Archive for September, 2011|Monthly archive page

Asing di Balik Penambangan Tumpang Pitu

29.09.2011 12:07

Asing di Balik Penambangan Tumpang Pitu

Penulis : Lili Sunardi

(foto:dok/antaranews.com)

BANYUWANGI – Bercokolnya PT Indo Multi Niaga (IMN) secara tiba-tiba di kawasan Gunung Pitu untuk melakukan penambangan emas membuat perseteruan berkepanjangan antara masyarakat dengan perusahaan tersebut.

Pemerintah Daerah (Pemda) Banyuwangi secara tiba-tiba mengeluarkan izin pengelolaan kawasan hutan lindung untuk melakukan penambangan.

Rekomendasi Bupati Banyuwangi dan Gubernur Jawa Timur jugalah yang disebut-sebut menjadi dasar dikeluarkannya izin pengelolaan hutan lindung oleh Menteri Kehutanan saat itu, MS Kaban.

Anehnya, masyarakat setempat tidak pernah diberi tahu perihal keberadaan PT IMN oleh pihak terkait hingga saat ini.

“Kami tidak pernah diberi tahu jika akan ada PT IMN untuk mengelola hutan lindung. Kalau tahu, pasti kami tolak,” kata anggota Forum Masyarakat Peduli Banyuwangi (FMPB), Hadi Tri kepada SH, Rabu (28/9).

Kemunculan secara tiba-tiba PT IMN di Tumpang Pitu memunculkan tanda tanya besar bagi sejumlah aktivis pemerhati lingkungan.

Perusahaan yang tergolong baru tersebut mendapatkan pengalihan kuasa pertambangan dari PT Indo Multi Cipta (IMC) yang telah menyisihkan PT Hakman Platino Metallindo (HPM).

PT HPM yang sebetulnya telah melakukan eksplorasi di daerah tersebut atas izin Bupati dan Kepala Badan Planologi Departemen Kehutanan saat itu, harus menghentikan segala macam kegiatannya setelah Bupati Banyuwangi periode lalu, Ratna Ani Lestari, mengeluarkan surat nomor 545/611/429.022/2006.

Salah satu pemilik saham PT Newmont Minahasa Raya (NMR) dan PT Newmont Nusa Tenggara (NTT) Yusuf Merukh sempat disebut-sebut berada di balik IMN dalam upaya mengeksploitasi sumber daya alam (SDA) di selatan Banyuwangi tersebut.

Nama Yusuf disebut-sebut karena PT Banyuwangi Mineral (BM) yang dimilikinya kalah bersaing untuk mendapatkan kontrak karya di wilayah Banyuwangi dengan PT HPM yang menggunakan jasa eksplorasi perusahaan Australia, Golden Valley Mines NL.

Kini, perusahaan Australia, Indo Aust Mining dan Intrepid Mines Limited (Intrepid) santer disebut sebagai pihak yang mengontrol segala sesuatu yang dilakukan PT IMN di Tumpang Pitu.

Berdasarkan dokumen yang diterima SH, Intrepid memiliki sejumlah kajian mengenai potensi tambang di Tumpang Pitu. Bahkan, CEO Intrepid, Brad Gordon, memiliki sebuah presentasi yang berisi mengenai potensi dan pengelolaan tambang emas di Tumpang Pitu.

Dalam presentasi Brad Gordon pada Mei 2011 tersebut, dipaparkan secara rinci terkait modal yang diperlukan dan hasil yang didapatkannya dalam beberapa tahun ke depan.

Bahkan, dokumen tersebut dilengkapi dengan citra satelit yang menunjukkan kawasan Tumpang Pitu sebagai daerah yang mengandung emas.

Koordinator FMPB Yos Suprapto mengatakan, keberadaan perusahaan Australia tersebut sebagai rangkaian dari kerja sama penanggulangan terorisme yang dilakukan Polri dengan Kepolisian Australia.

“Polri kita dengan Densus 88-nya diperkuat, mereka (Australia) menginginkan timbal balik pengelolaan tambang itu,” ujarnya.

Aset tambang tersebut menurut Yos dijadikan aset bagi kepolisian dalam menjalin kerja sama penanggulangan terorisme.

Bahkan, Yos berani menyebutkan 80 persen keuntungan penambangan di Tumpang Pitu akan dibawa ke Australia, sedangkan 20 persennya dinikmati pihak kepolisian.

“Keterlibatan kepolisian bisa ditelusuri jika melihat Direktur Utama PT IMN yang adalah anak mantan Kapolda Aceh yang diangkat menjadi Direktur PTIK (Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian) saat Kapolri dijabat Dai Bachtiar,” katanya.

Dijaga Ketat

 

Tumpang Pitu memang kerap dijaga pihak kepolisian, khususnya satuan Brimob. Untuk masuk ke wilayah perkantoran PT IMN di Pantai Pulau Merah pun, harus melalui posko Brimob yang secara khusus dibangun.

Supervisor Community Relation PT IMN, Musmin Nuryandi mengatakan, penjagaan dari Brimob tersebut merupakan kebijakan aparat keamanan.

“Yang menentukan masih perlu atau tidak itu (Brimob) di sini adalah pihak kepolisian. Karena itu memang ranah pihak penjaga keamanan,” ujarnya.

Terkait keberadaan perusahaan asing di balik PT IMN, Musmin enggan berkomentar banyak karena menganggap hal tersebut bukanlah kewenangannya.

Dia hanya menegaskan IMN merupakan perusahaan nasional yang 85 persen tenaga kerja di kawasan penambangan Tumpang Pitu merupakan masyarakat lokal.

“Yang saya tahu IMN ini perusahaan nasional. Bukan kompetensi saya untuk memberikan informasi terkait itu. Dari 400 pekerja kami di sini, itu di luar pemborong dan kontraktor lho, 85 persennya merupakan warga lokal,” tuturnya.

