Archive for the ‘esai’ Category

DOKUMEN RAHASIA DI TANGAN JURNALIS

Oleh Hafis Azhari

Penulis novel “Perasaan Orang Banten” dan “Pikiran Orang Indonesia”

Hp. 081218595887

Setelah beberapa bulan lalu nobel kesusastraan menganugerahi kemenangan atas jurnalis Svetlana Alexievich (Belarusia), panitia Oscar tak ketinggalan memenangkan film terbaik tentang perjuangan para jurnalis yang tergabung dalam “Spotlight”, suatu tim investigasi para wartawan yang dibentuk harian lokal “The Boston Globe” dan berhasil mengungkap skandal menghebohkan setelah peristiwa runtuhnya gedung World Trade Center (WTC) di Amerika Serikat.
Film Spotlight diangkat dari kisah nyata dalam bentuk historical memories, tentang perjuangan para wartawan membela anak-anak korban penganiayaan dan pelecehan seksual oleh para pastor dan biarawan yang selalu ditutup-tutupi dan dirahasiakan selama puluhan tahun oleh pihak Gereja Katolik. Dengan tidak bermaksud menjelek-jelekkan Gereja sebagai suatu institusi, The Boston Globe membentuk tim investigasi yang dipimpin editor harian Marty Baron, kemudian memulai penyelidikannya terhadap Pastor John Geoghan sebagai tertuduh atas kasus pelecehan terhadap 80 anak laki-laki.
Jalan cerita terus berkembang kepada kasus-kasus lainnya, hingga terpaksa harus bergerilya membuka dokumen sensitif yang selama puluhan tahun dianggap tabu dan didiamkan oleh pejabat negara yang mengatasnamakan demokrasi itu. Dalam satu tahun penyelidikan, tim Spotlight berhasil menyingkap fakta-fakta yang dengan sengaja ditutup oleh Vatikan sebagai institusi tertua, simbol organisasi keagamaan dengan hirarki yang sangat ketat.
Harian The Boston Globe tak ubahnya seperti harian-harian lokal di negeri ini, yang berani melakukan terobosan atas kreativitas para jurnalisnya, melampaui dalil-dalil hukum menuju rasa keadilan, bahkan melampaui agama formal menuju kualitas keimanan yang mendewasakan. Nilai-nilai humanitas yang menantang para jurnalis agar tidak mudah terjebak kepada sikap reaktif dalam menghadapi masalah. Bahkan mengajak kita semua untuk mengakui kredibilitas dan kejujuran wartawan, suatu profesi yang mulia ketimbang pastor-pastor Gereja (tokoh agama) apabila mereka tak konsisten menjaga kualitas ketakwaannya. Saya nyatakan “takwa” di sini, karena ia mengandung terminologi yang lintas religi. Dan Tuhan memandang semua manusia sama, serta memandang nilai-nilai kemanusiaan bukan berdasarkan ras, suku, agama, serta apa pekerjaan dan profesinya, tetapi justru dari kualitas ketakwaannya (al-Hujurat: 13).
Para wartawan The Boston Globe paham betul akan kapasitas dirinya. Mereka tak mau terkecoh memasuki hal-hal yang bukan keahliannya. Mereka tak mau terjebak ke dunia politik praktis, tetapi mampu berpikir melampaui kapasitas kaum politisi. Mereka tak mau berebut kursi dalam jabatan yudikatif maupun legislatif tetapi mengerti arti pelayanan publik, rasa keadilan maupun hidup bermaslahat. Jangan coba-coba pihak penguasa maupun tokoh agama (Gereja) menjegal reputasi mereka, karena mereka memiliki validitas data yang disimpan sesuai etika jurnalistik. Kalaupun Vatikan berambisi menyerang institusi kewartawanan, konsekuensinya mereka harus siap menerima kenyataan terburuk dalam sejarah, yakni terbongkarnya kasus-kasus besar tentang kecenderungan libidinal sebagai kebutuhan biologis manusia, yang dilampiaskan tidak semestinya (sesuai hukum sunatullah).
Di sisi lain, film Spotlight juga menampilkan sosok wartawan liberal (Amerika) yang terobsesi untuk membuka kedok kejahatan semua tokoh agama di Boston, bukan menunjuk pada oknum dan pelakunya. Namun kemudian segera diperingatkan atasannya agar berhati-hati dalam melakukan peliputan. Karena pada hakikatnya setiap individu menyimpan dokumen rahasia pribadi yang berkaitan dengan hal-hal negatif di masalalunya. “Kalau saya mau buka, saya pun bisa membongkar rahasia hidup Anda!” demikian tegas seorang jurnalis senior.

Perjuangan Kaum Jurnalis

Setiap agama sangat menjunjung tinggi perjuangan para pencari kebenaran, yang tentunya berseberangan dengan prilaku seorang agamawan yang rajin membawa-bawa Al-Kitab, berkhotbah dan berceramah ke sana kemari, namun tidak konsisten antara apa yang diucapkan dengan apa yang diperbuatnya. Mereka tak ubahnya keledai yang memanggul Al-Kitab di punggungnya, sibuk dengan eksistensi tapi tak pernah mengenai sasaran untuk mencapai esensi iman yang mendewasakan.
Mereka tak ubahnya dengan para politisi yang sibuk “menunggangi” kalangan agamawan, merogoh milyaran untuk berkampanye, namun apakah layak amanat Tuhan (tugas kepemimpinan) dikejar-kejar, sampai mereka berseteru memfitnah lawan-lawan politiknya? Silakan dijawab oleh hatinurani masing-masing, bukan dengan rasio maupun logika kekuasaan, melainkan dengan “hati”.
Sekarang kita coba kembali kepada kerja-kerja kreatif dari para wartawan “Spotlight” yang telah diakui dunia sebagai film drama terbaik dalam penganugerahan Oscar tahun 2016 ini. Mereka adalah wartawan-wartawan independen yang fokus pada pekerjaan dan keahlian di bidangnya. Mereka menyadari bahwa tugas jurnalistik adalah bagian dari amanat Tuhan, yang apabila dijaga dengan penuh rasa tanggungjawab niscaya akan meningkatkan kualitas kemanusiaan, serta derajat kemuliaan yang dijanjikan Tuhan.

Kebenaran Mengibas Fitnah

“Kita akan fokus pada perintah Tuhan untuk menolong anak terlantar dan kaum miskin, kita tak mau terlibat dalam ghibah dan fitnah!” ujar Kardinal Bernard Law, seorang uskup agung Boston yang sehaluan dengan organisasi MUI dalam agama Islam di Indonesia.
Pernyataan tersebut nyaris membuat kalangan jurnalis putus harapan. Tetapi perkara mencari kebenaran dengan mengumbar fitnah adalah dua hal yang berbeda. Mereka meyakini, setelah menyaksikan puluhan korban yang menuntut hak-haknya, termasuk keluarga-keluarga korban yang terguncang secara psikologis. Bila hal ini didiamkan lantas bisikan-bisikan Gereja dituruti, justru akan menimbulkan inersia di kalangan wartawan dunia, serta penegakan keadilan menjadi terkalahkan. Boleh-boleh saja Kardinal berdalih dengan mengatasnamakan Tuhan Allah maupun Tuhan Bapa di Surga, tapi di mana letak konsistensi antara apa yang dianjurkan Tuhan dengan praksisnya dalam amal kehidupan.
Etika jurnalistik kemudian berpadu dengan nilai-nilai humanisme yang membuat Marty Baron dan kawan-kawan menjadi lebih arif dan bijak. Namun “panggilan” untuk menegakkan keadilan sudah melampaui formalitas agama yang seringkali bicara di wilayah teks-teks harfiyah. Mereka telah berpijak pada fatwa-fatwa jurnalisme bahwa kebenaran dan keadilan harus tetap ditegakkan jika kita mau konsisten menolong manusia sebagai hamba-hamba Tuhan.
Fatwa inilah yang membuat tim Spotlight terus bergerak untuk menyatakan yang benar sebagai kebenaran. Kini mereka punya penafsiran yang independen untuk menerjemahkan ayat-ayat makrokosmos: “Tak ada bisikan-bisikan yang lebih mulia ketimbang menjadikan kebenaran sebagai pegangannya, serta keadilan sebagai tujuannya!” ***

Advertisements

ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA

ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA

Oleh: KH. Abdurrahman Wahid


Tulisan-­tulisan yang menyatakan Islam melindungi Hak Asasi Manusia (HAM), seringkali menyebut Islam sebagai agama yang paling demokratis. Pernyataan itu, seringkali tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Justru di negeri­negeri muslim­lah terjadi banyak pelanggaran yang berat atas HAM, termasuk di Indonesia. Kalau kita tidak mau mengakui hal ini, berarti kita melihat Islam sebagai acuan ideal namun sama sekali tidak tersangkut dengan HAM. Dalam keadaan demikian, klaim Islam sebagai agama pelindung HAM hanya akan terasa kosong saja, tidak memiliki pelaksanaan dalam praktik kehidupan.

Di sisi lain, kita melihat para penulis seperti Al­Maududi, seorang pemimpin muslim yang lahir di India dan kemudian pindah ke Pakistan di abad yang lalu, justru tidak mempedulikan hubungan antara Islam dan HAM. Bahkan, baginya hubungan antara Islam dan Nasionalisme justru tidak ada. Nasionalisme adalah ideologi buatan manusia, sedangkan Islam adalah buatan Allah Swt. Bagaimana mungkin mempersamakan sesuatu buatan Allah Swt dengan sesuatu buatan manusia? Lantas, bagaimanakah harus diterangkan adanya hubungan antara perkembangan Islam dalam kehidupan yang dipenuhi oleh tindakan­tindakan manusia? Al­Maududi tidak mau menjawab pertanyaan ini, sebuah sikap yang pada akhirnya menghilangkan arti acuan yang digunakannya.

