. Dalam hidup dan berkegiatan, kesalahan hampir tidak mungkin dihindari. Yang terpenting di sini sebagai hak pula adalah kesanggupan memperbaiki kesalahan dan kemampuan bangkit dari kejatuhan. Kita adalah Sysiphus yang selalu kalah (lihat: Albert Camus) dan ini merupakan tragedy (mengacu pada Nietsche). Hanya dan justru karena itu bagi saya, yang terpenting adalah kesungguhan memberikan secara maksimal yang terbaik pada diri kita untuk usaha memanusiawikan manusia, kehidupan dan masyarakat.

Untuk mewujudkan keinginan ini, waktu selalu terlalu singkat untuk kita. Dengan cara demikian pula, kita memberi makna pada waktu yang tak pernah padan itu. Dalam keadaan beginilah, saya memaknakan kata-kata penyair Chairil Anwar: “sekali berarti/sudah itu mati”.

Tanggapan-tanggapan yang sudah disiarkan oleh milis dayak@yahoo groups.com antara lain seperti yang dikemukan oleh Mujie dan Ronny Teguh (lihat: Lampiran) selain mengetengahkan permasalahan, juga permasalahan yang mereka angkat memberi tambahan data tentang hasil sistem pendidikan di Kalteng sampai hari ini. Dari tanggapan-tanggapan itu, saya melihat adanya masalah-masalah berikut: 1) pola pikir; 2) identitas; 3) kritik;  dan 4)  masalah pekerjaan hari ini dan di masa datang. 

  1. Pola Pikir

Soal pola pikir ini sama sekali luput dari subyek pembahasan dan singgungan ‘Teks Visi-Misi dan Program Pembangunan Kalimantan Tengah’ gubernur-wakil gubernur. Saya tidak tahu apakah ia ada disinggung dalam Pertemuan Sarjana 26 Januari 2006 lalu. Lepasnya masalah penting ini dari sentuhan ‘Teks Visi-Misi’ memperlihatkan bahwa masalah ini tidak dianggap penting oleh gubernur-wakil gubernur dan Pertemuan Sarjana Kalteng. Padahal pola pikir boleh dikatakan mata air segala sungai pilihan dan tindakan, termasuk yang bersifat politik.

Terhadap hal ini Mujie dengan mengutip Ronny Teguh menulis: “Salah seorang dosenku, dalam hal ini Pak Bung Ronteg pernah mengucapkan satu dua patah kata kepadaku dengan bernada kesal bagaimana Dayak dimanapun dengan jabatan dan titel apapun sebagian besar mempunyai satu ganjalan, yaitu pemikiran” (lihat: Lampiran).

Masalah “pemikiran” ini pun tercermin dari pemburuan lulusan universitas akan status ‘PNS’ sebagai pekerjaan ideal, seperti yang diungkapkan juga oleh Mujie sehingga dengan dasar angka-angka imajinatif dan kalkulatif, Mujie melihat dengan pola pikir begini, barisan pengangguran sarjana di Kalteng akan meningkat dari waktu ke waktu. Tidak usah kelak di era ‘kereta api di Borneo/Kalimantan’, sekarang pun barisan pengangguran sarjana ini sudah cukup merisaukan. Selain karena bermula dari pola pikir, barangkali hal ini pun disebabkan oleh masih langkanya sekolah-sekolah kejuruan tingkat menengah atau pertama yang mengajarkan pengetahuan praktis menengah di Kalteng.

Dalam hal ini,  menyusul terjadinya konflik etnik tahun 2000-2001 di Kalteng, dengan bekerja sama dengan organisasi angkutan darat Kalteng serta bengkel-bengkel mobil yang ada di Sampit dan Palangka Raya, saya sempat menyiapkan kemungkinan terselenggaranya kursus praktis montir dan sopir. Tujuannya untuk menyiapkan tenaga-tenaga teknis serta pelayanan angkutan di Kalteng. Pembicaraan dan kesepakatan sudah tuntas, tinggal pelaksanaan tapi saya hanya bisa menyesali bahwa waktu untuk tinggal di Kalteng sudah tidak mengizinkan walaupun sudah harus membayar denda ‘over stay’ selama sebulan. Kembali di sini saya merasa gagal dan kalah.

Yang ingin saya tunjukkan dengan contoh di atas adalah bahwa betapa banyak pekerjaan yang harus ditangani guna memberdayakan masyarakat dan menciptakan pekerjaan sendiri, tanpa mengharapkan menjadi PNS yang peluangnya sangat sempit atau terbatas. Tapi justru semangat menciptakan sendiri secara berprakarsa inilah yang kurang saya lihat di Kalteng. Ambil contoh lain, produk pisang telunjuk dan jenis pisang-pisang lainnya. Siapakah yang memasarkan produk berlimpah ini? Bukan orang Dayak. Demikian juga halnya dengan sayur-mayur. Dan masih banyak contoh lain lagi.

Saya kembali melihat sumber permasalahan terletak pada pola pikir anak alam yang kaget dan bingung ketika alam sudah tidak ramah lagi pada putera-puterinya. Artinya pola pikir anak alam yang manja tanpa prakarsa berjangkit mulai dari tingkat bawah hingga ke kalangan cendekiawan yang sanggup dibayar rendah sebagai pegawai harian asal kerja di kantoran dan mengenakan seragam PNS.

Untuk mengubah keadaan pola pikir begini, saya merujuk pada pengalaman LSM-LSM Dayak di Kalbar, terutama yang berada di sekitar Konsorsium Pancur Kasih, yang secara teratur melakukan pendidikan kritis, pendidikan pembebasan. Dari universitas, hal begini selama tidak ada perubahan orientasi dan kurikulum, ia tidak bisa diharapkan.

Melihat keadaan begini, pada awal-awal tahun saya bekerja di Kalteng pernah saya siarkan artikel di Harian Kalteng Pos Palangka Raya, di mana saya katakan antara lain bahwa masyarakat Dayak sedang sakit. Sakit pikiran. Selanjutnya dalam konferensi LMMDD-KT (1999[?]), di depan ribuan hadirin saya katakan bahwa jika keadaan begini terus berlanjut maka masyarakat Dayak tidak punya hari depan lain kecuali: yang lelaki akan jadi bandit, maling, pencopet, pembunuh sedangkan yang perempuan menjual tubuh mereka. Alasan saya: orang hidup perlu makan, untuk makan perlu kerja. Kerja memerlukan ketrampilan. Dalam persaingan merebut pekerjaan, jika kita tak punya kemampuan dan menciptakan pekerjaan sendiri, adakah alternatif lain kecuali bunuh diri, atau menjadi bandit, maling, pencopet, pembunuh dan menjual badan? Hal ini saya dengar sendiri dari pengakuan seorang mantan kepala bandit di Kalteng yang sudah meninggalkan dunia itu dan menciptakan kerjanya sendiri.

Ketika menulis baris-baris ini, saya baru saja selesai membaca wawancara wartawan harian Katolik La Croix dengan kandidat Presiden dari Rassemblement des Démocrates Nationaux Progressistes d’Haiti, Leslie Manigat, (08 Februari 2006). Dalam wawancara itu, Manigat antara lain menggarisbawahi perlunya “Mendidik Elite Haiti dengan Ide Keadilan Sosial’. Artinya, Manigat menekankan makna penting pola pikir, terutama pola pikir lapisan elite, termasuk kaum cendekiawan dan lebih-lebih elite kekuasaan.

Keberpihakan sosial (di Indonesia sering digunakan istilah Antonio Gramsci yakni ‘intelektual organik’, yang perlu dipertanyakan ketepatannya), merupakan salah satu ciri utama cendekiawan Perancis yang bermula dari Skandal Dreyfus pada 1894 berlanjut hingga tahun 1906.

Barangkali apa yang dikatakan oleh Manigat  ini bisa dijadikan kaca bagi para elite, termasuk para akademisi Kalteng. Sejauh mana ide keadilan sosial dan keberpihakan sosial ini diresapi dan dilaksanakan?  Konsep apa yang ditawarkan untuk menanggulangi masalah ketidakadilan sosial di Kalteng? Sekolah dari berbagai tingkat barangkali dalam soal penanaman ide keadilan sosial ini bisa berperan penting.

Paris, Februari 2006

JJ. Kusni

Catatan: Jembatan Sembilan, nama dari salah satu dari tidak kurang dari 30 jembatan di tengah Paris, yang menghubungkan dua tebing Sungai Seine yang membelah kota.

*  Tulisan ini disiar kembali karena kami anggap masih relevan untuk keadaan hari ini.


Catatan Andriani SJ Kusni:

Proses Penyadaran dan Revitalisasi Bahasa Daerah

~ Akankah Bahasa Dayak Ngaju tetap bertahan?

Menurut UNESCO pada tahun 2018, setiap dua minggu ada satu bahasa daerah yang punah.

“Kepunahan bahasa terjadi terutama karena para penuturnya tidak lagi menggunakan dan/atau mewariskan bahasa tersebut kepada generasi berikutnya,” ungkap Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek, Hafidz Muksin dalam kunjungan kerja ke Palangka Raya, Jumat, 17 Juni 2022 (laman: kemdikbud.go.id; Siaran Pers Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nomor: 313/sipers/A6/VI/2022).

Bahaya kepunahan bahasa itu, terutama bahasa-bahasa daerah, juga  mengancam Indonesia, termasuk Kalimantan.

Data dari UNESCO juga mengungkapkan setiap 2 minggu, ada satu dari total sekitar 7.000-an bahasa daerah di dunia mengalami kepunahan. Termasuk di antaranya 25 bahasa daerah di Indonesia yang juga hampir punah.

Sementara Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Dadang Sunendar, mengemukakan kepada The Jakarta Post, Selasa (2/8/2016), bahwa angka ancaman kepunahan bahasa yang jauh lebih besar lagi. Penelitian lembaga yang ia pimpin menunjukkan kemungkinan segera punahnya 139 bahasa etnis/daerah di Indonesia.

“Di Badan Bahasa kami itu yang terindentifikasi baru 617 bahasa. Jumlahnya lebih dari 700 bahasa. Dan jumlah yang terancam punah, di data kami 139 (bahasa),” kata Dadang, dikutip Republika. (http://lipi.go.id/lipimedia/139-bahasa-daerah-di-indonesia-terancam-punah/15938).

Keadaan yang diungkapkan oleh Dadang Sunendar pada tahun 2016, kembali dikemukakan oleh Prof. E. Aminudin Aziz, M.A, Ph.D, Kepala Badan Pengembangan Bahasa Kemendikbudristek melalui YouTube Kemendikbudristek pada tahun 2022.

Prof. E. Aminudin Aziz mengatakan, “Ancaman kepunahan itu disebabkan oleh para penutur asli bahasa daerah banyak yang tidak lagi menggunakan dan mewariskan bahasa ke generasi berikutnya.” Apabila bahasa daerah punah maka khazanah kekayaan budaya, pemikiran, pengetahuan, kearifan lokal, perasaan, hingga nilai-nilai yang terkandung dalam bahasa yang menjadi ekspresi masyarakat daerah itu akan turut terancam punah, demikian Prof. E. Aminudin Aziz, M.A, Ph.D. Guna mencegah berlanjutnya ancaman kepunahan bahasa-bahasa daerah ini, menurut Prof. Aminudin, “Pemerintah melalui Badan Pengembangan Bahasa akan melakukan revitalisasi bahasa.” Sebagai unit yang atau lembaga negara yang diberi amanat akan terus melestarikan dan melindungi bahasa daerah secara bersama-sama. Supaya tidak punah, bahasa daerah harus direvitalisasi, demikian terangnya.

Lima Langkah Revitalisasi Bahasa

Prof. Aminudin selanjutnya mengetengahkan lima langkah untuk mencegah berlanjutnya ancaman kepunahan dan kepunahan bahasa-bahasa daerah. Lima langkah tersebut terdiri dari (1) Melakukan pemetaan wilayah bahasa-bahasa itu dipakai; (2) Kajian vitalitas; (3) Melakukan Konservasi. Konservasi yang dimaksud adalah pendokumentasian unsur dari bahasa itu. Mulai dari unsur bunyi, morfologisnya, sintaksis, unsur makna, dan pembuatan kamusnya; (4)  Melakukan Konsultasi. Konsultasi dilakukan dengan penutur bahasa daerah, pengampu-pengampu kepentingan apakah mau direvitalisasi atau tidak; (5) Berkelanjutan. Selama ini tidak berkesinambungan ketika sebuah program dilakukan dianggap sudah selesai kemudian diserahkan pada masyarakat (https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6276486/daftar-bahasa-yang-hampir-punah-di-indonesia-sudah-pernah-dengar).

Barangkali apa yang dikemukakan oleh Prof. Aminudin bisa dijadikan patokan dalam membaca kegiatan-kegiatan Balai Bahasa Kalimantan Tengah (Kalteng) dalam upaya merevitalisasi bahasa-bahasa daerah di Kalteng.  Apakah kegiatan-kegiatannya sesuai dengan lima langkah di atas? Yang tidak kalah pentingnya: Apakah berkelanjutan atau tidak? Ataukah seperti dikatakan oleh Prof. Aminudin “ketika sebuah program dilakukan dianggap sudah selesai kemudian diserahkan pada masyarakat” sehingga  tidak berkelanjutan tapi secara program bisa disebut sesuai dengan kebijakan Pusat. Berkelanjutan atau tidak, tidak menjadi soal utama.