 

Advertisements

Anggota AMAN bertambah 555 komunitas adat

Anggota AMAN bertambah 555 komunitas adat

Thursday, September 29 2011 04:15 Annas R S

Anggota AMAN bertambah 555 komunitas adat. Setelah beberapa waktu lalu mendaftar menjadi calon anggota, akhirnya komunitas-komunitas ini disahkan pada saat Rapat Kerja Nasional Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (RAKERNAS AMAN) yang berlangsung di Komunitas Manganan (Rongkong) Desa Rinding Allo, Luwu Utara. 21 – 22 September 2011. Diikuti oleh 200 Pengurus AMAN dari berbagai tingkatan (Pengurus Besar, Wilayah dan Daerah).

suasana saat pengesahan calon anggota AMAN

Dalam ritual adat Massolo, tetua adat Rongkong yang diwakili oleh Matua Manganan dan Matua Minanga memberikan beras putih, telur dan ayam jantan kepada Sekjen AMAN, Abdon Nababan yang mewakili peserta Rakernas. Matua Minanga membacakan sastra Rongkong dan kemudian diterjemahkan oleh Tomakaka Limbong, Wajallangi yang artinya sebagai berikut; beras putih melambangkan kesucian masyarakat Rongkong dalam menerima peserta Rakernas AMAN yang berasal dari masyarakat adat se-Nusantara, Telur melambangkan kesatuan yaitu meskipun berbeda-beda tapi komunitas adat masih dalam satu bingkai persaudaraan, dan ayam jantan melambangkan bahwa kepercayaan komunitas kepada AMAN untuk mengayomi, melindungi serta memperjuangkan hak-hak masyarakat adat.

Sebagai organisasi payung, masyarakat adat menaruh harapan besar terhadap AMAN untuk mendapatkan haknya di NKRI ini. Tentu saja, hal ini harus diimbagi dengan kinerja organisasi yang lebih baik. Tentunya dibutuhkan perangkat organisasi dalam memaksimalkan kinerja AMAN kedepan. Rakernas kali ini mengambil tema “Manata kerja organisasi yang tanggap membela, aktif melindungi dan cepat melayani masyarakat adat“.

Sekjen AMAN, Abdon Nababan melaporkan bahwa selama periode 2009 – 2011 AMAN telah membentuk 19 Pengurus Wilayah dan 54 Pengurus Daerah. Rencananya, akan dibentuk lagi 8 Pengurus Daerah dan 6 Pengurus Wilayah sebelum Konggres ke IV pada tahun 2012 nanti. Diharapkan dengan bertambahnya pengurus di Wilayah dan Derah akan mampu melayani komunitas sampai ke akar rumput secara maksimal.

Dari penambahan anggota baru, saat ini AMAN beranggotakan 1696 komunitas adat. Secara terpisah, Abdon Nababan mengatakan bahwa berdasarkan jumlah komunitas anggota AMAN tersebut, dapat diperkirakan bahwa 8 juta hektar hutan di Indonesia dapat diselamatkan. Tentunya prasarat utama adalah dengan mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat atas wilayah adat (hutan adat). (/ARS)

 

Konsolidasi Pemuda/i Adat Kader AMAN: Region Kalimantan

Konsolidasi Pemuda/i Adat Kader AMAN: Region Kalimantan

Sumber:adatlist@yahoogroups.com, Thu, 29 Sep 2011 12:57:39 +0700

 

Sebagai organisasi massa, AMAN menyadari pentingnya peran Pemuda/i dalam gerakan untuk menjaga “nafas” organisasi yang berkelanjutan. Mereka adalah tulang punggung sekaligus barisan terdepan dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat adat.

Pada tanggal 27 – 28 September 2011 AMAN mengadakan pelatihan “Pengorganisasian Masyarakat untuk Pemuda/i Adat Kader AMAN” di asrama Haji, Embarkasi Balikpapan. Kegiatan ini bertujuan untuk;

 

  1. Menciptakan kader penggerak di komunitas masyarakat adat anggota AMAN,
  2. Membekali para kader ini agar memiliki kapasitas menggorganisir masyarakat Adat di komunitasnya masing-masing,
  3. Membangun kesadaran dan kepedulian serta meningkatkan kepercayaan diri pemuda/i adat thd persoalan-persoalan yg dihadapi oleh komunitasnya dan mampu mengatasi permasalahan tersebut.

Kegiatan di region Kalimantan difasilitasi oleh AMAN Kalimantan Timur ini mengawali AMAN dalam mempersiapkan pemuda/i adat Kader AMAN di seluruh Nusantara. Kedepan, akan dilakukan kegiatan serupa di 6 Region lainnya; Sumatera, Sulawesi, Jawa, Maluku, Bali Nusa Tenggara dan Papua.

Suasana pelatiihan pemuda/i adat kader AMAN Region Kalimantan

Selama 2 (dua) hari 10 wakil pemuda/i adat diberikan dilatih oleh fasilitator dan trainer handal yaitu Nus Ukru. Beliau adalah seorang aktivis pendukung gerakan AMAN dan juga salah seorang dewan pakar AMAN. Selain itu, didampingi co-fasilitator dari PB AMAN, Simon Pabaras dari Direktorat Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan AMAN (OKK AMAN).

selengkapnya silahkan lihat di website AMAN;

http://aman.or.id/en/component/content/article/7/391-konsolidasi-pemudai-adat-kader-aman-region-kalimantan.html

NEGOSIASI PERTAMBANGAN

NEGOSIASI PERTAMBANGAN

Warga Harus Dilibatkan

 

Kompas, 24 September 2011

Ichwan Susanto | Robert Adhi Ksp

 

 

JAKARTA, KOMPAS.com – Rencana pemerintah menggodog renegosiasi kontrak dan perjanjian karya pertambangan jangan sampai melupakan aspirasi dan keinginan masyarakat setempat dan sekitar lokasi pertambangan.

 

Faktor pembahasan itu antara lain luasan, masa berlaku, dampak lingkungan hidup, serta program pengembangan kemasyarakatan yang sangat bersentuhan langsung dengan kehidupan warga.

 

“Renegosiasi mestinya terjadi perubahan pendekatan. Kepentingan masyarakat harus dibuka dan diperhatikan,” ujar Siti Maimunah dari Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Sabtu (24/9/2011) di Jakarta.

 

Berdasarkan data Kementerian ESDM, saat ini tercatat ada 42 perusahaan yang terikat kontrak karya dan 76 perusahaan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B).

 

Saat ini, 65 persen dari total perusahaan pertambangan yang terikat kontrak telah menyetujui prinsip-prinsip renegosiasi kontrak tersebut disesuaikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Kompas, 22 September 2011).

 

Mereka menyatakan setuju dalam prinsip, yakni berkaitan dengan luas wilayah, divestasi, pengelolaan lingkungan, royalti, dan kewajiban menggunakan jasa dalam negeri. Tim renegosiasi kontrak tengah membahas mengenai narasi atau isi kontrak agar tidak berbeda penafsiran hukum di antara kedua pihak.

