BEBERAPA CATATAN UNTUK DAD AGUSTIAR

Kelembagaan Adat Dayak, termasuk Dewan Adat Dayak (DAD), walaupun ia merupakan lembaga baru dalam sejarah kelembagaan adat Dayak yang terbentuk mengikuti terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah (selanjutnya disingkat Perda No. 16/2008), bisa mempunyai peranan penting dalam tripartite pengelolaan penyelenggaraan Negara di Kalimantan Tengah (Kalteng). Jika Kelembagaan Adat ini solid dan independen, ia bisa menjadi salah satu unsur dari tripatite itu. Sebab Serikat Buruh, Serikat Tani dan unsur-unsur partner sosial lainnya masih belum kuat di Kalteng dan memang tidak mempunyai akar sejarah di daerah yang bukan daerah industri dan lemah tradisi berorganisasinya, sehingga tidak bisa diharapkan sebagai partner sosial yang berarti. Sebagai daerah agraris, para petaninya tidak punya tradisi berserikat atau berorganisasi, ditambah oleh sisa-sisa budaya yang merasa diri “semua pangkalima” (uras pangkalima) dan hakayau kulae (saling mangayau atau saling menjegal) sebagai produk dari cara berproduksi individual. Handep, bukanlah wujud dari adanya kolektivitas tapi tidak lain dari bentuk barter atau perdagangan primer.

Dalam kondisi demikian yang punya akar adalah Kelembagaan Adat. Ia juga pernah mempunyai serta sampai hari ini menyisakan basis sosial yang bisa berkembang. Lahirnya Kalteng sebagai provinsi tersendiri, termasuk perjuangan menghalau kolonialis Belanda, tidak terlepas dari peranan para pemangku adat dan Kelembagaan Adat Dayak. Sesuai dengan peran dan arti penting Kelembagaan Adat dan para pemangku adat, dalam konteks kekinian, DAD niscayanya menjadi semacam parlemen para pemangku adat (yang mutunya patut ditingkatkan), bukan organisisasi para birokrat atau yang tidak ada kaitannya dengan Kelembagaan Adat.

Sejak dipilih menjadi Ketua DAD Provinsi dalam Musyarawarah Daerah (Musda) DAD 10 September 2016 lalu, H. Agustiar Sabran, telah mengeluarkan beberapa gagasan, terutama gagasan modernisasi DAD sebagai organisasi. Modernisasi organisasi ini membuat DAD menjadi “wadah seluruh lapisan masyarakat, golongan maupun berbagai agama”. (Radar Palangka – Radar Sampit, 26 September 2016). Untuk itu maka komposisi pengurus DAD Provinsi terdiri dari masing-masing 30 persen wakil dari berbagai agama, terutama Islam, Kristen dan Hindu Kaharingan. Sehingga Pengurus DAD Agustiar terdiri dari 250 orang (Harian Kalteng Pos, 19 Desember 2016).

Saat pengukuhan pengurus di Istana Isen Mulang (Sabtu, 17 Desember 2016), Agustiar tidak menjelaskan apa yang dimaksudkannya dengan modernisasi DAD sebagai organisasi, tetapi menjelaskan secara sepintas apa yang dimaksudkan dengan Masyarakat Dayak Modern. “Masyarakat Dayak Modern yang dimaksud adalah masyarakat Dayak yang maju, baik dari segi ilmu pengetahuan dan teknologi”, ”masyarakat yang bisa menjadi acuan bagi masyarakat lainnya”, ”masyarakat yang menganut falsafah huma-bétang”, ”mandiri dengan spririt kearifan lokal dalam mengelola kekayaan yang dimilikinya”, ”memiliki kemauan kuat dan kemampuan serta berpikir modern˝, ”menjadi pemain, bukan menjadi penonton, mampu bersaing” (Radar Sampit, 19 Desember 2016).

Usul-usul DAD untuk bagaimana mewujudkan Masyarakat Dayak Modern kemudian akan disampaikan kepada pemerintah agar kepentingan masyarakat Dayak diakomodir (Radar Sampit, 19 Desember 2016). Artinya untuk mewujudkan cita-cita membangun Masyarakat Dayak Modern, DAD Agustiar tetap bersandar pada penmerintah atau penyelenggara Negara. Kalau demikian, di mana lalu kemandiriannya?

Dari paparan singkat tentang apa bagaimana Masyarakat Dayak Modern menurut versi Agustiar di atas, nampak bahwa modernisasi bagi Agustiar terutama terletak pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penguasaan akan ilmu pengetahuan dan teknologi ini kemudian akan berdampak lebih lanjut ke sektor-sektor lain seperti tidak menjadi penonton, mampu bersaing, bisa mandiri mengelola kekayaan, dst. dan lain sebagainya… Sehingga, menurut logika Agustiar, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan soal kunci bagi terwujud tidaknya Masyarakat Dayak Modern.

Penguasaan akan ilmu pengetahuan dan teknologi akan terwujud tentu saja melalui pendidikan, terutama pendidikan kejuruan. Masalahnya untuk Kalteng, terletak pada pertanyaan: Bagaimana penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi ini akan terlaksana apabila nilai, ijazah, gelar akademi diperlakukan sebagai komoditas? Apa yang dilakukan oleh DAD Agustiar untuk menangani praktek yang belum pupus dari dunia pendidikan Kalteng? Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diajukan oleh Agustiar, terletak pada soal bagaimana mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi aplikatif.

Pertanyaannya: Seberapa tinggi taraf ilmu pengetahuan dan teknologi yang dicapai melalui pendidikan baik di dalam maupun mancanegara ? Apakah negeri-negeri mancanegara mau melakukan alih teknologi yang merupakan ‘senjata penguasaan’ mereka terhadap negeri-negeri lain? Berkembangnya teknologi di negeri-negeri yang disebut ‘macan baru ekonomi’ seperti Korea Selatan, Taiwan, Jepang dan Singapura, bukanlah hasil kemurahan hati Amerika Serikat, melainkan tidak terlepas dari kepentingan Amerika Serikat sendiri pada masa Perang Viet Nam. Apa yang dialami oleh negeri-negeri ‘macan ekonomi baru’ itu saya merasa pasti tidak akan terulang di Indonnesia. Berbeda halnya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Republik Rakyat Tiongkok (RRT) atau Soviet Uni dan negeri-negeri sosialis, termasuk Kuba-nya Fidel Castro, terutama di RRT sebab pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa Soviet Uni sedikit berbeda dengan yang dilakukan oleh RRT yang di sini tidak saya uraikan lebih lanjut.

New Trade Economic Zones yang dilakukan oleh RRT terutama di Tiongkok Selatan, sebenarnya bukanlah untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. New Trade Economic Zones agaknya lebih bersifat politis, karena pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, RRT bersandar pada apa yang disebut oleh Prof. Dr. Ignacy Sachs dengan istilah ‘teori kotak hitam’ dan politik ‘merah dan ahli’ (yang saya sebut dengan istilah ‘manusiawi dan ahli’). Manusia dan ahli adalah politik pembangunan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi aplikatif dengan pertama-tama meletakkan titik berat pada pembangunan manusia terlebih dahulu. Bahwa yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi itu bertujuan untuk membangun dan mengembangkan bangsa dan negerinya, untuk tujuan-tujuan manusiawi. Dengan adanya kesadaran demikian, bukan hanya sekedar tukang, tetapi manusia sadar. Kesadaran inilah yang kemudian melahirkan tekad dan prakarsa. Mereka terhindar dari mengkomoditaskan diri.
Ide modernisasi Agustiar nampaknya berbeda dari konsep pembangunan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan oleh RRT. Agustiar bertolak dari konsep seorang tukang. Dengan konsep Agustiar, saya kira yang dicapai tidak lebih dari ilmu pengetahuan dan teknologi kelas dua kalau bukan kelas tiga atau lima. Kemudian pemilik ilmu pengetahuan danb teknologi itu, belum tentu mau bekerja untuk Kalteng karena mereka adalah tukang yang memburu upah tinggi, tidak segan mengkomoditaskan diri.

Jika mau mencari politik pembangunan dan pengembangan ilmu pengetahuan, selain belajar dari mancanegara, terutama politik RRT, saya kira konsep intelektualitas Dayak ‘tunjung nyahu’ dan konsep filosofis “mamut-ménténg, pintar-harati, mameh-uréh” (konsep ini jangan dipenggal-penggal!), konsep visi-misi manusia Dayak, barangkali layak dijadikan rujukan.

Niat baik Agustiar agar Orang Dayak dan Uluh Kalteng menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi patut dihargai, hanya saja barangkali yang patut dicari bagaimana menemukan jalan pengejawantahannya. Kunci permasalahan saya kira terletak pada pembangunan dan pengembangan manusia sehingga menjadi manusia yang manusiawi. Selain kekurangan cendekiawan (yang bergelar akademi, termasuk Profesor Doktor tidak identik dengan cendekiawan), Kalteng dan Indonesia kekurangan manusia yang manusiawi. Lebih kurang lagi adalah manusia yang manusiawi dan ahli.

Politik pembangunan dan pengembangan ilmu pengetahuan, apalagi pembangunan dan pengembangan Masyarakat Modern, cq Masyarakat Dayak Modern tentu saja tidak bisa dilakukan oleh kelembagaan adat, termasuk tidak oleh DAD Agustiar. Dalam soal ini penyelenggara Negara mempunyai peran desisif. Di sinilah arti penting Kelembagaan Adat seyogyanya bisa mengembangkan diri menjadi partner sosial yang merupakan salah satu unsur dari tripartite penyelenggaran Negara. Bukan menjadi gramofon.

Dari sekian banyak hal yang ingin saya sampaikan, di samping soal-soal di atas, saya ingin mengomentari pemberian gelar kehormatan Dayak kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi). Jokowi diberi gelar Raja Haring Hatungku Hatungket Langit yang menurut pemberi gelar, yaitu DAD Agustiar bermakna “raja yang bijaksana dan berkepribadian luhur sebagai penopang keutuhan bangsa” (Radar Sampit, 20 Desember 2016). Pemberian gelar ini, menurut Agustiar, merupakan: (1) Salah satu bentuk penghargaan kepada Presiden yang dinilai mampu menjadi pemimpin bangsa Indonesia dengan baik. (2) Selain itu pemberian gelar tersebut diharapkan menjadi perekat persatuan dan kesatuan; (3) Juga merupakan upaya DAD untuk memelihara adat daerah.

