Archive for November, 2010|Monthly archive page

Cabulkah “Buruan Cium Gue”?

Rabu, 22 September 2004

Oleh: KH. Abdurrahman Wahid

PERTANYAAN di atas dikemukakan banyak orang kepada penulis, setelah Kiai
Abdullah Gymnastiar (Aa’ Gym) mengeluarkan keterangan kepada publik
memprotes peredaran film dengan judul di atas. Pendapat tokoh itu segera
ditanggapi masyarakat luas sebagai “larangan” untuk mengedarkannya.

Dengan sendirinya, ini juga diartikan “larangan” dari sudut pandangan agama
untuk menyaksikan film tersebut pada tayangan layar perak. Karena begitu
banyaknya pertanyaan diajukan kepada penulis, sewaktu dirawat di rumah
sakit, “terpaksa” menulis artikel ini untuk “menjernihkan” masalah itu.

Kalau akibatnya, tulisan ini justru turut memperkeruh situasi, penulis
meminta maaf sebesar-besarnya atas terjadinya hal itu. Penulis hanya
menjawab karena ditanya, sama sekali tidak ada pretensi (anggapan) bahwa ia
menguasai persoalan dan berhak mengeluarkan fatwa tentang hal itu. Sebuah
fatwa fiqh (hukum Islam) memerlukan keahlian sebagai ahli fatwa (mufti),
yang tidak dimiliki penulis. Entahlah dengan Kiai kita itu.

Sepengetahuan penulis, yang “diharamkan” oleh fiqh bukanlah perbuatan
cium-mencium, apalagi antara sesama jenis, seperti budaya di negeri-negeri
Arab. Penulis sendiri jika berjumpa dengan teman-teman lelaki dari jazirah
tersebut selalu dicium. Padahal dalam “ukuran sekarang” dicium atau mencium
laki-laki menunjukkan kecenderungan homo sex. Penulis sendiri menyadari
ciuman itu adalah tanda persaudaraan dan persahabatan dengan orang yang
menciumnya.

Itu pun sekarang sudah banyak masuk ke negeri ini, serta menjadi perilaku
sementara warga masyarakat, termasuk para kiai yang mencium penulis.
Walaupun terkadang penulis merasa geli, karena ada ludah tertinggal di pipi
penulis, hal itu bukanlah sesuatu yang harus dilarang berdasarkan fiqh.
Dalam pandangan moral/akhlaq, hal seperti itu tidak ada artinya sama sekali.

Bukankah penulis telah menyatakan di atas, hal itu hanya menyatakan rasa
bersaudara dan bersahabat belaka? Bukankah hal itu merupakan konsekuensi
dari kebhinekaan yang kita jalani, sebagai akibat perubahan-perubahan nilai
pada saat ini?

Kalau ini diterima sebagai tanda-tanda perubahan zaman, maka kita tidak akan
segera mengeluarkan reaksi atas terjadinya hal-hal seperti itu. Terus terang
saja, sebelum keluar dari rumah, tiap hari penulis juga mencium istri
sendiri, sebagai tanda perpisahan untuk sementara waktu, apalagi jika pulang
dari luar kota dan menginap di luar Jakarta, ciuman itu adalah tanda
pertemuan kembali setelah berpisah untuk sementara waktu.

Tidak ada maksud lain, selain menyatakan kegembiaraan bertemu kembali dengan
istri tercinta. Kalau dimengerti dari sudut ini, tidak perlu ada rasa marah
dan sebagainya, karena hal itu tidak bertentangan dengan fiqh sama sekali.
Ini penulis ketahui dari “mempelajari fi’qh” sebagai seorang Muslim yang
mengikuti Mazhab Syafi’i.

Bagaimana dengan film yang kita bicarakan pada tulisan ini? Persoalannya
menjadi lain, karena yang melakukan hal itu, adalah orang yang belum menjadi
suami istri. Walaupun dalam hal ini mereka ingin sekadar menunjukkan
kecintaan satu sama lain, namun hal itu terkait dengan banyak hal dalam
kehidupan. Inilah yang membuat kiai kita itu mengeluarkan reaksi.

Namun masalahnya menjadi berbeda, ketika pihak yang satu memandang secara
fiqh, sementara pihak di seberangnya menggunakan pandangan lain. Penulis
dapat mengerti dalam hal itu, walaupun juga mengerti bahwa hal di atas
merupakan sesuatu yang disebabkan oleh perubahan-perubahan nilai dalam
kehidupan kita dewasa ini. Karena itu, kita periksa dengan teliti masalah
ini lebih lanjut agar tidak terjadi

salah pengertian antara umat Islam, terutama yang berusia muda dan para
pemimpin agama mereka.

Dari sudut pandangan fiqh, melakukan tindakan menyentuh atau memegang dengan
tangan saja seorang wanita yang bukan istri kita (muhrim) sama sekali tidak
diperkenankan, apalagi menciumnya. Lalu, bagaimana halnya dengan para wanita
yang mencium tangan kiai? Kalau memang itu haram, mengapakah penulis dan
banyak kiai lain membiarkan saja hal itu terjadi?

Penulis akan menjawab bahwa di kawasan ini digunakan kaidah fiqh “Al-umuru
bi maqashidiha” (setiap persoalan harus dinilai dari maksudnya). Menurut
kaidah ini, maksud para perempuan itu memberikan penghormatan, sedangkan
“larangan fiqh” di atas dimaksudkan untuk mencegah hal-hal tidak baik,
seperti rangsangan seksual (ighra) karena kecantikan seorang perempuan.

Karena itu, rangsangan seksual, bergantung dari kita memandang sesuatu
persoalan. Dalam hal ini, berlaku sebuah kaidah fiqh yang berbunyi “Sebuah
hukum fiqh tergantung dari sebab-sebabnya, berkaitan dengan ada atau
tidaknya hukum itu sendiri (al-hukmu yaduru ma’al `illah wujudan wa
`adaman). Hal inilah yang harus kita pegangi dalam menentukan sikap kita
terhadap sesuatu persoalan menurut fiqh.

Karena itulah, penulis menyatakan di atas bahwa dalam mengeluarkan fatwa
fiqh, seseorang harus mempunyai keahlian sebagai seorang ahli fatwa (mufti).
Fatwa yang dikeluarkan seseorang yang tidak memiliki keahlian untuk itu,
hanya akan merusak fiqh itu sendiri dalam jangka panjang. Apalagi dalam
sebuah negara, seperti yang kita miliki saat ini, yaitu negara Pancasila dan
bukanya negara Islam.

Hal itu langsung membawa kita kepada sebuah “kemelut” dalam masalah film
dengan judul Buruan Cium Gue tadi. Kalau demikian benarkah pernyataan KH
Abdullah Gymnastiar? Dari sudut moral yang beliau ikuti, tentu saja hal itu
benar. Karena jika dibiarkan saja akan terjadi perubahan-perubahan besar
dalam tata nilai anak-anak muda kita. Apalagi kalau dibenarkan oleh para
agamawan, apa yang akan mereka lakukan selanjut- nya.

Namun, melarangnya juga akan jelas-jelas dilanggar oleh para kawula muda
kita, apalagi dari cabang atas masyarakat. Nanti akan terjadi seperti
‘kasus’ seorang pemimpin yang ‘diteriaki’ para remaja di Istora Senayan
baru-baru ini, ketika namanya diumumkan panitia sewaktu ia memasuki ruangan
untuk menyaksikan malam pengumuman Indonesian Idol.

Karenanya, penulis mengemukakan dalam artikel ini agar kita berhati-hati
dalam mengeluarkan reaksi atas apa yang “terjadi di luar”. Agama yang kita
perjuangkan habis-habisan, dianut oleh berbagai lapisan masyarakat yang
saling berbeda. Sikap memperbolehkan segala sesuatu (permissiveness) dalam
hal ini dapat saja menghapuskan yang diperjuangkan di berbagai bidang,
sedangkan sikap melarang juga akan

berakibat demikian.