 

Siti meminta renegosiasi ini dilakukan secara terbuka agar masyarakat dan berbagai pihak bisa memberi masukan. “Renegosiasi selalu muncul karena adanya protes dari masyarakat. Karena itu, semestinya suara masyarakat dilibatkan karena kerapkali beda dengan imajinasinya pemerintah,” cetusnya.

SBY Tidak Jalankan Rekomendasi DPR

JUMAT, 29 September 2011 |
SBY Tidak Jalankan Rekomendasi DPR
Jakarta, AE.- Mantan Ketua Pansus Penculikan dan Penghilangan Orang Secara Paksa 1997/1998, Effendi MS Simbolon, menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tidak menjalankan rekomendasi DPR RI, terkait dengan pengungkapan dalang atau pelaku penculikan orang.

Hal ini disampaikan Effendi kepada wartawan saat jumpa pers di press room DPR RI, Rabu (28/9). “Rekomendasi DPR kepada presiden tidak dijalankan. Ini menyangkut orang hilang. Yang bekerja adalah kami pansus, tapi rekomendasi kepada presiden tersebut atas nama DPR. Ini pengabaian rekomendasi DPR,” tandasnya.

Dia menguraikan, apa yang dilakukan SBY bagian dari pelanggaran konstitusi. Apalagi rekomendasi DPR kepada SBY sudah dua tahun lalu. Rekomendasi dilayangkan DPR kepada SBY pada 30 September 2009.

DPR menekankan pada empat poin penting yakni, meminta SBY dan institusi pemerintah yang terkait membentuk pengadilan HAM Ad Hoc, melakukan pencarian terhadap 13 orang yang hilang. Merehabilitasi dan memberikan kompensasi kepada keluarga korban yang hilang, dan meratifikasi konversi perlindungan semua orang dari penghilangan paksa.

DPR menilai pengabaian selama dua tahun merupakan bentuk obstruction of justice dari seorang kepala negara. Presiden harusnya menyadari dan taat hukum bahwa rekomendasi DPR kepadanya untuk kasus pelanggaran HAM berat adalah mandat konstitusi yang diatur dalam pasal 43 ayat 2 UU nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM Ad Hoc.

“Pelanggaran HAM berat dalam kasus penghilangan paksa adalah kejahatan yang berkelanjutan, selama para korban belum ditemukan, selama itu pula negara melakukan kejahatan kemanusiaan terhadap para korban,” katanya.

Aktivis yang hilang itu yakni, Dedy Hamdun hilang pada 29 Mei 1998, Hermawan Hendrawan hilang sejak 12 Maret 1998, Hendra Hambali 14 Mei 1998, Ismail 29 Mei 1997, M Yusuf 7 Mei 1997, Nova Al Katiri 29 Mei 1997.

Selain itu, Petru Bima Anugrah hilang pada minggu ke tiga bulan Maret 1998, Sony hilang pada 26 April 1997, Suyat hilang pada Februari 1997, Ucok Munandar Siahaan hilang pada 14 Mei 1998, Yadin Muhidin hilang pada 14 Mei 1998, Yani Afri hilang pada 26 April 1997 dan Wiji Tukul hilang pada Mei 1998. semua yang hilang tersebut diambil secara paksa di Jakarta.

Inequalities in education

http://www.dawn.com/2011/09/28/inequalities-in-education.html

Inequalities in education

Zubeida Mustafa

LAST Thursday, massive demonstrations in Santiago, Chile, captured the world’s attention. It was not the Latin American version of the Arab Spring. It was something more, which would be unheard of in Pakistan.

Hundreds of thousands of people — high school and university students, teachers and NGOs — were out on the streets demanding education reforms from the government. For the past several months they had been calling for, among other things, quality education for all, ban on the commercialisation of education in the private sector and an increase in government spending on education.

Many in Pakistan will find this puzzling in view of the fact that Chile ranks 45 out of 169 on UNDP’s Human Development Index, has a literacy rate of 97 per cent and a gross educational enrolment rate of 82 per cent while the official spending on education is 3.1 per cent of GDP. But at the root of the evil is the unequal distribution of wealth that allows 10 per cent of the population to hold more than 40 per cent of the country’s wealth.

That should explain the vast discontent in the ranks of the youth in Chile most of whom fail to benefit from the country’s wealth in terms of education and, as a result, fail to get good jobs. But isn’t that also the case with the youth in Pakistan? Yet we have never seen anyone agitating for better and more equitable education in the country. The media, especially television, do not find the malaise that plagues education sensational enough to merit their attention.

When it comes to education, I feel that enough concern has not been expressed. If there is agitation it is by teachers for higher salaries and by parents complaining against the incessant and arbitrary rise in the fees of private schools. Both have my sympathy. But their lack of concern at the poor quality of education is shocking. They are not worried about the damage our faulty education system is causing to the country and its youth. After all, who would understand this better than the teachers?

True, there are advocacy groups pushing the cause of quality education in the public sector to exert pressure on policymakers. But they don’t seem to make an impact. Some honest and sincere organisations working to provide education to the poor do not have the manpower or funds to lobby policymakers for change at the macro level.

The disparity in the education sector in Pakistan is beyond belief. Equally unbelievable is the apathy of the educated classes.
They either fail to understand the implications of this inequity or they lack the conscience to play a role in the matter. At the heart of the problem is the unequal distribution of wealth that has split Pakistan into a country with a huge class of have-nots ruled by an oligarchy of haves.

The UNDP’s 2010 HDI which now focuses on the equality factor as well is quite revealing. It informs us that the values calculated for education would slip by 46.4 per cent for Pakistan when adjusted for inequality. There are only five other countries (four of them sub-Saharan states and Yemen) which show greater inequality in their education sector.

Should this surprise us? Many of our upscale schools charge fees that touch the sky. Yet there are parents who willingly pay this fee because they have that kind of money. The monthly fee in most cases is more than what an average worker earns in a month to feed his entire family of nine (if we accept the official demographic figures).

The key question is why is there no protest? The fact is that those who are adversely affected do not understand the importance of education that really educates as they have been denied this privilege themselves. Now they want their children to acquire that piece of paper which they believe will open the door for jobs and upward mobility for them.

There are others who are well endowed themselves and understand that an education that does not impart knowledge, skill and the ability to think critically will not make much of a difference to the lives of many. They act selfishly because they know that the badly educated will not be a threat to the privileges and lucrative jobs they hold. This becomes a vicious cycle as their children alone qualify for the elite schools and then for the good jobs. That is how the concentration of wealth is created.

