Archive for July, 2010|Monthly archive page

MUSLIM FEMINIS

PEMBUKA
BUKU ini ditulis khusus untuk mahar (mas-kawin) yang diminta oleh calon istri saya (yang kini istri saya): Nong Darol Mahmada. Mahar adalah simbol kemandirian perempuan apabila ditentukan sendiri oleh perempuan. Mahar adalah hak perempuan sebagai calon mempelai. Tak jarang, mahar ditentukan bukan oleh perempuan itu, namun oleh usulan, desakan, atau “rayuan” keluarga atau kerabatnya. Ketika Nong meminta sebuah buku sebagai mahar, saya pun bersyukur. Mungkin Nong tidak melihat saya memiliki sesuatu yang berharga kecuali saya bisa menulis. Mahar ini bukan emas atau permata, bukan berlian atau mutu-manikam yang tidak saya punya, namun sebuah buku yang secara khusus saya tulis untuk mahar perkawinan. Namun buku ini—yang hanya mampu saya berikan—mungkin tidak kalah berharga dari emas atau permata. Menulis buku ini berarti saya akan berusaha keras menulis tentang diri, pengalaman dan pengetahuan yang saya punya.
Ketika saya menyodorkan beberapa tema untuk saya tulis, Nong memilih tema “Muslim Feminis”. Saya bisa menangkap alasan mengapa ia memilih tema ini, bukan tema-tema lain yang saya sodorkan. Selain tema ini merupakan sebuah sudut-pandang yang baru untuk membaca sejarah pemikiran, pesan yang jauh lebih penting: saya sendiri sebagai penulisnya haruslah patuh dengan ide-ide yang ditulis. Kata al-Quran, kabura maqtan dilarang. Yang disebut kabura maqtan adalah “mengatakan hal yang tak dikerjakan”— an taqûlû mâ lâ taf’alûn.
Sebenarnya saya tidak terlalu puas dengan judul “Muslim Feminis”. Tetapi saya tidak memiliki judul lain yang lebih tepat. “Muslim Feminis” secara sederhana bisa dimaknai seorang laki-laki muslim yang memiliki kepedulian, penghormatan dan penghargaan terhadap perempuan. Laki-laki yang mengakui dasar kesetaraan perempuan dengannya. Seperti ujaran hadis al-nisâ’ syaqâ’iq al-rijâl. Perempuan adalah saudara kandung laki-laki; bukan saudara tiri atau saudara angkat. Memiliki silsilah, darah, hak, dan jiwa yang sama.
***
SEPANJANG pengalaman saya sebagai laki-laki, saya tidak pernah memiliki masalah dengan keperempuanan. Tak jarang seseorang diabaikan, disepelekan dan dilecehkan karena ia seorang perempuan. Sepajang hidup saya ini, saya tak pernah menemukan seorang perempuan yang dipandang lebih rendah hanya karena ia seorang perempuan. Keperempuanan tak pernah terbesit dalam fikiran saya sebagai makhluk atau jenis kelamin yang lebih rendah, atau kurang bernilai bila dibandingkan dengan diri saya yang laki-laki.
Sejak saya sadar sebagai manusia, saya telah berjumpa dengan seorang perempuan yang menjadi sumber kekaguman dan kebanggaan: Sri Sungkawa Ningsih. Ia adalah ibu saya, ia juga istri dari bapak saya, sekaligus pencari nafkah dalam keluarga kami. Ibu saya seorang guru negeri di sekolah dasar. Bagi saya, beliau adalah seorang ibu sekaligus guru. Dari rahimnya saya dilahirkan, di buaiannya saya dirawat, dan melalui pengetahuannya saya dididik. Di pesantren saya dikenalkan pada kalimat bijak yang berbunyi: al-ummu madrasatun ûlâ (ibu adalah sekolah yang pertama)—yang saya saksikan kebenarannya sebelum saya mendengar sebutan ini.
Dari Ibu saya yang lulusan Sekolah Pendidikan Guru (SPG), pendidikan dan pengetahuan berawal. Dari membaca tulisan latin, hingga belajar mengaji. Saya masih ingat awal saya diajarkan sholat bersama kakak laki-laki saya bernama Agus Candra yang dua tahun lebih tua dari saya. Mungkin waktu itu saya duduk di kelas satu SD—saya masuk SD berumur 5.5 tahun. Kami diajarkan untuk sholat lima waktu, pertama-tama bacaan dan gerakannya dibimbing oleh Ibu saya, sejak takbir hingga salam. Ibu kami membacakan doa-doa shalat dari iftitâh dengan suara yang nyaring, dan kami mengikutinya. Ibu terus membimbing dengan bacaan itu sampai kami hafal berminggu-minggu dalam lima kali sehari. Kakak saya yang menjadi imam, saya bermakmum. Ketika kami mulai hafal, Ibu mulai menghentikan bacaannya namun menyimaknya. Kami shalat dengan suara keras. Ibu sudah tidak perlu lagi di dekat kami, ia meneruskan pekerjaan rumah yang lain seperti sambil memasak, mencuci pakaian, menyapu, atau ikut menemani Bapak menerima tamu. Selain kakak dan saya sendiri, masih ada dua adik perempuan (Ningrum dan Rintis), masing-masing jarak umur di antara kami dua tahun.
Kini saya bisa membayangkan repotnya tugas seorang ibu. Waktu itu keluarga kami tidak punya pembantu. Kalau Ibu lagi mencuci kami akan membacakan doa-doa shalat lebih nyaring agar kedengaran. Kalau kami lupa atau keliru Ibu bisa membetulkan. Tak peduli shalat itu Dzuhur atau Ashar yang biasanya suara bacaan tidak terdengar, kami lantunkan bersama keras-keras. Yang repot kalau ada tamu. Kalau bacaan kami keliru, mereka akan tahu dan tertawa geli, kami pasti malu meski tak begitu peduli. Begitulah Ibu mengajari kami shalat.
Setelah saya dan kakak saya agak besar, pekerjaan rumah mulai dibagi. Tujuannya membantu Ibu karena kami tak punya pembantu. Tugas menyapu rumah dan mencuci piring kami kerjakan bergantian di antara kami. Setelah Ningrum agak besar, dia mulai dapat jatah giliran, namun bukan berarti kami yang laki-laki terbebas dari tugas-tugas itu. Keluarga kami tak mengenalkan suatu pekerjaan yang “bias-jender”, misalnya menyapu dan mencuci piring adalah tugas perempuan. Ibu kami tidak pernah mengenalkan hal ini. Anak-anaknya yang laki-laki atau perempuan diberi tugas yang sama. Setelah masuk SMP kami diajarkan untuk mencuci pakaian sendiri dan menyetrika baju seragam. Tujuannya agar kami bisa hidup mandiri kalau jauh dari orang tua nanti. Pendidikan ini terbukti ketika saya masuk pesantren setelah lulus dari SMP, saya bisa merasakan manfaat dari pendidikan di rumah.
Saya sangat bersyukur Ibu dan dua adik perempuan saya telah memberikan suatu gambaran dan pengalaman yang istimewa tentang perempuan. Saya pun berusaha untuk menjadi kakak yang baik dan perhatian bagi adik-adik saya. Saya berusa untuk mengerti dan menghormati pilihan-pilihan mereka. Saya tidak pernah merasa atau punya hak sebagai kakak laki-laki atau orang yang berusia lebih tua untuk menentukan atau memaksakan penilaian dan pilihan saya kepada mereka. Tak terbersit sedikit pun hal ini. Saya sadar kalau kita mencintai seseorang maka kita harus mengerti dan menghormati. Saya tidak bisa menerima alasan seorang kakak laki-laki atau seorang ayah yang memingit atau memaksakan kehendaknya pada adik atau anak perempuannya dengan dalih cinta atau kasih sayang.
Dalam suasana cinta kasih dan perhatian seperti ini saya dibesarkan, dan dikenalkan pada perempuan yang menjadi sumber awal dari kekaguman dan kebanggaan saya terhadap perempuan.
***
KALAU tadi sebagai pengalaman nyata, saya juga memilih kisah tersendiri tentang asal-mula menulis tentang perempuan. Tulisan saya tentang perempuan merupakan ulasan terhadap pemikiran keagamaan Syaikh Muhammad Abduh terhadap perempuan. Makalah ini ditulis ketika saya ikut dalam lomba karya tulis yang diselenggarakan oleh Wihdah (organisasi mahasiswi Indonesia di Mesir) tahun 2001. Saya memperoleh juara kedua. Selanjutnya tulisan saya ini yang saya beri judul “Al-Quran dan Pembebasan Perempuan: Studi atas Tafsir Syaikh Muhammad Abduh” yang dimasukkan dalam buku yang dicetak terbatas dengan judul “Kontekstualisasi Islam dalam Peradaban” diterbitkan oleh Forum Studi Keluarga Madura (FOSGAMA) Cairo, Mesir tahun 2002.
Sejak itu saya tertarik untuk menulis tentang perempuan yang berangkat dari konteks di mana saya tinggal. Misalnya saya pernah menulis tentang problem “muhrim-muhriman” di kalangan mahasiswa Mesir. Salah satu syarat perempuan untuk bisa naik haji, ia wajib bersama seorang muhrim (keluarganya yang haram dinikahi). Hampir semua mahasiswi Indonesia di Mesir tidak memiliki muhrim. Untuk itu, mahasiswi Indonesia yang mau naik haji mau tidak mau harus mencari seorang mahasiswa yang mau menjadi muhrimnya. Mahasiswi itu juga harus membuat strategi dan prosedur yang berbelit-belit. Foto copy akte kelahiran nama orang tuanya harus disamakan dengan orang tua calon muhrimnya. Demikian dengan KTP-nya yang disamakan alamatnya dengan KTP calon muhrimnya. Untuk mengerjakan prosedur ini, bukan pekerjaan rumit karena di antara mahasiswa Indonesia di Cairo ada yang memiliki keahlian untuk mengubah identitas ini. Tentu saja bagi mahasiswi itu kerumitan dan beban tersendiri dengan adanya prosedur dan biaya tambahan.
Kalau tidak mau membuat surat keterangan palsu di Cairo, ada cara lain: pura-pura menikah. Maka mahasiswi itu lah yang menyiapkan “surat-kawin”. Ia menelpon keluarganya di Indonesia untuk dibuatkan surat akad nikah palsu dan dikirimkan ke Cairo. Setelah tiba surat akad itu diterjemahkan, dilegalisir oleh pihak Kedutaan Indonesia (KBRI) dan dilampirkan di berkas permintaan visa-haji. Setelah memperoleh visa, mahasiswi tersebut berangkat haji bersama “suaminya”.
Dalam posisi ini perempuan adalah korban kebijakan yang tidak bisa ia tolak. Namun bagi kalangan mahasiswa Indonesia yang cukup konservatif di Cairo, cara ini dicemooh, khususnya pada perempuan yang mau menempuh prosedur yang palsu ini. Saya tergerak menulis untuk melihat bahwa perempuan sebagai korban yang harus menerima konsekuensinya yang berlapis. Kebijakan ini jelas aneh meskipun berlindung di balik fatwa keagamaan misalnya yang diambil dari sebuah hadis: seorang perempuan tak bisa berpergian tanpa seorang muhrim yang menyertainya. Kenyataannya, hampir semua perempuan yang studi di Al-Azhar tidak bersama muhrimnya.
Pun mahasiwa dan mahasiswi Indonesia yang berangkat haji dari Mesir ke Tanah Suci selalu bersama rombongan. Jadi apapun dalih yang melarang perempuan tidak bisa melakukan perjalanan jauh tanpa muhrim—misalnya dalih keamanan—sebenarnya alasan yang mengada-ada.
Padahal ada pendapat fiqh yang memperbolehkan perempuan melakukan perjalanan tanpa wajib ditemani dengan muhrimnya apabila perempuan tersebut bersama rombongan dan terjamin keamanannya. Namun Kerajaan Saudi menolak pendapat ini dan tetap berpegang teguh pada fatwa Wahabi. Usaha Pemerintah Indonesia untuk menegosiasikan masalah ini—yang saya dengar—juga ditolak oleh pihak Kerajaan Saudi. Akhirnya untuk menyiasati masalah ini, tak hanya di Cairo, di kampung saya kalau ada perempuan yang mau naik haji—meski telah berumur lanjut—harus mencari laki-laki lain yang bersedia menjadi muhrimnya.
Selama di Cairo saya sering datang ke acara diskusi sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang memiliki perhatian pada rekonstruksi sejarah perempuan. LSM itu bernama Multaqâ al-Mar’ah wa al-Dzâkirah (Forum Perempuan dan Ingatan). Melalui acara-acara yang mereka miliki seperti diskusi dan peluncuran buku saya memperoleh informasi tentang perempuan khususnya di Abad Pertengahan Islam tidak sesempit seperti yang dikenalkan: citra perbudakan dan perseliran perempuan. Saya masih ingat nama tokoh dan penulis dari LSM ini yang sering memberikan informasi namanya: Dr. Umayma Abu Bakar yang sangat ramah menerima kami untuk diskusi atau wawancara.
***
PENGALAMAN dan pengetahuan saya semakin bertambah ketika bergabung dengan Jurnal Perempuan di awal tahun 2008. Organisasi feminis ini memberikan saya kesempatan untuk banyak belajar dan menulis, khususnya tema-tema yang berkaitan dengan tema perempuan, jender dan seksualitas. Salah satu tema yang menarik bagai saya adalah tentang “male feminist” (laki-laki feminis) yang bertujuan melahirkan “laki-laki baru”. Ketika saya diminta untuk menulis makalah untuk edisi “male feminist” dari perspektif Islam, saya menulis sebuah artikel ringkas dengan judul “Muslim-Muslim yang Feminis: Kontribusi “Male Feminist” Muslim terhadap Wacana Kesetaraan Gender”—terbit di Jurnal Perempuan edisi 64 dengan tema ”Saatnya Bicara Soal Laki-Laki”. Artikel ini pula yang menjadi cikal-bakal buku ini.
Dalam makalah itu saya menulis pandangan tiga tokoh laki-laki muslim yaitu Syaikh Rifâ’ah al-Thahthâwî, Syaikh Muhammad ‘Abduh dan Qâsim Amîn. Saya menulis dengan memakai perspektif “male feminist” yaitu bagaimana mereka sebagai seorang laki-laki mengkritik standar kelelakian dalam melihat perempuan. Perspektif ini bagi saya menarik dan berguna sebagai “cara pandang” yang berbeda dan baru. Selama ini, saya biasa membaca pandangan Syaikh Muhammad Abduh atau Qâsim Amîn tentang perempuan dengan tetap melihat perempuan sebagai “objek” yang dipandang, dimengerti dan direkonstruksi.
Namun melalui perspektif “male feminist” fokus pandangan itu bergeser bukan lagi mengarah pada perempuan tapi kepada standar kelelakian. Yang menjadi objek sasaran adalah laki-laki yang memiliki pandangan tertentu pada perempuan. Walhasil yang menjadi fokus perhatian saya bukan pandangan ketiga tokoh itu tentang perempuan, tapi bagaimana mereka sebagai laki-laki muslim yang mengkritik laki-laki yang memiliki pandangan yang bias-laki-laki yang melahirkan suatu standar, norma dan penghakiman terhadap perempuan.
Buku ini merupakan pengembangan yang lebih luas dari makalah saya yang sangat terbatas itu. Saya tergoda untuk menulis konteks di mana pemikiran-pemikiran tersebut tumbuh, mengapa ia lahir dan kapan? Tema perempuan tak bisa dipisahkan dari gelombang sejarah pembaruan Islam modern yang dikenal dengan sebutan nahdlah (kebangkitan) yang selalu dirujuk ke akhir abad ke-18 atau awal abad ke-19. Kebangkitan Islam juga sering dipahami sebagai pengalaman yang ironis karena berkelindan dengan awal masuknya kolonialisme Eropa: tahun 1789 Napoelon Bonaparte dan tentara Prancis menduduki Mesir. Benarkah kebangkitan Islam modern berawal dari kolonialisme Barat? Kalau Barat waktu itu dianggap sebagai kemajuan, benarkah Dunia Islam saat itu—khususnya Mesir—berada dalam kemunduran? Seberapa parah “kemunduran” umat Islam saat itu? Bagaimana gerak kebangkitan Islam dimulai, dan mengapa tema perempuan muncul secara bersamaan dan tak terpisahkan dari Kebangkitan Islam itu?
***
INSPIRASI “male feminist” yang paling awal saya kenal juga dari keluarga saya yaitu kakek saya yang bernama Kardjono. Saya sebut inspirasi karena saya tak bisa mengenalnya lebih dekat. Dia meninggal ketika masih kecil. Saya hanya bisa mengingat wajahnya yang teduh, ramah dan penuh sabar. Saya hanya bisa membayangkannya melalui cerita-cerita yang disampaikan oleh anak-anaknya (ibu saya dan bibi-bibi saya).
Gambaran kakek saya seperti yang dikisahkan tidak seperti kebanyakan laki-laki di zamannya. Kakek saya adalah seorang ayah, suami dan teman bagi keluarganya. Pekerjaan rumah terbiasa ia kerjakan sendiri, menyapu, memasak, mencuci pakaian, membersihkan rumah hingga mengurus anak untuk meringankan beban nenek saya. Keluarga ini dikaruniai anak seluruhnya perempuan.
Mungkin karena kakek saya telah terbiasa berada jauh dari rumahnya yang sejak muda terlibat dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Kakek saya lahir di Madiun tahun 1927. Pendidikan resminya sekolah rakyat. Setelah itu bergabung pasukan gerilya. Kakek saya terjun dalam peperangan November 1945 hingga pembebasan Irian Barat. Dari anggota pasukan gerilya kakek saya menjadi prajurit militer sampai pensiun dengan pangkat terakhir sersan mayor. Pangkat yang tidak tinggi. Namun jasanya bagi saya tak bisa diukur dengan pangkatnya. Kakek saya adalah pejuang dan menjadi prajurit militer saat korps ini masih sangat dekat dengan rakyat.
Di kampung saya, di Situbondo yang sering dijadikan latihan tempur militer, kalau ada rombongan tentara sedang melintas, penduduk sering memberikan bekal: makanan atau minuman. Kata orang-orang tua, “beginilah kami dulu melayani para pejuang”. Meskipun sebenarnya masyarakat tahu penjajah sudah tidak ada lagi. Para prajurit itu sedang latihan perang seperti kami anak-anak kecil yang suka main perang-perangan. Namun simpati masyarakat terhadap pejuang tempoe doeloe masih sangat melekat. Penghormatan masyarakat pada prajurit mengingatkan saya pada kakek. Saya terharu dan diam-diam bangga sebagai cucu pejuang.
Kisah kakek membangkitkan kekaguman saya padanya. Ketika masih kecil saya ingin seperti dia. Dia adalah idola bagi kami: anak, cucu, saudara dan keluarganya. Ibu saya selalu menceritakan sikap kakek kami yang baik dan berbakti bagi keluarga dan bangsanya. Karena kekaguman saya padanya cita-cita saya dari SD sampai lulus SMP ingin masuk ABRI (sekarang TNI). Inilah yang sangat saya sayangkan: saya tidak bisa mengenalnya langsung atau seperti anak-anak kecil yang bisa mendengarkan cerita perjuangan dari kakeknya langsung. Setiap membaca buku-buku cerita tentang perjuangan terbitan Balai Pustaka—yang saya peroleh dari perpustakaan sekolah—saya membayangkan ini cerita kakek, atau seperti kakek sedang mendongeng perjuangannya pada saya.
Cerita tentang kakek yang dituturkan Ibu saya, tujuannya sebenarnya menanamkan pendidikan pada anak-anaknya bahwa tidak ada pekerjaan di rumah yang identik dengan “tugas anak perempuan” karena “kakekmu yang gagah, menyandang senapan dan ikut berperang kalau di rumah terbiasa menyapu, masak dan cuci pakaiannya sendiri”.
***
CERITA-CERITA masa kecil dan pengalaman personal yang saya tuturkan di atas, bagi saya memiliki dua alasan. Pertama, ajakan kembali pada ruh kebaikan yang murni. Pemaparan tentang “Muslim Feminis” yang akan anda baca dalam buku ini, bagi saya sebenarnya adalah “teoritisasi” terhadap kebaikan-kebaikan yang pernah kita temukan dan alami langsung dalam keluarga dan sekitar kita. Kebaikan yang lahir dari nurani yang murni, jauh sebelum kita mengenal dan belajar dari buku “teori” tentang kebaikan.
Kedua, buku ini lahir karena alasan personal: untuk mahar. Seperti halnya “Muslim Feminis” yang merupakan “teoritisasi” terhadap kebaikan yang murni pula, pernikahan pun adalah “teoritisasi” terhadap cinta dan keluarga. Yang diselami tetaplah kedalaman untuk menemukan ketenangan (sakinah) yang dihidupkan oleh cinta (mawaddah) dan kasih (rahmah).
Sebagai permintaan untuk mas-kawin, Nong Darol Mahmada telah membuat saya bahagia dan bangga. Karenanya, buku ini ada dan berharga. Buku ini pun sebagai pengakuan dan perayaan cinta saya padanya. Dan selama buku ini dibaca dan dikritik, saya anggap sebagai perayaan terhadap cinta kami. Terima kasih untuk anda yang terlibat dalam perayaan ini.
Terakhir saya ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan untuk Andrea, putri Nong yang telah mau menerima saya dan membagi kasih sayang, cinta dan waktu Mamanya untuk saya. Andrea yang dalam proses penulisan buku ini, setiap melihat saya membaca dan menulis, selalu berkomentar yang saya anggap sebagai perhatian: “Om kerja terus?” dan saya selalu jawab “Om nulis buku untuk Mama Dea”. Semoga kita menjadi keluarga yang utuh dan bahagia.
Sekian, wassalam
Jakarta, 13 Juni 2010
Design Cover oleh Edi R.M.