Seyogyanya yang bertanggung jawab dalam menangani soal revitalisasi bahasa ini, apakah tidak sebaiknya putera setempat yang mempunyai komitmen manusiawi yang kuat dan ahli atau mempunyai kemampuan tinggi. Bukan asal putera daerah. Kalaupun bukan putera-puteri setempat, yang bersangkutan selain mempunyai komitmen manusiawi yang kuat dan ahli, ia juga dituntut meresapi rangkaian nilai republikan dan berkeindonesiaan yang kental sehingga bersikap “di mana langit dijunjung di situ bumi dibangun” atau “di mana bumi dipijak di situ bumi dibangun”, jika menggunakan istilah seorang sohib dari Sampit. Lagi pula, apa salahnya jika penanggung jawab daerah berada di tangan orang daerah?

Perspektif yang Mengkhawatirkan

Terus-terang saya merasa khawatir akan perspektif Bahasa Dayak Ngaju. Seberapa lama bahasa yang sering dipandang sebagai lingua franca antar etnik dan sub-etnik Dayak di Kalteng bisa bertahan?

Menurut PBB, bahasa yang terancam punah tersebut adalah bahasa yang digunakan oleh kurang dari 10.000 penutur (http://lipi.go.id/lipimedia/139-bahasa-daerah-di-indonesia-terancam-punah/15938).

Tentu saja, sekarang jumlah penutur Bahasa Dayak Ngaju bisa dipastikan masih lebih dari 10.000 penutur. Kekhawatiran saya muncul ketika menyaksikan tidak sedikit keluarga inti yang menggunakan bahasa non-Dayak ketika berkomunikasi dalam entitas terkecil masyarakat itu. Hal-hal seperti inilah yang oleh Kusni Sulang disebut sebagai ‘bunuh diri budaya’. Nampak juga gejala yang tidak bangga pada budaya sendiri karena dipandang tidak modern sehingga benteng pertahanan budaya ia hancurkan sendiri.

Bagaimana suatu bahasa bisa dilestarikan dan tidak terancam punah jika para penuturnya sendiri sudah tidak menghargainya? K Pop dan lain-lain dari luar dipandang sebagai kemajuan. Menganggap rendah budaya sendiri saya anggap sebagai hasil dan sisa dari agresi kebudayaan sejak Belanda berkuasa hingga hari ini.

Hal ini juga yang dikatakan oleh National Geographic Indonesia. Ada empat sebab kepunahan bahasa daerah menurut National Geographic Indonesia. Pertama, para penuturnya berpikir tentang dirinya sebagai inferior secara sosial. Kedua, keterikatan pada masa masa lalu. Ketiga, sisi tradisional dan terakhir karena secara ekonomi kehidupannya stagnan.

Dalam hubungan ini, menarik apa yang dikatakan oleh Lewis et. al., (2015). Lewis et. al memandang bahwa ada dua dimensi dalam pencirian keterancaman bahasa, yaitu jumlah penutur yang menggunakan bahasanya serta jumlah dan sifat penggunaan atau fungsi penggunaan bahasa.

Suatu bahasa dikatakan terancam apabila semakin sedikit masyarakat yang mengakui bahasanya dan oleh karena itu bahasa tersebut tidak pernah digunakan ataupun diajarkan kepada anak-anak mereka. Selain itu, suatu bahasa dikategorikan terancam punah jika bahasa itu semakin sedikit digunakan dalam kegiatan sehari-hari sehingga kehilangan fungsi sosial atau komunikatifnya (dikutip dari https://indonesiabaik.id/infografis/bahasa-daerah-yang-terancam-punah-1).

Saya tidak menolak budaya luar dari mana pun datangnya. Sebab, sesungguhnya kebudayaan suatu etnik atau bangsa adalah budaya serapan (hibrida). Artinya, kita menyerap unsur-unsur baik dari luar dan memadukannya secara cerdik dengan unsur-unsur positif yang kita miliki. Mencontek mentah-mentah sambil memandang rendah yang kita miliki akan membuat kita jadi epigon. Epigon yang hilang jati dirinya. Secara kebudayaan, orang demikian sudah ditaklukkan. Kalau manusianya sudah ditaklukkan, wilayah pun akan terampas dengan mudah.

Dari penglihatan seperti di atas, maka dalam upaya revitalisasi bahasa daerah, barangkali pertama-tama yang menjadi target adalah melakukan perubahan pola pikir dan mentalitas melalui apa yang oleh Pastor Brasil Paulo Freire disebut ‘proses penyadaran proces de conscientitation’. Saya tidak tahu apakah ini juga yang dimaksudkan oleh Joko Widodo dengan ‘revolusi mental’ saat melakukan kampanye presidensial pertama?

Masalah punah tidaknya sebuah bahasa, termasuk bahasa-bahasa Dayak, tergantung kepada para  penuturnya. Sebagaimana dikatakan Prof. Aminudin, “Sebenarnya bahasa daerah yang sudah mati bisa dihidupkan kembali asalkan ada komitmen dari masyarakat penutur bahasa terkait untuk melakukan revitalisasi bahasa” (https://www.tribunnews.com/nasional/2022/02/23/8-bahasa-daerah-punah-kebanyakan-di-indonesia-timur?page=all).***


Catatan Kusni Sulang | PÉNYANG TARUNG: AKAL DAN OKOL DALAM SEJARAH KALTENG

Radar Sampit | Minggu, 11 Desember 2022

Penyunting: Andriani SJ Kusni | Redaktur: Heru | Penata Letak: Danny

Ilustrasi: Kredit perduki.org

Ketika berbicara tentang sejarah, Sartono Kartodirjo, sejarawan dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta mengatakan bahwa “Sejarah adalah gambaran masa lalu manusia dan lingkungan sekitarnya sebagai makhluk sosial, yang disusun secara ilmiah dan lengkap. Sejarah di dalamnya meliputi urutan fakta masa tersebut dengan tafsiran dan penjelasan yang memberikan pengertian pemahaman tentang sesuatu yang telah berlalu” (https://www.gramedia.com/literasi/apa-itu-sejarah/).

Kelanjutan dari pandangan tentang sejarah merupakan “tafsiran dan penjelasan yang memberikan pengertian pemahaman tentang sesuatu yang telah berlalu” itu, dikatakan oleh Joseph Banks, seorang ahli sejarah alam, ahli botani dan pelindung ilmu pengetahuan berkebangsaan Inggris, bahwa “sejarah berfungsi untuk memahami perilaku masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang”.

Dalam konteks Kalimantan Tengah (Kalteng), terutama Orang Dayak Kalteng, apakah mereka sudah  mempunyai ‘gambaran masa lalu’ diri mereka sebagai ‘mahluk sosial’ dan tentang ‘lingkungan sekitarnya sebagai makhluk sosial’ yang diperoleh melalui suatu penelitian ilmiah, tersusun secara tertulis dan lengkap? Bagaimana tafsiran dan penjelasan—lebih-lebih tafsiran dan penjelasan dengan pendekatan multidisipliner—mereka tentang masa lalu tersebut yang kemudian menjadi bekal dalam mengarungi samudera hidup hari ini dan yang akan datang?

Dari jumlah penerbitan tulisan-tulisan tentang sejarah Kalteng yang ada sampai hari ini, nampaknya jawaban pertanyaan-pertanyaan di atas masih berada pada tingkat yang belum menggembirakan.

Memang perhatian terhadap sejarah di tingkat akademi mulai nampak ada sedikit kemajuan. Universitas PGRI sudah mempunyai prodi sejarah dan IAIN memiliki prodi Sejarah Islam. Namun sebelumnya, dari 45 lembaga pendidikan tinggi di Kalteng, tidak ada satu pun yang mempunyai prodi sejarah, apalagi prodi antropologi (https://profilpelajar.com/perguruan/tinggi/Provinsi-Kalimantan-Tengah/216f5c02401d4c871339af59a2386531f10f49d6).

Berdirinya Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI) Cabang Kalteng diharapkan perhatian pada sejarah  dan studi sejarah bisa berkembang sehingga generasi hari ini dan lebih-lebih generasi muda tidak buta sejarah, termasuk sejarah daerahnya. Dengan belajar sejarah diharapkan generasi-generasi mendatang dan hari ini tidak serupa keledai yang bolak-balik tersandung pada batu yang sama. Diharapkan dengan tahu sejarah, generasi hari ini dan berikutnya bisa belajar dari kelebihan dan kekurangan generasi lalu, sehingga tahu bagaimana melangkah maju menuju daerah yang bermartabat dan berkualitas zamani. Berbekal pengalaman sejarah masa lalu, angkatan hari ini dan mendatang, mempunyai bahan banding dalam membaca dan menangani masalah-masalah hari ini secara tanggap.

Apabila kita mempelajari sejarah Kalteng, periode demi periode, kita bisa melihat kelemahan dan kekuatan yang masih relevan untuk upaya pemberdayaan diri menjadi bermartabat dan berkualitas zamani.

Di sini saya hanya mengambil sebagai contoh satu periode saja yaitu Periode Perjuangan Mendirikan Kalteng sebagai Provinsi Otonom yang berakhir dengan berhasil pada tahun 1957.

Perjuangan ini, saya lihat merupakan perjuangan seluruh rakyat Dayak  dari semua lapisan, mulai dari kalangan elite hingga ke akar rumput, di daerah Dajak Besar yang kemudian bernama Kalteng. Semua kalangan itu menyadari dan merasakan benar keterpinggiran mereka selama menjadi bagian dari Provinsi Kalimantan Selatan beribukotakan Banjarmasin. Oleh karena itu, untuk mendirikan provinsi otonom tersendiri, tidak memerlukan usaha besar, untuk tidak mengatakan tidak perlu penjelasan, seluruh rakyat Dayak menyetujui bahwa berdirinya Kalteng sebagai Provinsi Dayak dengan aturan-aturan budaya Dayak merupakan jalan keluar yang dipandang dan dirasakan tepat (ruang ini tidak cukup untuk membeberkan data-data kuantitatif yang memperlihatkan keterpinggiran Dayak dan daerah Dajak Besar hanya menjadi daerah koloni tanpa hak warganegara yang padan dalam suatu Negara).

Aspirasi dan kekuatan warga Dayak yang terpencar di berbagai Daerah Aliran Sungai (DAS) dipersatukan dengan pendekatan budaya kemudian diorganisir di dalam Sarikat Dayak Kaharingan Indonesia (SKDI) yang melakukan beberapa kongres. Berbasiskan massa akar rumput Dayak, selanjutnya berbagai lapisan masyarakat Dayak berkumpul dalam Kongres Rakyat Dayak dengan tujuan serupa: Kalteng Provinsi Dayak Otonom. Hasil-hasil, terutama tuntutan kongres-kongres ini dikirim ke Pemerintah Pusat di Jakarta, tapi dua kali dikirim, dua kali tidak ditanggapi sama sekali.

Berdasarkan data yang saya kumpulkan melalui berbagai sumber, nampak bahwa di belakang pemuka-pemuka adat, terdapat sejumlah pemikir yang terdiri dari beberapa cendekiawan Dayak.

Poin yang ingin saya tunjukkan pada bagian ini adalah: (1) Tergalangnya persatuan seluruh warga Dayak untuk tujuan yang sama. Persatuan dan kekuatan sadar terorganisasi ini merupakan satu kekuatan nyata; (2) Pendekatan yang digunakan pertama-tama adalah pendekatan kebudayaan; (3) Sedangkan bentuk perjuangan yang ditempuh mula-mula adalah jalan damai. Jalan Akal yang bersandar pada kekuatan massa sadar terorganisasi yang memungkinkan kata-kata jadi berdaya; (4) Bersatunya cendekiawan dengan gerakan massa akar rumput.

Setelah dua kali tuntutan SKDI tidak digubris, surat ketiga SKDI ke Jakarta mengatakan bahwa untuk mewujudkan keinginan membentuk Provinsi Dayak otonom, karena Jakarta sama sekali tidak menggubris tuntutan tersebut, rakyat Dayak memutuskan untuk menempuh jalan lain.

Pada saat ini, kekuatan sipil terorganisasi dan kekuatan para militer yang sudah dibentuk bersatu melancarkan perjuangan bersenjata. Bersamaan dengan itu, berbagai bentuk perjuangan seperti lobi tetap dilakukan agar penangkapan dan korban benda serta nyawa tidak berkembang. Dengan cara ini, pemberontakan bersenjata tidak terisolasi. Di pihak lain, semua kalangan Dayak dari berbagai sektor baik secara terbuka maupun tidak terbuka, membantu perjuangan bersenjata dengan cara masing-masing.

Jalan pemberontakan bersenjata saya namakan sebagai ‘Jalan Okol’. Hebatnya, berbagai kalangan yang berjuang tidak ada yang menjual diri atau terbeli. Penyusupan pun tidak mendapat celah masuk. Hasilnya, Perjanjian Damai Madra ditandatangani pada tahun 1957 setelah Jakarta memastikan bahwa rakyat Dayak mendapatkan tuntutan mereka yaitu Kalimantan Tengah sebagai provinsi otonom.

Melalui yang oleh alm. Mayor Tiyel Djelau disebut sebagai Lobi Jawa, Tjilik Riwut ditetapkan oleh Jakarta sebagai Gubernur Kalteng. Kalau informasi alm.Tiyel Djelau tentang Lobi Jawa ini benar, nampak begitu setengah hatinya Pemerintah Pusat atau Jakarta untuk mengendorkan kendalinya atas daerah. Apakah karena sebab ini pula maka Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat tetap mangkrak sampai hari ini?

Periode Tjilik Riwut sebagai Gubernur Kalteng (1957-1967), saya namakan sebagai  Periode Renaissance Dayak. Periode Kelahiran Kembali Dayak ini terjegal pada masa pemerintahan Orde Baru yang ‘membuang’ Tjilik Riwut ke atas. Sejak itu, proses keterpurukan baru bersifat struktural pun dimulai. Rakyat Dayak mengalami disorientasi dan tidak terorganisasi.

