Archive for the ‘Dayak’ Tag

KERJASAMA DAYAK SE-BORNEO

Delegasi penulis Dayak Kadazandusun-Murut, Sabah dipimpin oleh Dr.Henry Bating, sedang berdiskusi dengan Prof.Dr. Purwadi dan Dr. Sidik Usop  dari Universitas Negeri Palangka Raya serta Kusni Sulang dan Andriani S. Kusni  dari Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah di Hotel Barito Shina, Palangka Raya 4 Agustus 2015 (Foto. Andriani S. Kusni, 2015).

Delegasi penulis Dayak Kadazandusun-Murut, Sabah dipimpin oleh Dr.Henry Bating, sedang berdiskusi dengan Prof. Dr. Purwadi dan Dr. Sidik Usop dari Universitas Negeri Palangka Raya serta Kusni Sulang dan Andriani S. Kusni dari Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah di Hotel Barito Shinta, Palangka Raya 4 Agustus 2015 . Secara budaya , Dayak se-Borneo tidak memiliki perbatasan(Foto. Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah/Andriani S. Kusni, 2015).

Tajuk Panarung Andriani S. Kusni
KERJASAMA DAYAK SE-BORNEO
Sebagai kelanjutan dari Festival Budaya Dayak pertama yang berlangsung di Istora Bung Karno Jakarta Mei 2014 lalu, pada tanggal 3 sampai dengan 9 Agustus 2015 mendatang di Palangka Raya akan dilangsungkan Festival Budaya Dayak sepulau Borneo. Bersamaan dengan kegiatan ini akan dilangsungkan juga Kongres Pemuda Dayak Indonesia. Saudara-saudara Dayak Kadazan-Murut dari Sabah telah menyatakan keinginan untuk hadir dalam acara akbar tersebut yang dikabarkan bakal dibuka oleh Presiden Jokowi.
Kerjasama antar lembaga dalam berbagai bidang, terutama antara Dayak Kalimantan Barat dengan Dayak Sarawak dan Sabah sejak lama sudah berlangsung. Hanya saja kerjasama dengan Dayak Kalimantan Tengah masih kurang berkembang, baru sebatas individual.
Festival Dayak sepulau Borneo di mana Dayak sepulau raya bertemu merupakan suatu kesempatan yang tidak terjadi saban waktu. Alangkah baiknya jika kesempatan langka ini dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk membicarakan dan mengembangkan kerjasama erat antar Dayak sepulau. Karena Festival merupakan temu budaya, maka mengapa tidak kerjasama itu dimulai dari bidang sastra-seni, misalnya. Kesamaan budaya dan masalah yang dihadapi oleh Dayak se-Borneo merupakan landasan kuat guna menjalin kerjasama itu. Untuk mengetahui dan memperoleh kesepakatan mulai dari mana kerjasama itu dilakukan dan bagaimana ia dilangsungkan, kiranya akan sangat efektif jika panitya Festival menyediakan waktu khusus, misalnya satu atau dua hari untuk membicarakan soal ini dengan para utusan dari Sabah, Sarawak dan atau Brunei misalnya. Melalui pertemuan satu atau dua hari itu, paling tidak bisa ditampung pikiran-pikiran dan usul-usul dari saudara-saudara Dayak dari daerah lain pulau serta apa-apa saja yang bisa dilakukan bersama. Jadi Festival bukan hanya ajang pertunjukan kesenian, tapi juga merupakan kesempatan bertukarpikiran dan bertukar saran guna peningkatan mutu budaya Dayak lebih lanjut. Membatasi Festival Budaya hanya pada pertunjukan, suka atau tidak suka, akan membuat Festival berada pada alur rutinisme yang tidak membawa kita maju. Boleh jadi melalui pertemuan satu-dua hari itu didapat kesepakatan bahwa Festival selanjutnya juga bisa dilangsungkan di Sabah, atau Sarawak atau di Brunei.
Banyak hal yang bisa dilakukan bersama oleh Dayak se-Borneo dan yang sampai hari ini belum ditangani seperti sejarah, penelitian, kajian bandingan antar Dayak, bagaimana mengembangkan dan meningkatkan mutu kesenian Dayak, melakukan penerbitan bersama, dan lain-lain. Selain itu, kalau mau jujur, saling mengenal baik sesama Dayak pun masih belum. Festival Dayak se-Borneo jadinya merupakan suatu kesempatan besar untuk membicarakan kemudian melaksanakan apa-apa yang bisa dikerjasamakan. Hasil pembicaraan dalam pertemuan satu-dua hari tersebut akan jauh lebih berharga dan bermakna strategis dari sebuah tropi sebagai pemenang lomba pertunjukan.
Festival Dayak se-Borneo niscayanya ditempatkan sebagai bagian dari strategi perjalanan maju menanggapi zaman yang tak menunggu siapa pun yang lengah. Tiada siapa pun yang akan menolong dan memajukan Dayak, kecuali Dayak itu sendiri seperti yang diajarkan oleh filosofi Dayak Ngaju “menyayangi diri” (masi arép). Negara pun, apalagi penyelenggara Negara yang banyak korumpu dan memperdagangkan Kalimantan serta tidak paham budaya Dayak, tidak bakal menggubris Dayak apabila Dayak lemah. Lemah secara organisasi, lemah secara konsepsional, pikiran dan mentalitas, lembah secara karakter seperti suka menjual diri alias oportunis. []

PELEMAHAN SISTEMATIK?!

PELEMAHAN SISTEMATIK?!
Oleh Kusni Sulang

Dalam pidato ulangtahun ke-58 Kalimantan Tengah(Kalteng), yang disiarkan oleh RRI dan TVRI Kalteng, Gubernur Kalteng A. Teras Narang, SH, mengetengahkan kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh Kalteng di masa kepemimpinannya bersama Achmad Diran selaku Wakil Gubernur. Angka-angka kemajuan yang digunakannya berasal dari data-data Badan Pusat Statistik (BPS). Jika angka-angka itu benar, artinya sesuai kenyataan, maka Kalteng memang cukup berkembang maju, bukan berkembang mundur dan menggembirakan. Sebenarnya saya ingin turut merasakan kegembiraan itu dan kemajuan Kalteng memang menjadi salah satu harapan saya. Apalagi dalam waktu 58 tahun, memang banyak yang bisa dilakukan dan dicapai. Sebuah misal saja, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang diproklamirkan pada tahun 1949, sekarang sudah menjadi kekuatan politik-ekonomi-militer kedua, kalau bukan pertama di dunia. Hanya saja jika membandingkan data-data BPS (lihat Harian, Palangka Raya, 23 Mei 2015) yang digunakan oleh Gubernur Teras Narang, dengan kenyataan, keinginan untuk turut bergembira menjadi tertunda. Harian Tabengan pada hari yang sama (23 Mei 2015) di halaman 20 menurunkan berita bertajuk “Kategori Masyarakat Miskin Belum Jelas. Ada Perdeaan antara BPS dan Disnakersos”. Barangkali data Disnakersos pun berbeda dengan kenyataan. Perbedaan antaraa data BPS dan data kabupaten-kabupaten, apalagi dengan kenyataan, jika mengikuti berita-berita media massa cetak saja, bisa diketahui sudah lama terdapat. Dunia akademi terutama luar negeri, seperti Eropa Barat misalnya, sejak lama meragukan data-data BPS. Mereka menggunakannya sekedar sebagai pembanding terhadap data yang mereka peroleh sendiri. Data-data BPS memang gampang digunakan untuk melaksanakan politik pencitraan yang mereduksi kenyataan menjadi gambaran semu.
Ruangan ini terlalu tidak cukup untuk menguraikan pendapat secara sangat rinci. Hanya dengan menggunakan sistematika Kondisi Umum Kalteng 2013 dan 2014 yang ditampilkan Harian Tabengan, barangkali bisa dilukiskan secara singkat. Pertumbuhan ekonom 7,37% dalam tahun 2013, 6,21% tahun 2014. Pertanyaannya terdapat pada soal bahwa pertumbuhan dan redistribusi pendapatan tidaklah sama. Ketidaksamaan ini berwujud kesenjangan antara kaya dan miskin yang kian besar. Sedangkan kalau berbicara soal tumbuhnya kelas menengah, kelas menengah Kalteng adalah kelas menengah yang lepas dari proses berproduksi, tapi tumbuh berdasarkan birokrasi alias penyalahgunaan kekuasaan. Pertumbuhan bisa saja terjadi tapi pertumbuhan tanpa keadilan. Dasar teori yang digunakan BPS dan Teras nampaknya masih bertipe Rostowien yang dikritik oleh banyak ekonom dan pernah digunakan oleh Orba Soeharto.
IPM tahun 2013 dan 2014 menempati ranking 7 Nasional. Apabila nilai, ijazah dan skripsi bisa dibeli dengan harga bervariasi, apakah IPM ini sesuai kenyataan. Belum lagi jika kita melihat dana pendidikan dalam APBD yang oleh penyelenggara Negara dipersulit untuk mengaksesnya. Saya bisa berbicara rinci tentang hal ini karena saya pernah menjadi guru di universitas Kalteng. Di tengah riuh suara tentang pendidikan gratis, pendidikan masih menjadi komoditas mahal. Kemiskinan di Kalteng pada tahun 2013 6,23% dan 6,07% pada tahun 2014 dari jumlah penduduk 2,5 juta. Sedangkan berita Harian Tabengan yang saya tunjukkan di atas mengatakan “kategori masyarakat miskin belum jelas”. Angka garis kemiskinan BPS, seperti halnya dengan upah minimum provinsi atau kabupaten, sebenarnya jumlah yang tidak memungkinkan orang hidup layak sebagai manusia. Kesehatan/harapan hidup yang mencapai 73,2 tahun masih perlu dipertanakan akurasinya. Sementara angka kematian bayi dan ibu melahirkan sebenarnya cukup tinggi. Infrastruktur memang mengurangi keterisolisasian walau pun dari segi kualitas masih jauh dari harapan. Berkurangnya keterisolasian adalah mimpi lama para pendiri provinsi Kalteng (Mahir Mahar, Tjilik Riwut dan G.Obos. Sabran Achmad tidak termasuk sebagai pendiri provinsi Kalteng!). Syarat untuk mengurangi keterisolasian pada masa Teras-Diran jauh lebih tersedia dibandingkan masa-masa sebelumnya. Sehingga tidak bisa disebut sebagai prestasi luar biasa.
Di hadapan yang disebut “Kalteng semakin maju” (Harian Tabengan, 23 Mei 2015), saya melihat Dayak di akar rumput semakin terdesak ke belakang. Sedangkan yang di tengah dan di atas, terjangkit penyakit hedonisme dan pola pikir serta mentalitas instanisme yang egoistik. Kerusakan ini pun mendera kelembagaan adat dan pemangku adat. Atas dan bawah sama rusaknya.
Yang menjadi pertanyaan saya: Apakah keterbelakangan dan ketertinggalan ini bukan disengajai dan disistematikkan agar gampang menguras sumber daya alam Kalteng? Artinya bukan keterbelakangan dan ketertinggalan ini bukan kebetulan, tapi disistematikkan. Diciptakan. Dibuat. Sedangkan politik keluarga berencana pukul rata, bentuk dari peminggiran (dalam arti jumlah) terhadap etnik-etnik minoritas termasuk Dayak. Yang minoritas makin minoritas, yang mayoritas makin mayoritas.
Penanggungjawab ketertinggalan dan keterbelakangan ini adalah elite kekuasaan, termasuk elite Dayak yang ada di kekuasaan. Politik Kalteng Harati, Kalteng Balawa, Kalteng Bésuh, Kalteng Barigas, boleh dikatakan tidak ada yang berhasil. Teras menjadi jenderal tanpa prajurit, banyak perwira minim berkapasitas. Sekali pun belum terwujud, mimpi Teras memang niscaya dikenang. Mimpi itu adalah juga mimpi dan aspirasi para pendahulu seperti misalnya Hausmann Baboe, bapak kebangkitan Dayak yang dilupakan. Semua patut dicatat, semua dapat tempat, ujar penyair Chairil Anwar.
Dalam keadaan begini, saya masih menaruh harapan pada kebangkitan kembali kelembagaan adat dan para pemangku adat tapi kelembagaan adat dan para pemangku adat yang sehat, baik sebagai organisator maupun sebagai pemikir. Pemikir artinya mencari dan menunjukkan jalan. Organisator adalah membangun kekuatan pelaksana sadar. Organisasi yang saya maksud tidak lain dari organisasi Dayak kekinian yang mengakar pada budaya, bukan berangkat dari kepentingan hedonistik. Hal ini mungkin, jika kelembagaan adat dan pemangku adat membersihkan diri dari rupa-rupa “daki” pikiran dan mental koruptif. Pertama-tama memeriksa diri dan tidak menyalah-nyalahkan orang lain sebagai penyebab yang utama. Faktor intern lebih mempunyai peran menentukan daripada faktor luar. Tapi justru pada faktor internal inilah kelembagaan dan barisan pemangku adat terdapat kelemahan sangat serius. Padahal penyelamatan sesungguhnya Dayak hanya bisa dilakukan oleh orang Dayak sendiri. Yang sekarang terjadi, Dayak merusak Dayak. Dayak hedonistik masih sangat dominan. []
SITI NURBAYA: STOP IZIN PERTAMBANGAN BATUBARA!