Bukankah Liga Muslim (Muslim League) yang didukungnya adalah buatan Ali Jinnah dan Liaquat Ali Khan, yang kemudian melahirkan Pakistan, tiga kali berganti nama antara Republik Pakistan dan Republik Islam Pakistan? Bukankah ini berarti campur tangan manusia yang sangat besar dalam pertumbuhan negeri muslim itu? Dan, bagaimanakah harus dibaca tindakan Jenderal Pervez Musharraf yang pada bulan lalu telah me­menangkan kepresidenan Pakistan melalui plebisit, bukannya melalui pemilu? Dan bagaimana dengan tuduhan­tuduhannya, bahwa para pemuka partai politik, termasuk Liga Muslim, sebagai orang­orang yang korup dan hanya mementingkan diri sendiri?

***

Banyak negeri-negeri muslim yang telah melakukan ratifikasi atas Deklarasi Universal HAM, yang dikumandangkan oleh Perserikatan Bangsa­Bangsa (PBB) dalam tahun 1948. Dalam deklarasi itu, tercantum dengan jelas bahwa berpindah agama adalah Hak Asasi Manusia. Padahal fiqh/hukum Islam sampai hari ini masih berpegang pada ketentuan, bahwa berpindah dari agama Islam ke agama lain adalah tindak kemurtadan (apostasy), yang patut dihukum mati. Kalau ini diberlakukan di negeri kita, maka lebih dari 20 juta jiwa manusia Indonesia yang berpindah agama dari Islam ke Kristen sejak tahun 1965, haruslah dihukum mati. Dapatkah hal itu dilakukan? Sebuah pertanyaan yang tidak akan ada jawabnya, karena jika hal itu terjadi merupakan kenyataan yang demikian besar mengguncang perasaan kita.

Dengan demikian menjadi jelas, bahwa di hadapan kita hanya ada satu dari dua kemungkinan: menolak Deklarasi Universal HAM itu sebagai sesuatu yang asing bagi Islam, seperti yang dilakukan al­Maududi terhadap Nasionalisme atau justru merubah diktum fiqh/hukum Islam itu sendiri. Sikap menolak, hanya akan berakibat seperti sikap burung onta yang menolak kenyataan dan menghindarinya, dengan bersandar kepada lamunan indah tentang keselamatan diri sendiri. Sikap seperti ini, hanya akan berarti menyakiti diri sendiri dalam jangka panjang.

Dengan demikian, mau tak mau kita harus menemukan mekanisme untuk merubah ketentuan fiqh/hukum Islam, yang secara formal sudah berabad­abad diikuti. Tetapi disinilah terletak kebesaran Islam, yang secara sederhana menetapkan keimanan kita hanya kepada Allah dan utusan­Nya sebagai sesuatu yang tidak bisa ditawar lagi. Beserta beberapa hukum muhkamat lainnya, kita harus memiliki keyakinan akan kebenaran hal itu. Apabila yang demikian itu juga dapat diubah­ubah maka hilanglah ke­Islaman kita.

Sebuah contoh menarik dalam hal ini adalah tentang budak sahaya (slaves), yang justru banyak menghiasi al-Qurân dan alHadits (tradisi kenabian). Sekarang, perbudakan dan sejenisnya tidak lagi diakui oleh bangsa muslim manapun, hingga secara tidak terasa ia hilang dari perbendaharaan pemikiran kaum muslimin. Praktik­praktik perbudakan, kalaupun masih ada, tidak diakui lagi oleh negeri muslim manapun dan paling hanya dilakukan oleh kelompok­kelompok muslimin yang kecil tanpa perlindungan negara. Dalam jangka tidak lama lagi, praktik semacam itu akan hilang dengan sendirinya.

Nah, kita harus mampu melihat ufuk kejauhan, dalam hal ini kepada mereka yang mengalami konversi ke agama lain. Ini merupakan keharusan, kalau kita ingin Islam dapat menjawab tantangan masa kini dan masa depan. Firman Allah Swt dalam kitab suci al-Qurân, “Semuanya akan binasa dan yang tetap hanya Dzat Tuhanmu (Kullu man ‘alayha fânin. Wa yabqâ wajhu rabbika)” (QS al­Rahman [55]: 26­27) menunjukkan hal itu dengan jelas. Ketentuan ushûl fiqh (Islamic legal theory) “Hukum agama sepenuhnya tergantung kepada sebab­sebabnya, baik ada ataupun tidak adanya hukum itu sendiri (al-hukmu yadûru ma’a ‘illatihi wujûdan wa ‘adaman)” jelas menunjuk kepada kemungkinan perubahan diktum seperti ini.

Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) telah melakukan antisipasi terhadap hal ini. Dalam salah sebuah muktamarnya, NU telah mengambil keputusan “perumusan hukum haruslah sesuai dengan prinsip­prinsip yang digunakan”. Ambil contoh masalah Keluarga Berencana (KB), yang dahulu dilarang karena pembatasan kelahiran, yang menjadi hak reproduksi di tangan Allah semata. Sekarang, karena pertimbangan biaya pendidikan yang semakin tinggi membolehkan perencanaan keluarga, dengan tetap membiarkan hak reproduksi di tangan Allah. Kalau diinginkan memperoleh anak lagi, tinggal membuang kondom atau menjauhi obat­obat yang dapat mengatur kelahiran. Jelaslah dengan demikian, bahwa Islam memang menjadi agama di setiap masa dan tempat (shalihun li kulli zamân wa makân). Indah bukan, untuk mengetahui hal ini semasa kita masih hidup? []

*) Diambil dari Abdurrahman Wahid, Islamku Islam Anda Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi, 2006 (Jakarta: The Wahid Institute).

TERBONGKAR!! GAGALNYA SKENARIO KALLA-SUDIRMAN SAID DAN SETYA NOVANTO DI PROYEK FREEPORT

TERBONGKAR!! GAGALNYA SKENARIO KALLA-SUDIRMAN SAID DAN SETYA NOVANTO DI PROYEK FREEPORT

 

 

Berita Teratas, Saturday, Nov. 28, 2015.

FREEPORT, KEBIJAKAN JOKOWI, POLITIK, SETYA NOVANTO

Oleh: Asaaro Lahagu

Beritateratas.com – Sikap tak kenal kompromi Presiden Jokowi yang tidak mau memperpanjang kontrak karya Freeport lebih awal, telah memakan korban. Karena korbannya adalah para pejabat kelas kakap, maka tindakan Jokowi itu dimaknai sebagai ‘tindakan yang amat berani’. Jokowi terlalu berani menyikat para mafia yang selama ini nyaman ‘bermain’ di Freeport.

Kue amat lezat Freeport yang pernah dicicipi oleh Aburizal Bakri, kini hilang tiba-tiba di zaman Jokowi. Penghilangan rezeki, sarang tawon dan sumber kue lezat para grup pejabat elit di negeri ini yang salah satunya diperoleh dari Freeport adalah sebuah ‘aksi lawan arus ’ bagi Jokowi. Akibatnya terjadi kegaduhan luar biasa di DPR, istana menjadi panas dan masyarakat Indonesia menjadi heboh. Perseteruan sengit grup elit antara Jusuf Kalla, Sudirman Said Plus Rini Soemarno vs grup elit lainnya Setya Novanto, Reza Chalid, plus Aburizal pun tak terhindarkan.

Seandainya Jokowi mengikuti kebiasaan Soeharto yang membiarkan pembagian kue lezat Freeport kepada grup pejabat elit di negeri ini, maka kegaduhan dan catut nama Presiden itu tidak pernah ada. Jokowi telah membuat Sudirman Said, Kalla, Novanto frustrasi. Pun pihak Freeport yang dipimpin oleh Maroeff Sjamsuddin double frustrasi karena terus ditekan

Jokowi untuk melaksanakan kewajibannya di Indonesia. Mereka gagal meyakinkan Jokowi untuk memperpanjang kontrak Freeport itu lebih awal. Jokowi tanpa kompromi mengatakan ‘no’. Jokowi sama sekali tidak memberi celah kepada para calo, makelar dan para pemburu rente untuk kembali bermain di Freeport. Semua negoisasi perpanjangan kontrak, harus melalui Presiden. Akibatnya, skenario Kalla dan Sudirman Said dan penyusup baru Setya Novanto gagal total dan malah terkuak di hadapan Jokowi. Kedua kubu yang berseteru ini gagal besar mendikte dan mengatur Presiden Jokowi. Pertanyaannya adalah bagaimana bisa dimengerti bahwa kasus catut Novanto itu terjadi akibat dari kegagalan skenario Kalla-Sudirman Said di Freeport? Kita mungkin sebagian setuju bahwa Freeport adalah sarang tawon luar biasa bagi para pejabat elit Indonesia sekian puluh tahun. Berkat Freeport, para anggota DPR, pejabat pemerintah yang tadinya bukan siapa-siapa, tiba-tiba muncul sebagai pengusaha hebat di jagat bisnis di tanah air setelah kongkalingkong dengan Freeport. Cerita sukses pejabat elit di negeri ini dari kue lezat Freeport bukan isapan jempol. Sejarah telah membuktikannya. Di zaman Soeharto, kue lezat Freeport dicicipi oleh sebagian kecil orang di negeri ini. Pada pembaharuan kontrak karya Freport tahun 1991, di masa Menteri Pertambangan dan Energi, Ginandjar Kartasasmita, Aburizal Bakrie yang pada saat itu sudah dekat dengan Soeharto lewat Ginanjar, mendapat kesempatan emas untuk mencicipi kue lezat Freeport. Dalam kontrak baru itu, Freeport wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada pihak pemerintah dan swasta. Nah, pihak swasta yang beruntung saat itu adalah Aburizal Bakrie. Ketika itu, sebanyak 10 persen saham dipindahtangankan melalui transaksi jual-beli dari Freeport Indonesia kepada PT Indocopper Investama Corporation, milik Aburizal.

Pada saat itu PT Indocopper sebetulnya tak punya cukup duit untuk membeli saham Freeport. Namun dengan restu Soeharto, Aburizal kemudian melakukan pinjaman dari pihak ketiga yang dijamin oleh Freeport sendiri. Setahun kemudian, Aburizal menjual 4,9 persen saham itu kepada Freeport senilai harga pembelian seluruh saham, US$ 212,5 juta. Aburizal pun mendapat dana gratis senilai 200 jutaan dollar AS dari Freeport. Kisah kue lezat yang pernah dicicipi Aburizal itu kemudian menjadi daya tarik bagi Novanto (anak emas Aburizal di Golkar) untuk mencari celah mengulangi kisah kue lezat Freeport. Karena kontrak Freeport akan habis pada tahun 2021 mendatang, maka pada tahun 2014, pihak Freeport ingin lebih awal memperpanjang kembali kontrak karyanya.

