Archive for the ‘Budaya’ Category

Tenaga Lokal dan PBS

“Informasi ada beberapa perusahaan tambang yang mulai aktif, seperti PT Tamtama Perkasa (TP) dan PT Mega Multi Energi (MME). Harapan kita sebaiknya perusahaan-perusahaan ini dapat mempekerjakan masyaraat lokal untuk bekerja di perusahaan,” ujar Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Barito Utara (Batara), H. Acep Tion, SH, saat berbincang-bincang dengan para wartawan di ruang kerjanya pada Rabu, 4 Januari 2017 lalu. Acep juga mengatakan “Bukan hanya perusahaan yang bergerak di sektor tambang saja, tetapi perusahaan lainnya seperti perkebunan dan HPH (Hak Pengusahaan Hutan) juga kita harapkan dapat memberdayakan tenaga kerja lokal. Jangan sampai warga lokal di daerah ini hanya sebagai penonton  atau tidak merasakan manfaat dari keberadaan perusahaan yang ada di sekitar wilayahnya.” “Dengan demikian pengangguran di daerah ini menjadi berkurang” (Harian Radar Sampit, 5 Januari 2017).

Apa yang diharapkan oleh Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Batara ini bukanlah harapan baru yang keluar dari mulut para penyelenggara Negara di provinsi ini. Bahkan diucapkan sejak berdasawarsa, juga Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) yang sekarang, H. Sugianto Sabran. Hanya saja harapan yang berusia cukup tua ini sampai hari ini masih saja berstatus harapan yang tidak nampak pada kenyataan. Sampai hari ini saya belum melihat, langkah-langkah kongkret apa yang dilakukan oleh penyelenggara Negara baik legislatif ataupun eksekutif untuk menjelmakan harapan atau himbauan itu merupakan lukisan kenyataan sedangkan wewenang penyelenggaraan Negara berada di tangan mereka. Akan sangat gampang jika penyelenggaraan Negara cukup dengan menyampaikan harapan dan himbauan. Misal, apa tindaklanjut  yang akan dilakukan oleh Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Batara, H. Acep Tion, SH, agar harapannya itu, terutama untuk penduduk lokal yang tidak lain adalah Orang Dayak, terwujud? Pertanyaan ini sebenarnya kemudian lebih ditujukan kepada orang pertama Kalteng yaitu Gubernur Kalteng yang baru, Sugianto Sabran yang mempunyai program menyejahterakan rakyat Kalteng, termasuk penduduk lokalnya. Sebab pada kenyataannya seperti yang ditulis oleh Kompas 2 Juli 2014 tentang keadaan di Kalimantan Timur masuknya “tambang dan kebun punahkan mata pencaharian penduduk” (http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/07/02/0005008/ Tambang.dan.Kebun. Punahkan. Mata. Pencaharian.Warga.Adat.Kalimantan).

Masyarakat adat di pedalaman Kalimantan Timur terus kehilangan mata pencaharian utama sejak kehadiran pertambangan batu bara dan mineral, industri minyak dan gas, dan perkebunan sawit.

Industri ini memerlukan lahan yang sangat luas termasuk menyita hutan dan ladang-ladang yang tadinya menjadi wilayah mata pencaharian masyarakat adat. Mantan Bupati Kabupaten Kutai Barat periode 2001-2006 yang juga Ketua Forum Dayak Menggugat (FDM) Kaltim, Rama A. Asia, mengungkap masyarakat adat kini dalam kondisi kritis sejak investasi masuk.

Kebutuhan lahan yang sangat luas untuk investasi menyebabkan wilayah kelola masyarakat adat berupa hutan dan ladang menjadi sempit. “Hutan dan tanah mereka diambil untuk investasi dengan alasan demi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Faktanya menyebabkan kesengsaraan,” kata Rama dalam sebuah diskusi di Balikpapan, beberapa waktu lalu.

Hutan, sawah, dan ladang secara seragam jadi lahan kebun sawit dan tambang. Masyarakat yang semula mudah memperoleh buah-buahan, padi, ikan, hingga hewan buruan, di dalamnya kini mulai sulit dicari bahkan hilang di beberapa wilayah. Termasuk hilangnya madu hutan yang dulu diandalkan. Pohon Benggeris, salah satu tumbuhan yang dilindungi negara, tempat tawon madu suka hinggap dan bersarang, kini sudah tidak ada lagi. Pohon karet dan rotan yang membantu meningkatkan perekonomian masyarakat, juga habis.

“Di tempat kami, 300 jenis tanaman obat, dari pohon, perdu, bambu, hingga rumput-rumputan, habis kena tambang dan kebun sawit. Masyarakat yang tadinya mengandalkan obat itu kehilangan hak hidupnya,” kata salah seorang Kepala Adat Dayak, Elioson, yang hadir dalam diskusi ini.

Masifnya industri, kata Rama, juga mengancam kelangsungan produk budaya. Sebutlah tumbuhan doyo sebagai bahan utama serat bagi ulap atau ulos atau sejenis kain tenun tradisional produk suku asli Doyo nyaris punah. Belum lagi rotan dan karet yang digemari perkebunan warga. “Doyo itu tumbuh liar di tanah berpasir. Dulu diusahakan masyarakat Kecamatan Jempang, Kutai Barat. Sekarang Jempang penuh dengan kebun sawit. Lahan habis. Tidak ada ruang untuk tumbuh doyo itu. Tumbuh di antara sawit, malah ditebas orang. Tenun ikat doyo memang masih ada sekarang, tapi tenun lebih banyak benang,” kata Rama.

Rama mengatakan, warga yang terhimpit lalu berpindah, atau memilih meninggalkan cara hidupnya dan beralih menjadi buruh di dunia industri. Mereka yang berpindah kemudian terbentur sempitnya lahan untuk dikelola. Akhirnya, mereka mengalami konflik batas, wilayah kelola, hingga konflik tata ruang antar warga itu sendiri maupun dengan perusahaan.

Sementara itu, mereka yang tidak lagi berkebun dan berburu, memilih menjadi buruing perusahaan. Dengan keterampilan terbatas, mereka terpaksa bersaing dengan pendatang, diikat dengan sistem kontrak yang bisa diberhentikan kapan saja, diberi upah rendah dan dibedakan dengan upah para pendatang yang memiliki keterampilan lebih mumpuni.

“Pekerja pendatang digaji Rp 80.000-Rp 90.000 sehari. Orang lokal cuma Rp 50-60 ribu per hari, karena keterampilan terbatas. Karena tidak memiliki kemampuan lain, terpaksa tetap kerja di situ. Jangka lima hingga 10 tahun lagi tentu akan sengsara. Ini sama dengan memiskinkan masyarakat miskin jadi tambah miskin,” kata Rama.

Dampak terus berlanjut. Kehadiran pekerja dari luar meningkatkan prostitusi liar di seputar tambang dan perkebunan, perselingkuhan antara pekerja dengan warga, perubahan gaya hidup remaja lokal yang tertarik perputaran uang yang besar, pencemaran air dan tanah, hingga kearifan lokal yang terus terkikis.

“Hitungan politis, dari tiga juta penduduk Kaltim, 50 persen suku Jawa, 30 persen Sulawesi, 20 persen gado-gado. Lima persen (dari 20 persen) itu kira-kira orang lokal (masyarakat adat) dan tidak mendapat perhatian serius,” kata Elioson.

Apa yang terjadi terhadap penduduk lokal di Kalimantan Timur (Kaltim) tidak jauh berbeda dari apa yang mendera penduduk lokal di Kalteng hingga hari ini. Masuknya Perusahaan Besar Swasta (PBS) secara masif tidak menyejahterakan penduduk lokal malah sebaliknya. Dari segi demografis, penduduk lokal pun sudah menjadi minoritas. Keadaan mereka akan makin mengkhawatirkan pada saat ibukota Negara Republik Indonesia dipindahkan ke Kalteng dan Kalteng dimekarkan menjadi dua atau tiga provinsi. (Hal-hal yang mungkin tak terelakkan). Keterpinggiran penduduk lokal, bukan tidak mungkin bisa menjadi sebuah sumber konflik horisontal atau pun vertikal. Sumber dari kekerasan anarki, dan berbagai bentuk eskapisme seperti perjudian, mengkonsumsi obat-obat terlarang; kemudian menjadi fatalis yang menguatkan perkembangan berbagai bentuk mistisisme.

Pertanyaannya: Mungkinkah keterpinggiran penduduk lokal dicegah? Mungkinkah keadaan buruk yang mengancam itu dihindari? Saya kira, jawabannya tentu saja mungkin asal ada kemauan dan tekad politik seorang Negarawan yang mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan kelompok apalagi pribadi seperti yang ditulis oleh William Bodri dalam bukunya “Kuan Tzu’s Supreme Secrets for the Global CEO”, Lucky Publishers, Batam Centre, 2004). Adanya kemauan dan tekad politik Negarawan ini, akan memunculkan upaya-upaya nyata yang membuat penduduk lokal menjadi minoritas kreatif, minoritas bermutu baik secara komitmen manusiawi, prakarsa maupun secara keterampilan. Kunci untuk menjadikan penduduk lokal menjadi minoritas kreatif, saya kira terletak pada pendidikan. Pendidikan yang bersifat membebaskan dan penyadaran, menjadikan mereka sebagai daya manusia yang berdaya. Patut disadarkan bahwa untuk menjadi manusia yang berdaya dihindari benar pemburuan gelar, nilai atau ijazah instan. Dunia pendidikan kita patut ditata ulang, melenyapkan praktek mengkomoditaskan pendidikan. Minoritas Kreatif tidak akan terwujud jika menggunakan metode instan sekalipun hasilnya gelar akademi bisa panjang sejari tengah.

Apabila penyelenggara Negara dengan kemauan dan tekad politik menginginkan munculnya Minoritas Kreatif, cita-cita ini akan lebih cepat terwujud jika seperti mantan Perdana Menteri Malaysia, Moh. Mahatir, atau Presiden Perancis, untuk suatu kurun waktu tertentu menerapkan politik yang disebut ‘diskriminasi positif’. Melalui politik ini semua anak-anak warga lokal (baik mampu ataupun tidak) diberikan fasilitas beasiswa hingga jenjang tertinggi seperti S3. Kirim mereka ke sekolah-sekolah terbaik di negeri ini dan di mancanegara. Dari mana pembiayaan mereka didapat?

