Archive for the ‘HLM MASYARAKAT ADAT RADAR SAMPIT’ Tag

BEBERAPA CATATAN UNTUK DAD AGUSTIAR

Kelembagaan Adat Dayak, termasuk Dewan Adat Dayak (DAD), walaupun ia merupakan lembaga baru dalam sejarah kelembagaan adat Dayak yang terbentuk mengikuti terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah (selanjutnya disingkat Perda No. 16/2008), bisa mempunyai peranan penting dalam tripartite pengelolaan penyelenggaraan Negara di Kalimantan Tengah (Kalteng). Jika Kelembagaan Adat ini solid dan independen, ia bisa menjadi salah satu unsur dari tripatite itu. Sebab Serikat Buruh, Serikat Tani dan unsur-unsur partner sosial lainnya masih belum kuat di Kalteng dan memang tidak mempunyai akar sejarah di daerah yang bukan daerah industri dan lemah tradisi berorganisasinya, sehingga tidak bisa diharapkan sebagai partner sosial yang berarti. Sebagai daerah agraris, para petaninya tidak punya tradisi berserikat atau berorganisasi, ditambah oleh sisa-sisa budaya yang merasa diri “semua pangkalima” (uras pangkalima) dan hakayau kulae (saling mangayau atau saling menjegal) sebagai produk dari cara berproduksi individual. Handep, bukanlah wujud dari adanya kolektivitas tapi tidak lain dari bentuk barter atau perdagangan primer.

Dalam kondisi demikian yang punya akar adalah Kelembagaan Adat. Ia juga pernah mempunyai serta sampai hari ini menyisakan basis sosial yang bisa berkembang. Lahirnya Kalteng sebagai provinsi tersendiri, termasuk perjuangan menghalau kolonialis Belanda, tidak terlepas dari peranan para pemangku adat dan Kelembagaan Adat Dayak. Sesuai dengan peran dan arti penting Kelembagaan Adat dan para pemangku adat, dalam konteks kekinian, DAD niscayanya menjadi semacam parlemen para pemangku adat (yang mutunya patut ditingkatkan), bukan organisisasi para birokrat atau yang tidak ada kaitannya dengan Kelembagaan Adat.

Sejak dipilih menjadi Ketua DAD Provinsi dalam Musyarawarah Daerah (Musda) DAD 10 September 2016 lalu, H. Agustiar Sabran, telah mengeluarkan beberapa gagasan, terutama gagasan modernisasi DAD sebagai organisasi. Modernisasi organisasi ini membuat DAD menjadi “wadah seluruh lapisan masyarakat, golongan maupun berbagai agama”. (Radar Palangka – Radar Sampit, 26 September 2016). Untuk itu maka komposisi pengurus DAD Provinsi terdiri dari masing-masing 30 persen wakil dari berbagai agama, terutama Islam, Kristen dan Hindu Kaharingan. Sehingga Pengurus DAD Agustiar terdiri dari 250 orang (Harian Kalteng Pos, 19 Desember 2016).

Saat pengukuhan pengurus di Istana Isen Mulang (Sabtu, 17 Desember 2016), Agustiar tidak menjelaskan apa yang dimaksudkannya dengan modernisasi DAD sebagai organisasi, tetapi menjelaskan secara sepintas apa yang dimaksudkan dengan Masyarakat Dayak Modern. “Masyarakat Dayak Modern yang dimaksud adalah masyarakat Dayak yang maju, baik dari segi ilmu pengetahuan dan teknologi”, ”masyarakat yang bisa menjadi acuan bagi masyarakat lainnya”, ”masyarakat yang menganut falsafah huma-bétang”, ”mandiri dengan spririt kearifan lokal dalam mengelola kekayaan yang dimilikinya”, ”memiliki kemauan kuat dan kemampuan serta berpikir modern˝, ”menjadi pemain, bukan menjadi penonton, mampu bersaing” (Radar Sampit, 19 Desember 2016).

Usul-usul DAD untuk bagaimana mewujudkan Masyarakat Dayak Modern kemudian akan disampaikan kepada pemerintah agar kepentingan masyarakat Dayak diakomodir (Radar Sampit, 19 Desember 2016). Artinya untuk mewujudkan cita-cita membangun Masyarakat Dayak Modern, DAD Agustiar tetap bersandar pada penmerintah atau penyelenggara Negara. Kalau demikian, di mana lalu kemandiriannya?

Dari paparan singkat tentang apa bagaimana Masyarakat Dayak Modern menurut versi Agustiar di atas, nampak bahwa modernisasi bagi Agustiar terutama terletak pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penguasaan akan ilmu pengetahuan dan teknologi ini kemudian akan berdampak lebih lanjut ke sektor-sektor lain seperti tidak menjadi penonton, mampu bersaing, bisa mandiri mengelola kekayaan, dst. dan lain sebagainya… Sehingga, menurut logika Agustiar, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan soal kunci bagi terwujud tidaknya Masyarakat Dayak Modern.

Penguasaan akan ilmu pengetahuan dan teknologi akan terwujud tentu saja melalui pendidikan, terutama pendidikan kejuruan. Masalahnya untuk Kalteng, terletak pada pertanyaan: Bagaimana penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi ini akan terlaksana apabila nilai, ijazah, gelar akademi diperlakukan sebagai komoditas? Apa yang dilakukan oleh DAD Agustiar untuk menangani praktek yang belum pupus dari dunia pendidikan Kalteng? Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diajukan oleh Agustiar, terletak pada soal bagaimana mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi aplikatif.

Pertanyaannya: Seberapa tinggi taraf ilmu pengetahuan dan teknologi yang dicapai melalui pendidikan baik di dalam maupun mancanegara ? Apakah negeri-negeri mancanegara mau melakukan alih teknologi yang merupakan ‘senjata penguasaan’ mereka terhadap negeri-negeri lain? Berkembangnya teknologi di negeri-negeri yang disebut ‘macan baru ekonomi’ seperti Korea Selatan, Taiwan, Jepang dan Singapura, bukanlah hasil kemurahan hati Amerika Serikat, melainkan tidak terlepas dari kepentingan Amerika Serikat sendiri pada masa Perang Viet Nam. Apa yang dialami oleh negeri-negeri ‘macan ekonomi baru’ itu saya merasa pasti tidak akan terulang di Indonnesia. Berbeda halnya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Republik Rakyat Tiongkok (RRT) atau Soviet Uni dan negeri-negeri sosialis, termasuk Kuba-nya Fidel Castro, terutama di RRT sebab pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa Soviet Uni sedikit berbeda dengan yang dilakukan oleh RRT yang di sini tidak saya uraikan lebih lanjut.

New Trade Economic Zones yang dilakukan oleh RRT terutama di Tiongkok Selatan, sebenarnya bukanlah untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. New Trade Economic Zones agaknya lebih bersifat politis, karena pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, RRT bersandar pada apa yang disebut oleh Prof. Dr. Ignacy Sachs dengan istilah ‘teori kotak hitam’ dan politik ‘merah dan ahli’ (yang saya sebut dengan istilah ‘manusiawi dan ahli’). Manusia dan ahli adalah politik pembangunan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi aplikatif dengan pertama-tama meletakkan titik berat pada pembangunan manusia terlebih dahulu. Bahwa yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi itu bertujuan untuk membangun dan mengembangkan bangsa dan negerinya, untuk tujuan-tujuan manusiawi. Dengan adanya kesadaran demikian, bukan hanya sekedar tukang, tetapi manusia sadar. Kesadaran inilah yang kemudian melahirkan tekad dan prakarsa. Mereka terhindar dari mengkomoditaskan diri.
Ide modernisasi Agustiar nampaknya berbeda dari konsep pembangunan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan oleh RRT. Agustiar bertolak dari konsep seorang tukang. Dengan konsep Agustiar, saya kira yang dicapai tidak lebih dari ilmu pengetahuan dan teknologi kelas dua kalau bukan kelas tiga atau lima. Kemudian pemilik ilmu pengetahuan danb teknologi itu, belum tentu mau bekerja untuk Kalteng karena mereka adalah tukang yang memburu upah tinggi, tidak segan mengkomoditaskan diri.

Jika mau mencari politik pembangunan dan pengembangan ilmu pengetahuan, selain belajar dari mancanegara, terutama politik RRT, saya kira konsep intelektualitas Dayak ‘tunjung nyahu’ dan konsep filosofis “mamut-ménténg, pintar-harati, mameh-uréh” (konsep ini jangan dipenggal-penggal!), konsep visi-misi manusia Dayak, barangkali layak dijadikan rujukan.

Niat baik Agustiar agar Orang Dayak dan Uluh Kalteng menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi patut dihargai, hanya saja barangkali yang patut dicari bagaimana menemukan jalan pengejawantahannya. Kunci permasalahan saya kira terletak pada pembangunan dan pengembangan manusia sehingga menjadi manusia yang manusiawi. Selain kekurangan cendekiawan (yang bergelar akademi, termasuk Profesor Doktor tidak identik dengan cendekiawan), Kalteng dan Indonesia kekurangan manusia yang manusiawi. Lebih kurang lagi adalah manusia yang manusiawi dan ahli.

Politik pembangunan dan pengembangan ilmu pengetahuan, apalagi pembangunan dan pengembangan Masyarakat Modern, cq Masyarakat Dayak Modern tentu saja tidak bisa dilakukan oleh kelembagaan adat, termasuk tidak oleh DAD Agustiar. Dalam soal ini penyelenggara Negara mempunyai peran desisif. Di sinilah arti penting Kelembagaan Adat seyogyanya bisa mengembangkan diri menjadi partner sosial yang merupakan salah satu unsur dari tripartite penyelenggaran Negara. Bukan menjadi gramofon.

Dari sekian banyak hal yang ingin saya sampaikan, di samping soal-soal di atas, saya ingin mengomentari pemberian gelar kehormatan Dayak kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi). Jokowi diberi gelar Raja Haring Hatungku Hatungket Langit yang menurut pemberi gelar, yaitu DAD Agustiar bermakna “raja yang bijaksana dan berkepribadian luhur sebagai penopang keutuhan bangsa” (Radar Sampit, 20 Desember 2016). Pemberian gelar ini, menurut Agustiar, merupakan: (1) Salah satu bentuk penghargaan kepada Presiden yang dinilai mampu menjadi pemimpin bangsa Indonesia dengan baik. (2) Selain itu pemberian gelar tersebut diharapkan menjadi perekat persatuan dan kesatuan; (3) Juga merupakan upaya DAD untuk memelihara adat daerah.

Penilaian pada Jokowi saya kira terlalu dini. Apa jasa Jokowi yang sangat mendasar untuk Masyarakat Dayak selama ia menjelang tiga tahun menjadi Presiden? Presiden bukanlah Raja. Raja dalam masyarakat Dayak mempunyai konotasi negatif. Menghargai tidak harus mengobral gelar yang disebut gelar Dayak. Alasan kedua dan ketiga pun tidak relevan, paling tidak, tidak mendukung. Kalau dirunut-runut Kelembagaan Adat Dayak Kalteng sampai hari ini nampak terlalu mengobral pemberian gelar ini. Pengobralan begini bisa berdampak negatif. Orang menjadi kurang hormat dan menghargai. Pengobralan gelar adat Dayak saya kira tidak terpisahkan dari kualitas pola pikir dan mentalitas tertentu. Lalu pemaknaan atau penafsiran gelar yang diberikan itu terkesan sangat arbitrer, sangat longgar, terkesan kehilangan logika. Bagaimana dan di mana alur nalar penafisran kalimat gelar Raja Haring Hatungku Hatungket Langit yang jika saya benar terjemahan harafiahnya adalah Raja Kehidupan Bertungku Bertongkat Langit?

Daripada mengobral gelar saya kira lebih baik fokus meningkatkan mutu para pemangku adat dan organisasinya sehingga pemangku adat Kelembagaan Adat Dayak benar-benar menjadi pemikir, organisator dan pemberdaya nyata masyarakat adat Dayak sehingga warga adat tidak menjadi yatim-piatu.[]

Kusni Sulang

Harian Radar Sampit, 25 Desember 2017 Beberapa Catatan untuk DAD Agustiar

Advertisements

SALAMAT BAGAWI, DURANG PAHARI!

Pengurus Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) yang diketuai oleh H. Agustiar Sabran, S.Kom, hasil Musyawarah Daerah, akan dikokohkan oleh Presiden Majelis Adat Dayak Nasional (MADN), yang juga Gubernur Kalimantan Barat, Drs. Cornelis, MH, pada 17 Desember 2016. Upacara pengokohan berlangsung di Istana Isen Mulang, nama untuk rumah jabatan Gubernur Kalteng. Acara pengokohan dilanjutkan dengan Rapat Kerja Daerah DAD pada tanggal 18-19 Desember 2016 di Bétang Hapakat, Jalan RTA Milono, Palangka Raya dan dimeriahi oleh Pawai Budaya dan Doa Lintas Agama untuk Bangsa sekaligus menutup rangkaian acara tersebut.

DAD Kalteng periode 2016-2021 dipimpin oleh H. Agustiar Sabran, S.Kom (selanjutnya saya singkat “DAD Agustiar”) menetapkan visi-misi “Masa Bakti”-nya: Menuju DAD yang Modern dan Mandiri, dengan Kearifan Lokal dalam Bingkai NKRI. Visi-misi DAD Agustiar tidak jauh-jauh dari visi-misi pasang Gubernur Sugianto-Habib: “Kalteng Maju, Mandiri dan Adil untuk Kesejahteraan Segenap Masyarakat Menuju Kalteng Berkah (Bermartabat, Religius, Kuat, Amanah dan Harmoni)”. Sedangkan untuk misi dalam bidang sosial-budaya, pasangan Sugianto-Habib berniat “Memantapkan keberadaan masyarakat adat Dayak dan kearifan lokal dalam filosofi Huma-Betang”. Hal baru pada DAD Agustiar adalah dibentuknya Dewan Pakar yang diketuai oleh mantan Rektor Universitas Palangka Raya Napa J. Awat. Kepada seluruh pengurus DAD Agustiar, dengan harapan terbaik, sesuai dengan otoproklamasi bahwa periode kepengurusan DAD Agustiar disebut sebagai “masa bakti”, pertama-tama saya menyampaikan “Salamat Bagawi, Durang Pahari!”(Selamat Bekerja, Para Sanak-Saudara!”). Bakti tidak lain dari bekerja berpedoman pada visi-misi, terutama poin “Memantapkan keberadaan masyarakat adat Dayak dan kearifan lokal dalam filosofi Huma-Betang”.

Seiring dengan harapan ini saya ingin menerakan beberapa catatan – dan maaf apabila dirasakan tidak mengenakkan hati atau membuat muka dan telinga merah. Karena umumnya di negeri ini, kritik masih dipandang sebagai hujatan, sebagai meludahi muka orang lain di depan publik. Kritik belum dipandang sebagai epistemologi ilmu pengetahuan dan keniscayaan guna mendekati kebenaran. Penolakan terhadap kritik merupakan bentuk tersembunyi dari pola pikir uniformisme (pikiran tunggal) yang tidak mampu menghargai perbedaan pendapat dalam masyarakat yang tidak pernah tunggal dan selalu majemuk. Perbedaan pendapat belum mampu dipandang sebagai salahsatu sumber kekuatan jika ia mampu dikelola baik. Di provinsi ini, yang berbeda pendapat sering diperlakukan dengan pengucilan dan ancaman, bentuk telanjang dari otoritarianisme, yang sering tidak mau diakui sebagai otoritianisme, dan gampang meluncur ke fasisme.

