Archive for November, 2009|Monthly archive page

DILEMA PEDAGANG KAKI LIMA

Jurnal Toddoppuli

Cerita Untuk Andriani S. Kusni & Anak-Anakku

Hari ini, ketika berjalan menuju gedung RRI,  di pertengahan Jalan Yos Sudarso, penduduk berdiri dengan pikiran masing-masing memandang Satuan polisi Pamong Praja (Satpol PP) membongkar bangunan-bangunan pedagang kaki lima.  Sebagian dari bangunan-bangunan seadanya itu dibongkar oleh para pemiliknya sendiri. Kayu-kayu, atap seng, terpal, bangku-bangku bangunan yang pemiliknya tak berada di tempat dimasukkan oleh Satpol PP ke dalam truk.

Dari bahasa yang digunakan oleh para pedagang kaki lima itu, saya  ketahui bahwa mereka umumnya berasal dari Jawa. Saya mendekati beberapa anggota Satpol PP itu menanyakan: “Mengapa dibongkar?”

“Tidak sesuai peraturan dan mengganggu keindahan kota. Padahal dalam beberapa hari lagi Presiden dan 33 Gubernur dari seluruh Indonesia akan tiba di Palangka Raya”. Alasan begini tidak asing bagi telinga saya saban terjadi pembongkaran atau penggusuran. Bahkan jika ada tamu agung dari  luar negeri, para pengemispun digaruk. Demi keindahan kota dan harga diri. Di Palangka Raya , seperti halnya dengan kota-kota besar lainnya bangunan-bangunan pedagang kaki lima memang menempel seperti benalu tumbuh di batang-batang pohon. Bukan hanya bangunan-bangunan tempat berjualan, tapi juga rumah atau gubuk hunian. Benar, bangunan-bangunan yang menempel di depan gedung-gedung atau di pinggir jalan-jalan raya, tersebar di seluruh bagian kota,  dari segi keindahan memang merusak keindahan.

“Mereka tidak dilarang jualan. Mereka boleh jualan mulai jam 16.00 dan seusai jualan, tempat jualan harus dibongkar dan dirapikan, sehingga tidak mengganggu pemandangan jalan”, ujar Satpol PP yang saya ajak bicara. Anggota Satpol PP lainnya lalu mengerubungi saya. Terdengar ada yang bertanya: “Siapa dia?” ketika salah seorang menyapa tanda ia mengenal saya.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa melalui usaha berjualan di kaki lima ini para pemiliknya mendapatkan penghasilan dengan usaha mandiri untuk melanjutkan hidup mereka sekeluarga. Hidup yang mesti dilanjutkan memaksa mereka memutar otak untuk membuka usaha secara berprakarsa dan mandiri. Dari segi ini, saya melihat keuletan rakyat negeri saya yang menolak menyerah terhadap tekanan kemiskinan. Prakarsa dan semangat mandiri menjadi modal mereka yang utama – sementara tidak sedikit yang kehilangan semangat ini di tengah keterpurukan. Mereka menciptakan pekerjaan untuk diri mereka sendiri, tanpa menunggu uluran tangan siapapun. Apalagi perut memang tidak bisa menunggu. Siapakah yang menolong mereka secara nyata kalau bukan pertama-tama diri mereka sendiri sedangkan pasal 33 UUD 1945 dilanggar dengan peraturan-peraturan dan UU di bawah UUD yang membuka pintu lebar-lebar bagi neo-liberalisme. Dari pedagang kaki lima saya melihat keuletan dan kebesaran rakyat negeri saya.

Untuk mengetahui reaksi para pedagang kaki lima terhadap pembongkaran tersebut maka saya mendekati beberapa orang mereka yang terus  membongkar bangunan sederhana mereka dalam diam.

“Sesudah ini ke mana?”, tanyaku.

“Tidak tahu”.

Saya melanjutkan perjalanan menghampiri warung yang pemiliknya nampak tenang-tenang saja.

“Belum harus dibongkar?”

“Belum ada surat pemberitahuan tuh. Biasanya tidak hari sebelum dibongkar ada surat pemberitahuan. Sampai sekarang saya belum menerima surat pemberitahuan demikian”, ujar perempuan pemilik warung dalam bahasa Jawa.

“Mengapa dibongkar?”

« Ya karena kami menempati jalan protokol. Tapi tidak apa-apa. Tanah yang kami pakai inipun bukan tanah kami ». Lagi-lagi saya mendengar dan melihat ketabahan, keuletan dan kebesaran hati rakyat saya yang terjepit antara tuntutan melanjutkan hidup dan peraturan. Yang memilih hidup memang tak ada pilihan lain kecuali berlaga. Melaga segala kesulitan untuk menang. Dan saya percaya manusia tidak gampang dikalahkan.

Persoalan pedagang kaki lima adalah persoalan kemiskinan. Persoalan lapangan kerja. Pengelola kekuasaan sebenarnya diuntungkan secara budaya dalam menangani persoalan ini, karena mereka orang-orang yang mau bekerja. Rajin dan ulet. Apakah seandainya  untuk mereka ini dibangun suatu tempat khusus terpusat untuk tiap sektor kota sesuai dengan rancangan tata kota, estetika kota dan peraturan-peraturan apakah akan terlalu berat dari segi pembeayaan? Misalnya untuk kawasan Jln. Yos Sudarso dibangun suatu pemusatan permanen, atau menggunakan sistem warung tenda terpusat yang dengan ketentuan-ketentuan yang pasti dan rasional. Sebab penggusuran dan pembongkaran tidaklah menyelesaikan persoalan. Tapi hanya menggantungkan persoalan. Sebelum terlanjur, saya kira penertiban bangunan tempelan patut dipikirkan. Sebab jika dibiarkan berlarut,  selain merusak tata dan estetika kota juga akan menimbulkan persoalan sosial yang makin rumit. Estetika, tata kota, dan peraturan-peraturan seniscayanya sejalan dengan memberi jalan melanjutkan usaha, penciptaan lapangan kerja untuk hidup. Saya tidak melihat adanya kontradiksi besar antara  penanggulangan dilemma  pedagang kaki lima, pngentasan kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja dengan estetika, tata kota dan peraturan.  Apalagi undang-undang dan peraturan dibuat bukan untuk mempersulit orang hidup tapi sebaliknya untuk membuat hidup terasa indah, lapang dan nyaman.***

Palangka Raya, November 2009

KUSNI SULANG

Advertisements

MEMBANGUN «PALANGKA RAYA KOTA BUDAYA BERIDENTITAS KALTENG»

Jurnal Toddoppuli

Cerita Untuk Andriani S. Kusni & Anak-Anakku

Tidak ada yang salah dengan motto “Palangka Raya Kota Cantik”. Aman, tertib, cantik adalah unsur-unsur dari kebudayaan. Hanya kandungan semantik “Palangka Raya Kota Kebudayaan” barangkali lebih dalam dan luas. Paling tidak ia jelas-jelas menerakan unsur sastra-seni dibandingkan dengan rumusan cantik. Cantik tanpa kebudayaan dalam pengertian sempit sasra-seni akan merupakan kecantikan yang gersang tanpa jiwa. Apalagi kecantikan tanpa identitas. Tanpa watak, atau karakter. Watak budaya merupakan kecantikan dalam (inner beauty) seperti yang ditunjukkan oleh Moliere, dramaturg Perancis dalam lakonnya “The Beauty and the Beauty”, La Belle et le Bête).

Begitu kita menginjakkan kaki di Bali dan atau  Yogyakarta, kita segera merasakan karakter pulau dan kota. Karaker atau identitas Bali dijeljurui oleh nafas kepercayaan Hindu mereka yang terdengar melalui dentang alun gamelan di setiap pojok pulau, terlihat kasat mata di kegiatan-kegiatan rumah-rumah penduduk menyiapkan sesajen, di torehan patung-patung batu atau kanvas di sanggar-sanggar, tari dan teater di-panggung-panggung pertunjukan yang mengisi malam. Tidak salah sebutan Bali Pulau Dewata.  Sedangkan Yogya, tercermin dari perilaku mereka yang berhasil menyerap unsur-unsur budaya lain dengan memelihara warna Yogya berpusatkan pada kebudayaan keratonnya. Berbeda dengan Solo yang tidak mampu bertahan menghadapi rongrongan kolonialisme Belanda. Solo hampir kehilangan ciri Solo-nya untuk tidak mengatakannya kota kehilangan budaya. Yogya, Solo dan Bali adalah tidak jalan menarik untuk dikaji dalam membangun Palangka Raya Kota Budaya Beridentitas Kalteng.