Melihat keinginan Freeport itu, maka mulailah para calo, makelar, para pemburu rente dan para pejabat elit di lingkungan pemerintahan SBY kembali bergentayangan dan bermanufer. Tujuannya adalah ingin mendapat bagian dari kue lezat Freeport yang kembali diperbaharui kontraknya. Orang-orang di sekitar SBY pun mendesak SBY agar memperpanjang kontrak Freeport di masa pemerintahannya. Orang-orang ini amat khawatir jika terjadi di masa pemerintahan yang baru, kontrak Freeport itu akan ditunda hingga tahun 2019. Presiden SBY pun luluh. Maka pada saat kunjungan terakhir Presiden Yudhoyono ke New York untuk menghadiri sidang PBB, September 2014, dirancanglah satu acara penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah RI dengan PT Freeport Indonesia yang isinya memuat kesepakatan terkait dengan rencana amandemen Kontrak Karya sebagaimana disahkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan kejelasan nasib operasi Freeport setelah tahun 2021.

Melihat gelagat SBY tersebut, Kalla langsung bermanufer. Kalla kemudian membentuk tim lobi yang diketuai oleh Sofyan Wanandi. Misi dari Sofyan adalah memastikan agar Mou antara pemerintah RI dan PT Freeport itu dibatalkan dan ditunda sampai pemerintahan baru terbentuk Oktober 2014. Caranya, Sofyan menyampaikan janji Kalla bahwa kontrak karya Freeport di Indonesia akan dipastikan aman. Pada saat itu Jokowi-Kalla sudah dipastikan sebagai pemenang Pilpres Pilpres Juli 2014. Misi Sofyan Wanandi itu pun berhasil. Freeport setuju untuk membatalkan MoU itu dan menunggu hingga Jokowi-Kalla dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Ketika misi Sofyan Wanandi melobi Freeport berhasil, Kalla pun mulai merancang skenarionya. Kalla ingin agar orang nomor satu di ESDM adalah orangnya. Demikian juga di jajaran Freeport Indonesia haruslah orang yang mendukung rancangan bisnisnya.

Untuk memuluskan skenarionya, Kalla kemudian meminta kepada Presiden Jokowi untuk menunjuk Sudirman Said (orangnya Kalla) sebagai Menteri ESDM. Bujukan Kalla itupun, tanpa curiga disetujui Jokowi. Jadilah orang nomor satu di Kementerian ESDM dipegang oleh Sudirman Said. Dengan masuknya Sudirman Said, maka skenario perancangan bisnis Kalla pun mendapat kemudahan. Nantinya segala kebijakan di Freeport, dirancang sedemikian rupa agar sesuai dengan kemauan Kalla. Selanjutnya agar Freeport Indonesia lebih mudah didekati, maka Kalla meminta petinggi Freeport pusat, James Moffett, untuk mengganti jajaran Direksi Freeport Indonesia. Pihak Freeport pusat menuruti kemauan Kalla dan menunjuk Maroef Sjamsoeddin, adik kandung Sjafrie Sjamsoeddin, yang waktu itu menjabat sebagai Wakil Kepala BIN, menjadi Dirut PT Freeport Indonesia.
Dengan penunjukkan Maroef, maka kini Kalla memegang kendali kebijakan lewat Sudirman Said dan kendali operasional lewat Maroef Sjamsoeddin. Tinggal satu langkah lagi bagi Kalla yang belum terlaksana yakni meyakinkan Jokowi bahwa perpanjangan kontrak karya Freeport itu penting bagi investasi di Indonesia. Oleh karena itu harus dibantu percepatan perpanjangan kontraknya. Namun apa yang terjadi kemudian? Ternyata Jokowi bukanlah Presiden kemarin sore yang dengan mudah menuruti keinginan Kalla dan Sudirman Said. Jokowi dengan cerdasnya mencium gelagat tidak enak terkait nafsu besar Kalla plus Sudirman Said untuk memperpanjang kontrak Freeport itu. Dalam hal ini, maka benarlah apa yang dikatakan oleh Menko Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli, bahwa Sudirman Said keblinger memperpanjang kontrak Freeport itu. Sebagai bukti atas keblinger Sudirman Said itu terlihat pada suratnya atas nama Menteri ESDM bernomor 7522/13/MEM/2015 kepada Freeport, yang isinya memberi angin segar terhadap perpanjangan kontrak karya dengan PT Freepot Indonesia sebelum 2019. Usaha Kalla dan Sudirman Said meyakinkan Jokowi kemudian ternyata gagal total. Akibatnya perpanjangan kontrak Freeport itu menjadi molor dan tidak jelas seperti yang pernah dijanjikan Kalla.
Bisnis yang sudah di depan mata, tidak pernah menjadi kenyataan. Padahal jika Kalla dan Sudirman Said bisa meyakinkan Jokowi, maka peluang bisnis di Freeport sangat lezat. Perusahaan Kalla seperti Bukaka Group, Bosowa Group, Indika Group akan berbagi untuk memasok semen untuk pembangunan; penerangan tambang bawah tanah, bahan peledak, pembangkit listrik tenaga air dan sebagainya. ****
Melihat Kalla dan Sudirman Said gagal meyakinkan Jokowi, maka Setya Novanto mencoba masuk dan menawarkan bantuan kepada pihak Freeport. Novanto tergoda untuk memperjualbelikan jabatannya dengan harga fantastis. Novanto juga ingi ikut mencicipi kue lezat Freeport. Caranya, Novanto yang sudah mempunyai hubungan baik dengan Luhut berasumsi bahwa Luhut dapat meyakinkan Jokowi untuk memperpanjang kontrak Freeport itu. Tentu saja uluran tangan sang ketua DPR itu disambut baik oleh pihak Freeport yang sudah frustrasi melihat cara kerja Sudirman Said. Hal ini kemudian terbukti atas pertemuan pertama Freeport dengan Setya Novanto di gedung DPR. Novanto yang sebelumnya telah mendapat cerita menarik dari Aburizal bahwa kue Freeport itu begitu lezat, tanpa malu mencoba bernegosaisi langsung dengan pihak Freeport. Bersama Reza Chalid, Novanto pun diketahui beberapa kali bertemu dengan pihak Freeport. Agar lebih meyakinkan Freeport, Novanto yang sudah dekat dengan Luhut, tanpa ragu mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden dan juga nama Luhut sendiri (orang kepercayaan Jokowi).

Sial bagi Novanto, Presdir Freeport, Maroef Sjamsuddin yang juga mantan wakil BIN, dan sudah frustrasi meyakinkan Jokowi, merekam pembicaraan Novanto yang meminta bagian saham itu. Sudirman Said yang pernah dimarahi Jokowi karena keblinger memperpanjang kontrak Freeport itu terancam direshuffle oleh Jokowi. Maka untuk menyelamatkan mukanya di depan Jokowi, rekaman pembicaraan Novanto itu dilaporkan kepada Jokowi. Hasilnya, Jokowi marah besar dan mendorong Sudirman Said melaporkan pencatutan itu ke MKD DPR. Gegerlah DPR, publik pun heboh luar biasa. Sudirman Said pun muncul bak pahlawan kesiangan di atas penderitaan Setya Novanto. Novanto pun menjadi bulan-bulanan publik. ***
Dari masalah kasus catut Novanto yang sebetulnya akar masalahnya di Freeport, publik pantas berterima kasih kepada Jokowi yang berpikir lurus, jujur dan tetap berintegritas. Jokowi selalu mementingkan kepentingan rakyatnya dan tidak akan menjual negerinya demi kepentingan pribadinya. Terkait dengan Kalla-Sudirman Said, publik tentu sudah lama curiga atas permainan keduanya. Apes juga bagi Novanto, yang terperosok masuk dalam pusaran kue lezat Freeport dan berani mencatut nama Presiden Jokowi. Maka tepatlah jika nantinya Setya Novanto dilengserkan dari kursi DPR lewat MKD. Juga sangat layak jika Sudirman Said ikut direshuffle dari kabinet karena ikut bermain di Freeport. Sedangkan untuk Kalla, biarkan dia menjadi wakil Jokowi sampai habis masa jabatannya, namun Jokowi harus berhati-hati dan tidak lagi mudah mempercayainya. Untuk Luhut, kasus catut itu menjadi pembelajaran bagi dirinya ke depan. Jadi ketika Jokowi gagal diyakinkan, maka skenario Kalla-Sudirman Said terkuak, pun Setya Novanto kena batunya. Salam Kompasiana.[]

ACCUSATIONS OF ACTUAL TRAITORS IN POWER

Kolom Ibrahim Isa, Saturday, Nov. 28, 2015.

ACCUSATIONS OF ACTUAL TRAITORS IN POWER

 

Reacting on the “IPT-1965” International People’s Tribunal, – 10 Nov till 14 in The Hague, — Vice-Presiden J, Kalla questioned – ” . why the IPT 1965 was held in the Netherlands — even though the Dutch in the past were responsible for the deaths of so many Indonesians. “.

Soe Tjen Marching, Indonesian Human Rights activist and writer, gave JK the right answer, writing in in The Jakarta Globe, a. o :

“. . our vice president must know that the people’s tribunal in The Hague is independent from the Dutch government. In fact, if you want to take the Dutch government to court, you can also do so in The Hague. This is something that has been done — successfully — on behalf of relatives of people killed by Dutch troops in the Indonesian War of Independence.

“Also, the Dutch themselves were not immune from criticism at the tribunal on 1965, with expert witness Saskia Wieringa pointing out that two universities in the Netherlands through their collaboration with institutions in Indonesia, played a role in the mental abuse of victims and supporting New Order propaganda.