Radar Sampit, Jakarta, 7 Juni 2015. Pemerintah Jokowi melalui Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Siti Nurbaya memastikan di masa depan, tidak akan mengeluarkan ijzin-izin baru lagi bagi pertambangan batubara. Kepastian ini dinyatakan oleh Menteri Siti Nurbaya di Jakarta 31 Mei 2015 dalam Forum Senator Untuk Rakyat yang membahasa masalah kehutanan dan lingkungan hidup.
“Tidak ada izin baru lagi untuk perusahaan batubara karena mereka tidak melakukan reklamasi dengan baik dan melanggar aturan. Sudah terlalu banyak korban yang jatuh akibat perusahaan eksplorasi batubara,” tegas Siti Nurbaya dalam Forum tersebut yang diselenggarakan menjelang Hari Lingkungan Hidup 5 Juni lalu. Kepastian kebijakan demikian diambil demi menjaga sumber daya alam yang sekarang sudah demikian rusak dan harus ditata ulang, ujar Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup. “Menjaga sumber daya alam membutuhkan tehnologi dan modal yang kuat dari negara. Namun yang terpenting melibatkan masyarakat” tegas Siti Nurbaya.
Yang berlaku sekarang di negeri kita, menurut Menteri adalah “hanya yang kuat yang menang, kedaulatan rakyat terabaikan. Bagaimana kedaulatan bisa kita jalankan kalau rakyat tidak sejahtera, ketika sumber daya alam kita tidak terjaga?”, tandasnya.
Sedangkan Ketua Komite II DPDRI Parlindungan Purba yang juga hadir dalam Forum Senator untuk Rakyat, memandang bahwa saat ini yang krusial adalah nilai-nilai lingkungan yang belum menjadi life style di masyarakat.
Pengrusakan lingkungan masih terjadi dimana-mana. Kita harus sosialisasikan pentingnya alam menyokong keberlangsungan hidup kita,” bebernya. Parlindungan juga setuju dengan Chalid Muhammad ketua LSM Hima yang mengatakan bahwa kondisi lingkungan hidup di Indonesia tidak menunjukkan ke arah yang lebih baik bahkan makin kritis karena adanya penghancuran secara terpimpin yang terjadi lewat instrumen perizinan, lemahnya hukum, dan keberpihakan yang rendah pada masyarakat.
“Alam ini makin kritis, jika bukan kita yang merawatnya maka kita hanya akan tunggu saja kehancurannya,” ujar Ketua Komite II DPD-RI itu. (ask-1-0615)

supian ttd
Pada 13 April 2015 di sebuah desa transmigran kecamatan Parenggean Bupati Kotawaringin Timur Supian Hadi sedang turut menandatatangani Surat Perjanjian Kerjasama Penambangan Batubara Antara PT.Wahyu Murti Garuda Kencana Dengan Koperasi Unit Desa (KUD) Sumber Alam disaksikan oleh Wakil Bupati Taufiq Mukri dan pihak tambang. Apakah tindakan orang pertama Kotim ini sesuai hukum seperti yang dikatakannya baru-baru ini? Apakah tindakan ini sesuai dengan Ketetapan Gubernur Kalteng tentang Moratorium Izin dan apakah juga sesuai dengan kebijakan dan komitmen pemerintah Jokowi? (Foto.Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah, April 2015)

MORATORIUM IZIN DI 7 KABUPATEN KALTENG
MASIH BELUM DICABUT

Palangkaraya, Radar Sampit, 7 Juni 2015- Tahun 2012 Gubernur Kalimantan Tengah, A. Teras Narang, SH, telah mengeluarkan ketetapan tentang Moratorium penerbitan izin untuk pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perhubungan diterapkan di tujuh kabupaten di Kalimantan Tengah. Kebijakan diberlakukan menyusul semakin banyaknya keluhan masyarakat dan indikasi pelanggaran hukum.
Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Achmad Diran di Palangkaraya, Kalteng, Jumat (21/9/12), mengatakan, moratorium diberlakukan di Kabupaten Barito Selatan, Barito Timur, Murung Raya, Kotawaringin Timur, Seruyan, Kapuas, dan Pulang Pisau. Pemerintah Provinsi Kalteng telah mengirimkan surat kepada para kepala daerah tersebut.
Berdasarkan data Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2010, terdapat tujuh perusahaan swasta di Kalteng yang diduga merugikan negara Rp 111,3 miliar dan 453.000 dollar AS.
Nilai itu baru disebabkan dana reboisasi dan iuran hasil hutan tidak dibayar. Belum termasuk soal izin pelepasan kawasan hutan (IPKH) dan izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH).
Selain materi, kerugian lain yang ditimbulkan adalah kerusakan ekologi. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalteng mencatat, pada tahun 2010, terdapat 141 perusahaan perkebunan sawit yang sudah melakukan operasional dalam kawasan hutan seluas 718.295 hektar dan merugikan negara Rp 18,21 triliun dan 789.000 dollar AS.
Diran mengatakan, kebijakan serupa bisa juga dilakukan di enam kabupaten lainnya di Kalteng jika indikasi pelanggaran hukum juga meningkat di daerah tersebut.
Gubernur Kalteng Teras Narang mengatakan, pihaknya menegaskan agar menghentikan untuk sementara waktu atau moratorium terhadap penerbitan izin untuk pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perhubungan. Izin sektor perhubungan yang dimaksud adalah pelabuhan atau terminal khusus. Dalam sektor kehutanan, moratorium juga diberlakukan untuk koridor atau jalan khusus yang dibangun perusahaan.
”Moratorium dilakukan sehubungan dengan kian banyaknya komplain masyarakat dan dugaan pelanggaran peraturan terhadap investasi, khususnya di tujuh kabupaten,” ujarnya.
Pemprov Kalteng juga meminta pemerintah kabupaten tersebut untuk melakukan audit terhadap semua perizinan.
”Baik untuk pertambangan, perkebunan, kehutanan, maupun perhubungan. Diperiksa dulu apakah sudah mematuhi aturan yang berlaku atau tidak,” katanya. Peraturan yang dimaksud, antara lain, Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, UU Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, serta UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Teras meminta semua pemkab yang bersangkutan menyampaikan hasilnya dalam waktu tidak terlalu lama dengan tembusan disampaikan kepada menteri-menteri terkait. Pemprov Kalteng tidak akan memberikan rekomendasi atau menerapkan moratorium terhadap bidang pertambangan, perkebunan, kehutanan, perhubungan di tujuh kabupaten sampai dilaporkannya hasil audit tersebut.(ask-02-0625)

MENENGGELAMKAN MATAHARI

Cerita Tun Ruang
MENENGGELAMKAN MATAHARI
Dari kalangan atas hingga orang jalanan negeri ini, lebih-lebih kalangan menengah ke atas, sangat suka menggunakan istilah -istilah asing, terutama kata-kata bahasa Inggris, walau pun sebenarnya kosakata bahasa Indonesianya ada, misalnya anda, kamu, kau. Hanya saja, si pembicara merasa kurang bergengsi jika menggunakan kosakata-kosakata tersebut. Maka mereka menggunakan untuk kosakata-kosakata tersebut kata bahasa Inggris: “You”. Untuk terimakasih digunakan kata “thanks”. Dan lain-lain, dan lain-lain lagi.
Saya menyebut kesukaan ini sebagai penyakit pola pikir dan mentalitas anak jajahan yang di zaman Belanda dulu disebut penyakit inlander. Mereka tidak bangga pada budaya mereka sendiri, dan merasa gengsi mereka meningkat apabila menggunakan bahasa penjajah. Suatu bentuk penyakit rendah diri yang dibungkus dengan kepongahan, kebodohan dan ketidaksadaran bahkan ketidaktahuan yang dibungkus dengan bagaya atau jual koyok.
Para penyelenggara Negara di Kalimantan Tengah pun tidak luput dari virus penyakit ini. Sejalan dengan gencarnna gerakan menyelamatkan lingkungan yang sangat rusak seiring serbuan investor, maka petinggi provinsi untuk nampak progresif dan tanggap zaman, lalu menamakan Kalimantan Tengah setbagai “provinsi hijau’. Tapi tidak istilah yang digunakan adalah “green province”.
Di bahasa mana pun, kata senantiasa mengandung makna, mempunyai isi. Isi ini menjadi lumer ketika tindakan membuatnya menjadi dusta dengan tujuan sesuai kepentingan tertentu. Dalam politik makna itu disebut kebijakan.
Ketika kebijakan menjadikan provinsi Kalimantan Tengah sebagai ‘green province’, Mateus yang pada waktu itu menjadi orang pertama di Badan Lingkungan Hidup (BLH) segera mengambil kebijakan yang bersifat hijau. Kebijakan yang benar, tentu mempunyai sanksi jika tidak dipatuhi. Kebijakan tanpa sanksi tidak lain dari dusta. Mateus yang lahir dan besar di Tanah Dayak, semangat kedayakannya, cukup tinggi, sangat sadar bahwa Kalimantan Tengah, kampung-halamannya secara lingkungan sangat rusak. Karena itu, ia sangat gembira ketika ditempatkan sebagai orang pertama BLH. Dengan kedudukan ini, ia berkhayal akan mampu, paling tidak mengurangi, kalau tidak bisa menghentikan, kerusakan alam kampung kelahiran. Ia merasa dengan adanya kebijakan “Kalteng sebagai ‘green province’”, impiannnya menemukan jalan pelaksanaan. Ia pun menerbitkan kebijakan menutup perusahaan-perusahaan yang tidak punya Amdal, apalagi yang tidak clear and clean dalam izin usaha, menuntut ke pengadilan perusahaan-perusahaan siapa pun yang merusak lingkungan. Sebelum menerbitkan kebijakannya, Mateus memimpin sendiri pengumpulan data lapangan mutakhir.
Dari data lapangan mutakhir itu, ia jadi tahu tahu secara kongkret pemilik perusahaan-perusahaan besar dan bagaimana polah-tingkah mereka secara rinci. Melalui data-data rinci tersebut, ia sempat menanyai diri: “Diterbitkan tidak kebijakan hijau ini? Kalau diterbitkan pasti mendapat reaksi keras dari para petinggi yang memiliki perusahaan sawit dan tambang yang terkena oleh kebijakan. Kalau tidak diterbitkan sama dengan membiarkan kejahatan dan kerusakan kampunghalaman berlanjut dengan melenggang. Di mana tanggungjawab moral saya sebaai pejabat dan lebih-lebih sebagai Anak Dayak?”. Ia bergulat dengan dirinya. Di akhir pergumulan pikiran, ia berdiri dari kursi dan berkata pasti: “Isen Mulang!. Bukan Dayak namanya jika takut membela kebenaran dan menghindari tanggungjawab.”
“Isen Mulang! Isen Mulang!. Kau anak Dayak Mateus. Jangan kau khianati Dayak seumur hidupmu!”. Mateus berkata sendiri sambil mengangkat tinju di depan wajahnya. Berjalan mondar-mandir di ruang kerjanya yang lapang. Mateus memenangi pergulatan dengan dirinya. Ia siap menerima resiko apa pun dari kebijakan yang kemudian ia terbitkan. Ia terbitkan dengan kesadaran, dengan mimpi dan kesetiaan pada kampunghalaman, pada perjuangan Dayak. Ayah Mateus adalah seorang gerilyawan terkemuka waktu perjuangan mengusir Belanda dari Tanah Dayak dan untuk mengibarkan Merah Putih.
Apa yang telah menjadi hitungan Mateus, benar-benar terjadi tidak sampai seminggu setelah kebijakannya diterbitkan. Reaksi dari pemilik perusahaan perkebunan yang sekaligus petinggi penting tiba. Belum sempat ia menindaklanjuti kebijakannya, Mateus sudah digeserr dari kedudukannya sebagai orang pertama BLH. Ia ditempatkan sebagai penanggungjawab di Badan yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan lingkungan hidup. Di Badan baru ini pun, ia cuma sebentar walau pun secara usia ia masih pada usia-usia produktif.
“Mengapa koq sekarang di sini?” tanya saya ketika kami berjumpa di ruang kerja barunya sambil mengenang bagaimana ia membantu kami dalam kegiatan-kegiatan. Ketika kami menemuinya semasa ia di BLH untuk meminjam ruangan, ia dengan antusias menyambut kami.
“Gunakan ruangan ini untuk kemajuan Kalteng. Saya pastikan bahwa kapan saja, kalian bisa pakai ruangan ini.”
“Saya di sini karena saya kalah. Kebobrokan masih sangat kuat. Kalteng dikuasai oleh keboborokan. Boleh jadi kekalahan ini pun kekalahan Dayak juga”, ujarnya sambil tersenyum pahit.
“Narsiskah pernyataan saya?” tanyanya.
“Saya kira tidak apabila kita jujur pada diri sendiri dan kenyataan. Hanya menurut saya, kalah tidak berarti salah, Sobat! Kebenaran untuk sementara bisa dikalahkan, dan merupakan hal yang lumrah ketika imbangan kekuatan belum memenangkannya. Tapi paling tidak, kau sudah menunjukkan adanya ketidak beresan di kampung-halaman ini. Apa kau kecewa dengan penyingkiran dirimu? ”
“Tidak, siama sekali tidak, Sobat. Saya sudah memperhitungkan resiko ini sebelum dan ketika menerbitkan kebijakan meyambut Kalteng Green Province.”
“Lalu, apa rencanamu selanjutnya?”
“Tetua bilang, Dayak itu Utus Panarung. Turunan Pelaga. Sebagai Dayak demikian, apa ada lain yang niscaya dilakukan kecuali meneruskan laga, melanjutkan tarung dengan seribu satu cara? Adakah filosofi demikian dalam masyarakat Bugis-Makassar?”
“Ada sebagaiman tertuang dalam ungkapan yang jika diterjemahkan secara bebas ke bahasa Indonesia kurang lebih begini: “Sekali layar pinisi dikembangkan, pantang balik ke pantai sebelum mengalahkan ombak”.
“Di masyarakat Dayak, filosofi demikian kami tuangkan dalam kata-kata “Isen Mulang.”
Isen Mulang adalah kata-kata yang biasa diucapkan Mateus saban kami berpisah seakan-akan identik dengan “sampai jumpa”.
Mateus sudah dipensiun dinikan. Ia tidak memegang jabatan apa pun lagi.Setiap asap yang tiba menyelimuti Kalteng saban musim kemarau, dan banjir saban musiim penghujan, Kalteng ‘green province’ terjaring dalam kabut asap dan tenggelam dalam genangan banjir. Saban itu pula, wajah Mateus terbayang dalam kabut dan air bah itu. Mateus yang sengaja dihanyutkan seperti Dayak yang sengaja dikalahkan dan dibiar kalah. Kekalahan ini menjadi tragedi karena kekalahan dan pembiaran kalah itu dilakukan oleh orang Dayak sendiri atas nama kemajuan Dayak saat dusta dan uang menjadi tuan budak. Keduanya tidak memerlukan orang jujur. Kejujuran yang disingkirkan, nurani yang dibunuh, apa bedanya dengan menenggelamkan matahari? []

* Tun Ruang, Uluh Kalteng asal Bugis-Makassar, tinggal di Palangka Raya.

BAHASA DAYAK NGAJU
Asuhan Kusni Sulang.

UNGKAPAN FILOSOFI DAYAK
Épat Pa, atau sering juga disebut Épat P (Empat P) . P di sini merupakan singkatan dari kata-kata: Pananjaru (Pembohong), Panakau (Pencuri), Pambusik (Penjudi), Pambawi (Main perempuan). Épat P ini mempunyai kemiripan dengan Empat M (Maling, Main, Madat dan Madon) di Jawa Tengah.
Dalam masyarakat Dayak dahoeloe, perilaku Épat P merupakan perbuatan-perbuatan terkutuk.
Pembohong dalam masyarakat dipandang sebagai orang tidak berharga karena kata-katanya tidak bisa dipegang. Padahal bagi orang Dayak dahoeloe, kata-kata merupakan terjemahan dari perbuatan, dan perbuatan diterjemahkan oleh kata-kata. Satunya kata dan perbuatan ini, tercermin pada keyakinan bahwa kutukan (sapa, manyapa [mengutuk]), cepat atau lambat akan terwujud, dipercayai akan menjadi kenyataan.
Acara Sumpah Memotong Rotan, Menabur Garam Beras Berabu pun di satu sisi juga dilakukan dengan bertolak pada kekuatan dan kepercayaan pada kata. Bahwa kata mempunyai makna dan tidak terpisahkan diri makna atau isinya. Demikian juga halnya dengan aji-aji yang hingga sekarang masih banyak dipercayai oleh warga Dayak, tidak bebas dari kepercayaan pada kata dan isinya, satunya kata dengan perbuatan.
Politik pencitraan yang marak dilakukan oleh para politisien negeri ini, termasuk di Kalimantan Tengah tidak lain dari politik dusta yang dilakukan oleh politisi pendusta atau politisien.
Dilihat dari segi budaya Dayak dahoeloe, politik pencitraan merupakan politik yang dilakukan oleh para politisien berkualitas nista dan tidak layak memegang jabatan apa pun di Tanah Dayak.

