Archive for the ‘Adat’ Category

CATATAN AKHIR Untuk Yth. DR. H. Joni, SH. MH.

DR. H. Joni, SH. MH telah menulis tiga rangkaian artikel menanggapi tulisan saya di harian ini mengenai pemberian gelar adat Dayak oleh Dewan Adat Dayak Kalimantan Tengah kepada Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi). Dari tiga tulisan DR. H. Joni, SH. MH. tersebut muncul berbagai anak soal yang belum saya jawab semuanya.

Melihat perkembangan diskusi, cara berdiskusi, dan manfaatnya, saya memutuskan untuk tidak lagi melayani DR. H. Joni, SH. MH. dan keluar dari forum diskusi tersebut. Jawaban saya yang ketiga ini sekaligus merupakan Catatan  Akhir.

Saya berterimakasih kepada DR. H. Joni, SH. MH. yth, yang telah menyisihkan waktu di tengah kesibukan luar biasanya untuk mengomentari tulisan saya. Terima kasih juga saya sampaikan karena DR. H. Joni, SH. MH. telah membantu saya dengan memberikan tambahan contoh tentang panorama “kecendekiawanan” di  Kalimantan Tengah.

Salam hormat,

Kusni Sulang

Harian Radar Sampit, 19 Februari 2017, Catatan Akhir

Tulisan DR. Joni, SH. MH. – doktor lulusan Universitas Mulawarman Samarinda – “Ini Soal Sambutan Gayung” lihat di Ini Soal Sambutan Gayung

Advertisements

Pembauran

Sepanjang perjalanan dari Palangka Raya melalui jalan ke arah Kasongan, ibukota Kabupaten Katingan, kemudian berbelok ke kanan menuju desa-desa Kabupaten Gunung Mas (Gumas), seluruh percakapan kami lakukan dengan menggunakan bahasa Dayak Ngaju. Berempat kami dalam kendaraan: Yanedi Jagau, Diego Pilalli, Akri dan saya sendiri. Canda ringan dan diskusi tema-tema serius yang tak putus-putus dimaksudkan selain untuk mencegah Jagau yang menyetir tidak mengantuk, juga memanfaatkan waktu guna bertukar pikiran. Apalagi kami memang jarang sekali bertemu, bahkan ada yang  baru saya kenal seperti Diego dan Akri.

“Siapa yang disebut Dayak itu menurut Pak Kusni?” sambil menyetir, Jagau bertanya ketika kami berbicara tentang masalah keadaan Dayak hari ini. Saya memang lama merenungkan masalah ini sehingga pertanyaan itu bisa segera saya jawab. Apalagi pertanyaan ini pun pernah  dikemukakan oleh Dirjen Promosi Pariwisata Nasional asal Bali ketika kami bertemu di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), pada masa DR. A. Teras Narang, SH. menjadi gubernur.

“Dalam pemahaman saya, Dayak adalah pertama-tama mereka yang secara genealogis Dayak tapi secara budaya tidak. Apakah orang begini bisa disebut Dayak? Saya mengatakannya tidak. Sebaliknya mereka bisa disebut Dayak sekalipun secara genealogis sama sekali tak ada kaitannya dengan Dayak. Misalnya orang asal Jawa, Tapanuli, Flores, dll. Kebudayaan sebagai “hal-hal yang bersangkutan dengan budi dan akal”, “keseluruhan gagasan dan karya manusia, yang harus dibiasakannya dengan belajar, beserta keseluruhan dari hasil budi dan karyanya” (Koentjaraningrat, 2004:9), memperlihatkan apa-siapa seseorang itu. Pendapat ini juga bermaksud mengatakan bahwa Dayak itu secara budaya bersifat inklusif.

Ketika berhenti di sebuah desa melihat pelaksanaan di lapangan program satu juta pohon séngon, Jagau mengatakan bahwa Akri yang sangat fasih berbahasa Dayak Ngaju bahkan dengan kosakata-kosakata “khas” yang jarang digunakan, adalah Uluh Kalteng asal Flores. Hal yang sama sekali di luar dugaan saya. Sebagai penggiat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Akri selain bergerak di daerah perkotaan, sangat sering berada di daerah pedesaan luas Kalimantan Tengah. Orang-orang Dayak di sekitarnya dan yang  ditemuinya akan serta-merta memandangnya sebagai orang Dayak juga.

Pengalaman saya dengan Akri bukanlah hal pertama saya alami.  Ketika kecil di Kasongan, sekarang ibukota Kabupaten Katingan, saya mengenal seorang lelaki jangkung berkulit kuning. Seorang pedagang. Orang Kasongan memanggilnya Yungtai. Saya baru mengetahui bahwa Yungtai adalah warga negeri ini asal etnik Tionghoa setelah ia pindah ke Surabaya setelah puluhan tahun tinggal di Katingan.

Puluhan tahun kemudian, sekitar tahun 2009, saat membuat film “Gerilyawan-Gerilyawan Kecil” berdurasi 45 menit, berdasarkan novelet Andriani SJ Kusni, bersama TVRI Kalimantan Tengah di Kasongan, di salah sebuah rumah yang kami jadikan tempat shooting, saya bertemu dengan seorang lelaki berumur. Ia fasih berbahasa Katingan dengan logat Katingan yang kuat. Berkegiatan sebagaimana umumnya orang Katingan sehingga betul-betul menyatu dengan orang setempat. Saya baru mengetahui bahwa ia seorang Jawa berasal dari Yogyakarta setelah kami berbincang-bincang. “Saya sekarang adalah Orang Dayak Katingan, Nak. Yogyakarta adalah asal dan tempat lahir saya saja,” ujarnya menjawab pertanyaan.

Pandangan dan sikap ini juga dianut oleh mantan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalteng, Salengkat Pardosi. Pardosi dengan tegas menyatakan kepada saya saat memenuhi undangan makan siang bersama di kediaman kami, “Saya Uluh Kalteng lahir di Sumatera Utara.” Serupa dengan pandangan dan sikap Salengkat Pardosi adalah pandangan dan praktek penanggung-jawab keamanan provinsi ke-17. Yang terakhir ini berasal dari Jawa. Ia mengisahkan bagaimana ia mengintegrasikan diri dengan masyarakat Dayak dimana ia bekerja selama bertahun-tahun hingga sekarang. Tidak ada acara penting yang tidak ia ikuti. Ia pun ikut turun ke ladang bekerja bersama-sama penduduk Dayak. Melalui pembauran dan bekerja bersama, ia dipandang oleh masyarakat Dayak sebagai bagian dari diri mereka sendiri. Sekat-sekat etnik runtuh. Apalagi sekat agama yang dalam sejarah dan kebudayaan Dayak Ngaju pada dasarnya tidak pernah ada. Jika ada, hal demikian merupakan perkembangan baru.

Ketika turut-serta dalam penelitian pedesaan di Kabupaten Gunung Mas baru-baru ini, saya bertemu dengan Hotlan Situmorang. Ketika berbincang-bincang selama bekerja bersama, saya sama sekali tidak menduga bahwa Hotlan bermarga Situmorang, seorang pria berasal dari Tapanuli. Bahasa pengantar yang kami gunakan adalah bahasa Dayak Ngaju yang dikuasai Hotlan dengan baik. Penguasaan bahasa lokal mempermudah komunikasi dan memungkinkan pelajar (student, orang yang mempelajarinya) mengenal budaya setempat. Penguasaan bahasa dan budaya memudahkan sekat-sekat perintang melenyap dan kerukunan terjalin.

Di Daerah Aliran Sungai (DAS) Kapuas, saya juga pernah berjumpa dengan seorang asal Tapanuli. Ia sudah puluhan tahun tinggal di Kalimantan Tengah. Karena ia merasa dirinya tidak lain dari seorang Dayak juga maka secara ekstrim ia menamakan diri sebagai ‘Raja Dayak’.

Sadar akan kemajemukan masyarakat Kalimantan Tengah, maka sejak tahun 1990-an ketika kembali ke kampung kelahiran ini, saya menawarkan sebuah konsep yang saya namakan “Uluh Kalteng Beridentitas Kalteng”. “Uluh Kalteng Beridentitas Kalteng” tidak lain dari sebuah wacana yang disarankan kepada semua Uluh Kalteng untuk mengatur hubungan keragaman budaya dan etnik di provinsi ini dalam upaya meminimkan konflik fisik yang hanya merugikan semua pihak. Wacana tersebut juga bertujuan bagaimana keragaman itu bisa menjadi kekuatan untuk memberdayakan dan membangun Kalimantan Tengah sehingga Kalimantan Tengah menjadi tempat dimana warganya hidup secara manusiawi dengan kualitas yang terus-menerus meninggi.

Konsep Uluh Kalteng Beridentitas Kalteng hanyalah pelaksanaan konkrit rangkaian nilai republikan dan berke-Indonesia-an. Konsep ini menyarankan sekat-sekat etnik, agama, keyakinan, dan aliran ditiadakan, tanpa menegasi asal etnik dan pandangan serta keyakinan dan budaya asal, sehingga yang tersisa adalah Batak Kalteng, Minang Kalteng, Jawa Kalteng, dll, bukan Batak Tapanuli, Minang Sumatera Barat, Jawa di Jawa, dll, yang diperjuangkan untuk diwujudkan di Kalimantan Tengah. Melalui pembauran sadar dengan etnik-etnik lokal dan yang lain diharapkan identitas baru yaitu identitas Kalteng, tanda telah terjadi kohesi sosial, akan lahir. Budaya baru yang mereka lahirkan melalui pembauran mendapat bahan mentah dari kemajemukan budaya. Budaya asal masing-masing boleh dibilang sebagai modal sosial-budaya Uluh Kalteng, nama bagi kohesi baru.

Oleh kohesi ini maka mereka resapi bahwa Kalimantan Tengah adalah kampung halaman mereka sendiri, bukan hanya tempat bekerja, dan apalagi bukan kebun belakang rumah mereka yang berada di tempat lain. Dengan demikian mereka akan merasa bertanggungjawab penuh terhadap timbul-tenggelamnya, maju-mundurnya Kalimantan Tengah. Tanggung jawab yang lahir dari rasa memiliki Kalimantan Tengah dan tidak menjadi wisatawan jangka panjang. Dengan menghayati Kalimantan Tengah sebagai kampung halamannya maka pepatah “di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung” menjadi kadaluwarsa sebab yang kemudian menjadi relevan adalah “di mana langit dijunjung di situ bumi dibangun”.

Budaya Kalteng Beridentitas Kalteng yang merupakan budaya Uluh Kalteng karena itu bisa disebut sebagai budaya hibrida atau budaya yang diramu melalui dua pemaduan: pemaduan antara tradisi baik dan kekinian yang positif. Pekerjaan kreatif bukanlah pekerjaan sederhana. Demikian pula upaya melahirkan dan mengembangkan Budaya Kalteng Beridentitas Kalteng, sebagai pekerjaan kreatif bukanlah jalan lurus dan sekali jadi.

Dari segi ke-Indonesia-an, Budaya Kalteng Beridentitas Kalteng yang dalam proses menjadi, tidak lain dari pengejawantahan konkrit dari wacana dan politik kebudayaan sekaligus yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Konsep ini di dunia sastra-seni ada yang menyebutnya sebagai sastra-seni kampung halaman dan atau sastra-seni pulau. Atau adakah orientasi dan cara lain?[]

Kusni Sulang

Harian Radar Sampit, 19 Februari 2017, Pembauran

Desa Bahantung

Secara relatif utuh mengenal semua strata kemudian proses perpindahan dari strata satu ke strata  yang lain dalam masyarakat, bagaimana proses peralihan strata tersebut berlangsung, dengan masuk sejauh mungkin ke dalam strata-strata sosial tersebut, nampaknya merupakan hal niscaya, paling tidak penting jika kita ingin tahu dimana berada, bagaimana keadaan sesungguhnya tempat berada tersebut, mengapa terjadi demikian, untuk kemudian menjawab pertanyaan lalu mau ke mana. Perpindahan strata sosial seperti yang oleh Orang Jawa antara diungkapkan dalam istilah “kéré munggah balé”, “Petruk jadi raja”, sedikit tertuang dalam ungkapan kekinian “cair”, “pemerataan pembangunan”, “pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan”, dll akan mencerminkan diri dalam pola pikir dan mentalitas strata atau warga strata tersebut.  Pikiran dan mentalitas selanjutnya akan ke dalam tindakan sehingga riset sosial akhirnya merupakan awal kegiatan-kegiatan sosial yang solid. Sedangkan masyarakat, baik masyarakat kota ataupun desa, yang dalam ungkapan literer sering disebut sebagai “kehidupan” merupakan sekolah besar dengan rupa-rupa jurusan dengan semua warga sebagai para guru besarnya. Di sekolah besar ini saya selamanya adalah murid kecil dan pemula.

