Archive for August, 2010|Monthly archive page

KEBUDAYAAN DAN EKONOMI

Jurnal Toddoppuli

Cerita Buat Andriani S. Kusni Dan Anak-Anakku

Pada suatu hari, seusai rapat di Aula Pertemuan Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, seorang teman yang pernah menjadi rektor sebuah universitas penting di daerah ini mengirimkan sebuah pesan singkat berbunyi sebagai berikut: ‘’Kita asyik memikirkan budaya, investor asyik  mengeksploitasi Sumber  Daya Alam (SDA) kita’’.

Pesan singkat (sms) ini mengatakan beberapa hal: (1). Kedudukan kuat investor (baca:Perusahaan Besar Swasta, PBS) yang bahkan mendekati kesewenang-wenangan PBS di Kalteng berupa penjarahan tanah rakyat di kampung-kampung tanpa memperduli berizin atau tidak , tanpa mengindahkan ketentuan adat dan hukum adat setempat. Akibatnya konflik antara PBS, sekarang terutama dengan perkebunan sawit dan petani  menjadi tidak terelakkan serta sangat sering berlangsung. (2).Pesan singkat ini juga menunjukkan bahwa PBS yang mengatur pemerintah, bukan pemerintah yang mengatur PBS.  (3). Pesan singkat ini juga sebenarnya mau mengingatkan bahwa pemangku kekuasaan patut mempertimbang ulang kebijakan investor yang dilakukan sekarang, karena ternyata kebijakan sekarang lebih banyak memelaratkan rakyat daripada membawa kesejahteraan. Lebih bersifat penjualan tanpa pikir SDA Kalteng. (4). Melalui sms di atas, si pengirim sesungguhnya sedang berbicara tentang konsep  pemberdayaan dan pembangunan. (5). Sms di atas menunjukkan konsep kebudayaan si pengirim.

Pada sisi lain, pesan singkat di atas berbicara tentang hubungan antara kebudayaan dan kehidupan ekonomi. ‘’Kita asyik memikirkan budaya, investor asyik  mengeksploitasi Sumber  Daya Alam (SDA) kita’’. Menyimak kalimat sms ini, nampaknya si pengirim pesan agaknya berpendapat bahwa antara kebudayaan dan kegiatan ekonomi tidak mempunyai saling hubungan, tidak ada saling pengaruh-mempengaruhi.  Barangkali si pengirim sms pun termasuk yang  berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan kebudayaan hanyalah sebatas kegiatan menari, menyanyi, bersastra, berteater. Dengan kata lain, kebudayaan disinonimkan dengan kesenian. Padahal ‘’unsur-unsur  kebudayaan yang unversial, dan merupakan unsur-unsur yang pasti bisa ditemukan dalam masyarakat pedesaan yang kecil terpencil maupun dalam masyarakat kekotaan yang besar dan kompleks , yang merupakan isi dari semua kebudayaan yang ada di dunia ini , adalah (1). Sistem religi; (2). Sistem dan organisasi kemasyarakatan; (3). Sistem pengetahuan; (4). Bahasa; (5). Kesenian; (6). Sistem matapencaharian hidup ; (7).  Sistem teknologi dan peralatan”. (Koentjaraningrat, 2004:2). Sedangkan wujud “kebudayaan itu paling sedikit menampilkan diri dalam tiga wujud yaitu: 1. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya. 2. Wujud  kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitias kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat; 3. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia”  (Koentjaraningrat, 2004:5). Ketiga wujud kebudayaan ini , dalam kenyataan kehidupan masyarakat tentu tidak terpisahkan satu dengan yang lain.

Bagaimana ketidakterpisahan mereka? Kebudayaan idiil dan adat-istiadat mengatur dan memberi arah kepada perbuatan dan karya manusia. Baik pikiran dan ide-ide, maupun perbuatan dan karya manusia menghasilkan benda-benda kebudayaan fisiknya. Kebudayaan fisik bisa dilihat secara kasat mata, ditangkap oleh indra sebagaimana halnya dengan tari, musik, lukisan. Tapi kebudayaan tidaklah sebatas yang kasat mata itu. Bukanlah sebatas karya-karya seni sebagaimana agaknya umum dipahami sekarang di daerah ini. Termasuk oleh si pengirim sms di atas. Penyempitan makna kebudayaan beginilah yang menyebabkan tidak sedikit yang menyepelekan kebudayaan dan kesenian sebagai salah satu bagian dari kebudayaan. Akibat lebih lanjut, seperti diperlihatkan oleh Kalteng kecenderungan hedonisme (yang dalam bahasa prokem disebut budaya matre) mulai dominan sehingga menjadi dasar bagi pembenaran bagi tindak KKN, penyalahgunaan kekuasaan — virus sangat berbahaya bagi kelangsungan Republik dan Indonesia. Menyebabkan pula orang-orang di negeri ini mengutamakan  penampilan daripada yang non matre sebagai ukuran berbudaya tidaknya seseorang. Kebudayaan fisik memnentuk lingkungan hidup tertentu yang makin lama makin menjauhkan manusia dari lingkungan alamiahnya sehingga mempengaruhi pula pola-pola perbuatannya, bahkan juga mempengaruhi pula pola-pola perbuatannya, bahkan juga mempengaruhi cara berpikirnya. Secara lain sering dikatakan bahwa keadaan menentukan kesadaran sosial seseorang. Karena itu DR. Soerjanto Poespowardojo, mantan Ketua Umum Ikatan Sarjana Ilmu Fisafat Indonesia (ISIFI) dan mantan Direktur Lembaga Pengkajian Stratzgi dan Pembangunan (LPSP), dalam karyanya “Strategi Kebudayaan. Suatu Pendekatan Filosofis” (1993) sampai pada kesimpulan bahwa “Pembahasan berbagai masalah kebudayaan ini suka tidak suka akan  membawa kita sampai pada persoalan filosofi. Sedangkan masalah filosofi tidak lain mempertanyakan  hakekat permasalahan. Berbicara tentang filosofi kita berbicara tentang manusia sebagai subyek pemberdayaan dan pembangunan. Tidak memperdulikan manusia sebagai tujuan dan pelaku pemberdayaan dan pembangunan , tidak akan ada pemberdayaan dan pembangunan manusiawi di daerah ini. Yang terjadi adalah pembudakan manusia oleh matre.

Politik apa yang dipilih dan diterapkan terhadap investor, kiranya tidak lepas dari cara atau pola berpikir. Berkaitan dengan filosofi anutan pengambil keputusan di kalangan pemangku kekuasaan. Sekali lagi, cara berpikir, pola pikir, filosofi adalah sari kebudayaan yang mewujudkan diri dalam berbagai bentuk di segala sektor , baik itu “suatu kompleks gagasan, peraturan, suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola, maupun benda-benda hasil karya manusia. Termasuk pilihan politik, penetapan peraturan, juga peraturan tentang investor. Pilihan politik tidak luput dari filsafat politik yang dianut seseorang pengambil keputusan politik. Karena itu, akan sangat baik jika para  politisi, para pengambil keputusan politik, para pemangku kekuasaan belajar filsafat politik. Tidak menjadi politisi instingtif tapi politisi yang visioner. Politisi yang berpikir.  Hanya menjadi pangreh praja model baru dan memandang negara RI sebagai beamtenstaat (negara pegawai) jika meminjam istilah politikolog Ruth McVEY. Sikap pangreh praja model baru ini akan menjadikan daerah sebagai daerah koloni kekinian, menjadi bangsa, termasuk daerah ini, khususnya Uluh Itah  sebagai “bangsa koeli di antara para koeli di dunia”, keadaan yang sejak lama disinyalir oleh Presiden Soekarno, serta  diingatkan  berulangkali oleh James Brook si Raja Putih dari Sarawak beberapa abad silam.

Dengan pengertian dan peran kebudayaan seperti di atas, hubungan kebudayaan dengan sektor-sektor lainnya sangat terkait, bahkan desisif, lalu kesalahan esensial apakah gerakan membicarakan masalah kebudayaan? Akan adakah kebangkitan Uluh Itah sebagai dasar bagi kebangkitan (renaisans) Kalteng jika menyepelekan kebudayaan.Pendekatan kebudayaan tidak lain suatu pendekatan integral bukan sektoral. Keterpurukan bersifat integral maka pembebasan pun niscaya integral pula. Pendekatan ekonomi saja dipisahkan dari akar soal manusia, pembangunan manusia, akan menurunkan manusia ke derajat penghuni rimba dengan hukum rimbanya. Manusia hilang hambaruae. Menapis kearifan lokal hanyalah salah satu isi dari kebangkitan Uluh Itah dan Kalteng dengan Uluh Kaltengnya. Kebudayaan adalah roh kebangkitan. Hambaruan renaisans Dayak dan Kalteng. ***

KUSNI SULANG, anggota Lembaga Kebudayaan Dayak Palangka Raya (LKD-PR).

Advertisements

QUO VADIS KERAJINAN TANGAN KALTENG ?

Jurnal Toddoppuli

Cerita Buat Andriani S. Kusni Dan Aanak-Anakku

Paling tidak secara verbal, kiranya tidak akan ada  yang akan berkata terbuka menolak kebangkitan Uluh Itah sebagai dasar  bagi kebangkitan kembali (renaisans) Kalteng. Kebangkitan pertama diawali dengan berdirinya Sarikat Dajak tahun 1919 dilanjutkan dengan berdirinya Kalteng dengan Tjilik Riwut sebagai Gubernur pertamanya. Periode Kebangkitan Kembali pertama ini berakhir pada tahun 1967 ketika Tjilik Riwut didepak ke atas oleh Orde Baru. Masa Kegelapan kembali sampai tahun 2004 dan cahaya kebangkitan mulai bersinar ketika A. Teras Narang, SH selaku Gubernur memungut kembali Panji Besar Sarikat Dajak dan Pakat Dajak yang selama 37 tahun dicampakkan. Berlanjut tidaknya cahaya Kebangkitan kembali (renaisans) ini tergantung pada pilihan politik, ketegasan dan keberani Teras-Diran pada periode kedua sebagai pemangku kekuasaan di Kalteng. Mengapa demikian? Karena pemangku kekuasaan utama merupakan penanggungjawab pertama pengelolaan daerah di mana kabinet mempunyai yuran besar.

