Archive for January, 2010|Monthly archive page

KE MANA KAMI MENGADU?

Jurnal Toddoppuli

Cerita Untuk Andriani S. Kusni & Anak-Anakku

Pertemuan-pertemuan yang dihadiri oleh mereka dari akar rumput, jika menggunakan istilah sekarang, baik pertemuan itu tingkat kabupaten lebih-lebih tingkat provinsi,  selalu menarik. Melalui laporan-laporan dari akar rumput, kita bisa mengetahui keadaan di lapangan dan membantu kita membuat peta keadaan. Keadaan lapangan tidak lain merupakan produk dari suatu kebijakan politik pengelola kekuasaan. Laporan tentang keadaan di lapangan, sebenarnya tidak lain dari umpan balik (feed back) berharga guna menilai suatu kebijakan.  Mengikuti pertemuan-pertemuan demikian, bisa dipandang sebagai salah satu cara yang bisa digunakan dalam penelitian, walaupun tidak bisa menggantikan penelitian langsung di lapangan oleh peneliti sendiri. Mengenal lapangan melalui penelitian sangat perlu dilakukan sebelum suatu kebijakan ditetapkan. Tanpa penelitian lapangan, tanpa mengenal baik lapangan, kebijakan bisa sangat subyektif dan membuahkan hasil yang bertentangan dengan tujuan bernegara dan berbangsa. Demikianlah salah satu arti penting – di samping tujuan politik – pertemuan-pertemuan seperti Pertemuan Damang, Dewan Adat Dayak, dan Camat Se-Kalteng, Kongres Rakyat Kalteng Ke-4 tahun 2009 lalu, dan atau Musyawarah Wilayah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara AMAN), Kalteng 17-19 Januari 2010.

Yang banyak terdengar dalam laporan-laporan mengeneskan hati dari daerah-daerah di pertemuan-pertemuan seperti di atas adalah keadaan yang dialami oleh masyarakat Dayak terutama di hadapan maraknya laju perkembangan perkebunan kelapa sawit di berbagai Daerah Aliran Sungai (DAS). Sebagai contoh, dalam Kongres Rakyat Kalteng di Gedung Pertemuan Batang Garing Palangka Raya pada Juni 2009, petani-petani dari Barito Timur berkata: “Jangan paksa kami mengambil jalan mandau”. Hal ini diucapkan karena menurut laporan tersebut mereka telah mengadu ke berbagai pihak tapi pengaduan itu didiamkan, tak ubah seperti batu jatuh ke sungai. « Kami perlu hidup, dan sumber kehidupan kami adalah tanah kami », lanjut petani Barito Timur itu melaporkan kepada Kongres. Kalau tanah kami direbut oleh perkebunan sawit, lalu dari apa kami hidup ? ».

Keadaan serupa dilaporkan juga oleh utusan dari Barito Timur juga dalam Musyawarah Wilayah AMAN berlangsung di Asrama Haji yang baru saja berakhir. Seorang perempuan perawat agak berusia, mengatakan bahwa hatinya luka dalam oleh keadaan yang ditimbulkan oleh perkebunan sawit di desa Sarapat. Perkebunan sawit milik PT Graha Manunggal telah mendesak penduduk sedemikian rupa hingga daun-daun sawit menyentuh atap rumah. Ke mana mengadu, ke mana saja juga pengaduan itu didiamkan. Lalu ke mana lagi kami mengadu? Tanya perawat perempuan itu. Hal demikian juga terjadi di Rongan Manuhing. Aneksi tanah penduduk dilakukan oleh perkebunan sawit PT Agro Lestari.

Persoalan antara penduduk dengan perkebunan sawit ini terjadi juga di desa Kaburan dan Dusun, Kecamatan Kapuas Tengah. Warga kedua desa itu mempertahankan tanah mereka dengan mengadu ke Bupati agar memecat Kepala Desa mereka yang diam-diam menjual tanah mereka ke perkebunan besar PT Wana Catur Jaya Utama dengan harga Rp. 25.000,- per hektar. Pertikaian juga telah terjadi di Desa Tumbang Puroh, Kecamatan Kapuas Hulu (Lihat : Tabloid Detak, Palangka Raya, 02-08 November 2009). Sedangkan di Katingan pertikaian berlangsung di desa Tura, kecamatan Pulau Malan, kabupaten Katingan. Berbeda dengan yang terjadi di Barito Timur, warga desa Tura bulat sepakat menolak masuknya perkebunan sawit di daerah mereka dan menanam karet sebagai gantinya. Kemudian mereka lalu memetakan wilayah desa mereka. Dengan berpegang pada peta ini mereka mengirimi surat dan mendatangi Bupati Katingan mendesak agar perusahaan sawit tidak menjamah wilayah desa mereka (Lihat Harian Dayak Pos, Palangka Raya, 27 Juli  2009; Film Dokumenter “Petak Danum Itah, produksi COP, Jakarta, 2009). Upaya warga desa Tura di bawah pimpinan Daryatmo, kepala desa, berhasil mempertahankan diri dari invasi perkebunan sawit yang mencoba sia-sia menyogok beberapa warga desa.  Apakah keadaan yang diciptakan oleh invasi perkebunan sawit tidak merupakan suatu bentuk baru dari kolonialisme internal atau neo-kolonialisme,  apalagi pemiliknya sebagian terbesar orang asing? Menurut data Walhi Kalimantan yang digunakan oleh Tim Peneliti dan Pengevaluasi Kerja Empat Tahun Pekerjaan Gubernur-Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Teras-Diran: “Dari total wilayah dataran Kalteng seluas 15.356.800 hektar, 80% di antaranya telah berada dalam kontrol investor dan pihak asing. Sisanya diperuntukkan bagi kawasan konservasi (hutan lindung dan taman nasional. Penguasaan tanah sebesar-besarnya oleh investor merupakan ancaman jangka panjang bagi masyarakat, mereka terancam menjadi landless dengan resiko kemiskinan absolut” (Purwo Santoso dan Cornelis Lay (ed.), 2009:69-70). Dalam keadaan begini, maka Kalteng merupakan sebuah daerah dengan  resiko konflik sangat tinggi. Hal ini dicerminkan oleh kenyataan bahwa anggota masyarakat adat yang sudah dihadapkan pada jalan buntu, memukul manajer perusahaan kelapa sawit dan lurah yang sudah dibeli oleh perusahaan sawit. Terkadang terjadi bentrok dengan polisi yang dituding oleh warga masyarakat adat sebagai “polisi perkebunan”. Di tengah laporan dari akar rumput demikian, sementara nara sumber dalam Musyarawah AMAN di atas, masih ada yang mengatakan bahwa Masyarakat Adat sudah mengelola hutan mereka. Yang lebih mengeneskan hati bahwa di Barito terjadi penyelenggara upacara adat Kaharingan ditangkap polisi karena upacara tersebut tidak terdapat pada agama Hindu.

Mendengar laporan-laporan dan keadaan di atas, saya memahaminya bahwa ada sesuatu yang tidak tanggap dalam kebijakan politik ekonomi yang ditempuh sekarang. Paling tidak jika menggunakan ungkapan Shakespeare, dramaturg Inggris, “there is something wrong in the State of Denmark”. Dan “the State of Denmark“ itu adalah kebijakan ekonomi. Sekalipun dikatakan adalah ekonomi kerakyatan tapi yang dihasilkan adalah hal yang berbeda, hal yang menguntungkan pengusaha besar swasta. Apalagi Gubernur  A.Teras Narang sendiri mengatakan sampai sekarang perkebunan sawit gagal menyerap tenaga kerja dan menambah penghasilan daerah (Wawancara dengan TVRI Palangka Raya, 20 Mei 2009) Dalam keadaan demikian, ketika perkebunan kelapa sawit dikatakan “primadona Kalteng”, bisa dipahami jika  Gubernur Agustin Teras Narang, SH mengatakan bahwa “jumlah penduduk Kalteng yang hidup di garis kemiskinan mencapai 30% dari jumlah penduduk yang 2,6 juta orang (Harian Tabengan, Palangka Raya, 5 November 2009). Di tengah gemuruhnya perkembangan perkebunan kelapa sawit dan pembukaan tambang-tambang, gejala yang marak terjadi di  kalangan masyarakat Dayak adalah beramai-ramai menjual tanah. Termasuk tanah warisan. Tanah merupakan masalah urgen Kalteng hari ini. Dampak keadaan begini tentu saja menjalar ke berbagai sektor. Apabila demikian, apakah pilihan politik ekonomi yang ditempuh tidak perlu dikaji ulang?***

Palangka Raya, Januari 2010

KUSNI SULANG

Advertisements

KAJIAN EVALUASI NON KAMPANYE

Jurnal Toddoppuli

Cerita Untuk Andriani S. Kusni & Anak-Anakku

Pemerintahan manapun tidak pernah mengatakan bahwa programnya bukan untuk menyejahterakan rakyat, untuk mengangkat harkat dan martabat, untuk kerukunan sosial dan semua kata kerja, kata benda dan kata sifat yang baik-baik dan indah terdengar di telinga. Bahkan secara ekstrim dengan alasan mulia demikian, Orde Baru menjadikan pembangunan sejenis agama dan dikawal ketat dengan pendekatan « keamanan dan stabilitas nasional », membuat pedesaan sebagai « daerah mengambang », kebebasan mimbar ditiadakan dari kampus sehingga universitas menjadi wilayah « netral». Demikian juga halnya dengan pengelola kekuasaan di Kalteng sejak berdirinya provinsi ini pada tahun 1957.  Di akhir masa pengelolaan,  umumnya kata-kata kerja dan kata benda tidak menjadi kata sifat yang dijanjikan baik secara kenyataan maupun secara programatik. Kata-kata kerja dan kata sifat seperti di atas, menjelang Pemilu Kada  makin sering kita dengar dan kita baca sekalipun kampanye resmi belum dimulai. Mereka diselipkan dengan berbagai cara, entah pada iklan, ucapan selamat ataupun « kalimat-kalimat singkat di koridor ruang publik». Salah satu ciri kampanye di manapun,  kandidat selalu menggunakan metode label « kecap nomor satu ». Sah-sah saja tentu,  sekalipun sering « kecap nomor satu » itu pada kenyataannya dan kemudian bukanlah “kecap nomor satu” dan tidak berdampak banyak bagi perbaikan kehidupan masyarakat. Bahkan tidak jarang lebih memperparah keadaan. Sementara penjaja « kecap nomor satu » tidak perduli. Toh ia sudah menikmatinya kekuasaan sebagai sumber penghasilan. Untuk meminimalkan berlanjutnya keadaan demikian, barangkali memang seniscayanya masyarakat lebih meningkatkan perhatian pada politik. Politik dan dampaknya langsung menyangkut kehidupan sehari-hari semua orang. Adalah kekeliruan besar tidak mengindahkan politik karena memandang “politik itu kotor” seperti yang didoktrinkan selama berdasawarsa. Keperdulian pada politik ini lebih ditagih oleh keadaan bahwa partai-partai politik dewasa ini lebih menyerupai kelompok kartel politik. Keperdulian berarti rakyat diharapkan mengambil nasib ke tangannya sendiri. Punya kemampuan dan kekuatan riil untuk berhadapan dengan kartel-kartel tersebut. Bagaimana rakyat mampu mengendalikan kartel-kartel tersebut dan terpaksa mengikuti atau paling tidak memperhitungkan arah yang diinginkan oleh rakyat pemilih. Bukan hanya top-down yang paternalistik. Bagaimana caranya? Rakyat mengorganisasi diri secara independen. Independen baik secara pemikiran maupun secara kelembagaan. Apakah organisasi seperti Naga Banjar, Paku Wojo, Pasak Bumi, dan lain-lain merupakan organisasi independen ataukah merupakan kendaraan politik kartel tertentu ? Tapi silahkan. Ia adalah bagian dari hak warganegara dan HAM. Walaupun budaya politik yang mendasarinya sangat mengundang debat dalam masyarakat majemuk. Adanya organisasi-organisasi atas dasar etnik demikian akan sangat positif jika mendasarkan diri pada Kalteng Sebagai Wacana budaya dan politik. Dampak sebaliknya akan terjadi jika mendasarkan diri pada budaya ghetto. Berbahaya karena secara konsepsional, memandang kekuasaan untuk kekuasaan kepentingan pihak tertentu. Dengan kata lain mengandung benih penguasaan dan yang jika berkembang akan menjurus ke penjajahan internal (internal colonialism).