Keniscayaan  melakukan riset ini dalam budaya Dayak dahoeloe antara lain dirumuskan sebagai “hatamuei lingu nalata” (lihat SP Radar Sampit edisi tahun lalu), konsep kecendikawanan Dayak “Tunjung Nyahu” (mengangkat konsep-konsep ini tidaklah sama dengan chauvinis romantisme tradisionalis, tetapi sikap agar berkembang tanpa lepas akar atas nama modernitas!). Hidup dan tinggal di suatu tempat, tidak serta-merta membuat seseorang mengenal baik tempat tersebut. Berapa banyak orang yang lahir dan tinggal di Kalimantan Tengah (Kalteng) tapi tidak mengenal dan asing tentang Kalteng.

Pengenalan secara relatif utuh demikian, lebih-lebih bagi para pengambil keputusan dan kalangan-kalangan yang mau melakukan perubahan maju, diperlukan untuk tidak menerapkan “ilmu kuping”, “ilmu kira-kira”, kebijakan berdasarkan data-data “katanya”, dan langkah-langkah subyektif lainnya. Riset partisipatif juga berfungsi untuk mencocokkan informasi yang ada dengan kenyataan sesungguhnya di lapangan (cross-check atau pemeriksaan silang). Bermacam-macam cara mengenal strata-strata sosial, yang dinamakan dengan berbagai istilah seperti lapisan, kelas, golongan, kelompok, antara lain melalui buku, tulisan-tulisan yang merupakan catatan pengalaman orang lain, inspeksi mendadak, “blusukan”, turun ke bawah dengan metode partisipatif untuk kurun waktu yang cukup lama, dll.

Dengan pandangan seperti di atas, saya mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Borneo Institute (YBIT) dan kemudian APINDO Kalimantan Tengah yang bermurah hati mengajak saya terlibat dalam pekerjaan penelitian sosial mereka. Saya juga menghargai upaya mereka melakukan penelitian karena di daerah ini penelitian belum menjadi suatu keniscayaan dalam mengawali kegiatan sosial. Memang terdapat lembaga-lembaga riset, tapi hasil pekerjaannya?

Yang juga sebenarnya akan sangat membantu untuk mengenal keadaan masyarakat, cq Kalteng, adalah jurnalisme investigasi. Bang Atal Depari Sembiring dan wartawan foto, Bina Karos Sembiring ketika membangun Harian Tabéngan, Palangka  Raya, pernah melakukan laporan investigasi tentang Pelabuhan Segintung di Kabupaten Seruyan. Jurnalisme investigasi ini barangkali yang pertama dilakukan oleh para wartawan di Kalteng, kemudian setelah ataupun sebelum itu, saya tidak pernah lagi mendapatkannya. Metode kerja jurnalis investigasi memang tidak jauh berbeda dari pekerjaan peneliti dan atau intelijen. Akurasi laporan dan keadaan menjadi sangat utama. Akurasi adalah sesuatu yang berpihak. Seperti halnya dengan yang disebut obyektivitas, selalu berpihak yaitu berpihak pada kebenaran. Obyektivitas, seperti halnya dengan sikap ilmiah, tidak berarti tidak berpihak. Tidak sama dengan banci. Obyektif yang kata dasarnya adalah ‘obyek’, saya kira berarti sesuai dengan keadaan sesungguhnya dari obyek yang sedang diperbincangkan atau tengah ditangani.

Walaupun pekerjaan kami dari Tim Peneliti YBIT masih baru dimulai, tapi melalui  hari-hari kerja yang sudah kami lakukan, saya mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru tentang budaya Dayak, soal-soal tenurial, ciri-ciri masyarakat pedesaan Dayak hari ini, kehidupan warga Dayak di pedesaan Kabupaten Gunung Mas (Gumas), daerah penelitian kami, tentang kelembagaan dan pemangku adat Dayak hari ini, adat dan hukum adat Dayak hari ini, dampak invasi besar-besaran investor, praktek-praktek kolusi antara investor dan penyelenggara negara, dll.

Tanggal 4 Februari 2017,  Tim Lima orang kami berangkat dari kota kecil ibukota Kecamatan Tumbang Talaken menuju desa tetangga Desa Tumbang Sépan, Kecamatan Tumbang Sépan. Desa ini kami datangi karena informasi awal yang kami dapatkan di Palangka Raya, semua penduduk desa ini telah dipaksa pindah oleh Perusahaan Besar Swasta (PBS) Kelapa Sawit untuk pindah ke pinggiran perkebunan. Tadinya Desa Tumbang Sépan memang berada di tengah-tengah perkebunan.

Jalan menuju Desa Tumbang Sépan masih berupa jalan tanah merah yang dikeraskan. Jalan umum tunggal ini merupakan jalan yang juga digunakan oleh truk-truk PBS sawit. Sekalipun tidak ada hujan, lubang-lubang besar sering membuat kendaraan terperosok dan harus didorong untuk keluar dari lobang besar itu. Tidak nampak tanda-tanda adanya prakarsa atau rencana untuk memperbaikinya, baik dari pemerintah kecamatan atau pemerintah kabupaten maupun dari PBS yang juga menggunakan jalan utama tunggal itu. Di jalan tanah penuh lubang begini, pengendera sepeda motor pun, harus sangat berhati-hati jika tidak ingin mendapat kecelakaan. Keadaan jalan menjadi lebih parah dan sangat sulit dilalui apabila hujan turun.

Sampai di Gerbang bertuliskan  “Desa Tumbang Sépan” kami berbelok masuk. Masuk sekitar 200 meter, kami dapatkan jalan terjal menurun yang tidak mungkin dilalui kendaraan roda empat. Tanda-tanda jalan ini digunakan oleh kendaraan roda dua ataupun roda empat, tidak nampak. Kami keluar, memasuki jalan tanah milik PBS Sawit. Dengan menelusuri jalan sawit ini, setelah berputar-putar, kami pun akhirnya sampai di desa Tumbang Sépan, terletak sekitar 5-6 km dari jalan utama.

Kami langsung mengetuk pintu rumah yang di depannya tertulis  “Sekretaris Desa Tumbang Sépan”. Kami ditemui oleh orang yang memang kami cari yaitu S.D. Tunjung yang tadinya memang Sekretaris Desa, tapi setelah Kepala Desa (Kades) lama masa jabatannya berakhir, atas persetujuan semua penduduk desa yang jumlahnya hanya 216 jiwa atau 56 KK, ditunjuk oleh kecamatan menjadi Pelaksana Teknis (Plt)  Kades.

Pada kesempatan ini, kami menanyakan berbagai soal, yang ternyata keadaannya mirip dengan keadaan desa-desa terdahulu yang sudah kami datangi. Kemiskinan, keterbelakangan dalam pendidikan, ketiadaan jalan keluar masih menghantui sekalipun dana desa sebesar satu miliar sudah digelontor. Ke mana dan untuk apa dana tersebut? Untuk infrastruktur jalan? Jalan masih jalan tanah berlubang-lubang. Untuk pendidikan? Anak-anak usia sekolah yang menghuni 26 rumah, banyak yang tidak bersekolah. Lalu bagaimana pelaksanaan Program Kalteng Harati yang sampai sekarang masih dikibarkan dengan penuh kebanggaan diri?  S.D. Tunjung mengatakan bahwa sebabnya karena Kades sebelumnya pernah mengatakan bahwa “sekolah itu tidak penting, yang penting adalah mencari duit”. Dari keterangan ini saya melihat sifat masyarakat desa yang terdorong ke pinggir oleh PBS sawit, masih berkarakter masyarakat panutan atau patron-client, dominasi hedonisme dan konsumtif. Makin dekat kota seperti Palangka Raya, Kuala Kurun, karakter hedonistik ini makin kuat. Untuk mendorong mobil terpuruk ke lumpur pun harus dibayar sesuai tuntutan mereka. Saling tolong yang sering disebut sebagai karakteristik budaya bétang sudah bukanlah kenyataan. Karakteristik ini makin menjadi-jadi oleh adanya parabola di banyak rumah yang memungkinkan penduduk di desa-desa yang kami datangi, menangkap siaran-siaran televisi dari negeri manapun. Keadaan ini membuat pertahanan budaya makin melemah. Pengaruh budaya luar masuk  tanpa penyaring (filter).

Sementara pemangku adat yang menurut Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah  a.l. berkewajiban “mengawasi dan mengantisipasi budaya luar yang dipandang negatif dan dapat mengancam keberadaan adat dan budaya Dayak” (Bab VI Pasal 10. 2.c), pada kenyataaannya sibuk dengan urusan sendiri. Apakah keadaan ini tidak termasuk program “modernisasi DAD Agustiar”? Bagaimana cara “modernisasi Agustiar” memperkuat kelembagaan adat Dayak di Kalteng, yang saya anggap berfungsi sebagai pemikir, organisator dan pemberdaya warga adat? Kalau modernitas itu suatu cita-cita, cita-cita itu saya kira tidak terlepas dari keadaan faktual hari ini dan saat ini, di sini. Jika lepas dari dari keadaan faktual hari ini dan saat ini, di sini, saya kira tidak lain dari sikap nglindur, jika menggunakan istilah Orang Jawa Tengah atau modernitas lepas akar. Korea Selatan, Jepang dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) melakukan “modernitas” tanpa pemutusan hari ini dari akar budaya mereka.

Sekalipun pemangku adat setempat pada kenyataannya berfungsi minim, masyarakat Dayak di Desa Tumbang Sépan, seperti halnya desa-desa lain di pedalaman Kabupaten Gumas, kuat berpegang pada adat dan hukum adat mereka. Adat dan hukum adat inilah yang menjadi pegangan mereka dalam kehidupan sehari-hari saat Negara dan pemangku adat absen. Apalagi pengetahuan mereka tentang hukum nasional formal sangat, sangat minim. Semuanya berdasarkan “Aukh” (kata), kepercayaan pada makna KATA. “Aukh” menjadi hukum faktual mereka.

Tentang kepindahan seluruh penduduk Desa Tumbang Sépan secara geografis, yang hingga hari ini telah berlangsung tiga kali, Plt.Kades menjelaskan bukan dikarenakan tekanan atau tuntutan PBS, melainkan karena kemauan semua warga. Mereka pindah karena melalui mimpi atau isyarat-isyarat alam, mereka pahami tempat yang sedang mereka diami sudah menjadi tempat tidak aman lagi. Perkebunan sawit memang tidak menyukai  Desa Tumbang Sépan berada di tengah-tengah perkebunan. Barangkali kepindahan seluruh penduduk sampai tiga kali ini terjadi karena masalah kepercayaan atau kebudayaan serta adanya dengan 1001 cara desakan dari PBS. Sekarang mereka menanti pelaksanaan relokasi yang keempat. Kali ini dilakukan oleh rencana pemerintah. Apakah rencana ini terlepas dari kepentingan ekonomi dan keinginan PBS? Politik tidak lain dari kepentingan terpusat segala kepentingan, terutama kepentingan ekonomi. Kehidupan Desa Tumbang Sépan pun tidak luput dari politik, sayangnya lebih berkarakter politisien. Program menanam “Sejuta Séngon” oleh sementara calon bupati Gumas mau dimbil sebagai program yang ia tawarkan ke para pemilih. Dengan  kata lain dipolitisasikan.

Seringnya Desa Tumbang Sépan pindah lokasi memberikan Desa Tumbang Sépan nama lain, yaitu “Desa Bahantung”, desa yang hanyut. Arus deras yang lebih menghanyutkan hari ini, apakah bukan arus modernisasi globalisasi sebagai tingkat kekinian kapitalisme. Kapitalisme disebut oleh Lu Sin, panglima kebudayaan Tiongkok Modern sebagai ”sistem manusia makan manusia”. Di tengah arus deras ini, hari ini, saya sedang melihat masyarakat Dayak Kalteng hanyut terkapai-kapai, keadaan yang sejak abad ke-19 lalu sudah diramalkan oleh Raja Putih James Brooke dari Sarawak.[]

Kusni Sulang

Harian Radar Sampit, 12 Februari 2017

Desa Bahantung

Dengan Idealisme Pragmatis Meninggalkan Keterpinggiran

Para petinggi penyelenggaraan Negara provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) selalu membanggakan pertumbuhan ekonomi provinsi yang 7,01 persen (DR. A. Teras Narang, SH, 2016), di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Adanya pertumbuhan memang sesuatu yang baik, lebih-lebih jika ia merupakan pertumbuhan yang berkeadilan. Apakah pertumbuhan ekonomi kita pertumbuhan berkeadilan?

