Archive for the ‘Lingkungan’ Tag

KRISIS ASAP, INDONESIA ‘TAK PERLU MINTA MAAF’.

Krisis Asap, Indonesia ‘tak perlu minta maaf’
di Paris
Namun, menurut Luhut, pemerintah tak akan menghukum siapa-siapa
untuk keputusan salah ini.”

“Pemerintah masih menolak membuka nama perusahaan-perusahaan
terkait peran mereka dalam kebakaran hutan dan lahan
 
Rebecca Henschke
Wartawan BBC Indonesia
 
23 November 2015
 
Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan dan Sumatra tahun ini
membuat Indonesia menjadi salah satu penjahat besar pemanasan global.
 
Asap dari kebakaran hutan dan lahan tersebut sudah menghasilkan gas rumah
kaca dalam jumlah dua kali lipat lebih besar daripada yang dihasilkan Jerman
dalam setahun. Pada puncaknya, Indonesia mengeluarkan jumlah polusi yang sama
seperti Amerika Serikat.
 
Dr Martin Wooster dari King’s College London pergi ke Kalimantan Tengah untuk
mengukur kadar polusi tersebut.
 
Yang terjadi di Palangkaraya, menurutnya, adalah sebuah kejahatan terhadap
lingkungan dan kemanusiaan. “Betul-betul mengerikan. Saya tak pernah melihat
sesuatu seperti ini. Seperti kiamat.”
 
Namun Utusan Khusus Presiden untuk Perubahan Iklim Rachmat Witoelar mengatakan
dia tak akan minta maaf pada para pemimpin dunia yang hadir di Paris akhir bulan ini
untuk membicarakan isu perubahan iklim.
 
“Kami tidak mencemari Bumi; yang melakukan pencemaran adalah Amerika Serikat
dan Cina. Ini kecelakaan, bencana alam, yang kemudian meluas dan semakin parah
oleh orang-orang tertentu karena kami tak memiliki fasilitas yang cukup untuk menghadapi
apa yang terjadi.”
 
Pemerintah mengakui bahwa pemberian konsesi ke perusahaan kelapa sawit sampai
14,8 juta hektare di lahan gambut adalah kesalahan besar.
 
Namun Louis Verchot, Direktur Penelitian Lingkungan di lembaga penelitian Centre for
International Forestry Research, CIFOR mengatakan, “Bencana ini sangat bisa diprediksi
dan sudah diprediksi dan bisa dicegah dengan antisipasi.”
 
Menurutnya, para ilmuwan sudah sejak lama mengingatkan pemerintah bahwa kemarau
panjang akibat fenomena cuaca El Niño akan datang tahun ini.
 
Louis Verchot mengatakan bahwa perlu ada upaya segera untuk membasahi kembali lahan
gambut dan memindahkan perkebunan dari lahan tersebut.
 
Menko Polhukam Luhut Pandjaitan mengakui bahwa pemerintah Indonesia melakukan
kesalahan besar dengan menyetujui konsesi perusahaan kelapa sawit di lahan gambut seluas
14,8 juta hektare dalam satu dekade terakhir.
 
Lahan gambut yang dikeringkan kemudian dibuka dengan cara dibakar akan mengeluarkan
karbon dioksida dalam jumlah besar ke udara. Lahan gambut juga sangat mudah terbakar.
 
Namun, menurut Luhut, pemerintah tak akan menghukum siapa-siapa untuk keputusan salah ini.
 
“Tak akan menghukum bupati atau gubernur yang memberikan izin bagi berbagai perusahaan pelaku
kebakaran hutan dan lahan. Itu sudah lalu. Kita mau lihat ke depan. Itu (menghukum kepala daerah)
implikasinya terlalu panjang. Kita tak mau bikin gaduh.”
 
Luhut juga mengatakan bahwa presiden sudah memberi perintah untuk tidak memberi izin baru di
lahan gambut.
 
Ada beberapa izin, menurut Luhut, yang harus dicabut meski akan menimbulkan keluhan.
 
peran mereka dalam kebakaran hutan dan lahan.
 
Habis bakar terbitlah sawit
 
Rekaman gambar yang diambil oleh BBC menunjukkan bahwa pengusaha kelapa sawit segera
menanami lahan gambut yang terbakar dengan bibit sawit di Kalimantan.
 
Bibit itu ditanam di lahan seluas 150 hektar yang sudah habis terbakar, dekat dengan tempat
perlindungan orangutan Nyaru Menteng, di Kalimantan Tengah.
 
Peta terbuka menunjukkan lahan tersebut bukanlah konsesi kelapa sawit, tetapi polisi
Kalimantan Tengah mengklaim bahwa mereka tidak tahu siapa yang memiliki lahan tersebut.
 
Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data dan Informasi Badan Nasional Penanggulangan
Bencana mengunggah cuitan foto dari lahan yang terbakar ini di dekat tempat perlindungan
orangutan Nyaru Menteng, Kalimantan Tengah.
 
Foto itu disertai keterangan, “Habis bakar terbitlah sawit.”
 
Namun Tofan Mahdi, juru bicara Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI)
menegaskan bahwa yang salah adalah pengusaha kelapa sawit kecil dan petani yang
menggunakan praktik pembakaran untuk membuka lahan.
 
“Siapa yang menanam pohon, orang atau perusahaan? Saya jamin, tidak mungkin perusahaan
melakukannya karena ini melawan hukum dan kami berkomitmen pada zero burning policy.”
 
Tetapi, perusahaan kelapa sawit besar yang menjadi bagian dari asosiasinya mengambil
kelapa sawit dari pengusaha kecil, bahkan sampai 40%.
 
Louis Verchot dari CIFOR mengatakan bahwa perusahaan harus bertanggungjawab.
 
“Benar, pengusaha kecil melakukan pembakaran, tapi kenapa mereka melakukannya?
Siapa yang menciptakan pasar untuk lahan yang rusak ini? Anda tak bisa melepaskan mereka
dari tanggungjawab.”
 
Dia menambahkan, “Datang lagi dalam empat atau lima tahun dan kita lihat, apa yang ditanam
di lahan yang terbakar itu, dan kita akan tahu siapa pemicunya.”
 
Pada Oktober, GAPKI menarik diri dari Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), satu-satunya
skema internasional untuk mengendalikan dampak lingkungan industri ini.
 
Ada beberapa permintaan di Eropa agar konsumen memboikot kelapa sawit dari Indonesia,
namun industri tetap bergeming.
 
“Kami tidak takut sama sekali karena kami punya pasar yang pasti dan besar di India dan Cina,”
kata Tofan Mahdi.
 
Dia menambahkan bahwa asosiasinya bahkan tidak percaya bahwa perubahan iklim itu terjadi.
“Kami ragu. Apakah perubahan iklim benar-benar ada? Menurut kami itu hanya sekadar isu.”
Advertisements

ASAP TEBAL DAN PENCITRAAN?

Asap Tebal dan Pencitraan?
Oleh: Mohamad Sobary

Kebakaran yang menelan hutan-hutan itu pun menimbulkan keprihatinan, bukan di hati rajanya raja dewa, tetapi hatinya Presiden Jokowi. Presiden segera turun ke daerah-daerah untuk melihat sendiri kerusakan itu secara langsung.

”Bumi sudah tua?”

Ya, mungkin bumi sudah tua. Dalam ketuaannya mungkin daya tahannya menjadi lemah. Gangguan sedikit mudah membuatnya tidak stabil. Lalu timbul guncangan demi guncangan. Dan, tiap kali bumi terguncang, kita, yang menumpang hidup di bagian kulitnya, selalu berhadapan dengan risiko. Tiap guncangan membawa bencana.

Kita menerima warisan ketuaan ini hampir tanpa sikap yang jelas. Kita tak pernah merisaukan ketuaan bumi, Ibu Pertiwi, ibu kita, dengan kehati-hatian. Perubahan iklim global, yang mungkin membuat bumi yang sudah tua menjadi lebih tua, tak pernah kita gubris.

Mungkinkah ini menjadi bukti bahwa manusia tak mampu mengelola bumi yang hanya satu ini? Mungkinkah ini meneguhkan kecemburuan pada khalifah bakal diciptakan bahwa di bumi itu kelak khalifah tersebut, yaitu manusia, hanya akan menumpahkan darah seperti disebut di dalam kitab?

Ini pertanyaan ruwet. Mungkin kita ini ibaratnya seperti seorang anak yang tak lagi mampu, atau peduli, menunjukkan sikap hormat kepada ibu kita sendiri yang telah menjadi tua.

Di bumi terlalu banyak tangan. Juga, terlalu banyak kemauan. Dan, berbagai jenis keserakahan. Ada tangan yang bersedia mengatur dengan baik, tetapi tak kurang-kurangnya tangan yang siap membuat kerusakan.

Kita tak peduli pesan dalam kitab: ”Janganlah membuat kerusakan di bumi”. Kita memangkas gunung tinggi, yang menjilat mega-mega, seolah ketinggiannya menyentuh langit, hingga habis tandas. Kemudian kita gali dalam-dalam, hingga di bumi ke tujuh, dan keguncangan alam terjadi. Tapi, kita tetap membisu-tulikan diri bahwa bumi rusak bukan karena ulah kita.

***

Jika ada yang masih ingat akan kemungkinan bahaya itu, dan menyampaikan peringatan agar kita mengendalikan sedikit nafsu menghancurkan itu, tangan serakah itu tak peduli. Malah jawabnya begitu angkuh: haruskah kita kembali ke zaman batu, yang dingin dan beku, untuk membiarkan kekayaan alam tetap terpendam?