Budaya Kaharingan sebenarnya bisa dijadikan ciri kebudayaan Kalteng. Tapi oleh keteledoran dan pandangan kita sendiri serta dalam proses sejarah berliku yang pahit, budaya Kaharingan sekarang sangat menciut, ditambah lagi oleh perubahan komposisi demografi di daerah aliran sungai seluruh Kalteng. Dalam keadaan begini, akan jauh dari realita menyebut Kalteng sebagai Tanah Ranying Mahatala Langit. Artinya Jalan Bali agaknya sudah jauh dari pilihan dalam menjadikan Palangka Raya Kota Budaya Beridentitas Kalteng. Dalam keadaan perubahan komposisi demografi seperti sekarang dan sisa-sisa kebudayaan Kaharingan yang mungkin adalah mengambil Jalan Yogya. Menyerap semua unsur budaya yang ada berbasiskan budaya Kaharingan, membangun identitas budaya Kalteng yang tanggap zaman dan diapresiasi oleh semua Uluh Kalteng. Hal ini mungkin karena seniscayanta semua Uluh Kalteng, terutama yang baru datang ke provinsi ini bersikap seperti yang dikatakan oleh Bina Karos, fotografer Harian Tabengan, Palangka Raya: “di negeri ini seniscayanya kita bersikap di mana bumi dipijak di situ kita membangun”. Kebudayaan Kalteng berbasiskan budaya Kaharingan itu menyerap dan mengadaptasi idiom-idiom budaya warga-warga barunya dalam menciptakan budaya Kalteng beridentitas Kalteng. Atas dasar budaya Kalteng beridentitas Kalteng demikian Kalteng sebagai betang bersama semua etnik dibangun. Dengan demikian, Uluh Kalteng merasakan keragaman demografis dan budaya sebagai suatu anugerah karena sejak itu mereka, seperti pandangan budaya Kaharingan:  akan saling mengembarai pikiran dan perasaan satu dan yang lain (hatamuei lingu nalata), akan berlomba-lomba memanusiawikan diri (hatindih kambang nyahun tarung, mantang mawang langit). Saling susup antar budaya etnik-etnik Uluh Kalteng akan berlangsung alami dalam kegiatan bersama membangunan budaya Uluh Kalteng. Tidak seperti yang berlangsung sekarang. Masing-masing seperti pulau-pulau terpisah dan memandang satu dan yang lain penuh wasangka.

Menuju ke capaian ini diperlukan upaya bersama dan bekerja bersama-sama secara nyata dalam rupa-rupa kegiatan budaya keseharian. Akan lebih baik lagi jika, terutama pada tahap awal sekarang, terdapat suatu wadah bersama yang mengkordinir kegiatan semua komunitas dan sanggr. Adanya lembaga bersama begini, sekalipun bersifat federatif,  memungkinkan semua potensi yang ada di Kalteng, cq. Palangka Raya akan termobilisasi. Semua kekuatan diperlukan untuk membangun Palangka Raya Kota Budaya. Kepongahan model “superman” Nietszhe tidak diperlukan  untuk usaha-usaha besar. Kalaupun “superman” itu ada, ia tidak lain dari kebersamaan. Semangat “survival of the fittest”, yang kuat menelan yang lemah, akan berdampak buruk dan menggagalkan upaya membangun budaya Uluh Kalteng dan Palangka Raya Kota Budaya.

Termasuk dalam kebersamaan ini tentu saja, pihak penyelenggara kekuasaan daerah. Pihak ini mempunyai potensi dan kemungkinan besar serta berperan sangat besar dalam pekerjaan raksasa bersama ini. Maka pernyataan Sekretaris Komisi C DPRD Kalteng, H. Syahrani dan Saad Arpani, ketika menerima Delegasi Komunitas Seniman-Budayawan Palangka Raya, 14 November 2009: “Seratus persen menyokong dan berdiri di belakang Komunitas Seniman-Budayawan Palangka Raya menjadikan Palangka Raya Kota Budaya” merupakan awal yang baik. Berhasil tidaknya upaya menjadikan Palangka Raya Kota Budaya merupakan tanggungjawab semua. Termasuk media massa. Tidak terkecuali TVRI, RRI, para pengusaha, dan lebih-lebih lagi Dinas-Dinas terkait. Di atas segalanya, seniman-budayawan dari semua komunitas dan sanggar yang merupakan pilar upaya ini, niscaya mengubah sikap mental menadah tangan, hanya bergerak pada saat ada aliran dana, rebutan kucuran dana sehingga tujuan bersama yang besar dilupakan. Sikap tergantung bukanlah watak sejati seniman-budayawan, sang pencari makna, penerobos mencari jalan maju ke depan. Mentalitas tergantung inilah yang dilukiskan oleh Pramoedya Ananta Toer dalam bukunya “Jalan Raya Pos, Jalan Daendels” bahwa “kita adalah bangsa kaya tapi lemah. Bangsa yang sejak lama bermental diperintah oleh bangsa lain”. Bahwa “Indonesia adalah negeri budak. Budak di antara bangsa dan budak bagi bangsa-bangsa lain”.

Kemampuan bersama mewujudkan mimpi “Palangka Raya Kota Budaya” akan menjawab konstatasi Pramoedya. Benarkah Uluh Kalteng bermentalitas budak dan diperintah oleh bangsa lain?

Saya mengulurkan tangan mengajak semua Uluh Kalteng bergerak, mengepakkan sayap-sayap perkasa enggang kita, menggeleparkan ekor naga kita menghempas segala rintangan. ***

Palangka Raya, November 2009

Kusni Sulang

KRISIS PARTAI PIMPINAN?

Jurnal Toddoppuli

Cerita Untuk Andriani S. Kusni & Anak-Anakku

Pada era yang disebut Era Reformasi, kita melihat tumbuh menjamurnya partai-partai politik dan penerbitan-penerbitan. Periode tiga partai, dan dominasi Golkar, sebagai partai pemerintah berakhir seiring dengan turunnya Soeharto dari kursi kepresidenan. Berbarengan dengan itu kita juga menyaksikan kekuatan militerisme menyusut. Para jenderal purnawirawan bersama-ramai membentuk partai-partai politik. Oleh pengaruh budaya politik tinggalan Orde Baru, nampak juga bahwa partai-partai politik yang menjamur itu dalam berpolitik seperti orang baru belajar berdemokrasi, mesti melalui proses « trial and error » (mencoba dan salah). Betapapun riuh dan ributnya mereka belajar berdemokrasi, tetap jauh lebih baik daripada berada di bawah kendali otoritaritarianisme dan militerisme. Karena itu sungguh tidak selayaknya kita merasa lelah dan jenuh oleh keadaan kisruh dalam proses belajar berdemokrasi untuk mewujudkan rangkaian nilai republikan dan berkeindonesia, belajar berbangsa dan bernegara. Barangkali keadaan begini merupakan tahapan yang harus dilalui menuju tingkat kestabilan. Sejarah negara-negara Eropa Barat pun tidak luput dari proses yang kita lalui sekarang sebelum mencapai tingkat mereka yang sekarang. Masalahnya : Apakah kita benar mau sungguh-sungguh belajar untuk pandai berdemokrasi, berbangsa dan bernegara. Sebab tanpa kesungguhan, mustahil kita akan berhasil.

Keributan dan kekagokan orang sedang belajar ini nampak dari ulah partai-partai politik yang ingin turut berkuasa atau berkuasa bukan untuk kepentingan para pemilih tapi menjadikan kekuasaan di tangan guna berbagi peluang memperkaya diri, baik secara indiividual ataupun kolektif sebagai partai politik. Kekuasaan politik dipandang sebagai sumber penghasilan karena itu tidak heran jika dalam pemilu uang memainkan peran penting untuk membeli suara sehingga memerosotkan mutu demokrasi, membuat partai politik dan politisi kehilangan virtue (kearifan, nurani). Sikap budaya politik dan pandangan tentang peran negara serta kekuasaan begini mempunyai akar sejarah yang cukup panjang. Memperoleh bentuknya pada periode Orde Baru. Mengubah sesuatu yang sudah mendarah mendaging memerlukan proses rumit, panjang dan kerja keras. Karena ia sudah membudaya, dalam arti sudah menjadi pola pikir dan mentalitas yang korup. Walaupun korup bukanllah kebudayaan. Bagaimana bisa kejahatan disebut kebudayaan? Rakyat hanya dijadikan spanduk-spanduk propaganda sementara dalam kenyataan hak dan kepentingan rakyat diabaikan.

Dengan perangai dan pandangan partai-partai politik yang demikian, pemilih sebenarnya hanya menjual suara mereka. Secara pemikiran dan perasaan, mereka tidak merasakan ada ikatan apapun. Tidak ada pemahaman dan peresapan terhadap isi politik dan program partai-partai yang memajangkan spanduk besar-besar « untuk rakyat ». Di lapangan sering kita mendengar ucapan para pemilih : « Siapapun yang menang, nasib kita tetap sama ». Ucapan begini diucapkan orang-orang di angkot, di warung-warung dan pelabuhan Kasongan, Kalimantan Tengah. Mereka hadir di rapat-rapat kampanye hanya untuk beberapa saat, sebagai imbalan terhadap uang yang mereka terima.

Adanya jarak antara partai politik dan para pemilih begini, memperlihatkan bahwa pemilih tidak meresapi wacana partai-partai politik. Kata-kata dan janji yang diuarkan di rapat kampanye dipandang sebagai kebohongan dan angin lalu. Partai-partai politikpun tidak nampaknya tidak merasa perlu proses penyadaran karena yang terpenting adalah mendapatkan suara dengan membeli suara. Pemilu tidak lagi menjadi proses pendidikan politik tetapi pasar jual-beli suara. Jarak antara partai politik dan pemilih yang demikian, membuat rakyat tidak mempunyai organisasi pimpinan, baik secara organisasi maupun secara ideologis atau pemikiran. Karena itu keresahan sosial, unjuk rasa dan perlawanan yang terjadi, lebih bersifat spontan dan sporadik bukan berbentuk gerakan. Karena di mana ada penindasan di situ akan ada perlawanan. Setelah satu dua demo, gema demo itupun hilang seperti halnya suara hilang ditelan lembah rimba  gunung. Barangkali hanya NU-lah dengan system pesantrennya yang mengakar hingga desa-desa. Tapi NU bukan partai politik tapi suatu gerakan kebudayaan. Sedangkan partai-partai politik, partai manakah yang mengakar hingga ke desa-desa, kampung, hingga ke hulu-hulu sungai dan melakukan pendidikan serta proses penyadaran untuk menjadikan pemilih sebagai subyek?