Dalam tulisannya di Harian  Media Indonesia, Jakarta, 20 Januari 2017 berjudul “Pertumbuhan Tidak Kurangi Kemiskinan” Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati antara lain menulis: ”Saya melihat di seluruh dunia, banyak negara yang mengalami ketimpangan pesat dari mulai 0,35% sampai mendekati 0,5%. Bahkan di Amerika Latin sampai 0,7%. Artinya betul-betul cuma segelintir orang yang merasakan kesejahteraan”. Kemudian lanjutnya: “Kalau kita lihat angka kemiskinan, yang harus diwaspadai adalah pertumbuhan kita tidak bisa mengurangi kemiskinan secara lebih cepat.”

Kesimpulan Mulyani, suatu kesimpulan yang bukan baru bahwa  “pertumbuhan (di Indonesia –KS)  tidak mengurangi kemiskinan” yang ia jadikan judul artikel, berbeda dengan pendapat para pengikut Rostowien dengan teori “trickle down effect” (kucuran ke bawah)-nya, yang dominan pada masa pemerintahan Orde Baru Soeharto.

Pertumbuhan ekonomi Kalteng yang 7,01 persen, sebagaimana yang dilihat di mana-mana oleh Menteri Mulyani, melahirkan “ketimpangan pesat”, demikian pula halnya di Kalteng. Jumlah kaum miskin di Kalteng akan lebih besar dari 5,91 persen (DR. A. Teras Narang, SH, 2016), apabila ukuran batas garis kemiskinan diperbesar dari Rp 200 – Rp 300 ribu per bulan seperti yang digunakan sekarang.

Invasi besar-besaran Perusahaan Besar Swasta (PBS) baik tambang ataupun perkebunan kelapa sawit, bukannya meredam laju kemiskinan, bahkan sebaliknya, lebih-lebih di kalangan masyarakarat adat Dayak yang terutama masih tergantung dari pertanian dan hasil hutan. Sementara di Kalteng menurut penelitian Tim 14 Peneliti dari Universitas Gadjah Mada yang dipimpin oleh DR. Purwanto dan Cornelis Lay, pada tahun 2009, lahan garapan tersisa hanya 20 persen sehingga menurut Tim dari Universitas Gadjah Mada itu, rakyat Kalteng terancam menjadi “landless people”.  Di Kabupaten Gunung Mas, menurut angka Borneo Institute, Palangka Raya, lima perusahaan sawit menguasai 70 persen lahan garapan di kecamatan Rungan Manuhing. Di Kabupaten Gunung Mas secara keseluruhan, jumlah lahan yang diserahkan kepada PBS melampaui luas kabupaten yang luasnya 10.804 km2. Apa yang dipesankan oleh Raja Putih dari Sarawak James Brooke (1841-1863) kepada masyarakat Dayak pada abad ke-19 menjadi kenyataan. Waktu itu James Brooke memesankan:

“Kumohon dengarkanlah kata-kataku ini dan ingatlah baik-baik: Akan tiba saatnya, ketika aku sudah tidak di sini lagi, orang lain akan datang terus-menerus dengan senyum dan kelemah-lembutan, untuk merampas apa yang sesungguhnya hakmu yakni tanah di mana kalian tinggal, sumber penghasilan kalian, dan bahkan makanan yang ada di mulut kalian. Kalian akan kehilangan hak kalian yang turun-temurun, dirampas oleh orang asing dan para spekulan yang pada gilirannya akan menjadi para tuan dan pemilik, sedangkan kalian, hai anak-anak negeri ini, akan disingkirkan dan tidak akan menjadi apapun kecuali menjadi para kuli dan orang buangan di pulau ini.”

Pesan senada juga telah disampaikan oleh para tetua Kalteng: ”Éla sampai témpun pétak batana saré, témpun uyah batawah bélai, témpun kajang bisa puat” (Jangan sampai punya tanah berladang di tepi, punya garam hambar di rasa, punya atap basah muatan). Keadaan hari ini bahkan lebih buruk lagi bahkan bisa dikatakan sangat darurat, karena dalam komposisi demografis, masyarakat Dayak menempati urutan empat secara jumlah setelah etnik Bugis, sebentar lagi akan menempati urutan kelima setelah etnik Batak. Perubahan komposisi demografis ini berpengaruh besar ke semua sektor. Jika masyarakat Dayak tidak segera menyiapkan diri, keadaan mereka akan lebih terpinggir lagi ketika ibukota Republik dipindahkan ke Kalteng. Berharap pada elite, terutama pada elite kekuasaan agaknya akan menambah kekecewaan seperti yang dikatakan oleh Menteri Mulyani:

”Kekecewaan terus-menerus, apalagi menjadi penyakit yang sangat sering terjadi, adalah munculnya apa yang disebut elite capture. Ada sekelompok elite atau biasanya elite di dekat mereka yang sudah menguasai negara tersebut, yang hanya terus-menerus memfokuskan policy-nya untuk kebaikan elite itu sendiri, dan itu terjadi di banyak negara. Apakah itu namanya menjadi oligarki, atau menjadi kronisme, namanya bisa macam-macam. Tetapi Anda bisa lihat dari Afrika hingga Timur Tengah, Rusia, Amerika Latin, Asia, banyak negara yang tidak pernah bisa lepas dari elite capture itu, biasanya mereka mengalami trap di tengah.”(Lihat: Media Indonesia, Jakarta, 20 Januari 2017).

Sadar akan keadaan demikian, Yayasan Borneo Institute yang dipimpin oleh Yanedi Jagau dkk, berpikir bagaimana mengatasi keadaan darurat itu. Mereka pun lalu turun ke pedesaan luas di Kabupaten Gunung Mas yang lama mereka kenal, untuk konsultasi dengan penduduk, terutama warga Dayak serta guna mengetahui apa yang harus dikerjakan, dari mana dan bagaimana mulai. Untuk mengentas kemiskinan Menteri Mulyani mengajukan konsep yang disebutnya “Penyusunan RAPBN Inklusif” (lihat: http://www.suara.com/bisnis/2016/08/30/181138/ini-resep-sri-mulyani-untuk-mengurangi-angka-kemiskinan).

Tapi bagaimana konsep  “Penyusunan RAPBN Inklusif” ini secara kongkret diterapkan di daerah atau di lapangan? Apakah RAPBN ini nanti tidak terganggu oleh bercokolnya elite caputre? Mengentas kemiskinan, keluar dari keterpinggiran adalah suatu cita-cita, sebuah idealisme, sebuah mimpi. Mimpi ini jika bisa terwujud menjadi kenyataan maka ia dirasakan manfaatnya dan bisa menggerakkan masyarakat untuk lebih lanjut bersama-sama melakukannya. Mimpi itu niscayanya mampu menjawab permasalahan mendesak dan  jangka panjang sekaligus. Cita-cita beginilah yang oleh Jagau dirumuskan sebagai “idealisme pragmatis”.

Setelah melakukan penelitian dan kajian yang terus-dilakukan sampai hari ini, Jagau dkk mengkongkretkan idealisme pragmatis mereka dalam bentuk menanam Pohon Sengon di tiga kecamatan Kabupaten Gunung Mas, yaitu kecamatan-kecamatan Rungan Barat, Manuhing, dan Manuhing Raya.

Mengapa Pohon Sengon? Sengon gampang tumbuh, dan perawatannya sederhana, walaupun memang perlu dipupuk; kayunya sangat diperlukan dunia.  Sebagai persiapan pelaksanaan program ini, Jagau dkk terlebih dahulu mencari pembelinya. Dengan adanya pembeli maka petani yang turut dalam program melihat adanya suatu perspektif bahwa mereka bekerja tidak sia-sia. Jagau dkk mendapatkan pembeli tersebut di Temanggung yaitu PT ABP. “Berapa pun produksi kalian, kami siap membelinya,” ujar PT ABP kepada Jagau dkk.

Langkah berikutnya, Yayasan Borneo Institute mulai mengorganisasi para petani dalam kelompok-kelompok tani. Pekerjaan ini tidak sederhana karena pada  umumnya masyarakat Dayak tidak mempunyai tradisi berorganisasi seperti orang-orang Jawa dengan paguyubannya. Kesulitan mengorganisasi Dayak karena sesungguhnya mereka kurang mempunyai rasa kolektivitas disebabkan basis ekonomi individual mereka. Semuanya merasa diri  hebat, dan semua pangkalima. Apabila mereka melihat hal itu menguntungkan pribadi mereka baru mereka tergerak.

Setelah berhasil meyakinkan mereka dengan menunjukkan perspektif yang mungkin mereka peroleh, para petani itu baru  membentuk kelompok-kelompok tani penanam sengon. Kepada anggota-anggota kelompok petani ini diberikan masing-masing bantuan 1000 bibit pohon sengon untuk ditanam di tanah masing-masing. Yayasan Borneo Institute juga menyarankan mereka disela-sela sengon itu ditanam terung dan cabai untuk mengefektifkan kegunaan tanah serta menambah jumlah penghasilan. Target Yayasan Borneo Institute di Kabupaten Gunung Mas akan ditanam sengon di lahan seluas satu juta hektare.

Untuk pemupukan, Borneo Institute telah membeli mesin pembuat kompos dari rumput-rumput yang dikumpulkan para petani. Hanya saja nampaknya ketekunan petani sengon dalam merawat tanamannya tidak merata. Yang dirawat baik, pohon-pohon sengonnya akan nampak lebih subur daripada yang tidak dirawat.  Melihat keadaan begini, boleh jadi, pendampingan dari Borneo Institute ataupun turun tangannya pihak Dinas Pertanian atau Perkebunan diperlukan untuk mensukseskan program dari bawah dan berperspektif baik ini.

Akan dibukanya pabrik pengolahan kayu sengon ini di Pulang Pisau akan membuka perspektif cerah baru lagi bagi program menanam sengon. Pohon sengon jika  berkembang akan merupakan jalan pemberdayaan masyarakat, terutama petani Dayak, salah satu jalan  keluar dari  keterpinggiran. Salah satu jalan “Manggatang Utus”.[]

Kusni Sulang

Harian Radar Sampit, 29 Januari 2017

Dengan Idealisme Pragmatis Meninggalkan Keterpinggiran

Elit dan Perkembangan Masyarakat

Yang saya maksudkan dengan elit di sini adalah elit kekuasaan dan elit masyarakat. Elit kekuasaan terutama mereka yang memegang tanggung-jawab dalam penyelenggaraan kekuasaan Negara, sedangkan dalam istilah elit masyarakat, adalah mereka yang merupakan tokoh-tokoh masyarakat (bukan ditokoh-tokohkan tapi muncul karena jawara dan atau prestasi yang diakui), pemuka-pemuka adat dan penanggungjawab kelembagaan adat baik yang lama ataupun yang baru seperti Dewan Adat Dayak (DAD), penanggung jawab organisasi-organisasi, termasuk organisasi politik, dll, yang bukan dari lapisan akar rumput.

Sesuai konteks kekinian, dalam catatan ini istilah elit itu saya fokuskan pada elit kekuasaan politik dan pemangku adat dan kelembagaan adat.

Dalam masyarakat primodial atau paternalistik, atau patron-client seperti di Kalimantan Tengah (Kalteng) misalnya, para elit ini merupakan panutan. Ketika menyimpulkan pengalaman hidup mereka, para tetua merumuskan peran para elit itu dalam berbagai pepatah seperti “buah jatuh tak akan jauh dari pohonnya”; “sungai berair keruh tak akan mengalirkan air yang jernih”; “guru kencing berdiri, murid kecing berlari”, dll lagi.