Untuk mengambil nasib ke tangan diri sendiri, langkah selanjutnya adalah membicarakan secara terbuka program-program integral para kadidat. Menyiarkan secara luas analisa terhadap program-program tawaran para kandidat. Sebutlah langkah ini sebagai kampanye tandingan di bidang programat dan penyebaran ide analisis obyektif dari bawah. Cara ini akan berdampak sangat mendidik, akan meningkatkan kesadaran politik, meningkatkan mutu demokrasi dan pemilu, langkah membangun budaya politik baru di provinsi kita . Organisasi-organisasi non pemerintah (ornop) yang independen, universitas, bisa berperan banyak dalam melakukan hal ini. Pertanyaannya: Tersediakan kemampuan ornop Kalteng melakukannya? Hal di atas adalah hal yang mungkin dilakukan oleh masyarakat untuk mengubah budaya politik di Kalteng dan memperbaiki kehidupan politik untuk Kalteng yang sejahtera dan bermartabat seperti yang diinginkan oleh Sjarikat Dajak pada tahun 1914 dahulu.

Dari para kandidat serta partai-partai politik pengusung, dalam kampanye diharapkan yang dikampanyekan atau yang disosialisasikan adalah program menyeluruh dan uraian rincinya. Tentu saja program yang tanggap dan tidak subyektif adalah program yang disusun berdasarkan hasil penelitian masyarakat, keadaan luar yang bisa mempengaruhi Kalteng, komposisi sosial,  menangkap persoalan-persoalan dalam masyarakat Kalteng dalam berbagai bidang. Perlu juga dijelaskan dasar filosofi program itu – filosofi politik yang mempunyai akar di Kalteng. Tidak kurang pentingnya sebelum menyusun program, dilakukan juga kajian ulang terhadap program-program yang dijadikan pegangan mengelola kekuasaan di Kalteng sejak 1957. Bahkan semenjak upaya masyarakat Dayak mendirikan Kalteng sebagai provinsi sendiri. Sebab organisasi-organisasi Dayak jauh sebelum 1957 sudah mempunyai program menyeluruh.  Mengkaji ulang program-program tersebut dan capaian-capaiannya menjadi program tawaran membumi, mempunyai akar sejarah dan aspiratif. Melalui kajian-kajian bandingan tersebut akan nampak kekuatan dan kelemahan program, baik secara konsepsional, validitas dan hasil atau kegagalannya serta musababnya. Program tawaran demikian akan membuat kampanye bermutu dan edukatif , bukan kampanye jargonal atau retorika kosong. Sebagai contoh, program Mahaga Mambangun Lewu (MML) yang hasilnya sampai sekarang dalam berita pers nampak simpang-siur. Tapi yang jelas selama lima tahun MML dilaksanakan, menggunakan angka A. Teras Narang sendiri, kemiskinan di Kalteng masih mencapai angka 30% dari seluruh penduduk. Apakah angka ini menunjukkan keberhasilan? Jika tidak, mengapa, di mana letak masalahnya maka tidak berhasil , maka niat luhur mengentas kemiskinan itu terseok-seok pada angka 30%. Soal lain, ekonomi kerakyatan? Jika benar ini menjadi patokan, mengapa 80% tanah Kalteng dikuasai oleh Perusahaan Besar Swasta dan konflik tanah menjadi mencuat? Demikian juga tentang Perda 16/2008, Pergub 13/2009, apakah tidak ada persoalan? Kalau tidak ada, mengapa Damang banyak yang tidak tahu hukum adat, mengapa Damang dilecehkan? Yang dikatakan oleh keadaan-keadaan dan masalah  di atas adalah terjadinya situasi putus hubungan antara ide dan organisasi atau cara pelaksanaan. Kontrol, bagaimana mengontrolnya? Menjawab masalah-masalah demikian secara tenang, tidak emosional, tapi berangkat dari niat mengangkat kebenaran dari kenyataan, melalui suatu kajian dan metoda perbandingan dan sejarah, saya sebutkan sebagai kajian atau evaluasi ulang non kampanye. Kajian tenang non kampanye sejalan dengan peran negara sebagai lokomotif upaya memanusiawi manusia, kehidupan masyarakat sebagaimana tertera dalam konsep Dayak rengan tingang nyanak jata, berlomba-lomba jadi anak manusia yang manusiawi. Sesuai pula dengan wacana republik dan berkeindonesiaan sebagai rangkaian nilai. Ada tidaknya program tanggap zaman dan keadaan, apresiatif dan membumi (bukan subyektif) untuk Uluh Kalteng dan Uluh Itah terutama, barangkali menunjukkan apa-siapa para kandidat. Sebaiknya atas dasar pengenalan obyektif beginilah pemilih menentukan pilihan. Tidak asal-asalan karena dua tiga ratus ribu rupiah yang berbahaya.  ***

Palangka Raya, 2010

KUSNI SULANG

Disiarkan pertama kali di HU Tabengan, Rubrik OPINI, Selasa, 27/1/2010

ARSIP DAN PERLINDUNGAN HAK-HAK WARGANEGARA

Beberapa Kasus Konflik Tanah  di Kalimantan Tengah

I. PENGANTAR

Benarkah arsip mempunyai peran dalam melindungi hak-hak warganegara? Jika benar, bagaimana ia mempunyai peran demikian?

Untuk menjawab pertanyaan ini, saya mengambil Kalimantan Tengah (Kalteng) sebagai contoh kasus. Dengan cara ini, barangkali lebih memudahkan penjelasan. Sekalipun mengambil Kasus Kalteng, kiranya kejadian-kejadian di Kalteng mempunyai makna umum, dalam pengertian bisa berlaku di mana saja. Pengambilan Kalteng sebagai kasus mempunyai kebermanfaatan lain, karena Kalteng sebenarnya merupakan sebuah provinsi di mana budaya lisan (oral)  masih belum terkikis sepenuhnya dan masih meninggalkan tanda kuat di dalam kehidupan masyarakat sampai hari ini. Tapi seiring dengan perkembangan waktu, lebih-lebih setelah Republik Indonesia secara kokoh memastikan kekuasaannya di Kalteng – yang tadinya merupakan bagian dari provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) – budaya tulisan makin hari makin jelas mendominasi kehidupan. Dominasi budaya tulisan kian memastikan laju perkembangannya sejak tahun 1957 ketika Kalteng merupakan provinsi tersendiri, lepas dari Kalsel.

Sejak tahun tersebut, sekolah-sekolah tersebar dari muara hingga ke hulu. Makin berkembang merata sejak pemekaran daerah menyusul diberlakukannya UU tentang Ononomi Daerah. Adanya otonomi daerah, walaupun masih berupa otonomi setengah-setengah atau malu-malu, Kalimantan Tengah yang 1,5 kali Jawa, mencakup 13 kabupaten dan 1 kota (yaitu Palangka Raya). Bersamaan dengan lahirnya kabupaten-kabupaten baru, maka sekolah-sekolah dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga pendidikan tinggi mulai tersebar. Budaya tulis pun makin mengokoh dan makin mendapat tempat dominan. Membicarakan soal arsip, tidak bisa luput dari adanya budaya tulisan. Sekolah berperan dalam mengokohkan budaya tulisan  Sedangkan tanpa budaya tulisan, tidak akan ada arsip. Budaya lisan tidak meninggalkan arsip apapun. “Arsip” di masyarakat yang didominasi oleh budaya lisan terletak pada ingatan tetua yang kemudian diturunkan, dialihkan secara lisan kepada generasi berikutnya. Sementara ingatan manusia sering digerogoti oleh usia dan waktu, maka keakuratannyapun bisa dipertanyakan. Ditambah lagi pada peralihan budaya, tidak terelakkan ada pengaruh subyektivisme. Akibatnya keakuratan makin memberi tempat pada keraguan. Karena itu pula dalam masyarakat berbudaya lisan ada bahaya degradasi budaya lokal. Kalimantan Tengah menarik dijadikan sampel oleh masih hidupnya budaya lisan bergandengan dengan budaya tulisan, berbeda dengan daerah-daerah lain yang mempunyai aksara seperti Jawa, Bali, Batak, Bugis, Melayu dan lain-lain. Alasan inilah yang membuat saya memilih Kalimantan Tengah sebagai contoh kasus. Masih adanya dua budaya tersebut sampai sekarang, kiranya lebih membantu menjelaskan peran arsip.

II. PENJELASAN PENGERTIAN

Di atas saya katakan bahwa budaya tulisan dan arsip tidak bisa dipisahkan. Tidak ada arsip tanpa budaya tulisan. Karena arsip, pertma-tama saya pahami sebagai dokumen atau catatan tertulis tentang hal-ikhwal,  baik berupa sejarahnya, tentang kepemilikan, peralihan kepemilikan itu, latarbelakangnya, dan sebagainya. Oleh adanya catatan tertulis yang dipelihara maka akurasi atau ketepatan keterangan atau data lebih bisa dipertanggungjawabkan.

Pada suatu kurun waktu ilmu sejarah, ilmu yang sangat erat kaitannya dengan arsip karena banyak menggunakan arsip, didominasi oleh pendapat bahwa sesuatu itu disebut sejarah jika ia merupakan catatan tertulis, entah berupa prasasti ataupun tulisan-tulisan yang berbentuk buku atau dokumen. Tetapi kemudian aliran baru tiba dengan pandangan bahwa legenda, sastra lisan, sumber lisan, bisa dijadikan sumber sejarah. Sesubyektif-subyektifnya tuturan dan tereduksinya ingatan oleh waktu, tapi sumber lisan tetap merupakan sumber yang menyimpan ingatan kolektif yang menyisakan kebenaran. Karena itu, mengapa tidak selain catatan tertulis dalam berbagai bentuk, sumber lisanpun bisa dimasukkan ke dalam bentuk arsip juga.    Bentuk arsip yang sekarang dikenal dengan sebutan “nara sumber” atau “pelaku sejarah”.

Yang mau saya masukkan juga ke dalam pengertian arsip adalah foto-foto,  rekaman suara, kartupos bergambar – yang sekarang banyak diburu oleh para arsitek, sejarawan, urbanis. Juga peta-peta tua. Di tengah perubahan politik dan laju sejarah yang menyertakan perubahan-perubahan, peta tua mempunyai sifat arsip sangat penting seperti ditunjukkan antara lain oleh kasus konflik  Kepulauan Sprately di Laut Tiongkok Selatan. Arsip adalah bukti dengan keakuratan relatif obyektif. Jika pengertian arsip diperluas sebagai bukti sejarah, perkembangan hal-ikhwal dan lain-lain.. maka patung, arca, kuburan dan peninggalan kuno, bahkan kebun tua, rumah lama seperti betang (long house),  bisa dimasukkan ke dalam kategori arsip dalam bentuk lain. Dalam kehidupan nyata, arsip bentuk yang terakhir ini sangat berperan dan mempunyai arti praktis membantu kita menangani masalah.

Kalau diringkas, maka arsip sebenarnya mempunyai dua kemungkinan: (1). arsip dalam pengertian sempit, yaitu sebatas dokumen-dokumen tertulis; dan  (2). Arsip dalam pengertian luas, yaitu dokumen-dokumen yang mencakup berbagai bentuk baik tertulis, rekaman suara, maupun tidak tertulis. Dalam tulisan ini saya menggunakan pengertian yang kedua, arsip dalam pengertian luas. Karena pengertian kedua ini lebih menjawab permasalahan di lapangan, dibandingkan dengan arsip dalam pengertian sempit.

Oleh pilihan pengertian demikian maka metoda yang digunakan menjadi bersifat empiris dan naratif dalam pengungkapan.

III. SUMBER ARSIP

Di mana arsip diperoleh? Ia bisa didapat di perpustakaan, biro arsip,  notaris, kantor polisi. pengadilan-kehakiman, kantor-kantor administrasi pemerintah RI berbagai tingkat ataupun kolonial, dokumen-dokumen kepala adat, prasasti-prasasti, orang-orang tua, pelaku sejarah, museum, kuburan, kebun-kebun, bangunan tua, khazanah peninggalan budaya, sastra dan legenda lisan, koran, majalah dan kartupos-kartupos tua.

Tempat-tempat dan benda-benda  ini merupakan sumber keterangan tentang hal-ikhwal. Mendapatkan kesaksian relatif akurat. Sedikit direduksi oleh subyektivisme. Karena itu mereka patut  dirawat dan dilindungi.

IV. KONFLIK TANAH DAN ARSIP

Yang paling sering terjadi di Kalimantan Tengah adalah konflik mengenai masalah tanah. Baik itu tanah keluarga ataupun tanah adat. Kecuali itu ada konflik batas wilayah antar kabupaten-kabupaten baru sebagai hasil pemekaran.