Penilaian pada Jokowi saya kira terlalu dini. Apa jasa Jokowi yang sangat mendasar untuk Masyarakat Dayak selama ia menjelang tiga tahun menjadi Presiden? Presiden bukanlah Raja. Raja dalam masyarakat Dayak mempunyai konotasi negatif. Menghargai tidak harus mengobral gelar yang disebut gelar Dayak. Alasan kedua dan ketiga pun tidak relevan, paling tidak, tidak mendukung. Kalau dirunut-runut Kelembagaan Adat Dayak Kalteng sampai hari ini nampak terlalu mengobral pemberian gelar ini. Pengobralan begini bisa berdampak negatif. Orang menjadi kurang hormat dan menghargai. Pengobralan gelar adat Dayak saya kira tidak terpisahkan dari kualitas pola pikir dan mentalitas tertentu. Lalu pemaknaan atau penafsiran gelar yang diberikan itu terkesan sangat arbitrer, sangat longgar, terkesan kehilangan logika. Bagaimana dan di mana alur nalar penafisran kalimat gelar Raja Haring Hatungku Hatungket Langit yang jika saya benar terjemahan harafiahnya adalah Raja Kehidupan Bertungku Bertongkat Langit?

Daripada mengobral gelar saya kira lebih baik fokus meningkatkan mutu para pemangku adat dan organisasinya sehingga pemangku adat Kelembagaan Adat Dayak benar-benar menjadi pemikir, organisator dan pemberdaya nyata masyarakat adat Dayak sehingga warga adat tidak menjadi yatim-piatu.[]

Kusni Sulang

Halaman Masyarakat Adat Radar Sampit Minggu 25 Desember 2016

SALAMAT BAGAWI, DURANG PAHARI!

Pengurus Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) yang diketuai oleh H. Agustiar Sabran, S.Kom, hasil Musyawarah Daerah, akan dikokohkan oleh Presiden Majelis Adat Dayak Nasional (MADN), yang juga Gubernur Kalimantan Barat, Drs. Cornelis, MH, pada 17 Desember 2016. Upacara pengokohan berlangsung di Istana Isen Mulang, nama untuk rumah jabatan Gubernur Kalteng. Acara pengokohan dilanjutkan dengan Rapat Kerja Daerah DAD pada tanggal 18-19 Desember 2016 di Bétang Hapakat, Jalan RTA Milono, Palangka Raya dan dimeriahi oleh Pawai Budaya dan Doa Lintas Agama untuk Bangsa sekaligus menutup rangkaian acara tersebut.

DAD Kalteng periode 2016-2021 dipimpin oleh H. Agustiar Sabran, S.Kom (selanjutnya saya singkat “DAD Agustiar”) menetapkan visi-misi “Masa Bakti”-nya: Menuju DAD yang Modern dan Mandiri, dengan Kearifan Lokal dalam Bingkai NKRI. Visi-misi DAD Agustiar tidak jauh-jauh dari visi-misi pasang Gubernur Sugianto-Habib: “Kalteng Maju, Mandiri dan Adil untuk Kesejahteraan Segenap Masyarakat Menuju Kalteng Berkah (Bermartabat, Religius, Kuat, Amanah dan Harmoni)”. Sedangkan untuk misi dalam bidang sosial-budaya, pasangan Sugianto-Habib berniat “Memantapkan keberadaan masyarakat adat Dayak dan kearifan lokal dalam filosofi Huma-Betang”. Hal baru pada DAD Agustiar adalah dibentuknya Dewan Pakar yang diketuai oleh mantan Rektor Universitas Palangka Raya Napa J. Awat. Kepada seluruh pengurus DAD Agustiar, dengan harapan terbaik, sesuai dengan otoproklamasi bahwa periode kepengurusan DAD Agustiar disebut sebagai “masa bakti”, pertama-tama saya menyampaikan “Salamat Bagawi, Durang Pahari!”(Selamat Bekerja, Para Sanak-Saudara!”). Bakti tidak lain dari bekerja berpedoman pada visi-misi, terutama poin “Memantapkan keberadaan masyarakat adat Dayak dan kearifan lokal dalam filosofi Huma-Betang”.

Seiring dengan harapan ini saya ingin menerakan beberapa catatan – dan maaf apabila dirasakan tidak mengenakkan hati atau membuat muka dan telinga merah. Karena umumnya di negeri ini, kritik masih dipandang sebagai hujatan, sebagai meludahi muka orang lain di depan publik. Kritik belum dipandang sebagai epistemologi ilmu pengetahuan dan keniscayaan guna mendekati kebenaran. Penolakan terhadap kritik merupakan bentuk tersembunyi dari pola pikir uniformisme (pikiran tunggal) yang tidak mampu menghargai perbedaan pendapat dalam masyarakat yang tidak pernah tunggal dan selalu majemuk. Perbedaan pendapat belum mampu dipandang sebagai salahsatu sumber kekuatan jika ia mampu dikelola baik. Di provinsi ini, yang berbeda pendapat sering diperlakukan dengan pengucilan dan ancaman, bentuk telanjang dari otoritarianisme, yang sering tidak mau diakui sebagai otoritianisme, dan gampang meluncur ke fasisme.

Saya meyakini bahwa menindas kritik dengan berbagai cara, tidak memberikan tempat bagi kebenaran orang lain, tidak akan membuat Kalteng melesat maju ke depan tapi sebaliknya akan meluncur kencang ke belakang. Akar budaya anti kritik ini memang terdapat pada budaya Dayak, seperti pada konsep “uras pangkalima”, memisahkan “mamut-ménténg” dari “pintar-harati” dan “maméh-uréh”. Kemudian apakah kita sudah meninggalkan konsep-konsep masyarakat primer atau tribalisme awal? Dengan menolak kritik, antara lain dengan selubung “kritik boleh tapi harus kritik yang membangun”, penolak kritik, apalagi jika sampai pada tingkat tabu kritik, diakui atau tidak, memandang bahwa kekuasaan itu sama-sebangun dengan kebenaran.

Dengan adanya Dewan Pakar yang terdiri dari para mereka penyandang gelar akademi, saya berangkat dari kepercayaan bahwa DAD Agustiar bukan kalangan tabu kritik atau menolak kritik. Tapi merupakan kelompok yang terbuka sebagai ciri dari sikap akademisi. Akademisi dalam hal ini Dewan Pakar merupakan otak dari DAD dalam melaksanakan program-programnya, cahaya kilat pencerahan dan kesadaran bagi kehidupan. Panutung bulan matanandau pambélum, jika menggunakan filosofi kecendikiawanan Dayak. Akademisi yang anti kritik saya kira sulit disebut sebagai akademisi sesungguhnya. Dalam sejarah akademisi dunia, kebenaran dan mempertahankan kebenaran merupakan salah-satu tradisi. Galileo dan Socrates, misalnya membayar pembelaan ini dengan nyawa mereka. Keteguhan demikian pun diperlihatkan dalam sejarah akademisi, sastra-seni Indonesia sebagaimana diperlihatkan antara lain oleh Ki Hajar Dewantara, Cak Durasim, dll.

Soal kunci dalam pekerjaan akademisi saya kira terletak pada penelitian. Tanpa riset, yang muncul adalah akademisi menara gading, melahirkan para “pangeran” dan “anak raja” jika meminjam istilah penyair Perancis, Paul Eluard. Kalteng tidak memerlukan cendekiawan tipe “pangeran” atau “anak raja”. Dalam budaya Dayak “raja” mempunyai pengertian buruk, yaitu ‘pemalas’, tukang perintah’ bahkan sejenis manipulator.

Kecuali itu, dari DAD Agustiar, terutama dari Dewan Pakar-nya saya mengharapkan ada penjelasan terbuka dan agak rinci tentang apa yang dimaksudkan dengan “Menuju DAD yang Modern dan Mandiri, Dengan Kearifan Lokal Dalam Bingkai NKRI”. Apa yang disebut modern dan mandiri. Apakah mandiri berarti bebas dari intervensi penyelenggara Negara? Jika demikian, tentunya berdampak pada peninjauan kembali Perda No. 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah. Posisi mandiri dalam artian independen bagi kelembagaan adat sangat penting.Yang jelas dengan posisi mandiri kelembagaan adat terlepas dari keadaan menjadi kuda tunggangan politik. Ia bisa melakukan pengawasan sosial, menjadi pemikir, organisator dan pemberdaya masyarakat adat. Kunci kemandirian, bertenaga tidaknya kelembagaan adat Dayak, terletak pada peningkatan mutu pemangku adat. Mutu dalam pengertian kemampuan dan pengetahuan. Tanpa perbaikan mutu, kelembagaan adat akan jadi gramofon, masyarakat adat tetap berjalan di tempat, tidak mampu keluar dari keterpinggiran yang kian menjadi.
Syukur-syukur jika DAD Agustiar, cq. Dewan Pakar-nya, bisa memberikan penjelasan tentang yang dimaksudkan dengan “Memantapkan keberadaan masyarakat adat Dayak dan kearifan lokal dalam filosofi Huma-Betang”. Bagaimana caranya “Memantapkan keberadaan masyarakat adat Dayak dan kearifan lokal dalam filosofi Huma-Betang” itu.

Tentang filosofi Huma-Betang, apakah Bétang itu punya filosofi? Saya menganggap bétang itu tidak ada filosofinya. Bétang tidak lain dari sebuah benteng dalam perang (menghadapi kayau-mangayau) berbeda dengan tongkonan Toraja. Kalau mau tetap menggunakan istilah budaya bétang, barangkali diberikan isi baru tidak berhenti pada gejala. Jika demikian apa yang dimaksudkan dengan ”kearifan lokal”? Kejelasan masalah ini, saya kira akan berkaitan dengan perkembangan masyarakat Dayak lebih lanjut. Bukan sebatas diskusi teoritis.

