Archive for the ‘Dayak’ Tag

MENEMUKAN EMAS HITAM YANG WANGI DI SUNGAI UTIK

Menemukan Emas Hitam Yang Wangi di Sungai Utik

sui utik20150125_0107 thumb

10.02.2015 
 
 
Kamis sore itu kami bertiga, saya, Annisa dan Rifky dari Green Indonesia tiba di rumah betang Sungai Utik disambut dengan teriakan anak-anak yang begitu lantang. “Oom yopiee..om yopieee dataaang,” anak-anak itu berlari menghampiri dan melihat dari pinggir pagar pelataran rumah betang. Sungguh suatu suasana yang membuat rindu dan selalu ingin kembali ke tempat ini.
 
Setelah naik tangga dan menyapa sebagian penghuni rumah betang ini kami diajak ngobrol di salah satu pelataran bilik milik Apay Janggut, di sela obrolan hangat tentang keadaan Sungai Utik itulah Rifky mengeluarkan perlengkapan grinder dan segenggam biji kopi yang sudah di gongseng. Ia mulai menggerusnya untuk menikmati minum kopi di sore hari. Pemandangan ini mengundang perhatian beberapa orang penghuni rumah betang yang ikut ngobrol bersama kami.
 
Mereka seksama mengamati Rifky yang menggiling kopi, menghirup wanginya yang mulai tercium, dan sontak obrolan kami beralih dari cerita tentang kondisi Sungai Utik terkini menjadi tentang kopi. “Di ladang saya juga masih ada tumbuh beberapa pohon kopi hingga sekarang”, ujar Apay Janggut. “Dulu disni kami minum kopi dari hasil olahan sendiri kok, tetapi karena mengolahnya sedikit rumit jadi sudah tidak diolah lagi sekarang”, lanjut Apay Janggut. “Di ladang saya juga masih ada pohon kopi” kata mama Bayu menambahkan, “tetapi sekarang gak pernah terurus lagi pohon kopinya,” demikian lanjutnya. Kami bertiga, saling melirik dan dalam hati saya berkata “Pucuk dicinta Ulam pun Tiba”, ternyata sungguh luar biasa daerah Sungai Utik ini, segala macam kebutuhan hidup yang penting ada dan tumbuh disini.
sui utik20150125_0117

Tiga pemuda Sungai Utik sedang memetik buah kopi yang sudah memerah di Kebun milik Apay Janggut. Foto oleh Rifky.
Kamipun merayu “Pay bolehkan kami besok lihat kebun kopinya, siapa tau banyak yang masak dan berwarna merah, nanti bisa kita coba panen dan olah,” tanya Rifky kepada Apay Janggut. Rifky ini adalah fotografer, aktifis pelindung burung Elang, dan pencinta kopi yang fanatik di kantor INFIS dan GreenIndonesia. Ia barista amatir kami di kantor. Sugguh berbahagia ketika Apay Janggut dengan semangat membolehkan dan mengiyakan ajakan tersebut.
 
Tetapi esok harinya sekitar pukul 15.00 sore kami justru diajak oleh Apay Saleem untuk melihat beberapa pohon kopi yang ada di ladang beliau. Dengan berjalan sekitar 20 menit ke arah hulu sungai, kami sudah tiba di ladang milik beliau yang sangat rimbun, lebih layak disebut Hutan dikarenakan sudah banyak tumbuh pohon-pohon yang tinggi. Ketika kami tiba di pinggiran sungai baru terlihat beberapa pohon kopi yang menjulang tinggi dan tidak terurus. Kamipun sibuk mencari buah kopi yang berwarna merah untuk dipanen, memang tidak banyak pohon kopi yang berbuah di ladang Apay Saleem ini, tapi akhirnya kami tetap membawa hasil buah kopi yang masak walaupun sedikit. Setibanya di rumah betang langsung saya bersihkan dan kupas dari kulitnya agar bisa di jemur esok hari dengan rasa penasaran akan rasa kopi dari daerah ini.
 
Di malam hari kami berdiskusi dengan Apay Remang, Kepala Desa Batu Lintang Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu, yang tinggal di Rumah Betang Sungai Utik ini. Kami menyampaikan apa yang kami lakukan sore hari berkaitan dengan kopi tersebut. Apay Remang pun menceritakan hal yang sama seperti Apay Janggut “Dahulu para orang tua kami memang mengolah biji kopi untuk kebutuhan sendiri disini, tapi seiring berjalannya waktu dan jaman dikarenakan agak sulit mengolahnya, lambat laut kopi kami sendiri mulai ditinggalkan. Orang terbuai oleh kemudahan kopi bubuk di warung yang sudah tersedia.” Kami duduk mendengarkannya, lalu saya sedikit bercerita tentang kopi kepada beliau, “Kopi bubuk yang ada di pasaran itu sepengetahuan saya kebanyakan sudah dicampur dengan beberapa bahan seperti jagung dan beras hingga tidak murni lagi. Makanya rasa dan aroma kopi tersebut sudah tidak seharum dan senikmat dulu lagi, malah terkadang untuk beberapa orang, mengkonsumsinya bisa mengakibatkan mual dan gejala penyakit maag.” Sayapun melanjutkan cerita tentang tempat-tempat yang terus memelihara dan mengolah kopinya dengan baik, mampu mengembangkan pendapatan dari kopi yang enak dan dicari oleh penikmat kopi yang terus bertambah jumlahnya. “Alangkah asyik jika para pengunjung rumah betang Sungai Utik kelak menikmati wanginya keharuman kopi asli dari ladang-ladang yang ada di sini.” Ungkapku berandai-andai. Apay Remang mendengarkan dengan serius dan menggangguk-anggukkan kepalanya.
Muling, seorang pemuda Sungai Utik dengan semangatnya memetik buah kopi yang sudah merah. Foto oleh Rifky.

Muling, seorang pemuda Sungai Utik dengan semangatnya memetik buah kopi yang sudah merah. Foto oleh Rifky.
Sambil saya bercerita, Rifky menyiapkan seduhan kopi dari daerah Gayo-Aceh dan menyajikannya untuk kami nikmati. Apay Remang mengomentari aroma luar biasa harum dan rasanya yang berbeda. “Kita ingin mencoba untuk mengolah kopi dari daerah Sungai Utik ini,” ujar Rifky sambil menjelaskan bahwa untuk mendapatkan kenikmatan rasa dan aroma yang luar biasa, biji-biji kopi memerlukan perlakuan khusus. Mulai dari hanya memanen biji yang masak berwarna merah, menjemurnya hingga kering betul, menyimpannya agar ‘tua’ selama beberapa bulan, yang dilanjutkan dengan proses menggongseng yang benar adalah urutan perlakuan yang mesti dilakukan dengan cermat untuk mendapatkan kopi yang nikmat. Begitu jelas Rifky. Penjelasan ini membuat Apay Remang bersemangat untuk mencari lagi pohon kopi yang ada di ladang Apay Janggut.
 
Jam 10 dipagi berikutnya, saya dan Rifky beranjak dari rumah betang menuju ladang Apay janggut ditemani oleh Inam, Regang dan Muling, yang diperintahkan oleh Apay Remang untuk kami menemani dan menunjukkan jalan menuju kebun kopi. Selama perjalanan kami bicara tentang kopi dan kawan – kawan dari Sungai Utik pun tertarik dan bersemangat. Hanya 15 menit kami butuhkan untuk sampai di ladang Apay Janggut. Di kebun Apay Janggut kami menemukan banyak sekali pohon kopi yang penuh dengan buah. Ini dikarenakan pohon-pohon kopi tersebut terkena sinar matahari dan tidak tertutup kelebatan hutan seperti ladangnya Apay Saleem. Dengan bersemangat kami berlima memanen buah kopi yang merah saja. Saya harus bergelayutan di batang pohon kopi tinggi-tinggi yang ada buahnya, dan teman yang lain memetiki buahnya. Sungguh suasana luar biasa gembira bagi kami berlima, celoteh ramai mewarnai penemuan harta karun terpendam di Sungai Utik ini. Akhirnya satu kantong plastik besar seberat sekitar 3kg biji kopi merah kami bawa pulang ke rumah betang. Wooww luar biasa bukan?!!
 
Kami berlima bergegas pulang, ingin segera memberitahukan hasil yang kami dapatkan ini kepada seluruh penghuni rumah Betang Sungai Utik. Setibanya di rumah betang kami langsung menunjukkan hasil panen kami kepada Apay Janggut dan Apay Remang dengan senyuman wajah yang sumringah sambil berkata “Ayo kita kupas dan bersihkan. “ Bergegas kami ambil ember dan air untuk memproses hasil panen kami itu. Sambil mengamati kami bekerja Apay Remang mengatakan, “Hasil panen kopi ini silahkan dibawa ke bogor untuk di proses lebih lanjut agar hasilnya maksimal.” “Nanti hasil olahannya berupa bubuk kopi baru bawa kemari lagi untuk kami coba di sini,” Apay Janggut menambahkan. Jadilah kami dari GreenIndonesia membawa biji kopi yang sudah dikupas dan dibersihkan ke Bogor, untuk kami olah sambil berkonsultasi tentang mutu dengan mitra usaha kami yang pencinta kopi Indonesia – Mas Tejo Purnomo dari Rumah Kopi Ranin.
 
