Archive for August, 2012|Monthly archive page

Damang Basel, “Hinting pali bukan monopoli agama.” (Bagian 1)

Wawancara Eksklusif Andriani S. Kusni untuk Radar Sampit dengan Damang Basel Ahat Bangkan, Damang Kec. Sabangau

Sabtu 11 Agustus 2012, Pengasuh Halaman Masyarakat Adat Harian Radar Sampit datang ke kecamatan Sabangau yang terletak di pinggiran kota Palangka Raya untuk mewawancarai Damang Basel Ahat Bangkan. Oleh kemampuan, pengetahuan dan kearifannya, ia sering diajak serta untuk menangani berbagai masalah secara adat di luar wilayah kadamangannya, antara lain hingga ke Kalimantan Timur. Mewakili Dewan Adat Daerah (DAD) Provinsi Kalteng, ia ke Balikpapan guna menyelesaikan masalah konflik tanah antara warga Bugis dan Dayak menjelang pemilukada di wilayah tersebut. Masalah meruncing hingga mengancam kerukunan tradisional antara Bugis-Dayak, oleh penyekapan seorang warga Dayak oleh empat orang warga Bugis.

Dalam wawancara ini, Damang Basel Ahat Bangkan yang juga sedang menyusun sebuah buku tentang masyarakat adat, telah mengangkat beberapa masalah penting dalam masyarakat adat di Kalimantan Tengah, seperti konflik antara warga masyarakat adat dengan Perusahaan Besar Swasta (PBS), masalah internal DAD, soal sumber daya manusia lembaga adat Dayak, pemahaman tentang hukum adat, hubungan adat dan agama, tentang Perda No.16 Tahun 2008, dan lain-lain. Di samping mengetengah permasalahan, Damang Basel juga menawarkan beberapa solusi mendesak untuk penguatan MA dan DAD.

Berikut cuplikan dari wawancara Andriani S. Kusni untuk Radar Sampit dengan Damang Basel di kantor Kedamangan Kecamatan Sabangau.

Radar Sampit (RS): Ada klaim pihak tertentu bahwa hinting pali adalah ritual agama. Dimana penyelenggaraannya harus dilakukan dengan seizin kalangan agama tertentu. Sementara warga masyarakat adat memandang hinting pali adalah milik semua warga Dayak dan bukan monopoli kalangan agama tertentu. Warga masyarakat adat di berbagai kabupaten membuat hinting pali dalam konflik dengan perusahaan besar swasta (PBS) sebagai bentuk perlawanan. Perbedaan pandangan ini menimbulkan ketegangan dalam masyarakat. Bagaimana sesungguhnya apa yang disebut hinting pali itu menurut pandangan Damang Basel Ahat Bangkan?

 Damang Basel (DB): Memang kalau kita bicara tentang adat atau bukan adat sekarang, hampir secara kesuluruhan yang kita sebuat sebagai adat atau ritual agama sumbernya adalah satu. Sama, yaitu adat Kaharingan. Tetapi tidak semuanya adalah ritual agama. Contohnya mengenai masalah perkawinan Kaharingan. Mula-mula berlangsung dialog, kemudian acara jalan adat. Setelah dialog, lalu  jalan adat selesai maka ia dilanjutkan dengan upacara tampung tawar. Ini batas-batas adat itu. Tapi kalau upacara berlanjut dengan upacara berikutnya seperti duduk di atas gong, upacara dengan daun sawang (saluang pelek),  pemotongan korban, nah pada saat itu ritual adat sampai pada batasnya untuk berlanjut dengan ritual agama. Kecuali kalau yang bersangkutan memang agamanya itu. Demikanlah batas-batas ritual adat dan agama.  Sama halnya dengan hinting pali. Hinting pali itu ada beberapa maksud. Ada hinting pali yang berkaitan dengan ritual agama, ada hinting pali yang memang yang bersifat umum.

 RS: Yang bersifat umum itu seperti apa?