Pada masa jayanya HPH, untuk Yayasan Isen Mulang yang bertugas memberi beasiwa kepada anak-anak Dayak, perusahaan-perusahaan pemegang HPH dipungut Rp 1000/m3. Hanya saja uang besar tersebut raib dan menguap entah ke saku siapa. Tidak ada yang mengotak-atiknya. Sekarang menurut daftar Kementerian ESDM masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di Kalteng paling tidak terdapat 543 “Certified Mining Companies”, belum dihitung PBS perkebunan dan perusahaan pemegang HPH. Saya kira mengutip dana sumbangan periodik dari PBS-PBS ini Pemerintah Kalteng mampu membiayai beasiswa untuk anak-anak penduduk lokal  mulai dari Taman Bermain hingga perguruan tinggi. Beasiswa ini disertai syarat, ia akan dicabut atau dihentikan jika menempuh jalan instan. Dana sumbangan dari PBS-PBS ini pun bisa digunakan sekaligus untuk menhdirikan Sekolah Adat yang memperkuat sumber daya manusia para pemangku adat masyarakat Dayak. Boleh jadi dengan kebijakan begini, Minoritas Kreatif akan bisa terwujud.

Kalau di Republik Rakyat Tiongkok (RRT) untuk etnik-etnik minoritas di Beijing didirikan  Universitas Minoritas (Minzu Daxué).  Etnik-etnik minoritas non-Han, selain masuk universitas-universitas umum biasa, umumnya masuk Minzu Daxué ini. Dengan cara ini penyelenggara Negara menciptakan syarat agar mereka bisa tumbuh berkembang menjadi Minoritas Kreatif. Barangkali mendirikan semacam Minzu Daxué di Indonesia, apalagi di Kalteng masih terlalu ilusioner untuk hari ini. Tapi saya menganggap jika benar-benar negeri ini dan penyelenggara Negara di provinsi ini memperhatikan penduduk lokal yang kian terpinggir, menciptakan mereka menjadi Minoritas Kreatif adalah salah satu jalan keluar strategis.

Yang tidak kurang pentingnya adalah adanya Perda Tentang Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat  tentang kedudukan masyarakat adat dan hak-haknya atas tanah, wilayah, dan SDA. Perda itu mengatur sekaligus hak atas pembangunan, spiritualitas dan kebudayaan, lingkungan hidup, hukum dan peradilan adat, lembaga masyarakat adat, hingga kewajiban pemerintah daerah dalam hal pengakuan dan perlindungan bagi Masyarakat Hukum Adat. Apakah adanya Perda Tentang Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat di Kalteng mesti  menunggu pengesahan UU PPHMHA? Jika ini yang dijadikan alasan, patut diketahui bahwa sejumlah provinsi telah menerapkan perda serupa lebih dahulu.
“Di lapangan, masyarakat membutuhkan payung hukum. Menunggu lagi, berarti pemerintah terus membiarkan kejadian-kejadian di lapangan. Jangan sampai tidak jadi (disahkan). Semua pihak sudah mengeluarkan miliaran Rupiah lewat berbagai studi banding dan diskusi. Jadi tak perlu sampai seperti Aceh dan Papua yang berdarah-darah dulu baru muncul perda,” kata kata Direktur Eksekutif STABIL, Jufriansyah.

Boleh jadi jalan Minoritas Kreatif merupakan jalan mengubah harapan dan himbauan menjadi kenyataan. Minoritas Kreatif ini akan cepat terwujud jika ada kemauan, tekad dan keberanian politik seorang Negarawan. Gubernur Kalteng Sugianto Sabran- kah itu?[]

Kusni Sulang

Dimuat di Halaman Budaya Sahewan Panarung Harian Radar Sampit 8 Januari 2017, Tenaga Lokal dan PBS

JALAN BERBATU-BATU PENDIDIKAN SENI ACEH

Serambi Indonesia
JALAN BERBATU-BATU PENDIDIKAN SENI ACEH
Senin, 23 November 2015 14:02

Oleh Teuku Kemal Fasya

KEBERADAAN Institut Seni dan Budaya Indonesia (ISBI) Aceh yang sudah mulai memasuki tahun kedua tidak otomatis membuat proyek kesenian berjalan mulus. Hadirnya lembaga pendidikan tinggi seni memang diharapkan menjadi blok historis baru, tapi ia berada di dunia yang kompleks dengan dinamika sosial-budaya dan sistem politik yang berlaku.

Namun hadirnya ISBI ini tetap harus dianggap sebagai terobosan di dunia pendidikan dan pembangunan. Orientasi pembangunan nasional selama ini cenderung sentralistis dan ekonomika-teknokratis belum menjawab model pembangunan seutuhnya. Manusia sesungguhnya bukan makhluk satu dimensi yang hanya sadar pada ekonomi (homo economicus), tapi juga makhluk estetis dan etis. Karena berkah itu pula ruang nalar dan imajinasi berkembang dalam peradaban manusia.

Demikian pula, pembangunan nasional harus melibatkan keunggulan lokal, sehingga Indonesia tidak terjebak pada Russification –memakai istilah Partha Chaterjee, pemikir poskolonial dan subaltern– yang hanya memandang proyek pembangunan dari sudut Merdeka Utara (Istana Presiden), Lapangan Banteng Timur (Kantor Kemenko Perekonomian), dan Senayan (DPR RI).

Demikian sikap terbaca ketika pemerintahan Susilo Bambang Yudhono-Boediono berencana menghadirkan perguruan tinggi seni baru di luar pulau Jawa pada 2011. Saat itu proyek prestisius itu ingin membangun empat perguruan tinggi sekaligus di Aceh, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Papua.

Namun proses persiapan dokumen pendirian dan daya dukung daerah hanya menyisakan dua daerah, yaitu Aceh dan Papua. Imperatif pendirian ISBI didasarkan SK Kemendikbud No.42/P/2012 Tanggal 8 Maret 2012. ISBI Aceh dirancang di bawah supervisi ISI Padang Panjang dan kemudian berkolaborasi dengan Dewan Kesenian Aceh (DKA), kaum akademisi, dan aktivis Aceh.

Otonomi kampus
Seperti tesis tulisan ini, hadirnya perguruan tinggi seni tidak langsung menghadirkan keajaiban. Infrastruktur kesenian dan kebudayaan, dukungan politik, dan apresiasi masyarakat ikut menentukan apakah sebuah pendidikan seni dapat memberikan nuansa estetika dan artistika dalam kehidupan yang lebih menyemesta.

Namun kita tidak bisa ngeles. Kehadiran perguruan tinggi jelas sebuah peluang untuk menstimulasi infrastuktur dan lintas pelaku lainnya (stakeholders) untuk berkolaborasi membangun visi, misi, dan program pembangunan yang bernuansa seni dan kebudayaan. Kemandirian pengelolaan perguruan tinggi dituntut prima sebagai lokomotif. Dengan Tri Darma perguruan tinggi (pendidikan-pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat) ada banyak ruang bagi perguruan tinggi untuk merancang proyek pendidikan secara mandiri dan tidak “menyusu” dengan blok-blok kekuasaan di luarnya.

Tantangan yang terbesar bagi pengelola ISBI sendiri adalah bagaimana menerjemahkan visi yang telah dirumuskan oleh tim pendiri ISBI (yang saat itu digawangi Prof Mahdi Bahar dan Teuku Kamal Sulaiman sebagai ketua DKA): “Mewujudkan lembaga pendidikan tinggi seni dan budaya yang menghasilkan insan akademis, kreatif, mandiri, berkepribadian, dan berkebudayaan Melayu.” Diksi Melayu yang digunakan dalam kalimat visi itu dimaknai dengan “peradaban utama Asia Tenggara yang memiliki ciri khas linguistik, kultur islami, dan sosiobiologis yang independen dari peradaban besar lainnya”.

Frasa ini menunjukkan ISBI Aceh jelas memiliki visi kosmopolit yaitu dunia Melayu (yang dalam definisi Tan Sri Ismail Husein terentang dari sejak Madagaskar Afrika Timur hingga Okinawa Asia Timur). Aspek pengembangan kreativitas seni dan pendidikan tidak untuk didikte mengikuti langgam doktrinal keagamaan tertentu. Demikian pula Islam yang diabsorsi dunia Melayu pun tidak harus berwajah Arab atau Sudanik Afrika dengan fenomena anti-modernisme kebudayaan dan bidah. Kesenian dan keislaman dalam dunia Melayu dapat berkembang sebagai proyek yang saling berkelindan dan menjadi percontohan bagi tujuh dunia peradaban Islam lainnya.

Ekspresi seni
Tantangan semakin besar demi melihat bagaimana program studi kesenian itu dijalankan secara ideal. Di ISBI Aceh saat ini terdapat lima prodi: Seni Murni, Tari, Musik Nusantara, Kriya, dan Teater. Dunia pendidikan seni, sebagai rumpun ilmu humaniora memiliki langgam dan metode yang berbeda dengan rumpun ilmu lainnya seperti ilmu alam (natur wissenschaften), teologia, dan sosial. Bahkan dimensi ilmu sosial yang dekat dengan ilmu humaniora saja masih memiliki distingsi, meskipun kini dikenal konsep lintas disiplin (interdisciplinary) di mana antarrumpun saling bertemu dan memperkaya khazanah, metode, dan praktik; apatah lagi dengan ilmu teologia.

Ruang belajar seni seperti teater dan tari misalnya, memiliki dimensi epistemologis dan strategi-aksiologis yang mungkin tidak dikenal oleh rumpun ilmu teologia atau agama. Pada aspek epistemologis dan etis, ilmu tari dan teater jelas memiliki jalan pengajaran sendiri agar sesuai dengan standar etika dan estetika universal. Dalam pengajaran tersebut, eksplorasi atas tubuh pasti terjadi. Makna gerak tubuh dan gestur wajah memberikan nilai artistik, dan itu tidak bisa terbaca jika memakai baju kurung serba panjang.