IV. 1. Konflik Tanah Antara Masyarakat Adat dan Investor

Sejak Orde Baru dengan politik pembangunannya yang menguras buas  (l’exploitation sauvage) sumber daya alam Kalimantan Tengah, kemudian dilanjutkan dengan politik pembangunan pemerintah sekarang yang merangsang masuknya investor untuk pertambangan ataupun perkebunan, masalah tanah merupakan masalah krusial. Menurut data Walhi Kalimantan yang digunakan oleh Tim Peneliti dan Pengevaluasi Kerja Empat Tahun Pekerjaan Gubernur-Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Teras-Diran: “Dari total wilayah dataran Kalteng seluas 15.356.800 hektar, 80% di antaranya telah berada dalam kontrol investor dan pihak asing. Sisanya diperuntukkan bagi kawasan konservasi (hutan lindung dan taman nasional. Penguasaan tanah sebesar-besarnya oleh investor merupakan ancaman jangka panjang bagi masyarakat, mereka terancam menjadi landless dengan resiko kemiskinan absolut” (Purwo Santoso dan Cornelis Lay (ed.), 2009:69-70). Dalam keadaan begini, maka Kalteng merrupakan sebuah daerah dengan  resiko konflik sangat tinggi. Hal ini dicerminkan oleh kenyataan bahwa anggota masyarakat adat yang sudah dihadapkan pada jalan buntu, memukul manajer perusahaan kelapa sawit dan lurah yang sudah dibeli oleh perusahaan sawit. Terkadang terjadi bentrok dengan polisi yang dituding oleh warga masyarakat adat sebagai “polisi perkebunan”. Dalam Konres Rakyat Kalteng di Palangka Raya pada Juni 2009 lalu, petani-petani dari Barito Timur berkata: “Jangan paksa kami mengambil jalan mandau”. Sementara warga desa Tura, di Kabupaten Katingan bulat sepakat menolak masuknya perkebunan sawit di daerah mereka dan menanam karet sebagai gantinya. Kecuali itu mereka memetakan wilayah desa dengan menggunakan sumber-sumber arsip lisan dan tinggalan-tinggalan berbentuk benda. Dengan berpegang pada peta ini mereka mengirimi surat dan mendatangi Bupati Katingan mendesak agar perusahaan sawit tidak menjamah wilayah desa mereka (Lihat Harian Dayak Pos, Palangka Raya, 27 Juli  2009; Film Dokumenter “Petak Danum Itah, produksi COP, Jakarta, 2009). Upaya warga desa Tura di bawah pimpinan Daryatmo,  kepala desa, berhasil mempertahankan diri dari invasi perkebunan sawit yang mencoba sia-sia menyogok beberapa warga desa.  Apakah keadaan yang dicptakan oleh invasi perkebunan sawit tidak merupakan suatu bentuk baru dari kolonialisme internal atau neo-kolonialisme,  apalagi pemiliknya sebagian terbesar orang asing? Gubernur  A.Teras Narang sendiri mengatakan sampai sekarang perkebunan sawit gagal menyerap tenaga kerja dan menambah penghasilan daerah (Wawancara dengan TVRI Palangka Raya, 20 Mei 2009). Kejadian hampir serupa terjadi di Desa Kaburan dan Dusun, Kecamatan Kapuas Tengah. Dengan menggunakan arsip-arsip warga kedua desa itu mempertahankan tanah mereka dengan mengadu ke Bupati agar memecat Kepala Desa mereka yang diam-diam menjual tanah mereka ke perkebunan besar PT Wana Catur Jaya Utama dengan harga Rp. 25.000,- per hektar. Perlawanan membela tanah adat mereka dengan menggunakan arsip-arsip kepemilikan sejenis  juga dilakukan oleh  warga Desa Tumbang Puroh, Kecamatan Kapuas Hulu (Lihat : Tabloid Detak, Palangka Raya, 02-08 November 2009).

Kesemua perlawananan damai membela hak-hak diri mereka dengan menggunakan arsip-arsip lisan dan keadatan ini memperoleh hasil, dalam pengertian penduduk desa bisa mempertahankan tanah adat mereka. Arsip lisan dan kesatuan warga desa mempunyai arti penting karena tidak sedikit camat yang mempersulit pembuatan Surat Keterangan Tanah (SKT) seperti yang terjadi di desa Tura, Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan.

Yang  dituturkan di sini hanyalah sebagian kecil saja dari deretan sangat panjang contoh kasus yang ada, misalnya yang terjadi di Barito Utara  antara tambang emas Australia, PT. Indo Moro Kencana dengan warga sekitar tambang., dan lain-lain..

IV.2. Konflik Tanah Warisan

Menurut Gubernur Agustin Teras Narang, SH, jumlah penduduk Kalteng yang hidup di garis kemiskinan mencapai 30% dari jumlah penduduk yang 2,6 juta orang (Harian Tabengan, PalangkaRaya, 5 November 2009). Di tengah gemuruhnya perkembangan perkebunan kelapa sawit dan pembukaan tambang-tambang, gejala yang marak terjadi di  kalangan masyarakat Dayak adalah berama-ramai menjual tanah. Termasuk tanah warisan. Oleh keadaan terdesak saat akan menjual tanah, masalah keakraban antar anggota keluarga menjadi rapuh. Banyak sekali kasus, seorang saudara merampas tanah saudara kandungnya, bahkan saling bunuh, atau saudara sepupu mengklaim tanah warisan saudara sepupu lainnya. Pengklaiman ini bisa dicegah oleh adanya surat-surat atau arsip yang dibuat oleh wedana serta kesaksian para tetua, damang kelapa adat, dewan adat, dan pambakal (lurah) sebagai arsip lisan. Hal ini misalnya terjadi dalam  keluarga Burut di Kasongan, ibukota kabupaten Katingan, 30 km dari Palangka Raya.

IV. 3. Konflik Tanah Antara Warga Dengan Pemerintah Daerah

Saat pengembangan kota Palangka Raya,  terjadi keadaan pihak pemerintah menggunakan atau mengklaim tanah penduduk berhektar-hektar yang sudah ber SKT. Tanah itu terletak di Jalan Tjilik Riwut milik seorang pendeta. Mujurnya si pendeta masih menyimpan SKT tanah tersebut. Biasa terjadi, penyelesaian masalah dilakukan di luar pegadilan, karena pihak pemerintah menolak masalah konflik tanah dibawa ke sidang pengadilan. Sebab dengan adanya bukti-bukti kuat berupa arsip SKT bisa dipastikan bahwa dengan cara apapun pihak pemerintah akan menjadi pihak yang kalah. Sayangnya, konflik pemerintah dan warga dalam soal tanah ini banyak yang belum diangkat.

IV. 4. Konflik Wilayah Perbatasan

Setelah Kalteng berdiri sendiri sebagai provinsi, terpisah dari Kalimantan Selatan (Kalsel), di daerah Barito Selatan yang berbatasan langsung dengan Kalsel ada kawasan yang menjadi rebutan. Masalah menjadi kian pelik apabila daerah itu kaya dengan sumber daya alam. Kecuali itu antar kabupaten-kabupaten di Kalteng sendiri, terjadi konflik wilayah demikian. Arsip dalam arti luas, untuk kasus begini ini memang sangat berguna, tetapi terkadang kepentingan politik dan ekonomi sering melintang sebagai pohon-pohon penghalang penyelesaian. Kesabaran berunding di samping bukti-bukti arsip barangkali berperan penting untuk menanggulangi konflik atau masalah jika tidak mau disebut konflik.

V. KESIMPULAN

  • Dari sebagian kecil kasus-kasus di atas nampak bahwa arsip dalam arti luas mempunyai peran bukan hanya untuk melindungi hak-hak warganegara tetapi juga dalam menyelesaikan konflik pada berbagai tingkat.
  • Seniscayanya kesadaran mengarsip dan konsultasi dengan  arsip dijadikan suatu budaya, apalagi pada masa mendatang, peran arsip bukan kian berkurang, tapi menjadi kian penting dan merupakan suatu keperluan yang tidak bisa tidak ada. Dunia modern, dengan budaya tulisannya disibuki dengan arsip dan kertas-kertas. Di Barat, sejalan dengan makin rapinya adiministrasi, banyak hal diselesaikan dengan menggunakan surat-menyurat sehingga arsip merupakan suatu kemutlakan tanpa menggunakan “salam tempel” atau amplop pelicin. Kita masih jauh dari taraf demikian, tapi kita sedang menuju ke sana. Negara hukum-demokratis tidak bisa lepas dari arsip. Demikian juga ilmu-ilmu sosial, terutama pekerjaan penelitian. Kemajuan teknologi sangat  membantu kita mensistematikkan dan melestarikan  arsip.
  • Untuk membela hak-hak ke\warganegaraannya, anggota masyarakat perlu bersatu berbekalkan arsip sebagai senjata legal akurat sehingga dengan demikian mempunyai daya tawar yang tidak bisa diabaikan, suara mereka diindahkan.***

Palangka Raya, November 2009

KUSNI SULANG

PUSTAKA ACUAN:

–         Dokumen-dokumen Masyarakat Adat Dayak Nasional (MADN).

–         Dokumen-dokumen Kongres Rakyat Kalimantan Tengah IV, Palangka Raya, Juni 2009.

–         Kumpulan Peraturan-Peraturan Hukum Adat Dayak Katingan.

–         Kusni, JJ., “Masalah Etnis dan Pembangunan.  Dayak Membangun. Kasus  Dayak Kalimantan Tengah, PT. Paragon, Jakarta, Agustus 1994.

–         Kusni, JJ, « Negara Etnik. Beberapa Gagasan Pemberdayaan Suku Dayak », Fuspad, Yogyakarta, Februari 2001.

–         Kusni, JJ, « Bahasa dan Sastra Di Kalimantan Tengah Serta Permasalahannya », in « Suar Betang, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional,  Vol. IV, No. 1, Juni 2009.

–         Lay, Cornelis (ed.), “Membangun NTI dari Bumi Tambun Bungai Kalimantan Tengah”,  JIP Fisipol, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Juli 2007.

–         Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah.

–         Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No. 13 Tahun 2009, Tentang Tanah Adat Dan Hak-Hak Adat Di Atas  Tanah Di Provinsi Kalimantan Tengah.

–         Riwut, Tjilik, “Maneser Panatau Tatu Hiang. Menyelami Kekayaan Leluhur », Penyunting Dra. Nila Riwut, Penerbit Pusaka Lima, Palangka Raya, Oktober 2003.

–         Riwut, Tjilik, « Kalimantan Membangun Alam Dan Kebudayaan », NR Publishing, Yogyakarta, 2007.

–         Rusan S, Ahim, DR, et. al, “Sejarah Kalimantan Tengah”, Lembaga Penelitian Universitas Palangka Raya dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Palangka Raya,  Februari 2006.

–         Santoso, Purwo dan Lay, Cornelis (ed.),  “Kalimantan Tengah Membangun Dari Pedalaman & Membangun Dengan Komitmen”,  Jurusan Ilmu Pemerintahan (JIP) Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Agustus 2009.

–         Teras Narang, Agustin, SH, “Prakarsa Teras-Diran. Membuka Isolasi Mewujudkan Kalimantan Tengah Yang Sejahtera Dan Bermartabat”, Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah, Agustus 2009.

