Archive for April, 2010|Monthly archive page

ORANG MABUK MELIHAT PELANGI

Jurnal Toddoppuli

Cerita Untuk Andriani S. Kusni & Anak-Anakku

Dari Kota Air, Kuala Kapuas,  akhir pekan berikutnya saya melanjutkan perjalanan ke Kota Lipat Siku, nama lain dari  Kota Kasongan, ibukota Kabupaten Katingan. Kota ini dua sisinya dikitari oleh lengkungan sungai, membuat kota berbentuk seperti siku terlipat.  Karena itu oleh para pansansana (penyanyi puisi lisan khas Katingan, sansana kayau), Kasongan dinamakan Léwu Lipét Siku (Kota Lipat Siku). Ketika berbicara tentang sejarah Kalimantan Tengah, sejarah tegaknya Republik Indonesia, kecuali mengenang jasa-jasa rakyat di berbagai daerah aliran sungai yang terdapat di Kalteng, para pembicara yang obyektif  niscayanya tidak bisa akan melupakan peran Kasongan dan Katingan. Paling tidak di Kasongan-lah Tjilik Riwut, Gubernur Pertama Kalteng dan pahlawan nasional asal Dayak, dilahirkan. Saya sendiri, menghabiskan masa kanak di Kasongan. Saya masih mengenalnya  dan Kasongan pun masih mengenalku. Saban kembali ke Léwu Lipét Siku ini, saya manfaatkan seberapa sisa waktu untuk menelusuri jalan-jalan tua, mengunjungi  para tetua , pemuka adat , berbincang dengan orang-orang di pelabuhan, di pasar,  di tokoh, di warung-warung. Duduk bercengkerama dengan mereka. Dari mereka saya medapatkan banyak keterangan tentang berbagai macam hal, mendengar isi hati dan kepala mereka dalam percakapan tiada jarak dan tanpa kepura-puraan.  Karena itu, saya selalu merasa rakyat kecil dan siapa saja, pertama-tama ada guru yang arif dan cerdik. Berbicara dengan mereka, selain mengetahui dan belajar banyak hal, saya juga merasa dibebaskan dari sikap pura-pura. Saya mendapatkan kejujuran yang utuh. Sederhana. Kejujuran dan keserhanaan menjadi terasa urgensi dan artinya di tengah-tengah masyarakat kita sekarang yang dikuasai oleh dusta. Dusta menjadi penguasa sehingga kejujuran menjadi suatu barang antik langka dalam kehidupan. Sehubungan dengan langkanya kejujuran, kuasa dusta, dan dusta kuasa ini, saya teringat akan tulisan Asmadji AS Muchtar, seorang doktor dakwah dan pembangunan insane,  yang bertajuk “Fenomena Kolonialisme  Pemda” di mana ia melukiskan fenomena layanan publik pemda yang mendekati sikap pangreh praja zaman Belanda (Harian Kompas, Jakarta, 16 April 2010). “Beamtenstaat” (negara pegawai), ujar Indonesianis terkemuka RuthMcVey. Negara pegawai dengan pola pikir dan mentalitas pangreh praja, bukan pamong praja: menjilat ke atas, menindas ke bawah. Dengan pola pikir dan mentalitas begini layanan publik di banyak dinas dan instansi atau lembaga swasta dilakukan. Oleh masih kuatnya pola pikir dan mentalitas pamong negara pegawai begini maka negara dipandang sebagai sumber penghasilan. KKN merajalela. Demikian juga di Kabupaten Katingan. Dua puluh empat mantan anggota DPR kabupaten ini sekarang sedang menunggu pemeriksaan pengadilan. Anak kampung melakukan KKN di kabupaten kelahiran sendiri yang sedang dibangun, tindakan begini apakah bisa disebut mencintai kampung-halaman? Atau secara analogi bukannya tindakan “seorang anak lelaki memperkosa ibunya kandungnya sendiri? Lebih dari durhaka Si Malinkundang yang tidak mengakui ibu kandungnya sendiri setelah kaya. “Perkosaan terhadap ibukandung sendiri” ini diperlihatkan oleh kerusakan alam, kemiskinan yang masih menjadi tamasya umumn pengangguran (baik terbuka ataupun terselubung). Hal-hal begini berakar pada pola pikir dan mentalitas yang dilahirkan oleh perobahan keadaan sosial. Keadan sosial adalah buah dari suatu pilihan politik. Katingan, juga Léwu Lipét Siku sangat berobah bukan hanya secara fisik tetapi juga secara roh. Secara kultur.  Perobahan yang di sini oleh anak-anak muda sebagai “kemajuan” atau “modernisasi”. Sayangnya, yang disebut “modernisasi” , “kemajuan” itu pada kenyataannya bukan kemajuan sebenarnya. Apalagi jika dilihat dari segi nilai. Malah kemunduran. Anak yang sudah besar, berkeluarga, beranak-pinak tidak segan menipu orangtua dan dengan lancang menyatakan putus hubungan dengan orangtua, sanak-saudara. Apabila dahulu di zaman kanak saya, anak-anak muda tanpa disuruh, menjadi tulang punggung dalam kegiatan-kegiatan kolektif dan adat, sekarang keadaan jadi terbalik. Orang-orang tua yang bekerja, sedangkan anak-anak muda asyik sendiri bercengkarama antara mereka.  Orang-orang tua mereka namakan hidup di “Zaman Siti Nurbaya”.  Dalam pembicaraan dengan seorang pemuka adat, Duak Yusuf, yang yang memberikan saran kepada Bupati Katingan agar “Pényang Hinjé Simpéi” (Hidup Rukun Dan Damai Untuk Kesejahteraan Bersama) dijadikan motto kabupaten, mengatakan bahwa pemahaman angkatan sekarang tentang “modernisasi”,  atau “kemajuan” tidak lebih dari pandangan terhadap pelangi (liu, bahasa Katingan).  “Bagaimana penjelasannya? Bukankah pelangi itu memang nampak indah, tak obah sebuah jembatan warnay-warni merentangi langit?”, tanya saya. “Benar! Tapi apakah mereka paham benar, apa isi pelangi kecuali campuran warna-warni? Apakah mereka memahami sari pelangi? Tidak. Mereka hanya mengagumi bentuk luar pelangi yang indah itu. Dan menjadikannya sebagai idola. Saya kira, “modernisasi”, “kemajuan” angkatan sekarang, seperti orang memandang pelangi saja. Hanya mengagumi keindahan luarnya saja. Sedangkan isi pelangi itu mereka tidak tahu. Mereka berpegang pada bentuk luar pelangi, tanpa menyelami isi. Merekapun menjadi angkatan yang hampa isi, seperti bulir-bulir padi yang hampa isi di ladang”. ‘’Jadi, Hari (panggilan di kalangan Uluh Katingan yang mengandung makna kedekatan sangat mendalam, melebihi Saudara) mau mengatakan bahwa angkatan sekarang, angkatan kosong nilai ? Tanpa pegangan ?’’. tanya saya. ‘’ Kurang lebih (réké-rékén) demikian’’. Masalah nilai adalah masalah kebudayaan. Kalau disebut ’’kosong nilai’’, artinya kurang-lebih sama dengan tanpa budaya. “Modernisasi”, “kemajuan” adalah identik dengan tanpa budaya (jika sepakat bahwa kebudayaan mempunyai arti positif). Di sini saya lalu melihat dua pandangan dan sikap yang bertolak-belakang. Yang satu, angkatan sekarang, “menyebut diri modern”,  bentuk kosong isi (seperti bertelepon genggam, ber-pop ria, bergaul bebas, ber-face book, berspeda motor, bermobil, bernarkoba, dan lain-lain). Sedangkan angkatan lain dengan pandangan lain, memandang masyarakat tidak maju tanpa nilai junjungan atau pegangan. Peter Berger menyebut reaksi terhadap modernisasi atau kemajuan demikian dengan istilah de-modernisasi (Peter Berger, 1992:5).  Sedangkan E. Sumaryono memandang modernisasi demikian tergolong pada yang disebutnya “sesat pikir” (E. Sumaryono, 1999: 9). Saya menamakan modernisasi dan kemajuan begini sebagai “kehilangan orientasi” sehingga saya melihat masyarakat Katingan sebagai masyarakat hilang orientasi (disoriented society). Katingan hanyalah salah satu contoh saja dari kampung-halaman bernama Indonesia. Kehilangan orientasi inipun mempertontonkan diri  secara telanjang pada hari-hari menjelang pemilu kada sekarang baik di baliho-baliho, spanduk atau ucapan-ucapan ataupun sikap para calon pemilih. Penyair Ibnu Wahyudi, menungkapkan pikiran Duwak Yusup “melihat pelangi” dalam larik-larik puisi berikut: ”ketika cinta meyemburat pesona bianglala/yang tetap diingat adalah kesementaraan / warna-warni itu tetaplah berbatas jangka/cepat lenyap tersapu waktu/yang bergeming selalu/tak perduli rindu” (Ketika Cinta Semburat Pesona Bianglala ).

Lanjut Ibnu Wahyudi: “dari mata mungkin saja menjelma cinta/tapi cinta bukan Cuma soal mata/ada nurani yang lebih tepat menilai/ihwal naluri agar jangan sampai tergadai”. Apakah Léwu Lipét Siku, Katingan dan tanahair ini léwu, negeri,  yang nuraninya tergadai atau hilang atau mati? Yang jelas, saya mencicipi air Katingan, sungai pengasuh terasa asin airmata dan darah duka. Dalam keadaan galau dan mabuk, orang gampang hilang orientasi. Saya melihat banyak orang mabuk!***

KUSNI SULANG

Anggota Lembaga Kebudayaan Dayak, Palangka Raya (LKD-PR)

Advertisements

Edisi 25: ORGANISATOR KEBUDAYAAN, BUKAN BIROKRAT APALAGI MAKELAR KEBUDAYAAN!

SAHEWAN PANARUNG

Untuk Kebangkitan Kebudayaan Dayak dan Yang Majemuk di Kalimantan Tengah

Catatan Panarung Andriani S. Kusni

Masalah kebudayaan di Kalteng, sejak akhir tahun lalu makin mendapat perhatian berbagai kalangan, mulai dari kalangan birokrasi, dan tentu saja dari kalangan seniman-budayawan sendiri.  Persoalan kebudayaan di provinsi ini  makin mencuat ke permukaan, secara kebetulan berbarengan dengan lahirnya Komunitas Seniman-Budayawan Palangka Raya (KSB-PR), yang menggerakkan berbagai komunitas, sanggar dan seniman-budayawan individual untuk bekerja bersama-sama tanpa kehilangan independensi mereka, guna menggalakkan kegiatan kebudayaan di Palangka Raya dan bahkan lebih jauh memimpikan Palangka Raya Kota Budaya. Guna mewujudkan mimpi tersebut, sejak berdiri pada 1 November 2009 lalu, bermodalkan semangat mandiri, KSB-PR terus-menerus melakukan kegiatan-kegiatan terprogram. Dalam waktu beberapa bulan, KSB-PR sudah mencakup 12 Divisi yang mengkoordinir kegiatan-kegiatan di divisi masing-masing. ‘’Makin mendapat perhatian dan makin mencuat’’, artinya sebelum ini, kegiatan kebudayaan tidak atau kurang mendapat perhatian. Adem-adem saja. Tidak dipikirkan untuk dikembangkan menjadi suatu gerakan. Dari pihak seniman-budayawan, musababnya terletak pada egoisme seniman-budayawan yang asyik dengan diri mereka sendiri. Kurang memahami arti dan kekuatan kebersamaan. Kegiatan-kegiatan kesenian-kebudayaan dilakukan secara instingtif, belum dilakukan secara sadar dan konseptual. Kurang diresapi. Dari pihak birokrasi disebabkan karena ada ruang besar menganga antara birokrat dan pekerja kesenian-kebudayaan. Yang di birokrat bukanlah “the right man in the right place”(yang duduk di suatu tempat bukan orang seniscayanya) dan tidak punya wacana budaya. Insting egoistik hanyalah salah satu bentuk pengungkapan dari hampa wacana juga adanya.Pertemuan antara insting dan salah duduk menghasilkan kemandegan dan kekosongan makin besar.

Sejarah kebudayaan sejak sebelum dan sesudah republik berdiri, menunjukkan bahwa gerakan kebudayaan, seperti yang menelorkan Sumpah Pemuda 1928, Polemik Kebudayaan 1930, gerakan kebudayaan rakyat tahun 1950-1965, menggelora karena ada dua faktor minimum utama yakni: wawasan kebudayaan dan organisator kebudayaan yang berwacana kebudayaan. Wacana budaya holistik berperan sebagai  bagan besar masyarakat (society grand design) yang dituju yang menggunakan basis kebudayaan. Peta yang membimbing perjalanan mencapai tujuan. Perjalanan agar berhasil perlu diorganisasi. Organisasi untuk mewujudkan bagan besar yang disusun. Mengorganisasi adalah suatu seni tersendiri. Sehingga bisa disebut sebagai seni berorganisasi dan mengorganisasi. Sumpah Pemuda 1928 sebagai suatu konsep tidak akan terwujud tanpa pengorganisasian, tanpa organisator. Tanpa organisator dan pengorganisasian tidak akan pernah ada usaha-usaha raksasa. Demikian pula mimpi membangun kebudayaan Uluh Kalteng sebagai basis budaya solid bagi Kalteng, betang bersama Uluh Kalteng beridentitas Kalteng, tidak mungkin terwujud tanpa organisator kebudayaan berwacana holistik. Organisator kebudayaan inilah yang diperlukan Kalteng sekarang secara mendesak. Organisator kebudayaan tentu bukanlah birokrat kebudayaan yang menduga pengorganisasian hanya mendelegasikan  kuasa tanpa memberi teladan.. Tentu saja bukan juga makelar kesenian yang memproyekkan kegiatan untuk pertama-tama mengisi koceknya yang pasti akan selalu dirasa tidak mencukupi. Organisator kebudayaan adalah seorang pemimpi sejenis avant-gardist (pembidas) yang tidak pernah memikirkan nama kecuali pengejawantahan mimpinya. Jenialitas barangkali langka, tapi kebersamaan mempunyai jenialitas tersendiri yang luar biasa. Organisator kebudayaan, bukan birokrat kebudayaan apalagi makelar kebudayaan.***

PERJALANAN JAUH MENGUJI DAYA TAHAN SEEKOR KUDA

Catatan Kusni Sulang

Akapela Pemuda Katingan dalam Pentas Parade Musik Dayakustik KSB-PR bekerjasama dengan DisBudPar Prov. KalTeng, Maret 2010 (Foto & Dok. Kusni Sulang, 2010)

“Akapela Pemuda Katingan” (APK), demikian nama sebuah grup dari Kabupaten Katinggan terdiri dari lelaki-perempuan muda rata-rata berusia 20 tahun, yang turut tampil di Pentas Parade Musik Dayakustik, 27 Maret 2010 lalu. Pentas Parade Musik yang diselenggarakan oleh Komunitas Seniman-Budayawan Palangka Raya (KSB-PR), bekerjasama dengan Dinas Kebudayaan & Pariwisata Provinsi Palangka Raya berlangsung di Taman Budaya. Dalam Parade ini, APK tampil membawakan seni lisan khas Katingan berupa Sansana Kayau.

Apakah Sansana Kayau? Sansana Kayau tidak lain dari puisi lisan, diciptakan dan dinyanyikan langsung pada saat  ia digelarkan. Di Daerah Aliran Sungai (DAS) Katingan, terutama di Katingan Hilir dan Hulu. Sansana Kayau sampai sekarang masih hidup dan dinyanyikan pada saat berbagai macam pesta, pada ucapara-upacara adat seperti menerima tamu di depan pantan, pesta perkawinan, atau bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Puisi yang dinyanyikan, diciptakan oleh penyair individual, kemudian disambut secara bersama-ramai oleh seluruh hadirin. Para penyanyi puisi, bisa secara akapela, bisa juga dengan iringan suling balawung dan kecapi, disebut pansansana. Para pansansana berdialog dalam puisi (Sansana Kayau). Paduan antara kolektivitas dan individu dalam seni Sansana Kayau menggambarkan hubungan serasi antara individu dan kolektif dalam masyarakat periode bétang, hubungan yang juga dicerminkan pada tari pergaulan Manasai.  Karena ia diciptakan dan dinyanyikan langsung tanpa teks pada saat pementasannya, maka dari pansansana  dituntut penguasaan bahasa Katingan yang baik, keterampilan dan pengetahuan tentang filsafat Kaharingan yang padan. Dari pengetahuan, penguasaan dan keterampilan demikian bisa diharapkan lahir karya Sansana Kayau yang bermutu tinggi. Antara bentuk dan isinya selaras. Sansana Kayau menggambarkan hubungan Uluh Katingan dengan alam, kekuasaan yang lain, hubungan antara sesama anak manusia. Artinya Sansana Kayau dilahirkan oleh masyarakat Katingan, alam dan kehidupan manusia dengan segala persoalannya.

Secara teknis bentuk (form), Sansana Kayau terdiri dari tiga bagian yaitu Prolog (P), Tubuh Sansana (TS) dan Epilog (E). P dan E dinyanyikan bersama-sama dalam irama tertentu, dengan kata-kata: Oi, nanai, nanai, nanai, nanananai, nanai, oiiii nanai. Setelah itu pansasana tunggal (solist) menyanyikan puisinya, dan pada akhirnya ditutup untuk kemudian dilanjutkan lagi dengan prolog. Lirik P dan E sama persis yaitu: Oi, nanai, nanai, nanai, nanananai, nanai, oiiii nanai. Substansi, pesan, isi puisi, terdapat pada TS. Puitisitas TS terdapat pada seluruh TS. Baik di awal (aliterasi), di tengah ataupun di akhir (sajak akhir). Dengan ciri-ciri khasnya, jika Sansana Kayau dengan gampang berkembang menjadi cerita drama, novel atau roman. Hal ini sudah dibuktikan oleh epik Sansana Bandar dan Sansana Kayau Pulang, karya Sansana warisan para pansansana terdahulu.

Bersamaan dengan penindasan sistematik yang dialami oleh Orang Dayak (Uluh Itah) sejak berabad-abad, banyak khazanah budaya Dayak yang hilang. Lebih-lebih pada masa Orde Baru dengan politik SARA-nya yang dalam praktek justru bersifat SARA. Penindasan etnik yang sistematik dilakukan oleh Orde Baru, membuat lusuk (lumbung) melenyap, lembaga adat melalui politik golkarisasi mengalami kerusakan berat, keterampilan pandai besi, membuat sumpitan, membuat perahu dan kapal, kian menyusut. Demikian juga minat angkatan muda pada kebudayaan mereka sendiri seperti Sansana Kayau. Berdirinya APK yang tampil di Pentas Parade Musik Dayakustik 27 Maret 2010, mengisyaratkan bahwa Sansana Kayau, seni puisi-nyanyi khas Katingan mulai mendapat penyangga baru. Dibawa ke alam luas dengan harapan berperspektif baru.Karena APK bukan tidak mungkin akan bergulir dan membesar seperti bola salju. Seperti angin yang bertiup menyusup ke seluruh penjuru Katingan. Perspektif demikian memang ada. Tapi adalah pasti bahwa daya tahan seekor kuda diuji dalam perjalanan jauh. ***

Edisi ini telah disiarkan di HU Palangka Post, Halaman Budaya Sahewan Panarung Asuhan Andriani S. Kusni , Sabtu, 24 April 2010

MASALAH SENTRALNYA TERLETAK DI MANA?

Jurnal Toddoppuli

Cerita Untuk Andriani S. Kusni & Anak-Anakku

Dalam sambutan tertulisnya pada acara sosialisasi Perda No.16/2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak  Di Kalimantan Tengah dan Pergub No. 13/2009 Tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat Atas Tanah, yang diselenggarakan di Rumah Betang, Kuala Pambuang, Kabupaten Seruyan, Rabu 12 April 2010, Bupati Seruyan HM Darwan Ali antara lain mengatakan: “bahwa masyarakat suku Dayak di Kalimantan Tengah sadar sedalam-dalamnya akan tanggungjawab sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika” (Harian Tabengan, Palangka Raya, 22 April 2004).  Himbauan agar masyarakat Dayak  selalu merasakan dirinya  “sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika” sering sekali disampaikan dalam pidato-pidato berbagai pihak, lebih mengesankan seakan-akan Orang Dayak kurang menyadarinya. Seakan-akan Orang Dayak ingin memisahkan diri dari Republik Indonesia dan membangun negara merdeka sendiri. Padahal dalam sejarah Dayak, juga Kalteng, tidak pernah terdapat hasrat kuat melakukan hal demikian. Ide “Borneo Merdeka” yang sempat jadi isu hangat di sekitar tahun 2000, sebagai gagasanpun tidak mendapat pasaran. Ketika melancarkan Perang Gerilya Menegakkan Republik Indonesia (RI) dan menghalau Belanda pada tahun 48an ke atas, Orang Dayak menaruh harapan besar pada kemerdekaan dan RI. Dalam keadaan sesulit apapun, tidak terdapat petunjuk-petunjuk yang mencugirai kesetiaan Orang Dayak terhadap RI. Tentang kehidupan bersama dengan etnik-etnik lain dan perbedaan, pada Orang Dayak juga bukanlah hal asing. Hal ini tertera jelas dalam norma-norma BudayaKaharingan seperti “hatamuei lingu nalata” (saling mengembarai pikiran dan perasaan satu dan yang lain) atau dalam Hukum Adat Dayak yang mengatakan: Di dalam Hukum Adat Suku Dayak, ditemukan juga hal istimewa untuk melindungi dan menjaga orang-orang asing yang mengembara di daerah suku Dayak. Suku Dayak merasa terhina apabila ada orang asing yang datang ke daerahnya, selagi dalam perjalanan di daerah suku Dayak kemudian orang asing tersebut menderita ataupun mengalami kesusahan. Oleh karena itu ada Hukum Adat yang isinya antara lain harus menerima dan memelihara keamanan orang asing yang masuk daerah suku Dayak , dan telah berjanji menyerahkan nasib kepada Kepala Adat dan  berjanji untuk tunduk kepada Hukum Adat suku Dayak di mana orang asing tersebut berada.

