Archive for March, 2018|Monthly archive page

PEMERINTAH KOHABITASI

Oleh Kusni Sulang

http://epaper.radarsampit.net/arsip/byTanggal/2018-01-07

 

Kamus berbagai bahasa, termasuk Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI V), para ahli bahasa, dan sumber-sumber lain tentang arti kata, memberi penjelasan, arti dan definisi kata kohabitasi sebagai (n) perihal tinggal serumah tanpa ikatan perkawinan. Kamus bahasa Inggeris misalnya mendefinisikan cohabitation (kohabitasi) sebagai hidup bersama sbg suami istri). Demikian pula psikolog Syifa Saviriandini. Syifa Saviriandini dalam blognya mengindonesiakan kata kohabitasi sebagai “kumpul kebo” (7 Juli 2017). “Hanya saja, kohabitasi dalam artian ini adalah hidup bersama hanya didasari rasa cinta,” tambah wartawan senior Jakarta Jimmy S. Harianto dalam artikelnya “Kohabitasi” Versi Indonesia” (Kompasiana.Com 8 Oktober 2014).

Di samping menambahkan bahwa hidup bersama itu didasari rasa cinta, Jimmy juga memperluas wilayah kata kohabitasi  ranah politik. ”Kohabitasi dalam pengertian politik pemerintahan, istilah ini sudah sejak lama dikenal di Perancis, dan setidaknya sudah tiga kali berlangsung – saat Presiden Perancis (yang terpilih melalui mekanisme langsung tersendiri oleh rakyat) serta Parlemen datang dari kekuatan partai atau koalisi partai yang berbeda. Pimpinan Parlemen Perancis, yang ditandai dengan posisi kursi Perdana Menteri, adalah pucuk pimpinan yang berasal dari partai pemenang pemilu – yang diselenggarakan secara terpisah, dan tahun pun berbeda dari Pilpres Perancis,” tulis Jimmy lebih lanjut.

Kohabitasi dalam pengertian politik ini jugalah yang dikemukakan oleh kamus Le Nouveau Petit Robert (biasa disingkat Le Petit Robert, kamus standar Bahasa Perancis yang selalu diperbaharui dan diperkaya kosakatanya, semacam KBBI di Indonesia). Menurut Le Petit Robert, kohabitasi (Bahasa Perancisnya: la cohabitation), ifinitive-nya adalah cohabiter; terdiri dari dua kata yaitu co (bersama) dan habiter (tinggal). Cohabiter jadinya berarti tinggal atau hidup bersama [vivre ensemble] (Paris 2001:449). Kata benda dari kata kerja cohabiter adalah cohabitation. Sebagai kata benda, cohabitation yang diindonesiakan menjadi kohabitasi. Pertama, berarti perihal tinggal atau hidup bersama. Sedangkan arti kedua yaitu yang mengandung makna politik, Le Petit Robert dalam tahun 1981 merumuskan kohabitasi sebagai “Sesuai dengan Konstitusi Republik Ke-V, (kohabitasi adalah keadaan – KS) “koeksistensi antara Presiden Republik dan sebuah pemerintahan yang mempunyai tendens (politik –KS) bertentangan” [opposée] (Paris, 2001:449). Jadi bukan hanya berbeda (différente) tapi bertentangan. Sekalipun demikian, pihak-pihak bekerjasama dengan pembagian pekerjaan yang jelas batas-batasnya sesuai ketentuan Konstitusi Republik Ke-V. Presiden mengurus masalah politik luar negeri, pernyataan perang dan menekan tombol bom nuklir, sedangkan pemerintah yang menguasai Parlemen (l’Assemble Nationale) menangani soal-soal dalam negeri.  Disebut Republik Ke-V menunjukkan Perancis telah lima kali mengubah Konstitusinya. Amanat Konstitusi merupakan perintah yangtidak boleh ditawar-tawar oleh semua warga negara dan partai-partai politik. Karena itu kalau hasil akhir pemilihan umum menunjukkan Presiden (tadinya dipilih tiap lima tahun) dan  Parlemen (sebelumnya dipilih saban enam tahun), dimenangi oleh pihak-pihak berbeda dengan tendensi politik yang bertentangan, maka siapa pun harus menerima dan melaksanakan amanat Konstitusi tanpa reserve. Ketentuan inilah yang kemudian melahirkan kohabitasi. Dalam sejarah Republik Ke-V, Perancis paling tidak tiga kali melaksanakan kohabitasi yaitu pada masa kepresidenan François Mitterrand (dari Partai Sosialis) dan Jacques Chirac (dari Partai Republik) yaitu pada tahun 1986, 1988 dan 1997.