Penjelasan kepada publik mengenai hal-hal mendasar di atas diperlukan jika menginginkan bahwa konsep-konsep tersebut menjadi milik warga masyarakat adat, bukan hanya milik pengurus. Mengurung ide-ide tersebut pada lingkungan pengurus DAD akan membuat DAD Agustiar menjadi bersifat elitis. Elitisme bukan jalan keluar sebaliknya bisa berkembang menjadi kesewenang-wenang otoritarian atau despot. Sedangkan jika ide-ide itu dipahami, disetujui warga adat maka ide-ide tersebut akan menjelma menjadi kekuatan material yang ampuh.
Soal lain: Apakah DAD Agustiar tidak ada pikiran untuk memperjuangkan peninjauan ulang salam nasional Dayak: “Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata?” Pertanyaan ini muncul karena saya anggap salam ini terlalu panjang, tidak layak jadi salam. Salam itu biasanya hanya satu kata. Misalnya: Merdeka! Sebagai salam nasional kita; Horas! untuk Tapanuli Utara; Hotu! untuk Halmahera, Paotere! Untuk pelaut Bugis Makassar, dst. Akan tidak logis jika salam nasional Merdeka digantikan dengan satu kalimat: Kemerdekaan Adalah Hak Semua Bangsa. Adakah penggantinya yang terdiri dari satu kata saja tapi mempunyai makna filosofis yang mendalam? Tentu saja ada. Seperti “Has eh!”. Mengapa hal ini tidak diangkat? Tidak terangkatnya masalah ini karena penelitian sejarah budaya minim dilakukan untuk tidak mengatakan ‘tidak dilakukan’ sehingga dalam Musyawarah Nasional MADN, DAD Kalteng tidak mempunyai saran alternatif dalam menanggapi usul DAD Kalimantan Barat (Kalbar). Sedangkan Kalbar melalui Institut Dayakology (ID) sejak 30-an tahun telah melakukan penelitian sejarah dan budaya. Yang mengangkat “Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata?” adalah ID.

Apakah Dewan Pakar DAD Agustiar akan menempatkan penelitian dan pendidikan para pemangku adat Dayak untuk peningkatan mutu sebagai pekerjaan utama, sampai sekarang saya belum mendapatkan keterangan apapun. Yang pasti menggunakan ‘kira-kira’, ‘emosi’ sebagai dasar tindakan tidak membawa kita ke mana-mana, sementara banyak masalah di provinsi ini masih berada dalam tempat-tempat gelap. Sambil sekali lagi menyampaikan “Salamat Bagawi, Durang Pahari!”, hendaknya dicatat bahwa Quo Vadis DAD Agustiar? tetap menjadi pertanyaan pokok saya. Harapan dan pertanyaan pokok ini agaknya sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh penyair Uluh Kalteng asal Jawa Timur, Agung Catur Prabowo :

ANAK ENGGANG
Buat Anak Dayak

mendung tak bisa lagi menggantung di dahan
tunggak juga telah hanyut berserak
anak enggang

sarang kini harus kau bikin sendiri
dari pucuk pucuk yang hangus
dari arang yang tersisa

langit kini harus kau lukiskan sendiri
dengan kepak putih atau hitam
dengan paruh atau mahkota

bila sudah masanya
terbanglah melintas cakrawala
agar kisah anak enggang
tak berakhir di pokok ara

Apakah “kisah anak enggang akan berakhir di pokok ara? Yang turut menjawabnya adalah DAD Agustiar.[]

Kusni Sulang

Halaman Masyarakat Adat Radar Sampit Minggu 18 Desember 2016

DEBAT IDE DAN ADAT ISTIADAT

Pertanyaan pokok saya: Apakah ada ruang debat-ide dalam adat-istiadat, termasuk adat-istiadat Dayak Kalimantan Tengah (Kalteng)? Pertanyaan ini muncul karena dalam kenyataan sehari-hari di provinsi ini, saya sering mendapatkan orang-orang yang disidang adatkan karena dituduh melecehkan adat-istiadat Dayak, yang kemudian diperluas menjadi tudingan melecehkan Orang Dayak. Bukan hanya itu. Bahkan untuk berbicara tentang suatu subyek tertentu pun tidak diperbolehkan, tanpa izin pihak-pihak tertentu yang memandang subyek tersebut menjadi monopolinya. Apabila tetap dibicarakan maka yang bersangkutan akan disidangadatkan. Dan masih banyak contoh-contoh kongkret lagi, termasuk yang saya alami sendiri secara pribadi.

Kenyataan demikian mengesankan bahwa ruang penelitian, upaya mencari kebenaran dari kenyataan, mempertanyakan dan mengajukan pendapat menjadi sangat terbatas, untuk tidak mengatakan ditiadakan, atau paling tidak, diciutkan. Adat-istiadat adalah kebenaran mutlak yang tidak boleh diusik, dipertanyakan atau diotak-atik. Padahal mengajukan pendapat adalah hak dasar manusia yang tidak boleh dirampas oleh siapa pun. Apakah adat-istiadat mempunyai hak merampas hak-hak dasar itu? Apakah adat-istiadat yang melakukan perampasan hak-hak dasar manusia, bisa disebut adat-istiadat yang beradat?

Oleh keadaan dan alur pikiran seperti di atas, maka muncul pertanyaan pokok, yaitu: Apakah ada ruang debat-ide dalam adat-istiadat, termasuk adat-istiadat Dayak Kalimantan Tengah (Kalteng)? Apakah debat-ide yang sering juga dikatakan sebagai debat akademis diberi keleluasaan? Debat-ide adalah suatu diskusi tentang ide, gagasan, wacana, konsep, kesimpulan, tesa dan hipotesa, premis, dan lain-lain yang tidak bersifat kebendaan, dan seluruh aspeknya. Debat-ide bertujuan mencari kebenaran dari kenyataan sebagaimana adanya kenyataan.

Prinsip terpenting yang berlaku dalam debat-ide ialah jujur (berani mengaku salah jika ternyata dirinya keliru); memberi ruang luas bagi kebenaran pihak lain (bukan mencari memang-kalah, sehingga pokrol bambu tidak berlaku, sebagaimana tidak berlakunya prinsip mayoritas sama dengan kebenaran), mengutamakan data, mengatakan yang hitam sebagai hitam, putih sebagai putih. Sikap berprinsip demikian boleh disebut sikap ilmiah. Sikap ilmiah selalu mempertanyakan sesuatu, meragukan kebenaran yang dikemukakan oleh siapa pun juga, tidak pernah menerimanya begitu saja. Perintah atau komando dalam dunia militer denganndisiplin mati, tidak berlaku di dunia akademi atau ilmu-pengetahuan. Hal demikian berlaku sejak berabad-abad silam. Dalam dunia sastra-seni, prinsip meragukan ini disebut pencarian yang tidak punya sampai dan tak punya tabu. Prinsip tanpa tabu ini di dunia akademi dinamakan kebebasan mimbar atau kebebasan akademi.

Apakah adat istiadat? Koentjaraningrat, sang antropolog, memasukkan adat-istiadat dalam kategori wujud kebudayaan. Paling sedikit terdapat 179 perumusun tentang kebudayaan. Tapi Koentjaraningrat memilih kebudayaan sebagai “keseluruhan gagasan dan karya manusia, yang harus dibiasakannya melalui belajar, beserta keseluruhan dari hasil budi dan karyanya” (Koentjaraningrat, 2004:9). Menurut Koentjaraningrat, kebudayaan mempunyai tiga wujud yaitu: (1) Wujud idiil; (2) Wujud kelakuan, (3). Wujud fisik. Adat (adat tata kelakuan) adalah wujud idiil dari kebudayaan. Adat terdiri dari empat tingkat: (1) Tingkat nilai budaya ; (2) Tingkat norma-norma; (3) Tingkat hukum; (4) Tingkat aturan khusus. (Koentjaraningrat, 2004:10-11).

Tidak jauh dari perumusan yang dipilih oleh Koentjaraningat adalah perumusan yang dipilih oleh Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah (selanjutnya disingkat Perda No.16/2008). Perda No.16/2008) merumuskan “adat-istiadat Dayak adalah seperangkat nilai dan norma, kaidah dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat adat Dayak serta nilai atau norma lain yang masih dihayati dan dipelihara masyarakat sebagaimana terwujud dalam berbagai pola nilai perilaku kehidupan sosial masyarakat setempat” (hlm. 5).

Perumusan Perda No.16/2008 nampaknya tidak selengkap perumusan Koentjaraningrat. Perda No.16/2008 tidak memasukkan dua tingkat yaitu (3) Tingkat hukum; (4) Tingkat aturan khusus. Tapi yang patut dicatat dari perumusan Perda No.16/2008 tentang adat-istiadat yaitu bahwa adat-istiadat itu “tumbuh dan berkembang”, artinya tidak statis. Saya memahami bahwa dalam pertumbuhan dan perkembangan suatu hal-ihwal, ada unsur-unsur yang dilepaskan atau ditinggalkan, tidak lagi dipakai karena misalnya tidak zamani.

Bagaimana menetapkan unsur-unsur adat-istiadat itu sudah tidak zamani lagi? Saya kira patokannya adalah keadaan nyata dalam kehidupan. Misal kebiasaan kayau-mangayau. Jika hal itu dilakukan terus maka tindakan demikian termasuk kategori tindak kriminal. Soal kayau-mangayau inilah antara lain didiskusikan dalam Pertemuan Tumbang Anoi 1894. Dalam Pertemuan Tumbang Anoi melalui diskusi tercapai kesepakatan untuk menghentikan kebiasaan kayau-mangayau. Adanya diskusi artinya ada debat ide. Penghentian kebiasaan kayau-mangayau menunjukkan bahwa adat-istiadat itu dinamis, tidak statis. Statis akan membuatnya ketinggalan zaman dan kemudian mati. Artinya perubahan dan merubah adat-istiadat bukanlah tabu karena sebagai turunan Maharaja Bunu manusia turun ke bumi yang berkarakter chaos dengan visi-misi hidup-mati bagaimana membuat bumi jadi tempat hidup anak manusia secara manusiawi dengan kualitas yang terus-menerus meningkat.

Visi-misi hidup-mati dalam sastra lisan Uluh Katingan dirumuskan dalam kata-kata “nyanak jata réngan tingang” (anak naga putera-puteri enggang). Adat-istiadat tunduk pada visi-misi hidup-mati ini. Sebab adat-istiadat adalah suatu pranata yang dilahirkan oleh keperluan bersama, kemudian berkembang menjadi semacam hukum, sebagai suatu sistem pengendalian sosial yang bersifat memaksa yaitu hukum, untuk melaksanakannya hukum disokong oleh suatu “sistem alat-alat kekuasaan yang diorganisir” oleh bakas lewu, damang, tamanggung, sebagai primus interpares masyarakat, dalam bentuk lembaga-lembaga adat. Pengalaman dalam menjawab tantangan kehidupan sepanjang ruang dan waktulah yang memberikan masyarakat pengetahuan dan kesimpulan yang kemudian mengkristal dalam wujud pandangan hidup atau filosofi. Filosofi ini lalu mengungkapkan diri dalam berbagai bentuk kongkrit, termasuk dalam berperilaku.

