Archive for the ‘budaya’ Tag

NOVEL THE CROCODILE HOLE

EnglishBahasa Indonesia

Video: Novel The Crocodile Hole

“The Crocodile Hole” adalah sebuah novel yang didasari dari Disertasi Saskia Wieringa mengenai peristiwa 1965. Novel ini mencoba menguak fitnah GERWANI dan mencari tahu apa penyebab terjadinya genosida tahun 1965. Fitnah GERWANI atas tarian telanjang dan pembunuhan jenderal di lubang buaya ini telah memengaruhi gerakan perempuan di Indonesia hingga sekarang. Bacalah “The Crocodile Hole” untuk mengetahui apa yang terjadi sebenarnya. Siapakah GERWANI? Bagaimana nasib GERWANI setelah fitnah? Bagaimana propaganda ini bisa terjadi? dan Bagaimana gerakan perempuan dihancurkan secara masif?

The Crocodile Hole” akan di launching dalam acara Ubud Writers & Readers Festival 28 Oct – 01 Nov 2015.

 

(Sumber: Jurnal Perempuan)

Advertisements

CEKIKIKAN BERSAMA PRAM

EnglishBahasa Indonesia

Cekikikan Bersama Pram

Oleh Martin Aleida
Pramoedya Ananta Toer and his books

Pramoedya Ananta Toer dan tetralogi

Di kalangan para pengecamnya Pramoedya Ananta Toer dicap sebagai tak punya selera humor. Novel dan karya-karyanya yang lain selalu kelam. Begitu kesimpulan mereka. Maka, suatu ketika seorang wartawan majalah Tempo bertanya kepada Pram, mengapa di dalam berbagai karyanya tak ada yang lucu, yang menggelitik. Semuanya mengharu biru. Sang wartawan pulang membawa jawaban telak: “Saya bukan tukang dagelan!”

Sedikit atau banyak, sesuatu karya mencerminkan kehidupan pribadi pengarangnya. Hampir dua-puluh tahun dari usianya dihabiskaan Pram di dalam penjara. Pahit, tentu! Namun, kalau jujur menelaah karyanya, sebagai manusia biasa dia juga bisa menunjukkan bahwa hatinya tidak selamanya kaku seperti baja. Dalam salah satu novelnya pernah muncul seorang tokoh, Sarpin Danuasmara namanya. Kalau tak salah. Begitu orang ini dijebloskan ke dalam sel yang dihuni Pram, ruangan segera berbau kentut yang menyengat. Gas buangan itu, selama berhari-hari, terus-menerus menjadi siksa tambahan. Sarpin jadi bulan-bulanan. Belakangan baru ketahuan saluran got yang tak tertutup rapat.

Dalam kehidupan sehari-hari Pram juga hangat, dengan rokok yang sambung-menyambung dan tawa serak berderai. Suatu hari, setelah dia pulang dari pulau pengasingan dan perbudakan, Buru, untuk kesekian kali, saya mampir ke rumahnya di wilayah Utan Kayu, Jakarta Timur. Ngobrol ke sana ke mari, ditingkahi deru-deram suaru mobil dan motor tiada henti, dan sesekali raungan pesawat-terbang, Pram menggeleng-gelengkan kepala: “Jakarta ini merusak menusia. Orang-orang yang begitu baik di Buru, di sini jadi bobrok.”

pram_tertawaDia bercerita, tak lama setelah pulang dari Buru, dengan uang royalty bukunya, yang dia terima dari mana-mana, Pram mendirikan sebuah perusahaan kecil-kecilan, bergerak di bidang pembangunan rumah sederhana. Sekitar 60 bekas tahanan politik Buru turut dalam perusahaan itu. Sebagai pendatang baru dalam usaha pembangunan, dan terutama oleh stigma Orde pimpinan Jenderal Soeharto terhadap komunis dan para simpatisannya, perusahaan itu kembang-kempis nafasnya. Antara lain ada pemesan yang tak membayar, karena tahu yang bekerja adalah bekas tahanan politik. Dari Buru pula! Order berkurang dan malahan terbang. Buat Pram keadaan itu bisa dia telan. Tetapi, yang tidak habis-habisnya jadi pikirannya adalah rusaknya mental kawan-kawan Buru yang bekerjasama dengannya. “Kami punya mobil mini-truk dengan kap terbuka. Setiap pulang,” kataya terkekeh, “kalau saya perhatikan diam-diam, bannya yang baru ditukar dengan yang bekas. Saya tahu mereka begitu untuk mengatasi masalah periuk-nasi mereka. Karena bukannya berkembang, malah merosot, akhirnya bersama kawan-kawannya, perusahaan tersebut diputuskan bubar untuk sementara. Cari nafas.”

Begitulah, bekas orang-orang rantai itu terbang ke mana-mana, mengikuti nasib mereka sendiri-sendiri. Sampailah suatu hari, mereka mengerubung kembali, laksana merpati pulang ke sarang. Mencari Pram di rumahnya. “Ada apa ini?” bingung Pram bertanya kepada mereka.

“Lho, kan Bung dapat hadiah Magsaysay. Dapat 350.000 dolar Amerika!” jawab seorang.

“Itu kan pengakuan terhadap saya,” tangkis Pram.

“Lah.., Bung di Buru kan tidak kerja …!” sahut seorang lagi.

“Kami yang bekerja untuk Bung. Yang membelikan rokok saya!” letup yang lain.

“Saya yang membawa telor dan sayuran untuk Bung!”

“Saya yang memperbaiki mesin ketik kalau rusak!”

“Bung jangan lupa, saya yang menyelamatkan manuskrip Bung. Ingat, kan saya yang menyelundupkannya ke Namlea. Kalau tidak dunia bebas takkan bisa membacanya!”

pram_senyumManusia yang selalu mengenakan kaos oblong putih dan bersarung, yang menjadi sastrawan terbesar di negerinya ini, tidak pernah membayangkan bahwa suatu ketika dalam hidupnya akan berhadapan dengan tuntutan yang membangkitkan kenangannya pada masa-masa paling getir bersama belasan ribu tahanan politik yang senasib dengannya di pulau isolasi Buru. Ini menyangkut uang. Namun, kepekaannya tidak majal karena harta. “Baiklah, kawan-kawan. Tapi, bagaimana menghitungnya? Bagaimana membaginya …?” Perjumpaan di dalam perusahaan yang bangkrut itu seperti menemukan jalan buntu. Semua terdiam.

Pram tidak berpihak pada korban hanya dalam karya-karyanya, tetapi juga dalam kehidupan nyata. Di antara kawan-kawan sepenanggungan. Belakangan – tidak dari mulutnya – saya dengar dia benar-benar berbagi. Termasuk ada yang dibelikan sepeda motor dan sepeda seadanya, sesuai permintaan. Tentu ada pula yang kepercik uang.

Tak lama setelah episode menghadapi “gugatan” kawan-kawannya itu, Pram kedatangan pula seorang tamu, kawan lamanya: penyair Agam Wispi. Dia muncul tepat waktu. Dari Pram saya dengar Agam meminta pinjaman $2.000. Sang penyair, yang jadi eksil di Negeri Belanda itu, mengaku kehilangan sepeda motor di sana. Dia mau beli yang baru. “Mengapa Wispi harus naik motor di negeri yang angkutan umumnya begitu bagus dan murah?” tanya saya.

“Bung kasi?” saya mendesak. Dia tak menjawab. Cuma menyedot asap rokok dan merelakan asapnya terbang.

“Medan, Bung…!” saya meledek. Dan dia terkekeh.