Fenomena baru, terutama dalam pola pikir dan mentalitas muncul di kalangan masyarakat Dayak yang masih berada di tingkat perkembangan neo-tribalisme adalah ketiadaan figur panutan. Marjinalisasi menyeluruh bersifat struktural ini diperparah lagi oleh berkembangnya sikap mengambil jalan pintas atau instanisme—pangkal dari oportunisme di berbagai lapisan masyarakat Dayak—warisan dari berkuasanya Orde Baru selama tiga dasawarsa lebih. Dayak sudah bukan lagi Dayak yang gagah-berani, pintar-berbudi/beradat, kritis dan ulet (mamut-ménténg, pintar-harati, mameh-uréh).

Di bagian ini, poin utama  saya adalah: (1) Provinsi Otonom Kalteng berdiri melalui perjuangan sengit di mana akal dan okol berpadu; (2) Provinsi Otonom Kalteng berdiri tidak karena minta-minta. Bukan pula hadiah Jakarta.  Tapi hasil berpadunya upaya akal dan okol.

***

Dewasa ini, salah satu ungkapan yang paling populer di kalangan Orang Dayak adalah ‘Manggatang Utus’ (Mengangkat Suku), ‘Dayak yang Berharkat dan Bermartabat’ sedangkan mantan Gubernur Kalteng, Dr. A. Teras Narang, SH menggunakan istilah ‘Dayak Layak’, menuntut jabatan tinggi seperti menteri, duta besar, direktur jenderal, dan lain-lain di republik ini. Ungkapan-ungkapan dan tuntutan-tuntutan di atas, saya baca tidak lain dari pengakuan bahwa Dayak itu berada di bawah hingga perlu diangkat, kurang berharkat dan bermartabat, diperlakukan secara tidak layak. Dengan kata lain berada dalam posisi marjinal.

Menghadapi keadaan termarjinal demikian, muncul seruan demi seruan untuk bersatu, tapi persatuan belum juga terwujud sebagaimana ia terjadi pada masa perjuangan mendirikan Kalteng sebagai Provinsi Dayak otonom. Berbagai macam organisasi Dayak bermunculan. Barangkali yang paling besar jumlah dan sebaran wilayahnya berada adalah Pasukan Merah dengan Panglima Jilah sebagai tokoh utamanya.

Saya tidak tahu bagaimana struktur organisasi Pasukan Merah ini. Apakah Panglima Jilah sebagai organisator utama atau pasukan ini dipimpin oleh satu kolektif sedangkan Panglima Jilah hanyalah figur yang ditampilkan ke publik sedangkan segala kebijakan ditetapkan oleh Kolektif Pimpinan? Saya juga tidak tahu, visi-misi, program jangka pendek, jangka menengah dan panjang Pasukan Merah ini. Masyarakat Dayak yang bagaimana yang diperjuangkan?

Sebagai kekuatan okol besar, Pasukan Merah akan bisa memainkan peran penting jika mereka mempunyai unsur-unsur yang saya tanyakan di atas. Jika tidak, ia rentan terhadap penyusupan dan dimanfaatkan. Umurnya pun tidak bakal panjang dan gampang dihancurkan. Jika penyusupan terjadi, jika Pasukan Merah berubah, sejak itu warga Dayak di mana pun tidak lagi bisa menggantungkan harapan akan terwujudnya Dayak Zamani pada Pasukan Merah. Apalagi jika kepemimpinan adalah kepempinan individual dan tunggal.

Kehancuran adalah kekalahan. Membangun kembali satu kekuatan karena kesalahan penanggung jawab bukanlah pekerjaan mudah.

Saya tidak tahu apakah teman-teman di Pasukan Merah sudah mempelajari pengalaman Tentara Zapatis, orang Indian Chiapas, Meksiko. Tokoh yang ditampilkan oleh Zapatis adalah Sous (Sub) Komandan Marcos—seorang penulis. Marcos disebut Sous (Sub) Komandan, artinya di atas dia masih ada komandan yang lebih tinggi. Ada satu kolektif pimpinan. Istilah Sub Komandan memperlihatkan bahwa Marcos bukanlah pimpinan tertinggi Zapatis. Ia hanya  tokoh yang ditampilkan. Kaum Zapatis selain mempunyai pasukan sebagai kekuatan okol, mereka juga mempunyai barisan kekuatan akal yang bertindak sebagai pemikir, penyebar gagasan, menjelaskan apa visi-misi perjuangan mereka dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kerja akal.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, terdapat 310 penduduk Kalteng yang berpendidikan hingga S3 pada Juni 2021. Jumlah tersebut hanya 0,01% dari total penduduk yang mencapai 2,64 juta jiwa. Ada pula 6,26 ribu jiwa (0,24%) penduduk Kalteng yang berhasil meraih gelar pendidikan S2 dan 107,08 ribu jiwa (4,06%) penduduk yang berpendidikan S1. Kemudian, sebanyak 44,93 ribu jiwa (1,7%) penduduk di provinsi dengan ibu kota Palangka Raya tersebut yang berpendidikan D1/D2/D3. Total, terdapat 158,58 ribu jiwa penduduk Kalteng yang merupakan lulusan pergurunan tinggi (katadata.co.id). Angka-angka ini hanya pada tahun 2021, belum terhitung tahun-tahun sebelumnya. Jumlah ini belum terhitung lulusan universitas-universitas dari Kalimantan Barat, Timur, Utara dan Selatan serta luar Kalimantan.

Mereka ini sebagian sudah mengorganisasi diri dalam antara lain Ikatan Cendekiawan Dayak Nasional (ICDN). Hanya saja,  misalnya antara ICDN sebagai barisan kekuatan akal dan Pasukan Merah sebagai kekuatan okol, sejauh ini belum ada kesatuan kerja. Masing-masing bergerak sendiri-sendiri. Padahal masalah ‘Manggatang Utus’, ‘Dayak yang Berharkat dan Bermartabat’, ‘Dayak Layak’, dan ungkapan-ungkapan semakna lainnya merupakan keinginan bersama.

Sehubungan dengan soal ini, saya jadi teringat akan Dr. Martin Luther King, Jr yang pernah berkata: “Seseorang belumlah memulai hidup sampai ketika ia mampu mengatasi kungkungan sempit kepentingan pribadinya, menuju kepentingan lebih besar seluruh kemanusiaan.”  Saya pun teringat masa perjuangan pembentukan Kalteng sebagai Provinsi Dayak Otonom. Pada masa itu, berbagai kalangan dari yang elite hingga ke akar rumput berhimpun menyatukan segala kemampuan untuk satu tujuan.

Tentang keinginan menjadi menteri, duta besar, direktur jenderal dan jabatan-jabatan tinggi lainnya, bagi saya jabatan-jabatan tersebut tidak berada pada urutan pertama sebab yang paling utama dan pertama bagi saya adalah terwujudnya Dayak Zamani, Dayak Bermutu. Kemudian dengan tenaga-tenaga Dayak bermutu dan berkomitmen manusiawi yang tegar, mewujudkan kehidupan kampung-halaman yang manusiawi. Keinginan ini akan dipermudah dan kokoh oleh berpadunya akal dan okol. Di sisi lain, jabatan-jabatan tinggi tersebut di atas, apakah akan menjamin terwujudnya kehidupan kampung-halaman yang manusiawi?

Pernah ada ketika bahwa di antara 14 kabupaten dan satu kota di Kalteng ini, kepala daerah yang bukan Dayak hanya dua orang. Apakah dengan mayoritas kepala daerah adalah Orang Dayak, kehidupan di kabupaten-kabupaten tersebut menjadi lebih manusiawi? Kalau tidak, tentu ada ‘sesuatu yang busuk di Negara Denmark’ (there is something rotten in the State of Denmark) jika meminjam kata-kata dramarturg Inggris Shakespeare dalam lakon Hamlet, hingga seyogyanyalah Dayak melakukan periksa diri yang keras jika benar mau ‘Manggatang Utus’ dan tidak menjadikan Dayak semacam komoditas atau nama dari kuda tunganggan kepentingan sempit.

Sikap ini pun saya kira sesuai dengan prinsip ‘membangun dari pinggir’.

Membangun dari pinggir akan mendapat kekuatan berganda pada saat akal dan okol lokal terpadu kuat. Dengan kekuatan berganda demikian, pemberdayaan dan pembangunan kehidupan manusiawi kampung-halaman tidak perlu menunggu ibukota. Karena itu, saya pernah menulis “Jangan tunggu Jakarta!”

Pengalaman pembentukan Provinsi Kalteng 1957 perlu dipelajari ulang. Menjadi menteri, duta besar, dan lain-lain tidak utama dibandingkan dengan pemberdayaan dan pembangunan daerah di mana pembentukan sumber daya manusia berkomitmen manusiawi yang kuat dan ahli menjadi kunci dan dilakukan secara terencana. Sudahkah hal ini dilakukan?

Dengan pemaduan akal dan okol yang solid, kita menjaga posisi kita sebagai tuan di kampung-halaman. Desa-desa adat ala Bali yang pendapatannya besar dan merasa tidak perlu akan dana desa adalah contoh hidup tentang kekuatan daerah yang telah berdaya.

Tentang hubungannya dengan sumber daya alam: Tidak ada apapun yang bisa berlangsung tanpa menerapkan prinsip persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan (free, prior, informed and consent). Apakah posisi menteri atau wakil menteri bisa menjamin terlaksananya prinsip ini? Apakah Alue Dohong yang sekarang menjadi Wakil Menteri  KLHK bisa berbuat banyak untuk warga Kalteng?

Pemerintah atau kabinet adalah satu kesatuan yang dipimpin oleh presiden karena kita menganut sistem kabinet presidensial. Sebagai menteri atau wakil menteri, tentu ada disiplin kabinet yang membatasinya. Betul, secara individual Alue memang terangkat. Tapi apakah Dayak mengalami perubahan maju manusiawi dan terangkat juga?

Apabila kita mempelajari sejarah Kalteng, ia menyediakan bekal spiritual dan pengetahuan untuk berjuang mewujudkan kehidupan manusiawi (pényang tarung). Dayak  itu dalam filosofi dan sejarah budayanya dikutuk jadi petarung seumur hidup, bukan peminta-minta. Ketika hal ini dilupakan atau diabaikan, yang terjadi adalah ‘darurat akal sehat’. Saya tidak melihat bahwa Kalteng luput dari kedaruratan ini.[]


Okol Mengalahkan Akal

Oleh: Chryshnanda Dwilaksana | Penyunting: Andriani SJ Kusni

Kekerasan sering menjadi pilihan dan jalan pintas untuk menyelesaikan masalah atau konflik.

Siapa kuat dia menang dan yang kuat bisa mengintervensi atau memaksakan walau tidak rasional. Bener yen ra umum iku salah, salah yen wis umum iku bener. Siapa teriak keras, siapa yang berani nggrudug, siapa yang berani mengancam maka akan menang atau dimenangkan. Bener yen ra umum iku salah. Walaupun benar jika lemah, dan tidak memiliki daya, bisa disalahkan dan dikalahkan.

Kebenaran bisa diabaikan dan berbasis pada pembenaran karena teriakan-teriakan dan mobilisasi massa. Tatkala akal dikalahkan okol maka siapa punya massa, siapa bisa mengintervensi, dialah yang benar dan menguasai.

Kaum intelektual pun bisa saja dikalahkan dan bisa juga menggunakan okol untuk akal-akalan.

Tatkala akal para kaum intelektual menjadi akal-akalan maka rasionalisasi akan menguap terbang. Okol pun merajai, penggunaan okol ini tidak ada kaitan dengan kepintaran, status, pangkat, kekayaan dan lainnya karena okol akan lebih pada cara pandang dan suasana kebatinan atau kejiwaan yang terluka maupun tergores. Nalar tiada lagi menjadi panutan dan cara pintas dengan okol menjadi pilihan.

Latar belakang pilihan akal dan okol ini berkaitan dengan sumber daya yang diperebutkan.

Tatkala sistem-sistem tidak adil dan sarat potensi penyimpangan, akan mendorong penggunaan okol menjadi pilihan. Kekalahan akal oleh okol  merupakan sebuah refleksi pemikiran yang cupet, kekerasan atau anarkisme menjadi dominan dan pilihan. Tatkala kalangan kaum intelektual sudah ketularan dan kecanduan okolisme, ini sebagai cermin keengganan, kemalasan, dan keterbatasan kemampuan berpikir. Cara-cara preman merambah ranah intelektual. Hal ini ditunjukkan oleh kekerasan dan cara-cara anarkis menjadi solusi, cara pintas menyelesaikan konflik atau masalah.

Ini yang berbahaya, tatkala daya kritis berubah menjadi daya anarkis.[]


Kusni Sulang-Andriani SJ Kusni

PIDATO PRESIDEN JOKO WIDODO | Membuka Bahaupm Bide Bahana, 29 November 2022 di Pontianak

Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato dan sekaligus membuka Temu Akbar I Pasukan Merah Dayak, 29 November 2022 di Pontianak.
Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato dan sekaligus membuka Temu Akbar I Pasukan Merah Dayak, 29 November 2022 di Pontianak. (Foto: YouTube Setpres)

Selamat pagi!

Selamat pagi!

Selamat pagi!