With the country so badly split between the haves and the have-nots, it is becoming increasingly difficult to bridge the gap.
But given the conditions today it is unlikely that this phenomenon can go on forever. Besides, even the privileged and the rich need the underprivileged to do the blue-collar work for them. If the government does not address this issue circumstances will take care of them.

A teacher working in a government school operating in a defence forces’ residential colony told me that at one time only the children of the lower grade staff were enrolled in her school. The senior officers sent their children to elite private schools outside the colony. Then came a time when the militants’ attacks on military installations and transport escalated. With children becoming vulnerable it was decided to bring them back to the schools in their secure protected areas. Within no time the government school was spruced up. Here there is something to think about.

www.zubeidamustafa.com

INDIKASI KORUPSI AKIBAT SENTRALISASI KEUANGAN UI

INDIKASI KORUPSI AKIBAT SENTRALISASI KEUANGAN UI (GUMILAR GATE 2)

Sumber:ade armando <im_armando@yahoo.com>,in: mediacare@yahoogroups.com
 Friday, 30 September 2011 8:47 AM

Kalau saat ini gugatan agar Rektor UI Prof. Dr. Gumilar Sumantri terus menguat, itu bukan saja karena kemarahan terhadap gaya kepemimpinan sang Rektor namun juga karena ada kecurigaan kuat bahwa Rektor beserta orang-orang terdekatnya melakukan tindak pidana korupsi (merugikan keuangan negara dan memperkaya diri sendiri).

Kecurigaan ini memang perlu pembuktian. Namun mengingat ketidaktransparanan keuangan UI, sulit untuk memperoleh jawaban yang memuaskan saat ini.

Salah satu indikasi korupsi yang kuat datang dari sistem pengelolaan keuangan terpusat yang diterapkan UI. Dalam apa yang digambarkan sebagai one gate revenue policy, seluruh keuangan di universitas diintegrasikan penuh ke UI. Pengelolaan rekening ada di tingkat unversitas. Dan ini menyangkut uang dalam jumlah luar biasa. Dana yang mengalir itu terdiri dari: alokasi dari APBN (mencapai Rp 350 miliar tahun lalu, belum ditambah APBNP), pemasukan dari uang pendaftaran dan ujian mahasiswa, uang pangkal, iuran pembangunan, serta uang SPP mahasiswa (yang mencapai di atas Rp 700 miliar tahun 2010), dana penelitian dari pihak luar UI (mencapai Rp 107 miliar pada 2009), sponsorship, dana seminar, pelatihan (mencapai Rp 144 miliar pada 2009), dan lain-lain. Total angka itu jauh melampaui Rp 1 triliun.

Masalahnya, pengelolaannya sama sekali tidak transparan dan pencairannya ke bawah harus melalui birokrasi berbelit-belit. Ada banyak dana penelitian dari luar, sponsorship, bahkan beasiswa untuk mahasiswa terparkir di rekening UI selama berbulan-bulan. Sebagian bahkan turun tidak dalam jumlah utuh. Ini menjadi sangat mencurigakan mengingat bunga bank dan deposito juga menjadi hak Universitas. Rektor dan kelompok terdekatnya lazim mengutarakan argumen yang menjustifikasi kebijakan sentralisasi keuangan ini. Namun itu tentu saja tak cukup untuk menjawab pertanyaan: Kemana saja dana mengalir?.

Untuk memberi pemahaman lebih lengkap, penjelasan akan dibagi dalam tiga bagian:

A. Pendapatan pendidikan
B. Pendapatan non-biaya pendidikan: penelitian, seminar dan kerjasama lainnya
C. Pendapatan lain

A. Pendapatan pendidikan

Dahulu setelah masa pembayaran biaya pendidikan mahasiswa berakhir, Universitas langsung menurunkan alokasi untuk Fakultas per semester (setelah dikurangi alokasi universitas sebesar 20%). Dengan kata lain, Fakultas mengelola sendiri sekitar 80 % pemasukan dari SPP mahasiswa (plus uang pangkal dan uang pendaftaran ujian).

Kini, pola tersebut diubah. Pertama-tama, dari dana tersebut, alokasi untuk universitas dinaikkan menjadi 25%. Kedua, seluruh uang penerimaan SPP tersebut tetap berada di rekening universitas. Untuk memperoleh dana guna keperluan fakultas, Fakultas harus mengajukan RKAT dan Rencana Implementasi Bulanan (RIB). Ketiga, dalam menyusun RKAT, fakultas harus menyisakan 20% dari keseluruhan anggaran untuk menjadi semacam dana cadangan.

Masalahnya, UI tidak memberikan data yang jelas atas perhitungan alokasi untuk fakultas. Fakultas tidak pernah tahu berapa uang yang sebenarnya diperoleh UI dari uang pendaftaran, uang ujian, uang pangkal dan SPP. Fakultas tidak pernah mengetahui penerimaan dan pengeluaran di tingkat UI. Fakultas harus percaya begitu saja bahwa dana yang dialokasikan bagi universitas hanyalah 25% dari pemasukan. Fakultas tentu saja dapat mengira-ngira dana yang diperoleh dari mahasiswa, namun itu semua hanya berhenti pada tahap mengira. Fakultas tidak pernah tahu berapa dana yang sebenarnya dialokasikan bagi mereka.

Di luar ketidaktransparanan, hambatan juga berlangsung dalam pencairan dana. UI kerap tidak menyetujui dana sesuai dengan RIB yang diajukan fakultas. Bahkan UI dapat secara sepihak tanpa berkonsultasi mencoret dan menolak anggaran kebutuhan yang diajukan fakultas. Sebagai ilustrasi kecil, UI bahkan bisa saja mencoret nama merek minuman teh yang diajukan dalam RIB dan diganti dengan merek lain. Tentu saja RKAT dan RIB tak harus otomatis disetujui, namun yang hilang dalam proses tersebut adalah konsultasi.

Bahkan kalau RKAT dan RIB sudah disetujui, tidak berarti dana akan mengucur dengan lancar. Proses permohonan dan pencairan dana operasional rutin, pengembangan, dan investasi dilaksanakan dengan alur proses (birokrasi) yang panjang dan menyempit. Alur pemeriksaan berkas pertanggungjawaban dana pun cukup panjang dan menyempit. Alur yang panjang, menyempit dan proses verifikasi berkas yang berlapis-lapis ini menyebabkan terhambatnya proses pencairan dana ke fakultas.

Di sisi lain, UI sendiri tidak pernah memberikan standar operasional baku keuangan terutama mengenai kelengkapan berkas pertanggungjawaban kepada fakultas-fakulstas. Akibatnya tidak jarang berkas bolak-balik dikembalikan untuk diperbaiki dan pada akhirnya proses pencairan dana menjadi lebih panjang.

B. Pendapatan non-biaya pendidikan: penelitian

Berbagai pihak di fakultas juga lazim memperoleh penerimaan non biaya pendidikan dari pengampuan, penelitian, serta kerjasama dengan pihak luar universitas. Dalam hal ini, lagi-lagi Universitas menetapkan bahwa universitas berhak memperoleh 5% dari nilai kontrak. Ketentuan ini sebenarnya memberatkan. Tapi yang lebih berat lagi adalah bahwa universitas juga menetapkan bahwa dana yang diperoleh dari pihak luar universitas tersebut harus disimpan di rekening universitas dan untuk mencairkannya diperlukan proses permohonan dana dan pertanggungjawaban dana yang tidak mudah (antara lain karena standar operasionalnya berubah-ubah).

Kebijakan ini terbukti memakan korban di banyak fakultas karena proses permohonan dan pencairan dana penelitian dilaksanakan dengan alur birokrasi yang rumit dan panjang.Beberapa contoh yang diperoleh dari Fakultas Kedokteran di bawah ini dapat memberikan ilustrasi tentang persoalan tersebut:

a. IS , Guru Besar Departemen Parasitologi FKUI mendapatkan hibah (grant) penelitian sebesar Rp. 2,7 miliar mengenai malaria dari Gates Foundation. Karena kebijakan sentralisasi, dana yang ada pada rekening dengan nama FKUI di dalamnya harus dipooling di UI. Bila dana ingin dicairkan, peneliti harus mengajukan permohonan dana ke UI. Peneliti merasa sangat bermasalah dengan hal ini karena prosedur yang rumit dan berbelit-belit, sementara penelitian tidak bisa berhenti (harus terus berjalan), dan membutuhkan dana yang sangat besar.
Oleh karena permasalahan ini tidak kunjung selesai, akhirnya peneliti mengambil keputusan untuk menggunakan akun pribadi sebagai tujuan transfer dana penelitian. Peneliti juga terpaksa menyatakan persoalan ini pada pihak pemberi hibah agar mau mentransfer dana ke akun pribadi bila penelitian ingin tetap berjalan.

b. HD mendapatkan hibah dari International Organization of Migration (IOM) sebesar kurang lebih 300 juta rupiah yang langsung dikirim ke rekening UI.
Pada periode pertama pencairan dana (April 2010), dana dapat dengan mudah dicairkan, yaitu sebesar empat puluh juta rupiah. Penelitian dimulai dengan menggunakan dana tersebut. Untuk memulai tahap dua, peneliti membuat laporan untuk IOM dan laporan tersebut diterima sehingga IOM mentransfer dana tahap dua ke rekening UI. Namun pada tahap ini, masalah mulai muncul. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang diajukan peneliti berulangkali dikembalikan UI dengan berbagai koreksi. Akhirnya dana penelitian terpaksa dirogoh dari kocek peneliti sendiri.
Saat ini, riset sudah sepenuhnya selesai, dan laporan untuk IOM juga sudah dibuat dan diterima. Namun, dana tidak juga dicairkan (sebesar kurang lebih 260 juta rupiah). Pihak peneliti cukup kewalahan menghadapi hal ini, terlebih karena pihak Universitas Padjajaran yang ikut berkolaborasi dalam riset juga ikut terkena akibatnya. Peneliti juga dituntut untuk membayar pajak oleh bagian keuangan UI.

c. NM, memperoleh dana hibah Rp. 700 juta yang diperoleh dari WHO.
Awalnya dana penelitian ditransfer ke Departemen Biologi FKUI karena kerjasama dilakukan secara institusional. Ketika itu, biaya dapat ke luar lancar sehingga penelitian dapat berjalan. Kemudian karena ada peraturan baru (sentralisasi atau pooling) ke UI, dana jadi tersendat. Peneliti diminta membuat SPJ dengan ketentuan yang rumit dan dikatakan akan dipotong pajak.
Peneliti sudah beberapa kali mengajukan SPJ yang diminta, namun SPJ dikembalikan dengan koreksi yang kurang jelas. Peneliti akhirnya lelah dan menggunakan dana pribadi agar penelitian dapat berjalan. Sejak semester-4 (tahun kedua)penelitian, peneliti sudah tidak lagi mengajukan permohonan pencairan dana. Saat ini, riset tidak berjalan karena kesulitan dana padahal dari WHO sudah ditransfer ke rekening UI.

Tiga ilustrasi di atas adalah sekadar contoh yang bisa menggambarkan buruknya tata kelola UI dalam hal sentralisasi keuangan. Dana yang diberikan pihak pemberi dana tersebut sebenarnya hanya perlu dipertanggungjawabkan si peneliti kepada donor. UI mungkin saja berargumen bahwa pola pertanggungjawaban semacam ini diperlukan untuk mengikuti ketentuan pemerintah (Depkeu) yang mewajibkan bahwa pengeluaran lebih besar dari Rp 5 juta harus dipertanggungjawabkan dengan SPJ, namun bila itu ternyata mempersulit, UI seharusnya membantu peneliti menyelesaikan pertanggungjawab penggunaan dana sesuai dengan prosedur yang seharusnya.

Apa yang dikatakan sebagai ketidaklengkapan pertanggungjawaban memang bisa sangat beragam. Misalnya saja, kelengkapan berkas, kurang absensi asli pada berkas pertanggungjawaban biaya konsumsi, kurang berita serah terima atau surat jalan pada pengadaan barang dengan nominal Rp 1 juta, kurang SPK pada nominal diatas Rp. 5 juta, kurang boarding pass pada biaya tiket perjalanan dinas, dan sebagainya.

Kasus semacam ini tidak hanya berlaku di FK tapi juga di fakultas-fakultas lain. Karena banyaknya kasus, tak bisa dihindari ada kecurigaan bahwa kerumitan ini sengaja dilakukan mengingat membengkaknya jumlah dana di rekening UI tentu membawa akibat pada peningkatan pemasukan dari bunga bank atau deposito bank. Kecurigaan semakin buruk mengingat sebagian pihak menyatakan dana penelitian tersebut bukan saja terlambat tapi juga tidak sampai dalam jumlah utuh.

Akibat dari kekacauan ini, banyak peneliti yang merasa ragu-ragu untuk menjalankan penelitian dengan dana pihak di luar UI. Sebagian pihak mengakalinya dengan cara meminta penyandang dana untuk mengirimkan uang ke rekening pribadi atau rekening lain yang bisa dipercaya. Namun yang jelas jumlah dana penelitian yang diperoleh UI memang menunjukkan penurunan antara 2009 dan 2010. Bila pada 2009, dana penelitian yang diperoleh UI mencapai Rp. 106 miliar, pada 2010 itu menurun drastis sampai hanya Rp 54,5 miliar.

C. PENDAPATAN LAIN

Kecurigaan tentang adanya penumpukan parkir dana di rekening Universitas ini semakin kuat mengingat dalam kasus-kasus lain, proses ketersendatan pencairan dana juga berlangsung.

Sebagai contoh, dana yang diperoleh dari pihak sponsor untuk kegiatan fakultas, departemen atau bahkan ikatan mahasiswa juga tidak mengalir lancar akibat kebijakan UI tersebut. Misalnya saja untuk keperluan dana seminar, diskusi atau bahkan kegiatan olahraga, drum band dan musik. Dana sponsor tersebut harus dikirim ke rekening universitas. Dalam hal ini, lagi-lagi persoalan serupa lazim terjadi: dana tidak langsung turun melainkan tertunda beberapa bulan.

Sejumlah mahasiswa yang memperoleh dana beasiswa dari Dirjen Dikti Depdiknas mengakui mengalami persoalan serupa. Beasiswa mereka yang hanya Rp. 300.000 per bulan lazim terlambat diturunkan selama beberapa bulan. Bila dilihat kasus oang per orang, keterlambatan dan pemotongan dana itu mungkin saja terkesan kecil. Namun bila ada sreibu mahasiswa UI memperoleh bea siswa, jumlah itu tentu saja membengkak luar biasa.

Sejumlah Guru Besar UI mengeluhkan hal serupa. Tunjangan bagi mereka yang dikirimkan pemerintah kerap datang terlambat beberapa bulan. Menurut mereka, mereka sudah sempat bertanya kepada pemerintah dan merasa yakin bahwa ketesendatan itu terjadi akibat birokrasi di UI.

Ketika kasus serupa terus berulang, sulit untuk tidak mencurigai bahwa UI memang telah menyalahgunakan otoritasnya dalam hal sentralisasi keuangan. Kembali diingatkan, dana yang diparkir di rekening Ui mencapai lebih dari Rp 1 triliun. Itu adalah jumlah luar biasa dengan potensi bunga bank dan deposito bank yang luar biasa besar pula!

Masalahnya, UI tidak pernah transparan menjelaskan kondisi keuangannya. Dan bila ini terus berjalan selama bertahun-tahun, pantas dicurigai bahwa segenap keterlambatan ini bukanlah diakibatkan karena keterlmabatan birokrasi biasa. Layak dicurigai bahwa memang keterlambatan ini disengaja oleh UI untuk memperkaya diri. Layak dicurigai bahwa memang ada penyalahgunaan kekuasaan dan uang dalam kebijakan sentralisasi keuangan ini.

Ditulis ulang oleh Ade Armando dari Lembar Fakta Save UI

Amerika Tunggang Langgang

http://www.sinarharapan.co.id/content/read/amerika-tunggang-langgang/

28.09.2011 12:24

Amerika Tunggang Langgang

Penulis : Fransisca Ria Susanti

Krisis ekonomi memukul negara-negara di Zona Eropa, juga Amerika. Getarannya terasa hingga di negara-negara di kawasan Asia, juga Indonesia.

Di Amerika Serikat, negara adidaya yang pasca-Perang Dunia II muncul sebagai polisi dunia, krisis lanjutan ini memperparah krisis yang mereka hadapi setelah ambruknya lembaga-lembaga raksasa keuangan dunia di Bursa Saham Wall Street 2008 lalu.

Krisis ini melahirkan pertanyaan dan kebimbangan tentang formula tunggal penyelamatan dunia yang dipercayai AS selama bertahun-tahun. Resep demokrasi dan kebijakan ekonomi AS digugat, justru dari dalam negaranya sendiri.

Sepanjang bulan September, berita utama (headline) majalah-majalah ekonomi terkemuka cukup pedas menuding. Fortune edisi 5 September mengangkat berita utama “American Idiots”, Bloomberg Businessweek edisi 19-25 September menulis “America isn’t Working” dengan gambar sampul antrean panjang para pencari pekerjaan.

Meskipun berita utama Newsweek edisi 19 September bersuara moderat “Let’s Just Fix It”, ini sebenarnya juga menunjukkan ada yang “salah” dengan sistem AS.

Jumlah penganggur di AS memang meningkat drastis. Setidaknya 14 juta penduduk di AS kini tanpa pekerjaan. Riset terbaru yang dipublikasikan Huffington Post pekan lalu menyebut 25 persen balita di AS hidup dalam kemiskinan.

Studi yang dilakukan para peneliti dari Carsey Institute di University of New Hampshire ini menunjukkan jumlah anak AS di bawah usia enam tahun yang hidup dalam kondisi miskin meningkat dari 5,7 juta di tahun 2009 menjadi 5,9 juta di 2010. Jumlah anak AS yang dalam kemiskinan telah membengkak 2,6 juta sejak krisis ekonomi mulai.

Riset berbeda yang dimotori Annie E Casey Foundation yang dipublikasikan sebulan sebelumnya menyebut jumlah anak yang hidup dalam kemiskinan melonjak di 38 negara bagian selama 10 tahun terakhir.

Meningkatnya jumlah anak miskin ini seiring dengan membengkaknya angka pengangguran di AS dan makin tak seiringnya peningkatan upah pekerja dengan laju inflasi. Badan Sensus AS pertengahan September lalu mengumumkan 46,2 juta penduduk AS hidup dalam kondisi miskin.

Di New York, tempat di mana Wall Street bermarkas, 2,5 juta penduduknya dalam rentang waktu 2008-2010 tak cukup pangan. Sebuah temuan mengejutkan yang diluncurkan Kementerian Pertanian AS (USDA) pekan lalu.

Tunggang Langgang

AS hari-hari ini benar-benar berada dalam situasi yang digambarkan oleh sosiolog Anthony Giddens sebagai “runaway”, tunggang langgang. “…..gelisah, terluka, dan merasa berada dalam cengkeraman yang sulit dikendalikan.”