Peran menentukan lapisan elit ini barangkali bisa ditampakkan oleh pendekatan mode of production (cara berproduksi) yang melukiskan peran balik bangunan atas (super structure) terhadap bangunan bawah (basic structure). Yang kemudian dalam  ilmu politik, oleh salah satu pandangan dirumuskan bahwa “politik merupakan pencerminan terpusat segala kepentingan, terutama kepentingan ekonomi”. Secara kebudayaan, dengan mengutip pandangan Karl Marx, Bung Karno mengatakan bahwa “kebudayaan suatu masa adalah kebudayaan kelas-kelas yang berkuasa”.  Diakui atau tidak, penyelenggaraan kekuasaan politik menjadi rebutan dalam pilkada kiranya tak lepas dari  adanya kepentingan-kepentingan ekonomi di baliknya yang kemudian dipusatkan dalam kebijakan-kebijakan politik. Dan kebijakan-kebijakan atau policy yang dipilih, akan berdampak langsung pada kehidupan publik. Karena itu kalangan elit mempunyai peran  menentukan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, apalagi jika tripartite belum berkembang, terutama ketika kesadaran mayoritas berwarganegara belum kuat, masyarakat adat lemah dan bisa dikatakan dalam keadaan kocar-kacir, sehingga daya kontrolnya bisa diabaikan.

Berdasarkan pandangan-pandangan di atas, bagaimana memahami skandal perzinaan yang dilakukan Bupati Kabupaten Katingan, Yangtenglie dengan Farida Yeni, seorang perempuan yang resmi masih menjadi isteri orang lain?

Oleh skandal zina tersebut, Aliansi Masyarakat Katingan Bersatu (AMKB) menuntut Yantenglie mundur dari jabatan Bupati Katingan dengan alasan “Menolak Dipimpin Bupati Zina-Cabul”. Isyarat lampu hijau untuk pemakzulan Yantenglie pun juga sudah diberikan oleh Partai Gerindra dan Partai Bulan Bintang (PBB) yang mengusung Yantenglie dalam Pilkada Katingan 2013 lalu bersama Partai Demokrasi Pembaruan (PDP). Pihak DPRD Katingan pun nampaknya mengarah ke jurusan pemakzulan. Ketua DPRD Katingan Ignatius Mantir Ledie Nussa, mengatakan, “pemakzulan bisa dimulai dari hak menyatakan pendapat oleh pihaknya di DPRD. Setelah itu, prosesnya bisa dilanjutkan ke Mahkamah Agung” (Harian Radar Sampit, 8 Januari 2017). Tanggal 10 Januari 2017, di Palangka Raya, seorang teman yang dekat dengan Partai Gerindra memperlihatkan daftar 23 tandatangan (dari 25 seluruh) anggota DPRD Katingan yang menuntut pemakzulan Yantenglie (lihat juga: Harian Kalteng Pos, 10 Januari 2017). Metro TV Jakarta dalam berita malamnya 10 Januari 2017 melukiskan kegiatan-kegiatan Ignatius Mantir untuk menghadapi masalah Skandal Zina Bupati Katingan Yantenglie.

Di tengah desakan pemakzulan Yantenglie ini, Ketua DPD KNPI Kabupaten  Katingan Edy Ruswandi mempunyai pendapat berbeda. Menurut Edy, perzinaan Yantenglie dan Farida Yeni tidak bisa dijadikan dasar memakzulkan statusnya sebagai Bupati Katingan. Sebab pasal yang disangkakan penyidik sudah jelas yaitu Pasal 284 KUHP  tentang Perzinaan. Perzinaan dinilai dilakukan atas dasar suka sama suka.  “Jadi perzinaan itu tidak sama dengan perbuatan asusila. Kekhilafan pribadi itu tidak ada hubungannya dengan prestasi beliau sebagai bupati,” ujar Edy (Harian Radar Sampit, 8 Januari 2017), apa prestasi yang dicapai oleh Yangenglie sebagai bupati masih suatu debat tentu saja.

Pendapat Edy bahwa perzinaan yang dilakukan atas dasar suka sama suka bukanlah perbuatan asusila, untuk masyarakat Indonesia, termasuk Kalteng, saya kira suatu pendapat yang berbahaya. Ia akan  menyuburkan perzinaan, perbuatan yang diakui Edy akan kian memarakkan perzinaan sebagai “perbuatan yang tidak terpuji” di kalangan penyelenggara Negara dan petugas berbagai bidang lainnya. Dalam mata Edy, dari segi kesusilaan, zina dibenarkan apalagi jika dalam pekerjaan yang berzina itu mencapai prestasi-prestasi tertentu. Edy dengan pendapatnya itu, lupa membedakan antara perkosaan dan tindakan tidak terpuji tapi bukan tindakan asusila.

Apabila dihubungkan dengan karakter masyarakat kita yang masih bersifat panutan, pembenaran perbuatan zina Bupati Yantenglie akan ditiru oleh bawahannya dan warga masyarakat lainnya. Akibatnya poligami dan poliandri akan kian berkembang. Apakah tipe masyarakat begini yang diinginkan oleh Edy, masyarakat yang bukan tidak mungkin kemudian berkembang ke arah masyarakat promiskuitet (promiscuity society). Adat, hukum adat, hukum formal (positif) muncul pertama-tama melalui pengalaman kemudian menjadi konvensi lalu ditingkatkan menjadi hukum, termasuk “hukum adat sebagai wujud ideal dari kebudayaan” (Koentjaraningrat, 2004:10-11), justru untuk menertibkan hal-hal yang tidak beradat seperti zina.

Praktek “mangakap” dalam masyarakat Dayak, sebenarnya didasarkan atas suka sama suka. Adat dan hukum adat menghukumnya. Jangankan “mangakap”, memaki orang yang lebih tua pun dalam adat Dayak Ngaju, termasuk Dayak Katingan bisa dikenakan singer (sanksi). Dengan pendapat seperti di atas, dimana lalu Edy menempatkan adat, harkat dan martabat manusiawi, masyarakat yang berbudaya? Saya khawatir jika ide Edy ini diterapkan, ia akan membawa masyarakat Dayak yang sudah terpinggir menjadi kian terpuruk dan menjurus ke barbarisme. Membawa masyarakat kita melaju lari ke belakang kembali ke masa yang disebut kolonialisme Belanda sebagai “Dajakers”. Edy sebagai Ketua KNPI Katingan bisa disebut sebagai bagian dari elit masyarakat Katingan. Kalimat ini dimaksudkan untuk melukiskan peran elit dalam masyarakat.

Menghadapi tuntutan agar ia mundur dari jabatan bupati, Yantenglie mengatakan “Persoalan mundur atau maju itu harus dipertimbangkan matang, justru harus dipertanyakan dasar dan alasan mundur itu apa. Kemudian dampak politiknya apa.” “Dasar meminta mundur itu apa? Kan harus jelas dulu. Harus ada kejelasan faktualnya seperti apa? Sebab setiap keputusan harus berdasarkan fakta, kan begitu?” tegasnya (Harian Kalteng Pos, 10 Januari 2017).

Dari pernyataan ini nampak bahwa Yantenglie enggan mundur dari jabatan bupatinya. Ia seperti tidak mengerti dasar dan fakta-fakta yang dijadikan landasan tuntutan kepadanya tersebut. Sikap begini oleh Ketua DPRD Katingan Ignatius Mantir Ledie Nussa dinamakan sebagai “tidak punya muka”.

Tentang dampak politik yang dikhawatirkan Bupati Katingan jika mundur, saya kira alasan yang tidak perlu dikhawatirkan. Hambit Bintih ketika harus masuk penjara, kendali pemerintah Kabupaten Gunung Mas beralih ke Arton Dohong, Wakil Bupati. Aceng Bupati Garut dimakzulkan, Kabupaten Garut tidak chaos. Dengan menggunakan alasan “dampak politik” ini, saya kira, Yantenglie tidak melihat hubungan antara individu dan masyarakat (massa) serta perkembangan sejarah. Sejarah suatu bangsa tidak tergantung pada satu-dua individu. Apalagi tanpa seorang Yantenglie. Sejarah dan masyarakat Katingan akan terus melaju. Kabupaten Katingan tidak akan melenyap tanpa Yantenglie. Lebih-lebih Gerindra dan PPP sebagai partai-partai pengusung utamanya sudah memberikan lampu hijau.

Sebagai Anak Katingan, Kasus Zina Yantenglie, tidak membuat saya malu karena Katingan bukanlah Yantenglie. Apa semua Uluh Katingan berwatak seperti Yantenglie? Saya kira tidak. Jenderal Soeharto yang dalam Tragedi Nasional September 1965 telah memasakre kurang lebih 3 juta jiwa (menurut angka Jenderal Sarwo Edi), ketika berkunjung ke Philipina Selatan, antara lain disambut dengan spanduk berbunyi “Soeharto Bukan Indonsia!”. Sebab jika Soeharto adalah Indonesia maka semua orang Indonesia adalah pembunuh. Padahal tiga juta jiwa yang dibunuh dalam Tragedi Nasional September 1965 itu adalah orang-orang Indonesia juga.

Sebenarnya, akan lebih terhormat dan mulia, jika Yantenglie, secara sukarela mengundurkan diri dari jabatannya daripada dimakzulkan. Dengan mengundurkan diri secara sukarela dari jabatan, Yantenglie memperlihatkan tanggungjawab sosialnya yang besar. Sikap “katawan arepe” (tahu diri), jika menggunakan istilah Uluh Katingan. “Katawan arepe”, suatu sikap berprinsip, akan dihormati, tanda bertanggungjawab, menyisakan ruang bagi esok politik. Sedangkan orang yang “hiam hawéne” (tanpa malu), terbuka atau tertutup akan jadi bahan lelucon dalam masyarakat. Tapi sebaliknya, jika Yantenglie masih ngotot mau bertahan di jabatan bupatinya sekarang, saya khawatir, pendapat saya terhadap pendapat Edy Ruswandi, akan terwujud. Atau, boleh jadi pendapat Edy memang diambil juga oleh Yantenglie sebagai dasar pola pikir. “Dampak politik” dan dampak-dampak sosial-budaya dan dampak-dampak negatif lainnya yang dikhawatirkan oleh Yantenglie, justru akan terjadi jika ia ngotot bertahan dan menolak mundur secara seorang yang “katawan arepe”dan tékhé hawéne” (punya rasa malu). Mengundurkan diri secara sukarela adalah salah satu bentuk otokritik. Otokritik memerlukan keberanian, ke-“mamut-ménténg”-an. Tapi kritik dan apalagi otokritik merupakan barang langka di negeri ini, apalagi di Kalteng. Orang-orang takut pada diri sendiri tapi merasa diri dewa atau penunggu langit bebas kesalahan. Terakhir, dimana peran kelembagaan adat seperti DAD baik DAD Kabupaten maupun DAD Provinsi misalnya dalam kasus seperti Kasus Zina Yantenglie ini? Tidak relevankah pertanyaan ini ketika DAD diam seribu bahasa?

Ternyata “bélum bahadat” masih jauh dari kehidupan nyata Dayak Kalteng hari ini! Kalteng merupakan daerah mapan yang bertengger di atas kerusakan. Karena itu dengan meminjam istilah Jacques Derrida, filosof Perancis, agaknya masyarakat dan manusia Dayak patut  di  “destruct“ kemudian  di “reconstruct“. “Dijebol untuk kemudian dibangun kembali“ ujar Bung Karno. Perlu di “retool”. “Penjebolan“ dan retooling yang berarti, tidak bakal terjadi dengan elit yang bobrok.

Syarat untuk menjebol, meretool dan me-reconstruct yang sekarang belum tersedia ini, memang masih perlu dibangun secara solid. O, panjangnya perjalanan menuju esok bermartabat. Jadinya daya tahan seekor kuda yang baik di uji dalam perjalanan jauh memang.[]

Kusni Sulang

Harian Radar Sampit, 15 Januari 2017

Elit dan Perkembangan Masyarakat

BEBERAPA CATATAN UNTUK DAD AGUSTIAR

Kelembagaan Adat Dayak, termasuk Dewan Adat Dayak (DAD), walaupun ia merupakan lembaga baru dalam sejarah kelembagaan adat Dayak yang terbentuk mengikuti terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah (selanjutnya disingkat Perda No. 16/2008), bisa mempunyai peranan penting dalam tripartite pengelolaan penyelenggaraan Negara di Kalimantan Tengah (Kalteng). Jika Kelembagaan Adat ini solid dan independen, ia bisa menjadi salah satu unsur dari tripatite itu. Sebab Serikat Buruh, Serikat Tani dan unsur-unsur partner sosial lainnya masih belum kuat di Kalteng dan memang tidak mempunyai akar sejarah di daerah yang bukan daerah industri dan lemah tradisi berorganisasinya, sehingga tidak bisa diharapkan sebagai partner sosial yang berarti. Sebagai daerah agraris, para petaninya tidak punya tradisi berserikat atau berorganisasi, ditambah oleh sisa-sisa budaya yang merasa diri “semua pangkalima” (uras pangkalima) dan hakayau kulae (saling mangayau atau saling menjegal) sebagai produk dari cara berproduksi individual. Handep, bukanlah wujud dari adanya kolektivitas tapi tidak lain dari bentuk barter atau perdagangan primer.

