Archive for the ‘Hukum’ Tag

SUNGAI

SUNGAI
Oleh Kusni Sulang

Sungai Tualan dan lankating-lantingnya. Lanting-lanting penduduk inilah yang sering ditabrak oleh tongkang-tongkang  perusahaan besar swasta dan mereka tidak mengganti rugi.(Foto.Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah/Andriani S. Kusni, 2013.)

Sungai Tualan, kecamatan Parenggean, kabupaten Kotawaringin Timur  dan lanting-lantingnya. Lanting-lanting penduduk inilah yang sering ditabrak oleh tongkang-tongkang perusahaan besar swasta dan mereka tidak mengganti rugi.(Foto.Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah/Andriani S. Kusni, 2013.)

Lanting warga di sungai-sungai kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) telah berkali-kali ditabrak oleh tongkang perusahaan-perusahaan besar swasta (PBS), cq batubara. Bukan hanya lanting warga yang tinggal di bentaran sungai, bahkan Jembatan Bajarum pernah ditabrak sehingga menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi Kotim. Bagaimana kelanjutan penanganan soal penabrakan Jembatan Bajarum, tidak pernah terdengar jelas dan diumumkan secara terbuka. Berbagai kemungkinan bisa terjadi dibalik ketiadaan keterbukaan.
Tanggal 10 Oktober 2015, tongkang yang ditarik oleh tugboat kembali menabrak lanting warga. Kejadiannya terjadi di desa Kabua yang terletak di tepi sungai Tualan, kecamatan Parenggean.. Mereaksi penabrakan itu warga desa Kabua lalu menyandera tongkang milik perusahaan batubara PT WMGK yang melintasi sungai di desa. Penahanan dilakukan karena warga kecewa disebabkan tidak ada penyelesaian terhadap soal lanting mereka yang ditabrak tongkang. (Radar Sampit, 14 Oktober 2015).
Selain merasa sangat dirugikan dengan penabrakan lanting-lanting warga oleh tongkang-tongkang PBS, warga warga setempat juga sering mengeluhkan aktivitas tongkang ketika lewat karena mengakibatkan sungai yang digunakan sebagai tempat akitivtas sehari-hari warga menjadi keruh dan airnya tidak lagi bisa digunakan untuk minum. (Radar Sampit, 14 Oktober 2015). Artinya telah terjadi perusakan lingkungan serius. Seperti diketahui sejak turun-temurun penduduk lokal mengkonsumsi air sungai di samping menjadikannya sebagai sumber matapencaharian dan berbagai kegiatan lainnya.
Menanggapi penyanderaan tongkang batubara milik PT WMGK (yang ketika penandatanganan nota kesepakatan bupati Kotim mengharapkan adanya perusahaan tersebut bisa meningkatkan kesejahteraan penduduk. Demikiankah hasil kongkretnya?) , dan permortalan sungai, Kapolres Kotim AKBP Hendra Wirawan meminta agar semua pihak sama-sama saling menghormati. Hendra juga mengingatkan warga agar tidak melakukan tindakan yang berlebihan, seperti melakukan permortalan. “Jika melakukan tindakan di luar aturan, kita akan tindak tegas”, ujar Hendra yang selanjutnya menegaskan “sungai itu merupakan tempat umum, bukan milik pribadi.” “Sehingga jangan kira-kira melakukan tindakan yang kontraproduktif” (Radar Sampit, 14 Oktober 2015).
Terhadap pernyataan-pernyataan ini, saya ingin bertanya kepada AKBP Hendra Wirawan yang kalau tidak salah ingat pernah diangkat oleh Dewan Adat Dayak (DAD) Kotim sebagai “warga Dayak” (pengangkatan yang menertawakan dan tidak ada guna praktisnya untuk kepentingan umum, juga, lebih-lebih tidak ada pentingnya untuk masyarakat adat Dayak).
Pertanyaan-pertanyaan saya adalah: Apakah penabrakan lanting warga oleh tongkang-tongkang
merupakan tindakan “saling menghormati? Apakah merusak lingkungan, seperti membuat air sungai keruh merupakan perilaku “saling menghormati”? Kalau tidak, mengapa tidak ditindak tegas? UU Tentang Lingkungan sudah diterbitkan. Mengapa warga yang sudah jenuh dengan ulah PBS, lalu dituding sebagai “melakukan tindakan yang kontraproduktif”, dan berbuat “jangan kira-kira” (mungkin maksudnya “tidak kira-kira” Jangan dan tidak adalah dua kosakata berarti berbeda! Dalam bahasa Jawa, ojo dan ora pun artinya berbeda.– KS)?
