Archive for December, 2011|Monthly archive page

Cuplikan Dari Kusajak Kusni Sulang: Cacakburung


Cuplikan Dari Kusajak Kusni Sulang: Cacakburung


MAAF
 
(Mengenang Lan Fang)
tidak kuelaki hujan badai
juga tak kuelak
terik sepuluh  matahari
karena memang kekayaan bumi
di mana kita lahir dan diasuh
di bawahnya kita menari dan menyanyi
di meja warna-warni kutulis puisi demi puisi
mencoba memahami hikmah petir menggelegar
menguji bisakah aku menjadi manusia benar
apa boleh buat baris-baris kutulis
tetap saja belum memadai keniscayaan
meninggalkan lembaran-lembaran kosong
bagi yang kemudian. maaf
2011
 
PENGRAJIN
sunyi pun tiba-tiba sangat terasa
ketika kelap-kelip sinyal tak lagi menyala
dari jendela kaca kerjamu
kehilangan pun tiba-tiba terasa
ketika tak lagi kudengar suara tapakmu
sangat kukenal melomba waktu
tinggal di jantung pedalaman menggelegak
giliranku ibarat seorang pengrajin  menganyam
merangkai mimpi di siang-malam tersisa
2011
 
LAPAR YANG SETIA
sudah lama kukenal dingin subuh
yang melumpuhkan ketakutan perjalanan
menyeberang sawah antar desa
menonton ketoprak
sudah lama kukenal lapar
yang menghambarkan indahnya mawar
kembali dari kembara ke kampung asal
o, lapar, lapar itu masih saja sesetia dahulu
tapi baiklah mari kita berjalan sesuai peta
apalagi ketakutan sudah lumpuh sejak lama
dan kau laparku, lapar mereka,lapar anakku
sebagaimana setiamu demikian matahari menunggu
2011
DAMEK *
jutaan damek anak sumpitan diluncurkan langit
membidik jantung kampung dan hatiku
ipuhnya, ipuhnya, dandau
meracuni darah di nadi
musim sudah sangat berobah di sini
isyarat bintang tak lagi terbaca oleh petani
paceklik mewabah dilanda banjir petaka
sosok yang lalu-lalang hanyalah jiwa-jiwa mati
2011
Keterangan:
  • Damek, bahasa Dayak Katingan, anak sumpitan, terbuat dari bamboo, ujungnya diberi racun getah kayu tertentu, disebut ipuh.
BAPUTAN *
tinggal hitungan jari saja lusuk **  di sini
kendati daerah masih dinamai tanah dayak
muslihat penindasan sejak militer naik ke puncak
sejak itu pengurasan disebut pembangunan
etnosida disebut indonesia
tertera di hamparan gersang sisa rimba
tatapan kosong kehabisan airmata
memang tak terjadi rawan pangan
karena yang di pinggan adalah beras viêt nam
ketergantungan berkembang
menebalkan pundi-pundi para petinggi
kutulis baris-baris ini bukan mengungkap tangis
agar saudara mengerti mengapa penduduk ke hutan
mengumpulkan bijihbesi meleburnya di tanur baputan
tanda duka sudah melebihi puncak ketahanan
2011
Catatan:
*. Baputan, tanur pengolah besi dalam masyarakat Dayak Kalimantan Tengah.
Lusuk, lumbung padi. Sebelum Orde Baru dengan politik revolusi hijaunya,  lusuk terdapat di semua rumah keluarga Dayak.
BAHASA BARU  SUNGAI KELAHIRAN
di sungai kelahiran penduduk menyebut
polisi itu lawan , para petinggi identik
penyalahgunaan tukang serobot oleh undang-undang disahkan
di sungai kelahiran kebaikan itu berarti tersingkir
sebagaimana kejujuran sudah kadaluwarsa
sehingga adu kuat berkembang menjadi adat
di sungai kelahiran tatakrama saling sapa
bermetaforsa dalam lembaran-lembaran rupiah
maaf tak dikenal di alam sembah-menyembah
di sungai kelahiran  muncul  tiba-tiba
raja-raja kecil membangun dinasti
menebar vazal melanggengkan kuasa
anak cucu para gerilyawan dahulu
yang mengadai nyawa merebut merdeka
dilambangkan secarik bendera dua warna
seperti para republikan  patut menunggu
dua angkatan untuk  dicari dan didengar
republik dan kemerdekaan
kian absen dari cerita malam kanak-kanak
tidak populer dibanding berby dan donald duck
kendati terimakasih  kian  tak dikenal
aku tetap memilih melayari menjelejahi
sungai lahirku  kembali
terimakasih, durang pahari
terimakasih pada kalian o para penjudi
terimakasih telah menyambut mengasuhku
terimakasih dan salam
wahai para pencuri
para pemabuk
para perampok
para pelempar pisau
dan penembak-penebak jitu
aku pun belajar bahasa baru
2011
ISYARAT HUJAN PETIR
kuhitung ada tujuh tingkat awan
warna hitam dan kelabu
warna kawanan kuda atau domba
berlomba-lomba di atas menara katedral
ratusan kubah mesjid
dan tempat-tempat ibadah
seperti biasa tentu ini adalah isyarat hujan
berpetir segera menggelegar
memengejar granit di dasar kota
sedangkan orang dayak memahaminya
isyarat bakal meledak peristiwa besar
apalagi mereka merasakan benar
makin tua republik
harapan kemerdekaan makin tercabik
aku membayangkan saat itu
berbagai polah dipertontonkan
yang aku tidak pasti
terdengarkah kelak di tengah gelegar
lirik  sansana tentang untuk apa
kampung-halaman ini?
aku khawatir benar
terjadinya kebakaran besar
membabi-buta
kepala tuhan pun disasar
2011
PANGKALAN BUN
kesewenangan kembali terjadi
orang-orang bermain api
kemarin pangkalan bun
terbakar lagi
kota pantai barat  pulau itu
kembali jadi arena tanding
gasing api
papasan di trans kalimantan
truk-truk tentara dan polisi
bergegas   ke pangkalan bun
rupanya halaman sejarah
kembali ditulis dengan darah
bung, di negeri ini
siapakah yang en retard?
2011