Akan tetapi apabila orang asing yang masuk ke daerah suku Dayak tersebut tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan, mungkin saja terjadi pembunuhan, karena orang asing tersebut dianggap merusak dan mengganggu keamanan suku.

Sesuai Adat, apabila seorang asing yang memasuki daerah suku Dayak dan membuat suatu kesalahan yang dianggap sebagai kesalahan besar , akan menerima hukuman berat, .bisa terjadi bila kesalahan besar yang dilakukan pada Kepala  suku/Pemimpin Agama hampir tidak dapat terelakkan menerima hukuman Mati, akan tetapi bila kesalahan yang dilakukan hanya dianggap kesalahan Kecil, hukuman yang diperoleh dapat dijadikan jipen (budak).” (Tjilik Riwut, “Kalimantan  Membangun Alam Dan Kebudayaan”, disunting oleh Nila Riwut, NR Publishing, Yogyakarta, 2007). Jadi masalahnya, jika berbicara tentang masalah Dayak yang secara demografis sekarang masih merupakan jumlah yang niscaya dihitung oleh siapapun,   tidak terletak pada kesadaran Dayak ber-republik dan berkeindonesiaan, tapi  pada masalah diterpurukannya mereka. Saya katakan diterpurukkan karena pada 1957-1967 periode Tjilik Riwut menjadi Gubernur Kalteng, masyarakat Dayak bisa dikatakan berada pada masa kebangkitan (renaissance). Sesudah itu masa keterpurukan dimulai. Cita-cita Sarikat Dajak dan Pakat Dajak tahun 1919 dicampakkan. Artinya cita-cita hidup berharkat dan bermartabat bagi Dayak tidak diindahkan secara sadar dan sitematik  oleh pengelola kekuasaan. Cita-cita ini baru pada tahun 2005 dipungut dan dikibarkan oleh A.Teras Narang, mengkristal dalam Perda 16/2008 dan Pergub No.13/2009 diterbitkan. Keterpurukan masyarakat Dayak adalah hasil dari pilihan politik sekian dekade. Dan keterpurukan lebih lanjut akan terjadi jika pemekaran terjadi.  Anehnya, mengapa himbauan-himbauan dan peringatan-peringatan itu sering dialamatkan ke masyarakat Dayak? Padahal apabila mata tidak tertutup orang akan melihat secara kasat dan jika sedikit saja mau berpikir jujur, orang akan diam-diam mengangguk paham. Kalteng yang sejahtera, maju, demokratis,  damai, bermartartabat dan berharkat tidak mungkin terwujud dengan meneruskan peminggiran masyarakat Dayak. Jika demikian, pertanyaannya: Siapa yang tidak menghayati makna republik dan berkeindonesiaan sebagai suatu rangkaian nilai. Siapa yang tidak menghayati arti Kalteng dan Uluh Kalteng sebagai suatu wacana. Dalam kenyataan, bisa  dipastikan Bukan Dayak! (tanpa menutup kekurangan dan kelemahan  bahkan kesalahan dari pihak masyarakat Dayak sendiri, yang semua merasa diri sebagai pangkalima dan tamanggung, biasa ”hakayau kulae” –saling memenggal kepala orang sesaudara. Sekarang semangat “hakayau kulae” ini sering muncul sebagai bentuk ketidakberdayaan dan frustrasi, model berpikir mencari kambing hitam.

Salah satu masalah mendesak sekarang di Kalteng adalah bagaimana menetapkan pilihan politik yang membuat masyarakat Dayak keluar dari keluar dari lembah keterpurukannya, bukan membuat mereka kian terbenam di dasar jurang. Keresahan sosial di pedesaan luas berbagai kabupaten Kalteng yang terjadi hampir saban hari, sudah lama memberi peringatan, terutama kepada elite masyarakat. Apabila Koran-koran memberitakan tentang terlibatnya semua bupati tanpa kecuali dalam soal perizinan dan kehutanan, soal mafia pembalakan hutan, artinya letak soal utama terletak pada pengelola kekuasaan dengan pilihan politik mereka. Keadaan begini dituturkan sejak lama  oleh McCarthy dalam penelitiannya di Kalteng: “Dulu ketika bisnis kayu masih berjaya, bahwa di Kalteng kira-kira ada 480 pos di sungai Barito yakni dari Kota Puruk Cahu di hulu sungai Barito sampai ke Banjarmasin di muara sungai Barito yang memungut pajak dari rakit-rakit kayu gelondongan. Berbagai lembaga negara, termasuk Polsek, Koramil, Kehutanan, Dispenda, Pos-Pos Desa, Polisi Sungai, Polisi Pelabuhan, dan Angkatan Laut mengelola pos-pos itu untuk memungut ”pajak” atas kayu-kayu yang lewat (McCarthy, 2007: 207) ke muara sungai”. Tepat tidak mengajukan pertanyaan merupakan langkah awal tepat tidaknya pemecahan masalah. Boleh jadi persoalan hakiki dipahami, tapi kepentingan demi kepentingan akan menumpulkan nurani, mengenyahkan kemauan politik merakyat dan membebalkan perasaan mansiawi untuk menghayati makna republik dan berkeindonesiaan sebagai rangkaian nilai. Jika demikian, lalu masalah sentral Kalteng  terletak di mana? Pada masyarakat Dayakkah?Masalah sentral bagi Dayak adalah bagaimana bangkit menjadi manusia bermutu, berharkat dan bermartabat.  Pilihan lain adalah menjadi budak kekinian di kampung kelahiran serta kesia-siaan lahir sebagai Dayak.***

KUSNI SULANG

Anggota Lembaga Kebudayaan Dayak Palangka Raya (LKD-PR)

PUTUS SEJARAH ITU BERBAHAYA

Jurnal Toddoppuli

Cerita Untuk Andriani S. Kusni & Anak-Anakku

Terdapat memang gedung, gereja, gubuk, rumah yang pernah didiami oleh tokoh-tokoh penting dalam berbagai bidang kegiatan, alat-alat yang pernah digunakan oleh para pejuang, tempat pembunuhan massal (masakre), tempat berlangsungnya pertempuran dalam upaya merebut kemerdekaan dan lain-lain yang mempunyai hubungannya dengan sejarah, entah itu kekalahan ataupun kemenangan, suatu etnik, daerah atau bangsa,  atau etnik. Semua ini yang maksudkan dengan benda-benda sejarah atau peninggalan sejarah. Terawat tidaknya benda-benda atau peninggalan sejarah ini erat kaitannya dengan kesadaran sejarah etnik dan atau bangsa itu. Paris, ibukota Perancis memperlihatkan kesadaran sejarahnya dengan  memajangkan prasasti hampir di setiap pojok kota, bahkan di kade-kade kereta-api bawah tanah, yang menuturkan secara singkat sejarah pojok-pojok itu. Sehingga orang yang lewat tempat itu akan dengan gampang mengetahui sejarah tempat di mana mereka sedang berada. Apartemen-apartemen di mana pernah hidup pelukis, sastrawan, esais, arsitek, penyanyi,   entah itu dari dalam atau luar negeri, di dinding tempat itu dipajangkan plat bertuliskan, misalnya: “Di sini pernah hidup Van Gogh, Salvador Dali”, dan lain-lain. Di tempat di mana gugur orang-orang yang bertempur untuk membela Perancis, entah itu orang Perancis atau bukan, di tempat itu nama mereka dibubuhkan pada plat permanen. Dan saban hari pahlawan, di tembok-tembok atau tempat itu diletakkan karangan bunga. Taman-taman, tiang listrik atau bangku taman yang dipandang mempunyai nilai sejarah dirawat dengan cermat. Warna dan bentuknya sama sekali tidak boleh dirobah. Marais, sebuah komplek bersejarah, di kota Paris merupakan kompleks yang dilindungi pemerintah. Apa yang Perancis lakukan dalam masalah sejarah dan perawatan beda-benda sejarah nampaknya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bung Karno dalam  “Jasmerah” (Sekali-kali Jangan Melupakan Sejarah), pidato terakhirnya   di tahun 1960an setelah Tragedi Nasional September 1965. Pesan ini, setelah Orde Baru memegang tampuk kendali kekuasaan di di negeri ini sama sekali tidak diindahkan, malah sejarah sejak itu diputar-balik yang meninggalkan dampak negatif hingga sekarang.  Sehingga di kalangan para sejarawan, muncul upaya meluruskan kembali sejarah. Sikap terhadapa sejarah dan benda-benda sejarah selain menjadi indikator tentang kesadaran sejarah, iapun merupakan petunjuk tentang tingkat hidup berbudaya tidaknya suatu bangsa serta tanggungjawab terhadap esok bangsa. “Memutuskan sejarah”, meminjam istilah wartawan senior yang juga dijuluki sebagai “kamus berjalan sejarah Kalteng” TT.Suan, selain membuat suatu generasi lepas akar, kehilangan diri, gelap akan masa silam mengandung bahaya mereka bertindak dan mengambil kebijakan-kebijakan melawan kebenaran. Yang seharusnya tidak dilakukan tapi karena putus sejarah mereka lakukan. Hal ini terjadi dan masih terjadi di Kalimantan Tengah. Putus sejarah juga membuat angkatan putus sejarah itu tidak bisa menghargai diri sendiri, tidak mampu menghargai jasa para pendahulu. Satu-satunya jalan tersisa bagi mereka adalah melahap mentah-mentah yang disebut modernitas tanpa disaring oleh budaya kritis yang hilang karena putus sejarah. Karena angkatan tersebut sudah tidak punya alat penyaring. “Mereka seperti orang mabuk melihat bianglala”, apabila meminjam istilah pemuka masyarakat adat di Kasongan. Salah salah satu contoh tentang rendahnya kesadaran sejarah dan putus sejarah ini di Kalteng diperlihatkan misalnya oleh pihak Universitas Negeri Palangka Raya (UNPAR) terhadap Gedung Tunjung Nyahu yang terletak di dekat Perpustakaan Daerah, di belakang Gedung Pertemuan Umum Tambun-Bungai. Gedung ini secara fisik sudah mendekati kerusakan serius.  Padahal di sinilah UNPAR mengawali kuliah-kuliah sebelum memiliki kampus yang luasnya berhektar-hektar seperti sekarang. Di Gedung Tunjung Nyahu juga berlangsung banyak peristiwa bersejarah bagi Kalteng, seperti Sidang Pertama DPRD yang jumlahnya 17 orang, sebelum DPRD mempunyai gedung sendiri seperti hari ini. Berlangsung upacara pelantikan Walikota Pertama Palangka Raya oleh Tjilik Riwut mengatasnamai Presiden Soekarno. Tunjung, berarti Yang Mulia, His Execelency , sedangkan Nyahu, kilat, petir. Tunjung Nyahu, melukiskan kedudukan para cendekiawan dalam masyarakat dalam konsep Dayak. Kedudukan yang memberikan cahaya sekaligus gelegar bagi kehidupan oleh inovasi-inovasi dan rupa-rupa kreasi intelektualitas mereka. Penamaan demikian pada gedung kuliah pertama UNPAR tidak lain merupakan harapan masyarakat Dayak dan Kalteng terhadap UNPAR. “Tempat ini (yaitu UNPAR) merupakan otak Kalimantan”, ujar Tjilik Riwut seperti yang dituturkan oleh TT. Suan. Yang kemudian lebih jauh mengatakan bahwa yang dimakudkan, bukan hanya menjadi otak bagi masyarakat Dayak dan Kalimantan Tengah, tapi otak bagi seluruh Kalimantan. Demikianlah harapan para pendahulu terhadap UNPAR. Apakah dalam perkembangannya sudah menunaikan harapan yang disandangkan ke bahunya? Tidak terlalu jauh dari kebenaran jika dikatakan bahwa bukan hanya para mahasiswa, tapi juga para penyangga teras universitas terbesar di Kalteng ini yang putus sejarah seperti yang ditunjukkan pada saat pengerjaan sejarah Kalteng pada masa Gubernur Drs. Asmawi Agani di tahun 2000an. Apakah dengan standar “Tunjungan Nyahu” dan “Otak Kalimantan”, UNPAR sudah menghasilkan sarjana-sarjana demikian, ataukah lebih merupakan pabrik ijazah tanpa diimbangi dengan kualitas?

Dari segi kesadaran sejarah, apakah UNPAR sudah cukup menghargai dengan merawat secara nyata Gedung Kuliah Pertamanya? Jika sudah cukup menghargai mengapa keadaan Gedung Tunjungan Nyahu mendekati kerusakan serius? Di negeri ini secara umum bisa dikatakan bahwa penghargaan terhadap benda-benda sejarah dan khazanah budaya masih sangat minim. Tidak sedikit peninggalan sejarah dihancurkan. Khazanah budaya tidak dirawat bahkan dibiarkan dicuri dan dijual sehingga untuk belajar, jika mau mempelajarinya, kita harus pergi mencari bahan ke luar negeri, terutama Belanda, Swiss, Jerman atau Italia. Dengan rendahnya sikap dan kesadaran sejarah, kita memutuskan sejarah dengan sukarela. Dengan sukarela membutakan mata kita sendiri, mengasingkan diri dengan sukarela dari budaya negeri kita sendiri dan membuang alat penyaring bernama budaya kritis, lalu memandang bianglala modernitas seperti orang mabuk. Tidak heran jika dari keadaan begini akan muncul pilihan-pilihan politik ankronik yang sangat berbahaya. Sekarang sudah dan sedang terjadi. Di segi lain, sejarah obyektif memang bisa menakutkan orang-orang yang tidak jujur. Dan kejujuran, sekarang merupakan barang langka di negeri ini.***

KUSNI SULANG

Anggota Lembaga Kebudayaan Dayak Palangka Raya (LKD-PR)

KALTENG PROVINSI PAGUYUBAN

Jurnal Toddoppuli

Cerita Untuk Andriani S. Kusni & Anak-Anakku

Yang berlangsung menjelang pemilu kada sekarang, kembali memperlihatkan wajah masyarakat Kalteng sesungguhnya, sejak 1967 sampai sekarang.  Pada tahun 1989 menyebut bahwa provinsi ini Mubyarto dan Baswir, dua ekonom dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta,   ketika membuat survei  ekonomi regional Kalimantan Tengah pada tahun 1989 menyebut bahwa provinsi ini sebagai “The Dayak Heartland” (Buminya Orang Dayak). Menurut kedua ekonom dari UGM tersebut bahwa duapertiga dari total penduduk yang bermukim di provinsi ini adalah orang Dayak (Mubyarto dan Baswir, 1989: 504). Pada tahun 2001, berdasarkan data BPS provinsi, Klinken menyebut jumlah orang Dayak di provinsi ini mencapai  41% dari total jumlah penduduk dan menduduki urutan pertama terbesar, disusul Banjar (24%), Jawa (18%), Madura (6-7%), dan kelompok-kelompok lain yang lebih kecil (Klinken, 2007: 219). Di bidang sosial budaya, provinsi ini memang domain orang Dayak.  Dengan masuknya Orang Jawa melalui proyek transmigrasi dalam jumlah yang terus-menerus meningkat, komposisi demografis di Kalteng turut berobah drastis. Menurut angka WWF Indonesia, Kalimantan Tengah, di Kabupaten Pulang Pisau misalnya, jumlah Orang Jawa telah mencapai 95%, sedangkan Dayak tinggal 5%. Sementara di Kabupaten Katingan, Dayak 45%, Jawa 35%, Banjar 10%, sisanya lagi berasal dari berbagai etnik. Dengan akan didatangkannya 7000 kepala keluarga (KK) pada tahun 2011, komposisi ini akan berobah dan terus berubah lagi. Sehingga dalam perspektif Orang Dayak bisa dipastikan akan menjadi minoritas di kampung-halaman mereka sendiri. Kalteng sudah tidak lagi ‘’TheDayak Heartland’’. Sedangkan etnik Madura yang pada Konflik Etnik tahun 2001 pada meninggalkan Kalteng, beberapa tahun kemudian, kembali mengalir ke Kalteng, terutama Sampit di mana bupati dan sekdanya yaitu Wahyudi dan Fahruddin adalah orang-orang berdarah Madura.  Adapun Orang Banjar karena berbatasan langsung, dengan mudah masuk-keluar di Kalteng. Apabila terjadi pemekaran provinsi Kalteng menjadi tiga provinsi, akibatnya Orang Dayak akan tenggelam dan tidak akan pernah muncul lagi seperti halnya ‘’sanaman léténg’’ (besi tenggelam). Di tengah perkembangan demikian, kalau pada tahun 1989  Mubyarto dan Baswir Revrisond menulis bahwa ‘’Di bidang sosial budaya, provinsi ini memang domain orang Dayak’’, keadaan demikian akan menjadi kadaluwarsa, apalagi jika dari Orang Dayak kurang upaya padan untuk menjadi Dayak Bermutu, mengangkat martabat dan harga diri, serta merevitalisasi, mengaktualisasi dan merestitusi budaya mereka.

Etnik-etnik baru datang yang makin besar jumlahnya hidup dalam paguyuban, komunitas-komunitas atau ghetto masing-masing dengan budaya ghetto mereka. Demikian juga sub-sub etnik Dayak, dengan motif berbeda, hidup dalam ghetto mereka. Ghetto Dayak di Tanah Dayak – sungguh suatu ironi. Budaya ghetto yang dipelihara dalam ghetto-ghetto budaya ini, terutama Ghetto Jawa menurut wakil gubernur A.Diran, ‘’dalam  beberapa tahun belakangan  berkembang pesat. Hal ini dibuktikan dengan dengan bermunculan paguyuban seni dan budaya (Jawa—KS) di berbagai daerah di Kalteng ‘’ (Harian Dayak Pos, Palangka Raya, 13 April 2010). Menurut kajian Gerry van Klinken (2007)  yang berhasil memetakan betapa pasca diregulasinya praktik desentralisasi tahun 1999, budaya ghetto atau komunitas  dengan kepentingan-kepentingannya ini justru menjadi landasan terjadinya  huru-hara politik dan konflik sosial secara horizontal di berbagai daerah, seperti konflik antar etnik di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, konflik antar agama di Maluku dan Poso, konflik warga antar desa bahkan konflik antar elit politik lokal di Jawa, Bali, NTT, Sumatera, dan Sulawesi untuk membela dan mempertahan kepentingan masing-masing. Dalam pandangan Klinken agama merupakan bagian dari ‘’budaya ghetto’’ juga adanya. Perkembangan lebih lanjut, ghetto budaya dengan budaya ghetto atau komunitasnya, melebarkan langkah memasuki dunia politik sehingga budaya politik Kalteng ditandai oleh ghettoisme. Hal ini ditunjukkan antara lain dengan bermunculannya  dukungan komunitas-komunitas ini dan itu pada pasangan kandidat-kandidat tertentu. Dan dari pihak para pasangan kandidat sadar benar akan arti ghetto-ghetto atau komunitas ini sebagai kantong suara politis. Kenyataan sejak tahun 1967 sampai sekarang, gubernur-wakil gubernur Kalteng selalu merupakan pasangan berdasarkan ghetto atau komunitas ini. Termasuk  komposisi pasangan kandidat gubernur-wakil gubernur dalam pemilu kada sekarang, merupakan bukti dari corak masyarakat Kalteng, lebih-lebih dunia politiknya, yang berdasarkan komunitas. Tulis Klinken: “Di era desentralisasi, politik identitas yang mengatasnamakan agama, etnik, kelompok, dan keluarga tertentu untuk menguasai berbagai daerah bermunculan seperti pertumbuhan jamur di musim hujan. Munculnya sentimen “putera daerah” dan “agama tertentu” dalam pemilihan serta penentuan pejabat daerah baik dalam struktur politik maupun birokrasi pemerintahan adalah salah satu alur politik yang diskenariokan oleh kelompok tertentu untuk menguasai daerah beserta segala kekayaan sumber daya alamnya”.

