Archive for January, 2011|Monthly archive page

Anies: KPK Harus Tutup Mata

Kasus Cek Perjalanan
Anies: KPK Harus Tutup Mata

Penulis: Icha Rastika | Editor: Tri Wahono
Minggu, 30 Januari 2011 | 20:28 WIB
KOMPAS IMAGES/DHONI SETIAWAN Anies Baswedan

 

TERKAIT:

JAKARTA, KOMPAS.com – Rektor Universitas Paramadina, Anies Baswedan, mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus menutup mata dalam menangani kasus dugaan suap cek perjalanan yang menyeret 25 politisi. KPK diminta tidak melihat warna partai politik para tersangka.

“Yang penting buat saya adalah, ‘dewi keadilan’ itu harus tetap tutup mata. Jadi KPK juga harus tutup mata. Jangan KPK melihat warna partai, ukuran uang, kekuatan politik, pokoknya tutup mata saja,” kata Anies saat menghadiri seminar simposium Nasional Demokrat, Minggu (30/1/2011).

Dikatakan Anies, upaya penahanan terhadap 19 dari 24 politisi DPR oleh KPK jangan dilihat sebagai proses perang politik. Dewan Perwakilan Rakyat-pun, tidak boleh pandang bulu dalam menyikapi dugaan suap ini. “Partai pun harus melihatnya siapapun yang terlibat korupsi harus ditahan. Jangan melihatnya ini teman atau lawan,” katanya.

Menurut Anies, dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, terdapat tarik menarik untuk menentukan status quo antara lembaga yang melawan korupsi dengan pihak yang melawan lembaga tersebut. Sebagai lembaga pemberantas korupsi, KPK, kata Anies, mendapat serangan dari pihak yang ingin mempertahankan status quo-nya.

“KPK itu dia berperang jadi bukan berapa jumlah yang ditangkap. Bukan hanya itu. Tapi dia bisa mendapatkan serangan balik dri mereka yang mempertahankan status quo,” ujar mantan anggota Tim 8 itu.

Seperti diberitakan, KPK telah menahan 19 politisi DPR 1999-2004 yang menjadi tersangka dugaan suap cek perjalanan dalam pemenangan Miranda Goeltom sebagai Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia. Upaya penahanan KPK ini menimbulkan kritikan dari anggota dewan.

Tuduhan TPDI Soal Cek Pelawat Asal

Bunyi

Antara

Antara – Senin, 31 Januari

Tuduhan TPDI Soal Cek Pelawat Asal Bunyi

Jakarta, 30/1 (ANTARA) – Tudingan Koordinator TPDI Petrus Selestinus bahwa Ketua MPR yang juga Ketua Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) PDI Perjuangan, HM Taufik Kiemas menjadi “dalang” kasus cek pelawat dalam pemilihan Dewan Senior Gubernur Bank Indonesia (DSG BI) menuai serangan balik.

“Tuduhan tersebut “asbun” alias asal bunyi. Tidak mungkin TK (Taufik Kiemas–red) memerintahkan anggota dewan menilep cek pelawat hanya untuk membantu pemenangan Megawati-Hasyim Muzadi saat Pilpres 2004,” kata Mantan Staf Khusus Presiden Megawati Soekarnoputeri, Ari Junaedi, dalam siaran pers di Jakarta, Minggu.

Menurut Ari, ketika itu dana pasangan Megawati sudah ada dari sumber yang legal dan cukup. “Jadi tidak mungkin TK yang sudah kaya raya masih mengharap bantuan dengan “receh” dari anggota dewan yang sekarang menjadi tersangka,” ujar Ari, yang juga terlibat dalam tim pemenangan Megawati-Hasim Muzadi.

Justru menurut Ari sebaiknya Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI)ikut mendorong pengungkapan kasus dengan mengungkap dalang kasus cek pelawat DSG BI yang terang benderang.

“Kenapa TPDI tidak mendorong pengusutan serius dari KPK terhadap pemberi cek pelawat yang kini bermukim di Singapore, Nunun Nurbaeti, atau Miranda Gultom,” ujar Ari, yang juga ikut mendirikan dan membesarkan TPDI saat didirikan Dimyati Hartono dan RO Tambunan saat awal reformasi.

Pengajar pada Universitas Mercubuana dan dosen terbang di sejumlah perguruan tinggi tersebut juga menyanyangkan jajaran petinggi PDIP yang “pasang badan” untuk Panda Nababan cs.

“Resiko bagi politisi adalah jabatan dan penjara sangat tipis, karena itu sebagai politisi yang kenyang asam garam, sebaiknya diterima secara ksatria,” tandas Ari.

Menurut pria yang meraih doktor ilmu komunikasi dari Universitas Padjadjaran berkat penelitiannya di berbagai negara Eropa dan Asia tentang pelarian politik 1965 ini, sebaiknya upaya politik untuk “membebaskan” para anggota dewan yang menjadi tersangka, sangatlah tidak tepat.

“Untuk itu, sudah saatnya kader partai belajar dari kasus Panda Nababan cs agar jika nanti menjadi anggota legeslatif tidak kejeblos,” ujarnya.

Semoga KPK Cepat Berakhir

Penulis: Icha Rastika | Editor: Tri Wahono
Senin, 31 Januari 2011 | 04:33 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Nasional Demokrat Surya Paloh mengatakan bahwa dirinya berharap agar Komisi Pemberantasan Korupsi segera berakhir. Mengapa demikian? Menurut Paloh, KPK adalah lembaga esktraordinari yang dibentuk khusus menangani korupsi. Jika KPK berakhir, artinya tindak pidana korupsi di Indonesia juga berakhir.

“Kalau mengharapkan KPK hidup sepanjang masa di negeri ini, tandanya itu negara aneh, negeri yang tidak normal. Saya berdoa semoga KPK cepat berakhir. Tidak perlu ada KPK lagi di negeri ini,” katanya saat menghadiri seminar simposium Nasional Demokrat di Jakarta Convention Center, Minggu (30/1/2011).

KPK, kata Paloh, adalah benteng terakhir dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Setiap tindakan cepat KPK dalam pemberantasan korupsi, seperti penahanan 19 politisi DPR, kata Paloh, harus dipandang positif. “Law enforcement harus ditegakkan. Memang ada perasaan sedih, kecewa. Kalau dilihat dari perspektif rasa keadilan, rasa persahabatan misalnya, itu boleh-boleh saja,” kata politikus yang dulunya aktif di Partai Golkar itu.