Keterpurukan bersifat total.Menyeluruh. Karena itu maka kebangkitan kembali (renaisans) pun niscayanya menyeluruh juga. Artinya termasuk dunia kerajinan tangan Kalteng, terutama Uluh Itah. Apa yang terjadi sejak lama, bukan hanya pada masa sekarang? Yang terjadi antara lain Kalteng urung melayan pesanan 2.000 buah topi purun dari Negeri Belanda yang harus selesai dalam satu bulan, Kalteng tidak mampu melayaninya. “Order terpaksa urung diambil” Pengurungan serupa juga terjadi ketika berlangsung pertemuan koperasi Provinsi Kalteng dan Jawa Timur yang memesan 50.000 buah tas dari rotan yang dibatasi satu bulan.  Dengan kata lain pasar terbuka untuk produk kerajinan tangan Kalteng dibelengkalaikan. Menurut Wakil Ketua Komisi B DPRD Kalteng  Walter S.Penyang, “kendala mendasar yang dihadap para pengrajin, selain soal pendanaan, juga masih terbatasnya tenaga kerja lokal yang sesuai dengan keinginan peminat. Akibatnya ketika ada permintaan dengan skala besar, sulit terpenuhi” (Harian Tabengan, Palangka Raya, 26 Juli 2010). Inti pernyataan berisi dua alasan yaitu: 1). Keterbatasan dana (alasan klasik), 2).  Keterbatasan tenaga pengrajin (menyalahkan rakyat lagi!). Musabab lain yang diketengahkan oleh Walter S Penyang adalah “Selain tenaga yang siap pakai, lahan yang dipersiapkan untuk bahan baku utama seperti rotan dan urun tidak cukup tersedia pada wilayah tertentu, apalagi purun sebagai bahan dasar topi serta kerajinan lainnya, tumbuh di hutan liar” . Alasan ke-3 adalah kekurangan bahan baku. Alasan ke-4 yang dipakai oleh Walter S. Penyang adalah “kebiasaan masyarakat setempat ketika menjajakan hasil kerajinan tangan khas wilayah sekitar hanya dalam jumlah kecil. Karena pengrajin mengerjakan produk tersebut sebagai kerja sampingan”.(Harian Tabengan, Palangka Raya, 26 Juli 2010). Lagi-lagi alasan yang mengkabinghitamkan masyarakat. Akibat dari sistem kerja ini maka muncul alasan berikut adalah 5). Kita tidak bisa menjadi keberlanjutan melayani order.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa keberlangsungan perkembangan produk, peningkatan pendapatan dan pasar saling berhubungan. Negeri lain, seperti Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Jepang misalnya melakukan politik dumping untuk merebut pasar. Semua negara berebut pasar. Kolonialisme dan imperialisme timbul justru dalam upaya merebut pasar juga di samping rebutan mendapatkan sumber bahan mentah di kalangan para kapitalis besar dunia. Karena itu imperialisme disebut sebagai puncak perkembangan kapitalisme dan globalisasi merupakan tahap mutakhir perkembangan kapitalisme. Sedangkan Kalteng justru membengkalaikan pasar yang dating ke hadapan mereka. Apakah sikap membengkalaikan pasar begini bukannya suatu keanehan di tengah-tengah negara-negara rebutan pasar? Di tengah-tengah suara nyaring untuk meneruskan pemberdayaan dan pembangunan agar Kalteng berharkat dan bermartabat, di antara suara nyaring tentang Kebangkitan Uluh Itah dan Renaisan Kalteng. Saya melihat pada pengabaian pasar yang datang ini lebih banyak pemaafan diri belaka, bentuk dari ketidakberdayaan birokrat. Mengapa birokrat? Bukankah para birokrat  yang menjadi penanggungjawab pertama pengelolaan daerah? Mustahil rasanya jika ketidakberdayaan ini dilimpahkan kepada rakyat. Saya melihat kebiasaan melempar tangungjawab, menyalah-nyalahkan dan membodoh-bodohkan rakyat masih kuat berakar di kalbu para birokrat. Untuk apa menjadi birokrat jika tidak dapat mengorganisasi masyarakatnya untuk hidup berharkat dan bermartabat? Masalah utama adalah masalah bagaimana masyarakat diorganisasi, disadarkan secara terorganisasi untuk berproduksi. Mengorganisasi masyarakat perlu tindakan nyata, tidak hanya dengan instruksi dari balik meja.  Membatasi diri pada isntruksi seratus tahun tidak akan membawa perobahan jika instruksi tidak disertai dengan tindakan nyata, dievaluasi, dipantau, dikontrol secara teratur. Dan pengorganisasian ini tidak dilakukan begitu order tiba, tapi jauh-jauh hari. Apalagi jika masalah penolakan order begini bukan hanya terjadi di hari ini. Tentu saja jalan ini jalan yang menuntut langgam dan gaya kerja yang tak takut kerja  susah-payah. Langgam dan gaya merakyat. Langgam yang asing bagi para birokrat pasca Revolusi Agustus 1945 yang lulusan tiga pintu: pintu keluarga, pintu sekolah dan pintu kantor. Bukan lulusan badai-topan perjuangan massa.

Masuk akalkah lima alasan di atas untuk membengkalaikan pasar?

1). Alasan kekurangan dana: Kalau bersandar pada dana, sampai kapanpun alasan ini akan selalu dijadikan alasan. Mengikuti alasan ini, tidak akan ada yang bisa dilakukan. Masalahnya bagaimana mencari, mengelola dan mengembangkan dana. Credit Union, Koperasi Syariah di Jawa Timur, untuk mengambil dua contoh saja, tidak dimulai dari limpahan dana. Republik Indonesia dan Provinsi Kalteng ini saja tidak dibangun dengan limpahan dana. Usaha-usaha kecil yang dilakukan oleh Koperasi Syariah Jawa Timur bahkan menolak bantuan pemerintah, bahkan mengembalikan segera bantuan Rp.20,- juta kepada Bupati yang mencoba mengendalikan usaha kecil mereka.

2). Alasan keterbatasan tenaga pengrajin. Apakah pemangku kekuasaan terkait sudah mempunyai peta kekuatan persis tenanga pengrajin di Kalteng maka bisa berkata demikian? Tidak seniscayanya atas dasar peta kekuatan ini disusun suatu rancangan, bagaimana membangun dan mengembangkannya lebih lanjut serta memasarkan produk mereka. Upaya pengembangan bisa dilakukan tanpa menggunakan dana besar jika kegiatan tersebut tidak di “mata proyekkan”. Saya pernah melakukan hal ini di Kalteng dan juga di beberapa pulau lainnya. Pertanyaannya di sini: Bagaimana mengembangkan  kekuatan yang ada menjadi kian besar  berdasarkan suatu rancangan cermat sehingga ketika order tiba, ketika pasar tersedia, kita tidak menolak order – hal yang tidak gampang diperoleh. Artinya pengorganisasian terencana  dilakukan sejak dini.  Pameran produk bukankah dimaksudkan untuk mendapatkan pasar juga? Di sini terdapat masalah seni mengorganisasi, bukan pada instruksi.

3). Alasan kekurangan bahan baku: Terhadap soal bahan baku ini, para pengrajin yang  saya temui mengatakan bahwa alasan ini tidak benar. Keterangan mana yang benar? Pengrajin yang menggunakan bahan baku itu ataukah pemangku kekuasaan? Katakanlah memang kurang bahan baku, masalahnya bagaimana sejak dini kekurangan ini diprediksi dan diatasi jika memang ada niat memberdayakan kerajinan rakyat. Lahan kurang? Amboi! Kalteng yang 1,5 kali Pulau Jawa kekurangan lahan?

4). Alasan kerja sampingan dan produsen kecil: Lagi-lagi di sini saya melihat permasalahannya terletak pada kemampuan mengorganisasi produk produsen-prodursen kecil. Masalah yang bisa ditangani melalui koperasi, misalnya. Koperasi inilah selanjutnya yang menghimpun produk dan memasarkannya. Tidak kalah pentingnya, adalah mengevaluasi penyelenggaraan koperasi dewasa ini agar koperasi sungguh-sungguh hidup. Bukan koperasi yang mencurangi anggota-anggotanya.

5). Alasan keberlanjutan produk: Alasan inipun sebenarnya berintikan lagi-lagi pada pengorgnanisasian. Kemampuan mengorganisasi, adanya organisator akhirnya menjadi kunci.

Jika selalu memaafkan ketidakberdayaan diri, bagaimana akan ada kebangkitan Dayak dan Kalteng? Quo Vadis kerajinan tangan kita hanyalah bagian dari pertanyaan: Quo Vadis Kalteng? Pembengkalaian pasar melukiskan kemampuan pemangku kekuasaan terkait menangani bidangnya. ***

KUSNI SULANG, anggota Lembaga Kebudayaan Dayak, Palangka Raya (LKD-PR).