SEORANG MADURA DI KELUARGA DAYAK

Jurnal Toddoppuli

Cerita Untuk Andriani S. Kusni & Anak-Anakku

Elsie Sangelun adik kandungku dan suaminya, sekalipun mempunyai rumah di Palangka Raya, tetapi karena urusan usaha, mereka lebih banyak tinggal di Sampit. Sangat jarang mereka datang ke ibukota Kalimantan Tengah ini. Mereka hanya datang sekali-dua saja ke  Palangka Raya untuk keperluan-keperluan mendesak. Yang menempati dan mengurus rumah di Palangka Raya adalah anak-anak mereka. Kamipun lebih jarang lagi bertemu, apalagi tinggal di satu rumah bersama-sama. Hal ini disebabkan karena pada seusai menamatkan Sekolah Rakjat (SR) yaitu Sekolah Dasar sekarang, saya langsung meninggalkan rumah orangtua dan adik-adik untuk mencari sekolah di tempat lain. Ke Sampit. Waktu itu, Kalimantan Tengah (Kalteng) belum berdiri. Di daerah yang sekarang disebut provinsi Kalteng, SMP hanya terdapat di Sampit. Itupun SMP Kristen. SMP swasta. Dari Sampit saya melanjutkan perjalanan mencari sekolah di Jawa dan selanjutnya ke manca negara. Sejak itu saya tidak pernah pulang-pulang selama lebih dari 40 tahun. Akibatnya sayapun tidak bisa membayangkan lagi  wajah Elsie. Demikianpun adik kandung  yang saya tinggalkan ketika masih sangat kecil, juga tidak bisa membayangkan wajah saya. Ia hanya tahu bahwa ia mempunyai seorang abang yang tak pulang-pulang. Pulang-pulang, ia sudah beranak dan bercucu. Ketika sanak-keluarga berbicara tentang Indang Changwa (Ibu Changwa), saya langsung bertanya « Siapa Indang Changwa? ». Sanak-keluarga yang juga sudah tidak kukenal secara wajah dan apa-siapa mereka,  sambil tertawa menjelaskan bahwa Ndang Changwa tidak lain dari Elsie Sangelun ».  Seperti diketahui, orang-orang Dayak memanggil lelaki dan perempuan yang sudah berkeluarga dan mempunyai anak, dengan menggunakan nama anak tertua mereka. Karena itu Elsie dipanggil Indang (Ndang) Changwa. Changwa mempunyai satu adik lelaki dan seorang adik perempuan. Tiga keponakan saya ini semuanya sudah berkeluarga dan sudah mempunyai « buntut ». Dengan Changwa dan saudara-saudaranya, sayapun juga sangat jarang berjumpa. Wajah Changwa pun tidak bisa bayangkan.

Awal Januari 2010 Changwa dan istrinya seorang perempuan dari Jawa Timur berdarah etnik Tionghoa serta dua anak mereka datang ke Palangka Raya. Bersama mereka, datang pula dua orang perempuan muda yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan menjaga bayi mereka. Saya memperkenalkan diri dan berbincang-bincang dengan mereka. Yang satu mengatakan bahwa ia seorang Dayak, sedangkan yang lain mengatakan bahwa ia seorang Madura. « Hamsi », ujar perempuan muda Madura itu memperkenalkan diri. « Saya seorang Madura », lanjutnya.

« Madura ? » , tanyaku setengah tak percaya, memandang lurus ke matanya.

«Ya, saya seorang Madura », ia mengangguk kuat untuk meyakinkan saya. Saya betul-betul merasa surpris. Seorang perempuan Madura bekerja, tinggal di satu rumah dengan orang Dayak. Ketercengangan saya ditangkap oleh Hapsi.

“Betul, Pak, betul. Saya seorang Madura”.

“Apa kau tak merasa takut tinggal bersama orang Dayak? Apa kau tahu apa yang terjadi pada tahun 2000 di Sampit dan di Kalteng secara umum?”.

“Saya sama sekali tidak takut, Pak. Saya merasa di rumah sendiri dan keluarga Ndang Changwa memperlakukan saya seperti anggota keluarga sendiri”.

“Bagaimana kau tahu apa yang terjadi di tahun 2000 itu?”

“Saya kira semua orang tahu. Di Madura dan Jawa Timur semua orang tahu. Keluarga dan tetangga bercerita tentang kejadian tersebut ».

« Tahun berapa datang ke Kalteng ? »

“Tahun 2005”

« Mengapa memutuskan datang ke Kalteng?”

“Berharap di sini lebih gampang mencari pekerjaan, Pak”.

« Tidak takutkah ? »

« Sama sekali tidak. Saya dan juga yang lain-lain bisa belajar dari pengalaman menyedihkan di tahun 2000 dulu itu ».

« Apa pelajaran itu ? »

« Seperti orang di sini bilang : Di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung ».

Pernyataan beginipun pernah saya dengar dari seorang sopir angkot yang mengantar saya ke Hotel Fairuz di Jalan Damang Leman di hari-hari pertama saya dan istri yang seorang Bugis-Makassar kembali ke Kalteng tahun 2009. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa terutama di Sampit, sebuah kota pelabuhan penting Kalteng, orang-orang Madura makin hari makin banyak berdatangan.  Waktu berada di Kasongan dari penduduk, saya mendengar hampir terjadi pertikaian fisik antara 15an orang Madura dengan sekelompok orang Dayak mengenai sebuah sumber tambang. Pertikaian fisik ini cepat diketahui oleh polisi dan segera dileraikan. Andaikan sikap seperti Hapsi dan sopir angkot yang mengantar kami bisa dipertahankan dan dijadikan suatu budaya, saya mempunyai keyakinan bahwa tragedi tipe Tragedi Sampit 2000 tidak akan berulang. Keselarasan hidup berdampingan ini akan lebih terjamin apabila sikap « lebih baik berputih tulang daripada berputih mata » bisa dikisis ketika hidup di kampung orang lain dan kampung yang majemuk. Di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung, sesuai dengan konteks sekarang seniscayanya dikembangkan menjadi « di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung dan dibangun ». Pandangan dan sikap begini, oleh orang Dayak disebut bélum bahadat (hidup beradat). Pandangan dan sikap beginilah seniscayanya menjadi budaya Uluh Kalteng sebagai betang bersama semua etnik. Uluh Kalteng adalah suatu identas baru semua komunitas etnik yang menghuni Tanah Tambun-Bungai ini. Menjadi Uluh Kalteng seniscayanya menjadi arah capaian dan komotmen semua warga Republik dan orang Indonesia yang tinggal dan bekerja di sini. Seniscayanya juga menjadi dasar pembangunan budaya politik baru bagi para politisi di provinsi ini. Kesejahteraan dan kedamaian Kalteng menjadi tanggungjawab semua Uluh Kalteng tanpa kecuali.

Apabila pagi tanggal 20 Januari 2010 di Pahandut dikibarkan bendera damang di Kantor Damang Pahandut, dilakukan oleh Gubernur A. Teras Narang dan Walikota Palangka Raya H.Riban dan jajaran, peristiwa ini mengatakan kepada semua Uluh Kalteng bahwa di  sini berlaku hukum adat Dayak di samping hukum Republik. Sedang kehadiran Hapsi di tengah keluarga Dayak saya baca sebagai lambang perdamaian, hasrat membangun esok baru di Tanah Tambun Bungai. Lambang kasihsayang dan kepercayaan kepada manusia. Selamat datang di keluarga kami, Hamsi. Selamat datang di keluarga Dayak. Politik dan politisi hendaknya tidak mengubah kasihsayang dan kepercayaan ini menjadi konflik. ***

Palangka Raya, 2010

KUSNI SULANG

BUDAYA KALTENG, BUDAYA HIBRIDA

Jurnal Toddoppuli

Cerita Untuk Andriani S. Kusni & Anak-Anakku

“Ruang Sosial Baru Perempuan Tionghoa. Sebuah Kajian Pascakolonial”, diterbitkan oleh Yayasan Obor Indonesia (xvii + 212 hlm) pada Juli 2009, adalah sebuah buku hasil penelitian tentang perempuan Tionghoa di Indonesia, mengambil ground setting pada masa Orde Baru,  secara lebih spesifisik pada Peristiwa Kerusuhan Mei 1998. Kurun waktu ini dipilih oleh Lim Song Meij, sang peneliti, karena pada masa tersebut, etnik Tionghoa, seperti halnya mayoritas warga lainnya, mengalami penindasan dan pembatasan. Sedangkan Mei 1998 merupakan sebuah klimaks simbol dari pilihan politik Orde Baru terhadap etnik Tionghoa. Simbol itu adalah kekerasan yang dialami oleh perempuan etnik Tionghoa. Sebagai sampel, Song Meij  mengambil kasus enam perempuan professional yang berprofesi sebagai akuntan, wartawan, notaris, dokter gigi dan pekerja kemanusiaan.  Data-data dari studi kasus ini kemudian dianalisa oleh Song Meij dengan menggunakan teori feminisme pascakolonial. Melalui kajiannya, Song Meij menceritakan  perkembangan perempuan etnik Tionghoa hingga mampu melepaskan diri dari dua kekangan sekaligus. Kekangan pertama, kekangan yang berkaitan dengan isu jender,  yaitu ketidakadilan jender pada budaya Konfusius yang paternalistik.  Kedua, kekangan yang berkaitan dengan isu etnisitas , kelas, agala dan kolonialisasi pengetahuan. Pada masa Orde Baru, perempuan etnik Tionghoa berada dalam situasi double colonialization (kolonialisasi ganda), yaitu kolonialisasi negara dan budaya. Kolonialisasi ganda begini sesungguhnya dialami oleh etnik Dayak di Kalimantan Tengah sejak Pertemuan Tumbang Anoi 1894 dengan interupsi masa Tjilik Riwut menjadi Gubernur Kalteng (1958-1967).  Melalui pendidikan dan perjuangan terhadap kolonialisasi ganda tersebut, keenam perempuan etnik Tionghoa ini, berhasil melakukan tranformasi identitas diri mereka,  membentuk identitas baru, menjadi perempuan etnik Tionghoa Indonesia. Identitas baru ini merangkum unsur-unsur budaya Tionghoa dan Indonesia (baca: daerah di mana mereka lahir, besar dan hidup). Identitas baru ini merupakan identitas hibrida unik  – yang menambah dan melengkapi keragaman bangsa kita.

Dari kasus enam perempuan etnik Tionghoa yang dijadikan studi kasus Song Meij, nampak bahwa budaya dan identitas hibrida itu merupakan buah perjuangan. Dalam melahirkan hibrida ini pendidikan memainkan peran penting, sekaligus membuka ruang sosial baru, kemudian keragaman merupakan bahan mentah bagi membentuk budaya dan identitas hibrida unik.

Proses lahirnya budaya dan identitas hibrida begini sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru sama sekali di Indonesia. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, dengan politik kebudayaannya « berkepribadian nasional », karya-karya hibrida sebagai hasil pergulatan dalam mengejawantahkan rangkaian nilai republikan dan berkeindonesiaan sudah mulai muncul. Ia nampak misalnya pada karya-karya Udin kondaktur Ansambel Tari-Nanyi Maju Tak Gentar dari Medan. Nampak juga dari karya-karya tari seperti Tanduk Majeng, Ansambel Tari Nyanyi Genta Suri dari Surabaya. Pada Laisomena tari karya Sutrisno dari Grup Merah Kesumba Yogyakarta. Pada karya Johni Trisno seperti Holopis Kuntul Baris, dan lain-lain. Sedangkan identitas hibrida yang ditunjukkan  oleh enam  perempuan yang dituturkan oleh Song Meij sebenarnya sudah juga diperlihatkan oleh perempuan-perempuan etnik Tionghoa dari Kalimantan Barat. Paling tidak pada mereka yang tergabung dalam Grup Tari-Nyanyi Angin Timur, Pontianak.

Lahirnya budaya dan identitas hibrida adalah jalan yang sekarang mendapatkan jalannya kembali. Pertanda bahwa jalan inilah sesungguhnya yang bisa disebut jalan republikan dan berkeindonesiaan, konsekwensi logis dari keragamanan yang menyatukan diri dalam rangkaian nilai republican dan berkeindonesiaan.

Untuk Uluh Kalteng dengan keragaman etnis yang menghuninya, jalan ini pulalah yang seniscayanya ditempuh. Dan lahirnya budaya serta identitas hibrida Uluh Kalteng akan dipercepat lahirnya jika warga Kalteng, secara sadar meninggalkan pandangan dan sikap budaya ghettonya dalam pergaulan dan dalam segala kegiatan, lebih-lebih di bidang politik. Masih memelihara budaya ghetto dalam pergaulatan sesama Uluh Kalteng, pertanda ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, tanda ketidakmampuan berpikir dan kelengahan dalam belajar. Tidak menyadari bahwa ghetto-isme akan menyulut konflik di kalangan Uluh Kalteng. Lebih-lebih jika menjadi dasar pemikiran di dunia politik. Budaya politik ghetto-isme harus ditinggalkan jika menginginkan Kalteng berkembang maju. Budaya dan identitas Kalteng tidak lain dari hasil perjuangan bersama. Hasil perjuangan sadar. Pertama-tama mulai dari sendiri. Gejala meningkatnya warga “gelap” yang meningkat menjelang pemilu, tidak lain dari masih kuatnya budaya ghetto yang bertujuan untuk mendapatkan kekuasaan dengan menggunakan celah-celah demokrasi. Kalteng sebagai betang bersama semua etnik hanya terbentuk dan terbangun kokoh jika ia didasarkan pada Budaya  Kalteng, budaya dan identitas hibrida yang lahir dari keragaman. Ghettoisme akan memelihara konflik dan menjurus ke penguasaan satu oleh yang lain, bentuk dari kolonialisme internal. Kolonialisme internal ini dimulai dari pelemahan budaya dan merupakan bahaya nyata di Kalteng.