* * *

Another hgh-ranking Indonesian official — “. . . the country’s coordinating minister for political, legal and security affairs, Luhut Panjaitan, stated that

” . . . all parties claimed to have been victims of ‘1965’ and that the actual victims may therefore never be known.”

Soe Tjen Marching, gave the following reply: . . . ” Of course this was what the tribunal in The Hague was about: verifying whether the victims’ claims were truthful. The people of the IPT did not intend to prosecute anyone, we were just trying to establish what happened in those dark days of the mid-1960s. It was that simple.”

* * *

Soe Tjen Marching’s article is illuminating. My advice – everybody should read as republish below:
Commentary: Jakarta Globe, 28 Nov 2015


Traitors at IPT 1965 — Is Indonesia Serious?
By SOE TJEN MARCHING

At the International People’s Tribunal 1965, held from Nov. 10 till Nov. 14 in The Hague, Indonesian government representatives were conspicuous by their absence — even though an invitation had been sent to the Indonesian Embassy in the Netherlands a month ahead of time.

Their absence, however, has not prevented some of the country’s most senior government officials from making rather bold statements about the proceedings and those taking part in them. Indonesian officials have thus been criticizing the tribunal without really knowing what they criticized.

Vice President Jusuf Kalla, for instance, questioned why the IPT 1965 was held in the Netherlands — even though the Dutch in the past were responsible for the deaths of so many Indonesians.

But surely our vice president must know that the people’s tribunal in The Hague is independent from the Dutch government. In fact, if you want to take the Dutch government to court, you can also do so in The Hague. This is something that has been done – successfully — on behalf of relatives of people killed by Dutch troops in the Indonesian War of Independence.

Also, the Dutch themselves were not immune from criticism at the tribunal on 1965, with expert witness Saskia Wieringa pointing out that two universities in the Netherlands through their collaboration with institutions in Indonesia, played a role in the mental abuse of victims and supporting New Order propaganda.

Kalla’s effort to try and undermine the IPT 1965 by pointing to the location were it was held simply does not stand to reason. It may temporarily serve its goal of distracting people, but only those who cannot be bothered to investigate the matter further.

Similarly, the country’s coordinating minister for political, legal and security affairs, Luhut Panjaitan, has tried to distract the attention away from the core issue by suggesting that Indonesians taking part in IPT 1965 no longer are real Indonesians — traitors, in effect.

The minister also stated that all parties claimed to have been victims of ‘1965’ and that the actual victims may therefore never be known.

Of course this was what the tribunal in The Hague was about: verifying whether the victims’ claims were truthful. The people of the IPT did not intend to prosecute anyone, we were just trying to establish what happened in those dark days of the mid-1960s. It was that simple.

Therefore it is a pity that no representatives of the Indonesian government attended the proceedings.

 

Sure, there was also the livestreaming online, but sadly the Indonesian military prevented a group of young people in Yogyakarta from watching.

It seems the Indonesian government wanted nobody to hear or see what was going on at the IPT. Could that have something to do with the fabrications contained in the official account of ‘1965’?

At the IPT, each of the victims present was questioned several times to get accurate and consistent statements. At a later stage, the victims’ statements were cross-checked with the accounts of expert witnesses and activists from different countries. The expert witnesses were academics who had done research on this period. Then, all of their statements were compared with the available documentary evidence.

At the end of the tribunal, the judges concluded that there was strong consistency between the various statements from victims, expert witnesses, activists and the documents. Nevertheless, the judges still have to verify the authenticity of the documents, so the final verdict can only be delivered next year.

So Vice President Kalla, Minister Luhut and other Indonesian officials have spoken too soon.

We haven’t broken the law in The Hague, we tried to uphold it. We were doing this by gathering witnesses, data, documents and other evidence, as well as professional and independent judges.

What have Indonesian officials done to investigate this tragedy– except for labeling as traitors those who were trying hard to reveal the truth about the country’s history? Isn’t sustaining a manipulative view of the country’s history a form of betrayal as well? And if so, who is really betraying the best interests of the Indonesian people?

*  Soe Tjen Marching, the British coordinator of IPT 1965, is currently working on am book chronicling the lives of victims from the 1965 anti-communist purge.

RENEGOSIASI KONTRAK DAN AKAL SEHAT

Kompas, Jakarta,  28 November 2015

Setelah hampir setengah abad meng-eksploitasi Papua, PT Freeport Indonesia/Rio Tinto tak hanya berhasil mengeruk kekayaan alam Indonesia. Lebih jauh, ia juga membuat pengurus negara kehilangan akal sehat.

Setidaknya hal itu terlihat dari drama tak bermutu petinggi DPR dengan para menteri Kabinet Kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla yang memperkarakan skandal renegosiasi kontrak karya (KK) PT FI. Mereka lupa, substansi utama KK tak hanya saham dan royalti, tetapi juga keselamatan rakyat dan alam Papua.

Di luar kontribusi pada devisa negara yang angkanya harus dipertanyakan-karena tak memasukkan biaya kerusakan lingkungan dan sosial dalam jangka panjang-operasi tambang PT FI lebih banyak merepotkan.

Ibarat pisau bedah

KK pertambangan dengan cadangan emas terbesar dunia ini menjadi kiblat kebijakan pertambangan Orde Baru. Kebijakan itu ditandai dengan keluarnya Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, KK PT FI, dan UU No 11/1967 tentang Pertambangan Umum. Soeharto menandatangani KK PT FI sebelum UU Pertambangan disahkan, bahkan sebelum Penentuan Pendapat Rakyat Papua berlangsung. KK PT FI ditandatangani April 1967, delapan bulan kemudian keluar UU Pertambangan Umum.

Model KK PT FI lantas diadopsi UU Pertambangan. Sejak itu, bumi pertiwi makin banyak melayani korporasi asing, seperti Vale/Inco, Rio Tinto, dan Newmont. Pelanggaran HAM, perusakan lingkungan, dan pemiskinan kerap menyertai operasi pertambangan di Indonesia. Sayangnya, peraturan baru, UU No 4/2009 tentang Mineral dan Batubara, juga tak mengkaji ulang izin-izin itu.

Bagi orang Papua, operasi tambang PT FI bagai pisau bedah yang memutus ikatan manusia dengan alamnya. Ikatan antara suku-suku pegunungan tengah Papua yang memandang alam sebagai ibu. Puncak gunung adalah Ninggok, tempat meletakkan kepala ibu, wilayah spiritual tertinggi, tempat berhubungan dengan Sang Pencipta. Sementara dada hingga perut ibu adalah lahan lebih landai, tempat sungai, kebun, dan hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup rakyat.

Ninggok telah dihancurkan PT Freeport. Itulah puncak Gunung Etzberg, kini menjadi lubang raksasa sedalam 360 meter. Sementara dada dan perut sang ibu juga berubah. Dataran rendah Sungai Ajkwa kini menjadi tempat buangan limbah tailing PT FI yang mencapai 300.000 ton per hari.

Papua tak lagi damai

Kekerasan, penyiksaan, dan pembunuhan di sekitar pertambangan terus terjadi sejak Freeport di sana. Di awal-awal operasinya, pada 1972 dan 1977, lebih dari 1.000 orang Amungme meninggal karena kekerasan (Elsham Papua, 2003).

Australian Council for Overseas Aid (1995) juga mengeluarkan laporan kasus-kasus pembunuhan dan penghilangan paksa oleh militer terhadap puluhan warga asli Papua di sekitar tambang PT FI sepanjang 1994-1995. Kucuran dana PT FI membuat kawasan itu menjadi ajang kekerasan, melibatkan bisnis militer dan tak tersentuh hukum.

Pemulihan luka spiritual dan fisik semestinya menjadi bagian tak terpisahkan dalam memutuskan nasib tambang emas terbesar di Indonesia ini. Konsultasi dengan rakyat Papua seharusnya menjadi prasyarat sebelum Presiden dan para menteri mengeluarkan keputusan terus atau putus.

Sudah waktunya para pengurus negeri mengubah cara memperlakukan tanah Papua sebatas penghasil devisa. Tambang PT FI mengubah lanskap fisik dan sosial warga Papua. Sungguh menghina akal sehat memaknai ruang hidup tersebut sekadar pembesaran royalti atau divestasi saham. Syarat renegosiasi kontrak-royalti, konten lokal, pembangunan smelter, dan divestasi  saham-tak banyak gunanya untuk keselamatan orang Papua.

Februari 2015, Menteri LHK menyatakan, audit lingkungan terakhir pemerintah terhadap PT FI adalah 25 tahun lalu, sementara pengawasan tahunan dihentikan pada 2011. Padahal, selama menambang, PT FI telah membuang lebih dari 7 miliar ton limbah ke lingkungan, 2,4 miliar ton di antaranya berbentuk lumpur tailing ke Sungai Ajkwa.

Skandal renegosiasi kontrak Freeport yang melibatkan wakil rakyat dan kabinet penting diungkap. Namun, jangan lupakan rakyat Papua dan lingkungannya sebagai substansi pokok.

Saatnya Presiden Jokowi melakukan “penyelamatan terpimpin” demi kemaslahatan orang Papua dan kedaulatan negara.

SITI MAIMUNAH

Peneliti Sajogyo Institute; Ketua Tim Kerja Perempuan dan Tambang

JALAN BERBATU-BATU PENDIDIKAN SENI ACEH

Serambi Indonesia
JALAN BERBATU-BATU PENDIDIKAN SENI ACEH
Senin, 23 November 2015 14:02

Oleh Teuku Kemal Fasya

KEBERADAAN Institut Seni dan Budaya Indonesia (ISBI) Aceh yang sudah mulai memasuki tahun kedua tidak otomatis membuat proyek kesenian berjalan mulus. Hadirnya lembaga pendidikan tinggi seni memang diharapkan menjadi blok historis baru, tapi ia berada di dunia yang kompleks dengan dinamika sosial-budaya dan sistem politik yang berlaku.