“Kebesaran” seorang agamawan dalam hal ini sering ditentukan oleh
kemampuannya untuk berhati-hati alias bersikap sabar. Memang kerja mendidik,
apalagi mendidik sebuah masyarakat yang terpencar adalah pekerjaan yang
sangat sulit dan amat ruwet/kompleks. Inilah yang harus selalu kita ingat.

Jadi baik dari sudut pandangan fiqh maupun dari sudut pandangan akhlak,
reaksi kiai kita itu patut kita renungkan secara mendalam. Di saat seperti
inilah, kita lalu ingat kebesaran kitab suci Al-Qu’ran, yang menyatakan
firman Allah: “Bahwasannya Ia adalah Maha Penerima taubat dari
hamba-hambanya” (Innahu kana tawwaba).

Di sini tampak bahwa Allah bersifat Maha Pengampun dan Penyanyang, dan
dengan demikian ia pun adalah Maha Pemaaf, hal ini juga dinyatakan oleh
ayat: “Apa yang mengenai diri kalian adalah buah tangan kalian sendiri,
walaupun Allah memaafkan bagian terbesar darinya” (Ma ashabakum min
mushibatin fa bima kasabat aydikum waya’ fu an katsir). Sebuah proses
mengambil dan membuang yang sering terjadi dalam sejarah yang mudah
dikatakan, namun sulit dilakukan bukan?

Jakarta, 8 September 2004


“…menyembah yang maha esa,
menghormati yang lebih tua,
menyayangi yang lebih muda,
mengasihi sesama…”

 

Sumber:Ananto <pratikno.ananto@gmail.com>, Monday, 29 November 2010 07:38:25

Advertisements

Pilih Basrief, SBY Ingin Puaskan Publik

Refleksi : Publik mana yang ingin dipuaskan?  Apakah korupsi mantan presiden NKRI Soeharto juga akan dibuka tabirnya dan diselesaikan sesuai ketentuan hukum nasional maupun internasional?(sunny <ambon@tele2.se>)

Minggu, 28 November 2010

Pilih Basrief, SBY Ingin Puaskan Publik
Sudah Kenal Saat jadi Menko Polkam

JAKARTA. Staf khusus Presiden Bidang Hukum, Denny Indrayana, membeberkan alasan mengapa Presiden SBY memilih Basrief Arief sebagai Jaksa Agung pengganti Hendarman Supandji. Rupanya, SBY ingin memuaskan publik, baik yang menghendaki Jaksa Agung dari jaksa karier, maupun yang mendesak agar jabatan strategis itu diisi jaksa non karier.

Basrief yang sudah pensiun, menurut SBY, berarti bisa dimaknai bukan seratus persen jaksa karier. “Ibarat tentara, jika sudah pensiun, berarti menjadi warga sipil,” ujar Denny Indrayana saat diskusi di Cikini, Jakarta, Sabtu (27/11).

Di sisi lain, meski sudah pensiun, Basrief masih punya ‘akar’ di Kejagung. “Jadi, setengah jaksa, setengah non karir,” ujarnya. Dijelaskan, Presiden mendengarkan semua aspirasi yang berkembang menjelang pergantian Jaksa Agung. Aspirasi yang berkembang itu, dikatakan SBY, melihat masalah ini dari berbagai sisi. “Sedang beliau (Presiden SBY, red), melihatnya dari atas, dari berbagai sisi,” katanya.

Alasan lain, lanjut Denny, memang SBY sudah mengenal sosok Basrief saat SBY menjabat sebagai Menko Polkam di era pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri. Saat itu, Basrief menjabat sebagai wakil jaksa agung. “Saat itu banyak berinteraksi. Faktor kenal ini yang juga mempengaruhi dan itu sangat wajar,” ujar Denny.

Karier terakhir Basrief Arief di Kejaksaan adalah Wakil Jaksa Agung. Sebelumnya pernah sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan juga Jaksa Agung Muda Bidang Inteljen. Basrief juga pernah dipercaya sebagai anggota panitia seleksi calon pimpinan KPK.

Anggota Komisi III DPR Gayus Lumbuun tidak mempersoalkan pilihan SBY itu, lantaran merupakan hak prerogratif presiden. Menurutnya, pilihan itu juga sudah tepat. “Tentu tidak memuskan semua pihak. Itu wajar,” kata Gayus. (sam/jpnn)

Indonesia, Malaysia Promosikan Kelapa Sawit Berkelanjutan di UE

http://www.antaranews.com/berita/1290726618/indonesia-malaysia-promosikan-kelapa-sawit-berkelanjutan-di-ue

Indonesia, Malaysia Promosikan Kelapa Sawit Berkelanjutan di UE

Jumat, 26 November 2010 06:10 WIB

Zeynita Gibbons

London (ANTARA News) – Dalam berbagai hal Indonesia dan Malaysia sering kali bersebarangan tapi tidak dengan kelapa sawit, dimana Indonesia dan Malaysia yang sama sama produsen kelapa sawit terbesar di dunia itu melancarkan kampanye dan mempromosikan citra komoditi produksi kelapa sawit berkelanjutan di Uni Eropa.

Kementerian Pertanian RI dan Menteri Pertanian, Industri dan Komoditi Malaysia melakukan kampanye bersama dan mengadakan pertemuan dengan serangkaian kepala Komisi Eropa di Brussel baru baru ini.

Indonesia yang diwakili Wakil Menteri Pertanian Dr Bayu Krisnamurthi dan Dubes RI untuk Kerajaan Belgia, Kepayathiyan Luxemburg dan Uni Eropa, Arief Havas Oegragona bertemu empat anggota Parlemen Eropa serta Komisioner Energi Janez Potocnik, Komisi Climate Action Connie Hedegaar serta Komisi Energi Gunther Oettinger.

Delegasi Indonesia yang diikuti Dirjen Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Pertanian Kementerian Pertanian Zaenal Bachruddin serta Excetutif Chairman Komisi Palm Oil Indonesia DR Rosediana Suharto juga bertemu Komite Pembangunan Uni Eropa Nirj Deva dan Komite Pertanian dan Pembangunan Paolo de Castro.

Kampanye bersama Indonesia dan Malaysia itu dilakukan dalam upaya untuk mempromosikan citra komoditi produksi kelapa yang berkelanjutan dan mengatasi publisitas negatif yang dilancarkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat dan negara-negara Barat pengimpor kelapa sawit yang digunakan sebagai bahan bakar atau biofuel.

Biofiul yang berasal dari kelapa sawit merupakan sumber energy terbarukan yang dapat memenuhi kebutuhan energy dunia, sayangnya masih banyak yang belum mengerti dan bahkan menghambat perkembangannya.

Terutama dikalangan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan Masyarakat Uni Eropa yang belum memahami sepenuhnya energy yang dihasilkan oleh kelapa sawit serta manfaatnya bagi masyarakat khususnya para petani kelapa sawit yang telah berhasil mengangkat dirinya dari kemiskinan.

Managing Director SIPEF, Francois Van Hoydonck, pengusaha kelapa sawit asal Belgia yang mempunyai usaha di Indonesia dalam jamuan makan malam di Wisma Duta Tramlaan, kediaman Dubes RI di Brussel Arief Havas Oegraguna, kepada koresponden Antara mengatakan bahwa banyak LSM di dunia tidak mengetahui dengan pasti manfaat kelapa sawit.

Delegasi Indonesia yang mengelar jamuan makan malam di Wisma Duta Tramlaan, kediaman Dubes, juga dihadiri anggota Parlemen Eropa, serta pengusaha kelapa sawit asal Belgia lainnya seperti Francois Van Hoydonck, dan Ruth Rawling, vice President Corporate Affairs Europe, Middle East and Africa Cardill .