Diskusi atau debat ide juga berlangsung apabila para damang tidak mendapatkan pada pasal-pasal hukum adat yang sudah ada, bagaimana sanksi terhadap suatu masalah baru. Para damang, misalnya di Katingan berunding untuk bersama-sama menetapkan pasal baru. Dengan cara ini adat-istiadat, terutama tingkat hukum dan tingkat aturan khusus jadi berkembang zamani.

Adanya debat ide dalam kebudayaan Dayak juga tersirat dalam ungkapan filosofi ‘hatamuei lingu nalata’, ‘saling mengembarai pikiran dan perasaan sesama’. Konsep filosofis ini menolak mutlak-mutlakan, menolak sikap apriori dan syak-wasangka, tapi menasehatkan agar Orang Dayak bersikap terbuka, mendapatkan kebenaran dari kenyataan.

Saya memahami bahwa “saling mengembarai pikiran dan perasaan sesama” menyarankan kepada manusia Dayak agar setia pada kebenaran yang didapatkan dari kenyataan. Cara paling utama untuk mendapatkan kebenaran dari kenyataan adalah riset. Konsep filosofi ini merupakan bagian dari sistem nilai budaya Dayak. Yang disebut sistem nilai budaya adalah konsepsi-konsepsi yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar warga masyarakat mengenai hal-hal yang harus mereka anggap amat bernilai dalam hidup. Karena itu sistem nilai budaya biasanya berfungsi sebagai pedoman tertinggi bagi kelakuan manusia (Koentjaraningrat, 2004: 25).

Berdasarkan pedoman tertinggi bagi kelakuan manusia ini, maka kebudayaan Dayak, termasuk di dalamnya adat-istiadat, debat-ide bukanlah tabu, tapi justru diniscayakan. Atas dasar ini maka prinsip pengadilan adat adalah menang-menang, bukan menang-kalah seperti prinsip yang digunakan oleh hukum formal (positif).

Dalam Pengadilan Adat, Tim Hakim niscaya mendengar kedua belah pihak, bukan hanya mendengar satu pihak. Kecuali itu Tim Hakim yang juga berfungsi sebagai penyidik akan mendengarkan keterangan para pihak lainya untuk mengumpulkan data selengkap mungkin. Sikap dan cara kerja ini juga tidak lain dari penerapan prinsip mendapatkan kebenaran dari kenyataan (lihat wawancara Harian Radar Sampit dengan Damang Basel Ahat Bangkan tahun 2014).
Kritik berargumen dilengkapi dengan data-data merupakan salah-satu alat dalam debat-ide. Menolak kritik, selain bertentangan dengan epistemologi ilmu-pengetahuan, juga tidak sesuai dengan prinsip-prinsip adat-istiadat Dayak. Dalam hal-hal yang bersifat konseptual, seperti Salam Nasional Dayak, budaya bétang, evaluasi terhadap Perda No.16/2008, politik investasi, dan berbagai kebijakan, modernisasi kelembagaan adat, debat-ide merupakan suatu kesnicayaan. Sikap yang beradat jadinya tidak lain dari menghormati prinsip-prinsip debat-ide di atas.

Kesimpulannya: Debat ide terdapat dalam budaya Dayak, termasuk dalam adat-istiadat Dayak. Patutkah unsur penting ini dikikis dari budaya dan adat-istiadat Dayak?[]

Kusni Sulang

Halaman Masyarakat Adat Radar Sampit Minggu 8 Desember 2016

QUO VADIS DAD KALTENG?

Pertanyaan ini muncul dengan latar belakang dan keadaan yang persis. Apakah itu? Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) yang baru terpilih dalam Musyarawarah Daerah (Musda) DAD 10 September 2016 lalu, H. Agustiar Sabran, berkomitmen untuk menjadikan DAD sebagai organisasi yang “lebih modern berbasiskan kearifan lokal dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Memodernkan DAD agar tidak tergerus perkembangan zaman dan menyentuh semua generasi namun tetap memegang teguh nilai maupun sejarah peninggalan nenek-moyang suku Dayak”.

Agustiar juga menjelaskan apa yang ia maksudkan dengan “dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI”, yaitu “DAD (menjadi—KS) wadah seluruh lapisan masyarakat, golongan maupun berbagai Agama”(Radar Palangka—Radar Sampit, 26 September 2016). Apa yang dimaksudkan oleh Agustiar dengan ‘organisasi modern’ “dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI”, yaitu “DAD (menjadi—KS) wadah seluruh lapisan masyarakat, golongan maupun berbagai Agama” sampai hari ini belum ada penjelasan apa pun. Hanya saja dari sumber yang sangat bisa dipercayai, saya mendapat keterangan tentang komposisi pengurus DAD pimpinan Agustiar yang terdiri dari kelompok Dayak Kaharingan, Kristen dan Muslim. Kelompok-kelompok ini masing-masing memperoleh jatah tigapuluh persen kedudukan di kepengurusan DAD. Sesuai dengan apa yang pernah dikatakan sebelumnya oleh Agustiar Sabran sebelumnya, yaitu “DAD (menjadi—KS) wadah seluruh lapisan masyarakat, golongan maupun berbagai Agama”, maka Agustiar memasukkan juga etnik-etnik non-Dayak untuk duduk dalam kepengurusan DAD.

Dengan keterangan ini saya memperoleh sedikit gambaran lebih lanjut tentang apa yang dimaksudkan oleh Agustiar tentang modernisasi organisasi DAD. Hal lain yang melatarbelakangi pertanyaan yang menjadi judul catatan ini adalah adanya wacana dari HM Khemal Nasery yang disiarkan melalui media sosial, untuk membentuk Ikatan Keluarga Dayak Muslim Kalimantan (IKDMK). ”Saya merasa perlu dibentuk wadah ini (IKDMK – KS) untuk menampung seluruh potensi terutama budaya,” ujar Khemal Nasery yang berdomisili di Pangkalan Bung menjelaskan wacananya. Menurut Khemal, Provinsi Kalteng sangat luas, sehingga Dayak Pesisir yang ada di wilayah Barat Provinsi Kalteng harus diperhatikan dan dijaga” (Lihat: Harian Radar Sampit, 27 November 2016).

Pada awal tahun 2014 lalu, di Palangka Raya sekelompok orang mendirikan Perhimpunan Dayak Melayu (PDM). Berdirinya Perhimpunan ini disambut oleh ribuan orang yang turun ke jalan-jalan pusat kota menentang PDM. Para pengunjuk rasa mendesak agar pemerintah segera membubarkan PDM Etnik Melayu umumnya adalah penganut agama Islam. Dahoeloe, orang Dayak yang masuk Islam, umumnya menyebut diri sebagai Melayu, dan tidak mau lagi menyebut diri Dayak. Perubahan dimulai sejak diselenggarakannya Kongres Nasional Dayak tahun 1991 di Pontianak, Kongres yang sekaligus mengakhiri polemik berpanjangan tentang nama suku Dayak.

Tentangan terhadap adanya PDM, juga menimpa IKDMK sekali pun baru pada tingkat gagasan. Menurut Harian Radar Sampit gagasan Khemal untuk mendirikan IKDMK ditolak oleh “sebagian besar pengguna facebook atau media sosial karena dipandang “ berpotensi memecah-belah.” (Lihat: Harian Radar Sampit, 27 November 2016).

Argumen yang digunakan oleh Khemal untuk melandasi gagasannya saya kira memang kurang kuat. Kalau IKDMK bermaksud “untuk menampung seluruh potensi” Dayak, apakah Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) dan lembaga-lembaga bawahannya, apa dipandang tidak “untuk menampung seluruh potensi” Dayak dalam berbagai bidang? Kalau Khemal setuju bahwa tujuan MADN dan lembaga-lembaga bawahannya justru “untuk menampung seluruh potensi”, mengapa Khemal “merasa perlu dibentuk wadah ini” (IKDMK – KS)? Apakah IKDMK mau menyaingi atau menggntikan MADN?

Dengan menggunakan argumen ini, nampak bahwa apa yang dikatakan oleh sebagian besar pengguna facebook dari Kalteng “berpotensi memecah-belah.” Dengan membawa-bawa nama Muslim, agaknya Khemal lupa bahwa dalam keluarga Dayak perbedaan agama tidak membuat mereka tersekat-sekat. Secara filosofi, orang Dayak memandang bahwa “agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku. Ada-istiadat adalah urusan bersama”. Mencampurbaurkan masalah agama dengan adat-istiadat dan hukum adat, saya kira suatu langkah beresiko dan tidak mempunyai akar dalam sejarah budaya Dayak.

Apabila gagasan mendirikan IKDMK diteruskan ke dalam perbuatan, bukan tidak mungkin kemudian akan muncul organisasi-organisasi baru yang berafiliasi kepada agama, misalnya Ikatan Keluarga Dayak Kristen Kalimantan, Ikatan Keluarga Dayak Katolik Kalimantan, Ikatan Keluarga Dayak Budha Kalimantan, Ikatan Keluarga Dayak Kaharingan Kalimantan, dst.

Saya khawatir, dengan membawa-bawa masalah agama, selain pandangan Khemal menjadi anakronik secara budaya dan sejarah, jika gagasan ini diteruskan maka Khemal memberi sumbangan besar dalam membangun sekat-sekat di kalangan warga adat Dayak. Adanya sekat-sekat akan memperlemah kekuatan Dayak yang sekarang sudah lemah. Upaya memperlemah Dayak ditunjukkan oleh sejarah Dayak telah dilakukan sejak Belanda mulai memperluas daerah koloninya di Tanah Dayak. Dayak tentu saja sangat tidak diuntungkan dengan berada pada posisi lemah. Posisi lemah merupakan jalaran menuju ke pemusnahan yang menunggu di ujung keterpinggiran.

