GEMPA LITERAI ALA TAMAN BACAAN MASYARAKAT

GEMPA LITERAI ALA TAMAN BACAAN MASYARAKAT

Oleh Gol A Gong

gongmedia cakrawala <gm_cakrawala@yahoo.com>,in: wong banten <wongbanten@yahoogroups.com>,Monday, 28 November 2011, 2:22

Gempa literasi adalah gerakan kebudayaan di tingkat lokal untuk Indonesia Membaca. Ini digagas oleh teman-teman penggiat literasi di seluruh Indonesia. Pada Sabtu, 26 November 2011, di Grand Pasundan Bandung, sekitar 30 komunitas literasi yang tergabung di Forum Taman Bacaan  Masyarakat Indonesia mencanangkan penyulutan sumbu gempa literasi secara serentak di 33 titik provinsi. “Dampak gempanya akan dahsat!” kata Yusrizal KW, wartawan sekaligus penyair yang mendirikan sanggar baca dan menulis Pelangi di Padang.

SEREMPAK APRIL

Iyut Fitra dari komunitas literasi Intro Payakumbuh, Padang, sepakat dengan Yusrizal, “Pada 23 April 2012 gempa literasi disulut. Setelah itu, sepanjang tahun 2012, di masing-masing komunitas literasi atau taman bacaan masyarakat (TBM) melakukan kegiatan gempa literasi susulan, sambung menyambung.”

Benny Arnas, pengarang yang mendirikan taman bacaan masyarat Wahid 21 di Payakumbuh bersemangat menyambut gerakan gempa literasi di tingkat lokal ini. “Setelah penyulutan sumbu gempa literasi dimulai pada 23 April 2012 nanti di 33 titik di seluruh Indonesia, saya akan menyelenggarakan secara besar pada hari kelahiran saya nanti!”

Sekitar 30 peserta TOT (Training of Trainers) yang diselenggarakan PPTK PAUD NI, Kemendikbud Nasional sudah merasakan getaran gempa literasi ini. Arman AZ dari komunitas baca Berkat Yakin, Lampung, sudah tidak sabar ingin menyulut gempa. Arman siap berkolaborasi dengan Forum Taman Bacaan Masyarakat Lampung, yang diwakili oleh Irfan Rahmawan dari TBM Cendekia, Kedaton, Bandar Lampung. Begitu juga Bode Riswandi dari TBM Beranda 57 Tasikmalaya, Hudan Noor dengan TBM Zeusagi Library Banjarmasin, Ramayani Riance dari Komuitas Pintu, Tebo, Jambi, dan Jamrin Abubakar dari Bone Bula, Donggala, Sulawesi Barat. Mereka siap secara serempak menyulut sumbu gempa literasi pada 23 April 2012 pukul 16:23 waktu setempat.

Para pengelola komunitas baca atau taman bacaan masyarakat yang tersebar di 5400 titik serta tergabung di 33 Pengurus Wilayah Forum TBM se-Indonesia, akan menjadi inisiator atau penggerak. “Bagi saya ini hal biasa yang sudah sering dilakukan,” tegas Iyut Fitra, Yusrizal KW dan Benny Arnas. Mereka yakin, jika lomba menulis cerpen, essay, puisi atau melukis sering diseleggarakan di TBM, percepatan menuju Indonesia Membaca akan segera terwujud.

 MENU WAJIB

Gempa Literasi ala TBM yang dikomandani Gol A Gong, peraih IKAPI Award 2011 untuk kategori Penggiat Literasi, yaitu berupa simulasi yang bersifat kompetisi. Diharapkan masyarakat di sekitar TBM bisa termotivasi untuk datang ke TBM, tertarik membaca, kemudian menjadikan membaca bagian dari budaya hidupnya. “Jika gempa literasi diselenggarakan secara konsisten dan kontinuitasnya perminggu atau perbulan seperti di Rumah Dunia, insya Allah, selama 10 tahun ke depan akan muncul peradaban baru di kampung dimana TBM itu berada.” Inilah makna gempa literasi sesungguhnya, yaitu menghancurkan kebodohan. “Selama ini kita hanya mengenal gempa tektonik atau vulkanik, yang identik dengan kehancuran. Sekarang yang kita hancurkan adalah kebodohan!” tegas Gong, yang juga Ketua Umum Pengurus Pusat Forum TBM.

Gempa literasi bisa diadopsi atau diselenggarakan oleh siapa saja, secara kelembagaan seperti Forum Taman Bacaaan Masyarakat, LSM, atau institusi pemerintah seperti Dikbud di daerah atau Kemendikbud Pusat. Bahkan Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah dengan produk bernama perpustakaan desa. Kegiatannya, pertama berupa orasi literasi dari pejabat atau tokoh setempat, bisa gubernur, bupati, camat, bahkan RW dan RT. Dengan oraswi literasi, waga di sekitar TBM akan tahu isi kepala pemimpinnya. Adagium “Apa yang kamu bicarakan mencerminkan apa yang kamu baca” akan tergambar. Kemudian nNaskah orasi literasi ini, menurut Agus Irkham, Litbang Forum TBM, “Kelak naskah orasi litrerasi itu kita kumpulkan dan diterbitkan menjadi sebuah buku.”

Gempa literasi kedua, pertunjukkan seni yang melibatkan komunitas seni setempat, boleh musikalisasi puisi, seni tradisional, seni tari, teater kontemporer, pembacaan puisi, monolog, nge-band, konser piano atau biola tunggal, pameran lukisan, dan apa saja yang bersifat produk kebudayaan. “Saya dengan grup musikalisasi puisi ‘Ki Amuk’ membuat CD album yang diproduseri oleh Jaya Komarudin Production. CD itu dijual. Dan ini bagus juga untuk strategi penggalangan dana TBM. Saya dan teman-teman bisa mensubsidi kas Rumah Dunia dari penjualan album CD itu,” cerita Firman Venayaksa, Ketua I Forum TBM.

Ketiga, pelatihan apa saja, mulai dari ketrampilan menulis, bisa yang bersifat kewirausahaan atau life skill lainnya. Wien Muldian, Sekjen Forum TBM yang pustakawan menawarkan, “Pelatihan tentang katalogisasi itu penting untuk perngembangan TBM selanjutnya.” Atau seperti yang Agus Munawar lakukan di Sudut Baca Soreang, Bandung Selatan. “Di TBM saya ada bisnis kaos, pin, tas, pembuatan baliho atau spanduk,” kata Agus Munawar, juga Ketua II Forum TBM. “Saya siap memberi pelatihan tentang bagaimana cara menyablon kaos,” tambah Agus.