Kehadiran Wakil Menteri Pertanian Dr Bayu Krisnamurthi beserta Dirjen Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Pertanian Kementerian Pertanian Zaenal Bachruddin serta Excetutif Chairman Komisi Palm Oil Indonesia DR Rosediana Suharto dalam rangka kampanye bersama Indonesia-Malaysia mengenai “Promotion on Sustainable Palm Oil Production”.

DR Bayu Krisnamurthi mengatakan bahwa minyak kelapa sawit adalah biofiul yang paling produktif diantara minyak nabati lainnya. Energy yang dihasilkan dalam satu hektar lahan minyak kelapa sawit 3,74 ton pertahun dengan energy yang dihasilkan sebesar 9 kali lipat , sementara kacang kedelai hanya menghasilkan 0,38 ton dan bunga matahari 0,48 ton.

Dubes Arief Havas kepada Antara London mengatakan dalam diskusi yang diadakan dengan Komisioner Climet Action, yang menjadi titik pembicaraan adalah angka yang diberikan untuk kelapa sawit dalam rangka GHG footprint per ha , menurut Uni Eropa kelapa sawit mempunyai gues house emisionnya 19 persen , padahal produk yang bisa masuk Uni Eropa itu 35 persen.

Hal ini berarti produk biofiul Indonesia tidak bisa masuk Eropa, padahal kajian dan riset yang dilakukan Indonesia bersama Pemerintah Belanda menunjukkan kemampuan kelapa sawit untuk mengurangi green house effect itu 60 persen.

Menurut Dubes, ada gab data yang begitu luas dari angka yang disampaikan Uni Eropa, padahal kelapa sawit itu merupakan pohon yang berusia sampai 20 tahun dan bahkan ada yang sudah berumur ratusan tahun yang kemampuannya dalam menyerap lebih dari 100 persen.

Dikatakannya hal tersebut yang menjadi titip pembicaraan kami dengan komisi energy. “Kita mempertanyakan angka 19 persen dari mana, Komisioner Gunther Oettinger menyatakan siap bekerjasama dengan Indonesia melakukan kajian terhadap angka 19 persen tersebut,” ujar Havas.

Selain itu juga dibicarakan mengenai pengunaan tanah untuk lahan kelapa sawit ada persepsi hutan dipotong dan dibabat lalu ditanamin kelapa sawit, padahal tanaman kelapa sawit di Indonesia sudah ada yang berusia 106 tahun, ujarnya.

“Banyak juga pohon kelapa sawit berasal dari kebun yang sudah tidak produktif lagi seperti kebun karet atau coklat serta tanah kosong dan jadi bukan pembukaan lahan baru,” ujarnya.

Dalam kontek pengunaan tanah , produksi kelapa sawit paling effisein sembilan kali lebih effisien. Energy yang dihasilkan dalam satu hektar lahan minyak kelapa sawit adalah 3,74 ton pertahun dengan energy yang dihasilkan sebesar sembilan kali lipat , sementara kacang kedelai hanya menghasilkan 0,38 ton per ha dan bunga matahari 0,48 ton.

Effisiensi yang dihasilkan kelapa sawit lebih besar ketimbang yang dihasilkan dari kacang kacangan lainnya yaitu mencapai 3,74 ton oil per ha pertahun, ujarnya.

Kepada Komisioner Climet Action dan Energi juga disampaikan, kelapa sawit menghidupkan sekitar 1,5 juta petani kecil yang bergerak dalam industri kelapa sawit, dan bila dihitung dengan keluarganya mencapai lima juta orang.

“Banyak diantaranya yang dapat mengangkat dirinya dari kemiskinan melalui kelapa sawit,” ujarnya.

Begitu pun pendapatan para petani yang sebelum tahun 2000 pendapatan rata rata petani kelapa sawit s hanya 600 sampai 700 euro pertahunnya, meningkat mencapai 1000 sampai 1100 euro pertahun dan hanya sekitar 37 persen.

Menurut Havas, hal ini merupakan angka angka yang ilmiah yang tidak banyak diketahui oleh Komisi Eropa, padahal dari segi effisiensi dan hasil kelapa sawit punya nilai yang sangat tinggi selain pengunaan tanahnya yang sangat tinggi pengunaannya juga beragam mulai dari biofuel, pangan dan komestik.

Hal ini merupakan fakta yang tidak terpatahkan dan kita berusaha untuk selalu memberikan penjelasan dan anggota Komisi Eropa dan juga anggota Parlemen Eropa, jangan sampai Uni Eropa yang membuat kebijaksaan tak sesuai dengan fakta dan membiat kebijakan yang salah dan menyebabkan penderitaan masyarakat.

Sekitar 41 persen CPO yang dihasilkan oleh kelapa sawit oleh 1,5 juta petani kecil dengan penghasilan 1000 sampai 1100 euro pertahunnya pada tahun 2000, meningkat sekitar 37 persen hanya berpenghasilan 600-700 euro. Dari total 133 juta hektar lahan hutan yang dipakai untuk menanam kelapa sawit tidak lebih dari lima persen.

Pada tahun 2009 pendapatan petani rata rata naik dua kali lipat menjadi 2000 euro pertahun, sementara petani yang sebelumnya memiliki penghasilan kurang dari 700 euro berkurang 16 persen. “Kelapa sawit telah berhasil meningkatkan pendapatan petani dan mengurangi kemiskinan,” katanya.

Kepada Masyarakat Uni Eropa, Indonesia dan Malaysia berupaya memberikan penjelasan mengenai produksi minyak kelapa sawit yang berkelanjutan yang selama ini dinilai sebagian kalangan menjadi penyebab penebangan hutan serta punahnya orang hutan.

Dalam pertemuan dengan Jane Potocnik dibahas mengenai standar default value minyak sawit yang ditetapkan Uni Eropa sebesar 19 persen, sementara yang dibutuhkan untuk biofuel adalah sebesar 35 persen.

Ketua Dewan Minyak Sawit Indonesia DR Rosedana Suharto, mengatakan hasil study Indonesia menurut menunjukan default value minyak sawit mencapai 60 persen. Oleh karena itu Indonesia merasa diperlukannya dialog antara Uni Eropa dan Indonesia sebagai penghasil minyak sawit terbesar di dunia.

Pada tahun 2010 Indonesia menghasilkan 21 juta ton minyak kelapa sawit mentah dari sekitar 7,5 juta hektar lahan perkebunan. Sementara itu total produksi minyak kelapa sawit dunia mencapai 44,3 juta ton pada tahun 2010.

Tuntutan Indonesia pada Uni Eropa adalah dalam menentukan standar itu harus berdasarkan dua faktor yaitu transparansi dan bersifat ilmiah.

Uni Eropa mengakui bahwa Renewable Energy Directive Uni Eropa (EU-RED) masih terbuka dengan masukan dari berbagai Negara agar dapat menghaslkan kebijakan yang tepat dan mengguntungkan semua pihak, demikian Arief Havas Oegroseno. (ZG/K004)

COPYRIGHT © 2010

__._,

Sultan Pertanyakan Sistem Monarkhi Ala Presiden SBY S

Sultan Pertanyakan Sistem Monarkhi Ala Presiden SBY

Sabtu, 27 November 2010 | 13:34 WIB

TEMPO Interaktif, Yogyakarta – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X menegaskan akan mempertimbangkan kembali jabatannya sebagai gubernur saat ini. Pernyataan tersebut menyusul pernyataan Presiden RI Soesilo Bambang Yudhoyono soal keistimewaan DIY, bahwa tidak mungkin ada sistem monarkhi yang bertabrakan dengan sistem kosntitusi dan nilai demokratis yang disampaikan pada tanggal 26 November 2010 lalu.

“Kalau sekiranya saya ini dianggap pemerintah pusat menghambat proses penataan DIY, jabatan gubernur yang ada pada saya saat ini, ya akan saya pertimbangkan kembali,” kata Sultan di hadapan wartawan di Kepatihan, Sabtu (27/11).