Kohabitasi ketiga terjadi lebih cepat, karena dengan politik-politiknya yang mendapat tantangan keras dari rakyat Perancis, popularitas Jacques Chirac berada di bawah 20 persen. Dalam keadaan demikian maka Chirac membubarkan Parlemen yang ia kuasai dan menyelenggarakan pemilihan umum dipercepat. Hasil pemilihan umum koalisi partai-partai kanan mengalami kekalahan mutlak hampir di semua provinsi kecuali di Alsace-Lorain yang berbatasan dengan Jerman. Pemilih menghukum Chirac dan koalisinya. Peran pemilih sadar dan terorganisasi sangat menentukan.

Tentu saja Parlemen yang didominasi oleh lawan politik Presiden, sesuai dengan kehendak pemilih dan janji politik semasa kampanye akan mengubah kebijakan-kebijakan pemerintah sebelumnya. Sebagai Negara demokratis, Presiden tidak bisa berbuat apa-apa karena masalah dalam negeri, menurut Konstitusi, bukan menjadi bagian tanggung-jawabnya. Saya tidak menyebut keadaan begini sebagai tarik-ulur kepentingan tapi merupakan bagian dari konsekwensi pemilu.

Saya mencatat beberapa hal yang menarik dari kohabitasi Perancis ini. Pertama, kepatuhan kuat pada Konstitusi dan hukum (la loi) yang relatif merata dari lapisan atas hingga ke masyarakat luas (men on the street). Dalam kehidupan sehari-hari, sering terlihat warga masyarakat biasa berdebat dengan polisi mengenai hukum. Jika warga tersebut meyakini dirinya tidak melanggar hukum, ia akan melawan habis-habisan. Apabila dalam unjuk rasa, terjadi keadaan polisi melukai, apalagi jika sampai membunuh para pengunjuk rasa, polisi itu akan digugat di pengadilan hingga terhukum atau dipecat. Kepatuhan pada hukum yang kuat inipun diperlihatkan oleh berlangsungnya pemerintah kohabitasi sampai tiga kali. Di samping kepatuhan pada hukum yang relatif merata, politisi Perancis nampaknya masih mempunyai etika. Bukan hal aneh apabila seorang menteri atau anggota Parlemen, dituduh melakukan korupsi, yang dituduh itu segera mundur dengan kemauan sendiri dari jabatannya. Ia mulai aktif lagi di politik mulai dari awal setelah tuduhan itu dijernihkan.

Kedua, terjadinya kohabitasi yang berkali-kali di sisi lain memperlihatkan politisi Perancis mampu bekerjasama dengan lawan politiknya, mampu bekerjasama dengan pihak-pihak yang mempunyai tendens politik bertentangan (la tendence politique opposée). Bahkan ketika koalisi partai-partai kanan kembali menguasai kursi kepresidenan dan parlemen, ada upaya menarik mantan-mantan menteri koalisi kiri sebelumnya untuk menjadi menteri kembali di pemerintahan kanan.

Gejala ini, saya pahami bahwa garis pemisah yang ditarik oleh perbedaan ideologi nampaknya tidak setajam semula. Bahkan di Italia, terjadi koalisi antara Partai Kristen dan Partai Komunis Italia. Sebelum sampai pada kerjasama antar dan atau antara para pihak yang bertentangan (sekali lagi bukan hanya berbeda) paham, para pihak sampai pada konsep oposisi konstruktif, yang berarti meninggalkan wacana oposisi destruktif klasik.