Keempat, bazaar buku, silahkan bekerjasama dengan penerbit lokal atau besar seperti Gramedia Pustaka Utama, Kepustakaan Populer Gramedia, Penerbit Mizan, Gagas Media, Zikrul Hakim, dll. Beberapa TBM sudah melakukan ini. Di bazaar ini bisa kita dapatkn buku-buku murah dengan diskon antara 40% – 50%.

Kelima bedah dan peluncuran buku, diutamakan buku-buku karya penulis-penulis dari TBM setempat, agar bisa membuktikan kepada masyarakat, bahwa TBM tersebut memberi manfaat. “Penerbitan buku itu bisa secara indie atau major label,’ kata Gong yang juga Direktur Gong Publishing. “Penulisnya dari TBM setempat. Difotokopi juga oke. Setting yang bagus. Minta tolong ke teman yang bisa menggambar untuk cover bukunya. Lalu diluncurkan dan dibedah oleh wartawan atau akademisi setempat. Pasti heboh!” tambah Gong. Pada saat bersamaan pula, Forum Taman Bacaan Masyarakat bekerjasama dengan Kepustakaan Populer Gramedia (KPG). “Buku-buku yang ditulis oleh para pengelola TBM akan diterbitkan oleh KPG. Buku yang siap terbit bejudul ‘Gempa Literasi’, yang ditulis oleh saya dan Agus Irkham. Buku ini bisa juadi babon TBM!” Gong menjelaskan. Gong mengharapkan pada 2012 nanti, di setiap TBM yang menyelenggarakan gempa literasi ada “menu wajib” membedah buku “Gempa Literasi”.

 Keenam hibah buku dari orang-orang yang mampu dimana nanti buku-bukunya didistribusikan ke kantung-kantung baca di wilayah dimana kegiatan berlangsung. Diharapkan setelah pejabat setempat orasi literasi, langsung menghibahkan buku-bukunya, disusul oleh tamu dan undangan lainnya. Rumah Dunia bekerjasama dengan Dindik dan Perpusda Banten pada 2005 pernah menyelenggarakan gempa literasi berjudul “Banten Membaca” di GOR Maulana Yusuf, Serang. Terkumpul sekitra 22 ribu buku. “Masuk rekor MURI,’ cerita Firman, yang menjadi penanggung jawab acara Banten Membaca. Kemudian buku-buku itu didistribusikan ke TBM se-Banten.

Terakhir ketujuh, aneka lomba literasi; bisa menggambar, mengarang cerpen dan novel, membaca puisi, monolog, menulis essay, meresensi buku, menulis novel, menulis resep masakan, menulis sejarah kampung seperti yang dilakukan TBM Gelaran Buku, Yogyakarta. Dengan aneka lomba ini, warga di sekitar TBM akan masuk ke fase tidak sekadar mengeja atau membaca saja, tapi menulis. Jika sudah mampu menulis, berarti warga di sekitar TBM sudah memasuki fase kemampuan membaca (reading ability) yang tinggi, bisa mencerna isi buku yangn dibaca..

WISATA LITERASI

TOT Pengelola TBM sejak 24 November 2011 ini ditutup dengan kegiatan berwisata literasi ke TBM Arjasari di Bandung Selatan, Minggu (27/11). Memakai bus Pemda Bandung, rombongan meluncur ke Arjasari di Minggu pagi yang padat.  Tapi, begitu berada di luar kota, pemandangan sawah dan bukit-bukit membuat mata segar. TBM Arjasari berada di lingkungan perumahan. Awalnya dikelola Agus Munawar. Kemudian diserahkan ke Abdul Cholic. Pada 2011, TBM Arjasari mendapat anugrah TBM Kreatif dan mendapat sumbangan TBM Berbasis Elektronik sebesar Rp. 27 juta dari direktorak Pendidikan Masyarakat, Kemendikbud Nasional.

Ketigapuluh pengelola TBM yang ikut TOT terkesan dengan gempa literasi ala TBM Arjasari. Adil Tambono dari TBM Kakanna, Polewali, Mandar, Sulawesi Selatan berkali-kali mengutarakan niatnya ingin segera membuat gempa literasi. Begitu juga Huda Noor dari Zeusagi Library, Guntur Payung, Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

Kegiatan membawa peserta TOT Pengelolaan TBM berwisata literasi ke TBM setempat akan terus dilakukan. “Ini wajib hukumnya!” tegas Gong. Pada September 2011 lalu, Pengurus Pusat Forum TBM mendapatkan kepercayaan dari PPTK PAUD NI untuk menyelenggarakan pelatihan mneulis di Serang, Banten. Juga ada kegiatan wisata literasi ke TBM Permadani yang dikelola Erna Yuliawati.

Wisata literasi di TBM Arjasari ini juga semodel dengan gempa literasi. Yaitu menunya petunjukkan seni angklung dari anak-anak SD, kemudian pembacaan puisi oleh Bode Riswandi dari TBM Beranda 51 Tasikmalaya, dan Iyut Fitra. Pendongeng Bambang Purwanto dari TBM Ayah Salwa, Lebak Wangi, Bandung Barat juga membikin heboh anak-anak. Kemudian bazaar buku murah diserbu. Para peserta dari luar Jawa memborong buku terbitan Gong Publishing seharga Rp. 15 ribu/buku.

Di sela-sela acara disisipkan pemberian “Apresiasi Literasi” kepada Abdul Manaf, pengelola TBM Jabal Uqhud, Natuna, Kepulauan Riau berupa buku-buku terbitan Gong Publishing, buku karya Agus Irkham dan Benny Arnas. Manaf adalah contoh warga miskin di daerah transmigrasi Batubi, Natuna, tapi tidak menyerah pada keadaan. Manaf tanpa kenal lelah membantu pendidikan di lingkungannya secara non formal/informal sejak tahun 2007. “Modal aweeal adalah 70 buku yang saya bawa dari Trenggalek. Kini koleksinya sudah ada 1000 buku, sumbangan dari Fokusmaker Natuna,” kenang Manaf.