Harapan GreenIndonesia, adalah agar kedepan masyarakat Sungai Utik dapat memelihara pohon kopi yang tersisa dan memanen biji kopi yang masak berwarna merah hingga menjadi biji kopi pilihan setelah di jemur kering. Kami dari GreenIndonesia akan membantu memberikan asistensi teknis hingga kopi mereka benar-benar prima. Alangkah indahnya, jika kelak semua tamu yang bertandang ke Rumah Betang Sungai Utik, dapat menikmati aroma harum kopi yang ditanam, dipanen dan diolah dari ladang yang mengeliligi mereka, alangkah indah jika wisatawan yang berkunjung ke Sungai Utik dapat juga menikmati musim bebunga kopi yang wangi. Jika kopinya berlebih juga dipasarkan sebagai cindera mata, dan diperkenalkan ke jaringan kopi di Indonesia yang lebih luas, hingga semua kalangan dapat mengenal dan menikmati kopi asli dari daerah Sungai Utik – Kalbar.
sui utik20150125_0120

Satu kantung plastik penuh dengan buah kopi yang sebelumnya kita panen. Foto oleh Rifky.
Yopie Basyarah
Manager GreenIndonesia Eco-Culture Tourism Program

TIANG PERDAMAIAN ITU MASIH TEGAK DI TEMPATNYA

TIANG PERDAMAIAN ITU MASIH TEGAK DI TEMPATNYA
Oleh Kusni Sulang

Mengakhiri Tragedi Sampit tahun 2000-2001, di Km. 6 Sampit ibukota Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) didirikan sebuah Tiang Perdamaian. Tiang tinggi menjulang itu, tentunya dimaksudkan untuk memperingatkan semua orang agar Tragedi berdarah yang tidak menguntungkan siapa pun itu tidak terulang lagi dan jangan sekali-kali diulang.
Dalam masyarakat majemuk seperti di Kotim, serta Kalteng secara keseluruhan, Tiang Perdamaian bersejarah itu, sekarang masih berdiri di tempatnya semula. Niscayanya patut dirawat dan diperlakukan sebagai Monumen Utama, bukan embel-embel dan ditepikan. Bukanlah mustahil, apabila orang-orang ke Sampit yang tak luput dari pertanyaan adalah Tragedi Sampit 2000-2001 dan di sinilah Tiang Perdamaian membantu kita bertutur. Tiang ini dari segi sejarah merupakan salah-satu ikon Sampit dan bahkan ikon Kalteng. Tiang Perdamaian ini jauh lebih berarti dari Patung Manjuhan (Jelawat) yang baru dibangun dan secara politik, sejarah, kultural serta linguistik sulit dipertanggungjawabkan. Seniscayanya juga, Tragedi Sampit yang berdarah itu diperingati saban tahun agar penduduk tidak gampang lupa dan melupakan sejarah. Apakah memperingati Tragedi itu akan membuka luka lama? Bisa jadi, tapi barangkali ketika luka itu menganga, orang-orang diingatkan kembali tentang bagaimana niscayanya hidup dalam masyarakat majemuk dengan menerapkan prinsip di mana langit dijunjung, di situ bumi dibangun sesuai kedudukan sebagai warganegara Republik dan anak bangsa bernama Indonesia. Orang Poso bilang: Kalau mau masuk Poso, gantungkan badigmu di pohon perbatasan karena lain padang lain belalang, lain lubuk lain pula ikannya. Terbukanya luka lama, secara perbandingan jauh lebih kurang sakitnya daripada ribuan korban nyawa dan harta benda melayang lagi secara sia-sia. Terbukanya luka barangkali gampang mengingatkan kita betapa Tragedi model Tragedi Sampit 2000, tidak baik dan tidak menguntungkan siapa pun. Memperingati Tragedi Sampit 2000 merupakan salah satu bentuk pendidikan kewarganegaraan yang republikan dan berkeindonesiaan, bagaimana hidup beradat, menjadi manusia beradat di mana pun.
Saya khawatir Tragedi Sampit 2000 tidak dipelajari benar-benar secara mendalam sehingga menyisakan arogansi di satu pihak dan dendam di pihak lain. Dua sikap ini sebenarnya tidak lain dari dua sisi dari satu mata uang, wujud dari lupa dan minim adat, bentuk dari tidak belajar sejarah sekali pun berdarah-darah, sehingga gampang tersulut dan membakar. Akibatnya pengalaman keledai yaang tersandung dua-tiga kali di batu serupa bisa terjadi di kehidupan bermasyarakat kita. Tragedi berdarah-darah tahun 2000-2001 itu hanya dilihat sebagai peristiwa tragis (kalau pun mereka pandang sebagai tragedi) tanpa makna samasekali dalam arti peningkatan taraf kesadaran manusiawi, anak bangsa, putera-puteri negeri dan warganegara.
Campurtangan Dewan Adat Dayak (DAD) Kotim yang diketuai oleh Hamidhan IJ Biring dalam relokasi para pedagang Pasar Mangkikit, Sampit, 17 Januari 2015, saya lihat sebagai salah satu bentuk dari konstatasi dk”.i atas. Sebab tentunya DAD Kotim tahu benar bahwa tidak sedikit dari pedagang Pasar Mangkikit adalah para pedagang asal Madura. Turut-sertanya DAD Kotim Hamidhan dalam relokasi para pedagang yang kebanyak asal Madura, gampang meyalakan bara terpendam dan yang dicoba dijaga selama ini agar tidak berkobar. Kalau pun ada MoU (Nota Kesepakatan antara pemerintah kabupaten dan DAD Kotim Hamidhan dan dijadikan dasar untuk campurtangan, penafsiran tentang MoU yang berbunyi “menunjang tercapainya tujuan kegiatan program pembangunan di Kotim”, penafsiran demikian sangat melenceng dari Perda No. 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak Kalimantan Tengah Bab XII Tentang Barisan Pertahanan Masyarakat /Adat Dayak Pasal 34 yang berbunyi: “ Untuk menjamin agar dipatuhinya sanksi Adat yang telah ditetapkan, maka Damang Kepala Adat bersama Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat didukung oleh Dewan Adat melalui Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak”. Pasal ini sudah menetapkan wilayah operasi Batamad. Campurtangan DAD Kotim Hamidhan menjadi lebih tidak berdasar dan lebih tidak bisa dipertanggungjawabkan ketika Kepala Disperindagsar Kotim Mudjiono membantah tudingan bahwa pihaknya melibatkan lembaga adat dalam polemik Pasar Mangkikit. “Itu, kemarin tidak ada permintaan dari kami juga tidak ada MoU. Itu hanya partisipasi”, kilah Mudjiono (Radar Sampit 22/1/2015). Dari pernyataan ini nampak ada pihak yang melakukan kebohongan berbahaya dan tidak etis yaitu dengan menjual nama pihak lain. Dalam hal ini pihak lain yang dijual itu adalah Disperindagsar. Penjualan nama seperti ini pernah dilakukan juga terhadap Sekda Provinsi Dr. Siun Jarias, SH.MH. Penjualan nama orang atau pihak lain bukanlah tindakan beradat, dan lebih tidak beradat lagi jika mengatasnamai adat dan kelembagaannya.
Yang mengherankan adalah bungkamnya MADN, DAD Provinsi dan Bupati Kotim Supian Hadi yang mengaku berhasil membangun Kotim, dalam manuvre serius dan berbahaya seperti yang dilakukan oleh DAD Kotim Hamidhan. Apakah kebungkaman yang kebetulan atau diam yang berarti?
Dalam sajak terbarunya (januari 2015) Adhie Massardi melukiskan figur-figur dan karakater seperti di atas dalam kata-kata: “Apabila para bajingan sudah memasuki struktur kekuasaan /mustahil alat negara bisa membawa mereka ke dalam penjara/dan apabila para bajingan sudah menguasai Istana maka tinggal menunggu datangnya bencana”.
Haridepan mereka? Adhie Massardie memprediksinya sebagai berikut: “Maka ketika angin buritan bersekutu dengan waktu dan mengumpulkan remah-remah menjadi satu/perahu akan melaju menerjang badai menuju titik awal/meninggalkan para begundal dan orang-orang bebal”.
Artinya kita harus meninggalkan para begundal dan orang-orang bebal. Mereka harus dibersihkan dari kelembagaan apa pun, lebih-lebih yang berada di “Istana” alias kekuasaan. Jangan jual adat dan jangan lagi bakar Kalteng. Republik dan Indonesia sebagai rangkaian nilai menurunkan dan menetapkan aturan main yang tidak bisa ditawar-tawar.Pesan inilah yang barangkali dipancarkan siang-malam oleh Tiang Perdamaian Km.6 Sampit yang dilupakan atau yang tidak didengar . Atau apakah kita tergolong bilangan yang disebut “bajingan”, “begundal”, dan “orang bebal”? []
BADAN PENGELOLA URUSAN MASYARAKAT ADAT MALINAU TERBENTUK

Malinau. Radar Sampit, 25 Januari 2015. Bupati Malinau, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Yansen TP pada 19 November 2014 lalu telah mengeluarkan Peraturan Bupati Malinau Tentang pembentukan Badan Pengelola Urusan Masyarakat Adat (BPUMA) Kabupaten Malinau. Sebelumnya, pada tahun 2012, Bupati Malinau telah menerbitkan Peraturan Daerah Malinau No.10 Tahun 2012 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat di Kabupaten Malinau.
BPUMA menurut Peraturan Bupati tersebut dilarang antara lain untuk “melibatkan BPUMA ke dalam kegiatan politik, langsung atau tidak langsung; dilarang mengatasnamakan BPUMA kecuali didasarkan pada ketentuan yang berlaku dalam BPUMA; dilarang menyalahgunakan wewenang BPUMA”.
BPUMA adalah lembaga pengelola urusan Masyarakat Adat dan bersifat independen, mmempunyai fungsi memastikan keberlangsungan pengakuan dan perlindungan Masyarakat Adat sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Malinau No. 10 Tahun 2012.
Badan ini terdiri dari wakil-wakil pemerintah Kabupaten Malinau (Dinas Kehutanan, Bagian Hukum, Tata Pemerintahan dan seorang anggota DPRD); Wakil-wakil Lenbaga Adat dari semua suku Dayak yang ada di Kabupaten Malinau; seorang akademisi dan wakil LSM yang ditetapkan.
Untuk membantu BPUMA dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya, dibentuk satu Sekretatiat terdiri atas Divisi Tata Usaha, Divisi Pendaftaran, Divisi Verifikasi dan Divisi Finalisasi.
Pembentukan BPUMA merupakan usaha pertama di Indonesia untuk mengkongkretkan pengakuan dan perlindungan Masyarakat Adat oleh penyelenggara Negara. (ask-10-1-15).

SAHEWAN PANARUNG HARIAN RADAR SAMPIT

BAHASA DAYAK NGAJU
Asuhan Kusni Sulang
Ungkapan-ungkapan Filosofis Dayak
~ Raja. Istilah raja adalah kata ambilan dari kosakata bahasa dari suatu masyarakat yang menerapkan sistem feodal seperti Jawa dan Kesultanan Banjar, tetangga Kalteng. Sementara masyarakat Dayak Ngaju merupakan masyarakat yang masih bersifat egaliter, masyarakat yang masih berada di taraf sederhana. Ketika mau memasuki masyarakat perbudakan, kolonialisme nmasuk memotongnya dan membawa masyarakat Dayak langsung ke masyarakat ekjonomi uang. Ketika Belanda mau menciptakan masyarakat hirarkis model Jawa, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Perkembangan yang mau dikembangkan oleh Belanda, menjadi terpotong sehingga perkembangan masyarakat Dayak Kalteng menjadi melompat-lompat. Keadaan begini sangat berpengaruh perkembangan pada manusia dan masyarakat Dayak Kalteng.
Dengan latarbelakang demikian, maka raja mempunyai pengertian negatif sebagai orang yang mau enak-enak saja, tidak mau kerja keras, malas, tapi suka main perintah.
Masuknya Christianisme menyertai dan menopang kolonialisme Belanda, membawa kosakata “raja” mempunyai pengertian lain, yaitu panutan, pemimpin, pengepala. Kosakata ‘raja’ dihubungkan dan bahkan diidentikkan dengan Yesus. Walau pun demikian pengertian dominan, tetap negatif. Misalnya “kilau raja”, seperti raja, masih berarti orang yang maunya enak-enak, malas tapi suka main perintah. Bandingkan konsep raja ini dengan dengan konsep Dayak Utus Panarung, Uras Pangkalima, Uras Tamanggung, dan lain-lain.(Lihat edisi-edisi terdahulu).