Saya meyakini bahwa menindas kritik dengan berbagai cara, tidak memberikan tempat bagi kebenaran orang lain, tidak akan membuat Kalteng melesat maju ke depan tapi sebaliknya akan meluncur kencang ke belakang. Akar budaya anti kritik ini memang terdapat pada budaya Dayak, seperti pada konsep “uras pangkalima”, memisahkan “mamut-ménténg” dari “pintar-harati” dan “maméh-uréh”. Kemudian apakah kita sudah meninggalkan konsep-konsep masyarakat primer atau tribalisme awal? Dengan menolak kritik, antara lain dengan selubung “kritik boleh tapi harus kritik yang membangun”, penolak kritik, apalagi jika sampai pada tingkat tabu kritik, diakui atau tidak, memandang bahwa kekuasaan itu sama-sebangun dengan kebenaran.

Dengan adanya Dewan Pakar yang terdiri dari para mereka penyandang gelar akademi, saya berangkat dari kepercayaan bahwa DAD Agustiar bukan kalangan tabu kritik atau menolak kritik. Tapi merupakan kelompok yang terbuka sebagai ciri dari sikap akademisi. Akademisi dalam hal ini Dewan Pakar merupakan otak dari DAD dalam melaksanakan program-programnya, cahaya kilat pencerahan dan kesadaran bagi kehidupan. Panutung bulan matanandau pambélum, jika menggunakan filosofi kecendikiawanan Dayak. Akademisi yang anti kritik saya kira sulit disebut sebagai akademisi sesungguhnya. Dalam sejarah akademisi dunia, kebenaran dan mempertahankan kebenaran merupakan salah-satu tradisi. Galileo dan Socrates, misalnya membayar pembelaan ini dengan nyawa mereka. Keteguhan demikian pun diperlihatkan dalam sejarah akademisi, sastra-seni Indonesia sebagaimana diperlihatkan antara lain oleh Ki Hajar Dewantara, Cak Durasim, dll.

Soal kunci dalam pekerjaan akademisi saya kira terletak pada penelitian. Tanpa riset, yang muncul adalah akademisi menara gading, melahirkan para “pangeran” dan “anak raja” jika meminjam istilah penyair Perancis, Paul Eluard. Kalteng tidak memerlukan cendekiawan tipe “pangeran” atau “anak raja”. Dalam budaya Dayak “raja” mempunyai pengertian buruk, yaitu ‘pemalas’, tukang perintah’ bahkan sejenis manipulator.

Kecuali itu, dari DAD Agustiar, terutama dari Dewan Pakar-nya saya mengharapkan ada penjelasan terbuka dan agak rinci tentang apa yang dimaksudkan dengan “Menuju DAD yang Modern dan Mandiri, Dengan Kearifan Lokal Dalam Bingkai NKRI”. Apa yang disebut modern dan mandiri. Apakah mandiri berarti bebas dari intervensi penyelenggara Negara? Jika demikian, tentunya berdampak pada peninjauan kembali Perda No. 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah. Posisi mandiri dalam artian independen bagi kelembagaan adat sangat penting.Yang jelas dengan posisi mandiri kelembagaan adat terlepas dari keadaan menjadi kuda tunggangan politik. Ia bisa melakukan pengawasan sosial, menjadi pemikir, organisator dan pemberdaya masyarakat adat. Kunci kemandirian, bertenaga tidaknya kelembagaan adat Dayak, terletak pada peningkatan mutu pemangku adat. Mutu dalam pengertian kemampuan dan pengetahuan. Tanpa perbaikan mutu, kelembagaan adat akan jadi gramofon, masyarakat adat tetap berjalan di tempat, tidak mampu keluar dari keterpinggiran yang kian menjadi.
Syukur-syukur jika DAD Agustiar, cq. Dewan Pakar-nya, bisa memberikan penjelasan tentang yang dimaksudkan dengan “Memantapkan keberadaan masyarakat adat Dayak dan kearifan lokal dalam filosofi Huma-Betang”. Bagaimana caranya “Memantapkan keberadaan masyarakat adat Dayak dan kearifan lokal dalam filosofi Huma-Betang” itu.

Tentang filosofi Huma-Betang, apakah Bétang itu punya filosofi? Saya menganggap bétang itu tidak ada filosofinya. Bétang tidak lain dari sebuah benteng dalam perang (menghadapi kayau-mangayau) berbeda dengan tongkonan Toraja. Kalau mau tetap menggunakan istilah budaya bétang, barangkali diberikan isi baru tidak berhenti pada gejala. Jika demikian apa yang dimaksudkan dengan ”kearifan lokal”? Kejelasan masalah ini, saya kira akan berkaitan dengan perkembangan masyarakat Dayak lebih lanjut. Bukan sebatas diskusi teoritis.

Penjelasan kepada publik mengenai hal-hal mendasar di atas diperlukan jika menginginkan bahwa konsep-konsep tersebut menjadi milik warga masyarakat adat, bukan hanya milik pengurus. Mengurung ide-ide tersebut pada lingkungan pengurus DAD akan membuat DAD Agustiar menjadi bersifat elitis. Elitisme bukan jalan keluar sebaliknya bisa berkembang menjadi kesewenang-wenang otoritarian atau despot. Sedangkan jika ide-ide itu dipahami, disetujui warga adat maka ide-ide tersebut akan menjelma menjadi kekuatan material yang ampuh.
Soal lain: Apakah DAD Agustiar tidak ada pikiran untuk memperjuangkan peninjauan ulang salam nasional Dayak: “Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata?” Pertanyaan ini muncul karena saya anggap salam ini terlalu panjang, tidak layak jadi salam. Salam itu biasanya hanya satu kata. Misalnya: Merdeka! Sebagai salam nasional kita; Horas! untuk Tapanuli Utara; Hotu! untuk Halmahera, Paotere! Untuk pelaut Bugis Makassar, dst. Akan tidak logis jika salam nasional Merdeka digantikan dengan satu kalimat: Kemerdekaan Adalah Hak Semua Bangsa. Adakah penggantinya yang terdiri dari satu kata saja tapi mempunyai makna filosofis yang mendalam? Tentu saja ada. Seperti “Has eh!”. Mengapa hal ini tidak diangkat? Tidak terangkatnya masalah ini karena penelitian sejarah budaya minim dilakukan untuk tidak mengatakan ‘tidak dilakukan’ sehingga dalam Musyawarah Nasional MADN, DAD Kalteng tidak mempunyai saran alternatif dalam menanggapi usul DAD Kalimantan Barat (Kalbar). Sedangkan Kalbar melalui Institut Dayakology (ID) sejak 30-an tahun telah melakukan penelitian sejarah dan budaya. Yang mengangkat “Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata?” adalah ID.

Apakah Dewan Pakar DAD Agustiar akan menempatkan penelitian dan pendidikan para pemangku adat Dayak untuk peningkatan mutu sebagai pekerjaan utama, sampai sekarang saya belum mendapatkan keterangan apapun. Yang pasti menggunakan ‘kira-kira’, ‘emosi’ sebagai dasar tindakan tidak membawa kita ke mana-mana, sementara banyak masalah di provinsi ini masih berada dalam tempat-tempat gelap. Sambil sekali lagi menyampaikan “Salamat Bagawi, Durang Pahari!”, hendaknya dicatat bahwa Quo Vadis DAD Agustiar? tetap menjadi pertanyaan pokok saya. Harapan dan pertanyaan pokok ini agaknya sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh penyair Uluh Kalteng asal Jawa Timur, Agung Catur Prabowo :

ANAK ENGGANG
Buat Anak Dayak

mendung tak bisa lagi menggantung di dahan
tunggak juga telah hanyut berserak
anak enggang

sarang kini harus kau bikin sendiri
dari pucuk pucuk yang hangus
dari arang yang tersisa

langit kini harus kau lukiskan sendiri
dengan kepak putih atau hitam
dengan paruh atau mahkota

bila sudah masanya
terbanglah melintas cakrawala
agar kisah anak enggang
tak berakhir di pokok ara

Apakah “kisah anak enggang akan berakhir di pokok ara? Yang turut menjawabnya adalah DAD Agustiar.[]

Kusni Sulang

Halaman Masyarakat Adat Radar Sampit Minggu 18 Desember 2016

DEBAT IDE DAN ADAT ISTIADAT

Pertanyaan pokok saya: Apakah ada ruang debat-ide dalam adat-istiadat, termasuk adat-istiadat Dayak Kalimantan Tengah (Kalteng)? Pertanyaan ini muncul karena dalam kenyataan sehari-hari di provinsi ini, saya sering mendapatkan orang-orang yang disidang adatkan karena dituduh melecehkan adat-istiadat Dayak, yang kemudian diperluas menjadi tudingan melecehkan Orang Dayak. Bukan hanya itu. Bahkan untuk berbicara tentang suatu subyek tertentu pun tidak diperbolehkan, tanpa izin pihak-pihak tertentu yang memandang subyek tersebut menjadi monopolinya. Apabila tetap dibicarakan maka yang bersangkutan akan disidangadatkan. Dan masih banyak contoh-contoh kongkret lagi, termasuk yang saya alami sendiri secara pribadi.

Kenyataan demikian mengesankan bahwa ruang penelitian, upaya mencari kebenaran dari kenyataan, mempertanyakan dan mengajukan pendapat menjadi sangat terbatas, untuk tidak mengatakan ditiadakan, atau paling tidak, diciutkan. Adat-istiadat adalah kebenaran mutlak yang tidak boleh diusik, dipertanyakan atau diotak-atik. Padahal mengajukan pendapat adalah hak dasar manusia yang tidak boleh dirampas oleh siapa pun. Apakah adat-istiadat mempunyai hak merampas hak-hak dasar itu? Apakah adat-istiadat yang melakukan perampasan hak-hak dasar manusia, bisa disebut adat-istiadat yang beradat?

Oleh keadaan dan alur pikiran seperti di atas, maka muncul pertanyaan pokok, yaitu: Apakah ada ruang debat-ide dalam adat-istiadat, termasuk adat-istiadat Dayak Kalimantan Tengah (Kalteng)? Apakah debat-ide yang sering juga dikatakan sebagai debat akademis diberi keleluasaan? Debat-ide adalah suatu diskusi tentang ide, gagasan, wacana, konsep, kesimpulan, tesa dan hipotesa, premis, dan lain-lain yang tidak bersifat kebendaan, dan seluruh aspeknya. Debat-ide bertujuan mencari kebenaran dari kenyataan sebagaimana adanya kenyataan.

Prinsip terpenting yang berlaku dalam debat-ide ialah jujur (berani mengaku salah jika ternyata dirinya keliru); memberi ruang luas bagi kebenaran pihak lain (bukan mencari memang-kalah, sehingga pokrol bambu tidak berlaku, sebagaimana tidak berlakunya prinsip mayoritas sama dengan kebenaran), mengutamakan data, mengatakan yang hitam sebagai hitam, putih sebagai putih. Sikap berprinsip demikian boleh disebut sikap ilmiah. Sikap ilmiah selalu mempertanyakan sesuatu, meragukan kebenaran yang dikemukakan oleh siapa pun juga, tidak pernah menerimanya begitu saja. Perintah atau komando dalam dunia militer denganndisiplin mati, tidak berlaku di dunia akademi atau ilmu-pengetahuan. Hal demikian berlaku sejak berabad-abad silam. Dalam dunia sastra-seni, prinsip meragukan ini disebut pencarian yang tidak punya sampai dan tak punya tabu. Prinsip tanpa tabu ini di dunia akademi dinamakan kebebasan mimbar atau kebebasan akademi.

Apakah adat istiadat? Koentjaraningrat, sang antropolog, memasukkan adat-istiadat dalam kategori wujud kebudayaan. Paling sedikit terdapat 179 perumusun tentang kebudayaan. Tapi Koentjaraningrat memilih kebudayaan sebagai “keseluruhan gagasan dan karya manusia, yang harus dibiasakannya melalui belajar, beserta keseluruhan dari hasil budi dan karyanya” (Koentjaraningrat, 2004:9). Menurut Koentjaraningrat, kebudayaan mempunyai tiga wujud yaitu: (1) Wujud idiil; (2) Wujud kelakuan, (3). Wujud fisik. Adat (adat tata kelakuan) adalah wujud idiil dari kebudayaan. Adat terdiri dari empat tingkat: (1) Tingkat nilai budaya ; (2) Tingkat norma-norma; (3) Tingkat hukum; (4) Tingkat aturan khusus. (Koentjaraningrat, 2004:10-11).

Tidak jauh dari perumusan yang dipilih oleh Koentjaraningat adalah perumusan yang dipilih oleh Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah (selanjutnya disingkat Perda No.16/2008). Perda No.16/2008) merumuskan “adat-istiadat Dayak adalah seperangkat nilai dan norma, kaidah dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat adat Dayak serta nilai atau norma lain yang masih dihayati dan dipelihara masyarakat sebagaimana terwujud dalam berbagai pola nilai perilaku kehidupan sosial masyarakat setempat” (hlm. 5).

Perumusan Perda No.16/2008 nampaknya tidak selengkap perumusan Koentjaraningrat. Perda No.16/2008 tidak memasukkan dua tingkat yaitu (3) Tingkat hukum; (4) Tingkat aturan khusus. Tapi yang patut dicatat dari perumusan Perda No.16/2008 tentang adat-istiadat yaitu bahwa adat-istiadat itu “tumbuh dan berkembang”, artinya tidak statis. Saya memahami bahwa dalam pertumbuhan dan perkembangan suatu hal-ihwal, ada unsur-unsur yang dilepaskan atau ditinggalkan, tidak lagi dipakai karena misalnya tidak zamani.

Bagaimana menetapkan unsur-unsur adat-istiadat itu sudah tidak zamani lagi? Saya kira patokannya adalah keadaan nyata dalam kehidupan. Misal kebiasaan kayau-mangayau. Jika hal itu dilakukan terus maka tindakan demikian termasuk kategori tindak kriminal. Soal kayau-mangayau inilah antara lain didiskusikan dalam Pertemuan Tumbang Anoi 1894. Dalam Pertemuan Tumbang Anoi melalui diskusi tercapai kesepakatan untuk menghentikan kebiasaan kayau-mangayau. Adanya diskusi artinya ada debat ide. Penghentian kebiasaan kayau-mangayau menunjukkan bahwa adat-istiadat itu dinamis, tidak statis. Statis akan membuatnya ketinggalan zaman dan kemudian mati. Artinya perubahan dan merubah adat-istiadat bukanlah tabu karena sebagai turunan Maharaja Bunu manusia turun ke bumi yang berkarakter chaos dengan visi-misi hidup-mati bagaimana membuat bumi jadi tempat hidup anak manusia secara manusiawi dengan kualitas yang terus-menerus meningkat.

Visi-misi hidup-mati dalam sastra lisan Uluh Katingan dirumuskan dalam kata-kata “nyanak jata réngan tingang” (anak naga putera-puteri enggang). Adat-istiadat tunduk pada visi-misi hidup-mati ini. Sebab adat-istiadat adalah suatu pranata yang dilahirkan oleh keperluan bersama, kemudian berkembang menjadi semacam hukum, sebagai suatu sistem pengendalian sosial yang bersifat memaksa yaitu hukum, untuk melaksanakannya hukum disokong oleh suatu “sistem alat-alat kekuasaan yang diorganisir” oleh bakas lewu, damang, tamanggung, sebagai primus interpares masyarakat, dalam bentuk lembaga-lembaga adat. Pengalaman dalam menjawab tantangan kehidupan sepanjang ruang dan waktulah yang memberikan masyarakat pengetahuan dan kesimpulan yang kemudian mengkristal dalam wujud pandangan hidup atau filosofi. Filosofi ini lalu mengungkapkan diri dalam berbagai bentuk kongkrit, termasuk dalam berperilaku.

Diskusi atau debat ide juga berlangsung apabila para damang tidak mendapatkan pada pasal-pasal hukum adat yang sudah ada, bagaimana sanksi terhadap suatu masalah baru. Para damang, misalnya di Katingan berunding untuk bersama-sama menetapkan pasal baru. Dengan cara ini adat-istiadat, terutama tingkat hukum dan tingkat aturan khusus jadi berkembang zamani.