Sajak Esun Sahun
DARI SINI AKU BERGEMING

duabelas dari 14 kabupaten dan kota kalimantan tengahku
orang-orang pertamanya adalah dayak
duabelas daerah –daerah itu habis terjual disebut maju melesat
lalu apa arti putera daerah dan dayak selalu dituntut
jika menjual kampung kelahiran?

begini memang jika calo menjadi penguasa

di tengah kehidupan begini keruh aku katakan:
tanah dayak tidak perlu dayak pencuri
membiarkan pengasingan dan masakre oleh kepapaan terjadi
tanah dayak menanti manusia panarung
anak enggang putera-puteri naga

etnik hilang pegangan
mabuk oleh kepapaan ciptaan
membuta sebagai budak-budak dusta

sebagai pemilik besi tenggelam
turunan maharaja bunu di pantai manusia
tuan-tuan dan nyonya-nyonya terhormat
dari sini aku bergeming
menanti timbulnya buaya tujuh warna
menertibkan kekacauan menghalau dusta dari singgasana. []

KERJASAMA DAYAK SE-BORNEO

Tajuk Panarung Andriani S. Kusni

KERJASAMA DAYAK SE-BORNEO
Sebagai kelanjutan dari Festival Budaya Dayak pertama yang berlangsung di Istora Bung Karno Jakarta Mei 2014 lalu, pada tanggal 3 sampai dengan 9 Agustus 2015 mendatang di Palangka Raya akan dilangsungkan Festival Budaya Dayak sepulau Borneo. Bersamaan dengan kegiatan ini akan dilangsungkan juga Kongres Pemuda Dayak Indonesia. Saudara-saudara Dayak Kadazan-Murut dari Sabah telah menyatakan keinginan untuk hadir dalam acara akbar tersebut yang dikabarkan bakal dibuka oleh Presiden Jokowi.
Kerjasama antar lembaga dalam berbagai bidang, terutama antara Dayak Kalimantan Barat dengan Dayak Sarawak dan Sabah sejak lama sudah berlangsung. Hanya saja kerjasama dengan Dayak Kalimantan Tengah masih kurang berkembang, baru sebatas individual.
Festival Dayak sepulau Borneo di mana Dayak sepulau raya bertemu merupakan suatu kesempatan yang tidak terjadi saban waktu. Alangkah baiknya jika kesempatan langka ini dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk membicarakan dan mengembangkan kerjasama erat antar Dayak sepulau. Karena Festival merupakan temu budaya, maka mengapa tidak kerjasama itu dimulai dari bidang sastra-seni, misalnya. Kesamaan budaya dan masalah yang dihadapi oleh Dayak se-Borneo merupakan landasan kuat guna menjalin kerjasama itu. Untuk mengetahui dan memperoleh kesepakatan mulai dari mana kerjasama itu dilakukan dan bagaimana ia dilangsungkan, kiranya akan sangat efektif jika panitya Festival menyediakan waktu khusus, misalnya satu atau dua hari untuk membicarakan soal ini dengan para utusan dari Sabah, Sarawak dan atau Brunei misalnya. Melalui pertemuan satu atau dua hari itu, paling tidak bisa ditampung pikiran-pikiran dan usul-usul dari saudara-saudara Dayak dari daerah lain pulau serta apa-apa saja yang bisa dilakukan bersama. Jadi Festival bukan hanya ajang pertunjukan kesenian, tapi juga merupakan kesempatan bertukarpikiran dan bertukar saran guna peningkatan mutu budaya Dayak lebih lanjut. Membatasi Festival Budaya hanya pada pertunjukan, suka atau tidak suka, akan membuat Festival berada pada alur rutinisme yang tidak membawa kita maju. Boleh jadi melalui pertemuan satu-dua hari itu didapat kesepakatan bahwa Festival selanjutnya juga bisa dilangsungkan di Sabah, atau Sarawak atau di Brunei.
Banyak hal yang bisa dilakukan bersama oleh Dayak se-Borneo dan yang sampai hari ini belum ditangani seperti sejarah, penelitian, kajian bandingan antar Dayak, bagaimana mengembangkan dan meningkatkan mutu kesenian Dayak, melakukan penerbitan bersama, dan lain-lain. Selain itu, kalau mau jujur, saling mengenal baik sesama Dayak pun masih belum. Festival Dayak se-Borneo jadinya merupakan suatu kesempatan besar untuk membicarakan kemudian melaksanakan apa-apa yang bisa dikerjasamakan. Hasil pembicaraan dalam pertemuan satu-dua hari tersebut akan jauh lebih berharga dan bermakna strategis dari sebuah tropi sebagai pemenang lomba pertunjukan.
Festival Dayak se-Borneo niscayanya ditempatkan sebagai bagian dari strategi perjalanan maju menanggapi zaman yang tak menunggu siapa pun yang lengah. Tiada siapa pun yang akan menolong dan memajukan Dayak, kecuali Dayak itu sendiri seperti yang diajarkan oleh filosofi Dayak Ngaju “menyayangi diri” (masi arép). Negara pun, apalagi penyelenggara Negara yang banyak korumpu dan memperdagangkan Kalimantan serta tidak paham budaya Dayak, tidak bakal menggubris Dayak apabila Dayak lemah. Lemah secara organisasi, lemah secara konsepsional, pikiran dan mentalitas, lembah secara karakter seperti suka menjual diri alias oportunis. []

Cerpen Jesus Anam
PAIMO DAN CALEG
Tubuhnya penuh dengan panu. Namanya Paimo. Raut wajahnya tak pernah nampak gembira. Tapi jelas hal itu bukan karena penyakit panunya yang, katanya, gatalnya masyaalloh. Ya, pasti karena hal lain. Pasti masalah keuangan. Dan saya yakin itu.
Saya sangat mengenal baik sosok Paimo, karena sampai saat ini rumah kontrakannya masih tetap berada di samping rumah kontrakan saya. Kami sama-sama mengontrak rumah petak milik Haji Solekan.
Paimo adalah seorang buruh pabrik roti. Gajinya di bawah UMK. Istrinya menganggur karena mengurus anak bungsunya yang masih kecil. Dulu istrinya pernah berjualan sayur keliling. Namun setelah anak bungsunya lahir, pekerjaan itu dihentikan.
Sekarang tak ada penghasilan tambahan lagi bagi keluarga Paimo. Mereka harus benar-benar menghemat. Uang sepuluh ribu rupiah saja sangat berarti bagi mereka. Tak ada istilah jalan-jalan, rekreasi, menikmati pemandangan, ulang tahun, dan istilah-istilah lain yang sejenis di dalam kamus hidupnya.
Pada tanggal sembilan kemarin, saat menjelang coblosan, Paimo terpaksa menerima uang sebesar seratus ribu rupiah dari seorang Caleg. Paimo ditugasi untuk mengorganisasi massa di RW-nya agar mereka memilih Si Caleg tersebut. Ia berpikir pendek. Ia tidak berpikir tentang asal-usul uang itu. Uang dari mana atau dari siapa bagi Paimo tidak masalah. Ia hanya berpikir bahwa budget untuk susu Si Kecil sangat minim. Uang gaji bulan ini sebagian besar dialokasikan untuk membayar kontrakan rumah dan untuk makan sehari-hari. Tak ada pikiran lain kecuali mencari penghasilan tambahan, dari segala arah.
Wajah Paimo yang hitam kekar rupanya membuat yakin Si Caleg dan orang-orangnya, bahwa Paimo akan mampu mempengaruhi para calon pemilih se-RW. Lalu Paimo memberikan uang sebesar dua puluh ribu rupiah kepada masing-masing calon pemilih di RW-nya.
Tapi hari itu benar-benar hari yang apes bagi Paimo. Ia dimarahi habis-habisan oleh orang-orangnya Si Caleg yang telah memberinya uang. Para calon pemilih se-RW yang telah diberi uang masing-masing sebesar dua puluh ribuan tidak ada yang berangkat ke TPS. Meraka malah tidur-tiduran di rumah, bengong di teras; ada pula yang pergi menghadiri hajatan dan mancing.
Mungkin jika tindakan ugal-ugalan ini hanya dilakukan oleh dua atau tiga orang saja tidak menjadi persoalan. Pasalnya ini dilakukan oleh orang-orang se-RW, yang tentu, sangat menentukan terhadap jadi dan tidaknya Si Caleg.
Dan Caleg itu akhirnya tidak jadi.
Saya pun ikut-ikutan panik.
“Kok bisa begitu, Mo?”
“Gak ngerti, Mas.”
“Lain kali gak usah begitu lagi.”
“Gak perlu membahas soal itu, Mas. Saya punya bayi yang butuh asupan susu lebih.”
Persoalan berlanjut. Caleg itu meminta uang yang sudah diberikan, dengan jumlah sekitar 10 juta. Paimo mengelak. Tapi Paimo diancam untuk dipukuli. Ia takut. Istrinya juga takut. Saya pun ikut takut.
“Orang-orang itu suruh mengembalikan uangnya!” usul saya.
“Susah, Mas. Mereka juga bajingan tengik, sepertiku.”
“Laporkan ke kantor polisi!”
“Polisi juga bajingan tengik.”
“LSM?”
“Apalagi LSM.”
“Media?”
“Hush, tambah parah. Nanti saya dijadikan komoditas untuk menarik iklan.”
“Lalu bagaimana?”
“Mas mau bantu saya?”
“Siap, Mo. Kamu sahabatku.”
“Ayo kita hadapi berdua!”
“Caranya?”
“Kita kumpulkan orang-orang yang masih ada rasa peduli terhadap persoalan saya.”
“Saya yakin masih banyak ada kelompok yang peduli dan bersedia membantumu.”
“Kira-kira kelompok mana dan apa?”
“Serikat buruh pimpinan Cak Keteno. Dulu mereka juga pernah membantu persoalan dana BOS yang meresahkan masyarakat.”
“Baiklah kalau begitu. Apa kita akan bergerak ke rumah Si Caleg.”
“Yup, kita sampaikan keberatan kita. Kalau perlu kita ekspos keburukannya.”
“Apakah kita juga akan melempari rumahnya?”
“Hemm, bisa jadi. Biar jadi shock-therapy buat para caleg yang bermental bajingan; caleg palsu, penipu rakyat.”
“Cocok. Kalau dia masih bersikukuh untuk meminta uangnya kembali, terpaksa rumahnya kita lempari dengan batu. Seperti yang pernah dikatakan oleh pepatah, bahwa jika kita melempar batu seorang diri, maka itu disebut kriminal; tapi jika melempar batu bersama-sama, maka itu politik.”
“Cerdas!” []

SAJAK YAPET OMAR
NEGERI ZOMBIE DIKEPUNG RAYAP

negeri ini memang sudah sangat rusak
ibarat rumah pilar-pilarnya rapuh dimakan bubuk
dan rayapnya tidak lain kita sendiri

kita yang hidup hari ini menjadi yatim-piatu sejak balita
diasuh penjahat sehingga anak baik adalah mujizat negeri maling
harapan sangat menyakitkan seperti menikam diri sendiri

negeri ini dikuasai zombie menjungkirbalikkan tatanan
warganegara tidak memerlukan berkembangnya nalar
nalar adalah ancaman; sekolah dan universitas menjadi pasar

para petinggi menyebut daerahnya maju melesat
tak ada lagi desa tertinggal sedangkan kenyataan
mengisyaratkan kita lari ke belakang menuju kegelapan
melomba putusasa dan kematian membayang-bayang

kita lahir di negeri zombie dikepung rayap berjubah rahib
aku menanyaimu apakah masih siap menjadi manusia
artinya menatanya kembali seperti harapan sediakala?

2015.

• Penyair tinggal di Parenggean, Kotawaringin Timur.