Advertisements

Publik Tersandera Logika Bisnis (Catatan Akhir Tahun oleh Remotivi).

Publik Tersandera Logika Bisnis (Catatan Akhir Tahun oleh Remotivi-bag. 2)

in:dikbud@yahoogroups.com , Thursday, 29 December 2011, 14:47

>>Untuk mengatakan sesuatu yang buruk, agar tampak biasa dan lazim, maka Anda tinggal mengatakannya ‘it’s business’. Beroperasinya logika semacam itu tampak dalam jawaban responden Survei Publik yang dilakukan Remotivi, bahwa “iklan merupakan kebutuhan publik” karena ia merupakan “pendapatan TV”. Berikut adalah laporan lengkap atasnya yang juga merupakan bagian dalam rangkaian Catatan Akhir Tahun 2011 oleh Remotivi tentang Industri Televisi di Indonesia<<
Publik Tersandera Logika Bisnis
Catatan Akhir Tahun 2011 oleh Remotivi tentang Industri Televisi di Indonesia (bagian 2)
Pengantar Redaksi: Beberapa waktu lalu, Remotivi mengadakan survei mengenai “Hak Publik Atas Televisi dan Pendapat Seputar Iklan Susupan”. Survei sederhana ini dilakukan di beberapa kampus negeri dan swasta di Jakarta dengan 220 mahasiswa sebagai responden yang dipilih secara acak. Hasil survei tersebut kami turunkan sebagai bagian dalam rangkaian Catatan Akhir Tahun 2011. Ini adalah tulisan kedua dari ketiga tulisan tersebut. Tulisan lain: Polusi Bisnis di Udara Indonesia.
Dalam kerangka televisi sebagai ruang publik, tentu saja iklan merupakan kepentingan privat. Garis demarkasi antarkeduanya merupakan poin penting yang mesti dirawat untuk menjaga agar televisi tetap sebagai ruang publik yang dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan publik.
Namun belakangan, batas-batas antara yang privat dan publik di televisi kian samar. Iklan tampil tidak lagi dengan paras usangnya, tapi sudah termodifikasi sedemikian rupa, yang bahkan tak jarang tak bisa dikenali lagi referensinya. Bukan saja soal fisiknya yang mengecoh, tapi penempatannya yang menjarah ranah-ranah yang seharusnya tak diperuntukkan kepada iklan.
Jika dulu kita hanya melihat iklan pada saat jeda tayangan atau segmen, yang dikenal dengan istilah “jeda komersial”, maka kini iklan tidak hanya tampil pada saat jeda, tapi juga ketika tayangan tengah berlangsung. Iklan-iklan “susupan” itu tampil dengan beragam jenis dan beraneka nama. Untuk menyebut beberapa di antaranya adalah (1) Super Impose, yaitu iklan yang tampil di pojok layar, biasanya berbentuk logo suatu merk; (2) Ad-lips, yaitu promosi produk secara verbal yang dilakukan selebritas atau pembawa acara pada suatu tayangan; dan (3) Template, yaitu iklan berupa teks dan atau grafis yang muncul saat tayangan tengah berlangsung.
Dengan kemunculan jenis-jenis iklan ini, ada baiknya kita kembali menanyakan dikotomi televisi sebagai organisasi sosial dan sekaligus privat. Sesungguhnya menyangkut hal ini, Undang-Undang Penyiaran telah menjawabnya dengan lugas. Bahwa media massa, pertama-tama adalah organisasi sosial, baru kemudian organisasi privat. Namun kehadiran jenis iklan yang telah disebutkan di atas, seolah membalik apa yang menjadi ketetapan UU Penyiaran.
Pasalnya, ketika iklan tidak lagi mengatakan dirinya sebagai iklan, dan lebih memilih menyusup dalam program-program yang diperuntukkan bagi publik, jelas di sini ada persoalan. Pertanyaannya adalah apakah program ada untuk publik atau memang sengaja dibuat agar memberi ruang pada iklan untuk berkomunikasi dengan publik? Maka dalam rangka mengurai batas-batas publik-privat dalam televisi yang kini telah samar, suvei yang dilakukan Remotivi ingin mengetahui pandangan publik tentang iklan yang hadir sebagai bagian yang terintegrasi dengan program, atau sebut saja “iklan susupan”.
>>Baca selengkapnya di www.remotivi.or.id