Adanya debat ide dalam kebudayaan Dayak juga tersirat dalam ungkapan filosofi ‘hatamuei lingu nalata’, ‘saling mengembarai pikiran dan perasaan sesama’. Konsep filosofis ini menolak mutlak-mutlakan, menolak sikap apriori dan syak-wasangka, tapi menasehatkan agar Orang Dayak bersikap terbuka, mendapatkan kebenaran dari kenyataan.

Saya memahami bahwa “saling mengembarai pikiran dan perasaan sesama” menyarankan kepada manusia Dayak agar setia pada kebenaran yang didapatkan dari kenyataan. Cara paling utama untuk mendapatkan kebenaran dari kenyataan adalah riset. Konsep filosofi ini merupakan bagian dari sistem nilai budaya Dayak. Yang disebut sistem nilai budaya adalah konsepsi-konsepsi yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar warga masyarakat mengenai hal-hal yang harus mereka anggap amat bernilai dalam hidup. Karena itu sistem nilai budaya biasanya berfungsi sebagai pedoman tertinggi bagi kelakuan manusia (Koentjaraningrat, 2004: 25).

Berdasarkan pedoman tertinggi bagi kelakuan manusia ini, maka kebudayaan Dayak, termasuk di dalamnya adat-istiadat, debat-ide bukanlah tabu, tapi justru diniscayakan. Atas dasar ini maka prinsip pengadilan adat adalah menang-menang, bukan menang-kalah seperti prinsip yang digunakan oleh hukum formal (positif).

Dalam Pengadilan Adat, Tim Hakim niscaya mendengar kedua belah pihak, bukan hanya mendengar satu pihak. Kecuali itu Tim Hakim yang juga berfungsi sebagai penyidik akan mendengarkan keterangan para pihak lainya untuk mengumpulkan data selengkap mungkin. Sikap dan cara kerja ini juga tidak lain dari penerapan prinsip mendapatkan kebenaran dari kenyataan (lihat wawancara Harian Radar Sampit dengan Damang Basel Ahat Bangkan tahun 2014).
Kritik berargumen dilengkapi dengan data-data merupakan salah-satu alat dalam debat-ide. Menolak kritik, selain bertentangan dengan epistemologi ilmu-pengetahuan, juga tidak sesuai dengan prinsip-prinsip adat-istiadat Dayak. Dalam hal-hal yang bersifat konseptual, seperti Salam Nasional Dayak, budaya bétang, evaluasi terhadap Perda No.16/2008, politik investasi, dan berbagai kebijakan, modernisasi kelembagaan adat, debat-ide merupakan suatu kesnicayaan. Sikap yang beradat jadinya tidak lain dari menghormati prinsip-prinsip debat-ide di atas.

Kesimpulannya: Debat ide terdapat dalam budaya Dayak, termasuk dalam adat-istiadat Dayak. Patutkah unsur penting ini dikikis dari budaya dan adat-istiadat Dayak?[]

Kusni Sulang

Halaman Masyarakat Adat Radar Sampit Minggu 8 Desember 2016

QUO VADIS DAD KALTENG?

Pertanyaan ini muncul dengan latar belakang dan keadaan yang persis. Apakah itu? Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) yang baru terpilih dalam Musyarawarah Daerah (Musda) DAD 10 September 2016 lalu, H. Agustiar Sabran, berkomitmen untuk menjadikan DAD sebagai organisasi yang “lebih modern berbasiskan kearifan lokal dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Memodernkan DAD agar tidak tergerus perkembangan zaman dan menyentuh semua generasi namun tetap memegang teguh nilai maupun sejarah peninggalan nenek-moyang suku Dayak”.

Agustiar juga menjelaskan apa yang ia maksudkan dengan “dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI”, yaitu “DAD (menjadi—KS) wadah seluruh lapisan masyarakat, golongan maupun berbagai Agama”(Radar Palangka—Radar Sampit, 26 September 2016). Apa yang dimaksudkan oleh Agustiar dengan ‘organisasi modern’ “dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI”, yaitu “DAD (menjadi—KS) wadah seluruh lapisan masyarakat, golongan maupun berbagai Agama” sampai hari ini belum ada penjelasan apa pun. Hanya saja dari sumber yang sangat bisa dipercayai, saya mendapat keterangan tentang komposisi pengurus DAD pimpinan Agustiar yang terdiri dari kelompok Dayak Kaharingan, Kristen dan Muslim. Kelompok-kelompok ini masing-masing memperoleh jatah tigapuluh persen kedudukan di kepengurusan DAD. Sesuai dengan apa yang pernah dikatakan sebelumnya oleh Agustiar Sabran sebelumnya, yaitu “DAD (menjadi—KS) wadah seluruh lapisan masyarakat, golongan maupun berbagai Agama”, maka Agustiar memasukkan juga etnik-etnik non-Dayak untuk duduk dalam kepengurusan DAD.

Dengan keterangan ini saya memperoleh sedikit gambaran lebih lanjut tentang apa yang dimaksudkan oleh Agustiar tentang modernisasi organisasi DAD. Hal lain yang melatarbelakangi pertanyaan yang menjadi judul catatan ini adalah adanya wacana dari HM Khemal Nasery yang disiarkan melalui media sosial, untuk membentuk Ikatan Keluarga Dayak Muslim Kalimantan (IKDMK). ”Saya merasa perlu dibentuk wadah ini (IKDMK – KS) untuk menampung seluruh potensi terutama budaya,” ujar Khemal Nasery yang berdomisili di Pangkalan Bung menjelaskan wacananya. Menurut Khemal, Provinsi Kalteng sangat luas, sehingga Dayak Pesisir yang ada di wilayah Barat Provinsi Kalteng harus diperhatikan dan dijaga” (Lihat: Harian Radar Sampit, 27 November 2016).

Pada awal tahun 2014 lalu, di Palangka Raya sekelompok orang mendirikan Perhimpunan Dayak Melayu (PDM). Berdirinya Perhimpunan ini disambut oleh ribuan orang yang turun ke jalan-jalan pusat kota menentang PDM. Para pengunjuk rasa mendesak agar pemerintah segera membubarkan PDM Etnik Melayu umumnya adalah penganut agama Islam. Dahoeloe, orang Dayak yang masuk Islam, umumnya menyebut diri sebagai Melayu, dan tidak mau lagi menyebut diri Dayak. Perubahan dimulai sejak diselenggarakannya Kongres Nasional Dayak tahun 1991 di Pontianak, Kongres yang sekaligus mengakhiri polemik berpanjangan tentang nama suku Dayak.

Tentangan terhadap adanya PDM, juga menimpa IKDMK sekali pun baru pada tingkat gagasan. Menurut Harian Radar Sampit gagasan Khemal untuk mendirikan IKDMK ditolak oleh “sebagian besar pengguna facebook atau media sosial karena dipandang “ berpotensi memecah-belah.” (Lihat: Harian Radar Sampit, 27 November 2016).

Argumen yang digunakan oleh Khemal untuk melandasi gagasannya saya kira memang kurang kuat. Kalau IKDMK bermaksud “untuk menampung seluruh potensi” Dayak, apakah Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) dan lembaga-lembaga bawahannya, apa dipandang tidak “untuk menampung seluruh potensi” Dayak dalam berbagai bidang? Kalau Khemal setuju bahwa tujuan MADN dan lembaga-lembaga bawahannya justru “untuk menampung seluruh potensi”, mengapa Khemal “merasa perlu dibentuk wadah ini” (IKDMK – KS)? Apakah IKDMK mau menyaingi atau menggntikan MADN?

Dengan menggunakan argumen ini, nampak bahwa apa yang dikatakan oleh sebagian besar pengguna facebook dari Kalteng “berpotensi memecah-belah.” Dengan membawa-bawa nama Muslim, agaknya Khemal lupa bahwa dalam keluarga Dayak perbedaan agama tidak membuat mereka tersekat-sekat. Secara filosofi, orang Dayak memandang bahwa “agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku. Ada-istiadat adalah urusan bersama”. Mencampurbaurkan masalah agama dengan adat-istiadat dan hukum adat, saya kira suatu langkah beresiko dan tidak mempunyai akar dalam sejarah budaya Dayak.

Apabila gagasan mendirikan IKDMK diteruskan ke dalam perbuatan, bukan tidak mungkin kemudian akan muncul organisasi-organisasi baru yang berafiliasi kepada agama, misalnya Ikatan Keluarga Dayak Kristen Kalimantan, Ikatan Keluarga Dayak Katolik Kalimantan, Ikatan Keluarga Dayak Budha Kalimantan, Ikatan Keluarga Dayak Kaharingan Kalimantan, dst.

Saya khawatir, dengan membawa-bawa masalah agama, selain pandangan Khemal menjadi anakronik secara budaya dan sejarah, jika gagasan ini diteruskan maka Khemal memberi sumbangan besar dalam membangun sekat-sekat di kalangan warga adat Dayak. Adanya sekat-sekat akan memperlemah kekuatan Dayak yang sekarang sudah lemah. Upaya memperlemah Dayak ditunjukkan oleh sejarah Dayak telah dilakukan sejak Belanda mulai memperluas daerah koloninya di Tanah Dayak. Dayak tentu saja sangat tidak diuntungkan dengan berada pada posisi lemah. Posisi lemah merupakan jalaran menuju ke pemusnahan yang menunggu di ujung keterpinggiran.

Jika Khemal mengatakan bahwa ”Kami tetap Dayak dan tetap bangga sebagai Dayak” barangkali dengan memperlemah Dayak maka inilah contoh mutakhir bagaimana Dayak melakukan bunuh diri. Boleh jadi juga contoh kekinian dari konsep “semua pangkalima”. Saya tidak bisa turut bangga dan tidak menghargai sikap bunuh diri karena mati jauh lebih gampang daripada hidup. Apalagi secara filosofi, Dayak itu adalah “Utus Panarung” (Turunan Petarung).

Tentang Dayak Pesisir. Apakah benar kelembagaan adat kekinian tidak memperhatikan mereka? Apabila data-data saya benar, data-data yang saya miliki mengatakan keadaan yang berbeda dari argumen Khemal. Jika disimpulkan maka gagasan Khemal untuk mendirikan IKDMK bukanlah gagasan positif dilihat dari segi kepentingan masyarakat adat Dayak secara keseluruhan.

Apakah langkah modernisasi Agustiar terhadap DAD suatu hal yang positif? Melakukan modernisasi organisasi dalam pengertian membuat organisasi itu zamani, memang sesuatu yang niscaya. Masalahnya terletak pada pertanyaan: Bagaimana modernisasi itu dilakukan. Untuk itu kiranya patut diketahui apa yang menjadi masalah kunci dalam melakukan modernisasi itu. Apakah komposisi masing-masing 30 persen untuk Dayak Islam, Dayak Kristen dan Dayak Kaharingan merupakan masalah kunci bagi zamani tidaknya DAD?

Saya kira masalah kunci tidak terletak pada komposisi 30 persen itu tapi terletak pada kualitas, baik kualitas pengetahuan, kemampuan organisasi artinya kualitas kepemimpinan atau keteladanan, kualitas profesional sebagai pemangku adat, kualitas keberpihakan, kualitas wawasan, kualitas kematangan emosi dan inteligensia. Singkatnya terdapat pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) para pemangku adat. Apakah Modernisasi Agustiar menjamin bahwa pengurus DAD yang berkomposisi 30 persen itu akan menjamin yang duduk di pengurus adalah para pemangku adat berkualitas? Padahal para pemangku adat dalam sejarah merupakan sosok-sosok primus inter pares. Dengan tingkat kualitas seadanya, saya khawatir dalam kepengurusan DAD akan terbangun sekat-sekat dan lebih buruk lagi rebutan dominasi dan hegemoni, serta campur-aduk dengan kepentingan politik. Akibatnya kelembagaan adat tidak lagi independen, melainkan hanya menjadi kuda tunggangan kepentingan-kepentingan politik.

Jalan untuk mencapai kualitas demikian tidak lain dari penyelenggaraan sekolah adat atau apa pun namanya, yang permanen, bukan insidental. Untuk menjadi pemangku adat yang zamani, mereka tidak lain dari lulusan sekolah adat ini. Melalui sekolah adat begini kaderisasi, pelestarian kearifan lokal dan khazanah budaya dilakukan secara kongkret dan profesional.

Hal lain yang disampaikan oleh sumber saya, Modernisasi Agustiar memasukkan ke dalam pengurus DAD Provinsi orang-orang asal etnik non-Dayak. DAD Provinsi Kalteng sampai detik ini masih belum menyiarkan apapun tentang komposisi pengurus barunya. Jika sumber saya benar, apabila benar demikian, masih bisakah DAD disebut DAD? (Lihat: Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah; lihat juga: Anggaran Dasar Majelis Adat Dayak Nasional mengenai apa-siapa yang disebut Dayak). Sebagai acuan: Apakah dalam kepengurusan Pakuwojo, perhimpunan warga Batak, Minangkabau, dll… terdapat orang Dayak di dalamnya? Jika demikian di kemanakan DAD sebagaimana yang dilukiskan oleh Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah.

Sebagai bagian dari MADN, secara organisasi dan prosedural minimal, DAD Provinsi Kalteng jika mau melakukan kebijakan-kebijakan baru seperti misalnya Modernisasi Agustiar, memasukkan orang-orang non Dayakn sebagai pengurus DAD, dengan pimpinan MADN, niscayanya patut mendiskusikannya dengan MADN – lembaga yang di atasnya. (Lihat: Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah).

Saya sungguh khawatir, Modernisasi Agustiar, jika salah langkah, justru akan melenyapkan DAD. Kalau pun masih ada, yang ada hanyalah nama tapi isinya sudah berbeda. Kalau tidak demikian, lalu Quo Vadis DAD Agustiar? Terbayangkankah oleh warga adat Dayak Kalteng, apa bagaimana jadinya Dayak tanpa kelembagaan adat dan organisasinya sendiri? Dayak kembali dilucuti atau melucuti diri sendiri.