TKW Pulang Membawa Luka di Sekujur Tubuh

Selasa, 31 Agustus 2010 | 15:20 WIB
Besar Kecil Normal

TEMPO Interaktif, Ciamis -Cerita duka tentang Tenaga Kerja Wanita yang disiksa di luar negeri kembali terdengar. Kali ini korbannya Nuryamah, 28 tahun, asal Ciamis, Jawa Barat. Sekujur tubuhnya mengalami luka-luka yang serius karena perlakuan kasar majikannya di Arab Saudi.

Beberapa bagian di wajah, kepala, punggung, hingga pundak mengalami luka yang cukup serius akibat siksaan majikannya itu. Kemudian daun telinga sebelah kiri pun mengalami luka hingga mengganggu pendengaran. Bahkan jari-jari dan pergelangan tangannya terlihat sulit digerakan akibat luka. Akibat lukanya tersebut diprediksi ibu satu anak ini akan mengalami cacat permanen.

Dijelaskan Nuryamah, pertama kali ia diberangkatkan bekerja di luar negeri dengan menggunakan jasa pengiriman TKI legal PT Jasebu Prima Internusa yang beralamat di Jakarta Timur.

Berdasarkan perjanjian yang telah disepakati dirinya bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah pasangan sumi istri Bakhit Al Jahrami, 60 tahun dan Noal, 38 tahun di kota Al-Haraz, Saudi Arabia untuk durasi dua tahun terlihitung sejak September 2008 hingga Agustus 2010.

“Sebenarnya saya disana hanya bekerja setengah tahun,”ujar Nuryamah dengan terbata-bata, Selasa (31/8). “Selebihnya selama satu setangah tahun saya hanya mendapatkan perlakukan kasar majikan,”.

Awalnya selama enam bulan pertama ia lancar menjalani semua pekerjaannya itu, namun akibat sikap egois serta perangai gampang marah yang dimiliki majikannya tak jarang ia kerap mendapatkan perlakuan keras majikan. Terlebih ketika ia melakukan kesalahan kecil atau telat merespon keinginan pihak majikan, maka siksaan pedih siap menyambanginya.

Beberapa hukuman yang ia peroleh pun cukup beragam mulai hukuman berupa cambuk dengan rotan atau kabel tembaga, hingga dipukul atau dilempar benda keras seperti gelas yang menyebabkan luka di bagian tubuhnya.

“Jika majikan saya belum puas ia malah menyayat punggung saya dengan serpihak gelas yang ia lemparkan tadi,”ujarnya. “Jika saya menjerit, ia bisa menyiksa saya lebih membabi buta.”

Titi, ibu korban berharap agar pihak pemerintah mau turun tangan untuk membantu masalah yang kini tengah di hadapai anak sulungnya tersebut. Terlebih ia berangkat bekerja melalui proses yang legal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Harapan saya pemerintah mau turun tangan untuk menyelesaikan ini,”ujar Titi. “Lihat saja akibat perlakukan majikannya beberapa bagian tubuh anak saya mengalami luka yang cukup serius.”

Kini pascakepulangannya, warga Karanghonje RT 17 RW 07 Desa Sindangwangi Kecamatan Padaherang, Kabupaten Ciamis Jawa Barat ini hanya berpasrah sambil menunggu uluran tangan yang berwenang untuk mendapatkan haknya. Pasalnya gaji yang ia peroleh selama bekerja di sana pun sangat jauh dari nominal yang dijanjikan.

JAYADI SUPRIADIN

Sunan Ampel, Surabaya – Jawa Timur

Prabu Sri Kertawijaya tak kuasa memendam gundah. Raja Majapahit itu risau
memikirkan pekerti warganya yang *bubrah* tanpa arah. Sepeninggal Prabu
Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada, kejayaan Majapahit tinggal cerita
pahit. Perang saudara berkecamuk di mana-mana. Panggung judi, main
perempuan, dan mabuk-mabukan menjadi ”kesibukan” harian kaum bangsawan –pun
rakyat kebanyakan.
Melihat beban berat suaminya, Ratu Darawati merasa wajib urun rembuk. ”Saya
punya keponakan yang ahli mendidik kemerosotan budi pekerti,” kata
permaisuri yang juga putri Raja Campa itu. ”Namanya Sayyid Ali Rahmatullah,
putra Kakanda Dewi Candrawulan,” Darawati menambahkan. Tanpa berpikir
panjang, Kertawijaya mengirim utusan, menjemput Ali Rahmatullah ke Campa
–kini wilayah Kamboja.

Ali Rahmatullah inilah yang kelak lebih dikenal sebagai Sunan Ampel. Cucu
Raja Campa itu adalah putra kedua pasangan Syekh Ibrahim Asmarakandi dan
Dewi Candrawulan. Ayahnya, Syekh Ibrahim, adalah seorang ulama asal
Samarkand, Asia Tengah. Kawasan ini melahirkan beberapa ulama besar, antara
lain perawi hadis Imam Bukhari.

Ibrahim berhasil mengislamkan Raja Campa. Ia kemudian diangkat sebagai
menantu. Sejumlah sumber sejarah mencatat silsilah Ibrahim dan Rahmatullah,
yang sampai pada Nabi Muhammad lewat jalur Imam Husein bin Ali. *Tarikh
Auliya* karya KH Bisri Mustofa mencantumkan nama Rahmatullah sebagai
keturunan Nabi ke-23.

Ia diperkirakan lahir pada 1420, karena ketika berada di Palembang, pada
1440, sebuah sumber sejarah menyebutnya berusia 20 tahun. Soalnya, para
sejarawan lebih banyak mendiskusikan tahun kedatangan Rahmatullah di Pulau
Jawa. Petualang Portugis, Tome Pires, menduga kedatangan itu pada 1443.

*Hikayat Hasanuddin* memperkirakannya pada sebelum 1446 –tahun kejatuhan
Campa ke tangan Vietnam. De Hollander menulis, sebelum ke Jawa, Rahmatullah
memperkenalkan Islam kepada Raja Palembang, Arya Damar, pada 1440. Perkiraan
Tome Pires menjadi bertambah kuat. Dalam lawatan ke Jawa, Rahmatullah
didampingi ayahnya, kakaknya (Sayid Ali Murtadho), dan sahabatnya (Abu
Hurairah).

Rombongan mendarat di kota bandar Tuban, tempat mereka berdakwah beberapa
lama, sampai Syekh Asmarakandi wafat. Makamnya kini masih terpelihara di
Desa Gesikharjo, Palang, Tuban. Sisa rombongan melanjutkan perjalanan ke
Trowulan, ibu kota Majapahit, menghadap Kertawijaya. Di sana, Rahmatullah
menyanggupi permintaan raja untuk mendidik moral para bangsawan dan kawula
Majapahit.

Sebagai hadiah, ia diberi tanah di Ampeldenta, Surabaya. Sejumlah 300
keluarga diserahkan untuk dididik dan mendirikan permukiman di Ampel. Meski
raja menolak masuk Islam, Rahmatullah diberi kebebasan mengajarkan Islam
pada warga Majapahit, asal tanpa paksaan. Selama tinggal di Majapahit,
Rahmatullah dinikahkan dengan Nyai Ageng Manila, putri Tumenggung Arya Teja,
Bupati Tuban.

Sejak itu, gelar pangeran dan raden melekat di depan namanya. Raden Rahmat
diperlakukan sebagai keluarga keraton Majapahit. Ia pun makin disegani
masyarakat. Pada hari yang ditentukan, berangkatlah rombongan Raden Rahmat
ke Ampel. Dari Trowulan, melewati Desa Krian, Wonokromo, berlanjut ke Desa
Kembang Kuning. Di sepanjang perjalanan, Raden Rahmat terus melakukan
dakwah.

Ia membagi-bagikan kipas yang terbuat dari akar tumbuhan kepada penduduk.
Mereka cukup mengimbali kipas itu dengan mengucapkan syahadat. Pengikutnya
pun bertambah banyak. Sebelum tiba di Ampel, Raden Rahmat membangun langgar
(musala) sederhana di Kembang Kuning, delapan kilometer dari Ampel.

Langgar ini kemudian menjadi besar, megah, dan bertahan sampai sekarang –dan
diberi nama Masjid Rahmat. Setibanya di Ampel, langkah pertama Raden Rahmat
adalah membangun masjid sebagai pusat ibadah dan dakwah. Kemudian ia
membangun pesantren, mengikuti model Maulana Malik Ibrahim di Gresik. Format
pesantrennya mirip konsep biara yang sudah dikenal masyarakat Jawa.

Raden Rahmat memang dikenal memiliki kepekaan adaptasi. Caranya menanamkan
akidah dan syariat sangat memperhatikan kondisi masyarakat. Kata ”salat”
diganti dengan ”sembahyang” (asalnya: *sembah* dan *hyang*). Tempat ibadah
tidak dinamai musala, tapi ”langgar”, mirip kata sanggar. Penuntut ilmu
disebut santri, berasal dari *shastri* –orang yang tahu buku suci agama
Hindu.

Siapa pun, bangsawan atau rakyat jelata, bisa *nyantri* pada Raden Rahmat.
Meski menganut mazhab Hanafi, Raden Rahmat sangat toleran pada penganut
mazhab lain. Santrinya dibebaskan ikut mazhab apa saja. Dengan cara pandang
netral itu, pendidikan di Ampel mendapat simpati kalangan luas. Dari sinilah
sebutan ”Sunan Ampel” mulai populer.

Ajarannya yang terkenal adalah falsafah ”Moh Limo”. Artinya: tidak melakukan
lima hal tercela. Yakni *moh main* (tidak mau judi), *moh ngombe* (tidak mau
mabuk), *moh maling* (tidak mau mencuri), *moh madat* (tidak mau mengisap
candu), dan *moh madon* (tidak mau berzina). Falsafah ini sejalan dengan
problem kemerosotan moral warga yang dikeluhkan Sri Kertawijaya.