REMOTIVI
“Hidupkan Televisimu, Hidupkan Pikiranmu”
www.remotivi.or.idTwitter | Facebook


Dukungan Solidaritas atas Perlawanan Rakyat Pekerja terhadap PT INCO!

PERNYATAAN SIKAP
PERHIMPUNAN RAKYAT PEKERJA
Nomor: 403/PS/KP-PRP/e/XII/11
Dukungan Solidaritas atas Perlawanan Rakyat Pekerja terhadap PT INCO!
Salam rakyat pekerja,
       Akhir-akhir ini perlawanan rakyat terhadap keberadaan perusahaan-perusahaan tambang dan perkebunan di Indonesia, yang kenyataannya malah menyengsarakan dan memiskinkan rakyat pekerja di Indonesia, mulai menyeruak ke permukaan. Perlawanan yang dilakukan di Papua, Mesuji, dan Bima merupakan bentuk kekecewaan rakyat pekerja terhadap keberadaan perusahaan-perusahaan tersebut yang hanya mementingkan keuntungan korporasinya saja, sementara rakyat tidak pernah diuntungkan dari keberadaannya mereka atau bahkan malah dimiskinkan.
       Menjelang perayaan Natal tahun 2011, kelompok masyarakat di daerah Luwu Timur yang menamakan dirinya Serikat Rakyat Miskin Demokratik (SRMD) melakukan aksi ke PT INCO, karena telah mangkir dari kesepakatan-kesepakatan yang dahulu pernah dibuat antara pemerintah kabupaten, masyarakat dan PT INCO sendiri. Kenyataannya memang keberadaan perusahaan tambang dan perkebunan di Indonesia tidak pernah menguntungkan bagi masyarakat sekitarnya, padahal keuntungan yang didapat oleh perusahaan-perusahaan tersebut sangat berlimpah selama beroperasi di daerah tersebut.
       Keberadaan PT INCO sendiri, hingga saat ini, telah 30 tahun lebih beroperasi di daerah Sulawesi Selatan. Data dari PT INCO yang dikutip dari situs resminya menyebutkan, PT INCO didirikan berdasarkan UU No 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan berdiri sejak 25 Juli 1968. Pada 27 Juli 1969 dilakukan penandatanganan kontrak karya untuk jangka waktu 30 tahun sejak dimulainya produksi komersial 1 April 1978 hingga 31 Maret 2008. Pada 15 Januari 1996 dilakukan modifikasi dan perpanjangan kontrak karya untuk 30 tahun kedua untuk menjamin lingkungan bisnis yang stabil hingga tahun 2025.
       Keuntungan yang diterima oleh PT INCO selama beroperasi pun tidak tanggung-tanggung. Tahun 1989 saja, keuntungan bersih PT INCO sebesar US$ 182 juta. Total keuntungan PT INCO dari 1988 hingga 1998, di luar tahun 1990, 1991, 1992 dan 1993, mencapai US$ 588 juta. Sementara pendapatan pemerintah antara tahun 1988-1998, hanya US$ 25,7 juta dalam bentuk royalti, pajak perusahaan, sewa tanah dan sewa air. Pada Kontrak Karya I, royalti yang diterima pemerintah Indonesia dari PT INCO hanya sebesar 0,015% dari harga setiap kilogram nikel. Sewa lahan tambang setiap tahunnya hanya sebesar US$ 1 per hektar per tahun. Dalam Kontrak Karya II, sewa lahan tambang dinaikkan menjadi US$ 1,5 per hektar per tahun, namun royalti sama sekali tidak berubah.
       Sementara di kuartal pertama tahun 2011 saja, PT INCO meraih labar bersih sebesar Rp 962,34 miliar atau US$ 111,9 juta. Angka ini naik 47 % jika dibandingkan laba bersih periode yang sama pada tahun 2010 yang mencapai Rp 655,32 miliar atau US$ 76,2 juta. Keseluruhan laba bersih PT INCO di tahun 2010 mencapai US$ 437,4 juta. Laba bersih pada tahun 2010 ini meningkat sebesar 156,7 % dari laba bersih di tahun 2009 yang mencapai US$ 170,4 juta.
Lalu apa artinya keuntungan PT INCO yang berlipat-lipat tersebut terhadap masyarakat sekitar perusahaan? Kenyataannya masih ada sekitar 23.737 jiwa atau 9,18% penduduk miskin yang berada di wilayah Luwu Timur. Apalagi jika mengingat kerusakan yang ditimbulkan PT INCO terhadap lingkungan sekitarnya. Perusakan hutan lindung di kawasan proyek pembangunan PLTA milik PT INCO di aliran sungai Larona, desa Karebbe, Luwu Timur, telah menyebabkan terancamnya kelestarian flora dan fauna di kawasan tersebut. Hutan yang gundul tentu saja akan berdampak pada terjadinya bencana longsor dan banjir ketika hujan turun dengan deras, dan pada akhirnya akan mengancam penduduk yang berada di dataran rendah.
       Selain itu, hilangnya mata pencaharian dan identitas adat masyarakat sekitar juga menjadi permasalahan tersendiri dari keberadaan PT INCO. Akibat kegiatan eksplorasi yang dilakukan PT INCO maka penduduk sekitar perusahaan tersebut kehilangan lahan pertaniannya. Masyarakat adat juga kehilangan tanah adat, yang merupakan warisan leluhur mereka, ketika PT INCO mulai beroperasi.
       Dana Community Development (Comdev) yang seharusnya diperuntukkan untuk peningkatan kualitas masyarakat sekitar perusahaan pun, digunakan oleh PT INCO untuk membiayai ganti rugi lahan dari masyarakat sekitar PT INCO. Hal ini tentu saja telah menyalahi aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pembiaran yang dilakukan oleh rezim neoliberal tentu saja menunjukkan bahwa ada keberpihakan rezim neoliberal kepada pemilik modal, dalam hal ini PT INCO.
       Keberpihakan rezim neoliberal bukan saja dibuktikan dengan pembiaran terhadap PT INCO yang telah memiskinkan masyarakat sekitar. Namun keberpihakan tersebut juga dilakukan dengan berbagai regulasi yang dimunculkan oleh rezim neoliberal untuk memberikan kenyamanan kepada para pemilik modal. Hal ini tentu saja dapat dilihat bagaimana UU Minerba dan UU Migas yang dibuat oleh rezim neoliberal sangat berpihak kepada para pemilik modal dan menyengsarakan rakyat.
       Maka dari itu, kami dari Perhimpunan Rakyat Pekerja (PRP) menyatakan sikap:
  1. Mendukung sepenuhnya perlawanan rakyat terhadap PT INCO yang telah nyata-nyata memiskinkan kehidupan rakyat pekerja.
  2. Bangun persatuan gerakan rakyat untuk melakukan perlawanan terhadap perusahaan-perusahaan yang telah menyengsarakan dan memiskinkan rakyat di seluruh pelosok Indonesia.
  3. Bangun kekuatan politik alternatif dari elemen gerakan rakyat untuk menumbangkan rezim neoliberal dan melawan neoliberalisme di Indonesia
  4. Kapitalisme-neoliberalisme terbukti gagal untuk mensejahterakan rakyat dan hanya dengan SOSIALISME lah maka rakyat akan sejahtera.
Jakarta, 29 Desember 2011
Komite Pusat – Perhimpunan Rakyat Pekerja
(KP-PRP)
Ketua Nasional
Sekretaris Jenderal
ttd.
(Anwar Ma’ruf)
ttd
(Rendro Prayogo)
Contact Persons:
Anwar Ma’ruf – Ketua Nasional (0812 1059 0010)
Irwansyah – Wakil Ketua Nasional (0812 1944 3307)
___*****___

