ISYARAT DESA PONDOK DAMAR

Catatan Kusni Sulang

http://epaper.radarsampit.net/arsip/byTanggal/2018-03-11

 

Hari Senin tanggal  5 Maret 2018 di Hotel Fovere, Palangka Raya, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi menyelenggarakan sebuah rapat sosialisasi tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dan Hutan Sosial dengan pembicara utama dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup,  Jakarta, ditambah dengan tiga orang  narasumber lain,  di antaranya  Deddy dari Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). Dari Deddy-lah saya pertama kali mendengar tentang terjadinya Peristiwa Desa Pondok Damar, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim),  tanpa merinci lebih lanjut apa-bagaimana.  Rincian Peristiwa saya peroleh kemudian dari media massa cetak Palangka Raya pada 6 Maret 2018 sedangkan dua videonya yang dibuat oleh seorang teman di lapangan, diperlihatkan oleh sohib saya Chandra Palusan yang mengajar di Politekhnik Kesehatan. Dua video lain hasil karya BorneoNews  TV dan Apriyanto yang melukiskan suasana di medan konflik inipun bisa disaksikan melalui youtube.

Peristiwa Desa Pondok Damar yang menurut menurut kaltengekspres.com, meletus pada tanggal 3 Maret 2018, tapi tidak terekspos oleh media, bermula dari  pencurian buah kelapa sawit sebanyak sembilan kilogram oleh warga Desa Pondok Damar dari kebun milik PT Mustika Sembuluh, anak perusahaan Wilmar Group. Pencurian itu diketahui oleh bagian keamanan (Satpam) PT Mustika Sembuluh. “Petugas keamanan perusahaan lantas mengejar hingga rumah penduduk hingga ke Desa Pondok Damar dimana yang dituduh mencuri bertempat tinggal atau berlindung.  Petugas keamanan perkebunan yang berjumlah puluhan (orang itu–KS) kemudian merusak rumah warga dan mengakibatkan seorang ibu hamil mengalami pendarahan” (Harian Kalteng Pos, 9 Maret 2018). Harian Radar Sampit (7 Maret 2018) melaporkan bahwa petugas keamanan perkebunan yang menyerang rumah adik Santo yang dituduh mencuri buah kelapa sawit itu berjumlah sekitar 30-an orang, bersenjatakan mandau dan samurai menggunakan tiga buah kendaraan roda empat. Di samping merusak rumah warga (adik Santo), petugas keamanan perusahaan itu juga melakukan pengrusakan terhadap sapundu dan sandung (Lihat: Harian Kalteng Pos. 6, 7, 8 dan 9 Maret 2018). Sandung adalah tempat menyimpan tulang-belulang mereka yang sudah ditiwahkan. Sapundu merupakan satu kesatuan dari sandung.

Pada Minggu (4/3/2018), Komandan Kodim (Dandim) 1015 Sampit, Letkol. Inf.  Sumarlin Marzuki memantau langsung kondisi Desa Pondok Damar dan mendatangi sandung serta sapundu  dan rumah warga, terletak dekat sandung. Setelah melihat keadaan rumah, sandung dan sapundu itu, Sumarlin Marzuki menyayangkan adanya perusakan terhadap situs budaya suku. Sebab, situs budaya merupakan salah satu identitas kekayaan dan keragaman Indonesia. “Situs budaya semacam ini janganlah dirusak, ini bukti jika negara kita ini memiliki kebudayaan yang beragam. Harus saling jaga,” ujarnya setelah mendengar uraian singkat tentang apa sandung dan sapundu.

Sementara Kapolres setempat AKBP Muchtar S Siregar juga tidak menyangkal telah terjadi perusakan tersebut. Menurut  Muchtar S Siregar. dari hasil pemeriksaan memang ada situs adat yang diduga dirusak oleh oknum satpam PT Mustika Sembuluh (Wilmar Group). Kejadian tersebut sebenarnya bermula kurang lebih satu bulan lalu, ketika satpam perusahaan sedang mengejar seseorang yang diduga melakukan pencurian buah sawit milik perusahaan. Saat itu pelaku melarikan diri ke arah rumah warga tersebut. Menduga pelaku berada di rumah warga tersebut, oknum satpam pun berusaha memanggil agar pelaku menyerahkan diri. Namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil. Merasa geram, oknum satpam pun melakukan perusakan dengan cara memecahkan beberapa kaca jendela rumah warga tersebut. Tapi pelaku tetap tidak ditemukan. Salah seorang warga yang melihat perusakan itupun tidak terima dan berusaha membalas perusakan yang dilakukan oknum satpam perusahaan tersebut dengan memecahkan kaca mobil yang digunakan para satpam. Dan pada akhirnya kejadian itupun dibawa ke ranah hukum. Demikian keterangan Muchtar S. Siregar selaku Kapolres setempat (https://www.borneonews.co.id/berita/88118-kapolres-kotawaringin-timur-situs-adat-juga-dirusak-oleh-oknum-satpam).

Keluarga Santo yang rumahnya dirusaki mengatakan “Kalau menuduh keluarga kami ada mencuri sawit, tidak seharusnya sampai merusak sandung (baca: kuburan — KS) orangtua kami. Kami sekeluarga mengeluarkan biaya besar untuk menggelar tiwah tapi mereka merusaknya”.  “Keluarga Santo jual kebun untuk melakukan tiwah, kenapa dirusak? Itu bagi kami sangat sakral,” ujar Sukarjo. kepala BPD Desa Pondok Damar. Sedangkan bagi Santo dan keluarganya perusakan sandung dan sapundunya, merupakan satu pelecehan dan menyangkut soal harga diri (Harian Radar Sampit, 7 Maret 2018).

Terhadap cara penanganan masalah pencurian seperti yang dilakukan oleh petugas keamanan PT Mustika Sembuluh anak perusahaan Wilmar Group seperti di atas, Gubernur Kalteng Sugianto Sabran mengatakan bahwa kalaupun benar ada tindakan pencurian, ia meminta semua pihak tidak main hakim sendiri, serta mengupayakan tetap menjaga situasi keamanan dan ketertiban di daerah ini (Harian Kalteng Pos, 6 Maret2018) sedangkan Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi Kalteng memandang dengan “geram” cara-cara yang digunakan oleh petugas keamanan PT Mestika Sembuluh sebagai pelanggaran adat. DAD Provinsi Kalteng berjanji untuk mengawal penyelesaian soal penyerangan ini secara hukum dan mempertimbangkan untuk menyidangkan PT Mustika Sembuluh anak perusahaan Wilmar Group ke Pengadilan  Adat (Harian Kalteng Pos, 8 Maret2018). Ketua DAD Kalteng, Agustiar Sabran menyatakan “jika memang terjadi pengrusakan situs tersebut, pihaknya akan mengusulkan kepada Gubernur Kalteng agar perusahaan tersebut dicabut hak guna usaha (HGU). Pihaknya juga akan menggelar sidang adat setelah tim investigasi mencari fakta di lokasi. (http://www.kalamanthana.com/2018/03/05/ini-usulan-dad-jika-betul-terjadi-pengrusakan-sandung-pondok-damar).

Menurut Kepala Dinas Dinas Perkebunan Kalteng Rawing Rambang, berdasarkan analisa data dan perjalanan  dunia perkebunan di Kalteng, dari 183 jumlah Perusahaan Besar Swasta (PBS) di Kalteng, PT Wilmar Group merupakan yang paling sering bermasalah. Di Mustika Sembuluh, plasma hanya 182 hektare. Artinya tidak sampai satu persen dari 15 ribu hektare luas kebun  (Harian Kalteng Pos,  7 Maret 2018).  Selanjutnya Rawing menjelaskan bahwa “Kalau hitungan untung-rugi jika ada plasma, perusahaan tidak akan rugi. Hanya, tentu saja, keuntungan mereka yang berkurang sedikit. Toh yang diterima dari petani juga Tandan Buah Segar (TBS), belum jadi Crude  Palm Oil (CPO). PT Mustika Sembuluh mempunyai luas 15 ribu dampaknya pada perekonomian pasti dirasakan daerah setempat. Apalagi secara ekonomi, investasi PBS satu ini cukup berpengaruh makro bagi Kalteng “ (Lihat: Harian Kalteng Pos,  7 Maret 2018).

Tidak dilaksanakannya ketentuan UU, Peraturan Menteri dan Perda, menurut gubernur Kalteng Sugianto Sabran dan Kepada Dinas Perkebunan Rawing Rambang menjadi sebab terjadinya sengketa, termasuk Peristiwa Desa Pondok Damar sekarang. Masyarakat sekitar tidak diberdayakan, desa termarjinalkan dan tak punya halaman. Tenaga kerja gak terserap. Yang datang tenaga kerja dari luar (lihat: Harian Kalteng Pos, 7 Maret 2018). Pencurian, berbagai kejahatan, rupa-rupa tindak kekerasan dan sengketa, lahir dari keadaan sosial-ekonomi yang buruk ini. Keadaan sosial-ekonomi berpengaruh pada pembentukan pikiran dan mentalitas yang selanjutnya mewujudkan diri dalam tindakan.

Dari kalangan petinggi-petinggi PBS, saya pernah mendapat keterangan bahwa pencurian itu selain dilatarbelakangi oleh keadaan sosial-ekonomi yang pincang,  dilakukan oleh suatu mafia atau geng berjejaring. Adanya jejaring ini membuat pencurian buah kelapa sawit nampaknya akan  berlangsung lama. Peserta geng berjejaring ini dipertemukan oleh kondisi sosial-ekonomi demikian juga. Kondisi sosial-ekonomi yang runyam begini pula yang menjadi tanah subur bagi tumbuh berkembangnya hedonisme. Sementara hedonisme memang punya akar dalam masyarakat Dayak Kalteng seperti tertuang dalam pandangan  “dia’ jadi bari” (tidak jadi nasi).

Peristiwa Desa Pondok Damar nampaknya hanyalah pemunculan sebuah puncak dari gugusan barisan gunung es yang mengisyaratkan bahwa seperti yang dilukiskan oleh Rawing bahwa sampai hari ini, investasi di Kalteng belum menguntungkan masyarakat setempat. Undang-Undang dan peraturan tidak diindahkan. Yang berlaku adalah rencana dan kehendak PBS seperti tercermin dari sikap pongah Satpam-nya di Desa Pondok Damar. Sikap pongah Satpam PT Mutiara Sembuluh dan PT Mutiara Sembuluh yang menolak mediasi untuk menyelesaikan sengketa atau permasalahan (lihat: Harian Kalteng Pos, 9 Maret 2018). Sikap pongah ini muncul karena tahu posisi mereka dalam perekonomian Kalteng seperti dikatakan oleh Rawing Rambang “investasi PBS satu ini cukup berpengaruh makro bagi Kalteng”. Penyelenggara Negara pun tahu posisi Wilmar Group yang demikian dan boleh jadi turut mendapatkan kenyamanan khusus sehingga sekalipun tidak mematuhi UU dan berbagai peraturan, PBS ini tetap saja dibiarkan beroperasi.

Apa arti pembiaran ini? Saya memahami sikap demikian sebagai sikap dan pilihan politik: politik investasi. Soal inti dari politik investasi adalah siapa mengatur siapa? Apakah penyelenggara Negara yang mengatur investor ataukah sebaliknya, investor yang mengatur penyelenggara Negara melalui kolusi, gratifikasi, dll, dsb. Karena itu sering dikatakan bahwa sumber daya alam dan perkebunan merupakan sarang korupsi.  Sikap dan tindakan PT Mutiara Sembuluh–Wilmar Group seperti mengisyaratkan bahwa dialah yang mengatur penyelenggara Negara.

Apakah pernyataan  Gubernur Kalteng, Sugianto Sabran “Intinya, silakan berinvestasi, tapi yang baik,”  (lihat: Harian Kalteng Pos,  6 Maret 2018) merupakan koreksi terhadap politik investasi yang diterapkan hingga hari ini, jawabannya akan diucapkan oleh waktu. Apakah berinvestasi yang baik berarti baik untuk mayoritas penduduk Kalteng ataukah hanya baik untuk segelintir. Semoga saja istilah “yang baik” ini, bukan sinonim dari upaya terselubung melakukan monopoli, yang akibatnya akan sama tidak baik; bisa menjadi basis ekonomi bagi lahir dan pengembangan dinasti, entah itu dinasti ekonomi maupun dinasti politik, yang selanjutnya akan berdampak negatif besar pada perkembangan manusia dan daerah.

Kecuali hal-hal di atas, Peristiwa Desa Pondok Damar juga saya pahami sebagai isyarat bahwa keadaan Kalteng sesungguhnya jika disebut “mapan” maka “kemapanan” itu berada di atas kerusakan. “Seperti padang ilalang kering yang rentan terbakar oleh sepercik bunga api sekalipun “, jika meminjam seorang teman yang turut bertanggungjawab atas keamanan provinsi ini. Kerentanan ini tidak lain dari produk pilihan politik — pilihan politik erat hubungannya dengan kepentingan pedagang primer yang menjadi politisi.

Isyarat lain yang dikatakan oleh Peristiwa Desa Pondok Damar adalah lemahnya masyarakat adat Dayak Kalteng baik secara organisasi atau kelembagaan maupun sebagai masyarakat adat. Jika kuat, bisa dipastikan tidak siapapun yang berani merusak kuburan orang tua atau tetua Dayak; tidak akan ada petinggi PBS cq. Indomoro Kencana yang lantang berkata di depan publik sambil mengacung-ngacung uang lembaran Rp 50 ribu: “What they need is this!” (Apa yang mereka perlukan adalah ini!). Jika masyarakat adat Dayak kuat, tidak akan ada para pihak yang menegasi keberadaan masyarakat adat Dayak. Kelemahan ini juga misalnya diperlihatkan oleh kejadian saling gugat antar pengurus DAD Kotawaringin Barat. Dan banyak contoh lagi. Kuatnya masyarakat adat dan kelembagaan adat dengan para pemangku adat yang berkualitas baik akan membuat masyarakat adat bermartabat. Perlawanan bela diri, membela dan merebut haknya akan menjadi lebih rasional, lebih cerdas, tidak hanya emosional dan berdasarkan okol.  Kata-katanya akan mempunyai daya paksa.

Kemudian, apakah meletusnya Peristiwa Pondok Damar menunjukkan pemerintah hadir di tengah warga  akar rumput  yang merupakan dasar piramida bangunan suatu masyarakat? Konflik antara masyarakat, terutama masyarakat pedesaan  dengan PBS di provinsi ini, termasuk di Kabupaten Kotim tidak pernah usai. Konflik satu disusul oleh konflik yang lain. Penyelenggara Negara hanya menjanjikan tahun depan, bulan depan, satu dua minggu lagi akan diselesaikan. Tapi janji-janji itu tidak pernah berbentuk nyata. Amorp.  Bupati Kotim misalnya pernah berjanji untuk menyelesaikan sengketa antara PBS dan warga pedesaan Kotim dalam satu tahun? Hasilnya? Muncul Peristiwa Pondok Damar. Apakah janji Gubernur dan DAD Kalteng kali ini akan berbeda hasilnya?

Peristiwa Desa Pondok Damar juga mengisyaratkan bahwa sudah saatnya daerah ini tidak memperluas wilayah penanaman kelapa sawit di tanah Kalteng yang di tahun 1990 hanya tersisa 20 persen dari seluruh luas Kalteng yang luasnya 1,5 kali  Pulau Jawa.  Sambil menuju proses perubahan agraria sesungguhnya, barangkali melaksanakan Program Sosial yang diajukan Presiden Joko Widodo, kita coba mempercepat pelaksanaannya. Di samping itu keperluan adanya Peraturan Daerah Tentang Pengakuan, Perlindungan dan Penghormatan Masyarakat (Hukum) Adat sebagai pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa hari ini kiranya kian mendesak, baik untuk tingkat Provinsi maupun tingkat kabupaten.

Kemampuan membaca isyarat kehidupan akan membantu seseorang dalam menangani secara cerdas dan tepat permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Membaca artinya mengenal persis keadaan, menganalisa dan menyimpulkan serta melaksanakan kebijakan yang didapat dari bacaan tersebut. Hanya saja memang tak sedikit yang tidak buta aksara tapi tidak bisa membaca.[]

 

Palangka Raya, 8 Maret 2018

 

Advertisements

MASYARAKAT DESA ADAT SEMAKIN TERPINGGIRKAN

Masyarakat Desa Adat Semakin Terpinggirkan

Sabtu, 12 September 2015

Wakil Ketua Panitia Perancang Undang-undang (PPUU) DPD RI, Djasarmen Purba dalam Focus Group Discussion Sinkronisasi Regulasi antara Undang-Undang Desa dan Kebijakan Agraria Nasional Di Medan, Jumat (11/9) (Ist)‏MEDAN- Masyarakat adat banyak dirugikan dalam implementasi Undang-undang Desa yang tumpang tindih dengan Undang-undang Pokok Agraria dalam pemanfaatan hak atas tanah. Hak-hak masyarakat desa adat dalam mengelola kawasannya menjadi berkurang karena ulah pemilik modal yang memanfaatkan tanah hutan menjadi lahan komoditi. Demikian anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Djasarmen Purba kepada Bergelora.com di Medan, Sabtu (12/9).

“Banyak desa yang sudah menerima dana desa, namun tidak dapat memanfaatkannya dalam membangun infrastruktur desa. Hal itu dikarenakan wilayahnya berada di kawasan hutan yang disitu bersinggungan dengan ketentuan Undang-undang Kehutanan dan Agraria jadi tidak boleh sembarangan dibangun,” ujar senator asal Riau ini.

Sebelumnya, dalam Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka menemukan Sinkronisasi Regulasi antara Undang-Undang Desa dan Kebijakan Agraria Nasional Di Universitas Sumatera Utara (USU), Medan, Jum’at (12/9), Wakil Ketua Panitia Perancang Undang-undang (PPUU) DPD RI ini mengajak pemerintah terkait duduk bersama membahas kebijakan materi Undang Undang Agraria yang menyangkut UU Desa agar tidak tumpang tindih dalam implementasinya.

“Hal tersebut harus segera dilakukan agar desa mampu menikmati implementasi dari Undang Undang Desa itu sendiri,” jelasnya

Senada dengan Djasarmen Purba, Dekan Fakultas Hukum USU, Prof. Runtung juga menyoroti masalah hak masyarakat adat yang saat ini sangat dikesampingkan.

“Banyak masyarakat adat yang miskin bahkan terusir dari tanah adat yang didiaminya sejak berpuluh puluh tahun karena tidak mampu menunjukan bukti kepemilikan atas tanah, bahkan tanah hutan tersebut beralih fungsi menjadi lahan komoditas,” ujar Prof. Runtung dalam FGD itu.

Atas dasar tersebut Pusat Perancangan Kebijakan dan Informasi Hukum Pusat-Daerah (Law Center) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengadakan Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka menemukan Sinkronisasi Regulasi antara Undang-Undang Desa dan Kebijakan Agraria Nasional.

Acara FGD bersama Anggota PPUU DPD RI ini juga dihadiri oleh Akademisi di bidang Hukum dari berbagai universitas di medan, ahli hukum, dan mahasiswa fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Medan yang dilaksanakan di USU, Medan, Jum’at (12/9).

Law Center DPD adalah sebuah lembaga yang dibentuk oleh Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI untuk mendukung pelaksanaan tugas DPD di bidang legislasi. Law Center DPD secara internal menyelenggarakan penelitian baik secara mandiri maupun bekerjasama dengan Perguruan Tinggi di daerah.

Kegiatan ini dilakukan dengan maksud untuk menemukan sinkronisasi UU Desa dengan Kebijakan Agraria yang hasilnya nanti akan disampaikan kepada alat kelengkapan dewan sebagai bahan referensi dalam merumuskan kebijakan dan pelaksanaan fungsi legislasi DPD RI. (Sugianto)

HUTAN KALIMANTAN DIJARAH 17.243 JUTA HEKTAR

Hutan Kalimantan Dijarah 17,243 Juta Hektar

Bergelora.Com, Selasa, 15 September 2015

Perkebunan sawit di Kalimatan (Ist)‏PONTIANAK--Koalisi Masyarakat Sipil Kalimantan Untuk Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GN-PSDA) Kalimantan, mengklaim, telah mendapat data valid, praktik penjarahan kawasan hutan untuk kepentingan korporasi perkebunan kelapa sawit dan pertambangan secara tidak prosedural periode 2009 – 2015 mencapai 17,243 juta hektar.

Anton Wijaya, peneliti dari GN-PSDA Kalimantan, Selasa (14/9), menjelaskan kepada Bergelora.com di Pontianak, total kerugian negara di lahan yang dijarah seluas 17,243 juta hektar tembus di angka Rp30 triliun, dengan rincian kerugian negara per tahun periode 2009 – 2015, antara Rp2,1 triliun hingga Rp6 triliun.

Menurut Anton, potensi kerugian negara Rp30 triliun, telah disampaikan secara terbuka  Di forum Evaluasi Gerakan Nasional (Monev GN) Penyelamatan Sumber Daya Alam Indonesia Sektor Kehutanan dan Perkebunan, digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lima provinsi se Kalimantan di Pontianak, Rabu (9/9) pekan lalu.

Tampak hadir Wakil Ketua KPK, Zulkarnaen, Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis, Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Christiandy Sanjaya, serta perwakilan dari Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Provinsi Kalimantan Timur.

Menurut Anton, luas Kalimantan mencapai 53,544 juta hektar, meliputi kawasan hutan (hutan produksi, suaka alam, hutan lindung dan tanam nasional) mencapai 39,207 juta hektar.

Logika sederhana saja dari luas Kalimantan 53,544 juta hektar, dikurangi kawasan hutan 39,207 juta hektar, mestinya kegiatan ekonomi non konservasi hanya diperbolehkan di lahan seluas 14,336 juta hektar.

Nyatanya izin pertambangan di Kalimantan periode 2009 – 2015 tembus 18,356 juta hektar, perkebunan kelapa sawit 13,223 juta hektar, Hutan Tanaman Industri (HIT) 4,982 juta hektar, dan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) 10,917 juta hektar.

Andaikan saja izin HTI dan HPH masuk dalam kawasan hutan seluas 15,899 juta hektar, yakni hanya diperbolehkan di hutan produksi, tapi izin tambang dan kebun kelapa sawit milik korporasi sudah tembus 31,579 juta hektar.

“Jika dihitung dari luas lahan hutan di Kalimantan hanya diperbolehkan untuk kegiatan ekonomi non konservasi 14,336 juta hektar, tapi izin tambang dan kebun sawit saja mencapai 31,579 juta hektar, maka kawasan hutan beralih fungsi secara tidak prosedural mencapai 17,243 juta hektar dengan total potensi kerugian negara Rp30 triliun,” ujar Anton Wijaya.

Anton menuturkan, dari 18,356 juta hektar izin tambang di Kalimantan seluas 9,6 juta hektar berada di kawasan hutan. Dari 13,223 juta hektar izin kebun kelapa sawit di Kalimantan, seluas 7,4 juta hektar berada di kawasan hutan.

Dikatakan Anton, di Kalimantan Barat saja, izin tambang dan kelapa sawit berada di dalam kawasan hutan mencapai 5,77 juta hektar.

Sedangkan proses pengukuhan kawasan hutan di Kalimantan Barat baru mencapai 4,386 juta hektar atau sekitar 53,70 persen dari 8,166 juta hektar kawasan hutan.

“Dari 12,8 juta hektar kawasan konsesi korporasi di Provinsi Kalimantan Tengah, terdapat 483 unit perusahaan beraktifitas di kawasan hutan,” ujar Anton.

Anton menambahkan, luas wilayah perusahaan yang berada dalam kawasan hutan di Kalimantan Tengah seluas 3,370 juta hektar, masing-masing konservasi 8.315 hektar, kwasan lindung 116.758 hektar, Hutan Produksi Terbatas (HPT) 1,354 juta hektar, dan Hutan Produksi (HP) mencapai 1,364 juta hektar.

“KPK diminta melakukan langkah hukum lebih berdasarkan rasa keadilan masyarakat terhadap sejumlah pihak yang terbukti melakukan kejahatan lingkungan di Kalimantan,” ujar Anton Wijaya. (Jimmy Kiroyan)

PERINGATAN LEMBAGA ADAT KAMORO, PAPUA, KEPADA PEMERINTAH INDONESIA

 

Lembaga adat Kamoro ingatkan jangan ada lagi pembunuhan

Senin, 31 Agustus 2015 07:05 WIB

Pewarta: Evarianus Supar

Ilustrasi. Sejumlah masyarakat Suku Kamoro menggelar Tari Penjemputan di lapangan Timika Indah dalam rangka Memeriahkan Hari Ulang Tahun Kabupaten Mimika ke XI, Senin (19/3). Dalam rangka HUT Kabupaten Mimika juga digelar pawai Budaya dan pentas seni dari sejumlah suku Asli Kamoro serta peragaan kesenian berbagai daerah di Indonesia. (FOTO ANTARA/Husyen Abdillah)

Kami orang Kamoro tidak pernah melakukan tindakan makar. Kami tidak pernah bicara soal merdeka. Tapi kenapa kalian dengan begitu mudah kalian tembak kami seperti binatang.”

Timika (ANTARA News) – Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (Lemasko) di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, mengingatkan aparat keamanan agar tidak lagi membunuh warga Suku Kamoro yang merupakan pendukung setia Merah Putih.

“Lain kali, ke depan dan di masa yang akan datang, bapak-bapak dorang jangan bikin lagi kepada anak-anak kami dan orang tua kami Suku Kamoro dari Nakai sampai Farifi. Kami adalah bangsa Indonesia, Merah Putih. Jangan nodai kesetiaan orang Kamoro terhadap Merah Putih. Cukup sudah, jangan terulang lagi,” kata Wakil Ketua Lemasko Marianus Maknaipeku di Timika, Senin.

Ia menegaskan hal itu menyikapi kasus penembakan terhadap sejumlah warga Suku Kamoro oleh oknum anggota TNI AD di kawasan Koperapoka, Timika pada Jumat (28/8). Insiden itu mengakibatkan dua warga yaitu Herman Mairimau dan Yulianus Okoare meninggal dunia. Jenazah keduanya telah dimakamkan di pemakaman umum Kampung Kamoro Jaya-SP1, Timika, Minggu (30/8) petang.

Marianus mengajak semua pihak untuk bersama membangun Tanah Papua dan Tanah Mimika dengan hati tulus dan kasih yang besar sesuai prinsip yang dipegang teguh warga Suku Kamoro secara turun temurun yaitu “Nimao Witimi” (saya sayang semua orang, semua orang sayang saya).

Mantan anggota DPRD Mimika periode 2004-2009 itu menilai warga Suku Kamoro semakin tergeser, malah telah dirampas hak-haknya di negeri mereka sendiri.

“Hak orang Kamoro dirampas dan dirampok mulai dari pemerintahan, DPRD sampai masyarakat akar rumput. Tidak ada yang melihat kami. Ketika kami lapar, tidak ada yang memberi kami makan. Kami menangis,” tutur Marianus.

Sekretaris Komisi I DPR-Papua Mathea Mameyao mempertanyakan alibi yang dikemukakan pihak tertentu bahwa kasus penembakan terhadap sejumlah warga Kamoro di kompleks Gereja Katolik Koperapoka pada Jumat (28/8) dini hari dipicu oleh ulah warga yang hendak merampas senjata api dari oknum anggota TNI AD.

“Saya dengar anak-anak Kamoro melakukan tindakan melawan hukum. Katanya mereka mau rampas senjata. Saya sama sekali tidak percaya itu karena pada dasarnya orang Kamoro itu penakut. Mereka tidak mungkin melakukan tindakan seperti itu,” ujar Mathea yang merupakan putri Suku Kamoro itu.

Mathea mendesak berbagai lembaga dan organisasi untuk melakukan investigasi secara terbuka dan transparan atas kasus tersebut.

“Usut tuntas. Pelaku-pelakunya harus diadili secara terbuka. Kita semua harus menjadi saksi untuk penyelesaian kasus ini,” ajaknya.

Mathea sependapat dengan Marianus Maknaipeku bahwa warga Suku Kamoro yang merupakan pemilik sah atas tanah Mimika, dimana ratusan ribu warga dari berbagai suku bangsa kini hidup diatasnya, semakin tergeser dalam berbagai aspek dan mereka sangat miskin di atas kekayaan alamnya yang melimpah.

Salah satu contohnya yaitu kondisi warga pada lima desa Daskam di dataran rendah Mimika yang wilayahnya dijadikan area pengendapan tailing PT Freeport Indonesia.

Meskipun warga setempat telah menyerahkan tanah ribuan hektare untuk dijadikan kawasan pengendapan tailing Freeport, namun warga di lima desa itu sangat miskin.

“Saya tidak bisa membayangkan bagaimana kalau ini menimpa saudara-saudara dari suku lain, apa yang akan terjadi di atas tanah ini. Dengan keterbelakangan orang Kamoro, jangan saudara-saudara gunakan untuk menindas kami,” ujarnya.

Menurut dia, peristiwa penembakan terhadap sejumlah warga Suku Kamoro beberapa hari lalu di kawasan Koperapoka Timika sangat menciderai kepercayaan masyarakat setempat terhadap aparat TNI dan pemerintah.

Padahal warga Suku Kamoro merupakan pendukung setia Merah Putih sejak Papua kembali ke pangkuan ibu pertiwi pada periode 1960-an.

“Kami orang Kamoro tidak pernah melakukan tindakan makar. Kami tidak pernah bicara soal merdeka. Tapi kenapa kalian dengan begitu mudah kalian tembak kami seperti binatang,” kecam Mathea.

Diadili di Timika

Sementara itu Komandan Korem 174/Anim Ti Waninggap Merauke Brigjen TNI Supartodi menegaskan bahwa persidangan oknum anggota TNI AD pelaku penembakkan yang menewaskan dua warga Suku Kamoro di Koperapoka Timika pada Jumat (28/8) akan digelar di Timika.

“Saya sudah meminta agar mereka diadili dan dihukum di Timika. Keadilan dan hukum harus ditegakkan. Tidak ada yang tutup-tutupi dan tidak boleh ada campur tangan dari dalam maupun dari luar,” ujar Brigjen Supartodi.

Danrem mengatakan hingga kini Sub Denpom XVII/Cenderawasih di Timika masih melakukan penyidikan kasus tersebut.

“Untuk tersangka yang merupakan oknum anggota TNI AD masih menjalani proses di Sub Denpom Timika. Mereka adalah oknum yang menyalahi aturan yang berlaku. Karena itu mereka harus diadili sesuai dengan hukum yang berlaku,” tegasnya.

Brigjen Supartodi juga meminta semua pihak mengawal betul proses peradilan terhadap oknum anggota TNI AD yang telah menembaki warga sipil tersebut.

“Mari kita kawal peradilan ini sama-sama. Kalau ada penyimpangan dan lain-lain, laporkan kepada saya. Saya minta masyarakat jangan percaya dengan provokasi dari pihak-pihak lain,” imbaunya.

Editor: B Kunto Wibisono

AGAMI JAWI: SEBUAH PRANATA YANG TERLUPA

Agami Jawi : Sebuah Pranata yang Terlupa

25 Agustus 2015 18:30 WIB l

SISTEM religi Jawa merupakan hasil olah cipta rasa karsa dan daya spiritual orang Jawa. Olah cipta rasa karsa dan daya spiritual tersebut melahirkan pemahaman adanya maha kekuatan yang murba wasesa (mengatur dan menguasai) seluruh jagad raya dan isinya. Maka lahir kesadaran hakiki tentang adanya realitas tertinggi atau sesembahan yang disebut Kang Murbeng Dumadi (sebutan lain: Kang Maha Kuwasa, Hyang Wisesa, Hyang Tunggal, dan sebagainya).

Karena dasarnya telah berwujud hasil olah cipta rasa karsa dan daya spiritual maka ada perjalanan menuju kesadaran adanya Realitas Tertinggi yang disebut Kang Murbeng Dumadi tersebut. Perjalanan menuju kesadaran adalah suatu proses penalaran yang dibarengi dengan laku kebatinan yang dalam khasanah Jawa disebut laku nawungkridha. Hasilnya berupa deskripsi Kang Murbeng Dumadi yang disebutkan sebagai “tan kena kinayangapa lan murbawasesa jagad saisine”.

Sistem budaya agami Jawi setaraf dengan sistem budaya dari agama yang dianut orang Jawa. Terdapat berbagai keyakinan, konsep, pandangan dan nilai, seperti antara lain konsep keyakinan adanya Tuhan Yang Maha Esa/Allah, konsep keykinan akan adanya Muhammad adalah pesuruh Allah, konsep keyakinan akan adanya nabi-nabi lain. Konsep keyakinan adanya tokoh-tokoh Islam yang keramat; keyakinan adanya konsep kosmogoni tertentu tentang penciptaan alam, yakni adanya dewa-dewa tertentu yang menguasai bagian-bagian dari alam semesta; memiliki konsep-konsep tertentu tentang hidup dan kehidupan setelah kematian, yakin akan adanya makhluk-makhluk halus penjelmaan nenek moyang yang sudah meninggal, yakni adanya roh-roh penjaga; yakin adanya setan, hantu dan raksasa; dan yakin adanya kekuatan-kekuatan gaib dalam alam semesta ini.

Dari hasil kesusasteraan juga dapat ditinjau keterkaitan antara agami Jawi dengan unsur-unsur agama Islam yang ditulis oleh para pujangga keraton Mataram pada abad XVI dan abad XVIII, seperti Serat Centhini, Primbon atau Suluk. Konsep keagamaan Jawa-Bali mengenai Tuhan yang dilambangkan sebagai Dewa Ruci juga dimasukkan dalam karangan yang mengandung pandangan magis-mistik yang sangat berorientasi kepada agami Jawi seperti Serat Darmogandhul dan Serat Gatholoco.

Konsep mengenai Tuhan-Dewa Ruci juga banyak dijumpai dalam karya para puajangga keraton yang terkenal yang hidup dua abad sesudah itu, seperti Yasadipura I dan puteranya Yasadipura II, serta R.Ng. Ronggowarsito. Dalam gubahannya yang berjudul Serat Sasanasunu, Yasadipura II banyak menulis bait-bait mengenai sifat Tuhan dan mengenai hakekat dari hubungan antara Tuhan dan manusia. Demikian halnya dengan keyakinan tentang Nabi Muhammad, sistem keyakinan agama Jawi memandang Nabi Muhammad sangat dekat dengan Allah. Dalam setiap ritus dan upacara, pada waktu mengadakan pengorbanan, sajian, atau slametan, selain mengucapkan nama Allah, mereka juga mengucapkan nama Nabi Muhammad, yang dalam bahasa Jawa dinyatakan sebagai Kanjeng Nabi Muhammad Ingkang Sumare Ing Siti Medinah.

Dalam hal keyakinan terhadap tokoh-tokoh keramat, selain keyakinan terhdap dewa-dewa yang berperan sebagai pelindung manusia, agama Jawi banyak mengangkat guru-guru agama menjadi orang keramat dalam sistem keyakinan orang Jawa seperti Walisanga, tokoh penyebar Islam yang bersifat historis. Agama Jawi juga memiliki keyakinan tersendiri terhadap konsepsi penciptaan alam semesta yang dapat digolongkan menjadi tiga bagian, yakni :

1. Mite-mite yang mengandung unsur-unsur dominan Hindu-Budha.
2. Mite-mite yang mengandung unsur-unsur sinkretik antara Agama Jawi dan Islam.
3. Mite-mite dengan unsur magis-mistik.

Maneges : Sebuah Laku Kebatinan Jawa

Spiritualisme atau laku kebatinan berkaitan dengan pemahaman manusia akan hakekat hidupnya. Hal ini berkaitan langsung dengan sistem religi yang dipahami dan dianut. Pada sistem religi, mitologi, dan hakekat hidup Jawa, maka laku kebatinan Jawa juga sejalan dengan ketiga hal tersebut. Laku kebatinan jawa terbagi dalam tiga golongan, antara lain :

1. Laku kebatinan sebagai bagian dari ritual panembah kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai sistem religi Jawa.
2. Laku kebatinan yang berhubungan dengan menjaga panunggalan semesta yang berkaitan dengan mitologi Jawa.
3. Laku kebatinan yang berhubungan dengan upaya mencapai tingkat titah utama.

Spiritualisme keberadaban manusia, selanjutnya merupakan laku kebatinan untuk mencapai derajat manusia utama yang disebut Insan Kamil  dalam khazanah lain. Laku kebatinan ini lebih mengutamakan kepada pendidikan moral yang disebut Piwulang Kautaman. Isi ajarannya tentang budi pekerti luhur yang harus dipenuhi setiap insan yang bercita-cita menjadi titah utama.

Cukup luas cakupan laku spiritualisme keberadaban manusia, namun intinya adalah upaya menyelenggarakan hidup bersama yang tata tentrem kerta raharja. Termasuk dalam hal ini laku kebatinan untuk kepentingan mendapatkan berbagai daya linuwih untuk menunjang kehidupan duniawi.

Laku kebatinan juga digunakan untuk mencari pesugihan, aji-aji, gendam, jimat, pusaka, dan sebagainya. Ilmu kebatinan jenis ini dalam Wedhatama dianggap kurang baik, karena dianggap melakukan persekutuan (kekarangan) dengan bangsa gaib, sebagaimana tercantum dalam pupuh Pangkur Wedhatama pada 9 berikut,

“Kekerane ngelmu karang, kekarangan saking bangsaning gaib, iku boreh paminipun, tan rumasuk ing jasad, amung aneng sajabaning dagng kulup, yen kapengok pancabaya, ubayane mbalenjani”

(Pengaruh atau andalan ngelmu karang itu berteman atau menadakan perjanjian (minta pertolongan) kepada bangsa gaib. Yang seperti itu ibaratnya hanya bedak yang tidak masuk ke jiwa raga. Tempatnya masih di luar daging. Ketika digunakan untuk menghadapi bahaya, biasanya malah jadi hambar, tidak berdaya guna)

Laku kebatinan lain yang juga dipercaya dalam spiritualitas Kejawen terdiri atas tiga tingkatan, yaitu Maneges, Semedi, dan Wiridan.

1. Maneges adalah perilaku kebatinan yang diwujudkan dalam kegiatan bertapa di tempat-tempat sepi yang bertujuan untuk meminta “petunjuk” Tuhan. Ada yang menyebutnya sebagai Sembah Jiwa kepada Tuhan.
2. Semedi yang istilah populernya adalah meditasi, yaitu suatu kediatan kebatinan yang memiliki tujuan untuk mencapai ketenteraman batin dan menata dayaning urip (prana jati) agar dapat diberdayakan dalam menjalani hidup.
3. Wiridan yaitu kegiatan batin dengan membaca atau melafalkan rapal (japa mantra) yang isinya untuk berserah diri kepada Tuhan. Umumnya dilakukan dengan rutin, dengan hitungan-hitungan tertentu.

Ada banyak tatacara maneges, semadi, dan wiridan. Setiap penekunan kebatinan Jawa memiliki tatacara sendiri. Ada yang mudah dijalankan, ada yang sangat sulit, bahkan mustahil. Ada yang hanya dilakukan begitu saja tanpa syarat dan sarana apa-apa, ada yang perlu ubarampe berupa sesaji dan membakar dupa. Kesemuanya punya muara yang sama: menuju tingkat tertinggi spiritualitas manusia.

(Fadhil Nugroho/CN41/SMNetwork)

ANEKARAGAM BUDAYA DI TNS

 

 

 

14 August, 2015

Pesona Manise

Anekaragam Budaya di TNS

NILAI-NILAI sosial budaya yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Maluku merupakan salah satu modal dasar bagi peningkatan persatuan dan kesatuan.

Berbagai macam budaya dari suku yang ada di Maluku kini pun semakin dikembangkan guna untuk menciptakan Maluku yang lebih maju.

Hubungan kekerabatan adat dan budaya harus terus didorong, sehingga dapat menciptakan upaya bersama membangun Maluku baru di masa mendatang.

Meskipun masyarakat di daerah ini mencerminkan karakteristik masyarakat yang multi kultur, tetapi pada dasarnya mempunyai kesamaan-kesamaan nilai budaya yang bisa untuk menyatukan tali persaudaraan masyarakat daerah ini.

Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) adalah salah satu kabupaten di provinsi Maluku, Indonesia. Ibukota kabupaten ini terletak di Masohi. Maluku Tengah juga merupakan salah satu kabupaten yang banyak menyimpan budaya-budaya dari pulau-pulau yang ada disekitarnya.

Salah satunya, budaya tradisional dari TNS (Teon Nila Serua) yang mana terdapat tari-tarian di zaman dulu sangat di akui keunikannya.

Tarian Taniwowou ini biasanya disebut tarian perang yang memang gerakan-gerakan yang dilakukan adalah gerakan dari para pria yang siap untuk berperang.

Tarian yang berasal dari Pulau Serua ini pernah juga dipentaskan secara nasional saat hari kemerdekaan di tahun 1959 dan diundang langsung oleh Presiden Pertama Republik Indonesia, Ir.Soekarno.

Tari Taniwowou ini mulanya berasal dari tari perang, menggunakan panah dan tombak sebagai properti yang dapat menggugah dan mengobarkan keberanian para pria. Diiringi alunan lagu tanah (lagu adat) yang dimainkan menggunakan tifa dan gong.

Namun kini dalam perkembangannya Tari Taniwowou ini digarap menjadi tari penyambutan tamu atau acara-acara adat di Maluku Tengah.

Selain itu, ada Tarian Norinori yang merupakan salah satu tarian yang paling sering dimainkan secara umum maupun dalam upacara adat dari TNS.

Berbeda dengan Tari Taniwowou dimana tarian tersebut hanya dikhususkan untuk para pria.Sementara Tarian Norinori ini adalah tarian yang dimainkan oleh para wanita untuk menyambut tamu dan memberikan kain salempang atau bunga tangan.

Ada juga tarian yang biasa dimainkan oleh semua kalangan, yaitu Tarian Seka dimana tarian ini adalah tarian penyambutan saat acara-acara adat dilakukan.

Tarian ini merupakan wujud persekutuan sehingga yang memainkan tarian tersebut tidak terbatas dalam arti siapa saja yang mau ikut menari, sehingga tarian tersebut akan berbentuk seperti ular panjang dan tidak akan terputus hingga lagu yang dimainkan dengan menggunakan tifa dan gong tersebut usai.

Dalam konteks pembangunan daerah, nilai-nilai budaya lokal yang masih ada dan hidup di kalangan masyarakat, dapat dipandang sebagai modal sosial yang perlu dimanfaatkan bagi kepentingan pembangunan daerah ini dan masyarakat pun berharap adanya peningkatan nilai-nilai budaya sehingga budaya-budaya yang ada tidak hilang karena pengaruh globalisasi saat ini. (IWU)

BERDAULAT, MANDIRI DAN BERMARTABAT

BERDAULAT, MANDIRI DAN BERMARTABAT
Oleh Kusni Sulang

Para pemangku adat se-Kalimantan Tengah sedang bermusyawarah. Mereka merupakan satu kekuatan potensial untuk pemberdayaan masyarakat seandainya mempertahankan kedaulatan, kemandiirian dan martabat, serta tidak menjad i embel-embel atau kendaraan kepentingan partai politik atau menjual diri demi uang (Foto.Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah/Andriani S. Kusni, 2015).

Tanggal 17 Agustus 2015 ini, kita kembali merayakan ulangtahun Proklamsi Kemerdekaan Indonesia. Tahun ini adalah ulangtahun kemerdekaan yang ke-70, setengah abad lebih. Tigapuluh tahun lagi akan menjadi seabad. Apakah arti kemerdekaan yang diproklamirkan itu? Apakah arti merdeka sebagai bangsa dan anak manusia. Secara lain merdeka tidak lain dari berdaulat, mandiri dan karena berdaulat dan mandiri maka kita punya martabat. Oleh Bung Karno tiga ciri itu dirumuskan dalam Trisakti yang oleh Jokowi-Kalla dalam kampanye presidensial mereka dan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dijadikan mottonya. Martabat dan bermartabat tidak ada tanpa kedaulatan dan kemandirian dalam politik, ekonomi dan berkepribadian secara budaya. Tanpa tiga unsur ini, kita baik sebagai individu atau pun bangsa akan menjadi manusia dan bangsa embel-embel. Masalah ‘’Manggatang Utus’’ (Mengangkat Etnik/Bangsa/Daerah) tanpa adanya tiga unsur ini tidak lebih retorika atau jarggon atau semangat-semangatan kosong wujud dari ketidakberdayaan dan frustrasi tak terkendali dan tidak teratasi. Jika diucapkan oleh penyelenggara Negara, maka ucapan demikian tidak lain dari kata-kata mencitrakan diri seperti halnya janji pemilu. Tanpa adanya tiga unsur tersebut maka jadilah negeri atau individu yang ‘’merdeka tapi terjajah ’’. Formal memang merdeka, tapi secara hakekat dan kenyataan terjajah.
Apakah Masyarakat Adat Dayak dan para pemangku adat Dayak sudah merdeka, sudah memiliki tiga unsur tersebut? Apakah Uluh Itah (Dayak) dan Uluh Kalteng (Warga Kalteng) sudah menjadi anak manusia merdeka dan daerah merdeka ? Jawabannya: belum dan masih jauh dari kemerdekaan dalam artian di atas. Kenyataan menunjukkan bahwa kelembagaan adat dan para pemangku adat Dayak Kalteng, menjadi kendaraan politik ; para pemangku adatnya tidak sedikit menjadi budak uang sang raja, bekerja untuk siapa yang membayar ; budakisme dan mentalisme asal bapak senang masih merajalela. Bentuk dari sanuwun dawuh neo-feodalisme. Singkatnya pemangku adat yang tidak beradat. Padahal secara teori dan praktek dahoeloe, kelembagaan adat dan para pemangku adat, selain seorang organisator, juga pemikir, seorang primus interpares Dalam arti positif. Kenyataan sekarang, primus interpares yang terjadi adalah teladan dalam berbuat ketidakberadatan dan pembudakan secara pola pikir, mentalitas dan tindakan. Sementara Uluh Kalteng secara budaya masih terkurung di dalam ghettoisme. Oleh Uluh Kalteng non-Dayak, umumnya, Kalteng dipandang tidak lebih dari kebun belakang halaman rumah mereka di tempat lain. Bukan sebagai kampung-halaman mereka sendiri. Karena itu di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung diucapkan dengan lancar, sementara tangan lain dengan bebas pula diam-diam nyolong.
Kalau masyarakat adat Dayak Kalteng dan Kalteng ingin berkembang maju, memerdekakan masyarakat adat sebagai kekuatan penting merupakan keniscayaan mendesak. Uluh Kalteng patut keluar dari ghettoisme. Keniscayaan Mendesak karena hanya dengan masyarakat adat Dayak yang merdeka, maka masyarakat Dayak mampu menjadi kekuatan yang sangat diperhitungkan oleh siapa pun. Masyarakat adat Dayak yang merdeka berarti memperkuat masyarakat itu di hadapan siapa pun. Dengan rakyat Dayak kuat maka kata-katanya mempunyai daya paksa.Perjuangan menjadi bermartabat, dilihat dari segi politik, tidak lain dari masalah imbangan kekuatan yang tentu saja bukan hanya dalam artian fisik, tapi juga kemampuan akal menyusun serta melaksanakan taktik dan strategi.
Pada saat merayakan ulangtahun Proklamasi Kemerdekaan tahun 2015 ini, sempatkah kita merenungi makna merdeka seperti di atas sementara tidak setiap rumah mengibarkan Merah Putih sekali pun tahun lalu mobil kotapraja menggunakan pengheras suara berseru-seru: ‘’Kibarkan Merah Putih !’’. Apakah warna kemerdekaan memang sudah demikian lusuh di bawah penyelenggaraan Negara yang bernurani seperti bendera sobek-sobek dan kusam? Tapi justru di Kalteng yang mempunyai ciri-ciri daerah jajahan, saya masih mengatakan bahwa kemerdekaan dan kemajuan tidak terpisahkan. []

ABDON NABABAN, SEKJEN AMAN:
NAWACITA SEBAGAI FONDASI

Gunung Batur, Bali, 9 Agustus 2015. Radar Sampit. Pada tahun 1994, PBB menetapkan tanggal 9 Agustus sebagai Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia (HIMAS). Penetapan PBB ini dimaksudkan untuk memajukan melindungi hak-hak masyarakat adat di seluruh dunia. Sebagai tema perayaan HIMAS tahun ini, PBB menetapkan “Agenda Paska 2015: Menjamin Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat Adat”.
Perayaan HIMAS tahun ini di Indonesia diselenggarakan di Kabupaten Bangli, Bali diikuti oleh Menteri LHK Ibu Siti Nurbaya sebagai utusan Presiden Jokowi untuk menyampaikan pesan-pesan dari Presiden RI. Perayaan nasiomal HIMAS di Bali itu diakhiri dengan Festival Budaya Nusantara. Sebagai penyelenggara perayaan, Abdon Nababan, Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), telah menyampaikan pidato sambutan yang ikhtisarnya sebagai berikut:
Mewakili Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) saya mengucapkan terimakasih atas kehadiran Bapak/Ibu dan Saudara-Saudari semua dalam perayaan Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia (HIMAS), International Day of the World’s Indigenous Peoples. 9 Agustus dinyatakan sebagai hari besar oleh PBB pada tahun 1994 untuk memajukan dan melindungi hak-hak masyarakat adat di seluruh dunia. Pada hari raya ini, kita juga merayakan pencapaian dan sumbangan yang telah diberikan oleh masyarakat adat kepada dunia, kepada kehidupan bersama kita di bumi ini. 9 Agustus diambil dari waktu pertama sekali UN Working Group on Indigenous Population bersidang di Jenewa tahun 1982. Tema perayaan HIMAS dari PBB untuk 2015 ini adalah “Post 2015 Agenda: Ensuring indigenous peoples’ health and well-being”, untuk mengajak seluruh kita, khususnya Negara-negara anggota PBB, memastikan kesehatan dan kemakmuran masyarakat adat melalui agenda paska 2015. Dalam pesannya, Sekjen PBB Ban Ki Moon menyatakan bahwa kepentingan masyarakat adat harus menjadi bagian dari agenda pembangunan baru dunia paska 2015.
Komitmen bersama pemimpin dunia ini sudah dituangkan dalam Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples – UNDRIP) yang disahkan melalui Sidang Umum pada tanggal 13 September 2007. Deklarasi ini pun menegaskan hak-hak kolektif Masyarakat Adat atas tanah, wilayah dan sumber daya, hak atas budaya dan kekayaan intelektual, hak untuk menentukan, mengatur dan mengurus diri sendiri, termasuk hak atas Free, Prior and Informed Concent (FPIC), dan hak atas pembangunan yang sesuai dengan kepentingan dan budaya kita. Pada kesempatan ini saya kembali mengingatkan kita semua bahwa Indonesia adalah salah satu negara penandatangan pengesahan deklarasi ini. Banyak kemajuan yang kita telah raih sejak pengesahan deklarasi ini sejak 8 tahun lalu, dan masih lebih banyak lagi yang masih harus kita perjuangkan. Tantangan masih membentang luas di hadapan kita. Ibu Victoria Tauli Corpuz, Pelapor Khusus PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat, kami undang hadir bersama kita pada kesempatan ini untuk bisa memaparkannya di hadapan kita. Saya akan bicara saja tentang kemajuan gerakan kita dan capaiannya di Indonesia.
Indonesia, di awal kemerdekaannya, adalah Negara yang maju dari sisi pengakuan Masyarakat adat dan hak-haknya. Itu tercermin di dalam Pasal 18 UUD 1945 yang asli. Bahwa Negara “mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat” yang akan diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang. Bahkan amandemen kedua Pasal 28 I ayat (3) UUD 1945 pada tahun 2001 menempatkan hak Masyarakat adat sebagai hak azasi manusia. Sayangnya, sampai hari ini, hanya tinggal 8 hari lagi kita merayakan 70 tahun Indonesia merdeka, UU yang amanatkan konstitusi tersebut belum juga ada. Salah satu dari hak Masyarakat adat itu, yaitu hak ulayat atau wilayah adat, sudah disebutkan di dalam UUPA 1960, tetapi sudah 55 tahun sejak UU tersebut diundangkan, hak ulayat/wilayah adat ini belum juga punya tempat di dalam administrasi pertanahan kita. Banyak sekali masalah yang kemudian dialami oleh Masyarakat adat sebagai akibat dari 70 tahun masa pengabaian atas hak-hak konstitusional: pemiskinan, pembunuhan, konflik, kriminalisasi, kemusnahan bahasa, krisis identitas yang terus meluas dan kualitas lingkungan hidup yang terus menurun yang berdampak pada semakin memburuknya kesehatan Masyarakat adat di seluruh pelosok Nusantara.
Organisasi kita, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, AMAN, sejak berdiri tahun 1999, terus bergelut dengan masalah-masalah ini, baik di lapangan, maupun di arena pengambilan kebijakan di daerah, nasional dan internasional. Perubahan secara perlahan tetapi pasti terus bergulir. UU yang baru semakin banyak memberikan penegasan terhadap keberadaan Masyarakat Adat, demikian juga program-program pembangunan pemerintah yang mulai memperhatikan dan mengakomodasi partisipasi Masyarakat Adat. Namun perubahan yang parsial dan sektoral ini masih belum mampu memulihkan hak-hak konstitusional Masyarakat Adat sebagaimana diharapkan oleh Para Pendiri Bangsa ini. Masyarakat Adat membutuhkan komitmen dan kepemimpinan dari Presiden RI, baik sebagai Kepala Negara maupun sebagai Kepala Pemerintahan. Tahun lalu, sebelum PILPRES 2014, gaung bersambut dari Calon Presiden Joko Widodo.
Pertama kali dalam sejarah Pemilihan Presiden Republik Indonesia, adalah Pilpres tahun 2014 dimana komitmen untuk Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Hak-hak Masyarakat Adat dituangkan dalam Visi-Misi dan Program Aksi atau yang dikenal dengan NAWACITA Jokowi-JK pada halaman 21-22 dipoin No. 9 yaitu:
a. Akan meninjau ulang dan menyesuaikan seluruh peraturan perundang-undangan terkait dengan pengakuan, penghormatan, perlindungan dan pemajuan hak-hak masyarakat adat khususnya yang berkaitan dengan hak-hak atas sumber-sumber agraria, sebagaimana telah diamanatkan oleh TAP MPR RI No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengeloaan Sumber Daya Alam sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana yang telah ditetapkan dalam MK 35/2012.
b. Melanjutkan proses legislasi RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat yang kini sudah berada pada pembahasan tahap-tahap akhir terus berlanjut khingga ditetapkan sebagai undang-undang, dengan memasukkan perubahan-perubahan isi sebagaimana yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Daerah, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dan komponen masyarakat sipil lainnya.
c. Akan memastikan proses-proses legislasi terkait pengelolaan tanah dan sumber daya alam pada umumnya, seperti RUU Pertanahan, dan lain-lain, berjalan sesuai dengan norma-norma pengakuan hak-hak masyarakat adat sebagaimana yang telah diamanatkan dalam MK 35/2012.
d. Berkomitmen mendorong suatu inisiatif berupa penyusunan (rancangan) Undang-undang terkait dengan penyelesaian konflik-konflik agraria yang muncul sebagai akibat dari pengingkaran berbagai peraturan perundang-undangan sektoral atas hak-hak masyarakat adat selama ini.
e. Akan membentuk Komisi Independen yang diberi mandat khusus oleh Presiden untuk bekerja secara intes untuk mempersiapkan berbagai kebijakan dan kelembagaan yang akan mengurus hal-hal yang berkaitan dengan urusan pengakuan, penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak-hak masyarakat adat ke depan.
f. Memastikan penerapan UU Desa 6/2014 dapat berjalan, khususnya dalam hal mempersiapkan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengoperasionalkan pengakuan hak-hak masyarakat adat untuk ditetapkan menjadi desa adat.
Nawacita Jokowi-JK untuk Masyarakat Adat ini bisa menjadi pondasi untuk memulai proses rekonsiliasi antara Masyarakat Adat dengan Negara. Mengembalikan rasa percaya Masyarakat Adat kepada Negara yang selama 70 tahun lalai dan abai! Kita sadar bahwa rekonsiliasi ini tidak akan semudah mengucapkannya apalagi dalam kondisi Masyarakat adat masih mengalami trauma dengan banyaknya warga Masyarakat adat yang menjadi korban kriminalisasi karena mempertahankan hak-hak konstitusionalnya.
Karena itulah AMAN mendesak Presiden RI menggunakan kewenangannya sebagai Kepala Negara untuk segera mengeluarkan seluruh warga Masyarakat adat korban kriminalisasi ini dari penjara dan memulihkan nama baik mereka yang pernah didakwa dan dipenjarakan. Tindakan ini akan menjadi awal dimulainya proses rekonsiliasi. Kembali, gayung bersambut! Presiden RI telah menyetujui usulan ini dan beliau bahkan sudah berjanji akan membentuk Satuan Tugas Masyarakat Adat yang, di samping mempersiapkan kerangka hukum dan kelembagaan untuk melaksanakan 6 komitmen Nawacita di atas, juga memproses 166 nama korban kriminalisasi untuk bisa mendapatkan pengampunan dan rehabilitasi [ask-3,0815].

HAMUK

HAMUK

Oleh Kusni Sulang

tersungkur seorang petani/karena tanah/karena tanah (Agam Wispi)

Pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2015 lalu di areal perkebunan sawit PT Hutanindo Alam Lestari (HAL) di desa Luwuk Sampun Kecamatan Tualan Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), seorang warga telah meninggal oleh peluru yang ditembakkan oleh anggota Brimob. Warga ini dipergoki oleh Brimob ketika mencuri buah kelapa sawit. Jatuhnya korban nyawa warga oleh peluru Brimob yang berjaga di perusahaan-perusahaan besar, entah itu perusahaan kelapa sawit atau pun tambang emas, di Kalteng bukan hanya satu dua kali tapi sudah terjadi berkali-kali. Kejadian di Desa Luwuk Sampun hanyalah pengulangan. Pengulangan ini menunjukkan bahwa Brimob masih menjadi penjaga perusahaan besar, keamanan dijadikan komoditas serta penambah penghasilan yang cukup besar dan nyawa warga dipandang tidak punya arti apa-apa dibandingankan dengan uang dari perusahaan dan keamanan perusahaan. Sedangkan menurut Jhon Krisli, politikus PDI-P yang Ketua DPRD Kotim, penugasan Brimob di wilayah perkebunan kelapa sawit dianggapnya sebagai “menyalahi tugas dan fungsinya”. Karena itu Jhon Krisli meminta “seluruh anggota Brimob yang ditugaskan di wilayah perusahaan kepala sawit ditarik” (Radar Sampit, 15 Juli 2015). Jhon, seperti halnya dengan tuntutan anggota DPRD Provinsi Kalteng, Punding Bangkan, LSM Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) Wilayah Kalteng “meminta agar kasus ini diproses hingga tuntas” dan pelaku penembakan ditindak tegas.(Radar Sampit, 12 Juli 2015). Terhadap kasus penembakan yang menelan korban nyawa di Desa Luwuk Sampun ini, saya kira Dany dari AGRA benar ketika mengatakan bahwa “Apapun alasannnya, tindakan represif aparat kepolisian untuk pengamanan perusahaan terhadap warga tidak dibenarkan dalam merespon persoalan” (Radar Sampit, 12 Juli 2015). Maraknya pencurian sawit hanyalah suatu gejala permukaan yang melukiskan hakekat keadaan masyarakat. Anehnya terhadap kasus penembakan yang menelan korban nyawa warga daerah yang ia pimpin, Bupati Kotim jangankan mengunjungi korban, sepatah katapun tidak terdengar berucap. Barangkali kebungkaman begini disebabkan karena ia memandang kasus penembakan warganya dipandang tidak ada sangkut-paut dengan pembangunan sehingga Patung Manjuhan (Jelawat) jauh lebih ia indahkan daripada nyawa warganya. Sedangkan bagi Kapolda Kalteng yang baru, kasus penembakan di Desa Luwuk Sampun merupakan awal pelaksanaan tugas yang buruk. Keamanan yang kondusif berarti warga merasa terjamin keamanannya, bukan ditembak mati dengan seenaknya. Pembunuhan apalagi dilakukan dengan arogan, kemudian dilindungi atas nama solidaritas korps, akan meninggalkan dendam dan menabur benih ketidakamamanan. Keamanan sesungguhnya tidak bisa diciptakan dengan kekuatan bedil saja. Terhadap pembunuhan warga oleh penyelenggara Negara seperti yang terjadi Desa Luwuk Sampun, pada tahun 1960 alm. penyair dari Aceh Agam Wispi pernah menulis” “ yang berkuasa/tapi membunuh rakyatnya/mesti turun tahta/ yang berkuasa/tapi merampas rakyat/ mesti turun tahta/sebelum dipaksa”. Pembunuhan dan perampasan terjadi di Kalteng. Adakah keamanan jika untuk turun tahta rakyat mesti memaksanya? Apalagi membela hak dengan melakukan rituat adat pun diganjar penjara.
Dari beberapa kasus pembunuhan atau penembakan mati warga oleh aparat Negara yang sebelumnya juga diributkan oleh berbagai kalangan, termasuk oleh pihak legislatif, tapi keributan itu berakhir seperti topan dalam gelas. Ribut-ribut sebentar, kemudian diam dan pembunuhan kembali terulang. Ribut lagi, diam dan terulang lagi. Akankah keributan sekarang tentang kasus Desa Luwuk Sampun, juga tak lain suatu keributan topan dalam gelas? Keributan menjadi penting, apalagi saat pilkada. Untuk tidak mengharap dan tidak menjadi korban terus-menerus, boleh jadi, rakyat mesti kuat. Negara sekarang bukanlah orang budiman. Membela hak bukanlah berjalan di atas karpet merah. Apalagi di tengah masyarakat yang didominasi oleh “uang sang raja” atau hedonisme. Sayangnya warga masyarakat, cq Dayak, belum pandai melawan, kecuali berani melakukan amok (hamuk) yang tidak menghasilkan apa-apa dan sangat gampang dihadapi.Hamuk tanda kekosongan (the emptiness, la vide) dan ketidakberdayaan. []
PROTES KEBUN SAWIT DENGAN RITUAL ADAT, HISON DIGANJAR 5 BULAN PENJARA
Hison, tertunduk lesu sesaat setelah Ketua Majelis Hakim Iqbal Basuki, membacakan putusan di Pengadilan Negeri Muara Teweh, Barito Utara Kalteng, Senin (25/5/15).
“Menjatuhkan hukuman lima bulan penjara dikurangi masa tahanan,” kata Iqbal diiringi bunyi ketokan palu sidang tiga kali.
Dia dijerat UU Darurat Pasal 1 ayat 2 karena membawa mandau saat menjalankan upacara ritual adat pemasangan hinting pali.
Tangan Hison mengepal. Seakan mencoba menahan amarah. Mata sedikit sembap kemerah-merahan. Sesaat setelah sidang selesai, dia berjalan menemui jaksa penuntut umum, Aditya. Meminta sedikit waktu berbincang dengan saya sebelum kembali ke tahanan. Jaksa langsung mengiyakan.
“Sebetulnya saya sangat kecewa. Keputusan ini tidak menghargai adat istiadat kami. Adat istiadat dilecehkan,” katanya dengan suara sedikit terbata-bata kepada saya di luar ruangan sidang.
Kami duduk di bangku kayu panjang. Sanak saudaranya mengerumuni. Beberapa diantara mereka meneteskan air mata.
Dia menceritakan, lahan mereka di Desa Kemawen, Kecamatan Montallat, seluas 4.500 hektar diserobot perusahaan sawit, PT Berjaya Agro Kalimantan (BAK).
“Desa Kemawen hanya dijajah pengusaha. Lahan penghidupan masyarakat dijajah dan dirampas. Saya menangis bukan karena dipenjara, saya memikirkan ratusan jiwa masyarakat Desa Kenawen,” katanya, seraya meneteskan air mata. Seorang warga menyodorkan selembar tisu dan sebungkus rokok buat Hison.
BAK masuk ke Desa Kemawen, 16 Maret 2005. Masyarakat tak mendapatkan informasi apapun soal perkebunan sawit ini. Hutan adat milik masyarakat habis dibabat demi pembukaan lahan baru. Aduan pada kepala desa sudah dilakukan, namun tak digubris. Hingga mereka menyetop kegiatan BAK Juni tahun yang sama.
Pada 18 Juli 2005, BAK mengadakan sosialisasi di SDN 1 Kemawen. Mereka menunjukkan IUP hasil rapat koordinasi di Muara Teweh Desa Buntok Baru, Butong, Bintang Linggi I dan II, serta Lemo I dan II di Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara. Surat ini tertanggal 11 Juli 2005. Tak ada nama Desa Kemawen dalam surat ini.
Namun dalam SK Bupati Barito Utara Nomor 188.45/390/2005 tertanggal 16 Juli 2005, Desa Kemawen masuk. Dalam SK ini memperlihatkan, luas wilayah konsesi perusahaan 20.000 hektar. Berada di Desa Buntuk Baru Kecamatan Teweh Selatan, Desa Lemo di Kecamatan Teweh Tengah dan Desa Kemawen di Kecamatan Montallat. “Hak masyarakat tidak sama sekali diperhatikan pemerintah daerah.”
Inilah yang membuat warga geram. Mereka tak rela hutan adat beralih menjadi perkebunan sawit. Sebab, kehidupan mereka benar-benar tergantung dari hutan. Masyarakat terbiasa membuat perahu, mencari rotan, sadap karet, gemur, damar dan lain-lain.
“Kebun karet tak bisa disadap kembali. Saya minta tolong diperhatikan hak kami. Saya akan terus berjuang. Saya tidak mempermasalahkan diri saya dalam kasus ini. Tak masalah saya ditahan.”
Masuknya BAK ke wilayah adat mereka membuat tanaman warga seperti karet, buah-buahan hilang. Tempat sakral pun hilang, seperti pekuburan dan pohon-pohon besar tempat biasa warga menjalankan ritual keagamaan.
Penahanan Hison bermula saat ratusan warga Desa Kemawen aksi penutupan jalan BAK pada Sabtu (10/1/15). Mereka upacara adat hinting pali. Batas yang terbuat dari bambu dan rotan dihiasi daun sawang. Ritual ini agar ada kesepakatan antara masyarakat dan perusahaan. Selama ritual adat digelar, mereka menginap di kantor BAK.
Pada 12 Januari, rombongan Bupati, Kapolres dan Dandim mendatangi warga. Sebenarnya ada komunikasi terjalin cair antara warga dan bupati. Bupati berjanji membicarakan persoalan dengan BAK. Dia juga meminta warga membuka hinting pali dan berjanji menyelesaikan persoalan dalam waktu satu minggu.
“Jika belum ada kesepakatan, hinting pali tak boleh dibuka. Untuk membuka hinting pali juga ada ritual adat tersendiri. Tak boleh sembarangan. Bisa kualat,” kata Rawatida Santala Dewi, warga Desa Kemawen, mertua Hison.
Namun warga mendapat informasi hinting pali sudah dibuka tanpa upacara ritual adat. Ini membuat kericuhan. Warga meminta diadakan upacara ritual adat. Saat itu, Camat Mentalat menyanggupi menyediakan bahan-bahan.
Upacara adat belum dilakukan karena warga masih menyiapkan bahan-bahannya. Namun pada 14 Januari pukul 12.00 polisi datang dengan persenjataan lengkap. Mereka membentuk formasi mengelilingi warga dan bersiap pembubaran paksa.
Tanpa ada peringatan, polisi menarik Hison dari kerumunan. Warga berusaha melindungi diri, namun tak berhasil. Kericuhan terjadi. Tujuh letusan senapan terdengar. Banyak warga jatuh jadi korban. Anak-anak, para ibu juga tak luput. Mereka ditarik, dipukuli dan ditodong dengan senjata api. Dua orang pingsan, dan beberapa mengalami luka serius. Warga berhamburan menyelamatkan diri menuju kampung. Ritual adat tak dijalankan sesuai rencana.
Hison dibawa ke kantor polisi bersama 27 warga lain untuk dimintai keterangan. Beberapa saat setelah itu, delapan orang dilepaskan. Hison dan 18 orang lain ditahan. Bulan lalu, 18 orang ini divonis empat bulan penjara.
“Dalam peraturan adat, soal hinting pali itu tertulis dalam perjanjian Tumbang Anoi dan sudah ditetapkan dalam perda 2006. Juga ada pergub. Masyarakat bisa melaksanakan tanpa harus meminta izin terlebih dahulu,” kata Hison.
Menurut dia, dasar tuntutan warga jelas, sesuai Pergub Kalteng Nomor 5 tahun 2011, bagi perusahaan yang tidak menghargai masyarakat dan melanggar adat, perusahaan harus membayar denda. “Ini pelecehan adat.”
Masyarakat, katanya, sudah beberapa kali menuntut penyelesaian sengketa dan selalu ditangani Pemda, Kapolres, Dinas Perkebunan, serta Dinas Pertanahan. Namun selalu berakhir buntu.
“Ada lima kali perjanjian mengatakan perusahaan akan memberikan hak sebagaimana tuntutan masyarakat. Sesuai Pergub nomor 5 tahun 2011 mewajibkan perusahaan mengalokasikan lahan 20% persen untuk masyarakat,” katanya.
Dalam pergub itu, menyatakan, dua tahun sejak pengesahan dan penetapan, jika perusahaan tidak menaati, izin bisa dicabut kepala daerah. Pada Desember 2013, ada surat pemberitahuan dari Gubernur Kalteng pada setiap bupati agar menghentikan operasional perusahaan yang dikategorikan tidak clear and clean, salah satu BAK.
“Bahkan yang saya tahu, November 2011 ada surat pemberitahuan agar bupati mencabut perusahaan yang tidak mematuhi izin. Perusahaan BAK jelas-jelas melanggar izin. HGU dan IUP tak ada. Perusahaan ini tidak memiliki izin pelepasan kawasan hutan.”
Tahun 2008, ada program Kementerian Pertanian bahwa kebun masyarakat bisa dibangun lewat program revitalisasi pertanggungjawaban melalui koperasi. Saat itu, dia bersama masyarakat membentuk Koperasi Jaya Bulau Mandiri. Hison menjadi ketua koperasi.
“Namun pada 2009 kami dipanggil bupati dan perusahaan untuk rapat. Mereka bilang program revitalisasi tidak bisa karena di Kalteng lahan tidak mencukupi dan tidak sesuai program itu.”
Warga juga pernah diundang rapat DPRD. Saat itu dijanjikan dibangun kebun masyarakat. Hingga kini, tidak jelas kejelasan.
Hison pernah jadi Kepala Desa Kemawen 2009. Tak lama, hanya satu tahun. Lawan politik menuduh korupsi. Hison menjadi sasaran karena dianggap sebagai ketua kelompok paling proaktif menolak BAK.
Handeson, adik Hison tak terima dengan vonis hakim. Mandau adalah syarat upacara adat. ”Saat itu yang membawa mandau banyak. Tak hanya Hison. Mengapa hanya Hison yang dipidanakan?”
Menurut dia, pernah mediasi di Polres Barito Utara 12 Desember 2013. Mediasi diikuti warga Kademangan, kecamatan, Dinas Perkebunan, Pertanahan, dan perusahaan. Hasilnya, BAK sepakat mengeluarkan 20% dari HGU untuk masyarakat. BAK juga bersama-sama masyarakat membahas perjanjian kerjasama. Perusahaan berjanji menghormati hukum adat.
“Ketika mediasi, kapolres menjanjikan waktu dua bulan selesai. Setelah mediasi, kami justru kesulitan menemui perusahaan. Kami mencoba mendatangi pemerintahan seperti Dinas Perkebunan dan bupati, namun buntu. Sampai hari ini.” Kesepakatan dengan perusahaan, katanya, hanya di atas kertas.
Penangkapan warga Desa Kemawen bukan baru kali ini. Sebelumnya, Oktober 2014, 46 warga ditangkap polisi dan ditahan semalam.
“Dulu kami klaim sebagian lahan dan melarang perusahaan beroperasi. Bikin pondok di perbatasan perkebunan sawit yang diklaim masyarakat. Kami bertahan 21 hari dan menuntut bertemupimpinan perusahaan. Kami menjaga sawit yang sudah ditanam agar tidak dipanen sampai ada kesepakatan jelas. Yang datang malah polisi.”
Aryo Nugroho, Manager Advokasi dan Kampanye Walhi Kalteng yang mendampingi warga menyatakan menghargai putusan hakim. Meski putusan ini makin menguatkan anggapan hukum di Indonesia tidak berpihak pada keadilan.
“Fakta-fakta di persidangan menunjukkan Hison dan warga lain sedang ritual adat. Seharusnya hakim bisa lebih menggali mengenai adat dan istiadat masyarakat yang menjadi wilayah hukumnya.”
Catatan Walhi Kalteng, BAK belum memenuhi aspek legalitas sesuai aturan. Perusahaan ini belum mengantongi HGU, membuka perkebunan di kawasan hutan produksi, juga masuk daftar perusahaan yang merugikan negara karena berada dalam kawasan hutan produksi berdasarkan hasil laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 2009.
Bama Adiyanto, Koordinator Advokasi Justice Peace and Integrity of Creation Kalimantan mengatakan hal sama. Putusan ini sama sekali tidak berpihak pada masyarakat.
“Pokok perkara kasus ini penggunaan mandau sebagai syarat ritual yang jelas-jelas sesuai dengan UU Darurat untuk ritual adat tidak termasuk tindak pidana.” (Sumber : http://www.mongabay.co.id/2015/05/26/protes-kebun-sawit-dengan-ritual-adat-lima-bulan-penjara-buat-hison/)

DENDA MELEGALKAN PERAMPOKAN?

DENDA MELEGALKAN PERAMPOKAN?
Oleh Kusni Sulang

Sebanyak 20 perusahaan dari perkebunan besar swasta (PBS) kelapa sawit, pertambangan , dan kehutanan di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) dikenakan denda oleh Pemerintah Provinsi Kalteng pada tahun 2014. Perusahaan tersebut melakukan operasi sebelum izin dan syarat lainnya lengkap. (Radar Palangka, 30 Maret 2015).
Denda yang diberikan terhadap 20 perusahaan tersebut (yang daftarnya disiarkan oleh Radar Palangka 30 Maret 2015), bervariasi, mulai dari puluhan juta hingga miliaran rupiah. Total denda yang diperoleh dari 20 perusahaan tersebut sekitar Rp.13 miliar. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalteng Sipet Hermanto mengatakan perusahaan, perusahaan yang dikenakan denda tersebut adalah perusahaan yang melakukan pelanggaran. Pelanggaran tersebut diantaranya, belum mengantongi izin pelepasan kawasan hutan dan penebangan tanpa izin, tetap sudah melakukan eksploitasi (Radar Palangka, 30 Maret 2015).
Sipet, nampaknya bangga sudah mendapatkan denda sejumlah Rp.13 miliar dari perusahaan-perusahaan yang “belum mengantongi izin pelepasan kawasan hutan dan penebangan tanpa izin, tetap sudah melakukan eksploitasi” yang dengan kata lain belum clean and clear (CnC). Jumlah 20 perusahaan yang belum CnC yang didenda ini sebenarnya sangat kecil jika dibandingkan dengan 250 yang berstatus non-CnC.(Radar Sampit, 21/12/2014). Jumlah denda Rp.13 miliar itu pun bagi PBS bukanlah jumlah besar, apalagi jika dibandingkan dengan laba yang mereka raup secara non CnC alias cara-cara kotor.
Dalam rapat terbatas dengan sejumlah kepala dinas pada 10 Desember 2014, Gubernur Kalimantan Tengah A. Teras Narang,SH memaparkan, sebelum ada evaluasi ulang izin usaha, di Kalteng ada 556 IUP yang masuk dalam kategori clean and clear (CnC) dan 297 IUP yang masuk dalam kategori non-CNC. Dari 297 IUP itu, hingga 5 Desember 2014 lalu hanya ada 81 perusahaan yang menyerahkan dokumen evaluasi IUP. ”Ada 216 IUP yang tak melengkapi data. Dari 81 IUP itu, yang lolos (berstatus CnC) hanya ada 4”. Dan dari 77 IUP yang belum lolos kategori CNC, setelah dikaji ulang, ada 43 IUP yang lolos CNC tetapi bersyarat. Adapun 34 IUP lainnya sama sekali tidak lolos CNC. Dengan demikian, total ada 250 IUP yang berstatus non-CnC.(Radar Sampit, 21/12/2014). Seusai rapat terbatas dengan sejumlah kepala dinas pada 10 Desember 2014 lalu itu, Gubernur Kalimantan Tengah A. Teras Narang,SH memerintahkan bupati/walikota di Kalimantan Tengah (Kalteng) untuk mencabut 250 izin usaha pertambangan (IUP) yang berstatus non-clean and clear (NCC). “Ini bukan lagi rekomendasi, melainkan perintah mencabut”, ujar Teras. Hanya saja perintah ini sampai detik ini tidak dilaksanakan. Apakah perintah itu sekarang dirubah menjadi denda? Denda yang bagi PBS tidak lebih dari remah-remah belaka. Pertanyaan lain, apakah setelah denda dibayar, perusahaan-perusahaan besar swasta tersebut lalu bisa leluasa melanjutkan eksploitasi mereka? Apakah pembayaran denda merupakan cara untuk membuat perusahaan-perusahaan tersebut menjadi CnC? Saya tidak tahu nama lain kebijakan begini daripada melegalkan perampokan terhadap rakyat Kalteng, cq Dayak. Dalam hubungan ini, ada bupati di samping pembaca yang mengatakan bahwa masalah sengketa agrarian tidak harus ia tangani, cukup oleh bawahannya padahal sumber sengketa bermula dari ulah kebijakannya. Saya tidak tahu nama lain bagi sikap bupati begini, kecuali bupati tidak bertanggungjawab. Mau enaknya sendiri. Kepada para pemilih, saya bertanya: Apakah dahulu Anda tepat memilih? Apakah sikap cuci tangan begini bukannya salah satu cara membungkus kolusi dan gratifikasi? Pengelolaan sumber daya alam adalah salah satu sarang kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan.. Memilih kembali calon jenis begini sama dengan memperpanjang kesengsaraan dan membiarkan perampokan merajalela. Tidakkah sebaiknya kita seperti petani Indian Chiapas, Meksiko, berkata: Basta! Cukup!? []

INVESTASI HARUS LIBATKAN DESA
Oleh Yashinta Difa

Radar Sa mpit-ANTARA News, 5 April 2015 – Akademisi dari Universitas Gadjah Mada, Sutoro Eko, menegaskan betapa penting peran desa untuk dilibatkan sebagai pemegang saham dalam investasi skala besar yang masuk ke wilayah desa tersebut.
“Investasi besar selalu berdampak ke lingkungan dan sosial sehingga tidak adil kalau orang setempat hanya jadi penonton,” ujarnya di Jakarta, Selasa.
Selama ini warga desa hanya mendapat dana pertanggungjawaban sosial dari para investor yang menurutnya tidak mendidik dan memperkuat kesejahteraan mereka.
Untuk itu Eko mengusulkan pelaksanaan program pemangkuan kepentingan, dimana desa juga dilibatkan sebagai pemegang saham atas lahan desa yang menjadi sasaran investasi.
Sebagai contoh ia menyebutkan salah satu desa di Banten Selatan yang sudah memulai pengelolaaan lahan desanya dengan dibantu Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).
“AMAN mengkoordinasi pihak pemuda, desa, dan adat untuk menjalin musyawarah tentang pembagian pengelolaan lahan desa sehingga jika ada lagi investor masuk sudah jelas masing-masing memperoleh berapa,” katanya.
Desa tersebut memiliki 15 hektare lahan yang sebelumnya dimanfaatkan oleh PT. Aneka Tambang.
Warga desa pun diedukasi tentang program “green economy” yaitu program untuk memanfaatkan sumber daya alam, misalnya emas dan kelapa sawit, dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan.
Sehari sebelumnya Sutoro menyampaikan materi dalam diskusi mengenai pengembangan petani sawit mandiri terutama di Sumatera dan Kalimantan.
Diskusi tersebut digagas Greenpeace Indonesia dan Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS).
Kepala Greenpeace Indonesia, Longgena Ginting, mengatakan, kerja sama ini sebagai inovasi melanjutkan kegiatan ekonomi secara lebih baik baik dari segi ekonomi, lingkungan, dan sosial.
“Bila pertanian rakyat skala kecil dikelola dengan baik maka produktivitasnya akan lebih baik sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat,” ujarnya.
Pada 2013 lahan pekebun skala kecil mencapai 5,8 juta Hektare, dengan luas rata-rata dua Hektare per rumah tangga.
Sementara produksi minyak sawit mentah oleh pekebun kelapa sawit sepanjang 2012 mencapai 8,78 juta ton atau mencapai 33,13 persen dari total produksi minyak sawit mentah nasional sebesar 26,5 juta ton pada tahun yang sama.

.Hak Atas Tanah Bukan Sebatas Prosedur Legal
Radar Sampit, 5 April 2015. Harian Kompas pada 13 Maret 2015 lalu telah menyelenggarakan diskusi dengan reforma agraria sebagai salah isu dalam tema utama “ Telaah Kritis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Nawacita” Dalam diskusi tersebut hadir Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar dan Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Endah Murniningtyas dan Koalisi Pengawal Nawacita.
Menurut temuan Koalisi Pengawal Nawacita, sebagaimana dipaparkan peneliti The Isntitute for Ecosoc Rights, Sri Palupi, menunjukkan semangat reforma agraria dalam Nawacita meredup dalam RPJMN.
Nawacita, misalnya, menegaskan agenda perwujudan hak setiap orang untuk memiliki tanah, sementara RPJMN lebih menekankan pada kepastian hukum hak atas tanah. Ini, misalnya, menyangkut pendaftaran tanah positif, penegasan batas lahan hutan dan nonhutan, dan sertifikasi. Artinya, tekanannya bukan lagi pada hak, melainkan prosedur legal.
Sebanyak empat agenda Nawacita dalam hal tanah bahkan tidak muncul dalam RPJMN. Pertama adalah penyempurnaan Undang-Undang Agraria untuk mendukung pelaksanaan reforma agraria. Kedua, penyelesaian sengketa tanah secara nasional berdasarkan prinsip keterbukaan, cepat, berbiaya ringan, dan memperhatikan aspek hukum adat.
Ketiga, penghentian kriminalisasi terhadap warga yang menuntut pengembalian hak atas tanah. Keempat, peningkatan akses petani gurem terhadap kemilikan lahan dari 0,3 hektar menjadi 2,0 hektar dan pembukaan lahan pertanian sejuta hektar di Bali dan luar Jawa.
Siti Nurbaya menyatakan, Presiden Joko Widodo sudah memerintahkan kepada sejumlah kementerian terkait untuk segera menyiapkan program pelaksana reforma agraria. Kementerian tersebut, antara lain Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, serta Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
Menurut Siti, salah satu rencana pemerintah adalah mendistribusikan 4,5 juta hektar untuk petani marginal. Modelnya masih akan didiskusikan. Salah satu wacananya adalah dengan model transmigrasi melalui berbagai modifikasi dari model lama.
Dalam RPJMN 2015-2019, pemerintah menargetkan pemberian hak kelola hutan kepada masyarakat seluas 2,54 juta hektar pada 2015, pada 2016 seluas 5,08 juta hektar, pada 2017 seluas 7,62 juta hektar, 10,16 juta hektar pada 2018, dan 12,7 juta hektar pada 2019. Bentuknya berupa hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, hutan rakyat, dan hutan adat dan kemitraan (HA).
Endah Murniningtyas menyatakan, kesenjangan antara Nawacita dan RPJMN bisa dijembatani dalam rencana strategis dan rencana kerja pemerintah.Karena itu, Endah mengundang Koalisi Pengawal Nawacita untuk berdiskusi lebih lanjut per sektor dengan Bappenas.
Visi-misi Presiden Joko Widodo saat kampanye dituangkan dalam dokumen yang disebut Nawacita. RPJMN sendiri adalah dokumen penjabaran visi-misi presiden dalam lima tahun masa kerjanya. Di dalamnya meliputi visi, misi, arah dan strategi pembangunan, dan program-program prioritas pemerintah.
Idealnya Nawacita terjabarkan secara konsisten dalam RPJMN 2015-2019. Namun, Koalisi Pengawal Nawacita menemukan sejumlah kesenjangan di antara dua dokumen tersebut. Misalnya, menyangkut agenda reforma agraria.
Dalam Nawacita, reforma agraria disebut secara eksplisit dalam butir kelima dari sembilan agenda prioritas. Intinya, pemerintah bertekad meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia salah satunya dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Caranya, antara lain, dengan mendorong reforma agraria dan program kepemilikan tanah 9 juta hektar.
Persoalan reforma agraria sudah lama dibahas, akankah masalah ini hanya berhenti pada pembahasan? (ask-1-4-15)