Sunan Ampel sangat memperhatikan kaderisasi. Buktinya, dari sekian putra dan
santrinya, ada yang kemudian menjadi tokoh Islam terkemuka. Dari
perkawinannya dengan Nyai Ageng Manila, menurut satu versi, Sunan Ampel
dikaruniai enam anak. Dua di antaranya juga menjadi wali, yaitu Sunan Bonang
(Makdum Ibrahim) dan Sunan Drajat (Raden Qosim).

Seorang putrinya, Asyikah, ia nikahkan dengan muridnya, Raden Patah, yang
kelak menjadi sultan pertama Demak. Dua putrinya dari istri yang lain, Nyai
Karimah, ia nikahkan dengan dua muridnya yang juga wali. Yakni Dewi
Murtasiah, diperistri Sunan Giri, dan Dewi Mursimah, yang dinikahkan dengan
Sunan Kalijaga.

Sunan Ampel biasa berbeda pendapat dengan putra dan murid-mantunya yang juga
para wali. Dalam hal menyikapi adat, Sunan Ampel lebih puritan ketimbang
Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga pernah menawarkan untuk mengislamkan adat
sesaji, selamatan, wayang, dan gamelan. Sunan Ampel menolak halus.

”Apakah tidak khawatir kelak adat itu akan dianggap berasal dari Islam?”
kata Sunan Ampel. ”Nanti bisa bidah, dan Islam tak murni lagi.” Pandangan
Sunan Ampel didukung Sunan Giri dan Sunan Drajat. Sementara Sunan Kudus dan
Sunan Bonang menyetujui Sunan Kalijaga. Sunan Kudus membuat dua kategori:
adat yang bisa dimasuki Islam, dan yang sama sekali tidak.

Ini mirip dengan perdebatan dalam *ushul fiqih*: apakah adat bisa dijadikan
sumber hukum Islam atau tidak. Meski demikian, perbedaan itu tidak
mengganggu silaturahmi antarpara wali. Sunan Ampel memang dikenal bijak
mengelola perbedaan pendapat. Karena itu, sepeninggal Maulana Malik Ibrahim,
ia diangkat menjadi sesepuh Wali Songo dan mufti (juru fatwa) se-tanah Jawa.

Menurut satu versi, Sunan Ampel-lah yang memprakarsai pembentukan Dewan Wali
Songo, sebagai strategi menyelamatkan dakwah Islam di tengah kemelut politik
Majapahit. Namun, mengenai tanggal wafatnya, tak ada bukti sejarah yang
pasti. Sumber-sumber tradisional memberi titimangsa yang berbeda.

*Babad Gresik* menyebutkan tahun 1481, dengan *candrasengkala* ”*Ngulama
Ampel Seda Masjid*”. Cerita tutur menyebutkan, beliau wafat saat sujud di
masjid. *Serat Kanda* edisi Brandes menyatakan tahun 1406. Sumber lain
menunjuk tahun 1478, setahun setelah berdirinya Masjid Demak. Ia dimakamkan
di sebelah barat Masjid Ampel, di areal seluas 1.000 meter persegi, bersama
ratusan santrinya.

Kompleks makam tersebut dikelilingi tembok besar setinggi 2,5 meter. Makam
Sunan Ampel bersama istri dan lima kerabatnya dipagari baja tahan karat
setinggi 1,5 meter, melingkar seluas 64 meter persegi. Khusus makam Sunan
Ampel dikelilingi pasir putih. Setiap hari, penziarah ke makam Sunan Ampel
rata-rata 1.000 orang, dari berbagai pelosok Tanah Air.

Jumlahnya bertambah pada acara ritual tertentu, seperti saat Haul Agung
Sunan Ampel ke-552, awal November lalu. Pengunjungnya membludak sampai
10.000 orang. Kalau makam Maulana Malik Ibrahim sepi penziarah di bulan
Ramadhan, makam Sunan Ampel justru makin ramai 24 jam pada bulan puasa.

Dari berbagai sumber


“…menyembah yang maha esa,
menghormati yang lebih tua,
menyayangi yang lebih muda,
mengasihi sesama…”

Sumber:  Ananto <pratikno.ananto@gmail.com>, ” (Tokoh of the Day) Sunan Ampel, Surabaya – Jawa Timur”, in:piindia@yahoo.com, Tuesday, 31 August, 2010, 8:43 AM

Kraton Dan Perjalanan Budayanya

Oleh: KH. Abdurrahman Wahid

Selasa, 28 Januari 2003

Dalam minggu keempat bulan Desember 2002, penulis atas undangan Susuhunan
Pakubuwono XII dari Solo, melancong ke Kuala Lumpur untuk dua malam. Penulis
memperoleh undangan itu, karena Sri Susuhunan juga diundang oleh sejumlah
petinggi Malaysia guna merayakan ulang tahunnya yang ke 80. Ini menunjukkan,
bahwa pengaruh Keraton Solo Hadiningrat masih kuat hingga ke negeri jiran,
seperti Malaysia. Sudah tentu pengaruh tersebut bersifat budaya/kultural
saja; karena pengaruh politisnya sudah diambil alih pemerintah negeri kita.
Inilah yang harus disadari, karena kalau yang diinginkan adalah pengaruh
politik tentu akan kecewa, karena tidak dapat meraihnya.

Kunjungan tersebut penulis lakukan tanpa memberitahukan pihak pemerintah
Malaysia, terutama kantor Perdana Menteri Mahathir Muhammad, karena
kunjungan tersebut tentu akan diambil alih oleh pihak pemerintah federal
–yang , kalau di Malaysia disebut kerajaan. Pihak protokol akan membuat
susah teman-teman Malaysia yang ingin menjumpai penulis, yang akan membuat
penulis tidak merdeka karena memberitahukan kedatangan terlebih dahulu.
Tentu, ini juga merupakan pertanda bahwa kunjungan itu sendiri tidak
mempunyai arti politis apapun. Dengan demikian, penulis juga merasa tidak
perlu memberitahukan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur
atas kunjungan tersebut. Karena penulis tidak ingin digannggu siapapun dalam
melakukan kunjungan tersebut.

Pada hari kedua, penulis melakukan perjalanan selama tujuh jam
(pulang-pergi) untuk melakukan ziarah ke makam Hang Tuah, di Tanjung Keling,
Negara bagian Malaka. Di tempat itu, kepada penulis dibacakan serangkaian
tulisan yang menyertai beberapa buah gambaran/lukisan tentang beliau.
Katakanlah semacam diorama tentang kehidupan Hang Tuah, yang sejak masih
muda sudah mengabdi kepada Raja/ Sultan Malaka. Bahkan, oleh intrik istana
ia diharuskan membunuh saudara seperguruan dan senasib sepenanggungan yaitu,
Hang Jebat. Harga inilah yang harus dibayar oleh Hang Tuah untuk
pengabdiannya kepada Sultan. Ia adalah prototype “Korpri sempurna”,
–seperti halnya Habib Abdurrahman Al-Basyaibani, yang dikuburkan di
Segarapura, Kemantrenjero (sekarang terletak di Kecamatan Rejoso, Pasuruan).
Ia adalah nenek moyang penulis yang menjadi yang menjadi abdi dalem Sultan
Trenggono dari Demak.

*****

Penulis mengemukakan bahwa Susuhunan Pakubuwono XII masih memainkan peranan
penting dalam rangkaian ikatan budaya/ kultural yang merekatkan kedua bangsa
serumpun, Indonesia dan Malaysia. Apapun perbedaan antara keduanya, namun
persamaan yang ada haruslah di pupuk terus, agar menghasilkan ikatan yang
semakin kuat di hadapan tantangan modernisasi kehidupan, yang sering
mengambil bentuk westernisasi (pembaratan). Di kala perkembangan politik
justru mengarahkan Indonesia dan Malaysia untuk saling bersaing, maka
persaingan itu sendiri haruslah diimbangi oleh ikatan-ikatan budaya/kultural
yang sangat kuat. Seperti halnya Kanada, yang secara politis lebih terikat
kepada kerajaan Inggris, yang terletak 9000 km di seberang lautan, dan
secara kultural lebih dekat dari pada Amerika Serikat yang secara geografis
adalah Negara jiran/ tetangga.

Bahwa ikatan seperti ini, yaitu berdasarkan persamaan budaya antara dua
negara, masih mempunyai kekuatan sendiri, tidak dapat dibantah lagi.
Bagaimanapun juga, negara jiran Australia justru merasa lebih dekat kepada
kerajaan Inggris atau Amerika Serikat. Yang memiliki ikatannya sendiri; satu
dengan yang lain sebagai budaya. Inilah “kodrat alami” yang intensitasnya
tidak dapat disangkal lagi oleh siapapun. Karena itu, kemauan pihak Keraton
Solo sangatlah memiliki arti penting; ia menunjang kedekatan hubungan antara
Indonesia dan Malaysia.

Karena itulah, penulis tidak mengerti mengapa ada pejabat Indonesia yang
mengatakan bahwa Keraton Solo tidak ada penting artinya bila dibandingkan
dengan keraton lain di Jawa. Ini adalah ucapan orang yang tidak mengerti
duduk masalah peranan budaya sebuah keraton. Yang dimengerti orang itu
hanyalah peranan politisnya belaka, yang belum tentu memiliki arti
kelanggengan dalam hubungan antara kedua bangsa. Karena itu, setiap kali
kita memperhatikan hubungan antara dua bangsa serumpun, seperti Indonesia
dan Malaysia, tentulah menjadi sangat penting untuk mengetahui peranan
politik atau peranan budaya yang dimaksudkan. Kerancuan dalam melihat hal
ini hanya akan membuat kita kepada keadaan tidak menguntungkan: ditertawakan
orang baik di Indonesia maupun di Malaysia.