Di lain kesempatan saya mampir lagi. Pram muncul menenteng buku. Tebal, ukuran folio. Ternyata manuskrip “Kronik Revolusi” yang dia kerjakan begitu rapi penjilidannya. “Tertarik?” dia bertanya seraya menyodorkannya. Saya segera menyambutnya. Karena manuskrip tadi, kami ngobrol cuma sebentar. Saya bilang saya akan langsung menawarkannya kepada Goenawan Mohamad, siapa tahu bos majalah Tempo itu tertarik untuk menerbitkannya.
Dari rumahnya, hannya sekitar setengah kilo jauhnya, saya mampir ke markas Komunitas Utan Kayu di mana Goenawan banyak menghabiskan waktu, pikiran, juga uang, tentu, dalam menggerakkan paguyuban tersebut. Sebagai seorang bekas wartawannya, tak sulit buat saya untuk menemuinya.

“Saya barusan dari Pram. Dia memberikan ini,” saya memindahkan buku itu ke tangannya. “Mas berminat menerbitkannya?” Tanya saya. Goenawan menimang manuskrip yang tebal berkulit warna telur asin itu. Dia bolak-balik sesaat. “Hmmm … Bagus,” katanya berkomentar. Tak jelas apanya yang bagus, isinya ataukah bentuk penjilidannya. “Kita sedang kesulitan dana,” ucapnya. Melihat jendol yang nangkring di keningnya, saya teringat ketika dia pada suatu hari awal 1980-an meminta saya mengantarkannya untuk menemui Pram. Waktu itu saya masih bekerja di Tempo. Juga turut Zulkifly Lubis, yang semula adalah wartawan, tetapi belakangan pindah ke divisi manajemen majalah tersebut. Waktu itu menemui Pram adalah juga pertaruhan, karena dia tentu masih diamat-amati.

Saya agak terkejut mendengar kata-kata paling awal yang diucapkan Pram begitu menerima uluran tangan Goenawan: “Apa saya gepeng?” Tamunya itu kelihatan agak kikuk untuk mencari jawaban. Saya lupa apa jawaban Goenawan. Tetapi, ketika kami hendak berpisah, Goenawan mengeluarkan segepok uang dalam genggamannya dan menyerahkannya kepada Pram. “Titipan royalty dari Australia,” katanya. Tapi, saya tak melihat ada berkas yang ditandatangani. Jadi, pikiran baik saya menduga itu adalah uang pribadi Goenawan. Tempo sedang jaya-jayanya.
Kembali ke kisah manuskrip “Kronik Revolusi” setebal bantal tadi. Setelah gagal membujuk Goenawan, keesokan harinya saya menelepon Parakitri, Direktur Kepustakaan Populer Gramedia (KPG). Sambutannya sangat hangat. Dia bilang Pram sudah memberikan begitu banyak kepada bangsanya, mengapa untuk urusan penerbitan buku itu menjadi masalah yang musykil. Cuma, katanya mengingatkan, Joesoef Isak sudah pernah menawarkannya, dengan meminta royalty 20%. Perundingan gagal, karena Joesoef ngotot. Tapi, kata Parakitri lagi di ujung telepon, “Kalau Bung mau menghidupkan kembali perundingan, saya siap saja,” katanya. Baik, saya bilang, dan mengundang dia untuk menemui Pram.

Selang beberapa hari, Parakitri datang, menapaki tanggga rumah Pram, lengkap dengan stafnya. Pram menunggu di ruangan tamu, di sebelah kanannya duduk mendampingi adiknya, Koesalah. Saya sendiri tak ingin terlibat, dan duduk lima-enam depa jauhnya dari kursi pertemuan. Sambil nguping, saya dan Bu Maemunah, istri Pram, duduk menghadap meja makan. Nonton TV, mengudap cemilan.

Sudah diduga perundingan berjalan alot, berkisar soal royalty: 20, 18, 15 persen! Pram masyhur dengan keteguhannya. Namun, dalam perundingan ini dia berubah menjadi liat. “Dulu, pada waktu Balai Pustaka, royalty saya paling tinggi, 20%,” katanya meyakinkan. “Kalau sekarang turun jadi 18% bisa saya terima.” Tiba-tiba Parakitri mengeluarkan pisau Swiss bergagang merah. Seraya menodongkan ujung pisau itu kepada Pram yang duduk di seberangnya, dia bilang: “Sudahlah, Bung, 15% saja! Nanti, kalau laku jadi 18%…” Pram tak bergeming melihat mata pisau itu. Parakitri melipat dan memasukkan benda tajam itu ke saku celananya. Pram, nyengir, “Kok main pisau segala hahaha…” Dia, juga yang lain, terbahak-bahak.

Sekitar setengah tahun setelah perundingan yang ditutup dengan todongan pisau itu, telepon rumah saya berdering. Di ujung sana Koesalah mengundang saya untuk datang ke kediamannya, di Depok. “Ada uang buat Bung,” katanya. Uang apa? Saya tertanya-tanya terus. Istri saya ajak berangkat saat itu juga untuk menemui Koesalah. Saya terkejut ketika dia menyerahkan satu amplop berisi uang, dalam pecahan seratusan ribu, juga recehan dalam bentuk logam.

“Dari Pram, bagian dari royalty yang dia terima dari ‘Kronik Revolusi.’ Bung kan punya andil,” katanya senyum simpul. Total lebih dari Rp 900.000!

Di tengah jalan, menuju Pasar Minggu, saya dan istri mampir di tiga pedagang durian. Total, kami yang pendendam durian, menghabiskan 12 biji! Saya anggap pesta di tepi jalan itu sebagai penghormatan terhadap kejujuran Pram. Bahwa hak orang lain, tak peduli berapa pun besarnya, harus diberikan, walau yang bersangkutan sudah lupa pada apa yang telah disumbangkannya. Kalau kuingat apa yang dilakukan sastrawan lain, Ajip Rosidi, terhadap saya, maka Pram adalah langit, yang satu lagi adalah bumi yang membusuk.

Dalam bukunya tentang Lekra sama dengan PKI, dia melancarkan insinuasi stigmatisasi militeristis, dengan mengatakan saya adalah tokoh Lekra yang bernama Nursan (dia salah eja!) yang “sekarang menulis dengan nama Martin Aleida.” Saya yakin, dia lah yang bermain di belakang, sehingga saya dianulir sebagai penerima penghargaan seni dari Akademi Jakarta untuk tahun 2013. Tim juri yang ditunjuk AJ menetapkan saya sebagai penerima penghargaan, tetapi AJ sendiri, di mana Ajip Rosidi duduk sebagai anggota yang cukup lama, menolak keputusan juri tersebut, dan menunjuk seniman lain sebagai penerima penghargaan tahunan yang berhadiah uang Rp 50.000.000. itu. Akibatnya juri mengundurkan diri dan menyatakan tidak bertanggungjawab terhadap keputusan AJ. Publik tidak pernah diberi tahu mengapa Martin dianulir. Goenawan Mohamad, yang sudah sejak lama mengundurkan diri sebagai angggota AJ, menyebutkan lembaga itu “sudah kadalu warsa,” dan di media sosial dia mengecam sikap berdiam diri dari lembaga yang dana operasionalnya berasal dari pemerintah DKI Jakarta itu.

Kebencian Ajip terhadap saya, kalau boleh saya katakan begitu, berawal dari kritik saya terhadap obituari yang ditulisnya mengenai AS Dharta, salah seorang pendiri dan pimpinan Lekra yang pertama. Bayangkan, dalam obituari dia menuduh Dharta ateis dan arwahnya tidak akan diterima Allah. Seakan-akan dia telah dititahkan Yang Maha Kuasa untuk menentukan kufur tidaknya seseorang. Tulisannya yang muncul di Pikiran Rakyat Bandung itu kemudian saya kritik dalam penerbitan koran yang sama. Saya katakan apa yang dituduhkan Ajip tidaklah benar. Setelah diyakinkan oleh seorang sahabat dekatnya, dia terpaksa menelan kembali ludahnya. Ajip menulis dua kali untuk seorang yang telah pergi: AS Dharta. Yang pertama mempersilahkannya masuk neraka, yang kedua dia bersujud meminta ampun kepada keluarga penyair itu.