Mudah-mudahan tulisan ini bisa mendorong Agustiar Sabran mau memberikan keterangan-keterangan terbuka yang padan tentang Modernisasi-nya dan bagaimana Modernisasi itu dilakukan. Saya kira, bukan hanya saya yang memerlukan penjelasan padan itu, tapi seluruh warga adat Dayak Kalteng. Konsep, pikiran adalah awal dari tindakan. Agustiar tidak menderita kerugian apa pun dengan mendiskuskikan terlebih dahulu konsep-konsep modernisasinya, sebaliknya justru akan mematangkan konsep-konsep tersebut. Mudah-mudahan penantian saya bukan penantian Buliga dan atau penantian menunggu Godot.[]

Kusni Sulang

Halaman Masyarakat Adat Radar Sampit Minggu 4 Desember 2016

KEMAUAN POLITIK

Sungai Kahayan yang mengalir membelah Palangka Raya, berselimut kabut. Di Provinsi Kalteng yang disebut mengalami kemajuan pesat, musim kemarau didera kabut asap, musim penghunan dilanda banjir. (Foto.Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah/Andriani S. Kusni, 2015)

Sungai Kahayan yang mengalir membelah Palangka Raya, berselimut kabut. Di Provinsi Kalteng yang disebut mengalami kemajuan pesat, musim kemarau didera kabut asap, musim penghunan dilanda banjir. (Foto.Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah/Andriani S. Kusni, 2015)

IMG_9286

KEMAUAN POLITIK
Oleh Kusni Sulang

Ini masalah niat atau tidak niat, mau atau tidak mau. Kalau mau, selesai. Kalau niat pasti selesai”. (Presiden Joko Widodo, in :Kompas, 28 November 2014)

Badan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) telah menyegel 23 lokasi kebakaran. Lokasi tersebut berada di Riau (14), Jambi (2), dan Kalimantan Tengah (7). Jumlah penyegelan lahan perkebunan dan hutan tanaman ini menurut Rasio Ridho Sani, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) masih akan terus bertambah. Dua puluh tiga (23 0 lokasi kebakaran yang disegel itu adalah milik korporasi perkebunan dan hutan tanam milik perorangan, termasuk tujuh di Kalteng.
Rasio Ridho Sani, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK, menjanjikan akan melakukan proses hukum terhadap pemilik lahan dan hutan tersebut. Selama proses hukum belum selesai, selama itu pula lahan tersebut tidak boleh digarap. “Tindakan represif”, menggunakan istilah Direktur Penegakan Hukum Pidana KLHK Muhammad Yunus, terhadap korporasi yang melakukan pelanggaran hukum, boleh dibilang merupakan hal langka di negeri ini. Karena dengan uangnya, korporasi bisa membeli kebenaran, bahkan manusia pun bisa mereka beli sehingga korporasi menjadi impunitas. Tak kebal hukum Celakanya orang Indonesia, menggunakan istilah Mochtar Lubis, mau memperjual-belikan dirinya, termasuk memperjualbelikan kekuasaan di tangan. Berdasarkan kenyataan selama ini, kita harapkan saja Badan Penegakan Hukum Pidana KLHK tidak berdusta, atau asal ucap, sementara kelak dalam kenyataannya seperti yang telah terjadi jauh panggang dari api. Tapi di mulut masih berucap bekerja demi kepentingan rakyat, bangsa,negeri dan Negara.
“Tindakan represif” terhadap pelanggar hukum, dalam hal ini pembakar lahan dan hutan, yang merugikan rakyat dan Negara yang sudah kronis, merupakan hal baru. Melalui tindakan penyegelan ini, KLHK memperlihatkan bahwa Negara-lah melalui penyelenggaranya, yang mengatur investor, bukan sebaliknya investor yang mengatur Negara yang membuat penyelenggara Negara tidak lebih dari kacung investor, menjadi makelar bagi kekayaan sumber daya alam tanahair. Aparat Negara menjadi aparat perusahaan besar dan tidak segan menembaki warga, diselesaikan dengan uang pula. Negara dan aparat kelengakapannya jadi hadap-hadapan. Rakyat menjadi otopilot. Semuanya karena kekuatan uang dan uang. Uang adalah raja (l’argent roi) yang kemudian mereduksi segala nilai manusiawi dan kemanusiaan.
Bisa saja apa yang dijanjikan Yunus tidak lebih dari kata-kata manis pelipur kegundahan masyarakat, karena menyeret korporasi ke meja hijau sebab mereka dikitari oleh pengawalan kuat di berbagai penjuru yang mampu mengalahkan keadilan. Menuntut keadilan hari ini seperti orang meludah ke atas. Ludah itu kemudian menimpa muka peludah itu sendiri.
Agar keadilan terjaga, supaya keputusan positif penyelenggara Negara terwujud, sebenarnya salah satu jaminannya adalah adanya masyarakat sadar terorganisir – sebagai patner sosial penyelenggaraan Negara. Kekuatan Kekuatan masyarakat sadar terorginisir ini antara lain diperlihatkan oleh 1.444 karyawan PT Bumi Hutan Lestari (BHL) dan 188 karyawan PT ADS yang berjuang dengan penuh tekad untuk membela dan merebut hak-hak mereka antara lain dengan rencana mogok kerja selama sebulan. Kekuatan massa terorganisasi begini akan menjadi kian solid dan terkonsolidasi apabila tidak berhenti pada gerakan ekonomis, tapi ditingkatkan menjadi munculnya kesadaran politik.
Kekuatan patner sosial beginilah yang mampu mendorong penyelenggara Negara mengambil keputusan-keputusan merakyat. Selain itu kekuatan patner sosial begini pula yang mampu mengawal pelaksanaan kebijakan-kebijakan merakyat tersebut, sekaligus menjadi pengawas sosial independen. Patner sosial tipe ini jauh dari masalah sekat-sekat etnis dan agama. Pada saat patner sosial tipe ini berkembang kuat, bisa diduga bahwa tipe kepala daerah yang akan muncul, mereka pulalah yang menuentukan. Bukan kekuatan uang.
Adakah dan siapakah pengawal keputusan KLHK untuk memproses hukum pembakar lahan yang sementara berjumlah tujuh korporasi dan perseorangan di Kalteng? Masyarakat Adat dan kelembagaan adat Dayak sesungguhnya bisa menjadi salah-satu kekuatan dalam barisan patner sosial, jika ia rapi, independen tidak “bekerja untuk siapa yang membayar”.
Berdaulat secara politik, mandiri (bukan autarki!) secara ekonomi dan berkepribadian di bidang kebudayaan yang niscayanya kita tempuh, memang bukan jalan lempang. Pilihan lain adalah menjadi bangsa koeli tanpa martabat kemanusiaan..
Masalah utama seperti dikatakan oleh Jokowi “Ini masalah niat atau tidak niat, mau atau tidak mau. Kalau mau, selesai. Kalau niat pasti selesai”, kata (Presiden Joko Widodo, in :Kompas, 28 November 2014). Apakah kita, terutaman penyelenggara Negara, cq. orang pertamanya, mau dan berniat? Ataukah memegang kekuasaan hanya untuk kepentingan diri sendiri sambil berdusta “demi kepentingan rakyat, bangsa, negeri dan Negara –– suatu muslihat yang disadari? Tapi seperti yang dipersoalkan oleh penyair Rendra: “apa arti upacara untuk kata-kata kosong? Apakah artinya janji yang ditulis di atas pasir ? Apakah artinya pegangan yang hanyut di air ?Apakah artinya tata warna dari naluri rendah kekuasaan?”. []

PENYEGELAN PEMBAKAR HUTAN
Palangka Raya. Radar Sampit, 6 September 2015. Seperti tahun lalu, kemarau 2015 tahun ini kembali ur kabut asap ke seluruh wilayah Kalimantan Tengah diikuti oleh dampak-dampak negatifnya bagi kehidupan masyarakat sehar-hari, seperti kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Sedikit berbeda dengan tahun silam adalah sikap pemerintah terhadap para pembakar lahan dan hutan. Tahun ini Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) telah menyegel 23 lokasi kebakaran. Lokasi tersebut berada di Riau (14), Jambi (2), dan Kalimantan Tengah (7). Jumlah penyegelan lahan perkebunan dan hutan tanaman ini menurut Rasio Ridho Sani, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) masih akan terus bertambah.
“Masih banyak yang menyusul untuk disegel. Personel kami masih di lapangan,” kata Rasio Ridho Sani, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Jakarta, Kamis (3/9).
Menurut data Walhi Kalteng, pada tahun 2014 lalu titik-api dari September-Oktober ada sebanyak lima ribu titik. Dari jumlah titik api tersebut terindikasi ada 98 perusahaan sawit ikut ambil membakar lahan yang menyebabkan Kalteng tertutup kabut asap hingga ke ruang-ruang rumah tempat tinggal penduduk. Adapun lokasi yang disegel oleh PPNS mencakup lahan perusahaan dan hutan tanaman, baik itu milik perorangan maupun milik korporasi.
“Kami segel sampai proses hukum selesai. Kalau sampai lima tahunan, ya, selama itu lahan tak boleh diapa-apakan,” ujarnya. Demikian Direktur Penegakan Hukum Pidana KLHK Muhammad Yunus. Tindakan represif diharapkan menimbulkan efek jera sekaligus peringatan bagi pembuka lahan secara mudah dan murah, ujar Yunus.
Apakah proses hukum , yaitu menyeret pembakar lahan dan hutan ke meja hijau, terutama korporasi-korporasi, benar-benar akan dilakukan sebagaimana dijanjikan oleh Yunus? Sampai hari di Kalteng tidak pernah terbetik kabar-beritanya.
“Tidak ada solusi karena semua sudah mengerti apa yang harus dilakukan. Ini masalah niat atau tidak niat, mau atau tidak mau. Kalau mau, selesai. Kalau niat,” kata Presiden Joko Widodo di Pekanbaru, Riau, sebelum memulai blusukan asap. (Kompas, 28 November 2014). Sepuluh bulan lewat, penanganan kebakaran hutan dan lahan tak juga selesai. (ask-01-9-15).

PENGALAMAN SEI TOHOR MENGATASI KEBAKARAN
HUTAN & LAHAN
Oleh Ichwan Susanto

Kebakaran hutan dan lahan saat ini kian parah dengan penanganan tanpa terobosan. Sekitar dua dekade, kebakaran hutan dan lahan terus terjadi yang mengganggu aktivitas warga, mobilitas penerbangan, hingga kesehatan. Bahkan, berkali-kali asap pekat sampai ke Singapura dan Malaysia.
Tidak hanya memberikan instruksi dari dalam posko penanggulangan bencana di Pekanbaru, mantan Gubernur DKI Jakarta itu bahkan memberi contoh langsung penyekatan kanal di Sungai Tohor, Kepulauan Meranti.
“Gambut sepanjang tahun akan basah terus. Kalau basah terus, artinya tidak akan terbakar atau mudah terbakar,” kata Presiden. Benar saja, hingga kini daerah di Sei Tohor itu tak pernah lagi mengalami kebakaran.
Pernyataan, contoh, dan bukti yang diberikan Presiden Joko Widodo itu sempat menumbuhkan harapan di benak banyak orang bahwa pada tahun ini bencana asap tak akan sebesar sekarang. Namun, kenyataan saat ini, untuk kesekian belas kalinya kabut asap kembali menyelimuti Sumatera dan Kalimantan. Bahkan, hingga Singapura.
Ratusan ribu masyarakat kembali dipaksa menghirup asap berbahaya yang menyesakkan napas dan menjadi sumber berbagai penyakit. Seolah kejadian itu telah menjadi rutinitas yang tak bisa dihindari saat musim kemarau tiba.
“Setiap tahun selalu begini. Kami ini sudah ibarat ikan salay (ikan yang diolah dengan pengasapan),” kata Haris Gunawan, Ketua Pusat Studi Bencana Universitas Riau.
Asap berbau asam menyengat ini berasal dari gambut yang dikeringkan dan terbakar. Lahan/hutan gambut yang seharusnya terlarang bagi aktivitas budidaya dipaksakan menjadi kebun sawit dan hutan tanaman dengan memanfaatkan kelemahan pengawasan aparat pemerintah. Pembukaan terus berlangsung.
Hampir semua hutan rawa gambut di Indonesia yang seluas lebih dari 20 juta hektar tak luput dari ancaman konversi. Gambut yang berfungsi untuk pelestarian sumber daya air, peredam banjir, pencegah intrusi air laut, pendukung berbagai kehidupan/keragaman hayati, dan pengendali iklim itu dibuka untuk berbagai kepentingan segelintir orang.
Ketika gambut yang seharusnya menyimpan air seperti spons disodet dan mengering, serasah gambut yang terbentuk dari proses anaerob itu berubah menjadi bahan bakar. Ini menjadikannya mudah terbakar dan sangat sulit dipadamkan. Apalagi memiliki ketebalan bermeter-meter.
Berbagai kajian menunjukkan, membuka lahan dengan cara membakar menjadi pilihan mudah dan murah bagi pemilik konsesi di areal rawa gambut, baik perorangan maupun perusahaan. Pembakaran dengan sendirinya menurunkan keasaman gambut sehingga menghemat pembelian pupuk dan tak perlu mendatangkan alat berat yang berbiaya mahal.
Meski murah bagi pembuka lahan, biayanya sangat tinggi untuk pemadaman serta nilai kerugian ekonomi, lingkungan, dan kesehatan. Dengan kata lain, keuntungan itu hanya dinikmati segelintir orang, tetapi merugikan masyarakat dan negara.
Karena itu, tak ada alasan apa pun untuk membenarkan praktik pembukaan lahan dengan cara membakar. Pun membiarkan rawa gambut tetap kering.
Rawa-rawa gambut kering yang rentan terbakar harus dikembalikan lagi fungsinya sebagai penyimpan air. Gambut dibasahi dan menjaganya tetap basah sepanjang musim, baik kemarau maupun hujan.
Cara sederhana ini cukup dengan menyekat aliran air. Penyekatan yang telah dilakukan Presiden bersama warga di Sei Tohor itu sebenarnya berusaha direplikasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di kanal-kanal lain yang jumlahnya ribuan.
Sayangnya, anggaran Rp 15 miliar untuk membangun 1.000 sekat kanal semipermanen di Riau sejak Mei hingga kini tak digunakan. Alasan administratif membuat Pemprov Riau hingga kini terus mengulur waktu untuk melakukan penyekatan.
Bukan hanya penyekatan yang tak jalan, instruksi langsung Presiden pun hingga kini masih jalan di tempat. Itu di antaranya perintah kepada Menteri Lingkungan dan Kehutanan untuk mengaudit dan merevisi seluruh izin yang berada di lahan gambut dan hutan alam serta penegakan hukum yang keras bagi pelaku (pribadi dan korporasi) yang terbukti bersalah.
“Kami belum melihat terobosan. Apa yang dilakukan masih belum berubah seperti pemerintahan lalu. Tak heran hasilnya juga sama, kita masih mengulang bencana asap,” kata Haris.
Secara resmi, pemerintahan baru telah mencatatkan target penurunan titik api 20 persen setiap tahun dalam Substansi Inti Prioritas Nasional Ke-9 (Lingkungan Hidup dan Bencana) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014.
Jadi, semua permasalahan dan solusi sebenarnya telah dipetakan pemerintah. Seperti kata Presiden, persoalan ini sebenarnya “masalah mau atau tidak mau, niat atau tidak niat”. Jika ada niat, pasti selesai. Jika hutan dan lahan bertuan masih terbakar dengan hasil asap pekat menyesakkan seperti saat ini, hampir pasti bahwa niat itu patut dipertanyakan. [Sumber: http://print.kompas.com/baca/2015/09/05/Niat-yang-Tak-Kunjung-Datang%5D

KALTENG BUNUH DIRI

KALTENG BUNUH DIRI
Oleh Kusni Sulang

Mediamassa cetak di provinsi ini sering menyiarkan tentang air sungai ini dan itu sudah tidak layak dikonsumsi lagi entah karena kadar airraksa yang telah melampaui ambang batas, entah karena limbah perkebunan ,tambang atau pun aktivitas pertambangan emas skala kecil (PESK). Hampir tidak ada dari 11 sungai besar di Kalteng yang airna masih layak dikonsumsi. Di Katingan hanya terdapat sebuah anak sungai di hulu yaitu Sungai Sanamang yang masih layak dikonsumsi. Sekali pun demikian, penduduk yang memang mempunyai budaya sungai turun-temurun masih mengkonsumsi air sungai pengasuh mereka. Penyelenggara Negara boleh dibilang tidak memberikan jalan keluar apapun. Bahkan di Kabupaten Kotawaringin Timur, Bupatinya menyalahkan rakyat sebagai penyebab banjir, menunjukkan ketidakmampuannya menyelenggara Negara.
Penduduk yang mengkonsumsi air tercemar itu tidak menyadari bahwa dengan mengkonsumsi air dan ikan tercemar, mereka kurangikan lebih bisa dikatakan melakukan bunuh diri. Bukan hanya membunuh diri mereka tetapi juga anak-cucu mereka. Saya tidak pernah mendengar adanya kegiatan dilakukan oleh Dinas Kesehatan misalnya tentang bahaya mengkonsumsi air dan ikan tercemar itu. Tidak pernah saya mendengar adanya kegiatan menjelaskan tentang penyakit Minamata kepada penduduk Kalteng. Tidak pernah pula terdengar adanya penelitian tentang akibat air dan ikan tercemar dilakukan. Seakan-akan semuanya baik-baik dan wajar-wajar. Kalteng maju tanpa henti. Padahal kecuali lahan bercocoktanam kian menyempit, beras tergantung dari luar, air pun menebar ajal. Kekayaan alam Kalteng yang diobral bukan untuk menyejahterakan penduduk daerah, tapi sebatas untuk segelintir penguasa yang bermental pedagang primer kemudian diterjemahkan ke politik.Green Province (Provinsi Hijau) dan Ekonomi Hijau tidak lain hanyalah retorika politik seperti buah padi apes tanpa isi. Bumi Kalteng rusak serusak-rusaknya. Di bumi rusak demikianlah penduduk Kalteng hidup dan melakukan bunuh diri pelan-pelan tanpa disadari atau kalau pun sadar, mereka tidak mempunyai pilihan atau hanyut dalam kerusakan tersebut.
Dalam keadaan begini, organisasi masyarakat yang sudah ada yang masih mungkin bisa diharapkan adalah lembaga adat, dengan syarat lembaga adat itu bersifat independen dan para pemangku adatnya berkualitas organisator dan pemikir. Artinya menata ulang dan meningkatkan kualitas kelembagaan dan sumberdayanya menjadi pejerjaan mendesak. Gagal melakukan hal ini, yang terjadi adalah melajunya pembangunan kehancuran. Korban pertama dan utama adalah Dayak. Pemimpin merakyat hanya muncul jika rakyat kuat dan berdaulat.[]