Menu sisipan lainnya adalah pelantikan Pengurus Wilayah Forum TBM Jawa Barat dan peluncuran gempa literasi “Bandung Selatan Membaca”. Ternyata para pengelola TBM sudah merasakan gempa-gempa kecil literasi. Faiz Ashoul dari TBM Gelaran Buku, Yogyakarta siap menyulutnya pada 10 Desember nanti dengan bentuk pelatihan teknologi informasi. Ramayani Riance dari Komunitas Pintu, Tebo, Jambi, sudah mengagendakan gempa literasi “Kampanye Sastra” pada januari 2012 dengan nara sumber Gus tf Sakai. Juga DC Aryadi dari TBM Kedai Proses, Lebak, Banten menyulut gempa literasi dengan peluncurn dan bedah buku kumpulan cerpen “Ting Bating” karya Firman Venayaksa.

UNIT USAHA

Pukul 13:30 WIB rombongan TOT Pengelola TBM kembali ke Grand Pasundan. Mereka tidak langsung ke kamar, tapi berkumpul di ruang UM2; yaitu sharing TBM. Yusrizal KW dari Sanggar baca Tulis Pelangi Padang, Anas AG dari Sindikat Baca Bojonegoro dan Adil Tambono dari TBM Kakanna Polewali Mandar tampil. Mereka rata-rata bisa bertahan hidup, karena memiliki unit usaha. Anas dan Yusrizal KW dengan menjual kaos, sedangkan Adil memasok alat-alat musik tradisional ke toko-toko di Makassar.

Anas menceritakan, “Saya membuat majalah bulanan ‘Baca’. Setiap yang membeli kaos, mendapat bonus majalah. Harga kaosnya Rp. 50 ribu. Harga produksi kaos RP. 30 RIBU. Kelebihan Rp. 20 ribu, saya pakai untuk menerbitkan majalah sebanyak 1000 eksemplar.”

 Nah, Anda siap menyulut sumbu gempa literasi juga? (*)

*) Penulis adalah relawan di TBM Rumah Dunia dan Ketua Umum Forum Pengurus Pusat Taman Bacaan Masyarakat.

Presiden diminta perintahkan Polri/TNI lindungi mahasiswa Papua

Refl  Sunny <ambon@tele2.se>: Mengapa harus sang presiden diminta untuk memerintakan Polri/TNI guna melindungi warga Papua (mahasiswa)? Bukankah itu tugasnya tanpa perlu diminta, ataukah SBY dan komplotannya mempunyai agenda tersendiri dan oleh karena itu berlagak pilon ataukah tidak mempunyai waktu sebab sibuk menciptakan lagu-lagu romantika baru?

 

Sesuai Koran Tempo beberapa hari lalu diberitakan bahwa Sultan Jokja menyerukan kepada mahasiswa Papua agar tidak menarik diri dari Jokja untuk pulang ke tanah Papua.

http://www.antaranews.com/berita/286389/presiden-diminta-perintahkan-polritni-lindungi-mahasiswa-papua

Jumat, 25 November 2011 18:25 WIB |

Jakarta (ANTARA News) – Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS Al Muzzammil Yusuf mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memerintahkan aparat TNI dan Polri memberikan jaminan keamanan dan keselamatan bagi sekitar 50 ribu mahasiswa Papua yang ada di seluruh Indonesia.

“Saya meminta kepada Pimpinan Komisi I agar berkoordinasi dengan Pimpinan DPR RI untuk meminta Presiden RI melalui Menkopulhukam agar memberi jaminan keselamatan bagi 50.000 mahasiswa Papua yang ada di seluruh Indonesia,” ujarnya di Jakarta, Jumat.

Desakan itu, menurut dia, perlu disuarakan karena adanya informasi TNI/Polri telah mendatangi asrama mahasiswa Papua di beberapa daerah dan menginterogasi mereka.

Menurut tokoh masyarakat Papua, masih kata Muzzamil, saat ini sudah ada 500 mahasiswa Papua yang kuliah di luar Papua kembali ke Papua karena merasa terancam.

Dikemukakannya hal tersebut perlu segera dilakukan untuk menciptakan situasi yang kondusif untuk berdialog dalam menyelesaikan permasalahan Papua. Aparat penegak hukum baik Polri maupun TNI jangan terlalu berlebihan dalam merespon situasi yang ada di Papua.

Pendekatan represif yang selama ini terjadi harus segera dihentikan karena tidak memberikan solusi permanen di Papua.

“Adanya rencana dialog yang disampaikan oleh Presiden SBY harus didahulukan dengan memberikan jaminan keamanan dan keselamatan bagi seluruh masyarakat dan mahasiswa Papua di mana pun mereka berada,” ujar Muzzammil.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin, menyatakan bahwa sebelum pemerintah melakukan dialog dengan masyarakat Papua, kegiatan TNI yang berada di Papua harus dihentikan.

“Hal ini untuk menyukseskan dialog antara masyarakat Papua dengan pemerintah pusat,” kata Hasanuddin. Menurut dia, kegiatan TNI yang perlu dihentikan adalah patroli, penyisiran, atau pencarian yang tak jelas karena akan menimbulkan kecurigaan.

Ia menilai adanya sekian ribu personel TNI/ Polri yang ada di Papua bukannya memberi solusi, melainkan justru menimbulkan masalah.

DPR, lanjut Hassanuddin, mendukung rencana pemerintah untuk melakukan dialog dalam menyelesaikan persoalan Papua yang tak kunjung selesai. “Pemerintah dan masyarakat Papua harus duduk bersama untuk menyelesaikan masalah yang ada,” katanya.

(D011/R018)
Editor: Suryanto

Gagalnya pengesahan RUU antipembalakan cermin lemahnya komitmen

http://www.antaranews.com/berita/286617/gagalnya-pengesahan-ruu-antipembalakan-cermin-lemahnya-komitmen

Gagalnya pengesahan RUU antipembalakan cermin lemahnya

komitmen

Minggu, 27 November 2011 16:43 WIB | 1119 Views

Ilustrasi Barangbukti Pembalakan Liar.(FOTO ANTARA/F.B. Anggoro/09)

Berita Terkait

• DPR RI akan revisi UU tentang pangan

• DPD ajak pemda tingkatkan daya saing daerah

• Pembahasan RUU P3L dihentikan

• GFTN bantu atasi pembalakan liar

• Pilpres 2014 momentum terakhir politisi senior

Jakarta (ANTARA News) – Anggota Komisi IV DPR Ma`mur Hasanuddin mengemukakan gagalnya pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar mencerminkan bukti lemahnya komitmen pemerintah dalam masalah perlindungan hutan.