Adil ka’ talino, bacuramin ka’ saruga, basengat ka’ jubata,

Yang saya hormati Sekretaris Kabinet, Kapolri, Gubernur Kalimantan Barat beserta Forkopimda, Wali Kota Pontianak;

Yang saya hormati Pangalangok Jilah Bapak Agustinus;

Yang saya hormati para Tokoh Dayak, para Mangku Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR);

Yang saya hormati Pasukan Merah TBBR;

Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara sekalian yang saya hormati,

Saya sangat senang, sangat terhormat dapat hadir, bersilaturahmi, bertemu dengan keluarga besar Tariu Borneo Bangkule Rajakng dalam pertemuan besar yang sangat mulia pada pagi hari ini.

Pertama-tama, izinkan saya dalam kesempatan yang baik ini menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dukungan yang diberikan masyarakat Kalimantan, utamanya dari Suku Dayak terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan. Karena kita akan membangun Ibu Kota Nusantara di Pulau Kalimantan, tentu saja dukungan dari masyarakat Suku Dayak sangat-sangat dibutuhkan.

Apakah Saudara-saudara betul-betul mendukung benar?

Benar, Ibu Kota Nusantara di Kalimantan?

Terima kasih.

Saya senang sekali karena tadi di depan saya tanyakan, Bapak-Ibu dari mana? “Dari Sintang.” Bapak-Ibu dari mana? “Dari Melawi.” Bapak-Ibu dari mana? “Dari Badau.” Dari mana? Nanga Badau. Dan dari sini kan tidak dekat, ada yang delapan jam, ada yang empat jam, ada yang pagi-pagi tadi masih gelap, subuh, sudah sampai di sini, benar? Ini menunjukkan bahwa semangat Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara adalah semangat yang tinggi.

Kita tahu bahwa bangsa kita Indonesia ini bangsa besar. Kita memiliki suku yang bermacam-macam. Keberagaman kita ini sangat banyak, berbeda-beda, sukunya saja 714 suku. Ada Suku Dayak, ada Suku Jawa, Suku Sunda, Suku Sasak, Suku Batak, dan selanjutnya sampai 714 suku.

Suku Dayak sendiri sub sukunya juga banyak sekali. Saya enggak hafal semuanya karena ada 406 sub Suku Dayak. Ada Dayak Iban, benar? Kalau keliru tolong dibenarkan, ada Dayak Kanayatn, ada Dayak Kayan, ada Dayak Lawangan, ada Dayak Kendayan, dan lain-lainnya. Saya enggak hafal semuanya karena ada 406 sub Suku Dayak. Artinya apa? Betapa negara kita ini negara yang sangat besar sekali. Itu yang sering kita tidak sadar.

Dan yang paling penting pemimpin Indonesia sekarang, ke depan, dan ke depannya lagi siapa pun harus menyadari bahwa Indonesia ini beragam, harus sadar mengenai keberagaman Indonesia yang berbeda-beda, yang beragam. Karena buat kita keberagaman itu adalah kekayaan besar bangsa kita, benar? Ini prinsip bagi pemimpin Indonesia, siapa pun, sebagai negara besar kita harus menyadari mengenai keberagaman itu. Dan keberagaman, perbedaan itu adalah sebuah kekuatan, bukan kelemahan, hati-hati. Keberagaman itu adalah kekuatan kita, bukan kelemahan kita.

Oleh sebab itu, perbedaan itu bukan memecah belah, perbedaan itu adalah kekuatan, perbedaan itu bukan melemahkan, tetapi adalah menguatkan. Jadi jangan sampai karena kita berbeda suku, berbeda sub suku, menjadi kelihatan pecah belah. Justru karena kita berbeda-beda itulah menjadi sebuah kekuatan besar.

Dan saya sangat senang, hari ini saya melihat Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara sekalian mau merawat budaya kita, mau merawat budaya Dayak. Jangan dilupakan mengenai budaya, mengenai kebudayaan, jangan dilupakan. Kita harus bersama-sama merawat, bersama-sama menjaga, bersama-sama memelihara agar budaya kita ini tetap terawat dengan baik. Setuju? Setuju? Setuju?

Yang ketiga, saya titip sebentar lagi tahun depan kita akan masuk ke tahun politik, karena bulan Februari 2024 ini tinggal setahun, ini akan ada pilihan legislatif dan pilihan presiden dan wakil presiden. Saya titip, saya titip, saya titip, kita semua menjaga stabilitas politik, setuju? Jangan sampai ada yang gesekan, hindari jangan sampai ada yang benturan, hindari jangan sampai ada yang apalagi mengadu domba. Hati-hati. Sekali lagi, kita ini beragam suku, 714 suku, banyak sekali. Jangan sampai ada gesekan di tahun politik, semuanya harus menjaga stabilitas keamanan, negara ini harus aman, setuju? Sehingga pemerintah bisa menjaga dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita semuanya.

Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Dan pagi hari ini saya buka Bahaupm Bide Bahana Tariu Borneo Bangkule Rajakng. Mohon maaf karena bahasa daerah kita ini 1.300, banyak sekali. Jadi kalau salah mohon dimaafkan ya.

Terima kasih.

Saya tutup.

Selamat pagi!

Sumber: https://setkab.go.id/pembukaan-bahaupm-bide-bahana-tariu-borneo-bangkule-rajakng-tbbr-di-rumah-radakng-kota-pontianak-provinsi-kalimantan-barat-29-november-2022/

Catatan Kusni Sulang | Menuju Dayak Zamani: Tentang Temu Akbar I Pasukan Merah Dayak di Pontianak, 29 November 2022

Radar Sampit, Minggu, 4 Desember 2022

Penyunting: Andriani SJ Kusni | Redaktur: Heru | Penata Letak: Danny

Temu Akbar Ke-I Pasukan Merah Dayak (Tariu Borneo Bengkule Rajakng), 29 November 2022
Temu Akbar Ke-I Pasukan Merah Dayak (Tariu Borneo Bengkule Rajakng), 29 November 2022 di Rumah Adat Radakng Pontianak yang dibuka oleh Presiden Joko Widodo. Temu Akbar I ini diikuti antara lain oleh 15.000 anggota Pasukan Merah, termasuk Utusan dari Sarawak. Ribuan warga Suku Dayak dengan pakaian serba merah menyambut Presiden Jokowi saat tiba di Pontianak, Kalbar. (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)

Daya tahan seekor kuda diuji dalam perjalanan jauh.

Tariu Borneo Bengkule Rajakng (TBBR) yang juga dikenal dengan sebutan Pasukan Merah Dayak pada 29 November 2022 telah melangsungkan Temu Akbar I-nya di Bétang Radakng, Jalan Imam Bonjol, Pontianak.

Turut serta dalam Temu Akbar I ini, yang dalam Bahasa Dayak Kanayatn disebut Bahaupm Bide Bahana Tariu Borneo Bangkule Rajakng adalah15.000 (lima belas ribu) anggota TBBR sehingga keadaan di sekitar Bétang Radakng saat menyambut Presiden Joko Widodo,  menurut CNN Indonesia, 29 November 2022, menjelma menjadi “lautan merah” ((https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221129144503-32-880325/lautan-merah-ribuan-masyarakat-dayak-sambut-jokowi-di-kalbar).

Warna merah pakaian yang digunakan oleh TBBR bukanlah kebetulan.

Warna ini, menurut “putera-puteri naga (réngan tingang nyanak jata)” yang visi-misi hidup matinya menjadikan bumi, tanah air, kampung-halaman, léwu, dan apapun lagi nama geografi tersebut, sebagai tempat hidup layak secara manusiawi bagi anak manusia  Sementara geografi itu cirinya selalu chaos, mempunyai masalah tanpa henti, sehingga upaya pemanusiawian atau perjuangan untuk memanusiawikan bumi, tanah air, dan lain-lain merupakan perjuangan tanpa henti juga. Artinya, tak ada pensiun bagi réngan tingang nyanak jata. Dayak dikutuk jadi pejuang seumur hidup.

Latar belakang demikianlah yang membuat Orang Dayak (Ngaju) secara oto-proklamasi menyebut diri sebagai Utus Panarung (Turunan Petarung, Pejuang,bukan tukang kelahi atau tukang pukul alias preman). Karena tarungnya maka mereka terkenal (panjang tarung-saritae ah). Pandangan demikian dituangkan dalam warna merah. Dalam suara, diungkapkan dengan lahap (pekikan tarung) sebagaimana halnya para prajurit berteriak “bunuh” pada saat akan melakukan perang-sangkur di medan tempur.

Secara konsep dasar, Dayak di mana pun di Benua Kecil Borneo mempunyai kesamaan walaupun di sana-sini mempunyai perbedaan yang dilahirkan oleh keadaan dan perkembangan masing-masing yang tidak sama.

Salah satu ketidaksamaan itu misalnya tentang Temu Akbar yang dalam bahasa Dayak Kanayatn disebut Bahaupm Bide Bahana yang berarti “pertemuan/perkumpulan besar masyarakat yang bertemu dengan rajanya”.

Jadi dalam acara ini, mengambil filosofi dan menempatkan Presiden Jokowi sebagai “rajanya“ (https://www.suarapemredkalbar.com/read/ponticity/28112022/jokowi-hadiri-bahaupm-bide-bahana-tbbr-15000-pasukan-merah-sambut-presiden-ri-di-kota-pontianak).  Arti seperti itu juga telah dikemukakan oleh Redaksi Pifa (https://pifa.co.id/berita/buka-bahaump-bide-bahana-pasukan-merah-presiden-rawat-keberagaman-jaga-stabilitas-politik-2024), “merupakan pertemuan perkumpulan besar masyarakat adat suku Dayak dengan pemimpinnya”.

Ketidaksamaan ini barangkali terjadi karena Dayak Kalimantan Barat hidup di tengah-tengah beberapa kerajaan atau kesultanan sehingga budaya feodal hingga hari ini berpengaruh cukup kuat di kalangan masyarakat.

Sementara di Daerah Aliran Sungai (DAS) Katingan, raja itu mempunyai konotasi negatif. Di DAS Katingan, apabila dikatakan “seperti raja” (kilau raja), kata-kata ini menunjukkan orang tersebut malas bekerja, suka memerintah orang lain tidak memberikan keteladan, bertindak sesuka hati tanpa mempertimbangkan orang, sama jago seperti yang lain.

Pandangan ini disebut “uras pangkalima” (semua panglima).

Panglima dari semua panglima baru mendapat pengakuan setelah kebolehannya diuji dalam praktek sedangkan para pangkalima yang lain tidak mampu melakukannya. Praktek panjang akan melahirkan panglima tunggal yang diakui oleh para pangkalima atau tamanggung yang lain. Pangkalima yang diakui oleh semua ini lahir melalui proses pelik sehingga ia menjadi primus inter pares. Yang pertama dan utama dari semua. Hal demikian karena kerajaan tidak atau belum berkembang di daerah yang sekarang bernama Kalteng, dahulu Dajak Besar.

Perbedaan lain mengenai Temu Akbar.

Di Kalimantan Tengah, Temu Akbar ini dinamakan Pumpung Haї. Pada masa Orde Baru Soeharto, tradisi ini melenyap dan sekarang sudah mulai tumbuh kembali hingga di daerah pedesaan.

Pumpung Haї merupakan forum untuk mengetengahkan segala persoalan desa adat (léwu) dan memecahkan persoalan-persoalan itu secara bersama-sama. Semua warga yang cukup umur atau dewasa, baik lelaki ataupun perempuan wajib ikut serta dalam Pumpung Haї yang merupakan pemegang kedaulatan tertinggi di léwu dan bisa dikatakan sebagai demokrasi langsung model Dayak Kalteng.

Berbeda dengan demokrasi langsung model Kota Athena dahoeloe, di mana para budak tidak berhak ikut dalam demokrasi langsung Athena, sedangkan di Tanah Dayak Kalteng, perbudakan tidak sempat berkembang sehingga tidak ada lapisan budak dalam masyarakat. Dari sini, dengan latar belakang berbeda, maka secara konsepsional Bahaupm Bide Bahana Dayak Kanayatn berbeda dengan Pumpung Haї Dayak Kalteng.

Dengan latar belakang konsepsi seperti itu, sebagai Orang Dayak Kalimantan Tengah, saya tidak bisa menerima Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sebagai Raja, lebih-lebih bentuk Negara yang dipilih Indonesia bukan kerajaan tapi Republik. Pola pikir dan mentalitas yang seyogyanya dikembangkan bukanlah yang feodalistis tapi yang republikan dan berkeindonesiaan. “Memperajakan” Presiden Joko Widodo, saya kira sikap terlalu jauh dari prinsip republikan. Apalagi tahun 2024, Indonesia akan mempunyai Presiden baru. Presiden, bukan Raja.

Tapi saya bisa memahami pola pikir dan mentalitas begini karena saya berhipotesa bahwa pada dasarnya masyarakat Dayak sampai hari ini masih berada pada tingkat yang saya namakan neo-tribalisme–lahan subur untuk tumbuhnya kultus individu, neo-feodal, primodialisme bahkan fasisme.

Pada acara Bahaupm Bide Bahana ini juga, Panglima Besar TBBR Jilah Agustinus membaca pernyataan TBBR yang berisi tiga poin utama, yaitu:

  1. Mendukung penuh pembangunan IKN di Kaltim;
  2. Mendukung setiap kebijakan di masa pemerintahan Presiden RI Bapak Joko Widodo;
  3. Menjaga dan membela NKRI menuju Indonesia yang berharkat dan bermartabat dengan memegang teguh Pancasila dan UUD 1945.