Advertisements

Sejarah Indonesia Perspektif Marxist

Sunday, June 27, 2010 at 10:08pm
Nantikan kehadirannya. Buku hasil terjemahan karya Malcolm Caldwell dan Ernest Utrecht, Indonesia: An Alternative History”, Alternative Publishing Co-operative, 1979. Akan diterbitkan oleh Sajogyo Institute bekerjasama dengan Djaman Baroe. Alihbahasa: Saut Pasaribu, Editor: Ahmad Nashih Luthfi, dilengkapi dengan epilog yang ditulis oleh Max Lane, berjudul “Paradigms for an Alternative History: The Absence of Class Analysis in Studies of Contemporary History, serta kata pengantarnya.
Buku ini ditulis pertengahan tahun 1970-an, di tengah-tengah historiografi Indonesia yang saat itu mengalami ideologisasi negara, dan pendefinisian sejarah dari sudut pandang penguasa secara monopolistik. Sulit ditemukan penulisan sejarah yang kritis. Naskah ini adalah sebuah pengecualian. Memang ada beberapa buku pengantar sejarah Indonesia. Namun naskah ini, dengan perspektif kritis dan analisa Marxist-nya, memberikan satu cara pandang yang berbeda. Di sampul belakang buku ini secara tegas menyatakan analisa Marxist dan Indonesiasentris-nya di dalam melihat Sejarah Indonesia. Dua perspektif yang jauh dibayangkan oleh sejarawan kita untuk bisa dipertemukan. Cara pandang semacam ini, pernah dilakukan oleh Tan Malaka dalam “Massa Actie” dan S. J. Rutgers (sejarah komunistis), D.N. Aidit dan A. A. Guber (sejarah Marxist), Moh. Ali dalam “Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia” (sudut pandang politik ekonomi),
Cara pandang kedua penulis dalam melihat sejarah Indonesia dengan menghadapkannya pada pertumbuhan kapitalisme, sangatlah menarik. Penulis menunjukkan bagaimana praktik pemerintah kolonial melalui berbagai eksperimen kebijakannya (mulai dari periode VOC, Daendels, Raffles, van Der Capellen, Culttuurstelsel, Ekonomi Liberal, Politik Etis, hingga ekonomi Orde Baru) adalah bagian dari pemantapan aktifitas ekonomi internasional, dan dalam konteks inilah negara Indonesia dibentuk (state formation). Negara lahir dan hadir guna memfasilitasi kepentingan kapital yang telah berkembang di suatu kawasan (negeri jajahan). Cara pandang ini mewarnai dalam setiap bab. Dalam konteks akselerasi dan akumulasi kapital yang difasilitasi oleh negara Kolonial dan negara Orde Baru itulah, proses marjinalisasi dan ketercerabutan rakyat dari sumber-sumber produksi terjadi. Kekerasan kemanusiaan, persoalan HAM, kemiskinan, ketidakadilan (Pembantaian PKI dan Kasus Timor Timur), menjadi sorotan penulis. Berbagai kekerasan itu merupakan “previous accumulation” bagi pertumbuhan kapitlisme. Di sinilah letak Indonesiasentris dari naskah ini.
Cara pandang semacam itu sangatlah berbeda jika dibandingkan misalnya perspektif sejarah nasional yang melihat terbentuknya Indonesia sebagai satu kekuatan gerak evolusi ke arah integrasi sebagaimana yang diusung Sartono Kartodirdjo. Kekuatan gerak itu bisa berbahan bakar “kejayaan masa lalu” (sebagaimana M. Yamin), atau spirit apokaliptis, yakni suatu imajinasi tentang kegemilangan yang menjelang, seperti ideologi Ratu Adil.
Maka, sangatlah penting menghadirkan naskah ini menjadi buku yang dapat dibaca oleh khalayak luas Indonesia. Diharapkan, naskah ini memberi inspirasi cara pandang baru bagi pemahaman dan penulisan sejarah Indonesia.

Malcolm Caldwell dan Ernest Utrecht, “Indonesia: an alternative history”, Alternative Publishing Co-operative, 1979. 208 pages
Akan diterbitkan oleh Sajogyo Institute bekerjasama dengan Djaman Baroe. Alihbahasa: Saut Pasaribu, Editor: Ahmad Nashih Luthfi, dilengkapi dengan epilog yang ditulis oleh Max Lane, berjudul “Paradigms for an Alternative History: The Absence of Class Analysis in Studies of Contemporary History, serta kata pengantarnya.

Congress for Cultural Freedom di Indonesia

LOMBA FOTO SADAR WISATA 2010
banner_pesona_bumi_tangerang2
topbanner2

Wacana dan Kritik

Wednesday, 21 July 2010 15:28 Wijaya Herlambang
E-mail Print PDF
image_artikel1a
IndonesiaSeni.com – Di pertengahan 2007, boemipoetra, sebuah buletin budaya yang sangat sederhana, menyinggung pengaruh Congress for Cultural Freedom (CCF) di dalam dinamika kebudayaan Indonesia di tahun 1960an. Buletin yang digawangi penyair Wowok Hesti Prabowo dan Saut Situmorang itu meyakini bahwa hubungan antara CCF dan aktivis kebudayaan Indonesia adalah salah satu bentuk interaksi penting bagi terbangunnya tradisi kebudayaan liberal Barat di Indonesia. Sayangnya, karena kekurangan dana –yang berakibat pada minimnya jumlah halaman— boemipoetra terpaksa mengesampingkan analisis dan bukti-bukti yang memadai. Walaupun demikian, kritik ini penting sebagai titik tolak untuk meninjau kembali peran CCF di Indonesia. Apakah CCF dan seberapa jauh pengaruhnya bagi perkembangan kebudayaan modern Indonesia? Tulisan ini adalah sebuah refleksi singkat sejarah CCF dan interaksinya dengan aktivis kebudayaan di Indonesia.***
contrib

“Ik ben Indisch, Ik ben Indonesier!!!”[*]

Oleh Mahtisa Iswari

De Expres diterbitkan di Bandung pada 1 Maret 1912 dengan harga banderol mula-mula enam gulden untuk pelanggan dalam negeri dan tujuh setengah gulden bagi yang berdomisili di luar negeri setiap empat bulan. Pendirinya Douwes Dekker dan dibantu oleh dua orang yang di kemudian hari menjadi alamat-alamat kunci sejarah pergerakan pertama Indonesia: Ki Hajar Dewantara dan Dr. Tjipto Mangoenkoesoemo. Ketiga orang ini kerap diberi simpul sebut: “Tiga Serangkai”.

De Expres menjadi kereta paling kenceng larinya. Di sanalah Dekker menuangkan gagasannya tentang apa pun, terutama kesetaraan antara Indo dengan Pribumi. Dipimpin Douwes Dekker dan dibantu oleh H.C. Kakebeeke, harian berbahasa Belanda ini tak hanya menyediakan forum guna membahas berbagai masalah politik di Hindia Belanda. Lebih jauh dari itu suratkabar De Expres menjadi tungku panas pematangan ide-ide tentang nasionalisme yang disebar Dekker dkk.
Ide pembentukan organisasi politik diawali dengan menjalin hubungan dengan beberapa organisasi pribumi yang tidak bersifat keagamaan. Kemudian hal tersebut disusul dengan mengadakan forum diskusi tentang pembentukan organisasi politik. Pada 5 Oktober di Semarang Indische Partij lahir dari sebuah ajang diskusi yang dihadiri sekira 200 orang yang menganggap Hindia sebagai tanahairnya.