*****
Dalam jamuan makan malam untuk menghormati ulang tahun ke-80 Susuhunan
Pakubuwono XII di Kuala Lumpur, penulis juga mengemukakan sebuah arti lain
dari peranan budaya itu. Pada saat ini, Malaysia dan Thailand sedang
mengutamakan pengembangan wilayah sebelah utara dari kawasan Asean –yaitu,
Myanmar, Vietnam, Laos dan Kamboja. Secara politis, ini berarti Malaysia dan
Thailand mengambil peranan politik lebih besar di wilayah utara kawasan
Asean tersebut. Ini tentu dapat dimengerti, karena dua negara di wilayah
selatan dari perhimpuann kawasan Asean itu, yaitu Singapura dan Indonesia
sedang dilanda krisis masing-masing. Dalam hal ini, Malaysia dan Thailand
melakukan sebuah hal yang alami dan wajar, yaitu mengisi sebuah kekosongan
politik. Lain halnya dengan wilayah selatan kawasan tersebut. Asean belum
dapat menerima Papua Nugini, Timor Lorosae dan negeri-negeri pasifik sebelah
barat (western pacific state). Maka dengan sendirinya, lebih sulit bagi
Indonesia untuk mendukung mereka secara kongret di bidang politik, sedangkan
hubungan budaya dengan wilayah tersebut masih belum berkembang secara pesat.
Keeratan hubungan budaya antara Indonesia dengan wilayah pasifik barat daya
tersebut, akan sangat ditentukan oleh kerjasama ekonomi dan komersil.
Sementara itu, peranan Malaysia di wilayah sebelah utara di kawasan Asean
itu berjalan sangat cepat, tidak seperti peranan politik Indonesia di
wilayah selatan di kawasan tersebut, yang terasa tidak bertambah sama
sekali.

Sudah tentu, antara peranan politik Indonesia dan peranan budaya Malaysia di
wilayah masing-masing itu, harus disambungkan secara baik. Dalam hal ini,
keraton Surakarta Hadiningrat mempunyai peluang sangat besar mengembangkan
peranan kedua bangsa serumpun itu. Inilah yang harus senantiasa menjadi
pegangan dalam meninjau posisi keraton dalam hubungan itu. Dan ini adalah
peranan alami, yang bagaimanapun juga tidak akan dapat diimbangi oleh
hubungan yang direkayasa dan berlangsung tidak alami. Dalam hal ini, kita
tidak memerlukan intervensi khusus. Mudah sekali untuk menyatakan hal itu,
namun sangat sulit untuk menyatakannya, bukan?

Jakarta, 27 Desember 2002

Sumber: kader cikarang <nu.pkb.cikarang@gmail.com>, “(Gus Dur): Kraton Dan Perjalanan Budayanya”, in: kmnu2000@yahoogroups.com,: Tuesday, 31 August, 2010, 2:58 PM

MENAGIH TANGGUNGJAWAB SARJANA

Jurnal Toddoppuli

Cerita Buat Andriani S. Kusni Dan Anak-Anakku

Dua edisi Harian Tabengan, Palangka Raya (27 dan 30 Agustus 2010) telah  memberikan kolom-kolom pentingnya untuk berita tentang wisuda Universitas Palangka Raya (Unpar)  Periode Agustus 2010.  ‘‘universitas Palangka Raya (Unpar) kembali mencetak sarjana baru.Periode Agustus 2010, sebanyak 2.350 sarjana dan pascasarjana telah diiwisuda di Alua Palangka Raya , Sabu (29/8)’’ , tulis Tabengan.  Bahkan dalam wisuda kali ini terdapat ‘’10 orang meraih predikat cumlaude, 35 orang memperoleh predikat sangat memuaskan dan tiga orang  memperoleh predikat memuaskan” (Harian Tabengan, 27 Agustus 2010). Sebelum ini, Harian Tabengan juga telah membeberkan soal kecurangan terhadap beasiswa di Unpar, masalah serius tapi tidak mendapat tanggapan dan penjelasan resmi terbuka sekatapun  dari pihak  Unpar. Pemberian kolom-kolom berharga yang dilakukan oleh Harian Tabengan kepada permasalahan Unpar hanya memperlihatkan betapa Harian ini menunjukkan arti penting dunia pendidikan secaa umum, khususnya pendidikan tinggi, lebih khusus lagi kepada Unpar bagi terwujudnya Kalteng Bermutu, sesuai harapan para pendiri provinsi ini agar Unpar bisa menjadi ‘’tunjung nyahu’’ (sinar kilat kehidupan) , bisa menjadi ‘’otak Kalimantan’’, ‘’otak Dayak’’, ‘’Otak Kalteng’’. Kritik-kritik yang disampaikan ke alamat Unpar pun juga dengan tujuan demikian.  Unpar dan wisudawan Unpar dan semua pendidikan tinggi di Kalteng ini niscayanya berjalan dialur harapan sebagai ‘’tunjung nyahu’’ demikian. Kritik-kritik adalah salah bentuk kasihsayang kepada lembaga penting dengan kuranglebih 12.000 mahasiswa ini. Kritik-kritik yang disampaikan baik terbuka ataupun tidak terbuka tapi merambat ke seluruh pojok ruang kehidupan memperlihatkan juga ada yang tidak beres di Universitas terbesar di Kalteng ini. ‘’There is something rotten in the state of Denmark ’’ ( ada sesuatu yang busuk di Negara Denmark ), ujar Shakesspeare. Dan “Negara Denmark ’’  itu di sini adalah Unpar.  Harapan apakah yang bisa disandangkan kepada ‘’the rotten state’’ (negara yang busuk)? Salah-salah yang diberikan buka buah harapa tetapi petaka berupa virus yang menyerang syaraf masyarakat. Lebih-lebih dalam masyarakat yang masih kuat kultus akademinya. Gelar akademi sebagai lambang kehebatan dan keberhasilan. Sebagai jalan ke ambang kekuasaan, dan sampai sekarang kekuasaan di negeri ini dipandang sebagai sumber kehidupan.

Unpar menyelenggarakan wisuda bukanlah hanya sekali ini  sepanjang sejarahnya sejak ia berdiri hingga sekarang. Wisuda Agustus 2010 saja telah mencetak 2.350 sarjana. Kalau sekali   wisuda saja Unpar melahirkan  rata-rata 1.000 sarjana  maka dalam 10 wisuda dari Unpar akan lahir 10.000 sarjana.  Belum dihitung wisudawan dari perguruan tinggi dan universitas lainnya yang ada di Kalteng yang mulai bermekaran. Minimal untuk tiap 260 penduduk Kalteng yang kurang-lebih 2,6 juta orang, terdapat seorang sarjana. Saya membayangkan bahwa yang disebut sarjana  atau Sumber Daya Manusia  (SDM) dilihat dari sudut pandang bahwa bangsa dan negara itu adalah sebuah nama dari bentuk organisasi, maka SDM yang setingkat dan berkadar sarjana tidak lain dari seorang kader organisasi. Kader dalam dunia kemiliteran disebut anggota pasukan komando atau rangers. Rangers atau komando jika menggunakan metafora dari legenda rakyat tak obah tokoh yang jika dibunuh, jenazahnya akan melahirkan tokoh-tokoh baru dalam jumlah berlpat ganda. Sederhananya seperti pohon pisang yang terus-menerus berbiak. Dalam pelahaman inilah maka Bung Karno dulu berkata: “Berikan aku sepuluh pemuda, maka aku akan menggoncangkan dunia”. Dalam alur ini pulalah saya memahami arti akademisi, universitas, perguruan tinggi sebagai “tunjung nyahu”, “otak masyarakat dan kemajuan manusiawi”.   Satu orang kader  memimpin 260 orang, bukanlah hal yang mustahil dan masih dalam hitungan rasional. Seorang kader jika menggunakan ungkapan relijius, tak obah garam bagi kehidupan, kandil bukit yang memberikan cahaya. Penyulut cahaya pada matahari dan bulan kehidupan (panutung matanandau bulan pambélum) jika menggunakan ungkapan budaya Kaharingan. Peran beginilah yang dilakukan oleh Unversitas Hasanuddin, Makassar di bawah pimpinan Matulada, kemudian The Habibie Center  terhadap masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya etnik Bugis, melalui para alumninya. Sehingga sekarang kita melihat ada renaisans Bugis dan Sulawesi Selatan, pulau dan provinsi tetangga.