Sultan pun menolak untuk menjelaskan lebih lanjut pernyataannya. Bahkan menyerahkan kepada semua pihak untuk menafsirkannya. “Mangga, terserah cara menafsirkannya saja, karena semua ini keputusan politis. Yang disampaikan Presiden juga pendapat politis,” kata Sultan.

Sultan yang langsung mengundang wartawan dari berbagai media massa untuk menyampaikan pernyataannya tersebut mempertanyakan sistem monarkhi yang disampaikan Presiden. Sultan pun membeberkan fakta-fakta. Bahwa pemerintah provinsi DIY, menurut Sultan menggunakan sistem yang sama seperti pemerintah provinsi lainnya, yakni berdasarkan konstitusi UUD 1945, UU, dan peraturan perundangan lainnya.

Soal pilihan penetapan atau pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY dalam rancangan Undang-undang Keistimewaan DIY pun berdasarkan aspirasi masyarakat yang mempunyai hak menentukan.

Di sisi lain ada fakta, bahwa walikota DKI Jakarta tidak pernah ditetapkan melalui pemilihan. Melainkan ditetapkan oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) dan dilantik Gubernur DKI Jakarta sebagai walikota. “Dan itu tidak pernah ada orang yang mempertanyakan itu tidak demokratis,” kata Sultan.

Bahkan draf RUUK yang diajukan pemerintah pusat ke DPR RI justru mengatur kedudukan Sultan dan Paku Alam dalam kelompok pararadya. Dalam kelompok tersebut, Sultan dan Paku Alam mendapat hak imunitas sehingga tidak dapat dijangkau hukum.

“Apakah itu tak bertentangan dengan konstitusi? Apakah itu demokratis, malah bukan monarkhi? Makanya sebenarnya sistem monarkhi itu (menurut Presiden) seperti apa,” kata Sultan.

PITO AGUSTIN RUDIANA

Monarki Jogja & Gubernur Seumur Hidup

http://birokrasi.kompasiana.com/2010/11/29/monarki-jogja-gubernur-seumur-hidup/
http://politikana.com/baca/2010/11/29/monarki-jogja-gubernur-seumur-hidup.html
***

Di sela-sela kabar sedih tentang Merapi di Jogja, ada kabar baik dari Jogja.
Pemerintah Kota Yogyakarta, bersama walikota Solo, memperoleh Bung Hatta Award
dari Perkumpulan Bung Hatta Anti Corruption Award (BHACA).

BHACA menuliskan, ‘Kota Yogyakarta menjulang dalam kancah nasional. Kiprahnya
dalam tata kelola pemerintahan dan keuangan yang baik mendapat pengakuan luas’.

Survei Indeks Persepsi Korupsi terhadap 50 kota di Indonesia yang diadakan
Transparency International Indonesia pada 2009 menempatkan Yogyakarta sebagai
kota paling bersih dari korupsi.

Pada tahun ini, Badan Pemeriksa Keuangan memberikan status ‘wajar tanpa
pengecualian’ (status audit tertinggi) untuk laporan keuangan Pemkot Yogyakarta
tahun 2009.

Bung Hatta Award sendiri sebenarnya dianugerahkan kepada Walikota Yogyakarta,
Herry Zudianto, namun sang walikota memohon kepada BHACA agar award ini
diserahkan kepada Pemerintah Kota Yogyakarta secara keseluruhan, karena prestasi
yang diraih bukan semata-mata hasil karyanya, namun merupakan karya bersama.

Tentu saja, prestasi-prestasi yang diraih Kota Yogyakarta pastilah hasil karya
bersama, mulai dari Pemerintah Kota dan seluruh lapisan masyarakat Kota
Yogyakarta.

Namun peran walikota juga merupakan salah satu faktor utama keberhasilan Kota
Yogyakarta.

Banyaknya prestasi-prestasi yang diraih Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 8
tahunan ini, membuktikan peranan Herry Zudianto, Sang Walikota.

Dengan prestasi yang mengilap, tentu wajar jika ada masyarakat yang berharap
jika Walikota melakukan kiprah dalam skala yang lebih luas lagi, sehingga
manfaat kepemimpinannya bisa dirasakan masyarakat lebih luas dari Kota
Yogyakarta. Misalnya saja, jika ia jadi Gubernur.

Contoh terakhir kasus serupa adalah gamawan Fauzi yang dinilai sukses memimpin
Kabupaten Solok (dan memperoleh Bung Hatta Award juga) kemudian melangkah ke
gelanggang lebih luas menjadi Gubernur Sumatera barat, sampai akhirnya sekarang
menjadi Menteri Dalam Negeri.

Namun, anehnya, ada masyarakat Yogyakarta sendiri yang justru ingin menihilkan
adanya kemungkinan tokoh pemimpin yang sukses macam Herry Zudianto untuk
memimpin Provinsi DIY.

Menihilkan kemungkinan Provinsi DIY dipimpin oleh siapapun -apapun prestasinya,
jika yang bersangkutan tidak punya darah berwarna biru.

Potensi yang dibuang sia-sia.

*
Kabar Baik dari Jogja
http://politikana.com/baca/2010/11/11/kabar-baik-dari-jogja.html
***

Raja wanita ?. Itu biasa, ada Ratu Elizabeth II di tahta kerajaan Inggris, dan
beberapa ratu di beberapa negara lainnya yang juga berbentuk monarki.

Presiden wanita ?. Itu juga biasa, ada Megawati Soekarnoputri yang pernah
menjabat sebagai Presiden di Republik Indonesia, dan beberapa beberapa negara
lainnya yang juga pernah mempunyai Presiden wanita.

Hanya dalam soal Presiden Wanita ini, barangkali sebagai catatan pengecualiannya
justru adalah negara yang dianggap sebagai mbahnya demokrasi, yaitu United
States of America atau Amerika Serikat, yang malahan belum pernah mempunyai
Presiden wanita.

Khalifah wanita ?. Ini yang tidak biasa. Dan, tidak hanya soal tidak biasa saja,
namun juga belum pernah ada.

Hal yang tidak biasa ini kemungkinan akan berubah biasa dan jga akan merubah
yang tadinya belum pernah ada menjadi pernah ada.

Jika ini kesampaian terjadi, maka ini akan menjadi catatan sejarah baru yang
sangat mensejarah.

Catatan sejarah baru itu akan ditorehkan oleh Kasultanan Ngayogyakarta
Hadiningrat.

Jika merujuk dari keinginan permaisuri di Kasultanan tersebut, yaitu GKR Hemas,
yang kemudian keinginannya itu telah mendapatkan pengkukuhan dari suaminya yaitu
Sri Sultan Hamengku Buwono X, maka di masa depan untuk pewaris tahta atas
kerajaan itu akan diberikan kepada putri tertuanya yaitu Gusti Kanjeng Ratu
Pembayun.

Jadilah di masa nantinya, GKR Pembayun itu akan bergelar ‘Sampeyan Dalem ingkang
Sinuhun Kanjeng Sultan Hamengku Buwana Senapati ing Ngalaga Abdurrahman Sayidin
Panatagama Khalifatullah ingkang Jumeneng Kaping Sewelas’.

Sri Sultan Hamengku Buwono sebagai Raja di Kasultanan Yogyakartaitu didalam
gelarnya disebutkan sebagai ‘Senapati ing Ngalaga’, dimana gelar itu secara
terjemahan bebasnya berarti sang pemegang gelar tersebut adalah pemimpin
tertinggi dalam peperangan.

Sedangkan gelar ‘Sayidin Panatagama’ itu secara terjemahan bebasnya berarti sang
pemegang gelar tersebut adalah pemimpin dalam menata urusan agama.

Lalu didalam gelar ‘Khalifatullah‘ berarti bermakna pemegang gelar tersebut
adalah Khalifahnya Allah SWT.

Sebagaimana diketahui, semenjak berdirinya kerajaan Islam Demak Bintoro sampai
dengan saat ini, baik di Kasunanan dan Mangkunegaran di Surakarta maupun di
Kasultanan dan Pakualaman di Yogyakarta, belum pernah ada pemegang tahta
kerajaan dari kalangan kaum wanita.