Secara terpisah, pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Saldi Isra, mengatakan bahwa KPK akan tetap dibutuhkan Indonesia selama kinerja kepolisian dan kejaksaan belum optimal dalam memberantas korupsi. “Tapi, kalau kemudian polisi dan jaksa sudah benar, korupsi sudah turun, saya kira menjadi benar bahwa KPK tidak diperlukan lagi,” katanya.

Namun, berkaca dari pengalaman Hongkong, kata Saldi, lembaga pemberantas korupsi seperti KPK tetap diperlukan, bahkan dibuat permanen karena tindak pidana korupsi di suatu negara tidak akan ada habisnya. “Tapi, pengalaman Hongkong yang awalnya ad hoc akhirnya menjadi lembaga permanen karena mereka berpikir bahwa korupsi tidak akan habis dan butuh upaya ekstraordinari,” tandasnya.

Senin, 31/01/2011 07:47 WIB
Komisi III Pantau Kinerja KPK dalam

Pengusutan Kasus Gayus


Elvan Dany Sutrisno – detikNews


foto: detikcom

Jakarta – Komisi III DPR menggelar rapat kerja dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Komisi III ingin memantau kinerja KPK dalam mengusut kasus mafia pajak Gayus Tambunan.

“Pukul 09.00 WIB Komisi III DPR raker dengan KPK. Kita ingin tahu sejauh mana KPK masuk dalam pengusutan kasus mafia pajak Gayus Tambunan,” ujar anggota Komisi III DPR dari FPD, Saan Mustopa, kepada detikcom, Senin (31/1/2011).

Menurut Saan, rapat ini sekaligus sebagai agenda Panja Pemberantasan Mafia Pajak Komisi III DPR. Panja akan mempertanyakan sejauh mana KPK mengungkap kasus korupsi dalam rentetan kasus mafia pajak.

“Kita ingin agar KPK lebih serius menangani kasus Gayus ini agar kasusnya segera terungkap. Kita tidak ingin hanya gratifikasinya tapi juga suap dan korupsinya harus diungkap,” imbau Saan.

Saan berharap KPK mau berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Kepolisian dan Kejaksaan dalam rangka pengusutan kasus Gayus. Koordinasi lembaga penegak hukum ini menjadi kunci kesuksesan pengungkapan big fish di balik Gayus.

“Agar persoalan Gayus tidak melebar kemana-mana, semua penegak hukum harus fokus mengusut siapa tokoh mafia pajak yang sebenarnya,” tandasnya.

(van/adi)

Advertisements

Cirus Sinaga, Antasari dan Istana

Cirus Sinaga, Antasari dan Istana
Oleh : Berthy B Rahawarin | 28-Jan-2011, 17:12:28 WIB
KabarIndonesia – Pada medio-2009 (Sabtu, 9/5/2009) saya menulis di milis Forum-Pembaca-Kompus, berjudul Refleks: Antasari, Istana dan Staf Khusus Presiden Denny Indrayana, bahwa aroma keterlibatan orang seputar istana telah memasuki wilayah pidana Antasari. Kejanggalan itu ikut meminta tanggung-jawab Denny, setidaknya menempatkannya dalam keganjilan penyelidikan sejak ditetapkannya Antasari sebagai tersangka pembunuh Direktur PT. Rajawali Banjaran.

Tulisan itu telah mempertanyakan, (pertama) motif pembunuhan, (dua) terlalu dini menduga Ketua KPK aktif Antasari sebagai otak perencananya, dan (tiga) peran Denny Indrayana yang mestinya sejak awal seharusnya memberi masukan kepada Presiden perihal sikap hukum yang bijak untuk menahan diri menetapkan Antasari sebagai tersangka, misalnya, agar Presiden berhati-hati mengambil sikap hukum.

Namun, refleksi itu tidak sepenuhnya bernuansa spekulatif. Setidaknya, sejumlah orang terheran-heran dengan proses kilat penetapan Antasari sebagai tersangka. Tidak kurang, pengamat sosial Wimar Witoelar dalam salah satu wawancara media asing telah mengingatkan adanya potensi dan indikasi adanya konspirasi kriminalisasi ketua KPK Antasari. Karena itu, Wimar mengingatkan, agar “kebenaran material proses pidana Antasari hendaknya tidak hanya diuji dan dan didalami saat persidangan, tetapi bahwa dalam seluruh proses legal, sudahlan sepantasnya seorang dengan kedudukan tinggay yang diaatur UU, mutlak mendapat penanganan ekstra hati-hati, sejak di tangan kepolisian.

Dengan terlalu dini membiarkan Antasari ditetapkan tersangka, dengan proses legal yang tergesa-gesa dan dianggap prematur pada permulaannya, dan membiarkan Antasari tanpa penasihat hukum pada awal oleh pihak kepolisisan, semua menjadi pertanyaan yang teramat mengganggu. Pencintraan adanya tindak pidana oleh tersidik/tersangka pada proses awal lewat peliputan media dan elektonik sangat memonopoly proses yang fair, menjurus tindakan trial by the press.

Kapolda DKI ketika itu, yang mengundang konferensi Pers, sementara AA masih sedang diperiksa pada saat yang sama, juga bagian keanehan itu. Tulisan itu menekankan, bahwa kekurang-hati-hatian Denny Indrayana sebagai Staf Khusus bidang Hukum Presiden SBY dalam labirin proses pidana Kasus Antasari, dapat mendorong para penegak hukum lebih jauh berjalan membelakangi terang (transparancy), jalur (procedure), seyogyanya (fairness) menuju KEBENARAN MATERIAL (TRUTH) untuk suatu KEADILAN (JUSTICE).

Testimoni Gayus Tambunan setelah dipidana 7 tahun penjara atas kasus pajak, menyeret nama Cirus Sinaga dalam rekayasa kasus Antasari membuat publik terkejut. Setidaknya, menjadi alat bukti hukum lain bahwa Kasus Antasari ikut direkayasa Sirus Sinaga.

Cirus, Virus bagi Istana?