Ma`mur dalam keterangan persnya yang disiarkan di Jakarta, Minggu menyatakan, sangat menyayangkan sikap pemerintah yang selalu mengulur-ulur RUU ini dengan alasan Badan Pemberantasan Perusakan Hutan (BP2H) yang sebelumnya diusulkan nama Badan Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar (BP3L) tidak disetujui dengan alasan kepolisian dan kejaksaan yang lebih berhak menangani kejahatan hutan.

“Saya tidak habis pikir atas prilaku pemerintah terhadap menolaknya RUU P3L ini dihentikan hanya dengan alasan tidak sepakatnya penanggung jawab amanat RUU,” katanya.

Padahal, kata dia, dengan adanya badan yang bertanggung jawab terhadap amanat RUU ini, akan semakin memperkokoh kinerja kepolisian dan kejaksaan karena proses terhadap pencegahan dan pemberantasan pelaku kejahatan hutan akan dilakukan lebih agresif.

Dengan batalnya pengesahan RUU P3L ini, Ma`mur meminta kepada menteri kehutanan Zulkifli Hasan untuk membuat rencana induk atau masterplan mega proyek pengembalian kelestarian hutan nasional.

“Menteri Kehutanan mulai saat ini sebaiknya membuat kerangka pembentukan kembali hutan nasional dengan total wilayah 130 Juta hektare seperti keadaan 40 tahun silam,” kata Ma`mur.

Selama ini, Ma`mur menjelaskan, program Menteri Kehutanan untuk menanam 1 miliar pohon dilakukan dengan berbagai kejanggalan. Pohon-pohon dibagikan tanpa ada konsep penanaman dan perawatan hingga pohon itu benar-benar hidup dan tumbuh.
(S023)Editor: Aditia Maruli

COPYRIGHT © 2011

 

Serikat Buruh Jabodetabek dan Freeport Ancam Blokir Fasilitas

http://www.gatra.com/nasional-cp/1-nasional/5305-serikat-buruh-jabodetabek-dan-freeport-ancam-blokir-fasilitas

Serikat Buruh Jabodetabek dan Freeport Ancam Blokir

Fasilitas

Sabtu, 26 November 2011 04:40

0 Komentar

Jakarta – Puluhan organisasi serikat pekerja se-Jabodetabek dan Freeport mengancam akan memblokir sejumlah fasilitas vital. Ancaman tersebut disampaikan mereka, dalam pernyataan sikap di Sekretariat Kontras, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat petang (25/11).

Menurut Budi Wardoyo dari Partai Pembebasan Rakyat, hal tersebut akan ditempuh ribuan buruh demi mendapatkan kesejahteraan. “Kami akan melakukan aksi-aksi pemogokan kawasan, aksi blokir jalan tol, bandara, dan pendudukan kantor pemerintah,” ujarnya.

Selain itu, dua puluh serikat pekerja se-Jabodetabek dan Freeeport menuntut pemerintah Indonesia segera memenuhi tuntutan upah buruh Freeport sebesar 7,5 dolar AS per jam tanpa syarat. Kemudian, pemerintah harus menghentikan kekerasan negara melalui aparat keamanan, terhadap buruh, dan mengusut pelaku penembakan di Freeport dan tindakan kekerasan di Batam.

Tuntutan selanjutnya, pemerintah harus segera mencabut Permenaker No 27 tahun 2005 sebagai sapah satu dasar perhitungan upah buruh Indonesia. Kemudian, menolak ketetapan upah murah; Cimahi Rp1.209.444, Kota Bekasi Rp1.422.252, Batam Rp1.260.000, Sidoarjo Rp1.252.000, Mojokerto Rp875.000, Jakarta Rp1.529.150, Kabupaten Bekasi Rp1.491.866, Kota Tangerang Rp1.381.000, Yogya Rp873.000, Kota Semarang Rp961.323, Kota Surabaya Rp1.257.000, Kota Bandung Rp1.271.625, dan kota lainnya.

“Dalam menetapkan upah minimum tahun 2012, pemerintah harus berdasarkan kebutuhan hidup secara real time,” terangnya.

Dua puluh serikat pekerja yang ada di Bekasi, Jakarta, Tangerang, dan Freeport, yaitu KASBI Jakarta, Partai Pembebasan Rakyat, KPOP, PPI, FSPOI Jakarta Timur, FBLP-PPBI Jakarta Utara, SBTPI, FPBJ Bekasi, KPO-PRP, SPTBG Tanah Abang, Gesburi Bekasi, PUK-PUK SP KEP Tangerang, FSBN Tangerang, SB 8 Tangerang, SP Farkes Tangerang, SBMI, SMI, PUK SPSI KEP PT Freeport Indonesia, SP Bank Swadesi, dan PBI. [IS]

 

Minoritas Jangan Dieksploitasi

http://www.balipost.com/mediadetail.php?module=detailberita&kid=15&id=59219

28 Nopember 2011 | BP

Ketua PHDI Pusat:

Minoritas Jangan Dieksploitasi

Serang (Bali Post)-Kebhinekaan akan terancam apabila kaum mayoritas mengeksploitasi keberadaan kaum minoritas. Kaum minoritas jangan dieksploitasin sehingga kebhinekaan akan terjaga dengan baik, kata Ketua PHDI Pusat Sang Nyoman Suwisma pada pembukaan Lokashaba III PHDI Banten di Serang, Minggu (27/11) kemarin. Agar tidak dieksploitasi, Suwisma mengingatkan agar kaum minoritas dalam hal ini umat Hindu untuk terus menjaga solidaritas umat, sehingga tidak ada ruang bagi upaya untuk memecah belah umat dalam kehidupan sehari-hari. Ia juga mengharapkan, agar umat Hindu terus memupuk toleransi. ”Harapan besar kita adalah memupuk kerukunan antara umat Hindu sendiri maupun dengan saudara-saudara yang lain,” katanya. Menurut Suwisma, kerukunan dan toleransi adalah pilar yang penting bagi keberadaan bangsa Indonesia. Sebab bangsa Indonesia terbentuk berdasarkan ikrar kesepakatan masyarakat yang majemuk. Hal yang lebih penting lagi, kata Suwisma, umat Hindu atau organisasi umat harus merasa lebih eksklusif yaitu lebih unggul dari yang lain. Artinya, umat harus lebih berkualitas lewat kiprahnya dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. ”Dengan meningkatkan kualitas diri, diyakini umat Hindu akan diperhitungkan,” tegasnya. Suwisma mengatakan, Parisada dengan tugas pokoknya sebagai pelayanan umat dan sesama diharapkan untuk senantiasa meningkatkan eksistensi dirinya di tengah-tengah masyarakat dengan memperhatikan antara lain senantiasa melakukan konsolidasi sehingga dapat menyatukan potensi, cipta dan karsanya demi kemajuan umat dan masyarakat pada umumnya. Parisada diminta melakukan upaya revitalisasi sumber daya manusia sehingga potensi yang dimiliki umat Hindu dapat diberdayakan secara maksimal, yang pada akhirnya akan meningkatkan kontribusi dalam proses pembangunan bangsa. Yang lebih penting lagi, kata Suwisma, pengurus Parisada secara konsisten meningkatkan perannya di tengah-tengah masyarakat, sehingga kehadiran parisada dirasakan manfaatnya bagi kesejahteraan umat manusia dan alam sekitar. Kepala Kanwil Kementerian Agama Banten Iding Mujtahidin mengingatkan agar umat Hindu menjadi contoh kepada umat lainnya di tengah degradasi karakter generasi muda. ”Pemimpin harus memberi contoh tentang ketaatan dan kepatutan dalam menjalankan ajaran agama,” paparnya. (010)

 

Jembatan Ampera Palembang Rawan Roboh

Koran Tempo, 28 November 2011 Jembatan Ampera Palembang Rawan Roboh

PALEMBANG

Ampera kerap ditabrak tongkang pengangkut batu bara.

Warga Kota Palembang meminta pemerintah kembali mengecek kelaikan Jembatan Ampera dan Jembatan Musi II. Jembatan Ampera, sebagai jembatan utama yang menghubungkan Palembang Ulu dan Palembang Ilir, dalam tiga tahun terakhir sudah belasan kali ditabrak kapal tongkang pengangkut batu bara. Selain itu, jembatan yang dibangun 50 tahun silam tersebut pernah terpanggang oleh kobaran api yang melahap bangunan liar di bawahnya pada Oktober 2010.“Saya merasakan ayunan Jembatan Ampera semakin terasa kuat,“ ujar Zulkifli, warga Plaju yang hampir setiap hari melintas di atas Ampera.

Ia khawatir Ampera akan mengalami nasib serupa dengan jembatan di Kutai Kartanegara yang ambruk Sabtu lalu dan menimbulkan banyak korban jiwa. Kondisi serupa terjadi pada Jembatan Musi II, yang terletak di lingkar luar Palembang. Jembatan itu mengalami kelebihan beban di ambang batas normal. Kedua jembatan itu dinilai membutuhkan perhatian pemerintah agar tidak memakan korban.

Aidil Fiqri, Kepala Satuan Kerja Nonvertikal Tertentu (SNVT), pelaksanaan jalan dan jembatan metropolitan Palembang Kementerian Pekerjaan Umum, membenarkan bahwa kondisi Jembatan Ampera dan Musi II sudah memprihatinkan sehingga perlu perawatan rutin. Sebagai langkah pencegahan, saat ini tiang utama Ampera tengah dipasangi fender alias pelindung dari benturan kapal besar.

Sementara itu, Jembatan Musi II kini tengah diawasi secara ketat karena baut besar yang menghubungkan antarsambungan kerap terlepas. “Kita perlu waspada Ampera dan Musi II. Bukan tidak mungkin akan seperti Jembatan Kartanegara bila tidak dipantau rutin,“ kata Aidil Fiqri kemarin.

Menurut Aidil, berat beban Jembatan Ampera dan Musi II sudah melebihi batas normal dari beban rencana.“Kalau baut gampang kendur dan sambungan mudah pecah, itu merupakan indikasi bahwa jembatan sudah tak mampu menahan beban berat. Kondisi itu sekarang sudah terjadi di Ampera dan Musi II,“katanya.

Jembatan Ampera dibangun pada 1962-1968, memiliki panjang 1.117 meter, lebar 22 meter, dengan ketinggian 11,5 meter di atas permukaan air. Ampera termasuk jembatan yang paling banyak dilalui warga karena melintas tepat di tengah Kota Palembang. Setelah kebakaran yang menimpa badan jembatan pada Oktober tahun lalu, kendaraan barang tidak diperkenankan melintas.

Adapun Jembatan Musi II juga berfungsi sebagai jembatan utama lalu lintas kendaraan di lintas timur Sumatera. PARLIZA HENDRAWAN

_

Malaysia Terus Berlari

Malaysia Terus Berlari

| Egidius Patnistik | Selasa, 29 November 2011 | 05:13 WIB

KOMPAS/AMANDA PUTRI Nugrahanti

Suasana Incoming Buying Mission (IBM) dalam rangkaian International Trade (Intrade) Malaysia 2011 di Kuala Lumpur, Malaysia, Rabu (23/11). Ratusan importir dari 54 negara dipertemukan dengan pelaku usaha Malaysia yang menawarkan produk mereka untuk diekspor. Kegiatan tahunan yang sudah berlangsung lima kali ini bertujuan mempromosikan produk-produk Malaysia.

MALAYSIA benar-benar membuktikan keseriusannya untuk menjadi bangsa yang maju pada tahun 2020. Mereka sekuat tenaga mendorong warganya untuk terus berkembang, terutama di sektor perdagangan. ”Perdagangan adalah darah kehidupan bagi kami,” kata Menteri Perindustrian dan Perdagangan Internasional Malaysia Dato’ Sri Mustapa bin Muhamed.

Tidak main-main, ratusan pengusaha dari sekitar 70 negara di dunia menghadiri International Trade (Intrade) Malaysia 2011 yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia, 22-24 November 2011. Mereka diundang dan akomodasi selama di Kuala Lumpur ditanggung oleh lembaga promosi perdagangan Malaysia, Malaysia External Trade Development Corporation (Matrade), sebagai calon importir produk-produk Malaysia.

Intrade kelima ini mengangkat tema ”Innovation and Innovative Products”. Matrade menyediakan 425 stan di pameran yang diikuti ratusan pelaku usaha di Malaysia dan 15 negara lain, seperti Indonesia, Thailand, Filipina, Singapura, Vietnam, Laos, China, Taiwan, Sri Lanka, Hongkong, Uni Emirat Arab, Banglades, India, Korea, dan Jepang.