Namun hadirnya ISBI ini tetap harus dianggap sebagai terobosan di dunia pendidikan dan pembangunan. Orientasi pembangunan nasional selama ini cenderung sentralistis dan ekonomika-teknokratis belum menjawab model pembangunan seutuhnya. Manusia sesungguhnya bukan makhluk satu dimensi yang hanya sadar pada ekonomi (homo economicus), tapi juga makhluk estetis dan etis. Karena berkah itu pula ruang nalar dan imajinasi berkembang dalam peradaban manusia.

Demikian pula, pembangunan nasional harus melibatkan keunggulan lokal, sehingga Indonesia tidak terjebak pada Russification –memakai istilah Partha Chaterjee, pemikir poskolonial dan subaltern– yang hanya memandang proyek pembangunan dari sudut Merdeka Utara (Istana Presiden), Lapangan Banteng Timur (Kantor Kemenko Perekonomian), dan Senayan (DPR RI).

Demikian sikap terbaca ketika pemerintahan Susilo Bambang Yudhono-Boediono berencana menghadirkan perguruan tinggi seni baru di luar pulau Jawa pada 2011. Saat itu proyek prestisius itu ingin membangun empat perguruan tinggi sekaligus di Aceh, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Papua.

Namun proses persiapan dokumen pendirian dan daya dukung daerah hanya menyisakan dua daerah, yaitu Aceh dan Papua. Imperatif pendirian ISBI didasarkan SK Kemendikbud No.42/P/2012 Tanggal 8 Maret 2012. ISBI Aceh dirancang di bawah supervisi ISI Padang Panjang dan kemudian berkolaborasi dengan Dewan Kesenian Aceh (DKA), kaum akademisi, dan aktivis Aceh.

Otonomi kampus
Seperti tesis tulisan ini, hadirnya perguruan tinggi seni tidak langsung menghadirkan keajaiban. Infrastruktur kesenian dan kebudayaan, dukungan politik, dan apresiasi masyarakat ikut menentukan apakah sebuah pendidikan seni dapat memberikan nuansa estetika dan artistika dalam kehidupan yang lebih menyemesta.

Namun kita tidak bisa ngeles. Kehadiran perguruan tinggi jelas sebuah peluang untuk menstimulasi infrastuktur dan lintas pelaku lainnya (stakeholders) untuk berkolaborasi membangun visi, misi, dan program pembangunan yang bernuansa seni dan kebudayaan. Kemandirian pengelolaan perguruan tinggi dituntut prima sebagai lokomotif. Dengan Tri Darma perguruan tinggi (pendidikan-pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat) ada banyak ruang bagi perguruan tinggi untuk merancang proyek pendidikan secara mandiri dan tidak “menyusu” dengan blok-blok kekuasaan di luarnya.

Tantangan yang terbesar bagi pengelola ISBI sendiri adalah bagaimana menerjemahkan visi yang telah dirumuskan oleh tim pendiri ISBI (yang saat itu digawangi Prof Mahdi Bahar dan Teuku Kamal Sulaiman sebagai ketua DKA): “Mewujudkan lembaga pendidikan tinggi seni dan budaya yang menghasilkan insan akademis, kreatif, mandiri, berkepribadian, dan berkebudayaan Melayu.” Diksi Melayu yang digunakan dalam kalimat visi itu dimaknai dengan “peradaban utama Asia Tenggara yang memiliki ciri khas linguistik, kultur islami, dan sosiobiologis yang independen dari peradaban besar lainnya”.

Frasa ini menunjukkan ISBI Aceh jelas memiliki visi kosmopolit yaitu dunia Melayu (yang dalam definisi Tan Sri Ismail Husein terentang dari sejak Madagaskar Afrika Timur hingga Okinawa Asia Timur). Aspek pengembangan kreativitas seni dan pendidikan tidak untuk didikte mengikuti langgam doktrinal keagamaan tertentu. Demikian pula Islam yang diabsorsi dunia Melayu pun tidak harus berwajah Arab atau Sudanik Afrika dengan fenomena anti-modernisme kebudayaan dan bidah. Kesenian dan keislaman dalam dunia Melayu dapat berkembang sebagai proyek yang saling berkelindan dan menjadi percontohan bagi tujuh dunia peradaban Islam lainnya.

Ekspresi seni
Tantangan semakin besar demi melihat bagaimana program studi kesenian itu dijalankan secara ideal. Di ISBI Aceh saat ini terdapat lima prodi: Seni Murni, Tari, Musik Nusantara, Kriya, dan Teater. Dunia pendidikan seni, sebagai rumpun ilmu humaniora memiliki langgam dan metode yang berbeda dengan rumpun ilmu lainnya seperti ilmu alam (natur wissenschaften), teologia, dan sosial. Bahkan dimensi ilmu sosial yang dekat dengan ilmu humaniora saja masih memiliki distingsi, meskipun kini dikenal konsep lintas disiplin (interdisciplinary) di mana antarrumpun saling bertemu dan memperkaya khazanah, metode, dan praktik; apatah lagi dengan ilmu teologia.

Ruang belajar seni seperti teater dan tari misalnya, memiliki dimensi epistemologis dan strategi-aksiologis yang mungkin tidak dikenal oleh rumpun ilmu teologia atau agama. Pada aspek epistemologis dan etis, ilmu tari dan teater jelas memiliki jalan pengajaran sendiri agar sesuai dengan standar etika dan estetika universal. Dalam pengajaran tersebut, eksplorasi atas tubuh pasti terjadi. Makna gerak tubuh dan gestur wajah memberikan nilai artistik, dan itu tidak bisa terbaca jika memakai baju kurung serba panjang.

Belum lagi kita bicarakan aspek artistik, fashion, dan dramaturgi yang mengikutinya sebagai seni pertunjukan. Jika pengetahuan ini dikomunikasi secara sewenang-wenang dengan pengetahuan agama Islam apalagi dengan ortodoksi tafsir, maka yang terlihat adalah kontradiksi. Maka pernyataan “seni harus sesuai dengan syariat Islam” adalah penyataan yang bukan saja memberikan makna pejoratif pada kesenian, tapi sekaligus kepada pengetahuan Islam sendiri.

Islam kemudian didomestifikasi kepada satu mazhab tafsir, yaitu ortodoksi seperti yang berkembang di Afganistan pada rejim Taliban atau Wahabisme di Saudi Arabia. Di sisi lain, syariat yang digunakan dalam konteks ini juga reduksionis, hanya politik regulasi berupa qanun. Seharusnya frasa yang dikembangkan adalah pemerintah dan masyarakat Aceh selayaknya mendukung perkembangan pengetahuan seni sehingga Aceh bisa kembali berperadaban gemilang seperti era lalu. Aspek historisitas Islam dan normativitas seni harus dipertemukan secara benar dan tidak sewenang-wenang.

Trauma konflik
Inilah tantangan yang harus diupayakan dengan kerja keras. Memang kompleksitas politik akibat trauma konflik masa lalu membuat Aceh tertinggal, tapi harus secepatnya pulih. Salah satunya melalui gerakan kesenian dan kebudayaan. Jika seni masih dipertentangkan secara absurd dengan agama Islam, maka sesungguhnya kita masih sakit sebagai masyarakat. Nanti akhirnya kesenian yang diluluskan sensor adalah –seperti satirisme pelukis Sudjojono: “mooi indie” (Hindia molek)– dengan cerapan pengetahuan seni banal atas apa yang dirasa serba bagus, patriarkal, romantis bagai di surga, tenang, dan serba teratur (Stanislaus Yangni, 2012: 15). Jika itu terjadi maka seni tidak pernah sampai pada tujuan kreatif dan penciptaan karena ekspresi yang terbelenggu di luar nalar estetika.

Mungkin yang berkembang di sini malah “mooi Aceh” yang sesungguhnya replikasi estetika teror yang serba klise dan Arabisme, seperti kini sedang digencarkan oleh mantan artis pop dan politikus yang senang menggunakan abaya, khimar, celak, berjubah, dan jenggot. Sesekali mengutip satu-dua ayat Quran dengan tafsiran nir adekuat untuk mencitrakan kesalehan. Dengan pengetahuan tanggung, sebagai representasi artis dan politikus mudah pula melakukan takfirisme (penyalah-nyalahan aktivitas di luar ibadah) yang membuat ruang berkesenian menjadi serba salah dan canggung.

Jika itu terjadi maka gerakan pengetahuan seni di Aceh masih buntu. Jalan menuju perkembangan kesenian yang sehat masih cukup jauh, terjal, dan berbatu-batu.

 

* Teuku Kemal Fasya, pendiri dan dosen Institut Seni dan Budaya Indonesia (ISBI) Aceh. Email: kemal_antropologi2@yahoo.co.uk

SEJARAWAN UGM: GENOSIDA INTELEKTUAL MEMBERANGUS IDEOLOGI DAN KAUM KIRI DI KAMPUS PASCA 1965

SEJARAWAN UGM: GENOSIDA INTELEKTUAL MEMBERANGUS IDEOLOGI DAN KAUM KIRI DI KAMPUS PASCA 1965

Oleh : Arif Novianto, MAP Corner-klub MKP UGM. Reportase ini disadur dari MAP Corner-Klub MKP UGM.