Pelbagai kejanggalan yang menimbulkan polemik dan sorotan-sorotan masyarakat, terhadap rekayasa kasus Antasari oleh Cirus Sinaga memasuki babak krusial. Cirus Sinaga yang berubah-ubah status hukumnya, dari tersangka menjadi saksi, dan kesaktian yang lain, membiarkan masyarakat untuk menghubungkan kesaktian Cirus Sinaga dengan “pecahnya kongsi” konspirasi dan rekayasa terhadap Antasari Azhar.

Seperti diulas detikcom (27/11/2010), “Nyanyian Cirus Bisa Seret Istana?” adalah premis dari pelbagai indikasi situasi dilematis dan depresi yang tampak membuat lembaga Kepolisian dan Kejaksaan tampak tak berdaya menghadapi Cirus Sinaga atau Gayus Tambunan. Karena Gayus telah menjadi “whistle blower” tentang keterlibatan Cirus, dan bila benar Cirus telah bekerja sama dengan Kepolisian dan Kejaksaan merekayasa Kasus Antasari, maka, Cirus Sinaga tidak ingin jatuh sendiri menjadi korban.

Seperti dilansir detikcom, tentu Polisi dan jaksau tidak mau skenario yang dibuat bersama Cirus terungkap. Masalahnya bukan hanya pejabat tinggi Mabes Polri dan Kejaksaan Agung yang akan terkuak keterlibatannya, tetapi juga bisa menyeret-nyeret istana. Sebab, banyak orang percaya skenario untuk memenjarakan Antasari sebetulnya tidak lepas dari keinginan istana. Dan itu juga yang dikaitkan dengan pernyataan mantan Kapolri Bambang Hendarso Danuri yang diungkap Ketua Komisi III Benny K Harman, bahwa pengungkapan Gayus akan menimbulkan isntabilitas politik.

Pada tahap awal, instabilitas politik itu akan mengguncang Mabes Polri dan Kejaksaan Agung, sebab sejumlah petinggi di kedua institusi itu pasti terseret masuk bui, jika Cirus Sinaga membuka pembagian dana dari simpanan Gayus. Dalam hal ini bisa disimak kembali keterangan Susno Duadji.

Tahap berikutnya, jika Cirus Sinaga dan para pejabat Mabes Polri dan Kejaksaan Agung merasa dirinya dikorbankan, maka mereka bisa membeberkan skenario di balik prestasi pemenjaraan Antasari. Jika itu terjadi, guncangan politik besar tidak terhindarkan, karena hal ini menyangkut pembuktian hukum dan politik, soal benar tidaknya istana terlibat dalam pemenjaraan Antasari.

Rencana ekseminasi Kasus Antasari oleh Komnas HAM karena pelbagai “novum” ini, dapat berakhir dengan sebuah sesi politik yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Benar tidaknya keterlibatan istana, ada di mulut Cirus Sinaga. Dan, seperti Gayus Tambunan, Cirus tidak ingin dianggap bodoh dan bersalah sendiri. Nyanyian Cirus mungkin akan menjadi “virus mematikan”, juga (teristimewa) bagi istana. Kalau begitu, benar kata BHD, yang diulangi Ketua Komisi III Benny Kabur Harman.

Foto: Jaksa Cirus Sinaga, unduh google

Blog: http://www.pewarta-kabarindonesia.blogspot.com/
Alamat ratron (surat elektronik): redaksi@kabarindonesia.com
Berita besar hari ini…!!! Kunjungi segera:
www.kabarindonesia.com

 

.

Pengusaha: Pemerintah Bisanya Cuma Janji-janji Kosong

Uang Negara Rp 1.200 Triliun Tak Dipakai Secara Benar oleh Pemerintah

PARA pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengaku heran dengan penggunaan anggaran negara yang nilainya Rp 1.200 triliun. Untuk apa anggaran tersebut dipakai dan ke mana larinya? Buktinya, dana yang begitu besar tidak bisa memperbaiki kondisi infrastruktur dalam negeri.

Demikian diungkapkan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi di depan Wakil Presiden Boediono dalam acara pelantikan pengurus baru Apindo, sekaligus ulang tahunnya yang ke-59 di Hotel Kempinski, Jakarta, Senin (31/1/2011).

Menurut Sofjan, dengan anggaran yang terus mengalami kenaikan setiap tahunnya, tentu harus mampu memperbaiki kondisi bangsa. Dalam hal ini, ada yang salah dalam penggunaan anggaran oleh pemerintah.

”Saya kok jagi bingung. Setahu kita semua, dalam kurun waktu lima tahun, anggaran negara naik lebih dari 300 persen, yakni dari Rp 400 triliun pada tahun 2006 menjadi Rp 1.200 triliun pada tahun 2011. Tapi, kok kita tidak bisa membangun infrastruktur. Saya kira ada yang salah dalam penggunaan anggaran. Mari kita selesaikan bersama,” sindir Sofjan yang juga mantan anggota DPR RI ini.

Sofjan berpendapat jika anggaran yang besar itu dipergunakan dengan benar, maka infrastruktur di Indonesia tak akan menyedihkan seperti yang ada sekarang ini. Kondisi jalanan di mana rusak, macet terus melanda, serta banjir tak kunjung reda.

Karena itulah, Sofyan mengingatkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, Undang-undang pembebasan lahan segera masuk ke DPR dan disetujui, sehingga ada kepastian hukum bagi pengusaha dan investor dalam mengerjakan proyek infrastruktur.

”Saya tidak mau pemerintah tidak menaruh kepercayaan kepada pengusaha. Kita juga tak ingin mafia hukum terus bergentayangan, sehingga menjadi penyebab high cost (biaya tinggi). Kita ingin kepastian hukum. Banyak hukum over lapping (tumpang tindih),” tukas Sofjan.

Sofyan juga menegaskan, inilah saatnya pemerintah harus menunjukkan keseriusan dalam membangun Indonesia, mulai dari fisik, hukum, dan lain-lain.
http://monitorindonesia.com/2011/01/…eh-pemerintah/

Pengusaha: Pemerintah Bisanya Cuma Janji-janji Kosong

Jakarta – Para pengusaha di Indonesia terus mengeluh soal tidak konkretnya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pemerintah dinilai cuma bisa mengumbar janji.