Dalam kondisi demikian yang punya akar adalah Kelembagaan Adat. Ia juga pernah mempunyai serta sampai hari ini menyisakan basis sosial yang bisa berkembang. Lahirnya Kalteng sebagai provinsi tersendiri, termasuk perjuangan menghalau kolonialis Belanda, tidak terlepas dari peranan para pemangku adat dan Kelembagaan Adat Dayak. Sesuai dengan peran dan arti penting Kelembagaan Adat dan para pemangku adat, dalam konteks kekinian, DAD niscayanya menjadi semacam parlemen para pemangku adat (yang mutunya patut ditingkatkan), bukan organisisasi para birokrat atau yang tidak ada kaitannya dengan Kelembagaan Adat.

Sejak dipilih menjadi Ketua DAD Provinsi dalam Musyarawarah Daerah (Musda) DAD 10 September 2016 lalu, H. Agustiar Sabran, telah mengeluarkan beberapa gagasan, terutama gagasan modernisasi DAD sebagai organisasi. Modernisasi organisasi ini membuat DAD menjadi “wadah seluruh lapisan masyarakat, golongan maupun berbagai agama”. (Radar Palangka – Radar Sampit, 26 September 2016). Untuk itu maka komposisi pengurus DAD Provinsi terdiri dari masing-masing 30 persen wakil dari berbagai agama, terutama Islam, Kristen dan Hindu Kaharingan. Sehingga Pengurus DAD Agustiar terdiri dari 250 orang (Harian Kalteng Pos, 19 Desember 2016).

Saat pengukuhan pengurus di Istana Isen Mulang (Sabtu, 17 Desember 2016), Agustiar tidak menjelaskan apa yang dimaksudkannya dengan modernisasi DAD sebagai organisasi, tetapi menjelaskan secara sepintas apa yang dimaksudkan dengan Masyarakat Dayak Modern. “Masyarakat Dayak Modern yang dimaksud adalah masyarakat Dayak yang maju, baik dari segi ilmu pengetahuan dan teknologi”, ”masyarakat yang bisa menjadi acuan bagi masyarakat lainnya”, ”masyarakat yang menganut falsafah huma-bétang”, ”mandiri dengan spririt kearifan lokal dalam mengelola kekayaan yang dimilikinya”, ”memiliki kemauan kuat dan kemampuan serta berpikir modern˝, ”menjadi pemain, bukan menjadi penonton, mampu bersaing” (Radar Sampit, 19 Desember 2016).

Usul-usul DAD untuk bagaimana mewujudkan Masyarakat Dayak Modern kemudian akan disampaikan kepada pemerintah agar kepentingan masyarakat Dayak diakomodir (Radar Sampit, 19 Desember 2016). Artinya untuk mewujudkan cita-cita membangun Masyarakat Dayak Modern, DAD Agustiar tetap bersandar pada penmerintah atau penyelenggara Negara. Kalau demikian, di mana lalu kemandiriannya?

Dari paparan singkat tentang apa bagaimana Masyarakat Dayak Modern menurut versi Agustiar di atas, nampak bahwa modernisasi bagi Agustiar terutama terletak pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penguasaan akan ilmu pengetahuan dan teknologi ini kemudian akan berdampak lebih lanjut ke sektor-sektor lain seperti tidak menjadi penonton, mampu bersaing, bisa mandiri mengelola kekayaan, dst. dan lain sebagainya… Sehingga, menurut logika Agustiar, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan soal kunci bagi terwujud tidaknya Masyarakat Dayak Modern.

Penguasaan akan ilmu pengetahuan dan teknologi akan terwujud tentu saja melalui pendidikan, terutama pendidikan kejuruan. Masalahnya untuk Kalteng, terletak pada pertanyaan: Bagaimana penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi ini akan terlaksana apabila nilai, ijazah, gelar akademi diperlakukan sebagai komoditas? Apa yang dilakukan oleh DAD Agustiar untuk menangani praktek yang belum pupus dari dunia pendidikan Kalteng? Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diajukan oleh Agustiar, terletak pada soal bagaimana mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi aplikatif.

Pertanyaannya: Seberapa tinggi taraf ilmu pengetahuan dan teknologi yang dicapai melalui pendidikan baik di dalam maupun mancanegara ? Apakah negeri-negeri mancanegara mau melakukan alih teknologi yang merupakan ‘senjata penguasaan’ mereka terhadap negeri-negeri lain? Berkembangnya teknologi di negeri-negeri yang disebut ‘macan baru ekonomi’ seperti Korea Selatan, Taiwan, Jepang dan Singapura, bukanlah hasil kemurahan hati Amerika Serikat, melainkan tidak terlepas dari kepentingan Amerika Serikat sendiri pada masa Perang Viet Nam. Apa yang dialami oleh negeri-negeri ‘macan ekonomi baru’ itu saya merasa pasti tidak akan terulang di Indonnesia. Berbeda halnya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Republik Rakyat Tiongkok (RRT) atau Soviet Uni dan negeri-negeri sosialis, termasuk Kuba-nya Fidel Castro, terutama di RRT sebab pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa Soviet Uni sedikit berbeda dengan yang dilakukan oleh RRT yang di sini tidak saya uraikan lebih lanjut.

New Trade Economic Zones yang dilakukan oleh RRT terutama di Tiongkok Selatan, sebenarnya bukanlah untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. New Trade Economic Zones agaknya lebih bersifat politis, karena pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, RRT bersandar pada apa yang disebut oleh Prof. Dr. Ignacy Sachs dengan istilah ‘teori kotak hitam’ dan politik ‘merah dan ahli’ (yang saya sebut dengan istilah ‘manusiawi dan ahli’). Manusia dan ahli adalah politik pembangunan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi aplikatif dengan pertama-tama meletakkan titik berat pada pembangunan manusia terlebih dahulu. Bahwa yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi itu bertujuan untuk membangun dan mengembangkan bangsa dan negerinya, untuk tujuan-tujuan manusiawi. Dengan adanya kesadaran demikian, bukan hanya sekedar tukang, tetapi manusia sadar. Kesadaran inilah yang kemudian melahirkan tekad dan prakarsa. Mereka terhindar dari mengkomoditaskan diri.
Ide modernisasi Agustiar nampaknya berbeda dari konsep pembangunan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan oleh RRT. Agustiar bertolak dari konsep seorang tukang. Dengan konsep Agustiar, saya kira yang dicapai tidak lebih dari ilmu pengetahuan dan teknologi kelas dua kalau bukan kelas tiga atau lima. Kemudian pemilik ilmu pengetahuan danb teknologi itu, belum tentu mau bekerja untuk Kalteng karena mereka adalah tukang yang memburu upah tinggi, tidak segan mengkomoditaskan diri.

Jika mau mencari politik pembangunan dan pengembangan ilmu pengetahuan, selain belajar dari mancanegara, terutama politik RRT, saya kira konsep intelektualitas Dayak ‘tunjung nyahu’ dan konsep filosofis “mamut-ménténg, pintar-harati, mameh-uréh” (konsep ini jangan dipenggal-penggal!), konsep visi-misi manusia Dayak, barangkali layak dijadikan rujukan.

Niat baik Agustiar agar Orang Dayak dan Uluh Kalteng menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi patut dihargai, hanya saja barangkali yang patut dicari bagaimana menemukan jalan pengejawantahannya. Kunci permasalahan saya kira terletak pada pembangunan dan pengembangan manusia sehingga menjadi manusia yang manusiawi. Selain kekurangan cendekiawan (yang bergelar akademi, termasuk Profesor Doktor tidak identik dengan cendekiawan), Kalteng dan Indonesia kekurangan manusia yang manusiawi. Lebih kurang lagi adalah manusia yang manusiawi dan ahli.

Politik pembangunan dan pengembangan ilmu pengetahuan, apalagi pembangunan dan pengembangan Masyarakat Modern, cq Masyarakat Dayak Modern tentu saja tidak bisa dilakukan oleh kelembagaan adat, termasuk tidak oleh DAD Agustiar. Dalam soal ini penyelenggara Negara mempunyai peran desisif. Di sinilah arti penting Kelembagaan Adat seyogyanya bisa mengembangkan diri menjadi partner sosial yang merupakan salah satu unsur dari tripartite penyelenggaran Negara. Bukan menjadi gramofon.

Dari sekian banyak hal yang ingin saya sampaikan, di samping soal-soal di atas, saya ingin mengomentari pemberian gelar kehormatan Dayak kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi). Jokowi diberi gelar Raja Haring Hatungku Hatungket Langit yang menurut pemberi gelar, yaitu DAD Agustiar bermakna “raja yang bijaksana dan berkepribadian luhur sebagai penopang keutuhan bangsa” (Radar Sampit, 20 Desember 2016). Pemberian gelar ini, menurut Agustiar, merupakan: (1) Salah satu bentuk penghargaan kepada Presiden yang dinilai mampu menjadi pemimpin bangsa Indonesia dengan baik. (2) Selain itu pemberian gelar tersebut diharapkan menjadi perekat persatuan dan kesatuan; (3) Juga merupakan upaya DAD untuk memelihara adat daerah.

Penilaian pada Jokowi saya kira terlalu dini. Apa jasa Jokowi yang sangat mendasar untuk Masyarakat Dayak selama ia menjelang tiga tahun menjadi Presiden? Presiden bukanlah Raja. Raja dalam masyarakat Dayak mempunyai konotasi negatif. Menghargai tidak harus mengobral gelar yang disebut gelar Dayak. Alasan kedua dan ketiga pun tidak relevan, paling tidak, tidak mendukung. Kalau dirunut-runut Kelembagaan Adat Dayak Kalteng sampai hari ini nampak terlalu mengobral pemberian gelar ini. Pengobralan begini bisa berdampak negatif. Orang menjadi kurang hormat dan menghargai. Pengobralan gelar adat Dayak saya kira tidak terpisahkan dari kualitas pola pikir dan mentalitas tertentu. Lalu pemaknaan atau penafsiran gelar yang diberikan itu terkesan sangat arbitrer, sangat longgar, terkesan kehilangan logika. Bagaimana dan di mana alur nalar penafisran kalimat gelar Raja Haring Hatungku Hatungket Langit yang jika saya benar terjemahan harafiahnya adalah Raja Kehidupan Bertungku Bertongkat Langit?

Daripada mengobral gelar saya kira lebih baik fokus meningkatkan mutu para pemangku adat dan organisasinya sehingga pemangku adat Kelembagaan Adat Dayak benar-benar menjadi pemikir, organisator dan pemberdaya nyata masyarakat adat Dayak sehingga warga adat tidak menjadi yatim-piatu.[]

Kusni Sulang

Harian Radar Sampit, 25 Desember 2017 Beberapa Catatan untuk DAD Agustiar

SALAMAT BAGAWI, DURANG PAHARI!

Pengurus Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) yang diketuai oleh H. Agustiar Sabran, S.Kom, hasil Musyawarah Daerah, akan dikokohkan oleh Presiden Majelis Adat Dayak Nasional (MADN), yang juga Gubernur Kalimantan Barat, Drs. Cornelis, MH, pada 17 Desember 2016. Upacara pengokohan berlangsung di Istana Isen Mulang, nama untuk rumah jabatan Gubernur Kalteng. Acara pengokohan dilanjutkan dengan Rapat Kerja Daerah DAD pada tanggal 18-19 Desember 2016 di Bétang Hapakat, Jalan RTA Milono, Palangka Raya dan dimeriahi oleh Pawai Budaya dan Doa Lintas Agama untuk Bangsa sekaligus menutup rangkaian acara tersebut.