Sosialisme Jalan Sejati Pembebasan Rakyat Pekerja!
Sosialisme Solusi Bagi Krisis Kapitalisme Global!
Bersatu Bangun Partai  Kelas Pekerja!

Komite Pusat
Perhimpunan Rakyat Pekerja
(KP PRP)
JL Cikoko Barat IV No. 13 RT 04/RW 05, Pancoran, Jakarta Selatan 12770
Phone/Fax: (021) 798-2566

Email: komite.pusat@prp-indonesia.org / prppusat@yahoo.com
Website: www.prp-indonesia.org

Tjahjo: Peluang capres militer dan nonmiliter sama

Tjahjo: Peluang capres militer dan nonmiliter sama

Kamis, 29 Desember 2011 12:34 WIB | 797 Views

Jakarta (ANTARA News) – Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Pejuangan (PDIP), Tjahjo Kumolo, mengatakan bahwa peluang calon presiden (capres) militer atau nonmiliter masih sama.

“Masih sama, 50:50,” kata Tjahjo usai menghadiri pelantikan dua anggota DPR RI Pergantian Antar-Waktu (PAW) dari Fraksi PDIP, Sayed dan Erwin Muslimin, di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis.

Oleh karena itu, PDIP tak akan mendikotomikan antara militer dan nonmiliter untuk calon presiden (capres) 2014.

“PDIP tidak akan pernah mendikotomikan hal tersebut. Jangan pernah ada. Tak zamannya lagi ada dikotomi karena setiap warga negara memiliki hak yang sama,” kata Tjahjo.

Apakah PDIP membuka peluang bagi Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto, untuk diusung sebagai calon presiden dari PDIP?