Apa artinya? Artinya, seperti yang dikatakan oleh Ben Anderson, Indonesianis Amerika bahwa “Bangsa dibayangkan sebagai sebuah komunitas, sebab tak peduli akan ketidakadilan yang ada dan penghisapan yang mungkin tak terhapuskan dalam setiap anak bangsa, bangsa itu sendiri selalu dipahami sebagai kesetiakawanan yang masuk mendalam dan melebar-mendatar. Pada akhirnya, selama dua abad terakhir, rasa persaudaraan inilah yang memungkinkan begitu banyak orang, jutaan jumlahnya, bersedia jangankan melenyapkan nyawa orang lain, merenggut nyawa sendiri pun rela demi pembayangan tentang yang terbatas itu (Anderson, 2008: 8-11)”. Jika diterapkan pada Kalteng, sejak Kalteng tidak lagi menjadi “The Dayak Heartland” hanyalah sebuah provinsi Uluh Kalteng yang imajiner (bayangan). Artinya sampai sekarang, Kalteng dibayangkan dan diperlakukan sebagai provinsi komunitas-komunitas lebih-lebih saat partai-partai politik kehilangan kepercayaan rakyat. Partai-partai politikpun menyusup masuk ke komunitas-komunitas ini. Beralihnya dukungan PPP Cabang Katingan (berbeda dengan sikap PPP Wilayah) dari Amur-Bahar kepada AyuDik juga bisa dibaca dengan kacamata komunitas ini. Selain itu, perobahan ini bisa dilihat dari sudut pandang yang disebut oleh Schiller “’an anarchy of families” (sebuah anarki terdiri atas keluarga-keluarga).

Partai politik bukanlah suatu komunitas tapi menyusup dan mencari sandaran pada komunitas atau paguyuban.   ‘’Memperkuat masing-masing identitas’’  seperti yang diprogramkan oleh salah satu pasang kandidat pemilu kada sekarang, sama dengan memperkuat perkembangan ghettoisme. Sejenis politik bermain api yang gampang membakar bétang Kalteng. Karena budaya ghetto adalah sarang dari predator (pemangsa), jika meminjam istilah Jhon T. Sidel, politikolog Amerika. Bahkan konflik pemerintah dengan masyarakat sipil seringkali direkayasa menjadi konflik antar kelompok dalam masyarakat (Hargens, 2009: 17) dengan menggunakan ghettoisme ini juga.. Dari paguyuban-isme, akan muncul bosisme berdasarkan hubungan patron-client, personal dan clientism.Paguyuban berkembangan menjadi  pemangsa (predator) yang membuat rakyat tetap lemah. Situasi begini hanya berakhir ketika lahir Uluh Kalteng yang berkebudayaan Kalteng dengan identitas Kalteng. Budaya dan manusia begini akan meninggalkan komunitas sebagai dasar berpikir dan bertindak tapi secara riil memperlakukan Kalteng sebagai paguyuban baru besarnya yang nyata sebagaimana dahulu Dayak memperlakukan Kalteng sebagai “The Dayak Heartland”. ‘’Kekasihku jauh di pulau/akankah aku sampai kepadanya ?’’, ujar penyair Chairil Anwar. Kemungkinan sampai ke ‘’pulau’’ , barangkali dibantu apabila pagububan dijadikan perahu menggunakan layar nilai Budaya Uluh Kalteng Beridentitas Kalteng juga.***

KUSNI SULANG

Anggota Lembaga Kebudayaan Dayak Palangka Raya (LKD)

UNDANGAN MENYAKSIKAN PENTAS MONOLOG KSB-PR 24/4/2010

Kepada

Yth. REKAN-REKAN MEDIA & PENDUKUNG GERAKAN KEBUDAYAAN

Di

Tempat

Dengan hormat,

Teater sebagai salah satu cabang kesenian punya peran cukup besar dalam mewarnai kehidupan berkesenian di Indonesia. Teater secara sosial menjadi salah satu penyumbang kritik dan saran dalam proses pembangunan dan kemajuan bangsa, terutama dalam hal menyuarakan kehendak rakyat berupa gagasan–gagasan perlawanan terhadap ketidakadilan dan praktek-praktek menyimpang dalam masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, bersama ini, Komunitas Seniman-Budayawan Palangka Raya mengundang rekan-rekan sekalian untuk menyaksikan program reguler 2 (dua) bulanan Komunitas Seniman-Budayawan Palangka Raya yakni PENTAS DUA MONOLOG yang diselenggarakan oleh, yang akan diselenggarakan pada hari/tanggal Sabtu, 24 April 2010 pukul 19:00 – Selesai di Gedung Eka Nganderang Tingang ( Mandala Wisata).

Karya I yang dibawakan berjudul Sanyasi karya Rabindranath Tagore, disadur oleh Isuur Loeweng S.Sn, aktor & sutradara Isuur Loeweng S.Sn. Isuur Loeweng S.Sn lahir di Jogjakarta tahun 1980. Lulusan Institut Seni Indonesia jurusan koreografer tari. Mulai berkesenian secara intens sejak tahun 1990 lewat kesenian tradisi ketoprak cilik kemudan merambah dunia teater modern saat duduk di bangku SMP. Pernah menari bersama Martinus Miroto Dance Company di beberapa negara (Finlandia, Jerman, Spanyol dan hampir semua negara di Asia Tenggara kecuali Cina). Pada tahun 2002 bergabung dengan Kyai Kanjeng asuhan Emha Ainun Najib dan ikut pentas dibeberapa daerah di Indonesia. Tahun 2006 hijrah ke Kalimantan Selatan tepatnya di kota Banjarbaru. Tahun 2009 dinobatkan sebagai sutradara terbaik dalam Festival Teater Tingkat Pelajar se-Kalsel. Tahun 2009 dinobatkan sebagai aktor terbaik Kalimantan Selatan dalam Festival Teater Tingkat Umum se-Kalimantan Selatan. Saat ini menjadi anggota dewan penasehat dan pelatih Halilintar Company Banjar Baru dan bekerja sebagai wartawan Radar Banjarmasin.

Karya II berjudul SOS karya YS Agus Suseno, sutradara & aktor  Yadi Muryadi. Yadi memulai karir dibidang kesenian bergabung dengan Sanggar Budaya Kalimantan Selatan. Tahun 2009 mendirikan “Teater KITA Banjarmasin” yang sampai sekarang masih eksis. Saat ini sedang mempersiapkan untuk pentas keliling 10 kota bersama Teater KITA Banjarmasin.

Demikian undangan ini kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Salam Gerakan Kebudayaan!

Palangka Raya, 21 April 2010

Andriani S. Kusni

Penanggungjawab Publikasi & Aktivitas Media KSB-PR

MENCARI ARAH, MENENTUKAN PIJAKAN

Jurnal Toddoppuli

Cerita Untuk Andriani S. Kusni & Anak-Anakku

Sebuah Panitia Penyelenggara diketuai oleh Dr. Amusianto MA, telah dibentuk oleh Dewan Kesenian Daerah (DKD) untuk menyelenggarakan Temu Seniman Se-Kalteng yang direncanakan akan berlangsung  pada minggu kedua Mei 2010 mendatang, bertempat di Gedung Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Jalan Tjilik Riwut Km.4, Palangka Raya. Dari masing-masing kabupaten dan Kota Palangka Raya akan diundang enam orang terdiri dari lima orang unsur seniman (yaitu pelaku seni,  kritikus seni, sastrawan, Dewan Kesenian Kabupaten, dan lain-lain.. ditambah satu orang dari unsur birokrat, terutama dari SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang mengurusi kesenian dan atau kebudayaan daerah. Temu Seniman ini diselenggarakan (1). ‘’berharap , pada kesempatan (tersebut) akan ada rekomendasi yang benar-benar sesuai dengan kondisi daerah dalam upaya kita untuk meningkatkan kualitas seni yang tumbuh dan berkembang di Kalteng ke depan’’. Temu Seniman ini berkeinginan pula agar (2).‘’para seniman memiliki visi yang sama untuk meningkatkan kemampuan dan kecintaan masyarakat Kalteng terhadap seni yang selama ini tumbuh dan berkembang di Kalteng’’. Temu Seniman  juga  diselenggarakan dengan harapan (3). ‘’untuk bersama-sama merumuskan pemikiran dalam upaya melestarikan dan mengembangkan kesenian daerah’’. Selain itu, (4). juga ‘’berharap berbagai masukan dan pikiran tersebut dapat dipahami sebagai bahan penyempurnaan konsep, kebijakan dan strategi dalam rangka memajukan kesenian daerah, termasuk (5). mencari solusi bagi penyelesaian krisis guru mata pelajaran kesenian di semua tingkatan pendidikan’’ (Harian Kalteng Pos, 16 April 2010).

Penyelenggaraan Temu Seniman begini tentu sangat baik. Apalagi pertemuan seniman tingkat provinsi bisa dikatakan sangat langka, kalau bukan yang direncanakan sekarang merupakan pertemuan pertama. Walaupun apakah yang hadir kelak, benar-benar pekerja seni, seniman dan budayawan ataukah orang-orang “asing” dari dunia seni-budaya tapi untuk memenuhi jatah lima orang sebagaimana yang ditetapkan panitia maka datang sebagai seniman-budayawan atau pekerja kesenian. Apabila hal begini, yang menjadi pertanyaan : Akankah diskusi-diskusi  benar-benar mengena pada masalah-masalah kesenian dan kebudayaan. Apabila tidak maka hasil Temu Seniman itu tidak akan amat efektif dan tanggap keadaan. Pertanyaan tinggal pertanyaan tidak terjawab. Kekhawatiran ini, sebab nampaknya di provinsi ini jamak terjadi penempatan orang yang tidak tertarik, tidak mengetahui, tidak mencintai bidang yang kepadanya dipercayakan penanganannya. Tidak ‘’the right man in the right place ‘’, ujar ungkapan Bahasa Inggrisnya . Contoh:  Adanya ucapan-ucapan ‘’kegiatan kebudayaan hanya membuang-buang uang’’, ‘’sastra itu tidak menarik’’, ‘’ kebudayaan adalah pakaian adat, pergelaran kesenian’’ dan hal-hal yang bersifat kasat mata belaka. ‘’The right man in the right place’’ ini, niscayanya dimulai sejak pembentukan Panitia, karena pengaruh Panitia akan besar pada penyelenggaraan dan hasil pertemuan. Sejak dari Panitia-lah masalah-masalah yang akan dibahas dirumuskan. Kalau anggota-anggota Panitia, apalagi orang-orang kunci Panitia,  jauh dari dunia kesenimanan-kebudayaan, agaknya mustahil mereka  bisa merumuskan masalah-masalah kebudayaan secara mengena. Gelar akademi tidak ada sangkut-pautnya dengan pengetahuan di bidang kebudayaan, apabila bidang kebudayaan bukan daerah gelutannya. Pembahasan bermula dari perumusan pertanyaan atau masalah. Jika masalah yang dirumuskan tidak kena sasaran dan tidak menyentuh persoalan mendasar kebudayaan (di Kalteng), lalu bagaimana ‘’berharap , pada kesempatan (tersebut) akan ada rekomendasi yang benar-benar sesuai dengan kondisi daerah dalam upaya kita untuk meningkatkan kualitas seni yang tumbuh dan berkembang di Kalteng ke depan’’?. Kalimat di atas ini bisa diambil sebagai contoh untuk menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan kekhawatiran di atas. ‘dalam upaya kita untuk meningkatkan kualitas seni yang tumbuh dan berkembang di Kalteng ke depan’’. Kalimat ini nampaknya berangkat dari evaluasi bahwa di provinsi kita ini sudah ada kegiatan kebudayaan dengan kuantitas yang cukup sehingga dari kuantitas itu masalah mendesak adalah “meningkatkan kualitas”. Benarkah masalah mendesak adalah meningkatkan kualitas dan benarkah secara kuantitas kegiatan berkebudayaan di Kalteng sudah tidak menjadi persoalan? Sedangkan kata-kata “yang tumbuh dan berkembang”, menyiratkan evaluasi bahwa di Kalteng ada keadaan yang bisa disebut “pertumbuhan dan perkembangan kesenian”. Akan berbeda misalnya jika Panitia merumuskan bahwa melalui Temu Seniman diharapkanpertama-tama untuk membaca keadaan kegiatan berkesenian di Kalteng.  Setelah membaca keadaan sebagaimana adanya keadaan lalu mencari sebab-musabab keadaan demikian, membahasnya untuk kemudian bersama-sama menetapkan langkah-langkah bersama yang selayaknya diambil. Contoh lain adalah kalimat berikut: “berharap berbagai masukan dan pikiran tersebut dapat dipahami sebagai bahan penyempurnaan konsep, kebijakan dan strategi dalam rangka memajukan kesenian daerah”. “Penyempurnaan konsep”. Apakah DKD dan atau Dinas Kebudayaan & Pariwisata, mempunyai konsep kesenian dan kebudayaan, sehingga masalahnya tinggal “penyempurnaan”? Jika ada bagaimana konsep tersebut? Kalau memang ada konsep yang tinggal disempurnakan itu, bagaimana menjelaskan kepasifan DKD selama ini? Mengapa konsep itu tidak dilaksanakan, sementara dana berapa pun besarnya ada tersedia? Melihat praktek selama ini yang diperlihatkan melalui cara pensposoran dan kegiatan berkesenian yang diskriminatif, barangkali Panitia perlu menegaskan masalah: Apa yang disebut kesenian daerah? Apakah kuda lumping, bisa dikategorikan kesenian daerah Kalteng. Kalau ya, apa dasar alasannya? Kalau tidak mengapa? Lalu bagaimana status kesenian dari etnik-etnik lain non Dayak di Kalteng?(Lihat Harian Dayak Pos, Palangka Raya, 13 April 2010). Kejelasan mengenai apa yang disebut kesenian daerah perlu dirumuskan sejak dini agar pembicaraan mengenai soal ini bisa lebih fokus. Dari beberapa contoh di atas, nampak betapa perlunya bahwa Panitia penyelenggara solid secara konseptual,, paling tidak sudah siap, selain keniscayaan baik dalam kinerja, rapi dalam persiapan.

Barangkali pada Temu Seniman Mei 2010 nanti, status DKD perlu dijadikan mata acara diskusi. Perlukah dipertahankan ? Jika dipertahankan masihkah layak disebut Dewan Kesenian Daerah (Provinsi) ? Tidakkah kata Daerah di sini sangat tidak mewakili sehingga bersifat manipulatif.. Mewakili siapa mereka yang duduk di pengurus DKD ? Kapupaten atau kota mana yang mereka wakili ? Kabupaten-kabupaten  mana yang memilih mereka ? Apakah seniman-seniman seKalteng memang memilih mereka? Kejelasan masalah organisasi kesenian/kebudayaan akan mempunyai dampak pada kegiatan kebudayaan di Kalteng. Kegiatan kebudayaan memerlukan pengorganisasian. Karena kegiatan kesenian dan berkebudayaan menyangkut aktor-aktor lainnya, alangkah baik jika semua aktor itu dilibatkan. Eksistensi DKD perlu direnungkan ulang.

Hal lain yang perlu dicatat keterangan yang menyatakan bahwa ‘’Selain membawa surat tugas, peserta juga diharapkan membawa proposal yang berisi kondisi kesenian daerah setempat, data jumlah para guru mata pelajaran kesenian dari semua tingkatan pendidikan yang sesuai dengan disiplin ilmu seni, data sanggar seni, serta daftar seniman yang ada » (Kalteng Pos, 16 April 2010). Keterangan ini hanya menunjukkan lepas akarnya DKD dan Dinas terkait. Sudah sekian tahun berfungsi tetap saja tidak tahu keadaan di akar rumput. Padahal sanggar dan seniman-budayawan individual bisa dikatakan sebagai ujung tombak, dasar bagi pekerjaan kreatif dan berkesenian. Peserta harus ‘’membawa surat tugas’’ ? Seniman-budayawan tipe apa gerangan yang akan menghadiri Temu Seniman Mei 2010 nanti itu sehingga harus membawa ‘’surat tugas’’ segala macam? Temu Seniman Mei 2010 nanti pertemuan antar seniman-budayawan atau antar pejabat, antar Dinas Provinsi dengan bawahannya ? Seumur-umur baru kali ini, baru di Kalteng ini, ada Temu Seniman bahwa pesertanya diminta ‘’surat tugas’’. Ditambah iming-iming membagi dana melalui pembuatan ‘’proposal’’. Sedangkan kegiatan berkesenian di Palangka Raya saja susahnya mencari dana ke pihak pemerintah. ‘Tidak ada dana’’, adalah jawaban klasik selalu diterima saban kita datang membawa proposal kegiatan dengan jumlah sekedarnya untuk membayar gedung, membeli minum para teman yang bekerja,  membuat spanduk, mencetak undangan. Tiba-tiba Temu Seniman Mei 2010 mau membagi-bagi dana. Strategi kebudayaan model apakah ini?

Dari tujuan Temu Seniman Mei 2010 yang diumumkan melalui media massa cetak, dan praktek selama ini, nampak bahwa semangat top down untuk memberdayakan kesenian  di Kalteng masih dominan. Selain itu nampak juga ketiadaan konsep budaya yang holistik dan ketiadaan tanah nyata tempat berpijak. Temu Seniman Mei 2010 agaknya lebih menjurus ke pencarian konsep dan tempat berpijak ini. Keberhasilan dan kegagalan Temu Seniman Mei 2010 pertama-tama ditentukan oleh mutu Panitia. Mutu intelektualitas dan keorganisasiannya.***

KUSNI SULANG

Anggota Lembaga Kebudayaan Dayak Palangka Raya (MKD-PR).

Edisi 24: ULUH KALTENG DI TAMAN BUDAYA

SAHEWAN PANARUNG

UNTUK KEBANGKITAN KEBUDAYAAN DAYAK & YANG MAJEMUK DI KALIMANTAN TENGAH

Catatan Panarung Andriani S. Kusni

Dari raut wajah dan kulit, jelas mereka bukan orang Dayak. Apalagi jika mereka berbicara berbahasa Indonesia, lidah medok mereka  jelas juga mengatakan bahwa mereka Uluh Kalteng asal etnik Jawa. Apa dan bagaimana mereka tampil di Pentas Parade Musik Dayakustik yang diselenggarakan oleh Komunitas Seniman-Budayawan Palangka Raya (KSB-PR) bekerjasama dengan Dinas Kebudayaan & Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 27 Maret 2010 di Taman Budaya Palangka Raya lalu? Mereka mengenakan pakaian adat Dayak, memainkan karya-karya terbaru dalam bahasa Dayak tentang kehidupan di Kalimantan Tengah umumnya, Palangka Raya khususnya.

Dalam karya seni, seniman tidak berbohong pada dirinya. Karya adalah dirinya yang utuh. Jika demikian maka seniman-seniman KSB-PR asal etnik Jawa atau Betawi, merasakan dirinya sudah menjadi Uluh Kalteng dan sedang mencari identitas Kaltengnya dengan segala upaya. Dalam upaya yang tidak sederhana ini, kekurangan menjadi nomor tiga. Upaya menjadi Uluh Kalteng beridentitas Kalteng dengan ciri utama warna Dayak yang dilakukan oleh seniman-seniman asal non-Dayak memperlihatkan bahwa bagi seniman-seniman ini sekat-sekat etnik dan agama sudah menjadi kadaluwarsa. Perempuan berjilbab dan tidak berjilbab bercampur akrab di panggung dan kehidupan sehari-hari.