Membaca keadaan begini, saya melihat bahwa negeri ini, termasuk provinsi Kalimantan Tengah adalah sebuah negeri dan provinsi yang berlangsung tanpa pimpinan. Karena itu masyarakat menjadi masyarakat tanpa orientasi (disoriented society). Tempat kosong ini niscayanya bisa diisi oleh LSM-LSM tapi pada kenyataannya dari LSM-LSM pun tak banyak yang bisa diharapkan. Kebanyakan LSM masih city oriented (berorientasi ke kota) dengan memajangkan spanduk serupa dengan partai-partai politik. Desa, daerah terpencil hanya jadi kawasan wisata  yang dilihat “dari punggung kuda”. Harapan terletak pada gerakan Credit Union (CU) dan usaha model Koperasi Persekutuan Dayak (KPD) yang bergerak mulai dari bawah, menyerempakkan upaya pendidikan penyadaran dengan upaya pengentasan kemiskinan secara nyata pada saat bersamaan. Jika gerakan dari bawah ini membesar dan terus membesar, barangkali suasana baru akan muncul. Bisakah CU dan KPD menjadi semacam “sepercik api membakar ilalang” keterpurukan dan memanusiawikan manusia, menjadi rakyat sebagai subyek, aktor pemberdayaan diri mereka sendiri? Kesolidan pimpinan dan kesetiaan pada ide CU dan KPD-lah yang barangkali berperan menentukan bisa tidaknya mereka menjadi alternatif. Uang mempunyai daya pikat yang gampang memabukkan. Saya percaya ada arus mengalir di balik permukaan sungai yang tenang dan saya menanti suara guntur menggemuruh dari langit yang jauh. Krisis bukan kelanggengan dalam hukum perubahan yang kekal.***

Palangka Raya, November 2009

KUSNI SULANG

INFORMASI ADALAH HAK DAN HAJAT ORANG BANYAK

Jurnal Toddoppuli

Cerita Untuk Andriani S. Kusni & Anak-Anakku

Informasi adalah kekuatan dan memperoleh informasi termasuk hak asasi manusia. “Barangsiapa menguasai informasi, dia akan menguasai dunia”, begitu kata futurulog Marshal McLuhan.   Demikian dihayati oleh orang-orang di Eropa Barat. Dengan kesadaran demikian, maka semua pihak, mulai dari partai-partai politik melalui perusahaan-perusahaan, gedung-gedung bioskop,   sampai kepada kotapraja, di samping memiliki situs-situs internet juga mempunyai penerbitan mereka sendiri. Melalui media cetak dan elektronik inilah mereka menyampaikan informasi dan menyebarkan ide kepada semua lapisan masyarakat yang bisa mereka jangkau. Adanya media massa cetak, elektronik radio, televisi tanpa sensor merupakan salah satu  ciri dari masyarakat sipil dan terbuka (open society) jika meminjam istilah Karl Popper.

Bermula dari pandangan demikian dan menyebarkan informasi seluas mungkin, maka bermunculanlah harian-harian gratis. Di Paris, ibukota Perancis terdapat beberapa harian gratis yang penting yaitu Metro, Le Vingt Minutes, Paris A Nous (diterbitkan oleh Jawatan Kereta Api), Le Soir, Le Monde Matin. Harian-harian gratis ini dibagi-bagikan di kereta-api bawah tanah (metro), ditaruh di tempat-tempat publik seperti  café-café, toko-toko roti, dan sebagainya. Dari segi pengelolaan, mereka dikelola sebagai orang mengelola koran-koran yang tidak gratis. Mereka mempunyai kantor yang lengkap dengan segala peralatan yang diperlukan. Para wartawan, redaktur serta semua pekerjanya mendapat imbalan sebagaimana para pekerja pers lainnya. Yang menulis di harian-harian gratis inipun termasuk para penulis dan wartawan-wartawan terkemuka di Perancis.

Lingkup pembaca yang mereka capai, terutama penduduk di mana mereka diterbitkan. Di sinilah perbedaan dengan Koran-koran yang diperjual-belikan seperti Le Monde, Le Figaro, Libération, L’’Humanité, France Soir, dan lain-lain.  Para penumpang bus dan metro yang jutaan jumlahnya saban hari, sambil menuju ke tempat kerja, rata-rata memegang Koran-koran gratis. Penumpang-penumpang inilah kendaraan umum inilah sesungguhnya pembaca utama harian-harian gratis ini. Karena itu dalam cara penyajian berita atau artikel lebih singkat padat tapi lengkap dibandingkan dengan harian-harian yang dijual. Dengan cara penyajian demikian, sebelum para penumpang memulai hari kerja, harian-harian gratis itu sudah selesai terbaca. Melalui Koran-koran gratis ini, pembaca bisa mengetahui garis besar apa yang terjadi di  Perancis dan di dunia, dalam berbagai bidang termasuk dunia hiburan. Gratis, tidak berarti para pekerja koran merendahkan tingkat mutu profesi mereka, apalagi para wartawannya umumnya dari segi pendidikan formal minimal telah menyelesaikan S1 atau S2 dan mempunyai pengalaman di dunia jurnalistik.

Siapakah yang memberikan modal awal harian-harian gratis ini dan bagaimana kemudian mereka melanjutkan penerbitan? Modal awal didapat dari perusahaan-perusahaan besar multinasional, sedangkan kelanjutan penerbitan dijamin oleh iklan. Pemasang iklan tertarik memajangkan iklan mereka karena merekapun tahu pembaca koran-koran gratis ini sangat besar. Jutaan! Tidak mengherankan jika kemudian di poster-poster kegiatan kebudayaan terpajang nama mereka sebagai salah satu sponsor.

Secara finansial, koran-koran gratis ini, kemudian sama sekali tidak tergantung pada pihak manapun. Tidak kepada pemberi dana awal, apalagi pada pemerintah. Sehingga mereka bebas bersuara, tidak dikekang oleh pemberi dana. Merekapun tidak mempunyai halaman pesanan, yang sedikit-banyak bisa mempengaruhi politik keredaksionalan dan membatasi kebebasan jurnalistik mereka. Mereka sepenuhnya bisa mandiri secara finansial. Dalam menulis dan berprofesi mereka sama sekali tidak terpenjara oleh kosmologi berpikir pihak siapapun.

Koran-koran gratis yang tumbuh marak di Eropa Barat menggugah ingatan saya saya membaca dipanggilnya wartawan Harian Kompas dan Sindo oleh  Mabes Polri pada Jumat 20 November 2009 lalu kemudian menuai kritik dari media massa dari pusat hingga daerah. Pemanggilan dua wartawan media utama ibukota itu dilakukan oleh Mabes Polri  berdasarkan surat pengaduan Anggodo dan Bonaran Situmeang (pengara Anggodo) dengan dugaan melakukan pencemaran nama baik melalui pemuatan berita rekaman Anggodo dengan beberapa orang yang diputar di Mahkamah Konsitusi dan disiar secara luas oleh televisi.  Setelah siaran rekaman tersebut dalam masyarakat luas terjadi keresahan. Pemanggilan dua wartawan tersebut karena menyiarkan berita yang sudah jadi pengetahuan umum, mengingatkan saya akan kejadian yang menimpa Bersihar Lubis, mantan Pemred  Majalah Berita Medium, Jakarta. Bersihar dijatuhi hukuman penjara 3 bulan oleh Pengadilan Jakarta Selatan karena menyiarkan ucapan Joesoef Ishak di Hari Sastra Indonesia di Paris , November 2004. Dalam Hari Sastra itu alm. Joesoef Ishak mengatakan bahwa “Jaksa goblok” saat almarhum diperiksa berkenan dengan pelarangan karya-karya Pulau Buru Pramoedya A. Toer. Dalam kesaksiannya, Joesoef membenarkan ucapan itu dan  Bersihar hanya memberitakannya saja. Oleh artikelnya  di Harian Tempo pernyataan tersebut dikutip ulang oleh Bersihar dan kutipan ini menyebabkan Bersihar memperoleh ganjaran tiga bulan penjara. Dari kasus-kasus ini saya melihat betapa kebebasan pers dan kebebasan mengungkapkan diri  di negeri ini masih rawan. Sedangkan hak memperoleh informasi dipandang sebagai ancaman, tidak sebagai hak semua orang dan warganegara. Di hadapan keadaan begini sayapun teringat akan kata-kata Joesoef Ishak yang seorang wartawan kawakan: “Kebebasan itu hak. Jika ia dirampas, ia harus direbut kembali dan dibela”. Atau haruskah kita mendua dalam soal kebebasan pers, kebebasan berpendapat dan hak akan informasi? Seperti halnya dengan keadilan sekarang, haruskah mereka kita perjual-belikan. Lalu membuat masyarakat kita masyarakat tertutup dengan segala ketidaktahuan dengan merampas, mengendalikan arus informasi? Sementara informasi adalah hak dasar dan kebutuhan hajat hidup orang banyak. Melalui informasi dan komunikasi manusia menjamin identitas dirinya. Demikian Qnton Bakker (1992 :139). Kalau arus informasi ini dibendung dengan satu dan lain cara, saya membayangkan betapa mutu kemanusiaan diperosotkan karena ia tidak bisa lagi melakukan vita activa-nya secara penuh. Manusia Indonesia beginikah yang kita harapkan ?***