Hal ini dilontarkan oleh Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi di sela acara pelantikan pengurus baru sekaligus ulang tahun ke-59 Apindo di Hotel Kempinski, Jakarta, Senin (31/1/2011).

“Kendala utama kita saat ini adalah adanya kepastian hukum dan kepastian infrastruktur. Pemerintah sudah janji-janji tapi perubahaannya belum saya rasakan. Terutama undang-undang pembebasan tanah untuk infrastruktur,” jelasnya.

Sofjan mengatakan, kepastian hukum di Indonesia sangat belum jelas. Ini yang menghalangi pengusaha dan investor untuk menanamkan modalnya dan bekerja.

Dalam kesempatan tersebut, Sofjan mengatakan pemerintah harus belajar dari pengalaman 1997/1998 untuk mendorong perbaikan ekonomi dalam negeri dan memperpendek jarak antara masyarakat miskin dan kaya.

“Antisipasinya pemerintah harus terbuka dan bekerja lebih cepat untuk menyelesaikan beberapa soal yang diinginkan masyarakat kita. Kasih masyarakat kerjaan melalui proyek-proyek infrastruktur,” kata Sofjan.

Jika tidak, bukan tidak mungkin masyarakat bisa bergerak dan situasi seperti di Mesir bisa terjadi. Pemerintah harus cepat melakukan antisipasi.

“Yang dikhawatirkan di Indonesia ada dua, yaitu mengenai bahan-bahan pokok dan kedua adalah minyak. Kalau ini terjadi pasti akan menyebabkan keguncangan ekonomi bagi negara kita dan pemerintah harus cepat-ce[at menindaklanjuti. Saya rasa pemerintah sudah waktunya untuk mengalihkan perhatiannya ke masalah ekonomi, bukan politik lagi. Kalau tidak ini akan bahaya sekali,” tukas Sofjan. (dnl/ang)
http://www.detikfinance.com/read/201…osong?f9911013

What the U.S. Loses if Mubarak Goes

By Tony Karon Monday, Jan. 31, 2011 – TIME

Mohamed Abd El Ghany / Reuters

The revolt that appears to have fatally undermined President Hosni Mubarak’s prospects for remaining in power is a domestic affair — Egyptians have taken to the street to demand change because of economic despair and political tyranny, not because of the regime’s close relationship with Israel and the U.S. But having tolerated and abetted Mubarak’s repressive rule for three decades precisely because of his utility to U.S. strategy on issues ranging from Israel to Iran, his fall from power could deprive Washington of a key Arab ally.

“The birthpangs of a new Middle East” was then Secretary of State Condoleezza Rice’s description of the bombs falling on Beirut in 2006 as Israel and Hizballah traded blows in an inconclusive war, but her words more aptly describe the convulsions currently shaking Egypt. Rice’s vision of an alliance of Israel and Arab autocrats crushing Iran, Syria, Hamas and Hizballah proved to be a chimera, but Mubarak’s ouster could change the regional order in ways quite at odds Secretary Rice’s vision. (See how Obama has been forced to sit on the sidelines during Egypt’s turmoil.)

The situation in Egypt remains dangerously fluid, its outcome still difficult to predict. But even if the duration and terms of the inevitable transition are unknown, five days of dramatic street demonstrations have effectively called time on the strongman’s 30-year rule. Even the Obama Administration appears to be distancing itself from a leader that Washington has long hailed as a pillar of regional stability. The White House has stopped short of demanding that Mubarak resign, but it has called for “an orderly transition” to “a democratic participatory government,” and for Egypt’s U.S.-funded security forces to refrain from violence against protestors. Heeding those calls would effectively consign Mubarak to political oblivion. And even if he tried to fight his way out of the crisis, the autocrat’s ability to serve as a bastion of stability will have been fatally compromised. In the space of less than a week, a central pillar of U.S. regional strategy has become an untenable ruler.

The man most likely to replace him if the political process is thrown open now looks to be Dr. Mohammed ElBaradei, the Nobel Peace Prize winning former nuclear inspector who has been endorsed as a presidential candidate by the smaller secular parties and importantly also by the Muslim Brotherhood, the country’s largest opposition party. ElBaradei is a moderate and a democrat, but he doesn’t share Washington’s allergy to Islamist parties and has publicly questioned the Obama Administration’s strategy on Iran’s nuclear program.

Curiously enough, years before the current turmoil, Washington was warned it could expect a difficult transition after Mubarak, even if his succession had been handled within the regime. “Whoever Egypt’s next president is, he will inevitably be politically weaker than Mubarak,” reads a remarkably prescient May 2007 cable from the U.S. embassy in Cairo released late last year by WikiLeaks. “Among his first priorities will be to cement his position and build popular support. We can thus anticipate that the new president may sound an initial anti-American tone in his public rhetoric in an effort to prove his nationalist bona fides to the Egyptian street.” (See TIME’s video “Tahrir Square: The Epicenter of Cairo’s Protests.)

The cable also warns that any new president would have to bolster his support by reconciling with the banned Muslim Brotherhood. If all of that was true for what was then anticipated would be an in-house transition, it may be even more so now that the citizenry has demanded a say in the matter. It’s not that the rebellion is fueled by anti-Americanism or radical Islamist sentiments; on the contrary, it’s a protest driven by Egyptians’ own economic and political needs. The U.S. is viewed with hostility among the demonstrators first and foremost because of its longtime support for a tyrannical regime.

The Muslim Brotherhood may be in the “radical” column of Condi Rice’s schema, but Egypt’s democracy movement doesn’t see it that way. “The Muslim Brotherhood has nothing to do with the Iranian movement, has nothing to do with extremism as we have seen it in Afghanistan and other places,” ElBaradei said over the weekend. He called the Brotherhood a conservative group that favors secular democracy and human rights, and said that as an integral part of Egyptian society, it would have a place in any inclusive political process. (Read “Is There an ElBaradei Solution?”)

Israel has looked on aghast as its most important friend in the region tumbles — with the U.S. doing little to save him. On Sunday, Prime Minister Benjamin Netanyahu reportedly reached out to Washington and European capitals to urge them to ease off on criticism of the Egyptian leader, whose ouster would bring instability to the wider region. It’s highly unlikely that any new Egyptian government would go to war with Israel, but an administration more responsive to its own citizenry than Mubarak will almost certainly cool relations. Mubarak’s role as the go-to guy when the U.S. and Israel have wanted to pressure the Palestinians into new talks, for example, is unlikely to be reprised by any successor. Nor can Israel count on Egypt’s continued cooperation in imposing an economic siege on Gaza, aimed at unseating the territory’s Hamas rulers.