Jika Khemal mengatakan bahwa ”Kami tetap Dayak dan tetap bangga sebagai Dayak” barangkali dengan memperlemah Dayak maka inilah contoh mutakhir bagaimana Dayak melakukan bunuh diri. Boleh jadi juga contoh kekinian dari konsep “semua pangkalima”. Saya tidak bisa turut bangga dan tidak menghargai sikap bunuh diri karena mati jauh lebih gampang daripada hidup. Apalagi secara filosofi, Dayak itu adalah “Utus Panarung” (Turunan Petarung).

Tentang Dayak Pesisir. Apakah benar kelembagaan adat kekinian tidak memperhatikan mereka? Apabila data-data saya benar, data-data yang saya miliki mengatakan keadaan yang berbeda dari argumen Khemal. Jika disimpulkan maka gagasan Khemal untuk mendirikan IKDMK bukanlah gagasan positif dilihat dari segi kepentingan masyarakat adat Dayak secara keseluruhan.

Apakah langkah modernisasi Agustiar terhadap DAD suatu hal yang positif? Melakukan modernisasi organisasi dalam pengertian membuat organisasi itu zamani, memang sesuatu yang niscaya. Masalahnya terletak pada pertanyaan: Bagaimana modernisasi itu dilakukan. Untuk itu kiranya patut diketahui apa yang menjadi masalah kunci dalam melakukan modernisasi itu. Apakah komposisi masing-masing 30 persen untuk Dayak Islam, Dayak Kristen dan Dayak Kaharingan merupakan masalah kunci bagi zamani tidaknya DAD?

Saya kira masalah kunci tidak terletak pada komposisi 30 persen itu tapi terletak pada kualitas, baik kualitas pengetahuan, kemampuan organisasi artinya kualitas kepemimpinan atau keteladanan, kualitas profesional sebagai pemangku adat, kualitas keberpihakan, kualitas wawasan, kualitas kematangan emosi dan inteligensia. Singkatnya terdapat pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) para pemangku adat. Apakah Modernisasi Agustiar menjamin bahwa pengurus DAD yang berkomposisi 30 persen itu akan menjamin yang duduk di pengurus adalah para pemangku adat berkualitas? Padahal para pemangku adat dalam sejarah merupakan sosok-sosok primus inter pares. Dengan tingkat kualitas seadanya, saya khawatir dalam kepengurusan DAD akan terbangun sekat-sekat dan lebih buruk lagi rebutan dominasi dan hegemoni, serta campur-aduk dengan kepentingan politik. Akibatnya kelembagaan adat tidak lagi independen, melainkan hanya menjadi kuda tunggangan kepentingan-kepentingan politik.

Jalan untuk mencapai kualitas demikian tidak lain dari penyelenggaraan sekolah adat atau apa pun namanya, yang permanen, bukan insidental. Untuk menjadi pemangku adat yang zamani, mereka tidak lain dari lulusan sekolah adat ini. Melalui sekolah adat begini kaderisasi, pelestarian kearifan lokal dan khazanah budaya dilakukan secara kongkret dan profesional.

Hal lain yang disampaikan oleh sumber saya, Modernisasi Agustiar memasukkan ke dalam pengurus DAD Provinsi orang-orang asal etnik non-Dayak. DAD Provinsi Kalteng sampai detik ini masih belum menyiarkan apapun tentang komposisi pengurus barunya. Jika sumber saya benar, apabila benar demikian, masih bisakah DAD disebut DAD? (Lihat: Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah; lihat juga: Anggaran Dasar Majelis Adat Dayak Nasional mengenai apa-siapa yang disebut Dayak). Sebagai acuan: Apakah dalam kepengurusan Pakuwojo, perhimpunan warga Batak, Minangkabau, dll… terdapat orang Dayak di dalamnya? Jika demikian di kemanakan DAD sebagaimana yang dilukiskan oleh Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah.

Sebagai bagian dari MADN, secara organisasi dan prosedural minimal, DAD Provinsi Kalteng jika mau melakukan kebijakan-kebijakan baru seperti misalnya Modernisasi Agustiar, memasukkan orang-orang non Dayakn sebagai pengurus DAD, dengan pimpinan MADN, niscayanya patut mendiskusikannya dengan MADN – lembaga yang di atasnya. (Lihat: Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah).

Saya sungguh khawatir, Modernisasi Agustiar, jika salah langkah, justru akan melenyapkan DAD. Kalau pun masih ada, yang ada hanyalah nama tapi isinya sudah berbeda. Kalau tidak demikian, lalu Quo Vadis DAD Agustiar? Terbayangkankah oleh warga adat Dayak Kalteng, apa bagaimana jadinya Dayak tanpa kelembagaan adat dan organisasinya sendiri? Dayak kembali dilucuti atau melucuti diri sendiri.

Mudah-mudahan tulisan ini bisa mendorong Agustiar Sabran mau memberikan keterangan-keterangan terbuka yang padan tentang Modernisasi-nya dan bagaimana Modernisasi itu dilakukan. Saya kira, bukan hanya saya yang memerlukan penjelasan padan itu, tapi seluruh warga adat Dayak Kalteng. Konsep, pikiran adalah awal dari tindakan. Agustiar tidak menderita kerugian apa pun dengan mendiskuskikan terlebih dahulu konsep-konsep modernisasinya, sebaliknya justru akan mematangkan konsep-konsep tersebut. Mudah-mudahan penantian saya bukan penantian Buliga dan atau penantian menunggu Godot.[]

Kusni Sulang

Halaman Masyarakat Adat Radar Sampit Minggu 4 Desember 2016

SEMINAR PENULIS ETNIK SERANTAU (SPES) 2016, SABAH

SEMINAR PENULIS ETNIK SERANTAU (SPES) 2016, SABAH

SMK Matunggong, Kudat, 22 Oktober 2016

Foto: Andriani SJ Kusni, Aldrin P. Lee

Foto/Dok. Andriani SJ Kusni/Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah

Foto/Dok. Andriani SJ Kusni/Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah

Foto/Dok. Andriani SJ Kusni/Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah

Foto/Dok. Andriani SJ Kusni/Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah

Foto/Dok. Andriani SJ Kusni/Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah

Foto/Dok. Andriani SJ Kusni/Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah

Foto/Dok. Andriani SJ Kusni/Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah

Foto/Dok. Andriani SJ Kusni/Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah

Foto/Dok. Andriani SJ Kusni/Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah

Foto/Dok. Andriani SJ Kusni/Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah

Foto/Dok. Andriani SJ Kusni/Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah

Foto/Dok. Andriani SJ Kusni/Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah

Foto/Dok. Andriani SJ Kusni/Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah

Foto/Dok. Andriani SJ Kusni/Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah

Foto/Dok. Andriani SJ Kusni/Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah

Foto/Dok. Andriani SJ Kusni/Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah

Foto/Dok. Andriani SJ Kusni/Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah

Foto/Dok. Aldrin P. Lee/Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah

Foto/Dok. Andriani SJ Kusni/Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah

Foto/Dok. Andriani SJ Kusni/Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah

DOKUMEN RAHASIA DI TANGAN JURNALIS

Oleh Hafis Azhari

Penulis novel “Perasaan Orang Banten” dan “Pikiran Orang Indonesia”

Hp. 081218595887

Setelah beberapa bulan lalu nobel kesusastraan menganugerahi kemenangan atas jurnalis Svetlana Alexievich (Belarusia), panitia Oscar tak ketinggalan memenangkan film terbaik tentang perjuangan para jurnalis yang tergabung dalam “Spotlight”, suatu tim investigasi para wartawan yang dibentuk harian lokal “The Boston Globe” dan berhasil mengungkap skandal menghebohkan setelah peristiwa runtuhnya gedung World Trade Center (WTC) di Amerika Serikat.
Film Spotlight diangkat dari kisah nyata dalam bentuk historical memories, tentang perjuangan para wartawan membela anak-anak korban penganiayaan dan pelecehan seksual oleh para pastor dan biarawan yang selalu ditutup-tutupi dan dirahasiakan selama puluhan tahun oleh pihak Gereja Katolik. Dengan tidak bermaksud menjelek-jelekkan Gereja sebagai suatu institusi, The Boston Globe membentuk tim investigasi yang dipimpin editor harian Marty Baron, kemudian memulai penyelidikannya terhadap Pastor John Geoghan sebagai tertuduh atas kasus pelecehan terhadap 80 anak laki-laki.
Jalan cerita terus berkembang kepada kasus-kasus lainnya, hingga terpaksa harus bergerilya membuka dokumen sensitif yang selama puluhan tahun dianggap tabu dan didiamkan oleh pejabat negara yang mengatasnamakan demokrasi itu. Dalam satu tahun penyelidikan, tim Spotlight berhasil menyingkap fakta-fakta yang dengan sengaja ditutup oleh Vatikan sebagai institusi tertua, simbol organisasi keagamaan dengan hirarki yang sangat ketat.
Harian The Boston Globe tak ubahnya seperti harian-harian lokal di negeri ini, yang berani melakukan terobosan atas kreativitas para jurnalisnya, melampaui dalil-dalil hukum menuju rasa keadilan, bahkan melampaui agama formal menuju kualitas keimanan yang mendewasakan. Nilai-nilai humanitas yang menantang para jurnalis agar tidak mudah terjebak kepada sikap reaktif dalam menghadapi masalah. Bahkan mengajak kita semua untuk mengakui kredibilitas dan kejujuran wartawan, suatu profesi yang mulia ketimbang pastor-pastor Gereja (tokoh agama) apabila mereka tak konsisten menjaga kualitas ketakwaannya. Saya nyatakan “takwa” di sini, karena ia mengandung terminologi yang lintas religi. Dan Tuhan memandang semua manusia sama, serta memandang nilai-nilai kemanusiaan bukan berdasarkan ras, suku, agama, serta apa pekerjaan dan profesinya, tetapi justru dari kualitas ketakwaannya (al-Hujurat: 13).
Para wartawan The Boston Globe paham betul akan kapasitas dirinya. Mereka tak mau terkecoh memasuki hal-hal yang bukan keahliannya. Mereka tak mau terjebak ke dunia politik praktis, tetapi mampu berpikir melampaui kapasitas kaum politisi. Mereka tak mau berebut kursi dalam jabatan yudikatif maupun legislatif tetapi mengerti arti pelayanan publik, rasa keadilan maupun hidup bermaslahat. Jangan coba-coba pihak penguasa maupun tokoh agama (Gereja) menjegal reputasi mereka, karena mereka memiliki validitas data yang disimpan sesuai etika jurnalistik. Kalaupun Vatikan berambisi menyerang institusi kewartawanan, konsekuensinya mereka harus siap menerima kenyataan terburuk dalam sejarah, yakni terbongkarnya kasus-kasus besar tentang kecenderungan libidinal sebagai kebutuhan biologis manusia, yang dilampiaskan tidak semestinya (sesuai hukum sunatullah).
Di sisi lain, film Spotlight juga menampilkan sosok wartawan liberal (Amerika) yang terobsesi untuk membuka kedok kejahatan semua tokoh agama di Boston, bukan menunjuk pada oknum dan pelakunya. Namun kemudian segera diperingatkan atasannya agar berhati-hati dalam melakukan peliputan. Karena pada hakikatnya setiap individu menyimpan dokumen rahasia pribadi yang berkaitan dengan hal-hal negatif di masalalunya. “Kalau saya mau buka, saya pun bisa membongkar rahasia hidup Anda!” demikian tegas seorang jurnalis senior.