 

UNGKAPAN (SEWUT), IBARAT (TANDING) PERIBAHASA (PARIBASA) DAYAK
~ Kiti-kitik kilau ikuh asu. Bergerak (cepat ke kanan ke kiri) seperti ekor anjing. Perbandingan ini menggambarkan keadaan seseorang yang menahan kesabaranr untuk bisa segera melakukan sesuatu.
~ Manandu kilau manuk jagau. Berkokok seperti ayam jago. Perbandingan yang melukiskan kegirangan dan sorak-sorai seseorang setelah berhasil melakukan sesuatu. Misalnya gerak-gerik para olahragawan setelah memenangi pertandingan.
~Kilau kambé supa ancak. Ibarat hantu (karena kambé mempunyai konotasi negatif, saya masih mempertanyakan apakah kambé di sini, tepat diterjemahkan dengan hantu), mendapatkan saji-sajian. Perbandingan ini menggambarkan keadaan psikhologis seseorang yang mendapatkan sesuatu yang dia memang harap-harapkan. Dekat dengan perbandingan ini adalah perbandingan “seperti mendapat durian runtuh”, “pucuk dicinta ulam tiba”.

 

 

Sajak Adhie Massardi *
AYAT-AYAT REVOLUSI

1.

Aku menyaksikan matahari mengubah lautan
menjadi butiran lembut menggumpal menakutkan
menjadi tangan raksasa yang menggantung di langit
menghempaskan harapan menjadi airmata dan tawa jadi jerit

2.

Tapi isyarat langit itu tak pernah lagi sampai ke bumi
jiwa mereka sudah mati sedang jasadnya memumi
mereka agunkan kebenaran demi jabatan
dan kehormatan demi kehidupan lebih nyaman

3.

Karena isyarat langit tak bisa lagi menembus bumi
sedang para cerdik pandai mengunci diri dalam sunyi
maka aku susupkan ayat-ayat revolusi ke dalam sajak
agar pada saatnya nanti menyeruak dan menyalak

4.

Sungguh, mereka akan dicatat oleh sejarah
sebagai kaum yang tidak pernah belajar apa-apa dari sejarah
padahal sudah dicatat dalam kitab kehidupan ketatanegaraan
berbagai tanda akan lahirnya perubahan zaman

5.

Apabila para bajingan sudah memasuki struktur kekuasaan
mustahil alat negara bisa membawa mereka ke dalam penjara
dan apabila para bajingan sudah menguasai Istana
maka tinggal menunggu datangnya bencana

6.

Maka ketika angin buritan bersekutu dengan waktu
dan mengumpulkan remah-remah menjadi satu
perahu akan melaju menerjang badai menuju titik awal
meninggalkan para begundal dan orang-orang bebal

Januari 2015

TOPAN DALAM GELAS

Topan Dalam Gelas!

Oleh Kusni Sulang

Ketika berada di kecamatan Paranggean dua minggu lalu, saya menyaksikan kesibukan alat-alat berat PT Billy mengeruk tanah berwarna kecoklatan di kawasan yang akan digunakan untuk membangun rumah sakit. Tanah-tanah di daerah ketinggian yang dikeruk ini kemudian diangkut dan ditumpuk di tepi Sungai Tualan melalui jalan-jalan yang sedang dibangun. Saya tidak melihat tanah-tanah kerukan ini digunakan untuk menimbun jalan sebagaimana dikatakan oleh Camat Paranggean. Jalan-jalan Paranggean masih berlobang-lobang, hanya sedikit bagian yang diaspal, sekalipun pengaspalannya merupakan salah satu janji pilkada. Sebagian besar masih merupakan jalan yang dikeraskan. Berjalan mengelilingi kota kecil Paranggean hingga Bajarau, berkali-kali saya terperosok ke dalam lobang berlumpur dalam selutut. Jalan-jalan beginilah yang bolak-balik saban hari dilalui oleh truk-truk bermuatan berat dan telah berlangsung selama puluhan tahun. Sehingga dari keadaan jalan ini kitapun melihat perhatian sesungguhnya terhadap Paranggean, nasib dari janji-janhi pilkada.
Saya tidak mendapatkan bahwa mata saya menipu tentang apa yang dilihatnya, dan pengalaman berkali-kali masuk lumpur bukanlah pula kisah rekaan.

Penglihatan mata saya ini pulalah yang mengatakan bahwa PT Billy sedang membuka jalan menuju pelabuhan yang juga sedang dibangun. Tumpukan tanah mengandung bauksit yang diambil dari lahan kawasan rumah sakit, sudah menggunung di pinggir Tualan. Apakah pengerukan, penumpukan di dekat kawasan dermaga dan kemudian penongkangan tanah berbauksit ini oleh PT Billy merupakan salah satu isi kesepakatan antara Supian Hadi selaku Bupati dan PT Billy?
Pengangkutan tanah mengandung bahan-bahan mineral model ini pernah dilakukan oleh PT Freeport di Papua, perusahaan tambang raksasa yang tidak memberikan manfaat apa-apa bagi rakyat Papua yang tetap hidup dalam kepapaan. Akankah blunder berupa pengobralan dan penggratisan kekayaan alam setempat kembali diulang oleh penyelenggara Negara di Paranggean?
Persoalan yang dimunculkan oleh PT Billy dan PT IBB, justru terdapat pada soal mengobral murah sumber daya alam tanpa pertimbangan menyeluruh dan jauh, bukan pada soal membangun atau tidak rumah sakit yang diperlukan oleh penduduk provinsi dan juga oleh warga Republik ini yang memang tidak berkelebihan rumah sakit. Mengalihkan persoalan memang cara berkelit para maling yang berkuasa.
Jual obral sumber daya alam tidak lain dari bentuk politik pedagang primer yang dilakukan oleh penyelenggara Negara yang tamak. Dikatakan tamak sebab hasil jualan tersebut lebih banyak digunakan untuk memperkaya diri dan geng kekuasaannya.
Penongkangan pertama, artinya tanah bauksit ini dibawa keluar dari Paranggean terjadi pada 10 September 2013, Berbagai sumber dari Paranggean menyatakan bahwa penongkangan pertama ini telah menabrak karamba penduduk. Kejadian ini mengingatkan saya akan kerusakan-kerusakan lanting dan rumah penduduk di tepi sungai Cempaga, juga terdapat di wilayah kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), oleh tongkang-tongkang bauksit yang menggunakan aliran sungai Cempaga serta tidak mendapatkan penyelesaian sehingga penduduk menjawab perusakan berulangkali ini dengan menyandra tongkang-tongkang tersebut. Demikian di Cempaga, dan demikian pula penongkangan pertama telah menimbulkan masalah dengan penghuni tepi sungai Tualan. Persoalan dengan penduduk Paranggean ini bisa dipastikan akan mencuat pada masa mendatang apabila PT Billy yang terletak di antara desa Bajarau, kota kecamatan Paranggean, perkebunan Aseng dan sungai Tualan ini, terus dibiarkan melakukan kegiatan.
Terhadap penongkangan bauksit oleh PT Billy ini, Bupati Kotim Supian Hadi menegaskan bahwa “PT Billy sudah beraktivitas namun belum melakukan ekspor” (Harian Palangka Post, 25 September 2013). Apakah keberangkatan penongkangan pertama 10 September 2013 oleh PT Billy milik pemodal Taiwan itu hanya membawa bauksit untuk ditumpuk di wilayah lain negeri ini dan bukan untuk diekspor? Antara dua hal ini, apakah kata-kata Supian Hadi yang benar ataukah kenyataan telah terjadinya penongkangan? Demikian pula, samakah kenyataan di lapangan yang menunjukkan kerusakan lingkungan yang hebat dengan pernyataan Supian Hadi bahwa “Saya tidak ingin, terutama Paranggean, kampung saya sendiri (lingkungan rusak akibat investasi)” (Radar Sampit, 23 September 2013). Banjir besar yang berulangkali melanda Kotim tidak lepas dari akibat kerusakan lingkungan oleh politik penyelenggara Negara yang mengobral sumber daya alam. Banyak pernyataan-pernyataan Supian Hadi selaku Bupati Kotim tak lebih dari pernyataan seseorang yang bisa berkata-kata tapi tapi bisa berbahasa. Oleh karena itu sering kita kesulitan mendapatkan alur nalar atau memang pernyataan-pernyataan itu pernyataan-pernyataan minus nalar. Di bawah penyelenggaraannya, keresahan sosial menumpuk tak terselesaikan bahkan soal-soal baru muncul dan ditemukan.
Pada masalah ekspor, pembangunan dermaga, aktivitas, kehadiran hadirnya PT Billy dan IBB dan lokasinya terdapat masalah legalitas yang patut ditelusuri dan dibawa ke tempat terang. Tidak disimpan di tempat gelap atau remang-remang. Saya khawatir soal-soal besar di sekitar PT Billy dan IBB ini akan lenyap begitu saja setelah heboh sejenak sehingga tak obah ibarat topan dalam gelas. Apabila hal besar ini berlaku seperti topan dalam gelas, maka ia kembali membuktikan betapa hedonisme (uang sang raja) demikian berkuasa, mampu mendiktekan hukumnya. Hanya saja pengalaman di Kalteng, termasuk di Kotim, politik uang tidak pernah menyejahterakan penduduknya, kecuali penyelenggara Negara yang melakukan politik pedagang primer yang tamak. Ketamakan membenarkan segala cara untuk mencapai tujuan.
Memperkuat kebangkitan rakyat sadar untuk melakukan pengawasan dan keikutsertaan politik sebagai salah satu cara mengkoreksi kekeliruan salah pilih dalam pilkada dua setengah tahun silam, termasuk ikut-serta aktif dalam mengusut Bupati Kotim hingga soal-soal tuntas diselesaikan, masalah-masalah di sekitar PT Billy dan PT IBB menjadi terang, akan berguna untuk Kalteng dan Kotim hari ini dan esok. Mengusut tuntas artinya, kita tegas mengatakan “Stop!” pada kecurangan, dusta dan tipu-muslihat. Dalam pemilu ia diejawantahkan dengan memilih yang terbaik di antara yang buruk apabila yang ideal susah didapat. Memilih dengan menjual roh sendiri sama dengan membiarkan dusta berkuasa. Padahal, politik yang sesungguhnya bukanlah dusta tapi kehadiran dan kegiatan menghadirkan serta mempertahankan Negarawan yang bersiteguh menempuh jalan mewujudkan Republik dan Indonesia. Maka di sinilah saran Arie Rompas dari Walhi Kalteng agar “bupati Kotim harus diusut” (Palangka Post, 21 September 2013) dan ide Jhon Krislie, Ketua DPRD Kotim untuk membuat “rekom ke pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) [Palangka Post, 25 September 2013] menjadi sangat relevan. Relevan karena seperti diminta oleh Gubernur Kalteng A. Teras Narang, SH, “Bupati Kotim (harus) bertanggungjawab” (Palangka Post, 21 September 2013).
KPK relatif sampai sekarang, masih merupakan lembaga yang bebas. Dengan demikian kasus PT Billy dan IBB ini tidak menjadi topan dalam gelas. Suatu preseden baik patut dilakukan untuk menghentikan kesewenangan menjaja Kalteng termasuk menjual murah Kotim. Untuk itu diperlukan apa yang dikatakan oleh ungkapan Tiongkok Kuno: “Keberanian menyeret kaisar turun dari kudanya”. Sejarah Kalteng menunjukkan bahwa Uluh Kalteng mempunyai keberanian demikian seperti dikatakan oleh Abdulah pedagang Dayak di Jalan Lesa, Paranggean, “Dengan sisa 30% kami mampu menjungkir balikkan bumi”. Ataukah Kotim dan kekayaan alamnya memang tidak lebih dari barang obralan?!