Pramoedya Ananta Toer, Ajip Rosidi, dua-duanya saya kenal. Yang satu langit, yang satu lagi rombengan busuk. ***

Martin Aleida, sastrawan, tinggal di Jakarta

KOMNAS HAM TURUNKAN TIM SELIDIKI PELARANGAN MAJALAH LENTERA

BBCINDONESIA

KOMNAS HAM TURUNKAN TIM SELIDIKI PELARANGAN MAJALAH LENTERA

  • 22 Oktober 2015
 
Image caption Koordinator subkomisi mediasi Komnas HAM, Ansori Sinungan, menunjukkan salinan salah-satu halaman dalam majalah Lentera edisi 3 tahun 2015.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan menurunkan tim untuk menyelidiki kasus pelarangan peredaran majalah Lentera milik lembaga pers mahasiswa Universitas Kristen Satya Wacana, UKSW Salatiga.

Tim Komnas HAM rencananya akan menemui Rektor UKSW dan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fiskom) untuk menanyakan kasus tersebut.

Hal itu diutarakan Koordinator subkomisi mediasi Komnas HAM, Ansori Sinungan di hadapan perwakilan sejumlah lembaga masyarakat sipil yang memprihatinkan pelarangan peredaran majalah Lentera, Kamis (22/10) siang.

“Kami akan menanyakan (masalah pelarangan majalah Lentera), kami akan ketemu rektor dan dekan (UKSW),” kata Ansori Sinungan.

Komnas HAM juga menjanjikan untuk melakukan upaya agar pimpinan redaksi majalah tersebut tidak diberikan sanksi oleh pimpinan universitas dan dekan.

“Insya Allah akan menjamin tidak akan terjadi diskriminasi pada masa depan mahasiswa,” kata Ansori menegaskan.

‘Salatiga kota merah’

Pada hari Jumat (16/10) lalu, Rektorat UKSW dan Dekan Fiskom telah memerintahkan agar pimpinan lembaga pers mahasiswa Lentera menarik semua majalah edisi III tahun 2015 yang tersisa di semua agen penjualan.

Liputan utama edisi yang berjudul “Salatiga kota merah” itu mengangkat tentang pelanggaran HAM berat seputar peristiwa pasca G30S 1965.

Perintah penarikan majalah itu disebutkan untuk “menciptakan situasi yang kondusif pada masyarakat kota Salatiga”

Image copyright scientiarum.com
Image caption Pihak Dekanat Fiskom membantah pihaknya mengintimidasi dan menginterogasi jajaran redaksi majalah Lentera.

Edisi ini terbit 500 eksemplar dan dijual dengan harga Rp15.000 serta disebarluaskan ke masyarakat Salatiga dengan menitipkannya di kafe serta beberapa tempat yang memasang iklan di majalah itu.

Dua hari kemudian, Minggu (18/10), para pimpinan redaksi majalah Lentera diinterogasi di Mapolres Salatiga sehubungan dengan isi edisi majalah tersebut.

Dalam sepekan ini, kasus penarikan majalah Lentera telah menjadi sorotan di media. Sebagian besar isinya mengkritik kebijakan pimpinan UKSW dan kepolisian setempat.

Sejumlah laporan menyebutkan, Dekan Fiskom UKSW Daru Purnomo telah membantah pihaknya telah mengintimidasi jajaran redaksi Lentera. Mereka juga menolak tuduhan adanya interogasi oleh kepolisian setempat terhadap pengelola majalah tersebut.

Penarikan majalah itu dilakukan karena redaksi dianggap telah menyalahi prosedur mekanisme penerbitan edisi tersebut.

‘Cara-cara kuno dan Orba’

Di hadapan perwakilan Komnas HAM, perwakilan sejumlah lembaga masyarakat sipil dan individu menuntut agar pihak-pihak terkait “menghentikan penarikan peredaran majalah Lentera.”

Mereka adalah perwakilan 24 lembaga masyarakat sipil, antara lain Forum alumni aktivis pers mahasiswa Indonesia (FAA-PPMI), PPMI, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum Pers, Kontras, serta Syarikat Indonesia.

Tindakan intervensi, intimidasi dan stigmatisasi kepada jajaran redaksi majalah itu juga dituntut untuk dihentikan.

Image caption Sekjen Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Suwarjono menganggap, tindakan penarikan majalah Lentera merupakan “cara-cara kuno dan Orba”.

“Di era sekarang, mengekang informasi itu sangat mustahil. Ketika bentuk cetak diberedel, dengan gampang sekali akan muncul dalam bentuk pdf atau di internet,” kata Ketua AJI Indonesia, Suwarjono.

“Jadi, jangan bodoh melakukan tindakan yang justru anti-mainstream. Justru kalau dilarang, orang justru akan mencari. Di online, bahan itu akan mudah didapatkan dengan mudah dan cepat,” tandasnya.

Suwarjono menyebut tindakan Rektorat dan Dekan Fiskom UKSW Salatiga sebagai “cara-cara kuno dan Orde Baru yang seharusnya sudah ditinggalkan.”

Sementara, Presidium FAA PPMI Agung Sedayu mengatakan, pelarangan peredaran majalah Lentera “melanggar HAM mahasiswa UKSW untuk berekspresi dan menyampaikan informasi.”

“Kami juga menilai pelarangan peredaran majalah majalah itu melanggar HAM warga negara lain untuk memperoleh informasi dan karya jurnalistik lembaga pers mahasiswa Lentera,” kata Agung Sedayu.[]

‘DITEKAN APARAT’, FESTIVAL UWRF UBUD BATALKAN ACARA TERKAIT KASUS 1965

BBCINDONESIA

‘Ditekan aparat’, Festival UWRF Ubud batalkan acara terkait kasus 1965

  • 23 Oktober 2015

Image copyright THE ACT OF LIVING
Image caption The Act of Living: karya karya Anne-Cecile Esteve, tentang perempuan penyintas Peristiwa 1965, dibatalkan.

Panitia Festival Penulis dan Peminat Sastra Ubud (UWRF) 2015 membatalkan sejumlah acara terkait kasus pasca 1965, setelah diancam tak akan diberikan izin festival.

Hal itu diumumkan di situs resmi UWRF -Ubud Writers and Readers Festival 2015.

“Hal ini dilakukan setelah meningkatnya pemantauan oleh aparat setempat, yang memiliki kewenangan untuk mencabut izin penyelenggaraan festival yang dikeluarkan oleh Polri,” tulis pantia di situs UWRF 2015.

Seorang juru bicara festival Hanna Nabila, kepada wartawan BBC Indonesia Ging Ginanjar mengatakan, “sudah sejak dua minggu lalu, beberapa program diawasi oleh kepolisian dan pemerintah daerah.”

“Hari ini, kami mendapatkan keputusan bahwa beberapa program yang terkait ‘tahun tersebut’ harus dibatalkan.”

Hanna Nabila membenarkan, bahwa yang dimaksud dengan “tahun tersebut” adalah tahun 1965 -perburuan dan pembunuhan besar-besaran terhadap para simpatisan dan yang dianggap terkait Partai Komunis Indonesia, menyusul peristiwa pembunuhan enam jenderal dan seorang kapten.

Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Gianyar, AKBP Farman, dikutip Tempo mengatakan, pihaknya memang “mengimbau supaya (program terkait Peristiwa 65) itu tidak dilakukan, yang jelas itu memang masih ada larangan tentang ajaran-ajaran PKI”.