TRAGEDI MINAMATA
(水俣病, Minamata Byō)
Oleh Satriarijal
(in Science and Nature. December 21, 2012) •

Prolog Minamata Byō
Teluk Minamata terletak di kota Minamata, Kumamoto Perfecture, Jepang. Tragedi ini tejadi pada tahun 1959, sektor perekonomian utama di Minamata adalah perikanan. pada saat itu laporan mengenai penyakit aneh di Minamata sangat banyak masuk pada pemerintah daerah Kumamoto, Pasien menderita Kejang-kejang, tidak bisa bicara dengan jelas, berjalan dengan terhuyung-huyung, lumpuh, koordinasi gerakan terganggu dan gangguan fungsi kerja system syaraf lainnya. Ketika diamati lingkungan sekitar, kucing juga menjadi gila, berjalan berputar-putar, terhuyung-huyung, bahkan diceritakan sampai ada yang melompat ke laut. Tidak hanya itu, juga burung camar dan gagak yang mati dan terlihat di sepanjang teluk Minamata.
Yang lebih parahnya adalah ketika anak-anak yang lahir dengan berbagai gejala, kelumpuhan, cacat, keterbelakangan mental, bahkan ada yang meninggal beberapa hari setalah lahir. Padahal orang tua sang bayi dalam keadaan sehat, tanpa menunjukkan gejala-gejala tertentu. Hal ini menjadi perhatian yang serius bagi pemerintah lokal dan pusat. Apa penyebab terjadinya penyakit aneh ini.
Para peneliti dari Universitas Kumamoto (Medical study group) dan Kementrian kesehatan dan kesejahteraan Jepang melaporkan bahwa pada teluk Minamata telah terjadi pencemaran methyl-mercury. Seluruh ikan dan hewan laut lainnya di teluk Minamata juga sudah tercemar, hal inilah penyebab utama penduduk mengalami gangguan pada system syaraf. Umumnya penduduk Minamata mengkonsumsi ikan rata-rata sebanyak 3 kg per harinya, sehingga hal ini menyebabkan bioakumlasi pada penderita. Penyebab pencemaran ini adalah pabrik besar yang bernama Chisso.

Pabrik Chisso
Chisso yang didirikan pada tahun 1908, merupakan pabrik yang memproduksi pupuk kimia untuk pertanian dan salah satu pabrik besar yang bergerak dalam bidang ini di Jepang. Perekonomian di Minamata menjadi kuat seiring dengan perkembangan dan besarnya jumlah produksi hasil indusri oleh Chisso.
Selain memproduksi pupuk kimia, Chisso juga memproduksi Asam asetat (Acetic acid), Vinyl Chloryde dan plasticizers. Dalam memproduksi asam asetat, Chisso menggunakan Methyl-mercury sebagai catalyst untuk membuat Acetaldehyde, Acetaldehyde inilah yang nantinya akan diubah menjadi asam asetat. Dengan sistem pengolahan limbah yang sangat buruk, Chisso membuang sampah Methyl-mercury ke teluk Minamata, hal inilah yang menjadi cikal bakal tragedy Minamata.

Tragedi Minamata
Tragedi minamata terjadi akibat penumpukan (Bioakumulasi) zat methyl-mercury pada tubuh manusia. Proses bioakumulasi terjadi karena zat methyl-mercury telah masuk ke dalam rantai makanan; laut yang telah tercemar menyebabkan plankton sebagai makanan ikan-ikan juga tercemar, kemudian zat methyl-mercury ini akan menumpuk dalam tubuh ikan, dan manusia sebagai puncak dalam rantai makanan akan memiliki kandungan zat methyl mercury terbanyak (Biomagnification).
Methyl-mercury dalam tubuh dalam jumlah yang banyak akan menyebabkan gangguan pada system syaraf. Methyl-mercury akan menyerang sel-sel syaraf. Proses ini bisa dijelaskan secara umum sebagai berikut; sel syaraf yang terdiri dari Actin, Tubulin dan Neurofibril. Apabila bagian ini diserang oleh methyl-mercury maka bagian actin dan tubulin akan rusak dan menyusut, sehingga microfibril yang menyampaikan ransangan akan terbuka, sehingga terjadilah gangguan mekanisme pada system syaraf. Akibat dari terganggunya sel syaraf ini sangat fatal, dimana koordinasi otak dan anggota tubuh lainnya menjadi tidak sejalan, setiap informasi yang disampaikan oleh otak tidak akan pernah sampai secara utuh pada seluruh anggota tubuh. Hal ini dapat dilihat pada tragedy Minamata dimana penderita susah untuk berbicara, kelumpuhan, berjalan terhuyung-huyung, dan efek lainnya dari gangguan sysaraf.
Kurang lebih 17.000 orang dari Kumamoto Perfecture dan Kagoshima Perfecture yang melapor kepada pemerintah terkait dengan gejala dari Minamata Byō ini. Untuk total jumlah penderita secara keseluruhan tidak dapat dilakukan, karena banyak dari mereka yang merasa malu dan tidak melaporkan diri. Pemerintah Jepang dan Chisso memberikan kompensasi pada penderita Minamata Byō, berupa; terapy, perawatan rumah sakit, dan kompensasilainnya. Dari sekian banyak jumlah penderita Minamata Byō, banyak dari mereka yang meninggal selama masa perawatan, sebelum perawatan dan kondisi lainnya yang tidak dilaporkan.

Setelah Tragedi
Setelah kejadian ini, dalam proses yang panjang, para korban yang terkena dampak mercury menuntut ke pemerintahan dan Chisso sebagai sumber dari pencemaran ini. Akhirnya pemerintah dan Chisso menyediakan ganti rugi kepada para korban yang telah didata, dan dilakukan perawatan dan rehabilitasi yang dibiayai oleh pemerintah Jepang dan Chisso sendiri.
Pada tahun 1968, Chisso menghentikan produksi asam asetatnya, seiring dengan hal itu kadar mercury yang terkandung dalam tubuh ikan dan hewan invertebrata laut lainnya mulai berkurang. Untuk mengantisipasi ikan yang telah terkontaminasi mercury, pemerintah Jepang memasang jaring di teluk Minamata, supaya ikan-ikan dan hewan invertebrata air lainnya tidak tersebar jauh.
Karena ikan-ikan yang mengandung mercury membuat mata pencaharian para nelayan menjadi hilang. Hal ini diantaisipasi oleh pemerintah dan Chisso, semua ikan-ikan yang di dalam jaring di teluk Minamata ditangkap oleh para nelayan, selanjutnya ikan-ikan tersebut akan dibeli oleh Chisso untuk dimusnahkan.
Kandungan merkuri yang terdapat pada ikan-ikan dan invertebrata air telah berkurang, dan juga penangkapan ikan-ikan yang mengandung merkuri, selanjutnya bagaimana dengan sedimentasi merkuri pada dasar perairan. Pemerintah Daerah Kumamoto melakukan pengerukan di teluk Minamata.
Sejak saat kejadian tragedi minamata, para penduduk banyak mengambil pelajaran. Mereka tidak membuang sampah pada sembarang tempat, tapi mereka memilah-milah dan mengelompokkan sampah tersebut menjadi 20 kategori. Para korban dari Minamata byo, membagi pengalaman mereka kepada anak-anak dengan datang ke sekolah-sekolah sehingga generasi selanjutnya tahu dan bisa menjaga lingkungan dengan baik, supaya tragedi Minamata tidak terulang kembali.
Pada saat ini, teluk Minamata sudah bersih dan bebas dari merkuri, seperti yang diinformasikan oleh pemerintah daerah Kumamoto, bahkan teluk Minamata merupakan teluk yang terbersih di prefecture Kumamoto. Area ini juga dijadikan sebagai Eco-tourism, yang mengjarkan kita bagaimana hidup sehat dan menjaga lingkungan sehingga kita dan anak cucu kita bisa hidup pada masa yang akan datang.[]

INDONESIA BELUM MERATIFIKASI KONVENSI MINAMATA TENTANG AIR RAKSA

Minamata adalah Konvensi Minamata adalah sebuah kesepakatan internasional tentang upaya menangkal bahaya airraksa. Konvensi Minimata ini sudah ditandatangani oleh 128 negara dan ratifikasi 10 negara. Perjanjian internasional itu berlaku jika telah ditandatangani 50 negara.
Indonesia sampai hari ini masih belum meratifikasi Konvensi internasional ini sekali pun bahaya yang ditimbulkan oleh airraksa seperti terjadi di Minimata bukanlah bahaya imajiner tapi sangat nyata.
Oleh karena itu pada 20 April 2015 lalu, 25 kelompok masyarakat sipil dalam pernyataan bersama di Jakarta, mendesak pemerintah Indonesia untuk segera meratifikasi Konvensi internsional tersebut.
“Jangan biarkan pencemaran merkuri terus meluas. Negara harus hadir menjamin kesehatan, kesejahteraan, dan masa depan warganya,” ujar Yuyun Ismawati, Senior Advisor BaliFokus mewakili 25 kelompok masyarakat sipil tersebut.” Ada kesenjangan data impor merkuri versi resmi pemerintah dan eksportir Singapura. Singapura mencatat 280 ton (2010) dan 390 ton (2013) merkuri diekspor ke Indonesia. Data Kementerian Perdagangan hanya 2 ton (2010) dan 1,75 ton (2013).
Di Indonesia, pencemaran merkuri terkait aktivitas pertambangan emas skala kecil (PESK). Selain itu, dipaparkan pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batubara, industri semen, limbah cair industri, hingga aktivitas eksplorasi/eksploitasi, serta pengolahan minyak dan gas.
Tahun 2011, tercatat 850 titik PESK yang semua memanfaatkan logam berat untuk memisahkan mineral emas. Aktivitas itu berkontribusi 57 persen (195 ton) total emisi merkuri nasional, diikuti 26 persen dari PLTU.
Bali Fokus dan Medicuss, 16 Maret 2015, merilis laporan awal dugaan keracunan merkuri di lokasi PESK Bombana-Sulteng, Sekotong Lombok Barat-NTB, dan Cisitu Lebak-Banten. Pengukuran kualitas udara di rumah warga dan toko emas, kandungan merkuri terentang 28,07-50.549,91 nanogram per meter kubik.
Dari sisi kesehatan, survei tiga pekan, diduga kuat warga terpapar merkuri. Ada anak-anak dengan bentuk kepala abnormal, air liur berlebih, katarak, bibir sumbing, gangguan pendengaran, dan kelumpuhan parsial.
“Butuh pemeriksaan lanjut dan harus oleh Kementerian Kesehatan,” kata Yuyun. Pemeriksaan laboratorium, kandungan merkuri pada rambut 45 warga Cisitu yang difasilitasi BaliFokus atas permintaan warga, menunjukkan kadar merkuri jauh di atas ambang batas kesehatan.
Arif Fiyanto, team leader kampanye iklim dan energi Greenpeace Indonesia menyatakan, emisi merkuri dari PLTU sangat masif. Di PLTU Jepara yang diklaim berteknologi ramah lingkungan pun tetap ada merkuri. “Saat ini 40 PLTU beroperasi di Indonesia. Ada 117 PLTU dalam tahap pembangunan,” katanya.
Menurut Yuyun, ratifikasi Konvensi Minamata, di antaranya membawa konsekuensi biaya produksi dan harga produk yang naik, misalnya termometer air raksa harus beralih ke digital.
Dihubungi terpisah, Deputi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bidang Pengelolaan Bahan Beracun Berbahaya, Limbah B3, dan Sampah, Muhammad Ilham Malik, mengatakan, naskah akademis ratifikasi sudah selesai. Ratifikasi diharapkan 2016. (Diolah dari berbagai bahan oleh ask).

DENDA MELEGALKAN PERAMPOKAN?

DENDA MELEGALKAN PERAMPOKAN?
Oleh Kusni Sulang

Sebanyak 20 perusahaan dari perkebunan besar swasta (PBS) kelapa sawit, pertambangan , dan kehutanan di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) dikenakan denda oleh Pemerintah Provinsi Kalteng pada tahun 2014. Perusahaan tersebut melakukan operasi sebelum izin dan syarat lainnya lengkap. (Radar Palangka, 30 Maret 2015).
Denda yang diberikan terhadap 20 perusahaan tersebut (yang daftarnya disiarkan oleh Radar Palangka 30 Maret 2015), bervariasi, mulai dari puluhan juta hingga miliaran rupiah. Total denda yang diperoleh dari 20 perusahaan tersebut sekitar Rp.13 miliar. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalteng Sipet Hermanto mengatakan perusahaan, perusahaan yang dikenakan denda tersebut adalah perusahaan yang melakukan pelanggaran. Pelanggaran tersebut diantaranya, belum mengantongi izin pelepasan kawasan hutan dan penebangan tanpa izin, tetap sudah melakukan eksploitasi (Radar Palangka, 30 Maret 2015).
Sipet, nampaknya bangga sudah mendapatkan denda sejumlah Rp.13 miliar dari perusahaan-perusahaan yang “belum mengantongi izin pelepasan kawasan hutan dan penebangan tanpa izin, tetap sudah melakukan eksploitasi” yang dengan kata lain belum clean and clear (CnC). Jumlah 20 perusahaan yang belum CnC yang didenda ini sebenarnya sangat kecil jika dibandingkan dengan 250 yang berstatus non-CnC.(Radar Sampit, 21/12/2014). Jumlah denda Rp.13 miliar itu pun bagi PBS bukanlah jumlah besar, apalagi jika dibandingkan dengan laba yang mereka raup secara non CnC alias cara-cara kotor.
Dalam rapat terbatas dengan sejumlah kepala dinas pada 10 Desember 2014, Gubernur Kalimantan Tengah A. Teras Narang,SH memaparkan, sebelum ada evaluasi ulang izin usaha, di Kalteng ada 556 IUP yang masuk dalam kategori clean and clear (CnC) dan 297 IUP yang masuk dalam kategori non-CNC. Dari 297 IUP itu, hingga 5 Desember 2014 lalu hanya ada 81 perusahaan yang menyerahkan dokumen evaluasi IUP. ”Ada 216 IUP yang tak melengkapi data. Dari 81 IUP itu, yang lolos (berstatus CnC) hanya ada 4”. Dan dari 77 IUP yang belum lolos kategori CNC, setelah dikaji ulang, ada 43 IUP yang lolos CNC tetapi bersyarat. Adapun 34 IUP lainnya sama sekali tidak lolos CNC. Dengan demikian, total ada 250 IUP yang berstatus non-CnC.(Radar Sampit, 21/12/2014). Seusai rapat terbatas dengan sejumlah kepala dinas pada 10 Desember 2014 lalu itu, Gubernur Kalimantan Tengah A. Teras Narang,SH memerintahkan bupati/walikota di Kalimantan Tengah (Kalteng) untuk mencabut 250 izin usaha pertambangan (IUP) yang berstatus non-clean and clear (NCC). “Ini bukan lagi rekomendasi, melainkan perintah mencabut”, ujar Teras. Hanya saja perintah ini sampai detik ini tidak dilaksanakan. Apakah perintah itu sekarang dirubah menjadi denda? Denda yang bagi PBS tidak lebih dari remah-remah belaka. Pertanyaan lain, apakah setelah denda dibayar, perusahaan-perusahaan besar swasta tersebut lalu bisa leluasa melanjutkan eksploitasi mereka? Apakah pembayaran denda merupakan cara untuk membuat perusahaan-perusahaan tersebut menjadi CnC? Saya tidak tahu nama lain kebijakan begini daripada melegalkan perampokan terhadap rakyat Kalteng, cq Dayak. Dalam hubungan ini, ada bupati di samping pembaca yang mengatakan bahwa masalah sengketa agrarian tidak harus ia tangani, cukup oleh bawahannya padahal sumber sengketa bermula dari ulah kebijakannya. Saya tidak tahu nama lain bagi sikap bupati begini, kecuali bupati tidak bertanggungjawab. Mau enaknya sendiri. Kepada para pemilih, saya bertanya: Apakah dahulu Anda tepat memilih? Apakah sikap cuci tangan begini bukannya salah satu cara membungkus kolusi dan gratifikasi? Pengelolaan sumber daya alam adalah salah satu sarang kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan.. Memilih kembali calon jenis begini sama dengan memperpanjang kesengsaraan dan membiarkan perampokan merajalela. Tidakkah sebaiknya kita seperti petani Indian Chiapas, Meksiko, berkata: Basta! Cukup!? []