Palangka Raya, November 2009

KUSNI SULANG

Sahewan Panarung Edisi VII, PPOS

SAHEWAN PANARUNG

Untuk Kebangkitan Kebudayaan Dayak & Yang Majemuk Di Kalimantan Tengah

Catatan Panarung Andriani S. Kusni

DOKUMENTASI FOTO,  GAMBAR KESADARAN BUDAYA

Budaya lisan memang tidak perlu dikikis. Karena komunikasi lisan masih diperlukan di saat komunikasi tertulis di situasi dan kondisi (sikon) tertentu tidak diperlukan atau tidak bisa dilakukan. Tapi dominasi budaya lisan bisa berdampak kualitas dan kuantitas transfer budaya akan menyusut karena ia tidak tercatat melainkan lebih bersandar pada ingatan. Sementara akurasi dan kelengkapan patut diragukan. Akurasi baik kuantitas ataupun kualitas, utuh dan tidaknya khazanah budaya yang dipunyai  dan transfer budaya, banyak dibantu oleh dokumentasi. Dalam keadaan begini maka masalah dokumentasi dan peran penting dokumentasi menjadi mencuat. Tapi justru hal penting bagi tranfer kebudayaan ini, mencuat juga minimnya di Kalimantan Tengah. Dokumen baik berupa arsip tertulis, foto-foto, lukisan, peninggalan benda-benda budaya, arkeologi merupakan barang langka seakan luput dari perhatian. Museum miskin isi. Tidak mampu berbicara sejarah budaya Kalteng. Bahkan khazanah budaya yang sudah tidak banyak tersisa, dibiarkan hilang. Ketika ia sudah sangat kurang, upaya mengatasi kekurangan ini juga sama minimnya baik dalam kualitas maupun dalam kuantitas sekalipun  sudah terdapat beberapa perguruan tinggi dan universitas. Budaya riset dan menulis masih sangat lemah, sama lemahnya dengan minat membaca. Perpustakaan, baik perpustakaan perguruan tinggi ataupun pemerintah daerah lebih merupakan rumah dan ruang besar berisi sejumlah buku terutama tentang dunia luar, tanpa kemampuan menjadi tempat merujuk dan atau mencari data, sepi dari tandang.

Terbilang terdapat sejumlah fotografer amatir.  Dipersatukan oleh hobi yang sama dan hasrat mengembangkan hobi ini ke tingkat lebih lanjut, maka pada 13 Januari 2008 mereka  mendirikan sebuah perhimpunan bernama Komunitas Fotografi Palangka Raya (KFP) dengan anggota aktif sekitar 20-an orang diketuai Yudha Deniarta. Dari 15-17 Oktober 2009 lalu bertempat di Palangka Raya Mall (Palma) yang terletak di pusat kota, KFP menyelenggarakan pameran foto yang kedua kalinya karya para anggota KFP  bertema Sisi Lain Kalimantan Tengah. Pameran tersebut dirangkaikan dengan acara lelang foto. Ditutup dengan sesi pemotretan, menggunakan berbagai kualitas dan jenis kamera, para anggota KFP sibuk memotret perempuan muda sebagai model yang berdiri di tengah panggung.

Anehnya, dari sekitar 80 foto, dipajangkan juga foto-foto tentang Hong Kong, Jawa, dan Balikpapan serta perempuan-perempuan muda dalam berbagai pose. Mencermati kaitan tema pameran dan perempuan model yang difoto oleh sejumlah para anggota KFP, pertanyaan yang muncul: Wacana apakah yang membimbing KFP saat mengembangkan hobi mereka? Apakah mereka tautkan dengan masalah arti penting dokumentasi dan mendokumentasi lingkungan di mana mereka hidup sehingga berguna bagi generasi-generasi baik hari ini maupun berikut? Heri Gunawan, sekertaris KFP, secara jujur mengakui banyak kekurangan dari kegiatan pameran. Ide-ide kreatif kurang termasuk foto-foto lansekap maupun potret sosial dan kemanusiaan (human interest). Heri mengatakan, fotografer lokal masih cenderung mengambil tema foto model atau budaya. Untuk itu, rencana KFP mendatang, akan membuat pameran foto per empat bulan sekali dengan tema berbeda-beda, bertujuan memperluas minat tema anggota KFP, meningkatkan ketrampilan fotografi dan mensosialisasikan hobi fotografi yang oleh sebagian besar masyarakat dianggap sebagai hobi yang mahal.

SISI LAIN KALIMANTAN TENGAH

Dari Pameran Foto Komunitas Fotografi Palangka Raya

Foto termasuk bentuk lain dari budaya tulisan. Hanya bahasa yang digunakannya adalah bahasa gambar kasat mata. Foto sebagai bahasa, sering berbicara lebih jelas daripada kata. Membuat dokumentasi termasuk dokumentasi foto merupakan fungsi sosial, generasi dan sejarah. Fungsi-fungsi demikian hanya dimiliki ketika disadari. Sedangkan kesadaran muncul sebagai anak kandung wacana. Adanya anak kandung demikian akan menggairahkan kreativitas dan prakarsa kreatif orangtuanya dalam berkarya (dalam hal ini fotografer). Berkreasi dengan wacana merupakan isyarat bahwa seniman meninggalkan fase insting dalam berkarya dan memasuki taraf berkeasi secara sadar. Dari seniman-seniman sadar begini, harapan bahwa fungsi-fungsi sosial, generasi dan sejarah dari dokumentasi foto, kemungkinan sangat besar bisa terwujud. Kalimantan Tengah memerlukan mereka.***

(Telah dimuat di Harian Palangka Pos, Halaman Budaya, Jumat, 18/11/09)

Kota Cahaya karya Arie Agung

Melancholic Boat karya Hendra Brata

Ikut Mencari Nafkah karya Topan

Sahabat karya Heri Gunawan

Sahewan Panarung Edisi VI, PPOS

SAHEWAN PANARUNG

Untuk Kebangkitan Kebudayaan Dayak & Yang Majemuk Di Kalimantan Tengah

Catatan Panarung Andriani S. Kusni

Mengukuhkan Tradisi Menulis

Saya membaca laporan  Hikmat Gumelar tentang Ubud Writers dan Readers Festival (UWRF), 7-11 Oktober 2009, yang disiarkan Harian Kompas, Minggu, 25/10. Hikmat Gumelar menulis, festival yang diikuti oleh 80 penulis lebih yang berasal dari 23 negara, termasuk undangan Wole Soyinka-penyair dan dramawan Nigeria yang memenangi Nobel Sastra tahun 1986, Vikas Swarup-novelis India yang novel pertamanya, Q & A, dijadikan film Slumdog Millionare, dan Arnold Zable-penulis terkemuka Australia yang telah menulis banyak buku dan kini duduk sebagai presiden Melbourne PEN, lebih terasa seperti ingar-bingar pengukuhan kelisanan. Tanpa tahu mengapa, Hikmat Gumelar menyampaikan bahwa dari 64 diskusi dan 16 bedah buku, tak satupun pembicara yang menulis makalah. Semua pembicara berbicara hanya berdasarkan catatan pribadi dan ingatan. Ucapan para pembicara dan para peserta diskusi dan bedah buku juga tidak dipandang perlu untuk dicatat. Buku acara tidak memuat uraian, apalagi dengan rinci dan gamblang menuliskan ihwal UWRF. Buku antologi UWRF juga tidak memuat karya semua peserta. Tak ada juga pertanggungjawaban kurator dalam buku antologi. Bobotnya tambah merosot lagi karena tipografi puisi yang ada di sana berbeda dengan yang ditulis penyairnya. Terjemahan sejumlah puisi dan cerpen juga banyak yang tak tepat dan salah. Tak ada juga biodata para penulis. Laporan Hikmat Gumelar menunjukkan betapa tradisi lisan bahkan merajalela dalam sebuah acara sastra internasional yang notabene seharusnya dikuasai oleh tradisi tulisan.

Sastra, tertulis atau lisan, adalah sarana pemindahan khazanah budaya. Namun besarnya pengaruh budaya lisan dapat membuat dunia sastra miskin dokumentasi, demikian kata Hikmat Gumelar. Buku sastra berlimpah dan sastrawan memang bertambah. Tapi minimnya kritik sastra sebagai imbangan reflektif atas kerja kreatif bisa memungkinkan makna kehadiran karya-karya kreatif jadi menipis, demikian lanjut Hikmat Gumelar.

Kali ini, Sahewan Panarung menyajikan beberapa sajak yang ditulis Anthony Nyahu, penggiat literasi bagi masyarakat Dayak dalam bidang bahasa Dayak Ngaju. Penyiaran karungut-karungut Kolonel Yuandrias yang telah disiarkan Sahewan Panarung, sajak-sajak Anthony Nyahu dan atau lainnya yang akan disiarkan pada edisi-edisi mendatang, memang tak serta-merta akan menumbuhkan kebiasaan melakukan refleksi kritis atas karya-karya sastra terutama di daerah yang memiliki tradisi lisan sangat kental dimana banyak akademisi dengan berderet gelar namun miskin karya-karya tulis.  Apa yang ingin dicapai pertama-tama adalah menyediakan ruang bagi karya-karya sastra lokal dan atau yang ditulis oleh orang lokal (uluh kalteng dan uluh itah). Sebagaimana yang dikatakan oleh Abdi Rahmat, seorang penulis naskah teater dan drama asal Kapuas dalam Temu Seniman-Budayawan Palangka Raya di Betang Manggala Wisata, 1/11, ”Harus ada keseimbangan antara jumlah produk kreatif atau karya-karya kreatif dengan tersedianya ruang-ruang bagi pertumbuhan dan perkembangan produk atau karya-karya kreatif tersebut.” Seniman, budayawan, penulis, akademisi dan lain-lain profesi, memang tak diukur dari deretan gelar akademi atau gelar-gelar formal lainnya. Gelar formal dan atau gelar-gelar akademi tidaklah menjadi ukuran kehebatan. Kadar kehebatan ditakar dari karya-karya yang dihasilkan. Demikian juga dalam bidang sastra. Kadarnya diukur dari sejauh mana tradisi tulisan dikukuhkan.