“Kemudian masalah keamanan jangan sampai nafasnya festival itu justru malah tercemar karena adanya pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan PKI,” demikian Tempo mengutip.

Farman menyebut, mereka sudah melakukan berbagai pertemuan untuk meminta pembatalan acara-acara itu.

“Semua lengkap, ada Pemda, Kejari, dan Kodim. Yang kami lakukan merupakan tindakan terakhir tadi, sebelumnya sudah dilakukan koordinasi-koordinasi dengan pihak-pihak terkait termasuk yang dimotori oleh panitia sendiri,” kata Farman.

ubud

Image copyright Ubud Writers and Readers Festival
Image caption Festival kali ini terdiri dari 225 program, yang semuanya bisa terancam tak bisa diselenggarakan.

Ini setidaknya merupakan peristiwa ketiga di bulan Oktober ini menyangkut pelarangan hal ihwal yang terkait Peristiwa 65.

Sebelumnya terjadi penangkapan terhadap Tom iljas, seorang eksil yang tinggal di Swedia, ketika mengunjungi makam ayahnya di Sumatra Barat, dan interogasi polisi terhadap majalah Lentera yang memuat laporan tentang Peristiwa 1965.

Seluruh 225 program terancam

Tiga program yang dibatalkan di Ubud Writers and Readers Festival semuanya adalah yang terkait atau bertemakan Peristiwa 1965.

“Ketiganya adalah pemutaran film The Look of Silence karya Joshua Oppenheimer, peluncuran buku dan pameran foto The Act of Living, dan diskusi-diskusi terkait,” papar Hanna Nabila pula.

Ubud Festival

Image copyright UWRF 2015
Image caption UWRF juga merayakan berbagai bidang budaya lain, seperti dengan acara lokakarya membatik.

Look of Silence adalah film dokumenter tentang Peristiwa 1965 dari mata korban, melengkapi film sebelumnya, The Act of Killing, yang menilik Peristiwa 1965 dari mata pelaku.

Adapun The Act of Living -mengingatkan kita pada judul film terdahulu Joshua Oppenheimer, The Act of Killing, yang menggunakan sudut pandang pelaku, adalah kumpulan foto para perempuan penyintas 1965, meliputi para penyintas yang dulu mengalami penyiksaan, serta isteri dan anak para tahanan politik yang ditahan di Pulau Buru, Kupang dan Yogyakarta.

“Kami sudah melakukan berbagai diskusi dengan aparat keamanan dan pemerintah daerah sejak dua minggu lalu,” tutur Hanna Nabila.

Namun mereka tetap harus membatalkan semua program terkait Peristiwa 65.

“Kalau program-program itu dilanjutkan, diancam bahwa program lainnya tidak bisa dilanjutkan,” tambah Hanna Nabila. Yang berarti, izin penyelenggaraan festival yang terdiri dari 225 program, terancam dicabut.

Akhirnya panitia tunduk, dan membatalkan acara-acara itu.

Image copyright UWRF 2015
Image caption Indonesia Raja, kumpulan film pendek dari berbagai pelosok Indonesia, tampil di UWRF 2015.

“Karena kami memikirkan festival ini secara keseluruhan.”

“Dengan penuh penyesalan, setelah melalui berbagai pertimbangan dan diskusi, festival memutuskan bahwa tidak bisa membahayakan keseluruhan program pada tahap (yang begitu mendesak).”

UWRF akan dibuka tanggal 28 Oktober mendatang dan berlangsung hingga 1 November.

BBC Indonesia berusaha meminta keterangan kepolisian dan pemerintah daerah tetapi belum berhasil menembus para pejabat terkait.

Ketiga selama Oktober

Sebelumnya, aparat polisi dan militer menangkap Tom Iljas, seorang eksil yang terdampar di Swedia sejak puluhan tahun lalu, dan akhirnya menjadi warga negara Swedia.

UWRF 2015

Image copyright UWRF 2015
Image caption Rakyat aksara -people of letters, salah satu acara di UWRF 2015.

Disebutkan Yulia Bharata Evina yang mendampinginya, Tom Iljas ditangkap ketika mengunjungi kuburan masal tempat ayahnya dimakamkan setelah dibunuh. Akhirnya Tom Iljas dideportasi.

Di Salatiga, kepolisian memeriksa awak redaksi majalah UKSW, Lentera yang dalam edisi terakhirnya menurunkan laporan berjudul “Salatiga Kota Merah,” yang berbuntut pada penarikan majalah tersebut.[]

PERNYATAAN THE HERB FEITH FOUNDATION

Media Release
24 October 2015
The Herb Feith Foundation is shocked and disappointed at the forced cancellation of its sponsored events at the Ubud Writers & Readers Festival 2015. We were notified of this decision yesterday at 4pm AEST, 23 October, four days before our program was due to commence on 27 October.
Indonesian voices on 1965-66 have again been silenced.
We have lost an opportunity to hear contributions from key Indonesians writers and researchers towards a better understanding and reflection on this traumatic history. This highlights an enduring problem in Indonesia of being unable to deal with the legacy of 1965.
The sponsored program at UWRF 2015 included three discussion panels, a photo exhibition curated by Asia Justice and Rights (AJAR) and a launch of three books in the Herb Feith Foundation ‘Translating Accounts of 1965-66 Mass Violence in Indonesia’, edited by two academics Katharine McGregor and Jemma Purdey, translated by Jennifer Lindsay and published by Monash University Publishing. One panel focused on literary works on 1965, one on local approaches by Taman 65 to address the legacies of 1965 in Bali and the other was to be a discussion with the writers of books from the translated series.
The books in the series are Forbidden Memories: Women’s experiences of 1965 in Eastern Indonesia, Edited by Mery Kolimon, Liliya Wetangterah and Karen Campbell-Nelson, Breaking the Silence: Survivors Speak about 1965–66 Violence in Indonesia, Edited by Putu Oka Sukanta. Truth Will Out: Indonesian Accounts of the 1965 Mass Violence, Edited by Dr Baskara T Wardaya SJ.
The main purpose of our translated book series is to expose international audiences to Indonesian voices about this traumatic period in their nation’s history. The original books were published in Indonesia between 2011-2013, are freely available and have been reviewed in national media outlets. These books survey a range of Indonesian experiences of the mass violence.
The books are available for free download via the Monash University Publishing website http://publishing.monash.edu/series/herb-feith.html.
The Herb Feith Foundation, established in 2003, was named after the famous Australian Indonesianist, Herb Feith. Following his life long interest and dedication it supports the study of educational activities in the fields of human rights, peace studies and conflict resolution in Indonesia. The Foundation works together with organisations, communities and individuals in Indonesia to carry out its programs.
Jemma Purdey
jemma.purdey@monash.edu; +61 (0) 409 257 154
Katharine McGregor
k.mcgregor@unimelb.edu.au; +61 (0) 433 168 532

UBUD FESTIVAL BANNED FROM DISCUSSING 1965 MASSACRE

UBUD FESTIVAL BANNED FROM DISCUSSING 1965 MASSACRE
Ni Komang Erviani and Erika Anindita
 

ubud:

(Courtesy of http://www.ubudwritersfestival.com)