Dalam hal ini, saya justru melihat yang berbuat “tidak kira-kira” adalah PBS dan ketiadaan tindakan tegas terhadap mereka.Mengancam warga yang membela diri dan jenuh terhadap perilaku “tidak saling menghormati” dari PBS, bisa disebut menerapkan hukum secara tebang pilih. Sebelum atau daripada mengeluarkan kata-kata ancaman terhadap warga – wong cilik — , apakah tidak seniscayanya AKBP Hendra Wirawan menelisik mengapa warga bertindak demikian? Ada api maka ada asap, pepatah tetua mengatakan. Dari segi logika ada ada yang disebut hukum sebab akibat atau hukum saling hubungan. Menerapkan hukum secara tebang pilih, mengancam warga dengan mudah, merusak lanting penduduk tanpa ganti rugi dan tidak ditindak tegas di sungai milik bersama, dalam pepatah Tiongkok Kuno disebut “raja boleh membakar rumah, penduduk dilarang menyalakan tungku dapur rumah”. Tindakan tiran militeristik. Anggota militer, termasuk polisi, tidak semua militeristik, tapi memang gampang terperosok ke militerisme yang tidak rasuk dengan Republik dan Indonesia sebagai rangkaian nilai. Militerisme tidak pernah bersikap “saling menghormati”..
Masalah tindakan “kontraproduktif”. Apakah merusak kepemilikan orang lain itu suatu tindakan produktif? Apakah perusak lanting penduduk tanpa ditindak tegas, suatu perilaku produktif?
Motto kepolisian “melindungi mangayomi, dan melayani masyarakat” pun saya kira tidak berarti gampang-gampangan main ancam, sebagai bentuk dari kekerasan kendati bersifat verbal. Sedangkan tindakan “aksi koboi oknum polisi kepada seorang pelajar salah satu SMP PGRI di Sampit, 12 Oktober 2015, adalah kekerasan fisik. (lihat: Radar Sampit, 14 Oktober 2015). Fisik atau verbal kedua-duanya sama-sama tindak kekerasan. Sebagai orang yang diangkat sebagai “Orang Dayak oleh DAD, tentunya AKBP Hendra Wirawan tahu bahwa kekerasan verbal itu ada singer-nya karena tergolong tindak tidak beradat (Lihat: Hukum Adat Tumbang Anoi 1894).
Sebagai “orang Dayak” AKBP Hendra Wirawan, barangkali tahu sejarah Dayak Kalimantan Tengah. Disebabkan oleh ulah anggota kepolisian, oleh kejenuhan yang sudah melewati leher, penduduk sementara kampung di sementara daerah aliran sungai (DAS), memandang polisi sebagai musuh. Polisi di sementara kampung mempunyai konotasi buruk. Sekali ditetapkan sebagai musuh, siapa pun di kampung tidak lagi takut. Tahun 2000/2001 dalam Tragedi Sampit adalah salahsatu bukti. Ditenggelamkannya kapal-kapal perang Belanda, termasuk kapal perang Onroest dan seluruh marinir Belanda di dalamnya di dekat Muara Teweh adalah contoh lain.
Tentang “sungai itu merupakan tempat umum, bukan milik pribadi”, saya kira sejak mereka membangun dan bergenerasi demi generasi mendiami kampung-kampung di pinggir sungai-sungai Kalteng, jauh sebelum AKBP Hendra Wirawan datang ke Kalteng dan sebelum AKBP Hendra Wirawan lahir, penduduk sungai tidak pernah memandang sungai sebagai milik pribadi mereka. Melainkan sebagai milik bersama. Sumber kehidupan dan penghidupan mereka. Budaya penduduk Kalteng, terurama Dayak, adalah budaya sungai. Mereka melindungi dan merawat sungai pengasuh mereka. Sungai-sungai ini rusak sejak alam Kalteng dieksploitasi secara buas. Secara tidak kira-kira. Apakah AKBP Hendra Wirawan sebagai “orang Dayak” sekali pun ‘pungutan’ tidak melihat dan tidak memahami sejarah dan budaya ini? Mulutmu (adalah) harimaumu, ujar pepatah. Sekali diucapkan, mungkin dimaafkan tapi tidak dilupakan. Maka kira-kiralah mengeluarkan pernyataan dan berkata, apalagi bertindak, sekalipun dan terutama jika berada pada posisi berkuasa.
Tanpa kesertaan penduduk, sehebat apa pun persenjataan polisi, ia tidak bakal pernah mampu memjaga keamanan. Apalagi jika ia sudah dipandang sebagai musuh. Yang Kalteng perlukan adalah polisi republikan dan berkeindonesiaan, yang “melindungi mangayomi, dan melayani masyarakat”. Polisi yang tidak demikian, tidak diperlukan oleh Kalteng. Dahulu sebelum Republik Indonesia berdiri, orang Dayak Kalteng mampu menjaga keamanan dan kerberadatan masyarakatnya. []