If Israel is alarmed, so is the Palestinian Authority of President Mahmoud Abbas, who on Saturday phoned Mubarak to express his solidarity and whose security forces blocked demonstrations in support of the Egyptian democracy protests. Mubarak has been an important source of political cover for Abbas in his dealings with Israel and the U.S., and has kept the pressure on Hamas in Gaza. And the Palestinian leader who presides over a less-than-democratic administration won’t have been thrilled by the Egyptians’ example to his own people of the power of mass protest.

None of the region’s moderate autocrats will have been particularly reassured by the Obama Administration’s perceived willingness to wave goodbye to an Egyptian autocrat whose 30 years of service to U.S. regional agendas had the likes of Vice President Joe Biden just last week reiterating how important his contribution had been. (Comment on this story.)

Syria and Iran, of course, are celebrating the travails of one of their fiercest Arab antagonists — even if the type of popular rebellion that has rocked Mubarak could at some point also come to the streets of both Damascus and Tehran. Indeed, the Egyptian rebellion may stand as the ultimate negation of the Bush Administration “moderates” vs. “radicals” approach to the region: Mubarak’s ouster might be a loss for the moderate camp, but that wouldn’t necessarily translate into a gain for the radicals. Instead, it marks a new assertiveness by an Arab public looking to take charge of its own affairs rather than have them determined by international power struggles. Even that, however, suggests turbulent times ahead for U.S. Middle East policies that have little support on the Egyptian street.
Read more: http://www.time.com/time/world/article/0,8599,2045248,00.html#ixzz1CbWRUqbZ

 

Sultan Nilai Demonstrasi di Mesir Bisa Saja Menular ke Indonesia

Ruhut Sitompul Tantang Sultan HB X Bertaruh Potong Leher

Jurubicara Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, marah dengan pihak-pihak yang menghubungkan kerusuhan di Tunisia dan Mesir akan melanda Indonesia.

Sebelumnya, Sultan Hamengku Buwono X, menyatakan bahwa kerusuhan di Mesir bisa terjadi di Indonesia jika institusi negara yang seharusnya melindungi rakyat namun tidak menjadi pelita bagi rakyat. Beberapa waktu lalu, hal senada juga disampaikan oleh anggota Komisi I DPR Tanthowi Yahya. Menurut Tanthowi, dimanapun, kalau rezim penguasa menindas rakyat, makan perlawanan akan mencuat.

“Saya katakan, tolong catat dengan tebal. Sultan, Tanthowi itu (maaf) goblog,” kata Ruhut, kepada Rakyat Merdeka Online, beberapa saat lalu (Minggu, 30/1).

Menurut Ruhut, kondisi sosial politik di Tunisia dan Mesir sangat berbeda dengan Indonesia. Katanya, Tunisia dan Mesir dipimpin oleh rezim diktator, persis seperti Indonesia ketika dipimpin oleh rezim Soeharto. Sedangkan Indonesia kini, masih kata Ruhut, merupakan negara demokrasi terbesar di dunia. Selain itu, kedua negara di Afrika itu menjadikan kekuasaan sebagai panglima, sedangkan di Indonesia kekusaan berada di dalam payung hukum.

“Lain ladang lain belalang, lain lubuk lain ikannya,” kata Ruhut.

Ruhut pun menantang Sultan dan Tanthowi untuk memprediksi politik masa depan Indonesia. Dia berani bertaruh bahwa SBY tidak akan goyah sebab didukung oleh 63 persen rakyat Indonesia.

“Kalau SBY jatuh, potong leher saya. Kalau SBY tidak goyang, saya tantang si Sultan dan si Tanthowi untuk potong leher mereka,” demikian Ruhut.

http://www.rakyatmerdeka.co.id/news.php?id=16565

Sultan Nilai Demonstrasi di Mesir Bisa Saja Menular ke Indonesia

Mesir kini tengah dilanda kerusuhan. Demonstran yang menuntut mundurnya Presiden Hosni Mubarak bentrok dengan aparat keamanan. Unjuk rasa terjadi setelah pemerintahan yang dinilai otoriter gagal menanggulangi keterpurukan kondisi ekonomi masyarakat.

“Itu bisa saja terjadi kalau masyarakat tidak percaya lagi institusi yang perlu dipercaya sebagai dasar untuk memberikan arah,” kata Sultan Hamengkubuwono X usai Simposium Nasional Demokrat di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Minggu (30/1/11).

Pemerintahan manapun,lanjut Sultan, wajib memberikan penjelasan kepada rakyatnya mengenai berbagai hal dengan benar. “Wajib bagi pemerintah untuk memberikan penjelasan pada rakyatnya,itu sesuatu yang biasa saja,” kata Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sultan pun mengaku bingung dengan kondisi saat ini. Hal ini dikarenakan belum adanya klarifikasi terhadap sesuatu yang dianggap benar atau bohong. “Saya pun tidak bisa jelas (dengan) kebijakan yang ada. Dengan kondisi yang tanpa klarifikasi mana aspek pembenaran, mana aspek pembohongan,” tutupnya.

Seperti diketahui, Mesir kini tengah bergolak. Ribuan warga turun kejalan menuntut bubarnya pemerintahan otoriter Hosni Mubarak. Mubarak, yang telah memimpin Mesir selama 30 tahun dinilai gagal mengatasi kondisi ekonomi Mesir. Ini diperparah dengan maraknya praktek korupsi di negara piramida itu.

http://www.detiknews..com/read/2011/…onesia?9911032

IN MEMORIAM LET. KOL(PEN.) HERU ATMODJO

Kolom IBRAHIM ISA

Minggu, 30 Januari 2011

——————————–

 

IN MEMORIAM HERU ATMODJO

Semoga Arwahnya Diterima Disisi Tuhan Y.M.E.

 

Kemarin sahabatku Bonnie Triyana mengirimkan berita bahwa HERU ATMODJO, telah meninggal dunia di Jakarta Sabtu yang lalu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un. Semoga seluruh keluarga Heru Atmojo tabah melalui masa musibah ini. Amien!