Saya belum mendapatkan dari tangan pertama teks asli Pernyataan Sikap TBBR ini. Pernyataan Sikap yang berisi tiga poin di atas, saya dapatkan dari detikborneo (https://detikborneo.com/index.php/2022/11/29/jokowi-hadiri-temu-akbar-tbbr-atau-pasukan-merah-di-pontianak-serukan-isu-keberagaman-ini-pernyataan-sikap-panglima-jilah/), sebuah situs yang jika menyimak isinya nampak dekat dengan MADN pimpinan Dr. Drs. Marthin Billa, MM atau barangkali situs ini organ tidak resmi dari MADN?

Kalau detikborneo benar, dengan isi dan kalimat Pernyataan Sikap TBBR itu maka “memperajakan” Presiden Joko Widodo sejajar dengan kalimat “2. Mendukung setiap kebijakan di masa pemerintahan Presiden RI Bapak Joko Widodo”.

Terkesan di sini bahwa dukungan yang diberikan oleh TBBR, tanpa bercadang lagi mengingatkan saya akan kata-kata bahwa “The King can do no wrong” (Raja tidak bisa berbuat salah), karena Raja adalah wakil Tuhan di bumi. Jika betul demikian, apa bedanya pola pikir dan mentalitas begini dengan budakisme yang subur dalam sistem feodalisme dan isme-isme sejenisnya? Seyogyanya adalah yang baik kita sokong, yang tidak baik kita lawan. Bukan mendukung penuh setiap kebijakan tanpa bercadang, apalagi tanpa dipelajari terlebih dahulu. Apakah sikap “mendukung setiap kebijakan di masa pemerintahan Presiden RI Bapak Joko Widodo” tanpa dipelajari terlebih dahulu adalah sikap yang berakal?

Poin pertama Pernyataan Sikap TBBR  menyebut: “1. Mendukung penuh pembangunan IKN di Kaltim”, sementara “Di lapangan, tidak semua masyakarat lokal mendukung IKN. Meski demikian, pemerintah berjanji tidak akan menggusur warga asli dan masyarakat adat di wilayah IKN di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur” (https://nasional.tempo.co/read/1662331/pasukan-penjaga-adat-dayak-beri-pesan-soal-proyek-ikn-di-depan-jokowi).

Lalu janji Pemerintah Pusat itu pun berhadapan dengan kenyataan di lapangan seperti ditersangkakannya Ahmad Ariadi D., Kepala Adat Besar Dayak Paser Kalimantan (KABDPK) (https:// detikborneo.com/index.php/2022/11/03/diduga-sudah-ada-orderan-pemeriksaan-kilat-kepala-adat-besar-dayak-paser-langsung-ditahan-pihak-polda-kaltim-hari-ini/).

Kemudian detikborneo,com juga menulis tentang Dayak Balik di Ibukota Nusantara dengan judul “Dayak Balik Tuan Rumah Ibu Kota Nusantara Yang Terabaikan?”, ditutup dengan pertanyaan cemas ”Akankah Dayak Balik bisa bertahan dan menjadi tuan rumah di Ibu Kota Nusantara, atau akan sama dengan Suku Betawi di DKI Jakarta yang keberadaannya terpinggirkan oleh para pendatang, hanya waktu yang akan menjawab” (https://detikborneo. com/index. php/2022/02/04/dayak-balik-tuan-rumah-ibu-kota-nusantara-yang-terabaikan/), dan masih banyak lagi janji-janji manis Pemerintah Pusat kepada Orang Dayak.

Apa yang terjadi di lapangan, mengatakan adalah sangat naif jika Dayak segera hanyut dan lupa daratan serta hilang akal sehat, melupakan segala pengalaman begitu mendengar kata-kata manis tersebut, lalu menyatakan dukungan penuh setiap kebijakan.

Pasukan Merah Dayak memang sebuah organisasi yang besar terutama dalam arti kuantitas. Sementara ini, ia tersebar paling tidak di 20 kota dan kabupaten di Pulau Kalimantan (Indonesia). Apabila dalam Temu Akbar 29 November 2022 turut hadir wakil Pasukan Merah dari Sarawak, hal ini menunjukkan bahwa Pasukan Merah itu tersebar sampai Sarawak, bahkan juga Sabah. Hal ini disebabkan karena bagi Orang Dayak, perbatasan politik itu tidak ada. Dayak, ya Dayak. Sebagaimana telah ditunjukkan solidaritas antar Dayak (tanpa perbatasan) pada saat mereka menghadapi, terutama agresi fisik.

Sejarah Dayak juga mengatakan secara sederhana bahwa kemajuan apapun yang mereka dapatkan tidak pernah diperoleh sebagai belas kasihan atau hadiah dari pihak mana pun. Semuanya adalah buah perjuangan mandi darah.

Adanya kekuatan fisik seperti Pasukan Merah sekarang ini akan memberikan daya paksa pada kata-kata Orang Dayak. Usaha membangun dan mengembangkan faktor okol ini dalam upaya Membangun dan Mengembangkan Dayak Zamani sudah nampak juga pada Reuni Tumbang Anoi beberapa tahun silam di mana sekitar 2000-an orang dari berbagai penjuru Benua Kecil Borneo bertemu, bahkan memberikan pulau nama baru yaitu Pulau Dayak.

Tapi tentu, untuk Membangun dan Mengembangkan Dayak Zamani hanya bersandar pada okol saja tidak cukup. Okol patut dipadukan dengan akal atau rasionalitas. Untuk mampu berakal diperlukan barisan Sumber Daya Manusia yang berkomitmen manusiawi dan ahli. Hal ini menjadi salah satu peran lembaga pendidikan tinggi yang ada di Benua Kecil Borneo dan juga penyelenggara Negara tingkat daerah.

Yang paling saya takuti adalah kita terjerembab dan ditaklukkan oleh hedonisme yang mereduksi segala nilai kemanusiaan, termasuk keinginan  menjadi Dayak Zamani, padahal ke sanalah kita menuju.

Daya tahan seekor kuda diuji dalam perjalanan jauh.[]


Kusni Sulang-Andriani SJ Kusni

Catatan Kusni Sulang | Mengapa Tidak? Bersatulah Para Pangkalima!

Radar Sampit, Minggu, 27 November 2022

Penyunting: Andriani SJ Kusni | Redaktur: Heru | Penata Letak: Danny

Pangkalima Jilah dan Pasukan Merah Dayak. Jilah relatif bisa menghimpun kekuatan Dayak di berbagai daerah dalam jumlah cukup besar tapi sementara pihak di Kalteng menyebutnya “datang ke rumah orang tanpa mengetuk pintu”. Jilah dan Pasukan Merah-nya di demo. Demo demikian tentu bukan unjuk rasa persatuan, tapi wujud dari merasa diri pun adalah pangkalima. Foto: Istimewa
Perahu di Sungai Kahayan. Tentu saja ini bukan perahu Maharaja dan Tamanggung. Nampak Jembatan Kahayan di kejauhan yang membentang di atas sungai. Foto: Andriani SJ Kusni, Palangka Raya, 2014

Pada suatu hari, dalam sebuah percakapan sangat terbatas, seorang jenderal salah seorang penanggung jawab keamanan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) ini, pernah bertanya (sesungguhnya mengatakan pendapatnya) kepada saya.

“Mana pemangku adat yang kuat dan didengar oleh seluruh Orang Dayak? Mana organisasi Dayak yang kuat dan bisa mempersatukan semua Dayak?”

Sang  Jenderal melanjutkan kata-katanya, “Saya kira, kalian Orang Dayak tidak bisa membela kepentingan kalian sendiri.”

 “Saya kira Anda benar, kami hanya bersatu seperti otomatis pada saat melihat adanya bahaya fisik mengancam semua. Pada saat itu, tanpa diperintah, siapa pun turun menghadapi ancaman tersebut bersama-sama. Bahkan Dayak dari Sabah-Sarawak pun turun gunung untuk turut menghadapi ancaman tersebut. Sesudah itu, persatuan kembali buyar. Sampai hari ini masalah persatuan masih merupakan persoalan besar di kalangan Dayak. Saya mau cerita tentang sebuah kisah rakyat Dayak yang kiranya berkaitan dengan soal persatuan ini.”

“Ceritakanlah. Saya dengar,”  ujar Sang Jenderal

“Sebutlah judul cerita rakyat ini Kisah Tamanggung dan Maharaja. Kisah ini sangat populer di kalangan masyarakat Dayak Kalteng.”

“Saya dengar,” Sang Jenderal berkata sambil tersenyum kecil dan memperbaiki duduknya lalu menyeruput kopi dari cangkir di depannya.

“Konon, dahoeloe kala, pada suatu hari Maharaja dan Tamanggung sepakat untuk berperahu ke hilir untuk mengunjungi sebuah kampung tetangga. Maharaja duduk di haluan, sedangkan Tamanggung duduk di buritan. Sambil mengemudi perahu, Tamanggung melihat adanya air yang  masuk dengan dengan deras ke dalam perahu. Nampaknya, perahu yang mereka pakai itu bocor pada bagian tengah. Tamanggung menyadari, jika tidak ditimba segera mereka akan karam. Sedangkan ia sendiri tidak bisa meninggalkan kemudi. Tamanggung pun lalu berkata:

“Maharaja, perahu kita ternyata bocor. Apakah kau bisa menimbanya?”

“Apa?”

”Perahu kita ternyata bocor. Apakah kau bisa menimbanya?”

“Kau suruh aku menimba perahu? Kau tahu, aku ini siapa? Aku ini Maharaja. Kaulah yang sepatutnya menimbanya?”

“Kau tak tahu aku ini siapa? Aku ini Tamanggung yang terkenal di penjuru-penjuru angin benua ini.”

Air masuk perahu kian deras dan kian banyak. Perahu benar-benar segera karam jika tidak segera ditimba. Tapi kedua-duanya tidak ada yang mau mengalah dan mau menimba. Kedua-duanya merasa berkedudukan tinggi, merasa semua orang hebat dan pangkalima. Benar saja, belum sampai kampung tujuan, perahu pun karam. Maharaja dan Tamanggung berpegang pada bibir perahu, menjadikan perahu sebagai pelampung. Perahu, dan kedua pangkalima itu hanyut ke hilir diseret arus. Keduanya tak ada yang merasa menyesal berada dalam keadaan demikian.

Ketika berada di depan kampung tujuan, penduduk yang menanti keduanya tercengang melihat ada dua orang hanyut berpelampung perahu karam. Tanpa berlama-lama, beberapa pemuda kampung pun segera turun ke tepian mengambil perahu menuju dua orang hanyut di tengah sungai.

”Oooo, Maharaja dan Tamanggung, ya,” ujar seorang pemuda kampung yang datang menolong.

Dari tengah sungai, pemuda itu berteriak ke penduduk yang berada di sekitar tepian, “Maharaja dan Tamanggung! Maharaja dan Tamanggung!”

Mendengar pemberitahuan pemuda, warga kampung saling pandang dengan pikiran masing-masing. Sampai di tepian, tetua kampung yang melihat Maharaja dan Tamanggung basah-kuyup meminta ibu-ibu mencarikan pakaian kering untuk keduanya.

”Bagaimana kalian bisa karam?”

“Perahu kami bocor,” jawab Tamanggung, tapi tidak menjelaskan mengapa tidak ditimba. Tetua  kampung yang sudah cukup banyak makan asam-garam kehidupan hanya tersenyum kecil.

”Untung tak ada buaya yang lewat,” lanjut tetua kampung sambil mengajak Maharaja dan Tamanggung ke rumah menggantikan pakaian basah dengan yang kering.

“Kisah saya berakhir di sini, Jenderal.”

”Apa yang kau mau katakan dengan kisah rakyat ini?” tanya Sang Jenderal sambil tertawa kecil.

“Bahwa Orang Dayak itu pongah, merasa diri semua pangkalima, sama hebat. Lebih baik hancur bersama-sama daripada mencari jalan keluar. Anggapan demikianlah yang membuat persatuan Dayak jadi tidak kuat. Karena merasa diri sama-sama pangkalima, tidak seorang pun dari mereka yang membiarkan pangkalima lain menonjol. Daripada ada yang lebih menonjol, lebih baik sama-sama hancur. Dalam bahasa Dayak Ngaju, perilaku begini disebut hakayau kulae. Saling memenggal kepala.”

***

Saya jadi teringat akan cerita paman bahwa almarhum Tjilik Riwut dalam kelelahan oleh kerjanya pernah berkata, “Tidak gampang mengurus Orang Dayak”.

Boleh jadi maksudnya, tidak gampang mempersatukan Orang Dayak untuk bersama-sama maju karena semua merasa diri pangkalima, menganggap diri tak kalah hebat, tak kalah mampu, bahkan memandang diri sendirilah yang terhebat sehingga tidak gampang bagi para pangkalima itu menghargai atau mengakui keunggulan pangkalima lain. Perilaku mengakar beginilah yang membuat persatuan dan solidaritas jadi sulit digalang. Apalagi ada pandangan bahwa ‘saya  tidak makan beras pemberianmu’.

Pandangan bahwa ‘saya  tidak makan beras pemberianmu’ menunjukkan bahwa secara ekonomi, saya tidak tergantung pada kau, yang berarti saya mempunyai sumber ekonomi berupa pemilikan alat-alat produksi sendiri sebagai sandaran hidup. Tidak ada kepemilikan bersama seperti marga misalnya sehingga solidaritas dan kebersamaan tidak menjadi ciri utama masyarakat Dayak.

Saya kira di masyarakat bétang pun tidak terdapat kepemilikan bersama.