Saya belum bisa mengatakan bahwa Kalteng sekarang telah maju dan lebih maju  dibandingkan dengan  provinsi-provinsi tetangga, apalagi dengan Sulawesi Selatan dan provinsi-provinsi di Jawa. Mengapa? Sekian ribu alumni Unpar selama universitas ini berdiri serta sekian banyak alumni universitas dan perguruan tinggi swasta lainnya di Kalteng dengan masih terpuruk dan terbelakangnya provinsi ini, seperti tidak berarti apa-apa ? Kemana mereka ? Apa yang mereka lakukan untuk provinsi ini? Di mana tanggungjawab mereka terhadap daerah yang memberikan mereka kehidupan dan pendidikan ? Sementara apabibila kita datang ke kantor-kantor pemerintah, pada keping  kayu terpancang di depan pintu, terpampang nama-nama penuh gelar menyertai pejabat penghuninya. Saya khawatir gelar-gelar akademi menyertai nama itu tidak mengatakan mutu, tanggungjawab keberpihakan serta kesadaran yang dilukiskan oleh gelar dan jabatan tersebut. Di Palangka Raya ini terdapat Harian Tabengan, Harian Kalteng Pos, Harian Palangka Pos, Harian Dayak Pos, Tabloid DëTak, tanpa menghitung penerbitan-penerbitan di Sampit, Pangkalan Bun dan tempat-tempat lain.  Tapi di media-media cetak inipun sangat, sangat jarang saya mendapatkan tulisan-tulisan analisis dari para akademisi Kalteng sebagai bentuk keperdulian dan tanggungjawab  mereka terhadap permasalahan masyarakat. Pemilu kada bulan Juni 2010 lalu, adalah peristiwa penting yang di daerah dan negeri lain jadi tema bahasan dan analisa kalangan akademisi. Tapi tidak demikian halnya di Kalteng. Hal tersebut seakan tidak menarik perhatian akademisi-akademisi di Jurusan Ilmu Sosial Politik berbagai universitas dan perguruan tinggi di Kalteng, lebih-lebih dari Unpar. Kesunyian di dunia pemikiran dan akademi begini menimbulkan pertanyaan, di mana tanggungjawab sosial dan akademi para akademisi kita?  Diapakan ilmu yang dipelajari bertahun-tahun itu? Kadar sebuah perguruan tinggi, apakah tidak diukur antara lain dari sumbangsih nyata mereka terhadap masyarakat, ditakar dari banyaknya karya tulis dan hasil penelitian yang mereka terbitkan? Unpar sebagai universitas terbesar di Kalteng sampai sekarang tidak menampakkan adanya penerbitan ilmiah seperti yang umum ditemukan pada universitas-universitas lain di manapun di dunia. Yang subur dan gampang didapat adalah diktat-diktat wajib dibeli oleh para peserta didik yang mengakibatkan sepinya perpustakaan. Lulus tidaknya seorang peserta didik seakan banyak tergantung pada diktat. Sedangkan mutu diktat dan aktualitasnya banyak tergantung pada penyusun diktat. Melihat keadaan begini, pada diri saya muncul keraguan pada predikat kelulusan seperti yang disiarkan oleh koran-koran. Keraguan ini diperkuat lagi dengan sekian ribu alumni universitas, seperti tidak memberikan apa-apa yang berarti bagi kemajuan provinsi. Apalagi saya memandang, pendidikan tinggi pertama-tama tujuannya untuk pemberdayaan, pembangunan masyarakat, bukan untuk menampangkan deretan gelar akademi. Kebolehan seorang akademisi dan universitas diukur jika ia bisa memberdayakan dan membawa kemajuan manusiawi untuk masyarakat sebagaimana diharapkan oleh para pembangun provinsi ini dahulu. Dibandingkan dengan harapan para pendahulu, pembangun provinsi, dengan tangungjawab akademisi-universitas dan sumbangan nyata yang diberikan oleh para akademisi alumni, agaknya dunia perguruan tinggi kita belum memenuhi tuntutan ini. Terkesan tanggungjawab pun malah dikebawahkan.Kalau pihak penanggungjawab perguruan tinggi sudah bertanggungjawab, apa standar dan indikator mereka berkata demikian? Jumlah alumni? Apabila dalam kenyataan dengan jumlah alumni yang dikeluarkan selama sekian tahun, tidak juga mampu membawa perubahan maju signifikan  untuk renaisans daerah, artinya jumlah tidak mencerminkan kualitas. Bisa-bisa hanya jadi pabrik ijazah belaka dengan tujuan memudahkan kenaikan jenjang sebagai pegawai negeri sipil, di mana kadar akademi tidak penting lagi. Rektor Unpar Drs. Henry Singarasa, MS  “menekankan, dalam era yang semakin kompetitif, pendidikan dituntut untuk terus melakukan berbagai perubahan, peningkatan kualitas, kesetaraan dan kepastian memperoleh pendidikan” (Harian Tabengan, Palangka Raya, 30 Agustus 2010). Saya kira, berbicara tentang perubahan untuk bisa menunaikan tanggungjawab universitas sebagai “tunjung nyahu”, pertama-tama dan paling utama dilakukan  adalah perubahan internal yang radikal. Perguruan tinggi dan sarjana para akademisi, ditagih tanggungjawab mereka. Ataukah kalangan akademisi Kalteng memang Brutus bagi Cesar?***

KUSNI SULANG, anggota Lembaga Kebudayaan Dayak, Palangka Raya (LKD-PR)

EDITORIAL: Losing faith in humanity

http://www.dailytimes.com.pk/default.asp?page=20108\28\story_28-8-2010_pg3_1

Saturday, August 28, 2010

The Taliban have hinted at attacking foreign aid workers who are helping the flood victims in Pakistan, citing their presence as “unacceptable”. Hundreds of foreigners arrived in the country following the worst ever floods to hit Pakistan in living memory. In the wake of their arrival, US officials have warned of attacks by the Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP) after receiving some intelligence reports. According to US officials, the TTP “plans to conduct attacks against foreigners participating in the ongoing flood relief operations in Pakistan” and they “also may be making plans to attack federal and provincial ministers in Islamabad”. It was heartening to know that despite these warnings, the UN has decided to continue its humanitarian work. “We would find it inhumane for someone to target us and our work, effectively harming the millions of people whose lives we strive to save,” said UN spokesman Maurizio Giuliano.

The point to ponder is why the militants are so unhappy about the presence of foreign relief workers. It is because of the contention for the relief space between the Pakistan government, the anti-Taliban forces, the foreign aid regime on the one hand, and our illustrious terrorists on the other. It is a battle for winning the hearts and minds of the flood affectees. In any insurgency and counter-insurgency, the political effort is as important as military might. Thus, winning the people of the areas hit by the insurgency is central to both sides – the insurgents and those fighting them. Arguably, such wars are seldom won on the battlefield, which is why the militants are hankering to help the flood victims in order to win them over to their side. Where disaster has provided a chance to the terrorists to show off their so-called ‘charitable’ side, it has also led to efforts being made to combat their ‘relief efforts’. It is also quite clear that the Taliban are not willing to give up their space to anyone else, especially foreigners. But it would be highly unfortunate and downright barbaric if the foreigner aid workers were attacked by the Taliban because they are here to help millions of Pakistani flood victims. The government must give full protection to these aid workers. Interior Minister Rehman Malik has assured that “in case there is a concrete threat, the government has complete capacity to ward it off”. By threatening the aid workers, the Taliban have once again proved how much ‘sympathy’ they really have for the hapless flood victims. They only want to use them as cannon fodder by recruiting them, and have no real desire to help them. We have seen such campaigns in the past, but this time all their efforts to this effect should be thwarted.

On another note, reports about systematic discrimination in aid distribution are utterly disgraceful. There were reports earlier of Ahmedis not being given shelter during the floods and now reports of discrimination against Hindus and Christians are also emerging. According to a Vatican missionary body, Christian refugees are “purposely not identified and registered”. This is in clear violation of all humanitarian norms as well as our constitution. We saw Hindu families helping out flood victims in Sindh irrespective of religion, caste or creed, but when our state discriminates against its own citizens on the basis of religion, it shows how low as a nation we have stooped to. Humanity is conspicuous by its absence. If we want to progress as a nation, we need to close the doors on our prejudices. For far too long we have let religious bigots call the shots; now is the time to stand up to them and say no to religious exclusivism. *

The secular ideal

http://www.dawn.com/wps/wcm/connect/dawn-content-library/dawn/the-newspaper/columnists/irfan-husain-the-secular-ideal-880

By Irfan Husain
Saturday, 28 Aug, 2010
As we have seen over the last 63 years since the inception of the state, religion has been used to divide and alienate one section of society from another. So whatever the chief justice might feel, a genuine debate on secularism is long overdue. – File Photo.

Recently, a reader — clearly more concerned with Pakistan’s welfare than mine — suggested that I set up a political party with the avowed goal of establishing a secular dispensation in the country.

I explained to him why this idea was quite unworkable: apart from my lack of political qualifications or ambitions, secularism is anathema to large numbers of Pakistanis who simply do not understand the concept. When this correspondence took place recently, I did not have the benefit of the Chief Justice of Pakistan’s wisdom on the matter. He was quoted recently as implying that if the National Assembly decided to declare secularism as Pakistan’s polity instead of Islam, this would be unacceptable. While this was a personal view expressed during a hearing on the 18th Amendment to the constitution, it does cast a bleak light on the larger question of the role of the Supreme Court, as well as its position vis-à-vis parliament.

As a forthright editorial in this newspaper asked: “The question is really, should the Supreme Court appropriate for itself the responsibility of determining under what system the Pakistani people want to live, as expressed by their elected representatives? Is the SC a guardian of the document, the constitution, which enshrines how Pakistanis want to organise their state … or is it an institution which determines how the state should be organised? The two are very different matters: the first places the SC as a referee, the second as a determinant of the structural design of the Pakistani state.”

This divergence of views is yet another example of the confusion that has continued to exist over the meaning of the secularist ideal. For decades now, most Pakistanis have laboured under the misconception that the term means ladeeniat, or irreligiosity. This is close enough to atheism to make politicians run for cover if the term is applied to them. The reality, of course, is very different.

After centuries of bloody warfare among various sects of Christianity in Europe, the idea of separating the church from the state came to be accepted, and was enshrined in most constitutions in the West. This did not mean that people stopped going to pray or lost their faith in God. What it did mean was that the law was no longer based on the tenets of Christianity, but reflected a manmade code of conduct.

Has this sea change made the people living under a secular dispensation more lawless? Not according to numerous surveys that measure law and order and the quality of life : countries like Canada, Sweden, New Zealand, and other western societies fare far better than nations who base their laws on religious or ideological dogma. The difficulty in implementing a faith-based code lies in its rigidity. Thus, for communists, Marx’s edicts, pronounced in the middle of the 19th century, had the force of timeless, unchanging law. This is equally true for those who seek to enforce a code that held sway centuries ago in today’s completely transformed world.