Pendekatan selanjutnya dilakukan terhadap Tjipto Mangoenkoesoemo agar mau duduk di komite sentral IP sekalian mengajarkannya ilmu jurnalistik. Pada Desember 1912 Tjipto pindah ke Bandung dan duduk sebagi anggota dewan redaksi De Expres. Selain itu ia juga ditunjuk menjadi salah satu pemimpin IP.
Sejak diterbitkannya, koran ini paling sering memuat tulisan dari “Tiga Serangkai” yang menjadi momok dan bisul oleh pemerintah kolonial. Seperti tulisan Douwes Dekker yang isinya menghimbau kaum Indo-Eropa untuk tak usah lagi mengaku-aku dirinya menjadi orang Eropa kalau mau maju. Terhadap golongan ini Douwes Dekker menyebutnya “kaum Hindia” atau “Indonesier“.
Kata “Indonesier” yang kemudian menjadi Indonesia inilah yang dianggap tabu pemerintah Belanda. Akibat dari tulisan tersebut, pemerintah kian berang dan pasang tampang. Masalahnya, imbauan Douwes Dekker melalui partainya itu ternyata berefek domino. Ia bisa menarik simpati orang Indo dan kaum Pribumi. Mereka setuju akan himbauan itu dan bersedia untuk masuk menjadi anggota Indische Partij.
Sejak 1912 sudah banyak suratkabar yang di-black list oleh pemerintah dan dianggap berhaluan kiri alias merah karena sering menampilkan bacaan-bacaan liar yang menghasut. Terhadap koran-koran itu pada awalnya pemerintah tak langsung memukul tengkuknya. Namun pemerintah kolonial bersiasat agar koran-koran tersebut bangkrut dengan sendirinya. Caranya: melarang semua pegawai negeri membaca koran-koran tersebut. Yang melanggar akan dikeluarkan dari pekerjaannya. Konon banyak Pribumi yang ditolak ketika melamar menjadi pegawai negeri hanya lantaran berlangganan koran merah.
Aturan itu diperluas sedemikian rupa sehingga orang-orang swasta yang membaca koran terlarang juga bisa dapet sanksi. Akibatnya banyak perusahaan yang enggan menerima pegawai yang berlangganan koran merah.
De Expres pun yang tak luput kena black list dan dicap merah. Konsekuensinya De Expres dilarang dibaca oleh semua pegawai negeri. Tentang larangan membaca koran ini telah diceritakan Margono Djojohadikusumo dalam bukunya, Kenang-Kenangan dari Tiga Zaman. Dikisahkan dalam buku itu, pada 1912 penulisnya telah dipromosikan seorang Belanda untuk menjadi pegawai dari kantor Volkscredietwezen (Perkreditan Rakyat). Untuk itu Margono telah diwawancarai oleh RMA Kusumoyudo. Karena sponsornya adalah orang Belanda, wawancara itu boleh jadi cuma basa-basi. Namun ketika ketahuan dia berlangganan De Expres, seketika wajah Kusumoyudo menjadi merah dan tegang. Wawancara menjadi buntu dan keadaan menjadi serbakaku. Dan akhirnya, wawancara ditutup dengan kata-kata Kusumoyudo, “Saya pribadi tidak keberatan, tetapi entah bagaimana pendapat tuan-tuan besar yang berada di Batavia.” Hasil wawancara itu tiada kabar beritanya lagi.
Sudah lama pemerintah membidik De Expres. Dan saat itu datang juga rupanya tatkala De Expres memuat tulisan Ki Hadjar Dewantara yang berjudul “Als ik Nederlander was” atau “Seandainya Aku Seorang Belanda”. Tulisan pendek tersebut hanya mengisi satu kolom. Namun isinya mengkritik pemerintah Hindia Belanda yang sedang memperingati hari kemerdekaannya. Baca salah satu pasase tulisan yang jadi musabab De Expres tutup buku selamanya itu:
“Sekiranya aku seorang Belanda, aku tidak akan menyelenggarakan pesta-pesta kemerdekaan dinegeri yang kita sendiri telah merampas kemerdekaannya. Sejajar dengan jalan pikiran itu, bukan saja tidak adil, tetapi juga tidak pantas untuk menyuruh si inlander memberikan sumbangan untuk dana perayaan itu. Pikiran untuk menyelenggaraan perayaan itu saja sudah menghina mereka, dan sekarang kita garuk pula kantongnya. Ayo teruskan penghinaan lahir dan batin itu! Kalau aku seorang Belanda. Apa yang menyinggung perasaanku dan kawan-kawan sebangsaku terutama ialah kenyataan bahwa bangsa inlander diharuskan ikut mengkongsi suatu pekerjaan yang ia sendiri tidak ada kepentingan sedikitpun.”
Tulisan tersebut dimuat pada 1913. Artikel ini ditulis dalam konteks rencana pemerintah Belanda untuk mengumpulkan sumbangan dari Hindia Belanda (Indonesia), yang saat itu masih belum merdeka, untuk perayaan kemerdekaan Belanda dari Perancis. Kritik itu dianggap keterlaluan, menusuk perasaan, dan penuh ejekan.
Selain korannya diberangus, Tiga Serangkai juga ditangkap kemudian dibuang ke negeri Belanda dan De Indsche Partij dinyatakan sebagai partai terlarang. Setelah peristiwa pemukulan De Expres, koran-koran yang sudah masuk daftar hitam dan para pengelolanya pun ikut-ikutan dipukul. Termasuk Bung Karno dan kawan-kawannya yang dijebloskan ke penjara dan korannya diberangus gara-gara tulisannya yang terlalu mencampuri urusan politik dan dianggap menghasut rakyat.
* Periset utama program Seabad Pers Kebangsaan 1907-2007 di Indonesia Buku

KUTIPAN

De Expres adalah koran kritis milik Indische Partij dari Bandung. Koran yang melahirkan tiga redakturnya sebagai “Tiga Serangkai” (Dekker, Ki Hajar, dan Dr. Tjipto) menjadi bulan-bulanan pembreidelan pemerintah kolonial. Pasalnya koran ini menyerukan untuk tak usah lagi mengaku-aku dirinya menjadi orang Eropa kalau mau maju. Terhadap golongan ini Dekker menyebutnya “kaum Hindia” atau “Indonesier“.

De Expres

“Ik ben Indisch, Ik ben

Indonesier!!!”[*]

De Expres diterbitkan di Bandung pada 1 Maret 1912 dengan harga banderol mula-mula enam gulden untuk pelanggan dalam negeri dan tujuh setengah gulden bagi yang berdomisili di luar negeri setiap empat bulan. Pendirinya Douwes Dekker dan dibantu oleh dua orang yang di kemudian hari menjadi alamat-alamat kunci sejarah pergerakan pertama Indonesia: Ki Hajar Dewantara dan Dr. Tjipto Mangoenkoesoemo. Ketiga orang ini kerap diberi simpul sebut: “Tiga Serangkai”.

De Expres menjadi kereta paling kenceng larinya. Di sanalah Dekker menuangkan gagasannya tentang apa pun, terutama kesetaraan antara Indo dengan Pribumi. Dipimpin Douwes Dekker dan dibantu oleh H.C. Kakebeeke, harian berbahasa Belanda ini tak hanya menyediakan forum guna membahas berbagai masalah politik di Hindia Belanda. Lebih jauh dari itu suratkabar De Expres menjadi tungku panas pematangan ide-ide tentang nasionalisme yang disebar Dekker dkk.

Ide pembentukan organisasi politik diawali dengan menjalin hubungan dengan beberapa organisasi pribumi yang tidak bersifat keagamaan. Kemudian hal tersebut disusul dengan mengadakan forum diskusi tentang pembentukan organisasi politik. Pada 5 Oktober di Semarang Indische Partij lahir dari sebuah ajang diskusi yang dihadiri sekira 200 orang yang menganggap Hindia sebagai tanahairnya.

Pendekatan selanjutnya dilakukan terhadap Tjipto Mangoenkoesoemo agar mau duduk di komite sentral IP sekalian mengajarkannya ilmu jurnalistik. Pada Desember 1912 Tjipto pindah ke Bandung dan duduk sebagi anggota dewan redaksi De Expres. Selain itu ia juga ditunjuk menjadi salah satu pemimpin IP.

Sejak diterbitkannya, koran ini paling sering memuat tulisan dari “Tiga Serangkai” yang menjadi momok dan bisul oleh pemerintah kolonial. Seperti tulisan Douwes Dekker yang isinya menghimbau kaum Indo-Eropa untuk tak usah lagi mengaku-aku dirinya menjadi orang Eropa kalau mau maju. Terhadap golongan ini Douwes Dekker menyebutnya “kaum Hindia” atau “Indonesier“.

Kata “Indonesier” yang kemudian menjadi Indonesia inilah yang dianggap tabu pemerintah Belanda. Akibat dari tulisan tersebut, pemerintah kian berang dan pasang tampang. Masalahnya, imbauan Douwes Dekker melalui partainya itu ternyata berefek domino. Ia bisa menarik simpati orang Indo dan kaum Pribumi. Mereka setuju akan himbauan itu dan bersedia untuk masuk menjadi anggota Indische Partij.

Sejak 1912 sudah banyak suratkabar yang di-black list oleh pemerintah dan dianggap berhaluan kiri alias merah karena sering menampilkan bacaan-bacaan liar yang menghasut. Terhadap koran-koran itu pada awalnya pemerintah tak langsung memukul tengkuknya. Namun pemerintah kolonial bersiasat agar koran-koran tersebut bangkrut dengan sendirinya. Caranya: melarang semua pegawai negeri membaca koran-koran tersebut. Yang melanggar akan dikeluarkan dari pekerjaannya. Konon banyak Pribumi yang ditolak ketika melamar menjadi pegawai negeri hanya lantaran berlangganan koran merah.

Aturan itu diperluas sedemikian rupa sehingga orang-orang swasta yang membaca koran terlarang juga bisa dapet sanksi. Akibatnya banyak perusahaan yang enggan menerima pegawai yang berlangganan koran merah.

De Expres pun yang tak luput kena black list dan dicap merah. Konsekuensinya De Expres dilarang dibaca oleh semua pegawai negeri. Tentang larangan membaca koran ini telah diceritakan Margono Djojohadikusumo dalam bukunya, Kenang-Kenangan dari Tiga Zaman. Dikisahkan dalam buku itu, pada 1912 penulisnya telah dipromosikan seorang Belanda untuk menjadi pegawai dari kantor Volkscredietwezen (Perkreditan Rakyat). Untuk itu Margono telah diwawancarai oleh RMA Kusumoyudo. Karena sponsornya adalah orang Belanda, wawancara itu boleh jadi cuma basa-basi. Namun ketika ketahuan dia berlangganan De Expres, seketika wajah Kusumoyudo menjadi merah dan tegang. Wawancara menjadi buntu dan keadaan menjadi serbakaku. Dan akhirnya, wawancara ditutup dengan kata-kata Kusumoyudo, “Saya pribadi tidak keberatan, tetapi entah bagaimana pendapat tuan-tuan besar yang berada di Batavia.” Hasil wawancara itu tiada kabar beritanya lagi.

Sudah lama pemerintah membidik De Expres. Dan saat itu datang juga rupanya tatkala De Expres memuat tulisan Ki Hadjar Dewantara yang berjudul “Als ik Nederlander was” atau “Seandainya Aku Seorang Belanda”. Tulisan pendek tersebut hanya mengisi satu kolom. Namun isinya mengkritik pemerintah Hindia Belanda yang sedang memperingati hari kemerdekaannya. Baca salah satu pasase tulisan yang jadi musabab De Expres tutup buku selamanya itu:

“Sekiranya aku seorang Belanda, aku tidak akan menyelenggarakan pesta-pesta kemerdekaan dinegeri yang kita sendiri telah merampas kemerdekaannya. Sejajar dengan jalan pikiran itu, bukan saja tidak adil, tetapi juga tidak pantas untuk menyuruh si inlander memberikan sumbangan untuk dana perayaan itu. Pikiran untuk menyelenggaraan perayaan itu saja sudah menghina mereka, dan sekarang kita garuk pula kantongnya. Ayo teruskan penghinaan lahir dan batin itu! Kalau aku seorang Belanda. Apa yang menyinggung perasaanku dan kawan-kawan sebangsaku terutama ialah kenyataan bahwa bangsa inlander diharuskan ikut mengkongsi suatu pekerjaan yang ia sendiri tidak ada kepentingan sedikitpun.”

Tulisan tersebut dimuat pada 1913. Artikel ini ditulis dalam konteks rencana pemerintah Belanda untuk mengumpulkan sumbangan dari Hindia Belanda (Indonesia), yang saat itu masih belum merdeka, untuk perayaan kemerdekaan Belanda dari Perancis. Kritik itu dianggap keterlaluan, menusuk perasaan, dan penuh ejekan.

Selain korannya diberangus, Tiga Serangkai juga ditangkap kemudian dibuang ke negeri Belanda dan De Indsche Partij dinyatakan sebagai partai terlarang. Setelah peristiwa pemukulan De Expres, koran-koran yang sudah masuk daftar hitam dan para pengelolanya pun ikut-ikutan dipukul. Termasuk Bung Karno dan kawan-kawannya yang dijebloskan ke penjara dan korannya diberangus gara-gara tulisannya yang terlalu mencampuri urusan politik dan dianggap menghasut rakyat. (Mahtisa Iswari)

Ajip Rosidi, Mengalir Bersama Sandal Jepit

The Jakarta Post
Dua puisi Taufiq Ismail terasa begitu menggetarkan hati. Para hadirin terkurung suasana senyap saat puisi berjudul ‘Mengejar Umur, Dikejar Umur’ dan ‘Cerita Yatim Piatu’ itu dibacakan di Aula Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung, Kamis (31 Januari 2008). Hari itu, gelaran yang khidmat dilangsungkan untuk memperingati 70 tahun tokoh sastra dan budaya Sunda, Ajip Rosidi.