LELAKI ITU BUNUH DIRI

Sketsa May Swan
CINTA SEJATI
Airmukanya selalu masam. Cemberut bagaikan pintu kamar terkunci, tidak pernah dibuka sepanjang tahun. Hampir tidak pernah melihat ia tersenyum, apa lagi tertawa. Cepat merasa tersinggung, sukar menebak apa yang membuatnya tersinggung dan marah. Bicara dengannya harus hati hati, agar tidak terpijak ranjau darat terbenam di benaknya. Ini lah kesanku terhadap orang ini ketika baru berkenalan. Setelah itu, saya selalu berusaha mengambil jarak menjauhinya.
Kami adalah anggota sebuah perhimpunan volunteer melayani pasien lanjut usia di rumah sakit spesial untuk merawat orang sakit dementia. Rumah sakit ini didirikan atas beaya swasta, tapi juga mendapat bantuan dari pemerintah. Sebulan sekali, kegiatan kami mengunjungi rumah sakit itu dan membawa para pasien keluar jalan jalan naik chartered bus, dan bersantap di restoran atas beaya kami bersama.
Pernah sekali saya bertanya kepada seorang teman lain yang sudah lama kenal dengannya, mengapa tabiat orang ini demikian tertutup dan tidak bersahabat. Pertanyaan bernada mengeluh dan mengeritik, dengan harapan ia sepandangan dengan saya. Tidak tersangka teman ini sebaliknya menjawab, “Ooh, maksudmu Mrs. Lim? Dulunya ia tidak begitu. Dulu ia cerah dan gemar bergurau. Kalau kamu kenal baik dengannya dan mengetahui latar hidupnya, kamu tidak akan berkata demikian.” Jawaban teman ini membuat saya merasa tidak nyaman, seakan saya yang dituduh bersalah. Ia tidak menceritakan selanjutnya situasi latar hidup orang ini, saya juga tidak bertanya seterusnya. Sudah lah, saya pun telah mengambil keputusan menjauhi diri demi menghindar terjadinya geseran yang tidak perlu.
Lalu, entah kenapa, ia menghilang dari peredaran kami. Bertahun panjang tidak pernah datang mengunjungi pasien rumah sakit, juga tidak hadir dalam pertemuan pertemuan selanjutnya. Ketidakhadirannya tidak banyak menarik perhatian, tidak ada yang menanyakan keadaannya, seakan ia tidak pernah berada diantara kami.
Pada suatu hari saya bersama dengan seorang teman datang ke Ulu Pandan Community Centre berdekatan dengan tempat kami tinggal untuk mendaftar ikut kelas Chinese calligraphy. Community Centre terdapat diseluruh constituency di Singapura, berfungsi sebagai layanan bagi masyarakat setempat berkumpul dan mengikuti program kesenangan masing masing. Di situ terdapat berbagai macam fasilitas bagi grup aktivitas, termasuk program pendidikan, study group, kesehatan, olah raga, kesenian, nyanyi, tari tarian, ballroom dancing, public speaking, kerajinan tangan, kuliner, dll.
Pada hari pertama mengikuti kelas calligraphy, sangat kebetulan kami berpapasan dengan Mrs. Lim yang sudah bertahun tidak pernah jumpa. Rupanya ia juga turut belajar sekelas dengan kami. Pada akhir kelas ia menghampiri kami, mengajak makan siang bersama. Sungguh tidak disangka orang yang tadinya selalu membungkam seperti kerang rebus dan uring uringan tanpa alasan, datang menyapa dengan wajah tersenyum manis. Dengan perasaan setengah terkejut, separuh kurang yakin, bahkan sedikit was was kami terima tawarannya.
Di seberang jalan dari gedung Community Centre terdapat sebuah restoran. Sambil menunggu tibanya hidangan yang baru dipesan, tanpa diminta, ia mulai bercerita panjang lebar mengenai dirinya.
Rupanya ia menikah dengan seorang pria yang tidak disenangi oleh orangtuanya, dengan alasan pria itu dari keluarga miskin, tidak berpendidikan tinggi, dan tidak mempunyai pekerjaan stabil. Tiga alasan yang sudah cukup mengikat. Ibunya pernah bertanya, “Apa yang kamu lihat pada diri orang itu?” Jawabnya, “Kami saling mencintai.” “Cinta? Berapa nilai harga cinta sekilo?” Jawabnya, “Cinta sejati tidak ternilai dengan materiel.” Akhirnya mereka menikah tanpa persetujuan orangtuanya, berpegang pada semboyan Cinta Sejati tidak ternilai harganya.
Setelah hidup bersama, ia baru sadar bahwa suaminya ternyata seorang pecandu judi. Uang gajinya tidak mencukupi untuk bermain judi. Pada permulaan, sebagai seorang isteri setia ia selalu menasehati suaminya agar melepaskan kebiasaan buruk yang sangat merugikan kehidupan mereka bersama. Tapi, sebagaimana umumnya orang ketagihan, suaminya tidak dapat menjauhkan diri dari kebiasaannya. Apa lagi dengan dibukanya casino di Singapura, tidak perlu jauh jauh ke Genting untuk berjudi.
Untuk membeayai ketagihan berjudi, suaminya mulai meminjam uang dari Ah Long, organisasi illegal yang memberi pinjaman uang dengan laba sangat tinggi; 40% per bulan. Jika ingin meminjam $1,000, yang diterima hanya $600, dan setelah itu, saban bulan harus membayar $400. Dalam situasi demikian, keuangan suaminya semakin memburuk, dan kehidupan rumah tangga kacau-balau. Seringkali karena terlambat atau tidak mampu membayar pada waktunya, pintu rumah di coret cat hitam dengan tulisan O$P$, (artinya owe money pay money) sebagai ancaman dan perlakuan teror memaksa orang membayar hutang. Dalam keadaan cabaran berat sedemikian, ia merasa seakan hidup di alam neraka. Berkali kali ia ingin meninggalkan suaminya, namun teringat oleh janji Cinta Sejati yang pernah diberikan pada permulaan hidup bersama, ia tidak sampai hati mengambil keputusan drastis. Bukan karena cinta, tapi karena takut merasa bersalah.
Lalu pada suatu hari suaminya jatuh di kamar mandi. Setelah dibawa ke hospital, menurut dokter, ia kena stroke. Melihat suaminya terbaring di ranjang rumah sakit, lunglai tak berdaya, kedua matanya terbuka, tapi otot muka mengeras, tidak ada tanda bahwa ia mengenal isterinya. Melihat keadaan suaminya, sejenak teringat dengan beberapa pasien dementia di rumah sakit yang dulu sering ia datangi bersama teman-teman anggota volunteer. Banyak yang berbaring di ranjang, tidak dapat bergerak sendiri, makan, minum dan buang air perlu dibantu. Ada sebagian tidak lagi mengenal sanak keluarga yang datang menjenguk. Perasaan suka duka dan ingatan sudah menghilang, hanya tinggal sebuah sosok kosong yang menunggu putusnya jalur pernapasan. Berhadapan dengan skenario demikian, tanpa sadar ia merintih dalam hati, mengharap suaminya cepat putus napasnya. Kalau harus pergi, pergilah cepat dan selamat dalam perjalanan.
Entah karena rintihan hatinya, atau karena memang sudah parah penyakitnya, keesokan harinya suaminya meninggal. Ia sempat merasa depresi beberapa waktu setelah suaminya meninggal. Tapi akhirnya ia berhasil keluar dari depresi, mulai menikmati kehidupan baru, tanpa belenggu janji Cinta Sejati, sebuah konsep yang dimuliakan oleh penyair sepanjang masa.
Cinta Sejati tidak seharusnya bergantung pada sebuah janji bagaikan kontrak perbudakan yang mengikat seumur hidup, melainkan pada komitmen dan tanggungjawab bersama. Tidak sepihak.
Mungkin setelah mengalami bermacam rintangan hidup, Mrs. Lim berhasil menemui kekuatan pada dirinya sendiri. Kekuatan yang membuahkan kepercayaan diri, membuatnya lebih bersahabat dan menyenangkan. Makan bersama hari itu terasa sebagai perayaan indahnya persahabatan.[]

BAHASA DAYAK NGAJU
Asuhan Kusni Sulang.

UNGKAPAN (SEWUT), IBARAT (TANDING) PERIBAHASA (PARIBASA) DAYAK

Juhu sama-sama dihirup, sambal sama-sama dicolek. Pepatah ini melukiskan keadaan kebersamaan dalam kehidupan. Pahit-nmanis ditanggung dan dirasakan bersama. Pepatah ini mempunyai kesamaan dengan pepatah Indonesia : “Berat sama di[ikul, ringan sama dijinjing”.
~ Kilau jukung bapuat intan. Seperti perahu (kecil dari kayu bermuatkan intan). Perbandingan melukiskan keadaan yang tidak seimbang atau tidak sebanding. Misalnya seorang lelaki tua kawin dengan seorang perempuan muda, rupawan dan kaya-raya.
~ Handak tingkép jatun pai e. Hendak hinggap (tapi) kakinya tidak ada. Perbandingan ini melukiskan seseorang yang ingin melakukan sesuatu tetapi ia tidak mempunyai syarat-syarat minimal untuk melakukannya.
~ Sala tampayah, pai e tambuhus. Salah lihat (maka) kakinya terperosok. Melukiskan akibat dari salah evaluasi sehingga mennggambarkan keadaan fisik seseorang yang tak harmonis. Perut besar, kaki kecil. Atau juga berarti orang yang duduk ongkang-ongkang tidak melakukan sesuimbulkan petaka bagi diri sendiri.
_ Amun jatun parei, narai kia taluh ji inggawi uras dia manjadi. Kalau tidak ada padi, apa pun yang dikerjakan tak bakal ada yang menjadi. Pepatah ini melukiskan arti penting basis ekonomi ysng memadai untuk melaksanakan suatu supaya berhasil. Sebab apa pun di dunia ini, didapat bukan dengan cuma-cuma melainkan melalui kerja susah-payah atau kerja keras. Pepatah ini menunjukkan bahwa orang Dayak dahoeloe paham benar hubungan antara faktor ekonomi sebagai basis dari suatu bangunan atas. Oleh pemahaman demikian, maka dibangunlah lumbung (lusuk). Sejak masa Orde Baru Soeharto, dengan Revolusi Hijau (Green Revolution)-nya lusuk mulai menghilang. Ketika pandangan menjangkau jauh ini sirna, muncul instanisme misalnya berbentuk dengan mudah menjual tanah sebagai alat produksi utama yang mengakibatkan keterpurukan menjadi-jadi. []
SAJAK TUN RUANG *
LELAKI ITU BUNUH DIRI

matahari sudah lewat ubun-ubun, saudaraku
dan kau masih saja di tempat tidur bermain telpon genggam
mata kelap-kelip menerawang langit-langit kamar menatap 1000 bayangan
jendela terbuka membawa teriakan dari jalan
“maling! maling! ” kau hanya menggosok mata
santai seperti kucing menggeliat dan menguap
kemudian kulihat kau mereguk segelas arak
segelas lagi dan segelas lagi di antara asap rokok
mengaburkan mata dayakmu
melintasi tepian rumahmu di hilir
di kepala tangga kulihat seorang lelaki tergeletak:
kau yang selalu berteriak-teriak

esok polisi menegaskan lelaki itu bunuh diri
dirancangnya sudah menahun
matahari berlalu menjemput bulan tak perduli

Palangka Raya, 2015.

• Penyair asal Bugis Makassar, tinggal di Palangka Raya.

MAKELAR

Cerita Ken Prita
MAKELAR
Akhirnya Disperindag Provinsi menetapkan tiga orang yang berangkat ke Jakarta untuk mewakili Kalimantan Tengah mengikuti Pameran Internasional Inacraft hang diselenggarakan saban tahun dan diikuti oleh ribuan peserta dari seluruh Indonesia. Tiga orang itu adalah Joy, Orang Kalteng asal Manado, Joko asal Jawa dan Indu Salundik, seorang perempuan Dayak. Tiga orang itu berjanji untuk be rtemu di Bandara Tjilik Riwut jam tujuh pagi. Joy ditunjuk sebagai koordinator utusan.
Keputusan tentang siapa-siapa yang akan berangkat, baru diambil oleh Disperindak, tiga minggu sebelum berangkat. Bahkan keputusan memasukkan Joko kedalam utusan, baru diberitahu seminggu sebelum keberangkatan. Padahal di daerah-daerah lain, pemberitahuan kepada siapa-siapa yang akan berangkat mewakili daerah telah diberitahukan, paling tidak setengah tahun sebelumnya. Sehingga anggota tim utusan mempunyai waktu persiapan yang longgar.
Empat empat hari sebelum berangkat, sebagai koordinator Tim Utusan, Joy secara berprakarsa mengundang anggota-anggota untuk bertemu guna memeriksa kesiapan dan persiapan tim utusan, serta memberikan beberapa keterangan tentang keadaan yang mereka hadapi.
“Yang disediakan oleh Dinas untuk kita adalah tiket pulang-pergi, penginapan, biaya over-weight”. Ujar Joy memulai diskusi.
“Uang transpor dan makan Rp.100 ribu tiap orang per hari”, lanjutnya.
“Apa cukup Rp.100 ribu di Jakarta. Sedangkan harga makanan di kompleks pameran di mana pun selalu lebih mahal dari di luar, ” tanya Indu Salundik masgul.
“Soal yang Ibu Salundik ajukan sudah saya ajukan kepada Kepala Bagian. Jawabannya sangat klasik yaitu “tidak ada dana. Karena dana Rp. 17 juta digunakan oleh lima orang dari Dinas.” Jelas Joy.
“Untuk apa sampai lima orang ikut ke Jakarta?,” tanya Joko kesal.
“Jawaban dan alasannya pun sangat klasik, Pak Joko”. “Untuk mendampingi kita orang binaan mereka”, tutur Joy mengulang jawaban orang Dinas kepadanya ketika bertemu.
“Bilang saja terus-terang untuk jalan-jalan. Membina? Kapan pula mereka pernah membina saya?”.
“Mereka perlu alasan pembenaran, lepas dari masuk akal tidaknya alasan yang digunakan. Soal ini saya kira tidak usah kita bahas berpanjang-panjang. Tidak ada gunanya. Yang penting ketika kita memutuskan ikut berangkat, kita bertiga niscaya siap menghadapi segala kemungkinan yang tidak mengenakkan. Untuk menghadapi segala kemungkinan pahit, kita bertiga harus kompak, memperkuat setiakawan. Mustahil dengan adanya setiakawan kuat, kita bertiga tidak bisa mengatasi segala soal. Bagaimana?” tanya Joy.
“Setuju, Mbak,“ Joko dan Indu Salundik menjawab hampir serentak.
“Sekarang, yang patut kita pecahkan sekarang adalah rencana dekor ruang pameran. Dinas sama sekali tidak mempunyai konsep tentang soal dekor ini. Konsep kita dari diskusi ini, besok kita sampaikan ke Dinas. Kita bertiga bersama-samamenyampaikannya”.- Usul mereka diterima oleh Dinas.
Untuk mengantar Joy, jam 5.30 aku sudah meninggalkan rumah kontrakan menuju ke tempat Joy ke bandara Tjilik Riwut. Ketika kami tiba, Indu Salundik dan Joko sudah tiba lebih dahulu dan tiga orang dari Dinas.
Begitu mendarat di bandara Cengkareng, menggunakan kendaraan yang dicarter oleh Dinas rombongan segera ke tempat pameran dengan segala barang bawaan karena keesokannya pameran akan dimulai. Sampai pukul 22.00 dekor masih belum dikerjakan oleh OC. Melalui percakapan dengan tukang dari OC baru diketahui kelambatan disengaja ini disebabkan karena Dinas belum memberikan uang panjar. Akibatnya, ketika mereka mengerjakan dekorasi hingga tengah malam lewat, hasilnya asal jadi, tidak sesuai dengan rencana semula. Sementara orang-orang Dinas yang lima orang jumlahnya itu, lebih banyak sibuk dengan urusan mereka sendiri. Sehingga tidak sedikit info Panitya tidak diterima oleh Tim Utusan seperti lomba desain, apa bagaimana Inacraft diselenggarakan pada mulanya sampai diikuti oleh 2000 stand sekarang. Padahal menurut panitya, semuanya diumumkan secara terbuka. Info-info didapatkan oleh anggota Utusan setelah berkeliling kawasan pameran secara bergantian. Inacraft ternyata tidak diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta Raya, melainkan diprakarsai dan dilangsungkan oleh swasta.
Yang menyedihkan dan sangat tidak menguntungkan untuk mendapat perhatian pengunjung adalah tempat stand Kalteng yang terletak di bagian bawah, hampir paling ujung dan dekat toilet. Tempat ini menggambarkan bentuk persiapan dan perhatian dari tahun ke tahun. Sebuah tempat simbolik.
Seorang peserta dari Jawa Timur ketika singgah di Palangka Raya sebelum berlangsungnya pameran Inacraft baru-baru ini pernah berkomentar tentang stand Kalteng tahun-tahun terdahulu. “Stand Kalteng itu ruangannya luas, tapi kosong dan asal-asalan.”
“Bagaimana pamerannya?” tanya Kepala Bagian dalam rapat evaluasi sepulang Utusan dari Jakarta. Orang-orang Dinas pulang terlebih dahulu.
“Sukses, bukan?” tanya Kepala Bagian lagi.
Anggota Utusan saling berpandangan. Saling menanti siapa yang pertama akan berbicara. Sebagai koordinator, Joy lalu angkat bicara:
“Ya, kami memperoleh pengalaman dan melihat kemungkinan-kemungkinan di masa datang. Hanya saja kalau mau berbicara terus-terang dan jujur, pengalaman utama adalah mengenyam kepahitan.” Wajah Kepala Bagian menjadi berubah, sedangkan Kepala Seksi yang turut hadir nampak gelisah. Apalagi mendengar rincian kepahitan yang dituturkan oleh anggota-anggota Utusan Kalteng. Tapi boleh jadi kesakitan terpaksa mendengar kepahitan yang melukiskan kualitas pekerjaan, hanya kesakitan sementara karena kemudian tuturan yang masuk ke telinga kanan lalu keluar seketika dari telinga kiri. Tahun depan diulang lagi.
Menjawab tuturan kepahitan-kepahitan yang dialami Utusan, Kepala Bagian menjelaskan: “Kita kekurangan dana.”
Mendengar jawaban usang klasik begini, Joy bertanya: “Kalteng kan ikut serta dalam Inacraft tiap tahun. Apakah kegiatan tahunan begini tidak dianggarkan?”
“Dianggarkan memang. Tapi anggaran itu dicukai oleh anggota-anggota DPRD yang memperjuangkannya. Cukainya pun tidak kecil. Mereka minta bagian sebagai komisi karena telah memperjuangkannya”. Jawab Kepala Bagian. Joy jadi teringat praktik-praktik serupa ketika berurusan dengan dinas-dinas dan badan-badan lain. Ada Kadis terpaksa mundur untuk melanjutkan rencana yang masuk akal, takut ketika diaudit ia digiring masuk penjara. Joy diam mendengar, menahan diri untuk berkomentar.
Tidak dapat menahan kejengkelannya, Indu Salundik berkata ketus: “Itu mah, bukan komisi, Pak, tapi praktik makelar. Daerah ini tidak akan pernah berkembang maju jika praktik makelar berlanjut?”.
Rapat evaluasi berakhir dengan senyap dan dingin. Tapi praktik makelar tidak pernah diam menggerogoti penyelenggaraan negeri dan negara ini. Mereka seperti rayap bergerak dalam senyap dengan nurani yang dingin membangkai. DPR lalu oleh banyak orang disebut Dewan Penipu Rakyat. Masyarakat luas menjadi seperti pesawat oto-pilot, janin chaos jika terus berkembang. []
BAHASA DAYAK NGAJU
Asuhan Kusni Sulang.
UNGKAPAN FILOSOFI DAYAK
Épat Pa, atau sering juga disebut Épat P (Empat Pa) . P di sini merupakan singkatan dari kata-kata: Pananjaru (Pembohong), Panakau (Pencuri), Pambusik (Penjudi), Pambawi (Main perempuan). Épat P ini mempunyai kemiripan dengan Empat M (Maling, Main, Madat dan Madon) di Jawa Tengah.
Dalam masyarakat Dayak dahoeloe, perilaku, Épat P merupakan perbuatan-perbuatan terkutuk.
Pambawi (Suka main perempuan). Dalam teks hukum adat Tumbang Anoi 1894 ang terdiri dari 96 pasal, masalah hubungan lelaki-perempuan mendapat tempat utama. Tempat utama ini memperlihatkan bahwa perempuan oleh hukum adat dilindungi secara khusus dari agresivitas lawan jenisnya. Apakah perlindungan khusus ini merupakan bentuk kesetaraan gender dalam masyarakat Dayak dahoeloe?. Keseteraan gender ini memang terdapat pada masyarakat Dayak dahoeloe karena perempuan secara ekonomi tidak tergantung pada lelaki. Mereka memiliki alat produksi sendiri seperti tanah, kebun, dll. Dalam berproduksi mereka sering sendiri di rimba-belantara yang jauh. Sebagai bagian dari perlindungan terhadap agresi, maka hiduplah kepercayaan bahwa aji-aji para “pangaji” sehebat apa pun akan tidak berdaya jika berhadapan dengan perempuan. Petunjuk bahwa kepercayaan dan kebudayaan merupakan bagian dari bangunan atas (super structure) yang banyak ditentukan oleh bangunan dasar (basic structure), kemudian pada gilirannya mempengaruhi bangunan dasar itu.
Karena adanya kesetaraan gender di atas, maka hubungan lelaki-perempuan adalah hubungan antar individu setara. Hubungan égal á égal menyebabkan dahoeloe dalam masyarakat Dayak poligami dipandang sebagai tindak tidak mulia. Apalagi peselingkuhan. Lelaki yang memandang perempuan sebagai baju kapan saja bisa diganti, dipandang sebagai lelaki tidak beradat. Perkawinan bukan hanya menyangkut hubungan antar dua individu tapi berkaitan dengan seluruh keluarga. Penanggungjawab keluarga inti bukan hanya lelaki (suami), tetapi suami-istri.[]