 DB: Yang bersifat umum itu misalnya, ada sesuatu daerah terjadi kecelakaan, orang meninggal dunia  tertimpa pohon misalnya. Itu secara adat dipasang hinting di sana. Bahwa di sana disebut sebagai petak rutas. Jadi orang tidak boleh memasuki kawasan hutan itu sebelum upacara-upacara kematian itu selesai. Sebab diyakini oleh masyarakat adat, apabila orang memasuki kawasan yang dihinting tersebut, orang bisa kena imbas sial yang terdapat di kawasan itu. Imbas ini disebut rutas sosial. Karena itu orang hanya boleh memasuki kawasan sial tersebut setelah upacara-upacara kematian selesai dilakukan. Upacara kematian ini bukan milik orang yang beragama Kaharingan saja. Upacara begini bukanlah monopoli Kaharingan, tetapi juga berlangsung untuk mereka yang beragama lain seperti yang Muslim, Kristen, dll. Bagi yang Kaharingan upacaranya dilakukan 3 hari setelah kejadian mulai dari upacara mamapas anggur rutas sampai tiwah. Sedangkan bagi yang Muslim ada yang berlangsung dari tiga hari, tujuh hari sampai 40 hari. Rata-rata berlangsung sampai 40 hari. Setelah upacara-upacara itu selesai diselenggarakan maka daerah itu tidak lagi disebut tanah rutas. Pada saat itu hinting pali tanah rutas pun dipotong. Ini hinting pali yang sifatnya umum. Kemudian ada hinting pali yang sifatnya hinting keagamaan seperti upacara tiwah.  Di area tiwah itu dipasang hinting. Artinya di kawasan itu tidak boleh ada sesuatu yang ditetapkan oleh penyelenggara tiwah. Seperti tidak boleh ada perbuatan melanggar adat yang ditentukan oleh panitia tiwah, tidak boleh membuat keributan, tidak boleh ada perkelahian, tidak boleh ada cekcok terjadi di daerah yang dihinting itu. Barang siapa yang  yang melanggar ketentuan-ketentuan ini mereka akan dikenakan sanksi oleh panitia tiwah. Itu pun  biasanya ia tidak berdiri sendiri. Panitia tiwah bekerja sama dengan kepala adat, dengan damang. Ketika ada yang melanggar ketentuan-ketentuan itu tadi, dan orang itu kena sanksi, yang punya wewenang menjatuhkan sanksi itu adalah damang. Karena itu panitia tiwah harus bekerjasama dengan damang. Demikian juga halnya terhadap suatu wilayah sengketa. Untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan maka sengketa harus diselesaikan. Penyelesaiannya bisa dilakukan secara hukum formal, bisa juga diselesaikan secara adat. Apabila yang dipilih adalah penyelesaian secara adat, maka sebaiknya di daerah  sengketa itu dipasang hinting. Hinting itu fungsinya sebagai tanda larangan kepada pihak-pihak yang bersengketa untuk tidak melakukan aktivitas apa pun di sana sampai ada penyelesaian. Pada saat penyelesaian sudah tercapai, saat itulah hinting itu dibuang. Jadi yang melakukan hinting secara umum boleh siapa saja, tetapi ketika pada bagian pemasangan atau pemutusan hinting itu ada ritualnya maka pada bagian ini diperlukan ahlinya. Seperti berhubungan dengan roh-roh halus maka ia dilakukan oleh yang memang ahlinya seperti menabur beras. Dan yang ahli dalam soal ini adalah orang Kaharingan. Jadi pelaksana pemasangan hinting harus mencari orang yang memang ahlinya. Dan sekali lagi yang ahlinya adalah orang Kaharingan. Misalnya pisurnya untuk bisa berhubungan dengan roh para leluhur, roh-roh gaib, dengan penjaga hutan, penjaga alam dengan tabur beras. Dan pekerjaan ini tidak mungkin dilakukan oleh seorang diakon atau pendeta, oleh kiyai misalnya. Hal ini hanya bisa dilakukan oleh orang Kaharingan. Jadi kalau ada pemahaman bahwa hinting adalah ritual keagamaan, jawabannya  bisa ya, bisa tidak, tergantung  hinting untuk kepentingan apa. Kalau untuk kepentingan agama, ya tentu saja dilakukan ritual agama. Tapi kalau hinting untuk kepentingan umum ya bukan ritual agama, tapi pelaksanaannya memang tidak lepas dari ritual keagamaan. Barangkali ada yang berpendapat bahwa hinting tidak boleh dilakukan oleh orang yang bukan Kaharingan. Tapi menurut pemahaman saya, hinting bisa dan boleh dilakukan oleh mereka yang non Kaharingan. Tidak seharusnya dimonopoli oleh Kaharingan. Karena hinting untuk kepentingan umum ada bagian yang bersifat adat Dayak dan semua orang Dayak berhak melestarikannya, memeliharanya. Singkat kata, saya tidak setuju kalau ada yang menganggap bahwa hinting pali adalah monopoli suatu agama tertentu. Sebagai orang Kaharingan, saya tidak sependapat jika ada yang berpendapat bahwa hinting pali monopoli orang Kaharingan karena ia mempunyai juga segi kepentingan publiknya. Milik Dayak secara umum dan efektif untuk meredam konflik.

RS: Apa komentar Pak Damang tentang pernyataan Ketua DAD Provinsi Kalteng yang mengatakan bahwa yang menjadi gubernur, bupati dan walikota atau kepala daerah, harus orang Dayak. Apa perumusan Dayak di sini?