Para pelaku usaha juga dipertemukan dalam Incoming Buying Mission (IBM) yang didatangi importir dari 54 negara di dunia. Jadwal diatur sedemikian rupa dan para pelaku usaha Malaysia mendatangi para calon pembeli mulai dari Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Selatan, Amerika, Australia, Eropa, hingga Afrika, untuk mempromosikan produk mereka.

Namun, pertemuan itu tidak semata-mata membawa keuntungan bagi Malaysia. Sebab, ketika ratusan pelaku usaha bertemu di suatu tempat, mereka dapat melakukan transaksi bisnis dengan bebas. Diperkirakan ada ribuan transaksi bisnis yang berlangsung. Siapa pun berpotensi menjadi pembeli atau penjual.

Edward Tjandrakusuma, pemilik CV Bara Cipta Mulia, perusahaan Indonesia yang bergerak di pengolahan hasil bumi, misalnya, mengatakan, banyak negara yang berminat membeli sesuatu dari Indonesia. Sayangnya, dari Indonesia hanya ada dua perusahaan yang mengikuti pertemuan bisnis itu.

”Banyak yang bertanya kepada saya, apakah kamu punya batubara? Apakah kamu punya benang tekstil? Saya hanya bisa menjawab bahwa kami akan mengusahakannya. Seharusnya ajang seperti ini bisa dimanfaatkan dengan maksimal oleh Indonesia,” katanya.

Edward mengaku sudah lima kali mengikuti Intrade sejak awal pelaksanaan pada tahun 2007. Menurut dia, kegiatan itu memberinya banyak peluang, terutama untuk mempromosikan produk lokal ke berbagai negara di dunia. ”Walaupun saya hanya diminta untuk mendengarkan promosi dari pelaku usaha Malaysia, kenyataannya saya mulai mengekspor kayu manis karena mengikuti kegiatan ini,” ujar Edward yang pada Rabu (23/11) itu melakukan 21 pertemuan bisnis.

Pengusaha yang tinggal di Surabaya, Jawa Timur, itu juga mengakui tingginya kepercayaan diri dan semangat yang dimiliki pelaku usaha di Malaysia. Seorang ibu datang kepadanya dan menawarkan martabak beku untuk diekspor ke Indonesia.

”Saya sudah mengatakan bahwa di Indonesia martabak adalah makanan yang dengan mudah ditemui di kaki lima. Martabak beku akan sulit laku, apalagi harganya mahal. Tetapi ibu itu dengan penuh semangat terus mencoba meyakinkan saya dengan menyebutkan kelebihan-kelebihan martabaknya,” kata Edward.

Wilson Chang, Chief Executive Officer (CEO) Zheng Food SDN BHD, salah satu perusahaan Malaysia yang bergerak dalam penjualan dim sum, mengaku optimistis dapat menjual produknya ke negara lain. IBM kali ini merupakan pertemuan bisnis yang pertama baginya dan dia bertekad untuk tidak menyia-nyiakannya.

”Kami diberi kesempatan untuk menawarkan produk kami. Selama ada kesempatan, kami akan ambil. Sebab, kesempatan yang sama bisa jadi tak akan datang kembali. Saya tidak akan menjual dim sum ke China sebab di sana dim sum bukan sesuatu yang spesial. Indonesia merupakan pasar yang potensial,” ujar Wilson.

Mendorong UKM

Tak hanya mengadakan Intrade, Matrade juga memiliki Malaysia Export Exhibition Centre (MEEC) yang berada di lantai 2, yang memamerkan produk dan jasa dari 501 perusahaan eksportir di Malaysia. Beragam produk dari berbagai kategori, mulai dari perhiasan, pakaian, makanan, produk animasi Upin-Ipin, hingga produk mobil nasional Malaysia, Proton, dipamerkan lengkap dengan keterangan dan klasifikasinya.

Matrade juga memiliki 43 kantor perwakilan di seluruh dunia dan mengadakan aneka kegiatan promosi dan bisnis di negara-negara tersebut. Tahun 2010, misalnya, ada 109 kegiatan promosi yang dilakukan, sedangkan pada 2011 meningkat menjadi 113 kegiatan. Tahun 2012 Matrade rencananya mengadakan 124 kegiatan promosi yang fokus pada pasar yang sedang bertumbuh, seperti India dan China.

Hasilnya, kegiatan ekspor-impor Malaysia tercatat terus menanjak dari tahun ke tahun. Hanya pada tahun 2009 aktivitas perdagangan melesu sebagai dampak dari krisis global. Namun, baik ekspor maupun impor kembali meningkat pada 2010 dan 2011.

Tahun 2010, misalnya, aktivitas perdagangan internasional Malaysia mencapai 362,8 miliar dollar AS dengan angka ekspor sebesar 198,51 miliar dollar AS dan impor 164 miliar dollar AS. Tahun 2011 aktivitas perdagangan internasional Malaysia hingga September mencapai 312,7 miliar dollar AS. Angka itu naik 8,6 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2010, yaitu 287,8 miliar dollar AS.

Dato’ Sri Mustapa mengatakan, Malaysia berkomitmen untuk menciptakan iklim perdagangan yang kondusif dengan berusaha meminimalkan berbagai hambatan. Malaysia melakukannya dengan kerja sama bilateral, antara lain dengan Jepang, Pakistan, Cile, Selandia Baru, China, Korea, dan Australia.

”Kami kini sedang bernegosiasi dengan Australia, Turki, Uni Eropa, dan anggota-anggota Trans Pasific Partnership untuk mewujudkan free trade agrement (FTA). FTA akan mengakomodasi pengurangan tarif, mengurangi regulasi yang berbelit-belit yang selama ini menjadi hambatan, dan meningkatkan transparansi,” kata Dato’ Sri Mustapa.

Malaysia serius mencapai target mereka pada 2020 dengan berbagai langkah yang jelas, seperti transformasi pemerintahan serta transformasi ekonomi melalui model ekonomi baru dan program pembangunan.

Chief Executive Officer Matrade Wong Lai Sum mengatakan, ”Sejak tahun 1993 kami tidak pernah berjalan. Kami terus berlari, berlari, dan berlari.”