Pentas Parade Musik Dayakustik tanggal 27 Maret 2010 benar-benar merupakan pagelaran budaya manusia berbudaya, pertunjukan Uluh Kalteng yang masih jauh dari nilai dominan sekarang, terutama di kalangan para elit politik. Nampak kecenderungan politik merobek Kalteng sebagai betang bersama semua etnik. Pembangunan dan pengembangan budaya Uluh Kalteng Beridentitas Kalteng masih asing bagi mereka tapi justru inilah yang mau dan sedang diupayakan oleh para seniman dan budayawan. Penggunaan pakaian adat Dayak dan penggarapan tema-tema Kalteng dalam bahasa Dayak Ngaju yang patah-patah dengan ucapan yang “khas” oleh para musisi di malam itu seakan mengatakan secara terbuka kepada siapa saja bahwa “Kami Uluh Kalteng. Kalteng adalah betangku”, betang bersama.  Betapa pun sangat jauh ujung jalan, jika memang punya ujung tapi yang terpenting para seniman-budayawan Kalteng sudah mengayunkan langkah pertama mereka. Ayunan langkah adalah tanda ada gerak maju, sebab statis dilihat dari hukum gerak bisa sinonim dari kemunduran. Sejarah tidak mundur ke belakang, walaupun tidak melupakan silam. ***

EKSPERIMEN REVITALISASI BOBBY TARUNG

Catatan Kusni Sulang dari Pentas Parade Musik Dayakustik

Bobby Tarung & Band Utus Dayak Di Pentas Parade Musik Dayakustik KSB-PR bekerja sama dengan DisBudPar Prov. KalTeng (Foto & Dok. Kusni Sulang, 2010)

Dua belas grup tampil dalam Pentas Parade Musik Dayakustik yang deselenggarakan di Gedung Olah Seni Taman Budaya Palangka Raya tanggal 27 Maret 2010 lalu. Grup-grup pengisi acara itu datang dari Sampit, Katingan, Kapuas, Barito dan tentu saja grup-grup serta sanggar dari Palangka Raya sendiri. Jumlah pengisi acara pergelaran terpaksa dibatasi oleh Komunitas Seninman-Budayawan Palangka Raya (KSB-PR) sebagai penyelenggara, bekerjasama dengan Dinas Kebudayaan & Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah, setelah menghitung panjangnya pertunjukkan. Salah satu grup dari Palangka Raya yang turut jadi pengisi acara adalah Grup Musik Utus Dayak, pimpinan Bobby Tarung,  seorang musisi yang sehari-hari bekerja sebagai karyawan TVRI Kalteng. Sebenarnya, banyak hal menarik yang patut dicatat dari ‘’Parade Musik’’ ini, dilihat dari upaya para seniman musik Palangka Raya dalam melahirkan budaya hibrida beridentitas Kalteng sebagai dasar budaya perekat Uluh Kalteng. Sekalipun demikian, catatan ini memfokuskan diri pada Grup Musik Utus Dayak, pimpinan Bobby Tarung yang pada malam Parade ini menampilkan karya barunya Utus Itah Dayak.

Seperti diketahui Bobby dan Grupnya dalam Festival Nasional Pesparawi yang diikuti oleh 33 provinsi di seluruh Indonesia di Samarinda pada tahun 2009 lalu, telah keluar sebagai pemenang pertama, terutama oleh karena orisinalitas karya eksperimennya. Eksperimen merupakan salah satu ciri kreativitas. Karya Bobby, Utus Itah Dayak yang digelarkan di Parade 27 Maret 2010 lalu merupakan karya eksperimen baru lagi. Percobaan apa dan bagaimana yang dilakukan oleh Bobby? Dalam karya Utus Itah Dayak, Bobby meramu unsur-unsur musik Dayak, dengan musik pop kontemporer.  Untuk mendukung karyanya, Bobby menyertakan tiga orang penari latar sesuai dengan jiwa dan irama musiknya yang dilakukan oleh peralatan band. Bobby mengawali dan mengakhiri karya eksperimennya ini dengan lahap (pekikan pertarungan) yang gagah membuat darah mendidih. Apalagi gerak tari latar memang diserasikan dengan semangat lahap Dayak ini. Sementara bunyi drum yang terletak di bagian belakang panggung, mengingatkan orang akan gandang Dayak menambah gelegak pada darah. Sedangkan Bobby sendiri sebagai penyanyi mengekspresikan semangat tarung ini dengan hidup. Karya Utus Itah Dayak, terasa seperti melukiskan keadaan terpuruk Utus, gelisah orang-orang luka sehingga akhirnya sampai pada kesimpulan jalan satu-satunya yang terbaik untuk keluar dari keterpurukan Utus adalah berlawan. Dan kesimpulan sekaligus pesan yang disampaikan oleh Bobby diungkapkan melalui lahap berkali-kali menutup pertunjukan. Mengapa demikian? “Siapa lagi yang membela manggatang (mengangkat) Utus Dayak jika bukan Utus Itah Dayak sendiri. Kita tidak bisa berharap pada orang lain untuk melakukannya. Berharap demikian, sama dengan sikap menggantang asap”, ujar Bobby.

Digunakannya unsur-unsur band oleh Bobby dan kawan-kawannya, dalam eksperimen ini memang dilakukan secara sadar. Bobby dkk ingin menunjukkan kepada angkatan muda Kalteng, khususnya Dayak, bahwa musik Dayak mempunyai harapan  yang besar ke depan apabila  kita mampu meramu segala unsur yang terdapat dalam masyarakat Kalteng khususnya, Indonesia secara lebih luas. Keragaman ini merupakan bahan mentah untuk melahirkan karya-karya baru. Untuk itu, seperti yang dikatakan oleh Eka Noviana, koreograf Dayak dari Sanggar Balanga Tingang  yang turut tampil di malam Parade, “seniman harus berani memberontak”. Memberontak merupakan salah satu bentuk kebebasan berpikir dan bertindak seniman. Tanpa pemberontakan tidak akan ada pembaharuan.Jika menggunakan istilah Jacques Derrida, pemikir Perancis, pemberontakan ini tidak lain dari suatu dekonstruksi untuk melakukan rekonstruksi. Dilihat dari segi penokohan, melalui karya eksperimennya, nampak bahwa Bobby dkk, ingin menampilkan tokoh manusia baru yang harapkan dari Manusia Dayak dan Uluh Kalteng. Tokoh adalah salah satu sarana bagi seniman untuk menyampaikan pesan. Dari segi penokohan, Bobby nampak berdiri sedikit di depan keadaan. Sehingga karyanya selain merupakan revitalisasi kebudayaan Dayak, karya eksperimen Bobby juga mempunyai cirri avant-gardist dengan ciri khas Bobby yang bukan epigonis. Dari Bobby dkk seperti juga dari Eka Noviana, bisa diharapkan karya-karya baru yang beridentitas Kalteng. Mereka sedang melakukan revitalisasi terhadap kebudayaan Dayak. Sayangnya malam Parade 27 Maret 2010 tidak  punya kesempatan menampilkan karungut dalam bentuk blues. Ketiadaan ini diisi oleh tampilnya Sansana Kayau dari Katingan dibawakan oleh pansansana-pansansana muda usia. Tampilnya pansasana-pansansana muda ini seperti mengatakan bahwa sansana kayau, musikalisasi puisi Katingan tidak akan punah. Dalam rangkaian kegiatan terprogramnya untuk menjadikan “Palangka Raya Kota Budaya”, KSB-PR dan DisBudPar Provinsi seusai bulan-bulan sibuk Apri – Juni akan menyelenggarakan pentas tari khusus Dayak, baik yang tradisional maupun yang eksperimental. Topi untuk Bobby, Novy dan semua seniman-budayawan Palangka Raya dan aktor-aktor budaya lainnya. ***

Kusni Sulang, anggota Kordinator Komunitas Seniman-Budayawan Palangka Raya (KSB-PR)

*Telah dimuat di halaman budaya Sahewan Panarung HU Palangka Post edisi 16 April 2010

96 PASAL HUKUM ADAT TUMBANG ANOI

Penyeragaman hukum adat hasil Rapat Damai Tumbang Anoi tahun 1894 meliputi pasal-pasal berikut ini:

Pasal 1

Singer Tungkun (denda adat merampas istri orang lain)

 

Dikenakan pada barangsiapa yang berani membujuk, merampas istri atau suami orang lain sehingga akibatnya pria/wanita itu cerai dengan suami/istri yang terdahulu dan kawin dengan wanita/pria baru yang menungkun. Contoh: A berani mengambil wanita/pria B, suami/istri C. Singer Tungkun dapat dikenakan pada A.

Ancaman singer tungkun:

  1. Dua kali nilai palaku adat kawin B dulu bagi C.
  2. Lima belas kati ramu (tekap bau mate) bagi keluarga C.
  3. Pakaian sinde mendeng (satu stel pakaian bagi C).
  4. Nilai ganti rugi biaya pesta kawin B dulu bagi C sekeluarga.
  5. A menanggung biaya pesta perdamaian adat khusus (makan-minum bersama, memotong dua ekor babi bagi alam dan masyarakat setempat, dimana acara saling saki, lamiang sirau sirih masak kiri-kanan, lilis peteng, sanaman pangkit hambai hampahari, dll pelengkapnya.
  6. A menanggung biaya pesta kawin barunya dengan B.
  7. A menanggung resiko singer terhadap anak/istrinya sendiri jika dia sudah berkeluarga.

Pasal 2

Singer Tungkun Balang, dosa palus (gagal merampas, tapi berzina)

 

Jika terjadi kasus seperti Pasal 1 tapi C mengambil atau menerima kembali, sehingga singer tungkun menjadi batal. Tapi A dapat diancam dosa sala (zina) sebesar 100-300 kati ramu. Sambil memperhatikan isi perjanjian B dan C terdahulu serta tinggi rendahnya martabat B dan C dan proses kejadian khusus itu ditutup dengan pesta persaudaraan damai adat yang ditanggung ilah A atau A, B dan C menurut pertimbangan para mantir adat setempat.

Pasal 3

Singer Hatulang Belom (denda dalam perceraian sepihak)

 

Pihak mantir atau pemangku adat memperhatikan perjanjian dan keterangan para saksi perkawinan dulu dan mempelajari kasus kejadian, pihak mana yang bersalah melanggar perjanjian sendiri, mempertimbangkan alasan, sengaja atau tidak sengaja alasan yang masuk akal atau dibuat-buat.

Ancaman hukuman:

  1. Sesuai dengan perjanjian kawin.
  2. Para mantir adat dapat memberatkan atau menambah hukuman setinggi-tingginya 30 kati ramu jika dipandang perlu.
  3. Jika ada anak, segala barang rupa tangan dibagi dua atau terkecuali ada pertimbangan lain oleh mantir
  4. Biaya pesta adat makan-minum bersama ditanggung pihak yang bersalah.

Pasal 4

Singer Hatulang Palekak Sama Handak (denda perceraian karena kehendak bersama)

 

Oleh mantir adat, atas permintaan yang bersangkutan untuk mengusahakan suatu perceraian, mempelajari alasan-alasan mereka, mempertimbangkan, menuntut hak dan beban masing-masing antara lain:

  1. Memberi harta rupa tangan menurut perjanjian kawin dahulu.
  2. Jika ada anak, harta rupa tangan menjadi hak anak.
  3. Jika tidak ada anak, harta dibagi secara damai, bagi dua, atau bagi tiga dipatutkan dengan pertimbangan para mantir adat.
  4. Biaya pesta adat, makan-minum bersama hambai hampahari (pesta persaudaraan) dengan hakekat pengumuman bagi segala unsur lingkungan hidup, baik yang tampak maupun yang tak nampak (panggutin petak danum) ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.

Pasal 5

Singer Palekak Pisek/Panggul Pupuh (denda batal janji tunangan atau calon tunangan)

 

Kasusnya:

Kedua pihak orang tua pernah saling janji dikuatkan dengan pesta pisek akan mengawinkan anaknya, walaupun anak mereka pada waktu itu masih kecil. Kemudian oleh salah satu pihak dibatalkan sehingga patut dihukum.

Sanksinya:

  1. Pihak yang membatalkan dihukum sesuai dengan janji semula.
  2. Jika pihak wanita yang membatalkan, maka semua barang titipan yang pernah diterimanya dari pihak pria, patut dikembalikan dua kali lipat, ditambah dengan beberapa, patut menuntut pertimbangan para mantir adat, namun pisek dikembalikan.
  3. Jika pihak pria yang membatalkan, maka pihaknya tidak  boleh menuntut apa saja yang suda diberikan malah dapat dihukum membayar singer kaleket sekurang-kurangnya biaya pesta pisek dulu
  4. Biaya pesta adat makan bersama, ditanggung oleh pihak yang membatalkan.

Pasal 6

Singer Tungkun Paisek (denda karena berani merampas tunagan orang lain)

 

Kasusnya:

Pihak A sudah bertunangan dengan pihak B, pernah dikokohkan dalam suatu acara hisek. Dikemudian hari, datang gara-gara dari pihak C sehingga mufakat A dan B gagal.

Sanksinya:

Pihak C dan B diancam hukuman adat atas permintaan sebagai berikut:

  1. Sikap tekap bau mate 15-60 kati ramu bagi keluarga A, dari pihak C, lebih-lebih jika A itu wanita
  2. B dan C membayar kalekak paisek (pasal 5) bagi A.
  3. C membayar atau menanggung biaya pesta adat singer tungkun paisek (hambai hangkat persaudaraan) antara A dan B dalam acara makan-minum bersama.

Pasal 7

Singer Tihi Sarau Sumbang Tulah (denda hamil gelap, sumbang tulah)

 

Kasusnya:

Wanita A hamil gelap (sarau) akibat zina dengan pria B yang salah janjang atau sumbang (hurui tamput) atau karena silsilah kerabat yang bukan silsilah darah atau akibat zina, tulah (salah jenjang silsilah darah). Diperlukan darah hewan korban yang besar, babi atau sapi atau kerbau demi pelestarian alam lingkungan hidup masyarakat setempat (penggantin petak danum) diperlukan upaya pembasuhan maksiat, palis pali, bersih desa, pelestarian lingkungan.

Sebagai penjelasan, masyarakat adat paling tidak suka atau enggan menerima kehadiran predikat anak sarau karena hal itu terjadi akibat atau gejala kehancuran kesusilaan manusia. Gejala yang memudarkan pengendalian diri sehingga mendekati moral binatang, kelestarian lingkungan tidak lagi serasi-selaras dan seimbang, gara-gara ulah dua orang jenis manusia yang diam-diam menjadikan dirinya sebagai binatang; jadi merusak ungkapan belom bahadat. Justru itu mekanis pengusutan kasus ini memerlukan ketrampilan khusus dari para pemangku adat, terutama bagaimana menggali keterangan dari pihak wanita yang bersangkutan, sehingga pihak pria yang bersangkutan tidak berkutik. Biasanya kasus pasal ini dibagi menjadi 3 kategori:

  1. Zina hasil sesama jenjang silsilah
  2. Zina, hasil tidak sejenjang silsilah yang sumbang bukan silsilah darah (hurui tamput)
  3. Zina, hamil tidak sejenjang silsilah darah (hurui daha) keatas atau kebawah (hurui anak, aken, atau esu) biasa disebut tulah

Jika sudah diketahui teman zina (pria) yang menghamili wanita bersangkutan dan diketahui kategori mana peristiwa itu, maka pengusutan konkrit dilaksanakan oleh masyarakat setempat bersama-sama dengan ketua adat atau pemangku adat.

Pelaksanaan sanksi:

Jika sarau sumbang:

  1. Pesta adat potong hewan babi, darahnya dibagi-bagi ke seluruh kampung untuk saksi palas bumi, air dan langit (lingkungan hidup). Dagingnya dimakan bersama, pesta diluar rumah, pria dan wanita bersangkutan dipanggil seperti memanggil hewan untuk makan dan mengambil makanan tidak boleh dengan tangan sendiri tetapi mengambil makanan langsung dari mulutnya.
  2. Mereka berdua harus meniru-niru binatang, makan dan minum dihadapan orang banyak dimuka umum.
  3. Pihak pria yang bersangkutan menanggung biaya pesta adat pelestarian itu seluruhnya.
  4. Pihak pria membayar 90-180 kati ramu kepada pihak wanita.
  5. Tekap bau mate 30-60 kati ramu bagi keluarga wanita.
  6. Tambalik Jela, 15-30 kati ramu kalau mereka jadi.
  7. Terus kawin ditambah nilai serendah-rendahnya 45 kati ramu. Tetapi jika mereka tidak jadi kawin, pria yang bersangkutan hanya membayar biaya pesta adat pelestarian itu seluruhnya, 90-180 kati ramu, tekap bau mate 30-60 kati ramu.

Jika sarau tulah:

Pesta adat di luar rumah. Potong hewan besar, sapi atau kerbau. Darahnya dibagi-bagi ke beberapa kampung sekitarnya untuk pelestarian alam lingkungan. Upacara dipimpin oleh seorang Pisur, basir tukang tawur saksi palas pohon buah-buahan. Daging hewan itu dimakan bersama diluar rumah. Kedua orang, wanita/pria yang bersangkutan dipanggil makan mirip seperti memanggil binatang, mereka mengambil makanan dalam sebuah dulang mirip seperti hewan maka, tidak boleh mengambil makanan dengan tangan tapi langsung dengan mulut. Menjadikan diri sebagai binatanag dihadapan umum.

  1. Pihak pria bersangkutan menanggung biaya pesta adat pelestarian itu seluruhnya.
  2. Membayar denda senilai 120-210 kati ramu bagi pihak wanita, atau disisihkan sebagian untuk keperluan kampong.
  3. Tekap bau mate 45-75 kati ramu bagi keluarga wanita atau tetangga sekampung
  4. Keduanya tidak boleh dikawinkan.

Pasal 8

Singer Tihi, Sarau Sawan Oloh (denda hamil gelap dengan istri orang lain)

Kasusnya:

Pria A berani mengganggu, merayu, berzina sampai hamil wanita B istri C. Dengan cukup bukti, C menuntut keberatan.

Sanksi:

Jika B belum pernah beranak maka A diancam hukuman denda 30-75 kati ramu. Tetapi kalau wanita B sudah ada anak maka dendanya dapat diancam denda 120 kati ramu sampai dengan 180kati ramu bagi C dan anaknya.

Pakaian sinde mendeng bagi bapak dan anak. Pesta adat, saki palas darah babi, makan-minum bersama, lilis peteng, sanaman pangkit, seluruhnya ditanggung A. Tekap bau mate dari A bagi waris B dan C sedikitnya 15-30 kati ramu.

Pasal 9

Singer Sarau Tihi Bujang (denda hamil gelap gadis perawan)

 

Kasusnya:

Seorang pria A mengganggu, menggoda, membujuk wanita B yang bujang, berzina sampai hamil kemudian diketahui oleh orang lain/umum dan menjadi kasus.

Sanksi:

  1. Singer tekap bau mate 15-30 kati ramu.
  2. Singer dosa sala (zina) 30-45 kati ramu.
  3. Jika tidak kawin, harus adanya jaminan anak yang dikandung wanita B, 30-60 kati ramu.
  4. Jika terus kawin, pria membayar jalan hadat kawin.
  5. Jika pria A ada anak-istri, istrinya dapat menuntut sebagai kasus tersendiri.
  6. Biaya pesta adat makan-minum bersama ditanggung oleh A.

Pasal 10

Singer Marusak Balu (denda merusak janda)

 

Kasusnya:

Pria A kedapatan berzina atau sampai hamil wanita janda B, bekas istri arwah C.

Sanksi:

Pria A dapat diancam singer karusak balu sesar 30-60 kati ramu bagi waris arwah C jika B belum tiwah. Tapi jika sudah tiwah, maka materi singer itu jatuh ke tangan waris wanita B. Jika wanita B ada anak, maka singer ditambah 15-30 kati ramu bagi anak-anaknya. Pesta adat makan-minum ditanggung oleh pria A.

Pasal 11

Singer Sala Basa dengan Sawan Oloh (denda salah tingkah pada istri orang lain)

 

Kasusnya:

Pria dewasa yang berkunjung sendirian ke rumah istri orang lain dan atau dapat dicurigai, diduga mengganggu istri orang yang bersangkutan, atau wanita lainnya di rumah itu.

Sanksi:

Pria dewasa yang sering berkunjung itu dapat diancam oleh singer sala basa atas keberatan atau pengaduan suami wanita yang bersangkutan sebesar 15-30 kati ramu bagi suami wanita yang dimaksud.

Pasal 12

Singer Sala Basa dengan Bawi Bujang (denda salah tingkah pada gadis perawan)

 

Kasusnya:

Seorang pria yang mengajak seorang atau beberapa orang gadis perawan dengan tidak seijin keluarga atau bapak-ibunya, menyendiri atau tidak jelas tujuannya. Tingkah-laku demikian dapat dianggap memberi malu bagi keluarga, seolah-olah menjadikan gadis itu dibuat menjadi ringan di mata umum (tidak sopan)

Sanksi:

Pria sedemikian dapat dihukum dengan ancaman singer sala basa 15-30 kati ramu.

Pasal 13

Singer Sala Basa dengan Oloh Beken (denda salah tingkah dengan orang lain)

 

Kasusnya:

Perbuatan atau tingkah lakunya terhadap seseorang atau orang lain ke arah yang memberi malu, merusak nama baik, mengancam, oleh seseorang terhadap orang lain pria/wanita atau terhadap barang kepunyaan orang lain.

Sanksi:

Perbuatan atau tingkah demikian dapat diancam hukuman sala basa 15-30 kati ramu.

Pasal 14

Singer Paranggar Raung ( denda pelanggaran raung atau peti mati)

 

Kasusnya:

Pria A kawin dengan wanita B denda bekas suami arwah B yang masih belum ditiwahkan. Menurut adat oleh janda B (pengurusan tulang-belulang C masih menjadi beban/tanggung jawab janda B), sedangkan perkawinan AB tidak seijin waris terdekat almarhum C sehingga ahli waris C dapat menuntut singer paranggar raung terhadap A dan B.