DAD Kalteng periode 2016-2021 dipimpin oleh H. Agustiar Sabran, S.Kom (selanjutnya saya singkat “DAD Agustiar”) menetapkan visi-misi “Masa Bakti”-nya: Menuju DAD yang Modern dan Mandiri, dengan Kearifan Lokal dalam Bingkai NKRI. Visi-misi DAD Agustiar tidak jauh-jauh dari visi-misi pasang Gubernur Sugianto-Habib: “Kalteng Maju, Mandiri dan Adil untuk Kesejahteraan Segenap Masyarakat Menuju Kalteng Berkah (Bermartabat, Religius, Kuat, Amanah dan Harmoni)”. Sedangkan untuk misi dalam bidang sosial-budaya, pasangan Sugianto-Habib berniat “Memantapkan keberadaan masyarakat adat Dayak dan kearifan lokal dalam filosofi Huma-Betang”. Hal baru pada DAD Agustiar adalah dibentuknya Dewan Pakar yang diketuai oleh mantan Rektor Universitas Palangka Raya Napa J. Awat. Kepada seluruh pengurus DAD Agustiar, dengan harapan terbaik, sesuai dengan otoproklamasi bahwa periode kepengurusan DAD Agustiar disebut sebagai “masa bakti”, pertama-tama saya menyampaikan “Salamat Bagawi, Durang Pahari!”(Selamat Bekerja, Para Sanak-Saudara!”). Bakti tidak lain dari bekerja berpedoman pada visi-misi, terutama poin “Memantapkan keberadaan masyarakat adat Dayak dan kearifan lokal dalam filosofi Huma-Betang”.

Seiring dengan harapan ini saya ingin menerakan beberapa catatan – dan maaf apabila dirasakan tidak mengenakkan hati atau membuat muka dan telinga merah. Karena umumnya di negeri ini, kritik masih dipandang sebagai hujatan, sebagai meludahi muka orang lain di depan publik. Kritik belum dipandang sebagai epistemologi ilmu pengetahuan dan keniscayaan guna mendekati kebenaran. Penolakan terhadap kritik merupakan bentuk tersembunyi dari pola pikir uniformisme (pikiran tunggal) yang tidak mampu menghargai perbedaan pendapat dalam masyarakat yang tidak pernah tunggal dan selalu majemuk. Perbedaan pendapat belum mampu dipandang sebagai salahsatu sumber kekuatan jika ia mampu dikelola baik. Di provinsi ini, yang berbeda pendapat sering diperlakukan dengan pengucilan dan ancaman, bentuk telanjang dari otoritarianisme, yang sering tidak mau diakui sebagai otoritianisme, dan gampang meluncur ke fasisme.

Saya meyakini bahwa menindas kritik dengan berbagai cara, tidak memberikan tempat bagi kebenaran orang lain, tidak akan membuat Kalteng melesat maju ke depan tapi sebaliknya akan meluncur kencang ke belakang. Akar budaya anti kritik ini memang terdapat pada budaya Dayak, seperti pada konsep “uras pangkalima”, memisahkan “mamut-ménténg” dari “pintar-harati” dan “maméh-uréh”. Kemudian apakah kita sudah meninggalkan konsep-konsep masyarakat primer atau tribalisme awal? Dengan menolak kritik, antara lain dengan selubung “kritik boleh tapi harus kritik yang membangun”, penolak kritik, apalagi jika sampai pada tingkat tabu kritik, diakui atau tidak, memandang bahwa kekuasaan itu sama-sebangun dengan kebenaran.

Dengan adanya Dewan Pakar yang terdiri dari para mereka penyandang gelar akademi, saya berangkat dari kepercayaan bahwa DAD Agustiar bukan kalangan tabu kritik atau menolak kritik. Tapi merupakan kelompok yang terbuka sebagai ciri dari sikap akademisi. Akademisi dalam hal ini Dewan Pakar merupakan otak dari DAD dalam melaksanakan program-programnya, cahaya kilat pencerahan dan kesadaran bagi kehidupan. Panutung bulan matanandau pambélum, jika menggunakan filosofi kecendikiawanan Dayak. Akademisi yang anti kritik saya kira sulit disebut sebagai akademisi sesungguhnya. Dalam sejarah akademisi dunia, kebenaran dan mempertahankan kebenaran merupakan salah-satu tradisi. Galileo dan Socrates, misalnya membayar pembelaan ini dengan nyawa mereka. Keteguhan demikian pun diperlihatkan dalam sejarah akademisi, sastra-seni Indonesia sebagaimana diperlihatkan antara lain oleh Ki Hajar Dewantara, Cak Durasim, dll.

Soal kunci dalam pekerjaan akademisi saya kira terletak pada penelitian. Tanpa riset, yang muncul adalah akademisi menara gading, melahirkan para “pangeran” dan “anak raja” jika meminjam istilah penyair Perancis, Paul Eluard. Kalteng tidak memerlukan cendekiawan tipe “pangeran” atau “anak raja”. Dalam budaya Dayak “raja” mempunyai pengertian buruk, yaitu ‘pemalas’, tukang perintah’ bahkan sejenis manipulator.

Kecuali itu, dari DAD Agustiar, terutama dari Dewan Pakar-nya saya mengharapkan ada penjelasan terbuka dan agak rinci tentang apa yang dimaksudkan dengan “Menuju DAD yang Modern dan Mandiri, Dengan Kearifan Lokal Dalam Bingkai NKRI”. Apa yang disebut modern dan mandiri. Apakah mandiri berarti bebas dari intervensi penyelenggara Negara? Jika demikian, tentunya berdampak pada peninjauan kembali Perda No. 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah. Posisi mandiri dalam artian independen bagi kelembagaan adat sangat penting.Yang jelas dengan posisi mandiri kelembagaan adat terlepas dari keadaan menjadi kuda tunggangan politik. Ia bisa melakukan pengawasan sosial, menjadi pemikir, organisator dan pemberdaya masyarakat adat. Kunci kemandirian, bertenaga tidaknya kelembagaan adat Dayak, terletak pada peningkatan mutu pemangku adat. Mutu dalam pengertian kemampuan dan pengetahuan. Tanpa perbaikan mutu, kelembagaan adat akan jadi gramofon, masyarakat adat tetap berjalan di tempat, tidak mampu keluar dari keterpinggiran yang kian menjadi.
Syukur-syukur jika DAD Agustiar, cq. Dewan Pakar-nya, bisa memberikan penjelasan tentang yang dimaksudkan dengan “Memantapkan keberadaan masyarakat adat Dayak dan kearifan lokal dalam filosofi Huma-Betang”. Bagaimana caranya “Memantapkan keberadaan masyarakat adat Dayak dan kearifan lokal dalam filosofi Huma-Betang” itu.

Tentang filosofi Huma-Betang, apakah Bétang itu punya filosofi? Saya menganggap bétang itu tidak ada filosofinya. Bétang tidak lain dari sebuah benteng dalam perang (menghadapi kayau-mangayau) berbeda dengan tongkonan Toraja. Kalau mau tetap menggunakan istilah budaya bétang, barangkali diberikan isi baru tidak berhenti pada gejala. Jika demikian apa yang dimaksudkan dengan ”kearifan lokal”? Kejelasan masalah ini, saya kira akan berkaitan dengan perkembangan masyarakat Dayak lebih lanjut. Bukan sebatas diskusi teoritis.

Penjelasan kepada publik mengenai hal-hal mendasar di atas diperlukan jika menginginkan bahwa konsep-konsep tersebut menjadi milik warga masyarakat adat, bukan hanya milik pengurus. Mengurung ide-ide tersebut pada lingkungan pengurus DAD akan membuat DAD Agustiar menjadi bersifat elitis. Elitisme bukan jalan keluar sebaliknya bisa berkembang menjadi kesewenang-wenang otoritarian atau despot. Sedangkan jika ide-ide itu dipahami, disetujui warga adat maka ide-ide tersebut akan menjelma menjadi kekuatan material yang ampuh.
Soal lain: Apakah DAD Agustiar tidak ada pikiran untuk memperjuangkan peninjauan ulang salam nasional Dayak: “Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata?” Pertanyaan ini muncul karena saya anggap salam ini terlalu panjang, tidak layak jadi salam. Salam itu biasanya hanya satu kata. Misalnya: Merdeka! Sebagai salam nasional kita; Horas! untuk Tapanuli Utara; Hotu! untuk Halmahera, Paotere! Untuk pelaut Bugis Makassar, dst. Akan tidak logis jika salam nasional Merdeka digantikan dengan satu kalimat: Kemerdekaan Adalah Hak Semua Bangsa. Adakah penggantinya yang terdiri dari satu kata saja tapi mempunyai makna filosofis yang mendalam? Tentu saja ada. Seperti “Has eh!”. Mengapa hal ini tidak diangkat? Tidak terangkatnya masalah ini karena penelitian sejarah budaya minim dilakukan untuk tidak mengatakan ‘tidak dilakukan’ sehingga dalam Musyawarah Nasional MADN, DAD Kalteng tidak mempunyai saran alternatif dalam menanggapi usul DAD Kalimantan Barat (Kalbar). Sedangkan Kalbar melalui Institut Dayakology (ID) sejak 30-an tahun telah melakukan penelitian sejarah dan budaya. Yang mengangkat “Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata?” adalah ID.

Apakah Dewan Pakar DAD Agustiar akan menempatkan penelitian dan pendidikan para pemangku adat Dayak untuk peningkatan mutu sebagai pekerjaan utama, sampai sekarang saya belum mendapatkan keterangan apapun. Yang pasti menggunakan ‘kira-kira’, ‘emosi’ sebagai dasar tindakan tidak membawa kita ke mana-mana, sementara banyak masalah di provinsi ini masih berada dalam tempat-tempat gelap. Sambil sekali lagi menyampaikan “Salamat Bagawi, Durang Pahari!”, hendaknya dicatat bahwa Quo Vadis DAD Agustiar? tetap menjadi pertanyaan pokok saya. Harapan dan pertanyaan pokok ini agaknya sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh penyair Uluh Kalteng asal Jawa Timur, Agung Catur Prabowo :

ANAK ENGGANG
Buat Anak Dayak

mendung tak bisa lagi menggantung di dahan
tunggak juga telah hanyut berserak
anak enggang

sarang kini harus kau bikin sendiri
dari pucuk pucuk yang hangus
dari arang yang tersisa

langit kini harus kau lukiskan sendiri
dengan kepak putih atau hitam
dengan paruh atau mahkota

bila sudah masanya
terbanglah melintas cakrawala
agar kisah anak enggang
tak berakhir di pokok ara

Apakah “kisah anak enggang akan berakhir di pokok ara? Yang turut menjawabnya adalah DAD Agustiar.[]

Kusni Sulang

Halaman Masyarakat Adat Radar Sampit Minggu 18 Desember 2016

DEBAT IDE DAN ADAT ISTIADAT

Pertanyaan pokok saya: Apakah ada ruang debat-ide dalam adat-istiadat, termasuk adat-istiadat Dayak Kalimantan Tengah (Kalteng)? Pertanyaan ini muncul karena dalam kenyataan sehari-hari di provinsi ini, saya sering mendapatkan orang-orang yang disidang adatkan karena dituduh melecehkan adat-istiadat Dayak, yang kemudian diperluas menjadi tudingan melecehkan Orang Dayak. Bukan hanya itu. Bahkan untuk berbicara tentang suatu subyek tertentu pun tidak diperbolehkan, tanpa izin pihak-pihak tertentu yang memandang subyek tersebut menjadi monopolinya. Apabila tetap dibicarakan maka yang bersangkutan akan disidangadatkan. Dan masih banyak contoh-contoh kongkret lagi, termasuk yang saya alami sendiri secara pribadi.

Kenyataan demikian mengesankan bahwa ruang penelitian, upaya mencari kebenaran dari kenyataan, mempertanyakan dan mengajukan pendapat menjadi sangat terbatas, untuk tidak mengatakan ditiadakan, atau paling tidak, diciutkan. Adat-istiadat adalah kebenaran mutlak yang tidak boleh diusik, dipertanyakan atau diotak-atik. Padahal mengajukan pendapat adalah hak dasar manusia yang tidak boleh dirampas oleh siapa pun. Apakah adat-istiadat mempunyai hak merampas hak-hak dasar itu? Apakah adat-istiadat yang melakukan perampasan hak-hak dasar manusia, bisa disebut adat-istiadat yang beradat?