Pergilah ke kampung-kampung. Datanglah ke hulu dan ke  kaki gunung. Angin dan air sungai atau danau akan terasa asin airmata duka.***

Palangka Raya, Desember 2009

KUSNI SULANG

BIROKRASI & KEBUDAYAAN

Jurnal Toddoppuli

Cerita Untuk Andriani S. Kusni & Anak-Anankku

Di Ruang Hasundau Kantor Gubernur,  pada 6 Januari 2010 lalu, Gubernur Kalteng, Agustin Teras Narang, SH, telah berkenan menyisihkan waktu untuk menerima puluhan anggota Komunitas Seniman-Budayawan Palangka Raya (KSB-PR). Sebagaimana diketahui KSB-PR tidak lain dari himpunan komunitas, sanggar dan seniman-budayawan individual dari berbagai cabang kesenian yang berhimpun menyerempakkan langkah guna membangun Kebudayaan Uluh Kalteng Beridentitas Kalteng,  dan berupaya menjadikan Palangka Raya Sebagai Kota Budaya, dan lokomotif gerakan kebudayaan di Kalteng. Dalam jumpa satu jam lebih itu, para seniman-budayawan Palangka Raya mengetengahkan serangkaian persoalan yang dihadapi oleh Kalteng dan menyebabkan kehidupan kesenian bersifat sporadik serta terkadang mandeg, sehingga bisa mengesankan daerah ini dihuni oleh anak manusia yang « bebal budaya » jika menggunakan istilah sastrawan  Radhar Panca  Dahana  di bukunya « Dalam Sebotol Coklat Cair » (Penerbit Koekoesan, Jakarta, Februari 2008, hlm-hlm. 163-166). Dewan Kesenian Daerah Kalteng yang semestinya bertanggungjawab atas kehidupan dan perkembangan kebudayaan di provinsi, dengan alasan ketiadaan dana, lalu diam bertapa entah di pucuk bukit mana. Padahal potensi kebudayaan di daerah ini sangat besar. Untuk menerobos keadaan demikian, pada pada 1 November 2009 lalu didirikan KSB-BR. Dengan semangat kemandirian sebagai modal awal, maka KSB-PR mulai menggeliatkan kehidupan kebudayaan secara sadar dan terorganisasi serta terus-menerus menghimbau dan aktif mengajak semua penggiat kebudayaan yang ada di Palangka Raya. Pada 16-17 Januari 2010 nanti bertempat di Palma, KSB-PR akan menyelenggarakan pameran lukisan anak-anak SD serta pentas seni Ganderang Tingang. Direncanakan acara ini akan dibuka oleh Gubernur atau yang mewakilinya dan ditutup oleh Walikota H.M. Riban Satia. Acara di Palma ini dimaksudkan juga untuk menyongsong Hari Pers Nasional 9 Februari. Sedangkan acara sampai akhir tahun 2010 sudah pula tersusun. Kegiatan-kegiatan dan rencana kegiatan KSB-PR mendapat dukungan kuat dari DPRD Provinsi dan Kota serta dari Gubernur dan Walikota. Turut hadir dalam jumpa Gubernur-Seniman-Budayawan tersebut di atas,  Ir. Sadar Ardi, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah.

Menanggapi sejumlah permasalahan kebudayaan yang diketengahkan oleh para seniman-budayawan KSB-PR, Gubernur A.Teras Narang antara lain mengatakan bahwa awal musabab dari kemandegan atau lambatnya perkembangan kebudayaan di Kalteng, terletak pada terputusnya hubungan antara birokrasi dan penggiat kebudayaan di lapangan. Dengan antara penyelenggara kekuasaan politik dan penggiat kebudayaan terdapat suatu mata rantai yang putus. Ada suatu missing link.  Pernyataan Teras Narang ini, saya kira,  menunjukkan peran penting kekuasaan politik dan penyelenggara kekuasaan politik sebagai man behind the gun-nya dalam upaya mengembangkan kebudayaan. Dilihat dari segi peran penting birokrasi ini, maka jika terjadi kemandegan perkembangan kebudayaan di provinsi maka ia berarti peran penting ini tidak berfungsi. Padahal menurut Teras Narang, “budaya merupakan perekat dalam kehidupan semuanya” (Harian Tabengan, Palangka Raya 8 Januari 2010). Adanya missing link di atas diperlihatkan oleh banyak bukti,  antara lain, kemandegan itu sendiri, kemudian mata anggaran belanja daerah yang minim untuk bidang kebudayaan, tercermin dari hampir dilikwidasinya Taman Budaya atau hampir hancurnya Gedung Teater tertutup. Hal ini  juga secara verbal diungkapkan oleh pernyataan sementara penanggungjawab terkait bahwa “kegiatan kebudayaan hanya membuang-buang uang” (beda dengan korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan, power abuse! yang tentu sangat penting) atau bahwa “sastra itu tidak menarik”. Pandangan-pandangan tentang kebudayaan demikian sesungguhnyalah ungkapan dari keadaan “bebal budaya” atau jika meminjam istilah Bang Atal, keadaan demikian akan berdampak menjadikan “hidup tanpa kebudayaan”. Paling tidak, terdapat kekisruhan dalam memahami arti kebudayaan yaitu melihatnya  sebatas perwujudan kasat mata karya-karya kebudayaan. Padahal sari kebudayaan terdapat pada pola pikir, mentalitas, pandangan hidup (weltanschaung). Sedangkan hal-hal yang kasat mata adalah wadah, bentuk yang menampung roh, atau substansi. Kalau tidak demikian, bagaimana mungkin kebudayaan bisa menjadi “perekat  dalam kehidupan semuanya”. Sulit dibayangkan adanya komunitas etnik atau bangsa tanpa adanya kebudayaan , sebagai roh, sebagai jiwa  yang mendasarinya. Jikapun ada manusia, etnik atau bangsa tanpa budaya, boleh jadi manusia, etnik atau bangsa tersebut,  tidak lain  daripada manusia, etnik dan bangsa-bangsa mati, bangsa dan etnik tanpa jiwa jika menggunakan ungkapan pengarang Russia, Nicolai Gogol. Juga pengarang Russia yang mengatakan bahwa kita hidup bukan untuk roti semata (not for bread alone). Bukan untuk kebendaan belaka. Barangkali yang sedang terjadi di provinsi ini ada sejenis kehilangan budaya (missing of culture) sehingga terjadi missing link antara birokrasi dan penggiat kebudayaan dengan segala dampak mengikutinya. Misalnya, pandangan “menjadi PNS merupakan wujud keberhasilan sebagai manusia, sehingga baru disebut manusia berhasil jika menjadi PNS . Pandangan begini adalah pandangan dan sikap budaya. Demikian juga pandangan terhadap kekuasaan (power, pouvoir). Missing of culture ini kemudian mengungkapkan diri dalam berbagai bidang kehidupan: sosial-politik dan ekonomi. Dan sektor-sektor ini, pada gilirannya berdampak balik pada bidang kebudayaan. Sebagai bentuk saling hubungan timbal-balik.

Adanya missing link dan missing of culture ini juga menghasilkan pendekatan yang bersifat materialistik  dalam pembangunan.  Pendekatan yang berbeda dengan pendekatan HAM atau daripenerima pasif ke pelaku aktif alias pemberdayaan yang lebih bersifat kultural (Edi Suharto, Ph.D, 2005:38-42). Gerakan kebudayaan massal akan mendobrak kemandegan yang dilahirkan oleh missing link dan missing of culture. Gerakan kebudayaan begini juga akan mengubah pandangan dan sikap pasif menjadi pelaku aktif.  Gerakan kebudayaan massal ini laju perekembangannya akan melompat apabila missing link, apabila keterputusan antara birokrasi dan penggiat kebudayaan terdapat sebuah tabengan. Tabengan yang bernama politik kebudayaan dan kesadaran budaya baru yang tanggap akan arti penting kebudayaan. Pandangan dan sikap budaya baru akan mempunyai dampak pada kehidupan ekonomi. Karena aktor ekonomi yang terutama adalah manusia. Tenaga produksi paling penting adalah manusia. Pembebasan aktor ekonomi utama akan membawa maju kehidupan ekonomi. Politik merupakan cerminan terpusat dari segala kepentingan, terutama kepentingan ekonomi, akan mempunyai arti menentukan bagi pembebasan tenaga produktif utama, yaitu manusia. Jika demikian, kepentingan apakah yang berada di balik adanya missing link dan missing of culture demikian? Apakah disebabkan karena sekedar keterbatasan pemahaman dan kesadaran akan arti kebudayaan? Ataukah karena adanya faktor X lain? Jika memang ada faktor X yang bermain, pertanyaan berikut yang muncul: Kita memilih apa? Kebudayaan dan menjadi manusia serta masyarakat berbudaya atau yang sebaliknya? Artinya, kita berhadapan dengan soal pilihan, termasuk memilih untuk apa kekuasaan di tangan.

Apa yang dikatakan oleh A.Teras Narang dalam jumpa dengan seniman-budayawan KSB-PR, merupakan kesimpulan teoritis sekaligus arahan  praktis bagi kebangkitan gerakan kebudayaan massif di provinsi ini jika evaluasi teoritis ini diejawantahkan. Bahkan lebih jauh dari itu, kesimpulan tersebut melukiskan saling hubungan antara birokrasi, kekuasaan politik dan upaya pengembangan kebudayaan. Faktor penting dalam upaya mengejawantahkannya adalah faktor man behind the gun, dan disposisi kekuatan. Dalam pengaturan disposisi kekuatan ini, adalah suatu keniscayaan menerapkan prinsip “the right man in the right place”. Pengabaian prinsip-prinsip ini, tentu tidak akan banyak membantu pengejawantahan kesimpulan visionaris yang disampaikan oleh Teras di atas. Visi itu akan menguap bagi ilusi. Visi demikian ketika gagal diejawantahkan maka birokrasi akan berkembang menjadi birokratisme yang dikecam di banyak negara. Dilawan dengan adminstrasi sederhana dan bermutu.

Mengubah keadaan yang sudah hampir terbentuk dan mengakar, tentu tidak segampang membalik telapak tangan. Apalagi politik di negeri ini sering nampak seperti sebuah dunia dengan etik khusus yang berada di luar kemanusiaan. Sehingga karenanya seniman-budayawan diharapkan tetap setia pada statusnya sebagai republik sastra-seni yang berdaulat yang bila perlu tidak ragu berdiri hadap-hadapan dengan kekuasaan politik. Pada kebebasan beginilah terletak martabat dan harkat kesenimanan dan kebudayawanannya. Dalam artian inilah maka penyair Chairil Anwar berkata: “yang bukan penyair, minggir!”. Di sini pulalah maka nilai diri,  kesenimanan, kebudayawanan dan bangsa dipertaruhkan.

Hanya saja di hadapan kita “masih ada hari esok”, tulis Mochtar Lubis dalam sebuah novelnya. Hari esok yang masih ada itulah yang kita songsong dengan mengharapkan adanya politik kebudayaan baru, pandangan dan sikap sadar budaya baru. Apalagi “kebebalan budaya”, dan missing of culture,  bukanlah sesuatu yang luput dari hukum umum yaitu hukum gerak atau perubahan. Bahwa segalanya mengalir, panta rhei, seperti ujar Heraklitus pemikir Yunani ratusan tahun silam. Tapi sedemikian mundurkah birokrasi kita?***

Palangka Raya, Januari 2010

KUSNI SULANG

Telah dimuat di Harian Umum Tabengan, Januari 2010

POKOK-POKOK PIKIRAN DISAMPAIKAN DALAM MUSWIL AMAN, KALTENG, PALANGKA RAYA, 18-20/1/ 2010

Pertanyaan pokok yang diketengahkan oleh penyelenggara musyawarah adalah: “Strategi Politik dan Penguatan Masyarakat Adat Dalam Rangka Desentralisasi Pengelolaan Sumber Daya alam Di Kalimantan Tengah”.

Jika dirinci pertanyaan ini mencakup pokok-pokok berikut:

(1). Masalah ekonomi: Bagaimana Sumber Daya Alam (SDA) dikelola secara de-sentralistik, dengan keikutsertaan Masyarakat Adat (MA). Tentu dengan harapan untuk menyejahterakan masyarakat

Bagaimana keadaan MA di Kalteng sekarang? Menguat karena adanya Perda 16/2008 dan Pergub N0.19/20009? Saya melihat MA kita melemah dan dianeksi, bukan direkoginisi. MA dijadikan bagian dari perangkat kekuasaan politik. Damang dana kepala DAD diangkat dan diberhentikan oleh kekuasaan politik. MA bukan lagi masyarakat yang independen. Sejak lama memang MA dijadikan rebutan oleh kekuatan politik “modern” yang menjadikan rakyat dengan makna sebatas jargon dan retorika pemilu.