 

Heru Atmodjo kukenal beberapa tahun yang lalu ketika kami bersama alm Ir Setiadi ( yang semasa hidupnya dua kali menjabat sebagai menteri dalam kabinet Presiden Sukarno, dipenjarakan Orba, kemudian ketika meninggal setelah jatuhnya Suharto, juga dimakamkan di Taman Pahlawan>; dan dr Tjiptaning memerlukan pergi ke Jenewa, Swiss, menghadiri sidang Komisi Hak-Hak Manusia PBB. Heru Atmodjo ketika itu bergabung dalam sebuah delegasi Indonesia – Pakorba, Paguyuban Korban Orde Baru, yang diketuai oleh dr Tjiptaning <Ketua Umum Pakorba>. Kami banyak bertukar fikiran selama berkunjung ke Jenewa itu. Hampir setiap malam cakap-cakap karena kami bertiga, Ir Setiadi dan Heru Atmodjo tinggal di satu kamar dengan tempat tidur bersusun, di sebuah penginapan mahasiswa yang ongkosnya oleh masing-masing masih bisa ditanggung.

 

Kesanku: Heru Atmodjo adalah seorang pejuang/aktivis yang gigih, membela hal-hal yang dianggapnya benar dan adil. Maka tidak kebetulan bahwa ia anggota aktif Pakorba, dan beberapa organisasi kemanusiaan dan demokratis lainnya. Sebagai seorang pembela Presiden Sukarno bersama beberapa perwira lainnya ia dipenjarakan oleh rezim Orba. Atas tuduhan dan fitnahan keji melakukan makar terhadap negara.

 

Situasi berubah cukup drastis ketika atas desakan dan tuntutan massa rakyat luas yang dipelopori oleh kaum muda, mahasiswa dan pelajar, berkobar menggelora dan berhasil menumbangkan takhta kepresidenan Jendral Suharto.

 

Perubahan suasana politik setelah jatuhnya Suharto, dirasakan khusus sekarang ini, ketika jenazah Let-Kol AURI Heru Atmodjo mendapat kehormatan, dari Auri dan pemerintah, dimakamkan di pemakaman TAMAN PAHLAWAN, dengan upacara pemakaman TNI.

 

Seperti diberitakan oleh penulis Singapura May Swan (yang diterimanya melalui berita SMS dari seorang sahabat dari Jakarta), sbb:

 

Upacara pemakaman protokoler TNI kamarade Heru dari pk 13.00 – 14.30 wib berlangsung hikmat. Banyak kw hadir baik dr angkatan tua mopun pemuda, mahasiswa, aktivis LSM, disamping keluarga besar alm. Atas nama TNI/Pemerintah mengucapkan penghargaan atas bhakti, kesetiaan dan jasa serta pengabdian alm kepada RI. Upacara kemiliteran satu regu prajurit2 AURI melakukan salvo senjata, pengeningan cipta dan diiringi musik penghormatan terakhir bagi sang pahlawan.”

 

Bagi sahabat-sahabat Heru Atmodjo dalam perjuangan bersama membela keadilan khususnya bagi para korban persekusi rezim militer Jendral Suharto, dan bagi kalangan luas para korban Peristiwa 1965 beserta keluarganya yang jumlahnya puluhan juta itu; — dimakamkannya Heru Atmodjo di Taman Pahlawan, dirasakan sebagai rehabilitasi terhadap nama baik Heru Atmodjo dan keluarganya, yang selama puluhan tahun seperti para korba pelanggaran HAM Orba lainnya, difitnah dan dituduh secara keji, oleh rezim Presiden Suharwto, dianggap orang ‘yang bermasalah’. Bahkan telah divonis oleh Mahmilub Orba.

 

S.k. Jakarta berbahasa Inggris ‘The Jakata Post’, memberitakan hari ini, mengenai meninggalnya Letkol Heru Atmodjo sbb: ´Controversial Airfoce Officer dies as national hero`. Perwira Angkatan Udara yang kontroversial meninggal sebagai pahlawan`.

Perhatikan apa yang diberitakan dari Jakarta:

 

Atas nama TNI/Pemerintah mengucapkan penghargaan atas bhakti, kesetiaan dan jasa serta pengabdian alm kepada RI.

 

* * *

 

Heru Atmodjo telah berpulang ke Rakhmatullah. Tenanglah di tempat peristirahatan terakhir. Namamu pulih sebagai seorang perwira Angkatan Udara Repubnlik Indonesia yang setia dan sepenuhnya mengabdi pada Republik Indonesia.

 

Revolusi Mesir di Depan Mata

http://cetak.kompas.com/read/2011/01/30/03533020/revolusi.mesir.di.depan.mata

Minggu, 30 Januari 2011

Revolusi Mesir di Depan Mata

Korban terus berjatuhan seiring meluasnya demonstrasi antipemerintah di kota-kota utama di Mesir, Sabtu (29/1). Sedikitnya 48 orang dilaporkan tewas dalam bentrokan antara demonstran dan polisi sejak aksi pecah, Selasa.

Korban berjatuhan dari kedua belah pihak. Massa yang marah mengeroyok tiga polisi hingga tewas di kota Rafah, dekat Sinai. Di Kairo, polisi—yang dibenci masyarakat karena tindak represif terhadap rakyat selama ini—ditarik dari jalanan dan digantikan tentara Mesir.

Jumlah korban dikhawatirkan akan terus bertambah seiring makin beringasnya massa. Stasiun televisi Al-Jazeera melaporkan, polisi melepaskan tembakan ke arah massa yang berusaha menyerbu Gedung Kementerian Dalam Negeri di Kairo, Sabtu siang.

Penjarahan merajalela setelah sekitar 60 persen kantor polisi di Mesir dibakar massa. Bentrokan juga terjadi di kota pelabuhan utama Ismailiya, sebelah timur laut Kairo. Sementara massa di Alexandria menginap di masjid di tengah kota dan bersiap beraksi lagi.

Di Kairo, puluhan ribu warga menyerukan Presiden Mesir Hosni Mubarak segera mundur dan pergi dari Mesir. ”Kami datang ke sini untuk menyerukan, ’Kami tidak menginginkan kamu sama sekali, kami ingin kau keluar dari negara ini!’” seru pengacara Mohammed Osama (25), yang turut dalam aksi di Lapangan Tahrir, Kairo.