INVESTASI HARUS LIBATKAN DESA
Oleh Yashinta Difa

Radar Sa mpit-ANTARA News, 5 April 2015 – Akademisi dari Universitas Gadjah Mada, Sutoro Eko, menegaskan betapa penting peran desa untuk dilibatkan sebagai pemegang saham dalam investasi skala besar yang masuk ke wilayah desa tersebut.
“Investasi besar selalu berdampak ke lingkungan dan sosial sehingga tidak adil kalau orang setempat hanya jadi penonton,” ujarnya di Jakarta, Selasa.
Selama ini warga desa hanya mendapat dana pertanggungjawaban sosial dari para investor yang menurutnya tidak mendidik dan memperkuat kesejahteraan mereka.
Untuk itu Eko mengusulkan pelaksanaan program pemangkuan kepentingan, dimana desa juga dilibatkan sebagai pemegang saham atas lahan desa yang menjadi sasaran investasi.
Sebagai contoh ia menyebutkan salah satu desa di Banten Selatan yang sudah memulai pengelolaaan lahan desanya dengan dibantu Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).
“AMAN mengkoordinasi pihak pemuda, desa, dan adat untuk menjalin musyawarah tentang pembagian pengelolaan lahan desa sehingga jika ada lagi investor masuk sudah jelas masing-masing memperoleh berapa,” katanya.
Desa tersebut memiliki 15 hektare lahan yang sebelumnya dimanfaatkan oleh PT. Aneka Tambang.
Warga desa pun diedukasi tentang program “green economy” yaitu program untuk memanfaatkan sumber daya alam, misalnya emas dan kelapa sawit, dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan.
Sehari sebelumnya Sutoro menyampaikan materi dalam diskusi mengenai pengembangan petani sawit mandiri terutama di Sumatera dan Kalimantan.
Diskusi tersebut digagas Greenpeace Indonesia dan Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS).
Kepala Greenpeace Indonesia, Longgena Ginting, mengatakan, kerja sama ini sebagai inovasi melanjutkan kegiatan ekonomi secara lebih baik baik dari segi ekonomi, lingkungan, dan sosial.
“Bila pertanian rakyat skala kecil dikelola dengan baik maka produktivitasnya akan lebih baik sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat,” ujarnya.
Pada 2013 lahan pekebun skala kecil mencapai 5,8 juta Hektare, dengan luas rata-rata dua Hektare per rumah tangga.
Sementara produksi minyak sawit mentah oleh pekebun kelapa sawit sepanjang 2012 mencapai 8,78 juta ton atau mencapai 33,13 persen dari total produksi minyak sawit mentah nasional sebesar 26,5 juta ton pada tahun yang sama.

.Hak Atas Tanah Bukan Sebatas Prosedur Legal
Radar Sampit, 5 April 2015. Harian Kompas pada 13 Maret 2015 lalu telah menyelenggarakan diskusi dengan reforma agraria sebagai salah isu dalam tema utama “ Telaah Kritis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Nawacita” Dalam diskusi tersebut hadir Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar dan Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Endah Murniningtyas dan Koalisi Pengawal Nawacita.
Menurut temuan Koalisi Pengawal Nawacita, sebagaimana dipaparkan peneliti The Isntitute for Ecosoc Rights, Sri Palupi, menunjukkan semangat reforma agraria dalam Nawacita meredup dalam RPJMN.
Nawacita, misalnya, menegaskan agenda perwujudan hak setiap orang untuk memiliki tanah, sementara RPJMN lebih menekankan pada kepastian hukum hak atas tanah. Ini, misalnya, menyangkut pendaftaran tanah positif, penegasan batas lahan hutan dan nonhutan, dan sertifikasi. Artinya, tekanannya bukan lagi pada hak, melainkan prosedur legal.
Sebanyak empat agenda Nawacita dalam hal tanah bahkan tidak muncul dalam RPJMN. Pertama adalah penyempurnaan Undang-Undang Agraria untuk mendukung pelaksanaan reforma agraria. Kedua, penyelesaian sengketa tanah secara nasional berdasarkan prinsip keterbukaan, cepat, berbiaya ringan, dan memperhatikan aspek hukum adat.
Ketiga, penghentian kriminalisasi terhadap warga yang menuntut pengembalian hak atas tanah. Keempat, peningkatan akses petani gurem terhadap kemilikan lahan dari 0,3 hektar menjadi 2,0 hektar dan pembukaan lahan pertanian sejuta hektar di Bali dan luar Jawa.
Siti Nurbaya menyatakan, Presiden Joko Widodo sudah memerintahkan kepada sejumlah kementerian terkait untuk segera menyiapkan program pelaksana reforma agraria. Kementerian tersebut, antara lain Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, serta Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
Menurut Siti, salah satu rencana pemerintah adalah mendistribusikan 4,5 juta hektar untuk petani marginal. Modelnya masih akan didiskusikan. Salah satu wacananya adalah dengan model transmigrasi melalui berbagai modifikasi dari model lama.
Dalam RPJMN 2015-2019, pemerintah menargetkan pemberian hak kelola hutan kepada masyarakat seluas 2,54 juta hektar pada 2015, pada 2016 seluas 5,08 juta hektar, pada 2017 seluas 7,62 juta hektar, 10,16 juta hektar pada 2018, dan 12,7 juta hektar pada 2019. Bentuknya berupa hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, hutan rakyat, dan hutan adat dan kemitraan (HA).
Endah Murniningtyas menyatakan, kesenjangan antara Nawacita dan RPJMN bisa dijembatani dalam rencana strategis dan rencana kerja pemerintah.Karena itu, Endah mengundang Koalisi Pengawal Nawacita untuk berdiskusi lebih lanjut per sektor dengan Bappenas.
Visi-misi Presiden Joko Widodo saat kampanye dituangkan dalam dokumen yang disebut Nawacita. RPJMN sendiri adalah dokumen penjabaran visi-misi presiden dalam lima tahun masa kerjanya. Di dalamnya meliputi visi, misi, arah dan strategi pembangunan, dan program-program prioritas pemerintah.
Idealnya Nawacita terjabarkan secara konsisten dalam RPJMN 2015-2019. Namun, Koalisi Pengawal Nawacita menemukan sejumlah kesenjangan di antara dua dokumen tersebut. Misalnya, menyangkut agenda reforma agraria.
Dalam Nawacita, reforma agraria disebut secara eksplisit dalam butir kelima dari sembilan agenda prioritas. Intinya, pemerintah bertekad meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia salah satunya dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Caranya, antara lain, dengan mendorong reforma agraria dan program kepemilikan tanah 9 juta hektar.
Persoalan reforma agraria sudah lama dibahas, akankah masalah ini hanya berhenti pada pembahasan? (ask-1-4-15)

MEMPERTANYAKAN KEABSAHAN SEBUAH TANDATANGAN

MEMPERTANYAKAN KEABSAHAN
SEBUAH TANDATANGAN
Oleh Kusni Sulang

Pada pertengahan tahun 2012, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengeluarkan sebuah ketetapan untuk menghentikan buat sementara (moratorium) penerbitan izin baru bagi pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perhubungan. Gubernur Kalteng Teras Narang mengatakan, pihaknya menegaskan agar menghentikan untuk sementara waktu atau moratorium terhadap penerbitan izin untuk pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perhubungan. Izin sektor perhubungan yang dimaksud adalah pelabuhan atau terminal khusus. Dalam sektor kehutanan, moratorium juga diberlakukan untuk koridor atau jalan khusus yang dibangun perusahaan.
”Moratorium dilakukan sehubungan dengan kian banyaknya komplain masyarakat dan dugaan pelanggaran peraturan terhadap investasi, khususnya di tujuh kabupaten,” ujarnya.
Pemprov Kalteng juga meminta pemerintah kabupaten tersebut untuk melakukan audit terhadap semua perizinan.( http://cetak.kompas.com/read/2012/09 /22/02563383/moratorium.izin.di.7kabupaten”\t _blank”).
Ketetapan tersebut sampai sekarang masih belum dicabut. Di tingkat nasional, terdapat Inpres no.6 tahun 2013 tentang penundaan pemberian izin baru, atau yang lebih dikenal dengan moratorium.
Bertolak belakang dengan ketetapan-ketetapan di atas, pada 13 April 2015 lalu, disaksikan oleh Wakil Bupati, Taufiq Mukri, Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Supian Hadi, turut menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Penambangan Batubara Antara PT. Wahyu Murti Garuda Kencana –dari Kalimantan Selatan (Selanjutnya disingkat Surat Perjanjian). Dengan Koperasi Unit Desa (KUD) Sumber Alam. Perjanjian ini berlaku selama 10 tahun. Turut sertanya Bupati Kotim Supian Hadi menandatangani Surat Perjanjian itu hanya berarti bahwa Supian Hadi dan Taufiq Mukri selaku orang pertama dan kedua penyelenggaraan Negara di Kotim menyetujui isi Surat Perjanjian tersebut.
Apabila legal berarti sesuai hukum, dan illegal bertentangan dengan hukum, maka pembubuhan tandatangan pada Surat Perjanjian di atas merupakan tindakan melanggar hukum. Kalau menggunakan istilah Ketua DPRD Kotim Jhon Krisli, “tidak prosedural”. Tindakan tidak prosesural ini menggunakan angka Jhon Krisli paling tidak berjumlah 40 kasus.
Dalam tahun 2013-2014 saja di Cempaga saja, izin usaha yang tidak prosedural ini, berupa izin tumpang-tindih yang diberikan oleh Bupati mencakup luasan sejumlah 29,564,43 hektare. (Data Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah, 2014. Lihat juga Halaman Masyarakat Adat Radar Sampit edisi terdahulu; Jurnal Toddoppuli, blog Andriani S. Kusni ).
Belum terhitung di kecamatan Parenggean seperti yang pernah diributkan sejenak oleh DPRD Provinsi.
Di daerah-daerah lain seperti Kalimantan Timur dan Donggala, Sulawesi Tengah, warga masyarakat melakukan perlawanan terhadap kebijakan illegal begini ke PTUN dan atau seperti yang dilakukan oleh Gerakan Samarinda Menggugat (GSM) mengajukan Gugatan Warga Negara (Citizen Law Suit) ke Pengadilan Negeri Samarinda. Warga masyarakat adat di daerah-daerah menolak diperbodoh dan digertak tetapi sebaliknya melakukan perlawanan legal. Cara lain seperti yang dilakukan oleh sementara LSM di Kalteng, melaporkannya ke KPK. Turunnnya tim KPK ke Kalteng, termasuk ke Kotim, bukanlah kedatangan kebetulan. Dari Kotim tim KPK kembali ke Jakarta dengan membawa enam kardus dokumen, terutama yang menyangkut korupsi di bidang sumber daya alam. Melawan tindakan illegal termasuk dari penyelenggara Negara, apa pun jenjangnya, adalah suatu keniscayaan dan sah. Penyelenggara Negara bukan karena berkuasa lalu identik dengan kebenaran. Ancaman perusakan dan penghancuran Republik dan Indonesia justru pertama-tama datang dari jurusan penyelenggara Negara. Penanggungjawab pertama Kotim dengan perubatan illegal seperti di atas patut diajukan ke pengadilan.
“Tanah air kita terus digali, dikuras habis dan dijual murah. Rakyat selalu saja menjadi obyek pembodohan dan dikorbankan”. Perlawanan merupakan cara efektif untuk menyatakan Basta! Cukup! Stop! Tapi bagi yang masih menganggapnya “ora apa-apa”, silahkan berpihak kembali kepada illegalitas begini. Hanya saja malapetaka yang ditimbulkannya mendera banyak orang. Apakah warga Kotim terutama di pedesaan berani, mampu dan sanggup melakukan gugataan seperti yang dilakukan oleh daerah-daerah lain? “Bahinip kita mati”, ujar seorang petani Samuda dalam kelas belajar yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebudaaan Dayak Kalimantan Tengah. []

MORATORIUM IZIN DI 7 KABUPATEN KALTENG
Pelanggaran Investasi di Kawasan Hutan Merajalela

Palangkaraya, Kompas – Moratorium penerbitan izin untuk pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perhubungan diterapkan di tujuh kabupaten di Kalimantan Tengah. Kebijakan diberlakukan menyusul semakin banyaknya keluhan masyarakat dan indikasi pelanggaran hukum.
Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Achmad Diran di Palangkaraya, Kalteng, Jumat (21/9), mengatakan, moratorium diberlakukan di Kabupaten Barito Selatan, Barito Timur, Murung Raya, Kotawaringin Timur, Seruyan, Kapuas, dan Pulang Pisau. Pemerintah Provinsi Kalteng telah mengirimkan surat kepada para kepala daerah tersebut.
Berdasarkan data Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2010, terdapat tujuh perusahaan swasta di Kalteng yang diduga merugikan negara Rp 111,3 miliar dan 453.000 dollar AS.
Nilai itu baru disebabkan dana reboisasi dan iuran hasil hutan tidak dibayar. Belum termasuk soal izin pelepasan kawasan hutan (IPKH) dan izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH).
Selain materi, kerugian lain yang ditimbulkan adalah kerusakan ekologi. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalteng mencatat, pada tahun 2010, terdapat 141 perusahaan perkebunan sawit yang sudah melakukan operasional dalam kawasan hutan seluas 718.295 hektar dan merugikan negara Rp 18,21 triliun dan 789.000 dollar AS.
Diran mengatakan, kebijakan serupa bisa juga dilakukan di enam kabupaten lainnya di Kalteng jika indikasi pelanggaran hukum juga meningkat di daerah tersebut.
Gubernur Kalteng Teras Narang mengatakan, pihaknya menegaskan agar menghentikan untuk sementara waktu atau moratorium terhadap penerbitan izin untuk pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perhubungan. Izin sektor perhubungan yang dimaksud adalah pelabuhan atau terminal khusus. Dalam sektor kehutanan, moratorium juga diberlakukan untuk koridor atau jalan khusus yang dibangun perusahaan.
”Moratorium dilakukan sehubungan dengan kian banyaknya komplain masyarakat dan dugaan pelanggaran peraturan terhadap investasi, khususnya di tujuh kabupaten,” ujarnya.
Pemprov Kalteng juga meminta pemerintah kabupaten tersebut untuk melakukan audit terhadap semua perizinan.
”Baik untuk pertambangan, perkebunan, kehutanan, maupun perhubungan. Diperiksa dulu apakah sudah mematuhi aturan yang berlaku atau tidak,” katanya. Peraturan yang dimaksud, antara lain, Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, UU Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, serta UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Teras meminta semua pemkab yang bersangkutan menyampaikan hasilnya dalam waktu tidak terlalu lama dengan tembusan disampaikan kepada menteri-menteri terkait. Pemprov Kalteng tidak akan memberikan rekomendasi atau menerapkan moratorium terhadap bidang pertambangan, perkebunan, kehutanan, perhubungan di tujuh kabupaten sampai dilaporkannya hasil audit tersebut.
Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Kalteng Teras A Sahay mengatakan, sebelumnya, Pemprov Kalteng telah meminta Kabupaten Barito Utara melakukan moratorium untuk pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perhubungan. Surat untuk Pemkab Barito Utara telah ditandatangani 2 Maret 2012. (BAY) — Sumber: http://cetak.kompas.com/read/2012/09/22/02563383 /moratorium. izin. di.7kabupaten”\t _blank”