Giddens membuat istilah “Runaway World” untuk fenomena globalisasi di mana kemajuan Teknologi Informasi akan membuat manusia “berlari” dalam sebuah sistem ekonomi baru yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Meski mengkhawatirkan dampak globalisasi, Giddens saat meluncurkan analisisnya di tahun 2002 percaya bahwa dunia bisa mengatasinya. Giddens agaknya lupa memperhitungkan bahwa new riskiness to risk dari globalisasi bukan semata dampak buruk teknologi terhadap manusia, tapi juga spekulasi.

Spekulasilah yang membuat ekonomi AS terguncang. Jatuhnya Lehman Brothers dan lembaga keuangan raksasa lainnya di tahun 2008 menjadi awal dari krisis berkepanjangan saat ini. Upaya pemerintah untuk “menyelamatkan” pasar dan dampak yang ditimbulkannya berujung pada utang negara yang membengkak menjadi US$ 14,4 triliun per 15 Juni 2011.

Kapitalisme liberal yang mensyaratkan deregulasi pasar menjadi biang kerok hiruk pikuk di Wall Street. Sejak era Ronald Reagen, AS menolak sistem ekonomi terpusat karena itu identik dengan sosialisme, sistem yang dipakai oleh negara-negara komunis yang menjadi musuh terbesar AS di masa perang dingin.

Namun, nyatanya liberalisme ini tak membawa keselamatan apa-apa. Globalisasi yang diancangkan untuk menjadikan liberalisme menjadi plafon tunggal sistem ekonomi dunia, tak lebih dari penyebaran “business model” Amerika Serikat yang “cacat”.

J Phillip Thompson, Associate Professor of Urban Politics dari Massachusetts Institute of Technology dalam kuliah singkatnya di depan para peserta program IDEAS 3.0 yang diselenggarakan MIT Sloan Management dan United In Diversity di Cambridge, Massachusetts, pertengahan September lalu, mengatakan bahwa “Amerika Serikat survive karena bersandar pada ongkos buruh yang murah dengan mengabaikan hak-hak mereka.

” Buruh-buruh murah ini didapatkan dari negara-negara berkembang, mulai dari Vietnam, Taiwan, India, Indonesia hingga China.

Semua barang produksi, dari sepatu, tekstil, produk elektronik, hingga miniatur patung Liberty diproduksi oleh buruh negara berkembang. Dengan demikianlah mereka bisa berkompetisi di pasar bebas.

Sementara itu di dalam negeri, mereka mengiming-iming penduduk dengan “uang plastik”, kredit tak terbatas, dan segala kemudahan untuk menggenjot konsumsi, tanpa memperhitungkan daya beli sesungguhnya dari penduduk.

Saat kredit tak terbayar, dan kredit-kredit macet dijual sebagai surat berharga, kedigdayaan Wall Street runtuh seperti rumah kertas.

Protes pun marak di AS, dari Wisconsin hingga New York. Di New York, aksi yang berlangsung awal pekan ini di depan markas Wall Street berakhir bentrok antara pengunjuk rasa dan polisi.

Aksi-aksi massa yang berlangsung di AS saat ini mengingatkan pada unjuk rasa menuntut penghentian perang di Vietnam. Pemerintah, saat itu, menghentikan perang. Bukan oleh desakan luar negeri, tapi lebih karena tekanan dalam negeri.

Sistem Baru

Kolumnis New York Times Thomas L Friedman bersama rekannya Michael Mandelbaum baru-baru ini meluncurkan buku That Used to Be Us yang menyebut AS membutuhkan sistem baru.

Amerika, menurut Friedman, saat ini berada dalam kondisi yang tidak sehat, secara politik maupun ekonomi. Sejumlah kemajuan yang mestinya bisa dicapai AS, dari jaringan kereta api terluas, hingga superkomputer tercanggih, malah dicapai oleh kekuatan yang 30 tahun lalu tak diperhitungkan dan diposisikan sebagai pariah: China!

Friedman dan sejumlah ahli lainnya menyimpulkan bahwa sistem yang dipakai AS ini sudah aus, bangkrut, tak layak pakai. AS membutuhkan sistem baru. Tapi kemudian pertanyaannya, apa sistem baru itu?

Friedman menawarkan bukan China dan bukan AS yang saat ini. Bukan semata-mata mengandalkan pemerintah untuk bertanggung jawab terhadap semua masalah yang ada, seperti diperlihatkan oleh Partai Demokrat saat ini, juga bukan sepenuh-penuhnya mempercayai bahwa pemerintah adalah biang kerok masalah karena tak memberi kepercayaan besar kepada pasar, seperti ditunjukkan oleh Partai Republik.

Friedman menawarkan sebuah jalan tengah. Sebuah sistem politik yang tetap sama, tapi difungsikan secara tepat, dan mendorong aksi kolektif dalam skala besar untuk kepentingan nasional.

Jika usulan Friedman ini terlihat akrab, barangkali karena itu mengingatkan kita pada Deng Xiaoping. “Fatwa” terkenalnya: “Tak peduli kucing hitam atau putih yang penting bisa menangkap tikus” dinilai berhasil “menyelamatkan” China hingga saat ini.

Namun, seperti halnya Friedman yang bersikukuh bahwa “penyelamatan” AS harus dimulai dari pencarian “akar” sistem politik yang melahirkannya (baca: demokrasi), China pun survive karena mereka tak pernah melupakan “akar” politiknya (baca: kolektivisme) saat Deng “berfatwa” tentang kucing.

Memahami kembali ”akar” pembentukan negara-bangsa inilah yang agaknya diperlukan, juga oleh Indonesia, agar tak terseret dalam dunia yang tunggang langgang.

 

Belasan Ribu TKI Asal Jawa Tengah Siap Diberangkatkan

Belasan Ribu TKI Asal Jawa Tengah Siap Diberangkatkan

Senin, 26 September 2011 09:37 WIB
Antara/Ujang Zaelani

Belasan Ribu TKI Asal Jawa Tengah Siap Diberangkatkan

Petugas dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), menunjukkan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri(KTKLN).

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG — Sebanyak 19.610 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Jawa Tengah siap diberangkatkan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 17.577 berasal dari kaum perempuan, sedangkan 2.033 lainnya dari kaum laki-laki.

“Jumlah tersebut sudah pasti beramgkat,” ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransduk) Provinsi Jawa Tengah, Edison Ambarura, di Semarang, Senin (26/9).

Berdasarkan data dari Disnakertransduk Jawa Tengah, total jumlah tenaga kerja yang terdaftar di kabupaten/kota sebanyak 54.065 orang. Terdiri dari 41.435 tenaga informal dan 12.630 tenaga kerrja formal.