Tjahjo mengatakan, untuk soal calon presiden 2014, sangat tergantung pada keputusan partai, termasuk untuk mengusung Prabowo Subianto.

“PDIP belum membicarakan sama sekali soal calon presiden. Ada saatnya dan semua bergantung pada keputusan partai,” kata Tjahjo.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional, Drajad Wibowo, mengatakan bahwa soal calon presiden militer atau nonmiliter sudah tak relevan lagi.

“Dikotomi sudah tidak relevan, masyarakat tidak lagi melihat sipil atau militer. Yang diperlukan adalah apakah calon presiden itu punya kredibilitas, kemampuan. Bagi PAN tidak terpaku pada militer atau nonmiliter,” kata Drajad. (Zul)Editor: Kliwon

COPYRIGHT © 2011

 

Tiga Polisi Berpangkat Brigadir Jadi Tersangka

Tiga Polisi Berpangkat Brigadir Jadi Tersangka

Yudha Hendrawan

29/12/2011 17:38
Liputan6.com, Bima: Menindaklanjuti pemeriksaan internal terhadap 115 personel kepolisian dan warga Bima, Nusa Tenggara Barat, Polda NTB, Kamis (29/12), telah menetapkan tiga anggotanya sebagai tersangka. Ketiganya telah terbukti menganiaya demonstran di Pelabuhan Sape, Sabtu lalu. Akibat pebuatannya itu, ketiga polisi berpangkat brigadir tersebut, akan segera menjalani sidang disiplin dan siap untuk dipidanakan.

Di Bima, Komisi Hukum DPR, Komnas HAM dan Kontras menggelar pertemuan dengan warga Lambu di sebuah masjid di Desa Rato. Ketiga lembaga itu berjanji akan memfasilitasi tuntutan warga yang meminta SK Bupati soal izin tambang emas secepatnya dicabut.

Sementara dari kajian sementara Komnas Ham dan Kontras, insiden berdarah di Pelabuhan Sape diduga telah direncanakan secara sistematis. Itu karena banyaknya aksi kekerasan oleh aparat kepolisian terhadap warga yang telah menyerah dan tidak melakukan perlawanan.(IAN)

Banyak Anggota DPR yang Masih Malas

Catatan Akhir Tahun
2011, Banyak Anggota DPR yang Masih Malas
Ary Wibowo | Inggried Dwi Wedhaswary | Kamis, 29 Desember 2011 | 15:03 WIB
:
KOMPAS/ALIF ICHWAN Ilustrasi: kursi-kursi anggota DPR kosong saat berlangsung sidang paripurna DPR.

JAKARTA, KOMPAS.com – Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai, pada tahun 2011 masih banyak anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang malas. Koordinator Formappi Sebastian Salang mengatakan, hal itu dapat dilihat dari tingkat kehadiran anggota Dewan yang rata-rata masih dibawah 50 persen.

“Dan hal ini menunjukkan bahwa pada 2011, kinerja DPR masih mengecewakan. Mereka tidak memberikan optimisme kepada masyarakat dari kinerjanya, dari perilaku, dan cara pandang mereka terhadap persoalan bangsa maupun masyarakat,” ujar Sebastian,  di Jakarta, Kamis (29/12/2011).

Menurut Sebastian, tingkat kemalasan anggota DPR tersebut turut memengaruhi kualitas dan jumlah produk legislasi yang dihasilkan oleh DPR. Dari total 93 UU yang ditargetkan, hanya 21 UU yang berhasil diselesaikan DPR sepanjang 2011 ini.

“Itu artinya, cuma 14 persen dari UU yang ditargetkan. Belum lagi, dari sisi kualitas produk, banyak sekali UU yang mereka buat kemudian digugat ke Mahkamah Konstitusi. Dan bagi mereka, hal itu sesuatu yang biasa saja. Padahal, menurut kita ini cermin dari kualitas mereka,” kata Sebastian.

Persoalan lainnya, ia menambahkan, produk legislasi yang dihasilkan DPR sangat berbeda dengan prioritas rencana strategis pemerintah dalam perencanaan pembangunan satu tahunan. Menurut Sebastian, hal itu menunjukan bahwa prioritas pemerintah dengan regulasi di DPR itu sama sekali tidak saling mendukung. Belum lagi, kata Sebastian, perilaku korup yang selama 2011 melekat pada sejumlah anggota DPR. Banyaknya anggota Badan anggaran DPR yang diperiksa oleh KPK, bahkan ada yang ditetapkan sebagai tersangka, dinilai sebagai cerminan buruk DPR pada 2011 ini.

“Maka dari itu tantangannya 2012 nanti, DPR harus bisa membenahi kelemahannya. Kinerja harus diperbaiki, kualitas produk harus diperbaiki, kemalasan yang mereka tunjukan di 2010 dan 2011 harus diubah. Lalu, praktik korupsi permainan Badan Anggaran itu harus distop dan tingkat kedispilinan harus ditingkatkan. Karena kalau tidak, ini akan menjadi kebiasaan yang sulit untuk diubah,” paparnya.