Sanksi:

A dan B dapat diancam denda sebesar 90-120 kati ramu bagi waris C untuk cadangan biaya tiwah, tapi tidak berarti sang janda bebas dari kewajiban tiwah arwah suaminya (C). Biaya pesta adat ditanggung A dan B.

Pasal 15

Singer Palangi Pangarai (singer cadangan untuk biaya tiwah)

 

Kasusnya:

Pria duda A istrinya B dan baru saja mati karena bersalin melahirkan anak, pihak keluarga wanita B ingin mengharap kepastian atau jaminan dari upacara meniwahkan arwah B.

Sanksi:

Pria duda A diharuskan memberi kepastian atau jaminan dengan menyisihkan atau menitipkan materi senilai 120-150 kati ramu, untuk cadangan biaya tiwah pada pihak keluarga B dihadapan para orang-tua, dalam pesta adat kecil melalui behas tawur diberitahukan juga arwah B di negeri akhirat.

Pasal 16

Singer Sahiring (denda pembunuhan)

Pasal ini berkaitan dengan pasal 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, dan 27.

Kasusnya:

Si A mati terbunuh atau dibunuh oleh pihak B seorang atau beberapa orang.

  1. Jika kematian A ada kesalahannya yang sah antara lain mengganggu wanita, merampas barang, atau kesalahan lainnya, yang dapat dibuktikan kebenarannya, maka perincian nilai singer sahiring dapat dipotong demi kesalahannya atau karena pembunuhnya membela diri, terbukti dengan luka-lka bagian muka, samping atau belakang (tidak sengaja/terbunuh).
  2. Jika dibunuh dengan sengaja, berencana, atau karena mengingini sesuatu dari si A atau karena ada alasan lainnya sehingga menguatkan anggapan sengaja dibunuh.
  3. Oleh para pemangku adat dan mantir adat diperlukan kejelian dan kemampuan dalam pemeriksaan. Untuk ini diperlukan beberapa orang pemangku adat agar ikut serta mempertimbangkan beberapa macam pasal singer adat yang memberatkan dan unsur yang meringankan (memperhatikan sifat-sifat sengaja atau tidak sengaja dalam kasus pembunuhan itu).

Sanksi:

Pihak keluarga A boleh saja menuntut singer sahiring sebesar 375-750 kati ramu, tapi para pemangku adat menempati diri berada ditengah-tengah (mengadili kasus itu).

  1. Pihak B karena perbuatannya dapat diancam hukuman adat 17 singer bangunan pasal 18 singer timbal, pasal 19 singer tetek, pasal 20 singer salem balai, pasal 21 singer paramun hantu, pasal 22 singer tipuk danum, pasal 23 singer biat himang, pasal 24 singer pengecuali bunu, pasal 25 singer tulak haluan, pasal 26 singer tetes hinting bunu dan pasal 27 singer puseh panguman.
  2. Jika terdapat kepastian bahwa si A ada kesalahan maka dari materi singer-singer tersebut diatas dapat dipotong atau dikurangi.
  3. Singer adat yang tidak boleh dipotong ialah pasal-pasal 20 salem balai, pasal 21 paramun hantu, dan pasal 22 tipuk danum.

Pasal 17

Singer Banguhan, Penyau Sangguh, Penyau Penyang (denda mebunuh, basuh tombak dan basuh penyang)

 

Kasusnya:

Orang-orang yang mula-mula melaksanakan pembunuhan di sebuah bangunan, karena dia dan tombaknya atau senjatanya yang patut dibasuh pada tingkat pertama disebut singer. Pada tingkat kedua siapakah yang menyuruh dia berbuat demikian, apakah hatinya sendiri atau disuruh dan diupah oleh orang lain disebut si B. Jadi karena penyang si B, maka si A berbuat. Dan penyang inilah yang patut dibasuh. Justru itu pasal ini disebut penyau sangguh dan penyau penyang.

Sanksi:

Si A pada tingkat pertama diancam hukuman penyau sangguh sebesar 30-75 kati ramu bagi warisan korban. Demikian pula si B diancam hukuman penyau penyang sebesar 30-60 kati ramu bagi waris korban. A dan B ini mungkin terdiri dari satu orang saja jika perbuatan itu atas kehendaknya sendiri otomatis diancam singer banguhan denda 60-135 kati ramu diatas satu orang saja.

Pasal 18

Singer Timbal-Timbalan (denda terhadap pembantu pembunuhan)

 

Kasusnya:

Sesudah orang lain berbuat melaksanakan pembunuhan pada tingkat pertama, dan tingkat kedua pada pasal 17 pasti disusul perbuatan tingkat ketiga oleh satu orang atau lebih yang membantu, yang disebut timbal. Perbuatan tingkat ketiga inilah yang menjadi isi pasal ini (tersebut disini si C).

Sanksi:

Peranan C yang membantu pembunuhan satu orang atau lebih, masing-masing diancam hukuman timbal sebesar 15-30 kati ramu bagi waris korban.

Pasal 19

Singer Tetek Uyat (denda potong leher)

 

Pekerjaan memotong leher orang yang sudah mati, dibunuh, membawa, memisah kepala orang dari tubuh mayatnya untuk tujuan atau maksud apa saja, tersebut disini si D.

Sanksi:

Perbuatan yang sedemikian dapat diancam hukuman pasal ini dengan denda 75-105 kati ramu bagi waris korban. Dianggap perbuatan pembunuhan pada tingkat keempat dalam teknik pengusutan dan pengadilan.

Pasal 20

Singer Selem Balai (denda berdamai masuk balai)

 

Kasusnya:

Salah seorang dari pihak pembunuh yang tampil sebagai tempat tuduhan pertama, sementara pengusutan lebih lanjut, dia tampil sebagai pengambil alternatif menghindari terjadinya pembunuhan balas dendam (habunu atau asang dari waris korban yang dibunuh), dia juga belum tentu terlibat dalam perbuatan pembunuhan itu. Disini kita sebut si E sebagai menjadi penjamin menawarkan ajakan berunding damai disebut selem balai terhadap penuntut sahiring yang mungkin dari negeri jauh.

Sanksi:

Hukum adat dasar dalam pasal ini sebesar batun singer 30-60 kati ramu, ije kungan hadangan, dua lamiang panyinggau, sanakan tampajat dan pelengkap lainnya senilai 75 kati ramu (denda dasar ini pada akhirnya dibayar oleh orang yang sebenarnya membunuh setelah diusut).

Pasal 21

Singer Paramun Hantu (denda sarana kelengkapan jenazah)

 

Kasus:

Waris korban yang dibunuh menuntut pihak pembunuh membayar adat kelengkapan jenazah, dengan ilustrasi bayangannya sebagai berikut:

  1. Lalang umah-e
  2. Sandapang entang-e
  3. Mariam/lela
  4. Taring gajah
  5. Tarikan penyang
  6. Sipet telep
  7. Ewah bumbun
  8. Sangkarut karungkung
  9. Salau
  10. Hentang satagi bulau
  11. Suwang sansila
  12. Pinding
  13. Lawung batawur
  14. Purun pararani
  15. Tarai
    1. Talawang kalumit
  16. Batis
  17. Saling lamiang
  18. Lilis nanas peteng
  19. Lunju
  20. Sangguh rabayang
  21. Sambar timpung
  22. Sindai
  23. Kabali
  24. Kuantan piring
  25. Mangkuk;
  26. Arut
  27. Besei teken kajang biru
  28. Bangunan jala
  29. Pisi pisi pilus
  30. Behas balut
  31. Barok
  32. Baluh
  33. Bulau samenget
  34. jipen due titi
  35. Tantawak garantung,
  36. Kangkanong

Ilustrasi bayangan ini dapat dilengkapi, diganti dengan 75 kati ramu atau 150 gulden atau jipen lime. Dibayar oleh pihak pembunuh kepada waris yang dibunuh (lihat sanksi pasal 15).

Pasal 22

Singer Tipuk Danum (Denda adat Simburan Sir)

 

Kasusnya:

Oleh dan dari pembunuh, terhadap dan untukwaris orang yang dibunuh.

Kedua pihak saling basuh kaki dengan hakekat saling maaf dalam suatu acara khusus yang biasa disebut teras hinting bunu (lihat pasal 27)

Dalam pasal ini menetapkan ketentuan khusus tipuk danum dalam kasus pembunuhan

Sanksi:

Batun singer sebesar 75 kati ramu (jipen lime) tambah bawui saki, lilis peteng, sanaman pangkit. Pihak pembunuh menanggung biaya pesta adat makan-minum bersama sebagai penutup. Nilai hasil singer ini akan dibagi seluruh warga yang korban.

Pasal 23

Singer Biat Himang (Denda adat perihal luka berdarah)

 

Kasusnya:

Dalam pandangan keadatan disebut Sahiring jika korban itu sampai mati. Tetapi kalau korban itu hanya luka saja disebut biat. Keadaan luka ada beberapa susun, misalnya luka ringan atau luka berat, juga luka dangkal dan luka dalam, ditentukan oleh keterangan para mantir adat atau para saksi dan bukti. Demikian pula susun singer dan darah hewa sakinya. Mulai telur ayam, balung ayam, darah ayam, sapi dan kerbau. Demikian pula susun nilai materi singernya menjadi dsar pertimbangan para pemangku adat dalam menata pasal ini.

Sanksi:

Untuk luka ringan yang tidak sengaja, urut susun singer biatnya sampai luka besar, dari 5-50 kati ramu. Untuk luka ringan yang sengaja, terurut susun sampai luka berat, dari 515-150 kati ramu. Ditutup salam suatu pesta adat kecil, walaupun sederhana.

Pasal 24

Singer Penyau Lewu Panyali Bunu (Denda pembasuhan kampung yang membantu pembunuhan)

 

Kasusnya:

Seseorang atau beberapa orang atau salah satu orang kampung yang telah menyambut orang yang membawa kepala orang, sampai pesta tahusung taharang dapat dianggap perbuatan yang bersekongkol membunuh. Kemudian diketahui oleh waris korban, maka mereka diancam dengan pasal ini.

Sanksi:

Untuk kesalahan pesta penyambutan itu, mereka dapat dituntut pasal ini sebesar 45-75 kati ramu oleh pihak waris korban.

Pasal 25

Singer Ulas Tulak Haluan (Denda putar/tolak haluan)

Kasusnya:

Waris korban pembunuhan yang datang, mungkin dari kampung yang jauh dengan maksud mengurus atau menuntut sahiring. Tapi pihak pembunuh atau terdakwa menunda waktu dengan alasan panen padi atau memufakati seperlunya.

Sanksi:

Untuk hal demikian tidak hanya susup mulut, tapi sekaligus dengan membayar materi tanda pengakuan sebesar 15-30 kati ramu (dapat pula berlaku 1-2 kali, demikian pula ……pasal ini diberlakukan).

Pasal 26

Singer Puseh Panguman (Adat pesta makan/minum)

 

Penjelasannya:

Dalam sesuatu posisi adat damai dalam segala persoalan, sahiring, biat, tungkun, mili balinga, makan bersama dalam suasana lega sambil mengampuni, saling saki atau hambai hangkat, saling membasuh rasa dendam kesumat.

Dalam suasana demikian, sekedar untuk tanda peringatan atau kenang-kenangan para tamu serta para penyelenggara pesta boleh meminta sesuatu atau merelakan pemberiannya. Misalnya: piring mangkok, pakaian atau parang dan alat senjata lainnya, terkecuali barang barang berharga.

Pada waktu itu tidak boleh ada orang-orang berkelahi, tidak boleh ada persoalan atau sengketa, tidak boleh ada yang luka atau berdarah. Jika sampai ada yang terjadi demikian, maka pembuat gara-gara dapat diancam denda antara 15-30 kati ramu.

Pasal 27

Singer Tetes Hinting Bunu (Denda adat menghentikan permusuhan)

Penjelasan:

  1. Mengakhiri bunu permusuhan antara manusia perorangan atau antar kelompok.
  2. Untuk mengakhiri baleh bunu dengan kayu kalau ada yang mati terbunuh, terjepit, atau tertusuk kayu di hutan (terhadap unsur flora).
  3. Mengakhiri baleh bunu dengan bajai kalau ada orang yang mati disambar buaya atau ular berbisa atau unsur fauna lainnya.
  4. Mengakhiri baleh bunu danum jika ada atau beruntun mati lemas dalam air.
  5. Demikian pula halnya terhadap beberapa unsur taluh/roh gaib yang jahat hati dengan manusia.

Pelaksanaannya:

  1. Dalam suatu upacara pesta adat potong hewan besar seperti babi, sapi atau kerbau dihadapan orang banyak.
  2. Melalui behas tawur, mengundang unsur taloh/roh gaib, dan liau tertentu, diundang atau dijemput pula unsur ilah-ilah penguasa lingkungan langit, bumi dan air,, diminta ikut serta menghakimi atau menyaksikan sumpah/janji.
  3. Dalam pesta adat makan bersama ini dilaksanakan acara khusus yang disebut sapa sumpah pasak teguh malentup awang baluh, hatatek uei, malabuh batu, marapak ijang pahera, hatawur uyah kawu, hatindik sawang-bungai, mamapak baji/paku hai intu batang kayu bagita hai dengan hakekat bersama pihak yang pernah bermusuhan saling tidak akan dendam, saling berbasuh rasa bermusuhan.
  4. Dari pihak-pihak yang berani melanggar sumpah/janji ini, pihaknya akan dimakan atau terjadi sasaran oleh sumpah sebanyak tersebut diatas (lihat pasal 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, dan 26).

Keterangan singer sahiring menurut norma hukum adat mengenai kasus pembunuhan secara ringkas:

  1. Musibah karena unsur flora, dibalas bunu dengan unsur flora, diakhiri dengan sumpah/janji dalam perdamaian.
  2. Musibah karena unsur fauna, dibalas bunu dengan unsur fauna, diakhiri dengan sumpah/janji dalam suatu perdamaian yang sama.
  3. Demikian juga sifatnya dengan sesama manusia.
  4. Sasaran sebenarnya terhadap a dan b di atas, ialah menuju roh gaib (taluh) yang menunggang fisik (tubuh) a atau b sebagai/dianggap bersekongkol dengan kedua oknum. Dari kedua unsur itu, yang mencoba untuk bertindak jahat terhadap manusia, sehingga manusia berak menuntut dan menghukum, unsur lainnya diikutsertakan.

Pasal 28

Singer Rampas Takau Ramu Huang Huma (denda mencuri/merampas barang di dalam rumah)

 

Penjelasan:

Rumah yang ditinggalkan, kemudian diketahui barangnya ada yang hilang,. Ada atau tidak ada orang yang dicurigai, patut dilaporkan pada ketua adat setempat.

Sanksi:

  1. Pencuri yang mengambil/membawa barang orang lain senilai 10 kati ramu, dapat diancam singer adat sebesar 15-30 kati ramu.
  2. Hukumannya bertambah jika nilai barang curiannya tinggi. Lebih lagi kalau ada kerusakan rumah yang dibuat oleh orang yang mencuri.
  3. Dapat diringankan sedikit kalau barang curian itu dapat dikembalika seluruhnya atau sebagian dengan tidak rusak. Ditutup dengan pesta kecil.

Pasal 29

Singer Rampas Takau Ruar Huma (denda adat curi-rampas barang diluar rumah)

 

Penjelasan:

Barang milik orang di luar rumah, hilang dicuri orang lain, pemiliknya memberitahukan kehilangan itu kepada ketua adat setempat, walaupun waktu itu tidak diketahui siapa yang berbuat, tetapi kemudian diketahui hal ini, langsung dituntut.

Sanksi:

Pencurinya diancam hukuman 15-30 kati ramu, dapat ditambah kalau nilai barang itu tinggi dan sisa barang itu sengaja dirusaki. Dapat diringankan kalau barang itu dikembalikan sebagian atau seluruhnya dalam keadaan baik. Ditutup dengan pesta adat yang ditanggung oleh pihak pencuri.

Pasal 30

Singer Rampas Takau Bawui Manuk (denda mencuri /merampas babi dan ayam)

 

Penjelasan:

Pencuri ayam atau babi yang nilainya 15-20 kati ramu atau lebih tinggi sifatnya kalau babi itu bawui sahur dan manuk sawung.

Sanksi:

15-30 kati ramu jika babi dan ayam biasa. 30-60 kati ramu jika nilainya lebih tinggi atau bawui sahur/manuk sawung. Dapat diringankan kalau ada barang itu/kembali atau pencurinya sungguh-sungguh merasa menyesal. Pencurinya menanggung biaya pesta adat kecil untuk makan-minum bersama.

Pasal 31

Singer Rampas Besei Teken ( denda adat mencuri, merampas pengayuh atau galah)

 

Penjelasan:

Peranan pengayuh atau galah amatlah dominan sebab menyangkut kesejahteraan keluarga untuk  ke ladang mencari ikan, penyeberangan, lebih-lebih jika dalam perantauan atau di tengah perjalanan.

Sanksi:

Dapat diancam hukuman 15-30 kati ramu ditambah biaya pesta adat sederhana, makan dan minum bersama.

Pasal 32

Singer Rampas Takau Arut-Timba ( denda mencuri/merampas perahu atau timba)

 

Penjelasan:

Pasal ini mencerminkan bukan karena barang itu langka atau mahal harganya, tetapi lebih menitikberatkan pada nilai/guna yang dominan bagi masyarakat pada umumnya. Lebih-lebih jika pemiliknya sedang sangat membutuhkan, sehingga dirasa sebagai unsur sabotase baginya.

Sanksi:

Perbuatan sedemikian diancam hukuman 15-30 kati ramu. Dapat diringankan kalau pencuri itu terpaksa berbuat karena menolong musibahnya atau musibah orang lain, atau dikembalikan barang itu pada pemiliknya.

Pasal 33

Singer Takau Rampas Bua-Pambulan (denda mencuri buah-buahan)

 

Penjelasan:

Kasus ini perlu penelitian yang lebih luas antara lain”

Apakah pohon itu ditanam sendiri oleh pengadu atau pohon buah warisan atau dibelinya dari orang lain.

Apakah tersangka mengambil sampai habis atau sambil merusak sarang buah, dahan dan batang buah itu.

Atau apakah buah itu untuk dijual.

Sanksi:

Pasal ini paralel dengan pasal 29 dan dapat dihukum denda 15-30 kati ramu, tetapi dapat ditambah atau dikurangi menurut pertimbangan pemangku adat berdasarkan hasil komisi, apakah mereka berfamili, apakah nilai curian itu dapat dikembalikan kepada pemiliknya. Pihak yang bersalah atau bersama-sama menanggung ongkos perkara termasuk biaya persta adat, makan bersama pada akhirnya.

Pasal 34

Singer Takau Suhuk (denda merampas, menipu, mencuri, menyimpan, merampas barang orang di dalam rumah)

 

Penjelasan:

Pencurian/penipuan atau perampasan barang yang terjadi di dalam rumah yang sedang tidak ada orangnya atau ditunggu oleh orang lanjut usia atau anak kecil.

Sanksi:

Dapat diancam hukuman 20-45 kati ramu. Sambil memperhatikan unsur yang meringankan dan unsur yang memberatkan. Apakah dilakukan oleh orang yang belum bujang, barang ada yang kembali adalah sikap penyelesaiannya.

Apakah pelaku pernah berbuat demikian dan untuk apa barang itu digunakan.

Pelaku kejahatan ini menanggung biaya pesta adat makan bersama sebagai penutup singer.

Pasal 35

Singer Kabalangan Dagang (denda batal dagangan)

 

Penjelasan:

Barang dagangan yang sudah putus harga-jual belinya kemudian dibatalkan oleh penjual atau pembelinya tanpa alasan yang kuat, sehingga merugikan bagi salah satu pihak.

Sanksi:

Sikap demikian dapat dituntut 15-30 kati ramu. Lebih atau kurangnya tergantung pertimbangan para mantir adat, dan ditutup dengan makan bersama.

Pasal 36

Singer Balang Bagi Hasil Meto Pambelom (denda bagi hasil hewan ternak)

 

Penjelasan:

Memiliki induk hewan ayam, babi, sapi atau kerbau, sudah sepakat dengan selaku pemelihara, dengan perjanjian bagi hasil kalau sudah beranak selama ditangan pemelihara. Kemudian salah satu pihak membatalkan kesepakatan itu tanpa alasan yang kuat.

Sanksi:

Pihak yang merasa dirugikan boleh menuntut 10-30 kati ramu.

Pasal 37

Singer Karak Tawan Tatau (denda pembebasan keluarga yang mampu)

 

Penjelasan:

Si A dihukum oleh sidang pengadilan adat harus membayar sejumlah denda karena berbuat pelanggaran adat setempat sedangkan si A sendiri tidak mampu untuk membayar.

Sanksi:

Dalam keluarga yang mampu, demi tidak memalukan waris atau pihak keluarga, sedapat mungkin mereka berusaha membayar senilai denda itu, sehingga si A dapat dibebaskan dari sifat sebagai tawanan, sesudah keluarganya membayar singer karak tawan tatau.