Belum lagi kita bicarakan aspek artistik, fashion, dan dramaturgi yang mengikutinya sebagai seni pertunjukan. Jika pengetahuan ini dikomunikasi secara sewenang-wenang dengan pengetahuan agama Islam apalagi dengan ortodoksi tafsir, maka yang terlihat adalah kontradiksi. Maka pernyataan “seni harus sesuai dengan syariat Islam” adalah penyataan yang bukan saja memberikan makna pejoratif pada kesenian, tapi sekaligus kepada pengetahuan Islam sendiri.

Islam kemudian didomestifikasi kepada satu mazhab tafsir, yaitu ortodoksi seperti yang berkembang di Afganistan pada rejim Taliban atau Wahabisme di Saudi Arabia. Di sisi lain, syariat yang digunakan dalam konteks ini juga reduksionis, hanya politik regulasi berupa qanun. Seharusnya frasa yang dikembangkan adalah pemerintah dan masyarakat Aceh selayaknya mendukung perkembangan pengetahuan seni sehingga Aceh bisa kembali berperadaban gemilang seperti era lalu. Aspek historisitas Islam dan normativitas seni harus dipertemukan secara benar dan tidak sewenang-wenang.

Trauma konflik
Inilah tantangan yang harus diupayakan dengan kerja keras. Memang kompleksitas politik akibat trauma konflik masa lalu membuat Aceh tertinggal, tapi harus secepatnya pulih. Salah satunya melalui gerakan kesenian dan kebudayaan. Jika seni masih dipertentangkan secara absurd dengan agama Islam, maka sesungguhnya kita masih sakit sebagai masyarakat. Nanti akhirnya kesenian yang diluluskan sensor adalah –seperti satirisme pelukis Sudjojono: “mooi indie” (Hindia molek)– dengan cerapan pengetahuan seni banal atas apa yang dirasa serba bagus, patriarkal, romantis bagai di surga, tenang, dan serba teratur (Stanislaus Yangni, 2012: 15). Jika itu terjadi maka seni tidak pernah sampai pada tujuan kreatif dan penciptaan karena ekspresi yang terbelenggu di luar nalar estetika.

Mungkin yang berkembang di sini malah “mooi Aceh” yang sesungguhnya replikasi estetika teror yang serba klise dan Arabisme, seperti kini sedang digencarkan oleh mantan artis pop dan politikus yang senang menggunakan abaya, khimar, celak, berjubah, dan jenggot. Sesekali mengutip satu-dua ayat Quran dengan tafsiran nir adekuat untuk mencitrakan kesalehan. Dengan pengetahuan tanggung, sebagai representasi artis dan politikus mudah pula melakukan takfirisme (penyalah-nyalahan aktivitas di luar ibadah) yang membuat ruang berkesenian menjadi serba salah dan canggung.

Jika itu terjadi maka gerakan pengetahuan seni di Aceh masih buntu. Jalan menuju perkembangan kesenian yang sehat masih cukup jauh, terjal, dan berbatu-batu.

 

* Teuku Kemal Fasya, pendiri dan dosen Institut Seni dan Budaya Indonesia (ISBI) Aceh. Email: kemal_antropologi2@yahoo.co.uk

BAHASA PENGUASA PUNAHKAN BAHASA DAERAH PAPUA

Editor’s Choice0

Slogan Pemerintah "mengutamakan Bahasa Indonesia, melestarikan bahasa Daerah" di Taman Imbi Kota Jayapura - tni.mil.id

“Kontruksi bahasa bertalian erat dengan proyek politik-ideologis status quo. Proyek kontruksi bahasa absolute dan antioposisi merupakan langkah maju dan baru dalam strategi perbudakan dan pengisapan,” tulis Herbert Marcuse ,filsuf sosial asal Jerman dalam ideologi filosofisnya “Perang Semesta Melawan Kapitalisme Global”.

Kontruksi bahasa dominan yang berkuasa yang mengharuskan penggunaannya sangat mengancam bahasa-bahasa minoritas. Ini satu kenyataan di Papua. Bahasa-bahasa minoritas yang notebene bahasa daerah Papua mulai menduduki kelas dua dalam struktur komunikasi publik, sebagai warga Negara, bahkan pelan-pelan tidak digunakan, mulai hilang dari penuturan.

Kantor berita Antara, merilis, “Dua bahasa daerah di Papua, Saponi dan Mapia, adalah dua dari 14 bahasa daerah di Indonesia yang sudah kehilangan penutur alias punah,” (16/6/2015). Antara belum menjelaskan persis proses penghilangan bahasa itu berjalan dan berawal dari mana.

Kandidat doktor Antropologi Universitas Indonesia, Handro Yonathan Lekitoo mengatakan malah lima bahasa daerah dari 276 bahasa daerah di Papua punah. Lima bahasa itu, bahasa Saponi di Waropen, Bahasa Dusner dan Tandia di teluk Wondama, Bahasa Fitjin Lha di Kiamana, dan Bahasa Nambla di Senggi (Keerom).

“Saya menulis dalam buku saya, ‘Potret Manusia Pohon” itu bukan dua bahasa yang punah tetapi lima bahasa. Ini berarti tinggal 271 suku bahasa dari suku-suku bangsa Papua,” kata handro Yonathan Lekitoo, kepada Jubi, Rabu (17/6), mengomentari pemberitaan Antara, Selasa (16/6) tentang dua bahasa Papua, bahasa Saponi dan Mapia dari 14 Bahasa daerah di Indonesia yang punah.

Kata pengajar ilmu antropologi Universitas Cendrawasih (UNCEN) ini, ke 271 bahasa-bahasa Papua yang tersisa pun terancam punah. Lanjutnya, bukan sekedar ancaman akibat tidak digunakan dalam komunikasi publik saja tetapi sebagian kosa atanya sudah tidak ada lagi dalam penuturan. Jumlah yang terancam punah itu mencapai angka 30-an bahasa daerah yang ada di Papua dari pesisir hingga pedalaman.

“Kita tidak perlu jauh-jauh. Masyarakat Kayu Batu dan Kayu Pulau di pinggiran kota Jayapura itu saja sudah tidak tahu angka dalam bahasa Mereka. Sementara, saya pelajari, dalam bahasa asli, mereka bisa hitung sampai angka 24 tetapi sekarang mereka hanya bisa sebut sampai angka 6,” katanya.

Lekitoo menuturkan ada sejumlah penyebab utama punahnya dan ancaman kepunahan bahasa-bahasa daerah di Papua. Perubahan itu datang melalui sistematisasi struktural pendudukan dan melalui perubahan relasi sosial masyarakat akibat proyek kontruksi sosial masyarakat yang dikehendaki.

Pertama, perkawinan campur. Orang-orang yang kawin beda daratan, suku, ras dan bahasa jarang, bahkan tidak pernah mengunakan bahasa daerah dalam komunikasi. Orang-orang yang kawin campur memilih bahasa alternatif atau bahasa yang diketahui kedua belah pihak. Anak-anak yang lahir dalam perkawinan campur otomatis belajar bahasa alternatif itu.

Kedua, perbedaan bahasa. Pertemuan antar orang Papu dan non-Papua sebagai warga negara Indonesia dalam perbedaan bahasa. Orang-orang yang berbeda bahasa ini berusaha bersatu dalam komunikasi yang mewajibkan “Satu Bahasa Indonesia”. Satu bahasa dalam rangka membangun nasionalisme itu tanpa memperhitungkan kesatuan itu terbentuk dari keragaman budaya suku dan bangsa.

Ketiga, migrasi. Perpindahan penduduk dalam jumlah besar dari satu pulau ke pulau lain atau antar daerah. Bahasa kaum mayoritas penduduk yang mendatanggi penduduk wilayah masyarakat tertentu mendominasi komunikasi. “Lihat wilayah trans di Papua. Orang Papua pintar bicara bahasa Jawa tetapi tidak tahu bahasa daerahnya,” kata Lekitoo mencontohkan salah satu daerah trans di Merauke.

Keempat, perkembangan teknologi. Teknologi komunikasi dan media pemberitaan yang online maupun cetak sudah mempunyai bahasa standard dan pilihan. Orang-orang Papua yang mengakses informasi dan komunikasi lewat teknologi berhadapa dengan bahasa pilihan dan mengabaikan bahasa mereka.
“Orang tidak melihat bahasa daerah sebagai indentitas yang membangakan. Orang cenderung mengunakan bahasa teknologi dalam berkomunikasi mengunakan alat teknologi. Sebaiknya, orang komunikasi lewat teknologi dengan bahasa daerah”.

Kalau orang sudah tidak merasa lagi bahasa sebagai identitas, dengan sendirinya, orang mulai meninggalkan bahasa mereka. Orang yang tidak menggunakan bahasa dalam komunikasi harian, secara tidak segaja, melupakan istilah-isitlah penting yang mengungkapkan eksistensi mereka. Orang menggantinya dengan bahasa dominan atau hilang sama sekali.

Contohnya, orang pegunungan Papua, wilayah Lapago menganti kata wa yang mengungkapkan ucapan syukur, kegembiraan, dengan kata “terima kasih”. Kata Kain (bahasa suku Yali-Huwula), Tonowi (Mepagoo) yang menunjukan orang hebat dengan kata “kepala suku”. Orang Mee mengganti kata Ugatame yang mengungkapkan relasi mereka dengan yang lebih tinggi dengan kata Tuhan.

Pergantian ucapan itu kurang lebih terjadi pergeseran makna. Roh yang terkandung dalam ungkapan-ungkapan itu pun mulai berubah. Kata Wa yang mengandung makna lebih dari satu, menyatukan semua rasa syukur terkurung ke dalam kata “terima kasih”. Kata Kain terkurung ke dalam kepala suku, yang merujuk kepada pemimpin formal. Sementara dalam makna aslinya, kata Kain, merujuk kepada orang peduli terhadap sesamanya yang lebah dan tidak berdaya.

Kalau bahasa punah, perubahan makna bahasa terus berlangsung, orang Papua tidak mempunyai pilihan lain selain menerima fakta kepunhan. “Bahasa menunjukkan bangsa. Tidak ada bahasa berarti tidak ada bangsa bangsa Papua,” ungkap Lekitoo. Ancaman ini sangat serius yang sedang berlangsung dalam kehidupan orang Papua.