Bersamaan dengan peringatan ini, Ajip juga meluncurkan otobiografinya yang berjudul Hidup tanpa Ijazah. Orang-orang ternama seperti mantan menlu Mochtar Kusumaatmadja, tokoh film Slamet Rahardjo, penyair Rendra, mantan menteri perhubungan Agum Gumelar, serta tokoh lain ikut menghadiri acara tersebut.
Tak hanya biografi, sebanyak 16 buku yang lain karya Ajip juga diluncurkan dalam kesempatan itu. Di antara judul buku yang diluncurkan adalah Badak Pamalang, Sangkuriang Kesiangan, Mundinglaya Di Kusumah, Ciung Wanara, Jalan ke Surga atawa Si Kabayan. Sebagian besar buku yang diluncurkan itu merupakan edisi cetak ulang.
Ajip memang telah menulis lebih dari 100 judul buku. Maklum, sejak berusia 17 tahun, dia telah menulis buku. Buku pertamanya yang terbit tahun 1955 itu berjudul Tahun-tahun Kematian yang merupakan kumpulan cerita pendek.
Sebelum melahirkan sebuah buku, putra kelahiran Jatiwangi, Majalengka, Jawa Barat, 31 Januari 1938, ini telah aktif menulis sejak berusia 15 tahun. Berbagai cerita pendek, sajak, juga roman karyanya telah dimuat di berbagai majalah yang terbit di tahun 1950-an, seperti Mimbar Indonesia, Zenith, Gelanggang, Konfrontasi, Indonesia.
Pergulatannya yang akrab dengan dunia menulis juga telah mengantarkannya untuk menjadi pengelola berbagai penerbitan. Di tahun 1953 hingga 1955 misalnya, dia menjadi redaktur sekaligus pemimpin majalah Suluh Pelajar. Kemudian di tahun 1965-1967 dia mendirikan dan sekaligus menjadi pemimpin redaksi Mingguan Sunda (kemudian berubah menjadi Madjalah Sunda) yang terbit di Bandung.
Tak hanya di dunia majalah, Ajip juga sangat dekat dengan dunia buku. Bersama sastrawan Ramadhan KH, Obon Harris, dan Tatang Suryaatmadja, pada tahun 1962 dia mendirikan Penerbit Kiwari. Kemudian pada periode 1964-1969 dia merintis Penerbit Tjupumanik di kampung kelahirannya. Setelah itu, yakni pada tahun 1971 dia memimpin Badan Penerbit Pustaka Jaya (Yayasan Jaya Raya).
Karena begitu dekatnya dengan dinamika penerbitan buku, Kongres Ikapi tahun 1973 pun memilihnya sebagai ketua umum lembaga tersebut. Di tahun 1976, dia terpilih kembali untuk memimpin Ikapi hingga tahun 1979. Di akhir jabatannya sebagai ketua umum Ikapi pada 1979, dia menolak dipilih kembali karena menerima beasiswa dari The Japan Foundation untuk mukim di Jepang.
Tulis-menulis hanyalah salah satu saluran yang dia manfaatkan untuk mengekspresikan diri. Ayah tujuh anak dari pernikahannya dengan Fatimah Wirjadibrata ini juga aktif dalam berbagai organisasi. Dewan Kesenian Jakarta adalah salah satu organisasi yang lahir dari cetusan idenya.
Di tahun 1968 dia mengusulkan kepada gubernur DKI Jakarta waktu itu, Ali Sadikin, untuk membentuk Dewan Kesenian Jakarta (DKJ). Begitu DKJ terbentuk, Ajip terpilih untuk menjadi ketuanya selama tiga periode secara berturut-turut (1972-1981).
Akar Sunda yang sangat kental dalam kehidupannya mendorong Ajip terus berupaya secara serius melestarikan sastra dan budaya Sunda. Di tahun 1983 dia membangun Yayasan Rancage, dan sejak 1989 yayasan ini secara periodik memberikan penghargaan kepada setiap karya sastra Sunda dan tokoh yang berperan besar dalam pelestarian budaya Sunda. Kini penghargaaan Rancage diperuntukkan pula bagi karya sastra berbahasa Jawa, Bali, dan Lampung.
Semangatnya untuk menghidupkan budaya Sunda terus terjaga hingga sekarang. Dia terus mendorong upaya penelitian naskah-naskah Sunda kuno. Dia pun mengaku prihatin dengan rendahnya perhatian terhadap pendalaman isi naskah-naskah sunda kuno. Menurut dia, dari sekitar 200 naskah Sunda kuno yang telah ditemukan, baru sekitar 23 naskah yang bisa dibaca isinya.
Besarnya peran Ajip dalam dunia sastra membuatnya dilirik beberapa kampus di Jepang. Sejak 1981 dia menjadi profesor tamu di beberapa kampus di Jepang. Barulah pada 2003 dia pensiun dan kembali ke Tanah Air. Ajip kemudian tinggal di Pabelan, Magelang, Jawa Tengah, sampai sekarang. Sejak 2004 dia menjadi pemimpin umum majalah bulanan berbahasa Sunda, Cupumanik.
Aktivitas yang terus dijalankannya penuh pengabdian telah mengantarkannya sebagai tokoh sastra yang sangat berpengaruh. Tak hanya di Tatar Sunda atau di Indonesia, pengaruh karya-karya Ajip ini juga dirasakan di berbagai negara. ”Waktu saya sekolah dulu, murid nggak lulus kalau nggak kenal Ajip Rosidi,” tutur tokoh film Slamet Rahardjo.
Keberadaan Ajip, buat Slamet memang memiliki arti tersendiri. ”Dia adalah orang yang mengantarkan saya saat remaja untuk mulai mengenal karya-karya sastra,” ungkap dia. Slamet pun meyakini bahwa dalam dunia modern saat ini yang sudah sangat kental dengan pengaruh Barat, pemikiran-pemikiran Ajip menjadi sangat diperlukan.
Seperti Slamet, Taufiq Ismail pun punya kesan tersendiri terhadap Ajip. Dia mengaku telah puluhan tahun bersahabat dengan Ajip. ”Dan dalam persahabatan yang sudah cukup panjang ini, saya kira Ajip belum pernah pakai sepatu,” ungkap Taufik. Ucapan Taufik ini memang terbukti. Saat menghadiri acara ‘70 Tahun Ajip Rosidi’ tersebut, Ajip memang hanya mengenakan sandal jepit kulit.

Barangkali, sandal jepit itu menjadi wakil kehidupannya yang memang apa adanya. Bahkan untuk menjadi fenomena penting dalam dunia sastra, Ajip pun mengaku tidak pernah merancangnya secara khusus. ”Semuanya mengalir begitu saja,” tutur Ajip saat menyampaikan renungan perjalanan hidupnya dalam helatan tersebut.
Sumber: Harian Republika, 3 Februari 2008

Krisis Etika Politik

Indonesia berada dalam lumpur krisis etika politik (publik). Puncak gunung es krisis ini terlihat ketika para pejabat publik lebih mementingkan kariernya ketimbang menunaikan kewajiban dan tanggung jawabnya menyukseskan dan memuliakan jabatan yang diembannya. Kasus Andi Nurpati yang meninggalkan KPU merupakan salah satu yang mencolok dari kecenderungan pengabaian etika politik itu.

Setidaknya ada tiga prinsip etis yang harus dijunjung tinggi oleh setiap pejabat publik. Pertama, menghormati institusi karena institusi lebih besar dari pribadinya. Kedua, pejabat publik harus mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadinya. Ketiga, dalam menunaikan tugasnya, pejabat publik harus bersifat imparsial.

Ketika bersedia –bahkan mendaftarkan diri– untuk jabatan-jabatan tertentu, mestinya mereka menyadari bahwa kewajiban untuk menunaikan tugas itu hingga berakhirnya masa jabatan. Dengan meninggalkan jabatan sebelum waktunya, timbul kesan bahwa jabatan baru jauh lebih diinginkan dan lebih terpandang, yang secara tidak langsung merupakan pelecehan terhadap jabatan yang akan ditinggalkannya. Mereka juga lupa, ketika terpilih menduduki jabatan yang akan ditinggalkannya itu, mereka telah menutup kesempatan orang lain yang barangkali lebih bertanggung jawab.

Bagi Andi Nurpati, situasinya lebih buruk. Pertama, cara menampilkan dirinya yang secara simbolik menunjukkan kesalehan formal ternyata tidak memenuhi ekspektasi publik dalam esensi kesalehan etiknya. Kedua, menjadi aktivis partai pada umumnya merupakan stasiun perlintasan untuk menduduki jabatan publik. Akan halnya Andi Nurpati, jabatan publik justru jadi perlintasan untuk menjadi aktivis partai. Bukan saja hal itu merupakan bentuk pelecehan terhadap institusi KPU, melainkan juga menimbulkan tanda tanya ihwal kenetralan dan imparsialitasnya selaku komisioner KPU selama ini.

Krisis etika politik itu juga tidak hanya terjadi pada agen-agen masyarakat politik, melainkan juga melanda agen-agen masyarakat sipil. Bagaimana media, khususnya televisi, menayangkan kasus video porno Ariel Peterpan secara vulgar dan over-exposure merupakan puncak gunung es krisis etika dalam kehidupan masyarakat sipil.

Contoh lain yang bisa diajukan adalah ketidakmampuan masyarakat sipil untuk tidak hanyut dalam politik uang. Masyarakat sipil dibangun atas dasar keikhlasan-kesukare laan (voluntarism). Karena itu, kecenderungan melibatkan kuasa uang dalam pemilihan pimpinan ormas-ormas sosial-keagamaan merupakan bentuk pembunuhan terhadap watak dasar masyarakat sipil, yang membuatnya kehilangan kewibawaan eksistensial.

Dengan demikian, tampak jelas bahwa krisis etika politik itu meliputi dan melibatkan republik secara keseluruhan. Istilah republik, “res publica” (urusan publik), sendiri meliputi seluruh institusi, komunitas, dan wacana yang membentuk tatanan kehidupan publik; berarti jauh lebih luas ketimbang ranah pemerintah. Hollenbach berargumen, jika yang dimaksud dengan ranah politik itu meliputi keseluruhan aktivitas manusia dalam kehidupan publik, maka hal itu jauh lebih luas ketimbang sebatas institusi legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Dengan demikian, institusi civil society –media, komunitas agama, dan lain-lain– memiliki peran publik yang dapat mempengaruhi kebijakan publik dan kehidupan republik melalui pengaruhnya terhadap berbagai komunitas, wacana, serta pada pemahaman budaya warga negara.

Karena itu, usaha mengatasi krisis etika politik itu harus mengerahkan koreksi total atas karakter suprastruktur dan infrastruktur kehidupan publik. Pada tingkat suprastruktur, perlu diperkuat pemahaman pejabat publik mengenai “deontologi” , yakni prinsip-prinsip kewajiban dan tanggung jawab pejabat publik. Pokok pikiran keempat Pembukaan UUD 1945 (Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab) mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.

Etika politik dapat membantu usaha aparatur negara untuk membumikan falsafah dan ideologi negara yang luhur ke dalam realitas politik yang nyata. Etika politik mempersoalkan tanggung jawab manusia sebagai manusia serta manusia sebagai warga negara –terhadap negara, hukum yang berlaku, dan tatanan publik lainnya.

Dengan demikian, pendidikan moral seperti yang diajarkan oleh agama tidak cukup mengajarkan kesalehan personal. Perhatian perlu diluaskan ke arah kesalehan sosial (publik). Moral publik bukanlah penjumlahan jutaan moral perseorangan, melainkankan dibangun melalui pemupukan “modal moral” secara kolektif, dengan menginvestasikan potensi kebajikan perseorangan ini ke dalam mekanisme politik yang bisa mempengaruhi perilaku masyarakat.

Yudi Latif
Cendekiawan Muslim
[Perspektif, Gatra Nomor 34 Beredar Kamis, 1 Juli 2010]


CRITICAL PEDAGOGY

Secara bahasa, pedagogi berasal dari bahasa yunani kuno terdiri dari dua kata yaitu Pais yang berarti anak (child) dan Agi yang berarti memimpin (lead), jadi pedagogi berarti lead the child atau memimpin anak. Baca selanjutnya…….

http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2010/07/22/pendidikan-kritis/

1. Secara bahasa, pedagogi berasal dari bahasa yunani kuno terdiri dari dua kata yaitu Pais yang berarti anak (child) dan Agi yang berarti memimpin (lead), jadi pedagogi berarti lead the child atau memimpin anak. Dalam perkembangannya pedagogi sering dimaknai sebagai pendidikan/ilmu mendidik (ilmu mendidik anak yang belum dewasa), sedangkan mendidik/ilmu mendidik orang dewasa disebut andragogi. Meskipun demikian penggunaan istilah pedagogi sering dimaksudkan sebagai pendidikan dalam arti umum/luas (education) tanpa membedakan tingkatan usia kematangan seseorang.

Critical Pedagogy/Pendidikan Kritis
2. Pedagogi kritis (critical pedagogy) merupakan pendekatan pembelajaran yang berupaya membantu murid mempertanyakan dan menantang dominasi serta keyakinan dan praktek-praktek yang mendominasi (wikipedia). the term has traditionally referred to educational theory and teaching and learning practices that are designed to raise learners�f critical consciousness regarding oppressive social conditions. In addition to its focus on personal liberation through the development of critical consciousness, critical pedagogy also has a more collective political component, in that critical consciousness is positioned as the necessary first step of a larger collective political struggle to challenge and transform oppressive social conditions and to create a more egalitarian society. Pedagogi kritis (critical pedagogy) dapat dimaknai sebagai pendidikan kritis yaitu pendidikan yang selalu mempertanyakan mengkritisi pendidikan itu sendiri dalam hal-hal fundamental tentang pendidikan baik dalam tataran filosofis, teori, sistem, kebijakan maupun implementasi implementasi
3. Dalam tataran filosofis pedagogi kritis merupakan tantangan dan kritik akan kemapanan modernisme serta kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan yang bersifat oppresive dalam situasi sosial yang juga opresif karena mengacu pada pandangan metanarasi/grand narasi yang mengabaikan narasi-narasi lokal. Oleh karena itu pedagogi kritis sering diindukan/diilhami/terkait dengan mazhab Frankfurt dan post modernisme, non essensialisme karena tekanan yang amat kuat pada pendidikan sebagai praktek pembebasan manusia dari tatanan sosial ekonomi yang termanifestasikan dalam proses pendidikan. Pedagogi kritis mendapat pengaruh yang kuat dari pemikiran-pemikiran Paulo Freire (sering dipandang sebagai pelopor pemikir pedagogi kritis) seorang pendidik asal Brazil (pernah menjadi Menteri Pendidikan) yang dalam karya tulisnya (bukunya antara lain : Education as the practice of liberation, Pedagogy oh the oppressed, pedagogy of the heart, The Politic of Education, Culture, Power, and Liberation) menjelaskan/mengelaborasi bagaimana pendidikan harus dilaksanakan dalam upaya membebaskan manusia situasi sosial dan pendidikan yang menekan, mendominasi dan menjadikan manusia harus menerima apa adanya dalam situasi sosial yang ada tanpa menyadari dan mengkritisi situasi tersebut.
4. Pedagogi kritis mempunyai akar/dimensi ideologi politik dalam konteks perjuangan sosial/tranformasi kondisi sosial politik dari kekuasaan yang opresif untuk mencapai tatanan sosial politik yang adil dan egaliter, dimensi filosofis berkaitan dengan makna dan tujuan pendidikan terkait dengan pendidikan sebagai praktek pembebasan dan dimensi praktis pemberdayaan manusia/individu/peserta didik melalui konsep Conscientization (pewujudan kesadaran kritis/the coming to critical consciousness). konsentisasi akan membawa pada pendidikan yang membebaskan yang berfokus pada pengembangan kesadaran kritis melalui pemahaman hubungan antara masalah individu dan pengalaman dengan konteks sosial dimana individu itu berada, untuk itu langkah praxis penting untuk dilakukan sebagai pendekatan reflektif atas tindakan yang melibatkan siklus teori, aplikasi, evaluasi, refleksi dan kemudian kembali lagi pada teori. Siklus tersebut akan mendorong kesadaran kritis manusia akan diridan lingkungannya.
5. Dalam tataran praktek pendidikan/pembelajaran terdapat beberapa konsep penting yang menjadi bagian dari pedagogi kritis antara lain Constructivism, Banking concept of education, Problem posing education, Dialogical method. Meskipun Konsep-konsep tersebut terkait dengan seluruh dimensi dari pedagogi kritis, namun dalam implementasinya dapat terjadi meskipun mengacu pada kepentingan praktis pragmatis tanpa mengaitkannya dengan dimensi ideologi politis, sehingga pelaksanaan tersebut dapat dipandang sebagai bagian yang menyerap pedagogi kritis, baik karena kesadaran ideologis, maupun kesadaran akan pentingnya hal tersebut dalam meningkatkan mutu pendidikan guna mempu dalam menghadapi tantangan perubahan yang cepat.
6. Constructivism merupakan landasan filosofis bagi pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa (student centered learning), dimana siswa/peserta didik merupakan subjek yang aktif dalam mengkontruksi pengetahuan berdasarkan pengalaman melalui aksi dan refleksi (learning as an active process in which learners construct their own understanding and knowledge of the world through action and reflection. Constructivists argue that individuals generate rules and mental models as the result of their experiences with both other human subjects and their environments and in turn use these rules and models to make sense of new experiences). Untuk itu pembelajaran tidak bisa memandang bahwa peserta didik sebagai bejana yang harus diisi oleh guru/pendidik sebagaimana layaknya menabung di bank dan guru sebagai penabungnya untuk mengisi tabungan peserta didik yang masih kosong (education.. as an act of depositing, in which the students are the depositories and the teacher is the depositor ->Banking concept of education).
7. Untuk menjadikan peserta didik/siswa aktif dalam pemerolehan pengetahuan, maka diperlukan strategi dan metode yang menghadapkan siswa dengan masalah yang dialaminya melalui Problem posing education atau pendidikan hadap masalah dimana education as the process of transferring information, and embraces a view of education as consisting of acts of cognition that take place through dialogue. Students and teachers become critical co-investigators in dialogue with each other. Dalam kondisi ini tidak ada satu fihak mengajar fihak lain tapi semua fihak belajar Men teach each other, mediated by the world, by the cognizable objects which in banking education are �eowned�f by the teacher�h
8. Guna mengimplementasikan problem posing education dalam tataran praktis pembelajaran, maka metode dialog (Dialogical method) menjadi suatu cara kondusif yang dapat mengembangkan dan memperkuat proses pembelajaran bersama dalam metode ini semua mengajar dan semua belajar dengan cara ini pembelajaran menjadi sangat egaliter dimana tak ada fihak mendominasi fihak lain Pendidik dan Peserta didik sama-sama belajar dari masalah-masalah yang dialami dalam kehidupannya. in this method, all teach and all learn. The dialogical approach contrasts with the anti-dialogical method, which positions the teacher as the transmitter of knowledge, a hierarchical framework that leads to domination and oppression through the silencing of students�f knowledge and experiences. Metode dialog ini amat menentukan pendidikan yang benar seperti pernyataan Freire bahwa �gwithout dialog there is no communication, and without communication there can be no true education�g.
9. Pedagogi kritis sebenarnya bukan hal yang baru, setiap waktu banyak pakar mengkritisi pendidikan dari muali sistem sampai implementasi dalam tataran mikro operasional, semua itu pada dasarnya menjadi khasanah bagi kita untuk terus mencari upaya yang makin baik dalam meningkatkan mutu pendidikan bukan hanya dalam konteks output tapi juga dalam konteks peningkatan mutu kehidupan masyarakat dalam struktur sosial, politik dan ekonomi yang adil, egaliter dan sejahtera serta memanusiakan manusia manusiawi. Terlepas dari dimensi politik ideologi dan teori yang rumit, implementasi pembelajaran di kelas dapat mengambil manfaat dari pedagogi kritis ini untuk meningkatkan mutu pembelajaran dalam membantu generasi mendatang memiliki karakter yang baik serta kapabilitas produktif yang tinggi dengan basis nilai yang dapat menjadikan manusia manusia***