AYAM BUTA

MANUK BABUTĖ
(Ayam Buta)

Semua orang mempunyai pancaindera. Mempunyai telinga dan mata. Telinga untuk mendengar, mata untuk untuk melihat. Masalahnya apakah kita sudah memaksimalkan manfaat dari mata dan telinga serta indera-indera lain untuk apa yang dalam filosofi Dayak disebut “hatamuei lingu nalata” (saling mengembarai pikiran dan perasaan sesama sehingga terjalin saling pemahaman kemudian untuk berlomba-lomba menjadi anak manusia yang manusiawi (hatindih kambang nyalun tarung mantang lawang langit)? Dalam bahasa sekarang: terjalin adanya komunikasi yang efektif sehingga pekerjaan untuk pemanusiawian manusia pun menjadi efektif.
“Komunikasi tidak hanya memberikan sebuah informasi. Komunikasi juga melibatkan elemen penting yang sering diabaikan, bagaimana menerima informasi, dan memahami apa yang disampaikan“ tulis Abdul Latief, M.Si dalam Harian Tempo, Jakarta, 13 Oktober 2013. Untuk adanya komunikasi demikian, kemauan dan kemampuan mendengar, melihat (termasuk membaca) serta kecerdasan emosional sangat diperlukan. Kemampuan boleh jadi terbatas, tapi asal dan jika ada kemauan yang merupakan wujud dari komitmen manusiawsi, kemampuan terbatas bisa di atasi. Sebab dengan mendengar, melihat dan mengasah kecerdasan emosional oleh adanya komitmen manusiawi, bisa teratasi. Melalui mendengar, melihat dan kecerdasan emosional, kemampuan terbatas bisa diperkaya dan diperkuat oleh kearifan massa.
Steven R. Covey dalam bukunya yang berjudul The 7 habits of Highly Effective People, membagi kualitas mendengar menjadi lima tingkatan. Pertama adalah ignorant, pendengar yang tidak peduli. Ini merupakan tingkatan terendah. Pendengar sama sekali tidak memperhatikan apa yang disampaikan oleh lawan bicara, bahkan tatapan mata dan postur tubuh menunjukkan sikap acuh, tidak mau mendengarkan.
Tingkat kedua, pretending atau pura-pura mendengarkan. Pendengar menunjukkan sikap yang terlihat seperti mendengarkan, tetapi sebenarnya tidak tahu apa yang dibicarakan oleh lawan bicara.
Tingkat ketiga, selective atau hanya mendengar apa yang mau didengar. Pendengar hanya mendengarkan hal-hal yang dianggap penting dan menarik baginya, selebihnya dianggap tidak memiliki makna.
Tingkat keempat, attentive, yaitu mendengarkan dengan penuh perhatian, mencoba mendengar semua kata-kata yang diucapkan dan memahami setiap pesan yang disampaikan.
Tingkat kelima, emphatic, yang menempati tingkatan tertinggi dalam nendengar. Empati adalah kemampuan untuk menempatkan diri pada situasi atau kondisi yang dihadapi oleh orang lain. Dengan empati, kita senantiasa mengerti terlebih dulu sebelum dimengerti oleh orang lain. Hal ini yang disebut sebagai mendengar dengan hati. (in: Abdul Latief, M. Sim 2013).
Namun yang sering terjadi adalah keadaan yang dalam bahasa Inggeris dikatakan: “You hear me, but you don’t listen to me” (kau mendengarkan saya, tapi senyatanya tidak mendengar saya). Sehingga apa yang dikatakan oleh lawan bicara dipandang seperti suara angin lalu. Masuk dari telinga kiri keluar dari telinga kanan.
Yang banyak didapat di negeri ini, termasuk di Kalimantan Tengah adalah kualitas pendengar yang ignorant, pretending dan selective. Lebih-lebih jika lawan bicara itu adalah orang rendahan atau warga biasa tanpa kedudukan, tidak kaya dan tidak “terpandang”. Kualitas attentive dan emphatic sangat langka didapat. Lebih langka lagi di kalangan penyelenggara Negara. Pihak yang terakhir ini memandang kekuasaan berbagai kadar dan jumlah yang ada di tangan mereka, identik dengan kebenaran dan peraturan. Dengan sikap ini, seorang Ketua DPRD Kotim misalnya dengan sewenang-wenang memperlakukan janji yang ia buat sendiri. Dan kesewenang-wenangan ini dipandang benar karena ia memegang kekuasaan. Kekuasaan membenarkan segala tindakan apa saja yang ia lakukan. Padahal tidak sedikit di antara mereka yang sebenarnya bukanlah orang tepat di tempat yang tepat, karena selain latar belakang formasi formal mereka sama sekali tidak ada kait-mengaitnya dengan bidang yang mereka tangani, juga mereka tidak mempunyai minat terhadap bidang tersebut. Ambil sebagai contoh orang yang bertanggungjawab terhadap bidang kebudayaan, sering berlatar belakang insinyur pertambangan, insinyur sipil, ekonomi, dan lain-lain yang jauh dari bidang kebudayaan. Kualitas dan tuntutan tanggungjawab tidak imbang. Kesenjangan besar dikarenakan segalanya diukur dengan kekuatan uang.
Andaikan saja mereka ini dengan rendah hati mengakui bahwa mereka orang awam di dunia kebudayaan, kekurangan ini bisa diatasi apabila mereka mau dan mampu mendengar, lalu menyerap dan melaksanakan ide-ide baik dari para interlokutornya. Kemauan mendengar ini adalah pertanda bahwa mereka mempunyai keberpihakan manusiawi, menjunjung nilai-nlai republikan dan berkeindonesiaan. Hanya saja nampaknya kemauan mendengarpun, prakarsa dan kemampuan mengorganisasi pun tidak ada sehingga dengan birokrat kebudayaan tipe ini, langkah terobosan maju di bidang kebudayaan tidak bisa diharapkan. Kualitas mendengar yang ignorant, pretending dan selective tidak lain dari cerminan keberpihakan manusiawi seseorang, cerminan dari langkanya negarawan sebagai penyelenggara Negara. Seorang negarawan akan mempunyai kualitas mendengar yang attentive dan emphatic, kemampuan menjadi murid dahulu sebelum jadi guru, bukan seperti ujar pepatah Dayak “bajuju kilau manuk babuté”

“TIDAK HANYA DARI SAWIT”