(2). Bagaimana MA bisa kuat? Nalarnya: Hanya dengan kuatnya MA maka ia berkemampuan untuk: (a) ikut-serta mengelola SDA; (b). didengar oleh pihak lain, cq, kekuasaan politik; (c). mempunyai daya tawar yang kuat. Pada masa globalisasi,  sebagai tingkat mutakhir sistem kapitalisme, antara lain berwujud neo-liberalisme,  saya kira merupakan alur pikiran yang sangat tanggap. Dalam system neo-liberalisme sesungguhnya yang berlaku adalah prinsip “survival of the fittest” dengan perisai pelindung  “kebebasan”. Perisai filosofi ekonomi- politik-budaya  ini menolak campurtangan negara, misalnya berbentuk proteksionisme. Dari dermaga ini dilayarkan konsep pasar bebas, swastanisasi bidang-bidang yang menyangkut hajat publik. Pantai mendaratnya adalah kemiskinan struktural, proses pemiskinan berkelanjutan. Dengan sistem  neo-liberalisme, wujud lebih nyata dari globalisasi kapitalistik, segala-galanya diperdagangkan, termasuk manusia. Menandingi wacana dan praktek ini maka dari Porto Allegre muncul gerakan Alter Mondial (Dunia Lain), dengan motto: “Manusia dan Bumi Tidak Dijual”.

(3). Bagaimana strategi politik memperkuat MA? Pengetengahan masalah ini berarti pihak penyelenggara Musyarawah memandang bahwa politik merupakan masalah kunci dalam pemecahan masalah sentral: menyejahterakan masyarakat dengan keikutsertaan MA. Politik dipandang sebagai “penyataan terpusat segala kepentingan, terutama kepentingan ekonomi”. Politik sebagai pernyataan terpusat kepentingan terutama kepentingan ekonomi, secara langsung mempengaruhi kehidupan seluruh masyarakat.

Dari segi politik, cq politik ekonomi, saya khawatir dalam  jargon dikatakan memilih ekonomi kerakyatan, tapi yang nyata dipraktekkan adalah politik neo-liberal. Akibatnya MA diperlemah, konflik disemai dan muncul di mana-mana secara sporadik, bahkan bukan tidak mungkin oleh sementara politisi dipelihara sebagai modal percaturan politik. Budaya politik usang mengusung agama dan etnik tetap dijadikan dasar pemikiran berpolitik praktis. Misal konsep mengusung “Islam-Islam” dalam pemilu gubernur-wakil gubernur, adanya organisasi Naga Banjar, Pasak Bumi, Paku Wojo sebagai organisasi berdasarkan etnis untuk kepentingan politik praktis . Praktek-praktek ini lepas dari akar sejarah dan budaya Kalteng. Sejauh ini, dalam politik,  tidak nampak upaya nyata partai-partai politik menggunakan Filosofi Uluh Kalteng sebagai budaya politik beridentitas Kalteng. Filosofi yang mendasarkan diri pada program rinci Uluh Kalteng.

Sesuai dengan tema di atas, saya melihat bahwa MA bisa diperkuat apabila :

(1). Pemerintah daerah menjadikan Uluh Itah (Dayak) sebagai kekuatan poros (nucleus forces). Agar bisa menjadi kekuatan poros yang tanggap Uluh Itah perlu menjadikan dan ditingkatkan menjadi Dayak Bermutu. Kekuatan poros berfungsi untuk menarik dan merekatkan komunitas-komunitas lain dalam masyarakat Uluh Kalteng sebagai betang bersama semua etnik. Ini bisa disebut politik etnik Kalteng.

(2). Politik pendidikan dan kebudayaan : mendidik dan mencetak kader-kader yang berkarakter manusiawi dan berkeahlian tinggi serta setinggi-tingginya. Dunia pendidikan kita sekarang mengalami degradasi.Damang-damang harus masuk perguruan tinggi, sehingga tahu adat, tahu hukum nasional dan internasional . Pendidikan dan kebudayaan seniscayanya membuat rakyat menjadi manusia-manusia aktif sadar berwawasan dan berkomitmen manusiawi. Berlomba-lomba menjadi anak manusia sebagaimana filosofi Dayak dahoeloe. Saling mengembara perasaan dan pikiran satu dan yang lain. Inilah yang saya namakan Uluh Itah dan Uluh Kalteng berbudaya dan beridentitas. Manusia adalah sandaran, dasar pemberdayaan dan pembangunan Kalteng sebagai betang budaya seluruh Uluh Kalteng. Dunia pendidikan Kalteng perlu direform. Perlu ditata ulang. Seperti halnya dunia politik kita.

(3). Di bidang ekonomi, sungguh-sungguh melaksanakan politik ekonomi kerakyatan model CU/KPD. Perbaikan dan peningkatan taraf ekonomi niscaya sejalan dengan peningkatan kesadaran politik dan wawasan bernilai repuliken dan berkeindonesiaan. Tidak menjadi manusia yang jadi budak materi. Tanpa nilai manusiawi. Manusia tanpa nilai begini bukan sandaran Kalteng.

Tentang investor: Bukan investor yang memerintah tapi investor diatur oleh pemerintah dan diawasi oleh masyarakat. Penyelenggara politik seniscayanya tidak menjadi agen investor.

(4). Memperkuat MA sama dengan memperkuat masyarakat sipil. Sekarang yang kuat adalah negara, rakyat sangat lemah dan tidak punya kemampuan mengontrol.

Barangkali empat poin di atas merupakan poin-poin politik strategis yang sekarang masih perlu dipertanyakan pengejawantahannya.***

Palangka Raya, 18 Januari 2010

Kusni Sulang

BEBERAPA KENANGAN BERSAMA GUS DUR

Jurnal Toddoppuli

Cerita Untuk Andriani S. Kusni & Anak-Anakku

Saya mengenal Abdurrahman Wahid, biasa disebut Gus Dur, jauh sebelum beliau menjadi Presiden Republik Indonesia Ke-4. Yang mempertemukan kami, terutama perlawanan terhadap otoritarianisme, militerisme yang menandai pemerintahan Orde Baru. Faktor lain adalah kecintaan kepada tanah air dan bangsa serta upaya memanusiawikan manusia, kehidupan dan masyarakat. Kami sering bertemu di konfrensi-konfrensi internasional tentang Indonesia di berbagai benua, saat ia diundang ke Paris, antara lain oleh Comité Catholique Contre la Faim et pour le Dévéloppement (CCFD) – Komite Katolik Menanggulangi Kelaparan Untuk Pembangunan – sebuah LSM Katolik terbesar di Perancis yang mensponsori banyak LSM di Indonesia, sebuah termasuk Amal Insani, LSM yang diprakarsai oleh Gus Dur di Jakarta. Gus Dur sangat sering diundang oleh CCFD ke Paris menyertai berbagai kegiatan dan menjadi pemakalah utama dalam seminar-seminar internasional. Bahkan dalam rombongan agak besar mewakili NU diundang menghadiri Kongres Nasional CCFD di Vichy. Demikian pun almarhum kalau tak sempat masuk Paris, ia menyempatkan diri menelpon saya sekedar memberitakan kehadirannya di bandara Charles de Gaulle Etoile, terletak kurang lebih 40 km dari kota.

Perjumpaan yang tidak kurang seringnya, adalah yang berlangsung di Kantor PBNU di Kramat Raya, sejak sebelum kantor tersebut belum megah seperti sekarang. Saban ke Jakarta berkunjung menemui Gus Dur di Kantor PBNU merupakan suatu keniscayaan bagi saya. “Lalu bertemu dan berkumpul di mana lagi, jika bukan di sini. Jujugannya kan pada (Jujugannya kan sama)”, tanggap Gus Dur menjawab keheranan seorang teman penggiat gerakan perempuan melihat saya berada di ruang kerja Gus Dur yang sempit dan sederhana di pojok gedung bagian bawah. Dan memang, di ruang sempitnya inilah teman-teman dari berbagai organisasi, LSM dan berbagai aliran pikiran bertemu. Saat datang berjumpa almarhum, sebelum pergi juga selalu berjumpa untuk minta diri. Karena ia mengkritik saya ketika mau pamitan dengan menggunakan telepon. Pernah pamit lewat telpon ini saya lakukan, dan dari ujung jauh ia menjawab : « Begini ya cara orang Dayak pamitan ». Sejak itu   saya tidak pernah lagi pamitan pada Gus Dur menggunakan telepon.

Restoran dan hotel merupakan tempat perjumpaan kami yang lain, terutama jika mengundang teman-teman dari mancanegara. Jangan menduga restoran yang kami gunakan sebagai tempat berkumpul adalah restoran besar-mewah. Sesuai disiplin dan etika LSM, kami tidak diperkenankan melakukan pilihan demikian. Restoran Sunda di Cipete Jakarta Selatan, sudah sangat mewah bagi kami.

Tempat bertemu kami lainnya, sebelum Gus Dur menjadi Presiden adalah sebuah kantor sederhana di Pejompongan. Di sinilah selalu berbagai teman berkumpul dan berdiskusi tentang macam-macam soal. Teman-teman ini kemudian, ternyata ada yang menjadi menteri dalam pemerintahan Gus Dur.

Barangkali ada satu hal yang perlu saya catat di sini selama kami sama-sama di LSM. CCFD yang dipimpin oleh Sergio Regazzoni alm. mengusulkan kepada saya untuk menyiapkan MoU antara CCFD dan PBNU, terutama dalam bidang pendidikan dan pembangunan. Naskah MoU disiapkan oleh Djohan Effendi. Drafnya dikirimkan ke Paris untuk mendapatkan persetujuan Sergio. Setelah persetujuan teks dicapai, dari CCFD Paris datang Sergio dan Lydia Miani. Mereka saya tempatkan di Hotel Betawi Sofyan di Jalan Cut Meutia, terletak hampir berhadapan dengan kantor KWI Pusat. Kepada pengurus hotel saya minta sebuah ruangan rapat.

“Tapi bayar lho”, ujar pengurus hotel.

“Tentu saja”, jawabku. “Bapak jangan khawatir”.

Setelah melihat Gus Dur datang, pengurus hotel memanggil saya dengan isyarat.

“Untuk beliaukah?” bertanya dengan suara rendah sambil menunjuk ke arah Gus Dur.

“Ya”.

“Kalau begitu, tidak usah dibayar Pak. Bapak gunakan seleluasa bapak dan teman-teman”.

Demikianlah MoU antara LSM Katolik terbesar di Eropa Barat dan NU ditandatangani oleh Gus Dur dan Sergio Regazzoni. Barangkali penandatangan MoU antara organisasi besar internasional Katolik  dengan sebuah  organisasi besar Islam Indonesia baru pertama kali dilakukan, dan hal ini dirintis oleh Gus Dur. Pada masa Gus Dur jugalah gerakan seribu mawar damai dilakukan oleh anak-anak muda saat perayaan Natal dan menjaga gereja-gereja. Anak-anak muda di sekitar NU yang tergabung berhimpun di sekitar Syarikat Indonesia yang dengan gigih melakukan upaya rekonsiliasi nasional dari bawah. Dari upaya ini Syarikat Indonesia, sampai pada perumusan tentang perlu adanya 2 T (trust and truth, kepercayaan dan kebenaran) dalam menggalang kembali rekonsiliasi nasional secara nyata dan dari bawah. Barangkali 2T inipun perlu dilakukan di Kalteng kita, bukan hanya untuk kedamaian hidup Uluh Kalteng, tetapi juga dalam membuka kehidupan baru dalam dunia politik Kalteng, yang sampai sekarang masih belum bebas dari budaya politik ghetto-isme dan terpenjara oleh ghetto budaya. Ghettoisme ini memelihara benih konflik dan saling curiga sebagai suatu keperluannya. Sedangkan teori dan praktek Gus adalah politik membebaskan politik dari penjara ghetto, membawanya ke ruang demokrasi yang sesungguhnya. Membebaskan minoritas dari bencana dan tindakan internal colonialism (kolonialisme internal) mayoritas. Barangkali Islam Gus Dur bisa disebut sebagai Islam yang membebaskan umat dan bangsa.