Masing-masing keluarga yang hidup di bétang, walaupun mempunyai kaitan hubungan darah (berbeda dengan gambaran yang umum ditutur hari ini), tapi secara ekonomi masing-masing keluarga mempunyai alat produksi sendiri-sendiri. Keluarga-keluarga ini menghidupi diri sendiri. Bétang hanyalah menjadi tempat tinggal bersama. Apalagi sesungguhnya secara arsitektur, bétang adalah bangunan vernakuler–bangunan yang dibangun untuk menjawab lingkungan. Barangkali hal-hal demikianlah yang menjadi dasar ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan yang membuat persatuan Orang Dayak tidak cukup kuat seperti persatuan warga marga misalnya, bahkan bisa dikatakan bersifat individualis.

Barangkali ke depan, apabila proses pemiskinan dan marjinalisasi struktural terus berlangsung, pola pikir dan mentalitas Orang Dayak akan mengalami pergeseran.

Ada dua bentuk kemungkinan bentuk pergeseran ini.

Pertama,  tumbuhnya budaya kebersamaan karena sadar bahwa hanya dengan kebersamaan dan solidaritas proses kemiskinan dan keterpinggiran struktural bisa dihentikan dan pola pikir serta mentalitas baru Dayak lahir. Untuk bisa lahir dan berkembangnya pola pikir dan mentalitas baru, diperlukan barisan pelopor dan organisator berupa cendekiawan Dayak yang berkomitmen manusiawi dan ahli. Cendekiawan pelopor dan organisator inilah yang diharapkan menjadi penggerak dan pendongkrak kebangkitan masif. Tapi dengan latar belakang politik, sosial, ekonomi dan budaya seperti sekarang, tentu saja tumbuhnya barisan cendekiawan pelopor dan organisator tipe ini bukanlah soal sederhana. Pesimisme lebih memperlihatkan dominasi terhadap optimisme.

Kemungkinan kedua, makin berkembangnya budaya kemiskinan dan kemiskinan. Kemungkinan kedua ini, lika-liku perjalanannya nampak jauh lebih lancar, apalagi umumnya cendekiawan bukanlah golongan masyarakat yang kesetiaan dan keteguhan pendiriannya bisa diandalkan, lebih-lebih  jika mereka hidup di menara gading bagaikan ‘anak raja memandang dunia dari jendela istana kerajaan’ jika meminjam ungkapan penyair Perancis Paul Eluard. Pandangan-pandangan dan tindakan anak raja sering bukanlah pandangan dan tindakan yang menguntungkan mayoritas warga negeri, bahkan sebaliknya sering menabur petaka. Oligarki dan anak raja, jarak pandangan dan sikap mereka tidaklah terlalu jauh. Di Kalteng, tentu saja ada cendekiawan ‘anak raja’ itu. Terdapat gejala oligarki itu.

***

Kembali ke soal ‘semua pangkalima’.

Sesungguhnya semangat ‘semua pangkalima’ tidak jelek seluruhnya.

Adalah hal baik, bahwa seseorang merasa dirinya juga bisa dan mampu melakukan kualitas yang dikerjakan oleh pihak lain. Akan sangat baik, apabila kepercayaan diri begini berkembang menjadi persaingan sehat untuk mendapatkan kualitas-kualitas terbaik untuk kehidupan. Persaingan sehat guna mendapatkan kualitas-kualitas puncak, dalam filosofi Dayak Ngaju tertuang dalam ungkapan ‘hatindih kambang nyalun tarung mantang lawang langit’ yang artinya ‘berlomba-lomba menjadi anak manusia yang paling manusiawi sehingga paling tidak menjadi yang pertama datang ke gerbang tempat asal Saran Danum Sangiang’.

Berlomba artinya bersaing untuk menjadi yang terbaik dari yang baik-baik, menjadi yang paling manusiawi. Bukan untuk memotong kepala sesama atau hakayau kulae dalam bahasa Dayak Ngaju. Tujuannya,  jelas sesuai dengan visi-misi hidup-mati manusia Dayak sebagai anak enggang putera-puteri naga (réngan tingang nyanak jata—anak enggang putera-puteri naga) yaitu menjadikan bumi, tanah air, kampung-halaman (léwu) atau apapun namanya, sebagai tempat di mana manusia hidup secara manusiawi. Yang berlomba pasti mempunyai kualitas-kualitas unggul. Apabila kualitas-kualitas unggul ini diorganisasi dan dipersatukan maka ia akan menjadi kuantitas berkualitas. Saya kira seyogyanya semangat ‘semua pangkalima’ dipahami sejalan dengan filosofi  ‘hatindih kambang nyalun tarung mantang lawang langit’, bukan  hakayau kulae dan atau lebih baik sama-sama hancur, sama-sama karam daripada kau yang dapat dan menonjol.

Orang yang mampu bersaing secara sehat untuk mencapai kualitas puncak, bisa dipastikan mempunyai kualitas toleransi dan kesabaran serta berdada lapang seperti Tambun-Bungai dengan dada selebar tujuh jengkal. ‘Tujuh jengkal’ adalah lambang dari berdada lapang, salah-satu cara Orang Dayak menuturkan sejarah. Dengan berdada lapang, cendekiawan pelopor dan organisator bisa merangkul sebanyak mungkin orang yang mungkin dipersatukan. Saat inilah maka perubahan maju bisa diharapkan.

Jadi, mengapa tidak? Bersatulah para pangkalima! Jadilah kuantitas berkualitas. Ini yang belum dilakukan oleh Orang Dayak.***


Halaman Masyarakat Adat Harian radar Sampit, Minggu, 27/11/2022

Pokok-Pokok Paparan Disampaikan dalam Sambutan Seminar Nasional Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022

Seminar Nasional Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022
Dari kiri ke kanan: Adriansyah, S.Pd, M.Pd (Ketua AGSI Provinsi Kalteng), Dr. Sumardiansyah Perdana Kesuma (Presiden AGSI Pusat), Suraji (Kepala UPT Taman Budaya–Utusan mewakili Kadis Kebudayaan dan Pariwisata Kalteng), Kusni Sulang, Drs. Kardinal Tarung (pengamat sejarah). Foto: Andriani SJ Kusni, Aula Hotel Royal Global, Palangka Raya, Sabtu, 26/11/2022.
Foto bersama seluruh peserta dan pembicara Seminar Nasional Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022, Hotel Royal Global, Palangka Raya, Sabtu, 26 November 2022. Dokumentasi: AGSI Kalteng

Selamat sore.

Mengharapkan seluruh peserta seminar berada dalam keadaan sehat-wal afiat selalu dan girang hati. Selamat datang di Palangka Raya kepada para peserta yang datang dari luar Palangka Raya, dari provinsi dan pulau lain.

Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih kepada Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI) Kalimantan Tengah (Kalteng) yang telah meminta saya untuk serta dalam seminar ini dan menyampaikan sambutan.

Permintaan ini memang masih menimbulkan rasa heran karena sebenar-benarnya saya bukanlah siapa-siapa di kampung kelahiran Kalteng ini. Saya bukan pejabat, bukan keluarga pejabat atau petinggi, lebih-lebih bukan orang berduit, bukan pula guru baik di perguruan tinggi atau pun sekolah menengah bahkan bukan pengajar di sekolah dasar. Juga bukan dari organisasi besar dan berpengaruh.

Betul, saya pernah jadi guru di universitas tapi pekerjaan ini lama saya tinggalkan karena melihat pendidikan tinggi jadi barang dagangan dan saya tidak berdaya mengatasi keadaan-keadaan negatif untuk pendidikan pembebasan dan pemajuan daerah.  Barangkali panitia salah minta ketika mengirimkan surat permintaan sambutan kepada saya karena kurang informasi rinci tentang diri saya. Informasi yang tidak lengkap ini berlanjut pada tindakan yang tidak akurat.

Adalah juga betul bahwa saya pencinta sejarah karena S3 saya dari salah sebuah universitas cukup terkemuka di Perancis memang dalam bidang sejarah dan saya cukup banyak menulis soal sejarah Kalteng, tapi hal ini tidak menjadi alasan cukup meyakinkan untuk memberikan tempat pada saya di seminar nasional penting diorganisir oleh sebuah organisasi profesi besar dan penting seperti Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI) Kalteng.

Sebelum diminta memberi sambutan, saya memang pernah dihubungi oleh panitia yang kemudian saya ketahui telepon meminta saya menjadi salah seorang pembicara. Karena nomor penelepon tidak saya kenal, telepon tidak saya angkat, hanya kemudian  membalas WA minta maaf karena tidak mengangkat telpon. Sekali lagi, maaf dan terima kasih.

Dalam stempel resminya, AGSI mencantumkan kata-kata Marcus Tullius Cicero (106-43 S.M): Historia Magistra Vitae (Sejarah Guru Kehidupan), kata-kata yang menunjukkan arti sejarah bagi kehidupan. Tentunya para anggota AGSI Kalteng memahami dan menghayati makna kata-kata ini.

Untuk Kalteng, pemahaman dan penghayatan akan makna sejarah sebagai magistra vitae (guru kehidupan) menjadi sangat penting. Penting karena saya melihat di Kalteng ini ada ketakutan pada sejarah sehingga takut menulis sejarah sebagaimana adanya kenyataan.

Moh. Arkoun, seorang Islamolog dan sejarawan asal Aljazair tapi melarikan diri ke Perancis, menyebut ada dua macam sejarah yaitu (1) Sejarah Politis; dan (2) Sejarah Obyektif atau ilmiah.

Sejarah politis akan menulis sejarah sebagai sejarah para pemenang pertarungan politik, sedangkan sejarah obyektif akan menulis yang hitam sebagai hitam, putih sebagai putih.

Dalam sejarah obyektif, yang diperlihatkan bukan hanya para petinggi, para elite, raja-raja dan para pemilik uang tapi juga peran lapisan-lapisan masyarakat yang di bawah. Pendekatannya pun bukan hanya pendekatan politis, tapi pendekatan multi-disipliner sehingga dalam sejarah tergambarkan keadaan kehidupan yang relatif utuh.

Saya kira, sejarah hanya akan menjadi guru kehidupan apabila ia ditulis sebagai sejarah obyektif. Saya khawatir bahwa sejarah yang ditulis dengan mengabaikan obyektivitas akan menabur racun petaka dan kesesatan belaka. Tapi betul, pertarungan antara sejarah politis dan sejarah obyektif atau ilmiah berlanjut sampai sekarang, termasuk di Kalteng.

Pada saat mengumpulkan data-data tentang sejarah desa di Kalteng, misalnya, saya dapatkan sementara informan-informan saya menggunakan tuturan “sejarah” untuk kepentingan politik dalam pemilihan kepala desa. Para informan ini menegasi peran para pihak di luar keluarganya. Hal ini kemudian terbuka pada saat sumber-sumber lain di desa-desa terkait menyampaikan data-data lain. Dan tentu saya masih bisa menunjukkan banyak contoh lain yang membuat saya sampai pada hipotesa bahwa di Kalteng orang takut sejarah dan terkadang kompromi dalam menuliskan sejarah. Hal yang patut diangkat, diabaikan. Hal yang sebenarnya relatif hitam, disebut putih. Di samping itu, saya juga melihat adanya upaya pihak tertentu untuk membuat Kalteng, terutama Orang Dayak sebagai etnik yang tak punya sejarah sehingga etnik ini dipandang tetap terbelakang dan tak layak berada di posisi kunci. Celakanya, di kalangan Orang Dayak sendiri terjadi fenomena bunuh diri budaya sambil berujar: “lestarikan budaya daerah”.

Seminar ini bertemakan “Penguatan Kompetensi Guru Sejarah dalam Rangka Transformasi Pendidikan Menuju Kalteng Semakin Berkah”. Dari tema ini, saya mau mengangkat dua masalah saja, yaitu (1) Penguatan kapasitas guru sejarah; (2) Materi sejarah yang akan ditransferkan ke anak didik sebagai penanggung jawab hari esok.

Pertama, guru mempunyai posisi sangat penting dalam pemberdayaan dan pemajuan masyarakat jika kita sepakat bahwa pendidikan, membangun barisan panjang sumber daya manusia (SDM) yang manusiawi dan ahli, merupakan kunci pemberdayaan dan pemajuan masyarakat.

Dalam filosofi Dayak, manusia Dayak ideal itu dirumuskan dalam trilogi karakter: “mamut-ménténg, pintar-harati, maméh-uréh” (gagah-berani, pintar-berbudi, kritis-ulet). Trilogi karakter ini merupakan satu kesatuan, yang tak boleh dipisah-pisahkan agar mampu mewujudkan visi-misi hidup-mati Dayak yang oleh sastra lisan Dayak disebut sebagai “réngan tingang, nyanak jata” (anak enggang putera-puteri naga) yang dikutuk sebagai Dayak Panarung (Dayak Petarung). Dayak as fighters bukan warriors.

Pertanyaan penting di sini adalah bagaimana kapasitas dan kualitas guru-guru di Kalteng?

Gelar akademi, terutama di Kalteng, bagi saya bukanlah petunjuk kapasitas dan kualitas. Karena itu, sesungguhnya saya tidak suka memajangkan gelar akademi di depan nama saya. Akan memalukan jika hasil kerja saya tidak setaraf dengan gelar akademi tersebut.

Gelar akademi hanya menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah dilakukan, bukan bukti kemampuan dan kualitas. Pengalaman konkret pribadi saya mengatakan dengan sungguh-sungguh hal demikian. Karena itu transformasi pendidikan untuk menciptakan kualitas dan kuantitas menjadi penting.

Bagaimana melahirkan barisan SDM yang manusiawi dan ahli jika kapasitas dan kualitas pendidik tidak padan untuk tujuan demikian? Barangkali penanggung jawab pengelolaan negeri dan daerah perlu memperhatikan secara konkret akan hal ini, bagaimana meningkatkan kapasitas dan kualitas para guru sebagai penanggung jawab kemajuan dan keberdayaan daerah.