Massa mengacuhkan langkah pembubaran kabinet dan janji reformasi, yang diumumkan Mubarak melalui televisi nasional, Sabtu selepas tengah malam. Mubarak berjanji segera membentuk pemerintahan baru, tetapi menegaskan tak akan mundur dari kursi presiden yang sudah ia duduki 30 tahun.

Rakyat Mesir menunggu- nunggu apakah Mubarak akan menunjuk kembali Menteri Dalam Negeri Habib Al-Adly, pejabat yang membawahi kepolisian dan orang paling dibenci rakyat Mesir. Meski demikian, sebagian besar rakyat menganggap pernyataan dan janji Mubarak sudah terlambat dan menuntut presiden berusia 82 tahun itu segera lengser.

”Presiden Mubarak tidak memahami pesan yang disampaikan rakyat Mesir. Pidatonya sangat mengecewakan. Protes akan terus berlanjut sampai rezim Mubarak tumbang,” tandas pemimpin oposisi Mesir, Mohamed ElBaradei, kepada stasiun televisi France24.

ElBaradei mengaku siap memimpin pemerintahan transisi jika diminta dan akan ikut aksi demonstrasi untuk memaksa Mubarak turun.

Kelompok oposisi yang dilarang pemerintah, Persaudaraan Muslim (Moslem Brotherhood), Sabtu, menyerukan agar transisi kekuasaan berjalan secara damai dengan pembentukan kabinet peralihan. Sebanyak 50 tokoh pemimpin Persaudaraan Muslim termasuk dalam 350 orang yang ditangkap aparat pemerintah Mesir, Jumat.

Hari Sabtu, sebagian jaringan telepon seluler mulai aktif kembali, tetapi jaringan internet masih diputus pemerintah.

Reaksi dunia

Presiden AS Barack Obama mendesak pihak berwenang di Mesir tidak melanjutkan menggunakan kekerasan untuk menghadapi para demonstran. Pesan Obama itu disampaikan saat ia menelepon Mubarak secara pribadi selama 30 menit.

Obama mendesak Mubarak mengambil langkah konkret menuju reformasi politik di Mesir dan agar Mubarak mengubah ”momen kegentingan” menjadi ”momen pengharapan”. Washington juga mengancam akan meninjau ulang bantuan bernilai miliaran dollar AS yang selama ini diberikan kepada Mesir apabila aparat keamanan negara itu bertindak kelewat batas terhadap para demonstran.

Mesir adalah salah satu sekutu utama AS di Timur Tengah dan salah satu penerima bantuan AS terbesar di dunia. Tiap tahun, AS menyuplai bantuan 1,3 miliar dollar AS khusus di sektor pertahanan saja.

Senator John Kerry, Ketua Komite Hubungan Luar Negeri Senat AS, di sela-sela pertemuan Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, juga menyatakan, Presiden Mubarak harus mengambil langkah yang akan dianggap berarti bagi rakyat Mesir. ”Membubarkan pemerintahan saja tidak bermakna apa pun. Menurut saya, dia harus berbicara mengenai berbagai masalah yang benar-benar dirasakan rakyat,” tutur Kerry.

Pernyataan senada juga disampaikan Menteri Luar Negeri Inggris William Hague, Sabtu. Ia mendesak Mubarak menaruh perhatian serius terhadap tuntutan rakyat Mesir. Sebelumnya, Perdana Menteri Inggris David Cameron, yang juga sedang menghadiri Forum Ekonomi Dunia di Davos, mengatakan, Mesir membutuhkan reformasi.

”Dia harus memanfaatkan momen ini untuk membuat reformasi yang nyata, dan mendasarkan reformasi itu pada nilai-nilai universal yang menjadi hak setiap warga negara di dunia ini,” ujar Hague.

Meski demikian, tak semua pemimpin dunia mendukung pengunduran diri Mubarak. Raja Abdullah dari Arab Saudi mendukung Presiden Mubarak dan menyayangkan pihak-pihak yang telah mengganggu stabilitas dan keamanan Mesir. Sabtu pagi, Raja Abdullah menelepon Mubarak dari Maroko, tempat ia baru saja menjalani operasi tulang belakang.

Menurut kantor berita SPA, Raja Abdullah mengecam para pengacau yang telah mengganggu keamanan dan stabilitas Mesir dengan mengatasnamakan kebebasan berekspresi.

Israel, yang berbatasan langsung dengan Mesir dan menjalin hubungan baik dengan pemerintahan Mubarak selama ini, juga khawatir apabila terjadi perubahan rezim di Mesir, karena itu berarti Israel akan kehilangan satu ”teman” lagi di Timur Tengah dan harus memikirkan strategi baru serta bernegosiasi ulang dengan penguasa Mesir yang baru. (AFP/Reuters/AP/DHF)

Kekayaan Hosni Mubarak Rp 287 Triliun


Senin, 31 Januari 2011 | 19:56 WIB
Besar Kecil Normal

REUTERS

TEMPO Interaktif, Presiden Mesir Hosni Mubarak telah berkuasa selama 30 tahun di Mesir. Selama itulah dia memumpuk kekayaan, menurut situs Daily Telegraph, kekayaan Mubarak mencapai 20 miliar pounds atau sekitar Rp 287 triliun.


Kekayaan Mubarak ini sebagian disimpan di sejumlah rekening bank di Swiss, Amerika Serikat dan Inggris. Sebagian lagi hartanya berupa properti yang tersebar di Los Angeles, Washington dan New York.

Sejak berkuasa pada 1981, Mubarak mampu membuat negara di Afrika Utara itu stabil. Rahasianya, dia membangun hubungan baik dengan negara-negara Barat dan Israel. Namun di balik kestabilan, korupsi, kemiskinan dan kekerasan oleh negara tumbuh subur di Mesir.

Mubarak lahir 1928 di desa Kahel-el-Meselha. Dia tamat dari Akademi Militer pada 1949. Setelah perang Arab-Israel, Mubarak mendapat promosi menjadi Kepala Angkatan Udara Mesir, inilah pintu pertama dia masuk ke lingkaran elit politik.