Oleh keadaan dan alur pikiran seperti di atas, maka muncul pertanyaan pokok, yaitu: Apakah ada ruang debat-ide dalam adat-istiadat, termasuk adat-istiadat Dayak Kalimantan Tengah (Kalteng)? Apakah debat-ide yang sering juga dikatakan sebagai debat akademis diberi keleluasaan? Debat-ide adalah suatu diskusi tentang ide, gagasan, wacana, konsep, kesimpulan, tesa dan hipotesa, premis, dan lain-lain yang tidak bersifat kebendaan, dan seluruh aspeknya. Debat-ide bertujuan mencari kebenaran dari kenyataan sebagaimana adanya kenyataan.

Prinsip terpenting yang berlaku dalam debat-ide ialah jujur (berani mengaku salah jika ternyata dirinya keliru); memberi ruang luas bagi kebenaran pihak lain (bukan mencari memang-kalah, sehingga pokrol bambu tidak berlaku, sebagaimana tidak berlakunya prinsip mayoritas sama dengan kebenaran), mengutamakan data, mengatakan yang hitam sebagai hitam, putih sebagai putih. Sikap berprinsip demikian boleh disebut sikap ilmiah. Sikap ilmiah selalu mempertanyakan sesuatu, meragukan kebenaran yang dikemukakan oleh siapa pun juga, tidak pernah menerimanya begitu saja. Perintah atau komando dalam dunia militer denganndisiplin mati, tidak berlaku di dunia akademi atau ilmu-pengetahuan. Hal demikian berlaku sejak berabad-abad silam. Dalam dunia sastra-seni, prinsip meragukan ini disebut pencarian yang tidak punya sampai dan tak punya tabu. Prinsip tanpa tabu ini di dunia akademi dinamakan kebebasan mimbar atau kebebasan akademi.

Apakah adat istiadat? Koentjaraningrat, sang antropolog, memasukkan adat-istiadat dalam kategori wujud kebudayaan. Paling sedikit terdapat 179 perumusun tentang kebudayaan. Tapi Koentjaraningrat memilih kebudayaan sebagai “keseluruhan gagasan dan karya manusia, yang harus dibiasakannya melalui belajar, beserta keseluruhan dari hasil budi dan karyanya” (Koentjaraningrat, 2004:9). Menurut Koentjaraningrat, kebudayaan mempunyai tiga wujud yaitu: (1) Wujud idiil; (2) Wujud kelakuan, (3). Wujud fisik. Adat (adat tata kelakuan) adalah wujud idiil dari kebudayaan. Adat terdiri dari empat tingkat: (1) Tingkat nilai budaya ; (2) Tingkat norma-norma; (3) Tingkat hukum; (4) Tingkat aturan khusus. (Koentjaraningrat, 2004:10-11).

Tidak jauh dari perumusan yang dipilih oleh Koentjaraningat adalah perumusan yang dipilih oleh Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah (selanjutnya disingkat Perda No.16/2008). Perda No.16/2008) merumuskan “adat-istiadat Dayak adalah seperangkat nilai dan norma, kaidah dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat adat Dayak serta nilai atau norma lain yang masih dihayati dan dipelihara masyarakat sebagaimana terwujud dalam berbagai pola nilai perilaku kehidupan sosial masyarakat setempat” (hlm. 5).

Perumusan Perda No.16/2008 nampaknya tidak selengkap perumusan Koentjaraningrat. Perda No.16/2008 tidak memasukkan dua tingkat yaitu (3) Tingkat hukum; (4) Tingkat aturan khusus. Tapi yang patut dicatat dari perumusan Perda No.16/2008 tentang adat-istiadat yaitu bahwa adat-istiadat itu “tumbuh dan berkembang”, artinya tidak statis. Saya memahami bahwa dalam pertumbuhan dan perkembangan suatu hal-ihwal, ada unsur-unsur yang dilepaskan atau ditinggalkan, tidak lagi dipakai karena misalnya tidak zamani.

Bagaimana menetapkan unsur-unsur adat-istiadat itu sudah tidak zamani lagi? Saya kira patokannya adalah keadaan nyata dalam kehidupan. Misal kebiasaan kayau-mangayau. Jika hal itu dilakukan terus maka tindakan demikian termasuk kategori tindak kriminal. Soal kayau-mangayau inilah antara lain didiskusikan dalam Pertemuan Tumbang Anoi 1894. Dalam Pertemuan Tumbang Anoi melalui diskusi tercapai kesepakatan untuk menghentikan kebiasaan kayau-mangayau. Adanya diskusi artinya ada debat ide. Penghentian kebiasaan kayau-mangayau menunjukkan bahwa adat-istiadat itu dinamis, tidak statis. Statis akan membuatnya ketinggalan zaman dan kemudian mati. Artinya perubahan dan merubah adat-istiadat bukanlah tabu karena sebagai turunan Maharaja Bunu manusia turun ke bumi yang berkarakter chaos dengan visi-misi hidup-mati bagaimana membuat bumi jadi tempat hidup anak manusia secara manusiawi dengan kualitas yang terus-menerus meningkat.

Visi-misi hidup-mati dalam sastra lisan Uluh Katingan dirumuskan dalam kata-kata “nyanak jata réngan tingang” (anak naga putera-puteri enggang). Adat-istiadat tunduk pada visi-misi hidup-mati ini. Sebab adat-istiadat adalah suatu pranata yang dilahirkan oleh keperluan bersama, kemudian berkembang menjadi semacam hukum, sebagai suatu sistem pengendalian sosial yang bersifat memaksa yaitu hukum, untuk melaksanakannya hukum disokong oleh suatu “sistem alat-alat kekuasaan yang diorganisir” oleh bakas lewu, damang, tamanggung, sebagai primus interpares masyarakat, dalam bentuk lembaga-lembaga adat. Pengalaman dalam menjawab tantangan kehidupan sepanjang ruang dan waktulah yang memberikan masyarakat pengetahuan dan kesimpulan yang kemudian mengkristal dalam wujud pandangan hidup atau filosofi. Filosofi ini lalu mengungkapkan diri dalam berbagai bentuk kongkrit, termasuk dalam berperilaku.

Diskusi atau debat ide juga berlangsung apabila para damang tidak mendapatkan pada pasal-pasal hukum adat yang sudah ada, bagaimana sanksi terhadap suatu masalah baru. Para damang, misalnya di Katingan berunding untuk bersama-sama menetapkan pasal baru. Dengan cara ini adat-istiadat, terutama tingkat hukum dan tingkat aturan khusus jadi berkembang zamani.

Adanya debat ide dalam kebudayaan Dayak juga tersirat dalam ungkapan filosofi ‘hatamuei lingu nalata’, ‘saling mengembarai pikiran dan perasaan sesama’. Konsep filosofis ini menolak mutlak-mutlakan, menolak sikap apriori dan syak-wasangka, tapi menasehatkan agar Orang Dayak bersikap terbuka, mendapatkan kebenaran dari kenyataan.

Saya memahami bahwa “saling mengembarai pikiran dan perasaan sesama” menyarankan kepada manusia Dayak agar setia pada kebenaran yang didapatkan dari kenyataan. Cara paling utama untuk mendapatkan kebenaran dari kenyataan adalah riset. Konsep filosofi ini merupakan bagian dari sistem nilai budaya Dayak. Yang disebut sistem nilai budaya adalah konsepsi-konsepsi yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar warga masyarakat mengenai hal-hal yang harus mereka anggap amat bernilai dalam hidup. Karena itu sistem nilai budaya biasanya berfungsi sebagai pedoman tertinggi bagi kelakuan manusia (Koentjaraningrat, 2004: 25).

Berdasarkan pedoman tertinggi bagi kelakuan manusia ini, maka kebudayaan Dayak, termasuk di dalamnya adat-istiadat, debat-ide bukanlah tabu, tapi justru diniscayakan. Atas dasar ini maka prinsip pengadilan adat adalah menang-menang, bukan menang-kalah seperti prinsip yang digunakan oleh hukum formal (positif).

Dalam Pengadilan Adat, Tim Hakim niscaya mendengar kedua belah pihak, bukan hanya mendengar satu pihak. Kecuali itu Tim Hakim yang juga berfungsi sebagai penyidik akan mendengarkan keterangan para pihak lainya untuk mengumpulkan data selengkap mungkin. Sikap dan cara kerja ini juga tidak lain dari penerapan prinsip mendapatkan kebenaran dari kenyataan (lihat wawancara Harian Radar Sampit dengan Damang Basel Ahat Bangkan tahun 2014).
Kritik berargumen dilengkapi dengan data-data merupakan salah-satu alat dalam debat-ide. Menolak kritik, selain bertentangan dengan epistemologi ilmu-pengetahuan, juga tidak sesuai dengan prinsip-prinsip adat-istiadat Dayak. Dalam hal-hal yang bersifat konseptual, seperti Salam Nasional Dayak, budaya bétang, evaluasi terhadap Perda No.16/2008, politik investasi, dan berbagai kebijakan, modernisasi kelembagaan adat, debat-ide merupakan suatu kesnicayaan. Sikap yang beradat jadinya tidak lain dari menghormati prinsip-prinsip debat-ide di atas.

Kesimpulannya: Debat ide terdapat dalam budaya Dayak, termasuk dalam adat-istiadat Dayak. Patutkah unsur penting ini dikikis dari budaya dan adat-istiadat Dayak?[]

Kusni Sulang

Halaman Masyarakat Adat Radar Sampit Minggu 8 Desember 2016

QUO VADIS DAD KALTENG?

Pertanyaan ini muncul dengan latar belakang dan keadaan yang persis. Apakah itu? Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) yang baru terpilih dalam Musyarawarah Daerah (Musda) DAD 10 September 2016 lalu, H. Agustiar Sabran, berkomitmen untuk menjadikan DAD sebagai organisasi yang “lebih modern berbasiskan kearifan lokal dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Memodernkan DAD agar tidak tergerus perkembangan zaman dan menyentuh semua generasi namun tetap memegang teguh nilai maupun sejarah peninggalan nenek-moyang suku Dayak”.

Agustiar juga menjelaskan apa yang ia maksudkan dengan “dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI”, yaitu “DAD (menjadi—KS) wadah seluruh lapisan masyarakat, golongan maupun berbagai Agama”(Radar Palangka—Radar Sampit, 26 September 2016). Apa yang dimaksudkan oleh Agustiar dengan ‘organisasi modern’ “dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI”, yaitu “DAD (menjadi—KS) wadah seluruh lapisan masyarakat, golongan maupun berbagai Agama” sampai hari ini belum ada penjelasan apa pun. Hanya saja dari sumber yang sangat bisa dipercayai, saya mendapat keterangan tentang komposisi pengurus DAD pimpinan Agustiar yang terdiri dari kelompok Dayak Kaharingan, Kristen dan Muslim. Kelompok-kelompok ini masing-masing memperoleh jatah tigapuluh persen kedudukan di kepengurusan DAD. Sesuai dengan apa yang pernah dikatakan sebelumnya oleh Agustiar Sabran sebelumnya, yaitu “DAD (menjadi—KS) wadah seluruh lapisan masyarakat, golongan maupun berbagai Agama”, maka Agustiar memasukkan juga etnik-etnik non-Dayak untuk duduk dalam kepengurusan DAD.

Dengan keterangan ini saya memperoleh sedikit gambaran lebih lanjut tentang apa yang dimaksudkan oleh Agustiar tentang modernisasi organisasi DAD. Hal lain yang melatarbelakangi pertanyaan yang menjadi judul catatan ini adalah adanya wacana dari HM Khemal Nasery yang disiarkan melalui media sosial, untuk membentuk Ikatan Keluarga Dayak Muslim Kalimantan (IKDMK). ”Saya merasa perlu dibentuk wadah ini (IKDMK – KS) untuk menampung seluruh potensi terutama budaya,” ujar Khemal Nasery yang berdomisili di Pangkalan Bung menjelaskan wacananya. Menurut Khemal, Provinsi Kalteng sangat luas, sehingga Dayak Pesisir yang ada di wilayah Barat Provinsi Kalteng harus diperhatikan dan dijaga” (Lihat: Harian Radar Sampit, 27 November 2016).

Pada awal tahun 2014 lalu, di Palangka Raya sekelompok orang mendirikan Perhimpunan Dayak Melayu (PDM). Berdirinya Perhimpunan ini disambut oleh ribuan orang yang turun ke jalan-jalan pusat kota menentang PDM. Para pengunjuk rasa mendesak agar pemerintah segera membubarkan PDM Etnik Melayu umumnya adalah penganut agama Islam. Dahoeloe, orang Dayak yang masuk Islam, umumnya menyebut diri sebagai Melayu, dan tidak mau lagi menyebut diri Dayak. Perubahan dimulai sejak diselenggarakannya Kongres Nasional Dayak tahun 1991 di Pontianak, Kongres yang sekaligus mengakhiri polemik berpanjangan tentang nama suku Dayak.