Didalam sejarah suksesi tahta kasultanan Yogyakartasendiri pernah ada pewaris
tahtanya bukanlah anaknya, akan tetapi adalah saudara laki-lakinya. Hal itu
setidaknya dapat dilihat dalam sejarahnya tahta Sri Sultan Hamengku Buwono V dan
Sri Sultan Hamengku Buwono VI.

Sri Sultan Hamengku Buwono VI yang sewaktu mudanya bernama GRM Mustojo adalah
adik laki-laki dari Sri Sultan Hamengku Buwono V yang sewaktu mudanya bernama
GRM Ghatot Menol.

GRM Ghatot Menol dan GRM Mustojo adalah putra dari Sri Sultan Hamengku Buwono IV
dari salah satu garwanya yaitu GKR Kencono.

Memang di era sebelumnya, yaitu Majapahit yang merupakan kerajaaan Hindu Budha
itu pernah ada pada suatu masa dimana yang duduk di singgasana tahta kerajaannya
adalah seorang perempuan atau seorang ratu.

Sebagaimana diketahui pula, Sri Sultan Hamengku Buwono X yang tidak mempunyai
anak laki-laki itu sedang berjuang dalam mempertahankan kelangsungan
keistimewaan bagi Sultan di kerajaannya untuk tetap secara otomatis ditetapkan
menjabat sebagai Gubernur di propinsinya.

Belum lama ini berkait denga hal itu, Sri Sultan Hamengku Buwono X melontarkan
‘tantangan’ kepada pemerintah pusat, dalam hal ini adalah pemerintahan yang
dipimpin oleh Presiden SBY, untuk mengadakan ‘referendum’.

Referendum itu terkait dengan keinginan pemerintah pusat yang tak lagi ingin
meneruskan keberlangsungan keistimewaan bagi Sultan di kerajaan itu, sehingga
Sultan tak lagi secara otomatis ditetapkan menjabat sebagai Gubernur di
propinsinya tersebut.

Hal itu tentu terkait dengan nasib tahta kasultanan yang akan diwariskannya
kepada anak perempuannya, yaitu GKR Pembayun.

Dalam arti, jika keberlangsungan keistimewaan itu tak lagi ada, maka GKR
Pembayun meskipun berhasil menjadi Sri Sultan Hamengku Buwono XI, namun tak
otomatis menjabat sebagai gubernur.

Terkait dengan GKR Pembayun yang digadang-gadang oleh ayahanda dan ibundanya
untuk menjadi pewaris tahtanya itu, akankah gelar ‘Sayidin Panatagama’ dan gelar
‘Khalifatullah ‘ itu kemudian akan ditanggalkannya, sehingga GKR Pembayun hanya
akan bergelar ‘Sampeyan Dalem ingkang Sinuhun Kanjeng Sultan Hamengku Buwana
Senapati ing Ngalaga ingkang Jumeneng Kaping Sewelas’ saja ?.

Ataukah, GKR Pembayun sebagai Sri Sultan Hamengku Buwono XI akan mencatat
sejarah baru sebagai ‘Sayidin panatagama dan khalifah wanita’ yang pertama kali
dalam sejarah ?.

Wallahualambishshawab.

*
Khalifah Wanita di Indonesia
http://politik.kompasiana.com/2010/10/01/khalifah-wanita-di-indonesia/
http://politikana.com/baca/2010/10/01/khalifah-wanita-di-indonesia.html
*

Saya Bingung Kok Ada Pernyataan Soal Monarki

http://www.suarapembaruan.com/home/saya-bingung-kok-ada-pernyataan-soal-monarki/1474

Sultan Hamengkubuwono X

Saya Bingung Kok Ada Pernyataan Soal Monarki
Minggu, 28 November 2010 | 13:39

Gubernur DIY Sri Sultan Hemengku Buwono X -SP/Fuska Sani Evani Gubernur DIY Sri Sultan Hemengku Buwono X -SP/Fuska Sani Evani

[YOGYAKARTA] Menanggapi pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhono pada rapat kabinet terbatas, yang menyatakan bahwa sistem monarki tidak sesuai dengan sistem demokrasi, Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X menyatakan, bahwa dirinya siap mempertimbangkan jabatannya sebagai gubernur DIY.

“Jabatan gubernur yang ada pada saya akan saya pertimbangkan kembali. Ini pernyataan politik saya, monggo, terserah saja cara menafsirkannya bagaimana. Kalau sekiranya saya ini dianggap menghambat proses penataan DIY,” tegas Sultan di Kepatihan Yogyakarta Sabtu (27/11) siang.

Sultan tidak ingin, apa yang diungkapkan presiden tersebut, berbias kepada asumsi rakyat Yogyakarta bahwa Rancangan Undang-undang Keistimewaan (RUUK) DIY identik dengan sistem pemerintahan yang monarki. “Pokoknya jangan sampai rakyat Indonesia, khususnya DIY, memiliki asumsi bahwa pemerintahan di DIY adalah monarki. Provinsi DIY ini tidak berbeda dengan provinsi lain dalam hal perencanaan dan pertanggungjawaban pemerintahannya,” ucap Sultan.

Sultan mengaku dirinya tidak mengerti mengapa  presiden memberi pernyataan demikian. “Saya juga tidak mengerti, kenapa disebut monarki. Apa gara-gara gubernurnya sultan? Ya nggak tahu saya. Kalau karena itu, ya saya perlu belajar lagi mengenai sistem monarki,” kata Sultan lagi.

Sultan juga menyoroti, jika draf  RUUK sekarang berbicara bahwa  Sultan dan Paku Alam dimasukkan ke dalam institusi Pararadya, yang memiliki imunitas terhadap hukum, maka sesungguhnya tidak berbeda dengan wacana monarki yang disampaikan presiden. “Apa bedanya dengan sekarang?,” tegas Sultan.

Untuk itu, lanjut Sultan, proses pemilihan atau penetapan pimpinan daerah di DIY, semuanya harus diserahkan kepada rakyat. Sultan juga mengungkapkan bahwa pernyataannya merupakan kearifan hatinya, menanggapi pernyataan presiden SBY.

“Harapan saya pemerintah pusat tetap mengedepankan dialog publik, dimana masyarakat dijadikan subjek dalam demokrasi. Saya hanya mencoba menyampaikan rasa arif. Kalau dikatakan ‘head to head‘ (dengan presiden), nanti dikatakan berani dengan presiden,” ucap Sultan.

Sementara itu diketahui, draf RUUK DIY yang sampai ke Komisi II DPR RI, mengatur keistimewaan Provinnsi DIY hanya perlu menekankan empat aspek yaitu kepemimpinan, pemerintahan, pelestarian dan pengembangan kebudayaan serta tata kelolaan pertanahan.

Aspek kepemimpinan itu adalah pengisian jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah diwujudkan melalui penetapan Sri Sultan Hamengku Buwono sebagai kepala daerah dan Sri Paduka Paku Alam sebagai wakil kepala daerah. Aspek kepemerintahan mencakup struktur kelembagaan DIY dilaksanakan untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berdasarkan prinsip- Sultan HB X juga menggarisbawahi bahwa klausul dibentuknya suatu lembaga pelindung dan penjaga budaya (parardhya) dalam RUU Keistimewaan DIY, justru tidak akan bermanfaat bagi rakyat.

“Bila Sultan dan Paku Alam ditempatkan di tempat yang terlalu tinggi, saya takut rakyat Yogya tidak lebih baik,” kata Sultan. Parardhya adalah suatu kesatuan lembaga yang terdiri dari Sultan HB X dari Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Adipati Paku Alam dari Kadipaten Pakualaman. Lembaga ini berfungi sebagai simbol, pelindung, dan penjaga budaya serta pengayom dan pemersatu masyarakat DIY.