(Courtesy of http://www.ubudwritersfestival.com)
The annual Ubud Writers and Readers Festival (UWRF) has been forced to cancel a series of panel discussions on the 1965 Communist repression in Indonesia following scrutiny from local authorities, the festival director said on Friday.
Founder and director of the UWRF Janet DeNeefe said in a statement published on the festival’s website that she was disappointed about the cancellation of the three sessions dedicated to the victims of 1965 bloody massacre.
As well as the panel discussion, also cancelled were a screening of Joshua Oppenheimer’s film The Look of Silence and an art exhibition and book launch titled The Act of Living.
“The team has worked extremely hard over the past few weeks to try and ensure that these programs would go ahead. It’s extremely disappointing and saddening that after all our efforts, and those of our panelists and partners, we are unable to host these sessions without jeopardizing the rest of the festival,” she said in statement on Friday.
The announcement was made after extensive negotiations with local authorities.
She said that the festival had a mission to create a platform for people to discuss various issues that have a great impact on many people, such as the 1965 tragedy.
“We chose to dedicate a proportion of the program to enriching our understanding of this, through themes of reconciliation and remembrance,” she added, saying that the sessions would create discussions to help those whose lives were severely affected.
This year marks the 50th anniversary of the 1965 communist purge, during which it is believed that up to 1 million people were killed, from 1965 to 1966.
The 12th festival will run from Oct. 28 to Nov. 1, with the grand theme of “17,000 Islands of Imagination”.
This will be the first time the UWRF has had panel sessions come under scrutiny from local authorities, including the government, police and military.
The festival, director DeNeefe said, will continue to promote freedom of literary, artistic and creative expression.
“We sincerely hope that the festival will continue to create open space for constructive conversation in the years to come,” she said.
Hanna Nabila, national media coordinator for the UWRF, said that the organizers had explained that the discussion will be about victims of the tragedy.
“We don’t get into the political side, actually. But, maybe it is still too sensitive, so we didn’t get authorization for several programs,” she told thejakartapost.com.
Even though authorities did not make explicit threats, Hanna said the organizer would follow through and cancel the necessary sessions.
“We worry that if we don’t obey them, unwanted things may occur,” she said.
Gianyar Police chief Adj. Sr. Cmr. Farman admitted that the authorities had banned certain sessions at the UWRF relating to the 1965 massacre.
“This is for the benefit of the people. The spirit of the festival is not to discuss things that would just open old wounds,” he said.
Farman claimed that the authorities only gave the organizer permission to hold a festival of writers and readers, not film screenings.
“The movie did not even pass the censorship requirements,” he said referring to Oppenheimer’s movie.
He warned the organizers to follow through and cancel the sessions, saying that if they didn’t the police would forcefully stop the festival. (rin)
– See more at: http://m.thejakartapost.com/news/2015/10/23/ubud-festival-banned-discussing-1965-massacre.html#sthash.pbzcuQVt.dpuf

TENTANG SEBUAH KESADARAN

Surat-Surat dari Den Haag (5)

TENTANG SEBUAH KESADARAN

Perlunya mewaspadai sesat pikir tentang sebuah zaman. Boleh percaya, boleh tidak.

Oleh: Bonnie Triyana
Presiden Soeharto merokok cerutu di rumahnya, Jakarta, Desember 1967.
Foto: Larry Burrows/LIFE.

INI surat yang terlambat dikirim. Ditulis dari berbagai tempat yang saya kunjungi selama di Eropa. Sebagian ditulis di Den Haag, sebagian di Hamburg dan Berlin, lantas dituntaskan di Amsterdam.

Dua minggu lalu saya bertemu Tatiana Lukman, putri MH Lukman, salah satu dari empat sekawan petinggi PKI pascakemerdekaan. Empat sekawan yang saya maksud adalah DN Aidit, Nyoto, Lukman dan Sudisman. Keempat orang itu tewas pascaperistiwa 1965.

Kendati tak muda lagi, Tatiana masih sangat produktif menulis buku. Sejumlah buku telah lahir dari tangannya, antara lain Panta Rhei, Pelangi dan Alternatif. Tinggal jauh dari Indonesia dan separuh lebih dari usianya hidup di luar negeri tak membuatnya kehilangan perhatian kepada Indonesia.

Tatiana belajar ke Tiongkok pada 1964. Namun revolusi kebudayaan pada 1966 membuat kuliahnya terhenti. Dari Tiongkok dia hijrah ke Kuba, belajar bahasa Spanyol dan Prancis di Universitas Havana. “Bahasa Spanyol sudah seperti bahasa ibu saya sendiri,” kata dia kepada saya.

Tatiana tidak sendiri di sini. Ada banyak orang Indonesia yang terpaksa harus tinggal di negeri Belanda ini karena terhalang pulang. Zaman Orde Baru dan kediktatoran Soeharto adalah masa paling kelam buat mereka (juga buat kita, tentu saja).

Sedikit saja orang tahu tentang cerita kelam Orde Baru. Dan babak sejarah yang kelam itu tenggelam oleh dongeng tentang kemakmuran dan murahnya harga barang-barang. Cerita sejarah yang penuh prahara itu lenyap tertimbun obrolan orang-orang tentang perut kenyang dan keadaan tenang, kendati harus takluk di bawah laras senapan.

Lantas apa bedanya dengan zaman penjajahan? Bahkan di zaman penjajahan pun sedikit orang saja yang sadar kalau mereka sedang hidup dijajah. Kesadaran memang harus diajarkan karena tak semua orang punya pengetahuan yang sama tentang arti sebuah zaman.

Ketika diadili di Landraad Bandung, Sukarno menjelaskan apa arti imperialisme yang saat itu tengah terjadi. Imperialisme, kata dia di depan hakim, “suatu nafsu, suatu sistem menguasai atau mempengaruhi ekonomi bangsa lain atau negeri, –suatu sistem merajai atau mengendalikan ekonomi atau negeri bangsa lain. Ia tidak usah dijalankan dengan pedang atau bedil atau meriam atau kapak perang, tak usah berupa ‘perluasan negeri daerah dengan kekerasan senjata’ sebagaimana yang diartikan oleh van Kol –tetapi ia bisa juga berjalan hanya dengan ‘putar lidah’ atau cara ‘halus-halusan’ saja, bisa juga dengan berjalan dengan cara ‘penetration pacifique’.”

Sukarno dan segelintir orang segenerasinya adalah kaum terpelajar yang sadar bahwa mereka hidup dalam penjajahan. Kesadaran itu datang karena mereka tak hanya membaca buku, tapi melihat kenyataan yang terjadi di sekitarnya. Kesadaran terbangun lantas menjadi bahan bakar untuk melawan sistem yang sedang menindas diri mereka dan masyarakat di mana mereka berada.

Tentu tak semua mau hidup nekat seperti Sukarno dan kawan-kawannya. Sukarno, kalau mau, bisa saja jadi pegawai pemerintah kolonial. Seperti juga Bung Hatta, Sjahrir dan Tan Malaka. Hidup enak dan nyaman. Tapi mereka memilih jalan lain. Kesadaran tentang sebuah keadaan menjadi penting untuk memahami tentang apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan.

Sekarang, orang-orang sedang mengenang nikmatnya hidup di zaman Orde Baru. Entah sedang mimpi atau sedang sadar, entahlah. Sedikit saja yang tahu, atau kalaupun tahu, sengaja mengabaikannya. Sekarang, orang merindukan sosok pemimpin tegas: kayak Soeharto, katanya.

Terkadang itu yang bikin bingung, apa arti seorang pemimpin tegas dalam sistem demokrasi yang dianut oleh negeri dengan 250 juta lebih rakyat? Apa artinya seorang presiden tegas yang berkuasa dalam sistem setengah presidensial tapi juga semi-semi parlementer? Saya cemas, jangan-jangan banyak orang kepleset pikir kalau bentuk ketegasan pemimpin yang mereka rindukan adalah gaya otoriter yang pernah ditunjukan oleh Soeharto.