SAJAK-SAJAK ANTHONY NYAHU*

negeri seribu dahan

datanglah kawan

menjenguk kampungku

dusunku yang semakin renta

yang ditopang oleh zaman yang membusuk dan bunga-bunga batu

yang tiada wangi

mungkin tiada kau temui

tapak-tapak sejarah moyangku

di tanah ini, konon pernah berdiri tiada lelah

berjuta pohon seribu dahan

dengan kelepak enggang sebagai simfoni

di singgasana waktu

mampirlah kawan

membelai kampungku

yang sekarang lupa mendendangkan ’karungut dan ’sansana bandar’

epos ’tambun bungai’ dan saktinya mandau

tergantikan oleh keping-keping vcd, house music dan bazooka

atau lipstik-lipstik rapuhnya moral

mereka bilang: ”ini peternakan kita! ayo kita kuras air susunya”

mereka lalu menyetubuhi bumi dengan lembaran-lembaran ranjang

investasi

”ini ladang emas kita!” ayo kita rampok saja! bikin istana di surga

seperti bocah menemukan susu ibunya yang lunglai di jejalanan hph

”ini pasti emas! emas hijau yang kita cari” lalu mereka menukarkan

tanahku, hutanku, emasku dengan buntalan-buntalan mimpi

menjadi sawit, lada, dan jati

yang seumur-umur tidak dikenal moyang leluhur

mampirlah kawan

mungkin masih tersisa sup tengkorak sisa malam tadi

yang dipanasi oleh amarah dan kuah darah

yang mengental dalam kabut hari-hari

April 2005


negeri liliput

kepada Bungai, si Anak Zaman

kami datang dari negeri liliput

menggugat pecatur di kursi bersandaran tinggi

seakan mereka tiada mengerti

bahwa kami adalah bagian yang hakiki

manusia tiang jembatan

yang butuh kepastian dan perlindungan

ataukah kami pribumi yang primitif sendiri

menggusari bedil dan investasi dengan adat dan nurani

ataukah kami dianggap tai pinggir kali

yang dapat ditukar harga diri dengan sekilo otak udang

di pasar ikan

kami dipaksa bermimpi

di tengah deru modernisasi

hingga kami lupa sungai

lupa ladang

lupa hutan

hingga kami dipasangi ekor

dimasukkan ke kandang

mengembik sendiri

di negeri liliput

kami membeli tiket sekali jalan

menuju stasiun maut

2005


tanpa judul

jalan berkelok dan berlubang itu

masih seperti kemarin

penuh air kotor meracuni hari

laksana cermin kusam ketimpangan negeri

bocah-bocah kecil bermain bercengkerama

dengan lumpur dan rumput liar

sambil sesekali menyingkirkan sebuah buku

pelajaran moral pagi tadi

mereka masih setia dengan pensil yang tinggal sejari

“ah, mungkin esok, atau lusa bapak membeliku mimpi”

ditukar dengan rotan dan karet yang cuma sebagian dikibuli

inikah potret generasiku

hanya menjadi santapan cerdik pandai kampung seberang?

ataukah diimbali dengan jualan sinetron dan telenovela

yang menguras air mata?

atau mereka yang tiap hari mengumbar harta

bocah-bocah di pedalaman

meringkik serupa kuda ditunggang zaman

tekad baja mengejar ‘ketertinggalan’, bukan kemajuan

sementara di luar sana

orang telah mencangkok jantung

mengkloning manusia

inikah potret generasiku?

menganyam mimpi

merajut hari yang semakin jauh dari hiruk pikuk pembangunan

menjadi penonton hari demi hari penjarahan

hingga masa pun dirampas juga

dan malam serupa pinjaman

entah hari depan seperti apa

bagi mereka musim pun tak lagi ramah menyapa

serta budaya hanya menjadi pundi-pundi kuno

di pojokan lemari atau di dasar kali?

Palangka Raya, 2006


*Anthony Nyahu, lahir di Katingan. Staf Balai Bahasa Propinsi Kalimantan Tengah, penggiat literasi bagi masyarakat Dayak dalam bidang bahasa Dayak Ngaju

(Telah dimuat di Harian Palangka Pos Halaman Budaya, Rabu 11/11/09)

POKOK-POKOK PIKIRAN MASALAH KEBUDAYAAN KALTENG

Palangka Post, 4 September 2009

Halaman Budaya Andriani S. Kusni, Edisi 5

SAHEWAN PANARUNG

Untuk Kebangkitan Kebudayaan Dayak & Yang Majemuk Di Kalimantan Tengah

Catatan Andriani S. Kusni

MEMAHAMI AKAR MASALAH KEBUDAYAAN KALTENG

1 November 2009. Segelintir orang, pekerja seni-budaya, penulis dan pekerja media, menghadiri pertemuan di Betang Mandala Wisata. Mereka bertemu untuk menggagas masalah-masalah mendasar kebudayaan di Kalimantan Tengah, Palangka Raya khususnya.  Tidak ada seremoni panjang-lebar formal. Pertemuan itu berlangsung tidak lebih sejam dan dilakukan sambil duduk lesehan di panggung dalam betang. Hasilnya: berdirinya Komunitas Seniman-Budayawan Palangka Raya.

Pembagian kerja segera dilakukan. Tanpa banyak omong dan oper sana-sini. Seorang penulis naskah teater bertugas melobi pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Tengah agar Betang Mandala Wisata dapat menjadi tempat pertunjukan rutin karya-karya dan kreasi seni seluruh seniman-budayawan di Palangka Raya. Seorang sutradara teater bertugas mempersiapkan pertunjukan perdana yang rencananya akan dilaksanakan pada 5 November 2009. Penulis dan pekerja media yang hadir bertugas agar secara aktif mendorong  dan memperluas peran media dalam membantu pertumbuhan dan perkembangan kebudayaan di Palangka Raya. Dalam waktu dekat, menunggu hasil lobi dengan pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Propinsi, segelintir orang ini akan kembali mengadakan pertemuan untuk mempertajam rencana kerja.

Dalam pertemuan tersebut, dirumuskan identifikasi masalah di bidang kebudayaan di Kalimantan Tengah. Masalah-masalah penting itu antara lain adalah kurangnya keseimbangan antara produktivitas karya dan ruang berkarya, komunikasi dan kerjasama antar sub bidang dan kelompok-kelompok kesenian. Saya juga mencatat soal yang diajukan oleh seorang pekerja teater yang masih terbilang muda. Pekerja teater ini, yang juga bekerja di salah satu media lokal mengatakan bahwa partisipasi generasi muda Dayak dalam kegiatan-kegiatan kesenian sangat kurang. Meski ia tak menyalahkan tumbuh suburnya kesenian-kesenian yang dikoordinir oleh kebanyakan orang dari luar (pendatang), saya salut bahwa ia mengangkat persoalan ini di depan rekan-rekannya yang kebanyakan berasal dari luar Kalimantan. Identifikasi masalah-masalah diatas memicu munculnya beberapa gagasan seperti sesering mungkin mengadakan tatap muka intern dan antar komunitas, menggelar hasil-hasil kerja seni-budaya meski kecil tapi rutin, dan memperkuat data, dokumentasi dan kalender kegiatan acara seni-budaya.

Edisi Sahewan Panarung kali ini akan menyajikan secara lengkap pokok-pokok pikiran tentang masalah kebudayaan di Kalimantan Tengah yang disusun oleh Kusni Sulang, sosiolog-antropolog asal Dayak yang lama bermukim di Perancis. Pokok-pokok pikiran ini disampaikan dalam Temu Seniman-Budayawan Palangka Raya di Betang Mandala Wisata, Minggu (1/12). Tujuan penyiaran ini adalah untuk melihat kembali dan menyediakan satu rujukan berpikir dalam memahami akar masalah budaya di Kalimantan Tengah. Dengan menyediakan rujukan berpikir ini, diharapkan agar pemahaman tentang apa dan bagaimana masalah kebudayaan menjadi lebih lengkap, tidak sepotong-sepotong. Memahami masalah sepotong-sepotong hanya akan menjerumuskan seseorang ke dalam tindakan praktis semata tanpa menyelesaikan masalah utama yang dapat mempengaruhi perkembangan kehidupan kebudayaan Kalimantan Tengah di masa depan. Mengutip Alvin Toffler, penulis dan futurolog Amerika Serikat, “Buta huruf tentang masa depan, bukan bagi mereka yang tidak bisa membaca dan menulis. Tapi mereka yang tidak bisa belajar, meninggalkan belajar dan mengulangnya.”

Catatan Kebudayaan Kusni Sulang

POKOK-POKOK PIKIRAN MASALAH KEBUDAYAAN KALTENG, 14/11/09

I. Arti Pertemuan

Apa arti pertemuan yang di dalam undangan disebut Temu Kangen Seniman Palangka Raya? Pertemuan ini mengatakan sekali lagi kepada saya bahwa:

  1. Di Ibukota  Kalteng ini terdapat seniman dan budayawan yang berkegiatan dan melanjutkan kegiatan mandiri. Mandiri artinya perhatian dan bantuan pihak resmi sangat minim.
  2. Pertemuan ini juga menyebut ulang keinginan para seniman Palangka Raya untuk melakukan kegiatan bersama-sama.
  3. Seniman-budayawan Palangka Raya ingin melihat bahwa kota mereka bisa disemaraki oleh kegiatan kebudayaan seperti halnya dengan kota-kota lain di  Indonesia.
  4. Ingin menjadikan Palangka Raya sebagai Kota Kebudayaan.