TIDAK MULIA

TIDAK MULIA
Oleh Kusni Sulang

Perusahaan pertambangan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kalteng seluruhnya berjumlah 937. Dari 937 pemegang IUP ini, terdapat 532 perusahaan yang dinyatakan clear and clean (CnC), sedangkan hampir 50%, kongkretnya 405 yang izinnya belum CnC. Gubernur Kalteng Dr. A.Teras Narang, SH, pusat. dalam iklan yang terbit berkali-kali di Harian Tabengan , Palangka Raya, dan poster-poster besar yang dipajangkan di pinggir jalan, menyebut bahwa beroperasi dengan izin yang belum CnC adalah tindak pidana. Dengan pandangan demikian maka pada Agustus 2014, Teras mengeluarkan perintah untuk mencabut izin perusahaan-perusahaan yang beroperasi sementara izinnya belum CnC. Bagaimana kelanjutan dari perintah Gubernur ini?
Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Provinsi Kalimantan Tengah Syahril Tarigan menjelaskan bahwa “Kami masih menunggu petunjuk pemerintah Pusat. Kalau sudah ada petunjuk nanti kita tahu apa yang harus dilakukan terhadap perusahaan yang tidak CnC di Provinsi Kalimantan Tengah”. Tarigan juga mengatakan bahwa “Kita, Pemprov Kalteng tidak akan memperpanjang rekomendasi perizinan bagi izin usaha pertambangan yang belum CnC. Ini sesuai dengan arahan pak Gubernur” (Radar Sampit, 14 Juni 2015).
Keterangan Sjahril Tarigan ini nampak sangat simpang-siur. Mbulet jika meminjam kosakata Jawa. “Mutar-mutar” seakan mau menyembunyikan sikap sesungguhnya. Bahkan kontradiktif. Di satu pihak Pemprov tidak bertindak mencabut IUP yang belum CnC karena ‘menunggu petunjuk pemerintah Pusat’ , di pihak lain mengatakan adanya ‘arahan Gubernur Kalteng. Lebih kacau lagi, seperti orang omong ke hulu-ke hilir tak menentu adalah keterangan Sjahril Tarigan bahwa “…di Provinsi Kalteng juga ada sekitar 91 izin usaha pertambangan yang telah dicabut izinnya. Pencabutan izin sendiri dilakukan oleh pemerintah kabupaten”. Artinya pencabutan izin usaha yang belum CnC dilakukan oleh pemerintah kabupaten tanpa ‘menunggu petunjuk pemerintah Pusat’.
Keterangsn Sjahril Tarigan yang simpang-siur dan bahkan kontradiktif seperti di atas, hakekatnya tidak lain dari berkata tapi tidak mengatakan apa-apa, yang hakekatnya membiarkan adanya tindakan yang oleh Teras disebut sebagai tindak pidana. Sementara Gubernur sendiri setelah mengeluarkan perintah pencabutan izin usaha pertambangan yang tidak CnC pada Agustus 2014, kemudian berucap “masa PBB saja tidak bayar, masa NPWP-nya terdaftar di mana-mana.” Kata-kata ini bisa berarti bahwa asal membayar PBB dan NPWP terdaftar hanya di Kalteng, maka masalah clear and clean atau tidak, tidak menjadi persoalan. Boleh saja usaha diteruskan. Jika benar demikian lalu di mana perintah Agustus 2014 itu ditempatkan? Apakah dicabut? Kalau dicabut mengapa tidak diumumkan? Pengumuman merupakan salah satu bentuk dari keterbukaan. Sedangkan dusta adalah bentuk dari politik pencitraan dan penyalahgunaan kekuasaan.
Tentang 91 IUP yang dicabut oleh pemerintah kabupaten, sebaiknya Sjahril Tarigan mengumumkan nama-nama perusahaan yang IUP-nya telah dicabut. Kapan, dan oleh pemerintah kabupaten mana?
Pengumuman ini diperlukan agar masyarakat bisa mengontrolnya. Sebab bukan tidak mungkin disebut IUP-nya telah dicabut, tapi perusahaan tambang itu terus beroperasi. Atau dikatakan telah dicabut tapi pada kenyataannya belum. Kecurigaan ini muncul karena pada kenyataannya sumber daya alam, termasuk pertambangan merupakan ranah korupsi dan kolusi besar. Korupsi dan kolusi inilah yang membuat hampir 50% IUP tidak CnC. Jangankan dusta digunakan sebagai politik, peraturan dan UU pun tidak jarang diabaikan oleh penyelenggara Negara sambil berkata “semua ada aturannya dan sesuai peraturan”.
Hampir seribu perusahaan tambang baik yang CnC maupun yang tidak CnC beroperasi di Kalteng memperlihatkan bahwa sumber daya alam daerah diobral. Sementara warga setempat tidak mengenyam manfaatnya. Sangat jauh dari amanat Pasal 33 UUD 1945. Seniscayanya sumber daya alam, energi yang tidak terbarukan dihemat-hemat. Untuk pembangkit tenaga listrik misalnya tidak perlu menggunakan batubara, sebab air sungai dan riam cukup banyak terdapat di Kalteng. Penggunaan air dan riam dilakukan oleh Sulawesi dan Jawa dan air akan selalu tersedia.
Perihal investasi. Saya tidak anti investasi. Tapi seniscayanya bukan investor yang mengatur penyelenggara Negara melalui uang dan kolusi, tetapi penyelenggara Negaralah yang mengatur investor. Investasi niscayanya memenuhi standar keselamatan, kesehatan, pekerjaan, kesejahteraan, pendidikan dan hak-hak masyarakat setempat. Masyarakat setempat niscaya dihormati kebebasannya, didahulukan, dijelaskan dan bersetuju. Prinsip yang umum disebut FPIC (Free, Prior, Informed, and Consent).
Dilihat dari segi dampak-dampaknya yang sangat negatif, IUP patut sangat dibatasi. Tidak diobral seperti sekarang. Di bawah angkatan sekarang, masih ada generasi-generasi berikut yang patut diperhitungkan kehidupan mereka sejak hari ini, oleh angkatan sekarang. Pengobralan sumber daya alam seperti yang dilakukan sekarang akan mewariskan nestapa dan airmata kepada angkatan berikut. Sikap dan politik egois begini bukanlah kemuliaan. Indigned, orang Perancis bilang. Tidak punya martabat. []

Relevansi Keterbukaan Informasi Publik Dengan Perbaikan Tata Kelola Hutan dan Lahan

Oleh Dede Purwansyah (SAMPAN KALIMANTAN)

Pengalaman advokasi untuk perbaikan tata kelola hutan dan lahan dengan informasi yang akurat memang sangatlah baik. Seperti pengalaman SAMPAN Kalimantan dalam melakukan advokasi untuk penataan izin tambang di Kalimantan Barat. Setelah memperoleh data dari Distamben Provinsi terdapat 804 Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat diatas lahan seluas 6,4 juta hektar.
Selanjutnya kompilasi data izin usaha perkebunan, HTI, HPH, dan pertambangan di Kalbar telah mencapai lebih dari 2 ribu ijin dengan luas 14,099 Juta Ha. Apabila dibandingkan dengan luas Provinsi Kalimantan Barat yang hanya 14,6 Juta Ha, maka sangat besar kemungkinan telah terjadi tumpang tindih izin. Kenyataannya, banyak izin konsesi HTI yang mangkrak sementara pada izin HTI lainnya sebagian besar terjadi tumpang tindih. Disisi lain, ruang untuk masyarakatpun semakin tersisihkan dengan keluarnya SK. Menhut No. 733 tentang kawasan hutan. Disinilah dirasakan betul bahwa pentingnya satu baseline data agar memberikan argumentasi menjadi akurat.
Dokumen perusahaan yang didapatkan dari hasil uji akses juga menjadi bahan untuk melakukan advokasi dalam perbaikan tata kelola hutan dan lahan pada level tapak. Sebagai contoh dokumen AMDAL PT Karya Utama Tambang Jaya (PT KUTJ) yang didapatkan dari kegiatan uji akses.
Berdasarkan hasil analisis dokumen dan hasil observasi di lokasi konsesi PT KUTJ, diindikasikan terjadi pelanggaran yang terjadi didalam konsesi tersebut. PT KUTJ terindikasi melakukan pengabaian terhadap kewajiban reklamasi dan melakukan operasi produksi di luar lokasi konsesinya.Dengan data lain yang juga diperoleh, SAMPAN kemudian melakukan ground check lapangan, dan menemukan 60 titik Pemegang Izin terindikasi berada di dalam kawasan hutan, 10 perusahan pertambangan dan 16 perusahaan dengan IUP
Ekplorasi namun sudah melakukan operasi produksi. Melalui UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah, SAMPAN melakukan diskusi secara intensif dengan pemerintah setempat dan melakukan pengawasan dan pemantauan lapangan. Selanjutnya, SAMPAN mengsinergiskan dengan pelaksanaan Korsup Minerba di Kalbar.
Dampak utama dari kegiatan usaha pertambangan adalah terjadinya deforestasi, karena ada ± 135.156,64 ha konsesi tambang terbuka berada di Hutan Lindung serta 2.532,74 ha IUP berada di Kawasan Konservasi. Rusaknya lingkungan dan struktur tanah, pencemaran lingkungan di sekitar kawasan pertambangan, pencemaran sungai, dimana sungai ini di gunakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, fakta menunjukkan dari seluruh izin konsesi IUP, hanya 21 IUP yang membayar Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pasca tambang. SAMPAN menjadi tim teknis untuk memberikan masukkan terhadap kelayakan IUP secara administratif sesuai aturan perundang-undangan sebagai bagian dari engagement dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Memandang hal tersebut, SAMPAN merekomendasi untuk perusahaan yang operasinya tidak clear and clean dan melanggar aturan agar segera dicabut. Hingga saat ini, pada level provinsi hasil kajian administratif antara SAMPAN dan Distamben Provinsi berhasil mencabut 15 IUP baru yang bermasalah. Dengan kata lain, total IUP di Provinsi yang telah dicabut berjumlah 26 IUP. Dengan demikian, maka total luas hutan dan lahan yang dicabut atau berhasil dilindungi dari ancaman degradasi dan deforestasi adalah seluas 706,879 ha.
Kesimpulan
Keterbukaan informasi publik menjadi penting dalam aspek tata kelola hutan dan lahan guna memastikan pengelolaan sumber daya alam yang baik di Kalimantan Barat. Hal ini tentunya akan tercapai bila ada kepastian dari Pemerintah Daerah dalam mengambil kebijakan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak secara keseluruhan. Informasi yang akurat dan mutakhir tentunya akan bermanfaat bagi pemantauan dan pengawasan dalam setiap kebijakan Pemerintah Daerah Kalimantan Barat. Pemerintah harus membuka diri dan membuka ruang partisipasi dalam setiap kebijakan yang akan dikeluarkan. Sementara itu, masyarakat mesti terus diberikan pemahaman terkait cara/mekanisme mendapatkan informasi sesuai dengan aturan yang ada. [Sumber: INTIP HUTAN – FOREST WATCH INDONESIA, | Februari – Mei 2015].