Nov 27th, 2015

MAP Corner UGM Genocida Intelektual

Gerakan kontra-revolusi (Tragedi 1965) yang telah memukul mundur kesadaran dan kapasitas rakyat untuk memperjuangkan kehidupan mereka turut menghantam kehidupan Kampus-kampus di Indonesia. Kampus sebagai ruang kebebasan akademik, tak luput dari pusaran kejahatan kemanusiaan. Civitas akademik di Kampus, mulai dari dosen, staf dan mahasiswa, banyak yang dipecat, ditangkap dan tidak diketahui nasibnya. Mereka dianggap sebagai kaum kiri yang oleh militer pro-Soeharto dituduh terlibat pada peristiwa 30 September 1965.
Peristiwa kejahatan kemanusiaan 1965 turut membentuk bangunan dan wajah kampus di Indonesia sekarang ini. Bagaimana tragedi 1965 mengubah wajah kampus di Indonesia (kurikulum, dosen, kebebasan akademik)? Apa dampak dari perubahan di masa itu yang hingga kini tetap kokoh bertahan? Apa implikasinya bagi masa depan kampus di Indonesia? Melalui pertanyaan-pertanyaan ini, MAP Corner-klub MKP UGM pada hari selasa 24 November 2015, mencoba mendiskusikannya bersama Abdul Wahid, seorang dosen di jurusan Sejarah UGM.
Menurut Abdul Wahid, peristiwa pembunuhan massal 1965 dapat disebut sebagai “politisida atau genosida“, sedangkan pemberangusan yang juga terjadi di dunia akademik ia menyebut dengan istilah “Intellectualcide“(Genosida Intelektual). Sebelum melangkah lebih jauh tentang keterlibatan kampus, peran militer dan proses terjadinya genosida intelektual ini, Abdul Wahid memulai memantik diskusi dengan menjelaskan iklim politik Indonesia sebelum tahun 1965.
Dari tahun 1959-1963 terjadi peningkatan pesat jumlah Universitas di Indonesia. Universitas negeri meningkat dari 8 (1959) menjadi 39 (1963), Universitas swasta tumbuh dari 112 (1961) menjadi 228 (1965), Akademi negeri bertambah dari 55 (1961) menjadi 88 (1965) dan total pada 1965 ada 335 universitas/institute dengan 278.000 mahasiswa. Jumlah masyarakat yang terdidik secara formal pada tahun-tahun tersebut jelas mengalami peningkatan beratus kali lipat jika dibanding pada tahun 1940. Saat itu, hanya ada 79 mahasiswa yang lulus di Hindia ketika diperkirakan total populasi koloni mencapai 70 juta orang. Sedangkan jumlah lulusan pendidikan tinggi antara 1924 dan 1940 adalah 532, hanya 230 di antaranya merupakan penduduk pribumi (Wal 1963, dalam Aspinall, 2012: 157).
Jumlah mahasiswa yang begitu besar, membuat para mahasiswa mulai dilirik oleh partai-partai politik sebagai calon potensial untuk membangun massa konstituen. Pada periode ini, politik aliran menguat dan letupan-letupan ketegangan antar aliran terus terjadi. Politik aliran juga merangsek ke gerakan mahasiswa, ada Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang terbentuk pada 5 Februari 1947, berafiliasi dengan partai islam modernis yaitu Masyumi. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) yang berdiri tanggal 23 Maret 1954 berafiliasi dengan Partai Nasional Indonesia (PNI). Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI) dibentuk pada 1956 yang memiliki kedekatan dengan PKI dan juga ada Gerakan Mahasiswa Sosialis (Gemsos) yang terbentuk pada 1955 yang berafiliasi dengan Partai Sosialis Indonesia (PSI).
Situasi politik nasional hingga tahun 1960an mencuatkan tiga kekuatan/idiologi besar yang saling bersaing yaitu PNI (nasionalis), NU (agamis) & PKI (komunis) yang oleh Soekarno hendak disatukan menjadi NASAKOM. Soekarno pada masa itu menjadi revolusioner dengan mengeluarkan kebijakan dan jargon politik radikal menentang neo-kolonialisme dan neo-imperialisme seperti “Manipol-Usdek”, “Ganyang Malaysia”, “Nefos” dan juga isu Papua Barat.
Bagi Soekarno, Universitas harus mampu menjadi “alat revolusi nasional”. Universitas diarahkan untuk mendukung “Manipol-USDEK” (Political Manifesto – UUD 45, Sosialisme ala Indonesia, Demokrasi-Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian Indonesia) dan untuk mendukung propaganda anti-imperialisme dan the ‘new emerging forces’ (NEFOS). Kebijakan yang diambil oleh Soekarno bukan tanpa alasan, sisa-sisa ekonomi-politik kolonial, sisa-sisa feodalisme dan sisa-sisa kebudayaan kolonial mencoba untuk terus dihanguskan dalam revolusi nasional Indonesia.
Itu karena bagi masyarakat kecil atau kaum Marheins, kemerdekaan secara politik juga harus ditunjang kemerdekaan secara ekonomi yaitu untuk mencapai kesejahteraan. Sementara perjuangan untuk mencapai hal itu membutuhkan organisasi massa, kampanye politik dan advokasi. Sementara kaum kelas atas dan masyarakat yang masih dalam enclave kolonial, mereka juga turut membangun organisasi massa untuk mempertahankan keistimewaan dan ideologi mereka. Itulah yang membuat politik aliran sangat menguat.
Pandangan politik Soekarno telah membuatnya dekat dengan ideologi kiri dan PKI. Pada masa itu PKI menurut Ruth T. McVey merupakan partai yang paling modern dengan kaderisasi kuat yang mengakar ke bawah yaitu dilakukan secara institusional. PKI memiliki lembaga kebudayaan, gerakan perempuan dan juga lembaga pendidikan progresif seperti Universitas Rakyat, Universitas Res Publica, Akademi Ali Archam, Akademi Bachtarrudin, Akademi Ronggowarsito dan juga yang lain. Lembaga pendidikan PKI menjadi institusi pendidikan formal yang sangat menarik bagi rakyat.
Konteks iklim politik di Indonesia juga dipengaruhi oleh terjadinya perang dingin antar dua kekuatan besar yaitu Blok Barat (AS & Sekutunya) dengan Blok Timur (US & sekutunya). Hingga 1965, universitas menjadi ‘arena perang dingin’ karena menerima bantuan dari donor “Barat & Timur”. “Donor Barat” banyak membantu capacity building di bidang teknik, pertanian, peternakan, kedokteran dan pedagogik. Sedangkan “Donor Timur” membantu pembangunan “infrastructure”, di bidang sains, teknik dan humaniora. Pertarungan kedua blok juga merambah ke pemberian beasiswa-beasiswa pendidikan kepada para mahasiswa Indonesia.
Pada tahun 1960an, organisasi mahasiswa yang menjadi dominan adalah GMNI dan CGMI. Ini tidak terlepas dari afiliasi mereka kepada partai politik yang berkuasa saat itu, yaitu PNI dan PKI. Pada awal 1960an GMNI memili jumlah anggota 77.000 orang sedangkan CGMI sekitar 35.000 orang pada 1964an (Maxwell, 1997: 118). Organisasi mahasiswa intra-kampus Dewan Mahasiswa (Dema) dan Komisariat Dewan Mahasiswa (Kodema) menjadi arena persaingan politik antar gerakan mahasiswa. Ada dua kluster yang sering beradu mendapatkan posisi strategis di Dema dan Kodema ini, yaitu kluster berbasis agama: HMI, PMII, PMKRI, GMKI, IMM dan kluster berbasis sekuler: GMNI, CGMI, Germindo, Perhimi dan IPPI. Pengaruh pertarungan gerakan mahasiswa sebagaimana yang diungkapkan oleh Abdul Wahid juga sampai ke para dosen dan staff. Banyak intrik politik dari karir penunjukan pimpinan di kampus yang didasarkan pada kedekatan dosen dan staf pada organisasi kemahasiswaan tertentu.
Terjadinya operasi militer pada 30 September 1965 yang telah membunuh 6 Jenderal dan 1 Perwira Tinggi TNI AD, disikapi oleh militer pro-Soeharto dengan bergerak cepat dan memonopoli arus informasi publik dengan menuduh PKI sebagai pelaku operasi militer. Pemburuan dan kejahatan kemanusian kemudian terjadi diberbagai daerah dengan menyasar para komunis dan Soekarnois. Kampanye counter-revolutionary/anti-komunis di kampus dimulai serentak di minggu pertama Oktober yang dilakukan dengan proses seperti berikut:
1. Menteri PTIP menerbitkan SK No.1/dar 1965 untuk membekukan 14 lembaga yang (diduga) berafiliasi ke PKI;
2. SK No.4/dar 1965 untuk menutup 2 institut PKI lain;
3. SK No. 16/dar 1965 membubarkan CGMI, Perhimi, IPPI;
4. Ini ditindak lanjut dengan Instruksi TNI no. 22/KOTI/1965 tanggal 10 Oktober men-skrining semua kampus.
Proses skrining dimulai serentak sesudah Menteri PTIP mengeluarkan SK tanggal 24/10/1965: Hasil awal diumumkan pada 2/1/1966; beberapa universitas melaporkan hasil skrining. Hanya beberapa universitas yang mengumumkan hasilnya secara terbuka, kebanyakan menyembunyikannya (sebagai dokumen rahasia). Proses skrining ini dilakukan dengan mendata siapa saja kaum kiri di kampus. Skrining berjalan dengan dramatis dan tricky :
1. Rektor universitas “ditunjuk”sebagai ketua tim penyelidikan khusus mahasiswa/pegawai (TPCM/TPCP) di bawah TNI untuk screen universitasnya, tetapi juga “binaannya”;
2. “Pendataan” melibatkan mahasiwa dan dosen, untuk menyusun daftar nama “tersangka” (beberapa kemudian terlibat dalam proses “interogasi”, misalnya: Lukman Soetrisno di UGM);
3. Proses berjalan hirarkhis, atasan memaksa bawahan untuk menyerahkan nama, seringkali secara serampangan tanpa verifikasi.
Dalam proses skrining karena kampus sebagai institusi tidak mempunyai data siapa saja mahasiswa, dosen atau staff yang memiliki afiliasi politik dengan PKI, maka para mahasiswa anti-komunis (dari organisasi yang bertentangan dengan CGMI seprti HMI) dimanfaatkan untuk menunjuk para mahasiswa yang masuk CGMI, Perhimi, IPPI atau yang berafiliasi dengan PKI.
Hasil dari proses skrining tersebut, UGM (Universitas Gadjah Mada) mencatat 115 Dosen atau Karyawan dan 3.006 Mahasiswa yang diduga terlibat dalam gerakan pemberontakan padahal jumlah mahasiswa di UGM saat itu sekitar 12.000 mahasiswa (UGM menjadi yang tertinggi). Mereka yang di data dalam proses skrining sebagian menjadi tahanan politik selama beberapa tahun; sebagian di-Buru-kan; dan lainnya tidak diketahui nasibnya.
Dalam penjelasannya Abdul Wahid memaparkan bahwa para mahasiswa yang terdata diwajibkan melapor ke kampus pada 3 kali 24 jam setelah hasil skrining dipublis di media massa, dan banyak sekali yang tidak melapor. Itu artinya mereka sudah dihantam dengan mekanisme yang lain di luar kampus. Karena proses skrining tersebut juga bersamaan dengan proses pemburuan dan pembunuhan massal kaum kiri di berbagai pelosok Indonesia.