Pasal 38

Singer Karak Tawan Jipen (denda adat pelepasan orang/keluarga yang tidak mampu)

Penjelasan:

Si A yang tidak mampu membayar sejumlah denda akibat perbuatannya, para keluarganya pun tidak mampu untuk membayar maka terpaksa dicarikan orang lain diluar lingkungan keluarganya atau siapa saja atau si B.

Sanksi:

Si A dengan sendirinya langsung dianggap menjadi budak si B atau dengan kata lain menjadi pembantu si B selama si A belum mampu membayar pengembalian uang si B yang disebut karak tawan jipen.

Pasal 39

Singer Nalinjam bahu Himba Balik Uwak (denda adat pinjam bekas ladang hutan perawan)

 

Penjelasan:

Si A berladang membuka hutan perawan menebang kayu-kayu besar, suatu pekerjaan yang berat dan sukar. Tahun berikutnya atau beberapa tahun belum digarap ulang olehnya. Garapan tahap kedua itulah yang disebut balik-uwak sebagai hak jasa si A pada garapan pertaqma.

Sanksi:

Jika si B mau menggarap bekas ladang itu, dia wajib membayar jasa si A selaku penggarap pendahulu sebesar: 1) pemberian sukarela. 2) beras dan ayam putih, batu asahan, besi parang, beliung san manas lilis.

Hak bekas ladan itu berikutnya sesudah digarap si B atau dua tahun, kembali menjadi hak si A seterusnya.

Pasal 40

Singer Pikir Tipu Anak Oloh ( denda adat memperdaya anak-anak)

 

Penjelasan:

Barang siapa memperdayakan atau sengaja menjalankan tipu muslihat terhadap anak-anak dengan maksud jahat terselubung merugikan orang lain dapat diancam dengan pasal ini.

Misalnya: si A adalah seorang anak tanggung, dibujuk atau diperalat oleh seseorang atau beberapa orang dewasa B untuk berbuat yang melanggar hukum. Dalam kasus yang demikian si A diperdaya atau diperalat oleh si B.

Sanksi:

Si B harus dihukum lebih berat dan si A hanya dihukum ringan atau dibebaskan. Paling tinggi si A dapat dituntut ¼ dan ¾ bagian dari beban denda.

Pasal 41

Singer Tuwe Talian ( denda adat tuba tepian tempat mandi)

 

Penjelasan:

Si A sendiri atau bersama-sama kawan bertemian mandi pada sebuah sungai atau danau/baruh. Tiba-tiba dikejutkan/terkejut karena tepian mandinya tercemar air tuba oleh pihak B dan kawan-kawannya yang tidak memberitahu terlebih dahulu rencana penubaan itu kepada mereka yang bermukim dihilir atau dibahagian perairan yang bersangkutan.

Sanksi:

Pihak A dapat menuntut pihak B singer tuwe talian sebesar 15-30 kati ramu, tergantung dengan pertimbangan para kepala adat setempat perihal berat atau ringannya denda tersebut diatas.

Pasal 42

Singer Kawin Hanjean Arep (denda adat kawin darurat oleh oknum pria dan wanita diluar jalur keadatan yang wajar)

 

Penjelasan:

Pria A dan oknum wanita B sebab menjalin perhubungan rahasia diluar pengetahuan masing-masing keluarganya, pada suatu saat dengan tekad yang bulat mempersekutukan diri dengan cara:

  1. Oknum pria A datang menyerahkan diri ke rumah wanita B, serta menyatakan tekadnya kepada keluarga B atau sebaliknya, wanita B datang menyerahkan diri ke rumah pria A dan menyatakan tekadnya pada mereka.
  2. Perbuatan nekat kedua insan ini mengejutkan para waris serta masyarakat adat setempat, sehingga tuan rumah berseangkutan mengundang para orang tua untuk bersidang mematutkan langkah-langkah berikutnya terhadap perbuatan A dan B yang dianggap kurang sopan itu dengan alasan: a) keduanya dianggap sudah berzina b) keduanya sudah merampas hak kedua orang-tuanya c) perbuatan yang memalukan waris pihak wanita.

Sanksi:

Jika A mendatangi rumah B, maka A dapat dihukum membayar:

  1. Singer tekap bau mate sebesar 15-30 kati ramu bagi waris B.
  2. Jalan hadat kawin keluarga B (takar gantang).
  3. Sambil memperhatikan pasal-pasal 6-12.
  4. Singer dosa-sala dan singer sala-basa (sala hadat).

Jika wanita yang datang ke rumah A maka semua nilai denda adat A ini hanya dibebankan separo saja terkecuali Tekap Bau Mate harus dibayar penuh. Perihal berat-ringannya sangat tergantung dengan pertimbangan para mantir adat setempat, demi tercapai sasaran keserasian lingkungan.

Pasal 43

Singer Adat Kawin Hajambua ( denda adat kawin kembar istri)

 

Penjelasannya:

Pria A yang atas pertimbangan pribadi, memadukan dua orang istri berkumpul dalam satu rumah, patut dan diwajibkan membayar saki palas bagi istrinya dan anak-anaknya atau anak tirinya bersamaan dengan pelaksanaan makan/minum bagi masyarakat setempat.

Sanksi:

A membayar pakaian sinde mendeng (satu stel pakaian) untuk masing-masing istri dan anak, dan biaya pesta pesta potong babi atau sapi, manas lilis peteng, sanaman pangkit, palas darah, tampung tawar dan pelengkapnya di hadapan para orang tua.

Pasal 44

Singer Teren Katulas Nuang ( denda adat tega hati terhadap orang lain yang kena musibah)

 

Penjelasan:

Barang siapa yang tega hati atau dengan sengaja atau membiarkan dengan sengaja melalaikan kewajiban membantu orang lain yang sedang ditimpa bahaya. Misalnya:

–          Tidak membantu orang yang sedang karam

–          Tidak membantu orang yang sedang terluka parah.

–          Tidak membantu orang yang sedang kenan musibah kebakaran.

–          Tidak membantu orang yang hampir lemas tenggelam.

–          Tidak membantu anak kecil yang sedang tersasar.

–          Tidak membantu orang yang kena sakit mendadak.

–          Tidak melerai anak-anak yang sedang berkelahi/bertengkar.

–          Memberi keterangan bohonh kepada orang yang minta pertolongan termasuk saksi palsu dalam persidangan adat.

–          Membiarkan atau tidak memberitahukan dengan sengaja musibah yang akan menimpa diri seseorang sedangkan ia mengetahui pasti kejadian itu. Atau sebagai bentuk musibah yang mirip seperti tersebut diatas dapat dikenakan ancaman pasal ini.

Sanksi:

Dapat dihukum paling tinggi 30 kati ramu bagi pihak yang jadi korban. Berat-ringannya tergantung pertimbangan para mantir adat setempat.

Pasal 45

Singer Karusak Ramu ( denda adat kerusakan barang berharga)

 

Penjelasannya:

Orang yang merusak barang orang lain, dengan atau tidak sengaja, pasal ini tetap menuntut pertanggungjawaban. Berat atau ringannya sangat tergantung antara perbuatan sengaja atau tidak sengaja sebagai pertimbangan.

Sanksi:

  1. Si perusak diharuskan memperbaiki kembali atau mengganti barang atau senilai barang itu.
  2. Jika barang itu bernilai tinggi, diperlukan ketelitian pertimbangan para ketua adat menilai bukti kerusakan itu dan mutu perbaikannya sebelum memutuskan denda sebesar 15-90 kati ramu. Sepihak atau kedua pihak menanggung biaya pesta adat bersama sebagai penutup.

Pasal 46

Singer Hadat Tampahan Ramu (denda adat gantian barang yang rusak)

 

Penjelasannya:

A pemilik barang yang dirusak oleh B dan A membawa barang yang rusak itu sambil menuntut B mengganti dengan barang baru saja sesuai dengan isi pasal ini singer tampuhan jika B merusak barang itu dengan sengaja. Tapi jika tidak sengaja, hukumannya ringan saja.

Sanksi:

Kalau sengaja, B dihukum 15-30 kati ramu disamping pengganti baru barang itu atau membayar senilai harganya, dan barang yang rusak itu diserahkan pada B. Kalau tidak sengaja, hanya mengganti baru barang itu saja.

Pasal 47

Singer Panyahempak Tungkun ( denda adat penyempurnaan hukum kawin)

 

Penjelasan:

Pasal ini lanjutan penyempurnaan dari pasal 1, jika pasal 1 perihal perkara terhadap C, bekas suami wanita B. Maka pasal ini, perihal pria A sekeluarga berhadapan dengan wanita B sekeluarga. Pria A ingin menjalin rasa kekeluargaan mereka dengan wanita B sekeluarga karena mereka telah menjadi suami-istri.

Sanksi:

Pihak A membayar jalan hadat kawin kepada pihak B. Pihak A membayar singer panyahempak tungkun sebesar 15-30 kati ramu kepada pihak B, serta menanggung biaya pesta makan-minum.

Pasal 48

Singer Kehu Huma Lewu ( denda adat membakar rumah orang)

 

Penjelasan:

Akibat perbuatan A, sehingga terbakar rumah orang lain yang menimbulkan orang itu menderita banyak kerugian.

–          Oleh pemangku adat diteliti dengan seksama apakah sengaja atau lalai/tidak sengaja, asal api itu dari si tertuduh.

–          Demikian pula sebaliknya, kebenaran kerugian si korban yang diajukan, diteliti sebaik-baiknya. Kesemuanya didasarkan pada bukti, pengakuan para saksi-saksi yang meyakinkan.

Sanksi:

Para pemangku adat akan mempertimbangkan dendanya antara 15-200 kati ramu atau sampai menempu, jika tidak mampu membayar.

Pasal 49

Singer Kehun Karusak Kubur, Sandung Pantar (denda kerusakan/kebakaran kubur, sandung pantar)

 

Penjelasannya:
Barangsiapa dengan sengaja membakar/merusak kuburan tua, yang nyata-nyata adanya sandung pantar di suatu tempat tertentu. Para pewaris atau orang yang baik hati mempunyai kewajiban menghornati dan melindungi tempat seperti itu.

Sanksi:

  1. Dengan pasal ini, pelaku dapat dihukum dengan denda adat sebesar 30-45 kati ramu
  2. Yang membuat kesalahan menanggung biaya pesta kecil di lokasi dengan korban babi, upah tukang tawur atau orang yang berkomunikaswi dengan para arwah yang meninggal sebagai pernyataan maaf.
  3. Selain denda batun singer tersebut diatas, harus diberikan ayam hidup, lilis manas peteng, sanaman pangkit bagi pihak waris yang menerimanya termasuk pula biaya perbaikan sandung pantar itu seperlunya.

Pasal 50

Singer Tandahan Randah (denda adat tuduhan serampangan)

 

Penjelasan:

Barangsiapa yang seenaknya serampangan menuduh, merendahkan orang lain, ringan bibir, lancang, menghina, memburuk-burukkan orang lain sehingga memalukan orang tersebut dengan bicara yang menusuk hati, maka pasal ini dapat dikenakan baginya.

Sanksi:

Batun singer 30-45 kati ramu (2-3 jipen), menanggung biaya pesta damai adat untuk makan bersama saling maaf dan saling palas.

Pasal 51

Singer Tanda Hantuen (denda adat tuduhan hantuen atau koyang)

 

Penjelasan:

Barang siapa berani menuduh orang hantuen tanpa alasan yang kuat atau bukti-bukti yang meyakinkan, dapat dituntut berdasarkan pasal ini karena menyebut orang lain hantuen (manusia setan).

Sanksi:

  1. Jika si penuduh tidak mampu membuktikan tuduhannya dikenakan denda adat sebesar 45-90 kati ramu (jipen 3-6)
  2. Penuduh wajib menanggung seluruh biaya pesta adat damai makan bersama dan saling saki palas serta saling maaf.
  3. Dilengkapi dengan pemberian ayam hidup, lilis peteng, sanaman pangkit, untuk penutup acara.

Keterangan:

Untuk membuktikan seorang itu hantuen atau tidak, sangat sulit/ langka sekali/pribadi sekali. Mirip dengan menusia harimau di Sumatra atau cerita drakula di Eropa.

Pasal 52

Singer Tandah Dosa Sala ( denda adat tuduhan zina)

 

Penjelasan:

Seorang pria atau wanita A yang menuduh B pernah berzina dengannya, sedangkan dia sendiri tidak berani hasapa (sumpah) secara adat, sedangkan si B sudah siap untuk bersumpah (hasapa secara adat). Jika demikian, A ternyata memfitnah B dan B dapat menuntut berdasarkan pasal ini.

Sanksi:

A diancam membayar B 30-60 kati ramu serta menanggung segala biaya pesta damai adat seperlunya.

Pasal 53

Singer Tandah Sarau (denda adat wanita hamil gelap yang menuduh pria serampangan)

 

Penjelasan:

Wanita A yang sedang hamil gelap (sarau) menunjuk pria B secar serampangan karena hanya merasa tertarik hati saja, bukan karena kebenaran yang terbukti/sesungguhnya. Dia tidak berani hasapa secara adat. Sedangkan B sudah bersedia (lihat pasal 7, 8, 9)

Sanksi:

Sikap wanita A yang sedemikian diancam hukuman 15-45 kati ramu (jipen 1-3) tergantung pertimbangan para pemangku adat setempat, sambil memperhatikan antara lain: taktis, kebingungan, sifat kedua-belah pihak yang bersangkutan selama pengusutan atau informasi lingkungan.

Keterangan tambahan:

Memang menjadi hal yang unik bagi para pemangku adat untuk menembus hati nurani rakyat yang sejujurnya dari seorang wanita yang sedang dilanda kebingungan dan panik saat hamil gelap. Keterangan saksi tidak mungkin karena perbuatan zina sangat pribadi. Justru itu para pemangku adat sangat mengandalkan teknik untuk membuktikan kejujuran nurani wanita yang bersangkutan, sehingga fakta lain hanya menunjang.

Pasal 54

Singer Kabalangan Jaon Janji (denda adat batal janji/ingkar)

 

Penjelasan:

Seseorang sudah berjanji dengan orang lain (A dengan B). A sudah berjanji pada B akan memberikan sesuatu atau dilaksanakan pekerjaan pada saat yang sudah disepakati bersama. Kemudian A tidak setia/ingkar pada janji itu sehingga merugikan sekali bagi B (janji dibatalkan oleh A).

Sanksi:

Dalam hal demikian, B dapat menuntut kerugian pada A berdasarkan pasal ini. Serendah-rendahnya 15 kati ramu dan setingi-tingginya sesuai keputusan para mantir adat setempat ditambah dengan biaya pesta damai secara adat untuk penutupnya.

Pasal 55

Singer Jaon Janji Hambai (denda batal janji hambai)

 

Penjelasan:

  1. Sejak dulu dikenal beberapa hambai anak angkat, pahari angkat, bapak angkat yang latar belakangnya karena: penangisan di waktu bayi atau sering sakit, mimpi-mimpi yang beruntun, jasa-jasa baik yang berkesan bagi kedua-pihak, pemantapan rasa persahabatan yang kokoh lestari.
  2. Adat hambai dapat terjadi antar keluarga, antar golongan maupun terhadap orang asing dikenal antara hambai masak. Hambai masak dikokohkan dengan acara khusus yakni pesta potong ayam dan babi, hatuhir takiri daha, kasansulang saki, saling beri/terima batun hambai sejumlah barang, dihadapan orang banyak sebagai pernyataan janji kedua belah pihak.

Sanksi:

  1. Kemudian hari salah satu pihak berkata atau berbuat sebagai tidak setia dengan hadat hambai masak tersebut sehingga mengecewakan pihak lainnya (jago huang) dan merasa merugikan.
  2. Pihak yang membatalkan dapat dihukum 30-45 kati ramu ditambah dengan penggantian akibat keruguannya.

Pasal 56

Singer Sule Kasalan Luang (denda adat kecewa kesalahan perantara)

 

Penjelasan:

A mengirim kabar/pesan penting, B menyanggupi akan menyampaikan pesan A kepada C di tempat lain. Nyatanya kemudian diketahui bahwa penyampaian pesan A tidak sempurna dan akibatnya A dan C dirugikan gara-gara perbuatan B sebagai perantara (luang).

Sanksi:

Rasa sule atau basule (kecewa) dari A dan C sehingga A atau C dapat menuntut B berdasarkan pasal ini. B dapat dihukum 10-30 kati ramu untuk A dan C.

Pasal 57

Singer Uhus Kumpang (denda adat uhus kumpang)

 

Penjelasan:

Keluarga A dan keluarga B bersama-sama ingin pindah rumah ke tempat lain. Pada waktu itu istri B sedang hamil.

Sanksi:

Sebelum A sekeluarga pindah, perlu diadakan pesta uhus kumpang demi menghormati kehamilan istri B sambil memberikan bingkisan-bingkisan.

Pasal 58

Singer Pali Karusak Hinting (denda adat kerusakan hinting pali)

 

Penjelasan:

Hinting Pali bahagian dari kepercayaan (ritual adat), dapat dipasang di ladang, di muka rumah, atau di sungai, berkaitan dengan penangkal hama padi, ritual pesta atau ritual sesudah kematian selama 3, 7, 14, 21 hari masing-masing menurut keperluan. Ditandai dengan rentangan tali pendek atau panjang, pancangan tombak, gantungan daun sawang yang ditandai dengan kapur putih dan lain-lain. Barang siapa mengejek atau merusak hinting pali itu sebelum waktunya akan dituntut hukuman adat sesuai pasal ini.

Sanksi:

Denda adat sebesar 15-30 kati ramu ditambah dengan biaya pesta damai potong ayam seperlunya, yang pada hakekatnya mendamaikan diri terhadap unsur roh gaib.

Pasal 59

Singer Tadahan Ramu (denda adat jual-beli barang curian)

 

Penjelasan:

Si A kehilangan barang bernilai, kemudian diketahui barang itu ada ditangan C, dibelinya dari B, maka A dapat menuntut berdasarkan pasal ini melalui pemangku adat agar barang yang ada pada C diperiksa dan diperkirakan.

Sanksi:

C dan B dianggap sekongkol mencuri, barang kembali pada A kecuali kalau C mampu membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Jual beli antara C-B menjadi batal, B dihukum bayar denda singer adat sebesar 75-100 kati ramu. Jika barang itu bernilai 500 kati ramu. Ditambah dengan biaya pesta adat damai seperlunya, dan biaya perkara  ditanggung oleh yang bersalah.

Pasal 60

Singer Pahaliman/ Milim Bandung (denda adat menyembunyikan perbuatan zina orang lain)

 

Penjelasan:

Pria A berzina dengan wanita B, perbuatan buruk itu diketahui oleh C, agar tidak bocor rahasianya A memberi uang suruk (pahaliman) kepada C supaya diam. Kemudian perkara diketahui/terbongkar, jadi perkara A berzina dengan B dan C makan suruk.

Sanksi:

A membayar 15-30 kati ramu kepada keluarga/suami B, dan C dihukum 15-20 kati ramu bagi keluarga/suami B. A dan C menanggung biaya pesta adat dan ongkos perkara.

Pasal 61

Singer Pahaliman/Milim Takau (denda adat menyembunyikan barang curian)

 

Penjelasan:

Barang siapa yang ikut serta membeli, merahasiakan atau menyembunyikan barang-barang yang diketahuinya berasal dari hasil curian, lebih berat lagi jika hal itu dilakukan pada malam hari. Kemudian diketahui, walaupun mereka tidak ikut mencuri, tetapi dapat dianggap ikut membantu atau melindungi perbuatan jahat itu.

Sanksi:

Perbuatan sedemikian dapat diancam hukuman sebesar 15-30 kati ramu, sambil mengembalikan barang-barang tersebut kepada pemiliknya dan menanggung biaya perkara sesuai menurut adat setempat. Lihat pasal 28, 29, dan 30.

Pasal 62

Singer Sahukan Ramu (denda adat penyembunyian barang)

 

Penjelasan:

Barang siapa yang mengambil, menemukan atau kebetulan mendapat sesuatu barang milik orang lain yang hanyut atau ketinggalan, tercecer, tidak memberitahukan kepada orang pemilik barang/ menyembunyikan dengan maksud untuk memiliki.

Sanksi:

Dapat dihukum 15-30 kati ramu, berat atau ringannya tergantung dari pertimbangan para mantir adat setempat.

Pasal 63

Singer Karak Sirat Dahiang (denda adat merusak sifat dahiang atau firasat diri yang baik)

 

Penjelasan:

Si A merasa mendapat firasat dahiang, mimpi atau pertanda yang baik atau keberuntungan di rumah, di ladang, atau di tengah perjalanan, di hutan. Untuk mengokohkan pertanda itu, dia membuat sesuatu yang disebut sirat nupi atau sirat dahiang atau menggantung hajat. Baik perorangan ataupun berkelompok dengan maksud jika sudah sukses nanti akan diacarakan (dikeramatkan). Kemudian datanglah si B mengejek atau merusak sirat dahiang itu, sehingga menusuk hati/merugikan si A.