PERPANJANGKAN MORATURIUM IZIN

Radar Sampit, Jakarta, 10 Mei 2015. Moratorium izin baru usaha pertambangan dan sawit adalah salah satu komitmen Jokowi selama masa kampanye dan setelah menjadi presiden demi perlindungan hutan. Sejalan dengan itu pada tanggal 13 Mei 2015, Inpres no.6 tahun 2013 tentang penundaan pemberian izin baru, atau yang lebih dikenal dengan moratorium akan berakhir masa berlakunya, sementara masih banyak tunggakan masalah yang belum sama sekali diselesaikan. Berangkat dari keadaan demikian HuMa, ICEL, Forest Watch Indonesia, Green Peace, Yayasan Pusaka dan sejumlah LSM lainnya serta para penggiat lingkungan, pada 5 Mei 2015 lalu telah mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo.
Melalui Surat tersebut LSM-LSM dan para penggiat lingkungan mendesak Presiden memperpanjang moratorium penerbitan izin baru baik kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit maupun kepada perusahaan tambang. “Kami mendesak Bapak agar bukan saja memperpanjang moratorium akan tetapi juga memperkuat dengan melindungi semua hutan dan lahan gambut tersisa, termasuk yang berada di dalam konsesi. Perpanjangan waktu, perluasan cakupan wilayah moratorium, serta penguatan landasan hukum yang berbentuk Peraturan Presiden, akan memberikan perlindungan bagi hutan, sembari melakukan upaya penyempurnaan tata kelola hutan dilakukan dengan melibatkan semua pihak.” (ask-1-515).

TOPAN DALAM GELAS

Topan Dalam Gelas!

Oleh Kusni Sulang

Ketika berada di kecamatan Paranggean dua minggu lalu, saya menyaksikan kesibukan alat-alat berat PT Billy mengeruk tanah berwarna kecoklatan di kawasan yang akan digunakan untuk membangun rumah sakit. Tanah-tanah di daerah ketinggian yang dikeruk ini kemudian diangkut dan ditumpuk di tepi Sungai Tualan melalui jalan-jalan yang sedang dibangun. Saya tidak melihat tanah-tanah kerukan ini digunakan untuk menimbun jalan sebagaimana dikatakan oleh Camat Paranggean. Jalan-jalan Paranggean masih berlobang-lobang, hanya sedikit bagian yang diaspal, sekalipun pengaspalannya merupakan salah satu janji pilkada. Sebagian besar masih merupakan jalan yang dikeraskan. Berjalan mengelilingi kota kecil Paranggean hingga Bajarau, berkali-kali saya terperosok ke dalam lobang berlumpur dalam selutut. Jalan-jalan beginilah yang bolak-balik saban hari dilalui oleh truk-truk bermuatan berat dan telah berlangsung selama puluhan tahun. Sehingga dari keadaan jalan ini kitapun melihat perhatian sesungguhnya terhadap Paranggean, nasib dari janji-janhi pilkada.
Saya tidak mendapatkan bahwa mata saya menipu tentang apa yang dilihatnya, dan pengalaman berkali-kali masuk lumpur bukanlah pula kisah rekaan.

Penglihatan mata saya ini pulalah yang mengatakan bahwa PT Billy sedang membuka jalan menuju pelabuhan yang juga sedang dibangun. Tumpukan tanah mengandung bauksit yang diambil dari lahan kawasan rumah sakit, sudah menggunung di pinggir Tualan. Apakah pengerukan, penumpukan di dekat kawasan dermaga dan kemudian penongkangan tanah berbauksit ini oleh PT Billy merupakan salah satu isi kesepakatan antara Supian Hadi selaku Bupati dan PT Billy?
Pengangkutan tanah mengandung bahan-bahan mineral model ini pernah dilakukan oleh PT Freeport di Papua, perusahaan tambang raksasa yang tidak memberikan manfaat apa-apa bagi rakyat Papua yang tetap hidup dalam kepapaan. Akankah blunder berupa pengobralan dan penggratisan kekayaan alam setempat kembali diulang oleh penyelenggara Negara di Paranggean?
Persoalan yang dimunculkan oleh PT Billy dan PT IBB, justru terdapat pada soal mengobral murah sumber daya alam tanpa pertimbangan menyeluruh dan jauh, bukan pada soal membangun atau tidak rumah sakit yang diperlukan oleh penduduk provinsi dan juga oleh warga Republik ini yang memang tidak berkelebihan rumah sakit. Mengalihkan persoalan memang cara berkelit para maling yang berkuasa.
Jual obral sumber daya alam tidak lain dari bentuk politik pedagang primer yang dilakukan oleh penyelenggara Negara yang tamak. Dikatakan tamak sebab hasil jualan tersebut lebih banyak digunakan untuk memperkaya diri dan geng kekuasaannya.
Penongkangan pertama, artinya tanah bauksit ini dibawa keluar dari Paranggean terjadi pada 10 September 2013, Berbagai sumber dari Paranggean menyatakan bahwa penongkangan pertama ini telah menabrak karamba penduduk. Kejadian ini mengingatkan saya akan kerusakan-kerusakan lanting dan rumah penduduk di tepi sungai Cempaga, juga terdapat di wilayah kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), oleh tongkang-tongkang bauksit yang menggunakan aliran sungai Cempaga serta tidak mendapatkan penyelesaian sehingga penduduk menjawab perusakan berulangkali ini dengan menyandra tongkang-tongkang tersebut. Demikian di Cempaga, dan demikian pula penongkangan pertama telah menimbulkan masalah dengan penghuni tepi sungai Tualan. Persoalan dengan penduduk Paranggean ini bisa dipastikan akan mencuat pada masa mendatang apabila PT Billy yang terletak di antara desa Bajarau, kota kecamatan Paranggean, perkebunan Aseng dan sungai Tualan ini, terus dibiarkan melakukan kegiatan.
Terhadap penongkangan bauksit oleh PT Billy ini, Bupati Kotim Supian Hadi menegaskan bahwa “PT Billy sudah beraktivitas namun belum melakukan ekspor” (Harian Palangka Post, 25 September 2013). Apakah keberangkatan penongkangan pertama 10 September 2013 oleh PT Billy milik pemodal Taiwan itu hanya membawa bauksit untuk ditumpuk di wilayah lain negeri ini dan bukan untuk diekspor? Antara dua hal ini, apakah kata-kata Supian Hadi yang benar ataukah kenyataan telah terjadinya penongkangan? Demikian pula, samakah kenyataan di lapangan yang menunjukkan kerusakan lingkungan yang hebat dengan pernyataan Supian Hadi bahwa “Saya tidak ingin, terutama Paranggean, kampung saya sendiri (lingkungan rusak akibat investasi)” (Radar Sampit, 23 September 2013). Banjir besar yang berulangkali melanda Kotim tidak lepas dari akibat kerusakan lingkungan oleh politik penyelenggara Negara yang mengobral sumber daya alam. Banyak pernyataan-pernyataan Supian Hadi selaku Bupati Kotim tak lebih dari pernyataan seseorang yang bisa berkata-kata tapi tapi bisa berbahasa. Oleh karena itu sering kita kesulitan mendapatkan alur nalar atau memang pernyataan-pernyataan itu pernyataan-pernyataan minus nalar. Di bawah penyelenggaraannya, keresahan sosial menumpuk tak terselesaikan bahkan soal-soal baru muncul dan ditemukan.
Pada masalah ekspor, pembangunan dermaga, aktivitas, kehadiran hadirnya PT Billy dan IBB dan lokasinya terdapat masalah legalitas yang patut ditelusuri dan dibawa ke tempat terang. Tidak disimpan di tempat gelap atau remang-remang. Saya khawatir soal-soal besar di sekitar PT Billy dan IBB ini akan lenyap begitu saja setelah heboh sejenak sehingga tak obah ibarat topan dalam gelas. Apabila hal besar ini berlaku seperti topan dalam gelas, maka ia kembali membuktikan betapa hedonisme (uang sang raja) demikian berkuasa, mampu mendiktekan hukumnya. Hanya saja pengalaman di Kalteng, termasuk di Kotim, politik uang tidak pernah menyejahterakan penduduknya, kecuali penyelenggara Negara yang melakukan politik pedagang primer yang tamak. Ketamakan membenarkan segala cara untuk mencapai tujuan.
Memperkuat kebangkitan rakyat sadar untuk melakukan pengawasan dan keikutsertaan politik sebagai salah satu cara mengkoreksi kekeliruan salah pilih dalam pilkada dua setengah tahun silam, termasuk ikut-serta aktif dalam mengusut Bupati Kotim hingga soal-soal tuntas diselesaikan, masalah-masalah di sekitar PT Billy dan PT IBB menjadi terang, akan berguna untuk Kalteng dan Kotim hari ini dan esok. Mengusut tuntas artinya, kita tegas mengatakan “Stop!” pada kecurangan, dusta dan tipu-muslihat. Dalam pemilu ia diejawantahkan dengan memilih yang terbaik di antara yang buruk apabila yang ideal susah didapat. Memilih dengan menjual roh sendiri sama dengan membiarkan dusta berkuasa. Padahal, politik yang sesungguhnya bukanlah dusta tapi kehadiran dan kegiatan menghadirkan serta mempertahankan Negarawan yang bersiteguh menempuh jalan mewujudkan Republik dan Indonesia. Maka di sinilah saran Arie Rompas dari Walhi Kalteng agar “bupati Kotim harus diusut” (Palangka Post, 21 September 2013) dan ide Jhon Krislie, Ketua DPRD Kotim untuk membuat “rekom ke pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) [Palangka Post, 25 September 2013] menjadi sangat relevan. Relevan karena seperti diminta oleh Gubernur Kalteng A. Teras Narang, SH, “Bupati Kotim (harus) bertanggungjawab” (Palangka Post, 21 September 2013).
KPK relatif sampai sekarang, masih merupakan lembaga yang bebas. Dengan demikian kasus PT Billy dan IBB ini tidak menjadi topan dalam gelas. Suatu preseden baik patut dilakukan untuk menghentikan kesewenangan menjaja Kalteng termasuk menjual murah Kotim. Untuk itu diperlukan apa yang dikatakan oleh ungkapan Tiongkok Kuno: “Keberanian menyeret kaisar turun dari kudanya”. Sejarah Kalteng menunjukkan bahwa Uluh Kalteng mempunyai keberanian demikian seperti dikatakan oleh Abdulah pedagang Dayak di Jalan Lesa, Paranggean, “Dengan sisa 30% kami mampu menjungkir balikkan bumi”. Ataukah Kotim dan kekayaan alamnya memang tidak lebih dari barang obralan?!

“TIDAK HANYA DARI SAWIT”