“TIDAK HANYA DARI SAWIT”
Oleh Kusni Sulang

Invasi besar-besaran perusahaan besar swasta (PBS) baik perkebunan sawit maupun prusahaan tambang telah merobah secara drastis tatantan ekonomi masyarakat pedesaan Kalimantan Tengah (Kalteng). Perobahan bangunan dasar ini kemudian berlanjut ke perobahan berbagai bidang lainnya, termasuk pola pikir dan mentalitas. Invasi PBS ini menyebabkan warga desa kehilangan tanah sebagai alat produksi utama mereka. Mereka yang tadinya tergantung pada alam yang ramah, alam itu menjadi rusak mulai dari puncak gunung hingga ke sungai-sungai yang menyediakan ikan dan air untuk dikonsumsi. Perladangan yang tadinya dilakukan secara berpindah oleh akumulasi tanah di tangan PBS (terjadi dengan berbagai cara, mulai dari penjualan sampai ke penjarahan), tidak lagi bisa dilangsungkan dengan bebas. Akumulasi pemilikan tanah ke tangan PBS dan penyelenggara Negara bermula dari politik investasi yang dipilih oleh penyelenggara Negara yang tidak memihak rakyat. Hasilnya adalah pemerataan kemiskinan, ketidakberdayaan masyarakat serta berkepanjangan dengan konflik agraria yang tidak selesai-selesai dan sengaja tidak diselesaikan, jusru dipelihara. Saya katakan dipelihara, karena model investasi sekarang merupakan sumber penghasilan bagi penyelenggara Negara. Dengan politik investasi seperti sekarang, Indonesia, termasuk Kalteng menjadi sorga bagi investor dan penyelenggara Negara, sebaliknya menjadi neraka bagi warga desa. Warga desa makin terpuruk, makin tidak berdaya, tetap menjadi obyek kesewenang-wenangan. Dalam keadaan demikian melawan dan konflik merupakan konsekwensi logis dan tidak terelakkan. Melawan dan membela serta mempertahankan hak dasar untuk hidup bukanlah kejahatan tapi benar. Masalahnya terletak pada bagaimana melawan secara cerdas sehingga membuahkan hasil yang diinginkan. Kekerasan adalah bentuk tertinggi dari kemarahan tak terkendalikan oleh ketidakadilan tak tertanggungkan lagi. Jika bentuk ini yang digunakan sebagai alat utama, maka ia akan menggeser persoalan ke jurusan pidana sehingga memperunyam masalah di hadapan kekuatan persekutuan uang dan kekuasaan.
Sawit dan tambang-tambang itu sekarang sudah sampai pintu rumah dan atap dapur. Kemiskinan pun lalu lalang hingga ruang-ruang keluarga bahkan tidur di rumah. Pertanyaan berikut yang mendesak diselesaikan adalah bagaimana “tunbuh kembang bersama”. Bagaimana hadirnya PBS bisa menyejahterakan, bagaimana menghalau kemiskinan dari ruang-ruang keluarga di pedesaan yang luas.
Untuk itu pertama-tama diupayakan adanya bahasa yang sama melalui kelas-kelas belajar yang bukan hanya satu dua kali, baik bagi warga masyarakat adat maupun bagi pengambil keputusan di PBS-PBS.Dengan adanya bahasa yang sama maka komunikasi bisa terjalin baik. “Tumbuh kembang bersama” hanya mungkin terwujud apabila ada bahasa yang sama ini. Bahasa ang sama ini hanya mungkin didapat melalui belajar. Sebab masalah, bukan hanya ada di penyelenggara Negara dan PBS tapi juga di kalangan warga masyarakat adat dan para pemangku adat. Dengan bahasa yang sama para pihak membaca dan membahasakan masalah-masalah yang dihadapi untuk diselesaikan bersama-sama.
Setelah beberapa kali melakukan kelas belajar, pimpinan PT KIU dari PT Makin Group berprakarsa mengundang pemuka adat dan desa Kabuau untuk berbincang santai membicarakan masalah bagaimana perusahaan dan warga masyarakat bisa “tumbuh kembang bersama”, bagaimana kehadiran perusahaan benar-benar bisa menyejahterakan masyarakat setempat. Pimpinan PT Kiu menanyakan pendapat dan meminta saran-saran pemuka adat dan desa setempat. Dijelaskan oleh pimpinan PT KIU bahwa penyejahteraan tidak mesti tergantung pada sawit. Ternyata pemuka adat dan desa belum bisa merumuskan keinginan mereka dalam bentuk usul dan saran. Dari prakarsa yang baik dan pembicaraan santai tersebut nampak perlunya pendidikan dan pendampingan baik pemikiran maupun secara tekhnis, lebih-lebih untuk usaha-usaha produktif non-sawit. Sebelum pendampingan ideologis dan teknis dilakukan, masyarakat adat niscaya menataulang dan merapikan kelembagaan adat mereka. Sebab pemangku adat dalam sejarahnya adalah organisator dan sekaligus pemikir atau konseptor bagi masyarakat. Sebagai organisator dan pemikir, merekalah yang membaca dan merumuskan keadaan masyarakat adatnya, kemudian bersama-sama unsur-unsur tripartit penyelenggaraan Negara dan masyarakat lainnya mencari cara penyejahteraan bersama. Diakui atau tidak, kelembagaan adat Dayak sekarang masih lemah dan kacau-balau baik dari segi organisasi, pengetahuan , apalagi kemampuan. Penguatan kelembagaan adat dan para pemangku adat inilah yang mendesak ditangani agar masyarakat adat dan kelembagaan adat benar-benar bisa menjadi subyek. Terhadap soal ini para pihak terkait diminta kejujurannya untuk memeriksa diri dan mulai bekerja, tidak hanya mengeluarkan pernyataan-pernyataan dan melakukan manipulasi. Sedangkan bagi PBS nasional yang nasionalistis, barangkali model yang diberikan oleh pabrik coklat Inggris dalam membangun dan mengubah desa Melwyn menjadi desa taman terintegrasi dengan pabrik, bisa dijadikan acuan dalam mewujudkan konsep “tumnbuh kembang bersama”. Jika hal ini berhasil diwujudkan maka PBS nasional yang nasionalistis akan menegakkan satu model bagi kehadiran PBS di negeri ini. Barangkali pembangunan dan perubahan desa di sekitar pabrik menjadi desa-kota atau desa-taman seperti Melwyn lebih realistis dan hemat dari konsep agropolitan. Ketika desa-kota atau desa-taman sudah terbangun, saat itu konflik agraria bisa sangat diminimkan dan konsep “tumbuh kembang bersama” boleh dibilang jadi kenyataan. Hanya saja konsep ini mungkin diwujudkan apabila masyarakat adat dan kelembagaan adatnya sudah tumbuh menjadi subyek. Menyalakan lilin lebih baik daripada mengutuk kegelapan. Melwyn adalah sebuah lilin yang telah dinyalakan. Mengapa lilin sejenis tidak dinyalakan sehingga terang cahaya itu dinikmati bersama? []
Eva Bande: Indonesia Darurat Agraria!
JAKARTA- Saat ini Indonesia telah sampai pada situasi darurat agraria. Sehingga pemerintahan Joko Widodo tidak mungkin dapat menyelesaikan berbagai konflik agraria kasus per kasus. Hal ini disampaikan oleh aktivis agraria, Eva Bande dalam diskusi saat mengunjungi tenda suku anak dalam (SAD) dari Jambi yang menginap di Komnasham, Rabu (24/12).
“Karena itu saya mengusulkan pada Presiden Jokowi agar segera dibentuk satgas penyelesaian konflik agraria yang harus dibawah langsung presiden. Karena situasinya darurat, maka satgas ini harus segera dibentuk melalui Keputusan Presiden (Keppres),” tegasnya.
Ia mengusulkan agar satgas penyelesaian konflik agraria beranggotakan orang-orang yang selama ini konsisten bersama kaum tani berjuang untuk pembaharuan agraria.
“Situasi darurat tidak mungkin diselesaikan secara biasa, oleh karenanya satgas harus berisi orang-orang yang sungguh-sungguh mengabdikan diri pada perjuangan refomasi agraria. Bukan orang yang sembarangan. Jumlahnya cukup banyak. Kalau presiden benar-benar punya komitmen pada kaum tani Indonesia, itu gak susah,” aktivis yang barusan saja mendapatkan grasi dari presiden Joko Widodo ini.
Norman, pemangku adat suku anak dalam menyambut baik gagasan dari Eva Bande. Menurutnya, Eva Bande harus mau nantinya memimpin satgas itu kalau Presiden Joko Widodo membentuknya.
“Kami hanya percaya kalau satgas itu dipimpin Eva Bande. Karena kami sudah tak percaya dengan orang-orang pemerintahan, baik itu dari kementerian agraria, kehutanan, pemkab dan lainnya. karena selama ini mereka tak pernah memperjuangkan masalah kami. Yang ada hanya janji-janji saja dan tahu-tahu tanah kami sudah dirampas. Saat ini, kami hanya percaya kepada para aktivis yang selalu setia mendampingi kami dalam susahnya perjuangan kami,” tegasnya
Sekretaris Jenderal Serikat Tani Nasional (STN), Binbin Firman Tresnadi dalam kesempatan yang sama mengatakan penyelesaian konflik agraria harus mengacu kepada Pasal 33 Undang-undang Dasar 45 yang asli dan Undang-undang Pokok Agraria No 5/1960.
“Penyelesaian konflik agraria sangat mendasar. Sehingga kalau tidak berpegang pada UUD’45 yang asli dan UUPA maka akan berpotensi diselewengkan seperti sekarang ini. Sehingga bukan jalan keluar, tapi muncul persoalan-persoalan baru yang lebih merugikan rakyat,” jelasnya.
Selain itu menurutnya kebutuhan mendesak saat ini adalah persatuan nasional seluruh kekuatan organisasi yang selama ini berjuang untuk pembaharuan agraria.
“Jangan sampai usulan Eva soal pembentukan satgas penyelesaian konflik agraria yang saat ini sudah di respon oleh Jokowi ditelikung oleh kekuatan-kekuatan politik yang selama ini menjadi musuh kaum tani. Saat ini adalah momentum yang tepat bagi para pejuang agraria untuk menyatukan diri,” tegasnya. (Calvin G. Eben-Haezer, in: Bergelora.com, Kamis, 25 Desember 2014)

Jokowi Bentuk Satgas Agraria Atas Usul Eva Bande
Oleh Putri Artika R
Presiden Jokowi mengabulkan permintaan aktivis HAM Eva Bande yang mendesak pemerintah untuk membuat satgas penyelesaian konflik agraria. Dalam waktu dekat Jokowi akan mengeluarkan Perpres terkait hal ini.
“Sekarang sedang diusulkan itu sudah ada Perpres baru. Minggu ini ditandatangani presiden,” ujar Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (23/12).Andi mengatakan Perpres baru tersebut akan mengatur tentang komunitas adat terpencil dan juga pemberdayaan mereka di tanah adat. “Itu tentang komunitas adat terpencil. Itu ada pemberdayaan mereka di tanah adat, penguatan hukum masyarakat adat,” ujarnya.
Terkait pembentukan satgasnya, kata Andi, akan menyusul. Namun dipastikan akan diprakarsai oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
“Akan ada pembentukan satgas yang akan diprakarsai Kemen KLH dengan badan bekerjasama dengan asosiasi masyarakat adat nusantara tentang masyarakat adat yang berkaitan dengan hal tanah ulayat masyarakat adat,” ujarnya.
Sebelumnya, Jokowi memberikan grasi kepada Eva Bande yang ditahan akibat sengketa lahan di Sulawesi Tengah. Menurut Jokowi, Eva layak diberikan grasi lantaran memperjuangkan hak bagi masyarakat adat setempat. Eva bebas saat peringatan Hari Ibu.
Eva kemudian mendesak Jokowi untuk membuat satgas penyelesaian konflik agraria. “Saya sudah usulkan ke Pak Jokowi, untuk membentuk satuan tugas terkait penyelesaian konflik agraria. Bukan lagi pemetaan konflik tapi harus ada penegakan hukum. Jokowi menjawab ya saya paham, akan segera saya bicarakan,” ujar Eva Bande.
Satgas tersebut terdiri dari elemen masyarakat adat, pemerintah, dan lembaga terkait lainnya. Selama periode tertentu, satgas memiliki misi khusus untuk merampungkan permasalahan laten tersebut.[has, in: Sumber: Merdeka.Com, 23 Desember 2014).]
Kompensasi Bukan Jalan Keluar Konflik Agraria
JAKARTA- Kompensasi ekonomi yang selalu ditawarkan pemerintah bagi berbagai kasus dan konflik agraria bukanlah jalan keluar bagi berbagai persoalan dan konflik agraria yang terjadi selama ini. Sehingga pemerintah selalu menemukan jalan buntu pada setiap perlawanan rakyat tani yang mempertahankan tanah yang dirampas. Hal ini ditegaskan oleh Ketua Umum Serikat Tani Nasional (STN) Yoris Sindhu Sunarjan.
“Konflik agraria yang berlarut-larut ini terjadi karena sudut pandang negara yang masih melihat penyelesaian kasus agraria hanya pada sebatas kompensasi ekonomis semata. Tidak diikuti oleh kajian yang berlandaskan pada keadilan sosial dan kemanusiaan yang adil dan beradab,” tegasnya kepada Bergelora.com seusai diskusi bersama aktivis tani Eva Bande di tenda suku anak dalam yang menginap di Komnasham, Jakarta, Rabu (24/12).
Menurutnya, memang kabinet dipimpin oleh Presiden Joko Widodo baru saja bekerja dan butuh sedikit waktu tambahan untuk mengkaji penyelesaian yang lebih adil untuk berbagai kasus konflik agraria khususnya kasus Suku Anak Dalam ini.
“Responnya yang demikian cepat dalam menanggapi usulan Eva Bande yang baru saja menerima grasi tentang satgas agraria sepertinya memberikan harapan baru lagi setelah banyak harapan pupus dengan berbagai kebijakan yang justru anti rakyat,” ujarnya.
Ia juga mempertanyakan mengapa satgas penyelesaian konflik agraria yang semestinya melibatkan unsur-unsur seperti kementerian agraria, kementerian LH dan kehutanan, kementerian pertanian, kementerian polhukam, dan masyarakat dan sebagainya, dipersempit hanya pada kementerian LH dan kehutanan dengan cakupan masalah diseputar pemberdayaan tanah ulayat dan hutan adat sebagaimana keterangan yang disampaikan Andi Widjayanto sebagai Seskab.
“Saya yakin, sekali lagi gagasan bagus, tapi pelaksanaannya akan kembali bertentangan dengan UUD’45 dan UUPA. Semua persoalan akan direduksi pada kompensasi ekonomis. Dan petani pasti akan tetap melawan,” tegasnya.