Dalam draft RUU Keistimewaan DIY, Sultan dan Paku Alam ditempatkan sebagai Parardhya dan tidak lagi secara otomatis menjadi gubernur dan wakil gubernur sebagaimana ditetapkan Piagam Kedudukan yang ditandatangani Sri Sultan Hamengku Bowono IX dan Presiden Soekarno 19 Agustus 1945. Piagam itu menyatakan Kesultanan DIY sebagai bagian dari NKRI sesaat setelah Indonesia merdeka. Piagam itu juga menetapkan gubernur dan wakil  gubernur DIY adalah perpaduan dari Sri Sultan Hamengku Buwono dan Adi Pati Paku Alam. [152]

 

Buku Ajar Harus Berisi Lokal


Monday, 29 November 2010
MEDAN (SINDO) – Dinas Pendidikan Sumatera Utara (Disdik Sumut) tengah menyiapkan berbagai materi yang akan dimasukkan dalam buku ajar muatan lokal untuk siswa di Sumut.

Muatan yang dimaksud termasuk materi potensi daerah dan sejarah kepahlawanan. Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara Syaiful Syafri mengatakan, dewasa ini buku muatan lokal yang banyak beredar di sekolahsekolah pada umumnya datang dari luar Sumut. Berangkat dari itu, pihaknya menyiapkan buku muatan lokal, khusus bermaterikan tentang pengetahuan-pengetahuan dan sejarah di Sumut. Berbagai pakar pendidikan juga telah diundang untuk merumuskan materi muatan lokal tersebut. �gDi antaranya Rektor Universitas Negeri Medan (Unimed) Prof Syawal Gultom, sejarawan Unimed Dr Phill Ichwan Azhari dan Prof Parapat Gultom.Mereka sudah kita ajak merumuskan bahan- bahan yang akan dijadikan muatan lokal,�hjelas dia.

Dia memparkan, materi ajar muatan lokal tersebut dapat dijadikan sebagai pendukung bagi anak didik jika nantinya tidak menyambung pendidikan ke perguruan tinggi. Siswa akan dibekali dengan keterampilan khusus sesuai potensi daerah yang dipelajari di buku muatan lokal tersebut. Buku bermaterikan muatan lokal itu sendiri jika sudah selesai dirancang akan mulai diujicoba pada tahun ajaran baru dan sekaligus dievaluasi pada tahun 2011. Selain bermanfaat untuk bekal siswa setelah tamat sekolah,buku muatan lokal tersebut juga dinilai penting dalam mengenalkan potensi daerah sendiri. Misalnya, pada bahan ajar sejarah yang salah satu materinya berisikan tentang kepahlawanan pahlawan lokal seperti Kiras Bangun dari Tanah Karo yang turut memperjuangkan mempertahankan kemerdekaan itu.

�gMenurut saya sejarah lokal itu sangat perlu, supaya generasi muda kita lebih mengenal pahlawan-pahlawan dari daerahnya masing-masing. Begitu juga dengan bahasa daerah juga saya nilai perlu diajarkan kepada anak didik,�h katanya. Sejarawan Universitas Negeri Medan Phill Ichwan Azhari mengatakan,beberapa daerah di pulau Jawa sendiri sudah menolak hegemoni penerbit- penerbit besar dalam menentukan apa isi buku pelajaran. Beberapa penerbit besar atas desakan dinas pendidikan tingkat II dan sekolah di beberapa daerah sudah merombak buku-buku pelajaran IPS, sejarah serta sosiologi/antropologi. Buku pelajaran yang dipakai dalam satu kabupaten tertentu berbeda dengan kabupaten yang lain.Perubahan ini terjadi karena desakan pihak dinas pendidikan dan sekolah.

Di Sumatera Utara tetap berlangsung hegemoni penerbit besar dalam mendikte isi buku yang memasukkan muatan lokal provinsi lain ke Provinsi Sumut. Masalah juga terjadi pada kelangkaan buku-buku berisi sejarah, sosial-budaya lokal seluruh daerah tingkat II di Sumatera Utara. Di samping itu terdapat masalah kemampuan para guru untuk merevitalisasi muatan lokal dalam pembelajaran berskala nasional. �gUntuk itu Dinas Pendidikan di Sumut juga pihak sekolah harus mengontrol isi buku pelajaran.

Juga harus menekan penerbit agar memasukkan muatan lokal daerah pada buku-buku yang mereka edarkan di Sumut,�hpungkasnya. (lia anggia nasution)

Kontras Ultimatum Jaksa Agung


Minggu, 28 November 2010 | 20:07 WIB

TRIBUNNEWS/ADE MASAYANTO

Basrief Arief.

TERKAIT:

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau KontraS akan menggugat secara perdata Jaksa Agung baru Basrief Arief jika sampai pertengahan tahun belum menindaklanjuti berkas penyelidikan kasus pelanggaran HAM berat yang dilakukan Komnas Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

“Kita sedang menyiapkan somasi, menggugat perdata Jaksa Agung. Bisa sebagai gugatan class action,” ujar Staf Divisi Pemantauan Impunitas KontraS, Chrisbiantoro dalam jumpa pers di kantor KontraS, Jalan Borobudur, Jakarta Pusat, Minggu (28/11/2010).

Sebelum melayangkan gugatan, KontraS, kata Chris akan mengingatkan Jaksa Agung dengan mengirimkan surat dan mengajukan permohonan audiensi. “Rencananya Desember, pertengahan Desember,” katanya.

Audiensi KontraS dan Kejaksaan Agung menurut Chris, penting dilakukan untuk mengingatkan Jaksa Agung baru akan lima kasus pelanggaran HAM berat yang belum selesai dan menjadi pekerjaan rumah Basrief.

“Meskipun belum tentu efektif tapi setidak-tidaknya publik harus tahu bahwa negara punya kewajiban memulihkan hak korban,” tambahnya.

KontraS juga meminta agar Basrief sebagai Jaksa Agung pengganti Hendarman Supandji dapat bekerjasama dengan Komnas HAM agar penanganan kasus HAM berat yang juga melibatkan Komnas HAM tidak mandek.

“Jaksa Agung baru lima PR, lima kasus yang berenti di kejaksaan dari 2005. Belum laig berkas tambahan dari Komnas HAM. Kalau seperti ini justru jaksa agung jd kanal kasus-kasus HAM berat untuk menampung,” paparnya.

Adapun lima kasus pelanggaran HAM berat yang belum terselesaikan menurut KontraS adalah kasus Trisakti, Semanggi I dan II, peristiwa Mei 1998, kasus penculikan dan penghilangan paksa aktivis 1997-1998, peristiwa Talangsari Lampung, dan peristiwa Wasior-Wamena.

Belajar Menulis, Belajar Berpikir di Sei Rungau

Belajar Menulis, Belajar Berpikir di Sei Rungau

SEI RUNGAU, Kalimantan (27 Oktober 2010) — Di sebuah pusat pelatihan di Sei Rungai, sekitar delapan jam perjalanan darat dari Palangka Raya, 13 aktivis, wartawan, dosen dan mahasiswa belajar proses verifikasi informasi dan belajar menulis, Eka Tjipta Foundation mengumumkan.

“Makin bermutu informasi yang diperoleh oleh suatu masyarakat, makin bemutu pula keputusan yang dihasilkan masyarakat bersangkutan. Sebaliknya, makin tak bermutu jurnalisme di suatu masyarakat, maka makin besar kemungkinan masyarakat tersebut memiliki opini publik yang tak bermutu,” kata Andreas Harsono, satu dari dua instruktur latihan tersebut.

“Di tempat dimana sembilan tahun lalu, desas-desus ikut jadi amunisi terhadap pembunuhan massal, saya kira, tak ada cara yang lebih baik daripada sekarang belajar verifikasi dan belajar menulis,” kata Harsono.