II. Tujuan Pertemuan

Dari arti pertemuan seperti di atas itu, saya memahami melalui pertemuan ini kalangan seniman dan budayawan Palangka Raya bermaksud menjajagi kemungkinan berkegiatan bersama-sama. Mempertanyakan bagaimana cara mengembangkan kegiatan kebudayaan secara lebih berarti baik dalam skala kuantitas maupun dalam kualitas. Apa yang harus dilakukan.

III. Peta Keadaan

  1. Dewan Kesenian dan Taman Budaya tidak berfungsi.
  2. Bantuan dan apresiasi dari pihak resmi dan banyak kalangan, termasuk media massa sangat minim.
  3. Penduduk ibukota provinsi haus akan kegiatan kebudayaan, hiburan dan tempat & kegiatan akhir pekan.
  4. Seniman-budayawan, sanggar-sanggar dan komunitas-komunitas sastra-seni berkegiatan sendiri-sendiri dan asyik dengan diri sendiri. Tidak nampak kerjasama.
  5. Minimnya prakarsa untuk membangkitkan kerjasama
  6. Tidak ada mesin kebudayaan untuk menggerakkan kegiatan bersama.
  7. Kegiatan bersifat sporadik dan terpencar tanpa rencana.
  8. Tidak ada gedung teater/kesenian yang memenuhi syarat.
  9. Minim atau nol perhatian dan apresiasi terhadap kebudayaan  dari pemilik kapital.
  10. Karya-karya sastra-seni sulit memperoleh penerbit.
  11. Walaupun masih terbatas, penggarapan ulang ke tingkat mutu lebih baru, mulai dilakukan terhadap sastra-seni kebudayaan seperti dalam bidang tari (oleh Toseng dan Ravien), nyanyi dan lukis (seperti yang dilakukan oleh Lampang).
  12. Perhatian terhadap muatan local masih jauh dari memuaskan.
  13. Organisasi-organisasi kebudayaan Dayak lebih menjurus ke politik bukan pada pengembangan kebudayaan.
  14. Tidak terdapat sentra kebudayaan, apalagi desa budaya.
  15. Pihak terkait yang menangani soal kebudayaan, tidak mengerti permasalahan kebudayaan.
  16. Pos-pos kunci umumnya dikuasai oleh orang dari luar masyarakat Dayak sehingga tidak memahami masalah Kalteng , khususnya masalah Dayak dan hubungannya dengan etnik lain.
  17. Ada soal dalam politik pemberdayaan dan pembangunan Kelteng, termasuk politik kebudayaan.

IV. Peta Kekuatan

  1. Terdapat sanggar-sanggar tari, lukis, komunitas-komunitas   sastra, teater, fotografi, grup-grup musik mulai dari paduan suara dan band-band mulai dari rock, pop sampai ke dangdut, grup-grup musik tradisional (penyuling, pen-sansana, pendeder, pengarungut yang tersebar dari ibukota provinsi sampai ibukota-ibukota kabupaten.
  2. Terdapat koreograf terdididik, komponis, pelukis terdidik, penulis-penulis dari berbagai kalangan.
  3. Terdapat banyak gedung-gedung mubazir, padahal bisa dijadikan tempat latihan.
  4. Terdapat TVRI, RRI, radio-radio FM.
  5. Ada harian baru bernama Harian Umum Tabengan yang menaruh perhatian pada pengembangan kehidupan sastra-seni di Kalteng dengan memberikan apresiasi nyata serta mulai menerbitkan cerita bersambung. Direncanakan akan ada lembar kebudayaan periodik.
  6. Ada Museum Balanga dengan lahan luas di sekitarnya.

V. Evaluasi

Di Kalteng terdapat potensi sangat besar untuk mengembangkan kehidupan kebudayaan yang memenuhi harapan. Dengan potensi kebudayaan dan “bahan mentah” demikian, Palangka Raya dan ibukota-ibukota kabupaten bisa berkembang menjadi pusat kebudayaan di daerah. Palangka Raya bisa menjadi kota kebudayaan. Bisa menjadi pusat kebudayaan untuk provinsi.

VI. Usul Jalan Keluar

  1. Potensi kebudayaan sangat besar di Palangka Raya perlu dihimpun dalam satu wadah bersama. Dengan demikian, kekuatan-kekuatan terpencar itu dihimpun dan bergerak bersama.
  2. Himpunan ini sebaiknya tidak dipimpin oleh birokrat tapi oleh para seniman-budayawan sendiri.
  3. Apabila Dewan Kesenian Daerah, atau Kota tidak bisa diaktifkan, para seniman-budayawan tidak usah memperdulikannya. Tapi niscaya berkegiatan menggunakan lembaga baru yang mereka bentuk sendiri bersama-sama. Adapun, aktifpun Dewan Kesenian, lembaga baru ini tetap berkegiatan bersama-sama dengan Dewan Kesenian. Lembaga Baru ini beserta sanggar-sanggar yang ada menjadi ujung tombak kegiatan. Ini adalah semangat mandiri seniman-budayawan. Membangun dan mengembangkan kebudayaan dari bawah.
  4. Perlu adanya sentra kegiatan kebudayaan di Palangka Raya dan kota-kota kabupaten.
  5. Tidak menjadikan kegiatan kebudayaan sebagai “proyek” pemerintah.
  6. Dinas-dinas terkait perlu dipimpin oleh mereka yang mengerti kebudayaan dan pendidikan.
  7. Pemerintah perlu sungguh-sungguh memperhatikan masalah kebudayaan. Perlu ada Peraturan Gubernur (Pergub) khusus tentang soal kebudayaan. Di dalam Pergub itu terdapat politik kebudayaan tentang kebudayaan Uluh Kalteng dan Uluh Itah.
  8. Ada keniscayaan dari pihak pemerintah dan lembaga-lembaga pemerintah seperti Dinas-Dinas terkait, RRI dan TVRI mengapresiasi kegiatan kebudayaan dan para penggiatnya, bukan mengeksploatasi mereka.
  9. Berharap pertemuan hari ini bisa menelorkan kesimpulan-kesimpulan kongkret untuk mencoba membangun mesin kebudayaan untuk Palangka Raya, lalu menghidupkan dan menjalankan mesin itu.
  10. MADN perlu mewujudkan Badan Keseniannya untuk menghidupkan dan mengaktualisasi kebudayaan Dayak, dalam rangka pembangunan kebudayaan Uluh Kalteng.
  11. Uluh Itah niscaya belajar dari Uluh Kalteng lainnya guna menjadikan diri Uluh Itah bermutu.***

Pokok-pokok pikiran ini disampaikan pada Temu Seniman-Budayawan Palangka Raya, Betang Manggala Wisata, Palangka Raya, 1 November 2009

KUSNI SULANG DI DEPAN GRUP PENULIS EDELWEIS PALANGKA RAYA

PEMBENTUKAN GRUP  PENULIS DI MEDIA MASSA KALTENG

1. Tempat Pertemuan

Wisma Edelweis, Jln. Yos Sudarso No. 95, Palangka Raya 73112. Hadir 10 (sepuluh) orang. Waktu:  Sabtu, 14 November 2009, jam 19:00

2.  Tujuan Pertemuan

  • Membentuk grup penulis terorganisasi dan terencana di Kalimantan Tengah (Kalteng).
  • Membangun budaya menulis.
  • Mengasah daya kritis.

3. Target

  • Jangka pendek & menengah: Terbentuknya Grup Penulis Opini untuk Harian Tabengan dan Ruang Budaya Sahewan Panarung Harian Palangka Pos.
  • Membentuk grup-grup penulis lainnya.
  • Apabila sudah terbentuk beberapa grup penulis, maka grup-grup ini dipertemukan dalam suatu forum guna menetapkan langkah bersama selanjutnya.
  • Memberi yuran bagi upaya menjadikan Palangka Raya Kota Budaya Uluh Kalteng Beridentitas Kalteng

4. Cara Mencapai Target

  • Pembagian kerja menulis dan tema tulisan
  • Jadwal Penulisan
  • Jadwal pengumpulan dan pengiriman tulisan
  • Jumlah tulisan per bulan tiap orang

5. Tema Tulisan

  • Sosial, politik, budaya, sastra-seni, kampus, pemuda, perempuan, pertanian/perkebunan, lingkungan, pariwisata;
  • Tulisan-tulisan disiarkan atas nama pribadi ;
  • Dan lain-lain.

6. Evaluasi

  • Setelah grup ini terbentuk dan mulai bekerja, sebulan kemudian diadakan pertemuan untuk bersama-sama melakukan evaluasi.
  • « Menyerbu » semua media massa tulis di Kalteng, kemudian menyerbu media massa nasional.

7. Menampung usul, pendapat dan persoalan

  • Perlukah membentuk himpunan penulis freelance ?
  • Perlukah meluaskan himpunan ke kelompok lain (dalam grup-grup kecil. Grup kecil lebih produktif)?
  • Perlukah pelatihan-pelatihan?
  • Perlukah kerjasama dengan PWI, Tabengan (minta pemred atau redaktur pelaksana) dll, dalam rangka program pendidikan untuk peningkatan kapasitas diri?

8. Tempat Bertemu Periodik

  • Rumah Betang, Jalan Panjaitan, Palangka Raya.