Perjuangan Kaum Jurnalis

Setiap agama sangat menjunjung tinggi perjuangan para pencari kebenaran, yang tentunya berseberangan dengan prilaku seorang agamawan yang rajin membawa-bawa Al-Kitab, berkhotbah dan berceramah ke sana kemari, namun tidak konsisten antara apa yang diucapkan dengan apa yang diperbuatnya. Mereka tak ubahnya keledai yang memanggul Al-Kitab di punggungnya, sibuk dengan eksistensi tapi tak pernah mengenai sasaran untuk mencapai esensi iman yang mendewasakan.
Mereka tak ubahnya dengan para politisi yang sibuk “menunggangi” kalangan agamawan, merogoh milyaran untuk berkampanye, namun apakah layak amanat Tuhan (tugas kepemimpinan) dikejar-kejar, sampai mereka berseteru memfitnah lawan-lawan politiknya? Silakan dijawab oleh hatinurani masing-masing, bukan dengan rasio maupun logika kekuasaan, melainkan dengan “hati”.
Sekarang kita coba kembali kepada kerja-kerja kreatif dari para wartawan “Spotlight” yang telah diakui dunia sebagai film drama terbaik dalam penganugerahan Oscar tahun 2016 ini. Mereka adalah wartawan-wartawan independen yang fokus pada pekerjaan dan keahlian di bidangnya. Mereka menyadari bahwa tugas jurnalistik adalah bagian dari amanat Tuhan, yang apabila dijaga dengan penuh rasa tanggungjawab niscaya akan meningkatkan kualitas kemanusiaan, serta derajat kemuliaan yang dijanjikan Tuhan.

Kebenaran Mengibas Fitnah

“Kita akan fokus pada perintah Tuhan untuk menolong anak terlantar dan kaum miskin, kita tak mau terlibat dalam ghibah dan fitnah!” ujar Kardinal Bernard Law, seorang uskup agung Boston yang sehaluan dengan organisasi MUI dalam agama Islam di Indonesia.
Pernyataan tersebut nyaris membuat kalangan jurnalis putus harapan. Tetapi perkara mencari kebenaran dengan mengumbar fitnah adalah dua hal yang berbeda. Mereka meyakini, setelah menyaksikan puluhan korban yang menuntut hak-haknya, termasuk keluarga-keluarga korban yang terguncang secara psikologis. Bila hal ini didiamkan lantas bisikan-bisikan Gereja dituruti, justru akan menimbulkan inersia di kalangan wartawan dunia, serta penegakan keadilan menjadi terkalahkan. Boleh-boleh saja Kardinal berdalih dengan mengatasnamakan Tuhan Allah maupun Tuhan Bapa di Surga, tapi di mana letak konsistensi antara apa yang dianjurkan Tuhan dengan praksisnya dalam amal kehidupan.
Etika jurnalistik kemudian berpadu dengan nilai-nilai humanisme yang membuat Marty Baron dan kawan-kawan menjadi lebih arif dan bijak. Namun “panggilan” untuk menegakkan keadilan sudah melampaui formalitas agama yang seringkali bicara di wilayah teks-teks harfiyah. Mereka telah berpijak pada fatwa-fatwa jurnalisme bahwa kebenaran dan keadilan harus tetap ditegakkan jika kita mau konsisten menolong manusia sebagai hamba-hamba Tuhan.
Fatwa inilah yang membuat tim Spotlight terus bergerak untuk menyatakan yang benar sebagai kebenaran. Kini mereka punya penafsiran yang independen untuk menerjemahkan ayat-ayat makrokosmos: “Tak ada bisikan-bisikan yang lebih mulia ketimbang menjadikan kebenaran sebagai pegangannya, serta keadilan sebagai tujuannya!” ***

Puisi-puisi Amrus Natalsya: Berterang-terang dalam Remang Kebudayaan

Oleh Sumasno Hadi

008

Foto/Dokumentasi Andriani S. Kusni/Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah, Banjarmasin, 26 Februari 2016

 

Melalui kehendak baik kawan-kawan Sanggar Bumi Tarung Fans Club (SBTFC), Kasisab dan Gusdurian Kalsel-lah, malam ini kita bisa membicarakan sekaligus mengapresiasi buku puisi karya seorang maestro, Amrus Natalsya, yang lebih dikenal masyarakat seni kita sebagai perupa, ketimbang penyair atau penulis puisi. Demikian karena jejak kesenimanan Amrus memang lebih banyak terekam di jalan seni rupa, melalui karya-karya lukis maupun patung-patungnya. Oleh karena konteks malam ini bincangan sastra, tentunya pembicaraan kita pun harus disandarkan pada teks puisinya, pada sajak-sajak Amrus. Tapi bersandar pada teks saja juga akan pincang rasanya, jika kita menafikan konteks penting di luar dimensi tekstualnya (sosiologis, psikologis, hostoris, idiologis dll.) atau ekstrinsik puisinya.

 
Muatan Puisi
Secara tekstual, tiga ratusan judul sajak Amrus di buku Puisi-Puisi Amrus Natalsya ini punya tiga muatan, atau sebut saja karakteristik puisi yang menyolok. Pertama, ini yang paling kentara, adalah pilihan bentuk-gaya puisi persajakan yang khas. Yaitu pada keseluruhan teksnya yang ditulis dengan huruf kapital (Besar). Kata Misbach Tamrin, pilihan bentuk persajakan yang tak lazim ini adalah konsekuensi dari pilihan Amrus yang lebih mementingkan tema-isi ketimbang bentuk atau bungkusnya, yakni sajak-sajak yang mementingkan visi pendidikan politik bagi rakyat. Makanya ungkapan dan diksi-diksinya pun cenderung menggunakan bahasa umum, sederhana, jelas dan terang, tanpa metafor-metafor yang rumit (dalam bahasa Misbach: bahasa rakyat yang cekak-aos, seringkali kasar secara artistik). Jadi perihal artistik-estetika puisi bukanlah yang utama dalam sajak-sajak Amrus. Akan hal ini, kita dapat menyimak penggalan sajak-sajaknya yang akan saya kutip di bawah ini. DI situ, terasa betapa misi penyadaran dan edukasi politiknya terasa sangat diutamakan.

 
Khusus tentang kritik-edukatif terhadap jalannya demokrasi bangsa kita yang terseok-seok, Amrus pun bersajak dengan lugas: kalau kau pintar kau takkan meninggalkan sejarah…// kalau kau pintar sejarah menjagamu/ kalau kau pintar kau tahu sejarah lahir sendiri/ kalau kau pintar kau tau sebab demokrasi dibikin mati. Juga pada sajak bergaya pantun slengean¬-nya: jalan jalan ke bekasi bukan jalan jalan ke jakarta/ beli dasi dan peci – minyak wangi untuk mertua/ demokrasi kita banyak derita hampir merata/ orang kaya – hanya sedikit saja/ pak manaf naik kereta ke jatinegara/ maafkan saya – bila salah berkata-kata. Selain itu, tema kesenjangan sosial-ekonomi pun banyak disajakkannya, misal pada kutipan berikut: ini negeri tampat aku dilahirkan – kau – kita semua/ juga tempat menutup mata/ mengapa tak bisa beras – menjadi murah/ lapangan kerja dimana mana/ tidak saja untuk yang pintar berdiploma/ juga untuk yang bodoh – juga tersedia/ walau tak bisa – tulis dan baca… .

 
Muatan atau karakteristik kedua, sebagaimana yang dikatakan Fadli Zon pada epilog buku ini, di sini teks puisi Amrus akan selalu punya konteks yang kuat. Konteks yang dimaksud adalah peristiwa, sejarah, atau fenomena sosial yang melatari proses kreatif penulisan sajak-sajaknya. Dan ketika saya membaca sajak demi sajak Amrus, seperti kata EZ Halim pada prolog buku ini, memang terasa sekali ungkapan yang memoarikal. Secara kronologis, sajak-sajak Amrus membentangkan ingatan kuat, juga realis-empirikal, mengenai persinggungannya dengan berbagai peristiwa sosialnya. Dan yang paling banyak muncul adalah konteks-peristiwa di sekitar peristiwa 1965. Demikian karena konteks 1965 adalah peristiwa yang paling mengubah perjalanan hidupnya. Ini terkait dengan pemberangusan aktivitas kesenimanan Amrus di Sangggar Bumi Tarung, yang pada akhirnya berujung pada mimpi buruknya, kehilangan kebebasan. Ia diciduk dan dibui selama lima tahun oleh penguasa Orde Baru tanpa proses hukum.