Perhatian Gus Dur pada Kalteng, tidaklah terjadi pada saat ia berkunjung ke provinsi ini saja ketika ia menjadi Presiden. Jauh sebelumnya Kalteng dan Dayak sudah masuk ke ranah perhatiannya. Ketika berjumpa di Jakarta, beberapa teman di NU termasuk Gus Dur sendiri sering menyatakan keinginan bagaimana Gus Dur bisa datang dan berbicara di Palangka Raya.  Karena itu begitu saya datang ke Palangka Raya sekitar 1991, saya mengusulkan kepada teman-teman di Universitas Kristen Palangka Raya (UNKRIP) dengan DR. Yohanes Garang sebagai rektornya, agar menyelenggarakan suatu diskusi atau ceramah dengan atau bagi Gus Dur. Sampai ia menjadi Presiden, keinginan ini masih saja belum terwujud karena satu dan lain sebab. Sampai akhir khayatnya, rencana ini masih juga tidak terwujud. Kalau ia datang ke Palangka Raya, ia tidak lagi datang dalam kedudukan sebagai seorang penceramah bebas, tapi sebagai seorang Presiden.

Perhatian lain ia tunjukkan ketika Asmawi A. Gani terpilih sebagai gubernur. Sebagai Presiden, lama ia tidak melantik-lantik Asmawi. Melihat keadaan demikian, dari Paris saya mengirimkan surat listrik (sulis) kepada Gus Dur bertanya: “Kau menunggu apa untuk melantik Asmawi, Gus. Barangkali kau sedang menunggu malaikat datang ke Kalteng untuk menjadi gubernur. Bagaimana kalau malaikat itu tak ada dan tak kunjung tiba, apa kau biarkan kampungku tanpa gubernur?” Tak lama kemudian, dari Eropa Barat saya mendengar Asmawi telah dilantik resmi sebagai gubernur.

Sebagai orang yang suka humor, ketika berkunjung ke Kalteng pun, Gus Dur  meninggalkan canda Kaltengnya.

“Apa kesan Gus Dur tentang Kalteng?” Tanya seseorang kepadanya.

Dengan gaya santai seperti biasa, ia menjawab: “Kalteng itu bau tai. Sepanjang jalan yang saya lalui, yang tercium adalah bau tai belaka ».

« Karena tidak bisa melihat nyata keadaan di luar dengan mata kasat, Gus Dur menduga bau getah sebagai bau tai » , seseorang teman lain membalas candanya. Gelak-bahakpun meledak. Canda memang merupakan ciri khas selalu menyertainya. Canda ini pulalah yang ia berikan kepada saya, saat Konflik Sampit Tahun 2000 meletus. Begitu terjadi Peristiwa Kereng Pangi, lalu menjalar ke Sampit, saya segera menelpon istana. Selama konflik, hubungan rumah kontrakanku di Gang Batu Hurun Sanggabuana, berlangsung sangat intensif sehingga bujet teleponku membengkak.  Dalam percakapan telpon pertama, kepada Gus Dur saya pastikan bahwa Kalteng tidak akan menjadi Ambon Kedua. “Dan bisa saya katakan Gus bahwa sesungguhnya arah Tragedi ini tidak lain adalah kau. Gus Dur”. Di telpon sempat kudengar ia terdiam. Tapi Cuma sejenak. Kemudian ia lanjutkan: “Kus, waktu Tragedi Sambas Kalbar, ada seorang perempuan Madura menelpon saudaranya di Pontianak, menanyakan tentang nasib saudaranya. Yang ditanya menjelaskan bahwa saudaranya telah tiada. Perempuan Madura itupun menangis. Lama ia menangis. Saat membayar ongkos menelpon, ia bertanya: “Berapa ? » Dijawab : Sekian. Perempuan Madura itu menjerit berkata setengah memprotes: « Mahal sekali. Kan omongnya cuma sebentar ». « Ya, Mbak, omongnya sebentar, tapi nangisnya yang lama. Ketika menangis, pulsa tak berhenti ». Demikianlah cara Gus Dur mengharapkan agar saya tidak gelisah. Saya pun tidak bisa menahan ketawa, lalu berkata : »Dasar Gus Gur tukang canda”. Setelah itu ia melanjutkan percakapan:“Kau jemput di Palangka Raya, hari ini atau besok. Aku akan kirimkan Utusan Presiden terdiri dari tiga orang untuk membantumu di Kalteng . Tiga-tiganya orang Madura”. Utusan Tiga Orang itu kemudian tiba dan tinggal sementara di rumah kontrakanku. “Presiden menjengkelkan. Berangkat jauh-jauh hanya dibekali dengan Bismillah”, keluh pimpinan utusan.  “Kalian masih beruntung. Aku? Dapat bismillah pun, tidak kecuali humor. Aku merasa bersyukur mendapatkan humor konflik itu”. Humor adalah suatu bentuk budaya, dan Gus Dur adalah politisi berbudaya. Berapa politisi negeri dan khususnya daerah ini yang menjadi politisi berbudaya?***

Tak cukup baris-barisku mencatat kenangan berdasawarsa bersama Gus Dur. Maafkan.

Palangka Raya, Januari 2010

KUSNI SULANG

Telah dimuat di Harian Umum Tabengan Palangka Raya, Januari 2010

KSB-PR: VISI, MISI, PROGRAM, DAN KEGIATAN

KOMUNITAS SENIMAN-BUDAYAWAN PALANGKA RAYA (KSB-PR)

  • Didirikan : 01 November 2009 di Palangka Raya oleh beberapa Komunitas dan Sanggar Sastra-Seni di Palangka Raya.
  • Penjelasan Tentang Nama : Nama Palangka Raya, mencer-minkan suatu strategi pemba-ngunan kebudayaan di Kalteng. Menjadikan Palangka Raya sebagai lokomotif untuk mena-rik maju seluruh Kalteng mem-bangun  « Kebudayaan U-luh Kalteng Beridentitas Kal-teng ». KSB-PR meyakini bahwa dengan terbangun solidnya Palangka Raya sebagai pusat kebudayaan Kalteng, maka bisa didorong pembangunan pusat-pusat kebu-dayaan lainnya di kabupaten-kabupaten. Strategi ini diambil berdasarkan pengalaman pem-bentukan Dewan Kesenian Da-erah pertama yang diketuai oleh JJ.Kusni (didepak oleh Gubernur Warsito Ras-man). Dengan men-jadikan Palangka Raya sebagai ibukota kebudayaan Kalteng, Palangka Raya menjadi pintu komunikasi keluar  dan keda-lam untuk kegiatan kebudayaan Kalteng. Untuk tujuan ini, maka Palangka Raya patut menjadi teladan bagi seluruh kabupaten baik dalam kualitas maupun dalam kuantitas aktivitas ke-budayaan.
  • Ganderang Tingang, secara filosofis bermakna melakukan komuniskasi antar anak manusia, saling mengembarai pikiran dan perasaan satu dan yang lain demi berlomba-lomba menjadi anak manusia. (Hatamuei Lingu Nalata dan Hatindih Kambang Nyahun Tarung, Mantang  Mawang Langit).

  • Visi KSB-PR : « Membangun Ke-budayaan Uluh Kalteng berin-dentitas Kalteng Yang Bermutu Tinggi Baik Secara Artistik Maupun Secara Substansi ».

  • Misi: “Menjadikan kota Palang-ka Raya kota budaya untuk mengembangkan kebudayaan Uluh Kalteng beridentitas Kalteng di Kalteng yang tinggi mutu artistik dan substansinya”.
  • Kebudayaan Uluh Kalteng tidak lain dari sebuah kebudayaan hibrida yang identitasnya ba-nyak ditentukan oleh kebu-dayaan Uluh Itah (Dayak).
  • KSB-PR tidak lain dari sistem pendukung (supporting system) bagi semua komunitas, sanggar dan pelaku kebudayaan di Kalteng guna menciptakan suatu gerakan kebudayaan di provinsi ini, tanpa mengin-dahkan asal etnik, agama, dan pandangan kesenian mereka selama ia berpatokan pada rangkaian nilai republiken dan berkeindonesiaan. Dengan kata lain, KSB-PR membongkar se-kat-sekat ghetto budaya dan budaya ghetto di mana berakar wasangka-wasangka yang me-melihara bara konflik dan ko-lonialisme internal.
  • Budaya Uluh Kalteng meru-pakan roh dasar bagi lahirnya manusia Kalteng. Uluh Kalteng sesungguhnya akan lahir secara alami dan dalam proses sadar kebersamaan memberdayakan serta membangun Kalteng seba-gai betang budaya berjatidiri dan betang bersama Uluh Kal-teng.
  • Untuk mewujudkan visi-misi di atas, KSB-PR menggalang kerjasama dengan semua lem-baga resmi ataupun swasta di berbagai bidang, organisasi, persorangan yang menyokong visi-misi tersebut. (Kerjasama sudah mulai berlangsung dengan Radio Bravo dan HIPMI). Mengajak semua kelompok etnik yang ada di Palangka Raya/Kalteng untuk bersama-sama menggalakkan kehidupan kebudayaan di Palangka Raya/Kalteng dan membangun kebudayaan Uluh Kalteng beridentitas Kalteng.
  • Menanamkan semangat keman-dirian pada para seniman-buda-yawan.

PROGRAM KSB-PR (2009-2010)

  • Terus-menerus menyempurna-kan organisasi sehingga mampu merampungkan visi-misi, peran dan posisinya sebagai sebuah lembaga “supporting system”, menyimpulkan pengalaman berkebudayaan di Kalteng dan mendorong maju perkemba-ngan kebudayaan. Untuk ini diadakan rapat periodik saban Jumat. Di rapat periodik ini semua masalah yang ada ditampung dan dibicarakan ser-ta dipecahkan segera. (Sudah berlangsung). Secara organisasi, KSB-PR, sudah mempunyai seksi-seksi sastra, tari, radio/tivi, penerbitan, lukis, musik, teater. Bidang-bidang lain sedang dalam penjajagan personalia, komunitas dan sanggar. (Potensi kebu-dayaan Palangka Raya, khu-susnya, Kalteng umumnya sangat kuat. Kita bisa meng-ungguli Bali! Masalahnya terletak pada pengorganisasian dan mobilisasi)..
  • Bekerjasama dengan komunitas, lembaga-lembaga kebudayaan di luar Kalteng untuk saling belajar, tukar-pengalaman, saling meningkatkan taraf diri. Termasuk dengan manca negara.
  • Menyelenggarakan pertemuan antar komunitas, sanggar, seniman dan budayawan se Kalteng untuk menyatukan pemahaman, pikiran dan langkah dalam melancarkan suatu gerakan kebudayaan Uluh Kalteng. Diharapkan pertemuan se Kalteng ini bisa berlangsung sekitar Februari atau Maret 2010 di Kasongan, kabupaten Ka-tingan.
  • Menerbitkan Jurnal Kebudaya-an: Ganderang Tingang, minimal per triwulan. Kecuali itu KSB-PR juga sudah mulai dengan penerbitan karya sastra sekalipun dalam bentuk se-derhana. Dalam masa mendatang Bagian Penerbitan KSB-PR, Rabu 06 Januari 2009) telah menetapkan program penerbi-tannya.
  • Membangun Institut Kesenian Palangka Raya, berafiliasi dengan Institut Kesenian Jakarta, dalam upaya meningkatkan mutu berkesenian di Kalteng.
  • Membangun radio KSB-PR sen-diri. Diwujudkan dalam bulan Januari 2010 bekerja sama dengan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah.
  • Menggunakan semua media massa yang ada, baik media massa cetak, elektronik (KSB-PR sudah mempunyai website sen-diri), radio dan tivi. Untuk me-laksanakan hal ini, kerja-sama dengan RRI Kalteng dan Radio Bravo sudah dilakukan. Radio Bravo menyediakan waktu saban Kamis tiap minggu, pada pukul 20.00-21.00, saban hari Kamis. Dengan RRI Kalteng si-aran budaya yang diasuh oleh KSB-PR mulai  minggu ketiga bulan Januari 2009.
  • Acara setahun sudah disusun dan disepakati.
  • Di Harian Palangka Pos telah diperoleh setengah halaman ruang budaya, terbit saban Rabu. Sedangkan Harian Tabengan menyokong dengan kuat. Sudah ada kesepakatan tentang berbagai hal.
  • Pendidikan: Sudah melakukan pendidikan jurnalisme sastrawi dan terus berlangsung. Peser-tanya akan dimagangkan di Ta-bengan, Kalteng Pos, Detak, dan Palangka Pos. Pendidikan di-maksudkan untuk mencetak barisan penulis di Kalteng.
  • Teater : setiap bulan melakukan pentas monolog. Program setahun sudah disusun. Kecuali itu sudah dirintis pentas pe-riodik saban tiga bulan.
  • Tari: Dalam tahun 2010 akan diselenggarakan Festival Tari Anak-Anak SD.
  • Lukis: pelatihan lukis (sudah berlangsung di sanggar Sketsa pimpinan Eko Yuianto, komunitas pimpinan F. X. Suryo, sekolah-sekolah Muhamadiyah. Pameran lukisan. Pada 16-17 Januari 2010 di Palma akan diselenggarakan pameran luki-san anak-anak dan orangtuanya berbarengan dengan pergelaran tari dan nyanyi serta teater. Diikuti oleh sekolah-sekolah Katolik, Muhamadiyah, dan  Negeri. Pameran ini bisa dibuka oleh Gubernur Kal-teng dan ditutup oleh Walikota Palangka Raya.
  • Lomba puisi dan baca puisi di-rencanakan akan berlangsung pada tahun ini juga.
  • Berharap benar agar Taman Bu-daya dan Teater Tertutup bisa diaktifkan kembali. Dan bisa benar-benar menjadi pusat ke-giatan berkesenian di Palang-ka Raya. Gedung Olah Seni su-dah bisa diaktifkan lagi, sudah di-perbaiki. Tinggal Gedung Te-ater Tertutup yang masih dalam keadaan sangat rusak. KSB-PR berharap kawasan Taman Budaya dan Museum bisa dijadikan pusat kebudayaan di Palangka Raya dan dilengakapi bangu-nannya dengan kios-kios berupa toko cinderamata, warung dan restoran yang tertata rapi dan indah. Jika terwujud maka tempat ini akan menjadi pusat wisata yang selain berdampak budaya, juga akan berdampak ekonomis dan politis.
  • Musik: menghimpun grup-grup paduan suara, band-band dari berbagai aliran musik yang ada, dan menjadwalkan pentas me-reka di Taman Budaya. Diha-rapkan, minimal saban akhir pekan di Taman Budaya ada pentas seni secara bergiliran oleh komunitas-komunitas dan sanggar-sanggar, atau grup-grup.
  • Mengajak semua kelompok etnik di Palangka Raya /Kalteng untuk bersama-sama mengga-lakkan kehidupan kebudayaan di Palangka Raya/Kalteng. Su-dah mengajak komunitas Batak, Minahasa, Bugis, dan terus menjajagi komunitas-komunitas lain.
  • Peluncuran buku: Sudah meng-galang kerjasama dengan Toko Buku Kharisma, Jln Yos Sudar-so, Palangka Raya, dengan Per-pustakaan Daerah Palangka Raya.
  • Diskusi dan seminar budaya dalam upaya mempertajam dunia pemikiran di Palangka Raya dan menerobos kesunyian intelektualitas (intellectuality loneliness or lonesome), kesu-nyian budaya, dan mengobah keadaan bebal budaya di Kal-teng,  serta menumbuhkan daya kritis yang konstruktif.