Eka Tjipta Foundation bekerja sama dengan Komunitas Seniman dan Budayawan Palangka Raya dalam mengadkan latihan tersebut. Ia diadakan pada 22-27 November 2010. Ia melibatkan Harsono, Fahri Salam, seorang wartawan dari Yayasan Pantau, serta Andriani Kusni dari Komunitas Seniman dan Budayawan Palangka Raya dan pengasuh kolom kebudayaan dalam harian Tabeang (?).

Pada 2001, daerah sekitar Sei Rungau, tepatnya Sampit, sekitar dua jam dari Sei Rungau, menyaksikan pembunuhan terhadap sekitar 2,500 orang Madura. Puluhan ribu orang Madura juga lari menyelamatkan diri dari Sampit. Pembunuhan tersebut antara lain dipicu oleh desas-desus soal orang Madura melakukan perbuatan tercela.

J.J. Kusni Sulang, cendekiawan Dayak dari Palangka Raya, ikut bicara dalam latihan. Kusni Sulang termasuk orang yang meluncurkan ide agar Eka Tjipta Foundation sponsori latihan menulis di Kalimantan Tengah. Dia minta pelatihan dilakukan tidak dalam kota macam Palangka Raya. Dia kuatir peserta akan keluar dan masuk tempat latihan. Dia minta latihan diadakan jauh di luar Palangka Raya dimana peserta bisa konsentrasi pada latihan.

Sesudah survei beberapa tempat, latihan diadakan di Training Center Sei Rungai, sebuah balai latihan milik PT Smart Tbk, salah satu perusahaan dimana keluarga Widjaja memiliki saham. Balai latihan ini terletak dalam area perkebunan sawit Smart.

Komunitas Seniman dan Budayawan Palangka Raya dan Eka Tjipta Foundation sebenarnya memutuskan terima 20 peserta untuk latihan ini. Namun 48 jam sebelum acara dimulai, ada delapan peserta mengundurkan diri, antara lain, karena tak dapat izin atasan, kaki keseleo, takut tak ada yang bantu mandi (dua orang penderita cacat), terlambat tiba di tempat tujuan (peserta dari Sampit) dan sebagainya.

“Mau biang apa lagi? Kalau mereka memberitahu beberapa hari lebih awal, tempat ini tentu bisa diberikan kepada peserta lain,” kata Harsono.

 

(Dari Blog Eka Tjipta Foundation}

NYAWA, KESEHATAN TURUNAN DAN HARI ESOK BUKAN MAINAN SPORT OTAK DAN PERDAGANGAN

Jurnal Toddoppuli

Cerita Buat Andriani S. Kusni & Anak-Anakku

 

Kerusakan lingkungan dan mendekati hancurnya hutan tropis di Kalteng sejak masuknya HPH sudah menjadi pengetahuan umum, bukan hanya untuk tingkat lokal, nasional dan rejional bahkan hingga dunia internasional. Peran tekanan internasional menampakkan diri dengan setengah terpaksanya pemerintah Indonesia membantras pembalakan sampai di Kalteng sebagai salah satu patu-paru dunia.Menurut  angka-angka Lembaga-lembaga internasional seperti Green Peace, kerusakan hutan tropis di Indonesia saban tahun mencapai luas melebihi besar negeri Belanda dan Belgia bahkan Swiss. Oleh ketergantungannya pada negeri-negeri Barat, terutama secara ekonomi, pemerintah Indonesia tidak bisa tidak mengindahkan tekanan iternasional perihal kerusakan lingkungan ini. Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh eksploitasi hutan dan lahan secara tidak bertanggungjawab hanya berpatokan para bagaimana meraup laba sebesar-besarnya, setelah HPH dilajutkan oleh tambang-tambang emas, dan terus dimanjutkan oleh Perusahaan Besar Swasta (PBS) tambang lainnya ; seperti batubara, biji besi, dan lain-lain. Kemudian memuncak dengan masuknya secara besar-besaran (masif) perkebunan-perkebunan sawit. Menurut angka Harian Kompas, Jakarta dan Harian Tabengan, Palangka Raya ( 9 ovember 2010)  sampai hari ini, Kalteng merupakan ‘’peringkat pertama daerah tujuan investasi nasional’’  Serbuan masif PBS ini tercermin dari angka hasil penelitian yang disampaikan oleh Purwo Santoso dan Cornelis Lay  dalam laporan mereka berjudul ‘’Kalimantan Tengah Membangun Dari Pedalaman & Membangun Dengan Komitmen’’, (JIP Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Agustus 2008). Menurut laporan ini, ‘’dari total dataran Kalteng seluas 15.356.800 hektar, 80% di antaranya telah berada dalam kontrol investor dan pihak asing. Sisanya diperuntukkan bagi kawasan konservasi (hutan lindung dan taman nasional.” Akibatnya, tulis Santoso dan Lay, ‘’Penguasaan tanah sebesar-besarnya oleh investor merupakan ancaman jangka panjang  bagi masyarakat, mereka terancam menjadi landless dengan resiko kemiskinan absolut’’ (hlm.69-70). Angka penguasaan tanah oleh PBS ini menurut Harian Tabengan, Palangka Raya (18 Oktober 2010) meningkat menjadi 95 persen. Dan oleh penjarahan tanah petani secara sewenang-wenang membuat tanah petani dan warga Masyarakat Adat(MA) makin menciut. Padahal kehidupan mereka sangat tergantung pada tanah. Belum lagi, tidak sedikit kabupaten yang tidak segan menyerahkan lahan kepada PBS melampaui luas wilayah kabupatennya sendiri (Tabengan, 9 November 2010) .sehingga menurut angka International Transparency Indonesia Kalteng, terdapat kabupaten yang penduduknya rata-rata memiliki tanah hanya 1M2 . Penguasaan tanah besar-besaran oleh PBS, terutama perkebunan kelapa sawit, dilukiskan juga oleh keadaaan yang  dilukiskan oleh keterangan Plt Sekda Dr.Siun, SH.,MH:  “Gubernur Kalteng sampai hari ini telah menerima lebih dari 300 pengaduan masyarakat terkait persoalan lahan. Pengaduan masyarakat”, terangnya, “bermacam-macam ada yang meminta supaya aktivitas perusahaan dihentikan sampai izinnya dicabut” (Harian Kalteng Pos , 7 November 2010).

Akibat penguasaan lahan dan pegelolaan lahan tanpa tanggugjawab sekedar meraup laba semaksimal mungkin selain sengketa tanah antara petani Masyarakat Adat menjadi-jadi, membuat Kalteng menjadi daerah beresiko tinggi, kerusaka lingkungan Kalteng pun menjadi tak terbilang. Tanah yang jadi gantungan hidup para petani makin menyempit oleh penjarahan yang berlangsung melalui kolusi PBS dan birokrasi; (sebagaimana tercerminnya dari 4 Perda Provinsi, 54 Perda Kabupaten, dan 17 Perda Kota yang dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan –Kalteng Pos, 29 November 2010) dan juga jumlah tindak pidana korupsi yang dimeja hijaukan, juga menimbulkan kerusakan besar-besaran terhadap tanah; hutan dan sungai. Sungai yang dulu merupakan sumber air dikonsumsi penduduk sekarang tidak sedikit di antara sungi besar itu tidak bisa lagi dikonsumsi penduduk. Karena kadar merkuri (air raksa),ua melampaui ambang batas. Sungai itu antara lain Sungai Kahayan, Barito, Seruyan. Tapi oleh tiadanya sumber alternatif air lain untuk dikonsumsi, air sungai yang sudah tidak layak dikonsumsi itu masih saja digunakan untuk keperluan hidup sehari-hari. Sungai yang tadinya jernih, bening, kaya dengan ikan, sekarng menjadi keruh, ikannya menyusut dan menyimpan airraksa (merkuri). Banyak sekali contoh kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh eksploitasi buas (savage exploitation) terhadap alam semata-mata berpedoman pada raupa laba.maksimal. Hampalit adalah salah satu contoh yang dekat dengan Palangka Raya. Sedangkan Danau Sembuluh, kabupaten Seruyan adalah contoh lain. Ketika saya datang ke Seruyan, pembuat Kerupuk Ikan Balida yang menjadi salah satu ikon produk usaha kecil Kuala Pembuang menceritakan bahwa produk krupuk itu terpaksa mengganti balida sebagai bahan mentah utamaya dengan jenis ikan lain. Tentu saja rasa dan kualitasnya pun berbeda. Penggantian bahga mentah utama ii dilakukan oleh banyaknya balida mati di sekitar Danau Sembuluh ketika Sembuluh dan Seruyan jadi tempat pembuangan limbah sawit.