 

Lampiran Genocida Intelektual

Selain proses skrining atau pembersihan kaum kiri di kampus, dunia akademik kampus juga melakukan pembersihan terhadap buku-buku bertendensi kiri di perpustakaan dan merubah kurikulum mereka menjadi kapitalisme sentris. Proses tersebut dilakukan dibawah tekanan militer. Hal tersebut mendapat legitimasi dengan disahkannya TAP MPR RI No.XXV/MPRS/1966 yang berisi pelarangan terhadap idiologi komunisme/Marxisme-Leninisme.
Peristiwa 1965 menimbulkan pengaruh mendalam bagi universitas di Indonesia. Beberapa diantaranya sebagaimana yang dilihat oleh Abdul Wahid adalah sebagai berikut :
1. Hilangnya satu generasi intelektual, produk dari periode tahun 1950an yang kosmopolitan dan liberal (termasuk mereka yang menjadi eksil)
2. Penghapusan sistematis jejak dan pemikiran, gagasan memori dan unsur-unsur ‘kiri’ dari kampus Indonesia
3. Reorientasi “komitmen dan ideologi” intelektual di beberapa kalangan akademisi Indonesia
4. Kerjasama internasional menjadi sangat berorientasi Barat, khususnya USA dan Eropa Barat
5. Dalam kurikulum, terutama ilmu sosial, teori Marxist/conflict “ditinggalkan” dan buku/literatur kiri “menghilang” dari perpustakaan kampus (TAP MPRS 25/1966)
6. Budaya intelektual dan tradisi kritis menurun, sedangkan aktivisme politik mahasiswa dibatasi dengan ketat
7. Minat riset seputar Peristiwa 1965, isu agraria, dan gerakan buruh menjadi lemah, atau dihindari karena self-censorship tapi juga karena kebijakan (kampus)
8. Universitas menjadi semakin birokratis, kapitalistik dan market-oriented (Nugroho 2009)[]

IPT 65, HIPOKRISI DAN KEBUNGKAMAN KITA

 

 

 

IPT 65, HIPOKRISI DAN KEBUNGKAMAN KITA

 
Roy Murtadho

in: Harian Indoprogress, 27 November 2015

alt
Ilustrasi oleh Alit Ambara
 

PENYELENGGARAAN IPT 65 di Den Haag pada tanggal 10-13 November 2015, mendapat tanggapan yang hampir seragam dari pemerintah. Menko Polhukam Luhut Panjaitan, yang belakangan namanya menjadi bagian dari simbol kebangkitan Orde Baru (Orba), secara salah kaprah menganggap Belanda terlibat atas pengadilan rakyat tersebut.[1]Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, menuduh aktivis pengusung IPT 65 sebagai musuh negara. Sementara Wakil Presiden Jusuf Kalla menganggapnya sebagai peradilan dagelan. Kita tidak kaget apalagi meratapi pernyataan aparatus negara tersebut karena, setidaknya, melalui pernyataan itu rakyat semakin diteguhkan keyakinnya akan gejala naiknya Orba yang hendak membungkam hak rakyat untuk berbicara dan memperjuangkan keadilan bagi dirinya. Yang dengan itu rakyat bisa belajar untuk tetap kritis dan waspada.
Berbagai argumen dimunculkan sebagai penolakan terhadap IPT 65. Meski demikian, jika dilihat satu persatu akan dengan mudah kita temukan kekeroposan argumen tersebut, karena sepertinya argumen penolakan terhadap IPT 65 lebih dibimbing oleh prasangka dan kebencian ketimbang cara berpikir yang jernih melihat peristiwa 65. Setidaknya, ada dua argumen yang paling mengemuka dalam penolakan terhadap IPT 65. Pertama, “Indonesia punya mekanisme sendiri, punya cara sendiri dalam menyelesaikan persoalan bangsa Indonesia dan tak perlu melalui IPT 65 yang diselenggarakan di Belanda”. Pernyataan tersebut, selintas terdengar luhur dan bijak yang mengensankan bahwa selama ini pemerintah Indonesia punya komitmen terhadap keadilan korban 65. Namun, karena pernyataan tersebut tidak ditopang oleh kenyataan, maka alih-alih hendak menunjukkan adanya komitmen politik untuk menyelesaikan semua pelanggaran HAM Berat masa lalu di Indonesia, justru menunjukkan kegagalannya sendiri. Bukankah segala jalan yang ditempuh sejak dibentuknya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) dan temuan Komnas HAM atas terjadinya pelanggaran HAM Berat di masa lalu telah diabaikan semua oleh pemerintah Indonesia? Alhasil, melalui pernyataan di muka, pemerintah dengan sengaja hendak menutupi borok kejahatan Suharto dan Orba yang coba disucikan dari segala dosanya.
Kedua, “Tak ada gunanya mengungkit-ungkit masa lalu. Lebih baik saat ini kita menatap masa depan bangsa Indonesia”. Pernyataan ini juga seringkali diulang-ulang tanpa penjelasan yang jelas tentang apa maksud dari pernyataan tersebut. Kita patut bertanya, masa depan yang bagaimanakah yang bisa disebut sebagai masa depan jika melupakan masa lalunya? Tak ada satupun kebudayaan besar di dunia ini yang besar karena melupakan masa lalunya. Mereka menemukan dirinya secara baru justru ketika mereka berani menilai dengan adil sejarahnya sendiri. Orang-orang Barat mengingat kembali Yunani dan Romawi untuk menemukan jati dirinya yang baru, sembari belajar dari kebenaran dan kesalahan masa lalunya. Semua tahu, seseorang akan menjadi akil balig jika ia berani menilai dirinya secara adil atas kebenaran dan kedurajanaannya sendiri di masa lalu. Toh, jika melupakan masa lalu itu dianggap sebagai kebenaran, kenapa Al-Qur’an justru dipenuhi dengan carita-cerita masa lalu jatuh bangunnya perjuangan kebenaran melawan kebatilan? Kenapa justru berkisah tentang Abu Jahal, Abu Lahab, Firaun, Musa, Isa, Lukman Hakim, Ibrahim dll?. Tak lain agar umat Islam, –khususnya umat Islam Indonesia– bisa mengambil pelajaran masa lalu untuk masa depannya.
Terlepas dari itu semua, entah setuju atau menolak IPT 65, tak ada satu pun manusia di negeri ini yang bisa menampik kenyataan sejarah bahwa Peristiwa 65 merupakan kejahatan kemanusiaan dan genosida yang terjadi secara terencana, yang merenggut jutaan nyawa manusia dan memenjarakan ribuan orang tanpa pernah dibuktikan kesalahannya. Bahkan, seandainya semua kesaksian dan cerita di seputar Peristiwa 65 dituliskan, merekam tiap penggal luka dan deritanya, niscaya ribuan halaman tak akan cukup untuk menuliskannya. Hampir semua wilayah di Indonesia memiliki beragam cerita tentang kejahatan kemanusiaan terbesar dalam sejarah Indonesia modern tersebut. Khususnya di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali yang menjadi ladang utama pembantaian jutaan manusia tak berdosa itu.
Pembantaian yang terjadi pasca Gestok (Gerakan 1 Oktober) tersebut tak bisa dilihat sebagai pertikaian akar rumput yang terjadi secara spontan, sebagaimana selama ini dipersepsi oleh sejarawan semacam Aminuddin Kasdi.[2]Peristiwa itu adalah sebuah pembantaian yang terencana dan terkomando. Di dalam buku ‘Banser Berjihad Menumpas PKI’[3] dinarasikan dengan jelas bahwa pembantaian 65 berlangsung di bawah komando langsung militer.

HARIS RUSLY: KAPITALISME GLOBAL MANFAATKAN BANDIT POLITIK MERUSAK NKRI

bergelora.com

 

 

 

HARIS RUSLY: KAPITALISME GLOBAL MANFAATKAN BANDIT POLITIK MERUSAK NKRI
Bergelora.Com, Kamis, 26 November 2015

 

Ketua DPR-Ri, Setya Novanto (Ist)

Ketua DPR-Ri, Setya Novanto (Ist)

 