Mereka juga sangat mendorong para pelaku usaha kecil dan menengah untuk berani memulai ekspor produknya. Di Intrade, sebanyak 813 pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) Malaysia difasilitasi untuk mengikuti pameran dan dipertemukan dengan para calon importir dalam IBM. Para pelaku UKM merupakan penggerak ekonomi terbesar di Malaysia.

Industri-industri dalam negeri juga diperkuat, terutama yang bergerak di bidang teknologi dan manufaktur. Malaysia memilih untuk mengembangkan industri bernilai tinggi, termasuk di sektor pertanian. Mereka tak lagi mengimpor karet dalam bentuk mentah, tetapi berbagai produk hasil olahan karet. Bahkan, mereka berencana untuk mengekspor monorel ke India dan Brasil.

Dengan berbagai upaya itu bukan tidak mungkin Malaysia dapat menjadi pusat perdagangan seperti yang mereka kumandangkan selama ini.(Amanda Putri Nugrahanti)

_

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tertinggi di ASEAN

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tertinggi di ASEAN

FX. Laksana Agung S | Robert Adhi Ksp | Selasa, 29 November 2011 | 15:07 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama periode 2012-2016 tertinggi di antara negara-negara ASEAN lainnya. Dari indikator Produk Domestik Bruto, Indonesia tertinggi.

Indonesia juga diperkirakan akan menjadi satu-satunya negara ASEAN yang pertumbuhannya selama 2012-2016 di atas rata-rata pertumbuhan selama 2003-2007.

Berdasarkan kajian Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) yang dipresentasikan dalam seminar regional di Jakarta, Selasa (29/11), Produk Domestik Bruto enam negara-negara ASEAN selama 2012-2016 rata-rata sebesar 5,6 persen.

Negara tersebut  meliputi Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Rata-rata pertumbuhan Indonesia selama periode tersebut sebesar 6,6 persen atau yang tertinggi di antara capaian lima negara lainnya.

Indonesia juga diperkirakan akan menjadi satu-satunya negara ASEAN yang pertumbuhannya selama 2012-2016 di atas rata-rata pertumbuhan selama 2003-2007. Sementara rata-rata pertumbuhan ekonomi negara lainnya di bawah capaiannya dalam periode 2003-2007.

_

Cara Alternatif Berantas Korupsi

http://www.balipost.com/mediadetail.php?module=detailrubrik&kid=3&id=5960

30 Nopember 2011 | BP

Cara Alternatif Berantas Korupsi

KITA merasa lebih gembira ketika Komisi III DPR telah melakukan uji kepatutan dan kelayakan atas calon-calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Beberapa waktu lalu, kita telah saksikan bagaimana anggota-anggota DPR sempat bersitegang dengan unsur pimpinan KPK. Itulah mungkin yang membuat acara uji kelayakan dan kepatutan dari pimpinan KPK menjadi menarik di masyarakat. Beberapa pihak pun kemudian mengeluarkan sikap kritis yang lebih menyoroti perilaku beberapa anggota DPR. Ada yang memandang bahwa perilaku yang diperlihatkan terlalu mengada-ada. Tentu saja berbagai pendapat itu harus dihargai demi kemajuan penyelenggaraan negara. Hemat kita, bahwa munculnya berbagai tanggapan dan komentar terhadap pemilihan unsur pimpinan KPK ini memperlihatkan dua hal. Pertama, menandakan bahwa masyarakat tetap kritis terhadap apa yang dilakukan elite politik kita. Terhadap hal ini kita salut karena itulah sesungguhnya yang diperlukan oleh negara yang sedang bertransformasi menuju negara demokratis. Suara rakyat selalu diperlukan untuk melanjutkan tata krama demokrasi. Sebab, demokrasi tentu harus disesuaikan dengan kehendak dan kemampuan rakyat di mana negara itu berada. Kedua, kita menafsirkan bahwa kehadiran lembaga pemberantas korupsi itu (KPK) tetap diperlukan. Ini pun kita salut, sebab alih-alih korupsi makin berkurang, kenyataannya setiap hari kita selalu mendengar adanya penangkapan dari pelaku korupsi. Di zaman Orde Baru banyak perilaku koruptif ini terjadi dan kemudian didiamkan. Praktik ini terjadi puluhan tahun. Mungkin pada saat inilah terjadi awal dari praktik-praktik tidak bersih tersebut, yang karena begitu lamanya berlangsung, akhirnya menjadi membudaya. Akan tetapi, jangan lupa dilihat dari catatan-catatan sejarah yang ada di Indonesia, perilaku seperti ini sesungguhnya tidak terjadi di masa awal kemerdekaan Indonesia. Paling tidak, catatan-catatan bersih dari para pemimpin awal Indonesia selalu dikedepankan di media massa. Lalu, apakah yang membuat praktik korupsi itu demikian ”galak dan berani” di masa sekarang? Dikatakan ”galak dan berani” karena seolah-olah para pelaku korupsi itu tidak mengenal takut apa pun. Berbagai upaya telah dilakukan. Menghukum mereka ke Nusakambangan juga telah dilakukan. Menayangkannya di televisi dan media lain juga sudah. Kini membentuk lembaga KPK juga telah dilakukan. Bahkan setiap instansi negeri telah melakukan peraturan ketat di bidang keuangan. Namun toh korupsi terus berlangsung. Ada dugaan bahwa perilaku koruptif itu disebabkan oleh pengaruh globalisasi dan bantuan keuangan yang diberikan kepada Indonesia. Globalisasi ekonomi selalu memberikan barang-barang yang memanjakan mata. Sedangkan bantuan keuangan kepada Indonesia untuk proses pembangunan, memungkinkan bagi dibuatnya proposal tertentu. Dalam proposal ini dimungkinkan dibuat hal-hal yang bersifat fiktif atau menggelembungkan dana. Ini yang kemudian meluas dan dikembangkan oleh oknum-oknum koruptor. Mungkin pendapat di atas terlalu jauh dan memerlukan penelitian lebih lanjut. Tetapi harus juga dilihat bahwa mulai maraknya korupsi di Indonesia justru terjadi pada pertengahan dekade tujuh puluhan ketika pembangunan mulai digalakkan di negara kita. Jika pendapat ini mendekati kenyataan, mungkin sudah saatnya kita mengurangi jumlah bantuan asing dan mulai hidup dengan kemampuan diri sendiri. Dengan keuangan sendiri, bisa jadi kita bisa hidup lebih sederhana dan justru dengan kesederhanaan itu upaya-upaya untuk korupsi menjadi berkurang dan kemudian hilang. Ini barangkali cara alternatif kita untuk memberantas korupsi di Indonesia. Membangun budaya baru memang memerlukan waktu dan biaya yang besar.