Tentangan terhadap adanya PDM, juga menimpa IKDMK sekali pun baru pada tingkat gagasan. Menurut Harian Radar Sampit gagasan Khemal untuk mendirikan IKDMK ditolak oleh “sebagian besar pengguna facebook atau media sosial karena dipandang “ berpotensi memecah-belah.” (Lihat: Harian Radar Sampit, 27 November 2016).

Argumen yang digunakan oleh Khemal untuk melandasi gagasannya saya kira memang kurang kuat. Kalau IKDMK bermaksud “untuk menampung seluruh potensi” Dayak, apakah Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) dan lembaga-lembaga bawahannya, apa dipandang tidak “untuk menampung seluruh potensi” Dayak dalam berbagai bidang? Kalau Khemal setuju bahwa tujuan MADN dan lembaga-lembaga bawahannya justru “untuk menampung seluruh potensi”, mengapa Khemal “merasa perlu dibentuk wadah ini” (IKDMK – KS)? Apakah IKDMK mau menyaingi atau menggntikan MADN?

Dengan menggunakan argumen ini, nampak bahwa apa yang dikatakan oleh sebagian besar pengguna facebook dari Kalteng “berpotensi memecah-belah.” Dengan membawa-bawa nama Muslim, agaknya Khemal lupa bahwa dalam keluarga Dayak perbedaan agama tidak membuat mereka tersekat-sekat. Secara filosofi, orang Dayak memandang bahwa “agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku. Ada-istiadat adalah urusan bersama”. Mencampurbaurkan masalah agama dengan adat-istiadat dan hukum adat, saya kira suatu langkah beresiko dan tidak mempunyai akar dalam sejarah budaya Dayak.

Apabila gagasan mendirikan IKDMK diteruskan ke dalam perbuatan, bukan tidak mungkin kemudian akan muncul organisasi-organisasi baru yang berafiliasi kepada agama, misalnya Ikatan Keluarga Dayak Kristen Kalimantan, Ikatan Keluarga Dayak Katolik Kalimantan, Ikatan Keluarga Dayak Budha Kalimantan, Ikatan Keluarga Dayak Kaharingan Kalimantan, dst.

Saya khawatir, dengan membawa-bawa masalah agama, selain pandangan Khemal menjadi anakronik secara budaya dan sejarah, jika gagasan ini diteruskan maka Khemal memberi sumbangan besar dalam membangun sekat-sekat di kalangan warga adat Dayak. Adanya sekat-sekat akan memperlemah kekuatan Dayak yang sekarang sudah lemah. Upaya memperlemah Dayak ditunjukkan oleh sejarah Dayak telah dilakukan sejak Belanda mulai memperluas daerah koloninya di Tanah Dayak. Dayak tentu saja sangat tidak diuntungkan dengan berada pada posisi lemah. Posisi lemah merupakan jalaran menuju ke pemusnahan yang menunggu di ujung keterpinggiran.

Jika Khemal mengatakan bahwa ”Kami tetap Dayak dan tetap bangga sebagai Dayak” barangkali dengan memperlemah Dayak maka inilah contoh mutakhir bagaimana Dayak melakukan bunuh diri. Boleh jadi juga contoh kekinian dari konsep “semua pangkalima”. Saya tidak bisa turut bangga dan tidak menghargai sikap bunuh diri karena mati jauh lebih gampang daripada hidup. Apalagi secara filosofi, Dayak itu adalah “Utus Panarung” (Turunan Petarung).

Tentang Dayak Pesisir. Apakah benar kelembagaan adat kekinian tidak memperhatikan mereka? Apabila data-data saya benar, data-data yang saya miliki mengatakan keadaan yang berbeda dari argumen Khemal. Jika disimpulkan maka gagasan Khemal untuk mendirikan IKDMK bukanlah gagasan positif dilihat dari segi kepentingan masyarakat adat Dayak secara keseluruhan.

Apakah langkah modernisasi Agustiar terhadap DAD suatu hal yang positif? Melakukan modernisasi organisasi dalam pengertian membuat organisasi itu zamani, memang sesuatu yang niscaya. Masalahnya terletak pada pertanyaan: Bagaimana modernisasi itu dilakukan. Untuk itu kiranya patut diketahui apa yang menjadi masalah kunci dalam melakukan modernisasi itu. Apakah komposisi masing-masing 30 persen untuk Dayak Islam, Dayak Kristen dan Dayak Kaharingan merupakan masalah kunci bagi zamani tidaknya DAD?

Saya kira masalah kunci tidak terletak pada komposisi 30 persen itu tapi terletak pada kualitas, baik kualitas pengetahuan, kemampuan organisasi artinya kualitas kepemimpinan atau keteladanan, kualitas profesional sebagai pemangku adat, kualitas keberpihakan, kualitas wawasan, kualitas kematangan emosi dan inteligensia. Singkatnya terdapat pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) para pemangku adat. Apakah Modernisasi Agustiar menjamin bahwa pengurus DAD yang berkomposisi 30 persen itu akan menjamin yang duduk di pengurus adalah para pemangku adat berkualitas? Padahal para pemangku adat dalam sejarah merupakan sosok-sosok primus inter pares. Dengan tingkat kualitas seadanya, saya khawatir dalam kepengurusan DAD akan terbangun sekat-sekat dan lebih buruk lagi rebutan dominasi dan hegemoni, serta campur-aduk dengan kepentingan politik. Akibatnya kelembagaan adat tidak lagi independen, melainkan hanya menjadi kuda tunggangan kepentingan-kepentingan politik.

Jalan untuk mencapai kualitas demikian tidak lain dari penyelenggaraan sekolah adat atau apa pun namanya, yang permanen, bukan insidental. Untuk menjadi pemangku adat yang zamani, mereka tidak lain dari lulusan sekolah adat ini. Melalui sekolah adat begini kaderisasi, pelestarian kearifan lokal dan khazanah budaya dilakukan secara kongkret dan profesional.

Hal lain yang disampaikan oleh sumber saya, Modernisasi Agustiar memasukkan ke dalam pengurus DAD Provinsi orang-orang asal etnik non-Dayak. DAD Provinsi Kalteng sampai detik ini masih belum menyiarkan apapun tentang komposisi pengurus barunya. Jika sumber saya benar, apabila benar demikian, masih bisakah DAD disebut DAD? (Lihat: Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah; lihat juga: Anggaran Dasar Majelis Adat Dayak Nasional mengenai apa-siapa yang disebut Dayak). Sebagai acuan: Apakah dalam kepengurusan Pakuwojo, perhimpunan warga Batak, Minangkabau, dll… terdapat orang Dayak di dalamnya? Jika demikian di kemanakan DAD sebagaimana yang dilukiskan oleh Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah.

Sebagai bagian dari MADN, secara organisasi dan prosedural minimal, DAD Provinsi Kalteng jika mau melakukan kebijakan-kebijakan baru seperti misalnya Modernisasi Agustiar, memasukkan orang-orang non Dayakn sebagai pengurus DAD, dengan pimpinan MADN, niscayanya patut mendiskusikannya dengan MADN – lembaga yang di atasnya. (Lihat: Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah).

Saya sungguh khawatir, Modernisasi Agustiar, jika salah langkah, justru akan melenyapkan DAD. Kalau pun masih ada, yang ada hanyalah nama tapi isinya sudah berbeda. Kalau tidak demikian, lalu Quo Vadis DAD Agustiar? Terbayangkankah oleh warga adat Dayak Kalteng, apa bagaimana jadinya Dayak tanpa kelembagaan adat dan organisasinya sendiri? Dayak kembali dilucuti atau melucuti diri sendiri.

Mudah-mudahan tulisan ini bisa mendorong Agustiar Sabran mau memberikan keterangan-keterangan terbuka yang padan tentang Modernisasi-nya dan bagaimana Modernisasi itu dilakukan. Saya kira, bukan hanya saya yang memerlukan penjelasan padan itu, tapi seluruh warga adat Dayak Kalteng. Konsep, pikiran adalah awal dari tindakan. Agustiar tidak menderita kerugian apa pun dengan mendiskuskikan terlebih dahulu konsep-konsep modernisasinya, sebaliknya justru akan mematangkan konsep-konsep tersebut. Mudah-mudahan penantian saya bukan penantian Buliga dan atau penantian menunggu Godot.[]

Kusni Sulang

Halaman Masyarakat Adat Radar Sampit Minggu 4 Desember 2016

MASYARAKAT DESA ADAT SEMAKIN TERPINGGIRKAN

Wakil Ketua Panitia Perancang Undang-undang (PPUU) DPD RI, Djasarmen Purba dalam Focus Group Discussion Sinkronisasi Regulasi antara Undang-Undang Desa dan Kebijakan Agraria Nasional Di Medan, Jumat (11/9) (Ist)‏Wakil Ketua Panitia Perancang Undang-undang (PPUU) DPD RI, Djasarmen Purba dalam Focus Group Discussion Sinkronisasi Regulasi antara Undang-Undang Desa dan Kebijakan Agraria Nasional Di Medan, Jumat (11/9) (Ist)‏MEDAN- Masyarakat adat banyak dirugikan dalam implementasi Undang-undang Desa yang tumpang tindih dengan Undang-undang Pokok Agraria dalam pemanfaatan hak atas tanah. Hak-hak masyarakat desa adat dalam mengelola kawasannya menjadi berkurang karena ulah pemilik modal yang memanfaatkan tanah hutan menjadi lahan komoditi. Demikian anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Djasarmen Purba kepada Bergelora.com di Medan, Sabtu (12/9).

“Banyak desa yang sudah menerima dana desa, namun tidak dapat memanfaatkannya dalam membangun infrastruktur desa. Hal itu dikarenakan wilayahnya berada di kawasan hutan yang disitu bersinggungan dengan ketentuan Undang-undang Kehutanan dan Agraria jadi tidak boleh sembarangan dibangun,” ujar senator asal Riau ini.

Sebelumnya, dalam Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka menemukan Sinkronisasi Regulasi antara Undang-Undang Desa dan Kebijakan Agraria Nasional Di Universitas Sumatera Utara (USU), Medan, Jum’at (12/9), Wakil Ketua Panitia Perancang Undang-undang (PPUU) DPD RI ini mengajak pemerintah terkait duduk bersama membahas kebijakan materi Undang Undang Agraria yang menyangkut UU Desa agar tidak tumpang tindih dalam implementasinya.

“Hal tersebut harus segera dilakukan agar desa mampu menikmati implementasi dari Undang Undang Desa itu sendiri,” jelasnya

Senada dengan Djasarmen Purba, Dekan Fakultas Hukum USU, Prof. Runtung juga menyoroti masalah hak masyarakat adat yang saat ini sangat dikesampingkan.

“Banyak masyarakat adat yang miskin bahkan terusir dari tanah adat yang didiaminya sejak berpuluh puluh tahun karena tidak mampu menunjukan bukti kepemilikan atas tanah, bahkan tanah hutan tersebut beralih fungsi menjadi lahan komoditas,” ujar Prof. Runtung dalam FGD itu.

Atas dasar tersebut Pusat Perancangan Kebijakan dan Informasi Hukum Pusat-Daerah (Law Center) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengadakan Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka menemukan Sinkronisasi Regulasi antara Undang-Undang Desa dan Kebijakan Agraria Nasional.

Acara FGD bersama Anggota PPUU DPD RI ini juga dihadiri oleh Akademisi di bidang Hukum dari berbagai universitas di medan, ahli hukum, dan mahasiswa fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Medan yang dilaksanakan di USU, Medan, Jum’at (12/9).

Law Center DPD adalah sebuah lembaga yang dibentuk oleh Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI untuk mendukung pelaksanaan tugas DPD di bidang legislasi. Law Center DPD secara internal menyelenggarakan penelitian baik secara mandiri maupun bekerjasama dengan Perguruan Tinggi di daerah.

Kegiatan ini dilakukan dengan maksud untuk menemukan sinkronisasi UU Desa dengan Kebijakan Agraria yang hasilnya nanti akan disampaikan kepada alat kelengkapan dewan sebagai bahan referensi dalam merumuskan kebijakan dan pelaksanaan fungsi legislasi DPD RI. (Sugianto)