Dalam pemilu-pemilu terakhir di Perancis, jika membaca program-programyang disebarluaskan ke masyarakat, pembaca akan sulit membedakan antara program partai-partai kiri dan kanan. Perbedaan menjadi jelas ketika mereka sudah berkuasa. Baik partai-partai kiri maupun yang kanan, semua berupaya mencari alternatif baru guna menjawab permasalahan masyarakat. Mencari adalah tingkat yang terus-menerus dilakukan. Apabila penglihatan saya benar, barangkali upaya mencari alternatif tak kenal henti ini merupakan kekuatan masyarakat dan politisi Eropa Barat.

Ketiga, kemampuan bekerjasama dengan pihak-pihak lain yang bahkan tendensi politiknya bertentangan boleh jadi merupakan salahsatu ciri dari politisi negarawan, bukan politisi politisien. Ciri lain adalah masih diterapkannya norma-norma etika dan moral dalam berpolitik. Dalam debat terakhir dalam kampanye presidensial tahun 1981, François Mitterrand menyebut lawannya, Giscard d’Estaing yang merupakan petahana, sebagai “pembohong” dan “indigne” (tidak bermartabat). Mitterrand tentu saja membeberkan bukti-bukti ucapannnya. Bohong dan martabat adalah soal moral dan etika berpolitik. Debat tersebut nampaknya awal dari bunyi lonceng kekalahan Giscard.

Keempat, keberanian untuk bekerjasama dengan mereka yang berbeda bahkan bertentangan pandang atau tendens politik, orang-orang jujur dan mempunyai komitmen manusiawi yang kuat dan konsisten, perbedaan bahkan pertentangan pandangan itu, ia rasakan sebagai bantuan besar untuk meraih atau paling tidak untuk mendekati kebenaran. Sikap “nggih ndoro” selain akan membangun barisan alat jinak (docile tool),  bukan tidak mungkin menjelma menjadi pasukan yang bisa mencelakakan seperti yang dilakukan oleh Brutus pada Caesar. Saya tidak termasuk orang yang memandang bahwa melikuidasi perbedaaan, pertentangan dan debat sebagai kearifan, kemuliaan dan tindak bermartabat. Likuidasi adalah  bentuk tertinggi dari caci-maki – petunjuk ketidakberdayaan.

Kelima, keberanian dan kemampuan bekerjasama dengan mereka yang berbeda bahkan yang bertentangan seperti dalam kohabitasi, saya pahami sebagai petanda kedewasaan sebagai anak manusia dan politisi.

Dengan pandangan seperti di atas, saya tercengang-cengang mendengar ada petinggi di Kalimantan Tengah (Kalteng) yang menginginkan keseragaman atau pikiran tunggal (la pensée unique) yang berbahaya. Apakah pandangan dan sikap demikian bukannya pandangan dan sikap yang disebut contra-nature?

Barangkali saya memang sangat tertinggal dalam membaca pekembangan sehingga tercengang-cengang memandang kembali kampung kelahiran: Kalteng, yang bising dengan retorika. Hanya saya merasa lebih pasti, bahwa untuk membangun, entah itu dinasti politik atau dinasti ekonomi, docile tool memang lebih berguna daripada seni berkohabitasi yang sebenarnya juga telah tersirat dalam gagasan “Bhinneka Tunggal Ika” dan Indonesia. Apa beda antara dinasti dan imperium?! Adakah yang mau membangun dinasti demikian di zaman ber-republik dan berkeindonesiaan? []

 

Palangka Raya, 5 Januari 2018

Advertisements

ISYARAT DESA PONDOK DAMAR

Catatan Kusni Sulang

http://epaper.radarsampit.net/arsip/byTanggal/2018-03-11

 