Kepahitan
Sebelumnya menurutnya, Peringatan hari Hak Asasi Manusia (HAM) 10 Desember 2014 adalah hari yang terpahit bagi Suku Anak Dalam Bathin Bahar yang masih berkonflik dengan perusahaan perkebunan sawit PT. Asiatic Persada.
Setelah melakukan perjalanan jarak jauh dengan berjalan kaki dari Jambi sampai ke Istana Negara, mereka harus menerima pil pahit dengan berkemah di kantor Komnas HAM karena tak mendapatkan kepastian sedikitpun atas pengaduan mereka.
Jawaban birokratis selalu mengiringi setiap pertemuan dengan lembaga-lembaga negara terkait masalahnya, seperti BPN, Komnas HAM, bahkan sampai ke para menteri kabinet Kerja.
Tanpa memiliki kepastian biaya hidup di Jakarta karena sudah tak memiliki lagi sesuatu untuk bertahan hidup dikampungnya, puluhan perwakilan Suku Anak Dalam Bathin Bahar masih tetap bertahan di Komnas HAM untuk berjuang demi tanahnya yang dirampas oleh negara pada puluhan tahun silam.
Peristiwa perampasan tanah ulayat SAD yang sudah terjadi puluhan tahun lalu semestinya ditempatkan sebagai bagian dari penghilangan hak hidup dan kedaulatan atas tanah air warga negara di Indonesia yang dilindungi konstitusi berdasarkan Pasal 33 UUD 1945.
“Namun pada kenyataannya pemerintah hanya melihat masalah itu sebagai gangguan kamtibmas yang dapat merugikan berjalannya investasi. Alhasil, seluruh konflik yang melibatkan Suku Anak Dalam dari berbagai area dan kelompok hanya diberikan kompensasi lahan pengganti seluas 2.000 hektar,” demikian Yoris Sindhu Sunarjan.
Perlu diketahui bahwa untuk Suku Anak Dalam kelompok Bathin Bahar yang komunitasnya sebanyak 3 kampung, memiliki luas lahan 3.550 hektar tanah yang terampas. Belum lagi jika dijumlahkan dengan kelompok-kelompok yang lain. Akan menjadi sumber masalah baru penyelesaian konflik yang ditawarkan pemerintah dan PT Asiatic Persada dengan mengintegrasikan seluruh komunitas Suku Anak Dalam dari berbagai kelompok ke dalam lahan kompensasi seluas 2.000 hektar yang sudah disiapkan. Belum lagi disinyalir lahan kompensasi tersebut juga masih bermasalah.

200 Ribu Hektar
Secara umum memang bukan hanya lahan seluas 3.550 hektar saja yang menjadi problem agraria bagi Suku Anak Dalam karena mereka secara menyeluruh memiliki lansekap seluas hampir 200 ribu hektar yang sudah berubah menjadi kawasan hutan industri dan perkebunan.
“Masalah penataan tanah ulayat dan hutan adat menjadi pintu masuk penyelesaian konflik agraria secara utuh. Namun konsistensi kabinet Jokowi-JK ini akan diuji lagi dalam proses berikutnya. Karena pihak pemerintah lokal dan perusahaan perkebunan sawit yang dilindunginya masih berkutat pada angka 2.000 hektar untuk menyelesaikan semua masalah.
Sampai saat ini perwakilan Suku Anak Dalam Bathin Bahar kelompok 3 Kampung masih menunggu jawaban dari Presiden Jokowi atas tuntutannya.
Suku Anak Dalam menuntut dikembalikannya tanah adat seluas 3.550 hektar yang dulu dirampas oleh negara dan sekarang digunakan oleh perusahaan perkebunan sawit PT Asiatic Persada (PT. AMS)
“Menolak skema penyelesaian konflik dengan lahan kompensasi seluas 2.000 hektar yang dicadangkan pemerintah kabupaten Batanghari dimana lahan tersebut pun masih bermasalah,” tegas Norman, mewakili Suku Anak Dalam pada Bergelora.com. (Calvin G. Eben-Haezer, in: Bergelora.com,Kamis, 25 Desember 2014 )

Eva Bande: Jokowi Dikelilingi Hamba Pemilik Modal

JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah orang baik yang akan berupaya membela kaum tani dalam menghadapi perampas-perampas tanah rakyat. Tetapi disekitar Presiden Joko Widodo lebih banyak orang tak baik yang telah menjadi hamba pemilik modal dari negeri asing dan negeri sendiri. Hal ini disampaikan aktivis agraria, Eva Bande dari Mataram kepada Bergelora.com di Jakarta Senin (29/12).
“Yakinlah dia (Presiden Jokowi-red) sedang melakukannya, sembari menyiasati situasi disekelilingnya, agar di ujung upaya penyelamatan nasib rakyat sungguh untuk rakyat, bukan untuk para pengambil untung dari derita saudara-saudara sekalian,” tegasnya kepada warga Anak Dalam dari Jambi yang sedang memperjuangkan lahannya di halaman kantor Komnasham di Jakarta.(http://www.bergelora.com/nasional/politik-indonesia/1571-eva-bande-jokowi-dikelilingi-hamba-pemilik-modal.html).

MUDAH-MUDAHAN BUKAN KELATAHAN

MUDAH-MUDAHAN BUKAN KELATAHAN
Oleh Andriani S. Kusni

Menjelang enam bulan terakhir masa jabatannya yang kedua yang akan berakhir Agustus 2015 nanti, pada 20 Januari 2015 lalu, Gubernur Kalimantan Tengah mengundang kami dari Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah untuk turut serta dalam pertemuan yang disebut secara mentereng “Coffee Morning” (yang tentu saja bukan bahasa Dayak). Sesuai acara : Gotong Royong (Meng)Kembangkan Dunia Parawisata di Kalteng”, yang hadir adalah mereka yang dianggap berkaitan dengan dunia parawisata, berjumlah 50-an lebih memenuhi Ruang Aula Éka Hapakat (Tempat Bersepakat) Kantor Gubernur.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng Dr.Siun Jarias, SH, MH dalam laporannya menyebutkan bahwa tujuan “coffee morning” yang dalam kenyataannya tidak lain dari rapat, adalah “untuk menggali potensi pariwisata di Kalteng”. Untuk menjelaskan arti penting pariwisata dan potensi parawisata di daerah ini, dan boleh jadi sekaligus untuk meyakinkan para peserta “coffee morning” terlebih dahulu para peserta mendengarkan paparan lima pembicara, antara lain dari Bank Indonesia, Biro Pusat Statistik Kalteng, dan termasuk Gubernur sendiri.
Mendengar paparan tentang arti penting parawisata dan potensinya di Kalteng, kalau mau jujur, isi (substansi) dari paparan-paparan tersebut sejak bertahun-tahun dipidatokan secara standar-formal oleh para penanggungjawab dinas-dinas terkait. Sejak bertahun-tahun itu pula, yang potensial tidak juga berubah-ubah menjadi real (nyata). Sejak bertahun-tahun pula tenaga-tenaga pokok yang diharapkan untuk mengembangkan parawisata di Kalteng di lingkaran birokrasi masih-masih yang itu-itu juga yaitu mereka yang sejak bertahun-tahun berbicara secara standar-formal tentang potensi wisata Kalteng serta hadir di “coffee morning” 20 Januari 2015, yang potensial tetap saja potensial, belum juga jadi real, bahkan keadaannya tidak jarang merosot dari semula karena tidak terurus seperti Danau Tahaï, untuk hanya mengambil satu misal. Kota Palangka Raya yang disebut gerbang wisata Kalteng sampai hari ini tidak mempunyai Taman Budaya aktif, Dewan Kesenian yang berperan bagi perkembangan kesenian, entah berapa cagar budaya yang hancur, taman kota tanpa konsep integral, dsb. apakah keadaan ini yang disebut “tidak ada rotan, akar pun berguna” dan bicara pertanda telah bekerja?
Pengembangan pariwisata, saya kira pertama-tama adalah kesiapan internal di berbagai bidang. Kesiapan yang memberi wisatawan kenyamanan, ketenangan, keamanan, kelancaran dan kemudahan. Bukan brand dan promosi sebagaimana pernah dikemukakan oleh sementara pihak. Tanpa kesiapan internal, brand dan promosi sebagus dan sehebat apa pun akan menjadi brand dan promosi kosong yang menjerakan wisatawan jika tanpa isi yaitu kesiapan internal. Jalan-jalan tanpa trotoar, tak ada ada kemudahan bergerak cepat dari satu tempat ke tempat lain, jam 21.00 sudah sulit mencari kendaraan umum, sampah membludak menabur busuk yang menusuk, tentu saja keadaan demikian bukanlah kenyamanan yang menarik orang kembali datang. Brand dan promosi penting ketika persiapan internal relatif padan dilakukan.
“Coffee morning” atau rapat kerja dengan nama lain pada 20 Januari 2015 lalu bagi saya terutama memperlihatkan mulai adanya perhatian lebih pemerintah terhadap masalah kebudayaan dan pariwisata sesuai dengan perkembangan di pemerintahan Jakarta. Artinya ada arus besar dan kuat yang menggerakkannya. Dengan kata lain ikut arus, bukan dari kesadaran internal. Kata sederhananya: Latah! Sehingga dasarnya kurang meyakinkan.
Dalam masyarakat primordialisme, paternalistik, patron-client, sikap latah dan ABS (asal bapak senang) bisa diminimkan akibat negatifnya apabila patron mengawasinya dengan ketat sesuai konsep awal. Di sinilah perlu adanya patron yang visioner dan organisator sekaligus. Yang visioner dan organisator biasanya pandang mendengar, cerdik membaca dan menyerap sebelum bertindak.
Masa kerja Teras tinggal enam bulan lagi. Apakah kemauan baik yang dicetuskan ulang di “coffee morning” 20 Januari 2015 kemudian akan menjadi kemauan latah?