==========

http://www.sinarharapan.co.id/content/read/membajak-fungsi-dpr/

29.12.2011 12:13

Membajak Fungsi DPR

Penulis : Ninuk Cucu Suwanti

(foto:dok/ist)

Bicara soal kualitas, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepertinya kualitasnya dari tahun ke tahun akan sama saja. Bahkan, dari rekam peristiwa selama setahun ini, DPR justru gagal memenangkan kepentingan rakyat.

Padahal dalam visinya, DPR periode 2009-2014 ingin mewujudkan diri sebagai lembaga yang kredibel dalam mengemban tanggung jawab untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Sayang, sepertinya realisasi visi itu jauh panggang daripada api. Fakta demi fakta justru menegaskan kualitas anggota DPR makin bobrok.

Oleh karena itu, sulit mengharapkan DPR bisa menjalankan fungsi legislasi yang efisien dan efektif, termasuk untuk mewujudkan penyelenggaraan fungsi penganggaran negara yang akuntabel dan transparan, fungsi pengawasan yang transparan dan efektif, serta mewujudkan kelembagaan DPR yang kuat, aspiratif, responsif, dan akomodatif.

Semua itu mustahil terealisasi selama kualitas anggota legislatif tidak memahami sepenuhnya eksistensinya di parlemen. Sepanjang tahun ini, lagi-lagi fungsi legislasi tidak bekerja maksimal, target prolegnas tidak tercapai.

Miris memang, jika melihat prestasi legislasi, apalagi anggota DPR acap kali menjadikan alasan studi banding ke luar negeri sebagai hal penting untuk menyelesaikan pembahasan sebuah UU.

Sudah begitu, hasil legislasi banyak yang tidak berkualitas. Sejauh ini, tidak banyak hasil UU yang disahkan berdampak pada kesejahteraan rakyat.

Begitu pula dari fungsi penganggaran. Kasus yang melibatkan anggota Badan Anggaran (Banggar) dalam sejumlah kasus dugaan korupsi, seperti program DPPID Transmigrasi Kemenakertrans, merupakan salah satu contoh bobroknya fungsi penganggaran. Terungkapnya kasus suap DPPID pun secara tak langsung menguak praktik mafia anggaran secara sistematis di tubuh Banggar.

Pada kasus DPPID Transmigrasi, telah terjadi tumpang tindih. Kemenakertrans juga mengalokasikan program yang sama namun melalui mekanisme tugas pembantuan, program pembangunan pemukiman kawasan transmigrasi senilai Rp 469, 4 milliar.

Sementara 10 daerah yang telah mendapat alokasi tugas pembantuan juga memperoleh DPPID. Untuk hal ini, Banggar telah melampaui kewenangan yang dimiliki.

Komisi IX yang menjadi mitra daripada Kemenakertrans tidak mengetahui alokasi dana ini. Kondisi ini menunjukkan telah terjadi pelanggaran Pasal 107 Ayat 2 UU 27/2009 tentang MD3 yang menyatakan Banggar hanya membahas alokasi anggaran yang diputuskan komisi.

Tak hanya itu. Tidak berjalannya fungsi anggaran juga terkuak dalam kasus wisma atlet. Menurut Mantan Bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin yang kini berada di tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada kasus dugaan suap wisma atlet ini, otak dari semua kasus suap Sesmenpora adalah Wakil Ketua Banggar dari FPD, Mirwan Amir.

Sementara itu, Angelina Sondakh dan Wayan Koster hanya digunakan sebagai jalur lalu lintas saja. Menurut Nazaruddin, Mirwan Amir menikmati uang sebesar Rp 8 milliar dari suap kasus tersebut bersama semua pemimpin Banggar.

Potret mafia anggaran di Banggar telah melegitimasi fungsi DPR di bidang anggaran dan mengabaikan kesejahteraan rakyat. Pembajakan anggaran ini berimplikasi pada kebijakan pendidikan dan kesehatan yang masih belum efektif.

Bukan hanya itu, dalam fungsi anggaran DPR pun melanggar prinsip dan fungsi keuangan negara pada keinginan membangun Gedung DPR yang semula dianggarkan Rp 1,8 triliun. DPR yang seharusnya memberikan kontrol pada anggaran justru melakukan pemborosan.

Tidak terlaksananya fungsi legislasi dan anggaran oleh anggota DPR pada akhirnya berimplikasi pada fungsi pengawasan. DPR tidak lagi bisa memberikan pengawasan pada mitra kerjanya karena sama-sama melakukan pelanggaran secara berjamaah.

Kepada SH, Sekretaris Jenderal Fitra, Yuna Farhan menilai, tahun 2011 sebagai tahun pembajakan anggaran. Ia mengatakan, hal ini terjadi karena anggota DPR menjadikan fungsi DPR hanya untuk memburu rente anggaran mencari ongkos politik.