Sanksi:

Perbuatan si B dapat dihukum/didenda 15-30 kati ramu untuk si A, ditambah dengan biaya perkara dan biaya pesta adat.

Pasal 64

Singer Lulut Ramu (denda adat tambahan nilai barang)

 

Penjelasan:

Si A meminjam bahan bangunan rumah yang baik pada si B dengan janji talisih (akan dikembalikan sama seperti asal dan sama jumlahnya). Pada waktu A mengembalikan barang itu dengan mutu yang sangat rendah, walaupun jumlahnya sama tapi mutunya tidak sehingga merugikan B.

Sanksi:

A dapat dikenakan denda sebesar lulut (tambahan nilai 15-30 kati ramu kepada B) ditambah dengan biay perkara berat atau ringannya denda tergantung pada pertimbangan para mantir adat setempat.

Pasal 65

Singer Suruk Jangkut Amak (denda adat  tertangkap basah tidur di kamar wanita)

 

Penjelasan:

Pria A tertangkap basah (kedapatan) tidur di kamar seorang wanita, dianggap sudah berbuat zina (habandung). Hal sedemikian sangat memalukan wanita atau waris dan suami wanita itu.

Sanksi:

Pria A dihukum denda membayar singer tekap bau mate sebesar 15-30 kati ramu kepada waris wanita dan singer dusa sala sebesar 30-60 kati ramu untuk ibu-bapak wanita itu. A juga menanggung biaya perkara, berat-ringannya denda/hukuman tergantung denganpertimbangan para mantir adat setempat.

Pasal 66

Singer Lungkun Tapang atau Uap Huma (denda adat masuk pintu rumah)

 

Penjelasan:

Si A masuk rumah milik keluarga B dan si A seorang diri tanpa ada tanda suara malah bersikap bersembunyi tapi akhirnya kedapatan oleh B, langsung dianggap berniat jahat.

Sanksi:

Perbuatan si A yang semikian dapat dituntut berdasarkan pasal ini dengan denda membayar 10-15 kati ramu untuk keluarga B.

Pasal 67

Singer Pahenyek Dusa Sala (denda adat penekan zina)

 

Penjelasan:

Pria A suami wanita B. Pria A diketahui berbuat zina dengan wanita C dan diketahui umum bahwa C sering menggoda suami orang lain.

Sanksi:

Si A dapat dihukum 30-60 kati ramu bagi pihak wanita C dan B istri A dapat menuntut wanita C sebesar 30-45 kati ramu. Berat-ringannya tergantung dengan pengadilan dan pertimbangan para mantir adat setempat. Biaya perkara dan biaya pesta adat perdamaian ditanggung oleh A dan C.

Pasal 68

Singer Tekap Bau Mate ( denda adat menutup rasa malu muka dan mata yang tercemar khusus pihak wanita)

 

Penjelasan:

Pria A yang berani membujuk dan melarikan anak gadis B diluar pengetahuan orang tua dan saudara (kawin lari) atau disebut hatamput. Hal sedemikian sangat memalukan waris B.

Sanksi:

Sebelum membicarakan masalah perkawinan A dan B, terlebih dahulu pihak A membayar atau mewujudkan nilai pasal ini (tekap bau mate) denda 30-45 kati ramu untuk pihak keluarga B. Sesudah itu baru boleh dibangun mufakat mengenai jalan hadat kawin dan pesta kawin. A menanggung biaya pesta adat perdamaian dan biaya sidang.

Pasal 69

Singer Kahanjean Balai/Hatamput

 

Penjelasan:

Pria A dan wanita B yang sudah bertekad kawin lari ke kampung lain dengan maksud menghoindar kemarahan keluarga/warisnya yang tidak setuju dengan tekad/kehendak mereka. A dan B meminta perlindungan dari bakas lewu (orang tua tua setempat). Oleh para mantir setempat, demi menghindari perbuatan zina oleh A dan B di kampung mereka, diadakan sidang acara di balai atau di luar rumah, disitu dipotong ayam untuk makan bersama dan sebagai pernyataan A dan B dihadapan orang banyak setempat, mereka mahanjean arep atas resiko sendiri. Dengan tawur behas membeitahukan kepada panggutin petak danum bahwa tindakan ini sebagai tindakan darurat, tidak berarti memperkosa hak-hak A dan B.

Sanksi:

Para mantir adat berusaha mengembalikan mereka pada warisnya agar diadakan perkawinan yang sempurna melalui jalan adat perkawinan yang baik.

Keterangan:

Pasal ini semata-mata berlaku untuk tindakan darurat demi menghindari perbuatan zina A dan B yang nyata-nyata nakal, bandel terhadap orang-tuanya sendiri. a dan B menanggung biaya pesta adat mahanjean, upah tukang tawur dan biaya sidang balai. Acara mahanjean balai sama sekali tidak menutup kemungkinan tuntutan singer adat lainnya dari pihak waris A dan B di kampungnya sendiri.

Pasal 70

Singer Hambai Kabalongan Hasang (denda adat hambai jasa utang nyawa)

 

Penjelasan:

Si A menyelamatkan nyawa B dari ancaman bahaya maut, dengan demikian B berhiutang nyawa terhadap A. Kedua pihak patut melaksanakan acara hambai masak untuk mengokohkan persaudaraan.

Pelaksanaan:

Dalam acara hambai, A dan B saling memberi tanda kenang-kenangan, potong ayam atau babi, saling saki palas, makan bersama dihadapan orang banyak setempat, hambai angkat bersaudara atau hambai angkat beribu-bapak.

Pasal 71

Singer Panangkalau Dusa Sala/Palanggar (denda adat melanggar istri orang lain)

 

Penjelasan:

Pria A sudah kawin dan beranak berumah-tangga dengan wanita istrinya B. Kemudian pria A berbuat zina dengan wanita lain (dusa sala melanggar nangkalau istrinya). Perempuan B dapat mengajukan keberatan atas perbuatan suaminya.

Sanksi:

Pria A dapat dihukum membayar denda sebesar 30-45 kati ramu untuk anak/istrinya (B) serta menanggung biaya saki palas darah babi, biaya sidang adat damai dihadapan orang-tua demi mengembalikan rasa kerukunan.

Pasal 72

Singer Panangkalau Bawi (denda adat melangkah pilihan gadis)

 

Penjelasan:

Pria A ingin memilih gadis C, adik kandung B. Sedangkan gadis B belum ada pasangannya. Bagi gadis C patut merendah melayani makanan, pakaian kakak kandungnya B sebagai tanda hormat untuk palis sebutan kuman naselu batu.

Pasal 73

Singer Tungku Balu Satengah (denda adat tungkun janda setengah)

 

Penjelasan:

Pria A yang kawin dengan wanita B, bekas istri C yang sudah lama merantau dan tidak juga mengirim belanja bagi istrinya. Perkawinan A dengan B dapat dilaksanakan asal dijamin oleh waris B jika C datang.

Sanksi:

Si A membayar jalan hadat kawin biasa dan harus pula membayar singer tungkun balu satengah sebesar 30-60 kati ramu bagi keluarga wanita B, biaya pesta adat kawin ditanggung bersama.

Pasal 74

Hadat Sirat Kota Panduh Lewu Huma (adat sirat kota persekutuan)

 

Penjelasan:

Bekas lewu kepala suku A, bakal berhadapan dengan musuh atau musibah kelaparan dan bahaya lainnya dapat menjalin persahabatan atau persekutuan dengan kepala suku/bakas lewu lainnya untuk sama-sama menanggulangi tantangan pembangunan mufakat janji saling setia dan saling bantu-membantu.

Pelaksanaan:

Dalam suatu pesta damai hambai masak bertukar darah, bertukar tombak, mandau dan tanda mata, atau anak buahnya boleh kawin-mengawin (pembauran).

Pasal 75

Hadat Pananggar Balu (adat jaminan untuk kesejahteraan janda)

 

Penjelasan:

Wanita janda A bekas istri almarhum B yang baru saja meninggal dunia. Waris B datang dan menghimpun para orang tua setempat dengan maksud menetapkan mufakat bersama dengan waris janda A.

Pasal 76

Hadat Panyanger Sapan Panende Bunu (adat panyanger perdamaian dalam sengketa)

 

Penjelasan:

Dua buah keluarga besar terdiri dari pihak A dan pihak B kedua pihak masing-masing tinggal di kampung yang berjauhan atau di sungai daerah lain dan tidak ada pertalian keluarga (silsilah). Kedua pihak pernah dalam suatu sengketa berat, tetapi sudah dituntaskan secara damai. Untuk lebih memantapkan dan mewujudkan tata krama perdamaian yang sudah terlaksana maka para pemangku adat berupaya agar kedua belah pihak hasanger (berkesan atau pawarangan). Pria dari pihak A selaku pihak yang membayar singer dan wanita dari pihak yang menerima singer atau yang sebaliknya.

Pelaksanaannya:

Pesta perkawinan A dan B harus potong hewan besar seperti mulai dari:

  1. Air paduan tampung tawar
  2. Cairan bening dari telor ayam
  3. Darah ayam berbulu putih
  4. Darah babi korban
  5. Darah sapi korban
  6. Darah kerbau korban dicampur jadi satu

Untuk saki palas mempelai berdua oleh kedua waris dan bersama-sama dengan para tokoh adat setempat.

Jalan hadat kawin ditata menurut takar-gantang pihak wanita diserah, diakui, dibayar dan disanggupi oleh pihak pria.

Perkawinan A dan B ini disebut dengan sapan panende bunu selaku perwujudan perdamaian secara maksimal, menurut tata krama keadaan purba.

Penetapan menetapkan:

  1. Waris B memotong ujung rambut sang janda (membuang sial)
  2. Waris B memberi, mengganti pakaian janda dengan kain putih
  3. Waris B ikut serta menjamin kesejahteraan janda dan anak-anak
  4. Mendaftarekan harta benda A dan B demi kepentingan tiwah dan jaminan anak yatim
  5. Jika janda kawin baru, harus restu dari waris B dan A
  6. Jika juanda kawin dengan pria pilihannya sendiri, sebelum tiwah almarhum B, dapat dikenakan hukuman pelanggar raung sebesatr 30-75 kati ramu (paralel dengan pasal 14)

Pasal 77

Singer Pangaturui Hayang Lilap (denda kehilangan teman kerja)

 

Penjelasan:

A dan B sejak lama berteman baik. Jika keduanya bersepakat berusaha di hutan atau merantau ke tempat tertentu, terjadi musibah salah satunya sesat atau hilang. Kehilangan A menjadi tanggung jawab B. Kesempatan pertama B memberitahukan kepada siapa saja, untuk meringankan tanggung-jawab, B berupaya mencari bersama orang banyak tapi tak ketemu. Sehabis waktu 3 (tiga) bulan, kalau tidak ketemu juga, A dianggap sudah mati.

Sanksi:

Sehabis waktu 3 (tiga) bulan, B dan keluarga A mengadakan acara hambai sesudah B membayar pangaturui sebesar 30-60 kati ramu. Biaya pesta damai adat ditanggung bersama. Selanjutnya B dianggap sebagai bagian dari keluarga A.

Pasal 78

Singer Kabehu Bawi Hatue (denda adat cemburu wanita atau pria)

 

Penjelasan:

Pria A berumahtangga dengan wanita B. Salah satu dari keduanya sangat pencemburu sehingga menimbulkan suasana yang memalukan pihak C yang diduga tanpa alasan yang kuat dan bukti yang nyata.

Sanksi:

Baik A maupun B yang cemburu sedemikian, dapat diancam hukuman pasal ini sebesar 15-30 kati ramu bagi C yang difitnah cemburu buta. Ditambah dengan menanggung biaya sidang dan biaya pesta damai.

Pasal 79

Singer Karusak Bawi Tabela (denda adat merusak wanita dibawah umur dengan perkosaan)

 

Penjelasan:

Pria A yang memaksa zina wanita B di bawah umur atau memperkosa, perbuatan ini dapat dituntut, diancam hukuman berdasarkan pasal ini.

Sanksi:

Pria A dihukum 45-90 kati ramu untuk wanita B dan 90-150 kati ramu kalau wanita itu dibawah umur (sebelum anak itu datang bulan/haid)

Pasal 80

Singer Nantai bandung (denda adat jabakan zina)

 

Penjelasan:

Pria A berumahtangga dengan wanita B. Pria A bermain serong/tersembunyi/terselubung zina dengan wanita C. Istri A tidak mampu mendapatkan bukti-bukti kecurangan suaminya, hanya mereka selalu cekcok/berantakan berkepanjangan.

Sanksi:

Berdasarkan pasal ini, wanita B dapat menerangkan lebih dulu kepada pemangku adat bahwa si A kumpul/serong dengan wanita C. Maka B akan menuntut singer nantai bandung sebesar 45-60 kati ramu. Berat atau ringannya, tergantung pertimbangan para mantir adat setempat dan biaya pesta adat dan biaya sidang adat ditanggung bersama A dan C.

Pasal 81

Sahiring Biat Malan Manana (denda adat sahiring biat, waktu berladang)

 

Penjelasan:

Pada waktu kerja (handep, hinjam, harubuh malam) atau bergotong-royong kerja. Akibatnya A mendapat luka berat atau akibatnya sampai mati (kena parang atau kena kayu/ketiban kayu yang ditebangnya) oleh B pada waktu mengerjakan ladang C.

Sanksi:

Jika si A luka berat atau luka biasa, maka B dan C bersama-sama menanggung biaya obat sampai A sembuh, ditambah singer biat 15 kati ramu, saki palas, lilis manas, sanaman dan ayam hidup untuk A. Tetapi jika A sampai mati maka biaya kematian dan biaya tiwah ditanggung oleh tiga bagian antara waris A, B dan C bersama-sama.

Pasal 82

Singer Sahiring Biat Buah Dundang (denda adat mati atau luka terkena perangkap/seradang/ranjau binatang)

 

Penjelasan:

Siapa saja yang berbuat dundang, penjaga ladang/kebun/atau semak belukar (tanduhan), akan bertanggungjawab jika dundang itu melukai atau mematikan orang/manusia dan akan diancam hukumandengan pasal ini. Dikenakan sahiring atau biat.

Sanksi:

Kalau korbannya hanya luka ringan, maka hukumannya denda 15 kati ramu ditambah saki palas darah babidan pesta damai serta pengobatan sampai sembuh.

Kalau luka berat, cacat seumur hidup maka hukumannya pengobatan sampai sembuh tambah saki palas dengan darah ayam hidup, potong babi, pakaian sinde mendeng, dan bantuan singer 60-90 kati ramu juga biaya pesta adat damai.

Jika korban sampai mati, maka singer sahiring sebesar 100-150 kati ramu, paramuan hantu, biaya ketika kematian sampai tiwah dan biaya pesta adat damai dan biaya sidang.

Berat atau ringannya tergantung pertimbangan dari hasil komisi, apakah dundang itu ada papar atau tidak dan apakahada tanda/ciri disekitar dundang atau jalan kebun itu.

Pasal 83

Singer Papas Dawa/ Karak Tandah (denda adat pembasuh tuduhan)

 

Penjelasan:

Pada mulanya si A dituduh berbuat kesalhan atau didakwa melakukan tindakan yang melanggar hukum oleh si Bsehingga akibatnya sangat merugikan si A. Di dalam pengusutan selanjutnya, ternyata si A tidak bersalah. Yang bersalah dalam perkara itu adaqlah si C.

Sanksi:

Dalam hal sedemikian, si A berdasarkan pasal ini dapat menuntut singer palapas dawa sebesar 30-45 kati ramu, manuk belom, pakaian sinde mendeng, lilis peteng, sanaman pangkit dari B dan C. Tinggi atau rendahnya nilai singer tergantung dengan besar atau kecilnya perkara dan tergantung pula dengan hasil pertimbangan para mantir adat setempat.

Pasal 84

Singer Katiwan Gila (denda adat perbuatan orang gila)

 

Penjelasan:

Si A diketahui sakit gila oleh warisnya dan masyarakat tetapi dibiarkan saja oleh warisnya. Kalau terjadi si A itu melukai atau membunuh orang lain, maka pihak waris si A yang gila, B, dianggap bertanggungjawab. Pihak korban C dapat menuntut sahiring atau biat karena kelalaian pihak waris A.

Sanksi:

Singer biat himang yang seringan mungkindan singer sahiring yang ringan dan yang lainpun seringan mungkin pula dari pihak B, bagi pihak C yang menjadi korban. Sebaliknya jika si A yang gila itu, luka atau mati terbunuh, perkaranya tidak ada tetapi dirawat oleh keluarganya saja dan bisa dibantu oleh masyarakat setempat.

Pasal 85

Singer Tambalik Jela (denda adat sebutan balikan lidah)

 

Penjelasan:

Pihak pria A kawin dengan pihak wanita B, jalur silsilah darah dapat dibenarkan sejenjang saja, baik dititi dari jalur darah ibu maupun dari silsilah darah bapak. Tetapi, terjadi silsilah sumbang atau salah jenjang dan jika dititi dari silsilah pihak ketiga (C), akibat perkawinan keluarga terdahulu, sehingga C seolah-olah terjepit (hapit hurui). Maka dengan pasal ini, C dapat menuntut singer tabalik jela pada waktu pesta perkawinan dilaksanakan (A dan B)

Sanksi:

Pihak A dan B patut membayar untuk C sebesar paling tinggi 15 kati ramu. Sifat singer ini pada hakekatnya sebagai penangkal tabu/palis dan bukan membatalkan perkawinan.

Pasal 86

Singer Kalahi Kadama Metuh Gawi (denda adat jika berkelahi pada waktu pesta/perayaan)

 

Penjelasan:

Setiap ada pesta adat perkawinan, kematian dan pesta sidang adat, pesta kecil atau besar. Selama pesta itu dilaksanakan, tidak boleh ada terjadi perkelahian, persoalan, huru-hara, lebih-lebih kalaui ada terjadi luka, mengeluarkan darah banyak atau sedikit, selaku menyaingi darah hewan korban pesta yang berlaku saat itu. Jika sampai terjadi hal-hal tersebut diatas, dapat dituntut denda adat dari ketua pesta adat itu atau penanggungjawab pesta itu.

Sanksi:

Barangsiapa berbuat gara-garaatau yang luka mengeluarkan darah, dikenakan denda sebesar 1-15 kati ramu, menurut besar-kecilnya pelanggaran menurut pertimbangan ketua dat setempat.

Pasal 87

Singer Karusak Pahewan, Karamat, Rutas dan Tajahan (denda adat kerusakan)

 

Penjelasan:

Barang siapa merusak pahewan, karamat, tajahan atau petak rutas yaitu tempat-tempat yang sudah dianggap mempunyai makan tertentu dalam kepercayaan atau harapan seperti tersebut diatas, akan dikenakan hukuman denda berdasarkan pasal ini. Menurut pola pandangan leluhur, bahwa manusia harus berlaku sopan-santun, juga terhadap unsur-unsur roh gaib yang tak nampak itu yang mana roh gain tersebut telah diatur agar bermukim ditempat-tempat tertentu. Kalau mereka diganggu, berarti akan merusak kelestarian lingkungan.

Sanksi:

Jika seorang atau beberapa orang yang mengejek atau membakar, menebas, menebang pohon disitu atau mencuri barang dari rumah disana (keramat), akan dituntut hukuman sebesar 15-30 kati ramu untuk waris atau untuk kampung yang paling dekat tempat itu dilaksanakan sama dengan pasal 49.

Pasal 88

Singer Naranjur Kulae (denda adat kambaen/ mengecewakan pengharapan teman)

 

Penjelasan:

A dan B sudah sepakat akan sama-sama berangkat mencari ikan atau berburu binatang dan berusaha. Pada waktu berangkat, tiba-tiba si B tidak jadi berangkat tetapi disuruhnya C sebagai penggantinya. Langsung A merasa kecewa karena hal demikian tersebut terjadil;ah kambaen B, jalannya perburuan akan menjadi sial/tidak mendapat hasil.

Sebagai tumbalnya (palis), si B harus memberi rambutnya, potongan kuku dan pakaian serba sedikit, diberikan kepada A dan C yang kan berangkat berburu atau berusaha.

Pasal 89

Singer Takian Pulau Bua Helu/Kaleka (perkara merebut kebun buah-buahan warisan)

 

Penjelasan:

Si A memelihara kebun buah-buahan yang ditanam oleh beberapa generasi yang lalu, sejalan dengan riwayat turunan anak cucu, pada umumnya semua mempunyai hak warisan dengan hasil buah tersebut. Biasanya orang yang merawatnya atau yang paling dekatlah yang paling tahu silsilah para pewarisnya, tetapi tidak menutup kemungkinan dia berusaha menanam pohon-pohon baru disekitarnya untuk mengelabui atau menggelapkan kebun warisan orang banyak. Tidak jarang pula pihak-pihak B ikut untuk meluruskan hal yang sebenarnya dengan pihak C, untuk membawa keterangan dan berambisi yang berbeda sehingga terjadilah suatu kasus yang berbelit-belit.