Hari Senin tanggal  5 Maret 2018 di Hotel Fovere, Palangka Raya, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi menyelenggarakan sebuah rapat sosialisasi tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dan Hutan Sosial dengan pembicara utama dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup,  Jakarta, ditambah dengan tiga orang  narasumber lain,  di antaranya  Deddy dari Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). Dari Deddy-lah saya pertama kali mendengar tentang terjadinya Peristiwa Desa Pondok Damar, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim),  tanpa merinci lebih lanjut apa-bagaimana.  Rincian Peristiwa saya peroleh kemudian dari media massa cetak Palangka Raya pada 6 Maret 2018 sedangkan dua videonya yang dibuat oleh seorang teman di lapangan, diperlihatkan oleh sohib saya Chandra Palusan yang mengajar di Politekhnik Kesehatan. Dua video lain hasil karya BorneoNews  TV dan Apriyanto yang melukiskan suasana di medan konflik inipun bisa disaksikan melalui youtube.

Peristiwa Desa Pondok Damar yang menurut menurut kaltengekspres.com, meletus pada tanggal 3 Maret 2018, tapi tidak terekspos oleh media, bermula dari  pencurian buah kelapa sawit sebanyak sembilan kilogram oleh warga Desa Pondok Damar dari kebun milik PT Mustika Sembuluh, anak perusahaan Wilmar Group. Pencurian itu diketahui oleh bagian keamanan (Satpam) PT Mustika Sembuluh. “Petugas keamanan perusahaan lantas mengejar hingga rumah penduduk hingga ke Desa Pondok Damar dimana yang dituduh mencuri bertempat tinggal atau berlindung.  Petugas keamanan perkebunan yang berjumlah puluhan (orang itu–KS) kemudian merusak rumah warga dan mengakibatkan seorang ibu hamil mengalami pendarahan” (Harian Kalteng Pos, 9 Maret 2018). Harian Radar Sampit (7 Maret 2018) melaporkan bahwa petugas keamanan perkebunan yang menyerang rumah adik Santo yang dituduh mencuri buah kelapa sawit itu berjumlah sekitar 30-an orang, bersenjatakan mandau dan samurai menggunakan tiga buah kendaraan roda empat. Di samping merusak rumah warga (adik Santo), petugas keamanan perusahaan itu juga melakukan pengrusakan terhadap sapundu dan sandung (Lihat: Harian Kalteng Pos. 6, 7, 8 dan 9 Maret 2018). Sandung adalah tempat menyimpan tulang-belulang mereka yang sudah ditiwahkan. Sapundu merupakan satu kesatuan dari sandung.

Pada Minggu (4/3/2018), Komandan Kodim (Dandim) 1015 Sampit, Letkol. Inf.  Sumarlin Marzuki memantau langsung kondisi Desa Pondok Damar dan mendatangi sandung serta sapundu  dan rumah warga, terletak dekat sandung. Setelah melihat keadaan rumah, sandung dan sapundu itu, Sumarlin Marzuki menyayangkan adanya perusakan terhadap situs budaya suku. Sebab, situs budaya merupakan salah satu identitas kekayaan dan keragaman Indonesia. “Situs budaya semacam ini janganlah dirusak, ini bukti jika negara kita ini memiliki kebudayaan yang beragam. Harus saling jaga,” ujarnya setelah mendengar uraian singkat tentang apa sandung dan sapundu.

Sementara Kapolres setempat AKBP Muchtar S Siregar juga tidak menyangkal telah terjadi perusakan tersebut. Menurut  Muchtar S Siregar. dari hasil pemeriksaan memang ada situs adat yang diduga dirusak oleh oknum satpam PT Mustika Sembuluh (Wilmar Group). Kejadian tersebut sebenarnya bermula kurang lebih satu bulan lalu, ketika satpam perusahaan sedang mengejar seseorang yang diduga melakukan pencurian buah sawit milik perusahaan. Saat itu pelaku melarikan diri ke arah rumah warga tersebut. Menduga pelaku berada di rumah warga tersebut, oknum satpam pun berusaha memanggil agar pelaku menyerahkan diri. Namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil. Merasa geram, oknum satpam pun melakukan perusakan dengan cara memecahkan beberapa kaca jendela rumah warga tersebut. Tapi pelaku tetap tidak ditemukan. Salah seorang warga yang melihat perusakan itupun tidak terima dan berusaha membalas perusakan yang dilakukan oknum satpam perusahaan tersebut dengan memecahkan kaca mobil yang digunakan para satpam. Dan pada akhirnya kejadian itupun dibawa ke ranah hukum. Demikian keterangan Muchtar S. Siregar selaku Kapolres setempat (https://www.borneonews.co.id/berita/88118-kapolres-kotawaringin-timur-situs-adat-juga-dirusak-oleh-oknum-satpam).