 

Air raksa ini sangat berbahaya bagi kesehatan bagi ibu-ibu yang sedang mengandung, bagi kesehatan rakyat. Jumlah autisme di kalangan anak-anak Kalteng tidak lepas dari kualitas air sungai yang buruk dan dikonsumsi para ibu yang mengandung. Generasi autisme inikah yang kita harapkan menjadi penanggungjawab haridepan bangsa dan daerah ini? Manusia berpenyakitan akibat kerusakan lingkungan beginikah yang diharapkan jadi sandaran mengelola kampung halaman hari ini dan esok? Dari segi penguasaaan tanah atau lahan, penduduk Kalteng makin didesak, dari segi kesehatan oleh kerusakan lingkungan, mereka dirusak dan dibuat menjadi angkatan cacat. Lalu akhirnya kata-kata usang melukai, tapi menjadi nyata: Orang Dayak bodoh, primitif dan sejenisnya, kembali berdengung dan didengungkan oleh penakluk-penakluk baru. Setelah segalanya rusak maka seperti Hampalit yang rusak setelah dieksploitasi secara ganas ditinggalkan kepada penduduk lokal dengan tingkat hidup seorang budak kekininian. Saya sedang melihat Kalteng, terutama Uluh Itah, sedang mendapat agresi dari segala penjuru. Keadaan gawat sedang mengancam agaknya belum disadari.

 

Kerusakan lingkungan, termasuk air sungai inilah sesungguhnya  yang terdapat dalam selisih  atau perbedaan hasil penelitian Fakultas Pertania (Faperta) Universitas Palagka Raya (Unpar) dan Toyohashi University of Technology (TUT) Jepang dengan hasil penelitian Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kalteng tentang lo,disi kadar merkuri di sejumlah perairan Kalteng. Faperta dan TUT menilai kadar  merkuri di sejumlah perairan Kalteng sudah berada di atas ambang normal. Sedangkan hasil penelitian BLH mendapatkan kesimpulan lain yaitu “masih dalam kondisi normal” (Harian Kalteng Pos, 29 November 2010).

 

Mana yang benar di antara kedua hasil yang sama-sama disebut sebagai hasil penelitian ‘ilmiah’’ ini semestinya sebelum disiarkan patut diselesaikan dahulu. Sebab kedua hasil tersebut membawa dampak berbeda, bahkan bertolak belakang. Jika menggunakan hasip peelitian Faperta dan TUT maka penduduk tidak boleh mengoknsumsi air sungai seperti dahulu dilakukan turun-temurun. Sebaliknya hasil ‘’penelitian ilmiah’’ BLH mengatakan bahwa mengkonsumsi air sungai yang disarankan agar tidak dilakukan oleh Faperta dan TUT, tidak akan berdampak apa-apa.  Tetapi jika ternyata kesimpulan penelitian ‘ilmiah’ BLH salah, maka dampaknya akan besar, terutama untuk mayoritas penduduk yang mengkonsumsi air tersebut. Apakah jika kesimpulan BLH salah, dan yang menderita karena bertindak sesuai kesmpulan BLH ini, BLH mau bertanggunggungjawab? Bagaimana BMH bertanggungjawab terhadap bayi yang lahir cacat, kesehatan yang rusak, lemahnya penanggungjawab hari esok daerah dan bangsa, terpuruknya daerah oleh kesehatan penduduk yang rusak? Jadi kesimpulan penelitian BLH sangat beresiko publik sngat besar. Kesimpulan Faperta dan TUT yang juga belum tentu salah, tapi pasti tidak mengandung resiko berat seperti kesimpulan peelitian BLH. Kesimpulan BLH mengesankan sikap ‘’tidak mau kalah’’ (yang berbahaya), dan tidak memperhitugkan resiko publik serta jangka jauh bagi bangsa dan daerah. Karena itu kepada BLH, pantas diminta pertanggungjawaban dan keterangan yang jelas, sekaligus membantah di mana kesalahan hasil penelitian Faperta dan TUT. Dalam dunia ilmu pengetahuan, kepongahan tidak diperlukan, karena dalam ilmu pengetahuan yang terpenting dan utama adalah kebenaran dan jujur di hadapan kebenaran. Kebenaran dan kepentingan manusia adalah arah keberpihakan ilmu. Sehingga salah pendapat yang mengataka ilmu tidak berpihak. Oleh karena itu Faperta,TUT dan BLH patut mempertanggunghawabkan hasil penelitian mereka dengan jujur di depan publik.

 

Kesimpulan BLH yang meniliai bahwa  kadar air Kalteng ‘’masih dalam kondisi normal’’ jika dihubungkan dengan PBS, baik itu perkebunan kelapa sawit ataupun pertambangan,  secara tidak langsung mengatakan bahwa PBS dan ekplotasi mereka tidak berdampak berbahaya pada kondisi air Kalteng. Apa yang dilakukan oleh PBS ‘masih dalam kondisi normal’ juga. Dan kesimpulan ini diucapkan dan dilakukan atas nama ilmu. Penelitian ilmiah. Dalam sejarah negeri ini dan dunia, tidak sedikit bukti yang memperlihatkan betapa yang disebut hasil penelitian ilmiah sudah dipesan, direkayasa, sudah dibeli oleh pemangku kepentingan-kepentingan tertentu. Kolusi PBS dan para ilmuwan juga bukan hal yang asing terjadi. Demi kepentingan publik, haridepan bangsa dan daerah, demi nama baik BLH, terutama Orang Pertama BLH dan TimPenelitinya, penjelasan terbuka berupa perbandingan hasil penelitian BLH dengan Faperta dan TUT patut ditagih. BLH mempunyai peran menentukan juga dalam bisa tidaknya sebuah PBS melanjutkan aktivitasnya. Dengan kata sederhanan BLH merupakan ‘’daerah basah’’ jika menggunakan istilah di kalangan birokrasi. Apabila ternyata kesimpulan BLH salah, hendaknya diakui terus-terang. Jika benar, artinya hasil penelitian Faperta dan TUT salah. Jika BLH tidak bisa mempertanggungjwabkan kesimpulan beresiko publik berjagka jauh ini , dugaan negatif terjadi kolusi akan gampang muncul dengan kesanggupa mengorbankan nyawa penduduk hari ini dan hari esok. Tuntutan pertanggungjawaban ini secara legal dibenarkan dan diberi dasar oleh UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi. Apakah BLH akan mengikuti jejak sementara pejabat di kantor Gubernur dan DPRD Provinsi yang masih enggan melaksanakan UU No. 14/2008 ini dan bahkan turut menahan bahkan  memenjarakan UU? BLH sendiri yang bisa menjawabnya. Kepada Faperta dan TUT tanggungjawab terbuka serupa juga dituntut agar nyawa penduduk, generasi esok dan haridepan dihargai, tidak dijadikan permainan hari ini dalam meraup rupiah. Silence on tué (Diam kita dibunuh), ujar filosof Perancis André Glucksman. “Kesaksian harus diberikan/Agar kehidupan terjaga”, tulis Rendra dalam antologi puisinya “Potret Pembangunan Dalam Puisi”. Nyawa penduduk dan kesehatan turunan serta hari esok bukan bahan mainan sport otak, apalagi jika berhenti pada masturbasi intelektual. Dan sama sekali bukan barang dagangan ***

 

KUSNI SULANG, Anggota Lembaga Kebudayaan Dayak Palangka Raya (LKD-PR)