“Tuntutan biaya politik tinggi menjelang pertarungan Pemilu 2014. Ini mendorong semakin gencarnya mafia anggaran untuk memperkuat pundi-pundinya. Elite politik senayan dituntut untuk mengumpulkan modal melalui praktik haram dengan mengeruk uang rakyat,” kata Yuna.

Meskipun begitu, DPR masih bisa berbenah. Jika anggota-anggota DPR paham dan memaknai dengan tanggung jawab amanat konstitusi sebagai landasan revisi sistem keuangan negara yang menjamin anggaran dikelola secara terbuka dan menutup praktik mafia anggaran.

Di sini tentunya peran penegak hukum tidak boleh lemah menyikapi pelanggaran-pelanggaran yang membebani rakyat.

Tahun 2012 hanya menghitung waktu, semoga ada perbaikan dari anggota DPR untuk menyadari garis perjuangan bukanlah untuk menyejahterakan 560 anggota DPR atau pun partai politik, tapi untuk rakyat Indonesia.

Petani Tambak Plasma Protes Pengelola

Petani Tambak Plasma Protes Pengelola

Tim Liputan 6 SCTV

29/12/2011 23:42

Liputan6.com, Lampung: Ratusan petani tambak plasma menutup akses masuk di pintu gerbang PT Aruna Wijaya Sakti, Rawajitu Timur, Tulang Bawang, Lampung, Kamis (29/12).

Mereka memprotes perusahaan pengelola tambak udang lantaran dianggap menunda-nunda penyelesaian konflik dengan petani. Padahal, konflik tersebut sudah terjadi selama setahun belakangan.

Mereka juga menuntut pihak perusahaan segera memenuhi pembayaran sisa hasil usaha tahun lalu sebesar Rp 37 miliar. Jika tidak dibayar, mereka mengancam akan memutus aliran listrik dan melanjutkan penutupan akses masuk di pintu gerbang. (APY/YUS)

Mahasiswa Minta Kasus Mesuji Diusut Tuntas

Mahasiswa Minta Kasus Mesuji Diusut Tuntas

Dirgo Suyono

29/12/2011 23:16
Liputan6.com, Madiun: Sejumlah mahasiswa anggota Himpunan Mahasiswa Islam, Kamis (29/12), berunjuk rasa di Markas Polres Kota Madiun, Jawa Timur. Selain berorasi mahasiswa juga menggelar aksi teatrikal yang menggambarkan langkah represif polisi saat menghadapi warga Mesuji, Lampung, yang menuntut pengembalian tanah mereka kepada perusahaan perkebunan.

Mahasiswa juga menyampaikan tuntutan agar Polri mengusut tuntas insiden kekerasan di Mesuji termasuk kemungkinan keterlibatan anggotanya dalam kasus yang merenggut sembilan korban jiwa tersebut. Tuntutan para mahasiswa itu diterima langsung oleh Wakapolresta Madiun Kompol M Hasibuan.

Usai menyerahkan tuntutan, para mahasiswa langsung membubarkan diri. Namun mereka menegaskan akan terus mengawal pengusutan insiden berdarah di Mesuji hingga tuntas.(IAN)

Mempraktikkan Demokrasi untuk Mencerdaskan Masyarakat

30 Desember 2011 | BP
Mempraktikkan Demokrasi untuk Mencerdaskan Masyarakat
SEORANG peneliti asing pernah menjuluki demokrasi di Indonesia sebagai demokrasi etalase. Ini sudah menjadi ‘makanan’ klasik bagi mahasiswa-mahasiswa ilmu politik Indonesia sejak dekade delapanpuluhan. Maksud dari julukan itu adalah bahwa seluruh persyaratan demokrasi telah dimiliki oleh Indonesia. Akan tetapi, apakah seluruh perlengkapan itu telah membantu memberikan pencerahan, keadilan dan pencerdasan masyarakat? Di sinilah letak persoalannya. Menurut ilmuwan itu, seluruh perlengkapan tersebut seolah-olah dipajang saja di bumi Indonesia, mirip dengan dagangan di pusat pertokoan yang dipertunjukkan ke publik, karena tidak mampu mencerdaskan masyarakat.

Kita lihat, pandangan itu cocok di zaman Orde Baru. Praktik pemerintah kita pada waktu itu memang mirip dengan gambaran di atas. Pemilu jelas dilakukan setiap lima tahun sekali dan berlangsung secara reguler berkesinambungan. Kita juga punya lembaga kepresidenan dan tentu saja parlemen serta lembaga kehakiman. Akan tetapi, kita juga lihat semuanya itu bisa diatur dan diarahkan yang membuat rakyat tidak mampu menyuarakan pendapatnya secara murni. Akibatnya yang paling mendasar adalah politik jalan di tempat. Siapa yang mampu dekat dengan penguasa, merekalah yang bisa masuk dalam jajaran politik selanjutnya. Dampak lain adalah korupsi, kolusi dan nepotisme. Inilah penyakit bangsa kita di masa Orde Baru.