Pelaksanaan:

Kasus demikian sangat menuntut kemampuan para mantir adat dan pemangku adat.  Diperlukan hasil komisi yang teliti, penyaksian yang luas. Sifat dan ambisi serta latar belakang yang berperkara, serta pendapat umum setempat sebagai bahan mantir dan pemangku adat untuk mempertimbangkan.

Pasal 90

Perkara Takian Holang Tana, Bahu, Kabun (perkara perselisihan batas ladang, kebun, dan bekas berladang dan bekas berkebun)

 

Penjelasan:

Perselisihan tata batas perwatasan, bekas ladang, bekas kebun merupakan hal yang rutin dibicarakan di lingkungan masyarakat adat. Walaupun biasa kadang-kadang menjadi persoalan/ permasalahan yang cukup rumit. Masalah pinggir sungai yang erosi, bahagian lain pinggir sungai yang bertambah, tanda batas yang tidak jelas, dan keterangan yang tidak lengkap, kesemuanya menjadi rumit persoalannya. Dua orang berselisish tata batas diperlukan bahan-bahan pendahuluan bagi para hakim adat.

Pelaksanaan:

Berita acara komisi di lapangan dan situasi lapangan, keterangan orang yang berbatasan langsung, keterangan para saksi masing-masing pihak dan pendapatumum setempat dan keterangan mereka yang berselisihan. Semuanya menjadi bahan para pemangku adat untuk mempertimbangkan keputusannya, jika perlu dipakai sistem padu atau menenung dengan sistem sumpah acara adat warisan. Dan biasanya selalu ditutup dengan pesta makan bersama, jika perkara itu sudah dapat didamaikan dengan keputusan dalam sidang adat itu.

Pasal 91

Perkara Takian Bahu Waris (perkara selisish pembagian ladang warisan)

 

Penjelasan:

Pembagian warisan dari sebuah rumah tangga suami-istri biasa disebut barang rupa tangan milik bersama suami-istri dengan hak yang sama. Secara umum, jika mereka resmi bercerai atas kehendak berdua, kecuali jika mereka ada anak (seberapa anaknya dibagi rata). Pada umumnya pula, jika seorang tua membagi harta kekayaannya baik harta di dalam maupun harta di luar rumah digunakan untuk:

  1. Cadangan untuk tiwah (dua orang laki/istri)
  2. Cadangan hari tua dan biaya kematian/penguburan
  3. Selain itu, hartanya ditata dibagi sama untuk semua anak

Inilah pedoman umum keadatan warisan.

Pedoman pelaksanaan:

  1. Mempelajari riwayat harta warisanyang disengketakan
  2. Anak yang mana tempat yang terakhir sang pemilik harta
  3. Daftar inventaris harta benda keseluruhan
  4. Bagaimana penyelesaian jenasah, penguburan dan pelayanan tulang-belulang almarhum berdua
  5. Daftar pewaris yang berhak dan apa, serta siapa yang menerimanya.

Inilah yang menjadi pedoman pelaksanaan bagi para pemangku adat dan jika perlu ditunjang dengan sistem sumpah secara adat.

Pasal 92

Hadat Panggul, Sapindang, Tatas lauk, Rintis Pantung, Tanggiran Sungai dan Danau (adat-istiadat mengenai macam-macam hak panggul, sapindang, tatas handel, tatas ikan, rintis jalutung, tanggiran, sungai dan danau)

 

Penjelasan:

Pada mulanya sejak jaman purbakala, segala macam hak dan kewajibvan, semuanya ditata, diurus, serta ditanggulangi dengan adat istiadat. Kemudian sejalan dengan perkembangan jaman dan jangkauan lembaga pemerintah daerah dengan ragam peraturan daerahnya, sehingga beban dan kewenangan lembaga adat kademangan semakin ringan dalam bidang fisik, materi, tetapi yang bertambah dibidang beban sikap moral. Adat-istiadat yang yang masih hidup dalam masyarakat perihal tersebut diatas dalam hal ragam usaha rakyat sambil mencari relevansnya dengan peraturan yang berlaku.

Penanggulangan:

Bagi para pemangku adat, dalam hal menanggulangi perselisihan atau perkara yang terjadi sepanjang apa yang tersebut di atas, tetap berprinsip pada hal sebagai berikut:

  1. Riwayat materi yang disengketakan, komisi lapangan, keterangan pihak yang terdekat, tekanan pada hak pendahulu
  2. Kadaluwarsaan dan keterangan para saksi, pendapat umum setempat, sumpah adat dan pesta perdamaian adat tetap menjadi mekanis, sistimatika pengusutan dan penutupan.

Pasal 93

Hadat Sapan Pahuni (adat mengenai kepahunan)

 

Penjelasan:

Latar belakang adat kebiasaan ini, apa yang disebut apa yang disebut kapahunan atau pahuni bertolak dari pola pandangan tiga besar indera tubuh yaitu pendengaran, penglihatan, dan perasaan, mewakili  bereng, hambaruan, dan salumpuk (badan, jiwa dan roh). Justru itu, jika ada orang lain, dengan suaranya mengajak makan yang sudah tersedia, wajiblah dirasa walaupun dengan sentuhan fisik untuk menjangkau kepahunan suatu persyaratan alamiah yang bersifat pribadi.

Sanksi:

Adat kebiasaan ini akhirnya membudaya, menumbuhkan anggapan jika tidak dipenuhi tuntutan pra syarat tersebut diatas, maka terancamlah tubuh ini oleh musibah (luka, jatuh sakit, sial dan lain-lain) yang bisa mengakibatkan fatal. Lebih-lebih jika terhadap darah binatang korban, walaupun tidak sempat ikut makan dagingnya, asal sempat menyentuh darahnya, sudah cukup menjadi penangkal sumpah kepahunan (palis pahuni). Dalil lain dasar pandangan ini, bahwa tubuh kita yang tunggal terdiri dari tiga satuan unsur yang terpadu yaitu tubuh, jiwa dan roh.

Pasal 94

Hadat Hasapa/Hasumpah (adat mengenai sumpah)

 

Penjelasan:

Adapun latar nelakang adat warisan ini berpangkal dari pola pandangan hidup para leluhur, bahwa makhluk manusia ini sejak awal sudah dibekali dengan pesan-pesan sang Ranying (Tuhan Yang Maha Esa) untuk memiliki kemampuan menjadi pengurus lingkungan hidup di dalam dunia ini yang meliputi lima unsur: flora, fauna, manusia, arwah dan roh gaib. Dengan demikian, sistimatika apa yang disebut dalam bahasa daerah ‘belom bahadat’ termasuk hadat hasumpah, hasapa.

Pelaksanaan:

Dalam suatu acara khusus, sarana pimpinan seorang pisur (tukang tawur) sebagai menghidupkan fisik beras, diperintahkan menjemput beberapa roh gaib tertentu dan ilah-ilah tertentu pula, diundang, diperintahkan hadir serta berkarya sesuai tujuan acara khusus tersebut.

Kewibawaan:

Acara hasapa/hasumpah sedemikian itu hanya boleh dilakukan dalam suasana yang serius demi menegakkan nilai kebenaran terhadap perbuatan manusia yang sangat relatif. Dengan mekanisme itu, bukan wibawa manusia yang dipertaruhkan, akan tetapi wibawa tuhan yang dilibatkan.

Sistem padu, nenung ngundik (sistem meramal dengan daya roh gaib)

Sistem ini caranya lebih sederhana dan resikonya agak ringan serta tidak mengancam jiwa orang yang berbohong dalam memberi keterangan atau kesaksian dalam suatu sidang adat.

Juga, melalui tukang tawur yang memerintahkan roh beras untuk menjemput supaya roh gaib tertentu agar aktif berkarya melalui jari tangan orang yang berselisih dengan memilih, meraba (pisih) di dalam pasu yang berisi air dan sudsah dicirikan di muka umum (mirip permainan anak-anak).

Atau kedua orang yang berselisish, diberikan sedikit beras ketan yang sudah dibacakan doa untuk kemudian dikunyah, kemudian diludahkan diatas dulang yang mirip dimana cairannya yang kental mengalir menjadi pertanda benar atau salahnya keterangan seseorang.

Dapat pula masing-masing diberi kesempatan mendirikan sebutir telur ayam yang sudah dibaca diatas batang sumpitan yang sudah dilumuri minyak kelapa. Pihak yang salah selalu tidak mampu berdiri dan sebaliknya pihak yang benar akan mudah mendirikan telur diatas batang sumpitan tadi. Memang aneh, tapi nyata, karena unsur gaib ikut berkarya.

Pasal 95

Adat Eka Malan-Manana, Satiar Bausaha (adat tempat berladang dan tempat berusaha)

 

Penjelasan:

Latar belakang pemikiran leluhur, cenderung pada umumnya memilih lokai permukimandisekitar muara sungai sebab tanahnya agak subur, juga kemungkinan peranan sungai menjadi sarana jalan masuk hutan yang praktis dan memberi kemudahan tempat berusaha dan bercocok tanam serta untuk berburu. Sejak purbakala, sejangkau bunyi/suara pikulan gong yang menjadi satu-satunya alat pemancar bunyi yang nyaring untuk memanggil warga kampung yang sedang berusaha jika ada keperluan yang mendadak di kampung. Dalam radius kurang lebih 5 km keliling kampung (kiri dan kanan) sungai tempat permukiman penduduk dijadikan wilayah tempat bercocok tanam, berladang, berburu, dan berusaha secara turun-tenurun, membudaya mengakar  menjadi adat kebiasaan yang tidak mudah dibasuh (secara awam, itulah apa yang dimaksud dengan hak ulayat adat).

Berkaitan dengan perobahan jalan, tentunya membawa ragam peralihan suasana membawa ragam peralihan suasana termasuk pula mempengaruhi pola pandangan yang semakin meluas sekaligus menuntut kemampuan masyarakat nusantara berpikir secara nasional, bertindak lokal dan yang wajar.

Sikap mewarisi nilai-nilai tradisional bukan seperti kita menarik mundur, tetapi menggali nilai-nilai positif untuk memperkokoh daya tekan terhadap nilai budaya yang negatif/asing yang melanda kebersamaan dengan ragam ilmu pengetahuan modern yang kita undang-undangkan dan perlukan.

Berhadapan antara perundang-undangan di satu pihak dan ragam adat-istiadat, kejelian kita diperlukan untuk menata, menggali relevansi yang berujud peraturan setempat dengan sebijak mungkin. Bukan untuk dipertentangkan tetapi untuk menjade renungan.

Menyangkut tempat berladang dan bertani serta lapangan berusaha, mutlak, karena menyangkut perut dan nafas hidup masyarakat adat rakyat Kalimantan pada umumnya dan ini tidak terlepas dari sasaran pembangunan yang sedang kita gumuli bersama.

Dalam rangka itu, dihimbau, jika kita memperhatikan UU Pokok Agraria, UU Kehutanan, dibanding dengan kebiasaan (adat) masyarakat Dayak Ngaju, terutama di daerah pedalaman yang pada umumnya masih makan hasil hutan, memang tidak mudah menyesuaikan diri dengan pola kehidupan modern seperti yang dimaksudkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut. Lapisan bawah belum siap atau belum dipersiapkan berkenaan dengan pelaksanaan HPH, hak ulayat adat dan status desa permukiman. Bukan bermaksud mengubah UU tapi peraturan pelaksanaannya agar diperlunak bagi rakyat kecil. Damikian pula problema keagrariaan yang dalam proses pertelaan, para pemangku adat tidak diikutsertakan. Semoga dapat ditinjau kembali dalam peraturan pelaksanaannya di lapangan, untuk kelancaran bagi tujuan UU Pokok Agraria itu di daerah Kalimantan Tengah.

Pasal 96

Kasukup Singer Belom Bahadat (kelengkapan denda adat hidup kesopanan, beretika, bermoral yang tinggi)

 

Penjelasan:

Adapun ungkapan belom bahada adalah ungkapan yang lebih dominan bagi setiap orang suku Dayak Ngaju pada umumnya. Dapat dikatakan bahwa ungkapan ini merupakan kunci positif nilai kepribadian tradisional warisan asli daerah, warisan turun-temurun yang meliputi ruanmg lingkup peri hidup dan kehidupan serta kemanusiaan dalam arti fisik, mental dan spiritual. Sifat dan hakekat norma hukum adat ini, tidak hanya meliputi tata krama antar manusia saja, tetapi mencakup unsur flora, fauna, manusia, para arwah, roh gaib, dimana kedudukan manusia tampil sebagai pengurus lingkungan hidup dengan mekanisme tata krama belom bahadat (tata kesopanan yang menyeluruh), sopan terhadap unsur yang tampak maupun yang tidak tampak.

Pelaksanaan:

Segala bentuk peristiwa tidak terlepas dari hukum sebab-akibat, penyebabnya senantiasa dicari di dalam atau di sekitar lingkungan hidup sendiri. Tumbalnya serta kelestariannya pun harus mampu diurus oleh manusia. Segala bentuk pelanggaran atau pencemaran lingkungan hidup yang tidak termuat dalam pasal-pasal norma adat ini akan dipatutkan oleh tokoh pemangku adat setempat guna mencapai keserasian, kelestarian dan keseimbangan alam, lingkungan hidup lahir-batin.***

*Dari Kumpulan Tulisan Yather Nathan Ilon* berjudul Belom Bahadat. Yather Nathan Ilon, Damang Kepala Adat Kec. Basarang dan Kuala Kapuas sejak 1974-…… Ditulis ulang dengan sedikit perbaikan tata bahasa oleh Andriani S. Kusni.

Catatan Tambahan:

1 kati ramu sekarang nilainya sama dengan Rp 100.000,- (lihat wawancara Andriani S. Kusni dengan damang Nurtinus Lui)

DELAPAN PROGRAM UNGGULAN AYUDIK SEBAGAI CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR (12): PROGRAM BERBAHAYA BAGI KALTENG

Jurnal Toddoppuli

Cerita Untuk Andriani S. Kusni & Anak-Anakku

Budaya Uluh Kalteng Beridentitas Kalteng adalah hal yang tidak dikenal dalam kamus budaya dan politik Yuliansyah. Karena itu dalam artikel serial “Penjabaran 8 Program Unggulan AyuDik” dikatakan “Dengan demikian tidak ada istilah prioritas-prioritasan maupun harus putra daerah yang didahulukan.” Ini adalah pengakuan jujur Yuliansyah yang selanjutnya mengatakan: “Bagi saya tidak ada istilah posisi maupun jabatan tertentu merupakan posisi suku maupun kelompok tertentu. Satu-satunya maupun pertimbangan dalam menempatkan seseorang adalah profesionalisme dan bersedia atau tidak yang bersangkutan bekerja keras untuk kepentingan semua kalangan”.

Etnik Dayak adalah etnik paling terpuruk di Tanah Dayak (Kalimantan Tengah). Terpuruk sebagai hasil dari politik menempurukkan Orang Dayak sejak Orba mengendalikan kekuasaan di Indonesia. Dalam keadaan terpuruk begini mereka berada dalam posisi saing yang lemah. Dan Yuliansyah dari pernyataannya tidak menggubris hal ini atas nama “kepentingan semua kalangan” dan “profesionalisme” sebagai “satu-satunya … pertimbangan dalam menempatkan seseorang”. Merunut alur pikiran ini maka pasti Dayak akan makin terpuruk, kesenjangan kaya miskin akan menjadi-jadi. Dari pandangan Yuliansyah di atas juga jelas Dayak yang terpuruk berada diluar wilayah perhatiannya. Membiarkan Dayak terpuruk, di Provinsi yang tadinya disebut Provinsi Dayak, apakah ini bukan penyimpangan dari cita-cita pendiri Kalteng. Apabila Dayak terpuruk di kampung kelahiran sendiri, apakah namanya jika bukan wujud dari kolonialisme internal atas nama “profesionalisme” dan “kepentingan semua kalangan” (baca: kalangan yang berpunya – the haves). Dayakndi mata Yuliansyah secara nyata tidak termasuk dalam kategori “kepentingan semua kalangan”.

Apabila kita memperhatikan sejarah politik ASEAN, nampak bahwa di Malaysia untuk menyetarakan tingkat perkembangan etnik-etnik di negara jiran itu, PM Moh. Mahathir pernah melaksanakan politik yang disebut di Perancis sebagai “diskriminasi positif”. Melalui politik ini, Mahathir, mengutama etnik Melayu agar setara dengan perkembangan etnik Tionghoa. Politik “diskriminasi positif”  yang saya namakan “Politik Dayak Sebagai Kekuatan Inti” (The Dayak Nucleus Politic), ketika diterapkan oleh Mahatir sama sekali tidak menimbulkan keresahan sosial atau politik. Hasilnya? Malaysia berkembang maju jauh meninggalkan Indonesia. Politik serupa diterapkan oleh Presiden Sarkozy terhadap etnik-etnik minoritas  di Perancis. Saya kira apabila politik ini diterapkan di Kalteng, yang tercapai adalah kemajuan dan keadilan di Kalteng.Politik ini akan melahirkan Dayak Bermutu yang menjamin eksistensi setara (egality existency) bagi Dayak di tengah-tengah Uluh Kalteng yang beridentitas Kalteng. Secara sejarah, Kalteng tidak dibawa untuk mengkhianati sejarahnya. Secara bernagara dan berbangsa, ia melaksanakan rangkaian nilai republikan dan berkeindonesiaan.  Sedangkan perspektif yang dihadapi dengan melaksanakan politik budaya Yuliansyah tidak lain dari tampilnya Dayak sebagai budak kekinian di kampung halaman sendiri. Politik AyuDik, “tidak hanya berhenti pada upaya mendorong terbentuknya keragaman di Kalteng” ujar penulis “Penjabaran 8 Program Unggulan AyuDik.” Mengapa keragaman didorong lebih lanjut kalau keragaman itu memang sudah menjadi suatu kenyataan di masyarakat manapun tanpa kecuali. Sungguh suatu penalaran yang luar biasa kacau. Sungguh suatu kesesatan pikir luar biasa.  Apa yang terjadi jika kekacauan penalaran begini digunakan untuk memimpin Kalteng?

Dalam masalah agama, Yuliansyah mempunyai program “menjaga keragaman “ serta perbaikan sarana rumah ibadah”. “Dalam hal pembangunan rumah ibadah semua agama mendapatkan porsi sama” ujarnya. Pertanyaan: Apakah Kaharingan sebagai keyakinan hak sama dan akankah Kaharingan didukung pemisahannya dari agama Hindu? Jika hal ini terjadi maka sungguh suatu kemajuan dan mengakomodasi keluhan orang-orang Kaharingan selama ini, yang hanya eksis setelah digandengkan dengan agama Hindu. Dalam tingkat mutu  berdemokrasi seperti di Indonesia, penyampur-bauran agama dan politik bisa dipahami walau pemahaman bukan persetujuan. Orang Dayak sendiri, membedakan dengan jelas antara agama dan adapt, antara agama dan politik. Menurut Orang Dayak, agama adalah urusan masing-masing dengan Yang Di Atas , tidak ada hubungannya dengan politik dan adat. Karena itu keragaman agama di dalam satu keluarga sudah menjadi hal lumrah di kalangan Orang Dayak, tanpa usah didorong-dorong keberadaan keragamannya. Apalagi untuk diajarkan atau diprogram politikkan.

Yang dilupakan oleh “Delapan Program Unggulan AyuDik” adalah masalah penting yaitu masalah lingkungan. Barangkali bukan lupa, tapi memang sadar tidak diindahkan karena dalam menciptakan lapangan kerja 100.000 saban tahun, pasangan ini pasti bersandar pada investor. Menjadi pertanyaan besar: Apakah pasangan ini yang mengendalikan investor ataukah investor yang mengendalikan mereka? “Jangan terjadi investor dijanji madu, begitu masuk (rakyat) dapat racun”, ujar Gunawan dan IkaLelunu (Harian Dayak Pos,Palangka Raya, 15 April 2010).   Di pihak lain, “Delapan Program Unggulan” sama sekali tidak menyinggung  masalah Masyarakat Adat. Hal ini  bisa dipahami karena selain akan berhadapan dengan investor, Masyarakat Adat seperti halnya Dayak berada di luar acuhan AyuDik.

Kesimpulan setelah membaca “Delapan Program Unggulan AyuDik” dan jabarannya yang dituturkan oleh Yuliansyah kepada wartawan Kalteng Pos, nampak bahwa “Delapan ¨Program Unggulan” itu tidak lain dari sebuah program yang berbahaya bagi Kalteng dan rakyatnya. Apalagi bagi Uluh Itah.***

KUSNI SULANG

Anggota Lembaga Kebudayaan Dayak Palangka Raya (LKD-PR).