Palangka Raya, 14 November 2009

Kusni Sulang

KUSNI SULANG DI DEPAN SENIMAN-BUDAYAWAN PALANGKA RAYA

POKOK-POKOK PIKIRAN DISAMPAIKAN PADA TEMU SENIMAN PALANGKA RAYA DI BETANG MANGGALA, 31 OKTOBER 2009

KS di Temu Seniman Budayawan Palangka Raya. Foto & Dok. Andriani S. Kusni, 2009.

I. Arti Pertemuan Ini

Apa arti pertemuan yang di dalam undangan disebut «Temu Kangen Seniman Palangka Raya»? Pertemuan ini mengatakan sekali lagi kepada saya bahwa :

Di Ibukota  Kalteng ini terdapat seniman dan budayawan yang berkegiatan dan melanjutkan kegiatan mandiri. Mandiri artinya perhatian dan bantuan pihak resmi sangat minim.

Pertemuan ini juga menyebut ulang keinginan para seniman Palangka Raya untuk melakukan kegiatan bersama-sama.

Seniman-budayawan Palangka Raya ingin melihat bahwa kota mereka bisa disemaraki oleh kegiatan kebudayaan seperti halnya dengan kota-kota lain di  Indonesia.

Ingin menjadikan Palangka Raya sebagai Kota Kebudayaan.

II. Tujuan Pertemuan

Dari arti pertemuan seperti di atas itu, saya memahami melalui pertemuan ini kalangan seniman dan budayawan Palangka Raya bermaksud menjajagi kemungkinan berkegiatan bersama-sama. Mempertanyakan bagaimana cara mengembangkan kegiatan kebudayaan secara lebih berarti baik dalam skala kuantitas maupun dalam kualitas. Apa yang harus dilakukan.

III. Peta Keadaan

  1. Dewan Kesenian dan Taman Budaya tidak berfungsi.
  2. Bantuan dan apresiasi dari pihak resmi dan banyak kalangan, termasuk media massa sangat minim.
  3. Penduduk ibukota provinsi haus akan kegiatan kebudayaan, hiburan dan tempat & kegiatan akhir pekan.
  4. Seniman-budayawan, sanggar-sanggar dan komunitas-komunitas sastra-seni berkegiatan sendiri-sendiri dan asyik dengan diri sendiri. Tidak nampak kerjasama.
  5. Minimnya prakarsa untuk membangkitkan kerjasama
  6. Tidak ada mesin kebudayaan untuk menggerakkan kegiatan bersama.
  7. Kegiatan bersifat sporadik dan terpencar tanpa rencana.
  8. Tidak ada gedung teater/kesenian yang memenuhi syarat.
  9. Minim atau nol perhatian dan apresiasi terhadap kebudayaan  dari pemilik kapital.
  10. Karya-karya sastra-seni sulit memperoleh penerbit.
  11. Walaupun masih terbatas, penggarapan ulang ke tingkat mutu lebih baru, mulai dilakukan terhadap sastra-seni kebudayaan seperti dalam bidang tari (oleh Toseng dan Ravien), nyanyi dan lukis (seperti yang dilakukan oleh Lampang).
  12. Perhatian terhadap muatan local masih jauh dari memuaskan.
  13. Organisasi-organisasi kebudayaan Dayak lebih menjurus ke politik bukan pada pengembangan kebudayaan.
  14. Tidak terdapat sentra kebudayaan, apalagi desa budaya.
  15. Pihak terkait yang menangani soal kebudayaan, tidak mengerti permasalahan kebudayaan.
  16. Pos-pos kunci umumnya dikuasai oleh orang dari luar masyarakat Dayak sehingga tidak memahami masalah Kalteng , khususnya masalah Dayak dan hubungannya dengan etnik lain.
  17. Ada soal dalam politik pemberdayaan dan pembangunan Kelteng, termasuk politik kebudayaan.

IV. Peta  Kekuatan

  1. Terdapat sanggar-sanggar tari, lukis, komunitas-komunitas  sastra, teater, fotografi, grup-grup musik mulai dari paduan suara dan band-band mulai dari rock, pop sampai ke dangdut, grup-grup musik tradisional (penyuling, pen-sansana, pendeder, pengarungut yang tersebar dari ibukota provinsi sampai ibukota-ibukota kabupaten.
  2. Terdapat koreograf terdididik, komponis, pelukis terdidik, penulis-penulis dari berbagai kalangan.
  3. Terdapat banyak gedung-gedung mubazir, padahal bisa dijadikan tempat latihan.
  4. Terdapat TVRI, RRI, radio-radio FM.
  5. Ada harian baru bernama Harian Umum Tabengan yang menaruh perhatian pada pengembangan kehidupan sastra-seni di Kalteng dengan memberikan apresiasi nyata serta mulai menerbitkan cerita bersambung. Direncanakan akan ada lembar kebudayaan periodik.
  6. Ada Museum Balanga dengan lahan luas di sekitarnya.

V. Evaluasi

Di Kalteng terdapat potensi sangat besar untuk mengembangkan kehidupan kebudayaan yang memenuhi harapan. Dengan potensi kebudayaan dan “bahan mentah” demikian, Palangka Raya dan ibukota-ibukota kabupaten bisa berkembang menjadi pusat kebudayaan di daerah. Palangka Raya bisa menjadi kota kebudayaan. Bisa menjadi pusat kebudayaan untuk provinsi.

VI. Usul Jalan Keluar

  1. Potensi kebudayaan sangat besar di Palangka Raya perlu dihimpun dalam satu wadah bersama. Dengan demikian, kekuatan-kekuatan terpencar itu dihimpun dan bergerak bersama.
  2. Himpunan ini sebaiknya tidak dipimpin oleh birokrat tapi oleh para seniman-budayawan sendiri.
  3. Apabila Dewan Kesenian Daerah, atau Kota tidak bisa diaktifkan, para seniman-budayawan tidak usah memperdulikannya. Tapi niscaya berkegiatan menggunakan lembaga baru yang mereka bentuk sendiri bersama-sama. Adapun, aktifpun Dewan Kesenian, lembaga baru ini tetap berkegiatan bersama-sama dengan Dewan Kesenian. Lembaga Baru ini beserta sanggar-sanggar yang ada menjadi ujung tombak kegiatan. Ini adalah semangat mandiri seniman-budayawan. Membangun dan mengembangkan kebudayaan dari bawah.
  4. Perlu adanya sentra kegiatan kebudayaan di Palangka Raya dan kota-kota kabupaten.
  5. Tidak menjadikan kegiatan kebudayaan sebagai “proyek” pemerintah.
  6. Dinas-dinas terkait perlu dipimpin oleh mereka yang mengerti kebudayaan dan pendidikan.
  7. Pemerintah perlu sungguh-sungguh memperhatikan masalah kebudayaan. Perlu ada Peraturan Gubernur (Pergub) khusus tentang soal kebudayaan. Di dalam Pergub itu terdapat politik kebudayaan tentang kebudayaan Uluh Kalteng dan Uluh Itah.
  8. Ada keniscayaan dari pihak pemerintah dan lembaga-lembaga pemerintah seperti Dinas-Dinas terkait, RRI dan TVRI mengapresiasi kegiatan kebudayaan dan para penggiatnya, bukan mengeksploatasi mereka.
  9. Berharap pertemuan hari ini bisa menelorkan kesimpulan-kesimpulan kongkret untuk mencoba membangun mesin kebudayaan untuk Palangka Raya, lalu menghidupkan dan menjalankan mesin itu.
  10. MADN perlu mewujudkan Badan Keseniannya untuk menghidupkan dan mengaktualisasi kebudayaan Dayak, dalam rangka pembangunan kebudayaan Uluh Kalteng.
  11. Uluh Itah niscaya belajar dari Uluh Kalteng lainnya guna menjadikan diri Uluh Itah bermutu.***

Palangka Raya, November 2009

Kusni Sulang

KUSNI SULANG DI LEMBAGA DAKWAH PALANGKA RAYA

REVOLUSI DIAM  DALAM MASYARAKAT YANG HILANG ORIENTASI  (DISORIENTED SOCIETY)

KS di workshop Labda Palangka Raya di Rungan Sari, Tangkiling. Foto & Dok. Andriani S. Kusni, 2009.

Poin-poin Pikiran  Untuk Workshop LABDA (LEMBAGA DAKWAH) Palangka Raya di Kompleks Rongan Sari, 14 November 2009

1. Pengetangahan Masalah:

Topik yang sedang dibicarakan di forum sekarang berkisar pada soal kemiskinan, pemberdayaan, pembangunan dan kebudayaan. Jadinya ada 4 masalah. Pertanyaannya: Adakah saling hubungan ke-4 masalah tersebut? Jika ada,  apa dan bagaimana? Menjawab pertanyaan ini dicoba menjawab pertanyaan kemiskinan.

2. Kemiskinan: Keadaan sosial-ekonomi-budaya-politik yang membuat orang tidak bisa hidup layak sebagai anak manusia yang manusiawi. Tidak bisa mencukupi keperluan-keperluan dasarnya. Dampaknya menjalari semua sektor kehidupan. Karena itu kemiskinan keadaan yang melanggar hak azasi manusia (HAM). Kemiskinan sekarang adalah kemiskinan total dalam arti menyeluruh, mencakup segala bidang pada mereka yang miskin. Total poverty.