Untuk soal ini, saya teringat cerita Rosihan Anwar soal bagaimana pemerintah Orde Baru menangani pers seusai peristiwa Malari 1974. Suatu hari, tak lama setelah insiden tersebut, Menteri Penerangan Mashuri SH lapor pada Presiden Soeharto tentang bagaimana harusnya menyikapi koran-koran yang kritis, seperti Pedoman dan Indonesia Raya. Pedoman milik Rosihan, sementara Indonesia Raya dinakhodai oleh Mochtar Lubis.

Dengan tegas dan pasti, Soeharto menjawab, “Wis, pateni wae”. Simsalabim, maka dua koran itu pun dibredel, dipateni alias dibuat mati. Bagaimana? Masih rindu masa Orde Baru? Kalau soal harga murah, tentu semua juga rindu, termasuk saya. Persoalannya, apakah perlu menciptakan zaman serba enak sambil main gebuk, culik, tangkap dan bunuh? Buat saya… sorryelu-gue, end! [Sumber: Majalah Historia]

MENTALITAS KOLONIAL VERSUS INLANDERS

Surat-Surat dari Den Haag (4)

MENTALITAS KOLONIAL VERSUS INLANDERS

KIIni tentang orang-orang Belanda yang rindu bekas jajahannya. Kerinduan kadang-kadang yang janggal.

Oleh: Bonnie Triyana
Gudang penyortiran hasil perkebunan tembakau milik Belanda di Jawa, 1939. Foto: TropenmuseumClick to zoom

Gudang penyortiran hasil perkebunan tembakau milik Belanda di Jawa, 1939.
Foto: Tropenmuseum

Beberapa hari lalu saya bertandang ke rumah Professor Jan Breman. Dia seorang antropolog dan juga sejarawan ahli Indonesia yang terkemuka. Karya-karyanya banyak mengungkap kekejaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Pada 1997 dia menulis buku tentang perlakuan buruk tuan-tuan perkebunan pada buruhnya di Deli.

Baru-baru ini, bukunya tentang keuntungan kolonial dari tanam paksa kopi diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Buku tersebut lagi-lagi mengungkap praktik busuk kolonialisme yang menghisap rakyat tanah jajahannya. Breman membuktikan bahwa kaum kolonialis meraup untung berkali lipat dari penanaman kopi di Indonesia sementara para petani semakin terhimpit hidupnya karena menerima upah minim.

Lucunya, naskah buku mengenai tanam paksa kopi tersebut sempat ditolak oleh sebuah lembaga penerbit di Belanda. Lembaga penerbitan tersebut telah dikenal sebagai lembaga yang banyak mencurahkan perhatiannya pada Indonesia dan memiliki banyak koleksi tetang sejarah Indonesia. Mereka beralasan naskah Breman tersebut “bermutu rendah”. Breman mengatakan itu kepada saya sambil mengangkat kedua bahunya dan tersenyum kecil.

Ketika saya tiba di rumahnya di kawasan Heemstede, sebuah permukiman yang terletak di antara Leiden dan Amsterdam, dia langsung menunjukkan secarik koran. “Ini untuk kamu. Sengaja saya robek untuk menunjukkan sebuah resensi buku bagus tentang kolonialisme,” kata dia.

Buku itu berjudul Album van de Indische Poëzie disusun oleh Bert Paasman dan Peter van Zonnenveld. Dalam buku tersebut termuat puisi-puisi tentang kerinduan orang Belanda pada Indonesia. Sebuah gambar ilustrasi karya Willy Sluiter yang berjudul “Aan Boord van de Juliana” melengkapi gambaran kenangan tentang Indonesia pada buku itu.

Dalam gambar tersebut nampak dua orang pelayan pribumi berdiri menyuguhi makanan kepada dua orang perempuan Belanda yang sedang duduk. Salah seorang perempuan memegang pundak anaknya yang tengah menyodorkan cangkir kepada sang pelayan pribumi. Sang pelayan dengan sikap hormat mengisi cangkir dengan teko kecil di tangannya.

“Inilah apa yang saya sebut dengan metalitas kolonial,” kata Breman. Menurut dia, kerinduan orang Belanda terhadap Indonesia acapkali disertai sikap mendominasi. Kerinduan yang berelasi kuat dengan perasaan penaklukan seorang tuan kepada jajahannya. “Hal itu tercermin dari buku ini,” kata Breman.

Kebalikan dari sikap mendominasi dari kaum kolonialis adalah mentalitas minderwaardegheid complex atau perasaan rendah diri yang sering diidap warga jajahan. Inilah yang sebenarnya ingin diubah oleh Sukarno. Pembangunan karakter manusia Indonesia, dari sekadar bangsa jajahan menjadi tuan bagi bangsanya sendiri. Berdaulat di negerinya sendiri.

Dari buku-buku yang ditulis Breman, terekam betul bagaimana bangsa Indonesia sejak dahulu diperlakukan budak. Bahkan kaum feodalnya, yang tentu saja tanpa sadar, juga digunakan sebagai perantara untuk menguasai orang-orang kecil yang dipekerjakan sebagai budak. Boleh saja ada pendapat lain soal hal ini.

Namun, dari beberapa arsip yang saya temukan di Belanda ini, menunjukkan bagaimana Indonesia atau Hindia Belanda, merupakan obyek penjajahan yang mendatangkan banyak kemakmuran bagi Belanda. “Pada abad ke-17, hampir setengah dari dana anggaran pemerintah diperoleh dari hasil tanam paksa,” kata Breman.

Bukan itu saja, sebuah perusahaan minyak Belanda, bahkan pernah membuat semacam laporan tentang betapa cemasnya mereka pada gerakan kemerdekaan di Indonesia. Mereka juga menghwatirkan masifnya gerakan kiri yang bahu-membahu dengan kaum nasionalis Indonesia.

Akhirnya, kita harus kembali memikirkan bagaimana mengubah mentalitas bangsa Indonesia. Dari sekadar mental sisa-sisa bangsa jajahan, menjadi bermental kuat setara dengan bangsa lain. Tentu saja ada berbagai cara yang bisa dilakukan, bukan hanya dengan cara “Revolusi Mental” ala Mas Jokowi. Bukan begitu bukan, mas?!{Sumber: Majalah Historia]

CONGO

 

CONGO

Saya tak melihat Anwar Congo sebagai seorang pembunuh berdarah dingin.

Oleh: Bonnie Triyana

DIA lebih mirip seorang aktor: berpenampilan dendi, pandai bernyanyi, menari cha-cha dan lihai berakting. Dia selalu punya cara supaya bisa tetap menikmati sebuah pembunuhan: sambil mendengarkan musik, bernyanyi, berfantasi karena marijuana dan tentu menenggak minuman keras.

Malam-malam yang tak terbayangkan mengerikannya bagi sang korban adalah aksi teatrikal yang fantastis bagi dirinya. Anwar Congo, nama lelaki tua itu, seperti mendatangkan mimpi buruk dari masa lalu.

Tapi dalam film The Act of Killing besutan sutradara Joshua Oppenheimer, mimpi buruk itu dihadirkan sebagai tontonan yang penuh satire sekaligus menelanjangi kenyataan yang terjadi pada masa lalu bangsa ini. Sehingga perasaan yang menyeruak saat menonton semua “ketelanjangan” itu tak lain adalah rasa malu yang meluap-luap: di mana nalar dan nurani yang tak bekerja dikemas menjadi satu paket tontonan.

Congo mengklaim telah berhasil menemukan sebuah sistem pembasmian pengikut komunis yang lebih “efisien, manusiawi, kurang sadis dan juga tidak menggunakan kekerasan yang berlebihan.” Dia mengaku kerepotan dengan cara membunuh yang biasa: menyembelih korban menyebabkan terlalu banyak darah mengalir mengotori lantai. Pada seutas kawatlah dia menemukan cara yang “manusiawi” dan “efisien” itu. Korban dibelit lehernya, ditarik sekuat tenaga sampai tewas kehabisan nafas. Demikian cara “kurang sadis” itu dilakukan.