Sumber: adjatsoedra <akhmadsudrajat@gmail.com>,  “Apa itu Critical Pedagogy?”, in: DIKBUD@yahoogroups.com, Friday, 23 July, 2010, 2:48 PM

Tan Malaka dan Buku-Buku Penjebol Wacana

SEBAGAIMANA diutarakan Goenawan Mohamad, pada hari-hari dalam bulan Agustus 1945, yang runtuh bukan sebuah kekuasaan politik. Hindia Belanda sudah tidak ada, otoritas pendudukan Jepang yang menggantikan juga baru saja kalah. Yang ambruk adalah sebuah wacana.
Sebuah wacana adalah sebuah bangunan perumusan. Tapi, yang berfungsi di sini bukan sekadar bahasa dan lambang. Sebuah wacana dibangun dan ditopang kekuasaan dan sebaliknya, membangun serta menopang kekuasaan itu. Ia mencengkeram. Kita takluk dan bahkan takzim kepadanya. Sebelum 17 Agustus 1945, ia membuat ribuan manusia tak mampu menyebut diri dengan suara penuh, ”kami, bangsa Indonesia” -apalagi sebuah ”kami” yang bisa ”menyatakan kemerdekaan” (Tempo, 8/09).
Ya, Agustus adalah puncak gelora revolusi. Jika kemudian sebuah revolusi dimaknai sebagai ”menjebol dan membangun”, yang dijebol adalah wacana kolonial, sedangkan yang dibangun adalah wacana kebangsaan, keindonesiaan: kami adalah bangsa Indonesia.
Terkait hal itu, ungkapan ”pengetahuan adalah kekuasaan” dari Francis Bacon, tampaknya, benar-benar diresapi oleh Soekarno, Mohammad Hatta, Tan Malaka, Sutan Sjahrir, Moh. Yamin, Sukarni, Chairul Shaleh, dan para tokoh pergerakan lainnya.
Misalnya, Sjahrir yang tekun membaca Immanuel Kant, Karl Marx, John Stuart Mill, hingga Ortega Y. Gasset membawanya pada kesimpulan, ”Timur makin memerlukan ilmu pengetahuan dan rasionalisme Barat. Timur tidak lagi memerlukan mistisme dan kepasrahan yang membuatnya menderita.”
Kemudian, Mohammad Hatta suatu saat menulis esai Hindiana! Esai itu berkisah tentang seorang janda kaya bernama Hindiana. Dia menyesal menikah dengan Wollandia karena suami barunya itu mengeruk habis harta Hindiana. Alegori dalam esai Hatta tersebut membuat pemerintah kolonial gelisah dan tak mengira seorang pribumi muda mampu menulis sarkasme seperti itu.
Di antara para tokoh tersebut, yang paling fenomenal sekaligus paling dilupakan adalah Ibrahim Datuk Tan Malaka. Lewat tulisan yang berjudul Naar de Republiek (Menuju Republik Indonesia) pada 1925, Tan Malaka adalah orang pertama yang menggulirkan pemikiran secara tertulis tentang konsep berdirinya negara-bangsa bernama Republik Indonesia. Gagasan itu jauh lebih dulu daripada pemikiran serupa yang dituliskan Hatta dalam Indonesia Vrije(Indonesia Merdeka): pleidoi Hatta di depan Pengadilan Belanda di Den Haag pada 1928 maupun Menuju Indonesia Merdeka yang ditulis Soekarno pada 1933.
Tan Malaka juga merupakan prototipe pejuang kemerdekaan yang militan dan punya kemampuan lengkap: cerdas dan kreatif di level gagasan, tapi juga cekatan dan ulet dalam mengorganisasi massa rakyat. Tan membuktikannya dengan menulis buku-buku revolusioner, inspiratif, sekaligus membangkitkan semangat anti kolonialisme. Di antaranya, Massa Actie,MadilogDari Penjara ke Penjara, dan Gerpolek.
Khusus untuk buku Massa Actie (terbit 1926), diakui terus terang oleh tokoh pergerakan dan bapak bangsa lain menjadi inspirasi utama bagi mereka untuk meneguhkan idealismenya dalam mengusir penjajahan dari bumi Indonesia. Bahkan, bagi Soekarno, buku itu merupakan ilham sekaligus bahan kutipan untuk menyusun Indonesia Menggugat: pleidoinya yang akhirnya sangat tersohor itu. Tak ketinggalan, frasa ”Indonesia tanah tumpah darahku” dalam lagu Indonesia Raya diakui oleh W.R. Supratman diambil dari bagian akhir buku Massa Actie.
Selama 51 tahun hidupnya, Tan menjelajahi tak kurang dari 21 tempat dan 11 negara dengan kondisi sakit-sakitan serta pengawasan ketat agen-agen Interpol. Mulai Minangkabau (tanah kelahirannya) hingga melanglang buana ke Belanda, Jerman, Inggris, Moskow, Filipina, Burma, Beijing, Thailand, dan kembali lagi ke Indonesia untuk bergerilya ke Banten, Jakarta, Surabaya, Purwokerto, Jogjakarta, hingga tewas ”dibunuh” di Kediri pada 21 Februari 1949. Semua petualangan dan pengorbanan itu dilalui demi satu hal: kemerdekaan Indonesia.
Dalam proses tersebut, Tan juga menghasilkan 23 karya tulis yang turut menerangi obor revolusi. Di antaranya, Parlemen atau Soviet (1920), Si Semarang dan Onderwijs (1921), Naar de Republiek Indonesia (1925), Massa Actie (1926), Manifesto Bangkok (1927), Aslia Bergabung (1928), Madilog (1943), Muslihat (1945), Thesis (1946), Islam dalam Tinjauan Madilog (1948), Pandangan Hidup (1948), Kuhandel di Kaliurang (1948), dan Gerpolek (1948).
Sebagaimana diwartakan majalah Tempo (17 Agustus 2008), semua fakta perjalanan hidup Tan Malaka tersebut diungkap oleh sejarawan Belanda Harry Albert Poeze dalam buku setebal 2.200 halaman yang berjudul Vurguisd en Vergeten, Tan Malaka, de Linkse Beweging en de Indonesische Revolutie (Tan Malaka, Dihujat, dan Dilupakan, Gerakan Kiri dan Revolusi Indonesia).
Bak pedang bermata ganda. Di satu sisi, buku itu adalah ensiklopedia lengkap tentang Tan Malaka yang akan memudahkan kita mempelajari sepak terjang Tan Malaka dalam merintis berdirinya republik ini. Di sisi lain, buku tersebut juga menampakkan ironi pemerintah Indonesia: alangkah malunya bangsa kita ketika mengetahui bahwa justru seorang sejarawan Belanda yang proaktif mengungkap sisi-sisi kepahlawanan Tan Malaka. Sedangkan pemerintah Indonesia tidak peduli sama sekali, bahkan seolah ingin menghapus nama Tan Malaka dari sejarah Indonesia. (*)

*) MOHAMMAD AFIFUDDIN , bergiat di Lingkar Studi Filsafat Sense of Aufklarung Community PMII Jember
**) Dikronik dari Jawa Pos edisi 6 Desember 2009

Adat Dalam Politik Indonesia

BERITA BUKU


Adat Dalam Politik Indonesia

Judul Asli: The revival of tradition in Indonesian politics: the deployment of adat from colonialism to indigenism

Kategori: Politik

Penyunting: Jamie S. Davidson, David Henley, Sandra Moniaga

Edisi pertama: Mei 2010

xxii+456 hlm. : ill. : 16×24 cm
ISBN: 978-979-461-753-3

Desain cover: Iksaka Banu

Harga: Rp. 75.000,00

Renungan Tentang G30s/PKI dan Orde Baru

Sumber: http://pemudaindonesiabaru.blogspot.com/2009/09/renungan-tentang-g30spki-dan-orde-baru.html

Kamis, 10 September 2009

Renungan Tentang G30s/PKI dan Orde Baru –
Rejim militer Orde Baru yang dikepalai Suharto selama 32 tahun telah memerintah dengan mentrapkan berbagai macam “peraturan perundang-undangan gila “, yang
ditujukan bagi para eks-tapol atau orang-orang yang pernah ditahan, yang
menurut Kopkamtib berjumlah 1.900 000 orang. Peraturan
perundang-undangan yang paling sedikitnya ada 30 macam ini, memang
terutama sekali berlaku bagi seluruh anggota PKI dan ormas-ormas yang bernaung di bawah PKI. Namun, dalam prakteknya
banyak sekali orang yang tidak ada sangkut-pautnya dengan PKI pun
ikut-ikut menderita kesulitan dengan adanya berbagai peraturan yang
aneh-aneh itu.

Seperti kita ingat atau kita ketahui ada
peraturan ” Surat bebas G30S “bagi orang yang melamar pekerjaan.
Bahkan, ada yang untuk sekolah pun diharuskan punya surat ini. Ada pula
peraturan yang gila juga, yaitu apa yang dinamakan “bersih lingkungan ”
Artinya, kalau ada orang yang salah satu saja di antara
sanak-saudaranya yang diduga atau dituduh dekat dengan PKI atau
organisasi-organisa si kiri maka ia akan mendapat berbagai kesulitan.

Istilah
« tidak terlibat baik langsung maupun tak langsung dalam gerakan kontra
revolusi G30S/PKI » merupakan momok yang mengancam banyak orang selama
puluhan tahun. Bahkan, yang lebih gila lagi, adalah bahwa ancaman ini
berlaku juga bagi anak-cucu mereka, walaupun mereka jelas-jelas sekali
tidak tahu menahu sama sekali dengan G30S.

Dengan membaca kembali
bahan dari LPR KROB (Lembaga Perjuangan Rehabilitasi Korban Rejim Orde
Baru) di bawah ini kita melihat bahwa rejim militer Suharto sudah
melakukan kejahatan besar sekali, dengan membikin peraturan atau
perundang-undangan yang diskriminatif dan menyusahkan banyak orang, dan
selama puluhan tahun pula ! Dalam hal ini peran Golkar adalah sama saja
busuknya atau jahatnya dengan golongan militer. Dosa-dosa besar Golkar
tidak bisa dipisahkan dengan dosa para pimpinan militer pendukung
Suharto. Golkar dan kontra-revolusi yang dibenggoli oleh Suharto adalah
satu dan senyawa.

Silakan para pembaca menyimak kembali dan
merenungkan dalam-dalam berbagai hal yang diutarakan oleh dokumen LPR
KROB bulan September 2006, yang berikut di bawah ini.

Tragedi 65/66

Tragedi 65/66 terjadi 41 tahun yang lalu.
Rangkaian peristiwa yang saling berkaitan antara yang satu dengan
lainnya. Dilaksanakan tahap demi tahap untuk memuluskan tercapainya
tahapan terakhir. Terkenal dengan kudeta merangkak.G30S 1965. Dalam
peristiwa ini mengakibatkan korban dibunuh, 6 orang jenderal dan 1 orang
perwira.

Tragedi 65/66, Pembantaian Massal

Tanggal 17
Oktober 1965 pasukan elite RPKAD dipimpin Kolonel Sarwo Edhi Wibowo
menuju Jawa Tengah. Tanggal 22 Oktober 1965 terjadi pembantaian massal
selama dua minggu di Jawa Tengah; diteruskan di Jawa Timur selama satu
bulan dan kemudian beralih di Bali. Di Sumatera Utara pembantaian
dilaksanakan 1 Oktober 1965. Pembantaian yang sama terjadi di daerah
lain di Indonesia.