Karena itu, pemerintah daerah harus serius melihat punahnya bahasa sama dengan kepunahan suatu bangsa. UU otonomi khusus No.21 tahun 2001 harus menjadi hukum yang bisa membuat kebijakan untuk melindunggi orang Papua. Pemerintah harus membuat kurikulum yang mengajarkan bahasa daerah.

“Pemerintah tidak harus mewajibkan siswa mengunakan bahasa Indonesia. Kalau sekolah ada di Nafri, anak-anak harus belajar bahasa Nafri si sekolah. Sekolah di Yoka, anak-anak harus belajar dalam bahasa Yoka. Saya pikir ini satu tanggung jawab pemerintah yang harus pemerintah wujudkan,” harap Lekitoo kepada pemerintah yang mengendalikan kehidupan masyarakat Papua saat ini.

Harapan itu kemungkinan satu harapan yang belum pasti. Pemerintah belum mempunyai desain untuk memproteksi orang Papua. Majelis Rakyat Papua yang terbentuk dalam rangka memproteksi semua yang sedang beruban tidak pernah menunjukan keprihatinan. Mereka hanya mengurus kepentingan berkuasa.

Karena itu, perlu kesadaran dari orang asli Papua. Orang Papua yang kawin campur, berada ditengah mayoritas populasi harus menyadari pentingnya indentitas diri. Garis keturunan matriakal atau patriaki harus menentukan pilihan bahasa karena garis itu menentukan pengakuan identitas adat.

Anak Papua yang menganut relasi patriaki harus belajar bahasa, mengikuti jejak etnis Cina, India dan Yahudi di seluruh Dunia, di mana mereka ada tidak melupakan bahasa mereka. Atau membiarkan diri larut ke dalam arus globalisasi, berlomba-lomba belajar bahasa Indonesia, Inggris, Mandarin yang bertujuan menguasai. Penting tentukan diri, siapakah saya ini? (Mawel Benny)

Editor : Victor Mambor

MOZAIK KATA, MELACAK JEJAK SASTRA DI PAPUA

ORANG PAPUA BACA JUBI
tabloidjubi.com
MOZAIK KATA, MELACAK JEJAK SASTRA DI PAPUA

Jayapura, Jubi – Sastra Papua seakan terkubur dalam lembah sunyi. Membutuhkan waktu yang lama untuk melacak jejak sastra, terutama sastra tulisan. Lalu bagaimana merunutnya?

Sabtu, 24 Oktober 2015  Sekolah Menulis Papua (SMP) meluncurkan sebuah buku berjudul Mozaik Kata di Balai Bahasa Provinsi Papua dan Papua Barat, Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura. Belasan sekolah dan komunitas-komunitas hadir dalam peluncuran buku tersebut.

Mozaik Kata merupakan buku kedua yang ditulis SMP setelah kumpulan cerita pendek Cerita dari Timur tahun lalu. Mozaik kata semacam ontologi karya murid-murid SMP dan beberapa penulis cum sastrawan asli Papua, John Waromi serta penulis senior Papua lainnya.

Menurut Kepala SMP, Burhanudin Kudi, buku tersebut merupakan kumpulan puisi, cerpen dan esai. Oleh karena itu, dinamakan Mozaik Kata.

“Tema yang penting adalah merunut jejak sastra di Papua,” kata Burhanudin.

Disebutkan bahwa ada beberapa tulisan, seperti puisi John Waromi tentang realitas di sekitarnya, Al Qatiri yang menulis tentang plagiarisme di Jayapura dan beberapa esai tentang sejarah sastra dan filosofi masyarakat beberapa suku di daerah pegunungan serta beberapa cerpen tentang Papua.

Novelis pertama Papua, Igir Al Qatiri mengapresiasi atas bertambahnya referensi literasi sastra di Papua.

“Saya bangga. Setidaknya menambah referensi tentang kebudayaan Papua. SMP berhasil menghimpun penulis Papua dalam satu buku,” kata penulis novel Retak-Retak Cinta, terbitan 2003 itu.

Penulis novel Mawar Hitam Tanpa Akar dan Dua Perempuan, Aprilla R.A. Wayar menilai orang asli Papua (OAP) mengalami shock culture dalam dalam sastra, terutama sastra tulisan.

“Beda dengan orang Melayu yang lompatan budayanya sangat jauh ebi maju,” kata Aprilla.

Oleh karena itu, ia mengimbau agar OAP mulai menulis, paling tidak menulis sejarahnya untuk menambah referensi sastra di tanah ini.

Senada dikatakan penulis novel Cinta Putih di Bumi Papua, Dzikry el Han. Ia mengatakan, saatnya generasi muda Papua menulis, baik puisi, cerpen, novel atau menulis apa saja tentang Papua.

“Ayo menulis sekarang!” kata Dzikry. (Timo Marten)

MEMECAH BUDAYA BISU

Opini0

Aksara Bali - luc.devroye.org

Oleh : I Ngurah Suryawan

Bahasa, daya manusia untuk mengartikan dunia, mengartikan relasi sosial, mendirikan logos, membangun pengetahuan, hanya datang dari atas(an). Yang ada sebelum peradaban/pengetahuan datang hanya bunyi tanpa arti, tanpa daya membangun apa pun. Kebebasan untuk mengartikan dunia direnggut. Bagi Fraire, pemangkasan kebebasan inilah yang menjadi salah satu ciri pendidikan yang menindas.(Paolo Freire, Pedagogy of the Oppressed, Pendidikan Kaum Tertindas,2005)

Dalam sebuah kunjungan ke sebuah sekolah dasar YPK (Yayasan Pendidikan Kristen) di sebuah kampung di Teluk Wondama, saya betul-betul menyaksikan bagaimana anak-anak Papua yang berada di sekitar kampung menjadikan sekolah sebagai tempat “bermainyang sebenar-benarnya.”Mereka berlari-lari, tersenyum, berteriak, dan tertawa bersama teman-temannya.Sekolah ini berada di ujung kampung, di tengah hutan belantara, anak-anak yang mengenakan seragam merah putih seadanya berlari-lari mengitari halaman sekolah yang luas.Di tengahnya terdapat bendera merah putih lusuh yang menjulang tinggi ditegakkan tiang bendera.Sekolah itu terbentuk persegi empat dengan gedung-gedung sederhana yang mengelilingi halaman sekolah.Anak-anak Wondama ini saya rasakan begitu bebas mengekspresikan diri mereka ketika senang bertemu dengan temannya.Anak-anak ini saya rasakan betul-betul menemukan diri dan identitasnya.Kegembiraan dan rasa percaya dirinya terlihat jelas.Mereka inilah anak-anak Papua yang tumbuh di lingkungan alam Papua.

Sementara di sisi yang lain saya menyaksikan bagaimana gedung-gedung yang mengelilingi sekolah tersebut berdiri angkuh menyaksikan anak-anak bermain. Di dalam gedung tersebut hanya terdapat meja-meja dan kursi-kursi yang mulai rusak. Di ruang-ruang guru hanya terdapat beberapa orang guru yang hanya mengobrol sambil membaca salah satu koran lokal di Papua Barat edisi dua bulan yang lalu. Sama sekali tidak ada aktivitas pendidikan di ruang tersebut.Sang kepala sekolah berada di ruangan khusus saya saksikan hanya membuka map-map berwarna merah.Di belakangnya adalah papan putih besar yang menuliskan jumlah siswa dan perlengkapan yang berada di sekolah tersebut.Kedua ruang ini memiliki konteks yang berbeda dan juga berimplikasi serius terhadap konsep tentang pendidikan yang berkembang selama ini di Papua.Ruang pendidikan menjadi hal yang sangat penting sekaligus mereproduksi makna dan pengetahuannya masing-masing.Oleh sebab itulah, ruang menjadi hal yang sangat penting untuk menggambarkan apakah proses pendidikan menghasilkan “manusia yang merdeka” atau “manusia yang bisu” tidak bisa bersuara karena dibungkam oleh lingkungan yang menindasnya. Tanpa menyadarinya dengan mendalam, gedung sekolah ternyata membawa ideologinya sendiri.Gedung bukan hanya sebatas bangunan fisik tapi mereproduksi pengetahuan di dalamnya.

Akar Budaya Bisu
Secara ilustratif, Tiwon (2014: xv-xvi) menggambarkan bahwa dalam kitab Jawa Kuno, Tantu Panggelaran, manusia penghuni pulau Jawa—yang baru mengalami “stabilisasi” oleh para dewa—digambarkan sebagai mahluk-mahluk tanpa peradaban: dalam keadaan telanjang mereka hidup di hutan, tanpa pekerjaan untuk ditiru. Mereka punya hanya berbuni, tidak memiliki bahasa: “mengucap tanpa mengetahui apa yang diujarkannya, tanpa mengetahui maknanya”. Dewa-Dewa kemudian turun dari kahyangan utnuk memberikan berbagai pengetahuan: menenun, membangun rumah, dan mengelola tanah. Dan tentu juga pelajaran bahasa dalam bentuk aturan-aturan jadi.Semua untuk ditiru oleh manusia.

Manusia diposisikan sebagai mahluk telanjang dan bisu yang hanya “diberi” bahsa dan pengetahuan dengan cara mengajar yang boleh dikatakan jatuh dari langit dalam bentuk utuh dan sempurna. Manusia tinggal menjadi peniru. Tidak mengherankan kalau salah satu tanda lulus adalah penorehan aksara suci pada lidah murid. Lidah yang dikenal tak bertulang (dan karenanya tidak beraturan) dengan demikian dikekang untuk hanya mengucapkan apa yang dikehendaki para dewa (penguasa). Bahasa, daya manusia untuk mengartikan dunia, mengartikan relasi social, mendirikan logos, membangun pengetahuan, hanya datang dari atas(an). Yang ada sebelum peradaban/pengetahuan datang hanya bunyi tanpa arti, tanpa daya membangun apa pun. Kebebasan untuk mengartikan dunia direnggut. Bagi Fraire, pemangkasan kebebasan inilah yang menjadi salah satu ciri pendidikan yang menindas.

Konteks yang terjadi di Tanah Papua secara gamblang menunjukkan bagaimana pengetahuan diintroduksi oleh kuasa dari luar dan kemudian secara perlahan namun pasti menciptakan “kuasa pengetahuan” itu sendiri terhadap Tanah Papua. Penciptaan pengetahuan tentang “apa dan bagaimana itu Papua” menjadi kuasa dari rezim penjajah yang menganggap diri mereka lebih beradab daripada orang Papua.Oleh sebab itulah, kebebasan bagi orang-orang Papua untukmendefinisikan dirinya guna membangun pengetahuan serta menafsirkan dunia menjadi terhalang.