 
Pada konteks ini, kita pun bisa membaca dua sajak memoarikal Amrus yang cukup menarik, yakni tentang pengalaman cintanya bersama mendiang sang istri, Prayati. Sajak ini menarik karena akan menggugah humanisme kita, melalui suara-suara kisah-kisah perjuangan hidup, penindasan, ketidakadilan, yang semuanya dibahasakan Amrus secara romantik. Dan di sajak ini pun tetap muncul lagi persoalan sekitar tragedi 1965, berikut gambaran tumbangnya pemerintahan Bung Karno yang digantikan penguasa Orde Baru bertangan besi: Jenderal Soeharto. Di sini pula, sajak-sajak Amrus kerap dijadikan wadah ungkapnya untuk menggambarkan masa-masa derita lagi memilukan, ketika ia dipenjara yang penuh siksaan fisik maupun mental. Juga kesaksiannya atas kekejaman manusia atas manusia lainnya. Ketika di berbagai kota, desa, banyak orang-orang (kiri) yang bahkan petani lugu tak bersalah ditangkapi oleh tentara, diburu, diarak dan habisi oleh amuk massa yang buta, lantaran dituduh terlibat G.30S/PKI! Berikut saya kutipkan penggalan sajak “Puisi Tiga Belas =Halaman Pertama= yang dengan lugas menggambarkan tragika kamanusiaan itu: th 1965 prahara terjadi/ g. 30. s. hanya sehari/ 7 jenderal ditembak mati pasukan cakrabirawa/ dipimpin kolonel untung/ golongan kiri dicari – kayak berburu babi – di gunung merapi/ ditangkapi ada yang dimatiin/ tanpa diperiksa – di pengadilan/ soeharto kepala keamanan/ basmi sampai ke akar-akarnya/ di semua penjuru tanah air/ terjadi pelanggaran hak azasi manusia/ kehilangan hati nurani.

 
Suara-suara lantang, tajam dan tanpa tedeng aling-aling adalah bunyi yang terdengar jelas ketika kita menyimak sajak-sajak memoar Amrus. Bunyi ini adalah kesaksian Amrus atas berbagai peristiwa sosial bangsanya. Mulai dari peristiwa 1965 yang diikuti oleh penindasan dan kekejaman, perampokan alam oleh bangsa imperialis asing lantaran kongkalikong dengan elit politik yang khianat, kesenjangan sosial, kemiskinan, bangkrutnya moral politik, kanker korupsi yang terus menggerogoti tubuh bangsanya, serta persitiwa-peristiwa sosial yang aktual seperti pelarangan konser Lady Gaga, jatuhnya pesawat sukhoi, tertangkapnya presiden partai gara-gara daging sapi, penembakan di Lapas Cebongan, hingga fenomena Jokowi-Ahok.

 
Suara kesaksian Amrus itu, nampaknya adalah wujud kegelisahan nuraninya. Betapa tidak, ia telah menyaksikan dan mengalami perjalanan panjang hidup bangsanya yang tertatih. Dalam konteks kekinian, ketika kegelisahan itu tidak “memadai” lagi untuk diekspresikan lewat media lukisan atau patung, maka narasi teks persajakanlah pilihannya. Lantas, pada dinamika masyarakat global kita yang telah menjadi demikian teknis, pragmatis dan instatif kini, hal itu adalah fakta kebangkrutan kebudayaan yang berdiri menantang di depan Amrus. Dan ia pun menjawab tantangan itu dengan sajak-sajak terangnya. Inilah muatan sekaligus karakteristik sajak-sajak Amrus yang ketiga. Yaitu konsistensi Amrus dalam memuisikan konteks atau maksud puisinya dengan narasi-narasi lugas, diksi-diksi yang terang-benderang, tak remang-remang apalagi gelap.

 
Sajak-sajak Terang sebagai Strategi Kebudayaan
Ketika Amrus memilih sajak yang terang-benderang, ini adalah konsekuensi Amrus untuk memrioritaskan puitikanya kepada isi, ketimbang tampilan, bungkus atau bentuk. Pilihan tersebut pun bisa kita maknai sebagai endapan estetika realisme revolusioner Sanggar Bumi Tarung dan konsep 1-5-1-nya Lekra yang dihayati oleh Amrus sejak masa mudanya. Oleh karenanya, sajak-sajak atau puisi bagi Amrus diposisikan sebagai jalan, bukan tujuan. Karena tujuan keseniannya adalah pembebasan manusia: kemerdekaan. Maka ia pun menuliskan bahwa: seni adalah alat memenangkan revolusi/ … demi keselamatan negara tentu bisa apa saja/ lewat syair-pantun – cerpen – berbagai media.

 
Bagi Amrus, pembebasan manusia harus dicapai melewati jembatan revolusi, sebuah perubahan yang radikal. Dan jiwa nasionalisme Amrus pun menjadi vokal utama untuk menyuarakan visi kebenaran. Kalau sudah begitu, puisi yang terlalu cerewet dengan perangkat estetika dan nilai intrinsiknya menjadi tak relevan di tangan Amrus. Katanya: bila bisa menulis – tulislah puisi/ menurut kata hati/ tak soal – merdu atau cempelang/ asal ada kebenaran/… tulislah puisi/ jangan takut salah/ …jangan takut tak indah… . Demikian karena bentuk hanyalah alat, sedangkan tujuan puitika Amrus adalah makna, yang berada pada isi. Pesan Amrus: bila gelisah ungkapkan semua yang terendam/ dalam kubangan perjalanan/ jangan fikirkan melodi kata kata/ tentukan isi dan makna.

 
Kemudian, ketika Amrus dalam sebuah sajaknya menyatakan bahwa: puisi bisa berguna bila orang bisa baca dan tidak tuli, ini cukup relevan dengan kebudayaan kontemporer kita. Penyakit tuli, buta serta lupa yang menjangkiti organ kebudayaan kita, makin hari makin kronis saja. Ketulian politik via penguasa akan rintihan penderitaan rakyatnya yang tertindas, banyaknya pejabat yang bergaya hidup mewah dan menghambur-hamburkan uang negara di tengah rakyat yang miskin, kebutaan sosial bangsa kita yang abai dalam mengelola alam dan menjaga kekayaan kulturalnya, serta penyakit lupa sejarah, adalah ruang remang kebudayaan kita hari ini, yang barangkali telah menuju keadaan redup dan gelap pekat!

 
Meski demikian keadaan kebudayaan kita, tapi bagi Amrus, ia tetap merespon secara optimis dan strategis. Yakni dengan tetap kreatif-produktif menuangkan rasa cinta manusia dan cinta kebangsaannya ke dalam ratusan halaman sajak-sajaknya. Strategi kebudayaan Arus ini, barangkali adalah bentuk konsistensinya pada ideologi kesenian: realisme revolusioner. Bahwa ia lebih memercayai sajak-sajak yang realis, faktual, lugas lagi terang-benderang, untuk mampu merevolusi mental kebudayaan masyarakatnya yang makin remang, ketimbang berabstrak-ria dalam puisi gelap. ***

 
Penulis adalah dosen Prodi Pendidikan Sendratasik, FKIP, Universitas Lambung Mangkurat, juga bergiat di Forum Kajian Sastra Banjarmasin (FKSB)

Diskusi Buku “Puisi-Puisi Amrus Natalsya”

Diskusi Buku “Puisi-Puisi Amrus Natalsya”

Perayaan Ultah VI Sanggar Bumi Tarung Fans Club, 26 Februari 2016

Balairung Taman Budaya Kayu Tangi Banjarmasin, Kalimantan Selatan

Foto-Foto Andriani S. Kusni

SBTFC Ultah 6

SBTFC Ulta 6

SBTFC Ulta 6

SBTFC Ulta 6

SBTFC Ulta 6

SBTFC Ulta 6

SBTFC Ulta 6

SBTFC Ulta 6

SBTFC Ulta 6

SBTFC Ulta 6

SBTFC Ulta 6

SBTFC Ulta 6

SBTFC Ulta 6

SBTFC Ulta 6

SELAMATKAN PRESIDEN, KINI DIA SEPERTI BERJALAN BERSAMA PERAMPOK BERENANG DENGAN HIU

Tribun Lampung

SELAMATKAN PRESIDEN, KINI DIA SEPERTI BERJALAN BERSAMA PERAMPOK BERENANG DENGAN HIU

Minggu, 29 November 2015  20:47

Selamatkan Presiden, Kini Dia Seperti Berjalan Bersama Perampok Berenang dengan Hiu

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA – Politikus PDI Perjuangan Eva Sundari menilai, sejumlah menteri di Kabinet Kerja justru menjadi beban bagi pemerintahan. Eva menganggap Jokowi dikelilingi penyelundup yang mengabaikan nilai Nawacita dan Trisakti yang digadang-gadang pemerintah saat ini.

“Omongan saya di grup, ‘Jokowi ibarat berjalan bersama para perampok berenang bersama para hiu’,” ujar Eva dalam diskusi di Jakarta, Minggu (29/11/2015).

Eva mengatakan, orang-orang tersebut berkeliaran bebas karena Jokowi kurang bertindak tegas. Hal tersebut justru akan membuat mafia hukum tetap berkeliaran di sekitarnya.

“Mafia di mana-mana dan didiamkan. Ini mempersempit kesempatan kita membangun,” kata Eva.

Ia mengatakan, yang terpenting bagi PDI-P selaku partai pengusung adalah para pembantu presiden yang loyal. Ia tidak ingin menteri hanya menjadikan Nawacita dan Trisakti sebagai dasar mereka membuat suatu kebijakan yang sebenarnya bertentangan dengan kepentingan publik.