BAHASA DAYAK NGAJU
Asuhan Kusni Sulang
Ungkapan-ungkapan Filosofis Dayak
~ Métu, binatang. Dia é kalunén, bukan manusia. Kata ini pertama-tama adalah sebuah makian keras kepada seseorang yang perilakunya tidak beradat. Dunia yang dimakin bukanlah dunia manusia yang beradab dan berbudaya. Secara terbalik, dari makian ini, kita bisa melihat konsep Dayak tentang yang disebut manusia (kalunén) seperti yang digambarkan oleh berbagai konsep seperti réngan tingang nyanak jata, hatindih kambang nyalun tarung mantang lawang langit, dll yang pernah diuraikan dalam ruangan ini (Lihat edisi terdahulu). Yang menarik di sini adalah tidak digunakannya kata setan untuk memaki. Perbandingan yang digunakan lebih cenderung menggunakan jenis-jenis hewan tertentu. Ketika agama-agama baru masuk dan dianut oleh orang Dayak , pada saat itu perbandingan-perbandingan relijius digunakan.

UNGKAPAN (SEWUT), IBARAT (TANDING) PERIBAHASA (PARIBASA) DAYAK
~ Lapis tau inarawang, bulat tau imbaring. Tipis bisa diterbangkan, bundar bisa dibaringkan. Pepatah ini melukiskan bahwa segala sesuatu sesulit apa pun, apabila sudah seia-sekata dan bertekad, maka segala rintangan untuk mewujudkan suatu cita-cita bersama akan mungkin teratasi.
~ (Métuh) buli, baya manyaup bau (U di sini U lemah) ikh. (Waktu. ketika) pulang, (ia) cuma mencuci mukanya saja. Pepatah ini menggambarkan bahwa keadaan seseorang yang sangat sibuk, sehingga ketika pulang ia hanya sempat mencuci muka saja.
~Tégé jukung, handak hanangui. Ada perahu (tapi malah) mau berenang. Pepatah ini menggambarkan sikap dan atau keputusan seseorang yang tidak masuk akal. Walau pun syarat yang padan telah tersedia, tapi orang itu malah memilih jalan sulit dan beresiko.
~ Jukung papan bermuatan intan. Perahu papan (Biasanya perahu Dayak zaman dahulu bukan terbuat dari keping-keping papan melainkan batang pohon kayu yang besar sesuai dengan besar-kecil perahu yang mau dibuat). Pepatah ini menggambarkan satu pasangan muda-mudi atau dua hal-ikhwal yang dari berbagai segi tidak serasi untuk dijodohkan.

TIANG PERDAMAIAN ITU MASIH TEGAK DI TEMPATNYA SEMULA

TIANG PERDAMAIAN ITU MASIH TEGAK DI TEMPATNYA SEMULA
Oleh Kusni Sulang

Mengakhiri Tragedi Sampit tahun 2000-2001, di Km. 6 Sampit ibukota Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) didirikan sebuah Tiang Perdamaian. Tiang tinggi menjulang itu, tentunya dimaksudkan untuk memperingatkan semua orang agar Tragedi berdarah yang tidak menguntungkan siapa pun itu tidak terulang lagi dan jangan sekali-kali diulang.
Dalam masyarakat majemuk seperti di Kotim, serta Kalteng secara keseluruhan, Tiang Perdamaian bersejarah itu, sekarang masih berdiri di tempatnya semula. Niscayanya patut dirawat dan diperlakukan sebagai Monumen Utama, bukan embel-embel dan ditepikan. Bukanlah mustahil, apabila orang-orang ke Sampit yang tak luput dari pertanyaan adalah Tragedi Sampit 2000-2001 dan di sinilah Tiang Perdamaian membantu kita bertutur. Tiang ini dari segi sejarah merupakan salah-satu ikon Sampit dan bahkan ikon Kalteng. Tiang Perdamaian ini jauh lebih berarti dari Patung Manjuhan (Jelawat) yang baru dibangun dan secara politik, sejarah, kultural serta linguistik sulit dipertanggungjawabkan. Seniscayanya juga, Tragedi Sampit yang berdarah itu diperingati saban tahun agar penduduk tidak gampang lupa dan melupakan sejarah. Apakah memperingati Tragedi itu akan membuka luka lama? Bisa jadi, tapi barangkali ketika luka itu menganga, orang-orang diingatkan kembali tentang bagaimana niscayanya hidup dalam masyarakat majemuk dengan menerapkan prinsip di mana langit dijunjung, di situ bumi dibangun sesuai kedudukan sebagai warganegara Republik dan anak bangsa bernama Indonesia. Orang Poso bilang: Kalau mau masuk Poso, gantungkan badigmu di pohon perbatasan karena lain padang lain belalang, lain lubuk lain pula ikannya. Terbukanya luka lama, secara perbandingan jauh lebih kurang sakitnya daripada ribuan korban nyawa dan harta benda melayang lagi secara sia-sia. Terbukanya luka barangkali gampang mengingatkan kita betapa Tragedi model Tragedi Sampit 2000, tidak baik dan tidak menguntungkan siapa pun. Memperingati Tragedi Sampit 2000 merupakan salah satu bentuk pendidikan kewarganegaraan yang republikan dan berkeindonesiaan, bagaimana hidup beradat, menjadi manusia beradat di mana pun.
Saya khawatir Tragedi Sampit 2000 tidak dipelajari benar-benar secara mendalam sehingga menyisakan arogansi di satu pihak dan dendam di pihak lain. Dua sikap ini sebenarnya tidak lain dari dua sisi dari satu mata uang, wujud dari lupa dan minim adat, bentuk dari tidak belajar sejarah sekali pun berdarah-darah, sehingga gampang tersulut dan membakar. Akibatnya pengalaman keledai yaang tersandung dua-tiga kali di batu serupa bisa terjadi di kehidupan bermasyarakat kita. Tragedi berdarah-darah tahun 2000-2001 itu hanya dilihat sebagai peristiwa tragis (kalau pun mereka pandang sebagai tragedi) tanpa makna samasekali dalam arti peningkatan taraf kesadaran manusiawi, anak bangsa, putera-puteri negeri dan warganegara.
Campurtangan Dewan Adat Dayak (DAD) Kotim yang diketuai oleh Hamidhan IJ Biring dalam relokasi para pedagang Pasar Mangkikit, Sampit, 17 Januari 2015, saya lihat sebagai salah satu bentuk dari konstatasi dk”.i atas. Sebab tentunya DAD Kotim tahu benar bahwa tidak sedikit dari pedagang Pasar Mangkikit adalah para pedagang asal Madura. Turut-sertanya DAD Kotim Hamidhan dalam relokasi para pedagang yang kebanyak asal Madura, gampang meyalakan bara terpendam dan yang dicoba dijaga selama ini agar tidak berkobar. Kalau pun ada MoU (Nota Kesepakatan antara pemerintah kabupaten dan DAD Kotim Hamidhan dan dijadikan dasar untuk campurtangan, penafsiran tentang MoU yang berbunyi “menunjang tercapainya tujuan kegiatan program pembangunan di Kotim”, penafsiran demikian sangat melenceng dari Perda No. 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak Kalimantan Tengah Bab XII Tentang Barisan Pertahanan Masyarakat /Adat Dayak Pasal 34 yang berbunyi: “ Untuk menjamin agar dipatuhinya sanksi Adat yang telah ditetapkan, maka Damang Kepala Adat bersama Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat didukung oleh Dewan Adat melalui Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak”. Pasal ini sudah menetapkan wilayah operasi Batamad. Campurtangan DAD Kotim Hamidhan menjadi lebih tidak berdasar dan lebih tidak bisa dipertanggungjawabkan ketika Kepala Disperindagsar Kotim Mudjiono membantah tudingan bahwa pihaknya melibatkan lembaga adat dalam polemik Pasar Mangkikit. “Itu, kemarin tidak ada permintaan dari kami juga tidak ada MoU. Itu hanya partisipasi”, kilah Mudjiono (Radar Sampit 22/1/2015). Dari pernyataan ini nampak ada pihak yang melakukan kebohongan berbahaya dan tidak etis yaitu dengan menjual nama pihak lain. Dalam hal ini pihak lain yang dijual itu adalah Disperindagsar. Penjualan nama seperti ini pernah dilakukan juga terhadap Sekda Provinsi Dr. Siun Jarias, SH.MH. Penjualan nama orang atau pihak lain bukanlah tindakan beradat, dan lebih tidak beradat lagi jika mengatasnamai adat dan kelembagaannya.
Yang mengherankan adalah bungkamnya MADN, DAD Provinsi dan Bupati Kotim Supian Hadi yang mengaku berhasil membangun Kotim, dalam manuvre serius dan berbahaya seperti yang dilakukan oleh DAD Kotim Hamidhan. Apakah kebungkaman yang kebetulan atau diam yang berarti?
Dalam sajak terbarunya (januari 2015) Adhie Massardi melukiskan figur-figur dan karakater seperti di atas dalam kata-kata: “Apabila para bajingan sudah memasuki struktur kekuasaan /mustahil alat negara bisa membawa mereka ke dalam penjara/dan apabila para bajingan sudah menguasai Istana maka tinggal menunggu datangnya bencana”.
Haridepan mereka? Adhie Massardie memprediksinya sebagai berikut: “Maka ketika angin buritan bersekutu dengan waktu dan mengumpulkan remah-remah menjadi satu/perahu akan melaju menerjang badai menuju titik awal/meninggalkan para begundal dan orang-orang bebal”.
Artinya kita harus meninggalkan para begundal dan orang-orang bebal. Mereka harus dibersihkan dari kelembagaan apa pun, lebih-lebih yang berada di “Istana” alias kekuasaan. Jangan jual adat dan jangan lagi bakar Kalteng. Republik dan Indonesia sebagai rangkaian nilai menurunkan dan menetapkan aturan main yang tidak bisa ditawar-tawar.Pesan inilah yang barangkali dipancarkan siang-malam oleh Tiang Perdamaian Km.6 Sampit yang dilupakan atau yang tidak didengar . Atau apakah kita tergolong bilangan yang disebut “bajingan”, “begundal”, dan “orang bebal”? []
BADAN PENGELOLA URUSAN MASYARAKAT ADAT MALINAU TERBENTUK