Dasar dari keseluruhan argumentasi itu adalah konsepsi tentang “beradab” dan “tidak beradab” yang berimplikasisangat serius terhadap cara pandang politik kebudayaan terhadap suatu bangsa dan kebudayaan. Secara tajam Tiwon (2014: xvii) mengungkapkan bahwa waktu senantiasa berjalan menuju pengetahuan, karena waktu merupakan bagian tak terlepaskan dari menjadi manusia dan imajinasinya. Karena itu, konseptualisasi waktu pun harus dilihat sebagai sumberdaya yang direbut, sebagai bagian yang sangat mendasar dari akumulasi awal yang membentuk kapital. Waktu dibelah menjadi menjadi dua: masa tanpa peradaban/pengetahuan di satu pihak dan masa beradab/berpengetahuan di pihak lain. Kadang-kadang diakui adanya masa ketiga, atau masa transisi, tetapi inipun menekankan pembelahan antara dua konsepsi waktu yang dipertentangkan itu. Cara pembelahan waktu karenanya sarat politik, apakah politik elit kekuasaan atau politik pembebasan, tetapi umumnya yang memiliki daya untuk menentukan pengertian waktu adalah pihak penguasa elit, sehingga bentuk peradaban dan pengetahuan merupakan cerminan kehendak elit yang memposisikan kaum bawahan untuk menjaga utuh dan lestarinya cerminan tersebut.

Di Tanah Papua, kuasa untuk melegitimasi kebudayaan juga sangat kolonialistik (menjajah). Kuasa pengetahuan inilah yang membungkam orang-orang Papua untuk mendefinisikan dirinya.Jika mereka berekspresi, maka stigmatisasi separatisdengan sangat mudah dilekatkan karena mengganggu legitimasi kuasa negara.Hal yang kemudian terjadi adalah budaya bisu di tengah masyarakat, ketika ekspresi untuk menyuarakan identitas diri dan kebudayaan tersumbat.

Kebisuan di tengah-tengah kebisingan kata milik kepentingan di luar pengalaman realitas komunitas dan diri sendiri: inilah kebisuan hakiki. Dan kebisuan hakiki ini mematahkan hak dan daya untuk mendefinisikan dunia, mematahkan hak dan daya untuk membangun pengetahuan yang bukan sekadar informasi dalam arti fungsional atau instrumental. Sistem pendidikan di Indonesia hingga kini masih menjadi matarantai pembisuan dengan system pendidikan yang amburadul Tiwon (2014: xix).

Pemerintah berulang kali menggulirkan strategi strategi baru untuk perbaikan pendidikan, dengan merujuk kepada cita-cita percerdasan kehidupan kehidupan berbangsa sebagai tujuannya. Pada rencana strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2010-2014, sifat instrumentalis yang melihat pendidikan sekadar sebagai cara untuk mencapai target ekonomistik masih sangat terasa dalam kata kunci: “berdaya saing” (atau “kompetitif”) untuk menggambarkan manusia yang berubah menjadi “sumberdaya” (resources) untuk didayagunakan demi memantapkan pembangunan nasional. Target tersebut memang dibungkus dengan rangkaian panjag frasa muluk seperti “memajukan kebudayaan nasional”, membentuk “ahlak mulia”, “bermoral”, “beretika”, “berbudaya”, “beradab” yang semua tidak diberikan landasan kongkrit, tidak berakar pada penggalian cerdas terhadap pengalaman nyata dan konkrit, tetapi hanya hidup dalam kebiasaan meniru ide abstrak.

Menjadi sumber daya yang kompetitif: kalau ini merupakan tujuan pendidikan, apa bedanya dengan membuat komoditas dengan harga bersaing? “Bersaing” karena menilai unsur manusia serendah mungkin? Lawan dari pendidikan yang sangat kapitalis ini adalah pendiidkan (sekolah) yang alternatif yang berupaya mengembangkan pola pendidikan yang bukan tiruan, yang tidak sekadar melihat pendidikan secara instrumentalis, sebagai mesin pencetak sumberdaya yang bermanfaat untuk pola pembangunan yang bersandar pada rezim “pasar bebas”, rejim yang sungguh tidak membebaskan Tiwon (2014: xii).

Sekolah alternatif mengembalikan nilai manusia kepada tempatnya yang utama dalam masyarakat dan dalam sekolah, meruntuhkan tembok pemisah di antara keduanya yaitu masyarakat dan sekolah itu sendiri. Untuk itu dibutuhkan kasih saying karena hanya kasih saying yang dapat menjalin dialog yang sesungguhnya, dan tanpa dialog pendidikan hanya merupakan cara membuat manusia menjadi objek penguasaan. Freire (2005) dengan tajam mengungkapkan: “If I do not love the world, If I do not nlove life, If I do not love people, I Cannot enter into dialogue” (Kalau saya tidak mencintai dunia, kalau saya tidak mencintai kehidupan, kalau saya tidak mencintai orang-orang, saya tidak akan berdialog).

Kasih sayang dalam pendekatan Freire (2005) menjadi kunci pendidikan dialogis yang memerdekakan. Tapi justru istilah kasih sayang yang hilang dari alam pikiran kebijakan pendidikan, sehingga kita perlu bertanya apakah dunia modern sudah terlalu “maju” untuk mengakui pentingnya unsur ini dalam kehidupan, dalam pembentukan dan pemeliharaan relasi social. Kasih sayang ini sering dipahami dengan terlalu sempit: di dalam ruang lingkup keluarga terdekat atau cenderung dileburkan dengan kata “cinta” dalam pengertian romantis. Kasih saying yang hampir-hampir tidak disebut sebagai dasar pendidikan pada semua taraf tidak dipahami sebagai daya positif, daya yang memanusiakan, daya yang memerdekakan.

Penulis adalah Staf Pendidik/Dosen Jurusan Antropologi Fakultas Sastra Universitas Papua (UNIPA) Manokwari, Papua Barat.

Editor : Victor Mambor

FILM ‘MENUNGGU KABAR’ WAKILI PAPUA DI FESTIVAL FILM ETNIK NUSANTARA

Saireri0

 

Biak, Jubi – Film pendek berjudul ‘Menunggu Kabar’ dari Kabupaten Jayapura mewakili film pendek dari Papua pada Festival Film Etnik Nusantara se-Indonesia yang diselenggarakan pada 28 November 2015 nanti di Kabupaten Biak Numfor, Papua.

“Selain film berjudul ‘Menunggu Kabar,’ Kabupaten Jayapura juga mempunyai satu film lain, namun lantaran tidak memenuhi syarat sebagai film pendek sehingga tidak ikut dilombakan. Begitu juga film pendek berjudul Angganeta dari Kabupaten Biak Numfor,” kata Ketua Panitia Penyelenggaran Festival Film Etnik Nusantara se-Indonesia di Biak, Papua Adolof Barasano ketika ditemui Jubi, Selasa (24/11/2015) di Biak.

Penyelenggaraan festival akan dilakukan selama dua hari, 27 hingga 28 November 2015 di Gedung Farsyos Kosek Hanudnas Papua-Papua Barat.

“Pada Jumat, dilakukan workshop tentang tentang film, cara pembuatan film, lebih khusus tentang pembuatan film bernuansa budaya. Sedangkan pada Sabtu, dilakukan penilaian terhadap 10 film pendek oleh juri untuk mendapatkan tiga besar,” jelasnya.

Kegiatan ini gelar dengan mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, sehingga dipastikan akan berlangsung dengan baik.

Peserta film yang keluar dalam tiga besar akan diberikan tropi dan dana pembinaan. Juara I tropi berbentuk tifa orang Biak dan dana pembinaan Rp35 juta, juara II tropi biasa dan uang pembinaan Rp25 juta dan juara III mendapat tropi dan uang pembinaan Rp 11 juta.

Sekretaris Panitia Penyelenggara Festival Film Etnik Nusantara 2015, Jefri Simanjuntak mengatakan, dewan juri yang akan menilai 10 film pesarta adalah Abdullah Yuliarso (Penggiat perfilman), anggota Clara Shinta (Artis), Nomensen Buroka (Ketua Dewan Kesenian Tanah Papua), Akhlis Suryapati (Ketum Sekretariat Nasional Kine Klub Indonesia/Snakki) dan Simon Sibi (Seniman). (Marten Boseren)

Editor : Angela Flassy

TENTANG INTERNATIONAL PEOPLE’S TRIBUNAL

Inilah salah satu saksi ahli di IPT 1965, yang mengulas pengaruh CCF terhadap budaya baru di Indonesia, yaitu budaya kekerasan.
CONGRESS FOR CULTURAL FREEDOM DI INDONESIA


oleh Wijaya Herlambang

Berdirinya CCF dan Tujuannya

CCF, yang didirikan oleh dinas intelijen Amerika, CIA, pada tahun 1950 di Berlin –kemudian dipindah ke Paris– adalah lembaga kebudayan untuk beberapa tujuan: Pertama, melawan komunisme pada masa Perang Dingin di Eropa; Kedua, menampung gagasan para intelektual sayap kanan dan tokoh-tokoh kiri non-komunis terkenal; Ketiga, mempromosikan gagasan liberalisme Barat agar para intelektual tidak jatuh cinta pada Marxisme. Walaupun akhirnya skandal dukungan CIA terhadap CCF terbongkar melalui laporan dari the New York Times di tahun 1966, namun peran CCF dalam memanipulasi intelektual untuk membela kepentingan AS selama lebih dari satu dekade sebelumnya di hampir seluruh dunia, sangat berpengaruh.