Mubarak dikenal seorang pembantu setia Presiden Mesir Anwar Sadat. Dia diangkat jadi Wakil Presiden oleh Anwar Sadat pada 1975. Sejak itu dia memainkan peranan penting: membangun hubungan dengan negara-negara barat. Pada 1981, Sadat dibunuh, Mubarak naik menjadi orang nomor satu di Mesir.

Satu bukti kedekatan Mubarak dengan negara Barat, yakni ketika bekas Perdana Menteri Inggris Tony Blair menghabiskan liburan di vila mewah Mubarak di Laut Merah. Blair bersama keluarganya menginap di vila bernama Sharm-el-Sheikh.

Mubarak menikah dengan Suzanne, yang berdarah campuran, Mesir-Inggris. Ayah Suzanne, Saleh Thabet, yang berprofesi sebagai dokter anak bertemu dengan Lily May Palmer, suster yang tumbuh dewasa di Wales. Mereka bertemu di London. Saleh kemudian menikah dengan Lily, dan lahirlah Suzanne.

Dalam sebuah wawancara dua tahun lalu, Suzanne mengatakan masih memiliki saudara sepupu di Inggris. “Aku sangat nyaman dengan dua budaya ini, dua bahasa, dua dunia yang berbeda,” kata ibu negara berusia 69 tahun tersebut.

Mubarak dan Suzanne memiliki dua anak laki-laki, Alaa dan Gamal. Keduanya berkarir di bidang keuangan. Alaa, si sulung, jarang muncul dan tidak tertarik politik. Sedangkan Gamal, 47, lebih sering terlihat dan lebih dikenal orang.

Gamal terjun ke dunia politik pada 2000. Ayahnya menunjuk dia menjadi Sekretaris Jenderal partai berkuasa, National Democratic Party.

Gamal lulusan American University di Kairo, dia bekerja di Bank of America, Mesir lalu pindah ke London. Dia tinggal di sebuah rumah mewah 5 lantai di kawasan elit London, Knightsbridge.

Di rumah bergaya Georgian seharga 8,5 juta pounds atau sekitar Rp 122 miliar, Suzanne kini tinggal. Dia dikabarkan telah terbang ke Inggris dengan membawa 100 kopor.

POERNOMO G. RIDHO

Satu Juta Warga Mesir Turun ke Jalan


Senin, 31 Januari 2011 | 16:46 WIB

REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

TEMPO Interaktif, Kairo – Warga Mesir akan mengelar aksi unjuk rasa besar-besaran besok, Selasa (1/2). Satu juta warga diperkirakan akan turun ke jalan-jalan di Kairo menuntut Presiden Mesir Husni Mubarak.


“Semalam sudah diputuskan, besok satu juta orang akan turun ke jalan,” kata Edi Mohammed, demonstran yang mengatur aksi massa besok. “Kami juga akan bergabung dengan para pekerja di Suez sampai tuntutan kami tercapai.”

Puluhan ribu orang telah turun ke jalan enam hari belakangan di kota Kairo, Suez, Alexandria, hingga Al Arish dekat perbatasan Palestina. Mereka menuntut Presiden Hosni Mubarak mundur.

Massa juga meminta pemerintah melakukan reformasi untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan standar hidup. Sebanyak 38 orang tewas dalam bentrokan antara pengunjuk rasa dan pasukan keamanan dan 2.000 orang luka-luka.

Akibat kondisi yang kacau di Kairo, banyak keluarga di Mesir yang kesulitan mendapatkan makanan pokok seperti roti dan beras. “Semua sudah habis, aku punya tiga anak, aku hanya punya persediaan makanan untuk dua hari lagi. Setelah itu aku tidak tahu lagi,” kata seorang warga, Gamalat Gadalla.

AFP via YAHOONEWS | PGR

Ariel Lebih Bahaya dari Gayus?

DEMO
Ariel Lebih Bahaya dari Gayus?
Kamis, 20 Januari 2011 | 12:36 WIB

KOMPAS IMAGES/ BANAR FIL ARDHI
Nazriel Irham alias Ariel mendapat pengawalan ketat ketika menuju ruang sidang di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, Kamis (16/12/2010). Sang vokalis kembali menjalani sidang sebagai terdakwa dalam kasus penyebaran video-video seks.

BANDUNG, KOMPAS.com — Sidang kasus penyebaran video porno dengan terdakwa vokalis Nazriel Irham alias Ariel “Peterpan” di Pengadilan Negeri Bandung, Kamis (20/1/2011), kembali diwarnai aksi demonstrasi.

Bahkan, seusai sidang, Ariel pun terpaksa kembali masuk sel sementara PN Bandung lantaran kendaraan yang hendak membawanya ke Rumah Tahanan Kebonwaru diblokir massa pengunjuk rasa.

Massa yang berasal dari berbagai elemen masyarakat, seperti  KAMMI, FUI, Badan Eksekutif Mahasiswa, Forum Dakwah Kampus, dan Bandung Maksiat Watch, itu meminta pengadilan bersikap tegas dan menghukum seberat-beratnya kekasih Luna Maya tersebut.

“Ariel harus dihukum lebih berat dari Gayus Tambunan karena apa yang dilakukan Ariel lebih berbahaya dan merusak moral bangsa,” teriak seorang pengunjuk rasa.

Ratusan pengunjuk rasa yang memadati ruas Jalan LL RE Martadinata, Bandung, itu sempat menghambat laju kendaraan yang melintasi kawasan tersebut sehingga memaksa polisi menutup jalur di kawasan tersebut.

Sementara itu, terkait dengan kehadiran ratusan pendemo yang menuntut dirinya dihukum berat, Ariel tampak begitu tenang. “Saya percayakan sepenuhnya pada pihak keamanan, baik dari kepolisian maupun kejaksaan,” jawab Ariel menanggapi kehadiran massa pendemo yang memenuhi kawasan PN Bandung.

Menurut kuasa hukum Ariel, Afrian Bondjol, pihaknya menyesalkan adanya demonstrasi berlebihan dalam sidang kali ini.

“Seharusnya semua pihak menghormati jalannya persidangan dan proses hukum yang sedang berjalan dengan asas praduga tak bersalah,” kata Afrian. (SET/TRIBUNJABAR)

 

Editor: Eko Hendrawan Sofyan   |   Sumber : TRIBUN JABAR Dibaca : 33707

__._,_.___