Tentu ini bukan perkara hiburan belaka, seperti seperti layaknya film-film Hollywood atau Bollywood. Ini sebuah rekonstruksi peristiwa yang langsung diperankan oleh pelakunya dari tempat kejadian perkara. Mempertontonkan sisi keji dari seorang Congo tapi juga di bagian lain memperlihatkan bahwa dia seorang manusia yang bisa traumatik atas apa yang telah dilakukannya.

Oppenheimer berhasil mengayun-ayun perasaan penonton dalam melihat sosok Congo. Congo bisa hadir sebagai kakek yang bijak ketika dia menasehati cucunya untuk meminta maaf kepada seekor bebek yang telah dibuat pincang kakinya. Dan saat adzan berkumandang dia berseloroh, “ini bapaknya PKI yang adzan ini. Untung bapaknya gak dapat ke tangan awak dulu, kalau dapat, mati dia.”

Nasib orang komunis seperti ada di tangannya dan kekuasaan untuk membolak-balik nasib itu datang sejak pengujung Oktober 1965, setelah berita-berita di koran yang dikuasai tentara menyiarkan secara sepihak tentang peristiwa 1 Oktober di Lubang Buaya. Itulah saat kebenaran jadi milik yang menang dan mereka dapat membenarkan tindakan apapun terhadap yang kalah.

Congo pun tak merasa bersalah mengemban misi pembunuhan itu. “Kalau mereka yang menang, kita yang dihabisi,” begitu permakluman yang selalu didengungkan oleh para pelaku, kendati faktanya tak demikian. Tapi lagi-lagi, yang menang “berhak” membuat pembenaran atas aksinya, seperti yang dikatakan Adi, kawan Congo, “Saya yang menang, saya mesti juga bikin definisi kejahatan perang,” katanya menjawab kemungkinan perkara itu dibawa ke mahkamah internasional.

Perdana Menteri Inggris Winston Churchil, dalam sebuah pidatonya di tengah gemuruh Perang Dunia Kedua, pernah pula berkata “sejarah ditulis oleh para pemenang.” Tapi sekarang, dengan cara seperti apa para pemenang meraih kemenangannya, merupakan kisah tersendiri dalam sejarah yang tetap harus ditulis. Ia bisa kisah tentang epik heroisme, namun tak mustahil ada jingoisme di dalamnya.

Aksi Congo sama sekali bukan tentang heroisme, seperti yang dirayakan para pemuda berjaket loreng oranye pada sebuah acara talkshow di TVRI Medan, sebagaimana yang ditunjukkan dalam film ini. Aksi Congo pada hari-hari di tahun 1965-1966 bermula dari ketidaktahuan yang berakhir sebagai sebuah tragedi: bagaimana bisa seseorang yang membunuh hanya karena asumsi: kalau tidak membunuh akan dibunuh.

Sesat pikir dalam memahami peristiwa G30S 1965 juga terlihat dari cara mewajarkan pembunuhan terhadap anggota dan simpatisan PKI. Mereka seakan menempatkan korban, yang komunis itu, pantas mati supaya kehidupan manusia yang lebih baik. Alasan Congo sederhana: karena kaum komunis membuat film Amerika tak lagi masuk bioskop. Bioskop sepi, Congo kurang rezeki. Absurd!

Dari segala macam ketidakjelasan itu lantas muncul beberapa sosok tokoh publik, mulai dari pejabat kementerian sampai mantan wakil presiden. Semua menyatakan bahwa premanisme itu berguna dan baik adanya. Kemunculan tokoh-tokoh tersebut dalam film ini memperlihatkan bahwa negara lebih menyerupai gelanggang sirkus dengan begitu banyak atraksi kepentingan kelompok, ketimbang arena politik yang memperjuangkan keperluan orang banyak.

Pada akhirnya, sejarah bukan soal menang atau kalah tapi soal bagaimana memuliakan kemanusiaan; menempatkan kemanusiaan pada tempat yang setinggi-tingginya. Dan kini sejarah bukan lagi hanya milik pemenang, di mana sang pemenang bisa sesuka hati menentukan narasi sejarah sembari mencuci tangan dari jerat hukum.[Sumber: Majalah Historia]

MENGANYAM FAKTA DAN FIKSI

Film

Menganyam Fakta dan Fiksi

Para pembantai mengklaim, masyarakat selama ini keliru mengasumsikan komunis itu kejam atau brutal. “PKI nggak lebih kejam daripada kita. Kita lebih kejam daripada mereka.”

Oleh: Ariel Heryanto
Ilustrasi: AMSwaraClick to zoom


Ilustrasi: AMSwara

KAJIAN mengenai pembunuhan massal 1965-1966 di Indonesia, bahkan kajian atas politik negara secara umum, akan mengalami perombakan dengan diluncurkannya film dokumenter The Act of Killing yang disutradarai Joshua Oppenheimer dan baru-baru ini diluncurkan di Toronto International Film Festival.

The Act of Killing berbeda dari berbagai film dokumenter dengan tema serupa yang selama ini pernah ada. Inilah film panjang pertama tentang pembunuhan massal 1965-1966 yang menampilkan para pelaku pembantaian, bukan korban atau simpatisan, sebagai tokoh utama. Dalam film ini, mereka mantan tokoh organisasi paramiliter Pemuda Pancasila yang ikut membantai ratusan orang pengikut atau yang diduga komunis di Sumatra Utara, sebagai bagian dari pembantaian berlingkup nasional yang seluruhnya memakan hampir satu juta jiwa.

Selama ini berbagai film pasca-1998 mengenai pembunuhan massal 1965 atau dampak susulannya dibikin khusus untuk memberi suara bagi para penyintas (survivor) dan anggota keluarga mereka, terkadang disertai komentar simpatik dari narasumber ahli. Setahu saya paling sedikit sudah ada 16 judul film semacam itu, produksi anak bangsa, selain film asing dengan topik yang sama.

Berbagai film itu mengakhiri kebisuan di layar lebar di negara ini hampir seperempat abad. Beberapa perempuan lanjut usia dan ringkih muncul di sebagian besar film tersebut, berbicara dengan bersemangat tentang penderitaan tiada akhir yang mereka alami, serta mengutuk ketidakadilan dan kegagalan pemerintah untuk mengakui kebiadaban yang telah terjadi.

Berbagai film bertema 1965 selama ini disusun dengan pemilahan tegas antara pahlawan yang baik ibarat malaikat dan tokoh penjahat seperti setan. Mirip dengan film-film propaganda Orde Baru tentang kejahatan PKI. Dalam hal ini, The Act of Killing luar biasa dan sekaligus merisaukan, karena secara radikal menggugat paradigma hitam-lawan-putih yang selama ini berkuasa.

Film ini menampilkan pengakuan para pelaku pembunuhan massal dalam sebuah kerangka cerita yang kompleks, dengan sub-narasi berlapis, padat dengan ironi dan kontradiksi. Ketimbang menyodorkan “fakta” baru atau “bukti-bukti” serius tentang kejahatan kemanusiaan pada 1965-1966, film ini menampilkan gaya ugal-ugalan para pelaku pembantaian ketika bersaksi tentang kekejaman yang mereka kejar hingga ke titik terjauh. Di depan kamera, mereka memperagakan tahap demi tahap cara membantai korban, juga kunjungan di lokasi-lokasi tempat kejadian pada 1965 melalui reka-tindakan, dan dengan bergantian memerankan tokoh pembantai dan korban.