Tokoh utama CCF adalah Michael Josselson yang bekerja di bawah supervisi Frank Wisner, tangan kanan bos CIA Allen Dulles. Josselson adalah seorang Yahudi asal Tartu (Estonia), yang direkrut CIA untuk bekerja di Jerman dengan tugas mengumpulkan intelektual Eropa untuk mendukung kebijakan luar negeri AS dalam menguasai sumber-sumber ekonomi dunia, terutama di dunia ketiga, termasuk Indonesia. Untuk meyakinkan para inteletual tersebut, Josselson sengaja membiarkan mereka memerangi blok Komunis melalui ide-ide liberal, mulai dari eksistensialisme hingga kritik epistemologi terhadap Marxisme, sambil menyalurkan dana CIA kepada mereka. Berbekal uang CIA sebesar $50.000, Josselson menggelar kongres di Berlin yang dihadiri oleh intelektual yang mendukung kebijakan AS seperti John Dewey, Isaiah Berlin, Albert Camus, Bertrand Russell, Sydney Hook, Arthur Koestler, Stephen Spender, Richard Wright dan ratusan nama besar lain. Hingga tahun 1960an, CCF telah menerima puluhan juta dollar dari CIA, termasuk sekitar $7 juta dari Ford Foundation, yang kemudian menjadi pendonor utama mereka. Uang ini digunakan CCF untuk mendukung kampanye AS seperti seminar-seminar internasional, menerbitkan ratusan judul buku dan puluhan jurnal ternama seperti Encounter, Der Monat, Partisan Review, New Leader, Quadrant dan lain-lain. Dengan senjata intelektual dan dana yang besar, CCF mengembangkan pengaruhnya di Asia, termasuk Indonesia.

Pengaruh CCF di Panggung Kebudayaan Indonesia

Masuknya pengaruh CCF di Indonesia tak lepas dari peran para tokoh PSI seperti Sjahrir, Soedjatmoko dan Sumitro Djojohadikusumo dalam membuka pintu gerbang diplomasi antara AS dan Indonesia. Melalui tokoh-tokoh PSI, CCF menjadi akrab di telinga penulis simpatisan PSI. Misi CCF di Indonesia dilakukan dengan cara: Pertama, menjadikan tokoh-tokoh kebudayaan Indonesia anggota atau simpatisan CCF; Kedua, menyebarkan buku-buku bertema hujatan terhadap komunisme seperti kumpulan essay The God that Failed, termasuk karya-karya eksistensialis anti-Marxis seperti Albert Camus dan Miguel De Unamuno; Ketiga, menyebarkan majalah dan jurnal yang berisi agenda CCF, mensponsori proyek-proyek terjemahan dan seminar-seminar. Tema dominan dari aktivitas itu adalah mempromosikan liberalisme Barat yang dibungkus dengan istilah-istilah indah seperti eksistensialisme, kebebasan intelektual dan kebebasan berekspresi. Orang penting CCF yang bertugas mendekati intelektual Indonesia dan menyalurkan dana untuk aktivitas CCF di Indonesia serta menyebarkan buku-buku bertema liberalisme adalah Ivan Kats. Beliau inilah yang membangun jaringan di kalangan simpatisan PSI untuk menjadi aktivis kebudayan pro-AS yang militan. Tokoh-tokoh yang aktif dalam klik CCF kebanyakan mantan aktivis majalah Siasat yang kemudian bergabung dalam kelompok studi majalah Konfrontasi seperti Mochtar Lubis dan Sutan Takdir Alisjahbana, PK. Oyong, Rosihan Anwar, Soedjatmoko, Wiratmo Soekito termasuk HB. Jassin. Ketika CCF mengadakan kongres pertama mereka di Rangoon tahun 1955, Lubis dan Alisjahbana adalah delegasi yang mewakili Indonesia, sementara Sumitro Djojohadikusumo, tokoh PSI yang juga ekonom pro-AS militan, dipilih sebagai anggota dewan kehormatan CCF Asia. Tokoh-tokoh ini bertugas untuk mempromosikan ide-de liberal, tidak saja di dalam kebudayaan tapi juga ekonomi, untuk membela kepentingan AS di Indonesia.

Di tahun 1957 – 1958, ketika pemberontakan PRRI/Permesta yang didukung CIA meletus, di mana Sumitro lari keluar negeri dan mendirikan gerakan bahwa tanah, Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI) untuk menjatuhkan Presiden Sukarno, Lubis ditahan akibat dukungannya terhadap PRRI melalui korannya Indonesia Raya. Sementara, Alisjahbana dikenakan tahanan kota akibat tulisannya di majalah Konfrontasi yang juga mendukung pemberontakan. Sejak itu Ivan Kats mulai membangun klik baru dengan melibatkan simpatisan PSI yang lebih muda seperti Goenawan Mohamad dan Arief Budiman termasuk, dalam tingkat tertentu, Soe Hok Gie, Taufiq Ismail, WS. Rendra. Para aktivis ini, yang didukung sepenuhnya oleh senior mereka, terutama Wiratmo Soekito, mulai menggodok konsep kebudayaan yang diadopsi langsung dari deklarasi CCF Eropa. Dalam deklarasinya CCF menyatakan “kebudayaan hanya dapat lahir di dalam kebebasan, dan kebebasan itu akan mendorong majunya kebudayaan.” Gagasan inilah yang kemudian menjadi dasar dari istilah kebebasan berekspresi yang di Indonesia dikenal dengan istilah humanisme universal.

Walaupun istilah humanisme universal diperkenalkan pertama kali oleh Jassin ketika ia bekerja dengan A. Teeuw di UI di awal tahun 1950an, namun ide dasarnya adalah deklarasi CCF Eropa. Joebaar Ajoeb, penulis Lekra, bahkan yakin bahwa istilah humanisme universal sebenarnya diperkenalkan oleh Teeuw yang kemudian dipakai Jassin untuk menjelaskan konsep dasar CCF: kebebasan berekspresi. Teeuw sendiri sudah lama dicurigai oleh Joebaar Ajoeb dan Pramoedya Ananta Toer sebagai bagian dari misi kebudayaan kabinet Van Mook di akhir tahun 1940an yang dimotori ahli budaya Melayu Rob Neuwenhuis dan Dolf Vespoor. Misi utama kebudayaan itu adalah menginfiltrasi intelektual Indonesia pro-Barat melalui ide-ide kebebasan berekspresi yang tengah mendominasi Eropa Barat sebagai bagian dari kampanye kebudayaan AS menjelang kongres CCF. Tujuannya untuk mengaburkan garis permusuhan antara Indonesia dan Belanda yang berusaha untuk menjajah kembali Indonesia. Deklarasi CCF Eropa adalah legitimasi penting bagi konsep universal humanisme. Deklarasi ini mejadi landasan kampanye AS, untuk menguasai sumber-sumber ekonomi di dunia ketiga, termasuk Indonesia, dengan cara memusnahkan kekuatan kiri dan nasionalis atas nama demokrasi, sambil mengebiri peran Belanda. Dalam konteks inilah perwakilan CCF untuk Asia, Ivan Kats, bertugas mempengaruhi pandangan inteletual Indonesia, terutama di lingkungan simpatisan PSI, untuk mendukung kebijakan luar negeri AS di Indonesia.

CCF dan Manifes Kebudayaan

Di tahun 1960an, ketika para penulis kiri secara agresif melakukan kampanye anti-kolonial untuk mendukung kebijakan Demikrasi Terpimpin Sukarno, intelektual di lingkaran PSI juga semakin merapat ke poros politik sayap kanan termasuk militer. Dalam ketegangan politik itulah mereka mendeklarasikan Manifes Kebudayaan di tahun 1963 tidak saja sebagai bentuk perlawanan mereka terhadap ide-ide kebudayaan kiri namun juga sebagai promosi nyaring gagasan liberalisme Barat. Hasilnya memang memekakkan telinga: humanisme universal adalah sumber filsafat utama untuk menjamin kebebasan berekspresi di bidang kebudayaan. Tidak mengherankan setahun kemudian aktivitas mereka dilarang oleh Presiden Sukarno. Sejak itu mereka terbungkam walaupun tetap bergerak di bawah tanah. Dalam ketegangan politik waktu itu, tampaknya CCF mencium gelagat bahwa akan terjadi sebuah peristiwa politik penting di Indonesia yang mungkin akan berakibat buruk terhadap aktivis yang menentang kebijakan Demokrasi Terpimpin.

Dalam situasi yang tidak menguntungkan itu CCF, melalui Ivan Kats, menawarkan beasiswa bagi aktivis muda Manifes Kebudayaan yang mereka anggap berpontesi di bidang akademik. Arief Budiman adalah penerima beasiswa CCF pertama yang dikirim ke College of Europe di Belgia, walaupun setelah beberapa waktu di sana ia tidak kerasan, hingga akhirnya memustuskan untuk pulang. Orang kedua adalah Goenawan Mohamad yang dikirim ke sana hanya beberapa hari setelah peristiwa berdarah tanggal 30 September 1965. Beberapa peneliti seperti Janet Steele mempertanyakan hal ini: apakah pemberian beasiswa itu berkait dengan upaya preventif untuk mengevakuasi beberapa tokoh penting Manifes Kebudayaan? Arief Budiman menjawab tegas: tidak, itu hanya kebetulan. Sebaliknya, Goenawan justru mengakuinya. Dalam sebuah wawancara video, Goenawan mengakui bahwa alasan ia pergi ke Belgia adalah untuk ‘mengungsi’ dari peristiwa politik di tanah air. Siapa yang benar? Tidak jelas. Namun, hal penting yang dapat dicatat dari rentetan peristiwa itu adalah: CCF merupakan salah satu lembaga yang berpengaruh kuat bagi terbentuknya wacana kebudayaan liberal Barat di Indonesia. Pada saat yang sama, peran CCF merupakan petunjuk penting bahwa aktivitas kebudayaan menjadi alat politik untuk membela kepentingan AS di Indonesia. Inilah yang disebut Giles Scott-Smith sebagai “politiknya budaya non-politik.” ***

*Wijaya Herlambang, Ph.D Candidate, University of Queensland, Australia


NOVEL THE CROCODILE HOLE

EnglishBahasa Indonesia

Video: Novel The Crocodile Hole

“The Crocodile Hole” adalah sebuah novel yang didasari dari Disertasi Saskia Wieringa mengenai peristiwa 1965. Novel ini mencoba menguak fitnah GERWANI dan mencari tahu apa penyebab terjadinya genosida tahun 1965. Fitnah GERWANI atas tarian telanjang dan pembunuhan jenderal di lubang buaya ini telah memengaruhi gerakan perempuan di Indonesia hingga sekarang. Bacalah “The Crocodile Hole” untuk mengetahui apa yang terjadi sebenarnya. Siapakah GERWANI? Bagaimana nasib GERWANI setelah fitnah? Bagaimana propaganda ini bisa terjadi? dan Bagaimana gerakan perempuan dihancurkan secara masif?