Bukankah kita mengolah alam, menggali tambang, memotong pohon-pohon di hutan, untuk kesejahteraan kita? Ketika ditanyakan kepadanya, siapa yang dimaksud ”kita” di sini, niscaya dia tak pernah tahu apa jawabnya. Kita itu maksudnya para penambang, para pemilik hak pengusahaan hutan, yang datang dari negeri-negeri kaya, maju, dan bermodal. Mereka merampok gunung-gunung kita dan hutan-hutan kita, dan kita hanya kebagian deritanya.

Kita tidak membuat bumi ini lestari. Kita memangkas gunung dan menggali bumi sampai sedalam-dalamnya tanpa mengingat bahwa kita sedang menghancurkan bumi. Kita membabat semua hutan, setandas-tandasnya, hingga hutan-hutan kita menjadi gundul. Kayu-kayu habis. Hanya padang rumput, padang ilalang, dan semak-semak yang tersisa. Pada musim kemarau, padang rumput, padang ilalang, dan semak-semak itu kering kerontang. Ibaratnya gesekan ranting dengan ranting yang menimbulkan api mudah membikin kebakaran yang melahap segalanya dalam waktu pendek.

Apalagi ada tangan-tangan jahil yang sengaja membakarnya. Di suatu tempat rumput, ilalang, dan semak-semak kering itu dibakar. Lalu, di tempat lain dibakar lagi. Betapa mudahnya membuat kehancuran di muka bumi.

Di dalam tradisi sastra pedalangan, digambarkan terjadi suatu ”goro-goro”, yang ditandai ”tanah retak-retak, debu tertiup angin/ kemarau panjang tanpa setetes pun air, hujan angin dan badai di musim yang salah/ air laut bergejolak bagaikan siap menelan daratan/akibat besarnya pengaruh ”goro-goro” tanah longsor, gunung tabrakan dengan sesama gunung.”

Dalam keguncangan mahadahsyat itu, seperti apa manusia? Tak tergambarkan. Dewa-dewa pun kalang kabut. Rajanya para raja dewa segera mengambil ”cupu manik Astagina”, berisi air kehidupan. Diteteskan pada bumi yang terkena ”goro-goro” itu dan seketika keguncangan terkendali. Bumi menjadi aman kembali.

Kebakaran yang menelan hutan-hutan itu pun menimbulkan keprihatinan, bukan di hati rajanya raja dewa, tetapi hatinya Presiden Jokowi. Presiden segera turun ke daerah-daerah untuk melihat sendiri kerusakan itu secara langsung.

Ada orang daerah yang membawanya ke tempat-tempat kebakaran, di mana ada para petugas yang sedang sibuk memadamkannya. Di sana digambarkan bahwa pemerintah daerah sangat bertanggung jawab terhadap bencana agar tak menjadi semakin besar. Orang-orangnya ditugaskan untuk menanganinya di lokasi kejadian.

Presiden Jokowi bergembira. Dia menunjukkan sikap senang bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab. Oh, betapa gembira hati sang Presiden. Komentar bermunculan. Ada yang menyebut sang Presiden turun ke lapangan sekadar untuk membuat suatu pencitraan supaya nama baiknya terjaga, supaya citranya sebagai presiden terpelihara.

Kritik, atau lebih tepat caci maki itu, merebak. Pencitraan ditempelkan di dada Presiden Jokowi. Tapi, kelihatannya sang Presiden tak begitu risau. Seperti yang dulu-dulu, dalam hatinya pasti berkata: ”rapopo”. Para pengejek makin berani.

Tapi, bagaimana sebuah pencitraan dibuat untuk menjaga nama baik dan demi keuntungan politiknya kalau ternyata sang Presiden sebenarnya tak terlalu percaya pada pemerintah daerah yang terbukti cuma omong kosong?

***

Perlu dicatat, Presiden tidak membawa gitar, tidak bernyanyi- ria di tengah bencana yang menerkam negerinya. Dia datang dengan persiapan serius. Dan, suasana serba panas dan berasap tebal yang bergulung-gulung ke langit itu tak menarik hatinya untuk membuat puisi atau lagu. Tak usah dibuat puisi, ini sudah menjadi sebuah puisi. Tak perlu dibuat lagu, ini sudah jelas sebuah lagu penuh derita bagi rakyatnya. Puisi alam jauh lebih jujur, lebih liris, lebih menyentuh dibanding puisi yang dibuatbuat. Lagu yang tercipta oleh alam semesta, siapa bisa menandingi keindahannya?

Dia tahu, Presiden tak diharapkan menulis puisi, apalagi kalau puisinya jelek sekali. Di antara jutaan rakyatnya, tidak ada yang mengharap sang Presiden membuat sebuah lagu karena tugas utamanya menyaksikan sendiri, ”on the spot”, dengan ketulusan, tanpa gaya, tanpa dibuat-buat. Dia juga tidak ingat akan apa gunanya citra dan pencitraan.

Dia melihat kembali lokasi yang ditunjukkan oleh pemerintah daerah tadi pada kesempatan lain. Di sana, ternyata, hanya ada kebakaran hutan yang sedang mengamuk, dengan asap hitam tebal yang bergulung-gulung menjilat langit. Dan, para petugas pemadam yang ditugaskan oleh pemerintah daerah itu lenyap. Tidak ada yang peduli bahwa hutan terbakar habis.

Petugas tersebut hanya manusia buatan. Mereka sedang ber-”acting” atas arahan sutradara yaitu pemerintah daerah setempat. Mereka ber-”acting” di depan pimpinan tertinggi. Merekalah, yaitu orang-orang di dalam pemerintahan daerah tersebut, yang sedang bermain citra dan membuat pencitraan.

Dan, Presiden yang dituduh sedang melakukan pencitraan itu?

Kata penyanyi beken Ebiet G Ade: ”tanyakan pada rumput yang bergoyang”.

Kata Presiden Jokowi? ”rapopo”.

Asap hitam tebal bergulung-gulung di langit. Dirgantara gelap gulita. Matahari tertutup, hilang panasnya. Bulan tertutup, hilang cantiknya. Apalagi bintang-bintang (sinetron). Tapi di sana, Presiden Jokowi melihat lokasi untuk merumus kebijakan. Melihat lokasi kebakaran, dengan asap hitam tebal yang bergulung-gulung itu tidak ada hubungannya dengan pencitraan. Tapi, kau dituduh begitu, ”yo rapo-po”.
KORAN SINDO, 3 November 2015
Mohamad Sobary | Bangga Produk Indonesia, untuk Advokasi, Mediasi, dan Promosi Penggemar Sirih dan Cengkih, buat Kesehatan.

WAWANCARA LUHUT PANDJAITAN

Majalah TEMPO
WAWANCARA LUHUT PANDJAITAN
SENIN, 19 OKTOBER 2015


Kalau Disebut Bencana Nasional, Enak di Mereka

Dua bulan telah lewat, kabut asap masih menyergap sebagian langit Sumatera dan Kalimantan. Hujan lebat yang sempat beberapa kali menyiram kota pun tak cukup berdaya mengusir kabut. Selubung asap bahkan sudah menelan korban jiwa warga Riau dan Jambi, yang menderita sakit pernapasan.
Pemerintah bukannya diam saja. Puluhan perusahaan yang diduga terkait dengan pembakaran hutan sudah dalam penanganan polisi, dan diancam hukuman teguran hingga pencabutan izin operasi. Tawaran bantuan Singapura yang sempat ditepis pun akhirnya diterima, karena darurat asap belum juga bisa teratasi. Bantuan juga datang dari beberapa negara lain.
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan berusaha meningkatkan koordinasi antarlembaga dan kementerian untuk menanggulangi kebakaran. “Gotong-royong” penanganan asap dilakukan demi mempercepat pengambilan keputusan. Pada Jumat pagi pekan lalu, Luhut bersama Menteri Kesehatan Nina Moeloek, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, serta Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto duduk bersama dalam acara coffee morning di Senayan, Jakarta, membahas penanganan asap.
Luhut juga memantau lapangan agar dapat mengambil langkah yang tepat. Bahkan, dari situ, ia mendapat “tanda mata” berupa luka di kaki karena terperosok di lahan gambut di Palembang. “Ini gara-gara kabut, lho,” kata Luhut sembari menunjukkan luka di sebelah dalam kaki kirinya. “Saya kan masih tentara juga, special force juga. Dahulu, he-he-he…. Tapi sekarang sudah kakek-kakek.”
Kepada wartawan Tempo Tulus Wijanarko, Isma Savitri, Indra Wijaya, Raymundus Rikang, Sunudyantoro, Ananda Teresia, Wayan Agus Purnomo, videographer Denny Sugiharto, dan fotografer Subekti, yang mewawancarainya pada Jumat siang pekan lalu, Luhut menjelaskan soal jibaku pemerintah mengawal penanganan kabut asap. Ia mesti juga “membelah” pikirannya untuk memantau kasus kekerasan di Singkil, Aceh, dan beberapa perkembangan politik di Tanah Air.

* * * *

Apa saja yang dibahas dalam pertemuan dengan Menteri Kesehatan, Menteri Kehutanan, dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat di Senayan tadi?

Coffee morning di Dewan Perwakilan Rakyat adalah inisiatif Ketua DPR yang mengundang kami sharing. Hal yang sebelumnya tidak bisa kami ungkap ke publik tadi kami ungkap di situ. Ibu Siti Nurbaya (Menteri Kehutanan) tadi juga bilang, pemerintah akan mengambil kembali lahan gambut. Tapi itu enggak usah kita umum-umumin.