Penyalahgunaan SP (Surat Perintah) 11
Maret 1966

Penerima SP, Soeharto menyalahgunakan SP 11 Maret 1966
oleh pemberinya, Soekarno. SP 11 Maret 1966 adalah pendelegasian
kekuasaan (delegation of authority) tetapi ditafsirkan oleh penerimanya,
Soeharto, sebagai pemindahan kekuasaan (transfer of authority).
Beranjak dari pengertian yang salah ini, digunakan oleh Soeharto untuk
menangkap menteri, pembantu setia Bung Karno, dengan alasan diamankan.
Tidak hanya para menteri, tetapi pengikut Bung Karno dari partai-partai
nasional dan Islam, 125 ormas buruh, tani, wanita, pemuda,
pelajar/mahasiswa, seniman/sastrawan, guru, pamong desa, etnis Tionghoa,
semuanya dilibas.

Kudeta terhadap Presiden RI yang sah,
Soekarno Tahapan akhir rangkaian peristiwa ini adalah tujuan sebenarnya
yang dituju. Kudeta Presiden RI yang sah, Soekarno. Melalui MPRS yang
sudah dibongkar-pasang agar dianggap konstitusional, Soeharto diangkat
menjadi Presiden RI pada tahun 1967.Kudeta merangkak ini didukung
sepenuhnya oleh CIA (AS).

Sukses di Jakarta ada kemiripan dengan
kejadian di Cile 1970. Ketika itu CIA melaksanakan misi amat rahasia,
melakukan pembunuhan terhadap Jenderal Schneider, Kepala Staf AD Cile
yang telah menolak melakukan kudeta untuk menghalangi pemilihan Salvador
Allende sebagai presiden. Selanjutnya, CIA mendukung komplotan AD Cile
melakukan kudeta berdarah terhadap Presiden Allende yang telah terpilih
secara demokratis. Jenderal Pinochet naik tahta. Bandingkan nasib
Jenderal Schneider dan Jederal A Yani, Allende dengan Bung Karno. Salah
satu operasi penyesatan

CIA untuk meningkatkan suhu politik di
Cile dengan menyebarkan kartu-kartu kepada tokoh serikat buruh kiri
maupun para perwira militer kanan dengan tulisan Djakarta ce acerca
(Jakarta sedang mendekat).

Tap MPRS 25/1966 tentang
Pembubaran dan Pelarangan PKI merupakan instrumen politik bagi Soeharto
dan pendukungnya untuk “membersihkan ” mereka yang loyal terhadap
Soekarno di kabinet Dwikora, MPRS, DPRGR. Kemudian melalui UU No 10/1966
tentang Kedudukan MPRS dan DPRGR, Soeharto mengangkat orang-orang
kepercayaannya untuk menduduki jabatan anggota MPRS, DPRGR dan kabinet
tandingan yang disebut kabinet Ampera terutama dari golongan militer.

Dalam
UU No 10/1966 untuk pertama kali muncul istilah tidak terlibat baik
langsung maupun tak langsung dalam gerakan kontra revolusi G30S/PKI dan
atau organisasi terlarang/terbubar lainnya, terutama menyangkut
persyaratan untuk menduduki jabatan politik atau publik.

Peristiwa
1965 merupakan tahun pembatas zaman. Zaman berubah antara sebelum 1965
dan sesudahnya. Perubahan itu terjadi dalam bidang ekonomi, politik dan
sosial budaya secara serentak. Ajaran Bung Karno untuk menentukan rah
revolusi Indonesia dihancurbinasakan.

Sesudah tahun
1965, politik luar negeri berubah total. Dari nonblok menjadi pro barat,
menjadi pengikut AS. Ekonomi Indonesia yang dulunya berdikari berubah
menjadi ekonomi yang tergantung pada modal asing. Dalam bidang
kebudayaan, sebelum 1965, bebas berpolemik; sesudah 1965 budaya
seolah-olah satu, menjadi monolitik. Tidak ada lagi perbedaan, semua
seragam.

Tindakan Keji

Tragedi 65/66,
kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pembunuhan warga negara tak
bersalah menurut keterangan almarhum Jenderal Sarwo Edhi Wibowo Komandan
Resimen RPKAD kepada Permadi SH berjumlah 3 juta orang. Kuburan massal
berserakan di berbagai tempat di Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, Sumatera
Utara dan tempat-tempat lain. Belum lagi mayat-mayat yang dimasukkan
luweng dan dibuang di sungai-sungai.

Penahanan/pengasingan/dihukum berjumlah 1.900.000 orang menurut keterangan resmi Kopkamtib.
Penjara di seluruh Indonesia dijadikan tempat tahanan. Bila penjara
sudah penuh, gedung lainnya dipergunakan seperti Gudang Padi di
Bojonegoro (Jawa Timur).

Pulau Nusakambangan, Pulau Buru,
Plantungan, Pulau Kemarau (Sumatera Selatan) dijadikan tempat
pengasingan/ konsentrasi kam. Dengan mengerjapaksakan tapol didirikan
tempat-tempat isolasi di beberapa daerah seperti Argosari (Kalimantan
Timur), Loe Mojong (Sulawesi Selatan), Nanga-Nanga, Kendari (Sulawesi
Tenggara), Wadas Lintang, Brebes Jawa Tengah.

Penangkapan dan penahanan seringkali disertai dengan perampasan harta
benda seperti rumah, tanah, uang, perhiasan, surat-surat berharga.
Selama masa penahanan tapol mengalami interogasi yang disertai
penyiksaan, dipukuli dengan tangan kosong, atau dengan alat, digunduli,
disetrum dan dipaksa menyaksikan penyiksaan tahanan lainnya.

Bagi tapol perempuan mengalami pelecehan seksual bahkan ada yang
diperkosa berkali-kali. Ibu-ibu tapol yang mengandung terpaksa
melahirkan dalam tahanan/penjara. Isteri tapol laki-laki dijadikan
sasaran rayuan gombal aparat negara. Sebagian dari mereka yang ditahan
dalam usia sangat muda sehingga kehilangan kesempatan untuk menikmati
masa muda, terpaksa putus sekolah dan bereproduksi.

Setidaknya ada dua cara yang digunakan dalam proses “pembersihan ”
terhadap mereka yang dituduh sebagai orang komunis.

Pertama: cara nonformal, yaitu operasi “pembersihan: tanpa proseduryang
oleh pihak militer dengan memobilisasi organisasi-organisa si
paramiliteryang bernaung di berbagai organisasi. Kelompok ini diberi
kewenangan untuk bertindak menjadi hukum dan hakim sekaligus.

Kedua: secara formal penangkapan dan pemeriksaan terhadap
orang-orang yang dituduh komunis dilakukan oleh sebuah sistem atau
lembaga di bawah Kopkamtib atau Pelaksana Khusus Daerah (Laksusda). Di
tingkat pusat, disebut Tim Pemeriksa Pusat (Teperpu); di daerah disebut
Tim Pemeriksa Daerah (Teperda). Tim diberi otoritas untuk melakukan
proses screening terhadap semua orang yang dituduh sebagai komunis,
kemudian membuat klasifikasi dan penggolongan. Setelah melalui screening
para tahanan dikirimkan ke kam-kam tahanan. Tidak ada jaminan kepastian
hukum terhadap jutaan tahanan yang dituduh komunis.

Dengan demikian “pembersihan” terhadap mereka yang dituduh komunis
dijalankan sangat sistematis dengan menggunakan hirarki kekuasaan,
melalui penerbitan peraturan maupun tindakan aparat; dan terjadi secara
meluas di seluruh wilayah RI. Kopkamtib tak lain seperti mesin penggilas
yang digunakan untuk melumatkan siapapun di persada tanah air Indonesia
tercinta yang hendak melawan kekuasaan Soeharto, kekuasaan Orde Baru.

Perlakuan Yang Diskriminatif

Sampai tahun
1979, datang tekanan dari dunia internasional, terutama dari Amnesti
Internasional dan negara-negara donor. Mereka mendesak Indonesia untuk
mengeluarkan para tahanan politik dari kam-kam tahanan sebagai prasyarat
untuk cairnya bantuan internasional bagi pemerintah Indonesia.

Tahun 1979, tapol secara formal dibebaskan. Dalam Surat
Pembebasan / Pelepasan dinyatakan bahwa mereka tidak terlibat dalam
peristiwa G30S/PKI. Dalam kenyataannya, pembebasan bukan berarti
kebebasan tanpa syarat bagi mantan tapol, mereka masih dikenakan « ”
wajib lapor” kepada pejabat dan lembagakemiliteran yang ada di sekitar
tempat tinggalnya.

Tindakan demikian dianggap belum
cukup. Mantan tapol diberlakukan berdasarkan peraturan yang
diskriminatif. Tidak kurang dari 30 peraturan perundang-undangan yang
diskriminatif diterbitkan, antara lain:

Surat Edaran BAKN
No 02/SE/1975 tentang tidak diperlukan Surat Keterangan Tidak Terlibat
dalam G30S/PKI bagi pelamar calon pegawai negeri sipil yang pada tanggal
1 Oktober 1965 calon ybs masih belum mencapai 12 tahun penuh.

Keppres No 28/1975 tentang Perlakuan terhadap mereka yang terlibat PKI
Golongan C. Golongan C dibagi menjadi Golongan C1, C2, dan C3. Terhadap
pegawai tindakan administratif sbb: Golongan C1 diberhentikan tidak
dengan hormat sebagai pegawai negeri; Golongan C2 dan C3 dikenakan
tindakan administratif lainnya dengan memperhatikan berat ringannya
keterlibatan mereka.

SK No 32/ABRI/1977 tentang Pemecatan
sebagai Pegawai TNI karena dituduh

terlibat PKI. Inmendagri No
32/1981 tentang Pembinaan dan Pengawasan Bekas Tahanan dan Bekas
Narapidana G30S/PKI. Larangan menjadi pegawai negeri sipil, anggotan
TNI/Polri, guru, pendeta dan lain sebagainya bagi mereka yang tidak
bersih ingkungan. Pada KTP mantan tapol dicantumkan kode ET.

Keppres No 16/1990 tentang Penelitian Khusus bagi Pegawai Negeri RI.
Penelitian khusus bukan hanya ditujukan kepada korban langsung tetapi
berlaku uga bagi anak dan/atau cucu korban yang dituduh terlibat
G30S/PKI.

Kepmendagri No 24/1991 tentang Jangka Waktu
berlakunya KTP bagi penduduk berusia 60 tahun ke atas. KTP seumur hidup
tidak diberlakukan bagi warga negara Indonesia yang terlibat langsung
atau pun tidak langsung dengan Organisasi Terlarang (OT).

Permendagri No 1.A/1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
dalam rangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan. KTP yang berlaku
seumur hidup hanya berlaku bagi WNI yang bertempat tinggal tetap dan
tidak terlibat langsung atau pun tidak langsung degnan Organisasi
Terlarang (OT).

Inmendagri No 10/1997 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Bekas Tahanan dan Bekas Narapidana G30S/PKI. Inmendagri ini
sebagai pengganti Inmendagri No 32/1981. Ketentuan dan larangan masih
tetap sama seperti Inmendagri No 32/1981. Perubahannya adalah kode ET
tidak dicantumkan lagi pada KTP mantan tapol, tetapi pada KK (Kartu
Keluarga) tetap dicantumkan kode ET.

UU No 12/2003 tentang
Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD

Provinsi/Kabupaten/ Kota.
Syarat anggota DPR, DPD, DPD Provinsi / Kabupaten/Kota bukan bekas
anggota organisasi terlarang PKI termasuk organisasi massanya atau bukan
orang yang terlibat langsung dalam G30S/PKI.

Kekerasan
struktural berupa peraturan yang diskriminatif tidak hanya tertuju
kepada mantan tapol korban Tragedi 65/66 tetapi juga terhadap anak dan
cucu mereka. Perlakuan demikian telah memporakporandakan harapan dan
masa depan jutaan warga negara Indonesia termasuk ribuan warga negara
Indonesia di luar negeri yang dicabut paspor mereka secara paksa oleh
KBRI setempat. Dampak peristiwa ini dirasakan oleh korban Tragedi 65/66
baik berupa stigmatisasi sebagai orang yang tidak “bersih lingkungan ”
atau pun diskriminasi dalam hak politik, sosial dan ekonomi.

Secara umum proses diskriminasi terhadap korban Tragedi 65/66 dimulai
etika secara sepihak keputusan politik dikeluarkan oleh Jenderal
Soeharto yang ditunjuk sebagai Panglima Kopkamtib oleh Presiden
Soekarno. Keputusan politik dikeluarkan Jenderal Soeharto tanggal 12
Maret 1966 untuk membubarkan dan melarang PKI dan semua organisasi yang
dicurigai berasas/berlindung/ bernaung di awahnya dari pusat sampai di
seluruh wilayah Indonesia.

Pemerintahan Daerah melalui
Peraturan Daerah (Perda) membatasi hak politik mantan tapol dan
keluarganya terutama untuk partisipasi politik di tingkat lokal. Jabatan
Kepala Desa hingga anggota legislatif tingkat daerah mengharuskan
calonnya “bebas G30S/PKI”

Setelah rezim Soeharto tidak lagi
berkuasa beberapa peraturan dan kebijakan yang mendiskriminasikan mantan
tapol dan keluarganya dicabut. Badan Koordinasi Keamanan dan Stabilitas
Nasional (Bakorstanas) lembaga pengganti Kopkamtib pada pemerintahan
Presiden Abdurrahman Wahid telah dibubarkan melalui Keppres No 38/2000.
Dinas Sosial Politik (Dissospol) lembaga sipil yang diberi otoritas
melakukan proses “penelitian khusus”(litsus) terhadap masyarakat sipil
telah dihapuskan. Tetapi pergantian rezim ternyata bukan jaminan bahwa
praktik diskriminasi tidak lagi diberlakukan.

Perjuangan
menuntut Rehabilitasi, Kompensasi, Restitusi, dan Penghapusan

Diskriminasi
Warga negara Indonesia korban Tragedi 65/66 tidak pernah dihukum
bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum yang tetap. Setelah dibebaskan diperlakukan secara diskriminatif.

Rehabilitasi menjadi tuntutan utama bagi mantan tapol Tragedi
65/66 setelah beberapa tahun dibebaskan tanpa kebebasan. Setelah
terbentuknya lembaga yang menghimpun dan menyatukan korban Tragedi 65/66
perjuangan menuntut rehabilitasi, kompensasi, restitusi dan menghapus
diskriminasi berjalan lebih terorganisasi.

Berbagai jalan
dan cara telah ditempuh; 6 (enam) kali mengajukan

permohonan
kepada Presiden RI, menemui Ketua MA RI, mengajukan gugatan class action
kepada Pengadilan Negeri, mengajukan pengujian (judicial review)
terhadap Pasal-Pasal UU yang bertentangan dengan UUD Negara RI 1945,
membeberkan Tragedi 65/66 dalam sidang Komisi Tinggi HAM PBB, mengirim
surat kepada Sekjen PBB.

Hasil yang Bisa Dicapai

Perjuangan untuk menuntut rehabilitasi umum, kompensasi, restitusi
serta penghapusan diskriminasi cukup lama dan tak kenal lelah telah
dilakukan; baik melalui lembaga korban sendiri maupun dengan menggalang
kerja sama dengan LSM dan semua pihak yang sama-sama memperjuangkan
terwujudnya demokrasi, kebenaran, keadilan dan HAM. Dan jerih payah yang
sudah dilakukan hasil yang bisa dicapai tidak bisa dikatakan tidak ada
sama sekali. Tetapi memang masih belum memenuhi harapan.