The Crocodile Hole” akan di launching dalam acara Ubud Writers & Readers Festival 28 Oct – 01 Nov 2015.

 

(Sumber: Jurnal Perempuan)

CEKIKIKAN BERSAMA PRAM

EnglishBahasa Indonesia

Cekikikan Bersama Pram

Oleh Martin Aleida
Pramoedya Ananta Toer and his books

Pramoedya Ananta Toer dan tetralogi

Di kalangan para pengecamnya Pramoedya Ananta Toer dicap sebagai tak punya selera humor. Novel dan karya-karyanya yang lain selalu kelam. Begitu kesimpulan mereka. Maka, suatu ketika seorang wartawan majalah Tempo bertanya kepada Pram, mengapa di dalam berbagai karyanya tak ada yang lucu, yang menggelitik. Semuanya mengharu biru. Sang wartawan pulang membawa jawaban telak: “Saya bukan tukang dagelan!”

Sedikit atau banyak, sesuatu karya mencerminkan kehidupan pribadi pengarangnya. Hampir dua-puluh tahun dari usianya dihabiskaan Pram di dalam penjara. Pahit, tentu! Namun, kalau jujur menelaah karyanya, sebagai manusia biasa dia juga bisa menunjukkan bahwa hatinya tidak selamanya kaku seperti baja. Dalam salah satu novelnya pernah muncul seorang tokoh, Sarpin Danuasmara namanya. Kalau tak salah. Begitu orang ini dijebloskan ke dalam sel yang dihuni Pram, ruangan segera berbau kentut yang menyengat. Gas buangan itu, selama berhari-hari, terus-menerus menjadi siksa tambahan. Sarpin jadi bulan-bulanan. Belakangan baru ketahuan saluran got yang tak tertutup rapat.

Dalam kehidupan sehari-hari Pram juga hangat, dengan rokok yang sambung-menyambung dan tawa serak berderai. Suatu hari, setelah dia pulang dari pulau pengasingan dan perbudakan, Buru, untuk kesekian kali, saya mampir ke rumahnya di wilayah Utan Kayu, Jakarta Timur. Ngobrol ke sana ke mari, ditingkahi deru-deram suaru mobil dan motor tiada henti, dan sesekali raungan pesawat-terbang, Pram menggeleng-gelengkan kepala: “Jakarta ini merusak menusia. Orang-orang yang begitu baik di Buru, di sini jadi bobrok.”

pram_tertawaDia bercerita, tak lama setelah pulang dari Buru, dengan uang royalty bukunya, yang dia terima dari mana-mana, Pram mendirikan sebuah perusahaan kecil-kecilan, bergerak di bidang pembangunan rumah sederhana. Sekitar 60 bekas tahanan politik Buru turut dalam perusahaan itu. Sebagai pendatang baru dalam usaha pembangunan, dan terutama oleh stigma Orde pimpinan Jenderal Soeharto terhadap komunis dan para simpatisannya, perusahaan itu kembang-kempis nafasnya. Antara lain ada pemesan yang tak membayar, karena tahu yang bekerja adalah bekas tahanan politik. Dari Buru pula! Order berkurang dan malahan terbang. Buat Pram keadaan itu bisa dia telan. Tetapi, yang tidak habis-habisnya jadi pikirannya adalah rusaknya mental kawan-kawan Buru yang bekerjasama dengannya. “Kami punya mobil mini-truk dengan kap terbuka. Setiap pulang,” kataya terkekeh, “kalau saya perhatikan diam-diam, bannya yang baru ditukar dengan yang bekas. Saya tahu mereka begitu untuk mengatasi masalah periuk-nasi mereka. Karena bukannya berkembang, malah merosot, akhirnya bersama kawan-kawannya, perusahaan tersebut diputuskan bubar untuk sementara. Cari nafas.”

Begitulah, bekas orang-orang rantai itu terbang ke mana-mana, mengikuti nasib mereka sendiri-sendiri. Sampailah suatu hari, mereka mengerubung kembali, laksana merpati pulang ke sarang. Mencari Pram di rumahnya. “Ada apa ini?” bingung Pram bertanya kepada mereka.

“Lho, kan Bung dapat hadiah Magsaysay. Dapat 350.000 dolar Amerika!” jawab seorang.

“Itu kan pengakuan terhadap saya,” tangkis Pram.

“Lah.., Bung di Buru kan tidak kerja …!” sahut seorang lagi.

“Kami yang bekerja untuk Bung. Yang membelikan rokok saya!” letup yang lain.

“Saya yang membawa telor dan sayuran untuk Bung!”

“Saya yang memperbaiki mesin ketik kalau rusak!”

“Bung jangan lupa, saya yang menyelamatkan manuskrip Bung. Ingat, kan saya yang menyelundupkannya ke Namlea. Kalau tidak dunia bebas takkan bisa membacanya!”

pram_senyumManusia yang selalu mengenakan kaos oblong putih dan bersarung, yang menjadi sastrawan terbesar di negerinya ini, tidak pernah membayangkan bahwa suatu ketika dalam hidupnya akan berhadapan dengan tuntutan yang membangkitkan kenangannya pada masa-masa paling getir bersama belasan ribu tahanan politik yang senasib dengannya di pulau isolasi Buru. Ini menyangkut uang. Namun, kepekaannya tidak majal karena harta. “Baiklah, kawan-kawan. Tapi, bagaimana menghitungnya? Bagaimana membaginya …?” Perjumpaan di dalam perusahaan yang bangkrut itu seperti menemukan jalan buntu. Semua terdiam.

Pram tidak berpihak pada korban hanya dalam karya-karyanya, tetapi juga dalam kehidupan nyata. Di antara kawan-kawan sepenanggungan. Belakangan – tidak dari mulutnya – saya dengar dia benar-benar berbagi. Termasuk ada yang dibelikan sepeda motor dan sepeda seadanya, sesuai permintaan. Tentu ada pula yang kepercik uang.

Tak lama setelah episode menghadapi “gugatan” kawan-kawannya itu, Pram kedatangan pula seorang tamu, kawan lamanya: penyair Agam Wispi. Dia muncul tepat waktu. Dari Pram saya dengar Agam meminta pinjaman $2.000. Sang penyair, yang jadi eksil di Negeri Belanda itu, mengaku kehilangan sepeda motor di sana. Dia mau beli yang baru. “Mengapa Wispi harus naik motor di negeri yang angkutan umumnya begitu bagus dan murah?” tanya saya.

“Bung kasi?” saya mendesak. Dia tak menjawab. Cuma menyedot asap rokok dan merelakan asapnya terbang.

“Medan, Bung…!” saya meledek. Dan dia terkekeh.

Di lain kesempatan saya mampir lagi. Pram muncul menenteng buku. Tebal, ukuran folio. Ternyata manuskrip “Kronik Revolusi” yang dia kerjakan begitu rapi penjilidannya. “Tertarik?” dia bertanya seraya menyodorkannya. Saya segera menyambutnya. Karena manuskrip tadi, kami ngobrol cuma sebentar. Saya bilang saya akan langsung menawarkannya kepada Goenawan Mohamad, siapa tahu bos majalah Tempo itu tertarik untuk menerbitkannya.
Dari rumahnya, hannya sekitar setengah kilo jauhnya, saya mampir ke markas Komunitas Utan Kayu di mana Goenawan banyak menghabiskan waktu, pikiran, juga uang, tentu, dalam menggerakkan paguyuban tersebut. Sebagai seorang bekas wartawannya, tak sulit buat saya untuk menemuinya.

“Saya barusan dari Pram. Dia memberikan ini,” saya memindahkan buku itu ke tangannya. “Mas berminat menerbitkannya?” Tanya saya. Goenawan menimang manuskrip yang tebal berkulit warna telur asin itu. Dia bolak-balik sesaat. “Hmmm … Bagus,” katanya berkomentar. Tak jelas apanya yang bagus, isinya ataukah bentuk penjilidannya. “Kita sedang kesulitan dana,” ucapnya. Melihat jendol yang nangkring di keningnya, saya teringat ketika dia pada suatu hari awal 1980-an meminta saya mengantarkannya untuk menemui Pram. Waktu itu saya masih bekerja di Tempo. Juga turut Zulkifly Lubis, yang semula adalah wartawan, tetapi belakangan pindah ke divisi manajemen majalah tersebut. Waktu itu menemui Pram adalah juga pertaruhan, karena dia tentu masih diamat-amati.

Saya agak terkejut mendengar kata-kata paling awal yang diucapkan Pram begitu menerima uluran tangan Goenawan: “Apa saya gepeng?” Tamunya itu kelihatan agak kikuk untuk mencari jawaban. Saya lupa apa jawaban Goenawan. Tetapi, ketika kami hendak berpisah, Goenawan mengeluarkan segepok uang dalam genggamannya dan menyerahkannya kepada Pram. “Titipan royalty dari Australia,” katanya. Tapi, saya tak melihat ada berkas yang ditandatangani. Jadi, pikiran baik saya menduga itu adalah uang pribadi Goenawan. Tempo sedang jaya-jayanya.
Kembali ke kisah manuskrip “Kronik Revolusi” setebal bantal tadi. Setelah gagal membujuk Goenawan, keesokan harinya saya menelepon Parakitri, Direktur Kepustakaan Populer Gramedia (KPG). Sambutannya sangat hangat. Dia bilang Pram sudah memberikan begitu banyak kepada bangsanya, mengapa untuk urusan penerbitan buku itu menjadi masalah yang musykil. Cuma, katanya mengingatkan, Joesoef Isak sudah pernah menawarkannya, dengan meminta royalty 20%. Perundingan gagal, karena Joesoef ngotot. Tapi, kata Parakitri lagi di ujung telepon, “Kalau Bung mau menghidupkan kembali perundingan, saya siap saja,” katanya. Baik, saya bilang, dan mengundang dia untuk menemui Pram.