Another problem is that under religious law, minorities inevitably get short shrift. Despite the rhetoric about them being treated as equal citizens, the reality is very different. Consider the newspaper reports about a group of Ahmadis trapped in the floods in Punjab being denied relief goods by the administration, as well as by the local maulvi, as an example of the actual position minorities have been relegated to.

Turkey is a good example of a secular state where a mildly Islamic government has been elected repeatedly. There is no contradiction between the religious beliefs of the members of the ruling AK Party and the secular foundations of the Turkish state. While there has been some friction with the generals of the powerful military, the country has made great progress over the last decade. Millions of Turks observe the tenets of Islam without feeling they would enjoy more freedom of belief in a theocracy.

Somehow, many Pakistanis have come to believe that they are better Muslims than those living elsewhere. This arrogant attitude belies a deep insecurity that is the hallmark of recent converts. They forget that ultimately, it is for the Maker to decide who is a good Muslim and who is not. Indeed, we have allowed clerics to hijack a religion in which there are supposed to be no mediators between the believer and his God. This group of professional ulema has branded secularism as heresy in a bid to retain its lock on all matters relating to the faith. They have also used their monopoly on Islam to grab political power; indeed, this is their true goal.

Whatever they might say, I have many friends, Muslims and non-Muslims alike, who are firm believers in the teachings of the religions they were born in, and yet adhere closely to the principles of secularism. The truth is that while Europe has been largely cleansed of the terrible cancer of sectarian wars, many Muslim countries remain locked in conflict.

Unfortunately for Pakistan, Jinnah died before he could mould the new state in his secular vision. His successors were too weak and too willing to compromise with the religious right to assert the principles of Pakistan’s founding father. An increasingly assertive Jamaat-i-Islami spearheaded the drive to Islamise the country, and apart from the periods under Ayub Khan and Bhutto, there has been a steady shift towards fundamentalism. And even these two were not above using Islam when it suited them. Things have got so bad that secularism is now considered a term of abuse.

Currently, there is no debate on the direction the country should take. Almost by default, large numbers of Pakistanis assume that because the Indian subcontinent was partitioned to make a homeland for Muslims, we should automatically become a theocracy. Nothing could be further from the goal of the creators of Pakistan.

As we have seen over the last 63 years since the inception of the state, religion has been used to divide and alienate one section of society from another. So whatever the chief justice might feel, a genuine debate on secularism is long overdue.

Lailatul Qadar

Oleh: KH. Dr. A. Mustofa Bisri

SUDAH sejak puasa dapat separo bulan, sms-sms terus berdatangan ke Hp saya,
menanyakan kapan datangnya Lailatul Qadar. Saya tidak tahu persis apakah
mereka yang menanyakan hal itu mempunyai tujuan yang sama; untuk apa? Karena
tentunya pertanyaan tersebut selaras dengan persepsi masing-masing tentang
Lailatul Qadar.

Tempo hari saya menulis di rubrik Hikmah Ramadan ini tentang Nuzulul Quran,
turunnya kitab suci Quran, pada bulan suci Ramadan. Nah, Lailatul Qadar
itulah malam mulia dimana Quran turun. Bersamaan dengan itu rombongan
malaikat yang dipimpin malaikat Jibril juga turun atas perintah Allah.

Menurut banyak mufasir, pada malam itu Allah menurunkan Quran dari Lauh
Mahfuzh secara utuh sekaligus ke langit dunia, sebelum kemudian
diterjemahkan dan disampaikan malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW secara
bertahap sesuai konteks.

Maka, malam saat turunnya Quran itu disebut Allah sebagai malam mulia yang
kemuliaanya melebihi seribu bulan dan penuh kedamaian hingga terbitnya fajar
(Q. 97). Pertanyaannya, apakah kemuliaan malam itu berlangsung terus setiap
Ramadan atau hanya pada masa turunnya Quran?

Berdasarkan beberapa hadis Nabi Muhammad SAW tentang malam Qadar, para
ulama menyatakan bahwa kemuliaan Lailatul Qadar itu berlangsung terus setiap
Ramadan. Hanya saja mereka berbeda mengenai tepatnya malam mulia itu.

Berdasarkan hadis-hadis yang menjadi pegangan masing-masing, ada yang
berpendapat: Lailatul Qadar itu di awal Ramadan; ada yang di malam 21; ada
yang di malam 23; 24; 25; 27 Ramadan. Dan, mayoritas ulama menyatakan bahwa
malam mulia itu ada di antara 10 malam terakhir Ramadan.

Banyak yang menyatakan bahwa Lailatul Qadar sengaja disembunyikan agar kaum
muslimin memburunya pada setiap malam di seluruh malam Ramadan.

Kemudian apa makna kemuliaan Lailatul Qadar yang melebihi 1.000 bulan itu?
Lalu apa yang hendak (atau sebaiknya) kita lakukan bila menjumpainya?

Pertanyaan ini diajukan satu dan lain hal karena akhir-akhir ini banyak
orang yang mempunyai persepsi bahwa Lailatul Qadar itu semacam sesuatu benda
yang bukan malam.

Seperti disebutkan dalam surah 97. Al-Qadr, Lailatul Qadar itu lebih baik
dari seribu bulan. Artinya, amal baik yang dilakukan pada malam itu
mempunyai nilai yang lebih baik dari amal yang sama dalam seribu bulan tanpa
Lailatul Qadar.

Maka dulu, pada zaman kaum muslimin orientasinya masih kebahagiaan akherat
dan bukan sesuatu yang instan dan bersifat duniawi, orang yang meyakini
suatu malam merupakan Lailatul Qadar, sudah berada di mushalanya sejak ashar
untuk njungkung beribadah. Dan, baru pulang besok paginya setelah shalat
subuh.

Mengingat bahwa tidak ada seorang pun yang tahu tepatnya kapan Lailatul
Qadar, maka berbahagialah mereka yang setiap malam di bulan suci Ramadan
mensucikan dirinya dan giat melakukan amal ibadah semata-mata karena Allah.
Karena mereka pasti akan bertemu dengan Lailatul Qadar dan bayangkan amal
ibadah mereka pun dinilai lebih dari amal-ibadah 83 tahun 4 bulan.
Subhanallah!

Setidak-tidaknya, bila mereka menjumpai malam mulia itu dalam keadaan
jungkung ibadah, dosa-dosa mereka yang telah lampau akan diampuni oleh
Allah, sebagaimana hadis yang bersumber dari Sahabat Abu Hurairah r.a. ini:
Rasulullah SAW bersabda: Man qaama Lailatal Qadri iimaanan waihtisaaban
ghufira lahu maa taqaddama min dzanbihi. (Barangsiapa jungkung ibadah pada
malam Qadar semata-mata karena iman dan mengharap pahala, maka akan diampuni
dosanya yang sudah lampau).

KH. Dr. A. Mustofa Bisri, Pengajar di Pondok Pesantren Taman Pelajar
Raudlatut Thalibin, Rembang, Jawa Tengah.


“…menyembah yang maha esa,
menghormati yang lebih tua,
menyayangi yang lebih muda,
mengasihi sesama…”
Sumber: Ananto <pratikno.ananto@gmail.com>, “Gus Mus: Lailatul Qadar”,
Date: Monday, 30 August, 2010, 8:47 AM

Goethe dan Islam

Oleh : Hartoyo

Ketika tragedi 11 September terjadi di Amerika, Islam terluka
Ketika bom bunuh diri terjadi di Bali dan Hotel Marriot Jakarta, Islam tercoreng
Ketika Front Pembela Islam menampilkan tindakan kekerasan, Islam berduka.

Seandainya Goethe masih hidup dan tinggal di Indonesia, dia pasti menuliskan deretan puisi atau karya sastra untuk mengungkapkan kegundahan dan kesedihannya atas peristiwa itu. Kekaguman Goethe pada  Islam tercoreng kembali dengan kekerasan yang ditampilkan oleh kelompok yang mengatasnamakan agama. Walau Goethe juga tahu sejarah Islam yang penuh dengan air mata, darah dan kekerasan.  Tapi Goethe tetap saja kagum dengan tiga hal itu; Islam, Alquran dan Muhammad. Tiga hal yang selalu mewarnai hidupnya sebagai orang yang dibesarkan dari keluarga Kristiani.

Itulah kira-kira sosok seorang Goethe mengenal Islam melalui karya-karya Sufi yang penuh keindahan dan kedamaian. Goethe merasakan ada kesejukan dalam dirinya dari situasi bobroknya kemunafikan gereja dan penguasa pada saat itu. Goethe mengenal Islam berbeda dengan Dia mengenal Kristiani yang melalui doktrin-dokrin dalam keluarganya. Dia mengenal Islam pada masa kebebasan dan kesadaran kritis pada dirinya muncul. Bukan Islam keturunan,begitu kira-kira.

Kehidupan Goethe berubah sangat dratis ketika dirinya membaca karya Hafiz seorang Sufi dalam Divan (1325-1389).  Goethe sendiri dilahirkan dengan nama Johann Wolfgang von Goethe pada 28 Agustus 1742 dan wafat 22 Maret 1832 di Jerman.  Goethe adalah seorang anak bangsawan. Dia seorang pengacara, seniman dan juga filusuf, walau akhirnya filusuflah yang menjadi pilihan akhirnya sampai dia wafat. Goethe merupakan tokoh besar Jerman yang telah memberikan kontribusi peradaban manusia terutama dengan “mengawinkan antara Barat dan Timur”. Karena jasanya itu, namanya abadikan oleh pemerintah Jerman sebagai nama gedung pusat kebudayaan di kedutaan Jerman yang ada dinegara-negara lain. Misalnya seperti yang ada di Jakarta. Pusat kebudayaan Jerman,Goethe Institute.