Modal Asing Dan Neokolonialisme
Sampai kapan Indonesia bergantung terus kepada “modal asing”? Di jaman kolonialisme, bangsa kita dihisap oleh kapital asing. Sekarang pun, di jaman Indonesia merdeka, modal asing masih terus menghisap ekonomi nasional kita. Lantas, apa yang sudah berubah?
Kolonialisme, kata Bung Karno, justru menjadi jembatan bagi modal asing untuk jengkelitan di atas bumi Indonesia. Lalu, dengan mengeksploitasi kekayaan alam dan tenaga rakyat Indonesia, mereka memperbesar diri dan terus beranak-pinak. Sementara rejeki rakyat Indonesia kocar-kacir karenanya.
Bung Hatta tidak ketinggalan memperingatkan bahaya “ketergantungan” terhadap modal asing. Katanya, kalau kapital didatangkan dari luar, maka tampuk produksi akan dipegang oleh orang luaran. Hal itu akan berbahaya: pemodal asing akan dengan leluasa mengangkut keuntungan dari bumi kita. Sebab, logika modal adalah mencari keuntungan sebesar-besarnya.
Gagasan dua tokoh pendiri bangsa ini—juga para pendiri bangsa lainnya—menjadi dasar perumusan pasal 33 UUD 1945. Pasal 33 UUD 1945 jelas mengisyaratkan pengelolaan sumber daya ekonomi mesti dikontrol oleh negara untuk memastikan keuntungannya bisa memakmurkan rakyat.
Anehnya, sejak jaman orde baru hingga sekarang, tidak satupun rejim yang menjalankan amanat pasal 33 UUD 1945 itu. Pemerintah sejak saat itu sangat patuh dan menghamba kepada modal asing. Di akhir kekuasaan Soekarno, lahir produk hukum yang menaungi kepentingan modal asing: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967.
Lalu, di puncak kejayaan rejim orde baru, pada tahun 1994, seiring dengan tuntutan perluasan modal asing, dikeluarkan PP No 20/1994. Sejak itu, modal asing dibolehkan mengambil posisi dominan dalam perekonomian Indonesia.
Kemudian, pada tahun 2007, di era pemerintahan SBY yang sangat pro-neoliberal, dikeluarkan lagi UU No 25/2007 tentang PMA. Dalam UU PMA yang baru ini, modal asing tidak lagi dibatasi—bisa 100%. Hak guna usaha bisa 94 tahun dan, jika waktunya sudah habis, bisa diperpanjang 35 tahun lagi. Lebih tragis lagi: tidak ada lagi perlakuan berbeda antara modal asing dan domestik.
Modal asing pun menggurita menguasai ekonomi nasional. Akibatnya, sebagian besar sumber daya alam dan sektor ekonomi strategis dikuasai asing. Akhirnya, seperti diperingatkan Bung Karno, sebagian besar keuntungan mengalir keluar, sedangkan rakyat ditinggal kering-kerontang. Konon, rakyat Indonesia hanya menikmati 10% dari keuntungan ekonomi, sedangkan 90%nya dibawa oleh pihak asing keluar.
Kehadiran modal asing juga memicu perampasan tanah rakyat. Tidak jarang, aksi perampasan tanah rakyat disertai kekerasan. Banyak rakyat kita yang menjadi korban di tangan aparat yang menjadi “centeng” pemilik modal. Itulah yang terjadi di Mesuji (Lampung), Bima (NTB), Tiaka (Sulteng), Papua, Sumetera Selatan dan berbagai tempat lain di Indonesia.
Modal asing juga gagal mengangkat ekonomi nasional. Pemerintah dan sejumlah ekonom pro-neoliberal menyakini, kehadiran investasi asing akan membantu pembangunan industri di dalam negeri. Yang terjadi justru sebaliknya: sebagian besar industri dalam negeri gulung tikar akibat tidak bisa bersaing dengan modal asing. Juga, atas tekanan modal asing, sejumlah BUMN strategis kita berpindah tangan kepada pemilik modal asing.
Kita tidak anti terhadap bantuan asing. Setiap bantuan ekonomi yang diterima tidak boleh disertai syarat-syarat yang merugikan: tidak boleh mendikte kita secara ekonomi dan politik. Justru, jika ada bantuan dari pihak luar, negara harus aktif untuk mengkoordinasikan dan mengarahkannya guna membiayai sektor-sektor ekonomi yang prioritas.
Begitu juga dengan investasi asing, hanya diperbolehkan di sektor-sektor yang tidak strategis dan tidak menguasai hajat hidup orang banyak. Itupun harus dikontrol dan diarahkan oleh pemerintah. Kehadiran modal asing itu harus menghormati kedaulatan dan martabat bangsa Indonesia.***
[http://berdikarionline.com /editorial /20120105/modal-asing-dan-neokolonialisme.html]

PARA PEMBERANI

PARA PEMBERANI
Oleh Kusni Sulang

”O, dia adalah lelaki berani! Dia menulis ungkapan berani, bicara dengan kata-kata berani, bersumpah dengan sumpah berani, dan melanggarnya dengan berani.” (William Shakespeare, ”As You Like It”, 1599/1600)

Para pemberani seperti yang dilukiskan oleh dramaturg Inggris pada tahun 1599/1600 dalam karyanya “As You Like It”, sampai detik ini masih terdapat di negeri kita, termasuk di Kalimantan Tengah (Kalteng). Contoh para pemberani seperti ini akan gampang didapat di dunia politik. Mereka mengumbar janji lebih-lebih saat pilkada. Tetapi kemudian setelah berkuasa mereka dengan berani mengingkari janji-janji yang telah diucapkan. Kata-kata bagi para pemberani jenis ini, bukanlah terjemahan tindakan dan tindakan atau kebijakan bukanlah terjemahan tepat dari kata-kata. Mereka tanpa beban melanggar dengan berani janji-janji, kata-kata dan sumpah berani mereka sendiri. Sehingga kata-kata, janji-janji dan sumpah berani mereka tidak lebih dari petai hampa. Lebih hebat lagi, petai hampa ini dengan berani pula mereka namakan sebagai keberhasilan, kesungguhan dan ketulusan membangun. Mereka lukiskan sebagai keindahan. Dalam bahasa sekarang, potret diri yang berani begini disebut politik pencitraan. Secara kejiwaan disebut narsis. Ketika narsisme ini berkelebihan.misalnya membuat monumen pribadi dengan menggunakan dana Negara, maka sesungguhnya ia merupakan sebuah penyakit jiwa. Dari seorang narsis, apalagi sampai pada tingkat sakit jiwa, tidak ada yang bisa dipegang. Hari ini ia mengatakan A, besok-lusa ia dengan berani mengatakan B. Dirinya adalah poros segala kepentingan. Dirinya adalah pahlawan yang dirasanya patut diabadikan untuk selalu dikenang. Narsisme membuatnya sangat oportunis.
Harian Tabengan, Palangka Raya, tanggal 19 Juni 2015 menurunkan sebuah berita bertajuk “Kotim Darurat Konflik Sengketa Tanah”. Berita ini hanyalah sebuah contoh dari figur pemberani lukisan Shakespeare di atas. Kejadiannya berlangsung di Kelurahan Pasir Putih. Para petani mendapat izin secara lisan dari Bupati dan Wakil Bupati Kotim untuk menggarap lahan milik Pemda. Tapi kemudian petani yang mendapat izin dari orang nomor satu dan dua kabupaten terpaksa harus rela merugi karena lahan mereka secara sepihakn dikuasai pengembang yang lengkap dengan surat keterangan hak guna pakai. “Kami akui tanah itu bukan tanah kami, tetapi tanah pemerintah”. Tapi Bupati sendiri secara lisan mengizinkan kita kelola untuk pertanian. Bahkan kami gunakan untuk bercocoktanam selama 10 tahun. Tapi apa daya, pihak pengembang lebih mempunyai keterangan yang legal dalam pengelolaan lahan itu,” kata Saud , salah seorang petani setempat.
“Menurut informasi , tanah pertanian di wilayah Kelurahan Pasir Putih ini memang sebelumnya akan dibangun perumahan untuk pegawai negeri, dan pelaksanaannya juga telah diberi kepada pengembang. Tetapi perumahan itu tidak kunjung digarap oleh pengembang. Menurut Saud , surat keterangan yang dikantongi pengembang itu jatuh tapi berakhirnya pada tahun 2015. Mengetahui lahan itu telah menjadi garapan petani pengembang kembali mengurus tanah tersebut, dan petani diberi tali ash untuk segera pindah. “Tanam tumbuh yang kami usahakan tidak dihitung, bagaimana biaya pengolahan tanah, biaya bibit, biaya pupuk, biaya perawatan lainnya tidak diganti rugi. Kami hanya diberi tali asih senilai Rp.3 juta. Kalau terima, silahkan; kalau tidak terima, kami juga diusir,”kata Saud.” Dalam keadaan begini, yang memberi izin pakai kepada para petani, tidak angkat bicara sama sekali.
Apa yang dikatakan oleh berita di atas? Pertama, janji, apalagi janji lisan dari para petinggi bukanlah jaminan solid, sering tidak lebih dari petai hampa. Petai hampa inilah yang banyak dijual pada masa pilkada. Kedua, masyarakat negeri ini pada kenyataannya adalah masyarakat otopilot. Negara absen dari tengah-tengah warganegaranya.Negara bukanlah dermawan, penyelenggara Negara hanya menagih pelaksanaan kewajiban tapi tak mengindahkan hak warganya sehingga keadilan merupakan sesuatu yang mewah. Ketiga, nampak bahwa yang berlangsung di negeri ini adalah prinsip survival of fittest. Siapa yang kuat dialah yang menang dan ‘benar’. Dan yang kuat itu adalah uang. Yang disebut prestasi pun bisa didapat dengan uang. Keempat, kebijakan penyelenggara Negara menjadi salah satu sumber konflik. Pemeliharaan konflik membuat daerah menjadi darurat konflik. Tumpang-tindih izin usaha adalah salah satu bentuk kebijakan yang menciptakan konflik.
Menghadapi kenyataan begini, menegakkan kesadaran berwarganegara dari sebuah Republik dan bangsa Indonesia sebagai rangkaian nilai, boleh jadi merupakan jalan keluar strategis berjangka panjang. Walau pun patut disadari untuk mendapatkan hak dan posisi warganegara berdaulat demikian, bukanlah perjalanan menapak karpet merah. Apalagi Republik dan Indonesia hari ini sudah demikian rusak. Penyelenggara Negara lebih merupakan pedagang primer ketimbang Negarawan, karena itu yang menjamur adalah politisien, akibatnya Kalteng menjadi mapan di atas kerusakan. “Bahinip kita mati” (diam kita mati), ujar seorang petani Samuda.[]

Pertemuan penelitian  ACI (Asia Competitiveness Insitute) merupakan bagian dari Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore (NUS) dengan APINDO Kalteng awal Juni 2015 lalu di Palangka Raya (Foto. Dok.  Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah/Andriani S. Kusni, Juni 2015).

Pertemuan penelitian ACI (Asia Competitiveness Insitute) merupakan bagian dari Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore (NUS) dengan APINDO Kalteng awal Juni 2015 lalu di Palangka Raya (Foto. Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah/Andriani S. Kusni, Juni 2015).

APAKAH KALTENG SIAP MEMASUKI PASAR BEBAS ASEAN?
DAYA SAING KALTENG MENURUT ACI
Oleh Andriani S. Kusni
ACI (Asia Competitiveness Insitute) merupakan bagian dari Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore (NUS).Menurut QS World University Rankings pada 2014/2015, NUS menduduki peringkat pertama di Asia dan peringkat 22 dunia. Peringkat Lee Kuan Yew of Public Policy di dunia telah naik dengan pesat, menjadi Sekolah Kebijakan Publik dengan dana pengembangan pendidikan (endowment fund) ketiga terbesar di seluruh dunia. Kemampuan utama penelitian ACI apat terlihag dari kajian berbasis bukti (evidence-based) yang dilakukan pada kebijakan publik untuk ASEAN dalam konteks kebangkita ekonomi Tiongkok dan India. Misi ACI dalam bentuk strategi Aid for Trade adalah meneliti dan mengokohkan posisi ACI sebagai lembaga penelitian kebijakan terdepan di Asia dan mengindentifikasi daya saing, mendukung persaingan yang sehat dan menyelaraskan komplementaritas di antara negara-negara ASEAN.
Dengan misi demikian, ACI telah melakukan penelitian di 33 provinsi Indonesia, termasuk Kalimantan Tengah (Kalteng). Penelitian ini dimaksudkan terutama untuk mengetahui kesiapan 33 provinsi Indonesia dalam menghadapi pasar bebas ASEAN yang segera diterapkan, terutama tentang daya saing 33 provinsi tersebut. Untuk Kalteng, ACI telah datang meneliti pada awal bulan Juni 2015 lalu.
Dalam penelitian ini, selain menggunakan data sekunder (76%) dari Badan Pusat Statistik, Bank Dunia, Bank Indonesia, Kementerian Kesehatan, Transparansi Internasional, INDO-DAPOER, dll, ACI mengumpulkan data-data primer (24%) dari APINDO, instnsi pemerintah di tingkat provinsi dan universitas lokal. Keseluruhan repsonden total berjumlah 2331. Rata-rata 71 responden per provinsi. Sedangkan metodologi yang digunakan adalah metodologi sampling: Purposive Sampling/sa Nilai standarisasi dinyatakan dengan angka 0 (nol) = sama dengan rata-rata nasional; – (negatif) = di bawah rata-rata nasional; + (positif) di atas rata-rata nasional. Semakin jauh dari nol, semakin jauh pula dari rata-rata nasional.
Dari penelitian ini, ACI menemukan daya saing Kalteng (dalam berbagai perincian di berbagai bidang sebagai indikator) pada tahun 2015 berada pada peringkat 13 dengan skor 0.1546;
Stabilitas ekonomi pada 2015 berada pada peringkat 13, dengan skor –(negatif) 0.1429; Kondisi finansial, bisnis dan tenaga kerja dalam tahun 2015 berada pada peringkat 11 (turun dibandingkan dengan tahun 2014 yang berada pada peringkat 9);kualitas hidup dan pembangunan infrastruktur berada pada peringkat 18 pada 2015 dengan skor –(negatif) -0.1095; kualitas pendidikan – (negatif) -1.2879 (bidang pendidikan ini berada pada posisi paling terbelakang); Produk Domestic Regional Bruto (PDRB) – (negatif) – 0.4788; PDRB industri sekunder berada di peringkat 91 analisa SWOT, – (negatif) -0.5138; Kualitas kesehatan –(negatif) -0.7984 (berada pada posisi 97 dalam analisa SWOT, Strength, Weakness, Opportunity and Threat); Indeks kuakitas lingkungan hidup – (negatif) -1.1002, berada pada peringkat 99 analisa SWOT; Upah minimum pekerja per bulan –(negatif) -1.1308, peringkat 100 analisa SWOT; Jumlah penduduk bekerja – (negatif) 0.4788 , berada pada peringkat 84 analisa SWOT.
Yang positif di Kalteng adalah tingkat keamanan +0.7592, berada pada peringkat 18 analisa SWOT; kapasitas Kepemerintahan Provinsi ; koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
Dari sejumlah data yang dibeberkan oleh ACI di atas, menjadi pertanyaan besar apakah Kalteng siap memasuki pasar bebas ASEAN? Pertanyaan ini jugalah yang dibawa oleh Dutabesar Singapura untuk Indonesia Anil Kumar Nayar ke Kalteng pada akhir Juni 2015. Daya saing suatu daerah tidak terlepas dari kualitas sumbet daya manusianya. Kualitas sumber daya manusia banyak ditentukan oleh kualitas pendidikan. Sementara kualitas pendidikan dan kesehatan dan pendapatan penduduk ditunjukkan oleh ACI, Kalteng tidak memadai. Secara umum data ACI menunjukkan keadaan Kalteng yang tidak menggembirakan dalam memasuki berlakunya pasar bebas ASEAN, berbeda dengan data-data pencitraan yang disuguhkan oleh penyelenggara Negara berbagai tingkat di daerah ini. Penanggungjawab utama keadaan begini tidak lain dari penyelenggara Negara, terutama pengambil keputusan.
Di sinilah arti penting para pemilih memilih dengan bertanggungjawab pada nasib daerah dan diri mereka sendiri. Tidak menjadikan pilkada sebagai meja judi yang akan berujung dengan makin ketidakberdayaan. []

KOTIM MAU DIBAWA KE MANA?