Selang beberapa hari, Parakitri datang, menapaki tanggga rumah Pram, lengkap dengan stafnya. Pram menunggu di ruangan tamu, di sebelah kanannya duduk mendampingi adiknya, Koesalah. Saya sendiri tak ingin terlibat, dan duduk lima-enam depa jauhnya dari kursi pertemuan. Sambil nguping, saya dan Bu Maemunah, istri Pram, duduk menghadap meja makan. Nonton TV, mengudap cemilan.

Sudah diduga perundingan berjalan alot, berkisar soal royalty: 20, 18, 15 persen! Pram masyhur dengan keteguhannya. Namun, dalam perundingan ini dia berubah menjadi liat. “Dulu, pada waktu Balai Pustaka, royalty saya paling tinggi, 20%,” katanya meyakinkan. “Kalau sekarang turun jadi 18% bisa saya terima.” Tiba-tiba Parakitri mengeluarkan pisau Swiss bergagang merah. Seraya menodongkan ujung pisau itu kepada Pram yang duduk di seberangnya, dia bilang: “Sudahlah, Bung, 15% saja! Nanti, kalau laku jadi 18%…” Pram tak bergeming melihat mata pisau itu. Parakitri melipat dan memasukkan benda tajam itu ke saku celananya. Pram, nyengir, “Kok main pisau segala hahaha…” Dia, juga yang lain, terbahak-bahak.

Sekitar setengah tahun setelah perundingan yang ditutup dengan todongan pisau itu, telepon rumah saya berdering. Di ujung sana Koesalah mengundang saya untuk datang ke kediamannya, di Depok. “Ada uang buat Bung,” katanya. Uang apa? Saya tertanya-tanya terus. Istri saya ajak berangkat saat itu juga untuk menemui Koesalah. Saya terkejut ketika dia menyerahkan satu amplop berisi uang, dalam pecahan seratusan ribu, juga recehan dalam bentuk logam.

“Dari Pram, bagian dari royalty yang dia terima dari ‘Kronik Revolusi.’ Bung kan punya andil,” katanya senyum simpul. Total lebih dari Rp 900.000!

Di tengah jalan, menuju Pasar Minggu, saya dan istri mampir di tiga pedagang durian. Total, kami yang pendendam durian, menghabiskan 12 biji! Saya anggap pesta di tepi jalan itu sebagai penghormatan terhadap kejujuran Pram. Bahwa hak orang lain, tak peduli berapa pun besarnya, harus diberikan, walau yang bersangkutan sudah lupa pada apa yang telah disumbangkannya. Kalau kuingat apa yang dilakukan sastrawan lain, Ajip Rosidi, terhadap saya, maka Pram adalah langit, yang satu lagi adalah bumi yang membusuk.

Dalam bukunya tentang Lekra sama dengan PKI, dia melancarkan insinuasi stigmatisasi militeristis, dengan mengatakan saya adalah tokoh Lekra yang bernama Nursan (dia salah eja!) yang “sekarang menulis dengan nama Martin Aleida.” Saya yakin, dia lah yang bermain di belakang, sehingga saya dianulir sebagai penerima penghargaan seni dari Akademi Jakarta untuk tahun 2013. Tim juri yang ditunjuk AJ menetapkan saya sebagai penerima penghargaan, tetapi AJ sendiri, di mana Ajip Rosidi duduk sebagai anggota yang cukup lama, menolak keputusan juri tersebut, dan menunjuk seniman lain sebagai penerima penghargaan tahunan yang berhadiah uang Rp 50.000.000. itu. Akibatnya juri mengundurkan diri dan menyatakan tidak bertanggungjawab terhadap keputusan AJ. Publik tidak pernah diberi tahu mengapa Martin dianulir. Goenawan Mohamad, yang sudah sejak lama mengundurkan diri sebagai angggota AJ, menyebutkan lembaga itu “sudah kadalu warsa,” dan di media sosial dia mengecam sikap berdiam diri dari lembaga yang dana operasionalnya berasal dari pemerintah DKI Jakarta itu.

Kebencian Ajip terhadap saya, kalau boleh saya katakan begitu, berawal dari kritik saya terhadap obituari yang ditulisnya mengenai AS Dharta, salah seorang pendiri dan pimpinan Lekra yang pertama. Bayangkan, dalam obituari dia menuduh Dharta ateis dan arwahnya tidak akan diterima Allah. Seakan-akan dia telah dititahkan Yang Maha Kuasa untuk menentukan kufur tidaknya seseorang. Tulisannya yang muncul di Pikiran Rakyat Bandung itu kemudian saya kritik dalam penerbitan koran yang sama. Saya katakan apa yang dituduhkan Ajip tidaklah benar. Setelah diyakinkan oleh seorang sahabat dekatnya, dia terpaksa menelan kembali ludahnya. Ajip menulis dua kali untuk seorang yang telah pergi: AS Dharta. Yang pertama mempersilahkannya masuk neraka, yang kedua dia bersujud meminta ampun kepada keluarga penyair itu.

Pramoedya Ananta Toer, Ajip Rosidi, dua-duanya saya kenal. Yang satu langit, yang satu lagi rombengan busuk. ***

Martin Aleida, sastrawan, tinggal di Jakarta

KOMNAS HAM TURUNKAN TIM SELIDIKI PELARANGAN MAJALAH LENTERA

BBCINDONESIA

KOMNAS HAM TURUNKAN TIM SELIDIKI PELARANGAN MAJALAH LENTERA

  • 22 Oktober 2015
 
Image caption Koordinator subkomisi mediasi Komnas HAM, Ansori Sinungan, menunjukkan salinan salah-satu halaman dalam majalah Lentera edisi 3 tahun 2015.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan menurunkan tim untuk menyelidiki kasus pelarangan peredaran majalah Lentera milik lembaga pers mahasiswa Universitas Kristen Satya Wacana, UKSW Salatiga.

Tim Komnas HAM rencananya akan menemui Rektor UKSW dan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fiskom) untuk menanyakan kasus tersebut.

Hal itu diutarakan Koordinator subkomisi mediasi Komnas HAM, Ansori Sinungan di hadapan perwakilan sejumlah lembaga masyarakat sipil yang memprihatinkan pelarangan peredaran majalah Lentera, Kamis (22/10) siang.

“Kami akan menanyakan (masalah pelarangan majalah Lentera), kami akan ketemu rektor dan dekan (UKSW),” kata Ansori Sinungan.

Komnas HAM juga menjanjikan untuk melakukan upaya agar pimpinan redaksi majalah tersebut tidak diberikan sanksi oleh pimpinan universitas dan dekan.

“Insya Allah akan menjamin tidak akan terjadi diskriminasi pada masa depan mahasiswa,” kata Ansori menegaskan.

‘Salatiga kota merah’

Pada hari Jumat (16/10) lalu, Rektorat UKSW dan Dekan Fiskom telah memerintahkan agar pimpinan lembaga pers mahasiswa Lentera menarik semua majalah edisi III tahun 2015 yang tersisa di semua agen penjualan.

Liputan utama edisi yang berjudul “Salatiga kota merah” itu mengangkat tentang pelanggaran HAM berat seputar peristiwa pasca G30S 1965.

Perintah penarikan majalah itu disebutkan untuk “menciptakan situasi yang kondusif pada masyarakat kota Salatiga”

Image copyright scientiarum.com
Image caption Pihak Dekanat Fiskom membantah pihaknya mengintimidasi dan menginterogasi jajaran redaksi majalah Lentera.

Edisi ini terbit 500 eksemplar dan dijual dengan harga Rp15.000 serta disebarluaskan ke masyarakat Salatiga dengan menitipkannya di kafe serta beberapa tempat yang memasang iklan di majalah itu.

Dua hari kemudian, Minggu (18/10), para pimpinan redaksi majalah Lentera diinterogasi di Mapolres Salatiga sehubungan dengan isi edisi majalah tersebut.

Dalam sepekan ini, kasus penarikan majalah Lentera telah menjadi sorotan di media. Sebagian besar isinya mengkritik kebijakan pimpinan UKSW dan kepolisian setempat.

Sejumlah laporan menyebutkan, Dekan Fiskom UKSW Daru Purnomo telah membantah pihaknya telah mengintimidasi jajaran redaksi Lentera. Mereka juga menolak tuduhan adanya interogasi oleh kepolisian setempat terhadap pengelola majalah tersebut.

Penarikan majalah itu dilakukan karena redaksi dianggap telah menyalahi prosedur mekanisme penerbitan edisi tersebut.

‘Cara-cara kuno dan Orba’

Di hadapan perwakilan Komnas HAM, perwakilan sejumlah lembaga masyarakat sipil dan individu menuntut agar pihak-pihak terkait “menghentikan penarikan peredaran majalah Lentera.”

Mereka adalah perwakilan 24 lembaga masyarakat sipil, antara lain Forum alumni aktivis pers mahasiswa Indonesia (FAA-PPMI), PPMI, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum Pers, Kontras, serta Syarikat Indonesia.

Tindakan intervensi, intimidasi dan stigmatisasi kepada jajaran redaksi majalah itu juga dituntut untuk dihentikan.

Image caption Sekjen Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Suwarjono menganggap, tindakan penarikan majalah Lentera merupakan “cara-cara kuno dan Orba”.

“Di era sekarang, mengekang informasi itu sangat mustahil. Ketika bentuk cetak diberedel, dengan gampang sekali akan muncul dalam bentuk pdf atau di internet,” kata Ketua AJI Indonesia, Suwarjono.

“Jadi, jangan bodoh melakukan tindakan yang justru anti-mainstream. Justru kalau dilarang, orang justru akan mencari. Di online, bahan itu akan mudah didapatkan dengan mudah dan cepat,” tandasnya.

Suwarjono menyebut tindakan Rektorat dan Dekan Fiskom UKSW Salatiga sebagai “cara-cara kuno dan Orde Baru yang seharusnya sudah ditinggalkan.”

Sementara, Presidium FAA PPMI Agung Sedayu mengatakan, pelarangan peredaran majalah Lentera “melanggar HAM mahasiswa UKSW untuk berekspresi dan menyampaikan informasi.”

“Kami juga menilai pelarangan peredaran majalah majalah itu melanggar HAM warga negara lain untuk memperoleh informasi dan karya jurnalistik lembaga pers mahasiswa Lentera,” kata Agung Sedayu.[]