Dalam The Act of Killing, para pembunuh itu menyatakan keyakinan bahwa masyarakat selama ini keliru menganggap bahwa komunis itu kejam atau brutal. “Kita lebih kejam daripada mereka”. The Act of Killing menggambarkan secara blak-blakan apa yang selama ini justru dikubur hidup-hidup dalam sejarah resmi dan pernyataan-pernyataan pemerintah sejak 1966. Adegan mengerikan yang pernah direkam berbagai film dokumenter, termasuk Pengkhianatan G30S PKI, tak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan yang tampilkan di The Act of Killing.

Mengapa para pelaku kekerasan itu mau, bahkan tampak sangat bersemangat menceritakan tindakan yang mereka akui sendiri sebagai kejahatan? Tidakkah mereka kuatir akan menanggung akibatnya?

Jawaban singkat, meski belum lengkap, atas pertanyaan itu tersedia jelas di sepanjang film: para pembantai ini sangat bangga mengumbar kisah kekejaman mereka. Para pelaku ini menyadari risiko yang mungkin bisa timbul akibat kesaksian mereka yang direkam film ini untuk dipertunjukkan ke muka umum. Risiko itu mereka bahas, dan pembahasan mereka direkam The Act of Killing dan menjadi bagian yang penting dari film itu.

Kondisi semacam apa –nyata atau dalam angan-angan– yang memungkinkan para pembunuh ini sedemikian nyaman dan bebas mengobral pengakuan tentang tindak kejahatan mereka? Situasi seperti apa yang memberi mereka kekebalan hukum dalam masa beberapa puluh tahun? Beberapa adegan The Act of Killing memberikan sebagian jawabnya. Para tokoh utama film ini menikmati perlindungan dari sesama pembantai dan politisi antikomunis yang berhasil mendaki karier politik dan memangku jabatan negara di tingkat pusat atau provinsi selama beberapa dekade belakangan.

Peneliti Loren Ryter pernah menerbitkan kajian akademik tentang peran politik kelompok milisi dan preman pada periode Orde Baru dan hubungan mereka dengan aparat negara yang saling menguntungkan. Dengan fokus kajian pada organisasi Pemuda Pancasila, Ryter menekankan pentingnya peran organisasi Pemuda Pancasila cabang Medan dalam pembunuhan massal 1965-1966. Kota Medan merupakan tempat lahir dan basis terkuat organisasi ini. Namun, sebagaimana disinggung Ryter, sejak berubahnya politik setelah 1998, kini tak jelas lagi sejauh mana dan seberapa lama para politisi itu mau dan mampu melindungi para preman sebagai mitra politik dan dagang di berbagai provinsi.

Untuk menghormati etika yang mendasari pembuatan film dokumenter, para pembuat film tak hanya menunjukkan rekaman kasar adegan-adegan film kepada para aktor yang juga mantan pembantai. Melangkah lebih jauh, sutradara Oppenheimer mengundang mereka ambil bagian dalam proses pembuatan film. Para mantan preman itu diberi kebebasan menciptakan cerita fiksi dalam proyek kolaborasi ini, berdasarkan ingatan dan pengalaman-langsung mereka selama pembunuhan massal 1965-1966 serta tanggapan mereka atas peristiwa di masa lalu itu. Ketika Oppenheimer mempertanyakan apakah mereka tidak kuatir menghadapi kemungkinan tuduhan kejahatan perang, salah seorang menjawabnya dengan nada mengejek dan penuh rasa percaya diri: “Wah saya siap… Tolong sampaikan supaya saya dipanggil.”

The Act of Killing bukan sebuah film dokumenter dengan alur cerita yang lurus. Ini sebuah film dokumenter mengenai pelaku sejarah, dan bagaimana para pelaku ini membuat film tentang diri mereka berdasarkan ingatan akan tindakan mereka pada 1965-1966. Sambil menampilkan sejarah lisan, film ini sekaligus berkisah tentang cerita khalayan yang dibuat secara sadar agak berlebihan oleh para pelaku pembantaian, serta tanggapan mereka terhadap semua itu. Dengan demikian, para pelaku bukan sekadar objek di depan kamera, namun juga pihak yang berperan aktif sebagai penulis kisah tentang tindakan kejam mereka sendiri yang dituturkan dalam penuh semangat, tawa-ria, dan kegembiraan.

Dengan demikian sebagian fakta teranyam dengan fiksi yang secara sadar disusun sebagai khayalan, dicampur ingatan masa lampau, dan pengalaman bersaksi masa kini di depan kamera. Hasilnya? Sebuah kolase memukau dan kaya makna, dengan diselingi horor, canda tawa, nyanyian, dan dansa, tetapi juga ironi dan kejutan.

Film ini memperkaya pengetahuan dan kesadaran kita tidak lebih dan tidak kurang dibanding film-film serupa yang dibuat sebelumnya, baik yang dibuat dengan tujuan utama memberikan kebenaran faktual (seperti kesaksian para korban dalam film dokumenter pasca-1998) maupun yang disusun dengan sengaja menebarkan kebohongan (seperti propaganda antikomunis buatan pemerintah Orde Baru). Dengan caranya sendiri-sendiri, berbagai jenis film itu berkisah tentang apa artinya mengungkapkan sebuah pesan di tengah kancah politik di zamannya, dan kondisi apa yang memungkinkan dituturkannya pesan itu dengan makna tertentu.

Entah apa persisnya yang ingin dicapai para protagonis film ini. Di layar, mereka mengaku hanya ingin menyampaikan kebenaran sejarah apa adanya kepada seluruh dunia, tidak hanya Indonesia. Pengakuan semacam ini mudah menjadikan mantan para pembunuh ini sebagai pahlawan, seperti diltampilkan dalam sebuah acara talk-show di TVRI lokal (dan tampil dalam The Act of Killing).

Oppenheimer tidak memberikan kesempatan kepada para pembunuh itu untuk menobatkan-diri sebagai pahlawan. Namun, dia juga tidak menampilkan mereka sebagai orang-orang yang bodoh atau momok. Dalam salah satu adegan yang tampaknya keluar dari naskah, salah seorang preman senior yang terkenal kejam dan senang membanggakan diri, mendadak ambruk karena tak mampu menahan emosi atau rasa bersalah, di saat dilakukan pengambilan gambar dan dia berperan sebagai seorang tahanan komunis yang dulu pernah disiksanya sebelum dibunuh.

Propaganda resmi tentang “G30S/PKI” berusia lebih panjang ketimbang rezim Orde Baru yang menciptakannya. The Act of Killing membuka peluang memudar propaganda yang selama ini dikeramatkan negara. Ini bisa terjadi, jika salinan film dokumenter ini tersedia dan dijangkau jutaan penonton Indonesia melalui youtube yang bisa diakses di warnet atau ponsel pintar di tanah air, salah satu pengguna Facebook terbesar di dunia dan pasar terbesar DVD bajakan.

Jika ini terjadi, kita akan menyaksikan ironi terbesar yang harus ditelan oleh berbagai pihak yang saling berlawanan secara politis. Kebohongan terbesar dan terkeji sebuah bangsa bisa terkoyak, bukan berkat kegigihan para penyintas menggugat keadilan, atau jasa beberapa tokoh yang memperjuangkan mereka, namun lewat kesaksian sekelompok pembantai bermulut besar.

Ariel Heryanto, associate pofessor di The Australian National University. Salah satu bukunya berjudul State Terrorism and Political Identity In Indonesia: Fatally Belonging (London: Routledge, 2007). Tulisan ini hasil pemendekan dan terjemahan oleh Mira Renata atas tulisan aslinya yang diterbitkan dalam IIAS Newsletter, No 61, Tahun 2012.[Sumber: Majalah Historia]