Tajuk Panarung Andriani S. Kusni
KOTIM MAU DIBAWA KE MANA?

 Politik kebudayaan Arabisasi yang diterapkan olehSupian Hadi sebagai bupati Kotawaringin Timur (Kotim) membuat Tugu Perdamaian Konflik Etnik 2000 menjadi embel-embel. (Foto.Dok.Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah/Andriani S. Kusni, 2015)

Politik kebudayaan Arabisasi yang diterapkan olehSupian Hadi sebagai bupati Kotawaringin Timur (Kotim) membuat Tugu Perdamaian Konflik Etnik 2000 menjadi embel-embel. (Foto.Dok.Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah/Andriani S. Kusni, 2015)

Abdurrahman Wahid, atau Gus Dur, dalam bukunya “Islamku Islam Anda Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi” (Jakarta: The Wahid Institute, 2006), antara lain menulis: “…kaum muslimin di Indonesia, sekarang justru sedang asyik bagaimana mewujudkan berbagai keagamaan mereka dengan bentuk dan nama yang diambilkan dari Bahasa Arab. Formalisasi ini, tidak lain adalah kompensasi dari rasa kurang percaya diri terhadap kemampuan bertahan dalam menghadapi “kemajuan Barat”. Seolah-olah Islam akan kalah dari peradaban Barat yang sekuler, jika tidak digunakan kata-kata berbahasa Arab. Tentu saja rasa kurang percaya diri ini juga dapat dilihat dalam berbagai aspek kehidupan kaum muslimin sekarang di seluruh dunia. Mereka yang tidak pernah mempelajari agama dan ajaran Islam dengan mendalam, langsung kembali ke “akar” Islam, yaitu kitab suci al-Qur’ân dan Hadits Nabi Saw. Dengan demikian, penafsiran mereka atas kedua sumber tertulis agama Islam yang dikenal dengan sebutan dalil naqli, menjadi superficial dan “sangat keras” sekali. Bukankah ini sumber dari terorisme yang kita tolak yang menggunakan nama Islam?”
Datang ke Sampit akhir Mei 2015 lalu, saya melihat apa ayang dikatakan oleh Gus Dur dalam kutipan di atas telah dijadikan sebagai politik kebudayaan oleh Supian Hadi selaku bupati Kotawaringin Timur (Kotim). Dengan memilih politik kebudayaan Arabisasi dan atau Islamisasi, Supian Hadi membuat Sampit sebagai ibukota Kotim diwarnai oleh corak Arabisasi atau Islamisasi. Jalan A. Yani sebagai jalan protokol atau jalan utama dipasang papan-papan bertuliskan huruf Arab dan terjemahan bahasa Indonesianya. Tugu Perdamaian ang terletak di Jalan Sudirman Km. 6 dibuat sebuah monumen besar berbentuk kubah dikelilingi oleh tulisan-tulisan Arab. Sehingga tiang ulin perdamaian menjadi tenggelam dan menjadi embel-embel, kehilangan arti sejarah dan pesan. Tiang pagar rumah jabatan pun pada bagian atasnya diberi kubah seperti juga bangunan di sekitar Patung Jelawat (Manjuhan) di tepi sungai Mentaya. Untuk memberikan warna lokal (Dayak) di sisipkan perisai (talawang) dan atau balangsa. Oleh politik kebudayaan demikian maka Sampit mau diberi kesan sebagai ibukota kabupaten Islam. Barangkali dengan memilih dan melaksanakan politik kebudayaan demikian, Supian Hadi ingin menjaga suara penganut Islam pada pilkada mendatang, untuk menunjukkan bahwa dirinya adalah seorang penganut Islam yang baik. Ia lupa adagium yang bermula dari ketentuan kitab suci al-Qur’ân: “Ku-jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku bangsa agar kalian saling mengenal (Wa ja’alnâkum syu’ûban wa qabâ’ila li ta’ârafû)” (QS al-Hujurat(49):13). Makanya, cara terbaik bagi kedua belah pihak, baik kaum tradisionalis maupun kaum pembaharu dalam Islam, adalah mengakui pluralitas yang dibawakan oleh agama Islam.” (Abdurrahman Wahid, Islamku Islam Anda Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi, 2006 (Jakarta: The Wahid Institute). Ia lupa bahwa warga Kotim terdiri bukan hanya mereka yang berada Islam tetapi juga terdapat yang beragama Kaharingan, Kong Hu-cu, Hindu, Protestan dan Katolik – betapa pun mereka itu minoritas. Dengan mengabaikan pluralitas, maka sesungguhnya Supian Hadi melaksanakan politik kebudayaan yang sektaris. Bertentangan dengan filosofi Bhinneka Tunggal Ika, mengabaikan “ketentuan kitab suci al-Qur’ân”.
Dilihat dari segi kebudayaan Dayak, dengan menjadikan Tiang Ulin Perdamaian sebagai embel-embel dari monumen kubah – bahkan tenggelam oleh tulisan-tulisan huruf Arab di sekelilingnya, sesungguhnya Supian Hadi telah meremehkan budaya Dayak dan sejarah lokal. Hal ini pun diperlihatkan lagi dengan menamakan patung ikan manjuhan dengan bahasa Banjar: Jelawat. Penamaan yang menunjukkan bahwa ia tidak mengerti budaya Dayak. Terhadap pelestarian dan pengembangan budaya Dayak khususnya, saya ingin bertanya: Apa yang sudah dilakukan oleh Supian Hadi untuk pelestarian dan pengembangan kebudayaan Dayak. Yang ia ia lakukan adalah menamia bangunan-bangunan dan gerbang dengan namanya sendiri, ulah yang bisa disebut narsis. Politik kebudayaan dan perbuatan demikian bukanlah politik kebudayaan dan sikap yang republikan dan berkeindonesiaan. Juga bukan politik kebudayaan yang Islami. Pun jauh dari konsep agama orang Dayak yang memandang bahwa “agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku. Urusan politik dan adat (Negara) adalah urusan bersama. Patutkah politik kebudayaan Kotim Supian Hadi begini dilanjutkan?! Kalau dipertahankan dan dilanjutkan, Kotim mau dibawa ke mana? Quo Vadis Kotim?[]

Jalan-jalan protokal atau utama seperti Jln.A. Yani pun dipenuhi oleh papan-papan bertuliskan huruf Arab. (Foto.Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah/Andriani. S. Kusni. 2015).

Jalan-jalan protokal atau utama seperti Jln.A. Yani pun dipenuhi oleh papan-papan bertuliskan huruf Arab. (Foto.Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah/Andriani. S. Kusni. 2015).

Sketsa May Swan
I LOVE YOU

Banyak teori telah ditulis oleh para pakar bidang pendidikan mengenai bagaimana membangun hubungan baik antara orangtua dan anak. Tentunya teori teori ini ditulis di jaman modern berdasarkan gaya hidup Barat.
Dalam pandangan mereka, masalah kunci terletak pada sebuah kata “Love” atau lebih tegas lagi “I Love You”. Orangtua dianjurkan mengucapkan tiga kata itu kepada anak anaknya paling kurang tiga kali sehari, dengan perhitungan lebih banyak kali lebih baik lagi. Karena menurut teori, anak yang merasa dirinya loved, akan tegar jiwanya, sangat membantu dalam menghadapi bermacam rintangan hidup di kemudian hari. Dengan kata lain, anak yang merasa dirinya loved, akan menjadi orang yang berhasil nantinya. Dan tetntu semua orangtua mengharap anaknya berhasil hidupnya.
Yah, namanya juga teori, bisa saja dibuat berdasarkan fakta yang di-overstretched, seperti karet yang ditarik sepanjang mungkin demi memenuhi data yang diperlukan. Sama dengan baju kaos yang terlalu sempit, kita tarik tarik, akhirnya masuk juga di badan.
“I love you”, tiga kata yang dianggap paling penting dan berfungsi dalam hubungan manusia; baik antara anak dan orangtua, antara sesama teman, dan tentunya antara sepasang kekasih atau suami isteri dan hubungan lain lainnya. Bahkan dengan orang yang tiidak dikenal sekalipun, seperti seorang entertainer selesai pertunjukan concert kepada ratusan, ribuan audience selalu mengucapkan “I love you” sebagai kata penutup.
Sepanjang ingatan, kita orang Asia Timur termasuk Asia Tenggara dulunya tidak biasa mengucapkan tiga kata itu di depan umum kepada siapa pun individunya. Kalau pun ada, biasanya secara private tertutup, tidak dipajang di luar. Karena pada waktu itu, ucapan tersebut dianggap sacral, mengikat.
Agaknya masyarakat umumnya mulai meniru niru mengucapkan tiga kata itu di depan umum, karena melihat Hollywood film yang selalu berakhir dengan “I love you,” lalu kissing. Happy Ending! Ini dianggap modern, progressive, terbuka, tidak perlu malu malu. Malu malu itu dianggap kolot. Tidak banyak beda dengan melihat system demokrasi Barat, dianggap terbaik, karena liberal demokrasi adalah trend dunia modern, dimana ada right of expression, boleh mengutarakan apa saja, karena itu justeru hak manusia. Hak manusia itu tidak boleh diganggu gugat.
Perlu diketahui, demokrasi, seperti juga kebebasan, tidak boleh diobral begitu saja, perlu ada persiapan, perkembangan prosesnya. Kalau tidak, kacau jadinya. Sudah banyak contoh dapat dilihat.
Kembali kepada tiga kata “I love you” tadi, demikian seringnya diutarakan dalam bermacam situasi, sehingga terasa agak tawar. Seakan ingin menghidupkan kembali ikan asin yang sudah digoreng.
Saking seringnya tiga kata itu digunakan, telah menjadi sebuah tool of convenient dalam segi kehidupan: Karena “I love you” orang siap meninggalkan kewajiban terhadap janji janji dan oblikasi sebelumnya, tanpa mempertimbangkan risiko terhadap orang lain. Karena “Love” adalah seluruhnya.
Orang sering lupa, setelah mengucapkan tiga kata itu, sama seperti sudah bayar tiket naik bus kota. Artinya, karena sudah masuk kedalam, tidak perlu lagi mengejar ngejar bus.
Ada satir yang paling saya senangi berhubungan dengan “I love you.” Sepasang kekasih setelah saling mengutarakan cintanya terhadap masing masing, yang perempuan bertanya:
“Kamu cinta aku?” Tanyanya manja.
“Ya, tentu saja,” jawab yang laki laki.
“Nah, kalau aku dan ibumu kejebur bersama ke dalam kali, kamu akan bantu siapa dulu?”
“Ooh, dua duanya tidak aku bantu.”
“Kenapa? Kamu harus bantu aku dulu, karena kamu telah menyatakan “I love you,” perempuan itu meletuk.
“Tapi aku kan tidak bisa berenang.” []

ARABISASI DAN ISLAMISASI: SAMAKAH?