Keluarga Santo yang rumahnya dirusaki mengatakan “Kalau menuduh keluarga kami ada mencuri sawit, tidak seharusnya sampai merusak sandung (baca: kuburan — KS) orangtua kami. Kami sekeluarga mengeluarkan biaya besar untuk menggelar tiwah tapi mereka merusaknya”.  “Keluarga Santo jual kebun untuk melakukan tiwah, kenapa dirusak? Itu bagi kami sangat sakral,” ujar Sukarjo. kepala BPD Desa Pondok Damar. Sedangkan bagi Santo dan keluarganya perusakan sandung dan sapundunya, merupakan satu pelecehan dan menyangkut soal harga diri (Harian Radar Sampit, 7 Maret 2018).

Terhadap cara penanganan masalah pencurian seperti yang dilakukan oleh petugas keamanan PT Mustika Sembuluh anak perusahaan Wilmar Group seperti di atas, Gubernur Kalteng Sugianto Sabran mengatakan bahwa kalaupun benar ada tindakan pencurian, ia meminta semua pihak tidak main hakim sendiri, serta mengupayakan tetap menjaga situasi keamanan dan ketertiban di daerah ini (Harian Kalteng Pos, 6 Maret2018) sedangkan Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi Kalteng memandang dengan “geram” cara-cara yang digunakan oleh petugas keamanan PT Mestika Sembuluh sebagai pelanggaran adat. DAD Provinsi Kalteng berjanji untuk mengawal penyelesaian soal penyerangan ini secara hukum dan mempertimbangkan untuk menyidangkan PT Mustika Sembuluh anak perusahaan Wilmar Group ke Pengadilan  Adat (Harian Kalteng Pos, 8 Maret2018). Ketua DAD Kalteng, Agustiar Sabran menyatakan “jika memang terjadi pengrusakan situs tersebut, pihaknya akan mengusulkan kepada Gubernur Kalteng agar perusahaan tersebut dicabut hak guna usaha (HGU). Pihaknya juga akan menggelar sidang adat setelah tim investigasi mencari fakta di lokasi. (http://www.kalamanthana.com/2018/03/05/ini-usulan-dad-jika-betul-terjadi-pengrusakan-sandung-pondok-damar).

Menurut Kepala Dinas Dinas Perkebunan Kalteng Rawing Rambang, berdasarkan analisa data dan perjalanan  dunia perkebunan di Kalteng, dari 183 jumlah Perusahaan Besar Swasta (PBS) di Kalteng, PT Wilmar Group merupakan yang paling sering bermasalah. Di Mustika Sembuluh, plasma hanya 182 hektare. Artinya tidak sampai satu persen dari 15 ribu hektare luas kebun  (Harian Kalteng Pos,  7 Maret 2018).  Selanjutnya Rawing menjelaskan bahwa “Kalau hitungan untung-rugi jika ada plasma, perusahaan tidak akan rugi. Hanya, tentu saja, keuntungan mereka yang berkurang sedikit. Toh yang diterima dari petani juga Tandan Buah Segar (TBS), belum jadi Crude  Palm Oil (CPO). PT Mustika Sembuluh mempunyai luas 15 ribu dampaknya pada perekonomian pasti dirasakan daerah setempat. Apalagi secara ekonomi, investasi PBS satu ini cukup berpengaruh makro bagi Kalteng “ (Lihat: Harian Kalteng Pos,  7 Maret 2018).