Kenapa kebakaran sekarang jauh lebih hebat dibanding tahun lalu?

(Luhut mengawali jawaban pertanyaan ini dengan penjelasan off the record.) Selain itu, gambut ini kan kalau kondisinya kering jadi mudah terbakar. Buktinya sekarang ini, kalau kami bombardir apinya sampai padam, api di bawah muncul lagi ke atas. Jadi, kalau orang mau marah-marah, saya pusing juga. Mau marah apa?

Terus ada juga pertanyaan kenapa enggak minta bantuan sejak awal. Ya, memang ada beberapa sebab. Pertama, kita memang coba sendiri dulu. Kedua, kita enggak menduga prosesnya panjang. Ketiga, mereka (Singapura) nawarin-nya cuma satu pesawat. Itu sama saja menghina kita.

Sebelumnya, penanganan kasus seperti ini hanya oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana, tapi ini sampai Menkopolhukam turun langsung.

Ya, Presiden maunya begitu. Mungkin beliau merasa perlu, ya sudah, kami laksanakan.

Perhatian Presiden dalam penanganan kabut asap seperti apa?

Beliau sudah pergi beberapa kali ke lapangan, pasti masalah ini dianggap serius. Ada yang bilang Presiden mencari popularitas saja dengan turun ke lapangan. Tapi saya bilang di parlemen, “Jangan begitulah. Presiden itu pergi ke lokasi karena beliau menjiwai apa yang menjadi masalah asap ini, agar proses pengambilan keputusannya tak salah.”

Setelah Presiden meminta Anda mengawal penanganan kabut asap, apa saja yang Anda perbaiki dari koordinasinya?

Kami koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan ada juga satuan tugas di Palembang, Jambi, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Pontianak. Di satgas itu ada kolonel dan komandan resor militer. Mereka memandu semua operasi di situ, dari darat, laut, hingga udara. Mereka juga membuat perencanaan, target mana yang paling baik untuk diserang dulu. Kemudian juga kami gunakan drone untuk mendapatkan data real time. Sekarang manajemennya kami lakukan dengan baik.

Sepertinya manajemen penanganan lebih baik, tapi kenapa kebakaran belum juga tertanggulangi?

Ada yang bertanya, apakah ini bisa selesai dalam dua pekan, saya bilang enggak. Tapi apakah kami terus berusaha mengurangi, itu yes. Kami berharap dalam dua pekan ini asap dan hotspot-nya bisa berkurang. Sampai kapan, we don’t know. Tapi kami berharap dalam dua-tiga minggu ini hujan lebat, jadi akan membantu menyelesaikan kabut asap.

Koordinasi semua bagus dan berjalan baik. Presiden melihat ke bawah, Menkopolhukam juga, jadi ya enggak ada yang berani macem-macem. Tiap hari dua kali saya selalu telepon dengan satgas. Saya tanya laporan tentang pemadaman, pencemaran udara, ISPA, water bombing, pesawat. Paling tak sampai lima menit saya mendapat informasi, lalu saya bilang lakukan ini, ini, ini. Nah, yang seperti itu sebelumnya enggak pernah ada.

Lambatnya penanganan juga karena ada kepala daerah yang di awal tidak responsif, ya?

Itu harus kita lihat kenapa dia begitu. Saya tahu maksud Anda itu, ha-ha-ha…. Kami tidak mau membuka nama perusahaannya. Kami ingin penindakannya tahun ini terukur. Dalam konteks, kalau kami buka sekarang, pasti kami kena dampaknya. Tapi diam-diam kita ambil lahannya.

Kalau sekarang?

Panggil aja. “Lex (Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin), apa yang sudah kau bikin?”

Akan ada tambahan lagi selain 30 perusahaan yang sudah dikenai sanksi?

Iya, akan banyak perusahaan.

Termasuk perusahaan besar?

Kami enggak ada urusan. Kalau tahun depan terjadi lagi, kami ambil lahannya semua, kami cabut semua izinnya. Sekarang mereka sudah enggak berani. Mereka tahu Menkopolhukamnya samin juga.

Saya banyak kekurangan, tapi dengan pengalaman dan usia saya yang sudah segini, saya ingin jadi bagian dari proses perbaikan negara ini. Termasuk soal paket kebijakan ekonomi, yang merupakan efisiensi di semua lini. Jadi, kalau ada partai yang bilang ini buruk, saya enggak mau bilang “gundulmu” aja. But we’re doing so much to fix our system.

Pekan lalu Anda berkunjung ke lokasi. Apa yang Anda lihat di lapangan?

Saya lihat lokasi yang dibom dengan air. Dari atas memang mati apinya, tapi di bawah masih ada api. Mbok ya dipadamkan pakai apa pun, tetap ada titik api itu. Akhirnya kami bikin kanal-kanal agar api tak bisa menyeberang lagi.

Kabut asap ini juga ada kaitannya dengan urusan keadilan. Kalau ada perusahaan punya lahan 2,8 juta hektare, di mana keadilannya? Ada juga yang punya area 600 ribu hektare tapi enggak punya pemadam kebakaran. Masak, pemerintah yang mau madamin? Kalau kau bilang ini bencana nasional, enak di mereka. Dia bisa punya 500 juta pound sterling di London, lalu kita yang madamin apinya.

Straits Times sampai menulis soal tinjauan Anda ke lokasi kebakaran….

Ya, memang saya naik helikopter. Pintunya saya buka, lalu saya duduk dan minta pilot terbang rendah untuk melihat langsung. Itu bagian dari upaya saya menjiwai masalahnya.

Dari penanganan saat ini, apakah ada jaminan kebakaran tak akan terjadi lagi tahun depan?

Pasti ada. Tapi saya yakin tingkatnya lebih rendah karena kita sudah punya pengalaman. Antisipasi dari awal, soal pesawat terbang, dan lainnya. Ngapain kita punya banyak helikopter? Jadi perbanyak itu traktor air yang bisa membawa empat-lima ton.

Selain ke kabut asap, perhatian masyarakat belakangan tertuju pada kerusuhan di Singkil, Aceh.

Tadi pagi saya baru mendapat laporan, semua sudah terkendali dengan baik. Kalau kita lihat mundur pada 1979, memang sudah pernah ada masalah di sana. Tapi itu lalu terselesaikan dengan baik. Ada lagi kerusuhan pada 1981, 2011, 2013, dan sekarang ini. Jadi dalam 30 tahun terakhir sebetulnya sudah beberapa kali kejadian seperti itu, tapi semua terselesaikan dengan baik.

Masyarakat Singkil memang tinggal dekat dengan masyarakat Pakpak, yang sudah sepuluh generasi tinggal di sana. Itu sebabnya kalau kita dengar mereka ingin memisahkan diri menjadi kabupaten sendiri.

Karena sudah beberapa kali terjadi kerusuhan serupa, kali ini pemerintah dituduh kecolongan.

Kami sudah mendapatkan laporan dua-tiga hari sebelumnya tentang adanya kemungkinan terjadi hal seperti itu. Maka polisi dan TNI sudah melakukan persiapan penjagaan dan mencoba mendamaikan. Kelompok PPI (Pemuda Peduli Islam) juga sudah dicoba didamaikan.

Toh, masih terjadi aksi kekerasan….

TNI dan Polri sudah menghambat gerakan mereka. Bupati dan pemerintah daerah juga sudah berusaha mencari jalan untuk berkompromi dengan PPI. Tapi ada pihak yang memprovokasi. Korban yang jatuh hanya sedikit, satu orang. Yang dibakar pun hanya satu undung-undung, bukan gerejanya.

Apakah kemungkinan adanya provokator tak tercium polisi dan TNI?

Sudah kami cium, maka sekarang ada yang jadi tersangka. Tapi intinya sekarang kami ingin masalah seperti ini bisa terselesaikan baik tanpa ada provokasi. Seperti kasus kerusuhan di Tolikara, Papua, itu sudah selesai. Saya pikir ujung dari semua ini adalah masalah keadilan, dan saya pikir yang dilakukan polda, kodam, dan pemda di sana sudah mencerminkan kondisinya membaik.

Ada kecurigaan kerusuhan ini sengaja dibikin?

Pastilah ada. Tapi tidak tahu apakah dalam konteks politik ataukah lainnya. Kami selidiki pelan-pelan. Tempat ibadah di negara ini banyak, kalau tidak cool menanganinya, bisa repot.
Ada yang menduga ini terkait dengan pemilihan kepala daerah serentak.

Bisa saja, membuat gaduh agar pilkada serentak tidak jadi dilangsungkan tahun ini, tapi pada 2017. Aceh kami hitung tinggi juga rating-nya untuk bisa terjadi macem-macem.

Yakin tak akan terulang kerusuhan sejenis?

Kalau soal itu bisa terjadi kapan pun. Tinggal eskalasinya yang perlu dikendalikan. Karena yang namanya dogma itu paling gampang disulut. Kita harus realistis, tapi bisa di-minimize potensinya.

Apakah ini tanda intoleransi di Indonesia kian meningkat?

Bisa kita bilang iya, bisa tidak. Sebab, seperti Papua sekarang sudah tenang. Mereka kemarin ada demo di Merauke karena ada pembangunan yang dihentikan. Padahal, kalau toleransi tidak ada di Indonesia, perkembangan negeri yang menjunjung pluralisme ini akan tidak bagus.