HAL-HAL YANG SUDAH DILAKUKAN SEJAK 1 NOVEMBER 2009

  • Bertemu dengan Komisi C DPRD Provinsi untuk meminta perhatian tentang kehidupan kebudayaan di Kalteng.

  • Bertemu Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalteng dengan tujuan serupa.

  • Berdiskusi dengan Bapeda Pem-kot.

  • Mengisi acara kesenian yang diorganisasi oleh Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Cabang Palangka Raya. Kegiatan begini membuka ker-ja-sama antara pembisnis de-ngan para seniman-budayawan.

  • 16-17 Januari menyelenggara-kan pameran lukis anak-anak dari sekolah-sekolah katolik, islam dan berbagai sanggar-komunitas di Palangka Raya. Pameran lukis anak-anak dan pentas seni Uluh Kalteng ini diselenggarakan bekerja-sama dengan PWI Cabang Kalteng, dibuka oleh Ir. Sadar Ardi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwi-sata yang mewakili Gubernur (saat itu menghadiri acara Natal Uluh Itah di Jakarta), ditutup oleh Wakil Walikota (karena walikota sedang menghadiri kegiatan lain di Banjarmasin). Pameran lukisan anak-anak begini merupakan pameran pertama di Kalimantan Tengah.

  • Beberapa kali bertemu Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwi-sata Provinsi membicarakan ma-salah kehidupan kebudayaan di Kalteng.

  • Sudah langsung menyampaikan kepada Walikota Palangka Raya untuk bertemu membicarakan kehidupan kebudayaan di Pa-langka Raya.

  • Rencana pentas tiga bulan sekali sudah dilakukan dan terus ber-lanjut.

  • Sudah bertemu dengan Guber-nur Kalteng pada 6 Januari 2010.

  • Sudah berjumpa dengan H.M Riban Satia, Walikota Palangka Raya pada 14 Januari 2010.

SARAN:

  1. Perlu adanya Pergub Tentang Kebudayaan. Berharap draf Pergub Tentang Kebudayaan bi-sa diberikan kesempatan kepada seniman-budayawan untuk men-diskusikannya sebelum ditanda-tangani oleh Gubernur.
  2. Akan sangat disambut baik, apabila saat mendiskusikan draft Pergub tersebut , Gubernur bisa menugaskan seseorang untuk mengikuti diskusi, jika Gu-bernur tidak mempunyai waktu.
  3. Diskusi seniscayanya diikuti o-leh semua atau seluas mungkin komunitas, sanggar, seniman dan budayawan.
  4. Mengharapkan ada penanganan segera masalah gedung teater tertutup.
  5. Mengharapkan juga kompleks museum dan Taman Budaya dijadikan tempat pusat berkebudayaan di Palangka Raya dan Kalteng, tidak dicampur-adukkan dengan tempat olahraga. Untuk itu akan sangat baik jika komplek tersebut dilengkapi dengan café, warung, toko cindramata yang indah dan rapi. Kompleks ini merupakan salah sebuah pusat parisiwsata di Palangka Raya. Pariwisata erat berhubungan dengan kebudayaan.
  6. Pengelolaan komplek kebudaya-an itu disarankan dipercayakan kepada KSB-PR yang bertang-gungjawab kepada Dinas terkait.
  7. Sebaiknya, agar tidak mubazir seperti pengalaman silam, disarankan pembangunan komplek tersebut, bisa didis-kusikan de-ngan para seniman-budayawan, termasuk dari segi arsitektur, lingkungan, suasananya, dan lain-lain….
  8. Barangkali kita di Kalteng perlu belajar dari daerah lain, dalam menyelenggarakan Taman Bu-daya sebagai pusat berkebudayaan di provinsi kita.
  9. Memanfaatkan bentara sungai dan sungai sebagai tempat kegiatan ekonomi dan budaya.
  10. Langkah lanjut, perlu dipikirkan tentang adanya Desa Budaya.
  11. Mengisi muatan lokal secara nyata agar tidak terhenti pada kalimat-kalimat resolusi.
  12. Menyarankan agar instansi-in-stansi mempunyai satu hari saban minggu menggunakan ba-hasa Dayak Ngaju.
  13. Menyarankan agar bagi polisi, tentara, jakasa dan hakim yang bertugas di Kalteng ada pe-lajaran khusus budaya dan bahasa Dayak Ngaju. Demikian juga bagi lembaga-lembaga res-mi yang menangani masalah budaya dan komunikasi.
  14. Memperhatikan jangan sampai terhadap khazanah budaya Da-yak Kalteng terjadi pengula-ngan diklaim oleh negeri lain.

PERNYATAAN:

  1. KSB-PR  berbulat hati  melakukan segala yang ia bisa lakukan untuk mewujudkan visi-misi dan saran-saran ini, termasuk siap mengisi secara nyata muatan lo-kal untuk sekolah-seko-lah sesuai keputusan Per-temuan Damang, Kepala-Kepala Desa Dan Camat Se Kalteng tahun lalu.
  2. Siap membantu peme-rintah Kota dalam meng-galakkan kehidupan bu-daya di Palangka Raya yang diharapkan bisa menjadi lokomotif kehi-dupan budaya di Kalteng.
  3. Karena belum mempu-nyai kantor sekretariat maka KSB-PR bisa dihubungi melalui:

  • Abdi Rahmat :    081251845657
  • Adam (Radio Bravo) : 081349398483
  • Aliemha Huda : 081349128127
  • Andriani S. Kusni: 081524064794
  • Kusni Sulang : 085881287240

Palangka Raya, 06 Januari 2010

Gender égalité —John Stuart Mill

purple patch: Gender égalité —John Stuart Mill

The object of this Essay
is to explain as clearly as I am able, the grounds of an opinion which I have held from the very earliest period when I had formed any opinions at all on social or political matters, and which, instead of being weakened or modified, has been constantly growing stronger by the progress of reflection and the experience of life: that the principle which regulates the existing social relations between the two sexes — the legal subordination of one sex to the other — is wrong in itself, and now one of the chief hindrances to human improvement; and that it ought to be replaced by a principle of perfect equality, admitting no power or privilege on the one side, nor disability on the other.

The very words necessary to express the task I have undertaken show how arduous it is. But it would be a mistake to suppose that the difficulty of the case must lie in the insufficiency or obscurity of the grounds of reason on which my conviction rests. The difficulty is that which exists in all cases in which there is a mass of feeling to be contended against. So long as an opinion is strongly rooted in the feelings, it gains rather than loses in stability by having a preponderating weight of argument against it. For if it were accepted as a result of argument, the refutation of the argument might shake the solidity of the conviction; but when it rests solely on feeling, the worse it fares in argumentative contest, the more persuaded its adherents are that their feeling must have some deeper ground, which the arguments do not reach; and while the feeling remains, it is always throwing up fresh intrenchments of argument to repair any breach made in the old. And there are so many causes tending to make the feelings connected with this subject the most intense and most deeply-rooted of all those which gather round and protect old institutions and customs, that we need not wonder to find them as yet less undermined and loosened than any of the rest by the progress of the great modern spiritual and social transition; nor suppose that the barbarisms to which men cling longest must be less barbarisms than those which they earlier shake off.

In every respect the burthen is hard on those who attack an almost universal opinion. They must be very fortunate as well as unusually capable if they obtain a hearing at all. They have more difficulty in obtaining a trial, than any other litigants have in getting a verdict. If they do extort a hearing, they are subjected to a set of logical requirements totally different from those exacted from other people. In all other cases, the burthen of proof is supposed to lie with the affirmative. If a person is charged with a murder, it rests with those who accuse him to give proof of his guilt, not with himself to prove his innocence. If there is a difference of opinion about the reality of any alleged historical event, in which the feelings of men in general are not much interested, as the Siege of Troy for example, those who maintain that the event took place are expected to produce their proofs, before those who take the other side can be required to say anything; and at no time are these required to do more than show that the evidence produced by the others is of no value. Again, in practical matters, the burthen of proof is supposed to be with those who are against liberty; who contend for any restriction or prohibition; either any limitation of the general freedom of human action, or any disqualification or disparity of privilege affecting one person or kind of persons, as compared with others. The à priori presumption is in favour of freedom and impartiality. It is held that there should be no restraint not required by the general good, and that the law should be no respecter of persons, but should treat all alike, save where dissimilarity of treatment is required by positive reasons, either of justice or of policy. But of none of these rules of evidence will the benefit be allowed to those who maintain the opinion I profess. It is useless for me to say that those who maintain the doctrine that men have a right to command and women are under an obligation to obey, or that men are fit for government and women unfit, are on the affirmative side of the question, and that they are bound to show positive evidence for the assertions, or submit to their rejection. It is equally unavailing for me to say that those who deny to women any freedom or privilege rightly allowed to men, having the double presumption against them that they are opposing freedom and recommending partiality, must be held to the strictest proof of their case, and unless their success be such as to exclude all doubt, the judgment ought to go against them. These would be thought good pleas in any common case; but they will not be thought so in this instance. Before I could hope to make any impression, I should be expected not only to answer all that has ever been said by those who take the other side of the question, but to imagine all that could be said by them — to find them in reasons, as well as answer all I find: and besides refuting all arguments for the affirmative, I shall be called upon for invincible positive arguments to prove a negative. And even if I could do all this, and leave the opposite party with a host of unanswered arguments against them, and not a single unrefuted one on their side, I should be thought to have done little; for a cause supported on the one hand by universal usage, and on the other by so great a preponderance of popular sentiment, is supposed to have a presumption in its favour, superior to any conviction which an appeal to reason has power to produce in any intellects but those of a high class.

(This extract was taken from The Subjection of Women by John Stuart Mill)

John Stuart Mill was an English philosopher, political theorist, political economist, civil servant and Member of Parliament