Tidak dilaksanakannya ketentuan UU, Peraturan Menteri dan Perda, menurut gubernur Kalteng Sugianto Sabran dan Kepada Dinas Perkebunan Rawing Rambang menjadi sebab terjadinya sengketa, termasuk Peristiwa Desa Pondok Damar sekarang. Masyarakat sekitar tidak diberdayakan, desa termarjinalkan dan tak punya halaman. Tenaga kerja gak terserap. Yang datang tenaga kerja dari luar (lihat: Harian Kalteng Pos, 7 Maret 2018). Pencurian, berbagai kejahatan, rupa-rupa tindak kekerasan dan sengketa, lahir dari keadaan sosial-ekonomi yang buruk ini. Keadaan sosial-ekonomi berpengaruh pada pembentukan pikiran dan mentalitas yang selanjutnya mewujudkan diri dalam tindakan.

Dari kalangan petinggi-petinggi PBS, saya pernah mendapat keterangan bahwa pencurian itu selain dilatarbelakangi oleh keadaan sosial-ekonomi yang pincang,  dilakukan oleh suatu mafia atau geng berjejaring. Adanya jejaring ini membuat pencurian buah kelapa sawit nampaknya akan  berlangsung lama. Peserta geng berjejaring ini dipertemukan oleh kondisi sosial-ekonomi demikian juga. Kondisi sosial-ekonomi yang runyam begini pula yang menjadi tanah subur bagi tumbuh berkembangnya hedonisme. Sementara hedonisme memang punya akar dalam masyarakat Dayak Kalteng seperti tertuang dalam pandangan  “dia’ jadi bari” (tidak jadi nasi).

Peristiwa Desa Pondok Damar nampaknya hanyalah pemunculan sebuah puncak dari gugusan barisan gunung es yang mengisyaratkan bahwa seperti yang dilukiskan oleh Rawing bahwa sampai hari ini, investasi di Kalteng belum menguntungkan masyarakat setempat. Undang-Undang dan peraturan tidak diindahkan. Yang berlaku adalah rencana dan kehendak PBS seperti tercermin dari sikap pongah Satpam-nya di Desa Pondok Damar. Sikap pongah Satpam PT Mutiara Sembuluh dan PT Mutiara Sembuluh yang menolak mediasi untuk menyelesaikan sengketa atau permasalahan (lihat: Harian Kalteng Pos, 9 Maret 2018). Sikap pongah ini muncul karena tahu posisi mereka dalam perekonomian Kalteng seperti dikatakan oleh Rawing Rambang “investasi PBS satu ini cukup berpengaruh makro bagi Kalteng”. Penyelenggara Negara pun tahu posisi Wilmar Group yang demikian dan boleh jadi turut mendapatkan kenyamanan khusus sehingga sekalipun tidak mematuhi UU dan berbagai peraturan, PBS ini tetap saja dibiarkan beroperasi.

Apa arti pembiaran ini? Saya memahami sikap demikian sebagai sikap dan pilihan politik: politik investasi. Soal inti dari politik investasi adalah siapa mengatur siapa? Apakah penyelenggara Negara yang mengatur investor ataukah sebaliknya, investor yang mengatur penyelenggara Negara melalui kolusi, gratifikasi, dll, dsb. Karena itu sering dikatakan bahwa sumber daya alam dan perkebunan merupakan sarang korupsi.  Sikap dan tindakan PT Mutiara Sembuluh–Wilmar Group seperti mengisyaratkan bahwa dialah yang mengatur penyelenggara Negara.

Apakah pernyataan  Gubernur Kalteng, Sugianto Sabran “Intinya, silakan berinvestasi, tapi yang baik,”  (lihat: Harian Kalteng Pos,  6 Maret 2018) merupakan koreksi terhadap politik investasi yang diterapkan hingga hari ini, jawabannya akan diucapkan oleh waktu. Apakah berinvestasi yang baik berarti baik untuk mayoritas penduduk Kalteng ataukah hanya baik untuk segelintir. Semoga saja istilah “yang baik” ini, bukan sinonim dari upaya terselubung melakukan monopoli, yang akibatnya akan sama tidak baik; bisa menjadi basis ekonomi bagi lahir dan pengembangan dinasti, entah itu dinasti ekonomi maupun dinasti politik, yang selanjutnya akan berdampak negatif besar pada perkembangan manusia dan daerah.

Kecuali hal-hal di atas, Peristiwa Desa Pondok Damar juga saya pahami sebagai isyarat bahwa keadaan Kalteng sesungguhnya jika disebut “mapan” maka “kemapanan” itu berada di atas kerusakan. “Seperti padang ilalang kering yang rentan terbakar oleh sepercik bunga api sekalipun “, jika meminjam seorang teman yang turut bertanggungjawab atas keamanan provinsi ini. Kerentanan ini tidak lain dari produk pilihan politik — pilihan politik erat hubungannya dengan kepentingan pedagang primer yang menjadi politisi.

Isyarat lain yang dikatakan oleh Peristiwa Desa Pondok Damar adalah lemahnya masyarakat adat Dayak Kalteng baik secara organisasi atau kelembagaan maupun sebagai masyarakat adat. Jika kuat, bisa dipastikan tidak siapapun yang berani merusak kuburan orang tua atau tetua Dayak; tidak akan ada petinggi PBS cq. Indomoro Kencana yang lantang berkata di depan publik sambil mengacung-ngacung uang lembaran Rp 50 ribu: “What they need is this!” (Apa yang mereka perlukan adalah ini!). Jika masyarakat adat Dayak kuat, tidak akan ada para pihak yang menegasi keberadaan masyarakat adat Dayak. Kelemahan ini juga misalnya diperlihatkan oleh kejadian saling gugat antar pengurus DAD Kotawaringin Barat. Dan banyak contoh lagi. Kuatnya masyarakat adat dan kelembagaan adat dengan para pemangku adat yang berkualitas baik akan membuat masyarakat adat bermartabat. Perlawanan bela diri, membela dan merebut haknya akan menjadi lebih rasional, lebih cerdas, tidak hanya emosional dan berdasarkan okol.  Kata-katanya akan mempunyai daya paksa.

Kemudian, apakah meletusnya Peristiwa Pondok Damar menunjukkan pemerintah hadir di tengah warga  akar rumput  yang merupakan dasar piramida bangunan suatu masyarakat? Konflik antara masyarakat, terutama masyarakat pedesaan  dengan PBS di provinsi ini, termasuk di Kabupaten Kotim tidak pernah usai. Konflik satu disusul oleh konflik yang lain. Penyelenggara Negara hanya menjanjikan tahun depan, bulan depan, satu dua minggu lagi akan diselesaikan. Tapi janji-janji itu tidak pernah berbentuk nyata. Amorp.  Bupati Kotim misalnya pernah berjanji untuk menyelesaikan sengketa antara PBS dan warga pedesaan Kotim dalam satu tahun? Hasilnya? Muncul Peristiwa Pondok Damar. Apakah janji Gubernur dan DAD Kalteng kali ini akan berbeda hasilnya?

Peristiwa Desa Pondok Damar juga mengisyaratkan bahwa sudah saatnya daerah ini tidak memperluas wilayah penanaman kelapa sawit di tanah Kalteng yang di tahun 1990 hanya tersisa 20 persen dari seluruh luas Kalteng yang luasnya 1,5 kali  Pulau Jawa.  Sambil menuju proses perubahan agraria sesungguhnya, barangkali melaksanakan Program Sosial yang diajukan Presiden Joko Widodo, kita coba mempercepat pelaksanaannya. Di samping itu keperluan adanya Peraturan Daerah Tentang Pengakuan, Perlindungan dan Penghormatan Masyarakat (Hukum) Adat sebagai pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa hari ini kiranya kian mendesak, baik untuk tingkat Provinsi maupun tingkat kabupaten.

Kemampuan membaca isyarat kehidupan akan membantu seseorang dalam menangani secara cerdas dan tepat permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Membaca artinya mengenal persis keadaan, menganalisa dan menyimpulkan serta melaksanakan kebijakan yang didapat dari bacaan tersebut. Hanya saja memang tak sedikit yang tidak buta aksara tapi tidak bisa membaca.[]

 

Palangka Raya, 8 Maret 2018