PERTAHANKAN BAHASA LOKAL SEBAGAI IDENTITAS

PERTAHANKAN BAHASA LOKAL SEBAGAI IDENTITAS
Kamis, 03 September 2015, 22:16 WIB
Antara/Dewi Fajrian
Seorang perempuan membaca salah satu buku sastra daerah dalam Kongres Internasional II Bahasa-bahasa Daerah Sulawesi Selatan di Makassar (ilustrasi).
Seorang perempuan membaca salah satu buku sastra daerah dalam Kongres Internasional II Bahasa-bahasa Daerah Sulawesi Selatan di Makassar (ilustrasi).

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG — Bahasa lokal, termasuk bahasa daerah beserta variasi dialeknya, harus dipertahankan sebagai pembangun identitas, kata Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah Pardi Suratno.

“Orang Jawa, misalnya, diidentifikasi dari bahasa yang digunakan sehari-hari. Orang Bugis dikenal karena berbahasa Bugis, kemudian orang Madura, Sunda, dan sebagainya,” katanya di Semarang, Kamis (3/9).

Hal tersebut diungkapkannya usai kegiatan Language Maintenance and Shift (Lamas) V bertema “The Role of Indigenous Language in Constructing Identity” yang berlangsung pada tanggal 2–3 September 2015.

Menurut dia, bahasa merupakan wadah kebudayaan yang mencerminkan identitas pemiliknya, termasuk bahasa daerah, sehingga harus terus diajarkan, dilestarikan, dan dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari.

“Kalau di Jateng, kami mengapresiasi dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 9/2012 tentang Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa. Ini merupakan wujud kepedulian terhadap pelestarian bahasa daerah,” katanya.

Bahasa daerah yang digunakan di Jawa Tengah secara umum, kata dia, adalah bahasa Jawa. Namun, karena wilayah yang luas dan pengaruh kekuasaan zaman kerajaan, tercipta berbagai dialek bahasa.

“Berbagai dialek itu, misalnya bahasa Jawa Solo yang standar, kemudian ada dialek Banyumasan, Tegal, Pati, dan sebagainya. Umumnya, dialek-dialek ini berkembang di daerah pesisir,” katanya.

Sejalan dengan regulasi itu, kata dia, masyarakat lokal diperbolehkan untuk mengajarkan, melestarikan, dan memanfaatkan dialek-dialek khas yang diwariskan leluhurnya itu kepada generasi muda.

“Jadi, di Banyumas atau Tegal, misalnya, tidak harus mengajarkan bahasa Jawa sebagaimana Solo. Namun, mengajarkan dialek-dialek khas setempat, termasuk pula kesenian dan adat istiadatnya,” katanya.

Pardi juga mengingatkan bahwa bahasa daerah tidak hanya terdapat di Indonesia, tetapu juga terdapat di berbagai negara lain yang memiliki ciri khas tertentu, belum termasuk dialek yang menjadi variasinya.

“Oleh karena itu, kami undang mereka semua dalam Lamas ini yang menjadi ajang pertemuan dan komunikasi para pemerhati bahasa lokal, bahasa daerah di seluruh provinsi, termasuk luar negeri,” katanya.

Kegiatan tahun yang sudah rutin digelar sejak lima tahun lalu itu dihadiri oleh para pengajar bahasa daerah, bahasa Indonesia, dan bahasa asing dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia dan luar negeri.

“Dari luar negeri, ada pengajar dari Amerika Serikat, India, Libya, dan Malaysia. Kalau total peserta yang hadir ada 108 orang. Semua peserta diwajibkan untuk menyusun dan menyampaikan makalah,” ungkapnya.[]

RUU Bahasa Daerah Ditarget Kelar 2016
Senin, 15 Juni 2015, 17:01 WIB

DPF
enator asal Bengkulu Eni Khaerani

REPUBLIKA.CO.ID, BENGKULU — Rancangan Undang-Undang (RUU) bahasa daerah ditargetkan kelar tahun 2016. Senator asal Bengkulu Eni Khaerani mengatakan pihaknya sedang menyusun RUU Bahasa Daerah yang menjadi program legislasi nasional (prolegnas) prioritas tahun 2016. Tugas Komite di bidang pengajuan RUU adalah mengadakan persiapan, pembahasan, dan penyempurnaan materi draft RUU beserta naskah akademiknya.

“RUU ini akan diajukan sebagai usul inisiatif untuk dibahas bersama DPR RI dan Pemerintah. Targetnya selesai tahun 2016,” ujar anggota Komite III DPD RI dalam kunjungan kerja (kunker) Komite III DPD RI ke Bengkulu, Senin (15/6).

Dosen Universitas Muhammadiyah Bengkulu ini menambahkan, RUU itu akan mengatur perlindungan bahasa daerah yang menegaskan pelaksanaannya. RUU Bahasa Daerah tersebut urgen dan relevan mengingat 659 bahasa suku bangsa dengan 2.636 variasi dialektal sebagai pembentuk identitas negara Republik Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Bahasa Indonesia merupakan refleksi dan serapan dari berbagai bahasa suku bangsa dan menjadi indentitas negara Republik Indonesia.

Kunker itu di antaranya menemui jajaran Pemerintah Provinsi Bengkulu, selain pimpinan/anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bengkulu, Universitas Bengkulu, dan Pusat Bahasa Provinsi Bengkulu. Tujuan kunker adalah menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan daerah guna menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Bahasa Daerah sebagai usul inisiatif Komite III DPD RI. Untuk RUU yang sama, tim lainnya berkunjung ke sejumlah daerah.

Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Ir H Sudoto MPd, yang menerima delegasi kunker itu, menyatakan Pemerintah Provinsi Bengkulu mendukung RUU usul inisitif Komite III DPD RI tersebut. “Kekayaan tradisi dan budaya akan dapat dilestarikan dan berguna bagi masyarakat selama bahasa daerah masih hidup. Ketika bahasa daerah hidup, maka budaya akan hidup,” katanya.

Redaktur : Dwi Murdaningsih

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: