Archive for the ‘adat; masyarakat adat’ Tag

Kerajaan Kecil Sawit

 

Kerajaan Kecil Sawit

 

Seorang bupati di Kalimantan mengubah wilayahnya menjadi lautan kebun sawit. Apakah hal ini untuk keuntungan masyarakat atau keluarganya?

 

Prolog: Jakarta, 2007

 

Pada tanggal 29 November 2007, di lantai sepuluh bangunan kantor yang berselubung marmer di Jakarta, pewaris dari salah satu keluarga terkaya di Indonesia kedatangan seorang tamu dari Kalimantan.

Arif Rachmat, pemuda berusia 32 tahun, adalah pewaris kerajaan bisnis dan harta kekayaan yang akan menjadikannya sejajar dengan orang-orang terkaya di dunia. Ayahnya bangkit sebagai seorang industriawan besar dibawah kepemimpinan rezim Soeharto. Setelah krisis moneter menimpa Asia yang memaksa sang presiden turun dari tahta pada 1998, ayah Arif mendirikan konglomerasi sendiri, Grup Triputra. Dia membawahi berbagai bidang usaha dari pertambangan hingga manufaktur.

Arif tumbuh sebagai salah seorang generasi pasca-Soeharto yang paling diuntungkan berkat kekayaannya. Dia mengenyam bangku kuliah di salah satu universitas Ivy League yang paling bergengsi di Amerika Serikat, dan mengawali karirnya dengan bekerja di perusahaan besar di negara itu.

Arif Rachmat, CEO Triputra Agro Persada

 

Baru-baru ini, dia pulang untuk bergabung dengan perusahaan keluarganya, dengan mengambil alih usaha perkebunan milik Triputra. Saat ini, dia berniat untuk menjadi pemain terkemuka dalam kancah industri kelapa sawit yang sedang booming di Indonesia.

Tamu yang mengunjungi Arif pada Kamis itu adalah Ahmad Ruswandi, pemuda berkacamata yang mudah tersenyum dan tertawa ketika gugup. Dia masih berusia 30 tahun, hampir sepantaran dengan si tuan rumah. Ruswandi memiliki latar belakang yang berbeda, namun dia mungkin sudah menduga bahwa peruntungannya akan bertambah pada saat dia memasuki lift yang melesat menaiki Menara Kadin.

Waktu itu, ayah Ruswandi, Darwan Ali, adalah bupati Seruyan, sebuah kabupaten di Kalimantan Tengah. Dia menjabat ditengah-tengah era yang disebut dengan reformasi. Setelah tiga dekade lamanya Indonesia berada di bawah era Soeharto, bupati seperti Darwan memperoleh kewenangan baru yang sangat besar. Hal ini termasuk kewenangan untuk melepaskan lahan-lahan di kabupaten mereka kepada perusahaan swasta.

Darwan Ali, mantan Bupati Seruyan dua periode, dan Ahmad Ruswandi

 

Para bupati, seperti halnya Darwan Ali, sebenarnya punya pilihan. Mereka bisa memilih untuk mengembangkan kabupatennya dan, saat sama, melindungi hak-hak masyarakat yang mereka wakili. Atau mereka bisa memilih mengulangi dosa-dosa Soeharto, yang merampok sumber daya alam Indonesia guna memperkaya para kerabat dan kroni.

Adegan di Menara Kadin ini, mengindikasikan arah yang sudah diambil. Memasuki saat macet sore di ibu kota, anaknya menjual suatu perusahaan “cangkang” kepada Triputra. Perusahaan ini tak memiliki aset selain izin mengembangkan kebun sawit raksasa di Seruyan. Izin ini diterbitkan Darwan sendiri, yang pada saat itu sedang melakukan kampanye berbiaya sangat tinggi untuk kembali menjabat. Ini bukanlah perusahaan cangkang pertama yang pernah dijual Ruswandi. Dia bukanlah satu-satunya anggota keluarga Darwan yang menguangkan aset-aset Seruyan.

Selama sembilan bulan terakhir, The Gecko Project dan Mongabay melakukan penyelidikan terhadap berbagai kesepakatan lahan di Seruyan selama masa peralihan menuju demokrasi. Kami menelusuri jejak dokumen dan aliran uang, melacak mereka yang terlibat, dan mewawancarai masyarakat yang terkena dampak dari berbagai aksi yang dilakukan Darwan, saat menjabat Bupati Seruyan.

Investigasi ini adalah sebuah perjalanan yang membawa kami dari mengunjungi beberapa firma hukum di Jakarta hingga lembaga pemasyarakatan di Palangkaraya, dari badan-badan legislatif daerah hingga desa-desa yang bertahan seperti pulau-pulau di tengah lautan perkebunan kelapa sawit.

 

Ekspansi sawit di Seruyan, 2017

 

Kesepakatan-kesepakatan tersebut berperan dalam salah satu ledakan industri pertanian yang mungkin terbesar sepanjang sejarah dunia. Dalam beberapa tahun belakangan, setelah Darwan dan belasan bupati lain menduduki kursi kepemimpinan, wilayah perkebunan jadi berlipat ganda di wilayah nusantara. Dampak kerusakan pada hutan tropis Indonesia mengirim negara ini ke peringkat atas dalam daftar negara pemicu perubahan iklim.

Seruyan dengan sendirinya memainkan peran penting dalam hal ini, tetapi kisah tentang bupati, seperti Darwan Ali memiliki implikasi yang lebih luas. Dia bukanlah contoh satu-satunya, melainkan contoh umum bagaimana belasan bupati menggunakan kekuasaan di seluruh penjuru negeri, dan bagaimana perusahaan-perusahaan perkebunan menyebar hingga ke penghujung nusantara.

Dampak-dampak dari tindakan mereka terus dirasakan meskipun lebih dari satu dekade telah berlalu, seiring hilangnya hutan-hutan Indonesia yang terus berlangsung hingga kini.

Industri kelapa sawit sering kali digambarkan sebagai suatu keajaiban ekonomi yang dengan cepat menghasilkan pemasukan dan modernisasi ke wilayah-wilayah terpencil. Narasi tersebut menghadirkan cerita tentang perluasan yang terencana, terkontrol dan mengikuti aturan. Kerusakan pada lingkungan merupakan efek samping yang disayangkan dari kewajiban moral untuk melaksanakan pembangunan.

Namun ada versi lain dibalik cerita itu, yang melibatkan transaksi bawah tangan dan kolusi. Dalam versi ini, para politisi diam-diam membagi-bagi lahan milik rakyat dan menjualnya kepada anak-anak konglomerat.

Lahan-lahan pertanian yang merupakan sumber pangan bagi masyarakat pedesaan digusur hingga perusahaan-perusahaan multinasional bisa menghasilkan komoditas untuk diekspor. Upaya-upaya untuk mengendalikan kabupaten direduksi oleh kemampuan para calon kepala daerah untuk mendanai pilkada dengan uang hasil sawit, sehingga mereka dikenal dengan julukan “raja kecil”.

Kesepakatan Darwan di Seruyan meskipun sangat besar, hanya mewakili sepenggal dari total lahan yang izinnya diterbitkan untuk perusahaan-perusahaan. Bagian yang paling penting adalah hal-hal yang mereka ceritakan mengenai bagaimana sistem itu dimainkan, yang memungkinkan para kepala daerah megeksploitasi sumber daya alam. Dengan menyelami cerita itu, kami memaparkan bagian tersembunyi dari sebuah sistem yang terlihat beroperasi di seluruh nusantara.

Hari ini, tindakan para bupati seperti Darwan merebak di berbagai penjuru Indonesia, saat perselisihan lahan dan deforestasi terus terjadi di lahan-lahan yang mereka serahkan kepada perusahaan-perusahaan. Memahami korupsi yang terjadi dalam masa yang rapuh ini bisa menjadi kunci mengakhiri krisis ini.

 

Bagian 1: Indonesia terlahir kembali

 

Ratusan orang meninggal dalam kerusuhan yang terjadi di Jakarta pada Mei 1998. Foto: CamRon/Wikimedia Commons

 

Ahmad Ruswandi berusia 21 tahun ketika ribuan demonstran menduduki gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat pada 1998, menuntut pengunduran diri Soeharto yang sudah lanjut umur. Krisis moneter telah mengakibatkan nilai tukar mata uang rupiah terjun bebas hingga menghilangkan kekuasaan sang diktator untuk menutupi kesenjangan sosial yang teramat dalam.

Pertumbuhan ekonomi berbarengan dengan penggunaan militer merupakan pondasi rezim Soeharto, kala itu. Namun, di saat perekonomian runtuh, cadangan pangan goyah dan pengangguran melonjak tajam, dia kemudian ditinggalkan oleh para menterinya, dan pada akhirnya mengundurkan diri.

Selama tiga dekade, Soeharto telah menyerahkan seluruh sektor perekonomian ke tangan para anggota keluarga dan para kroni. Investigasi majalah Time memperkirakan, keluarga ini berhasil menimbun kekayaan hingga mencapai US$15 miliar. Transparency International, sebuah LSM, menempatkan dia pada peringkat pertama dalam daftar pemimpin paling korup di dunia.

 

Para demonstran memprotes perlakuan Suharto terhadap Timor Timur, yang lepas secara resmi dari Indonesia setelah Suharto mundur dari jabatannya. Foto: Rob Croes/Wikimedia Commons

 

Pada masa kekosongan kepemimpinan setelah pengunduran Soeharto, negara terancam pecah. Indonesia sudah lama diikat oleh pemusatan kekuasaan yang dipaksakan dengan kekuatan militer. Tanpa adanya daya magnet yang diberikan Soeharto di Jakarta, daerah-daerah mulai berjuang keluar dari kendali orbitnya.

Perjuangan untuk menggantikan kekuasaan rezim Soeharto berujung pada kekerasan di berbagai wilayah nusantara. Imbalan yang diharapkan bagi mereka yang berhasil mendaki ke puncak adalah jatah kekayaan alam Indonesia yang berlimpah. Kepulauan negeri ini menyimpan logam dan bahan bakar fosil berharga, di balik hutan tropis yang kaya kayu yang bernilai sangat tinggi. Selama tiga dekade, semua orang hanya bisa memandang tak berdaya, ketika uang yang dihasilkan dari eksploitasi sumber daya alam mengalir keluar pulau, menuju Jakarta dan ke rekening pribadi keluarga dan kroni-kroni Soeharto. Sekarang kekayaan tersebut menjadi bisa diperebutkan.

Dalam situasi yang bergejolak inilah Darwan Ali, bangkit menjadi seorang politikus yang punya pengaruh. Dia lahir di sebuah desa di tepian Sembuluh, sebuah danau besar di tengah Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah. Asal-usulnya simpang siur, meskipun tetua setempat mengatakan bahwa dia lahir pada awal 1950-an dari orangtua penjahit dan petani, dan memberi nama anak-anaknya yang lain Dardi, Darlen, Darhod dan Darwis.

Pada 1990-an, dia tinggal di ibu kota kabupaten, Sampit, saat perekonomian daerah itu sangat bergantung pada penebangan hutan. Kayu-kayu keras berharga diekstrak dari hutan-hutan lebat yang dahulu menyelimuti seluruh bagian pulau itu. Rakit-rakit gelondongan kayu dialirkan melalui hilir sungai menuju Sampit, dan dari sana dikirim dengan menggunakan kapal ke negara-negara kaya di seluruh dunia.

Sungai Sekonyer, 2001. Foto: EIAImages

 

Penebangan terus meluas hingga jauh melampaui batas eksploitasi yang sah menurut hukum ataupun yang dapat dilakukan secara berkelanjutan. Suatu sistem perekonomian di bawah tangan tumbuh subur, dengan arus uang masuk dari perdagangan kayu yang tidak memiliki izin. Seperti itulah dunia tempat Darwan bekerja, pertama sebagai pengusaha kontraktor bangunan, kemudian sebagai pelobi sektor industri, selain juga sebagai pejabat setempat yang cukup terkemuka dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Sosok Darwan seperti digambarkan dalam media setempat saat itu, adalah sosok pelobi tangguh yang siap melawan berbagai peraturan yang membatasi lingkup usaha mereka. Dia protes ketika beberapa perusahaan dilarang mengikuti proses tender kontrak-kontrak pemerintah karena dugaan keterlibatan suap dan korupsi. Dia sosok kontroversial ketika memenangkan kontrak penyediaan perabot sekolah yang tidak ditenderkan. Dia juga mengeluhkan soal pajak yang diterapkan bagi sektor kehutanan, yang dijalankan pemerintah untuk mengurangi penebangan liar.

“Kesan keseluruhan tentangnya adalah pebisnis tipikal daerah frontier Kalimantan yang menghasilkan banyak uang dari ekonomi gelap bayangan,” kata Gerry van Klinken, profesor Universitas Amsterdam yang mengikuti politik Kalimantan dari dekat.

Seiring dengan berkurangnya kendali dari Jakarta, ekonomi bayangan dan sosok-sosok yang mengendalikannya menjadi lebih dominan. Mafia kayu menjamur, memasuki wilayah-wilayah yang dilindungi. Taman Nasional Tanjung Puting, yang sebagian besar terdiri atas hutan rawa penuh dengan orang utan, macan tutul dan buaya, menjadi sasaran empuk karena memiliki kayu ramin dan ulin.

Pada awal 1999, Indonesia mengawali program desentralisasi yang cukup ambisius dengan menyerahkan serangkaian kekuasaan dari pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah. Harapan dan tujuanya, mencegah pergerakan separatis dan membuat pemerintah lebih dipercaya oleh rakyatnya.

Para bupati diberikan kewenangan untuk menerbitkan peraturan sendiri, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah pusat. Pemerintah daerah kemudian menjalankannya dengan penuh kebebasan. Dari beberapa keputusan pertama yang diambil Pemerintah Kotawaringin Timur, salah satu menarik retribusi dari pengiriman kayu ilegal hingga menjadikan perekonomian bayangan ini bagian dari sistem.

Pada 2002, Seruyan, yang diberi nama sama dengan sungai yang membelah wilayah itu, dipisahkan dari Kotawaringin Timur menjadi kabupaten baru. Tahun berikutnya, Darwan — saat itu menjabat sebagai Ketua PDIP di Kotawaringin Timur — , menjadi bupati pertama Seruyan.

Wilayah yang masuk kewenangannya dari pesisir Laut Jawa hingga hutan-hutan pedalaman. Bagian barat mencakup sebagian dari Taman Nasional Tanjung Puting. Wilayahnya didominasi dataran rendah antara taman nasional dan Kota Sampit, dengan Danau Sembuluh di tengah-tengah. Lebih dari dua-per-tiga kabupaten ini masih berselubung hutan. Meskipun sudah ditipiskan oleh penebangan liar, kekayaan satwa liar di wilayah ini masih mampu bersaing dengan lansekap manapun di bumi.

 

Pulau Kalimantan

 

Bupati pertama sejak era Reformasi, yang telah memperoleh kewenangan baru lebih besar ini, dipilih anggota DPRD. Kebangkitan Darwan mengejutkan beberapa pengamat, yang memandangnya sebagai pemain baru di dunia politik.

Dia dikatakan pernah mengumumkan bahwa birokrat manapun yang mendukung pencalonannya akan naik pangkat dari eselon satu menjadi dua, atau eselon dua menjadi tiga, dan seterusnya. Dia kurang memahami bahwa sebenarnya penyebutan itu malah merupakan penurunan pangkat.

Meskipun demikian, dia terlanjur dipandang sebagai putra daerah, yang akan bertarung buat rakyatnya. Dia memerintah selama lima tahun, setengah dekade untuk mengubah peruntungan daerahnya, sebelum menghadapi para konstituen di kotak suara.

Pada 2003, perekonomian di Seruyan, tak berkembang. Perdagangan kayu runtuh karena penebangan berlebihan. Danau Sembuluh, sebelumnya pusat industri pembangunan kapal yang pada masa jayanya sempat menyerap banyak tenaga kerja dari pulau-pulau lain. Kapal-kapal itu terbuat dari kayu dan untuk mengangkut kayu, hingga industri itu mati ketika kayu komersil habis. Karena pohon-pohon yang paling berharga sudah ditebangi, Darwan mewarisi suatu kabupaten yang masa kejayaan kayu sebagai pemasukan utamanya, telah berakhir.

Perkebunan, terutama sawit, merupakan pengganti dengan prospek paling jelas. Buah sawit menghasilkan lemak yang bermanfaat dalam segala sesuatu dari cokelat hingga bahan bakar nabati. Permintaan dunia akan komoditas ini terus mengalami peningkatan. Wilayah selatan Danau Sembuluh dipandang memiliki potensi yang amat besar dalam mengembangkan komoditas dagang ini dalam skala raksasa.

Meskipun tidak memiliki infrastruktur cukup memadai, Seruyan dekat dengan kota pelabuhan, Pangkalanbun dan Sampit. Pemerintah daerah menimbang potensi Sampit sebagai sebuah pusat kegiatan, yang menyerap buruh untuk bekerja di perkebunan dan mengekspor sawit ke pasar global. Darwan mengumumkan rencana untuk mengundang para investor dari Hong Kong dan Malaysia. Dia menjanjikan pelabuhan baru untuk memfasilitasi ekspor dan memberikan kemudahan regulasi.

Marianto Sumarto, pemilik pabrik pengolahan kayu yang bergabung dengan tim kampanye Darwan pada 2003 mengatakan, pergeseran kekuasaan ke tangan putra daerah telah menciptakan harapan. “Masyarakat ada kebanggaan tersendiri,” katanya kepada kami. “Nggak taunya, di belakangnya, dia main lebih besar lagi.”

 

Bagian 2: Booming sektor perkebunan

 

Perkebunan kelapa sawit, Seruyan, 2017

 

Dulu sudah pernah ada perlawanan terhadap sejumlah kecil perusahaan perkebunan yang ada di Seruyan sebelum Darwan menjadi bupati. Penduduk desa yang terdampak oleh perusahaan sawit pertama yang memasuki area Danau Sembuluh, PT Agro Indomas, mengklaim bahwa pertama kali mereka mengetahui bahwa lahan milik mereka masuk ke konsesi, ketika lahan pertanian dibakar atau diratakan. Saat perusahaan menghancurkan pemakaman, hal ini mendorong warga desa merusak satu jembatan terletak di dalam konsesi.

Seorang penduduk desa yang lahan diambil perusahaan lain, PT Mustika Sembuluh, kemudian mengatakan kepada sebuah LSM bahwa masyarakat tak punya pilihan selain menerima kompensasi sesuai dengan ketentuan perusahaan. Mereka memandang hal ini sebagai penyerahan lahan secara “paksa”. “Jika kami menolak, kami berhadapkan dengan aparat keamanan yang didatangkan untuk menjaga kegiatan perusahaan,” katanya.

“Kepala desa kami dulu pernah mengatakan, meskipun ada yang menolak menyerahkan lahan, perusahaan akan tetap meratakan lahan karena mereka sudah punya izin. Karena lahan kami milik negara.”

Perkebunan-perkebunan ini mencemari danau dan sungai hingga keperluan air bersih di beberapa wilayah harus diangkut dengan truk tangki air. Pencemaran juga menghentikan perdagangan ikan, seiring dengan jatuhnya industri pembangunan kapal, mengakibatkan “migrasi secara besar-besaran” penduduk laki-laki, kata Gregory Acciaioli, Dosen University of Western Australia, yang melakukan penelitian lapangan di kabupaten itu.

“Ada banyak sekali rumah tangga dikepalai perempuan yang bekerja, mengisi polybag dengan tanah dan bibit untuk perkebunan sawit,” katanya kepada kami. “Mereka hampir tidak punya cukup uang untuk bertahan hidup.” Dia menambahkan, “Situasinya sangat menyedihkan.”

Meskipun sudah ada beberapa pengalaman buruk seperti ini, ada optimisme baru terhadap perkebunan sawit besar pada awal pemerintahan Darwan. Menurut Mashudi Noorsalim, yang pernah bekerja untuk beberapa lembaga riset kebijakan Indonesia dan mempelajari pertumbuhan industri sawit Seruyan, ketika Darwan menjabat, beberapa orang menggantungkan harapan pada prospek penyerapan tenaga kerja, atau kontrak untuk mengangkut buah sawit atau membangun infrastruktur.

Mashudi mengatakan kepada kami, banyak penduduk mengira beberapa hal akan menjadi lebih baik karena Darwan, putra daerah. “Beberapa penduduk setempat percaya bahwa dia akan membuat perkebunan-perkebunan itu membantu mereka,” katanya.

Sebagai seorang bupati, Darwan bisa menerbitkan izin untuk siapapun yang dia inginkan, tanpa konsultasi publik maupun proses tender. Kementerian Kehutanan secara teori memegang kendali terhadap tahap akhir proses perizinan di wilayah-wilayah lahan yang berada di bawah jurisdiksinya. Namun, kementerian ini sering diabaikan di seluruh provinsi Kalimantan Tengah, hingga pengawasan terhadap kekuasaan bupati dalam menerbitkan perizinan seakan dihapuskan.

Di Seruyan, hal ini mengakibatkan ledakan izin-izin perkebunan sawit dengan jumlah melampaui izin yang diterbitkan oleh hampir semua kabupaten lain di Indonesia.

Analisa kami terhadap perizinan pada sumber data pemerintah dan sumber-sumber lain menunjukkan, antara 1998–2003, hanya tiga izin diberikan kepada perusahaan sawit di Seruyan. Pada 2004 dan 2005, Darwan menerbitkan 37 izin, jika disatukan mencakup wilayah hampir 500,000 hektar, setara tujuh kali wilayah Kota Jakarta.

 

Izin kebun sawit yang dikeluaria hampir di sebagian besar wilayah Seruyan, termasuk di dalam Taman Nasional Tanjung Puting

 

Pola ini mirip dengan yang terjadi di seluruh Kalimantan, namun dalam skala yang lebih besar, saat para bupati memanfaatkan wewenang mereka terhadap kesepakatan lahan, membagi-bagikan izin yang mengakibatkan ledakan deforestasi.

Salah satu perusahaan yang pertama mendapat izin dari Darwan adalah BEST Group, yang dimiliki kakak-beradik Winarto dan Winarno Tjajadi. Namun izin itu memotong Taman Nasional Tanjung Puting ke sudut timur laut. Taman nasional ini pernah diselamatkan dari kerusakan pada tahun 2003, ketika Jakarta akhirnya mengambil langkah melawan penebangan liar. Aparat keamanan datang ke Tanjung Puting untuk menunjukkan kekuasaan yang bertujuan memperingatkan bahwa masa kejayaan eksploitasi kayu yang tidak terkontrol sudah berakhir.

 

Konsesi PT BEST yang memotong Taman Nasional Tanjung Puting

 

Kementerian Kehutanan memaksa Darwan untuk mencabut izin itu. Namun dia tetap pada pendiriannya, dan bulldozer milik BEST menerobos masuk ke hutan taman nasional. Peristiwa ini satu pertanda yang menunjukkan siapa pemegang kuasa sesungguhnya saat itu.

Para penggerak awal ledakan perizinan di Seruyan antara lain keluarga-keluarga terkaya di Indonesia dan Malaysia. Ketika Darwan mulai menjabat pada 2003, Robert Kuok, kala itu orang kaya nomor dua di Malaysia, kemugkinan besar merupakan pemilik lahan terbesar di Seruyan. Portofolio perkebunan Seruyan milik dia akan digabungkan dengan perusahaan perkebunan lain, yang merupakan bagian dari bisnis keluarga Kuok — yang makin menyebar — untuk membentuk Wilmar International, yang perusahaan sawit mungkin terbesar di dunia.

Pada 2005, Arif Rachmat menjadi CEO usaha perkebunan keluarganya, Triputra Agro Persada, dan pembukaan lahan mulai dilakukan untuk salah satu perkebunan pertama mereka, suatu konsesi raksasa di selatan Danau Sembuluh. Dua dari keluarga terkaya di Indonesia menyatukan diri ke dalam struktur perusahaan yang memiliki perkebunan-perkebunan Triputra di Seruyan.

Hutan-hutan di Kalimantan menyimpan kandungan karbon dalam volume sangat besar. Karbon ini dilepas ketika hutan raya jadi perkebunan. Di bagian selatan pulau ini, kebanyakan dari hutan ini tumbuh di lahan gambut berawa, terdiri atas beberapa lapisan bahan organik yang dalam dan tertimbun selama ribuan tahun.

Untuk menanam pada lahan gambut, pekebun sawit pertama menggali parit besar untuk mengeringkan kandungan air dalam tanah, hingga mengakibatkan proses dekomposisi sangat cepat. Proses ini melepaskan gas rumah kaca ke atmosfir dalam jumlah sangat besar.

Lahan gambut kering jadi sangat mudah terbakar. Sementara, perusahaan-perusahaan dan para penduduk desa rutin menggunakan api untuk membuka lahan pertanian. Pada 2006, Indonesia mengalami salah satu musim pembakaran terburuk sepanjang sejarah, ketika asap kebakaran di Sumatera dan Kalimantan, memicu bom karbon dan menyelimuti wilayah itu dengan kabut asap yang bisa terlihat luar angkasa. Seruyan merupakan salah satu wilayah yang paling parah terkena dampak ketika dibawah administrasi Darwan.

 

Titik api di Kalimantan dan Sumatera September 2006 data NASA

 

Dalam suatu film dokumenter pada 2007 mengenai dampak perkebunan sawit di Seruyan, seorang penduduk desa menunjuk ke sekelompok pohon terisolasi di antara hamparan lahan gundul. Satu orangutan besar terlihat duduk di salah satu pucuk pohon. Primata berwarna oranye ini hidup di pepohonan, dan bergantung pada hamparan pohon yang membentang di sepanjang wilayah selatan Seruyan, merupakan habitat mereka.

 

Taman Nasional Tanjung Puting, habitat orangutan Kalimantan. Satwa ini akan makin terancam kala hutan jadi sawit.

 

Hewan-hewan ini masih bisa bertahan ketika beberapa pohon terbesar menghilang karena ditebangi pembalak liar tetapi tak bisa bertahan ketika hutan tempat tinggal mereka rata dengan tanah dalam sekejap berganti perkebunan.

Pada tahun sama ketika terjadi kebakaran besar di Seruyan, suatu laporan yang dikomisikan Pemerintah Inggris menyita perhatian, soal emisi deforestasi global lebih besar dibandingkan emisi yang dihasilkan bahan bakar fosil sektor transportasi. Pada 2007, Bank Dunia membuat kesimpulan mengejutkan, bahwa akibat kerusakan hutan dan gambut, Indonesia memproduksi lebih banyak emisi gas rumah kaca dibandingkan negara lain manapun terkecuali Amerika Serikat dan Cina.

Deforestasi dan perubahan pada tata guna lahan — eufemisme dari perluasan perkebunan — terhitung menyumbang 85% emisi di Indonesia. Secara global, Indonesia menyumbang lebih dari sepertiga emisi di bawah kategori ini, yang sekarang diakui sebagai penyebab utama perubahan iklim.

Sebagian besar deforestasi di Indonesia, terjadi di Sumatera dan Kalimantan, yang merupakan pusat pertumbuhan perkebunan. Namun, di pulau-pulau ini, deforestasi hanya terpusat di dua provinsi: Riau, terletak di bagian timur laut pulau Sumatera, dan Kalimantan Tengah, yang rumah bagi Darwan Ali. Provinsinya telah menjadi inti dari suatu krisis global, dimana Seruyan memainkan peran.

 

Bagian 3: Nyanyian peniup peluit

 

Marianto Sumarto

 

Pada suatu hari awal 2007, sebuah mobil menepi di rumah Marianto Sumarto, pemilik pabrik pengolahan kayu yang pernah membantu Darwan Ali menjadi bupati di Seruyan. Dia tinggal di Kuala Pembuang, kota kecil di pesisir yang merupakan ibu kota Seruyan. Marianto mengenali sosok pria di balik kemudi sebagai seorang pejabat pemerintah. Pejabat itu kemudian menurunkan kaca jendela dan menyerahkan setumpuk kertas.

“Tolong diperiksa — ada beberapa masalah,” katanya datar, sebelum pergi.

Ketika Marianto memeriksa dokumen ini, dia menemukan salinan izin-izin perkebunan yang sudah diberikan Darwan untuk beberapa perusahaan, beserta daftar nama direktur dan alamat-alamat perusahaan. Dia segera mengenali beberapa nama orang yang masih ada hubungan keluarga dengan Darwan. Di antara beberapa alamat yang terdaftar, dia mengenali rumah kakak laki-laki Darwan di Kuala Pembuang.

Marianto tak tahu mengapa pria itu membawakan informasi itu. Mungkin dia peduli terhadap Seruyan dan ingin meluruskan keadaan. Mungkin dia merasa kecewa dengan keadaan dan berpikir bahwa Marianto bisa melakukan sesuatu.

Marianto memeriksa peta konsesi sawit di rumahnya di Kuala Pembuang

 

Marianto adalah pendatang dari pulau Jawa yang tiba di Kalimantan pada 1985 untuk bergabung dengan perusahaan perkapalan milik kawannya. Dia kemudian pindah ke perusahaan kayu Malaysia, sebelum akhirnya bisa berdiri sendiri sebagai “penebang liar”, sebagaimana yang dia katakan.

Ketika Seruyan dibentuk, Marianto menjadi Ketua PDIP di kabupaten yang baru berdiri itu, saat sama ketika Darwan memimpin partai itu di Kotawaringin Timur yang letaknya bersebelahan. Dia bergabung dengan kampanye Darwan untuk menjadi bupati pada 2003, dan kakak iparnya menjadi wakil bupati.

Namun saat dia bertemu dengan sang pemberi data atau si peniup peluit (whistleblower), Marianto sudah kurang simpati dengan kepemimpinan Darwan. Dia merasa, Darwan sudah mengkhianati harapan bahwa Seruyan akan dikembangkan demi kemakmuran warga. Perkebunan yang dibiarkan membanjiri wilayah itu telah menciptakan dampak yang sebaliknya.

“Ini yang saya lihat,” kata Marianto kepada kami pada awal tahun ini, sambil duduk-duduk di rumah yang sama dia bertemu sang whistleblower. “Mungkin saya orang yang paling kritis di kabupaten ini.”

Marianto, pria kurus tinggi, bersuara serak dengan senyuman lebar. Ketika kami bertemu, dua jarinya dibungkus kain kasa. Jari-jari itu terluka dalam sebuah kecelakaan mobil beberapa hari sebelumnya dan dua kuku jari terkelupas. Nama julukan pria ini, Codot, didapat dari masa lalunya saat dia tergabung dalam bandrock tahun 1980-an. “Dari muara sampai ke ujung sungai, tahu semua nama saya,” katanya.

Beberapa hari setelah peroleh data itu, Marianto dan seorang kawannya menempuh perjalanan selama empat jam naik mobil menuju Sampit, untuk memeriksa sederet alamat lain dalam dokumen-dokumen itu.

Dia mengenali alamat yang pertama sebagai rumah anak Darwan, Ahmad Ruswandi. Mereka pernah rapat-rapat kampanye di sana selama persiapan pencalonan Darwan sebagai bupati. Satu atau dua kali Marianto menginap di rumah itu. Dia juga mengenal alamat yang kedua. Rumah itu milik tukang jahit langganan Darwan, yang memproduksi baju safari untuk PDIP.

“Masalahnya, negara kita ini adalah negara korup,” katanya kepada kami. “Banyak pejabat yang ada, nggak menghidupkan Seruyan, tambah mau hidup dari Seruyan.”


The Gecko Project dan Mongabay menyatukan cerita di balik praktek penghambur-hamburan izin dari berbagai arsip di pasar saham, database perizinan pemerintah dan akta-akta perusahaan. Informasi dan kesaksian lebih lanjut juga diberikan oleh Marianto, dan aktivis lokal bernama Nordin Abah, yang secara terpisah melakukan investigasi terhadap Darwan dalam kurun waktu yang berdekatan dengan Marianto.

Kami menguatkan temuan-temuan kami dengan berbagai wawancara dengan orang-orang yang terlibat di beberapa perusahaan yang terkait.

Gambaran yang dihasilkan adalah suatu skema terperinci dan terkoordinasi untuk mendirikan perusahaan-perusahaan cangkang yang didaftarkan atas nama kerabat dan kroni Darwan. Darwan memberikan masing-masing perusahaan itu izin lahan ribuan hektar, dan kerabat dan kroninya menjual ke beberapa konglomerat terkaya.

Mereka yang terlibat bisa meraup keuntungan hingga ratusan ribu, bahkan jutaan dolar. Jika rencana itu dijalankan sampai selesai, dia akan mengubah hampir seluruh wilayah selatan Seruyan, di dataran rendah yang terletak di bawah perbukitan, jadi perkebunan sawit raksasa. Jika itu terjadi, kita bakal bisa berkendaraan sejauh 75 kilometer dari timur ke barat dan 220 kilometer dari selatan ke utara melewati bentangan lautan sawit.

 

Izin-izin konsesi sawit yang dimiliki keluarga Darwan Ali

 

Skema ini melibatkan sederet pelaku lebih dari 20 orang yang berperan sebagai direktur maupun pemegang saham di perusahaan-perusahaan cangkang tersebut. Tokoh-tokoh yang memainkan peran itu terdiri dari anggota keluarga Darwan, kolega semasa dia masih menjadi Kepala Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) di Kotawaringin Timur, para anggota tim suksesnya, dan setidaknya satu orang yang mengakui namanya digunakan sebagai samaran.

Istri Darwan, Nina Rosita, adalah pemegang saham di salah satu perusahaan. Anak perempuannya, Iswanti, menjabat di tiga perusahaan sebagai direktur atau pemegang saham. Anak perempuan lainnya, Rohana, juga menjabat direktur. Anak laki-lakinya, Ruswandi, memegang peranan lebih mengemuka, sebagai direktur di beberapa perusahaan dan pemegang saham sedikitnya di satu perusahaan lagi. Kakak laki-lakinya, Darlen, memiliki dua perusahaan. Adik laki-lakinya, Darwis, memiliki satu perusahaan. Kebiasaan ini menyebar hingga keluarga besarnya, sampai dengan keponakan laki-laki dan suami keponakan perempuannya.

Iswanti

 

Secara keseluruhan, kami mengidentifikasi 18 perusahaan yang terhubung dengan Darwan. Tiga perusahaan dibentuk beberapa tahun sebelum dia menduduki jabatan sebagai bupati. Kondisi ini menunjukkan, dia sudah tertarik dengan sawit skala besar sebelum berkarir di bidang politik. Dua perusahaan lain dibentuk pada 2004, satu tahun setelah dia berkuasa, dan kemudian pada awal 2005 sederet kegiatan lain jadi makin intens.

Lima perusahaan dibentuk dalam rentang waktu sangat pendek yaitu dua hari pada akhir Januari; satu perusahaan lain muncul dua minggu kemudian. Kami berhasil menemukan nama-nama para direktur di semua perusahaan itu, dan para pemegang saham di semua perusahaan terkecuali pada enam perusahaan.

Setidaknya satu orang anggota keluarga Darwan menjadi pemegang saham di hampir semua perusahaan. Nama Darwan tidak muncul di perusahaan manapun, namun menurut pandangan Marianto, Darwan mengendalikan skemanya. “Ibarat catur,” katanya. “Aktornya tetap Darwan, mereka sebagai pionnya.”


Sebagian besar nama itu jarang digunakan. Namun, beberapa nama lebih sering muncul dibandingkan yang lain, dan hal ini menjadi petunjuk penting terkait bagaimana skema ini berfungsi. Nama pertama adalah Vino Oktaviano, yang disebut-sebut sebagai pemegang saham di tiga perusahaan yang didirikan pada hari sama, dan sebagai direktur di satu perusahaan lainnya.

Nordin Abah, aktivis Kalimantan Tengah yang sempat menjalankan investigasi sendiri terhadap Darwan, kebetulan cukup mengenal Vino. Mereka menyekolahkan anak-anaknya di sekolah yang sama dan terkadang bertemu untuk minum kopi. Pasca skandal BEST Group dan Taman Nasional Tanjung Puting, Nordin mencari nama-nama dibalik menjamurnya izin yang diterbitkan Darwan. Saat menemukan nama Vino, Nordin langsung menanyakan hal ini kepadanya. Vino menjawab bahwa Darwan hanya menggunakan namanya. Dia sendiri tak memiliki peranan langsung di perusahaan-perusahaan itu.

 

Nordin Abah (alm)

 

“Dia kira biasa saja, gak jadi apa-apa gitu,” kata Nordin kepada kami, di kantor lembaga swadaya masyarakat di Palangkaraya, yang dia kepalai, Save Our Borneo. “Cuma dia tidak mau turut bertanggung jawab.”

Vino bekerja sebagai kontraktor bangunan, mendapatkan proyek-proyek dari pemerintahan Darwan, juga keponakan istri Darwan. Nama bos-nya, merupakan orang kepercayaan Darwan, saat dia masih aktif di Gapensi, juga muncul di dokumen-dokumen perusahaan itu.

“Kamu masuk penjara Vino, kalau [perusahaan jadi] nggak karu-karuan,” kata Nordin mengingatkan, kala itu. “Saya dikerjain, Din,” jawab Vino. “Aku ditipu.”

Nordin adalah ahli kampanye yang memburu perusahaan-perusahaan sawit yang memporak-porandakan Seruyan. Dia juga memiliki koneksi kuat dengan dan di dalam kabupaten itu. Pamannya pernah bertugas sebagai sekretaris daerah, posisi tertinggi sebagai pegawai negeri sipil. Ketika menyelidiki Darwan, dia mulai menyadap keluarganya sendiri yang bertugas di pemerintahan untuk mencari petunjuk. Dia berhasil menguak beberapa nama yang terlibat, dan seperti halnya Marianto, dia juga menemukan banyak perusahaan didaftarkan menggunakan alamat palsu atau alamat properti yang dimiliki sang bupati dan keluarga.

Nordin menyadari, perusahaan perkebunan suatu saat perlu mengoperasikan pabrik untuk mengolah buah sawit. “Sedangkan Vino itu pabrik tahu aja gak punya dia,” kata Nordin terbahak. Dia yakin, ada beberapa orang lain yang telah dimanfaatkan dengan cara sama. “Orang kamu mungkin guru, mungkin wartawan, mungkin pengusaha kontraktor bangunan. Punya izin perkebunan? Ya gak bisa,” kata Nordin.

“Kamu tidak punya kapasitas yang memadai untuk bangun kebun. Dan juga gak ada duit. Dijual aja ini. Ceritanya sih aku pinjam nama, menggunakan namamu untuk menjual kepada yang lain.”

Nama Ambrin M Yusuf, muncul sebagai direktur di salah satu perusahaan. Nordin mengidentifikasi tokoh ini sebagai orang kepercayaan Darwan sejak masih aktif di Gapensi. Kami menelusuri Yusuf hingga rumahnya di Kuala Pembuang, dimana dia baru saja kembali setelah menjalani hukuman penjara atas perannya sebagai kurir uang tunai dalam skandal suap di daerah itu.

 

Ambrin M Yusuf

 

Dia mengaku sebagai mitra politik Darwan. Dia mengatakan, bahwa beberapa perantara meminta untuk memasang namanya di satu perusahaan sawit. Namun dia menjelaskan klaim yang sulit dipercayai, bahwa dia menolak tawaran ini. Bahwa orang yang namanya digunakan dalam dokumen-dokumen itu adalah orang lain yang memiliki nama sama.

Meskipun demikian, dia mengakui merupakan hal “biasa” bagi seorang bupati membagikan izin bagi anggota keluarga.

Apa yang diceritakan oleh Yusuf dan Vino menunjukkan, kroni-kroninya digunakan sebagai topeng, kemungkinan untuk menyembunyikan nama orang lain — penerima manfaat yang sesungguhnya — dari dokumen-dokumen perusahaan. Nordin dan Marianto percaya, beberapa orang lain yang namanya muncul sebenarnya terlibat lebih jauh. Mereka berdua menunjuk seorang pria bernama Khaeruddin Hamdat sebagai sosok utama.

Khaeruddin Hamdat

 

Khaeruddin muncul sebagai direktur di tiga perusahaan, namun tidak pernah sebagai pemegang saham. Marianto, Nordin dan yang lain mengidentifikasi dia sebagai “ajudan” Darwan. Khaeruddin baru berusia 30-an tahun saat perusahaan-perusahaan itu didirikan. Nordin menggambarkan sosoknya sebagai “bos di Jakarta” dan penjaga gerbang bagi Darwan, yang melakukan rapat dengan para eksekutif sawit di hotel mewah di Jakarta.

“Karena Darwan harus melindungi dirinya kan,” jelas Nordin, “gak mungkin dong dia yang tanda tangan kontrak jual-beli.”

Sebagian dari mereka yang terlibat dalam skema ini terbukti sukar ditemui atau menolak berkomentar ketika mereka menyadari perihal apa yang sebenarnya kami tanyakan. Namun salah satu dari mereka, kami sudah tahu pasti keberadaannya, Hamidhan Ijuh Biring. Dia dipenjara karena skandal korupsi lain. Kami melacaknya hingga ke lembaga pemasyarakatan di jalan protokol di Palangkaraya, ibu kota Kalimantan Tengah.

Nama Hamidhan muncul sebagai direktur dan pemegang saham di salah satu 18 perusahaan itu. Dia juga menikah dengan sepupu perempuan Darwan. Dia mengatakan, mendirikan perusahaan itu dan menerima sebuah izin dari Darwan namun mengalami kekurangan modal untuk mengembangkannya menjadi perkebunan.

Darwan mendorongnya untuk menjual perusahaan itu kepada seorang rekan politiknya di Jakarta, yang juga direktur salah satu perusahaan sawit yang ada di Seruyan. Setelah kesepakatan itu berhasil dilakukan, dia menerima sejumlah pembayaran, namun kemudian menemukan bahwa sisanya langsung diberikan kepada Darwan.

“Ternyata di dalamnya ada Pak Darwan, intinya mungkin Pak Darwan ngomong, ‘Gak usah dibayarlah Pak Hamidhan gapapa juga’,” katanya, merasa getir.

Sebelum hubungannya dengan Darwan memburuk, Hamidhan adalah orang yang dekat dengannya, dan membantunya kampanye maju pilkada 2008. Dia membenarkan klaim dari Nordin dan Marianto bahwa Khaeruddin berperan sebagai ajudan Darwan. Dia mengatakan, setiap kali dia bertemu bupati itu, Khaeruddin ada bersamanya.


Kronologi yang terjadi setelah perusahaan-perusahaan cangkang dibentuk menunjukkan dua hal. Pertama, tujuannya bukanlah agar pendiri bisa mengembangkan perkebunan sendiri. Antara Desember 2004 sampai Mei 2005, Darwan membagikan izin perkebunan untuk 16 perusahaan milik keluarga dan kroninya. Sebelum akhir 2005, sedikitnya sembilan dari perusahaan-perusahaan itu dijual ke perusahaan-perusahaan sawit besar seharga ratusan ribu dolar.

 

Perusahaan-perusahaan yang izin dikeluarkan Darwan Ali, dengan direksi dan pemegang saham anak dan kroninya, lalu dijual, salah satu ke PPB Oil Palm (Kuok Group). Sumber: Ditjen AHU, Bursa Saham Malaysia, dan berbagai sumber.

 

Suatu hal tidak masuk akal bahwa sederet orang yang saling terhubung, terutama anggota keluarga, secara bersamaan membentuk sejumlah perusahaan hanya untuk memutuskan bahwa mereka tak memiliki kapasitas untuk menjalankan perusahaan-perusahaan itu. Satu-satunya penjelasan mengenai apa yang sesungguhnya terjadi adalah, bahwa perusahaan-perusahaan ini memang didirikan untuk dijual.

Kedua, hal ini menujukkan bahwa cara-cara pembentukan dan penjualan perusahaan-perusahaan itu terkoordinasi dengan sangat baik. Sebagian besar perusahaan-perusahaan ini didirikan dalam jarak waktu sangat singkat, kebanyakan hanya selisih beberapa hari. Beberapa juga dijual dalam jangka waktu sangat singkat, yaitu beberapa bulan setelah pendiriannya.

Delapan dari perusahaan-perusahaan cangkang ini dibeli oleh keluarga Kuok akhir 2005. Keluarga Darwan dan kroni-kroninya pada akhirnya akan memperoleh hampir satu juta dolar dari kesepakatan dengan biliuner Malaysia.

 

Perusahaan kelapa sawit PPB Oil Palms milik keluarga Kuok mengumunkan sebuah kesepakatan bisnis untuk membeli 95 persen saham di sebuah perusahaan yang dimiliki oleh kedua saudara laki-laki dari Darwan Ali dan sebuah politisi dari Seruyan pada bulan Oktober, 2005, 9 bulan setelah perusahaan tersebut bergabung.

 

Dalam skema besarnya, jumlah ini hanyalah sedikit, sebagian kecil dari jumlah yang diperoleh keluarga Kuok jika perkebunan itu jadi dikembangkan. Tapi dalam kesepakatan ini para pemegang saham yang terhubung dengan Darwan juga memegang lima persen saham di masing-masing perusahaan itu, yang bisa menjadikan mereka masing-masing seorang milyarder.

Bukti yang diperoleh Nordin mengenai hubungan antara keluarga Darwan dan perusahaan-perusahaan yang dijual kepada keluarga Kuok ini pertama kali dibeberkan dalam laporan dari sebuah LSM, pada Juni 2007.

Laporan ini diterbitkan hanya dua minggu sebelum dua dari perusahaan-perusahaan keluarga Kuok disatukan untuk membentuk Wilmar International. Saat itu, Wilmar sudah dihujani berbagai kritikan atas kegiatan illegal, pelanggaran hak masyarakat dan perusakan lingkungan di banyak areal perkebunannya. Pada tahun sama, sebuah konsorsium LSM mengajukan keluhan terhadap ombudsman Bank Dunia, dengan memberikan bukti yang nantinya mengukuhkan bahwa lembaga itu telah melakukan pelanggaran terhadap berbagai mekanisme pengamanan sendiri dengan mendanai perusahaan Malaysia tersebut.

Meskipun tuduhan terkait izin-izin yang diterbitkan Darwan hanya disebutkan sekilas dalam laporan LSM itu, kemungkinan akan skandal korupsi ternyata cukup kuat. Dalam sebuah surel yang menanggapi pertanyaan-pertanyaan untuk artikel ini, Wilmar mengatakan bahwa perusahaan itu memutuskan untuk tak mengembangkan perkebunan-perkebunan itu dan membiarkan perizinan yang diterbitkan oleh Darwan kadaluwarsa setelah berhadapan dengan beberapa LSM.

Wilmar menolak untuk menyebutkan kapan keputusan itu dibuat, dan terus menyertakan perusahaan-perusahaan itu dalam laporan-laporan tahunannya hingga 2010.

Usaha perkebunan milik Triputra Group, dikepalai oleh Arif Rachmat yang masih muda, membeli tujuh perusahaan dari keluarga bupati itu. (Triputra menolak sejumlah permintaan kami untuk wawancara terkait Arif Rachmat, namun mereka menjawab beberapa pertanyaan kami lewat surel.) Empat dari tujuh perusahaan ini kemudian tidak dikembangkan hingga izinnya kadaluwarsa, sedangkan tiga lainnya, yang dikembangkan kemudian, terhubung langsung dengan anak Darwan, Ahmad Ruswandi.

Ketiga perusahaan itu bernama PT Salonok Ladang Mas, PT Mega Ika Khansa dan PT Gawi Bahandep Sawit Mekar. Pada akhir 2007, dua dari perusahaan ini mulai membuka suatu kawasan luas yang terdiri atas hutan, gambut dan lahan pertanian.


Marianto yakin, Darwan telah mengkhianati para konstituennya. Saat dia bertemu dengan peniup whistleblower pada awal 2007, booming di sektor perkebunan sedang puncak-puncaknya, meskipun rata-rata penduduk Seruyan lebih menderita dibandingkan ketika masa penebangan liar.

Saat ini, satu-satunya pilihan bagi banyak petani adalah mendapatkan upah sangat sedikit sebagai buruh di salah satu perkebunan itu. Mereka kehilangan lahan pertanian mereka sendiri, kerusakan hutan membuat mereka kekurangan makanan dan sumber hutan lain, dan mencari ikan di sungai jadi makin sulit karena sungai-sungai terkena polusi.

Menurut Marianto, Darwan patut disalahkan atas segala permasalahan yang terjadi. Sebagai bupati, dia memiliki kewenangan mencabut izin seperti halnya kewenangan menerbitkannya. Jika dia ingin melakukannya, tentu saja dia dapat memaksa perusahaan-perusahaan itu memenuhi janji terhadap masyarakat Seruyan. Bocoran data yang didapat menegaskan bahwa dia memiliki motivasi berbeda.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang lahir setelah kejatuhan Soeharto, muncul sebagai kekuatan baru melawan penggelapan oleh para pegawai pemerintah. Pada Juni 2007, ketika proses merger Wilmar selesai, Marianto mengemas temuan-temuannya dan berangkat ke Jakarta untuk menyampaikan langsung ke KPK.

Menjelang 2007, beberapa delegasi dari seluruh dunia tiba di Pulau Bali untuk menghadiri acara konferensi perubahan iklim tahunan PBB yang ke 13. Nasib hutan-hutan di bumi ini, jelas merupakan salah satu agenda bahasan.

Namun di metropolitan Jakarta, permainan yang berbeda sedang terjadi. Empat hari sebelum konferensi PBB dimulai, saat Darwan Ali menyiapkan kampanye pilkada langsung untuk pertama kali, anaknya Ruwandi memasuki Menara Kadin untuk melakukan pertemuan dengan Arif Rachmat, guna menandatangani kesepakatan ketujuh dan terakhir antara keluarganya dan Triputra.


Setelah jatuhnya Soeharto, ada sedikit optimisme bahwa perampokan besar yang dilakukan oleh rezimnya akan mereda. Diharapkan bahwa desentralisasi kekuasaan yang berjalan cepat akan menggeser akuntabilitas keputusan-keputusan politik menjadi lebih dekat dengan masyarakat. Namun pada tahun 2008, tahun pertama pilkada langsung bupati Seruyan, semakin jelas bahwa korupsi telah diturunkan melalui sistem tersebut.

Dalam buku berjudul Democracy for Sale, ilmuwan politik Ward Berenschot dan Edward Aspinall menulis bahwa kabupaten-kabupaten di Indonesia menjadi didominasi oleh “sistem di balik layar yang terdiri atas hubungan dan jaringan politik yang didasari hubungan pribadi, kesepakatan yang dirahasiakan, imbal jasa, korupsi, dan sederet praktek bayangan lainnya.”

Pemilihan umum merupakan suatu dasar permainan ini. Kegiatan itu jadi sangat mahal, dengan biaya yang jumlahnya sebanding dengan besarnya kekuasaan atas proyek-proyek yang sangat menguntungkan atau sumber daya alam, dimana sang pemenang bisa membagikan kepada para pendukungnya.

Bagi para bupati yang memimpin kabupaten-kabupaten yang lahan dan hutan sangat kaya, mereka seringkali menghabiskan hingga jutaan dolar. Berenschot, Aspinall dan para akademisi lainnya yang sudah mempelajari pemilihan umum di Indonesia selama dua dekade telah mengidentifikasi proses penggunaan uang secara seragam dan sistematis yang dilakukan para kandidat.

Modusnya, mereka membayar orang-orang penting dalam partai politiknya untuk memastikan bahwa mereka akan dipilih sebagai kandidat. Kemudian, mereka merekrut suatu kelompok aktivis politik yang besar dan tokoh-tokoh berpengaruh untuk bergabung dengan tim suksesnya.

Lalu, mereka akan menyiapkan uang bagi tim sukses untuk membeli dukungan dari pemegang kekuasaan setempat–kepala desa, pemuka agama dan kepala klub-klub olahraga. Orang-orang ini pada akhirnya akan mengumpulkan dukungan publik dalam lingkup pengaruhnya masing-masing.

Para kandidat mengadakan kampanye dan konser mahal, membayar penyanyi-penyanyi terkenal untuk tampil dan melakukan bagi-bagi makanan gratis. Pada akhirnya, mereka terlibat dalam apa yang dikenal sebagai “serangan fajar,” mengirim belasan suporter untuk beredar di jalan dan berkunjung rumah-ke-rumah, membagikan uang langsung kepada para pemilih untuk mengumpulkan dukungan mereka.

Hal ini, kata Berenschot, merupakan biaya paling besar bagi para kandidat. Dia memperkirakan, harga pencalonan sebagai bupati berkisar antara US$1,2 juta hingga US$6 juta.

Dana ini diperoleh dari para pebisnis dan kontraktor lokal, yang mengharapkan pamrih jika kandidat tersebut sukses. “Rampungnya pemilihan adalah waktunya membalas jasa, dan para donor serta orang-orang yang membantu kampanye bisa mengharapkan balas jasa dari kandidat yang menang dengan diberi pekerjaan, kontrak, kredit, proyek, dan manfaat-manfaat lainnya,” tulis Berenschot dan Aspinall.

Mereka juga menulis, petahana memiliki posisi awal yang unggul, karena telah menabung sejumlah “harta jarahan — terutama berasal dari keterlibatan mereka dalam berbagai bentuk korupsi,” untuk pemilihan umum yang selanjutnya. “Imbal jasa dan keuntungan materi di setiap tingkatan siklus pemilihan umum sudah mewabah hingga tepat untuk berpikir bahwa demokrasi di Indonesia adalah untuk diperjual-belikan”.

Dalam pengakuannya, Hamidhan Ijuh Biring, suami keponakan perempuan Darwan yang memperoleh izin dari Darwan, memainkan peran sama pada kampanye 2008. Pada saat itu, kata Hamidhan kepada kami, bupati itu sudah memalaknya. Namun dia masih percaya bahwa dia akan diuntungkan jika Darwan mempertahankan kursinya. Diapun ikut maju dengan bergabung dalam tim pemenangan.

Hamidhan Ijuh Biring

 

Hamidhan mengatakan, menyumbang Rp500 juta kampanye Darwan sebelum pemilihan. Dia memahami, telah bergabung dengan sederet tokoh yang sudah mengambil keuntungan pribadi dari patron bupati itu — kontraktor-kontraktor yang diberi proyek-proyek yang sangat menguntungkan dari Darwan tanpa mengikuti proses tender, dan bos-bos perkebunan yang bisa menyuruh para pekerja yang kebanyakan pendatang dari wilayah lain di Indonesia — untuk memilih petahana.

Dalam serangan fajar, katanya, uang tunai senilai Rp150.000 sampai Rp300.000 akan ditempelkan pada bagian belakang paket mie instan dan dibagikan bagi para pemilih.

Pada Februari 2008, Darwan memenangkan pemilihan dan melanjutkan posisi sebagai bupati Seruyan dalam masa jabatan kedua selama lima tahun. Untuk merayakan, kakak laki-lakinya, Darlen, mengadakan konser di dekat danau, dengan mengundang penyanyi Rhoma Irama, yang dikenal sebagai Si Raja Dangdut. Konsekuensi dari kemenangannya dan kesepakatan lahan yang terjadi di bawah pengawasannya akan segera terlihat jelas bagi orang-orang di kabupatennya.

 

Bagian 4: Ketika warga mulai melawan

 

James Watt, petani dari Seruyan

 

Suatu malam ketika Darwan masih menjabat pada periode kedua, seorang petani bernama Marjuansyah, yang tinggal di desa tempat bupati itu dibesarkan, berhadapan dengan polisi.

Selama dua tahun dia memelihara sepetak kecil sawit di timur Danau Sembuluh, dan ratusan pohon muda saat itu sudah hampir berbuah. Namun, lahan juga berada di wilayah yang izinnya diterbitkan untuk PT Salonok Ladang Mas, salah satu perusahaan yang sudah dijual oleh Ahmad Ruswandi, anak Darwan, ke Triputra.

Polisi itu mengatakan kepada Marjuansyah bahwa mereka datang mewakili perusahaan. Anak perusahaan Triputra, katanya, ingin membeli seluruh lahan seluas sembilan hektar itu Rp5 juta per hektar.

Uang sebesar itu tidak akan bertahan lama, sementara sawit yang sudah dia rawat bisa menghasilkan pendapatan, suatu jaminan penghasilan untuknya di masa tua nanti. Dia tidak mau menjual lahan itu, namun merasa kesulitan mengatakan tidak kepada perusahaan yang mendekati masyarakat lewat polisi. Dengan harapan bisa melepaskan diri dari mereka, dia kemudian mengatakan, tak bisa menerima kurang dari dua kali lipat dari harga yang ditawarkan.

Bukannya mundur, katanya, perwakilan Triputra malah mencari dan membayar orang lain yang bersedia mengklaim kepemilikan palsu atas lahannya. Pejabat setempat yang mudah dipengaruhi membantu menjamin transaksi itu.

Perusahaan sawit kemudian menggilas lahan perkebunan milik Marjuansyah dengan buldoser — sawit yang ditanam petani biasan lebih rendah mutunya dibandingkan pohon-pohon yang ditanam perusahaan — dan menghancurkan satu pondok yang sudah dia bangun.

“Saya laporkan sampai ke polda,” kata Marjuansyah kepada kami di rumah seorang teman di desa itu, sambil menggenggam foto buram tempat tinggalnya dulu. “Tapi tidak ada reaksi — saya yang dipanggil! Perusahaannya, nggak pernah dipanggil!”

 

Marjuansyah dengan pondok yang dihancurkan dan diambil PT Triputra Agro Persada

 

Banyak orang di Seruyan yang mengalami nasib serupa ketika perusahaan-perusahaan perkebunan melakukan ekspansi hingga mendesak lahan pertanian mereka dan hutan-hutan di sekitarnya. Sudah lazim bagi perusahaan menawarkan sedikit uang untuk membeli lahan mereka, sepertinya dilakukan dengan harapan mencegah perlawanan. Praktiknya, tidak ada negosiasi, sebagaimana dialami Marjuansyah, hanya ada pilihan yang sangat sempit untuk mengatakan tidak.

Para petani berada pada posisi kurang diuntungkan, karena negara tidak mengakui hak-hak mereka atas lahan. Beberapa dari mereka memiliki sertifikat lahan yang diterbitkan kepala desa, yang secara hukum sebenarnya kurang kuat dibandingkan izin-izin yang dikeluarkan bupati sebagaimana yang dimiliki perusahaan.

Sertifikat yang diterbitkan kepala desa mudah dipalsukan atau dimanipulasi, sebagaimana dialami Marjuansyah. Banyak klaim lahan tumpang tindih, suatu situasi yang sebelumnya bukan merupakan permasalahan bagi warga desa sebelum ada tekanan komersial pada lahan itu, dan permasalahan itu bisa selesai melalui hukum adat. Ketika perusahaan hadir, mereka mengakibatkan dan mengeksplotasi perseteruan ini, dengan membeli lahan dari siapapun yang bersedia untuk menjual duluan.

Kehadiran oknum polisi untuk negosiasi dengan Marjuansyah bukanlah suatu peristiwa asing. Di kasus lain, mereka mengambil langkah berani dan berat sebelah dalam melindungi kepentingan-kepentingan perusahaan.

Seorang petani bernama Wardian bin Junaidi menceritakan kepada kami mengenai bagaimana anak perusahaan Triputra yang sama menghancurkan pohon-pohon karet dan durian miliknya. Keluhannya terhadap perusahaan diacuhkan.

 

Wardian bin Junaidi

 

Waktu itu, Wardian nekat memanen buah sawit sendiri. “Saya mencoba memberanikan ke sana karena sudah bosan datang ke perusahaan,” kata pria yang berumur 63 tahun ini.

“Nyatanya, saya dituduh mencuri. Sebenarnya orang-orang itulah yang pencuri. Tapi hukum itu tebang pilih. Kami orang miskin nggak punya apa-apa. Kalau perusahaan punya uang banyak.” Dia ditahan dan dipenjara selama enam bulan.


Sejak awal hadirnya industri sawit di Indonesia, pemerintah telah berusaha menyeimbangkan antara menyerahkan lahan ke perusahaan-perusahaan besar yang mampu mengembangkan perkebunan yang menguntungkan, dan memastikan masyarakat sekitar memperoleh manfaat. Sepanjang 1980-an hingga 1990-an, pemerintah telah bereksperimen dengan mencoba berbagai model.

Cara paling umum adalah dengan meminta perusahaan membantu petani-petani setempat mengelola kebun “plasma”, yaitu kebun masyarakat yang ditanami sawit. Dua hektar pohon dewasa saja sudah bisa menciptakan perubahan besar bagi kehidupan petani miskin di pedesaan di Indonesia.

Perbandingan ukuran lahan yang harus disediakan perusahaan bervariasi. Memberikan terlalu banyak untuk perusahaan akan mengakibatkan masyarakat tak memperoleh manfaat; sedangkan jika terlalu sedikit akan membuat investasi jadi kurang menarik. Pada 2002, peraturan berlaku saat itu ambigu dari segi bagaimana perusahaan akan membantu petani lokal, namun jelas bahwa perusahaan harus melakukannya. Ini adalah peraturan yang memberi kuasa kepada bupati untuk menerbitkan izin, dan kewenangan untuk mencabut perizinan jika perusahaan gagal “menumbuhkan dan memberdayakan” masyarakat setempat.

Pada 2007, peraturan-peraturan ini menjadi lebih konkrit, dengan mewajibkan perusahaan menyediakan, menanam dan menyerahkan suatu wilayah kebun plasma yang setara seperlima dari luas izin konsesi yang mereka miliki.

Setiap perusahaan yang diberi lampu hijau oleh Darwan wajib mematuhi peraturan-peraturan ini, tetapi tak ada yang melakukannya. Sejak keluarga Kuok dan Rachmat datang ke Seruyan pada awal 2000-an, mereka sudah menjanjikan kebun plasma. Memasuki periode kedua kepemimpinan Darwan, kegagalan mereka memenuhi janji mengakibatkan keresahan yang terus berkembang.

Jika perampasan lahan di awal adalah suatu tamparan keras, tidak terlaksananya kebun plasma merupakan rasa sakit berkepanjangan. Tanpa plasma masyarakat tidak mendapatkan akses terhadap kekayaan yang dihasilkan perkebunan, yang terkonsentrasi di tangan-tangan para biliuner pemilik lahan terluas di kabupaten itu. Penduduk desa sudah kehilangan lahan mereka, sungai menjadi tercemar, pekerjaan posisi terbaik di perkebunan diberikan kepada pendatang yang dianggap memiliki kemampuan lebih baik. Buruh harian memetik buah sawit hanya menghasilkan upah yang sangat kecil untuk bisa bertahan hidup layak.

Ketika protes dari para penduduk desa tak didengarkan, jadi makin jelas bahwa Darwan tak hanya berpihak kepada kepentingan perusahaan, juga mengendalikan arah bentuk kebijakan dalam dukungannya terhadap perusahaan-perusahaan itu. Ketika Triputra menciptakan keresahan dengan rencana membangun sebuah pabrik pemrosesan sawit di hulu Danau Sembuluh, warga yang mengeluh diancam bupati itu sendiri.

“Pada 2010, dia menghadiri acara keagamaan di desa kami dan mengatakan, ‘tidak ada yang boleh menentang pabrik atau akan ada masalah,” kata seorang penduduk desa kepada sebuah LSM. “Kalau kamu bekerja di pemerintah atau perkebunan, kamu akan dipecat’.” Darwan dilaporkan menunjuk kepala desa baru di desa-desa yang menentang perkebunan, hingga mengurangi potensi penolakan dari jalur institusi resmi.

Pada awal periode kepemimpinan Darwan yang kedua, seseorang bernama Budiardi terpilih duduk di DPRD. Dia terang-terangan bilang terpilihnya dia merupakan mandat untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat melawan perusahaan.

Budiardi berasal dari Kecamatan Hanau, dimana perkebunan BEST Group didirikan di tengah-tengah taman nasional dan desa-desa di sekitar. Tak lama kemudian dia berpendapat sia-sia mencoba melakukan perubahan sistem dari dalam. Partai Darwan mendominasi di DPRD, ketuanya adalah keponakannya.

“Suaranya apapun untuk menentang kebijakan Darwan ini, percuma,” kata Budiardi. “Kerjanya DPR ini, mengontrol kerjanya bupati.”

 

Budiardi yang terpilih jadi anggota DPRD Seruyan dan bertekad memperjuangkan hak-hak warga

 

James Watt, petani dari desa di tepi Danau Sembuluh, yang namanya Bangkal, sudah terlanjur percaya dengan janji Darwan yang katanya akan membuat perkebunan bisa bermanfaat untuk rakyat, sebelum lahannya diambil alih Sinar Mas Group, konglomerat Indonesia yang didirikan keluarga Widjaja. “Katanya untuk mensejahterakan rakyat — ternyata nol,” kata James.

“Yang sejahtera itu bukan rakyat, tapi untuk orang-orang yang berkepentingan.”

Saat perusahaan terus memaksa, Darwan tak melakukan apa-apa. “Dia selalu mengabaikan apa yang janji-janji dia itu.” Sebagai dramatisasi dia lalu meniru suara Darwan, “Kesempatan mumpung saya sebagai pejabat bupati, jadi kesempatan saya meraih uang yang sebesar-besarnya. Kan gitu.

Ketika perlawanan dilakukan para petani Seruyan melalui jalur pemerintahan — lembaga desa, polisi, DPRD, dan bupati — gagal, mereka mulai mengambil tindakan langsung. Seorang laki-laki bernama Sadarsyah mengklaim bahwa lahannya yang direbut anak perusahaan Triputra menjadi suatu simbol dari konflik-konflik yang tak terselesaikan pada awal 2011, yang mengakibatkan para penduduk desa menutup akses jalan perusahaan selama berhari-hari. Perusahaan lalu menuduh dia sebagai penipu dan melaporkan para demonstran ke polisi.

Sementara itu, di perkebunan milik Wilmar, ratusan penduduk desa menutup jalan utama menuju area konsesi, dimana limbah pabrik terus mencemari pasokan air setempat. Polisi anti huru-hara sejak saat itu sering terlihat di perkebunan. Ketika tim LSM mengunjungi salah satu perkebunan Wilmar pada 2012, salah satu hal yang pertama mereka lihat adalah seorang tentara yang dipersenjatai dengan senapan serbu M-16.


Prospek penuntutan oleh KPK mulai membayangi Darwan. Lembaga anti-rasuah ini mengunjungi Seruyan pada 2008, sebagai tindak lanjut laporan Marianto, setelah Darwan diputuskan menjabat bupati pada periode kedua.

Menurut Marianto, mereka menggeledah kantor-kantor pemerintah untuk mencari data melalui beberapa kunjungan ke Kuala Pembuang, ibu kota kabupaten yang terletak di tepi laut. (KPK menolak untuk berkomentar terkait kasus Darwan).

Suatu hari, mereka mengadakan pertemuan dengan asisten Darwan dan sekumpulan tokoh setempat, termasuk Marianto. “Jangan sekedar datang untuk lihat-lihat saja,” Marianto ingat waktu mendesak mereka. “Kita mengharap, dengan kedatangan KPK ini, kita minta ada ending yang diharapkan masyarakat.” Hingga periode kedua, investigasi ini sepertinya tidak dilanjutkan.

Nordin Abah, aktivis yang investigasi sendiri terhadap Darwan, juga melaporkan ke KPK. Dia saling kontak dengan pimpinan dari lembaga itu selama masa jabatan kedua Darwan, namun kasus ini tak pernah terungkap. Selain ke KPK, Nordin punya pilihan untuk melaporkan atas tindakan korupsi ke polisi atau kantor kejaksaan. Namun, dia mengatakan kepada kami bahwa hal itu akan “sia-sia.”

Nordin juga khawatir bahwa dia bisa “dikriminalisasi”: ditahan atas pelanggaran yang tidak dilakukannya. Dia mengatakan, menerima ancaman terhadap anak-anaknya, yang dikirim lewat pesan singkat (SMS).

“Nordin, kalau kamu di sini lagi, kamu kalau masih ke Seruyan, kamu pikirkan anak kamu masih kecil,” katanya menceritakan, bunyi pesan orang yang mengintimidasi.

“Saya sebenarnya agak terganggu dengan ancaman tentang anak itu. Kalau hanya saya gak masalah, tapi kalau anak itu saya terganggu.” Nordin meninggal dunia karena hipertensi pada bulan Juni tahun ini, pada usia 47 tahun.


Menjelang akhir Juli 2011, ketegangan di Seruyan makin memuncak. Ribuan warga desa di seluruh kabupaten itu mendatangi Kuala Pembuang, mendirikan tenda di luar gedung DPRD dan meminta audiensi dengan bupati.

Para demonstran mewakili 27 desa, dan datang menyuarakan keluhan ganda yaitu pencaplokan lahan dan kegagalan untuk menyediakan kebun plasma. Salah satu koordinator aksi itu adalah James Watt, petani dari Bangkal yang kehilangan lahann karena dicaplok Sinar Mas Group. Mereka didampingi oleh anggota DPRD yang bersimpati, termasuk Budiardi. Mereka menggelar spanduk, mendirikan dapur umum dan mendeklarasikan bahwa mereka berniat tinggal sampai Darwan keluar menemui mereka.

 

Kliping surat kabar saat demonstrasi pada 2011

 

Beberapa hari kemudian, Darwan akhirnya muncul dari gedung DPRD. Dia keluar menuju panggung beranda, melihat para demonstran yang mengelilingi panggung itu di bawah. Dia mengenakan kemeja bupati berwarna hitam dan berkancing, serta peci hitam. Dia didampingi oleh orang kepercayaan dan tokoh-tokoh pemerintahan lain.

James Watt dan para pemimpin demonstran menggunakan alat pengeras suara untuk membacakan tuntutan mereka. Mereka ingin bupati menggunakan kewenangan mendorong perusahaan-perusahaan menyelesaikan konflik lahan. Juga memaksa perusahaan untuk menyediakan seperlima lahan untuk perkebunan masyarakat.

Darwan mendengarkan, dan menjawab akan menyambut kedatangan masyarakat dan berusaha menyampaikan aspirasi mereka kepada perusahaan-perusahaan itu. Namun, dia mengatakan, perusahaan tak mungkin menyediakan lahan plasma di dalam wilayah perkebunan karena mereka tak wajib melakukan itu.

Para demonstran kemudian menyoraki dia, berteriak bahwa dia seorang pembohong, sebagaimana diingat James. Darwan mengacungkan tangan berusaha membuat mereka diam. Mereka terus berteriak.

“Akhirnya dia kan malu,” kata James. “Karena didesak begitu, akhirnya dia tidak mau lagi bicara. Langsung dia balik, masuk ke dalam dan keluar lewat belakang.”


Protes ini terjadi selama masa puncak konflik rakyat di berbagai penjuru Indonesia. Bulan berikutnya, konflik suram di Mesuji, Sumatera Selatan, menjadi pusat perhatian nasional. Beberapa bulan kemudian, ratusan penduduk desa menduduki Pelabuhan Sape di pulau Sumbawa untuk menentang izin pertambangan yang diterbitkan bagi sebuah perusahaan Australia. Setelah lima hari, polisi anti huru-hara menembakkan senjata mereka ke arah blokade, hingga menewaskan dua remaja.

Pada bulan sama, 28 petani dari Pulau Padang, Riau, menjahit mulut mereka memprotes konsesi industri kayu yang mengklaim lebih dari sepertiga pulau mereka. Akhir tahun, setidaknya 22 orang meninggal dalam ratusan aksi protes di berbagai wilayah Indonesia.

Banyak pakar mengutuk aksi demonstran karena “mengabaikan hak demokrasi mereka untuk mengajukan keluhan melalui perwakilan rakyat yang sudah dipilih” dan memilih untuk melakukan “aksi jalanan,” sebagaimana dikutip di editorial Jakarta Post.

Budiardi, anggota DPRD dari Seruyan, memiliki pandangan berbeda. “Kita bercoba berkomunikasi dengan mereka soal penyelesaian konflik lahan dan kemitraan dengan masyarakat,” katanya. “Tapi, saya pikir, kita tidak bisa berbuat apa-apa kalau kepala daerahnya kayaknya tidak menginginkan apa yang diminta oleh masyarakat.”

 

Budiardi di rumahnya di Halau, Seruyan

 

Pada Desember tahun sama, 11 orang dari Hanau, kecamatan yang sama dengan asal Budiardi, memasuki perkebunan BEST Group untuk aksi vandalisme. Marah setelah bertahun-tahun berupaya protes ke perusahaan tetapi tak berhasil, mereka menggunakan satu truk dan tali dan mencabut beberapa pohon sawit sampai ke akarnya.

Semua orang yang terlibat masuk penjara selama beberapa bulan. Budiardi tidak ada disana, namun dia mengorganisir protes di depan kantor perusahaan, dan sekarang dia dijuluki “provokator”. Surat perintah diterbitkan untuk menahannya. Budiardi mengacuhkan perintah itu dan pergi ke Jakarta bersama dengan warga Hanau untuk audiensi di DPR. Setelah sebulan berlalu sebagai seorang “buronan”, Budiardi akhirnya ditangkap juga. Dia disidangkan dan dipenjara selama empat bulan.

Bagi Budiardi, yang terjadi akhirnya meluluhkan semangatnya. Setelah memenuhi hukuman penjara dan kembali ke rumah, dia mengosongkan lemari berkas yang dia miliki, mengambil semua fotokopi perizinan yang pernah diterbitkan Darwan beserta dokumen-dokumen lain, membawa ke belakang rumah, dan membakarnya.

“Saya kecil harapan, untuk percaya lagi dengan pemerintahan sekarang,” katanya. “Saya secara pribadi, nggak lagi mau ikut campur di situ.”


Meskipun pergulatan melawan perkebunan berhasil memukul mundur semangat juang Budiardi, sebaliknya malah membuat James Watt menguatkan tekad. Dia membutuhkan tekad itu untuk menghadapi kandidat terdepan yang akan menggantikan Darwan setelah periode kedua dan terakhir masa kepemimpinannya berakhir, yang tak lain adalah anak laki-laki bupati itu, Ahmad Ruswandi.

 

Ahmad Ruswandi saat masa kampanye Maret 2013 di Seruyan

 

Pada saat pilkada di Seruyan, April 2013, semangat reformasi sudah bertekuk lutut di bawah kuasa pemimpin daerah yang memanipulasi demokrasi. Para kerabat pejabat daerah merayap masuk ke ruang-ruang di pemerintahan, saat para bupati berupaya melanjutkan kepemimpinannya melampaui batas masa kepemimpinan, dengan memasukkan pasangan, saudara kandung, saudara sepupu dan anak-anak mereka ke dalam jabatan politik.

Tak lama, pada 2013, penahanan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar karena menerima suap kala memutus perkara perselisihan pilkada akhirnya mendorong isu dinasti politik ini hingga menjadi sorotan di tingkat nasional. Meskipun demikian, ketika Ruswandi mencalonkan diri sebagai bupati, dia sudah menciptakan kekhawatiran besar bagi para lawan mereka di Seruyan, yang hampir tidak bisa membayangkan lima tahun lagi di bawah kepemimpinan anggota keluarga Darwan.

“Masyarakat pun lihat, ibarat HP itu — cuma berubah casing-nya saja,” kata Wardian, petani yang pernah dipenjara karena mencuri buah sawit sebagai pembalasan atas perusahaan yang merampas lahannya. “Mesinnya tetap, yang itu aja.”

Menurut aturan main yang biasa berlaku, Ruswandi kemungkinan akan menang dengan mudah. Setiap orang di 12 partai yang memiliki kursi di DPRD sudah mendukung dia. Penantang utama sudah dipaksa mengundurkan diri dari pilkada ketika salah satu partai menarik dukungan dan mendukung Ruswandi pada detik-detik akhir. Ketua cabang partai di Seruyan bingung atas keputusan yang diambil di tingkat provinsi itu.

Ward Berenschot, salah satu pengarang Democracy for Sale, mengatakan, uang seringkali digunakan ketika para kandidat mencari dukungan dari partai-partai politik, dan para kandidat membutuhkan dukungan dari partai-partai politik itu untuk mencalonkan diri. Partai-partai itu bisa meminta sampai lebih dari Rp1 miliar untuk setiap kursi yang mereka duduki di DPRD.

Ambrin M Yusuf, laki-laki yang mengaku nyaris tak bisa menghindar dari keterlibatan dalam skema perizinan Darwan, bergabung dengan tim kampanye Ruswandi. Dia mengatakan kepada kami, bahwa Darwan sendirilah yang telah mengumpulkan dukungan bagi Ruswandi.

“Semua partai kan diambil Haji Darwan,” katanya, dengan menyebutkan gelar kehormatan untuk menunjukkan rasa hormat.

Darwan dikatakan sangat percaya diri pada peluang anaknya sampai sesumbar bahwa tak akan ada bedanya jika pasangan pencalonannya adalah orangutan. Namun ketika Ruswandi kampanye di desa-desa yang telah mengalami berbagai bentuk pembangunan di bawah kepemimpinan ayahnya selama satu dekade, dia mungkin akan melihat alasan untuk melihat dari sudut berbeda. Jalurnya menuju kemenangan pilkada mungkin tak semudah seperti yang dia perkirakan sebelumnya.

Berhadapan dengan Wardian, dia mendengar bahwa jalurnya menuju kemenangan mungkin tidak sejelas yang diharapkannya. “Kalau kamu mengandalkan uang, kamu tidak menang,” kata Wardian.

Rasa percaya diri Darwan terbukti kurang tepat. Suatu gerakan akar rumput perlahan menggelembung di balik satu-satunya penantang, Sudarsono, yang tidak memiliki dukungan partai dan harus maju sebagai calon independen.

Syarat pencalonan independen adalah mengumpulkan ribuan tanda tangan untuk maju pilkada. Sudarsono adalah seorang anggota DPRD Kalimantan Tengah, sementara kandidat yang maju sebagai wakil bupati, Yulhaidir, pernah mendampingi para demonstran pada aksi besar-besaran tahun 2011 sebagai anggota DPRD Seruyan. Tokoh-tokoh utama dari peristiwa itu, seperti James Watt, mendukung kampanyenya dan mendirikan pos sukarelawan di rumahnya masing-masing, dimana mereka mengorganisir gerakan itu.

 

James Watt

 

Sudarsono-Yulhaidir maju lewat platform yang tepat menyasar industri sawit, dengan menandatangi ikrar bahwa jika terpilih, mereka akan mendorong perusahaan-perusahaan itu untuk menuntaskan konflik lahan dan menyediakan kebun plasma. Hal ini sesuai dengan aspirasi para pemilih yang merasa dikhianati oleh Darwan yang dulunya mereka percaya. Sudarsono diumumkan sebagai pemenang dengan selisih cukup besar. Ruswandi menuduh kemenangan ini sebagai kecurangan, namun tuntutannya kalah di Mahkamah Konstitusi.

Era Darwan Ali telah usai. Meskipun kehancuran akibat transaksi-transaksi lahan yang dilakukannya akan terus berlanjut, dia sudah kehilangan kekuasaan. Setidaknya untuk saat ini.

 

Bagian 5: Korupsi dibalik model yang lebih canggih

 

Jalan Darwan Ali di Sembuluh, tempat dia dibesarkan

 

Bagi segelintir pemerhati yang tahu kelakuan Darwan, cukup jelas dia dianggap telah menyalahgunakan jabatan untuk menghasilkan uang bagi keluarganya, selain menimbulkan kerugian besar bagi orang-orang yang seharusnya dia layani ketika dipilih. Penyidik KPK mengincar kasus ini selama bertahun-tahun, jadi mengapa tampak tak berlanjut?

Para penyidik yang terlibat, yang sejak saat itu telah meninggalkan lembaga ini, tak mau atau tak bisa berkomentar untuk artikel ini. Kami mencari berbagai jawaban melalui wawancara-wawancara dengan pejabat KPK yang sekarang, LSM dan akademisi yang fokus pada upaya anti-korupsi di Indonesia, dan penelitian kami sendiri pada kasus-kasus KPK lainnya.

Cara yang paling mudah untuk menghukum pejabat korupsi berdasarkan Undang-undang di Indonesia adalah dengan menangkap basah mereka ketika sedang menerima suap. Biasa dilakukan setelah penyadapan telepon, langkah yang bisa dilakukan KPK tanpa surat perintah.

Tindakan ini dikenal dengan sebutan OTT — operasi tangkap tangan. Pada 2012, lembaga ini memintas pembayaran yang ditujukan bagi seorang bupati di Sulawesi. Uang ini dibayarkan oleh seorang pebisnis perempuan yang sedang mencari izin konsesi sawit. Awalnya pebisnis ini mengklaim, uang yang dibayarkan merupakan “donasi”, dan kemudian mengaku bahwa sedang diperas.

Sang bupati dan pebisnis sudah dipenjara, namun kasus ini hanyalah satu dari sedikit kasus perizinan yang berhasil diusut KPK. Tama Langkun, peneliti dari Indonesian Corruption Watch (ICW), LSM berbasis di Jakarta dan pernah membantu Nordin Abah mengejar Darwan, menarik suatu perbandingan dengan Seruyan. “Menurut saya kasusnya sama,” katanya. “Bedanya [di Sulawesi] KPK berhasil menangkap tangan, OTT — operasi tangkap tangan.”

 

Tama Langkun (kiri) dan Lais Abid, peneliti ICW

 

Seruyan melibatkan skema lebih rumit. Alih-alih meminta uang tunai untuk ditukarkan dengan perizinan, teman-teman dan kerabat Darwan menciptakan perusahaan-perusahaan cangkang sebagai kendaraan uang dari perusahaan-perusahaan sawit. Skema itu berhasil menghindarkan mereka dari pelanggaran yang lebih kentara yaitu penyuapan. Namun, hukum di Indonesia mengatur definisi korupsi secara lebih luas, asalkan kasus dapat memenuhi tiga kriteria. Pertama, tersangka telah menyalahgunakan kekuasaan mereka.

Kedua, mereka melakukannya dengan tujuan untuk “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.” Ketiga, mereka mengakibatkan “kerugian negara”, yang berarti bahwa kerugian uang bagi pemerintah dapat didefinisikan.

Sepertinya sudah terbukti dengan sendirinya bahwa Darwan bertindak dengan tujuan memperkaya keluarga dan kroni-kroninya. Mereka sudah menghasilkan lebih dari satu juta dolar di muka dari perizinan yang dia terbitkan.

Serupa dengan itu, nampaknya ada indikasi kuat bahwa dia telah menyalahgunakan kekuasaan. Perizinan yang dibeli Triputra dari anak laki-lakinya sangat tepat digunakan sebagai contoh. Ada bukti dimana mereka sepertinya telah melanggar beberapa ketentuan hukum selama beroperasi, akibat dari kurangnya pengawasan dalam rezim peraturan dibawah Darwan.

Kriteria ketiga, kerugian negara, mungkin merupakan hal paling sulit dibuktikan. Hal mudah menghitung uang yang mengalir dari pundi-pundi rakyat, terutama jika dilakukan dengan mengalirkan uang dari anggaran atau kontrak. Bahkan, ini bentuk tindak kriminal yang mengakibatkan banyak bupati ditangkap.

Sisi lain, kerugian dari penerbitan perizinan korup untuk penebangan hutan, penanaman sawit atau penambangan batubara lebih sulit diukur. Jika perusahaan membayar pajak, kerugian yang ditimbulkan bagi negara jadi tak terlalu jelas. “Ini problem mendasar, kenapa kemudian kasus korupsi di sumber daya alam itu sangat sedikit diproses aparat penegak hukum di Indonesia,” kata Lais Abid, juga peneliti ICW.

Ada hambatan lain untuk pengusutan yang tak ada hubungan dengan hukum. Karena kewalahan dan memiliki staf terlalu sedikit, KPK sudah menimbun hingga 16.000 keluhan tahun 2008, setahun setelah Marianto bertemu dengan peniup peluit di Kuala Pembuang.

Pada 2007, KPK hanya berhasil menyelesaikan 19 kasus. Lembaga ini juga selalu diserang institusi-institusi lain. Pada 2009, saat Nordin mendiskusikan tentang Darwan dengan para petinggi KPK, lembaga ini sedang terlibat dalam perselisihan dengan kepolisian negara dan kantor Kejaksaan Agung yang berujung pada ketua dan dua deputinya dijebak terlibat kasus pembunuhan, pemerasan dan penyuapan.

Dimas Hartono, aktivis yang berbasis di Palangkaraya dan bekerja dengan Nordin, berpendapat, kampanye untuk mengecilkan KPK membuat kasus di Seruyan jadi teralihkan.

 

Dukungan publik kepada KPK. Foto: ivanatman

 

KPK adalah institusi paling terpercaya di Indonesia, dan paling ditakuti–lembaga ini tidak pernah kalah ketika mengajukan kasus ke pengadilan. Mungkin karena KPK tidak ingin kehilangan rekor yang sempurna, ia menjadi segan memproses kasus yang belum pasti bisa dinyatakan bersalah.

Selain itu, investigasi terhadap seorang tersangka KPK juga tidak bisa dihentikan, suatu klausul yang ditulis di UU dengan tujuan mencegah tersangka melakukan suap saat berusaha keluar dari permasalahannya. Namun Tama dari ICW percaya, peraturan itu telah memberikan dampak yang membuat KPK takut mengambil kasus-kasus yang lebih rumit.

Dalam beberapa tahun terakhir, ICW telah melaporkan 18 kasus yang “mirip dengan Seruyan” yang dipercayai tak diproses karena penyuapan tak terlalu jelas dilakukan para pejabat yang terlibat. “Standar KPK sekarang makin tinggi,” kata Tama.

Secara teori, ada jalan alternatif: Darwan bisa dilaporkan atas nepotisme. Berdasarkan hukum Indonesia, nepotisme memiliki definisi yang serupa dengan korupsi, namun tak membutuhkan bukti kerugian negara untuk membuat kasus nepotisme layak dipertimbangkan.

Masalahnya adalah tindak kriminal itu berada di bawah jurisdiksi polisi dan Kejaksaan Agung, yang Nordin Abah duga akan meminta uang kepada Darwan agar kasus tidak dilanjutkan. “Ada kemungkinannya di-ATM-kan oleh oknum polisi atau kejaksaan,” kata Nordin. “Kalau di KPK kan kemungkinan untuk di-ATM-kan kecil.”

Jimly Asshiddiqie, pendiri Mahkamah Konstitusi, pada waktu itu menjabat sebagai ketua, mengungkapkan pandangan berikut. “Pada prakteknya, kita memiliki masalah dengan institusi tradisional ini,” katanya. “Institusi ini tidak menegakkan hukum, mereka sebenarnya melindungi perusahaan-perusahaan.”

Jeffrey Winters, professor Northwestern University yang mempelajari oligarki di Indonesia dan di tempat lain, membandingkan sistem hukum di luar KPK sebagai “saklar lampu yang bisa dinyakan atau dimatikan” oleh orang-orang yang memiliki uang atau pengaruh politik.

Jika semua sistem beroperasi seperti lembaga anti-rasuah ini, katanya, negara akan jadi bebas korupsi seperti Singapura. “KPK memiliki mandat dan kapasitas anti-korupsi yang cukup sempit,” katanya. “Sebagian besar spektrum korupsi terletak diluar bidang KPK. Dan bagian di luar spektrum itu tidak dikejar dengan efektif.”

Kombinasi kelemahan apapun yang memungkinkan Darwan untuk menyelinap keluar jaring hukum, kenyataannya, bahwa dia merupakan gejala suatu permasalahan yang membentang jauh keluar batas-batas wilayah Seruyan. Di penjuru nusantara, kendali kantor bupati terhadap sumber daya alam, ditambah dengan peluang menggunakan modus mengeluarkan izin untuk perusahaan-perusahaan cangkang, telah menarik minat banyak politisi yang bertujuan mengkonsolidasikan kekuasaan dan kekayaan dengan mengorbankan rakyatnya.

“Ini adalah celah,” kata Grahat Nagara, peniliti di Auriga, LSM yang bekerja dekat dengan KPK. “Begitulah cara dinasti politik di Indonesia bekerja menghasilkan uang.”

 

Bagian 6: Tumbuh suburnya dinasti politik

 

Ahmad Ruswandi

 

Meskipun Ruswandi kalah pada pilkada tahun 2013, keluarga Darwan tetap mengakar dalam politik di Seruyan dan Kalimantan Tengah. Darwan pindah ke partai baru, Partai Amanat Nasional (PAN), yang sekarang dia ketuai di tingkat provinsi. Posisi ini sangat berpengaruh dalam memberikan dukungan dalam pilkada. Tahun lalu, Darwan mendukung Gubernur Kalimantan Tengah yang kini berkuasa, dukungan juga dia pastikan pada periode kedua.

Darwan tidak merespon permintaan untuk wawancara, disampaikan lewat pesan terkirim dan panggilan telepon ke nomor yang diberikan oleh kantor PAN di DPR di Jakarta. Dia sempat mengangkat panggilan telepon kami dan menjanjikan untuk mengirimkan alamat surelnya untuk dikirimkan sejumlah pertanyaan kami, tapi dia tidak pernah melakukannya. Dia juga tidak membalas surat yang menjelaskan segala temuan kami termasuk sejumlah pertanyaan rinci, yang dikirimkan ke kantor partainya di Kalimantan Tengah.

Namun pada suatu sore di bulan April, kami bertemu anaknya, Ruswandi, hingga ke suatu rumah di Sampit dimana dia menghabiskan akhir pekannya. Kerabat-kerabatnya menempati berbagai posisi berkuasa di kabupaten dan provinsi. Sebagai hadiah hiburan, bagi Ruswandi setelah kalah pilkada adalah menggantikan sepupunya sebagai Ketua DPRD Seruyan. Orang nomor dua terkuat di kabupaten.

Kami menemuinya di halaman rumah besar, di balik pagar putih yang ditunggui seorang penjaga, dengan bangku logam dan kursi kayu di tempat teduh. Di dekat kami ada sepasang mobil off-road rakitan dengan logo Harley Davidson. Di garasi ada kendaraan 4WD lain, hadiah dari ayahnya. Ruswandi tersenyum saat menghiasi pidatonya dengan berbagai jargon bahasa Inggris, seperti “efektif efisien”. Dia mengenakan kacamata berbingkai hitam, tanpa peci yang sering dikenakannya setiap difoto.

Dia sedang dalam suasana hati yang baik, tak terpengaruh oleh krisis sosial yang ada di Seruyan. Dia tidak mengakui adanya krisis, karena menurut pandangannya pergeseran ke perkebunan telah memberi keuntungan buat masyarakat Seruyan. “Kalau nggak ada sawit, bingung juga sekarang, karena sumber daya alam kan sudah habis,” katanya. “Makanya, kalau saya lihat, masih baguslah sekarang ini.”

 

Ahmad Ruswandi di rumahnya di Sampit

 

Dia mengakui, “ada dampak positif dan ada dampak negatif” dalam perluasan besar-besaran perkebunan, namun satu-satunya kekurangan yang dapat dia identifikasi adalah bahwa saluran air di Seruyan “enggak kayak dulu lagi.” Meskipun demikian, dia mengeluarkan perusahaan-perusahaan di sekeliling Danau Sembuluh dari dugaan penyebab polusi yang terjadi. Alasannya, masyarakat “mandi di situ, buang kotoran juga di situ. Jadi kalau tanpa ada perusahaan pun, airnya akan tercemar juga,” katanya.

“Memang kalau perusahaan ini, nggak signifikan, gitu. Saya yakin, kalau sampai perusahaan itu mencemarkan lingkungan hidup, dia pun nggak berani. Iya nggak?”

Dia mengklaim, industri kelapa sawit telah menawarkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat. Kemudian dia bilang, yang menjadi masalah adalah masyarakat setempat tak ingin bekerja di perkebunan. Pada era penebangan kayu, katanya, mereka sudah dibiasakan memperoleh uang dengan mudah dari kayu. Sekarang mereka “agak manja,” sementara tenaga kerja pendatang “lebih qualified” dan mau bekerja dengan lebih keras.

Ketika ditanya tentang dampak perkebunan, dia mengakui bahwa akan sulit bagi masyarakat beroleh manfaat dari perkebunan tanpa ada plasma. “Harapannya memang harus plasma lah,” katanya. “Karena kasihan masyarakat.” Namun dia tidak tahu bagaimana mewujudkan ini. Salah satu anggota DPRD yang pernah kami temui, dari partai lawan, bersikeras bahwa pemerintah seharusnya mengancam untuk mencabut izin-izin perusahaan yang menahan plasma.

Ruswandi secara terbuka mengakui, dia sendiri memiliki tiga perusahaan yang dijual ke Triputra: PT Salonok Ladang Mas, PT Mega Ika Khansa and PT Gawi Bahandep Sawit Mekar. Ketika topik ini diangkat, tanpa disangka dia menyebutkan nama ketiga perusahaan itu. Namun dia membeberkan sebuah kisah berbeda. Dia mengklaim, tiga perusahaan itu sudah dibentuk sejak sebelum ayahnya berkuasa. Dia menyebut bahwa Darwan tak pernah menerbitkan perizinan bagi mereka. Namun, dokumen perusahaan dan sebuah database perizinan pemerintah menunjukkan hal sebaliknya.

Dengan berapi-api, dia juga menjelaskan, dia menganut batas-batas yang jelas antara perannya sebagai pejabat publik dan pelaku bisnis, batas yang ironisnya malah diburamkan oleh jual-beli perizinan yang dilakukan oleh keluarganya.

“Sebagai wakil rakyat, yang kalau istilah pemain bola, saya wasit,” katanya sambil tersenyum lebar. “Nah, kalau saya wasit, saya main, kan kurang fair-lah. Jadi saya bisnisnya di luar Seruyan. Kalau di Seruyan, saya nggak ada bisnis. Saya murni jadi wakil rakyat.”

Dia bersikeras, semua perizinan yang diterbitkan ayahnya sudah bersih. Sebagai bukti, dia mencontohkan fakta bahwa dia tak pernah tertangkap.

“Karena kalau nggak clean, pasti akan terendus oleh hukum, kan?”


Pada awal tahun ini, berdasarkan beberapa liputan berita yang dikumpulkan, Triputra telah mulai membagikan plasma bagi beberapa kelompok masyarakat yang telah menantikan selama bertahun-tahun. Sudarsono, bupati yang sekarang, berpidato pada upacara penanaman perdana di Desa Baung.

“Saya tahu persis, bagaimana perjuangan panjang yang dilakukan warga untuk mendapatkan plasma, sekarang perjuangan itu mulai membuahkan hasil. Jadi masyarakat patut bangga dan bersyukur,” katanya.

Sekelompok pejabat pemerintah mengacungkan ibu jari ke arah kamera. Yang turut hadir antara lain adalah Ahmad Ruswandi, dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPRD.

Baung terletak di tepian Sungai Seruyan, berupa garis sempit yang terhimpit lahan sawit raksasa milik Triputra dan wilayah lindung di tepi Taman Nasional Tanjung Puting. Perkebunan ini menyisakan lahan berukuran beberapa ratus meter di bagian timur sungai untuk desa itu, sementara bagian barat tidak bisa ditanami karena bagian dari kawasan lindung.

Pada suatu sore yang panas dan berdebu, kami duduk dengan Damun, pengurus pemerintahan desa. Dia menceritakan, sebuah gambaran suram kehidupan di era perkebunan. Masyarakat setempat tak lagi bisa memanen kayu tanpa ditahan atas tuduhan penebangan liar.

Perikanan sudah tumbang karena sungai-sungai tercemar. Sebagian besar lahan pertanian mereka sudah diserahkan untuk perusahaan. Pekerjaan terbaik di perusahaan diberikan kepada orang-orang luar yang kemampuannya dianggap lebih tinggi. Sementara para buruh yang tak memiliki keterampilan dibayar dengan upah rendah yang hampir tak cukup untuk bertahan hidup.

Tetap saja, kata Damun, mereka di sana “sangat tergantung kepada perusahaan sawit”. Hanya itulah satu-satunya peluang mata pencaharian di desa ini.

Tiga tahun sebelumnya, warga Baung dan desa-desa lainnya memblokir jalan masuk ke dalam wilayah konsesi Triputra menuntut penyelesaian atas sengketa lahan yang sudah berlangsung selama satu dekade. Sekarang, Damun merasa, masyarakat akhirnya mendapat bagian dari sawit. Triputra telah menyisihkan lahan plasma seluas 3.000 hektar di empat desa.

Namun harapan ini agaknya terlalu dini. Sebagian wilayah lahan yang dijatahkan perusahaan untuk masyarakat ternyata terletak di wilayah yang tidak boleh digarap buat perkebunan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk perkebunan. Kenyataan ini membuat lahan plasma belum bisa dikerjakan sepenuhnya. Baru sebagian kecil yang sudah ditanami.

“Tujuh tahun menunggu,” Damun memelas. “Itu harapan kita kan, yang terakhir lah. Alhamdulillah, perusahaan ini juga membantu kami.”

Saat para petani di Seruyan menantikan plasma mereka, Arif Rachmat, CEO Triputra Agro Persada, mempromosikan citra diri. Dia menampilkan sosok taipan muda yang dinamis dan progresif.

Pada Januari lalu, dia berkunjung ke Davos, Switzerland, menghadiri World Economic Forum, dimana dia terpilih sebagai Young Global Leader, hingga bergabung dengan jajaran komunitas orang-orang berprestasi tinggi yang menggambarkan diri mereka sebagai “suara bagi masa depan dan harapan bagi generasi mendatang.”

Dengan mengenakan mantel musim dingin, dia mengatakan kepada seorang kru televisi, “Salah satu harapan saya adalah meningkatkan produktivitas dan penghidupan para petani, dan juga keberlanjutan pangan.”

 

Sebuah halaman di majalah Forbes tentang “pemimpin bisnis yang sedang naik daun”. Arif Rachmat adalah yang paling kiri.

 

Seorang anak buah Arif mengatakan kepada kami lewat surel bahwa Triputra menaati peraturan-peraturan yang mewajibkan perusahaan untuk menyediakan plasma sebesar seperlima wilayah perkebunan mereka. Hal ini belumlah sepenuhya terjadi di Seruyan.

Hari ini, kelapa sawit menaungi seperlima lahan Seruyan. Sembilan puluh enam persen wilayahnya dimiliki orang kaya raya, termasuk keluarga Kuok, Rachmat, Tjajadi dan Widjaja. Laba mengalir keluar ke ibu kota di Jakarta, Singapura dan Kuala Lumpur. Hanya sedikit pecahan dari pajak yang dikumpulkan negara berhasil mencapai Seruyan.

Sawit di Seruyan terkonsentrasi di bagian selatan kabupaten itu, dimana sebagian besar masyarakatnya tinggal. Akses lahan para penduduk desa dibatasi ketat oleh perkebunan-perkebunan raksasa. Danau Sembuluh dan desa-desanya yang terletak di tepi danau hampir sepenuhnya dikepung. Wilayah tepi danau bagian selatan seluruhnya diklaim oleh Triputra, yang perkebunannya memanjang di tepian Sungai Seruyan, memblokir desa-desa di sebelahnya.

 

Konsesi sawit di sekitar Danau Sembuluh

 

Dalam sebuah tanggapan tertulis atas pertanyaan untuk artikel ini, Wilmar mengatakan kepada kami, mereka berusaha menyediakan plasma di Seruyan dan berhasil melakukannya di beberapa wilayah. Namun dia juga mengatakan bahwa upaya-upayanya tertunda karena tidak ada lagi lahan tersisa.

Sudarsono, bupati baru, telah berhasil mempromosikan Seruyan sebagai suatu percontohan ide baru yang beredar di dunia corporate social responsibility, yang dinamai “sertifikasi yurisdiksi”.

Setelah dua dekade lamanya terjadi pelanggaran hak-hak lahan dan deforestasi yang diakibatkan perkebunan, diajukan usul untuk membuat semua sawit dari Seruyan agar dinyatakan “berkelanjutan”. Seruyan akan berperan sebagai — sebagaimana dikatakan oleh salah satu pejabat — , “suatu model bagi kabupaten-kabupaten lain, tak hanya di Kalimantan Tengah namun juga di Indonesia, untuk pembangunan sawit berkelanjutan.” Perusahaan raksasa Unilever, pengguna sawit terbesar di dunia, menyebut akan mengutamakan membeli dari kabupaten itu.

Sudarsono mengatakan ,di tengah acara yang mempertemukan perusahaan-perusahaan sawit dan LSM pada 2015, bahwa ketika perusahaan membeli minyak sawit dari Seruyan, mereka dijamin sudah membeli produk yang diproduksi “tanpa mengakibatkan deforestasi”.

“Mereka juga akan tahu, bahwa tidak ada pembakaran ketika membuka lahan maupun penyitaan lahan-lahan masyarakat adat,” katanya.

Rencana itu menyertakan beberapa ide progresif, seperti memastikan bahwa plasma memiliki akses pasar, dan resolusi konflik lahan. Namun hingga kini, rencana itu sebagian besar hanya berupa insentif, tanpa disertai konsekuensi sanksi. Perusahaan-perusahaan sawit Seruyan ditawarkan jalur keluar penebusan dosa, tanpa harus menghadapi konsekuensi atas kesalahan-kesalahan yang dilakukannya di masa lalu.

Ide ini mencerminkan suatu harapan diantara para eksekutif perusahaan dan beberapa politisi untuk melupakan masa lalu, dan memperlakukan hari ini sebagai titik nol era baru menuju pembangunan berkelanjutan. Dalam tanggapannya terhadap pertanyaan-pertanyaan kami, misal, juru bicara Wilmar, Iris Chan, mengatakan, perusahaan sebaiknya dinilai berdasarkan apa yang dia lakukan hari ini. “Kami tidak percaya adanya makna di balik mengungkit-ungkit permasalahan yang sudah terjadi lebih dari 10 tahun lalu”, katanya.

Masalahnya, bagi masyarakat Seruyan adalah mereka masih terjebak dampak dari keputusan-keputusan yang dibuat 10 tahun lalu. Namun pernyataan bahwa tindakan-tindakan yang diambil saat itu tak bisa ditindak, karena tampak kurang menjadi prioritas KPK.

Saat ini, lembaga ini mempelopori pendekatan lebih proaktif terhadap korupsi yang terjadi pada sektor sawit, dengan memeriksa kepatuhan hukum perusahaan-perusahaan perkebunan di seluruh negara ini. Program ini dikenal sebagai Korsup Sawit. Program yang sama dilakukan pada sektor tambang yang diawali pada 2014 dan sudah membuahkan pembatalan terhadap ratusan perizinan di 12 provinsi.

Potensi keberhasilan pendekatan ini di Seruyan cukup terbatas, karena lahan sudah dibuka dan ditanami. Namun, sejumlah besar perizinan yang tak aktif atau belum tereksploitasi masih menaungi lahan-lahan hutan dan wilayah adat di seluruh Indonesia, terutama di pulau-pulau di Indonesia timur, dimana industri sawit cepat berkembang. Tidak banyak pengawasan yang diterapkan terhadap penerbitan perizinan di wilayah itu.

Bukti yang berkembang — termasuk cerita-cerita mendatang dalam seri Indonesia Dijual — menunjukkan bahwa ada kolusi-kolusi besar dan memanas di balik sebagian besar surat-surat perizinan itu. Dalam hal ini, pencabutan izin bisa mencegah terjadinya perusakan dan eksploitasi liar dari awal.

Meskipun bisa memberikan sedikit ruang bagi lingkungan alam Indonesia, pencabutan perizinan semata belum cukup memecahkan masalah ini. Pelajaran dari Seruyan, dan contoh yang berlaku bagi kabupaten-kabupaten lain, adalah seberapa besar kerusakan terjadi ketika pejabat-pejabat pemerintah bisa bertindak tanpa ada akuntabilitas dan pengawasan.

Sistem bayangan yang memungkinkan pejabat bupati seperti Darwan Ali tumbuh subur masih belum berubah. Hanya ada sedikit upaya memotong tali yang menghubungkan antara politik dan uang. Tali tersebutlah yang memungkinkan para bupati untuk mendanai pilkada dan mengkhianati harapan dari orang-orang yang sudah memilih mereka.

Permainan ini terus berlanjut di berbagai kabupaten di seluruh nusantara. Ada beberapa indikasi bahwa pelajaran di Seruyan, sudah diterapkan di tempat lain, tetapi bukan untuk kebaikan. Khaeruddin Hamdat, tangan kanan Darwan, sudah muncul lagi di Donggala, kabupaten yang memiliki banyak hutan di Sulawesi, dimana konflik antara masyarakat dan perusahaan kelapa sawit baru saja berkembang. Foto-fotonya di Facebook menunjukkan Khaeruddin sedang memeriksa sebuah peta konsesi dan makan malam dengan bupati, yang akan maju pilkada lagi tahun berikutnya.

Pada Juni 2018, lebih dari 100 kabupaten akan kembali memilih bupati baru, atau bahkan petahana, antara lain Seruyan. Anak perempuan Darwan, Iswanti, akan menjadi anggota keluarga berikutnya yang maju bersaing menuju posisi teratas. Dia telah mendaftar sebagai kandidat pada Mei ini.

“Saya sebagai putri daerah merasa terpanggil untuk mengabdi dan membangun Seruyan,” katanya kepada para reporter.

Advertisements

ISYARAT DESA PONDOK DAMAR

Catatan Kusni Sulang

http://epaper.radarsampit.net/arsip/byTanggal/2018-03-11

 

Hari Senin tanggal  5 Maret 2018 di Hotel Fovere, Palangka Raya, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi menyelenggarakan sebuah rapat sosialisasi tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dan Hutan Sosial dengan pembicara utama dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup,  Jakarta, ditambah dengan tiga orang  narasumber lain,  di antaranya  Deddy dari Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). Dari Deddy-lah saya pertama kali mendengar tentang terjadinya Peristiwa Desa Pondok Damar, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim),  tanpa merinci lebih lanjut apa-bagaimana.  Rincian Peristiwa saya peroleh kemudian dari media massa cetak Palangka Raya pada 6 Maret 2018 sedangkan dua videonya yang dibuat oleh seorang teman di lapangan, diperlihatkan oleh sohib saya Chandra Palusan yang mengajar di Politekhnik Kesehatan. Dua video lain hasil karya BorneoNews  TV dan Apriyanto yang melukiskan suasana di medan konflik inipun bisa disaksikan melalui youtube.

Peristiwa Desa Pondok Damar yang menurut menurut kaltengekspres.com, meletus pada tanggal 3 Maret 2018, tapi tidak terekspos oleh media, bermula dari  pencurian buah kelapa sawit sebanyak sembilan kilogram oleh warga Desa Pondok Damar dari kebun milik PT Mustika Sembuluh, anak perusahaan Wilmar Group. Pencurian itu diketahui oleh bagian keamanan (Satpam) PT Mustika Sembuluh. “Petugas keamanan perusahaan lantas mengejar hingga rumah penduduk hingga ke Desa Pondok Damar dimana yang dituduh mencuri bertempat tinggal atau berlindung.  Petugas keamanan perkebunan yang berjumlah puluhan (orang itu–KS) kemudian merusak rumah warga dan mengakibatkan seorang ibu hamil mengalami pendarahan” (Harian Kalteng Pos, 9 Maret 2018). Harian Radar Sampit (7 Maret 2018) melaporkan bahwa petugas keamanan perkebunan yang menyerang rumah adik Santo yang dituduh mencuri buah kelapa sawit itu berjumlah sekitar 30-an orang, bersenjatakan mandau dan samurai menggunakan tiga buah kendaraan roda empat. Di samping merusak rumah warga (adik Santo), petugas keamanan perusahaan itu juga melakukan pengrusakan terhadap sapundu dan sandung (Lihat: Harian Kalteng Pos. 6, 7, 8 dan 9 Maret 2018). Sandung adalah tempat menyimpan tulang-belulang mereka yang sudah ditiwahkan. Sapundu merupakan satu kesatuan dari sandung.

Pada Minggu (4/3/2018), Komandan Kodim (Dandim) 1015 Sampit, Letkol. Inf.  Sumarlin Marzuki memantau langsung kondisi Desa Pondok Damar dan mendatangi sandung serta sapundu  dan rumah warga, terletak dekat sandung. Setelah melihat keadaan rumah, sandung dan sapundu itu, Sumarlin Marzuki menyayangkan adanya perusakan terhadap situs budaya suku. Sebab, situs budaya merupakan salah satu identitas kekayaan dan keragaman Indonesia. “Situs budaya semacam ini janganlah dirusak, ini bukti jika negara kita ini memiliki kebudayaan yang beragam. Harus saling jaga,” ujarnya setelah mendengar uraian singkat tentang apa sandung dan sapundu.

Sementara Kapolres setempat AKBP Muchtar S Siregar juga tidak menyangkal telah terjadi perusakan tersebut. Menurut  Muchtar S Siregar. dari hasil pemeriksaan memang ada situs adat yang diduga dirusak oleh oknum satpam PT Mustika Sembuluh (Wilmar Group). Kejadian tersebut sebenarnya bermula kurang lebih satu bulan lalu, ketika satpam perusahaan sedang mengejar seseorang yang diduga melakukan pencurian buah sawit milik perusahaan. Saat itu pelaku melarikan diri ke arah rumah warga tersebut. Menduga pelaku berada di rumah warga tersebut, oknum satpam pun berusaha memanggil agar pelaku menyerahkan diri. Namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil. Merasa geram, oknum satpam pun melakukan perusakan dengan cara memecahkan beberapa kaca jendela rumah warga tersebut. Tapi pelaku tetap tidak ditemukan. Salah seorang warga yang melihat perusakan itupun tidak terima dan berusaha membalas perusakan yang dilakukan oknum satpam perusahaan tersebut dengan memecahkan kaca mobil yang digunakan para satpam. Dan pada akhirnya kejadian itupun dibawa ke ranah hukum. Demikian keterangan Muchtar S. Siregar selaku Kapolres setempat (https://www.borneonews.co.id/berita/88118-kapolres-kotawaringin-timur-situs-adat-juga-dirusak-oleh-oknum-satpam).

Keluarga Santo yang rumahnya dirusaki mengatakan “Kalau menuduh keluarga kami ada mencuri sawit, tidak seharusnya sampai merusak sandung (baca: kuburan — KS) orangtua kami. Kami sekeluarga mengeluarkan biaya besar untuk menggelar tiwah tapi mereka merusaknya”.  “Keluarga Santo jual kebun untuk melakukan tiwah, kenapa dirusak? Itu bagi kami sangat sakral,” ujar Sukarjo. kepala BPD Desa Pondok Damar. Sedangkan bagi Santo dan keluarganya perusakan sandung dan sapundunya, merupakan satu pelecehan dan menyangkut soal harga diri (Harian Radar Sampit, 7 Maret 2018).

Terhadap cara penanganan masalah pencurian seperti yang dilakukan oleh petugas keamanan PT Mustika Sembuluh anak perusahaan Wilmar Group seperti di atas, Gubernur Kalteng Sugianto Sabran mengatakan bahwa kalaupun benar ada tindakan pencurian, ia meminta semua pihak tidak main hakim sendiri, serta mengupayakan tetap menjaga situasi keamanan dan ketertiban di daerah ini (Harian Kalteng Pos, 6 Maret2018) sedangkan Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi Kalteng memandang dengan “geram” cara-cara yang digunakan oleh petugas keamanan PT Mestika Sembuluh sebagai pelanggaran adat. DAD Provinsi Kalteng berjanji untuk mengawal penyelesaian soal penyerangan ini secara hukum dan mempertimbangkan untuk menyidangkan PT Mustika Sembuluh anak perusahaan Wilmar Group ke Pengadilan  Adat (Harian Kalteng Pos, 8 Maret2018). Ketua DAD Kalteng, Agustiar Sabran menyatakan “jika memang terjadi pengrusakan situs tersebut, pihaknya akan mengusulkan kepada Gubernur Kalteng agar perusahaan tersebut dicabut hak guna usaha (HGU). Pihaknya juga akan menggelar sidang adat setelah tim investigasi mencari fakta di lokasi. (http://www.kalamanthana.com/2018/03/05/ini-usulan-dad-jika-betul-terjadi-pengrusakan-sandung-pondok-damar).

Menurut Kepala Dinas Dinas Perkebunan Kalteng Rawing Rambang, berdasarkan analisa data dan perjalanan  dunia perkebunan di Kalteng, dari 183 jumlah Perusahaan Besar Swasta (PBS) di Kalteng, PT Wilmar Group merupakan yang paling sering bermasalah. Di Mustika Sembuluh, plasma hanya 182 hektare. Artinya tidak sampai satu persen dari 15 ribu hektare luas kebun  (Harian Kalteng Pos,  7 Maret 2018).  Selanjutnya Rawing menjelaskan bahwa “Kalau hitungan untung-rugi jika ada plasma, perusahaan tidak akan rugi. Hanya, tentu saja, keuntungan mereka yang berkurang sedikit. Toh yang diterima dari petani juga Tandan Buah Segar (TBS), belum jadi Crude  Palm Oil (CPO). PT Mustika Sembuluh mempunyai luas 15 ribu dampaknya pada perekonomian pasti dirasakan daerah setempat. Apalagi secara ekonomi, investasi PBS satu ini cukup berpengaruh makro bagi Kalteng “ (Lihat: Harian Kalteng Pos,  7 Maret 2018).

Tidak dilaksanakannya ketentuan UU, Peraturan Menteri dan Perda, menurut gubernur Kalteng Sugianto Sabran dan Kepada Dinas Perkebunan Rawing Rambang menjadi sebab terjadinya sengketa, termasuk Peristiwa Desa Pondok Damar sekarang. Masyarakat sekitar tidak diberdayakan, desa termarjinalkan dan tak punya halaman. Tenaga kerja gak terserap. Yang datang tenaga kerja dari luar (lihat: Harian Kalteng Pos, 7 Maret 2018). Pencurian, berbagai kejahatan, rupa-rupa tindak kekerasan dan sengketa, lahir dari keadaan sosial-ekonomi yang buruk ini. Keadaan sosial-ekonomi berpengaruh pada pembentukan pikiran dan mentalitas yang selanjutnya mewujudkan diri dalam tindakan.

Dari kalangan petinggi-petinggi PBS, saya pernah mendapat keterangan bahwa pencurian itu selain dilatarbelakangi oleh keadaan sosial-ekonomi yang pincang,  dilakukan oleh suatu mafia atau geng berjejaring. Adanya jejaring ini membuat pencurian buah kelapa sawit nampaknya akan  berlangsung lama. Peserta geng berjejaring ini dipertemukan oleh kondisi sosial-ekonomi demikian juga. Kondisi sosial-ekonomi yang runyam begini pula yang menjadi tanah subur bagi tumbuh berkembangnya hedonisme. Sementara hedonisme memang punya akar dalam masyarakat Dayak Kalteng seperti tertuang dalam pandangan  “dia’ jadi bari” (tidak jadi nasi).

Peristiwa Desa Pondok Damar nampaknya hanyalah pemunculan sebuah puncak dari gugusan barisan gunung es yang mengisyaratkan bahwa seperti yang dilukiskan oleh Rawing bahwa sampai hari ini, investasi di Kalteng belum menguntungkan masyarakat setempat. Undang-Undang dan peraturan tidak diindahkan. Yang berlaku adalah rencana dan kehendak PBS seperti tercermin dari sikap pongah Satpam-nya di Desa Pondok Damar. Sikap pongah Satpam PT Mutiara Sembuluh dan PT Mutiara Sembuluh yang menolak mediasi untuk menyelesaikan sengketa atau permasalahan (lihat: Harian Kalteng Pos, 9 Maret 2018). Sikap pongah ini muncul karena tahu posisi mereka dalam perekonomian Kalteng seperti dikatakan oleh Rawing Rambang “investasi PBS satu ini cukup berpengaruh makro bagi Kalteng”. Penyelenggara Negara pun tahu posisi Wilmar Group yang demikian dan boleh jadi turut mendapatkan kenyamanan khusus sehingga sekalipun tidak mematuhi UU dan berbagai peraturan, PBS ini tetap saja dibiarkan beroperasi.

Apa arti pembiaran ini? Saya memahami sikap demikian sebagai sikap dan pilihan politik: politik investasi. Soal inti dari politik investasi adalah siapa mengatur siapa? Apakah penyelenggara Negara yang mengatur investor ataukah sebaliknya, investor yang mengatur penyelenggara Negara melalui kolusi, gratifikasi, dll, dsb. Karena itu sering dikatakan bahwa sumber daya alam dan perkebunan merupakan sarang korupsi.  Sikap dan tindakan PT Mutiara Sembuluh–Wilmar Group seperti mengisyaratkan bahwa dialah yang mengatur penyelenggara Negara.

Apakah pernyataan  Gubernur Kalteng, Sugianto Sabran “Intinya, silakan berinvestasi, tapi yang baik,”  (lihat: Harian Kalteng Pos,  6 Maret 2018) merupakan koreksi terhadap politik investasi yang diterapkan hingga hari ini, jawabannya akan diucapkan oleh waktu. Apakah berinvestasi yang baik berarti baik untuk mayoritas penduduk Kalteng ataukah hanya baik untuk segelintir. Semoga saja istilah “yang baik” ini, bukan sinonim dari upaya terselubung melakukan monopoli, yang akibatnya akan sama tidak baik; bisa menjadi basis ekonomi bagi lahir dan pengembangan dinasti, entah itu dinasti ekonomi maupun dinasti politik, yang selanjutnya akan berdampak negatif besar pada perkembangan manusia dan daerah.

Kecuali hal-hal di atas, Peristiwa Desa Pondok Damar juga saya pahami sebagai isyarat bahwa keadaan Kalteng sesungguhnya jika disebut “mapan” maka “kemapanan” itu berada di atas kerusakan. “Seperti padang ilalang kering yang rentan terbakar oleh sepercik bunga api sekalipun “, jika meminjam seorang teman yang turut bertanggungjawab atas keamanan provinsi ini. Kerentanan ini tidak lain dari produk pilihan politik — pilihan politik erat hubungannya dengan kepentingan pedagang primer yang menjadi politisi.

Isyarat lain yang dikatakan oleh Peristiwa Desa Pondok Damar adalah lemahnya masyarakat adat Dayak Kalteng baik secara organisasi atau kelembagaan maupun sebagai masyarakat adat. Jika kuat, bisa dipastikan tidak siapapun yang berani merusak kuburan orang tua atau tetua Dayak; tidak akan ada petinggi PBS cq. Indomoro Kencana yang lantang berkata di depan publik sambil mengacung-ngacung uang lembaran Rp 50 ribu: “What they need is this!” (Apa yang mereka perlukan adalah ini!). Jika masyarakat adat Dayak kuat, tidak akan ada para pihak yang menegasi keberadaan masyarakat adat Dayak. Kelemahan ini juga misalnya diperlihatkan oleh kejadian saling gugat antar pengurus DAD Kotawaringin Barat. Dan banyak contoh lagi. Kuatnya masyarakat adat dan kelembagaan adat dengan para pemangku adat yang berkualitas baik akan membuat masyarakat adat bermartabat. Perlawanan bela diri, membela dan merebut haknya akan menjadi lebih rasional, lebih cerdas, tidak hanya emosional dan berdasarkan okol.  Kata-katanya akan mempunyai daya paksa.

Kemudian, apakah meletusnya Peristiwa Pondok Damar menunjukkan pemerintah hadir di tengah warga  akar rumput  yang merupakan dasar piramida bangunan suatu masyarakat? Konflik antara masyarakat, terutama masyarakat pedesaan  dengan PBS di provinsi ini, termasuk di Kabupaten Kotim tidak pernah usai. Konflik satu disusul oleh konflik yang lain. Penyelenggara Negara hanya menjanjikan tahun depan, bulan depan, satu dua minggu lagi akan diselesaikan. Tapi janji-janji itu tidak pernah berbentuk nyata. Amorp.  Bupati Kotim misalnya pernah berjanji untuk menyelesaikan sengketa antara PBS dan warga pedesaan Kotim dalam satu tahun? Hasilnya? Muncul Peristiwa Pondok Damar. Apakah janji Gubernur dan DAD Kalteng kali ini akan berbeda hasilnya?

Peristiwa Desa Pondok Damar juga mengisyaratkan bahwa sudah saatnya daerah ini tidak memperluas wilayah penanaman kelapa sawit di tanah Kalteng yang di tahun 1990 hanya tersisa 20 persen dari seluruh luas Kalteng yang luasnya 1,5 kali  Pulau Jawa.  Sambil menuju proses perubahan agraria sesungguhnya, barangkali melaksanakan Program Sosial yang diajukan Presiden Joko Widodo, kita coba mempercepat pelaksanaannya. Di samping itu keperluan adanya Peraturan Daerah Tentang Pengakuan, Perlindungan dan Penghormatan Masyarakat (Hukum) Adat sebagai pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa hari ini kiranya kian mendesak, baik untuk tingkat Provinsi maupun tingkat kabupaten.

Kemampuan membaca isyarat kehidupan akan membantu seseorang dalam menangani secara cerdas dan tepat permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Membaca artinya mengenal persis keadaan, menganalisa dan menyimpulkan serta melaksanakan kebijakan yang didapat dari bacaan tersebut. Hanya saja memang tak sedikit yang tidak buta aksara tapi tidak bisa membaca.[]

 

Palangka Raya, 8 Maret 2018

 

MASYARAKAT DESA ADAT SEMAKIN TERPINGGIRKAN

Wakil Ketua Panitia Perancang Undang-undang (PPUU) DPD RI, Djasarmen Purba dalam Focus Group Discussion Sinkronisasi Regulasi antara Undang-Undang Desa dan Kebijakan Agraria Nasional Di Medan, Jumat (11/9) (Ist)‏Wakil Ketua Panitia Perancang Undang-undang (PPUU) DPD RI, Djasarmen Purba dalam Focus Group Discussion Sinkronisasi Regulasi antara Undang-Undang Desa dan Kebijakan Agraria Nasional Di Medan, Jumat (11/9) (Ist)‏MEDAN- Masyarakat adat banyak dirugikan dalam implementasi Undang-undang Desa yang tumpang tindih dengan Undang-undang Pokok Agraria dalam pemanfaatan hak atas tanah. Hak-hak masyarakat desa adat dalam mengelola kawasannya menjadi berkurang karena ulah pemilik modal yang memanfaatkan tanah hutan menjadi lahan komoditi. Demikian anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Djasarmen Purba kepada Bergelora.com di Medan, Sabtu (12/9).

“Banyak desa yang sudah menerima dana desa, namun tidak dapat memanfaatkannya dalam membangun infrastruktur desa. Hal itu dikarenakan wilayahnya berada di kawasan hutan yang disitu bersinggungan dengan ketentuan Undang-undang Kehutanan dan Agraria jadi tidak boleh sembarangan dibangun,” ujar senator asal Riau ini.

Sebelumnya, dalam Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka menemukan Sinkronisasi Regulasi antara Undang-Undang Desa dan Kebijakan Agraria Nasional Di Universitas Sumatera Utara (USU), Medan, Jum’at (12/9), Wakil Ketua Panitia Perancang Undang-undang (PPUU) DPD RI ini mengajak pemerintah terkait duduk bersama membahas kebijakan materi Undang Undang Agraria yang menyangkut UU Desa agar tidak tumpang tindih dalam implementasinya.

“Hal tersebut harus segera dilakukan agar desa mampu menikmati implementasi dari Undang Undang Desa itu sendiri,” jelasnya

Senada dengan Djasarmen Purba, Dekan Fakultas Hukum USU, Prof. Runtung juga menyoroti masalah hak masyarakat adat yang saat ini sangat dikesampingkan.

“Banyak masyarakat adat yang miskin bahkan terusir dari tanah adat yang didiaminya sejak berpuluh puluh tahun karena tidak mampu menunjukan bukti kepemilikan atas tanah, bahkan tanah hutan tersebut beralih fungsi menjadi lahan komoditas,” ujar Prof. Runtung dalam FGD itu.

Atas dasar tersebut Pusat Perancangan Kebijakan dan Informasi Hukum Pusat-Daerah (Law Center) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengadakan Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka menemukan Sinkronisasi Regulasi antara Undang-Undang Desa dan Kebijakan Agraria Nasional.

Acara FGD bersama Anggota PPUU DPD RI ini juga dihadiri oleh Akademisi di bidang Hukum dari berbagai universitas di medan, ahli hukum, dan mahasiswa fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Medan yang dilaksanakan di USU, Medan, Jum’at (12/9).

Law Center DPD adalah sebuah lembaga yang dibentuk oleh Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI untuk mendukung pelaksanaan tugas DPD di bidang legislasi. Law Center DPD secara internal menyelenggarakan penelitian baik secara mandiri maupun bekerjasama dengan Perguruan Tinggi di daerah.

Kegiatan ini dilakukan dengan maksud untuk menemukan sinkronisasi UU Desa dengan Kebijakan Agraria yang hasilnya nanti akan disampaikan kepada alat kelengkapan dewan sebagai bahan referensi dalam merumuskan kebijakan dan pelaksanaan fungsi legislasi DPD RI. (Sugianto)

HUTAN KALIMANTAN DIJARAH 17.243 JUTA HEKTAR

Perkebunan sawit di Kalimatan (Ist)‏Perkebunan sawit di Kalimatan (Ist)‏PONTIANAK--Koalisi Masyarakat Sipil Kalimantan Untuk Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GN-PSDA) Kalimantan, mengklaim, telah mendapat data valid, praktik penjarahan kawasan hutan untuk kepentingan korporasi perkebunan kelapa sawit dan pertambangan secara tidak prosedural periode 2009 – 2015 mencapai 17,243 juta hektar.

Anton Wijaya, peneliti dari GN-PSDA Kalimantan, Selasa (14/9), menjelaskan kepada Bergelora.com di Pontianak, total kerugian negara di lahan yang dijarah seluas 17,243 juta hektar tembus di angka Rp30 triliun, dengan rincian kerugian negara per tahun periode 2009 – 2015, antara Rp2,1 triliun hingga Rp6 triliun.

Menurut Anton, potensi kerugian negara Rp30 triliun, telah disampaikan secara terbuka  Di forum Evaluasi Gerakan Nasional (Monev GN) Penyelamatan Sumber Daya Alam Indonesia Sektor Kehutanan dan Perkebunan, digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lima provinsi se Kalimantan di Pontianak, Rabu (9/9) pekan lalu.

Tampak hadir Wakil Ketua KPK, Zulkarnaen, Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis, Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Christiandy Sanjaya, serta perwakilan dari Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Provinsi Kalimantan Timur.

Menurut Anton, luas Kalimantan mencapai 53,544 juta hektar, meliputi kawasan hutan (hutan produksi, suaka alam, hutan lindung dan tanam nasional) mencapai 39,207 juta hektar.

Logika sederhana saja dari luas Kalimantan 53,544 juta hektar, dikurangi kawasan hutan 39,207 juta hektar, mestinya kegiatan ekonomi non konservasi hanya diperbolehkan di lahan seluas 14,336 juta hektar.

Nyatanya izin pertambangan di Kalimantan periode 2009 – 2015 tembus 18,356 juta hektar, perkebunan kelapa sawit 13,223 juta hektar, Hutan Tanaman Industri (HIT) 4,982 juta hektar, dan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) 10,917 juta hektar.

Andaikan saja izin HTI dan HPH masuk dalam kawasan hutan seluas 15,899 juta hektar, yakni hanya diperbolehkan di hutan produksi, tapi izin tambang dan kebun kelapa sawit milik korporasi sudah tembus 31,579 juta hektar.

“Jika dihitung dari luas lahan hutan di Kalimantan hanya diperbolehkan untuk kegiatan ekonomi non konservasi 14,336 juta hektar, tapi izin tambang dan kebun sawit saja mencapai 31,579 juta hektar, maka kawasan hutan beralih fungsi secara tidak prosedural mencapai 17,243 juta hektar dengan total potensi kerugian negara Rp30 triliun,” ujar Anton Wijaya.

Anton menuturkan, dari 18,356 juta hektar izin tambang di Kalimantan seluas 9,6 juta hektar berada di kawasan hutan. Dari 13,223 juta hektar izin kebun kelapa sawit di Kalimantan, seluas 7,4 juta hektar berada di kawasan hutan.

Dikatakan Anton, di Kalimantan Barat saja, izin tambang dan kelapa sawit berada di dalam kawasan hutan mencapai 5,77 juta hektar.

Sedangkan proses pengukuhan kawasan hutan di Kalimantan Barat baru mencapai 4,386 juta hektar atau sekitar 53,70 persen dari 8,166 juta hektar kawasan hutan.

“Dari 12,8 juta hektar kawasan konsesi korporasi di Provinsi Kalimantan Tengah, terdapat 483 unit perusahaan beraktifitas di kawasan hutan,” ujar Anton.

Anton menambahkan, luas wilayah perusahaan yang berada dalam kawasan hutan di Kalimantan Tengah seluas 3,370 juta hektar, masing-masing konservasi 8.315 hektar, kwasan lindung 116.758 hektar, Hutan Produksi Terbatas (HPT) 1,354 juta hektar, dan Hutan Produksi (HP) mencapai 1,364 juta hektar.

“KPK diminta melakukan langkah hukum lebih berdasarkan rasa keadilan masyarakat terhadap sejumlah pihak yang terbukti melakukan kejahatan lingkungan di Kalimantan,” ujar Anton Wijaya. (Jimmy Kiroyan)

PERINGATAN LEMBAGA ADAT KAMORO, PAPUA, KEPADA PEMERINTAH INDONESIA

ANTARA News

 

Lembaga adat Kamoro ingatkan jangan ada lagi pembunuhan

Senin, 31 Agustus 2015 07:05 WIB
Lembaga adat Kamoro ingatkan jangan ada lagi pembunuhan

Ilustrasi. Sejumlah masyarakat Suku Kamoro menggelar Tari Penjemputan di lapangan Timika Indah dalam rangka Memeriahkan Hari Ulang Tahun Kabupaten Mimika ke XI, Senin (19/3). Dalam rangka HUT Kabupaten Mimika juga digelar pawai Budaya dan pentas seni dari sejumlah suku Asli Kamoro serta peragaan kesenian berbagai daerah di Indonesia. (FOTO ANTARA/Husyen Abdillah)

Kami orang Kamoro tidak pernah melakukan tindakan makar. Kami tidak pernah bicara soal merdeka. Tapi kenapa kalian dengan begitu mudah kalian tembak kami seperti binatang.”

Timika (ANTARA News) – Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (Lemasko) di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, mengingatkan aparat keamanan agar tidak lagi membunuh warga Suku Kamoro yang merupakan pendukung setia Merah Putih.

“Lain kali, ke depan dan di masa yang akan datang, bapak-bapak dorang jangan bikin lagi kepada anak-anak kami dan orang tua kami Suku Kamoro dari Nakai sampai Farifi. Kami adalah bangsa Indonesia, Merah Putih. Jangan nodai kesetiaan orang Kamoro terhadap Merah Putih. Cukup sudah, jangan terulang lagi,” kata Wakil Ketua Lemasko Marianus Maknaipeku di Timika, Senin.

Ia menegaskan hal itu menyikapi kasus penembakan terhadap sejumlah warga Suku Kamoro oleh oknum anggota TNI AD di kawasan Koperapoka, Timika pada Jumat (28/8). Insiden itu mengakibatkan dua warga yaitu Herman Mairimau dan Yulianus Okoare meninggal dunia. Jenazah keduanya telah dimakamkan di pemakaman umum Kampung Kamoro Jaya-SP1, Timika, Minggu (30/8) petang.

Marianus mengajak semua pihak untuk bersama membangun Tanah Papua dan Tanah Mimika dengan hati tulus dan kasih yang besar sesuai prinsip yang dipegang teguh warga Suku Kamoro secara turun temurun yaitu “Nimao Witimi” (saya sayang semua orang, semua orang sayang saya).

Mantan anggota DPRD Mimika periode 2004-2009 itu menilai warga Suku Kamoro semakin tergeser, malah telah dirampas hak-haknya di negeri mereka sendiri.

“Hak orang Kamoro dirampas dan dirampok mulai dari pemerintahan, DPRD sampai masyarakat akar rumput. Tidak ada yang melihat kami. Ketika kami lapar, tidak ada yang memberi kami makan. Kami menangis,” tutur Marianus.

Sekretaris Komisi I DPR-Papua Mathea Mameyao mempertanyakan alibi yang dikemukakan pihak tertentu bahwa kasus penembakan terhadap sejumlah warga Kamoro di kompleks Gereja Katolik Koperapoka pada Jumat (28/8) dini hari dipicu oleh ulah warga yang hendak merampas senjata api dari oknum anggota TNI AD.

“Saya dengar anak-anak Kamoro melakukan tindakan melawan hukum. Katanya mereka mau rampas senjata. Saya sama sekali tidak percaya itu karena pada dasarnya orang Kamoro itu penakut. Mereka tidak mungkin melakukan tindakan seperti itu,” ujar Mathea yang merupakan putri Suku Kamoro itu.

Mathea mendesak berbagai lembaga dan organisasi untuk melakukan investigasi secara terbuka dan transparan atas kasus tersebut.

“Usut tuntas. Pelaku-pelakunya harus diadili secara terbuka. Kita semua harus menjadi saksi untuk penyelesaian kasus ini,” ajaknya.

Mathea sependapat dengan Marianus Maknaipeku bahwa warga Suku Kamoro yang merupakan pemilik sah atas tanah Mimika, dimana ratusan ribu warga dari berbagai suku bangsa kini hidup diatasnya, semakin tergeser dalam berbagai aspek dan mereka sangat miskin di atas kekayaan alamnya yang melimpah.

Salah satu contohnya yaitu kondisi warga pada lima desa Daskam di dataran rendah Mimika yang wilayahnya dijadikan area pengendapan tailing PT Freeport Indonesia.

Meskipun warga setempat telah menyerahkan tanah ribuan hektare untuk dijadikan kawasan pengendapan tailing Freeport, namun warga di lima desa itu sangat miskin.

“Saya tidak bisa membayangkan bagaimana kalau ini menimpa saudara-saudara dari suku lain, apa yang akan terjadi di atas tanah ini. Dengan keterbelakangan orang Kamoro, jangan saudara-saudara gunakan untuk menindas kami,” ujarnya.

Menurut dia, peristiwa penembakan terhadap sejumlah warga Suku Kamoro beberapa hari lalu di kawasan Koperapoka Timika sangat menciderai kepercayaan masyarakat setempat terhadap aparat TNI dan pemerintah.

Padahal warga Suku Kamoro merupakan pendukung setia Merah Putih sejak Papua kembali ke pangkuan ibu pertiwi pada periode 1960-an.

“Kami orang Kamoro tidak pernah melakukan tindakan makar. Kami tidak pernah bicara soal merdeka. Tapi kenapa kalian dengan begitu mudah kalian tembak kami seperti binatang,” kecam Mathea.

Diadili di Timika

Sementara itu Komandan Korem 174/Anim Ti Waninggap Merauke Brigjen TNI Supartodi menegaskan bahwa persidangan oknum anggota TNI AD pelaku penembakkan yang menewaskan dua warga Suku Kamoro di Koperapoka Timika pada Jumat (28/8) akan digelar di Timika.

“Saya sudah meminta agar mereka diadili dan dihukum di Timika. Keadilan dan hukum harus ditegakkan. Tidak ada yang tutup-tutupi dan tidak boleh ada campur tangan dari dalam maupun dari luar,” ujar Brigjen Supartodi.

Danrem mengatakan hingga kini Sub Denpom XVII/Cenderawasih di Timika masih melakukan penyidikan kasus tersebut.

“Untuk tersangka yang merupakan oknum anggota TNI AD masih menjalani proses di Sub Denpom Timika. Mereka adalah oknum yang menyalahi aturan yang berlaku. Karena itu mereka harus diadili sesuai dengan hukum yang berlaku,” tegasnya.

Brigjen Supartodi juga meminta semua pihak mengawal betul proses peradilan terhadap oknum anggota TNI AD yang telah menembaki warga sipil tersebut.

“Mari kita kawal peradilan ini sama-sama. Kalau ada penyimpangan dan lain-lain, laporkan kepada saya. Saya minta masyarakat jangan percaya dengan provokasi dari pihak-pihak lain,” imbaunya.

Editor: B Kunto Wibisono

AGAMI JAWI: SEBUAH PRANATA YANG TERLUPA

SUARAMERDEKA.com – Berita dan Informasi Jawa Tengah

Agami Jawi : Sebuah Pranata yang Terlupa

25 Agustus 2015 18:30 WIB l

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

SISTEM religi Jawa merupakan hasil olah cipta rasa karsa dan daya spiritual orang Jawa. Olah cipta rasa karsa dan daya spiritual tersebut melahirkan pemahaman adanya maha kekuatan yang murba wasesa (mengatur dan menguasai) seluruh jagad raya dan isinya. Maka lahir kesadaran hakiki tentang adanya realitas tertinggi atau sesembahan yang disebut Kang Murbeng Dumadi (sebutan lain: Kang Maha Kuwasa, Hyang Wisesa, Hyang Tunggal, dan sebagainya).

Karena dasarnya telah berwujud hasil olah cipta rasa karsa dan daya spiritual maka ada perjalanan menuju kesadaran adanya Realitas Tertinggi yang disebut Kang Murbeng Dumadi tersebut. Perjalanan menuju kesadaran adalah suatu proses penalaran yang dibarengi dengan laku kebatinan yang dalam khasanah Jawa disebut laku nawungkridha. Hasilnya berupa deskripsi Kang Murbeng Dumadi yang disebutkan sebagai “tan kena kinayangapa lan murbawasesa jagad saisine”.

Sistem budaya agami Jawi setaraf dengan sistem budaya dari agama yang dianut orang Jawa. Terdapat berbagai keyakinan, konsep, pandangan dan nilai, seperti antara lain konsep keyakinan adanya Tuhan Yang Maha Esa/Allah, konsep keykinan akan adanya Muhammad adalah pesuruh Allah, konsep keyakinan akan adanya nabi-nabi lain. Konsep keyakinan adanya tokoh-tokoh Islam yang keramat; keyakinan adanya konsep kosmogoni tertentu tentang penciptaan alam, yakni adanya dewa-dewa tertentu yang menguasai bagian-bagian dari alam semesta; memiliki konsep-konsep tertentu tentang hidup dan kehidupan setelah kematian, yakin akan adanya makhluk-makhluk halus penjelmaan nenek moyang yang sudah meninggal, yakni adanya roh-roh penjaga; yakin adanya setan, hantu dan raksasa; dan yakin adanya kekuatan-kekuatan gaib dalam alam semesta ini.

Dari hasil kesusasteraan juga dapat ditinjau keterkaitan antara agami Jawi dengan unsur-unsur agama Islam yang ditulis oleh para pujangga keraton Mataram pada abad XVI dan abad XVIII, seperti Serat Centhini, Primbon atau Suluk. Konsep keagamaan Jawa-Bali mengenai Tuhan yang dilambangkan sebagai Dewa Ruci juga dimasukkan dalam karangan yang mengandung pandangan magis-mistik yang sangat berorientasi kepada agami Jawi seperti Serat Darmogandhul dan Serat Gatholoco.

ranggawarsitaKonsep mengenai Tuhan-Dewa Ruci juga banyak dijumpai dalam karya para puajangga keraton yang terkenal yang hidup dua abad sesudah itu, seperti Yasadipura I dan puteranya Yasadipura II, serta R.Ng. Ronggowarsito. Dalam gubahannya yang berjudul Serat Sasanasunu, Yasadipura II banyak menulis bait-bait mengenai sifat Tuhan dan mengenai hakekat dari hubungan antara Tuhan dan manusia. Demikian halnya dengan keyakinan tentang Nabi Muhammad, sistem keyakinan agama Jawi memandang Nabi Muhammad sangat dekat dengan Allah. Dalam setiap ritus dan upacara, pada waktu mengadakan pengorbanan, sajian, atau slametan, selain mengucapkan nama Allah, mereka juga mengucapkan nama Nabi Muhammad, yang dalam bahasa Jawa dinyatakan sebagai Kanjeng Nabi Muhammad Ingkang Sumare Ing Siti Medinah.

Dalam hal keyakinan terhadap tokoh-tokoh keramat, selain keyakinan terhdap dewa-dewa yang berperan sebagai pelindung manusia, agama Jawi banyak mengangkat guru-guru agama menjadi orang keramat dalam sistem keyakinan orang Jawa seperti Walisanga, tokoh penyebar Islam yang bersifat historis. Agama Jawi juga memiliki keyakinan tersendiri terhadap konsepsi penciptaan alam semesta yang dapat digolongkan menjadi tiga bagian, yakni :

  1. Mite-mite yang mengandung unsur-unsur dominan Hindu-Budha.
  2. Mite-mite yang mengandung unsur-unsur sinkretik antara Agama Jawi dan Islam.
  3. Mite-mite dengan unsur magis-mistik.

Maneges : Sebuah Laku Kebatinan Jawa

Spiritualisme atau laku kebatinan berkaitan dengan pemahaman manusia akan hakekat hidupnya. Hal ini berkaitan langsung dengan sistem religi yang dipahami dan dianut. Pada sistem religi, mitologi, dan hakekat hidup Jawa, maka laku kebatinan Jawa juga sejalan dengan ketiga hal tersebut. Laku kebatinan jawa terbagi dalam tiga golongan, antara lain :

  1. Laku kebatinan sebagai bagian dari ritual panembah kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai sistem religi Jawa.
  2. Laku kebatinan yang berhubungan dengan menjaga panunggalan semesta yang berkaitan dengan mitologi Jawa.
  3. Laku kebatinan yang berhubungan dengan upaya mencapai tingkat titah utama.

Spiritualisme keberadaban manusia, selanjutnya merupakan laku kebatinan untuk mencapai derajat manusia utama yang disebut Insan Kamil  dalam khazanah lain. Laku kebatinan ini lebih mengutamakan kepada pendidikan moral yang disebut Piwulang Kautaman. Isi ajarannya tentang budi pekerti luhur yang harus dipenuhi setiap insan yang bercita-cita menjadi titah utama.

semar1Cukup luas cakupan laku spiritualisme keberadaban manusia, namun intinya adalah upaya menyelenggarakan hidup bersama yang tata tentrem kerta raharja. Termasuk dalam hal ini laku kebatinan untuk kepentingan mendapatkan berbagai daya linuwih untuk menunjang kehidupan duniawi.

Laku kebatinan juga digunakan untuk mencari pesugihan, aji-aji, gendam, jimat, pusaka, dan sebagainya. Ilmu kebatinan jenis ini dalam Wedhatama dianggap kurang baik, karena dianggap melakukan persekutuan (kekarangan) dengan bangsa gaib, sebagaimana tercantum dalam pupuh Pangkur Wedhatama pada 9 berikut,

“Kekerane ngelmu karang, kekarangan saking bangsaning gaib, iku boreh paminipun, tan rumasuk ing jasad, amung aneng sajabaning dagng kulup, yen kapengok pancabaya, ubayane mbalenjani”

(Pengaruh atau andalan ngelmu karang itu berteman atau menadakan perjanjian (minta pertolongan) kepada bangsa gaib. Yang seperti itu ibaratnya hanya bedak yang tidak masuk ke jiwa raga. Tempatnya masih di luar daging. Ketika digunakan untuk menghadapi bahaya, biasanya malah jadi hambar, tidak berdaya guna)

Laku kebatinan lain yang juga dipercaya dalam spiritualitas Kejawen terdiri atas tiga tingkatan, yaitu Maneges, Semedi, dan Wiridan.