Persyaratan Rehabilitasi Umum

Dan hasil pertemuan antara
delegasi mantan tapol Tragedi 65/66 yang dipimpin Sumaun Utomo, Ketua
Umum DPP LPR-KROB dengan Ketua MA RI (14/3/2003) maka Ketua MA RI
mengirim surat kepada Presiden RI tentang permohonan rehabilitasi Korban
Tragedi 65/66. Kemudian disusul surat Wakil Ketua DPR RI dan Ketua
Komnas HAM kepada Presiden RI tentang masalah yang sama. Dengan demikian
rehabilitasi umum dengan adanya pertimbangan tersebut dilihat dari
segi:

Hukum

Surat Ketua MA RI No KMA/403/VI/2003,
12/6/03, Perihal permohonan

rehabilitasi.

Politik

Surat Wakil Ketua DPR RI No KS.02/37.47/ DPR RI/2003
Sifat: Penting, Derajat:

Segera, 25/7/2003, Perihal Tindak Lanjut
surat MA RI.

Kemanusiaan

Surat
Komnas HAM No 147/TUA/VII/ 2003, 25/8/2003, Perihal Rehabilitasi

terhadap
para korban G30S/PKI 1965.

Surat Komnas HAM No
33/TUA/II/2005, 8/2/2005, Perihal Pemulihan mantan

tahanan
politik yang dikaitkan dengan Peristiwa G30S/PKI

Maka
tak ada alasan bagi Presiden RI untuk tidak menggunakan hak

prerogatifnya
menurut Pasal 14 ayat (1) UUD 1945 mengeluarkan Keppres

Rehabilitasi
Umum terhadap korban Tragedi 65/66.

Penghapusan
Diskriminasi

Putusan MK RI, 24/2/2004

Permohonan pengujian (judicial review) Pasal 60 huruf (g) UU No 12/2003
yang diajukan oleh DPP LPR-KROB kepada MK RI (17/11/2003) yang
sebelumnya masalah yang sama diajukan oleh Deliar Noor dkk,
menghasilkan: Putusan Perkara No 011-017/PUU- I/2003, 24/2/2004 yang
menyatakan bahwa Pasal 60 huruf (g) UU No 12/2003 bertentangan dengan
UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dengan putusan ini hak politik korban Tragedi 65/66 telah dipulihkan
dan hak kewarganegaraan korban Tragedi 65/66 telah dikembalikan, yang
selama 39 tahun telah dirampas secara sewenang-wenang tanpa dasar hukum.

Sebagai warga negara korban Tragedi 65/66 tidak hanya sebagai
pemilih aktif tetapi sekaligus pemilih pasif. Akses untuk dicalonkan
sebagai anggota badan legislatif baik di pusat maupun di daerah terbuka.
Putusan ini dinilai bersejarah, karena sebelum putusan diterbitkan
sebagai warga negara korban Tragedi 65/66 diperlakukan secara
diskriminatif dan dikucilkan. Dampak dari putusan MK RI ini beberapa
peraturan yang diskriminasi dicabut, peraturan baruditerbitkan.

Permendagri No 28/2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran
Penduduk

dan Pencatatan Sipil di Daerah

Pasal 16 ayat (5),
KTP untuk penduduk WNI yang berusia 60 tahun ke atas berlaku seumur
hidup.

Pasal 74, dengan berlakunya Peraturan ini Peraturan
Kepala Daerah mengenai penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan
pencatatan sipil agar disesuaikan.
Pasal 77 ayat (3), Permendagri No
1.A/1995 dinyatakan tidak berlaku.

Sebelum berlakunya Kep
Mendagri No 24/1991 dan Permendagri No 1.A/1995. Mengenai Kepmendagri
No 24/1991 sesuai dengan surat jawaban Mendagri kepada DPP LPR-KROB
dinyatakan sudah diganti dengan Permendagri No 28/2005 (surat Mendagri
No 474.4/874/MD, 27/3/2006).

Sejak terbitnya Permendagri No
28/2005 maka status kewarganegaraan korban Tragedi 65/66 setara dengan
warga negara Indonesia lainnya. UU No 12/2006 tentang Kewarganegaraan
Republik Indonesia Asas yang digunakan UU No 12/2006 menganut asas
persamaan dalam hukum dan asas nondiskriminatif yang berhubungan dengan
suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan jender.

Dengan
diterbitkannya UU No 12/2006, UU No 62/1985 tentang Kewarganegaraan
tidak berlaku dan tidak ada lagi warga negara keturunan karena semua
adalah WNI.

Penjelasan Pasal 2, bahwa yang dimaksud ?Bangsa
Indonesia Asli? adalah orang Indonesia yang menjadi WNI sejak
kelahirannya dan tidak pernah menerima ewarganegaraan lain atas kehendak
sendiri. UU No 12/2006 tidak mensyaratkan SBKRI (Surat Bukti
Kewarganegaraan Republik Indonesia) dan sejenisnya, cukup akta lahir.

Dengan demikian warganegara korban Tragedi 65/66 dari etnis apapun
termasuk etnis Tionghoa tidak didiskriminasikan. Pasal 42, warganegara
Indonesia yang bertempat tinggal di luar wilayah negara RI selama 5
(lima) tahun atau lebih tidak melaporkan diri kepada Perwakilan RI
sebelum UU ini diundangkan dapat memperoleh kembali kewarganegaraannya
dengan mendaftarkan diri di Perwakilan RI dalam waktu paling lambat 3
(tiga) tahun sejak UU ini diundangkan sepanjang tidak mengakibatkan
kewarganegaraan ganda.

Sejak Putusan MK RI bahwa Pasal
60 huruf (g) UU No 12/2003 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat (24/2/2004) maka terbit Permendagri No
28/2005 (5/7/2005) tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan Sipil di Daerah dan UU No 12/2006 (1/8/2006) tentang
Kewarganegaraan RI.

Tetapi masih ada peraturan yang
diskriminatif belum dihapus seperti Keppres No 28/1975, Surat Edaran No
02/SE/1975, Inmendagri No 10/1997. Utamanya yang bersangkutan dengan
masalah pelanggaran HAM berat yang terjadi 41 tahun yang lalu, Tragedi
65/66 belum ada upaya untuk dituntaskan. Penghapusan diskriminasi hanya
sebagian dari keseluruhan penyelesaian masalah korban

Tragedi
65/66, belum merupakan pemecahan secara esensiil.

Penyelesaian masalah korban Tragedi 65/66 ialah:

Negara harus mengakui bahwa Tragedi 65/66 adalah pelanggaran HAM berat
oleh negara. Negara harus minta maaf pada korban dan rakyat Indonesia.
Penanggung jawab pertama dan utama harus diadili.

Negara
harus memenuhi hak korban seperti yang tertera dalam Konvenan PBB,yaitu
rehabilitasi, kompensasi, restitusi yang merupakan hak melekat pada
korban tanpa mempermasalahkan pelakunya teridentifikasi atau tidak.
Negara harus menjamin bahwa peristiwa serupa seperti itu tidak akan
terjadi lagi.

Peraturan perundang-udangan sebagai
landasan untuk menyelesaikan masalah korban Tragedi 65/66 sudah
tersedia. Yang pasti, peraturan itu bukan sekedar hiasan pada lembar
tumpukan kertas. Pemerintah harus berlapang dada, menunjukkan kemauan
baik dan niat yang sungguh-sungguh.

41 tahun telah
berlalu, nasib korban Tragedi 65/66 masih tak menentu. Teringat selalu
kata-kata mutiara Bung Karno (17 Agustus 1960), ” Hak tak dapat
diperoleh dengan mengemis, hak hanya dapat diperoleh dengan perjuangan ”
***
Sumber: http://sejarahsosial.org/ltp/2005/07/25/perempuan-korban-menggugat-senyap-sebuah-catatan-pandangan-mata/
Perempuan Korban Menggugat Senyap: Sebuah
Catatan Pandangan Mata

Posted on 07/25/2005
by issi

Pada 24 Juli 2005 Lingkar Tutur Perempuan mendapat
kehormatan menjadi saksi sejarah reuni para perempuan korban Tragedi
1965 di Yogyakarta. Acara yang diberi nama “Temu Rindu Menggugat Senyap”
ini berlangsung selama kurang lebih 5 jam tanpa ada gangguan yang
berarti dan membuka ruang pengungkapan kebenaran tentang salah satu
tragedi kekerasan paling berdarah di negeri ini. Di bawah ini adalah
catatan pengamatan kami selama acara berlangsung. Selamat membaca!

Membuka Ruang Jumpa dan
Mengungkap Rasa
Sekitar pukul 10.00 pagi, hari Minggu, 24 Juli 2005,
satu persatu hadirin memasuki pelataran SMKI (Sekolah Menengah Karawitan
Indonesia), Bugisan, Yogyakarta. Sebagian besar dari mereka adalah
perempuan lanjut usia yang berjalan perlahan dari pelataran parkir yang
cukup luas menuju meja penerima tamu. Mereka kemudian disambut oleh
sejumlah perempuan muda, petugas among tamu, dan dibimbing
memasuki pendopo berukuran sekitar 20×20 meter. Di pendopo sudah
tergelar tikar-tikar untuk duduk lesehan dan tersedia pula belasan kursi
untuk para perempuan yang tidak bisa lagi duduk lesehan.

Para perempuan lanjut usia itu adalah korban tragedi 1965 yang
berasal dari berbagai kota di Jawa, antara lain Yogyakarta, Solo,
Semarang, Purwokerto, Cilacap, Kebumen, Klaten, Boyolali, Blitar,
Surabaya, dan Jakarta. Mereka datang dengan bus-bus sewaan,
kendaraan-kendaraan pribadi, dan kereta api, ada yang dalam kelompok
kecil, ada pula yang diantar bapak-bapak korban dari daerah
masing-masing. Para ibu ini, yang tertua diantara mereka berusia 96
tahun, hadir tanpa embel-embel organisasi, baik organisasi di masa lalu
maupun di masa sekarang. Mereka hanya punya satu tujuan: berjumpa
teman-teman yang telah bertahun-tahun terpisah.
Begitu para ibu ini berjumpa dengan kawan-kawan lama,
untuk beberapa saat yang tampak dan terdengar hanyalah mereka yang
berpelukan erat, hamburan pertanyaan bercampur tangis, ujaran lega
bersahut-sahutan dalam bahasa Jawa pun Indonesia, dan sentuhan hangat di
wajah dan bagian tubuh masing-masing untuk memastikan bahwa kawan yang
dihadapi memang hadir dalam kenyataan.

Di tengah keriuhan ungkapan rasa rindu, puluhan perempuan muda
seperti terhenyak. Mereka yang bertugas sebagai among tamu
tidak tahu persis harus berbuat apa selain menyaksikan perjumpaan
bersejarah ini dengan rasa haru. Sehari sebelumnya kawan-kawan muda yang
berasal dari jaringan Syarikat Indonesia dan fakultas psikologi
beberapa universitas di Yogya mengikuti lokakarya Trauma Healing yang
diselenggarakan oleh Pusat Studi Sejarah dan Etika Politik (Pusdep) di
Universitas Sanata Darma. Beberapa dari mereka sudah pernah bertemu
dengan korban tragedi 1965 dalam kegiatan-kegiatan sosial Syarikat yang
bertujuan mewujudkan rekonsiliasi antara para korban dan pelaku,
khususnya dari kalangan warga Nahdlatul Ulama (NU). Tapi ada juga yang
baru pertama kali bertemu muka dengan para korban. Tak terbayangkan
sebelumnya bahwa suasana pertemuan akan menjadi sedemikian cair dan
mengharukan!
Menjelang pukul 11.00, lebih dari 300 perempuan lanjut usia sudah
memenuhi pendopo, sedangkan di sisi-sisi pendopo berkumpul bapak-bapak
dan hadirin lain yang diundang panitia. Para eks-tapol LP Plantungan
segera saja berkumpul di sudut kanan belakang pendapa saling
berpeluk-cium, menitikkan air mata, sambil mensyukuri,“Oalah…kowe ki
isih urip to. Tak daraki wis mati!” (Oalah kamu ini masih hidup to. Aku
kira sudah mati!). Lalu, mereka saling bertukar kabar singkat tentang
kehidupan masing-masing selepas pengasingan. Sejak pembebasan massal
1978/79, ini adalah kali pertama mereka bisa berkumpul kembali. Seorang
perempuan eks-Plantungan memberi tahu rekan-rekannya, ia sekarang sudah
punya tiga anak. Rekan-rekannya terharu. Mereka tak menyangka si ibu
masih bisa melahirkan anak setelah mengalami penyerangan seksual selama
masa interogasi. Sementara itu, istri-istri dan anak-anak eks-tapol yang
tak punya teman khusus yang ingin mereka jumpai mendapat pengalaman
baru berjumpa langsung dengan perempuan-perempuan yang selama ini hanya
mereka dengar namanya lewat cerita. “Senang berjumpa banyak teman
senasib,” kata seorang ibu.
Acara resmi dibuka dengan sepatah kata dari 2 pembawa acara, Bondan
Nusantara, seniman ketoprak dari Bantul yang juga anak korban, dan Ruth
Indiah Rahayu (Yuyud), salah satu aktifis Lingkar Tutur Perempuan dari
Jakarta. Mereka menjelaskan maksud diadakannya acara ini dan
mempersilakan panitia memberikan sambutan. Berturut-turut ketua panitia
acara, Ibu Sumarmiyati, eks-tapol dari Yogyakarta, dan Imam Aziz, ketua
Syarikat Indonesia, menyampaikan ucapan selamat datang singkat. Setelah
acara formal dibuka, ibu-ibu lansia secara bergantian membacakan puisi
dan menyanyi dengan iringan permainan organ tunggal bersama dengan
seorang penyanyi perempuan muda. Lagu-lagu yang didendangkan, keroncong
dan pop, kebanyakan berasal dari periode 60an. Ada pula seorang simbah
mempersembahkan tembang Jawa dengan suara yang masih merdu. Kami duga
dulu pastilah suaranya jauh lebih bagus. Mungkin ini untuk pertama
kalinya sejak puluhan tahun ia nembang lagi di depan umum.
Beberapa anak korban juga mendapat kesempatan membacakan puisi. Pada
saat makan siang kelompok ketoprak Mas Bondan menampilkan sebuah fragmen
tentang tragedi 1965. Sayang sound system kurang memadai untuk gedung
seluas pendopo itu sehingga ucapan-ucapan para pemain kurang terdengar.
Ditambah lagi dengan riuhnya suara ibu-ibu yang asyik ngobrol dengan
kawan-kawannya.