MEMPERTANYAKAN KEABSAHAN SEBUAH TANDATANGAN

MEMPERTANYAKAN KEABSAHAN
SEBUAH TANDATANGAN
Oleh Kusni Sulang

Pada pertengahan tahun 2012, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengeluarkan sebuah ketetapan untuk menghentikan buat sementara (moratorium) penerbitan izin baru bagi pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perhubungan. Gubernur Kalteng Teras Narang mengatakan, pihaknya menegaskan agar menghentikan untuk sementara waktu atau moratorium terhadap penerbitan izin untuk pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perhubungan. Izin sektor perhubungan yang dimaksud adalah pelabuhan atau terminal khusus. Dalam sektor kehutanan, moratorium juga diberlakukan untuk koridor atau jalan khusus yang dibangun perusahaan.
”Moratorium dilakukan sehubungan dengan kian banyaknya komplain masyarakat dan dugaan pelanggaran peraturan terhadap investasi, khususnya di tujuh kabupaten,” ujarnya.
Pemprov Kalteng juga meminta pemerintah kabupaten tersebut untuk melakukan audit terhadap semua perizinan.( http://cetak.kompas.com/read/2012/09 /22/02563383/moratorium.izin.di.7kabupaten”\t _blank”).
Ketetapan tersebut sampai sekarang masih belum dicabut. Di tingkat nasional, terdapat Inpres no.6 tahun 2013 tentang penundaan pemberian izin baru, atau yang lebih dikenal dengan moratorium.
Bertolak belakang dengan ketetapan-ketetapan di atas, pada 13 April 2015 lalu, disaksikan oleh Wakil Bupati, Taufiq Mukri, Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Supian Hadi, turut menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Penambangan Batubara Antara PT. Wahyu Murti Garuda Kencana –dari Kalimantan Selatan (Selanjutnya disingkat Surat Perjanjian). Dengan Koperasi Unit Desa (KUD) Sumber Alam. Perjanjian ini berlaku selama 10 tahun. Turut sertanya Bupati Kotim Supian Hadi menandatangani Surat Perjanjian itu hanya berarti bahwa Supian Hadi dan Taufiq Mukri selaku orang pertama dan kedua penyelenggaraan Negara di Kotim menyetujui isi Surat Perjanjian tersebut.
Apabila legal berarti sesuai hukum, dan illegal bertentangan dengan hukum, maka pembubuhan tandatangan pada Surat Perjanjian di atas merupakan tindakan melanggar hukum. Kalau menggunakan istilah Ketua DPRD Kotim Jhon Krisli, “tidak prosedural”. Tindakan tidak prosesural ini menggunakan angka Jhon Krisli paling tidak berjumlah 40 kasus.
Dalam tahun 2013-2014 saja di Cempaga saja, izin usaha yang tidak prosedural ini, berupa izin tumpang-tindih yang diberikan oleh Bupati mencakup luasan sejumlah 29,564,43 hektare. (Data Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah, 2014. Lihat juga Halaman Masyarakat Adat Radar Sampit edisi terdahulu; Jurnal Toddoppuli, blog Andriani S. Kusni ).
Belum terhitung di kecamatan Parenggean seperti yang pernah diributkan sejenak oleh DPRD Provinsi.
Di daerah-daerah lain seperti Kalimantan Timur dan Donggala, Sulawesi Tengah, warga masyarakat melakukan perlawanan terhadap kebijakan illegal begini ke PTUN dan atau seperti yang dilakukan oleh Gerakan Samarinda Menggugat (GSM) mengajukan Gugatan Warga Negara (Citizen Law Suit) ke Pengadilan Negeri Samarinda. Warga masyarakat adat di daerah-daerah menolak diperbodoh dan digertak tetapi sebaliknya melakukan perlawanan legal. Cara lain seperti yang dilakukan oleh sementara LSM di Kalteng, melaporkannya ke KPK. Turunnnya tim KPK ke Kalteng, termasuk ke Kotim, bukanlah kedatangan kebetulan. Dari Kotim tim KPK kembali ke Jakarta dengan membawa enam kardus dokumen, terutama yang menyangkut korupsi di bidang sumber daya alam. Melawan tindakan illegal termasuk dari penyelenggara Negara, apa pun jenjangnya, adalah suatu keniscayaan dan sah. Penyelenggara Negara bukan karena berkuasa lalu identik dengan kebenaran. Ancaman perusakan dan penghancuran Republik dan Indonesia justru pertama-tama datang dari jurusan penyelenggara Negara. Penanggungjawab pertama Kotim dengan perubatan illegal seperti di atas patut diajukan ke pengadilan.
“Tanah air kita terus digali, dikuras habis dan dijual murah. Rakyat selalu saja menjadi obyek pembodohan dan dikorbankan”. Perlawanan merupakan cara efektif untuk menyatakan Basta! Cukup! Stop! Tapi bagi yang masih menganggapnya “ora apa-apa”, silahkan berpihak kembali kepada illegalitas begini. Hanya saja malapetaka yang ditimbulkannya mendera banyak orang. Apakah warga Kotim terutama di pedesaan berani, mampu dan sanggup melakukan gugataan seperti yang dilakukan oleh daerah-daerah lain? “Bahinip kita mati”, ujar seorang petani Samuda dalam kelas belajar yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebudaaan Dayak Kalimantan Tengah. []

MORATORIUM IZIN DI 7 KABUPATEN KALTENG
Pelanggaran Investasi di Kawasan Hutan Merajalela

Palangkaraya, Kompas – Moratorium penerbitan izin untuk pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perhubungan diterapkan di tujuh kabupaten di Kalimantan Tengah. Kebijakan diberlakukan menyusul semakin banyaknya keluhan masyarakat dan indikasi pelanggaran hukum.
Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Achmad Diran di Palangkaraya, Kalteng, Jumat (21/9), mengatakan, moratorium diberlakukan di Kabupaten Barito Selatan, Barito Timur, Murung Raya, Kotawaringin Timur, Seruyan, Kapuas, dan Pulang Pisau. Pemerintah Provinsi Kalteng telah mengirimkan surat kepada para kepala daerah tersebut.
Berdasarkan data Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2010, terdapat tujuh perusahaan swasta di Kalteng yang diduga merugikan negara Rp 111,3 miliar dan 453.000 dollar AS.
Nilai itu baru disebabkan dana reboisasi dan iuran hasil hutan tidak dibayar. Belum termasuk soal izin pelepasan kawasan hutan (IPKH) dan izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH).
Selain materi, kerugian lain yang ditimbulkan adalah kerusakan ekologi. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalteng mencatat, pada tahun 2010, terdapat 141 perusahaan perkebunan sawit yang sudah melakukan operasional dalam kawasan hutan seluas 718.295 hektar dan merugikan negara Rp 18,21 triliun dan 789.000 dollar AS.
Diran mengatakan, kebijakan serupa bisa juga dilakukan di enam kabupaten lainnya di Kalteng jika indikasi pelanggaran hukum juga meningkat di daerah tersebut.
Gubernur Kalteng Teras Narang mengatakan, pihaknya menegaskan agar menghentikan untuk sementara waktu atau moratorium terhadap penerbitan izin untuk pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perhubungan. Izin sektor perhubungan yang dimaksud adalah pelabuhan atau terminal khusus. Dalam sektor kehutanan, moratorium juga diberlakukan untuk koridor atau jalan khusus yang dibangun perusahaan.
”Moratorium dilakukan sehubungan dengan kian banyaknya komplain masyarakat dan dugaan pelanggaran peraturan terhadap investasi, khususnya di tujuh kabupaten,” ujarnya.
Pemprov Kalteng juga meminta pemerintah kabupaten tersebut untuk melakukan audit terhadap semua perizinan.
”Baik untuk pertambangan, perkebunan, kehutanan, maupun perhubungan. Diperiksa dulu apakah sudah mematuhi aturan yang berlaku atau tidak,” katanya. Peraturan yang dimaksud, antara lain, Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, UU Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, serta UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Teras meminta semua pemkab yang bersangkutan menyampaikan hasilnya dalam waktu tidak terlalu lama dengan tembusan disampaikan kepada menteri-menteri terkait. Pemprov Kalteng tidak akan memberikan rekomendasi atau menerapkan moratorium terhadap bidang pertambangan, perkebunan, kehutanan, perhubungan di tujuh kabupaten sampai dilaporkannya hasil audit tersebut.
Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Kalteng Teras A Sahay mengatakan, sebelumnya, Pemprov Kalteng telah meminta Kabupaten Barito Utara melakukan moratorium untuk pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perhubungan. Surat untuk Pemkab Barito Utara telah ditandatangani 2 Maret 2012. (BAY) — Sumber: http://cetak.kompas.com/read/2012/09/22/02563383 /moratorium. izin. di.7kabupaten”\t _blank”

PERPANJANGKAN MORATURIUM IZIN

Radar Sampit, Jakarta, 10 Mei 2015. Moratorium izin baru usaha pertambangan dan sawit adalah salah satu komitmen Jokowi selama masa kampanye dan setelah menjadi presiden demi perlindungan hutan. Sejalan dengan itu pada tanggal 13 Mei 2015, Inpres no.6 tahun 2013 tentang penundaan pemberian izin baru, atau yang lebih dikenal dengan moratorium akan berakhir masa berlakunya, sementara masih banyak tunggakan masalah yang belum sama sekali diselesaikan. Berangkat dari keadaan demikian HuMa, ICEL, Forest Watch Indonesia, Green Peace, Yayasan Pusaka dan sejumlah LSM lainnya serta para penggiat lingkungan, pada 5 Mei 2015 lalu telah mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo.
Melalui Surat tersebut LSM-LSM dan para penggiat lingkungan mendesak Presiden memperpanjang moratorium penerbitan izin baru baik kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit maupun kepada perusahaan tambang. “Kami mendesak Bapak agar bukan saja memperpanjang moratorium akan tetapi juga memperkuat dengan melindungi semua hutan dan lahan gambut tersisa, termasuk yang berada di dalam konsesi. Perpanjangan waktu, perluasan cakupan wilayah moratorium, serta penguatan landasan hukum yang berbentuk Peraturan Presiden, akan memberikan perlindungan bagi hutan, sembari melakukan upaya penyempurnaan tata kelola hutan dilakukan dengan melibatkan semua pihak.” (ask-1-515).