2.1. Keadaan Kemiskinan di Kalteng

“…. dari total wilayah daratan Kalteng seluas 15.356.800 hektar, 80% di antaranya telah berada dalam kontrol investor dan pihak asing. Sisanya diperuntukkan bagi kawasankonservasi (hutan lindung, dan taman nasional).  Penguasaan tanah sebesar-besarnya oleh investor merupakan ancaman jangka panjang bagi masyarakat,mereka terancam menjadi landless dengan resiko, kemiskinan absolute” dan hal demikian “bisa menjadi penghalang utama misi besar pembangunan ekonomi kerakyatan” (Lihat: Purwo Santoso dan Cornelis Lay (Ed), “Kalimantan Tengah Membangun Dari Pedalaman & Membangun Dengan Lomitmen”, Kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, JIP Universitas Gadjah Mada dan The ATN Center,  Yogyakarta, Agustus 2009, hlm-hlm. 69-70).

Perihal kemiskinan, Gubernur A. Teras Narang dalam keterangannya pernah mengatakan bahwa 30% penduduk Kalteng hidup di garis kemiskinan. Sedangkan dalam wawancara televisi pada ultah ke-52 Provinsi Kalteng, menjelaskan bahwa perkebunan sawit tidak menambah penghasilan daerah, dan juga tidak menyerap tenaga kerja.

2.2. Sebab Kemiskinan

Data di atas berarti:

  • Warga Kalteng tidak mempunyai akses ke penguasaan alat produksi (means of production) seperti tanah, pabrik, tambang, perkebunan, sumber daya alam. Ini disebabkan oleh pilihan politik yang diterapkan. Pilihan politik ini merubah  sistem semula dan menciptakan sistem baru, sehingga pembagian pendapatan sosial (social product redistribution) sangat timpang. Ketimpangan ini tersistem. Mayoritas masyarakat menjadi tidak berdaya. Dihilangkan dayanya. Dengan kata lain, tenaga produksi (means of production) terbelenggu dan berdampak pada hubungan produksi (relation of production).
  • Kemiskinan bukan takdir. Bukan nasib. Tapi hasil dari pilihan politik yang disistematikkan hingga menjadi sistem sosial.

2.3. Solusi

Mengembalikan alat produksi (means of production) yang hilang itu ke tangan rakyat seperti yang ditetapkan oleh UUD’45 Pasal 33 (ayat 1-5).

3. Bagaimana Cara Mengembalikannya?:

1. Terapkan Pasal 33 UUD ’45. Memilih politik yang ditetapkan UUD’45. Memilih dan melaksanakan rangkaian nilai republikan dan

berkeindonesiaan.

2. Pemberdayaan masyarakat agar jadi aktor pemberdayaan diri mereka sendiri.

3. Revolusi sosial (teroganisir dan terprogram). Bukan kekerasan spontan.

4. Jalan mobilisasi masyarakat untuk perubahan (pembaruan dan perubahan adalah dua hal berbeda).

Jalan yang rasuk adalah menerapkan UUD ’45 dan jalan pemberdayaan. Jalan pemberdayaan bersesuaian dengan UUD ’45 dan juga ekonomi kerakyatan (antara ekonomi rakyat dan ekonomi kerakyatan ada saling hubungannya).

Apakah Program Mambangun Mahaga Lewu jalan pemberdayaan? Kalau ya, bagaimana penjelasannya? Kalau tidak mengapa?

4. Pembangunan Atas Dasar Pemberdayaan

Pembangunan yang ideal adalah pembangunan yang berdasarkan pemberdayaan. Pembangunan berdasarkan pemberdayaan memandang rakyat tidak sebagai obyek tapi subyek yang dibodoh-bodohkan dan dipandang bodoh. Pembangunan model Orde Baru tidak berdasarkan pemberdayaan masyarakat tapi menjadikan masyarakat sebagai obyek. (Barangkali tidak dipandang apa-apa).

5. Bagaimana Melakukan Pemberdayaan Masyarakat? Menjadikan

Masyarakat Aktor Pemberdayaan Diri Mereka Sendiri?

  • Pemberdayaan dilakukan melalui proses penyadaran atau pencerahan sebagaimana dipraktekkan oleh Pastur Brasilia Paulo Freire, Moh. Junus di Bangladesh atau grup-grup Credit Union (CU) di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan lain-lain pulau di Indonesia.

6. Pemberdayaan-Pembangunan Dan Kebudayaan

  • Dasar proses penyadaran (consiencetization process) adalah pendidikan. Pendidikan untuk penyadaran, merubah pola pikir dan mentalitas seseorang. Pola pikir dan mentalitas (mind set, weltanschaung) adalah sari dari kebudayaan. Masalah yang diurus oleh kebudayaan adalah pandangan hidup (weltanschaung, world points of views), wacana tentang hidup dan mati. Kebudayaan berurusan dengan rangkaian nilai. Salah memandang bahwa masalah kebudayaan sebatas seni pertunjukan seperti pergelaran tari, nyanyi, mengenakan pakaian adat, pertunjukan teater, peragaan busana, dan lain-lain ungkapan kasat mata sastra-seni.  Karena itu Amartya Sen, pemenang Nobel Ekonomi 1998, mengatakan, bahwa: “latarbelakang budaya kita bisa banyak mempengaruhi perilaku dan pemikiran kita »; bahwa “ kualitas hidup yang kita nikmati tidak bisa tidak akan dipengaruhi oleh latarbelakang budaya kita”; “budaya juga dapat mempengaruhi rasa identitas dan persepsi kita tentang keterikatan dengan kelompok tempat kita menjadi bagiannya” (Kekerasan dan Ilusi Tentang Identitas, PT. Buku Kita, Yogyakarta 2007:134-154). Dennis Kavanagh bahkan lebih tandas mengatakan “perubahan budaya merupakan prasyarat perubahan politik” (Dennis Kavanagh, 1982:57). Sejalan dengan pandangan Dennis adalah pandangan Richard Neid Lebow ketika membahas masalah kelaparan di Irlandia 1840-an: “persoalan budaya merupakan akar kesulitan ekonomi Irlandia”. Tentu saja Lebow tak melihat politik penjajahan Inggris terhadap Irlandia waktu itu. Tapi Lebow dengan pendapatnya menunjukkan peran penting kebudayaan dalam mengentas kemiskinan. (lihat: Amartya Sen,  2007:136).
  • Pemberdayaan yang dilakukan dengan proses pencerahan, artinya mulai dari pekerjaan kebudayaan: perubahan pola pikir dan mentalitas. Dalam upaya ini pendidikan memainkan peranan penting. Bagaimana dengan dunia pendidikan kita? Kurikulum dunia pendidikan kita? Apakah membentuk manusia sadar ataukah menciptakan tukang-tukang tanpa wacana dan egois? Bayangkan apa yang terjadi jika orang-orang begini memegang tampuk pengelolaan kekuasaan.
  • Yang terjadi dengan pembangunan sekarang di Kalteng justeu menghancurkan khazanah budaya lokal. Pendekatan budaya dikesampingkan. Kebudayaan lokal terancam kepunahan, paling tidak dalam keadaan sangat kritis.
  • Pemberdayaan-pembangunan dan pembenahan kebudayaan untuk pencerahan niscayanya dilakukan berbarengan. Perut tidak bisa menunggu. Pengentasan kesulitan ekonomi dengan pembenahan soal budaya  akan melahirkan mind set baru.Pengentasan kemiskinan semata akan terperosok pada ekonomisme. Makin menjadikan “uang sebagai raja” (l’argent roi) dengan segala akibat negatifnya seperti KKN, jalan pintas, penyalahgunaan kekuasaan, etos kerja yang lemah, takut keluar dari “daerah aman” (security zone).
  • Masyarakat sadar yang mampu menjadi aktor pemberdayaan diri sendiri akan bisa menjadi pengawas sosial (social control) yang efektif dan mendorong pemerintah untuk memilih politik yang berporos pada rakyat. Kata-kata masyarakat sadar demikian akan mempunyai daya paksa.

7. Beberapa Manifestasi Kebudayaan Kemiskinan di Kalteng

  • Ketiadaan prakarsa
  • Takut keluar dari “daerah aman” (security zone)
  • Mentalitas instan
  • Penyalahgunaan kekuasaan (power abuse)
  • “Dia jadi bari” (tidak jadi nasi)
  • Munculnya gejala profit oriented di gerakan ekonomi kerakyatan
  • Spirit ketergantungan
  • Kalteng menjadi masyarakat kehilangan orientasi (disoriented society)
  • Fee mentality (mentalitas upeti) . Akibatnya, ekonomi Indonesia menjadi ekonomi mahal dan pemelaratan rakyat karena rentabilitas dibayar dengan pemerosotan kesejahteraan. 

8. Revolusi Diam (Silent Revolution)

  • Di mana ada penindasan di situ akan ada perlawanan, baik spontan maupun terorganisasi berbentuk gerakan.
  • Pemberdayaan rakyat atas dasar pencerahan (coscientization process) mempunyai peran menentukan karakter masyarakat dan mampu melakukan perubahan diam secara hakiki. Melakukan revolusi diam (silent revolution). Bukan hanya pembaruan. Ekonomi kerakyatan  berdasarkan ekonomi rakyat tanpa mengabaikan arti investor, adalah dasar revolusi diam ini. Revolusi diam adalah inti dari perubahan kebudayaan yang mendasari perubahan masyarakat. Pengentasan kemiskinan bagian dari revolusi diam ini. Yang terjadi sekarang adalah melaksanakan liberalisme/neo-liberalisme atas nama ekonomi kerakyatan. Maka Kalteng menjadi daerah dengan resiko konflik sangat tinggi.***

Palangka Raya, 14 November 2009

JJ. KUSNI