JAKARTA- Kunjungan Ketua DPR-RI Setya Novanto beserta istri bertemu dengan Kaisar Jepang adalah salah satu contoh tentang upaya berbagai poros kapitalisme global membangun pengaruh memanfaatkan bandit-bandit politik yang rusak secara moral dan mental, rakus harta, haus jabatan, doyan disogok dan bangga jadi kacung kepentingan asing. Hal ini ditegaskan oleh Ketua Presidium Petisi 28, Haris Rusly kepada Bergelora.com di Jakarta, Kamis (26/11).
“Kunjungan di luar kebiasaan yang disertai janji Setya Novanto selaku pimpinan legislatif untuk membeli alustista dari Jepang tersebut pasti atas inisiatif pemerintah Jepang sebagai upaya membangun dan mempertahankan pengaruhnya setelah Jepang kalah dari China dalam perebutan projek kereta cepat jarak pendek Jakarta-Bandung,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa Jepang adalah salah satu negara industri maju yang bergabung dalam poros kapitalisme global Trans Pacific Patnership (TPP) bersama Amerika yang telah puluhan tahun menancapkan dominasinya di Indonesia dalam pasar manufaktur dan pasar infrastruktur serta eksploitasi SDA.
“Setelah gagal dalam perebutan pengaruh di lingkaran teras istana negara, Jepang berusaha membangun pengaruh melalui sejumlah bandit politik yang bergabung di dalam Koalisi Merah Putih (KMP) yang menguasai parlemen, terutama melalui Setya Novanto,” jelasnya.
Sementara itu menurutnya, China yang bergabung di dalam poros BRICS bersama Rusia adalah poros baru dari kapitalisme global yang telah berhasil menancapkan pengaruhnya melalui sejumlah bandit politik di lingkaran teras pemerintahan Joko-Kalla dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH), khususnya melalui Presiden Joko, Rini Soemarno, Surya Paloh, serta melalui sejumlah taipan dan saudagar pendukung pemerintahan Joko-Kalla.
Ia mengatakan rusaknya sistem negara pasca amandemen UUD yang disertai oleh lemahnya kepemimpinan Presiden Joko Widodo telah menempatkan bangsa Indonesia bagaikan layangan di tengah badai perebutan pengaruh dari berbagai kepentingan asing untuk menguasai Indonesia.
Ia menegaskan bahwa negara yang tak berdiri di atas landasan sistem yang kuat (UUD 1945) dan tidak dibangun di atas konsepsi (GBHN) menyebabkan setiap kebijakan yang dibuat tidak berdasarkan landasan dan panduan yang baku, dan tragisnya kebijakan tersebut dibuat berdasarkan keinginan subjektif dari Presiden dan para Menterinya.
Kacung Asing
Akibatnya katanya, para bandit politik leluasa beroperasi untuk berebut menjadi kacung kepentingan asing untuk mengubah kebijakan pemerintah agar menguntungkan kepentingan majikannya, seperti terungkap dalam rekaman percakapan Ketua DPR Setya Novanto meminta saham dan projek Freeport.
“Situasi bangsa kita hari ini mengingatkan kita pada sejarah perebutan pengaruh antara berbagai bangsa penjajah untuk menyuap, memecah belah dan menguasai kerajaan-kerajaan di nusantara yang kaya sumber daya alam,” ujarnya.
Ia mencontohkan, ketika bangsa Portugis datang dan bersekutu dengan Kerajaan Ternate (1512). Di saat yang sama bangsa Spanyol juga datang dan bersekutu dengan Kerajaan Tidore (1512).
Dengan berkuasanya kedua bangsa Eropa tersebut di Tidore dan Ternate, maka mulai terjadi pertikaian terus-menerus antar kedua kerajaan yang sebelumnya hidup berdampingan secara damai. Hal itu terjadi karena kedua bangsa Eropa itu sama-sama berambisi memonopoli hasil bumi dari kedua kerajaan tersebut.
“Politik suap dan devide et impera adalah cara efektif yang selalu digunakan dalam melemhkan sebuah bangsa agar mudah dikuasai dan diperintah,” jelasnya.
Ia mengingatkan, kata “devide et impera” tersebut adalah sebuah kata kerja, yang berarti, “pecah dan kuasai”. Kata se-sinonim juga ada di dalam kebiasaan orang-orang Inggris yang biasa mengatakan “devine and rule”, atau bisa diartikan, “pecah dan perintahlah”. Maksudnya, setelah terpecah menjadi kekuatan-kekuatan kecil, maka harus segera di kuasai dan diperintah karena telah lemah.
“Menghadapi keadaan bangsa Indonesia yang bagaikan layangan di tengah badai tersebut, kita harus bekerja keras melahirkan Generasi Baru dengan Kekuatan Baru yang menjadikan Pancasila sebagai landasan untuk menyatukan dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari ancaman nyata dominasi berbagai poros kepentingan kapitalisme global memanfaatkan rusaknya moral elite politik tua yang saling sandera satu dengan yang lain,” tegasnya. (Aan Rus)

HANACARAKA

HANACARAKA

Oleh: Sarlito Wirawan Sarwono

 

Kata syahibul hikayat, pada zaman dahulu kala ada sebuah kerajaan di Pulau Jawa, yang bernama Medang Kamulan. Kerajaan ini diperintah oleh seorang raksasa jahat bernama Dewata Cengkar, yang hobinya memangsa manusia rakyatnya sendiri yang dijadikannya sate, dan jeroannya dijadikan soto babat. Pada suatu hari datanglah seorang pemuda bernama Aji Saka yang hendak membunuh raja zalim dan thogut itu. Aji Saka berasal dari Bumi Majeti yang dipercaya berlokasi di India.

 

Entah bagaimana caranya (waktu itu belum ada Boeing 747), Aji Saka berhasil mendarat di tanah Jawa dan langsung merapat ke Medang Kamulan. Aji Saka ini punya dua pengawal setia (karena itulah sampai hari ini setiap presiden Indonesia dalam upacara-upacara resmi selalu dijaga dua ajudan yang siap berdiri tegak di belakangnya) yang bernama Dora dan Sembodo.

 

Ketika hendak berangkat ke tanah Jawa, Aji Saka memerintahkan Dora (tidak ada hubungannya dengan Doraemon, si kucing Jepang) untuk tetap berjaga di Bumi Majeti untuk menunggui pusakanya yang sakti. Ia berpesan wanti-wanti kepada Dora bahwa tidak ada satu orang pun boleh mengambil pusaka itu, kecuali dirinya sendiri. Maka berangkatlah Aji Saka dengan dikawal oleh Sembodo.

 

Tercerita, terjadilah perkelahian seru antara Aji Saka dan raja kanibal Dewata Cengkar. Walaupun berdarah-darah, Aji Saka berhasil mendorong Dewata Cengkar ke laut dan naik takhta menjadi Raja Medang Kamulan dengan gelar Prabu Aji Saka. Sayangnya Dewata Cengkar tidak tewas walaupun tercebur ke laut, tetapi berubah menjadi buaya putih, yang tak kalah ganasnya dan meneruskan hobinya memangsa manusia penduduk Medang Kamulan.

 

Beruntung Prabu Aji Saka dibantu oleh seekor ular raksasa yang berhasil membunuh buaya putih. Setelah negara aman dan terkendali, Aji Saka teringat kepada pusakanya yang ditinggalkan di Bumi Majeti. Maka dia pun segera mengutus Sembodo untuk mengambil pusakanya di Bumi Majeti. Sesampai di Bumi Majeti, Dora tidak mau menyerahkan pusaka itu kepada Sembodo, karena ia berpegang kepada perintah bos bahwa tidak ada satu orang pun boleh mengambil pusaka itu, kecuali Aji Saka sendiri.

 

Di lain pihak, Sembodo juga ngotot , karena perintah bos adalah untuk mengambil pusaka itu. Maka berkelahilah kedua pengawal setia itu. Suatu perkelahian yang lama dan sangat seru, karena keduanya sama saktinya, tetapi akhirnya keduanya tewas karena sama-sama membela tuannya yang satu. Prabu Aji Saka, setelah menunggu sekian lama, merasa curiga mengapa Sembodo tidak datang-datang membawa pusaka yang ia pesankan.

 

Maka ia pun menyusul ke Bumi Majeti dan terkejut sekali ketika mengetahui bahwa keduanya sudah tewas demi membela dirinya. Untuk mengabadikan kesetiaan kedua pengawalnya, maka Prabu Aji Saka pun menciptakan sebuah puisi, yang kelak menjadi cikal-bakal huruf Jawa, yang berbunyi sebagai berikut, ”Hana Caraka, DataSawala, Padha Jayanya, Maga Batanga”, yang terjemahan bebasnya kira-kira seperti ini, ”Dua Utusan, Saling Berselisih, Sama Saktinya, Inilah Mayatnya”.

 

Moral dari legenda di atas adalah bahwa Prabu Aji Saka boleh sakti mandraguna, dan bisa mengalahkan raja Dewata Cengkar yang jahat, namun dia teledor dengan perintah-perintahnya sendiri. Akibatnya dua ajudannya tewas, karena sama-sama mempertahankan perintah atasan.

 

Mungkin kalau di zamannya Aji Saka sudah ada HP, tidak perlu Dora dan Sembodo tewas bersama. Sebelum Sembodo berangkat Dora bisa di-SMS dulu tentang perubahan instruksi itu, sehingga Dora siap melaksanakan perintah baru yang dititipkan pada Sembodo. Sayang pada waktu itu teknologi belum secanggih itu, walaupun saya juga masih bingung bagaimana caranya Aji Saka dan Sembodo, mondar-mandir Bumi Majeti (di India)-Medang Kamulan (di Jawa) PP, seperti orang mondar-mandir dari Blok M-Harmoni naik Bus Transjakarta saja.

 

Meskipun demikian, tidak berarti bahwa di era teknologi informasi sekarang ini keteledoran (yang sengaja maupun tidak sengaja) tidak terjadi lagi. Inkonsistensi di kalangan para pemimpin justru lebih banyak terjadi di masa sekarang ini. Bukan lantaran tidak adanya teknologi informasi, melainkan justru karena terlalu banyaknya informasi yang masuk ke pada diri seorang pemimpin dan para anak buah, sehingga sangat mungkin terjadi distorsi informasi.

 

Hasil-hasil berbagai survei menunjukkan bahwa kepercayaan kepada Presiden Jokowi naik-turun, namun lebih banyak turunnya daripada naiknya, yang bukan semata-mata karena kinerja atau integritas presiden yang buruk, tetapi karena memang tidak mudah membereskan negara yang sudah diwarisi karut-marut ini dari rezim-rezim pendahulunya dalam waktu sebentar.

 

Mereka yang tidak sabar mulai kurang percaya, dan mulai berbagi ke teman-temannya di media sosial. Media massa pun menumpang popularitas dengan menggelar aneka talk show yang lebih banyak merupakan curahan isi hati dan dengki ketimbang solusi. Belum lagi hoax yang bisa dibuat oleh orang iseng di mana saja, yang kemudian diunggah ke media sosial, dan langsung di-forward ke semua netizen sehingga cepat beredar secara viral ke seluruh nusantara.

 

Tetapi juga tidak berarti pemimpin jaman sekarang tidak teledor, bahkan banyak yang berpura-pura teledor, membuat kesalahan yang seakan-akan tidak sengaja, padahal maksudnya memang mau mengadu domba antar para pengikutnya. Maksudnya sudah jelas demi kepentingan pribadi. Siapakah pemimpin-pemimpin yang dimaksud? Silakan temukan sendiri. Saya yakin di sekitar anda banyak contohnya. []

 

KORAN SINDO, 15 November 2015

Sarlito Wirawan Sarwono ;  Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Indonesia