Yang paling menarik dari rangkaian acara kesenian ini adalah
ketika sang penyanyi profesional membawakan lagu Jawa yang cukup rancak
sehingga ibu-ibu tergerak untuk berjoget! Siapa anggota Gerwani atau
yang dicap Gerwani masih berani menari dan menyanyi di acara-acara
publik setelah geger 65? Ada seorang ibu pemeran Petruk di LP Bulu yang
‘memprovokasi’ ibu-ibu lain untuk joget. Lalu, muncul ibu pemeran Gareng
yang asyik dengan gaya jogetnya yang kocak. Tampak bagaimana beberapa
ibu yang memang penari masih lentur melenggak-lenggok gaya tradisional.
Spontan kawan-kawan muda dari pasukan among tamu bergabung
dengan para ibu yang sedang asyik berjoget. Sungguh suatu pemandangan
yang mengundang tawa sekaligus rasa lega!
Sambil menyaksikan ibu-ibu menari dan berjoget di pendapa SMKI kami
berusaha memahami bagaimana para perempuan ini merepresi ekspresi
seninya selama ini. Kami dengar banyak diantara para ibu yang hadir
dulunya adalah aktivis Lekra (Lembaga Kesenian Rakyat) atau setidaknya
tidak pernah ketinggalan ikut dalam acara-acara kebudayaan di tingkat
kampung. Tapi, seperti diungkapkan seorang ibu: siapa yang bisa melarang
kecintaan pada seni? Di LP Bulu Semarang di mana ia pernah ditahan,
para tapol perempuan tetap ketoprakan, biarpun yang menonton
hanya warga LP. Karena tinggi tubuh dan mancung hidungnya, ia selalu
diposisikan sebagai Petruk. Carmel Budiardjo juga menceritakan dalam
bukunya bagaimana para tapol di LP Bukit Duri diam-diam menghibur diri
dengan ketoprak.
Acara tidak terpusat di pendopo saja. Para ibu tidak henti-hentinya
mencari kawan-kawan mereka, berjalan dari satu sisi pendopo ke sisi
lainnya, berbincang-bincang, berkelompok di bagian-bagian lain seluruh
areal SMKI. Ketika salah satu dari kami antre memakai kamar kecil,
seorang perempuan setengah baya menghampiri seorang perempuan tua
bertubuh pendek agak gemuk dengan rambut sudah memutih semua. Si
perempuan setengah baya memegangi pundak si ibu tua sambil berkata dalam
bahasa Jawa yang artinya kira-kira seperti ini, “Ibu masih ingat saya?
Saya……(menyebut namanya). Saat di Plantungan dulu saya masih semuda mbak
ini (sambil menunjuk ke arah penulis)”. Si ibu tua langsung memegang
pipinya dan berusaha memastikan kebenaran ucapannya, “Apa iya kamu itu?
Kok beda sekali. Wah, kamu juga masih hidup ya?” Lalu si perempuan
setengah baya bercerita tentang perempuan lain yang menurutnya sudah
mati. Mereka berdua lantas berpelukan dan bertangisan.

Mereka juga berusaha mengenal kawan-kawan muda yang bukan korban
maupun anak korban dan menceritakan pengalaman mereka. Seorang ibu yang
berasal dari Semarang, bertanya kepada penulis, “Anak ini putra korban
yang tinggal di daerah mana?” Ketika penulis menjawab bukan anak korban,
ia berkata, “Oh…syukurlah kalau begitu”. Lantas ia bercerita bahwa dia
adalah isteri tentara yang ditembak mati. Si ibu ini hidup bersama enam
anaknya. Saat suaminya ditangkap, anak terbesar masih kelas 4 SD
sementara anak terkecilnya berusia 1 bulan. Rumahnya hampir saja dibakar
massa yang juga tetangga-tetangga sekitarnya. Ia berusaha bertahan
bersama keenam anaknya, tidak keluar dari rumah tsb. Akhirnya, massa
tidak jadi membakar rumahnya. Ia berujar, “Pokoknya, peristiwa 1965 itu
kejam sekali, tentara itu kejam sekali, tidak punya perikemanusiaan”.
Lalu ia menunjuk ke seorang ibu berkulit hitam, bertubuh pendek dengan
punggung tampak membungkuk, sambil berucap, “Ibu itu badannya habis
disiksa. Ya diperkosa berkali-kali dan punggungnya dipukuli dengan bambu
hingga hancur. Habis paling tidak satu bambu hancur untuk memukuli
punggung ibu itu”. Lantas ia melanjutkan beberapa cerita yang cukup
menggetarkan hati. Ia pun menutup kisahnya dengan ungkapan, “Ibu ini
cukup beruntung karena tidak mengalami hal itu. Ibu hanya harus berusaha
apa saja agar anak-anak bisa hidup dan terus sekolah”.
Acara kesenian yang berlangsung kurang lebih 2 jam diakhiri dengan
sambutan ibu-ibu mewakili delegasi dari kota masing-masing. Selain
memperkenalkan diri, ibu-ibu ini juga menyatakan keinginan mereka untuk
berkumpul lagi dan membicarakan soal-soal yang berkenaan dengan masalah
mereka sebagai korban. Kalau dalam bahasa ibu-ibu dari Solo, “Ini nanti
kesimpulannya apa, mbak?” Kami hanya bisa menyampaikan bahwa bukan kami
yang akan membuat ‘kesimpulan’ tetapi ibu-ibu korban sendiri. Diantara
ibu-ibu wakil daerah ini juga ada yang menyampaikan kesaksian agak
panjang tentang penderitaan yang dialaminya. Ibu-ibu memang masih butuh
banyak ruang untuk menuturkan pengalaman hidupnya.
Dua kawan dari kelompok non-korban, Ita F. Nadia dari Komnas
Perempuan dan Atnike Sigiro dari Lingkar Tutur Perempuan juga diminta
memberikan sambutan singkat sebagai wakil dari generasi muda. Tiga hal
yang ditekankan kedua kawan ini adalah: pertama, bahwa tragedi 1965
bukan hanya persoalan korban tragedi itu sendiri tetapi juga persoalan
kita semua sebagai bangsa. Kedua, pentingnya bagi generasi muda untuk
memahami pengalaman para pendahulunya baik sebagai korban maupun sebagai
orang-orang yang aktif dalam pergerakan supaya tumbuh suatu kesadaran
sejarah baru yang lebih sehat. Dan yang terakhir, perlunya korban dari
berbagai kasus dan periode untuk bertemu dan bertukar pikiran agar ada
pemahaman bersama tentang kejahatan yang dilakukan rejim Orde Baru
terhadap rakyatnya.
Kurang lebih pukul 2 siang pembawa acara memutuskan untuk menutup
acara. Ibu-ibu yang sudah sangat lanjut usianya mulai tampak kelelahan,
dan rombongan dari luar Yogyakarta harus segera pulang agar tidak
kemalaman di jalan. Ibu-ibu kemudian memimpin acara penutupan dengan
membentuk lingkaran yang terbentuk dari jajaran para korban dan
anak-anak muda yang saling bergandengan dan menyanyikan lagu-lagu
perpisahan. Sulit untuk sama sekali menghentikan acara karena ibu-ibu
dan kawan-kawan muda tak putus-putus berdendang. Nyanyian baru sama
sekali berhenti ketika seorang kawan muda dari jaringan Syarikat
tiba-tiba jatuh pingsan. Iin, begitu ia biasa dipanggil, adalah putri
seorang anggota Banser dari Kebumen yang pernah terlibat dalam
pembantaian orang-orang yang dianggap terlibat G30S. Sejak ia bergabung
dengan Syarikat ia ikut mendampingi para perempuan korban tragedi 1965.
Anak yang pada dasarnya penggembira dan ramah ini rupanya tak tahan
menanggung rasa bersalah setiap kali ia mendengarkan kisah-kisah korban
yang memang memilukan.
Segera para ibu yang asyik bernyanyi menghampiri Iin yang sudah
siuman dan menangis sesenggukan di pelukan Hersri Setiawan, sastrawan
dan eks-tapol Pulau Buru. Ibu-ibu ini menghibur Iin dengan mengatakan
bahwa bukan dia yang harus bertanggung jawab terhadap tragedi di masa
lalu itu. Seorang ibu dari Blitar mengatakan, “Sudah jangan menyalahkan
diri sendiri. Yang penting sekarang kamu tahu bahwa kami-kami ini bukan
pelacur, perempuan bejat yang membunuhi para jendral.”
Kejadian ini membuat kami berpikir lebih jauh tentang peliknya soal
berbagai upaya pengungkapan kebenaran, rekonsiliasi dan pemulihan di
tingkat akar rumput. Dalam wacana pelanggaran HAM kita berpegang pada
kategori-kategori ‘korban’ dan ‘pelaku’ sementara di luar
kategori-kategori itu ada anggota keluarga, sanak saudara, yang mungkin
tidak tahu menahu atau tidak mau tahu tentang pengalaman ‘korban’ dan
‘pelaku’. Seperti yang dialami kawan-kawan dari Syarikat, mereka pun
harus dipersiapkan untuk menghadapi kenyataan sejarah yang paling pahit
dalam kehidupan mereka agar ketika kita bicara tentang rekonsiliasi
menjadi jelas siapa yang sesungguhnya perlu berdamai dengan apa/siapa.
Kisah di Balik Ruang Jumpa
Gagasan acara “Temu Rindu Menggugat Senyap” muncul di kalangan para
ibu eks-tapol di Yogyakarta sejak beberapa bulan lalu. Mereka kemudian
membentuk panitia yang diketuai Ibu Sumarmiyati (Bu Mamiek) dengan
koordinator acara Bondan Nusantara. Kepanitiaan jadi meluas dengan
terlibatknya kawan-kawan dari kelompok Syarikat dan jaringannya, serta
para peneliti dari Pusdep Sanata Dharma. Sejak awal panitia ini sudah
sepakat bahwa acara akan dilangsungkan tanpa perlu mengatasnamakan satu
kelompok/organisasi korban atau kepentingan politik tertentu. Tujuan
pertemuan semata-mata membuka ruang bagi para ibu untuk saling melepas
kangen dan mengatasi ketakutan berbicara. Banyak perempuan korban yang
baru mulai bangkit dari kesenyapan panjang sehingga panitia tidak mau
membebani acara ini dengan terlalu banyak agenda.
Awalnya yang berniat untuk bertemu hanya perempuan-perempuan korban
dari Yogyakarta saja dan jumlah yang diperkirakan hadir 150 orang.
Ternyata, berita menyebar sampai ke daerah-daerah lain dan mendapat
sambutan luar biasa. Sampai satu hari sebelum acara diperoleh kabar akan
ada 300 orang yang hadir. Kenyataannya, jumlah ibu-ibu yang datang,
berikut para pengantar dan hadirin lainnya, mencapai 500 orang. Beberapa
petugas among tamu harus berbagi satu nasi bungkus dengan 2-3
kawan lain untuk menahan rasa lapar. Untunglah ibu-ibu yang mengurus
konsumsi cukup sigap bergerak sehingga baik peserta maupun panitia
akhirnya bisa menikmati hidangan makan siang dengan menu sederhana.
Menariknya, dalam mempersiapkan acara panitia tidak menghadapi
hambatan yang berarti dari pihak penguasa, tapi justru dari
kelompok-kelompok lain yang ingin menggunakan kesempatan ini untuk
agenda politik tertentu. Bahkan sempat beredar proposal acara dengan
nilai dana yang jauh berbeda dan menimbulkan kebingungan di kalangan
pihak-pihak yang sudah bersedia membantu kelangsungan acara ini. Dari
kedua pembawa acara, Bondan dan Yuyud, didapat juga cerita di balik
panggung. Ada tetamu tertentu yang hadir begitu terkesan melihat
besarnya jumlah perempuan yang hadir dan ingin ‘memberi arahan politik’
versi masing-masing. Para tamu ini meminta waktu khusus dari MC tapi
setelah berkonsultasi dengan panitia diputuskan bahwa waktu diutamakan
untuk para ibu-ibu untuk mengungkapkan keinginan mereka, apa pun
bentuknya. Di sini lah kebijaksanaan Bu Mamiek sebagai ketua panitia,
dan Syarikat sebagai penyelenggara di lapangan patut diberi acungan
jempol sehingga tidak terjadi ketegangan yang merusak suasana.
Setelah acara usai, panitia berkumpul untuk membicarakan
kesan-kesan yang diperoleh dan merencanakan kegiatan selanjutnya. Dari
catatan kesan dan pesan yang ditulis di secarik kertas yang diedarkan
panitia disimpulkan bahwa para perempuan korban ingin agar acara seperti
ini diadakan kembali, paling tidak setahun sekali. Bagi mereka, acara
ini sangat berarti terutama bagi mereka yang sudah sakit-sakitan dan
berusia sangat lanjut. Bahkan, saat panitia mengontak beberapa perempuan
yang akan hadir di acara ini, ada sekitar 4 orang yang sudah meninggal
walaupun saat kontak pertama kali (hanya berselang 2 bulan sebelumnya)
mereka masih hidup.

Beberapa kawan yang baru pertama kali bertemu korban
mengungkapkan kelegaannya karena para ibu ternyata tidak mencurigai
mereka dan bersedia berbincang-bincang dengan hangat. Memang tidak semua
ibu dengan serta merta mau bercerita; banyak dari mereka yang hanya
ingin melepas rindu dengan kawan-kawan mereka di penjara dahulu. Tapi
paling tidak dengan bertemu kawan-kawan muda ini para ibu menjadi lebih
percaya diri bahwa kisah bohong tentang kejahatan mereka yang diciptakan
Orde Baru akan mendapat sanggahan justru dari generasi muda.

Kami juga membicarakan kemungkinan membuka ruang-ruang yang lebih
kecil di wilayah yang berbeda-beda dimana ibu-ibu bisa mencurahkan isi
hatinya, menuturkan pengalaman hidup yang selama ini mereka tutup rapat.
Kegiatan ini sebenarnya sudah dimulai oleh jaringan Syarikat dan
Lingkar Tutur Perempuan di berbagai kota. Tapi diperlukan lebih banyak
lagi ruang-ruang bercerita untuk perempuan korban. Selain untuk
keperluan pemulihan dan penguatan bagi korban, ruang-ruang seperti ini
akan membantu generasi muda merekonstruksi sejarah gerakan perempuan
yang digelapkan selama ini.
Dari acara di Yogya ini kami juga bisa melihat bagaimana kesenian
menjadi sangat penting bagi proses pemulihan dan penguatan. Sebagian
besar korban bercerita bahwa di masa sebelum tragedi 1965 terjadi mereka
terlibat dalam berbagai kegiatan kesenian di tingkal lokal sampai
nasional. Ketika mereka di penjara kegiatan kesenian pula yang membuat
hari-hari mereka terasa lebih ringan. Kiranya inilah tugas
organisasi-organisasi korban dan kemanusiaan untuk membayangkan
kegiatan-kegiatan kesenian serupa apa yang bisa menjadi medium pertemuan
berbagai kalangan untuk membicarakan tragedi ini.***

Yogyakarta, 25 Juli 2005
Tim Penulis Lingkar Tutur Perempuan
Ayu Ratih
B.I. Purwantari
Th. J. Erlijna

http://sastrapembebasan.wordpress.com/
http://tamanhaikumiryanti.blogspot.com/
Information about KUDETA 65/ Coup d’etat ’65, click: http://www.progind.net/