Pihak kristiani juga sebenarnya harus menahan diri soal izin-izin (pendirian gereja), ketika pun ada yang bilang ada yang mempersulit. Tapi sebenarnya kalau kita lihat, masyarakat bawah sendiri tak terlalu ada masalah. Tapi memang ada kelompok yang memprovokasi.

Tapi ada yang menyebutkan toleransi antar-umat beragama di Singkil cukup baik belakangan.

Sebenarnya, kalau kita lihat sejarah, Tjoet Nya Dhien dulu juga enggak pakai jilbab, kok. Masalah dogma dan faith itu susah didiskusikan. Kan, belum ada yang balik dari surga. Kau suka minum air putih, saya suka minum teh. Kalau kau tanya alasannya, repot penjelasannya. Jadi, ya sudahlah, hormati saja keyakinan orang lain.

Dalam waktu dekat, apa yang akan dilakukan pemerintah untuk membikin adem situasi di Singkil?

Tadi ada rapat untuk mempertemukan mereka (pihak yang terlibat kerusuhan). Nah, tapi sebenarnya ini jangan semua jadi urusan pemerintah pusat. Kita juga harus mendewasakan pemerintah daerah dalam menangani masalah, sedangkan pemerintah pusat menyediakan fasilitasnya saja.

Bagaimana dengan masalah regulasi pendirian tempat ibadah?

Masalah itu kita harus melihat dengan jernih. Semua harus menahan diri, seperti di kampung saya di Silaen, Sumatera Utara. Di sana hanya sedikit orang Islam, tapi ketika mereka bikin masjid, kami tidak peduli, kok. Silakan saja. Enggak ada ribut-ribut sampai sekarang, mereka yang di sana berkawan. Jadi saya pikir kita jangan membesar-besarkan masalah ini.

Itu harapannya. Tapi di lapangan selalu ada pihak yang menyulut kerusuhan semacam itu.

Itu enggak bisa kita hindari, dan akan kita hadapi dari waktu ke waktu. Orang mencari popularitas, ya, segala macam cara digunakan.

Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama kerap dijadikan dasar massa di bawah untuk mempermasalahkan pendirian rumah ibadah.

Sebenarnya, kalau itu dilakukan dengan benar, ya, tidak ada masalah. Tapi, karena kemudian ada pihak yang memprovokasi mengenai tanda tangannya, ya, ramai lagi. Sebenarnya sah-sah saja sih menurut saya suratnya.

Kenapa surat itu tidak ditarik saja?

Untuk apa? Yang penting kan aturannya dilaksanakan dengan benar saja. Orang itu banyak yang khawatir akan ada kristenisasi atau islamisasi. Kalau saya sih lebih cenderung memikirkan bagaimana mengkristenkan orang Kristen dan mengislamkan orang Islam dengan benar. Karena nilai-nilai agama itu pasti baik, dan tidak ada yang mengajarkan kekerasan.

Saya ingat Gus Dur. Beliau pernah bilang bahwa belajar Islam itu juga mesti belajar sejarahnya, jadi akan paripurna. Anak saya yang kecil, dia sejarawan, juga bilang: kalau kita lihat sejarah kristiani, sama saja sekarang dengan dulu. Dibacokin itu orang-orang. Hanya, waktu itu belum ada media. Kok, sekarang kita ribut? Jadi, ya, jangan orang Kristen merasa dia paling benar, enggak juga. Karena ratusan tahun lalu, you guys did the same thing.

Ini akan ditelusuri sampai ke aktor intelektualnya, agar tak sampai berulang?

Itu tokoh kau cari sampai “sarang kodok” juga tak akan ketemu. Saya sih terus terang melihat kejadian di Singkil seperti di Papua (Tolikara), ini masalah ketidakadilan. Pemimpin mereka juga mesti ada di sana, tidak lebih sering berada di Jawa. Kalau itu sudah dilaksanakan, tensinya akan berkurang.

Soal rencana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, seperti apa sikap Presiden?

Sikap Presiden jelas. Beliau mengatakan, “Pak Luhut, saya ingin KPK tetap kuat”. Itu clear message-nya.

Tapi kenapa masih ada dalam Program Legislasi Nasional DPR?

Memang Undang-Undang KPK perlu disempurnakan pada empat bidang. Di mana negara di dunia ini yang hukumnya tak punya SP3 (surat perintah penghentian penyidikan)? KPK Hong Kong saja punya. Masak, orang mati mau dihukum sepanjang dia mati? Itu melawan hak asasi manusia. Kita mesti berpikir jernih juga. KPK itu bukan berhala, bukan Alkitab.

Kedua, organisasi mana di dunia ini yang tak punya pengawas? Vatikan saja punya pengawas. Pengawasnya kita buat, yakni orang-orang yang “sudah selesai dengan dirinya”. Misalnya mantan Ketua MA. Jangan orang yang mau jadi presiden duduk di situ. Soal itu, tak ada yang berani argue saya. Mana pegiat-pegiat antikorupsi? Mari ngomong sama saya dan tunjukkan di mana salahnya itu.

Ketiga, soal penyadapan ini harus diatur. Masak, tak ada yang mengontrol KPK? Kalau kau disadap pas lagi pacaran sama istrimu, kan repot juga. Keempat, soal independensi penyidik. Masak, penyidik independen enggak boleh? Ini seharusnya boleh, asalkan diaudit oleh pemerintah.

Tapi kan poin yang akan direvisi bukan soal itu, melainkan hal lain, di antaranya tentang pembatasan usia KPK 12 tahun saja?

Itu saya tegaskan tidak ada.

Empat poin itu sudah Anda sampaikan ke Presiden?

Saya belum mau membawa Presiden ke wacana ini. Tapi saya sudah berdiskusi sama DPR. Kalau DPR keluar dari pakem tadi, saya enggak mau. Semoga saya tak salah. Tapi sejauh ini semua sepakat dengan empat hal tersebut.
________________________________________
Jenderal TNI Luhut Binsar Pandjaitan

TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR: Toba Samosir, Sumatera Utara, 28 September 1947 | KARIER:Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (2015-sekarang), Kepala Staf Kepresidenan Indonesia (2014-2015), Presiden Komisaris PT Toba Sejahtera (2004-sekarang), Menteri Perindustrian dan Perdagangan (2000-2001), Duta Besar Indonesia untuk Singapura (1999-2000), Komandan Pendidikan dan Pelatihan TNI Angkatan Darat (1997-1998), TNI Angkatan Darat, Unit Infanteri Kopassus Detasemen 81 (1970-1999) | PENDIDIKAN: Akademi Militer (1970), Kursus Dasar Kecabangan Infanteri, Kursus Komando, Kursus Lintas Udara, Kursus Lanjutan Perwira/Suslapa I, Kursus Lanjutan Perwira/Suslapa II, Sekolah Staf Komando AD, Sekolah Staf dan Komando ABRI, Lembaga Ketahanan Nasional, Master in Public Administration di George Washington University, National Defense University, Amerika Serikat | PENGHARGAAN, di antaranya: Adhi Makayasa (lulusan terbaik) (1970), Komandan Resor Militer Terbaik Se-Indonesia (1995), Satya Lencana Penegak, Satya Lencana Garuda VIII, Satya Lencana PBB | KEPANGKATAN: Letnan Dua Infanteri (1970), Letnan Satu Infanteri (1973), Kapten Infanteri (1975), Mayor Infanteri (1980), Letnan Kolonel Infanteri (1983), Kolonel Infanteri (1990), Brigadir Jenderal TNI (1995), Mayor Jenderal TNI (1996), Letnan Jenderal TNI (1997), Jenderal TNI (2000)

Sumber: http://majalah.tempo.co/konten/2015/10/19/WAW/149274/Kalau-Disebut-Bencana-Nasional-Enak-di-Mereka/34/44

BASAH TERJAGA, ASAP PUN TIADA

Kompas,|  17 Oktober 2015

Tahun 2017, Indonesia dikenal sebagai pengemisi gas rumah kaca ketiga di dunia. Itu karena lahan gambut terbakar. Empat bulan terakhir, gambut juga menjadi “lakon utama” drama asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan. Dan memadamkan kebakaran di lahan gambut memiliki tingkat kesulitan amat tinggi dengan kebutuhan air yang luar biasa banyak.

Tim pemadam dari Koramil 01/Suak Kandis bahu-membahu dalam operasi pemadaman dan pendinginan gambut terbakar di wilayah konsesi hak pemanfaatan hutan (HPH) PT Putra Duta Indah Wood, Pematang Raman, Kecamatan Kumpeh Ilir, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi, Rabu (14/10). Pemadaman lahan gambut terbakar hampir tak pernah memulihkan kondisinya yang sangat unik sehingga menjaga gambut tetap basah menjadi kerja keras yang patut terus diupayakan.    KOMPAS/IRMA TAMBUNANTim pemadam dari Koramil 01/Suak Kandis bahu-membahu dalam operasi pemadaman dan pendinginan gambut terbakar di wilayah konsesi hak pemanfaatan hutan (HPH) PT Putra Duta Indah Wood, Pematang Raman, Kecamatan Kumpeh Ilir, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi, Rabu (14/10). Pemadaman lahan gambut terbakar hampir tak pernah memulihkan kondisinya yang sangat unik sehingga menjaga gambut tetap basah menjadi kerja keras yang patut terus diupayakan.

Gambut merupakan ekosistem unik yang terbentuk ribuan tahun. Menurut Kepala Center for International Co-operation in Sustainable Management of Tropical Peatland Universitas Palangkaraya Suwido Limin, lahan gambut seperti bekas sungai berusia sekian juta tahun atau danau yang tertutup biomassa tumbuhan.

“Itu proses alamiah. Umur gambut di barat Palangkaraya, di antara Sungai Sebangau dan Sungai Katingan, di laboratorium alam hutan gambut (LAHG) yang merupakan pusat riset gambut tropika, kami gali 10 meter. Kami ukur usianya dengan C14, ternyata usianya hampir 10.000 tahun, pada sampel dari kedalaman 10 meter. Rata-rata usianya 9.600 tahun,” ujar Suwido, Selasa (13/10).

Ciri lahan gambut, yaitu berupa tumpukan daun, ranting, dan dahan yang tidak melapuk total karena terendam air. Tumpukan daun, ranting, dan dahan itu telah berlangsung ribuan tahun. “Jasad renik pembusuknya terbatas jumlahnya, jadi awet, tetap berupa daun, ranting, dan dahan,” ujar Suwido.

Pakar gambut dari Universitas Gadjah Mada, Azwar Maas, menyebut ada dua jenis gambut, yaitu gambut topogen (tidak berkubah) dan gambut ombrogen (berkubah).

Kubah gambut merupakan tempat penyimpan air. “Kalau kanal dibuat tembus sampai ke sungai, air kubah akan meluncur ke sungai,” tutur Harris Gunawan, Direktur Pusat Studi Kebencanaan Universitas Riau. Ia menambahkan, “Secara alamiah, air pada lahan gambut itu dinamis. Kapan air naik dan kapan turun sudah alamiah terjadi.”

Ketinggian kubah, jelas Harris, bisa dikatakan berkisar 3-17 meter dengan ketebalan 8-12 meter. Kedalaman gambut juga amat bervariasi. Bahkan, pada satu bentangan.

Penurunan

Penggalian kanal di lahan gambut, menurut Suwido, yang saat ini setiap hari bertarung dengan api di lahan gambut Kalimantan, amat berisiko terhadap kebakaran. “Kanal yang dibuat langsung ke sungai akan menurunkan permukaan air tanah. Terutama di sekitar kubah, airnya akan turun banyak,” ujarnya.

“Pada proyek pengembangan lahan gambut (PLG) tahun 1980-an, kami ukur turunnya lebih dari 200 sentimeter. Pada kondisi seperti itu, dalam tiga sampai lima bulan gambut akan kering,” ujar Suwido.

Gambut kering ibarat bahan bakar, amat mudah terbakar. “Sekali gambut terbakar bisa menjalar ke mana-mana,” tambahnya. Belum lagi ada pori-pori mikro (microporous) pada gambut. “Tanpa kanal pun, jika sungainya rusak, air akan mengalir ke sungai,” ujarnya.

Lebar kanal ada yang lebih dari 10 meter karena biasanya untuk transportasi dari kawasan hutan tanaman industri untuk mengangkat kayu akasia. “Kedalamannya bisa mencapai sekitar 7 meter,” kata Harris.

Saat menjadi kering, proses pembusukan berlangsung lebih cepat karena jenis dan jumlah mikroorganisme yang semula terhambat air bertambah. “Pelapukan berlangsung lebih cepat sehingga emisi gas karbon dioksida juga lebih cepat,” jelasnya.

content

Butuh banyak air

Kebakaran di lahan gambut pada musim kemarau sulit dipadamkan. Sebab, dasar api tidak kelihatan karena ada di bawah permukaan gambut.

“Pembakarannya tidak sempurna sehingga menghasilkan banyak asap. Karena itu, pemadamannya butuh air sangat banyak,” tambah Harris.

Menurut dia, api yang sudah masuk 30 sentimeter-50 sentimeter di bawah permukaan butuh 200-400 liter air untuk memadamkan area seluas 1 meter persegi. “Memadamkan 4 hektar dengan 16 orang, hampir 1 juta liter air yang kami butuhkan,” ujar Suwido yang membentuk Tim Serbu Air yang memadamkan api langsung di lahan gambut. Air didapatkan dari mengebor gambut hingga sedalam 24 meter.

Pengeringan lahan gambut menyebabkan tanah jadi kompak (padat), menyusut, sehingga permukaan lahan gambut pun turun (subsidence).

Kanal kecil

Menurut Suwido, masyarakat Dayak dari dulu tinggal di tanah mineral. Mereka menyebut lahan gambut sebagai uwap (tanah busa). Mereka membuat handel(kanal kecil) untuk alirkan air pasang surut ke sawahnya, tetapi tidak tembus ke lahan gambut.

“Paling hanya sampai yang disebut petak luwau yang tebalnya sekitar 50 sentimeter, yaitu tanah gambut yang sudah berasosiasi dengan tanah mineral. Agak becek-becek,” kata Suwido yang membuat sekat kanal dalam upaya memulihkan sebagian area lahan gambut pada PLG. Daerah-daerah yang dia sekat pernah dikunjungi Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon dan investor global George Soros.

Suwido dan Harris sependapat bahwa perintah Presiden Joko Widodo melalui surat edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar dilakukan kanalisasi harus dikaji dulu secara hati-hati. Semua kondisi kanal harus ditinjau ulang.

“Semakin kecil dan dangkal kanal, semakin sedikit air keluar. Kecil pula kemungkinan terbakar,” ujar Harris yang menekankan pentingnya modal sosial dalam pembuatan kanal.

Harris membangun kanal bersekat berbasis masyarakat yang diawalinya pada 2008. “Kohesi sosial penting, investasi sosial itu mahal,” ujarnya.

Menurut dia, untuk kanal bersekat, perusahaan harus melibatkan masyarakat yang berbatasan dengan lahan konsesinya. Yang pasti, kanal yang sudah ada. “Perlu dievaluasi. Intinya adalah mempertahankan neraca air,” kata Harris.

Suwido mengatakan, “Kita kaji bersama instruksi Presiden sebelum telanjur keliru.” Adapun Harris menegaskan, “Gambut itu nomenklaturnya adalah rawa, berair.”

AKTIVIS LINGKUNGAN RAGUKAN UPAYA HUKUM KASUS KABUT ASAP

BBCINDONESIA

Aktivis Lingkungan Ragukan Upaya Hukum Kasus Kabut Asap

  • 16 September 2015

Image copyright AFP
Image caption Sejumlah warga Riau menggelar sholat dan doa bersama agar hujan turun di wilayahnya.

Upaya penegakan hukum terhadap sejumlah perusahaan yang terlibat pembakaran hutan diragukan efektivitasnya oleh para pegiat lingkungan selama upaya itu bersifat tebang pilih.

Kelemahan aparat hukum dalam menangani isu lingkungan serta sanksi hukuman yang ringan juga dirasakan sebagai penyebab berulangnya kasus pembakaran hutan dari tahun ke tahun.

Aktivis koalisi pemantau pengrusakan hutan (Eyes on the forest) di Provinsi Riau, Afdhal Mahyuddin mengatakan, dirinya menyambut baik niat pemerintah untuk menindak tegas perusahaan-perusahaan yang terbukti membakar hutan, tetapi dia skeptis upaya itu dapat membuat efek jera.

“Kita sambut dengan baik, tetapi kami tetap skeptis, apakah itu benar-benar dicabut izinnya dan didakwa secara hukum. Kita perlu menunggu realisasinya,” kata Afdhal Mahyuddin kepada wartawan BBC Indonesia, Heyder Affan, Selasa (15/09) malam.

Image copyright Getty
Image caption Presiden Joko Widodo telah memerintahkan pengiriman pasukan TNI untuk membantu memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Sumatra dan Kalimantan.

Sebelumnya, rapat koordinasi penanggulangan kebakaran hutan dan kabut asap yang dipimpin Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan, Selasa (15/09) di Kantor Menteri Lingkungan hidup dan kehutanan, memutuskan untuk melakukan proses hukum terhadap sejumlah korporasi yang terlibat pembakaran hutan.

“Saya minta Kapolri dan Jaksa Agung, itu supaya dilakukan. Jadi tidak ada lagi kompromi dalam hal ini. Ini juga perintah presiden,” kata Luhut Pandjaitan saat membacakan kesimpulan rapat.

Adapun Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menyebut ada 10 perusahaan yang sudah masuk tahap penyidikan terkait kebakaran hutan di Sumatra.

“Sudah meningkat ke penyidikan. Hari ini dalam proses,” kata Badrodin saat ditanya apakah 10 perusahaan itu sudah berstatus tersangka.

Menurut Kapolri, sepuluh perusahaan di Sumsel dan Riau itu berinisial BMH, LPP, RPS, LIH, MBH, PT GAP, PT ASP, PT KAL, PT RKSP, dan PT SKF.

Image copyright AFP
Image caption Proses pemadaman terus dilakukan di berbagai wilayah bergambut di Sumatra.

Sejauh ini kepolisian telah menetapkan 132 tersangka dalam kasus kebakaran hutan yang sebagian besar pelakunya perorangan yaitu 127.

Adapun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, akan segera memberikan saksi kepada 10 perusahaan yang terindikasi melakukan pembakaran hutan dan lahan.

Diskriminasi kasus

Lebih lanjut Afdhal Mahyuddin mengatakan, selama kurun 2013-2014, pihaknya menengarai proses peradilan terkait pembakaran hutan itu hanya dikenakan kepada perusahaan-perusahaan berskala menengah dan kecil.

“Ini menunjukkan ada diskriminasi dalam penanganan kasus-kasus itu. Kenapa pemain baru dalam konsesi kelapa sawit bisa cepat diproses, tetapi ketika terkait dua perusahaan raksasa sampai sekarang belum ada satu pun yang masuk ke persidangan?” kata Afdhal seraya menyebut dua nama perusahaan besar.

Image copyright AFP
Image caption Pemadaman lahan dan hutan yang terbakar melibatkan tim SAR, TNI, polisi dan masyarakat.

Menurutnya, kalau aparat penegak hukum dapat “menyentuh” perusahaan-perusahaan besar, dia meyakini ini akan berdampak besar pada penegakan hukum lebih lanjut.

“Bagi kami, kalau ada perusahan besar bisa digugat dan dipersidangkan, itu bisa menimbulkan efek jera,” ujarnya.

Lebih lanjut Afdhal menganggap putusan pengadilan yang menghukum ringan terhadap pelaku pembakaran hutan di Riau juga ikut memberikan andil bagi terulangnya kasus serupa.

“Apa yang terjadi di Riau, rata-rata dihukum ringan, walaupun ada satu investasi dari Malaysia didenda lumayan tinggi,” katanya.

Afdhal juga menilai hukuman ringan itu bisa terjadi antara lain karena pemahaman yang rendah dari aparat penegak hukum dalam soal hukum lingkungan hidup.

Image copyright AFP
Image caption Di Riau dan Sumatra selatan, kualitas udara di Kota Pekanbaru dan Palembang sempat masuk kategori berbahaya seiring dengan meningkatnya jumlah titik api di Pulau Sumatera.

Kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatra, seperti Riau, Jambi, Sumatra Selatan serta sebagian Kalimantan, telah menyebabkan kabut asap setidaknya dalam tiga bulan terakhir.

Dampaknya juga telah dirasakan oleh sebagian warga Malaysia dan Singapura, karena asap itu telah menyebar di sebagian wilayah dua negara itu.

Di Riau dan Sumatra selatan, kualitas udara di Kota Pekanbaru dan Palembang sempat masuk kategori berbahaya seiring dengan meningkatnya jumlah titik api di Pulau Sumatera.

Presiden Joko Widodo telah memerintahkan pengiriman lebih dari 1.000 anggota TNI untuk membantu memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Sumatra dan Kalimantan.[]

DAMPAK EKONOMI KABUT ASAP ‘LEBIH DARI 20 TRILIUN’

BBCINDONESIA

  • 17 September 2015

 
Image copyright AFP
Image caption BNPB baru mulai menghitung dampak ekonomi dan kerugian akibat kabut asap di beberapa provinsi di Indonesia.

Dampak ekonomi akibat bencana kabut asap yang terjadi di beberapa provinsi di Indonesia pada 2015 bisa melebihi Rp20 triliun.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho, mengatakan angka itu didasarkan pada data tahun lalu.

Terungkap bahwa kerugian akibat kabut asap 2014 yang dihitung selama tiga bulan dari Februari sampai April hanya dari Provinsi Riau mencapai Rp20 triliun.

Namun dari jumlah wilayah yang terkena serta tingkat keparahan kabut asap yang terjadi tahun ini, Sutopo memperkirakan jumlah kerugian kali ini akan lebih besar.

“Ya pasti. Kalau melihat skalanya lebih luas, pasti lebih tinggi (kerugiannya). Pada 2014 terkonsentrasi terutama di Riau, sekarang lebih meluas penyebaran asapnya di Sumatera dan Kalimantan. Saya lagi menghitung ini (kerugiannya),” kata Sutopo.

Kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap tahun ini terjadi di Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Perhitungan ekonomi tersebut nantinya akan berdasar pada angka produk domestik regional bruto (PDRB) bulanan masing-masing provinsi, dan membandingkan jumlah regulernya dengan pemasukan provinsi pada bulan-bulan terjadi kabut asap.

Image copyright AP
Image caption Kabut asap yang lebih meluas diperkirakan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar dibanding tahun lalu.

Menurut Sutopo, ada beberapa provinsi yang perhitungan kerugiannya dilakukan berdasarkan PDRB bulan Agustus dan provinsi lain pada bulan September, tergantung bulan-bulan di mana jumlah hotspot (titik api) terdeteksi paling banyak, begitu pula asapnya.

“Parah-parahnya (kabut asap) mulai 1 September. Hitungan saya lebih dari Rp20 triliun dibanding 2014,” ujar Sutopo lagi.

Produk domestik regional bruto, menurut Sutopo, akan mencatat perputaran uang dalam suatu daerah. Jumlah penerbangan yang gagal terbang, hotel, industri makanan, kontrak bisnis yang batal, atau berkurangnya wisatawan akan tercermin dalam data PDRB.

Namun angka kerugian finansial ini belum memasukkan elemen kerugian dari sisi pengeluaran atau dampak kesehatan, hilangnya keanekaragaman hayati, atau perhitungan emisi gas rumah kaca.

BNPB sudah menganggarkan Rp385 miliar untuk pemadaman lahan dan hutan yang terbakar.

Dalam rapat dengar pendapat di DPR Rabu (16/9) malam, Dewan Perwakilan Rakyat juga menyetujui penambahan anggaran Rp650 miliar untuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Anggaran ini nantinya akan digunakan untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap.

Kekurangan pendapatan

PT Angkasa Pura II sebagai pengelola beberapa bandara yang terkena dampak kabut asap juga mengakui, dalam sepekan terakhir, mereka kehilangan pendapatan, terutama dari Tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara atau biasa dikenal dengan passenger service charge (PSC).

Image copyright Reuters
Image caption Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup mendapat tambahan anggaran untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan.

Manajer Humas Angkasa Pura II Achmad Syahir mengatakan, bandara mereka yang terkena dampak kabut asap ada di Palembang, Pontianak, Jambi, dan Pekanbaru.

Jarak pandang di bandara-bandara tersebut cukup beragam, dari di bawah 200 meter sampai di bawah 1.000 meter.

“Jambi dan Pekanbaru yang paling terkena dampak. Kemarin saja di Pekanbaru ada 20 penerbangan yang batal,” kata Achmad pada BBC Indonesia.

Di Jambi, rata-rata penerbangan yang batal juga sampai 20 per hari.

Tetapi di Palembang dan Pontianak, ada waktu-waktu yang jarak pandangnya bagus sehingga pesawat bisa terbang atau mendarat. Rata-rata dalam sehari, di dua bandara tersebut, bisa ada 10 penerbangan yang batal.

“Kita belum sampai menghitung dampak kerugian. Kita lebih membahasakan pengurangan pendapatan, tapi kita belum menghitung sampai ke sana. Tapi otomatis dalam seminggu itu saja ya, lumayan. Yang bisa terhitung langsung dari PSC, tapi komponen itu masuk dalam tiket, jadi kita nggak bisa mengetahui langsung. Harus dihitung dulu,” ujar Achmad.

Belum lagi, jika bandara sepi penumpang, maka bisnis-bisnis yang menyewa ruang dalam bandara akan kehilangan pemasukan.

Jam terbang

Pengamat penerbangan Gerry Soejatman juga mengatakan, dari sisi maskapai penerbangan, mereka langsung menghadapi kehilangan pendapatan.

Image copyright AFP
Image caption Angka kerugian akibat kabut asap belum menghitung biaya kesehatan, kehilangan keanekaragaman hayati, atau emisi gas rumah kaca.

“Pesawat yang tidak bisa terbang, menunggu, itu sudah ada pengeluaran ekstra. Pesawat kan harus terbang terus ya untuk membawa pemasukan. Lalu terbang, tapi tak bisa mendarat, berputar-putar, itu juga bahan bakarnya ekstra,” kata Gerry.

Pesawat-pesawat yang terbang berputar-putar juga akan menaikkan jam terbang sehingga meningkatkan usia pesawat lebih cepat dari seharusnya dan membuat biaya perawatan lebih mahal.

Menurut Gerry, ada juga potensi maskapai kehilangan kepercayaan dari penumpang.

“Di kondisi seperti ini, penumpang belum tentu menerima kalau ini (tidak bisa terbang) bukan salah dari maskapai. Penumpang tidak mau tahu, ada yang begitu, ‘pokoknya yang salah airline’,” kata Gerry.[]

ALASAN INDONESIA TOLAK BANTUAN SINGAPURA

BBCINDONESIA

  • 6 Oktober 2015

 
Image copyright Getty
Image caption Personel TNI diturunkan untuk membantu memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah.

Pemerintah Indonesia belum menerima tawaran dari Singapura untuk membantu memadamkan kebakaran hutan dan lahan karena paket bantuan yang diajukan saat ini tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan.

Menurut Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho, Indonesia sebenarnya membutuhkan pesawat pembom air atau pesawat amfibi tipe Beriev Be-200 buatan Rusia atau CL-215 buatan Canadair.

Image copyright AFP
Image caption Setidaknya ada 28,06 juta penduduk Indonesia yang terkena dampak kabut asap, menurut BNPB, per data Senin (5/10).

Lewat pernyataan resmi Kementerian Pertahanan (MINDEF) dan Angkatan Bersenjata Singapura (SAF) mengatakan bahwa mereka sudah menyiagakan pesawat C-130 untuk operasi modifikasi cuaca, satu helikopter Chinook dengan penampungan air untuk pemadaman api dari udara dan dua pesawat C-130 untuk mengangkut tim pemadam kebakaran dari Pasukan Pertahanan Sipil Singapura (SCDF)

“Bantuan internasional harus sesuai dari negara yang terkena bencana,” kata Sutopo usai konferensi pers soal strategi percepatan penanganan operasi darurat bencana asap di Jakarta, Selasa (6/10).