Beberapa tahun yang lampau, seorang ulama dari Pakistan datang pada penulis di Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Jakarta. Pada saat itu, Benazir Bhutto masih menjabat Perdana Menteri Pakistan.Permintaan orang alim itu adalah agar penulis memerintahkan semua warga NU untuk membacakan surah Al-Fatihah bagi keselamatan Bangsa Pakistan. Mengapa? Karena mereka dipimpin Benazir Bhutto yang berjenis kelamin perempuan. Bukankah Rasulullah SAW telah bersabda “celakalah sebuah kaum jika dipimpin oleh seorang perempuan”? Penulis menjawab bahwa hadits tersebut disabdakan pada Abad VIII Masehi di Jazirah Arab. Ini berarti diperlukan sebuah penafsiran baru yang berlaku untuk masa kini?
Pada tempat dan waktu Rasulullah masih hidup itu, konsep kepemimpinan bersifat perorangan -di mana seorang kepala suku harus melakukan hal-hal berikut: memimpin peperangan melawan suku lain, membagi air melalui irigasi di daerah padang pasir yang demikian panas, memimpin karavan perdagangan dari kawasan satu ke kawasan lain dan mendamaikan segala macam persoalan antar para keluarga yang berbeda-beda kepentingan dalam sebuah suku, yang berarti juga dia harus berfungsi membuat dan sekaligus melaksanakan hukum.
Sekarang keadaannya sudah lain, dengan menjadi pemimpin, baik ia presiden maupun perdana menteri sebuah negara, konsep kepemimpinan kini telah dilembagakan/diinstitusionalisasikan. Dalam konteks ini, Perdana Menteri Bhutto tidak boleh mengambil keputusan sendiri, melainkan melalui sidang kabinet yang mayoritas para menterinya adalah kaum lelaki. Kabinet juga tidak boleh menyimpang dari Undang-undang (UU) yang dibuat oleh parlemen yang mayoritas beranggotakan laki-laki. Untuk mengawal mereka, diangkatlah para Hakim Agung yang membentuk Mahkamah Agung (MA), yang anggotanya juga lakilaki. Karenanya, kepemimpinan di tangan perempuan tidak lagi menjadi masalah, karena konsep kepemimpinan itu sendiri telah dilembagakan/ di-institusionalisasi-kan. “Anda memang benar,” demikian kata orang alim Pakistan itu, “tetapi tolong tetap bacakan surah Al-Fatihah untuk keselamatan bangsa Pakistan”.
Kisah di atas, dapat dijadikan contoh betapa Arabisasi telah berkembang menjadi Islamisasi -dengan segala konsekuensinya. Hal ini pula yang membuat banyak aspek dari kehidupan kaum muslimin yang dinyatakan dalam simbolisme Arab. Atau dalam bahasa tersebut, simbolisasi itu bahkan sudah begitu merasuk ke dalam kehidupan bangsa-bangsa muslim, sehingga secara tidak terasa Arabisasi disamakan dengan Islamisasi. Sebagai contoh, nama-nama beberapa fakultas di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) juga di-Arabkan; kata syarî’ah untuk hukum Islam,adab untuk sastra Arab, ushûluddin untuk studi gerakan-gerakan Islam dan tarbiyah untuk pendidikan agama. Bahkan fakultas keputrian dinamakan kulliyyat al-banât. Seolah-olah tidak terasa ke-Islaman-nya kalau tidak menggunakan kata-kata bahasa Arab tersebut.
Kalau di IAIN saja, yang sekarang juga disebut UIN (Universitas Islam Negeri) sudah demikian keadaannya, apa pula nama-nama berbagai pondok pesantren. Kebiasaan masa lampau untuk menunjuk kepada pondok pesantren dengan menggunakan nama sebuah kawasan/tempat, seperti Pondok Pesantren (PP) Lirboyo di Kediri, Tebuireng di Jombang dan Krapyak di Yogyakarta, seolah-olah kurang Islami, kalau tidak menggunakan nama-nama berbahasa Arab. Maka, dipakailah nama PP Al-Munawwir di Yogya -misalnya, sebagai pengganti PP Krapyak.
Demikian juga, sebutan nama untuk hari dalam seminggu. Kalau dahulu orang awam menggunakan kata “Minggu” untuk hari ketujuh dalam almanak, sekarang orang tidak puas kalau tidak menggunakan kata “Ahad”. Padahal kata Minggu, sebenarnya berasal dari bahasa Portugis, “jour dominggo”, yang berarti hari Tuhan. Mengapa demikian? Karena pada hari itu orang-orang Portugis —kulit putih pergi ke Gereja. Sedang pada hari itu, kini kaum muslimin banyak mengadakan kegiatan keagamaan, seperti pengajian. Bukankah dengan demikian, justru kaum muslimin menggunakan hari tutup kantor tersebut sebagai pusat kegiatan kolektif dalam ber-Tuhan?
Dengan melihat kenyataan di atas, penulis mempunyai persangkaan bahwa kaum muslimin di Indonesia, sekarang justru sedang asyik bagaimana mewujudkan berbagai keagamaan mereka dengan bentuk dan nama yang diambilkan dari Bahasa Arab. Formalisasi ini, tidak lain adalah kompensasi dari rasa kurang percaya diri terhadap kemampuan bertahan dalam menghadapi “kemajuan Barat”. Seolah-olah Islam akan kalah dari peradaban Barat yang sekuler, jika tidak digunakan kata-kata berbahasa Arab. Tentu saja rasa kurang percaya diri ini juga dapat dilihat dalam berbagai aspek kehidupan kaum muslimin sekarang di seluruh dunia. Mereka yang tidak pernah mempelajari agama dan ajaran Islam dengan mendalam, langsung kembali ke “akar” Islam, yaitu kitab suci al-Qur’ân dan Hadits Nabi Saw. Dengan demikian, penafsiran mereka atas kedua sumber tertulis agama Islam yang dikenal dengan sebutan dalil naqli, menjadi superficial dan “sangat keras” sekali. Bukankah ini sumber dari terorisme yang kita tolak yang menggunakan nama Islam?
Dari “rujukan langsung” pada kedua sumber pertama Islam itu, juga mengakibatkan sikap sempit yang menolak segala macam penafsiran berdasarkan ilmu-ilmu agama (religious subject). Padahal penafsiran baru itu adalah hasil pengalaman dan pemikiran kaum muslimin dari berbagai kawasan dalam waktu yang sangat panjang. Para “Pemurni Islam” (Islamic puritanism) seperti itu, juga membuat tudingan salah alamat ke arah tradisi Islam yang sudah berkembang di berbagai kawasan selama berabad- abad. Memang ada ekses buruk dari pengalaman perkembangan pemikiran itu, tetapi jawabnya bukanlah berbentuk puritanisme yang berlebihan, melainkan dalam kesadaran membersihkan Islam dari ekses-ekses yang keliru tersebut.
Agama lainpun pernah atau sedang mengalami hal ini, seperti yang dijalani kaum Katholik dewasa ini. Reformasi yang dibawakan oleh berbagai macam kaum Protestan, bagi kaum Katholik dijawab dengan berbagai langkah kontrareformasi semenjak seabad lebih yang lalu. Pengalaman mereka itu yang kemudian berujung pada teologi pembebasan (liberation theology), merupakan perkembangan menarik yang harus dikaji oleh kaum muslimin. Ini adalah pelaksanaan dari adagium “perbedaan pendapat dari para pemimpin, adalah rahmat bagi umat (ikhtilâful a’immah rahmatul ummah).” Adagium tersebut bermula dari ketentuan kitab suci al-Qur’ân: “Ku-jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku bangsa agar kalian saling mengenal (Wa ja’alnâkum syu’ûban wa qabâ’ila li ta’ârafû)” (QS al-Hujurat(49):13). Makanya, cara terbaik bagi kedua belah pihak, baik kaum tradisionalis maupun kaum pembaharu dalam Islam, adalah mengakui pluralitas yang dibawakan oleh agama Islam.

*) Diambil dari Abdurrahman Wahid, Islamku Islam Anda, Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi, 2006 (Jakarta: The Wahid Institute).

BUDAYA DAYAK SEBAGAI BUDAYA INKLUSIF

Tajuk Panarung Andriani S. Kusni
BUDAYA DAYAK SEBAGAI BUDAYA INKLUSIF

Pada kesempatan menghadiri Kongres Pemuda Dayak Indonesia yang berlangsung di Palangka Raya dari 3-5 Agustus 2015 lalu, Delegasi Dayak Sabah yang terdiri dari enam orang sastrawan, dipimpin oleh Dr. Henry Bating, tergabung dalam organisasi penulis Dayak Sabah Monunurat Momogun Malaysia disingkat Momogunsia, telah menandatangani Nota Kesepakatan dengan Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah (LKD-KT). Untuk tingkat awal, Nota Kesepakatan (MoU) ini mencakup bidang-bidang penelitian, penerbitan , seminar dan konferensi serantau mengenai etnik Borneo ; mengadakan jalinan kunjungan bilateral untuk memperkenalkan ciri-ciri warisan etnik Borneo ; mengindentifikasi isu-isu dan strategi bersama melestariak warisan etnik ; berpadu tenaga untuk merumuskan pendekatan bersama mengenai ekonomi, sosial, politik dan agama untuk diusulkan kepada pemerintah ; mengembangkan inisiatif-inisiatif lain dari waktu ke waktu. Sebagai tindak lanjut Nota Kesepakatan ini kedua lembaga akan melakukan penerbitan esai bersama dalam tahun ini juga.
Dari kunjungan tiga hari Delegasi Momogunsia makin menjelaskan bahwa antara etnik Dayak di Malaysia dan Indonesia, ternyata banyak sekali kesamaan dan kemiripan. Hanya saja selama ini kurang diketahui, walau pun sama-sama tinggal di satu pulau : Pulau Borneo. ‘’Kita tinggal di satu pulau, sekali pun sama-sama bernama Dayak, tetapi pada kenyataannya kita kurang saling mengenal, untuk tidak mengatakan tidak saling mengenal’’, ujar Dr. Henry Bating dalam diskusi-diskusi dan juga dalam dialog di TVRI Kalteng 3 Agustus 2015. Ditandatanganinya Nota Kesepakatan antara Momogunsia dan LKD-KT hanyalah suatu awal dari kerjabesar yang menanti di depan. Nota Kesepakatan juga berangkat dari semangat bahwa Dayak niscaya mengenal diri mereka sendiri tanpa menggantungkan pada penelitian-penelitian sarjana non Dayak yang belum tentu benar. Melalui penelitian-penelitian dan kerjasama ini akan diketahui apa yang harus dikembangkan dan bagaimana mengembangkan khazanah budaya Dayak yang inklusif. Sebab pada hakekatnya budaya etnik dan bangsa mana pun sesungguhnya bukanlah budaya eksklusif secara substansial melainkan inklusif. Juga bukanlah budaya ‘’uber alles’’ (terunggul dari semua). Rincian dari semuanya ini hanya bisa didapat melalui penelitian. Kerjasama dan kerja dengan sistem jejaring merupakan salah satu cara mengatasi kelemaha, terutama finansial untuk melaksanakan program. Melalui kerja jejaring hal-hal yang nampaknya tidak mungkin menjadi mungkin dan terwujud. Nota Kesepakatan ini adalah salah satu bentuk kerja jejaring tersebut dan ayunan langkah pertama menapaki jalan panjang dan berliku.[]

Delegasi Momogunsia, Sabah, sedang berdiskusi dengan Prof.Dr. Petrus Purwadi dan Prof. Dr. Arnus dari Universitas Palangka Raya disertai oleh Lembaga Kebuayaan Dayak Kalimantan Tengah (Foto.Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak/Andriani S. Kusni, 2015).

Delegasi Momogunsia, Sabah, sedang berdiskusi dengan Prof.Dr. Petrus Purwadi dan Prof. Dr. Arnus dari Universitas Palangka Raya disertai oleh Lembaga Kebuayaan Dayak Kalimantan Tengah (Foto.Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak/Andriani S. Kusni, 2015).

MEMORANDUM KESEPAKATAN ANTARA
KELAB PENULIS KADAZANDUSUN MURUT MONONURAT MOMOGUN MALAYSIA DAN LEMBAGA KEBUDAYAAN DAYAK KALIMANTAN TENGAH (LKD-KT)

Palangka Raya, 9 Agustus 2015. Radar Sampit. Rombongan enam orang penulis Dayak Sabah yang tergabung dalam organisasi sastrawan Dayak Sabah Momogunsia) telah hadir dalam Kongres Pemuda Dayak Indonesia yang berlangsung dari tanggal 3-5 Agustus 2015 di Gedung Pertemuan Umum Palampang Tarung, Jalan Tjilik Riwut Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Delegasi Momogunsia yang dipimpin oleh Dr. Henry Bating, sekali pun hadir sebagai peninjau, oleh Panitya Kongres diberikan kesempatan sambutan disampaikan oleh Raymond Majumah. Sementara TVRI Kalteng memanfaatkan kehadiran Delegasi untuk melakukan siaran langsung dalam acara acara dialog budaya selama satu jam.
Pada kesempatan berada di Palangka Raya, Delegasi menyempatkan diri untuk bertemu dengan Prof. Dr.Purwadi dan Prof. Dr. Arnus dari Fakultas Ilmu Keguruan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Palangka Raya (Unpar) guna menjajagi peluang kerjasama dalam bidang penelitian dan kebudayaan.
Sedangkan dengan Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah (LKD-KT), Momogunsia menandatangani Memorandum Kesepakatan untuk bekerjasama dalam menjalankan penelitian bersama, seminar dan konferensi serantau mengenai etnik Borneo; mengadakan jalinan kunjungan bilateral untuk memperkenalkan ciri-ciri warisan etnik Borneo; mengidentifikasi isu-isu dan strategi bersama melestarikan warisan etnik; berpadu tenaga untuk merumuskan pendekatan bersama mengenai ekonomi; dan mengembangkan inisiastif-inisiatif lain dari semasa ke semasa.
Menindaklanjuti nota kesepakatan ini, direncanakan dalam tahun 2015 ini LKD-KT dan Momogunsia akan menerbitkan kumpulan esai bersama.9ask-1-0815).

PENGAJARAN BAHASA DAYAK DI SABAH

Palangka Raya, 9 Agustus 2015. Radar Sampit. Seperti di mana pun, penduduk suatu wilayah senantiasa dihuni oleh berbagai etnik. Demikian juga halnya dengan Sabah. Selain dihuni oleh Dayak Kadazan-Dusun-Murut dengan semua sub-etniknya, terdapat pula etnik-etnik lain seperti Melayu, Tionghoa, dll.
Dalam upaya melestarikan dan mengembangkan budaya Dayak, pelajaran bahasa Dayak diberikan sejak Taman Bermain (Play Group) hingga universitas. Demikian dijelaskan oleh Raymond Majumah, anggota Delegasi Momogunsia yang baru-baru ini berkunjung ke Palangka Raya. ‘’Di Sabah Bahasa Dayak diajarkan sejak Taman Bermain hingga Universitas. Diperkirakan dalam waktu tak lama lagi, baahasa Dayak akan menjadi sebuah Fakultas tersendiri”, jelas Raymond yang penulis sekaligus bekerja di Dinas Pendidikan Sabah saat berdiskusi dengan Prof. Dr. Purwadi dan Prof. Arnus dari FKIP Universitas Palangka Raya (Unpar).
Seperti diketahui Unpar pernah mempunyai program studi bahasa daerah, hanya kemudian dihapuskan. Ketika pemerintah gubernur Kalteng A. Teras Narang, mengeluarkan Pergub Tentang pengajaran muatan lokal di sekolah-sekolah, Unpar berencana membuka program studi (prodi) drama dan tari. Dalam diskusi ini, menjawab pertanyaan Delegasi Momogunsia, Prof. Arnus menjelaskan bahwa Unpar sampai sekarang belum memasuki substansi muatan dan kearifan lokal. “Yang sudah masuk ke masalah substansi adalah LKD-KT”, jelas Arnus. (ask-2-0815).

Sajak-Sajak Jasni Matlani *
DI PERKEBUNAN

Aku bukan bagian daripada debu
yang lari ke puncak gunung dan menunda fajar

Aku adalah mawar yang sunyi dan tidur
di atas timbunan mimpi-mimpi kemegahan []

POLITIK -3

Politik katamu, adalah permainan
gasing yang diikat dengan tali, kemudian dilepaskan,
berpusing sendiri, sehingga seseorang terjun
dari puncak gunung sambil membayangkan
si Kidul dan Raja Mendeliat. Atau Brutus dan Caesar.
Dalam genangan mataku, terbayang bibir yang bergerak
seolah berkata, “Bukan aku tidak sayang kepada Caesar
tetapi aku lebih sayang kepada Roma.”

DONGENG POHON

Pohon itu dipuja para algojo, dan
tidak ada sesiapa pun yang dibenarkan
berkongsi kelazatan buah
atau mustajab sakti akarnya

Tidak ada!

Sepanjang musim, angin dan burung-burung
sudah pergi, memindahkan sarang
ke negeri jauh

Kota Kinabalu.

AIR DAN AHLI POLITIK

Air tidak hebat, jika tidak menjadi banjir, kata
anak lelakiku, kerana di perkebunan, air selalu
menjadi banjir besar untuk berkuasa, dan
memusnahkan perkebunan. Begitu juga ahli politik,
kataku, perlahan dan lembut, supaya ia mengerti.

Ahli politik, jelasku, tidak menjadi hebat,
jika tidak bermain kata yang menjadikannya raksasa.

Anak lelakiku ketawa. Ketawa yang seru!
Sehingga menitiskan air mata, kerana dia tahu, aku
berbohong. Dia juga tahu, aku bukan ahli politik, sama
sepertinya, bukan air yang hebat, hanya semata-mata
berubah menjadi banjir besar.[]

* Penyair asal Dayak Kadazandusun-Murut ini merupakan salah seorang penyair terkemuka baik di tingkat Sabah mau pun nasional (Malaysia). Peraih banyak hadiah sastra. Sajak-sajak di atas diambil dari antologi puisinya “Dongeng Perkebunan” yang memenangi hadiah ketiga lomba penulisan puisi tingkat nasional baru-baru ini. Diterbitkan oleh Institut Terjemahan & Buku Malaysia (ITBM), Kuala Lumpur, 2015.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 63 other followers