  1. Maneges adalah perilaku kebatinan yang diwujudkan dalam kegiatan bertapa di tempat-tempat sepi yang bertujuan untuk meminta “petunjuk” Tuhan. Ada yang menyebutnya sebagai Sembah Jiwa kepada Tuhan.
  2. Semedi yang istilah populernya adalah meditasi, yaitu suatu kediatan kebatinan yang memiliki tujuan untuk mencapai ketenteraman batin dan menata dayaning urip (prana jati) agar dapat diberdayakan dalam menjalani hidup.
  3. Wiridan yaitu kegiatan batin dengan membaca atau melafalkan rapal (japa mantra) yang isinya untuk berserah diri kepada Tuhan. Umumnya dilakukan dengan rutin, dengan hitungan-hitungan tertentu.

Ada banyak tatacara maneges, semadi, dan wiridan. Setiap penekunan kebatinan Jawa memiliki tatacara sendiri. Ada yang mudah dijalankan, ada yang sangat sulit, bahkan mustahil. Ada yang hanya dilakukan begitu saja tanpa syarat dan sarana apa-apa, ada yang perlu ubarampe berupa sesaji dan membakar dupa. Kesemuanya punya muara yang sama: menuju tingkat tertinggi spiritualitas manusia.

(Fadhil Nugroho/CN41/SMNetwork)

ANEKARAGAM BUDAYA DI TNS

Anekaragam Budaya di TNS

Anekaragam Budaya di TNS

NILAI-NILAI sosial budaya yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Maluku merupakan salah satu modal dasar bagi peningkatan persatuan dan kesatuan.

Berbagai macam budaya dari suku yang ada di Maluku kini pun semakin dikembangkan guna untuk menciptakan Maluku yang lebih maju.

Hubungan kekerabatan adat dan budaya harus terus didorong, sehingga dapat menciptakan upaya bersama membangun Maluku baru di masa mendatang.

Meskipun masyarakat di daerah ini mencerminkan karakteristik masyarakat yang multi kultur, tetapi pada dasarnya mempunyai kesamaan-kesamaan nilai budaya yang bisa untuk menyatukan tali persaudaraan masyarakat daerah ini.

Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) adalah salah satu kabupaten di provinsi Maluku, Indonesia. Ibukota kabupaten ini terletak di Masohi. Maluku Tengah juga merupakan salah satu kabupaten yang banyak menyimpan budaya-budaya dari pulau-pulau yang ada disekitarnya.

Salah satunya, budaya tradisional dari TNS (Teon Nila Serua) yang mana terdapat tari-tarian di zaman dulu sangat di akui keunikannya.

Tarian Taniwowou ini biasanya disebut tarian perang yang memang gerakan-gerakan yang dilakukan adalah gerakan dari para pria yang siap untuk berperang.

Tarian yang berasal dari Pulau Serua ini pernah juga dipentaskan secara nasional saat hari kemerdekaan di tahun 1959 dan diundang langsung oleh Presiden Pertama Republik Indonesia, Ir.Soekarno.

Tari Taniwowou ini mulanya berasal dari tari perang, menggunakan panah dan tombak sebagai properti yang dapat menggugah dan mengobarkan keberanian para pria. Diiringi alunan lagu tanah (lagu adat) yang dimainkan menggunakan tifa dan gong.

Namun kini dalam perkembangannya Tari Taniwowou ini digarap menjadi tari penyambutan tamu atau acara-acara adat di Maluku Tengah.

Selain itu, ada Tarian Norinori yang merupakan salah satu tarian yang paling sering dimainkan secara umum maupun dalam upacara adat dari TNS.

Berbeda dengan Tari Taniwowou dimana tarian tersebut hanya dikhususkan untuk para pria.Sementara Tarian Norinori ini adalah tarian yang dimainkan oleh para wanita untuk menyambut tamu dan memberikan kain salempang atau bunga tangan.

Ada juga tarian yang biasa dimainkan oleh semua kalangan, yaitu Tarian Seka dimana tarian ini adalah tarian penyambutan saat acara-acara adat dilakukan.

Tarian ini merupakan wujud persekutuan sehingga yang memainkan tarian tersebut tidak terbatas dalam arti siapa saja yang mau ikut menari, sehingga tarian tersebut akan berbentuk seperti ular panjang dan tidak akan terputus hingga lagu yang dimainkan dengan menggunakan tifa dan gong tersebut usai.

Dalam konteks pembangunan daerah, nilai-nilai budaya lokal yang masih ada dan hidup di kalangan masyarakat, dapat dipandang sebagai modal sosial yang perlu dimanfaatkan bagi kepentingan pembangunan daerah ini dan masyarakat pun berharap adanya peningkatan nilai-nilai budaya sehingga budaya-budaya yang ada tidak hilang karena pengaruh globalisasi saat ini. (IWU)

BERDAULAT, MANDIRI DAN BERMARTABAT

BERDAULAT, MANDIRI DAN BERMARTABAT
Oleh Kusni Sulang

Para pemangku adat se-Kalimantan Tengah sedang bermusyawarah. Mereka merupakan satu kekuatan potensial untuk pemberdayaan masyarakat seandainya mempertahankan kedaulatan, kemandiirian dan martabat, serta tidak menjad i embel-embel atau kendaraan kepentingan partai politik atau menjual diri demi uang (Foto.Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah/Andriani S. Kusni, 2015).

Para pemangku adat se-Kalimantan Tengah sedang bermusyawarah. Mereka merupakan satu kekuatan potensial untuk pemberdayaan masyarakat seandainya mempertahankan kedaulatan, kemandiirian dan martabat, serta tidak menjad i embel-embel atau kendaraan kepentingan partai politik atau menjual diri demi uang (Foto.Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah/Andriani S. Kusni, 2015).

Tanggal 17 Agustus 2015 ini, kita kembali merayakan ulangtahun Proklamsi Kemerdekaan Indonesia. Tahun ini adalah ulangtahun kemerdekaan yang ke-70, setengah abad lebih. Tigapuluh tahun lagi akan menjadi seabad. Apakah arti kemerdekaan yang diproklamirkan itu? Apakah arti merdeka sebagai bangsa dan anak manusia. Secara lain merdeka tidak lain dari berdaulat, mandiri dan karena berdaulat dan mandiri maka kita punya martabat. Oleh Bung Karno tiga ciri itu dirumuskan dalam Trisakti yang oleh Jokowi-Kalla dalam kampanye presidensial mereka dan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dijadikan mottonya. Martabat dan bermartabat tidak ada tanpa kedaulatan dan kemandirian dalam politik, ekonomi dan berkepribadian secara budaya. Tanpa tiga unsur ini, kita baik sebagai individu atau pun bangsa akan menjadi manusia dan bangsa embel-embel. Masalah ‘’Manggatang Utus’’ (Mengangkat Etnik/Bangsa/Daerah) tanpa adanya tiga unsur ini tidak lebih retorika atau jarggon atau semangat-semangatan kosong wujud dari ketidakberdayaan dan frustrasi tak terkendali dan tidak teratasi. Jika diucapkan oleh penyelenggara Negara, maka ucapan demikian tidak lain dari kata-kata mencitrakan diri seperti halnya janji pemilu. Tanpa adanya tiga unsur tersebut maka jadilah negeri atau individu yang ‘’merdeka tapi terjajah ’’. Formal memang merdeka, tapi secara hakekat dan kenyataan terjajah.
Apakah Masyarakat Adat Dayak dan para pemangku adat Dayak sudah merdeka, sudah memiliki tiga unsur tersebut? Apakah Uluh Itah (Dayak) dan Uluh Kalteng (Warga Kalteng) sudah menjadi anak manusia merdeka dan daerah merdeka ? Jawabannya: belum dan masih jauh dari kemerdekaan dalam artian di atas. Kenyataan menunjukkan bahwa kelembagaan adat dan para pemangku adat Dayak Kalteng, menjadi kendaraan politik ; para pemangku adatnya tidak sedikit menjadi budak uang sang raja, bekerja untuk siapa yang membayar ; budakisme dan mentalisme asal bapak senang masih merajalela. Bentuk dari sanuwun dawuh neo-feodalisme. Singkatnya pemangku adat yang tidak beradat. Padahal secara teori dan praktek dahoeloe, kelembagaan adat dan para pemangku adat, selain seorang organisator, juga pemikir, seorang primus interpares Dalam arti positif. Kenyataan sekarang, primus interpares yang terjadi adalah teladan dalam berbuat ketidakberadatan dan pembudakan secara pola pikir, mentalitas dan tindakan. Sementara Uluh Kalteng secara budaya masih terkurung di dalam ghettoisme. Oleh Uluh Kalteng non-Dayak, umumnya, Kalteng dipandang tidak lebih dari kebun belakang halaman rumah mereka di tempat lain. Bukan sebagai kampung-halaman mereka sendiri. Karena itu di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung diucapkan dengan lancar, sementara tangan lain dengan bebas pula diam-diam nyolong.
Kalau masyarakat adat Dayak Kalteng dan Kalteng ingin berkembang maju, memerdekakan masyarakat adat sebagai kekuatan penting merupakan keniscayaan mendesak. Uluh Kalteng patut keluar dari ghettoisme. Keniscayaan Mendesak karena hanya dengan masyarakat adat Dayak yang merdeka, maka masyarakat Dayak mampu menjadi kekuatan yang sangat diperhitungkan oleh siapa pun. Masyarakat adat Dayak yang merdeka berarti memperkuat masyarakat itu di hadapan siapa pun. Dengan rakyat Dayak kuat maka kata-katanya mempunyai daya paksa.Perjuangan menjadi bermartabat, dilihat dari segi politik, tidak lain dari masalah imbangan kekuatan yang tentu saja bukan hanya dalam artian fisik, tapi juga kemampuan akal menyusun serta melaksanakan taktik dan strategi.
Pada saat merayakan ulangtahun Proklamasi Kemerdekaan tahun 2015 ini, sempatkah kita merenungi makna merdeka seperti di atas sementara tidak setiap rumah mengibarkan Merah Putih sekali pun tahun lalu mobil kotapraja menggunakan pengheras suara berseru-seru: ‘’Kibarkan Merah Putih !’’. Apakah warna kemerdekaan memang sudah demikian lusuh di bawah penyelenggaraan Negara yang bernurani seperti bendera sobek-sobek dan kusam? Tapi justru di Kalteng yang mempunyai ciri-ciri daerah jajahan, saya masih mengatakan bahwa kemerdekaan dan kemajuan tidak terpisahkan. []

ABDON NABABAN, SEKJEN AMAN:
NAWACITA SEBAGAI FONDASI

Gunung Batur, Bali, 9 Agustus 2015. Radar Sampit. Pada tahun 1994, PBB menetapkan tanggal 9 Agustus sebagai Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia (HIMAS). Penetapan PBB ini dimaksudkan untuk memajukan melindungi hak-hak masyarakat adat di seluruh dunia. Sebagai tema perayaan HIMAS tahun ini, PBB menetapkan “Agenda Paska 2015: Menjamin Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat Adat”.
Perayaan HIMAS tahun ini di Indonesia diselenggarakan di Kabupaten Bangli, Bali diikuti oleh Menteri LHK Ibu Siti Nurbaya sebagai utusan Presiden Jokowi untuk menyampaikan pesan-pesan dari Presiden RI. Perayaan nasiomal HIMAS di Bali itu diakhiri dengan Festival Budaya Nusantara. Sebagai penyelenggara perayaan, Abdon Nababan, Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), telah menyampaikan pidato sambutan yang ikhtisarnya sebagai berikut:
Mewakili Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) saya mengucapkan terimakasih atas kehadiran Bapak/Ibu dan Saudara-Saudari semua dalam perayaan Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia (HIMAS), International Day of the World’s Indigenous Peoples. 9 Agustus dinyatakan sebagai hari besar oleh PBB pada tahun 1994 untuk memajukan dan melindungi hak-hak masyarakat adat di seluruh dunia. Pada hari raya ini, kita juga merayakan pencapaian dan sumbangan yang telah diberikan oleh masyarakat adat kepada dunia, kepada kehidupan bersama kita di bumi ini. 9 Agustus diambil dari waktu pertama sekali UN Working Group on Indigenous Population bersidang di Jenewa tahun 1982. Tema perayaan HIMAS dari PBB untuk 2015 ini adalah “Post 2015 Agenda: Ensuring indigenous peoples’ health and well-being”, untuk mengajak seluruh kita, khususnya Negara-negara anggota PBB, memastikan kesehatan dan kemakmuran masyarakat adat melalui agenda paska 2015. Dalam pesannya, Sekjen PBB Ban Ki Moon menyatakan bahwa kepentingan masyarakat adat harus menjadi bagian dari agenda pembangunan baru dunia paska 2015.
Komitmen bersama pemimpin dunia ini sudah dituangkan dalam Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples – UNDRIP) yang disahkan melalui Sidang Umum pada tanggal 13 September 2007. Deklarasi ini pun menegaskan hak-hak kolektif Masyarakat Adat atas tanah, wilayah dan sumber daya, hak atas budaya dan kekayaan intelektual, hak untuk menentukan, mengatur dan mengurus diri sendiri, termasuk hak atas Free, Prior and Informed Concent (FPIC), dan hak atas pembangunan yang sesuai dengan kepentingan dan budaya kita. Pada kesempatan ini saya kembali mengingatkan kita semua bahwa Indonesia adalah salah satu negara penandatangan pengesahan deklarasi ini. Banyak kemajuan yang kita telah raih sejak pengesahan deklarasi ini sejak 8 tahun lalu, dan masih lebih banyak lagi yang masih harus kita perjuangkan. Tantangan masih membentang luas di hadapan kita. Ibu Victoria Tauli Corpuz, Pelapor Khusus PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat, kami undang hadir bersama kita pada kesempatan ini untuk bisa memaparkannya di hadapan kita. Saya akan bicara saja tentang kemajuan gerakan kita dan capaiannya di Indonesia.
Indonesia, di awal kemerdekaannya, adalah Negara yang maju dari sisi pengakuan Masyarakat adat dan hak-haknya. Itu tercermin di dalam Pasal 18 UUD 1945 yang asli. Bahwa Negara “mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat” yang akan diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang. Bahkan amandemen kedua Pasal 28 I ayat (3) UUD 1945 pada tahun 2001 menempatkan hak Masyarakat adat sebagai hak azasi manusia. Sayangnya, sampai hari ini, hanya tinggal 8 hari lagi kita merayakan 70 tahun Indonesia merdeka, UU yang amanatkan konstitusi tersebut belum juga ada. Salah satu dari hak Masyarakat adat itu, yaitu hak ulayat atau wilayah adat, sudah disebutkan di dalam UUPA 1960, tetapi sudah 55 tahun sejak UU tersebut diundangkan, hak ulayat/wilayah adat ini belum juga punya tempat di dalam administrasi pertanahan kita. Banyak sekali masalah yang kemudian dialami oleh Masyarakat adat sebagai akibat dari 70 tahun masa pengabaian atas hak-hak konstitusional: pemiskinan, pembunuhan, konflik, kriminalisasi, kemusnahan bahasa, krisis identitas yang terus meluas dan kualitas lingkungan hidup yang terus menurun yang berdampak pada semakin memburuknya kesehatan Masyarakat adat di seluruh pelosok Nusantara.
Organisasi kita, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, AMAN, sejak berdiri tahun 1999, terus bergelut dengan masalah-masalah ini, baik di lapangan, maupun di arena pengambilan kebijakan di daerah, nasional dan internasional. Perubahan secara perlahan tetapi pasti terus bergulir. UU yang baru semakin banyak memberikan penegasan terhadap keberadaan Masyarakat Adat, demikian juga program-program pembangunan pemerintah yang mulai memperhatikan dan mengakomodasi partisipasi Masyarakat Adat. Namun perubahan yang parsial dan sektoral ini masih belum mampu memulihkan hak-hak konstitusional Masyarakat Adat sebagaimana diharapkan oleh Para Pendiri Bangsa ini. Masyarakat Adat membutuhkan komitmen dan kepemimpinan dari Presiden RI, baik sebagai Kepala Negara maupun sebagai Kepala Pemerintahan. Tahun lalu, sebelum PILPRES 2014, gaung bersambut dari Calon Presiden Joko Widodo.
Pertama kali dalam sejarah Pemilihan Presiden Republik Indonesia, adalah Pilpres tahun 2014 dimana komitmen untuk Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Hak-hak Masyarakat Adat dituangkan dalam Visi-Misi dan Program Aksi atau yang dikenal dengan NAWACITA Jokowi-JK pada halaman 21-22 dipoin No. 9 yaitu:
a. Akan meninjau ulang dan menyesuaikan seluruh peraturan perundang-undangan terkait dengan pengakuan, penghormatan, perlindungan dan pemajuan hak-hak masyarakat adat khususnya yang berkaitan dengan hak-hak atas sumber-sumber agraria, sebagaimana telah diamanatkan oleh TAP MPR RI No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengeloaan Sumber Daya Alam sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana yang telah ditetapkan dalam MK 35/2012.
b. Melanjutkan proses legislasi RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat yang kini sudah berada pada pembahasan tahap-tahap akhir terus berlanjut khingga ditetapkan sebagai undang-undang, dengan memasukkan perubahan-perubahan isi sebagaimana yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Daerah, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dan komponen masyarakat sipil lainnya.
c. Akan memastikan proses-proses legislasi terkait pengelolaan tanah dan sumber daya alam pada umumnya, seperti RUU Pertanahan, dan lain-lain, berjalan sesuai dengan norma-norma pengakuan hak-hak masyarakat adat sebagaimana yang telah diamanatkan dalam MK 35/2012.
d. Berkomitmen mendorong suatu inisiatif berupa penyusunan (rancangan) Undang-undang terkait dengan penyelesaian konflik-konflik agraria yang muncul sebagai akibat dari pengingkaran berbagai peraturan perundang-undangan sektoral atas hak-hak masyarakat adat selama ini.
e. Akan membentuk Komisi Independen yang diberi mandat khusus oleh Presiden untuk bekerja secara intes untuk mempersiapkan berbagai kebijakan dan kelembagaan yang akan mengurus hal-hal yang berkaitan dengan urusan pengakuan, penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak-hak masyarakat adat ke depan.
f. Memastikan penerapan UU Desa 6/2014 dapat berjalan, khususnya dalam hal mempersiapkan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengoperasionalkan pengakuan hak-hak masyarakat adat untuk ditetapkan menjadi desa adat.
Nawacita Jokowi-JK untuk Masyarakat Adat ini bisa menjadi pondasi untuk memulai proses rekonsiliasi antara Masyarakat Adat dengan Negara. Mengembalikan rasa percaya Masyarakat Adat kepada Negara yang selama 70 tahun lalai dan abai! Kita sadar bahwa rekonsiliasi ini tidak akan semudah mengucapkannya apalagi dalam kondisi Masyarakat adat masih mengalami trauma dengan banyaknya warga Masyarakat adat yang menjadi korban kriminalisasi karena mempertahankan hak-hak konstitusionalnya.
Karena itulah AMAN mendesak Presiden RI menggunakan kewenangannya sebagai Kepala Negara untuk segera mengeluarkan seluruh warga Masyarakat adat korban kriminalisasi ini dari penjara dan memulihkan nama baik mereka yang pernah didakwa dan dipenjarakan. Tindakan ini akan menjadi awal dimulainya proses rekonsiliasi. Kembali, gayung bersambut! Presiden RI telah menyetujui usulan ini dan beliau bahkan sudah berjanji akan membentuk Satuan Tugas Masyarakat Adat yang, di samping mempersiapkan kerangka hukum dan kelembagaan untuk melaksanakan 6 komitmen Nawacita di atas, juga memproses 166 nama korban kriminalisasi untuk bisa mendapatkan pengampunan dan rehabilitasi [ask-3,0815].

HAMUK

HAMUK

Oleh Kusni Sulang

tersungkur seorang petani/karena tanah/karena tanah (Agam Wispi)

Pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2015 lalu di areal perkebunan sawit PT Hutanindo Alam Lestari (HAL) di desa Luwuk Sampun Kecamatan Tualan Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), seorang warga telah meninggal oleh peluru yang ditembakkan oleh anggota Brimob. Warga ini dipergoki oleh Brimob ketika mencuri buah kelapa sawit. Jatuhnya korban nyawa warga oleh peluru Brimob yang berjaga di perusahaan-perusahaan besar, entah itu perusahaan kelapa sawit atau pun tambang emas, di Kalteng bukan hanya satu dua kali tapi sudah terjadi berkali-kali. Kejadian di Desa Luwuk Sampun hanyalah pengulangan. Pengulangan ini menunjukkan bahwa Brimob masih menjadi penjaga perusahaan besar, keamanan dijadikan komoditas serta penambah penghasilan yang cukup besar dan nyawa warga dipandang tidak punya arti apa-apa dibandingankan dengan uang dari perusahaan dan keamanan perusahaan. Sedangkan menurut Jhon Krisli, politikus PDI-P yang Ketua DPRD Kotim, penugasan Brimob di wilayah perkebunan kelapa sawit dianggapnya sebagai “menyalahi tugas dan fungsinya”. Karena itu Jhon Krisli meminta “seluruh anggota Brimob yang ditugaskan di wilayah perusahaan kepala sawit ditarik” (Radar Sampit, 15 Juli 2015). Jhon, seperti halnya dengan tuntutan anggota DPRD Provinsi Kalteng, Punding Bangkan, LSM Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) Wilayah Kalteng “meminta agar kasus ini diproses hingga tuntas” dan pelaku penembakan ditindak tegas.(Radar Sampit, 12 Juli 2015). Terhadap kasus penembakan yang menelan korban nyawa di Desa Luwuk Sampun ini, saya kira Dany dari AGRA benar ketika mengatakan bahwa “Apapun alasannnya, tindakan represif aparat kepolisian untuk pengamanan perusahaan terhadap warga tidak dibenarkan dalam merespon persoalan” (Radar Sampit, 12 Juli 2015). Maraknya pencurian sawit hanyalah suatu gejala permukaan yang melukiskan hakekat keadaan masyarakat. Anehnya terhadap kasus penembakan yang menelan korban nyawa warga daerah yang ia pimpin, Bupati Kotim jangankan mengunjungi korban, sepatah katapun tidak terdengar berucap. Barangkali kebungkaman begini disebabkan karena ia memandang kasus penembakan warganya dipandang tidak ada sangkut-paut dengan pembangunan sehingga Patung Manjuhan (Jelawat) jauh lebih ia indahkan daripada nyawa warganya. Sedangkan bagi Kapolda Kalteng yang baru, kasus penembakan di Desa Luwuk Sampun merupakan awal pelaksanaan tugas yang buruk. Keamanan yang kondusif berarti warga merasa terjamin keamanannya, bukan ditembak mati dengan seenaknya. Pembunuhan apalagi dilakukan dengan arogan, kemudian dilindungi atas nama solidaritas korps, akan meninggalkan dendam dan menabur benih ketidakamamanan. Keamanan sesungguhnya tidak bisa diciptakan dengan kekuatan bedil saja. Terhadap pembunuhan warga oleh penyelenggara Negara seperti yang terjadi Desa Luwuk Sampun, pada tahun 1960 alm. penyair dari Aceh Agam Wispi pernah menulis” “ yang berkuasa/tapi membunuh rakyatnya/mesti turun tahta/ yang berkuasa/tapi merampas rakyat/ mesti turun tahta/sebelum dipaksa”. Pembunuhan dan perampasan terjadi di Kalteng. Adakah keamanan jika untuk turun tahta rakyat mesti memaksanya? Apalagi membela hak dengan melakukan rituat adat pun diganjar penjara.
Dari beberapa kasus pembunuhan atau penembakan mati warga oleh aparat Negara yang sebelumnya juga diributkan oleh berbagai kalangan, termasuk oleh pihak legislatif, tapi keributan itu berakhir seperti topan dalam gelas. Ribut-ribut sebentar, kemudian diam dan pembunuhan kembali terulang. Ribut lagi, diam dan terulang lagi. Akankah keributan sekarang tentang kasus Desa Luwuk Sampun, juga tak lain suatu keributan topan dalam gelas? Keributan menjadi penting, apalagi saat pilkada. Untuk tidak mengharap dan tidak menjadi korban terus-menerus, boleh jadi, rakyat mesti kuat. Negara sekarang bukanlah orang budiman. Membela hak bukanlah berjalan di atas karpet merah. Apalagi di tengah masyarakat yang didominasi oleh “uang sang raja” atau hedonisme. Sayangnya warga masyarakat, cq Dayak, belum pandai melawan, kecuali berani melakukan amok (hamuk) yang tidak menghasilkan apa-apa dan sangat gampang dihadapi.Hamuk tanda kekosongan (the emptiness, la vide) dan ketidakberdayaan. []
PROTES KEBUN SAWIT DENGAN RITUAL ADAT, HISON DIGANJAR 5 BULAN PENJARA
Hison, tertunduk lesu sesaat setelah Ketua Majelis Hakim Iqbal Basuki, membacakan putusan di Pengadilan Negeri Muara Teweh, Barito Utara Kalteng, Senin (25/5/15).
“Menjatuhkan hukuman lima bulan penjara dikurangi masa tahanan,” kata Iqbal diiringi bunyi ketokan palu sidang tiga kali.
Dia dijerat UU Darurat Pasal 1 ayat 2 karena membawa mandau saat menjalankan upacara ritual adat pemasangan hinting pali.
Tangan Hison mengepal. Seakan mencoba menahan amarah. Mata sedikit sembap kemerah-merahan. Sesaat setelah sidang selesai, dia berjalan menemui jaksa penuntut umum, Aditya. Meminta sedikit waktu berbincang dengan saya sebelum kembali ke tahanan. Jaksa langsung mengiyakan.
“Sebetulnya saya sangat kecewa. Keputusan ini tidak menghargai adat istiadat kami. Adat istiadat dilecehkan,” katanya dengan suara sedikit terbata-bata kepada saya di luar ruangan sidang.
Kami duduk di bangku kayu panjang. Sanak saudaranya mengerumuni. Beberapa diantara mereka meneteskan air mata.
Dia menceritakan, lahan mereka di Desa Kemawen, Kecamatan Montallat, seluas 4.500 hektar diserobot perusahaan sawit, PT Berjaya Agro Kalimantan (BAK).
“Desa Kemawen hanya dijajah pengusaha. Lahan penghidupan masyarakat dijajah dan dirampas. Saya menangis bukan karena dipenjara, saya memikirkan ratusan jiwa masyarakat Desa Kenawen,” katanya, seraya meneteskan air mata. Seorang warga menyodorkan selembar tisu dan sebungkus rokok buat Hison.
BAK masuk ke Desa Kemawen, 16 Maret 2005. Masyarakat tak mendapatkan informasi apapun soal perkebunan sawit ini. Hutan adat milik masyarakat habis dibabat demi pembukaan lahan baru. Aduan pada kepala desa sudah dilakukan, namun tak digubris. Hingga mereka menyetop kegiatan BAK Juni tahun yang sama.
Pada 18 Juli 2005, BAK mengadakan sosialisasi di SDN 1 Kemawen. Mereka menunjukkan IUP hasil rapat koordinasi di Muara Teweh Desa Buntok Baru, Butong, Bintang Linggi I dan II, serta Lemo I dan II di Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara. Surat ini tertanggal 11 Juli 2005. Tak ada nama Desa Kemawen dalam surat ini.
Namun dalam SK Bupati Barito Utara Nomor 188.45/390/2005 tertanggal 16 Juli 2005, Desa Kemawen masuk. Dalam SK ini memperlihatkan, luas wilayah konsesi perusahaan 20.000 hektar. Berada di Desa Buntuk Baru Kecamatan Teweh Selatan, Desa Lemo di Kecamatan Teweh Tengah dan Desa Kemawen di Kecamatan Montallat. “Hak masyarakat tidak sama sekali diperhatikan pemerintah daerah.”
Inilah yang membuat warga geram. Mereka tak rela hutan adat beralih menjadi perkebunan sawit. Sebab, kehidupan mereka benar-benar tergantung dari hutan. Masyarakat terbiasa membuat perahu, mencari rotan, sadap karet, gemur, damar dan lain-lain.
“Kebun karet tak bisa disadap kembali. Saya minta tolong diperhatikan hak kami. Saya akan terus berjuang. Saya tidak mempermasalahkan diri saya dalam kasus ini. Tak masalah saya ditahan.”
Masuknya BAK ke wilayah adat mereka membuat tanaman warga seperti karet, buah-buahan hilang. Tempat sakral pun hilang, seperti pekuburan dan pohon-pohon besar tempat biasa warga menjalankan ritual keagamaan.
Penahanan Hison bermula saat ratusan warga Desa Kemawen aksi penutupan jalan BAK pada Sabtu (10/1/15). Mereka upacara adat hinting pali. Batas yang terbuat dari bambu dan rotan dihiasi daun sawang. Ritual ini agar ada kesepakatan antara masyarakat dan perusahaan. Selama ritual adat digelar, mereka menginap di kantor BAK.
Pada 12 Januari, rombongan Bupati, Kapolres dan Dandim mendatangi warga. Sebenarnya ada komunikasi terjalin cair antara warga dan bupati. Bupati berjanji membicarakan persoalan dengan BAK. Dia juga meminta warga membuka hinting pali dan berjanji menyelesaikan persoalan dalam waktu satu minggu.
“Jika belum ada kesepakatan, hinting pali tak boleh dibuka. Untuk membuka hinting pali juga ada ritual adat tersendiri. Tak boleh sembarangan. Bisa kualat,” kata Rawatida Santala Dewi, warga Desa Kemawen, mertua Hison.
Namun warga mendapat informasi hinting pali sudah dibuka tanpa upacara ritual adat. Ini membuat kericuhan. Warga meminta diadakan upacara ritual adat. Saat itu, Camat Mentalat menyanggupi menyediakan bahan-bahan.
Upacara adat belum dilakukan karena warga masih menyiapkan bahan-bahannya. Namun pada 14 Januari pukul 12.00 polisi datang dengan persenjataan lengkap. Mereka membentuk formasi mengelilingi warga dan bersiap pembubaran paksa.
Tanpa ada peringatan, polisi menarik Hison dari kerumunan. Warga berusaha melindungi diri, namun tak berhasil. Kericuhan terjadi. Tujuh letusan senapan terdengar. Banyak warga jatuh jadi korban. Anak-anak, para ibu juga tak luput. Mereka ditarik, dipukuli dan ditodong dengan senjata api. Dua orang pingsan, dan beberapa mengalami luka serius. Warga berhamburan menyelamatkan diri menuju kampung. Ritual adat tak dijalankan sesuai rencana.
Hison dibawa ke kantor polisi bersama 27 warga lain untuk dimintai keterangan. Beberapa saat setelah itu, delapan orang dilepaskan. Hison dan 18 orang lain ditahan. Bulan lalu, 18 orang ini divonis empat bulan penjara.
“Dalam peraturan adat, soal hinting pali itu tertulis dalam perjanjian Tumbang Anoi dan sudah ditetapkan dalam perda 2006. Juga ada pergub. Masyarakat bisa melaksanakan tanpa harus meminta izin terlebih dahulu,” kata Hison.
Menurut dia, dasar tuntutan warga jelas, sesuai Pergub Kalteng Nomor 5 tahun 2011, bagi perusahaan yang tidak menghargai masyarakat dan melanggar adat, perusahaan harus membayar denda. “Ini pelecehan adat.”
Masyarakat, katanya, sudah beberapa kali menuntut penyelesaian sengketa dan selalu ditangani Pemda, Kapolres, Dinas Perkebunan, serta Dinas Pertanahan. Namun selalu berakhir buntu.
“Ada lima kali perjanjian mengatakan perusahaan akan memberikan hak sebagaimana tuntutan masyarakat. Sesuai Pergub nomor 5 tahun 2011 mewajibkan perusahaan mengalokasikan lahan 20% persen untuk masyarakat,” katanya.
Dalam pergub itu, menyatakan, dua tahun sejak pengesahan dan penetapan, jika perusahaan tidak menaati, izin bisa dicabut kepala daerah. Pada Desember 2013, ada surat pemberitahuan dari Gubernur Kalteng pada setiap bupati agar menghentikan operasional perusahaan yang dikategorikan tidak clear and clean, salah satu BAK.
“Bahkan yang saya tahu, November 2011 ada surat pemberitahuan agar bupati mencabut perusahaan yang tidak mematuhi izin. Perusahaan BAK jelas-jelas melanggar izin. HGU dan IUP tak ada. Perusahaan ini tidak memiliki izin pelepasan kawasan hutan.”
Tahun 2008, ada program Kementerian Pertanian bahwa kebun masyarakat bisa dibangun lewat program revitalisasi pertanggungjawaban melalui koperasi. Saat itu, dia bersama masyarakat membentuk Koperasi Jaya Bulau Mandiri. Hison menjadi ketua koperasi.
“Namun pada 2009 kami dipanggil bupati dan perusahaan untuk rapat. Mereka bilang program revitalisasi tidak bisa karena di Kalteng lahan tidak mencukupi dan tidak sesuai program itu.”
Warga juga pernah diundang rapat DPRD. Saat itu dijanjikan dibangun kebun masyarakat. Hingga kini, tidak jelas kejelasan.
Hison pernah jadi Kepala Desa Kemawen 2009. Tak lama, hanya satu tahun. Lawan politik menuduh korupsi. Hison menjadi sasaran karena dianggap sebagai ketua kelompok paling proaktif menolak BAK.
Handeson, adik Hison tak terima dengan vonis hakim. Mandau adalah syarat upacara adat. ”Saat itu yang membawa mandau banyak. Tak hanya Hison. Mengapa hanya Hison yang dipidanakan?”
Menurut dia, pernah mediasi di Polres Barito Utara 12 Desember 2013. Mediasi diikuti warga Kademangan, kecamatan, Dinas Perkebunan, Pertanahan, dan perusahaan. Hasilnya, BAK sepakat mengeluarkan 20% dari HGU untuk masyarakat. BAK juga bersama-sama masyarakat membahas perjanjian kerjasama. Perusahaan berjanji menghormati hukum adat.
“Ketika mediasi, kapolres menjanjikan waktu dua bulan selesai. Setelah mediasi, kami justru kesulitan menemui perusahaan. Kami mencoba mendatangi pemerintahan seperti Dinas Perkebunan dan bupati, namun buntu. Sampai hari ini.” Kesepakatan dengan perusahaan, katanya, hanya di atas kertas.
Penangkapan warga Desa Kemawen bukan baru kali ini. Sebelumnya, Oktober 2014, 46 warga ditangkap polisi dan ditahan semalam.
“Dulu kami klaim sebagian lahan dan melarang perusahaan beroperasi. Bikin pondok di perbatasan perkebunan sawit yang diklaim masyarakat. Kami bertahan 21 hari dan menuntut bertemupimpinan perusahaan. Kami menjaga sawit yang sudah ditanam agar tidak dipanen sampai ada kesepakatan jelas. Yang datang malah polisi.”
Aryo Nugroho, Manager Advokasi dan Kampanye Walhi Kalteng yang mendampingi warga menyatakan menghargai putusan hakim. Meski putusan ini makin menguatkan anggapan hukum di Indonesia tidak berpihak pada keadilan.
“Fakta-fakta di persidangan menunjukkan Hison dan warga lain sedang ritual adat. Seharusnya hakim bisa lebih menggali mengenai adat dan istiadat masyarakat yang menjadi wilayah hukumnya.”
Catatan Walhi Kalteng, BAK belum memenuhi aspek legalitas sesuai aturan. Perusahaan ini belum mengantongi HGU, membuka perkebunan di kawasan hutan produksi, juga masuk daftar perusahaan yang merugikan negara karena berada dalam kawasan hutan produksi berdasarkan hasil laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 2009.
Bama Adiyanto, Koordinator Advokasi Justice Peace and Integrity of Creation Kalimantan mengatakan hal sama. Putusan ini sama sekali tidak berpihak pada masyarakat.
“Pokok perkara kasus ini penggunaan mandau sebagai syarat ritual yang jelas-jelas sesuai dengan UU Darurat untuk ritual adat tidak termasuk tindak pidana.” (Sumber : http://www.mongabay.co.id/2015/05/26/protes-kebun-sawit-dengan-ritual-adat-lima-bulan-penjara-buat-hison/)

DENDA MELEGALKAN PERAMPOKAN?

DENDA MELEGALKAN PERAMPOKAN?
Oleh Kusni Sulang

Sebanyak 20 perusahaan dari perkebunan besar swasta (PBS) kelapa sawit, pertambangan , dan kehutanan di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) dikenakan denda oleh Pemerintah Provinsi Kalteng pada tahun 2014. Perusahaan tersebut melakukan operasi sebelum izin dan syarat lainnya lengkap. (Radar Palangka, 30 Maret 2015).
Denda yang diberikan terhadap 20 perusahaan tersebut (yang daftarnya disiarkan oleh Radar Palangka 30 Maret 2015), bervariasi, mulai dari puluhan juta hingga miliaran rupiah. Total denda yang diperoleh dari 20 perusahaan tersebut sekitar Rp.13 miliar. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalteng Sipet Hermanto mengatakan perusahaan, perusahaan yang dikenakan denda tersebut adalah perusahaan yang melakukan pelanggaran. Pelanggaran tersebut diantaranya, belum mengantongi izin pelepasan kawasan hutan dan penebangan tanpa izin, tetap sudah melakukan eksploitasi (Radar Palangka, 30 Maret 2015).
Sipet, nampaknya bangga sudah mendapatkan denda sejumlah Rp.13 miliar dari perusahaan-perusahaan yang “belum mengantongi izin pelepasan kawasan hutan dan penebangan tanpa izin, tetap sudah melakukan eksploitasi” yang dengan kata lain belum clean and clear (CnC). Jumlah 20 perusahaan yang belum CnC yang didenda ini sebenarnya sangat kecil jika dibandingkan dengan 250 yang berstatus non-CnC.(Radar Sampit, 21/12/2014). Jumlah denda Rp.13 miliar itu pun bagi PBS bukanlah jumlah besar, apalagi jika dibandingkan dengan laba yang mereka raup secara non CnC alias cara-cara kotor.
Dalam rapat terbatas dengan sejumlah kepala dinas pada 10 Desember 2014, Gubernur Kalimantan Tengah A. Teras Narang,SH memaparkan, sebelum ada evaluasi ulang izin usaha, di Kalteng ada 556 IUP yang masuk dalam kategori clean and clear (CnC) dan 297 IUP yang masuk dalam kategori non-CNC. Dari 297 IUP itu, hingga 5 Desember 2014 lalu hanya ada 81 perusahaan yang menyerahkan dokumen evaluasi IUP. ”Ada 216 IUP yang tak melengkapi data. Dari 81 IUP itu, yang lolos (berstatus CnC) hanya ada 4”. Dan dari 77 IUP yang belum lolos kategori CNC, setelah dikaji ulang, ada 43 IUP yang lolos CNC tetapi bersyarat. Adapun 34 IUP lainnya sama sekali tidak lolos CNC. Dengan demikian, total ada 250 IUP yang berstatus non-CnC.(Radar Sampit, 21/12/2014). Seusai rapat terbatas dengan sejumlah kepala dinas pada 10 Desember 2014 lalu itu, Gubernur Kalimantan Tengah A. Teras Narang,SH memerintahkan bupati/walikota di Kalimantan Tengah (Kalteng) untuk mencabut 250 izin usaha pertambangan (IUP) yang berstatus non-clean and clear (NCC). “Ini bukan lagi rekomendasi, melainkan perintah mencabut”, ujar Teras. Hanya saja perintah ini sampai detik ini tidak dilaksanakan. Apakah perintah itu sekarang dirubah menjadi denda? Denda yang bagi PBS tidak lebih dari remah-remah belaka. Pertanyaan lain, apakah setelah denda dibayar, perusahaan-perusahaan besar swasta tersebut lalu bisa leluasa melanjutkan eksploitasi mereka? Apakah pembayaran denda merupakan cara untuk membuat perusahaan-perusahaan tersebut menjadi CnC? Saya tidak tahu nama lain kebijakan begini daripada melegalkan perampokan terhadap rakyat Kalteng, cq Dayak. Dalam hubungan ini, ada bupati di samping pembaca yang mengatakan bahwa masalah sengketa agrarian tidak harus ia tangani, cukup oleh bawahannya padahal sumber sengketa bermula dari ulah kebijakannya. Saya tidak tahu nama lain bagi sikap bupati begini, kecuali bupati tidak bertanggungjawab. Mau enaknya sendiri. Kepada para pemilih, saya bertanya: Apakah dahulu Anda tepat memilih? Apakah sikap cuci tangan begini bukannya salah satu cara membungkus kolusi dan gratifikasi? Pengelolaan sumber daya alam adalah salah satu sarang kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan.. Memilih kembali calon jenis begini sama dengan memperpanjang kesengsaraan dan membiarkan perampokan merajalela. Tidakkah sebaiknya kita seperti petani Indian Chiapas, Meksiko, berkata: Basta! Cukup!? []

INVESTASI HARUS LIBATKAN DESA
Oleh Yashinta Difa

Radar Sa mpit-ANTARA News, 5 April 2015 – Akademisi dari Universitas Gadjah Mada, Sutoro Eko, menegaskan betapa penting peran desa untuk dilibatkan sebagai pemegang saham dalam investasi skala besar yang masuk ke wilayah desa tersebut.
“Investasi besar selalu berdampak ke lingkungan dan sosial sehingga tidak adil kalau orang setempat hanya jadi penonton,” ujarnya di Jakarta, Selasa.
Selama ini warga desa hanya mendapat dana pertanggungjawaban sosial dari para investor yang menurutnya tidak mendidik dan memperkuat kesejahteraan mereka.
Untuk itu Eko mengusulkan pelaksanaan program pemangkuan kepentingan, dimana desa juga dilibatkan sebagai pemegang saham atas lahan desa yang menjadi sasaran investasi.
Sebagai contoh ia menyebutkan salah satu desa di Banten Selatan yang sudah memulai pengelolaaan lahan desanya dengan dibantu Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).
“AMAN mengkoordinasi pihak pemuda, desa, dan adat untuk menjalin musyawarah tentang pembagian pengelolaan lahan desa sehingga jika ada lagi investor masuk sudah jelas masing-masing memperoleh berapa,” katanya.
Desa tersebut memiliki 15 hektare lahan yang sebelumnya dimanfaatkan oleh PT. Aneka Tambang.
Warga desa pun diedukasi tentang program “green economy” yaitu program untuk memanfaatkan sumber daya alam, misalnya emas dan kelapa sawit, dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan.
Sehari sebelumnya Sutoro menyampaikan materi dalam diskusi mengenai pengembangan petani sawit mandiri terutama di Sumatera dan Kalimantan.
Diskusi tersebut digagas Greenpeace Indonesia dan Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS).
Kepala Greenpeace Indonesia, Longgena Ginting, mengatakan, kerja sama ini sebagai inovasi melanjutkan kegiatan ekonomi secara lebih baik baik dari segi ekonomi, lingkungan, dan sosial.
“Bila pertanian rakyat skala kecil dikelola dengan baik maka produktivitasnya akan lebih baik sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat,” ujarnya.
Pada 2013 lahan pekebun skala kecil mencapai 5,8 juta Hektare, dengan luas rata-rata dua Hektare per rumah tangga.
Sementara produksi minyak sawit mentah oleh pekebun kelapa sawit sepanjang 2012 mencapai 8,78 juta ton atau mencapai 33,13 persen dari total produksi minyak sawit mentah nasional sebesar 26,5 juta ton pada tahun yang sama.

.Hak Atas Tanah Bukan Sebatas Prosedur Legal
Radar Sampit, 5 April 2015. Harian Kompas pada 13 Maret 2015 lalu telah menyelenggarakan diskusi dengan reforma agraria sebagai salah isu dalam tema utama “ Telaah Kritis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Nawacita” Dalam diskusi tersebut hadir Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar dan Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Endah Murniningtyas dan Koalisi Pengawal Nawacita.
Menurut temuan Koalisi Pengawal Nawacita, sebagaimana dipaparkan peneliti The Isntitute for Ecosoc Rights, Sri Palupi, menunjukkan semangat reforma agraria dalam Nawacita meredup dalam RPJMN.
Nawacita, misalnya, menegaskan agenda perwujudan hak setiap orang untuk memiliki tanah, sementara RPJMN lebih menekankan pada kepastian hukum hak atas tanah. Ini, misalnya, menyangkut pendaftaran tanah positif, penegasan batas lahan hutan dan nonhutan, dan sertifikasi. Artinya, tekanannya bukan lagi pada hak, melainkan prosedur legal.
Sebanyak empat agenda Nawacita dalam hal tanah bahkan tidak muncul dalam RPJMN. Pertama adalah penyempurnaan Undang-Undang Agraria untuk mendukung pelaksanaan reforma agraria. Kedua, penyelesaian sengketa tanah secara nasional berdasarkan prinsip keterbukaan, cepat, berbiaya ringan, dan memperhatikan aspek hukum adat.
Ketiga, penghentian kriminalisasi terhadap warga yang menuntut pengembalian hak atas tanah. Keempat, peningkatan akses petani gurem terhadap kemilikan lahan dari 0,3 hektar menjadi 2,0 hektar dan pembukaan lahan pertanian sejuta hektar di Bali dan luar Jawa.
Siti Nurbaya menyatakan, Presiden Joko Widodo sudah memerintahkan kepada sejumlah kementerian terkait untuk segera menyiapkan program pelaksana reforma agraria. Kementerian tersebut, antara lain Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, serta Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
Menurut Siti, salah satu rencana pemerintah adalah mendistribusikan 4,5 juta hektar untuk petani marginal. Modelnya masih akan didiskusikan. Salah satu wacananya adalah dengan model transmigrasi melalui berbagai modifikasi dari model lama.
Dalam RPJMN 2015-2019, pemerintah menargetkan pemberian hak kelola hutan kepada masyarakat seluas 2,54 juta hektar pada 2015, pada 2016 seluas 5,08 juta hektar, pada 2017 seluas 7,62 juta hektar, 10,16 juta hektar pada 2018, dan 12,7 juta hektar pada 2019. Bentuknya berupa hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, hutan rakyat, dan hutan adat dan kemitraan (HA).
Endah Murniningtyas menyatakan, kesenjangan antara Nawacita dan RPJMN bisa dijembatani dalam rencana strategis dan rencana kerja pemerintah.Karena itu, Endah mengundang Koalisi Pengawal Nawacita untuk berdiskusi lebih lanjut per sektor dengan Bappenas.
Visi-misi Presiden Joko Widodo saat kampanye dituangkan dalam dokumen yang disebut Nawacita. RPJMN sendiri adalah dokumen penjabaran visi-misi presiden dalam lima tahun masa kerjanya. Di dalamnya meliputi visi, misi, arah dan strategi pembangunan, dan program-program prioritas pemerintah.
Idealnya Nawacita terjabarkan secara konsisten dalam RPJMN 2015-2019. Namun, Koalisi Pengawal Nawacita menemukan sejumlah kesenjangan di antara dua dokumen tersebut. Misalnya, menyangkut agenda reforma agraria.
Dalam Nawacita, reforma agraria disebut secara eksplisit dalam butir kelima dari sembilan agenda prioritas. Intinya, pemerintah bertekad meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia salah satunya dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Caranya, antara lain, dengan mendorong reforma agraria dan program kepemilikan tanah 9 juta hektar.
Persoalan reforma agraria sudah lama dibahas, akankah masalah ini hanya berhenti pada pembahasan? (ask-1-4-15)