Kedua, materi sejarah yang akan ditransferkan ke anak didik.

Saya tidak tahu persis buku-buku apa yang digunakan oleh para guru untuk menyampaikan sejarah dunia, sejarah Indonesia dan sejarah daerah–dalam hal ini sejarah Kalimantan Tengah. Buku yang digunakan menjadi penting karena isi buku-buku itulah yang akan ditransfer ke anak didik dan kemudian akan berdampak pada pengetahuan, pandangan dan tindakan mereka. Apakah buku-buku sejarah itu masih bersifat Jawa-Sentris, masih bersifat sejarah politis ataukah sejarah obyektif?

Untuk Kalteng, yang didominasi oleh budaya lisan, buku sejarah daerah yang telah ditulis masih sangat langka. “Sejarah Kalimantan Tengah” yang diterbitkan melalui Kerjasama Lembaga Penelitian Universitas Palangka Raya dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (2006: 176 hlm), boleh disebut sebagai buku teks sejarah resmi tapi boleh jadi bersifat kompromistis dan perlu diaktualisasi alias direvisi. Agar sejarah Indonesia, betul-betul Indonesia-Sentris, saya kira penulisan sejarah lokal yang ilmiah patut digalakkan.

Peristiwa-peristiwa sejarah penting seperti Periode Téték Tatum dengan tokoh Tambun-Bungai, Pertemuan  Tumbang Anoi 1894,  Sjarikat Dajak 1919, Pakat Dajak 1926, PGRRI, Pertempuran Tumbang Samba, Pertempuran Danau Maré, Lasjkar Perempuan Dajak, Hausmann Baboe, H. M. Arsyad, Kapten Muljono, G. Obus (bukan G. Obos), Mahir Mahar, dll, masih belum ditulis atau sedikit sekali ditulis untuk tidak menyebutnya belum sama sekali ditulis. Karena itu obsesi saya adalah bagaimana melahirkan barisan kuat penulis di Kalteng.

Akan sangat ideal sekiranya AGSI Kalteng menaruh perhatian terhadap masalah penulisan sejarah daerah ini sesuai motto Historia Magistra Vitae (Sejarah Guru Kehidupan).

Menurut Willy Yoseph, Ketua Ikatan Cendekiawan Dayak Nasional (ICDN), ICDN dalam waktu dekat ini akan menyelenggarakan kelas belajar menulis ilmiah untuk para guru di Kalteng. Kerjasama antar organisasi, apalagi seprofesi, boleh jadi akan berguna guna mengatasi berbagai persoalan di dunia kesejarahan dan pendidikan. ICDN nampaknya sangat menaruh perhatian pada dunia pendidikan sebagai kunci pemberdayaan dan pemajuan daerah sebab sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair Tiongkok Kuno: “Kitalah yang bertanggung jawab atas timbul-tenggelamnya negeri ini”. Timbul-tenggelamnya daerah, penanggung jawabnya adalah kita anak-anak daerah.

Sejarah Kalteng juga mengatakan demikian. Tidak ada satupun kemajuan Kalteng diperoleh sebagai hadiah dan kebaikan hati siapapun. Semuanya diperoleh dengan kucuran darah dan air mata putera-puteri daerah. “Jangan sekali-kali melupakan sejarah” pesan terakhir Bung Karno sebagai Presiden Republik Indonesia.

Saya menunggu karya-karya pemberdayaan dan pemajuan AGSI Kalteng selanjutnya. Seminar hanyalah satu item kegiatan dari usaha besar menjadikan sejarah sebagai guru kehidupan.

Selamat berseminar dan terima kasih atas ajakan serta di pembukaan kegiatan penting ini.

Palangka Raya, 26 November 2022

Kusni Sulang

Penyunting: Andriani SJ Kusni

Tantangan Guru Mulok  dalam Mendidik Generasi Muda Dayak di Era Revolusi Industri 4.0

Pokok-Pokok Paparan untuk ICDN (Ikatan Cendekiawan Dayak Nasional)

Waktu/Tempat: Sabtu, 19 November 2022/Aula Golden Christian School

Penyunting: Andriani SJ Kusni

1.   Tentang Salam

Barangkali ucapan selamat begini lebih membumi. Saya juga tidak menggunakan ucapan yang disebut “Salam Dayak” versi MADN dan DAD “adil katalino, bacuramin ka saruga, baséngat kaju bata”, karena saya anggap yang disebut salam itu bukan salam tapi kalimat. Untuk mengetahui salam Dayak sebenarnya, kita dituntut melakukan penelitian atau riset.

Seberapa jauh dan seberapa sungguh-sungguh kegiatan riset telah dilakukan di provinsi yang kurang lebih mempunyai 31 lembaga pendidikan tinggi ini? Pekerjaan Ikatan Cendekiawan Dayak Nasional (ICDN) tentunya  tidak akan luput dari riset. Riset, bukan hanya survey sambil lalu yang dilakukan dua tiga hari atau seminggu. Di Kalteng sangat banyak yang seniscayanya diteliti. 

2.   Terima Kasih kepada ICDN

Niscaya saya sampaikan terima kasih kepada ICDN, secara khusus kepada sohib saya Elisae Sumandie, yang telah mengajak saya dalam seminar bertema penting ini.

Di tahun-tahun awal ICDN berdiri, saya pernah mencoba datang ke Bétang Pak Willy, ingin tahu dan melihat kemungkinan untuk serta dalam diskusi persiapan. Barangkali karena penampilan saya terlalu sederhana, saya diterima dengan acuh dan dingin. Saya paham bahwa di negeri ini penampilan fisik merupakan hal yang pertama-tama orang perhatikan. Kemudian saya pergi dengan senyum di hati. Undangan serta dalam seminar ini merupakan suatu kehormatan bagi saya.

Sebenarnya banyak hal yang ingin saya bicarakan dengan ICDN, mulai dari visi-misi, program-programnya guna melaksanakan visi-misi, ICDN dan politik, ICDN dan hari esok Orang Dayak dan Tanah  Dayak, ICDN dan difusi ide, ICDN dan riset,  dll.

Dalam hal ini, saya tertarik dengan The Habibie Center (sekarang dipimpin oleh teman saya, seorang sastrawan Bugis Andi Makmur Makka, orang kepercayaan Habibie),  sebagai sebuah lembaga yang mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas dengan cukup berhasil dan berkelanjutan. Barangkali pengalaman The Habibie Center ada gunanya dipelajari seperti juga pengalaman Orang Minangkabau, Flores, Batak, dll.

Tentang visi-misi yang dapatkan di TOR Kegiatan hari ini, saya melihat ada campur-aduk antara visi dan misi yang tidak menjadi topik.

3.   Tunjung Nyahu sebagai Filosofi Kecendekiawanan Dayak

Sekalipun tidak tergabung dalam ICDN, saya mengikuti dengan penuh perhatian semua kegiatan ICDN lebih daripada kegiatan-kegiatan partai politik, karena ICDN dari namanya mengatakan bahwa ia adalah organisasi para cendekiawan–khususnya cendekiawan Dayak.

Cendekiawan bagi saya lebih dari lulusan sekolah tinggi atau orang sekolahan. Lulusan sekolah tinggi belum tentu cendekiawan. Seorang cendekiawan adalah seorang peragu, penanya dan pencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya. Riset merupakan salah satu cara cendekiawan mengenal keadaan dan bahan penting baginya dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan.

Sharif Shaarydramawan Malaysia terkenal, mengatakan bahwa hakikatnya tidak semudah itu. Ia berkata:

Belajar di universitas bukan jaminan seseorang dapat menjadi cendekiawan… seorang cendekiawan adalah pemikir yang senantiasa berpikir dan mengembangkan (serta) menyumbangkan gagasannya untuk kesejahteraan masyarakat. Ia juga adalah seseorang yang mempergunakan ilmu dan ketajaman pikirannya untuk mengkaji, menganalisis, merumuskan segala perkara dalam kehidupan manusia, terutama masyarakat di mana ia hadir khususnya dan di peringkat global umum untuk mencari kebenaran dan menegakkan kebenaran itu. Lebih dari itu, seorang intelektual juga seseorang yang mengenali kebenaran dan juga berani memperjuangkan kebenaran itu, meskipun menghadapi tekanan dan ancaman, terutama sekali kebenaran, kemajuan, dan kebebasan untuk rakyat.”

Sharif Shaary menegaskan bahwa seorang “cendekiawan” bukan hanya sekadar berpikir tentang kebenaran tetapi harus menyuarakannya, apapun rintangannya. Seorang cendekiawan yang benar tidak boleh netral dan harus memihak kepada kebenaran dan keadilan. Dia  “tidak boleh menjadi cendekiawan bisu, kecuali dia betul-betul bisu atau dibisukan”.

Jika betul-betul bisu, seorang cendekiawan masih dapat bertindak dengan menyatakan pikiran melalui penulisan yang akhirnya akan sampai juga kepada khayalak ramai. Inilah yang dikatakan cendekiawan bisu yang tidak bisu. Sebaliknya, terdapat cendekiawan yang tidak bisu tetapi bisu. Dia menjadi bisu mungkin karena “dia takut atau berkepentingan”.

Cendekiawan palsu akan mengelabui mata dan pikiran rakyat dengan kebenaran palsu melalui penyelewengan fakta dan pernyataan keliru. Cendekiawan palsu banyak menggunakan retorika kosong (lihat: Faizal Yusup, Bicara tentang Mahathir, Pekan Ilmu Publications Sdn Bhd (2004). ISBN 983-2567-30-0).

Dalam filosofi Dayak Ngaju, kedudukan dan peran cendekiawan sebagaimana dituturkan oleh Sharif Shaary disebut sebagai “tunjung nyahu” (cahaya kilat di ketinggian) yang kemudian cahaya tersebut menerangi alam sekitar.

Berangkat dari konsep demikian maka para pendiri Provinsi Kalimantan Tengah berjuang mendirikan Universitas Palangka Raya (UPR) dengan harapan UPR bisa menjadi “Otak Kalimantan”,  “Otak Kalteng”(wawancara dengan T. T. Suan, Palangka Raya, 2019). Barisan cendekiawan ‘Tunjung Nyahu’ jadinya merupakan tipe cendekiawan yang dibayangkan akan terbentuk oleh para pendiri  Kalteng  ketika UPR dibentuk.

Adakah cendekiawan tipe demikian di dalam sejarah Tanah Dayak Kalteng?

Saya melihat cendekiawan tipe demikian terdapat pada Hausmann Baboe–lulusan Sekolah Raja Bogor–pendiri Sjarikat Dajak 1919 yang kemudian pada 1926 berganti nama menjadi Pakat Dajak. Hausmann Baboe-lah yang mengkoreksi kesalahan-kesalahan Pertemuan Tumbang Anoi 1894–titik hitam dalam sejarah Dayak–baik secara teori maupun praktek. Sayangnya, tokoh kebangkitan Dayak ini kurang mendapat perhatian.

Sejarah mengatakan bahwa kunci kemajuan dan kemunduran terletak pada kualitas sumber daya manusia. Pada kualitas manusia daerah, etnik atau bangsa itu. Kualitas manusia, peran penting manusia ini dalam era revolusi industri 4.0 dan atau masyarakat 5.0 tetap berada posisi menentukan daripada teknologi atau mesin. Mesin diciptakan dan dikontrol oleh manusia.

Tentang hal ini, melalui riset mereka, Andrean F. Winaka dan Arlyta Dwi Anggraini sampai pada kesimpulan sbb:

“Untuk menghadapi revolusi industri 4.0, ada beberapa keahlian yang dibutuhkan agar dapat sukses dalam menghadapi dinamika dunia kerja yang terus berubah. Empat  keahlian utama yang yang  dibutuhkan untuk menghadapi industri 4.0. itu adalah:

Pertama, kita harus memiliki keterampilan informasi, media, dan teknologi. Dengan istilah lain, kita harus melek teknologi. Yang dimaksud dengan keterampilan informasi, media, dan teknologi meliputi literasi media, keaksaraan visual, literasi multikultural, kesadaran global, dan literasi teknologi.

Kedua, keterampilan belajar dan berinovasi yang meliputi kreativitas dan keingintahuan, pemecah masalah (problem solving), dan pengambil resiko. Ketiga, terampil dalam hidup dan belajar seperti memiliki jiwa kepemimpinan dan bertanggung jawab, memiliki nilai etis dan moral, produktivitas dan akuntabilitas, fleksibilitas dan adaptasi, sosial dan lintas budaya, inisiatif dan mengarahkan diri.

Keempat, memiliki kemampuan dalam berkomunikasi yang efektif seperti mampu bekerja dalam tim dan berkolaborasi, memiliki tanggung jawab pribadi dan sosial, dalam berkomunikasi harus interaktif, memiliki orientasi nasional dan global” (https://indonesiabaik.id/infografis/keterampilan-untuk-hadapi-revolusi-industri-40).

Bagaimana kualitas lulusan dari kurang lebih 31 lembaga pendidikan tinggi Kalteng? Sudahkah menjadi “Otak Kalimantan” dan “Otak Kalteng”?

Jawabannya terdapat pada data: 2009 di antara 28-30 orang penduduk Kalteng yang 2,5 juta terdapat seorang (1) lulusan universitas atau pendidikan tinggi. Sekarang tentu perbandingannya sudah lain lagi. Boleh jadi 15:1 atau 10:1. Apakah Kalteng maju melesat? Kalau tidak, maka pasti ada masalah di dunia pendidikan kita.