Malinau. Radar Sampit, 25 Januari 2015. Bupati Malinau, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Yansen TP pada 19 November 2014 lalu telah mengeluarkan Peraturan Bupati Malinau Tentang pembentukan Badan Pengelola Urusan Masyarakat Adat (BPUMA) Kabupaten Malinau. Sebelumnya, pada tahun 2012, Bupati Malinau telah menerbitkan Peraturan Daerah Malinau No.10 Tahun 2012 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat di Kabupaten Malinau.
BPUMA menurut Peraturan Bupati tersebut dilarang antara lain untuk “melibatkan BPUMA ke dalam kegiatan politik, langsung atau tidak langsung; dilarang mengatasnamakan BPUMA kecuali didasarkan pada ketentuan yang berlaku dalam BPUMA; dilarang menyalahgunakan wewenang BPUMA”.
BPUMA adalah lembaga pengelola urusan Masyarakat Adat dan bersifat independen, mmempunyai fungsi memastikan keberlangsungan pengakuan dan perlindungan Masyarakat Adat sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Malinau No. 10 Tahun 2012.
Badan ini terdiri dari wakil-wakil pemerintah Kabupaten Malinau (Dinas Kehutanan, Bagian Hukum, Tata Pemerintahan dan seorang anggota DPRD); Wakil-wakil Lenbaga Adat dari semua suku Dayak yang ada di Kabupaten Malinau; seorang akademisi dan wakil LSM yang ditetapkan.
Untuk membantu BPUMA dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya, dibentuk satu Sekretatiat terdiri atas Divisi Tata Usaha, Divisi Pendaftaran, Divisi Verifikasi dan Divisi Finalisasi.
Pembentukan BPUMA merupakan usaha pertama di Indonesia untuk mengkongkretkan pengakuan dan perlindungan Masyarakat Adat oleh penyelenggara Negara. (ask-10-1-15).

DEKLARASI MASYARAKAT ADAT BATU LASUNG DAN BANUA LAWAS

SIARAN PERS BERSAMA
DEKLARASI MASYARAKAT ADAT BATU LASUNG DAN BANUA LAWAS
“PENGAMBILALIHAN KEMBALI TANAH ADAT YANG TELAH DIGARAP OLEH PT. JAYA MANDIRI SUKSES (JMS)”

Kotabaru. 4 Januari 2015. Bertempat di Balai Adat Batu Lasung, Desa Cantung Kiri Hilir (CKH), Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, masyarakat dari 2 (dua) desa yaitu Desa Cantung Kiri Hilir dan Desa Banua Lawas berkumpul untuk mendeklarasikan kesepakatan masyarakat 2 (dua) desa tersebut dalam pengambilalihan kembali tanah-tanah adat dan tanah-tanah masyarakat yang selama ini digarap oleh PT. JMS, masyarakat berpendapat ada beberapa alasan bagi mereka untuk mengambilalih tanah-tanah yang digarap tersebut antara lain,

Pertama, tidak ada proses yang baik dalam pengambilan tanah-tanah adat yang digusur menjadi perkebunan PT. JMS. Kedua, tidak ada kejelasan ganti rugi lahan yang digusur oleh pihak perusahaan, bahkan hingga saat ini masih banyak tanah-tanah masyarakat yang belum memiliki kejelasan ganti rugi. Ketiga, adanya beberapa pelanggaran-pelanggaran perjanjian yang dilakukan pihak perusahaan terhadap jumlah lahan plasma masyarakat yang selama ini dijanjikan oleh perusahaan, padahal perjanjian antara masyarakat dan perusahaan sudah disesuaikan dengan kebijakan yang berlaku namun hal ini tetap dilanggar oleh perusahaan. Keempat, masyarakat menilai ada kejanggalan dalam perizinan PT. JMS terkait dengan Izin Usaha Perkebunan dan HGU perusahaan yang masih belum memiliki kejelasan, selain itu juga di beberapa lokasi penanaman sawit yang dilakukan perusahaan masuk ke dalam kawasan hutan yang belum dialihfungsikan.

Terkait dengan mekanisme dan tata cara penarikan kembali tanah adat akan dilakukan dengan segera dan secepat mungkin sesuai dengan keinginan masyarakat di kedua desa tersebut. Saat ini pihak perusahaan telah membuka lahan seluas 2504 hektare, dari total luasan izin mencapai 6700 hektare, namun saat ini pihak perusahaan hanya memberikan lahan plasma seluas 210 hektare, atau kurang dari 20% dari total luasan lahan yang saat ini ditanami, padahal didalam Permentan No. 26 Tahun 2007 dan SK Ditjenbun Kementan No.03/Kpts/Rc.110/1/07 dan beberapa perjanjian lainnya pihak perusahaan menjanjikan lahan petani plasma sekurang-kurangnya 20% dari total luasan lahan yang ditanami.

Menanggapi permasalahan kasus ini Ketua PW AMAN Kalsel, Yasir Al Fatah mengatakan pemerintah harusnya dapat melakukan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat. Setiap usaha atau pembangunan di Kawasan Adat termasuk didalamnya hutan adat harusnya di dahului oleh Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (Free, Prior Informed Consent /FPIC). JMS sebagai salah satu perusahaan anggota RSPO harusnya memenuhi kewajiban tersebut. Jika tidak maka wajar masyarakat mendapatkan kembali haknya yang telah diambil oleh pihak-pihak lain dengan cara-cara adat juga.

Sementara itu Dwitho Frasetiandy, Direktur Eksekutif WALHI Kalsel berpendapat “Kami mencatat dalam kurun waktu tahun 2008 – 2014 terdapat 26 kasus perkebunan sawit yang menimbulkan konflik agraria antara masyarakat dan perusahaan. Sudah seharusnya pemerintah daerah melakukan penyelesaian akar permasalahan agraria dengan membentuk kelambagaan penanganan konflik agraria di tingkat kabupaten dan provinsi sehingga permsalahan konflik agraria tidak semakin meluas”

Harizajudin, Kepala Departemen Sosial dan Inisiasi Kebijakan Sawit Watch menambahkan pihak perusahaan segera menyelesaikan permasalahan dengan masyarakat. Pemerintah harusnya dapat bertindak tegas terhadap perusahaan-perusahaan nakal yang tidak memenuhi prosuder perijinan yang berlaku sesuai dengan aturan yang ada, jika melanggar harusnya ada tindakan tegas. Perusahaan ini diduga telah melakukan pembukaan lahan perkebunan di kawasan hutan serta kawasan yang tidak sesuai dengan peruntukannya menurut Rencana Tata Ruang Provinsi dan Kabupaten.

Kontak Media:
Yasir Al Fatah (Ketua PW AMAN Kalsel) – 0812 5019 8002
Dwitho Frasetiandy (Direktur Eksekutif WALHI Kalsel) – 0856 1831 939
Harizajuddin (Kepala Departemen Sosial dan Inisiasi Kebijakan Sawit Watch) – 0812 1985 3194

INSTRUKSI ATAUKAH PERNYATAAN PENCITRAAN KASEP?

Gubernur Kalteng Perintahkan Pencabutan 250 Izin
Palangka Raya, Radar Sampit, 21 Desember 2014. Seusai rapat terbatas dengan sejumlah kepala dinas pada 10 Desember 2014 lalu, Gubernur Kalimantan Tengah A. Teras Narang,SH memerintahkan bupati/walikota di Kalimantan Tengah (Kalteng) untuk mencabut 250 izin usaha pertambangan (IUP) yang berstatus non-clean and clear (NCC). Perintah ini merupakan tindaklanjut evaluasi usaha tambang yang dimulai pada Agustus 2014 lalu berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk sumber daya alam secara benar. Seperti diketahui utusan KPK telah mendatangi Kalteng selama dua kali. Kedatangan kedua utusan KPK telah mendatangi beberapa kabupaten dan membawa berkardus-kardus dokumen.
“Ini bukan lagi rekomendasi, melainkan perintah mencabut”, ujar Teras seusai rapat tersebut di Palangka Raya.
Dalam rapat terbatas tersebut Teras memaparkan, sebelum ada evaluasi ulang izin usaha, di Kalteng ada 556 IUP yang masuk dalam kategori clean and clear (CNC) dan 297 IUP yang masuk dalam kategori non-CNC. Dari 297 IUP itu, hingga 5 Desember 2014 lalu hanya ada 81 perusahaan yang menyerahkan dokumen evaluasi IUP. ”Ada 216 IUP yang tak melengkapi data. Dari 81 IUP itu, yang lolos (berstatus CNC) hanya ada 4,” ujarnya.
Dari 77 IUP yang belum lolos kategori CNC, kata Teras, setelah dikaji ulang, ada 43 IUP yang lolos CNC tetapi bersyarat. Adapun 34 IUP lainnya sama sekali tidak lolos CNC. Dengan demikian, total ada 250 IUP yang berstatus non-CNC.
Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalteng Syahril Tarigan menyampaikan, IUP yang masuk dalam kategori non-CNC berarti tak melaksanakan kaidah pertambangan secara benar ( good mining practice ) . ”Secara administrasi tidak lengkap dan secara teknis, misalnya, tak memiliki laporan amdal (analisis mengenai dampak lingkungan), studi kelayakan, rencana kerja anggaran, rencana kerja tahunan, dan rencana reklamasi,” kata Syahril.
Selain masalah non-CNC, seperti yang terjadi di kabupaten Kotawaringin Timur, terdapat pula IUP Tambang yang tumpangtindih dengan perusahaan perkebunan sawit. Dalam soal tumpangtindih IUP ini tentu bukan masalah tak melaksanakan kaidah pertambangan secara benar (good mining practice), tapi penyalahgunaan kekuasaan oleh penyelenggara Negara. Menjadi pertanyaan besar, seberapa jauh Perintah Gubernur ini dilaksanakan di tengah-tengah masih maraknya penyalahgunaan kekuasaan di daerah ini, yang tentu saja bukan good and clean governance. Tidak terwujudnya kaidah pertambangan secara benar (good mining practice) tidak lain dari bukti tidak adanya good and clean governance. (ask-09-12-14).

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 60 other followers