 

Parpol Sumber Korupsi

http://www.suarapembaruan.com/tajukrencana/parpol-sumber-korupsi/14192

Parpol Sumber Korupsi
Selasa, 29 November 2011 | 13:24

Di mata publik, partai politik belum menjadi aset, melainkan liabilitas bagi kemajuan bangsa. Berbagai polling menunjukkan, parpol adalah lembaga yang mendapatkan kepercayaan paling rendah dari masyarakat. Tapi, sebuah negara demokrasi tidak bisa hidup tanpa parpol. Partai malah merupakan elemen  paling penting dalam kehidupan demokrasi.

Parpol menentukan maju-mundurnya sebuah negara bangsa. Parpol yang berkualitas akan menjadi katalisator pembangunan di berbagai bidang. Tapi, di Indonesia saat ini, parpol merupakan sumber korupsi. Dengan berbagai “tangannya”, uang negara “dirampok”. Uang negara dikerok dengan berbagai cara untuk menggelembungkan pundi-pundi partai dan memuluskan jalan politik para aktor partai menuju puncak kekuasaan, baik di pusat maupun di daerah.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam sebuah seminar kemarin mengungkapkan keanehan pengucuran dana bantuan sosial (bansos) senilai Rp 300 triliun selama kurun waktu 2007-2010. Dinilai aneh dan patut dicurigai karena dana itu dikucurkan pada tahun terakhir menjelang incumbent mengakhiri masa jabatannya dan bertepatan dengan periode kampanye untuk memasuki periode kedua. BPK menengarai, pengucuran dana pada periode itu sangat rawan penyimpangan. Sejumlah temuan menunjukkan, dana bansos, antara lain digunakan untuk membeli baju kaos calon gubernur dan bupati dari parpol tertentu.

Dana bansos Rp 300 triliun dalam kurun waktu empat tahun atau sekitar Rp 75 triliun per tahun bukan angka kecil. Jika digunakan langsung untuk kesejahteraan rakyat sudah berapa puluh juta rakyat Indonesia yang bisa dientaskan dari kemiskinan. Bila digunakan untuk infrastruktur, sudah berapa pelabuhan, bandara, dan ruas tol yang bisa dibangun. Sangat disayangkan dana sebesar itu lebih banyak digunakan untuk kepentingan politik.

Begitu banyak dana publik yang diselewengkan untuk keperluan politik. Selain bansos, dana sejumlah program pemerintah seperti PNPM, BOS, dan jamkesmas juga rawan penyelewengan. Ambisi politik dan minimnya dana parpol mendorong “orang-orangnya” menyabet dana dari berbagai proyek. Ambruknya jembatan gantung di Sungai Mahakam, “golden gate” yang menghubungkan dua wilayah di Kutai Kertanegara, tidak lepas dari faktor mark up untuk mempertebal dana politik.

Berbagai penyelewengan ini terjadi karena parpol tidak mempunyai sumber dana legal yang cukup. Iuran anggota parpol boleh dibilang hampir nol kecuali PKS. Para anggota partai ini masih cukup disiplin memberikan infak. Tapi, untuk membiayai kegiatan parpol yang sangat besar, dana itu tidak cukup. Buktinya, PKS tetap ngotot ikut dalam pemerintahan.

Bantuan pemerintah Rp 108 per pemilih sama sekali tidak berarti. Tahun lalu, total APBN untuk semua partai hanya Rp 9 miliar. Padahal, biaya kampanye legislatif satu partai besar mendekati Rp 1 triliun. Biaya kampanye calon bupati di Jawa sudah di atas Rp 10 miliar. Parpol dan para kadernya akan mencari dana dari berbagai sumber, legal dan ilegal.

Dalam situasi seperti ini, parpol dikuasai oleh orang berduit. Selain ketua partai yang kaya atau memiliki akses pendanaan, bendahara umum mendapat tugas khusus untuk menggelembungkan pundi-pundi partai. Badan Anggaran di DPR RI diisi oleh sejumlah bendahara partai. Setiap parpol berusaha ikut mendudukkan orang-orangnya di pemerintahan karena di sanalah sumber duit. Begitu pula posisi direksi di BUMN.

Melihat situasi seperti ini, sewajarnya pendanaan parpol ditata kembali. Pertama, bantuan APBN dinaikkan. Berapa besar bantuan negara disesuaikan dengan kebutuhan biaya operasional parpol dan kegiatan pendidikan politik yang dilakukan parpol. Dana dikucurkan setelah pemerintah melakukan verifikasi atas laporan pengeluaran yang diberikan parpol.

Karena dana APBN dinaikkan, parpol harus lebih akuntabel. Setiap tahun ada laporan keuangan yang sudah diaudit. Penerimaan dan pengeluaran harus jelas. Parpol yang melanggar diberikan sanksi tegas, mulai dari denda hingga larangan mengikuti pemilu pada periode berikut.

Kedua, biaya kampanye diturunkan dengan berbagai cara. Misalnya, setiap parpol boleh menggunakan ruangan, gedung, dan stadion milik negara. Setiap parpol mempunyai hak yang sama untuk menggunakan media massa milik negara seperti TVRI dan RRI. Ada batas tertinggi pengeluaran kampanye.

Ini semua solusi konkret yang bisa membatasi ruang gerak parpol untuk mencuri uang rakyat dengan berbagai cara. Peran parpol sangat penting karena lembaga inilah yang merekrut calon legislatif, calon pimpinan eksekutif dari bupati hingga presiden. Parpol lewat anggotanya di parlemen memilih pimpinan KPK, ketua MA, ketua MK, Kapolri, panglima TINI, gubernur dan para deputi gubernur BI, dan banyak lagi. Parpol lewat anggotanya di DPR memiliki hak bujet, hak legislasi, dan pengawasan. Parpol lewat anggotanya di parlemen berhak mengubah UUD.

Penataan dana parpol akan mendorong akuntabilitas parpol. Wacana penataan dana parpol  perlu segera digodok dan direalisasikan guna mencegah gelombang korupsi yang lebih besar yang akan membawa negara bangsa ini menuju kehancuran. Kita selamatkan negara bangsa dengan mencegah  partai politik dari godaan korupsi.