Kalau cendekiawan sebagaimana dikatakan oleh  Sharif Shaary “adalah pemikir yang senantiasa berpikir dan mengembangkan (serta) menyumbangkan gagasannya untuk kesejahteraan masyarakat. Ia juga adalah seseorang yang mempergunakan ilmu dan ketajaman pikirannya untuk mengkaji, menganalisis, merumuskan segala perkara dalam kehidupan manusia, terutama masyarakat di mana ia hadir khususnya dan di peringkat global umum untuk mencari kebenaran dan menegakkan kebenaran itu”, apakah cendekiawan Dayak Kalteng berciri demikian ataukah terpenjara dalam instanisme?  Saya khawatir, cendekiawan atau orang sekolahan kita lebih cenderung bangga pada kertas ijazah tapi kepala dan pengetahuan kosong.

Bukanlah kebetulan apabila gelar akademi seseorang terkadang lebih panjang dari pada nama diri, lebih-lebih di negeri-negeri atau daerah-daerah yang sedang berkembang–wujud lain daripada lebih mengutamakan bentuk atau penampilan daripada isi sebagaimana pengalaman saya pertama kali datang ke bétang Pak Willy seperti saya tuturkan di atas.

4.   Guru, Generasi Muda dan Era Revolusi Industri 4.0

Saya mulai dari Revolusi Industri 4.0. Apakah Revolusi Industri 4.0?

Dimulai Sejak Revolusi Industri 1.0

Penemuan mesin uap pada abad ke-18 yang dipakai untuk proses produksi barang menandai revolusi industri 1.0. Inggris memanfaatkan mesin uap tersebut untuk meningkatkan produktivitas industri tekstil dengan menjadikannya sebagai alat tenun mekanis. Ini menjadi akhir untuk peralatan kerja yang awalnya bergantung pada tenaga hewan dan manusia.

Revolusi industri 1.0 ini membuat bangsa Eropa mampu mengirim kapal perang ke semua lokasi di dunia dalam waktu yang lebih singkat. Dampaknya berlanjut sampai pencemaran lingkungan karena asap mesin uap dan limbah-limbah pabrik lainnya. 

Revolusi Industri 2.0

Terjadi pada awal abad ke-20, revolusi industri 2.0 ditandai oleh penemuan tenaga listrik. Mobil mulai secara massal diproduksi pada akhir tahun 1800-an. Masalah kendala waktu dalam proses merakit satu mobil yang harus dilakukan seorang perakit mobil dari awal hingga akhir terselesaikan saat muncul revolusi “lini produksi” yang memanfaatkan “ban berjalan” di tahun 1913. Ini mempermudah proses produksi karena tidak lagi butuh satu orang untuk merakit satu mobil karena mereka dilatih menjadi spesialis yang fokus mengurus satu bagian saja. 

Revolusi Industri 3.0

Manusia masih punya peran penting dalam produk produksi barang hingga revolusi industri 2.0. Ini berubah setelah revolusi industri 3.0, abad informasi dimulai dengan munculnya mesin yang bisa bergerak dan berpikir sendiri, yaitu: komputer dan robot.

Revolusi Industri 4.0

Klaus Schwab selaku Ketua Eksekutif World Economic Forum (WEF) adalah orang yang untuk pertama kalinya memperkenalkan revolusi Industri 4.0. Dalam perkenalannya, revolusi ini disebut akan secara fundamental mengubah hidup dan kerja manusia. Dibanding pendahulunya, revolusi industri ini punya ruang lingkup, skala, dan kompleksitas lebih luas.

Sejumlah bidang yang memanfaatkan teknologi baru untuk membuat terobosan adalah:

  1. Robot kecerdasan buatan
  2. Teknologi nanoB
  3. Bioteknologi
  4. Teknologi komputer kuantum
  5. Blockchain
  6. Teknologi berbasis internet
  7. Printer 3D

Apa Itu Industri 4.0

Untuk mengetahui apa itu industri 4.0, Anda bisa mencari pengertiannya menurut para ahli. Secara sederhana, revolusi industri 4.0 merupakan era industri yang memungkinkan seluruh entitas di dalamnya untuk saling berkomunikasi kapan saja secara real time dengan memanfaatkan teknologi internet (dikenal dengan istilah IoE-internet of everything). Kemudahan ini mendorong tercapainya kreasi nilai baru. 

Contoh penerapan revolusi industri 4.0 yang sudah terlaksana di Tanah Air adalah kebijakan e-smart Industri Kecil dan Menengah (IKM). Kebijakan tersebut membantu para pelaku usaha untuk secara lebih masif dapat mempromosikan produk mereka di platform digital.

Apa Itu Society 5.0

Semua kemajuan dan perubahan yang dibawa revolusi industri 4.0 mungkin membuat banyak orang merasa tidak ada revolusi lagi yang bisa terjadi. Namun, pikiran itu musnah setelah muncul era Society 5.0, sebuah konsep yang dihadirkan oleh Federasi Bisnis Jepang. Konsep yang sudah diusulkan dalam 5th Science and Technology Basic Plan ini dijadikan masyarakat masa depan yang harus dicita-citakan oleh Negeri Matahari Terbit ini. 

Sederhananya, era society 5.0 bertujuan untuk mengintegrasikan ruang maya dan ruang fisik. Integrasi tersebut dilakukan untuk membuat semua hal menjadi lebih mudah. Keseimbangan kemajuan ekonomi dengan penyelesaian masalah sosial dengan memanfaatkan sistem yang sangat mengintegrasikan kedua hal tersebut membuat semua hal menjadi mudah, terutama memperluas prospek kerja.

Perbedaan Mendasar antara 4.0 dan 5.0

Dari penjelasan di atas, bisa ditarik kesimpulan bahwa secara garis besar, perbedaan mendasar antara 4.0 dan 5.0 adalah fakta bahwa revolusi industri 4.0 fokus pada aspek melakukan pekerjaan secara otomatis. Sementara itu, era society 5.0 lebih menekankan pada perluasan prospek kerja serta mengoptimalkan tanggung jawab jam kerja dalam menyelesaikan pekerjaan. Sama-sama bertujuan untuk menyejahterakan kehidupan manusia, namun dengan pendekatan yang berbeda (https://onlinelearning.binus.ac.id/2021/05/23/sejarah-revolusi-industri-4-0-dan-bedanya-dengan-society-5-0/).

Inti masalah terletak pada hubungan antara manusia dan teknologi. Akan sangat berbahaya bagi kehidupan apabila teknologi canggih berada di tangan manusia yang tidak berhati nurani atau bernurani cacat. Sehingga di era apapun, termasuk di era Revolusi Industri 4.0 dan Masyarakat 5.0,  manusia yang manusiawi  tetap menjadi soal sentral bagi kehidupan umat manusia. Teknologi adalah salah satu sarana untuk memanusiawikan kehidupan.

Angkatan muda yang sekarang disebut Angkatan Milleniale, dulu disebut “pemuda harapan bangsa”, mereka tidak bakal menjadi harapan bangsa jika mereka hanya bersandar pada penguasaan teknologi tapi pandangan dan sikapnya tidak manusiawi. Era apapun, hati yang manusiawi dan keterampilan yang mumpuni adalah paduan yang tetap relevan. Angkatan milleniale yang nuraninya tidak manusiawi hanya akan menjadi ancaman bagi bangsa, etnik atau daerah itu.

Tugas para pendidik, baik itu guru, orang tua, berbagai macam organisasi, pemuka masyarakat atau agama  adalah bagaimana melahirkan angkatan muda yang manusiawi dan berketerampilan mumpuni.

Untuk menjadi pendidik yang baik, tentu dari para pendidik itu dituntut kualitas tertentu yang padan. Sebab “buah jatuh tak jauh dari pohon”, ujar pepatah.  Tuntutan ini lebih-lebih terarah kepada para guru yang profesinya memang mengajar. Guru adalah panutan. Apabila guru kencing berdiri maka murid akan kencing berlari.

Sekali lagi, sentral permasalahan tetap terletak pada pembentukan manusia yang manusiawi. Transfer pengetahuan tanpa pembentukan karakter manusiawi akan membuat peserta didik akan jadi tukang-tukang ahli. Sedangkan yang kehidupan perlukan adalah manusia yang manusiawi dan ahli.

Yang disebut ‘ahli’ adalah ‘mereka yang tahu segala tentang sesuatu dan tahu sesuatu tentang segala’. Keahlian begini tentu saja tidak bisa disandarkan pada mesin pencari Google saja.  Agaknya pembentukan manusia yang manusiawi, berkarakter manusia tapi juga berkeahlian mumpuni merupakan masalah yang muncul menantang para pendidik, terutama para guru.

Selain manusiawi dan ahli, manusia yang ingin dibentuk adalah anak manusia yang zamani tapi tidak lepas akar sejarah dan budaya di mana ia berasal.

Singkatnya, manusia yang ingin dibentuk oleh para pendidik adalah yang manusiawi, ahli dan zamani. Sayangnya, di Kalteng di antara 31 lembaga pendidikan tinggi yang ada, tidak satupun yang punya jurusan atau prodi sejarah dan antropologi sehingga tidak sedikit Uluh Kalteng bahkan Uluh Itah yang tidak tahu sejarah daerah dan etniknya sendiri sehingga terancam menjadi angkatan tanpa sejarah atau paling tidak buta sejarah dan tidak tahu apa-siapa dirinya. Adanya amnesia millenial pun bukan ilusioner.

Secara kebudayaan, Kalteng dan Dayak adalah  daerah dan etnik yang sedang sakit. “The sick old man”, ungkapan yang sering digunakan oleh para sejarawan.

Untuk bisa mengasuh peserta didik secara tidak lepas akar sejarah dan budaya, para pendidik dengan sendirinya perlu tahu sejarah dan budaya setempat. Tanpa pengetahuan demikian, para pendidik (baca: guru) akan membawa peserta didik ke alam antah-berantah. Guru pun jadinya dituntut menjadi ahli dan berkarakter pendidik.

5.   Trilogi Manusia Dayak Ideal 

Sastra lisan Dayak Kalteng mengenal Trilogi Manusia Dayak Ideal. ‘Trilogi’ artinya ketiga-tiga unsur itu tidak bisa dipisah-pisahkan karena merupakan satu kesatuan. Pemisahannya akan membawa hasil lain.

Trilogi itu adalah mamut-ménténg, pintar-harati, maméh-uréh (gagah-berani, pintar-beradat, kritis-tekun). Kritis di sini bisa dimaknai sebagai berpikir dan bertindak out of the box, atau beyond the main stream. Melawan arus.

Saya kira, trilogi ini masih relevan sampai hari ini, termasuk untuk era Revolusi Industri 4.0 dan atau Society 5.0.

6.   Kearifan Lokal

Dalam upaya melahirkan dan membentuk Manusia Dayak Ideal, materi acuan penting adalah kearifan lokal.

Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Dalam bahasa asing sering juga dikonsepsikan sebagai kebijakan setempat local wisdom atau pengetahuan setempat “local knowledge” atau kecerdasan setempat local genious, Fajarini (2014:123). Berbagai strategi dilakukan oleh masyarakat setempat untuk menjaga kebudayaannya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Alfian (2013: 428). ‘Kearifan lokal’ diartikan sebagai pandangan hidup dan pengetahuan serta sebagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam memenuhi kebutuhan mereka (https://eprints.umm.ac.id/35955/3/jiptummpp-gdl-irawansatr-48429-3-babiip-f.pdf).

Saya tidak memandang semua yang disebut kearifan lokal itu arif dan niscaya dipertahankan.

Ada yang bahkan perlu dikubur. Agar bangsa, etnik atau daerah itu bisa berkembang zamani maka perlu dilakukan dua pemaduan: pemaduan tradisi baik dengan hal-hal positif dari mana pun datangnya. Seleksi pemaduan dilakukan berdasarkan keperluan dan standar zaman.

7.   Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Kalimantan Tengah

BAB II Kurikulum Mulok, Pasal 6 menyebut bahwa mulok meliputi 12 kearifan lokal berupa:

  1. Bahasa dan sastra daerah
  2. Kesenian daerah
  3. Keterampilan dan kerajinan daerah
  4. Adat-istiadat dan hukum adat
  5. Sejarah lokal
  6. Teknologi lokal
  7. Lingkungan alam/ekosistem
  8. Obat-obatan Tradisional
  9. Masakan tradisional
  10. Obat-obatan tradisional
  11. Olahraga tradisional
  12. Nilai budaya lokal dalam perspektif global

Jam untuk mata pelajaran mulok sangat terbatas yaitu hanya dua jam per minggu. Yang terpokok adalah bahasa dan sastra daerah dan sejarah lokal. Yang lain dijadikan bagian dari kegiatan ekstra kurikulum atau pendidikan jasmani.

Belajar bahasa sama dengan belajar budaya, adat-istiadat, hukum adat, dll. Bagi Uluh Kalteng non Dayak niscaya belajar bahasa Dayak dan sejarah Kalteng. Demikian juga bagi PNS non Dayak.

8.Saran

  1. Standarisasi penulisan bahasa Dayak Ngaju;
  2. Peraturan tentang penggunaan bahasa Dayak pada hari-hari tertentu seperti yang dilakukan oleh Riban sewaktu menjabat Walikota Palangka Raya;
  3. Penggunaan bahasa Dayak untuk hal-hal publik di kantor-kantor dan tempat-tempat publik;
  4. Musik Dayak di kantor-kantor;
  5. Penerbitan-penerbitan dwi bahasa: Dayak dan Indonesia

Terima kasih

Palangka Raya, 19 November 2022

Kusni Sulang