Edison mengatakan beberapa daerah di Jawa Tengah yang banyak warganya memilih jadi TKI yakni Cilacap, Brebes, Kendal, dan Banyumas. “Dari Banyumas sendiri sebanyak 6.099 orang,” ucap Edison.

Negara-negara yang banyak menjadi tujuan dari TKI asal Jawa Tengah diantaranya Malaysia, Singapura, Taiwan, dan Hongkong. Edison menjelaskan ada beberapa negara yang terkena moratorium dari pengiriman TKI ini. “Yang kena moratorium Malaysia, Arab Saudi, Kuwait dan Yordania,” katanya.

Akibat adanya moratorium ini, pengiriman TKI ke negara-negara tersebut dihentikan. Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Jawa Tengah, AB Rachman, mengatakan sejak Januasi 2011 lalu sudah tidak ada pengiriman ke Arab Saudi. “Belum ada kesepakatan gaji tenaga kerja,” ujarnya.

Untuk masalah upah dijelaskannya lebih banyak menimpa TKI mandiri. Saat kembali ke Indonesia beberapa majikan menahan upah mereka sebagai jaminan kembali bekerja. “Sementara setelah pulang ke negaranya biasanya beberapa TKI memilih untuk tidak kembali dan mengadukan masalah penahanan upah tersebut,” ucapnya.

Dirinya menjelaskan ada beberapa negara yang sudah meningkatkan upahnya. Negara tersebut antara lain yakni Hongkong. Dimana upah meningkat sekitar 124 dolar Hongkong perbulan. Negara lain yang juga meningkatkan upah pekerjanya adalah Singapura dimana dari 380 dolar Singapura perbulan menjadi 450 dolar Singapura. Bahkan, lanjutnya, banyak TKI yang menerima di atas 500 dolar Singapura per bulan. “Peningkatan jumlah, baik TKI maupun upah otomatis mendongkrak pengiriman uang dari luar negeri,” ujarnya.

Selama lebaran kemarin, jumlah pengiriman uang dari luar negeri atau remitansi untuk Jawa Tengah mencapai Rp 829 miliar. Jumlah tersebut mencakup pengiriman uang yang dilakukan melalui jasa perbankan. Sementara yang melalui agen tertentu sekitar 30 hingga 40% dari total pengiriman.

Meski begitu, dirinya tak menampik jika hingga saat ini masih ada tenaga kerja asal Jawa Tengah yang bekerja di Arab Saudi. Jumlah TKI sendiri dijelaskannya terus meningkat. Data yang ada di BP3TKI Jawa tengah menyebut hingga Juli 2011 jumlah TKI Jateng yang mengadu nasib ke 36 negara sebanyak 63 ribu orang. Kondisi itu lebih banyak dibanding selama 2010 dimana jumlah TKI adalah 53 ribu orang.

“Peningkatan tersebut menjadi keprihatinan tersendiri mengingat kondisi itu bisa menjadi gambaran bahwa negara kita belum bisa menyediakan lapangan kerja yang layak bagi warganya,” jelasnya

Redaktur: Chairul Akhmad
Reporter: Qommarria Rostanti

TERKAIT :

Menakertrans Jenguk TKW Sakit di Rumah Sakit Polri
Satu Orang TKI Bebas dari Hukuman Mati
PJTKI Digerebek, 46 Calon TKI Ditampung di BP3TKI
Penggerebekan Penampungan TKI
TKW Meninggal di Saudi, Pemerintah Tidak Belajar

Polisi Bekuk Tersangka Perdagangan Manusia

Kriminalitas
Polisi Bekuk Tersangka Perdagangan Manusia
Hertanto Soebijoto | Jumat, 30 September 2011 | 05:41 WIB
SHUTTERSTOCK Ilustrasi korban trafficking atau perdagangan manusia

JAKARTA, KOMPAS.com — Jajaran Polrestro Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, berhasil mengungkap kasus perdagangan manusia (trafficking) di Terminal Pelabuhan Tanjung Priok. Petugas berhasil mengamankan sembilan anak yang masih di bawah umur yang diduga akan dipekerjakan di sebuah perusahaan konveksi dan pengolahan sarang burung walet di kawasan Jembatan Lima, Tambora, Jakarta Barat.

Mereka semua perempuan dan berusia antara 10-16 tahun.
— Jerry Siagian

Kasat Reskrim Polrestro Pelabuhan Tanjung Priok Ajun Komisaris Jerry Siagian mengatakan, terbongkarnya kasus ini berawal ketika petugas mencurigai rombongan yang turun dari KM Mabuhay Nusantara di Pelabuhan Tanjung Priok. Rombongan itu terdiri dari 43 orang dan sembilan orang di antaranya langsung diamankan karena masih di bawah umur. Mereka merupakan perempuan, tidak memiliki KTP, dan hanya berbekal surat keterangan bepergian dari kepala desa.

“Mereka semua perempuan dan berusia antara 10-16 tahun,” ujar Jerry, Kamis (29/9/2011).

Jerry mengatakan, kesembilan korban yang langsung diamankan yakni LL, DW, YN, TT, MNT, MRT, WT, GST, dan WDI. Setelah didata, mereka akan dikembalikan kepada orangtuanya masing-masing.

Sementara itu, pada saat yang bersamaan, Jerry mengatakan, pihaknya juga membekuk dua orang yang diduga sebagai otak dari kasus trafficking ini. Mereka adalah Tan Tjie Thin (40) dan Sie Sin Phin (44) yang bertugas sebagai penerima tenaga kerja. Sementara dua orang yang bertugas merekrut tenaga kerja, yakni KC dan KSM, masih dalam pengejaran dan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Berdasarkan keterangan kesembilan anak perempuan itu, mereka dijanjikan akan dipekerjakan di perusahaan konveksi dan pengolahan sarang burung walet di kawasan Jembatan Lima dengan gaji sebesar Rp 600.000 per bulan.

“Mereka bekerja mulai pukul 07.00 sampai 19.00 dari Senin hingga Sabtu, dan mereka dilarang keluar mes,” ucapnya.

Tersangka Sie Sin Phin mengaku tidak mengetahui jika kesembilan anak di bawah umur itu tidak memiliki identitas. Namun, dirinya mengaku mempekerjakan mereka dengan persetujuan orangtuanya masing-masing. “Kami satu kampung, dan kenal juga sama orangtua mereka,” ucapnya.

Kedua tersangka terancam Pasal 17 Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Manusia serta Pasal 88 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan hukuman paling lama 6 tahun penjara.