DB: Kalau dikatakan Dayak berarti ia suku Dayak. Suku asal yang mendiami Pulau Kalimantan ini adalah Suku Dayak. Dayak apa pun dia. Tetapi  kalau berbicara dengan istilah yang sering disebut sebagai putera daerah, permasalahannya menjadi lain. Putera Daerah itu bisa saja bukan orang Dayak. Mereka termasuk orang-orang yang ibu-bapak, nenek-kakeknya lahir di Kalimantan, di Tanah Dayak, sehingga mereka disebut putera daerah. Jadi ketika hari ini ada wacana agar kepala daerah,  bupati, walikota harus orang Dayak, saya kira rekomendasi ini bagus. Tidak ada salahnya. Karena seharusnya dan sebaiknya untuk memimpin Tanah Dayak adalah orang Dayak. Tapi ketika kita bicara tentang NKRI, saya kira apa yang dikatakan oleh Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) itu tidak seharusnya bahwa orang Dayak saja, paling tidak orang yang bukan Dayak itu ikut mencalonkan diri, hanya sebaiknya mereka harus mendapatkan rekomendasi, syarat  atau apapun namanya dari DAD. Tapi calon non Dayak, paling tidak ia menghormati adat Dayak. Dan saya cenderung sebenarnya apa yang dikatakan oleh Ketua DAD itu menjadi suatu persyaratan yang sifatnya umum yang digunakan sebagai salah satu kelengkapan persyaratan untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Tetapi saya agak kurang sependapat apabila ada orang yang bukan putera Dayak, bukan asli Dayak ikut mencalonkan diri tidak diberi rekomendasi. Hanya terus-terang, saya belum memahami apa yang dikatakan oleh Ketua DAD. Apakah itu menjadi syarat yang bisa menjatuhkan pencalonan diri seseorang jika tidak mendapat rekomendasi itu ataukah yang dimaksudkan itu hanya sebagai salah satu pensyarat yang mengharuskan si calon harus mengerti adat Dayak sehingga saya tidak bisa mengatakan salah apa yang dikatakan oleh Ketua DAD Provinsi yang tujuannya untuk kebaikan kita semua dan perlu kita dukung. Hanya saja jika terdapat unsur diskriminasi, maka usulan tersebut patut dikaji ulang, terutama dalam hal formulasinya. Karena kita sepakat berada di bawah NKRI.

 RS: Bagaimana kalau calon itu campuran Dayak dengan suku lain? Apakah mereka termasuk Dayak atau bukan?

 DB: Terhadap persoalan ini, menurut rumusan kita, yang digunakan adalah garis bapak. Kalau bapaknya Dayak, ibunya orang apa pun, berarti ia Dayak. Kalau ibunya Dayak, ini patut dilihat sudah keturunan ke berapa. Kalau memang sudah mendayak meski pun bapaknya orang mana saja, mau tidak mau ia kita akui sebagai orang Dayak. Ada juga yang kedua orangtuanya memang bukan orang Dayak secara suku, tapi mereka turun-temurun berada di Tanah Dayak, mereka tidak bisa dipandang sebagai bukan Dayak lagi.

RS: Kalau orang seperti Kapten Muljono yang sangat berjasa untuk daerah ini dan Republik Indonesia. Apakah bisa dikategorikan sebagai Dayak?

 DB: Yang berjasa terhadap Tanah Dayak seperti berjuang untuk memerdekakan Tanah Dayak ataukah ia ikut dalam hal menggali, mempertahankan atau mengawal kearifan lokal Dayak, kebudayaan Dayak, saya pikir orang-orang seperti itu kita bisa memberikan mereka posisi sebagai tokoh Dayak. Seperti  contoh ada beberapa menteri kita yang sudah diberikan gelar kehormatan Dayak. Mereka sekali pun bukan Dayak tapi bisa dianggap sebagai sesepuh Dayak, termasuk anggota keluarga besar Dayak. Sehingga terhadap apa yang terjadi dalam masyarakat Dayak, ia bisa ikut di dalamnya. Misalnya Menteri Hatta Kartarajasa pada 2010 telah diberikan gelar Mantir Hai. karena banyak memberikan sumbangsih pemikiran terhadap kemajuan Tanah Dayak. Ia dengan demikian dianggap sebagai warga Dayak. ***

Biodata

Nama: Basel Ahat Bangkan

Tempat/tanggal lahir: Kereng Bangkirai, 9 Januari 1952

Alamat: Jl. Karyawan No. 6 RT/RW 001/002

Desa: Kereng Bangkirai

Kecamatan: Sebangau

Agama: Kaharingan

 Sumber: KTP Basel Ahat Bangkan

Telah disiarkan di Harian Radar Sampit, Halaman masyarakat Adat, Minggu, 26 Agustus 2012

Advertisements