“Jangan sampai kontrak dia dan presiden yaitu Nawacita dan Trisakti diabaikan,” kata Eva.[]

 

PÉHÉ & JAKÉ

PÉHÉ & JAKÉ
Oleh Kusni Sulang

Apabila para warga masyarakat adat Dayak ditanya, lebih-lebih yang berada jauh di pedalaman, bagaimana keadaan kehidupan mereka, jawaban yang diberikan adalah ‘péhé’ (sakit) dan ‘jaké’ (terdesak). Lalu sekarang, hidup dari apa? Jawaban mereka: ‘Nyedot’. Mencari emas baik sebagai buruh orang lain yang memiliki alat-alat penyedot atau pun bekerja sebagai penyedot independen. Hanya saja yang berkedudukan sebagai penyedot independen ini jumlahnya sangat sedikit karena ketiadaan modal. Sebab ‘desakan perut’ yang tidak pernah mau berkompromi, mereka tidak peduli, apakah ‘menyedot’ ini merusak lingkungan atau tidak, apakah baik untuk kesehatan dan keselamatan atau tidak, apakah usaha ini disebut legal atau liar. Agar mendapatkan kekuatan tambahan dalam menyedot, mereka pun mengonsumsi narkoba yang membuat kehidupan mereka. Dengan menjadi pemakai narkoba, kehidupan mereka menghadapi soal perusakan baru, yaitu perusakan oleh narkoba. Uang menyedot akhirnya lari ke narkoba.
Mereka memang tidak mempunyai banyak pilihan lain. Merotan dan menakik karet, oleh sangat rendahnya harga jual, rotan dan karet tidak bisa dijadikan sandaran kehidupan. Berladang, dengan adanya Peraturan Daerah (Raperda) baru dari Plt. Gubernur Kalteng, berladang menggunakan tekhnik membakar lahan, terancam sebagai tindakan pidana.
Sementara tingkat pendidikan sekali pun disebut adanya pendidikan gratis, karena kenyataannya tidak gratis sepenuhnya, oleh ‘péhé’ (sakit) dan ‘jaké’ tidak memungkinkan mereka bersaing dengan pihak lain. Sehingga mereka tidak mempunyai ketrampilan (skill know how) yang diperlukan oleh perusahaan-perusahaan besar swasta (PBS), ditambah warga adat Dayak tidak mempunyai tradisi bekerja di perkebunan sawit atau pun tambang. Perkebunan sawit dan tambang tidak menyelamatkan kehidupan warga adat Dayak, sebaliknya membuat mereka kian terpuruk, kosakata Indonesia untuk ‘péhé’ (sakit) dan ‘jaké’.
Dalam keadaan ‘péhé’ (sakit) dan ‘jaké’ begini, mereka terpaksa menjual aset dan alat produksi utama yang dimiliki, yaitu tanah yang membuat mereka makin tergantung pada kekuatan fisik saja. Penjualan aset dan alat produksi utama kian marak oleh adanya Mafia Tanah dan lapar tanah dari pihak PBS dan penyelenggara Negara yang berkolusi dengan PBS.
Keadaan ‘péhé’ (sakit) dan ‘jaké’ ini, selanjutnya menjadi induk dari berbagai penyakit sosial dan mendorong proses proletarisasi di daerah pedesaan yang luas di Kalimantan Tengah. Keamanan, kedamaian dan kerukunan masyarakat pun turut terancam oleh keadaan ‘péhé’ (sakit) dan ‘jaké’ ini. Apalagi warga adat Dayak merasa diri sebagai penduduk asli Kalteng; Kalteng didirikan melalui perjuangan berdarah untuk menjadi ‘Rumah Dayak’ tapi kemudian yang punya ‘rumah’ terpojok menjadi ‘jongos rumah’.
Keadaan ‘péhé’ (sakit) dan ‘jaké’ makin bertambah ketika Kalteng sekarang secara demografis, warga adat Dayak berada pada posisi keempat setelah Jawa, Banjar, Bugis. Posisi keempat ini pun dalam waktu dekat akan ditempati oleh etnik Batak. Posisi dan keadaan demografis begini berdampak pada seluruh sektor, termasuk politik. Keadaan warga adat Dayak yang ‘péhé’ (sakit) dan ‘jaké’ yang bermula sejak masa HPH di zaman Orba tahun 1970-an, akan bertambah ‘péhé’ (sakit) dan ‘jaké’ pada saat Kalteng sekarang dimekarkan menjadi beberapa provinsi. Oleh karena itu saya kira politik transmigrasi seperti sekarang dan politik keluarga berencana pukul rata, akan membuat yang mayoritas akan tambah mayoritas dan mengesankan sebagai cara menempatkan dominasi mayoritas sebagai penguasa dari kolonialisme internal atas nama Republik dan Indonesia. Politik yang membahayakan Republik dan Indonesia begini patut segera ditinjau ulang, seperti halnya dengan keniscayaan meninjau ulang politik investasi yang diterapkan selama ini yang menempatkan investor sebagai pengendali Negara, bukan Negara yang mengatur investor.
Yang ironis adalah bahwa dari 14 kabupaten/kota di Kalteng, hanya dua kepala daerah yang bukan orang Dayak. Bahkan Gubernur, orang pertama provinsi pun orang Dayak. Tapi kenyataan ini ternyata tidak memperbaiki posisi warga adat Dayak. Sebaliknya warga adat Dayak dari hari ke hari kian ‘péhé’ (sakit) dan ‘jaké’. Artinya ada sesuatu yang tidak sehat dan patut dipertanyakan terhadap petinggi-petinggi yang tidak lain dari orang pertama daerah, baik provinsi ataupun kabupaten/kota. Apabila selalu dikatakan bahwa Kalteng maju melompat dan keamanan terjaga, saya memandangnya keadaan Kalteng yang disebut demikian tidak lain dari kemapanan di atas kerusakan. Keadaan warga adat Dayak yang ‘péhé’ (sakit) dan ‘jaké’ mengatakan semacam kolonialisme internal sedang berlangsung dan barangkali orang Dayak sendiri, terutama para elit politiknya turut menerapkan politik demikian. Kalau tidak, mustahil warga adat Dayak kian ‘péhé’ (sakit) dan ‘jaké’.
“There is something rotten in the State of Denmark” (Ada sesuatu yang busuk di Negara Denmark), tulis dramaturg Inggris Shakespeare dalam karyanya “Hamlet”. Dan ‘The State of Denmark’ itu adalah Kalteng dan para elite politik Dayak-nya. Saya sarankan mereka melakukan introspeksi (periksa diri) sungguh-sungguh dan tidak hanya ‘menjual kecap nomor 1’ yang dalam kenyataan, kualitasnya bukan nomor satu seperti laiknya kampanye pilkada yang lebih bersifat ‘kembang gula’ bagi para pemilih. ‘Kembang gula’ janji dijadikan alat memperoleh suara, ketika berkuasa dilupakan.
Malaysia Mahathir dan Perancis Sarkozy untuk mengangkat kelompok masyarakat yang terpinggir yaitu Melayu dan warga asal imigran, menerapkan politik yang disebut ‘diskriminasi positif’. Politik ‘diskriminasi positif’’ diakhiri saat ‘yang terpinggir’ dipandang sudah terangkat setara.
Saya berpikir kebijakan ‘diskriminasi positif’ untuk mengangkat warga adat Dayak di Kalteng, bukan hanya tidak bertentangan dengan Republik dan Indonesia sebagai rangkaian nilai serta cita-cita, tapi justru salah satu bentuk mengejawantahkan rangkaian nilai tersebut. Kebijakan politik yang diambil oleh Cornelis ketika menjadi Bupati Landak (sekarang Gubernur Kalimantan Barat) dalam bidang pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia Dayak, boleh disebut sebagai salah satu bentuk dari politik ‘diskriminasi positif’. Barangkali politik ini pulalah yang dilaksanakan oleh Tjilik Riwut ketika menjadi Gubernur Kalteng (1957-1967). Pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia yang berdaya merupakan kunci utama pemberdayaan dan pembangunan Kalteng, terutama untuk mengangkat warga adat Dayak keluar dari rawa-rawa lumpur ‘péhé’ (sakit) dan ‘jaké’.
Artinya dalam sejarah Kalimantan, sejarah Kalteng, dan negeri-negeri lain, politik ‘diskriminasi positif’.pernah dilaksanakan. Sayangnya, setelah itu politik demikian tidak lagi dilirik. Juga tidak oleh kebijakan “Kalteng Harati”.
Apabila politik ‘diskriminasi positif’ dilakukan oleh penyelenggara Negara, agar pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia Dayak berlangsung cepat seperti konsep ‘mangalanja kilat matandau’ (melomba petir dan matahari), ‘diskriminasi positif, masyarakat adat Dayak sendiri perlu aktif secara kolektif dan terorganisasi membangun dan mengembangkan barisan sumber daya manusia yang berdaya. Dalam hal ini masyarakat adat Dayak Kalteng bisa belajar dari pengalaman Minangkabau, Manado, etnik Tionghoa, dan atau sebuah etnik kecil di Papua.Tanpa adanya sumber daya manusia yang berdaya (Dayak Bermutu) tidak usah mimpi akan bisa keluar dari rawa-rawa lumpur ‘péhé’ (sakit) dan ‘jaké’, tidak usah berpikir proses proletarisasi warga adat Dayak akan terhenti, tidak usah bicara tentang “Manggatang Utus”, karena ia akan jadi bualan. Tanpa sumber daya manusia bermutu, baik dalam komitmen kemanusiaan mau pun dalam kemampuan keterampilan, tidak usah mengutuk langit dan bumi serta para dewa, jika warga adat Dayak kemudian menjadi warga sekelas budak (jipen) kekinian.[]

 
BELUM ADA PERDA YANG MELINDUNGI
MASYARAKAT ADAT DAYAK

PALANGKA RAYA – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang masyarakat hukum adat Dayak telah rampung. Namun, hingga kini belum juga dibahas dan disahkan oleh Pemerintah dan DPRD Provinsi Kalteng. Padahal, sudah diajukan sejak jauh hari.
Sehingga, terpaksa tertunda lantaran Gubernur Agustin Teras Narang telah berakhir masa jabatannya. Raperda ini dianggap mendesak untuk disahkan, mengingat kondisi yang dialami masyarakat adat Dayak Kalteng.
“Melihat kondisi masyarakat adat sekarang, seperti sakit sedang diinfus dan sebentar lagi sekarat. Jadi, obatnya adalah pengesahan Raperda ini,” kata Ketua Tim Raperda Dr Suwido H Limin kepada Kalteng Pos usai menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Pentingnya Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat dalam rangka memperingati Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia, Senin (10/8) di Hotel Aman.
Suwido menjelaskan, Raperda itu nantinya bisa menuntun masyarakat hukum adat dengan aturan-aturannya yang bersinergi dengan peraturan pemerintah. Dan diharapkan, pemerintah juga harus memperhatikan aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat hukum adat.
“Bersinergi, tidak menenggelamkan salah satu. Tapi, pengesahan Raperda itu terpaksa tertunda 1 tahun, karena Teras Narang sudah tidak menjabat,” tandasnya.
Senada dengan itu, Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Wilayah Kalteng Simpun Sampurna juga mengharapkan Raperda tersebut segera disahkan, sehingga mempertegas pengakuan dan perlindungan bagi masyarakat adat di Kalteng.
“Hal ini, juga bertujuan untuk meminimalisir konflik yang terjadi menyangkut masyarakat adat di Kalteng,” ujarnya. (kam, in: http://kaltengpos.web.id/berita/detail/22738/kondisi-masyarakat-hukum-adat-sekarat.html).