Karya Hafiz dalam Divan telah merasuki jiwa Goethe untuk mendalami Islam dengan semangat nilai-nilai kesetetaraan, pembebasan dan kemerdekaan. Karena kecintaan pada nilai-nilai Islam tersebut, sampai banyak pemikir Islam khususnya terlalu nafsu meyebut Goethe sebagai seorang muslim. Tentu hal itu tidak membuat Goethe marah atau menolaknya. Tetapi menurut banyak peneliti Goethe adalah seorang agnostik (orang yang tidak menganut agama atau keyakinan apapun, juga tidak peduli apakah Tuhan ada atau tidak). Yang utama berbuat baik pada mahkluk yang lain, begitu kira-kira secara sederhana philosofi hidup Goethe. Tulisan ini tidak akan mencari tahu apakah Goethe beragama Muslim, Kristen, Khatolik, Ateis ataupun Agnostik?  Yang paling penting Goethe banyak bicara dan bertindak soal kasih yang bermakna universal pada umat manusia tanpa terikat oleh doktrin dan ritual pada agama tertentu, termasuk muslim ataupun Kristiani.

Mengapa Goethe begitu jatuh cinta dengan sastra-sastra sufi Islam, seperti Diwan ini? Pada Kuliah Umum di Komunitas Salihara Jakarta, 28 Agustus 2010, yang dibawakan oleh  Dewi Candraningrum, seorang Doktor sastra Inggris lulusan Jerman yang sekarang mengajar di Universitas Mumammadiyah Solo, Jawa Tengah.

Menurut banyak peserta dan narasumber kemungkinan pada masa kehidupan Goethe dia meyaksikan ajaran Kristiani yang penuh dengan kemunafikan dan kekerasan.  Begitu kuatnya pengaruh gereja dan para penguasa pada saat itu yang melanggengkan kekuasaannya untuk menindas rakyat.  Bahkan sampai melakukan pembunuhan bagi orang-orang yang berseberangan dengan pemikiran gereja dan penguasa. Pada saat itu penguasa dan pemimpin gereja hidup dengan kemewahan tetapi pada sisi lain rakyat dalam kemiskinan dan penderitaan.

Hal ini Kalau direfleksikan di Indonesia sebagai negeri kaya sumberdaya alam, menjadi sangat relevan. Indonesia yang katanya  beragama (religius) tetapi menjadi negara terkorup didunia, pendidikan rakyat rendah, rakyat dalam kemiskinan, ketimbangan ekonomi si kaya dan miskin tinggi, ada masalah besar kematian ibu-anak,TKI tanpa perlindungan yang jelas, akses air bersih rendah. Tapi pada sisi lain tokoh agama sibuk membuat fatwa-fatwa haram-halal dan uang rakyat digunakan ulama untuk naik haji setiap tahunnya. Sedangkan para tokoh agama asik merebut kursi politik untuk memperkaya diri agar dapat berdiri dengan sombong di mimbar dan altar sebagai yang AKU. Dalam hal ini agama sudah dijadikan topeng untuk kekuasaan dan kekayaan belaka. Tanpa pernah peduli pada yang papa.

Kalau Goethe protes terhadap ajaran Kristen yang terjadi pada abad 18/19 mengapa situasi ini terjadi lagi di Indonesia pada abad 21?  Apakah perubahan di Indonesia untuk menjadi lebih baik membutuhkan tiga abad (300 tahun) kedepan ? Waktu itu terlalu untuk para korban.

Kembali lagi pada karya Goethe yang sangat terkenal yang menceritakan kekagumannya pada nilai-nilai Islam  dalam West – Oestlichers Divan (1814-1819) atau WOD.  Kata Divan, Goethe lekatkan di WOD kemungkinan bentuk kagumnya dan hormatnya Hafiz, sang Sufi abad 14.  Ini adalah salah satu syair kekaguman Goethe pada Hafiz di WOD;

Wahai, Hafiz nan kudus,
Mereka memanggilmu sang lidah mistis,
Tapi mereka, para ahli kalam, tiada memahami nilai kata
Mereka sebut kau mistis
Karena mereka sangka kau majenun
Dan anggur mereka yang tak jujur
Mereka tuangkan atas namamu
Namun dalam mistik kau murni
Karena mereka tak memahamimu,
Mesti tak shalih, engkau suci !
Itu tak rela mereka akui.
(Bukan Rahasia, WOD diterjemahkan oleh Damshauser dan Sarjono)

Dalam WOD selain menampilkan bagaimana Goethe memutuskan dikotomi antara Barat-Timur. Tapi Dia ingin menjelaskan bagaimana Barat memberikan pengaruh pada Timur, begitu juga sebaliknya. Kebudayaan Barat-Timur meyatu atau kawin yang saling keterkaitan satu sama lain.  Pemikiran Goethe sendiri kemudian dikagumi oleh Iqbal sastrawan dari Timur (India) yang hidup pada abad 19. Jadi singkatnya Goethe (Barat) mengagumi karya Hafiz (Timur), sedangkan Iqbal (Timur) mengagumi karya Goethe. Itulah yang dijelaskan antara Barat-Timur, Islam-Kristen menjadi satu kesatuan yang saling mengisi satu sama lain. Walau ketiga orang (Hafiz, Goethe dan Iqbal) itu saling keterkaitan atau kawin dalam karya tetapi sebenarnya ada beberapa perlawanan atau perbedaan satu sama lain, yang mengikat mereka adalah jiwa yang satu, Islam.

WOD sendiri terdiri dari 12 buku yang mengandung sejarah, puisi dan sajak-sajak yang menggambarkan perpaduan antara Barat-Timur dalam sebuah keharmonisan. Goethe menolak keras yang menganggap peradaban Barat lebih unggul dari Timur,begitu sebaliknya. Kritik itu juga dapat diartikan sebagai kritik atas anggapan bahwa Kristen/Jahudi lebih baik dari Islam ataupun sebaliknya.  Keduanya saling mengisi satu sama lain.  Sehingga karya Goethe ini menjadi tonggak sejarah pada abad 18-19 yang bicara soal tiga hal itu ; Islam, Al-Quran dan Muhammad. Karena pada masa itu tabu untuk membicarakan Islam secara terbuka disebabkan oleh arogansi pemimpin Kristen pada saat itu.

Ini salah satu syair Goethe dalam WOD yang menentang dikotomi Barat-Timur tersebut ;

Akui! Para pujangga di Timur sana
Lebih hebat dari kita semua di Barat
Tapi kita sungguh setara dengan mereka
Dalam membenci para sejawat
Betapa ini kaum beraneka warna beragam jenis!
Di meja Tuhan karib dan musuh duduk se-majelis.
(Nukilan, WOD diterjemahkan oleh Damshauser dan Sarjono)

Penyataan Goethe dalam WOD ini semakin menegaskan  bahwa nilai-nilai ajaran Tuhan penuh kasih dan menghargai perbedaan satu sama lainnya. Tanpa kekerasan. Tidak menjadikan yang satu lebih tinggi dari lainnya. Dihadapan Tuhan hanya taqwa dan tindakan  baiklah yang dilihat sebagai umatNYA. Bukan baju atau simbolnya.

Kalau kita refleksi dari pemikiran  Goethe, sangat relevan sekali ketika kekerasan dan kebencian pada yang lain masih terus terjadi dibumi ini, semua mengatasnamakan Tuhan. Orang membunuh dan melakukan kekerasan diyakini sebagai perintah Tuhan. Agamakulah  yang paling benar sehingga yang lain harus tunduk dengan kami. Yang berbeda akan dianggap Liyan (yang lain). Misalnya di Indonesia bagaimana kelompok Ahmadiyah, Lia Eden, HKBP, Parmalim, Sunda Wiwitan dan agama lokalnya masih kehilangan hak-haknya sebagai warga negara.  Atas nama agama resmi dan surat izin pemerintah, negara dan masyarakat berhak melarang orang atau kelompok lain melakukan ibadah atas keyakinannya sendiri.  Kemudian atas nama moral agama kelompok homoseksual,waria dan pekerja sex layak dikriminalkan karena dicap sebagai kelompok pendosa.

Dalam hal ini menurut Goethe negara dan tokoh agama telah menjadi monster-monster atas mereka yang lemah dan yang berbeda. Gambaran sepertilah yang diungkapkan oleh  Goethe pada karya WOD.

Kalau Kristen dalam hal ini Jerman pernah mengalami masa kelam pada abad 18-19, mengapa umat Islam di Indonesia tidak pernah belajar sejarah itu?  Semestinya kita bisa teladani  bagaimana Goethe melihat Islam dalam nilai-nilai yang penuh damai dan cinta kasih pada yang lain. Karena menurut Goethe  cinta kasih hanya bisa dilahirkan dari perpaduan antara sifat maskulin dan feminine dalam nilai-nilai ketuhanan itu. Bukan Tuhan yang digambarkan maskulin, penuh dengan kebencian dan kekerasan pada yang lain.

Goethe berujar, hidup itu adalah Ilahi, yang mewahyukan diri, bukan untuk mencapai yang ideal tetapi realisasi dari keabadian atas kemungkinan yang kreatif.

Mampang, 29 Agustus 2010

Makalah Kuliah Umum Goethe dan Islam dapat didownload di :
http://salihara.org/media/documents/2010/08/29/m/a/-1.pdf
Salam

Hartoyo
Sekretaris Umum Ourvoice
Telp : 021-92138925
http://ourvoice.or.id
http://forum.ourvoice.or.id