“TIDAK HANYA DARI SAWIT”
Oleh Kusni Sulang

Invasi besar-besaran perusahaan besar swasta (PBS) baik perkebunan sawit maupun prusahaan tambang telah merobah secara drastis tatantan ekonomi masyarakat pedesaan Kalimantan Tengah (Kalteng). Perobahan bangunan dasar ini kemudian berlanjut ke perobahan berbagai bidang lainnya, termasuk pola pikir dan mentalitas. Invasi PBS ini menyebabkan warga desa kehilangan tanah sebagai alat produksi utama mereka. Mereka yang tadinya tergantung pada alam yang ramah, alam itu menjadi rusak mulai dari puncak gunung hingga ke sungai-sungai yang menyediakan ikan dan air untuk dikonsumsi. Perladangan yang tadinya dilakukan secara berpindah oleh akumulasi tanah di tangan PBS (terjadi dengan berbagai cara, mulai dari penjualan sampai ke penjarahan), tidak lagi bisa dilangsungkan dengan bebas. Akumulasi pemilikan tanah ke tangan PBS dan penyelenggara Negara bermula dari politik investasi yang dipilih oleh penyelenggara Negara yang tidak memihak rakyat. Hasilnya adalah pemerataan kemiskinan, ketidakberdayaan masyarakat serta berkepanjangan dengan konflik agraria yang tidak selesai-selesai dan sengaja tidak diselesaikan, jusru dipelihara. Saya katakan dipelihara, karena model investasi sekarang merupakan sumber penghasilan bagi penyelenggara Negara. Dengan politik investasi seperti sekarang, Indonesia, termasuk Kalteng menjadi sorga bagi investor dan penyelenggara Negara, sebaliknya menjadi neraka bagi warga desa. Warga desa makin terpuruk, makin tidak berdaya, tetap menjadi obyek kesewenang-wenangan. Dalam keadaan demikian melawan dan konflik merupakan konsekwensi logis dan tidak terelakkan. Melawan dan membela serta mempertahankan hak dasar untuk hidup bukanlah kejahatan tapi benar. Masalahnya terletak pada bagaimana melawan secara cerdas sehingga membuahkan hasil yang diinginkan. Kekerasan adalah bentuk tertinggi dari kemarahan tak terkendalikan oleh ketidakadilan tak tertanggungkan lagi. Jika bentuk ini yang digunakan sebagai alat utama, maka ia akan menggeser persoalan ke jurusan pidana sehingga memperunyam masalah di hadapan kekuatan persekutuan uang dan kekuasaan.
Sawit dan tambang-tambang itu sekarang sudah sampai pintu rumah dan atap dapur. Kemiskinan pun lalu lalang hingga ruang-ruang keluarga bahkan tidur di rumah. Pertanyaan berikut yang mendesak diselesaikan adalah bagaimana “tunbuh kembang bersama”. Bagaimana hadirnya PBS bisa menyejahterakan, bagaimana menghalau kemiskinan dari ruang-ruang keluarga di pedesaan yang luas.
Untuk itu pertama-tama diupayakan adanya bahasa yang sama melalui kelas-kelas belajar yang bukan hanya satu dua kali, baik bagi warga masyarakat adat maupun bagi pengambil keputusan di PBS-PBS.Dengan adanya bahasa yang sama maka komunikasi bisa terjalin baik. “Tumbuh kembang bersama” hanya mungkin terwujud apabila ada bahasa yang sama ini. Bahasa ang sama ini hanya mungkin didapat melalui belajar. Sebab masalah, bukan hanya ada di penyelenggara Negara dan PBS tapi juga di kalangan warga masyarakat adat dan para pemangku adat. Dengan bahasa yang sama para pihak membaca dan membahasakan masalah-masalah yang dihadapi untuk diselesaikan bersama-sama.
Setelah beberapa kali melakukan kelas belajar, pimpinan PT KIU dari PT Makin Group berprakarsa mengundang pemuka adat dan desa Kabuau untuk berbincang santai membicarakan masalah bagaimana perusahaan dan warga masyarakat bisa “tumbuh kembang bersama”, bagaimana kehadiran perusahaan benar-benar bisa menyejahterakan masyarakat setempat. Pimpinan PT Kiu menanyakan pendapat dan meminta saran-saran pemuka adat dan desa setempat. Dijelaskan oleh pimpinan PT KIU bahwa penyejahteraan tidak mesti tergantung pada sawit. Ternyata pemuka adat dan desa belum bisa merumuskan keinginan mereka dalam bentuk usul dan saran. Dari prakarsa yang baik dan pembicaraan santai tersebut nampak perlunya pendidikan dan pendampingan baik pemikiran maupun secara tekhnis, lebih-lebih untuk usaha-usaha produktif non-sawit. Sebelum pendampingan ideologis dan teknis dilakukan, masyarakat adat niscaya menataulang dan merapikan kelembagaan adat mereka. Sebab pemangku adat dalam sejarahnya adalah organisator dan sekaligus pemikir atau konseptor bagi masyarakat. Sebagai organisator dan pemikir, merekalah yang membaca dan merumuskan keadaan masyarakat adatnya, kemudian bersama-sama unsur-unsur tripartit penyelenggaraan Negara dan masyarakat lainnya mencari cara penyejahteraan bersama. Diakui atau tidak, kelembagaan adat Dayak sekarang masih lemah dan kacau-balau baik dari segi organisasi, pengetahuan , apalagi kemampuan. Penguatan kelembagaan adat dan para pemangku adat inilah yang mendesak ditangani agar masyarakat adat dan kelembagaan adat benar-benar bisa menjadi subyek. Terhadap soal ini para pihak terkait diminta kejujurannya untuk memeriksa diri dan mulai bekerja, tidak hanya mengeluarkan pernyataan-pernyataan dan melakukan manipulasi. Sedangkan bagi PBS nasional yang nasionalistis, barangkali model yang diberikan oleh pabrik coklat Inggris dalam membangun dan mengubah desa Melwyn menjadi desa taman terintegrasi dengan pabrik, bisa dijadikan acuan dalam mewujudkan konsep “tumnbuh kembang bersama”. Jika hal ini berhasil diwujudkan maka PBS nasional yang nasionalistis akan menegakkan satu model bagi kehadiran PBS di negeri ini. Barangkali pembangunan dan perubahan desa di sekitar pabrik menjadi desa-kota atau desa-taman seperti Melwyn lebih realistis dan hemat dari konsep agropolitan. Ketika desa-kota atau desa-taman sudah terbangun, saat itu konflik agraria bisa sangat diminimkan dan konsep “tumbuh kembang bersama” boleh dibilang jadi kenyataan. Hanya saja konsep ini mungkin diwujudkan apabila masyarakat adat dan kelembagaan adatnya sudah tumbuh menjadi subyek. Menyalakan lilin lebih baik daripada mengutuk kegelapan. Melwyn adalah sebuah lilin yang telah dinyalakan. Mengapa lilin sejenis tidak dinyalakan sehingga terang cahaya itu dinikmati bersama? []
Eva Bande: Indonesia Darurat Agraria!
JAKARTA- Saat ini Indonesia telah sampai pada situasi darurat agraria. Sehingga pemerintahan Joko Widodo tidak mungkin dapat menyelesaikan berbagai konflik agraria kasus per kasus. Hal ini disampaikan oleh aktivis agraria, Eva Bande dalam diskusi saat mengunjungi tenda suku anak dalam (SAD) dari Jambi yang menginap di Komnasham, Rabu (24/12).
“Karena itu saya mengusulkan pada Presiden Jokowi agar segera dibentuk satgas penyelesaian konflik agraria yang harus dibawah langsung presiden. Karena situasinya darurat, maka satgas ini harus segera dibentuk melalui Keputusan Presiden (Keppres),” tegasnya.
Ia mengusulkan agar satgas penyelesaian konflik agraria beranggotakan orang-orang yang selama ini konsisten bersama kaum tani berjuang untuk pembaharuan agraria.
“Situasi darurat tidak mungkin diselesaikan secara biasa, oleh karenanya satgas harus berisi orang-orang yang sungguh-sungguh mengabdikan diri pada perjuangan refomasi agraria. Bukan orang yang sembarangan. Jumlahnya cukup banyak. Kalau presiden benar-benar punya komitmen pada kaum tani Indonesia, itu gak susah,” aktivis yang barusan saja mendapatkan grasi dari presiden Joko Widodo ini.
Norman, pemangku adat suku anak dalam menyambut baik gagasan dari Eva Bande. Menurutnya, Eva Bande harus mau nantinya memimpin satgas itu kalau Presiden Joko Widodo membentuknya.
“Kami hanya percaya kalau satgas itu dipimpin Eva Bande. Karena kami sudah tak percaya dengan orang-orang pemerintahan, baik itu dari kementerian agraria, kehutanan, pemkab dan lainnya. karena selama ini mereka tak pernah memperjuangkan masalah kami. Yang ada hanya janji-janji saja dan tahu-tahu tanah kami sudah dirampas. Saat ini, kami hanya percaya kepada para aktivis yang selalu setia mendampingi kami dalam susahnya perjuangan kami,” tegasnya
Sekretaris Jenderal Serikat Tani Nasional (STN), Binbin Firman Tresnadi dalam kesempatan yang sama mengatakan penyelesaian konflik agraria harus mengacu kepada Pasal 33 Undang-undang Dasar 45 yang asli dan Undang-undang Pokok Agraria No 5/1960.
“Penyelesaian konflik agraria sangat mendasar. Sehingga kalau tidak berpegang pada UUD’45 yang asli dan UUPA maka akan berpotensi diselewengkan seperti sekarang ini. Sehingga bukan jalan keluar, tapi muncul persoalan-persoalan baru yang lebih merugikan rakyat,” jelasnya.
Selain itu menurutnya kebutuhan mendesak saat ini adalah persatuan nasional seluruh kekuatan organisasi yang selama ini berjuang untuk pembaharuan agraria.
“Jangan sampai usulan Eva soal pembentukan satgas penyelesaian konflik agraria yang saat ini sudah di respon oleh Jokowi ditelikung oleh kekuatan-kekuatan politik yang selama ini menjadi musuh kaum tani. Saat ini adalah momentum yang tepat bagi para pejuang agraria untuk menyatukan diri,” tegasnya. (Calvin G. Eben-Haezer, in: Bergelora.com, Kamis, 25 Desember 2014)

Jokowi Bentuk Satgas Agraria Atas Usul Eva Bande
Oleh Putri Artika R
Presiden Jokowi mengabulkan permintaan aktivis HAM Eva Bande yang mendesak pemerintah untuk membuat satgas penyelesaian konflik agraria. Dalam waktu dekat Jokowi akan mengeluarkan Perpres terkait hal ini.
“Sekarang sedang diusulkan itu sudah ada Perpres baru. Minggu ini ditandatangani presiden,” ujar Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (23/12).Andi mengatakan Perpres baru tersebut akan mengatur tentang komunitas adat terpencil dan juga pemberdayaan mereka di tanah adat. “Itu tentang komunitas adat terpencil. Itu ada pemberdayaan mereka di tanah adat, penguatan hukum masyarakat adat,” ujarnya.
Terkait pembentukan satgasnya, kata Andi, akan menyusul. Namun dipastikan akan diprakarsai oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
“Akan ada pembentukan satgas yang akan diprakarsai Kemen KLH dengan badan bekerjasama dengan asosiasi masyarakat adat nusantara tentang masyarakat adat yang berkaitan dengan hal tanah ulayat masyarakat adat,” ujarnya.
Sebelumnya, Jokowi memberikan grasi kepada Eva Bande yang ditahan akibat sengketa lahan di Sulawesi Tengah. Menurut Jokowi, Eva layak diberikan grasi lantaran memperjuangkan hak bagi masyarakat adat setempat. Eva bebas saat peringatan Hari Ibu.
Eva kemudian mendesak Jokowi untuk membuat satgas penyelesaian konflik agraria. “Saya sudah usulkan ke Pak Jokowi, untuk membentuk satuan tugas terkait penyelesaian konflik agraria. Bukan lagi pemetaan konflik tapi harus ada penegakan hukum. Jokowi menjawab ya saya paham, akan segera saya bicarakan,” ujar Eva Bande.
Satgas tersebut terdiri dari elemen masyarakat adat, pemerintah, dan lembaga terkait lainnya. Selama periode tertentu, satgas memiliki misi khusus untuk merampungkan permasalahan laten tersebut.[has, in: Sumber: Merdeka.Com, 23 Desember 2014).]
Kompensasi Bukan Jalan Keluar Konflik Agraria
JAKARTA- Kompensasi ekonomi yang selalu ditawarkan pemerintah bagi berbagai kasus dan konflik agraria bukanlah jalan keluar bagi berbagai persoalan dan konflik agraria yang terjadi selama ini. Sehingga pemerintah selalu menemukan jalan buntu pada setiap perlawanan rakyat tani yang mempertahankan tanah yang dirampas. Hal ini ditegaskan oleh Ketua Umum Serikat Tani Nasional (STN) Yoris Sindhu Sunarjan.
“Konflik agraria yang berlarut-larut ini terjadi karena sudut pandang negara yang masih melihat penyelesaian kasus agraria hanya pada sebatas kompensasi ekonomis semata. Tidak diikuti oleh kajian yang berlandaskan pada keadilan sosial dan kemanusiaan yang adil dan beradab,” tegasnya kepada Bergelora.com seusai diskusi bersama aktivis tani Eva Bande di tenda suku anak dalam yang menginap di Komnasham, Jakarta, Rabu (24/12).
Menurutnya, memang kabinet dipimpin oleh Presiden Joko Widodo baru saja bekerja dan butuh sedikit waktu tambahan untuk mengkaji penyelesaian yang lebih adil untuk berbagai kasus konflik agraria khususnya kasus Suku Anak Dalam ini.
“Responnya yang demikian cepat dalam menanggapi usulan Eva Bande yang baru saja menerima grasi tentang satgas agraria sepertinya memberikan harapan baru lagi setelah banyak harapan pupus dengan berbagai kebijakan yang justru anti rakyat,” ujarnya.
Ia juga mempertanyakan mengapa satgas penyelesaian konflik agraria yang semestinya melibatkan unsur-unsur seperti kementerian agraria, kementerian LH dan kehutanan, kementerian pertanian, kementerian polhukam, dan masyarakat dan sebagainya, dipersempit hanya pada kementerian LH dan kehutanan dengan cakupan masalah diseputar pemberdayaan tanah ulayat dan hutan adat sebagaimana keterangan yang disampaikan Andi Widjayanto sebagai Seskab.
“Saya yakin, sekali lagi gagasan bagus, tapi pelaksanaannya akan kembali bertentangan dengan UUD’45 dan UUPA. Semua persoalan akan direduksi pada kompensasi ekonomis. Dan petani pasti akan tetap melawan,” tegasnya.

Kepahitan
Sebelumnya menurutnya, Peringatan hari Hak Asasi Manusia (HAM) 10 Desember 2014 adalah hari yang terpahit bagi Suku Anak Dalam Bathin Bahar yang masih berkonflik dengan perusahaan perkebunan sawit PT. Asiatic Persada.
Setelah melakukan perjalanan jarak jauh dengan berjalan kaki dari Jambi sampai ke Istana Negara, mereka harus menerima pil pahit dengan berkemah di kantor Komnas HAM karena tak mendapatkan kepastian sedikitpun atas pengaduan mereka.
Jawaban birokratis selalu mengiringi setiap pertemuan dengan lembaga-lembaga negara terkait masalahnya, seperti BPN, Komnas HAM, bahkan sampai ke para menteri kabinet Kerja.
Tanpa memiliki kepastian biaya hidup di Jakarta karena sudah tak memiliki lagi sesuatu untuk bertahan hidup dikampungnya, puluhan perwakilan Suku Anak Dalam Bathin Bahar masih tetap bertahan di Komnas HAM untuk berjuang demi tanahnya yang dirampas oleh negara pada puluhan tahun silam.
Peristiwa perampasan tanah ulayat SAD yang sudah terjadi puluhan tahun lalu semestinya ditempatkan sebagai bagian dari penghilangan hak hidup dan kedaulatan atas tanah air warga negara di Indonesia yang dilindungi konstitusi berdasarkan Pasal 33 UUD 1945.
“Namun pada kenyataannya pemerintah hanya melihat masalah itu sebagai gangguan kamtibmas yang dapat merugikan berjalannya investasi. Alhasil, seluruh konflik yang melibatkan Suku Anak Dalam dari berbagai area dan kelompok hanya diberikan kompensasi lahan pengganti seluas 2.000 hektar,” demikian Yoris Sindhu Sunarjan.
Perlu diketahui bahwa untuk Suku Anak Dalam kelompok Bathin Bahar yang komunitasnya sebanyak 3 kampung, memiliki luas lahan 3.550 hektar tanah yang terampas. Belum lagi jika dijumlahkan dengan kelompok-kelompok yang lain. Akan menjadi sumber masalah baru penyelesaian konflik yang ditawarkan pemerintah dan PT Asiatic Persada dengan mengintegrasikan seluruh komunitas Suku Anak Dalam dari berbagai kelompok ke dalam lahan kompensasi seluas 2.000 hektar yang sudah disiapkan. Belum lagi disinyalir lahan kompensasi tersebut juga masih bermasalah.

200 Ribu Hektar
Secara umum memang bukan hanya lahan seluas 3.550 hektar saja yang menjadi problem agraria bagi Suku Anak Dalam karena mereka secara menyeluruh memiliki lansekap seluas hampir 200 ribu hektar yang sudah berubah menjadi kawasan hutan industri dan perkebunan.
“Masalah penataan tanah ulayat dan hutan adat menjadi pintu masuk penyelesaian konflik agraria secara utuh. Namun konsistensi kabinet Jokowi-JK ini akan diuji lagi dalam proses berikutnya. Karena pihak pemerintah lokal dan perusahaan perkebunan sawit yang dilindunginya masih berkutat pada angka 2.000 hektar untuk menyelesaikan semua masalah.
Sampai saat ini perwakilan Suku Anak Dalam Bathin Bahar kelompok 3 Kampung masih menunggu jawaban dari Presiden Jokowi atas tuntutannya.
Suku Anak Dalam menuntut dikembalikannya tanah adat seluas 3.550 hektar yang dulu dirampas oleh negara dan sekarang digunakan oleh perusahaan perkebunan sawit PT Asiatic Persada (PT. AMS)
“Menolak skema penyelesaian konflik dengan lahan kompensasi seluas 2.000 hektar yang dicadangkan pemerintah kabupaten Batanghari dimana lahan tersebut pun masih bermasalah,” tegas Norman, mewakili Suku Anak Dalam pada Bergelora.com. (Calvin G. Eben-Haezer, in: Bergelora.com,Kamis, 25 Desember 2014 )

Eva Bande: Jokowi Dikelilingi Hamba Pemilik Modal

JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah orang baik yang akan berupaya membela kaum tani dalam menghadapi perampas-perampas tanah rakyat. Tetapi disekitar Presiden Joko Widodo lebih banyak orang tak baik yang telah menjadi hamba pemilik modal dari negeri asing dan negeri sendiri. Hal ini disampaikan aktivis agraria, Eva Bande dari Mataram kepada Bergelora.com di Jakarta Senin (29/12).
“Yakinlah dia (Presiden Jokowi-red) sedang melakukannya, sembari menyiasati situasi disekelilingnya, agar di ujung upaya penyelamatan nasib rakyat sungguh untuk rakyat, bukan untuk para pengambil untung dari derita saudara-saudara sekalian,” tegasnya kepada warga Anak Dalam dari Jambi yang sedang memperjuangkan lahannya di halaman kantor Komnasham di Jakarta.(http://www.bergelora.com/nasional/politik-indonesia/1571-eva-bande-jokowi-dikelilingi-hamba-pemilik-modal.html).