Sutopo mencontohkan, ketika Jepang mengalami bencana tsunami pada 2011 lalu, Indonesia ingin mengirimkan bantuan makanan dan selimut.

Jepang, menurutnya, menanyakan selimut seperti apa yang akan dikirimkan oleh Indonesia. Mereka pun harus mencicipi dulu makanan yang akan dikirimkan untuk memastikan sesuai dengan lidah Jepang.

“Akhirnya, banyak yang menurut kita dibutuhkan tidak dipakai oleh mereka. Jadi kita sama, (jika) Singapura ingin membantu, butuh yang sesuai. Kami butuh yang namanya pesawat pembom air, pesawat amfibi. Sekali dia terbang, itu masuk ke danau, ke sungai, ke laut, mengangkut 25,7 ton (air). Ini permintaan kita. Terserah di sana mau pengadaan (seperti apa). Sekali pukul, (api di lahan seluas) satu sampai 1,6 hektar langsung mati. Kecuali dibantu 20 chinook (oleh Singapura), mau kita, ” kata Sutopo.

Zat kimia

Kepala BNPB Willem Rampangilei juga mengatakan bahwa pemerintah saat ini baru berkomunikasi diplomatik soal tawaran bantuan dengan Singapura, belum dengan Malaysia, meski pemerintah Malaysia sudah menawarkan bantuan pasukan militernya untuk mengatasi kebakaran.

“Jangan dianggap bahwa Indonesia itu alergi dibantu. Kita sangat simpati, kita justru happy kalau tetangga itu menawarkan bantuan, itu menunjukkan ASEAN brotherhood. Tetapi kita mesti lihat, bantuan itu kontribusinya seberapa jauh dalam penyelesaian masalah? Tolong dilihat ini juga,” kata Willem.

BNPB juga akan menguji pemakaian zat kimia baru yang dalam proses memadamkan kebakaran hutan dan lahan bisa sekaligus menurunkan suhu secara drastis di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, karena di sana konsentrasi titik api berada.

Image caption Tak hanya lahan yang terbakar, dalam proses pemadaman kebakaran di lahan gambut, akan menghasilkan asap juga.

Dengan memadamkan suhu secara drastis, Willem berharap hal itu bisa mengurangi kabut asap mengingat proses pemadaman kebakaran hutan di lahan gambut akan menghasilkan asap.

Menurut rencana, ada 40 ton zat kimia berbentuk pupuk yang akan disebar dengan metode pengeboman air atau menggunakan mobil pemadam kebakaran.

“Kita belum beli (zat kimianya), orangnya saya suruh coba. Kalau misalnya bagus, ya saya suruh beli, kalau enggak ya itu promosi,” kata Willem.

Bencana nasional

Willem juga menanggapi soal bencana kabut asap yang belum ditetapkan sebagai bencana nasional. Menurutnya, status bencana nasional harus ditetapkan melalui peraturan pemerintah, namun peraturan pemerintah tersebut belum dibuat.

Status bencana nasional, menurut Willem, juga tergantung pada jumlah korban, namun, “mencari kesepakatannya pun juga susah.”

Menurut Willem, dia sudah mengklarifikasi ke Menteri Kesehatan tentang korban meninggal. Namun, menurutnya, dari hasil klarifikasi, mereka yang meninggal bukan karena ISPA tapi karena penyakit lain.

Image copyright AP
Image caption Indonesia membutuhkan pesawat amfibi pengebom air untuk membantu memadamkan kebakaran hutan dan lahan.

Selain itu, salah satu ciri bencana nasional adalah pengerahan sumber daya nasional. Tetapi, tanpa penetapan status bencana nasional pun, pemerintah pusat sudah mengirimkan TNI, 17 helikopter, dan anggaran dari pusat.

“Bahwa Indonesia sudah mengerahkan sumber daya nasional untuk mengatasi karhutla, dengan demikian, status itu tidak akan berpengaruh. Apakah kalau sudah ditetapkan bencana nasional, lalu apa bedanya? Orang kita sudah mengerahkan sumber daya ke sana, baik anggaran, aset, maupun personel,” ujarnya.

Berdasarkan data BNPB per Senin (5/10) sore, ada 28,06 juta penduduk Indonesia yang terpapar oleh kabut asap.

Angka ini diperoleh berdasarkan peta titik panas dan kabut asap dengan hasil sensus penduduk di wilayah-wilayah tersebut per 2010. Sehingga, menurut jubir BNPB, penduduk Indonesia yang terdampak kabut asap bisa lebih tingi dari jumlah tersebut.[]

GAPKI TOLAK PECAT ANGGOTANYA YANG DIKENAI SANKSI TERKAIT KEBAKARAN

BBC INDONESIA
 GAPKI TOLAK PECAT ANGGOTANYA YANG DIKENAI SANKSI TERKAIT KEBAKARAN

  • 23 September 2015

Image copyright AFP
Image caption Warga Pekan Baru melintas di sebuah jalan yang dipenuhi kabut asap akibat pembakaran hutan dan lahan.

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menolak untuk langsung mencoret keanggotaan anggotanya yang dituding terlibat dalam pembakaran lahan.

Pemerintah sebelumnya telah menjatuhkan sanksi kepada empat perusahaan yang dituding terlibat dalam pembakaran hutan yang mengakibatkan terjadinya krisis kabut asap di Sumatra, Singapura dan Malaysia.

Salah satunya, adalah perusahaan perkebunan kelapa sawit Pt Langgan Inti Hibri, anak perusahaan PT Provident Agro -anggota GAPKI

Juru bicara GAPKI Tohan Mahdi mengatakan, mereka sudah berbicara dengan perusahaan itu.

“Mereka telah memberi laporan kepada kami, dan katanya mereka tak berniat membakar lahan,” katanya.

‘Agak kaget’

“Kami agak kaget ketika polisi dan penegak hukum menetapkan mereka sebagai tersangka pembakaran lahan.”

Disebutkannya, terlepas dari penyelidikan pidana, GAPKI tak akan langsung mengambil tindakan terhadap perusahaan itu.

“Kami menghormati penegakan hukum, kami menghormati peraturan Indonesia. Kami akan menunggu sampai ada ketetapan hukum tetap dari pengadilan. Kalau keputusan akhir pengadilan menyatakan mereka bersalah, kami akan mengambil tindakan lebih jauh.”

Ketika ditanyakan lebih jauh, apa tindakan yang mungkin mereka ambil Tohan Mahadi menjawab:

“Kami tidak dalam posisi untuk menjatuhkan sanksi. Tapi kami tak mau jika ada satu dua perusahaan yang bersalah lalu memberi dampak buruk bagi keseluruhan industri ini,” katanya.[]

SANKSI KEBAKARAN HUTAN: MENGAPA PERUSAHAAN BESAR “TIDAK DISENTUH?’

BBC

INDONESIA

SANKSI KEBAKARAN HUTAN: MENGAPA PERUSAHAAN BESAR “TIDAK DISENTUH’?

  • 23 September 2015

 Image copyright AFP Image caption Sebagian perusahaan pembakar hutan sudah diperkarakan, tapi prosesnya tak berujung pangkal

Aktivis lingkungan di Riau menghargai pemberian sanksi kepada perusahaan terkait kebakaran hutan dan lahan di Sumatera, tetapi mereka mempertanyakan kenapa sejumlah perusahaan kelas kakap ‘tidak disentuh’.

Koalisi pemantau pengrusakan hutan di Riau mengatakan, pemerintah juga dapat memberikan sanksi lebih tegas dengan membawa kasusnya ke pengadilan serta mewajibkan perusahaan-perusahaan tersebut membayar ganti kerugian kepada warga yang terdampak kabut asap.

“Pemberian sanksi itu merupakan langkah cepat, cukup menjanjikan. Tapi, kita lihat nanti, apakah langkah serupa juga akan dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan besar yang terdeteksi dan tercatat ada titik api dan mengalami kebakaran tiap tahun di wilayah konsesinya,” kata aktivis koalisi pemantau pengrusakan hutan (Eyes on the forest) di Provinsi Riau, Afdhal Mahyuddin, kepada wartawan BBC Indonesia, Heyder Affan, Rabu (23/09) pagi.

Sebelumnya, empat perusahaan di Sumatera dikenai sanksi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terkait kebakaran hutan dan lahan.

Perusahaan yang izinnya dibekukan adalah PT LIH (Riau), PT TPR (Sumsel) dan PT WAJ (Sumsel), sementara PT HSL (Riau) dicabut izin usahanya.

Image caption Perusahaan-perusahaan harus menyediakan perlengkapan pencegahan kebakaran

Perusahaan-perusahaan itu harus menghentikan semua kegiatan operasional di lapangan dan memenuhi kewajibannya, seperti melengkapi peralatan pencegahan kebakaran.

Sanksi ini didasarkan berita acara Satuan tugas khusus (Satgasus) Kementrian Lingkungan hidup dan Kehutanan. Mereka saat ini telah mengunjungi 286 lokasi bekas terbakar di Sumatra dan Kalimantan.

Bayar ganti rugi

Lebih lanjut Afdhal Mahyuddin mengatakan, dirinya tidak terlalu heran saat mengetahui bahwa pemerintah telah membekukan izin PT LIH.

“Karena, pada 2013 lalu, mereka telah menjadi tersangka dan sampai sekarang belum disidangkan,” kata Afdhal.

Demikian pula, Afdhal tidak terlalu terkejut saat pemerintah mencabut izin usaha PT HSL di Riau. “Wajar saja, karena sudah lama tidak aktif,” tambahnya.