Namun, apakah reformasi yang digulirkan tahun 1998 itu mampu mengubah semuanya? Kita lihat ternyata tidak semuanya bisa berubah, bahkan sangat signifikan kemandekan tersebut. Memang ada yang menyebutkan bahwa perubahan sosial tersebut tidak mudah dilakukan. Perubahan politik, yang sesungguhnya juga merupakan perubahan sosial, tidak semudah membalik telapak tangan. Kita setuju dengan pendapat ini. Akan tetapi, reformasi itu telah berlangsung lebih dari sepuluh tahun. Kita lihat masih ada kolusi, justru antarpara elite politik. Kita lihat juga banyak korupsi yang dilakukan oleh anggota parlemen, dan itu berlangsung dari tingkat pusat sampai di daerah. Juga kita lihat politik patron, yang mengangkat saudara-saudaranya sendiri ke tampuk pimpinan. Ini adalah fakta di beberapa tempat di Indonesia. Dengan demikian, demokrasi yang ditelorkan oleh reformasi itu ternyata tidak mampu meminggirkan apa yang disebut demokrasi etalase. Kita tentu kecewa dengan kenyataan seperti ini.

Untuk itulah, memasuki tahun 2012 ini, kita harus mampu, minimal memulainya dari awal untuk mempraktikkan model-model demokrasi yang murni. Kalaupun ada koalisi antara partai politik pendukung pemerintah, sesungguhnya contoh yang mampu diberikan oleh para elite adalah dengan menaati koalisi tersebut. Jangan membikin gundah hati masyarakat dengan mengaduk-aduk keadaan yang sudah ada. Konsistensi merupakan salah satu cara untuk memberikan contoh kepada masyarakat bagaimana politik itu mampu berjalan dengan baik.

Persoalan lain yang mesti diperhatikan adalah upaya pengadilan yang mesti dilakukan kepada tokoh-tokoh politik. Korupsi yang dilakukan oleh elite partai adalah sebuah pengkhianatan kepada tujuan reformasi. Ini tidak boleh terjadi karena benar-benar merupakan pembalikan dari tujuan reformasi itu. Jadi, upaya pengadilan kepada politisi-politisi yang korup, bukan sekadar Nazaruddin saja, harus dilakukan dengan jujur dan tegas. Tujuan kita sangat sederhana, yaitu agar tindakan tersebut tidak dicontoh oleh masyarakat, dan tentu juga tidak meluas menuju politisi lain.

Menyongsong tahun 2012 ini, masyarakat Indonesia harus cerdas dan mampu bersikap mandiri dalam berpolitik. Masyarakat mesti mampu menentukan sikapnya dengan baik, tidak terpengaruh oleh godaan-godaan yang berbau politik kotor. Suap menyuap, serangan fajar, intimidasi adalah contoh dari politik kotor ini.

Bentuk Keperihatinan Matinya Hukum

Bentuk Keperihatinan Matinya Hukum

 

29 Desember 2011 | 23:54 wib
Bentuk Keperihatinan Matinya Hukum
Besok, Seribuan Bendera Setengah Tiang Dipasang
Share4


SOLO, suaramerdeka.com –
Mulai besok (30/12), seribuan bendera Merah Putih setengah tiang dipasang di jalanan Solo Raya oleh Aliansi Rakyat Bergerak (ARB) bentukan organisasi kemasyarakatan (ormas) Mega Bintang.

Koordinator ARB, Mudrick M Sangidu mengungkapkan, pemasangan bendera setengah tiang tersebut sengaja dilakukan sebagai bentuk keprihatinan atas matinya penegakan hukum di Indonesia itu.

“Ini menandakan rakyat kecewa. Salah satunya Sondang Hutagalung yang belum lama ini membakar diri di depan istana dan akhirnya mati,” terang Koordinator ARB, Mudrick Sangidu saat konferensi pers bersama tokoh nasional yang namanya mencuat sebagai pembela warga Mesuji Lampung, Mayjen (Purn) Saurip Kadi, di markas Mega Bintang, Jalan Kapten Mulyadi, Kamis (28/12).

Menurut Mudrick, pemasangan bendera dilakukan di sepanjang jalan protokol dan jalan kampung yang ada di kota maupun kabupaten. Yakni mulai dari Kota Solo, Kabupaten Sukoharjo, Boyolali, Karanganyar, Sragen, Wonogiri dan juga Klaten.

“Tapi kami memprioritaskan pemasangan di jalan protokol. Seperti kalau di Solo yaitu di Jalan Slamet Riyadi. Kami harap warga juga ikut memasang di depan rumah, terutama yang berada di pinggir jalan. Ini protes agar pemerintah sadar,” ungkap dia.

Lebih lanjut dia menyatakan, untuk melakukan protes tidak perlu dengan perusakan fasilitas. “Rakyat tidak bisa melawan aparat yang bersenjata. Dengan bendera setengah tiang, alus tapi menusuk hati pemerintah. Ini lho rakyat kecewa, sehingga membutuhkan perubahan yang nyata,” tandasnya.

( Asep Abdullah / CN33 / JBSM