Namun demikian, lanjutnya, pemerintah seharusnya dapat memberikan sanksi serupa, atau yang lebih tegas, terhadap perusahaan-perusahaan besar lainnya yang selama bertahun-tahun melakukan pelanggaran serupa.

“Catatan kita, ada beberapa perusahaan konsesi yang terindikasi melakukan tindakan pelanggaran. Herannya, mereka tidak dicabut izinnya atau diberi sanksi,” kata Afdhal.

Image caption Pegiat menganggap, banyak perusahaan besar pembakar hutan yang lolos

“Saya pikir perlu tindakan terhadap perusahaan berskala besar atau kelas kakap,” tambahnya.

Dia juga mengusulkan, sanksinya seharusnya lebih dari sekadar pembekuan atau pencabutan izin usahanya, seperti membawa kasusnya ke pengadilan pidana atau perdata.

“Mereka juga harus membayar ganti rugi kepada masyarakat yang terdampak luas akibat kabut asap,” katanya lebih lanjut.

Saat ini, tim KLHK mengunjungi 286 lokasi bekas terbakar di Sumatera dan Kalimantan.

Lebih lanjut dikatakan, KLHK mengatakan, perusahaan yang dibekukan izinnya wajib melengkapi sarana dan prasarana yang belum dipenuhi untuk mengurangi potensi kebakaran.

Pembekuan akan berdampak pencabutan izin jika perusahaan tersebut bersalah di pengadilan, kata pejabat KLHK.

SIAPA ‘AKTOR’ DI BALIK PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN?

BBC

INDONESIA

  • 24 September 2015

 
Image copyright AFP
Image caption Masing-masing kelompok yang melakukan aktivitas pembukaan lahan akan mendapat persentase pemasukan tersendiri.

Ada sekitar 20 aktor yang terlibat di lapangan dan mendapat keuntungan ekonomi dari pembakaran hutan dan lahan. Sebagian besar dari jaringan kepentingan dan aktor yang mendapat keuntungan ekonomi ini menyulitkan langkah penegakan hukum.

Aksi pemerintah memenjarakan atau menuntut individu serta perusahaan yang diduga membakar lahan tak akan cukup untuk mencegah kabut asap berulang.

Fakta dan kesimpulan ini terungkap dalam penelitian tentang ‘Ekonomi Politik Kebakaran Hutan dan Lahan’ dari peneliti Center for International Forestry Research (CIFOR) Herry Purnomo.

Kerumitan di lapangan, menurut Herry, terjadi karena para pelaku pembakar hutan, baik masyarakat maupun kelas-kelas menengah dan perusahaan selalu berhubungan dengan orang-orang kuat, baik di tingkat kabupaten, nasional, bahkan sampai tingkat ASEAN.

Image copyright AFP
Image caption Penelitian Herry Purnomo menemukan bahwa harga lahan yang sudah dibersihkan dengan pembakaran justru akan naik karena siap ditanami kelapa sawit.

“Tidak mudah bagi bupati yang akan menuntut (pembakar hutan), bisa jadi yang punya (kebun) kelapa sawit, membakar hutan, berhubungan dengan partai tertentu yang kuat di daerah, sehingga bupati atau gubernur tidak gampang juga (bertindak), harus melihat konstelasi politik,” kata Herry pada BBC Indonesia, Rabu (23/9).

Aktor-aktor tersebut, berdasarkan hasil penelitiannya, bekerja seperti bentuk “kejahatan terorganisir”.

Ada kelompok-kelompok yang menjalankan tugas berbeda, seperti mengklaim lahan, mengorganisir petani yang melakukan penebasan atau penebangan atau pembakaran, sampai tim pemasaran dan melibatkan aparat desa.

Namun tak hanya di tingkat pusat, pemilik lahan bisa saja kerabat penduduk desa, staf perusahaan, pegawai di kabupaten, pengusaha, atau investor skala menengah dari Jakarta, Bogor, atau Surabaya.

Terorganisir

Masing-masing kelompok yang melakukan aktivitas pembukaan lahan akan mendapat persentase pemasukan sendiri, namun rata-rata, pengurus kelompok tani mendapat porsi pemasukan terbesar, antara 51%-57%, sementara kelompok petani yang menebas, menebang, dan membakar mendapat porsi pemasukan antara 2%-14%.

Dalam penelitiannya, Herry menemukan bahwa harga lahan yang sudah dibersihkan dengan tebas dan tebang ditawarkan dengan harga Rp8,6 juta per hektar.

Namun, lahan dalam kondisi ‘siap tanam’ atau sudah dibakar malah akan meningkat harganya, yaitu Rp11,2 juta per hektar.

Lalu tiga tahun kemudian, setelah lahan yang sudah ditanami siap panen, maka perkebunan yang sudah jadi itu bisa dijual dengan harga Rp40 juta per hektar.

Image copyright GETTY IMAGES
Image caption Pemilik lahan yang terbakar bisa saja dari kota-kota besar atau kerabat penduduk desa, pegawai kabupaten, sampai peneliti.

Kenaikan nilai ekonomi dari lahan inilah yang membuat aktor-aktor yang diuntungkan berupaya agar kebakaran hutan dan lahan terjadi terus-menerus.

Selain itu, dalam pola jual beli lahan, penyiapan lahan menjadi tanggung jawab pembeli, jika akan dibakar atau dibersihkan secara mekanis. Semakin murah biaya pembersihan, untung pembeli akan semakin besar.

Sebagai perbandingannya, menurut Herry, per hektar lahan yang dibakar biayanya $10-20, sementara untuk lahan yang dibersihkan secara mekanis membutuhkan $200 per hektar.

Penelitian Herry dilakukan di 11 lokasi di empat kabupaten di Riau, yaitu Rokan Hulu, Rokan Hilir, Dumai, dan Bengkalis menggunakan metode pemetaan, survei, dan pendekatan kebijakan.

Di Riau, ada 60 perkebunan kelapa sawit dan 26 hutan tanaman industri.

Patron politik

Perusahaan atau individu di daerah yang menjadi pemilik perkebunan kelapa sawit di daerah bisa menemukan patron-patron politik di tingkat lokal.

Herry mencontohkan, “Misalkan ada perusahaan-perusahaan skala kecil yang punya patron partai politik sangat kuat di kabupaten itu yang berpengaruh ke proses-proses pengambilan keputusan dan penegakan hukum di daerah tersebut. Bisa jadi mereka pendukung kuat dari petahana.”

Image caption Semakin murah biaya pembersihan, maka untung pembeli lahan akan semakin besar.

Pemain di tingkat menengah atau ‘cukong’, Herry menemukan, bisa siapa saja.

“Dari oknum pegawai pemerintah, polisi, tentara, peneliti, bisa terlibat, bisa punya sawit sampai ratusan hektar dan dalam proses pengembangan sawitnya bisa (melakukan) pembakaran untuk menyambut musim hujan berikutnya,” ujarnya.

Aktor-aktor inilah yang tak terbaca atau tertangkap dalam pola penegakan hukum yang terjadi sekarang untuk menangani kabut asap.

Untuk menemukannya, maka penting untuk menelusuri ke mana produk kelapa sawit dari perkebunan-perkebunan tersebut disalurkan.

Bakar lahan

Terhadap temuan ini, juru bicara Gabungan Asosiasi Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Tofan Mahdi, mengatakan, ada 2.500 perusahaan kelapa sawit kelas kecil dan menengah, dan total hanya ada 635 perusahaan yang menjadi anggota GAPKI.

Image copyright AFP
Image caption Kabut asap di Riau sudah berlangsung selama 18 tahun terakhir.

“Yang jadi anggota kita saya yakin tidak ada (yang membakar lahan), karena kita kontrol sampai bawah. Di luar anggota GAPKI, kami tak punya instrumen atau kepentingan, tapi kita mengimbau, mendukung apa yang disampaikan oleh gubernur Kalsel misalnya agar mereka (perusahaan kelapa sawit kecil dan menengah) untuk jadi anggota GAPKI agar kontrolnya lebih gampang,” ujarnya.

Namun, Tofan mengakui bahwa mereka belum memiliki metode yang ketat dalam melakukan pengawasan sampai ke bawah. “Tapi GAPKI punya standar, punya requirement, memenuhi aturan yang sesuai dengan regulasi di pusat, lokal, dan daerah,” katanya.

Selain itu, Kepolisian Daerah Riau sudah menetapkan PT Langgam Inti Hibrida yang juga anggota GAPKI sebagai tersangka pembakaran hutan.

Image copyright AFP
Image caption Upaya penegakan hukum yang ada selama ini belum menyentuh patron-patron politik yang melindungi perusahaan atau pemilik lahan yang terbakar.

Edi Saputra, petani di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan mengatakan bahwa praktik pembakaran lahan memang sudah berlangsung di komunitasnya selama ratusan tahun.

Namun praktik itu tak setiap tahun dilakukan, biasanya hanya 5-10 tahun sekali bertepatan dengan masa tanam.

“Kita sudah ratusan tahun membakar, tapi kenapa kita ribut sekarang soal asap, artinya, kenapa itu muncul jadi kebakaran yang dahsyat? Karena semua konsesi itu diberikan kepada korporasi, sehingga lahan jadi mudah terbakar. Lahan korporasi itu kan kering sekali, nggak bisa ditanami padi. Sekarang dibanding dulu, jauh memang, asal tergores saja, ada bintik-bintik api, langsung terbakar lahan itu,” katanya.[]