Advertisements

REKAM JEJAK SUGIANTO SABRAN, PELAPOR BAMBANG WIDJOJANTO

Rekam jejak yang dikumpulkan dari berbagai sumber:

1. Menyiksa pekerja organisasi lingkungan hidup, Faith Doherty dan Ruwindrijarto, 2000

2. Menyiksa seorang pekerja media lokal Lintas Khatulistiwa, Abi Kusno, 2000

3. Masuk penjara dengan hukuman percobaan satu setengah bulan, 2001

4. Kasus pembalakan liar Taman Nasional Tanjung Puting, 2002

5. Kasus illegal logging, 2006

6. Pernah masuk DPO (daftar pencarian orang) dan mengganti nama menjadi Yusuf Sugianto

Dok. KPU

“Wakil rakyat” 2009-2014 DPR RI Komisi Hukum Fraksi PDI-P. Dok. KPU

Nama Sugianto Sabran sempat mencuat saat terjadi kasus penyiksaan investigator lingkungan hidup Faith Doherty dari Environmental Investigation Agency, London dan Ruwidrijanto, anggota lembaga swadaya masyarakat Telapak Indonesia.

AN INTERVIEW WITH FAITH DOHERTY

Courtesy: Faith Doherty

Courtesy: Faith Doherty

Mongabay: Can you tell us about what happened when you were kidnapped in Indonesia by logger barons?

Faith Doherty: In August 1999, EIA and our Indonesian partners Telapak released a report called The Final Cut (See our website http://www.eia-international.org) which exposed illegal logging in Tanjung Puting National Park and named both the company (Tanjung Lingga) and Central Kalimantan’s timber baron Abdul Rasyid as being behind the logging.

In early 2000, my Indonesian colleague and I returned to the Park to monitor the situation and see if the authorities had done anything to stop this blatant abuse of the law. Our findings were to be used at a World Bank meeting with the Indonesian government as part of the Consultative Group of Indonesia. (CGI)

We managed to find a massive sawmill and warehouse that had thousands of cubic meters of Ramin, a timber only found in the national park. Ramin is used for picture frames, snooker cues, baby cribs and futon frames. After filming our findings we returned to our hotel. We received a phone call from reception to tell us some men had come from Tanjung Lingga and wanted us to go with them to meet Abdul Rasyid to discuss our findings. We had no choice and were taken into a car, doors locked and driven to the Tanjung Lingga office. Once inside the office we were met by Sugianto, the nephew of Abdul Rasyid and for the next few hours, beaten, shouted at and threatened with a pistol. My colleague sustained injuries to his face and bruising to his body, while my fingers were broken on my right hand. The police were called and were told we had broken into their offices and should be arrested. We were taken to the police station and questioned.

We were held in this police station for three days while negotiations continued between the Head of Police in Jakarta and Regional police, the UK Embassy, the US Embassy, many NGOs and the Dayak leaders of Central Kalimantan. While this was going on we were subjected to a mob of men posted outside the police station and at times outside the window of the room we were being held in with machetes, sticks and verbal abuse for the entire three days. These men were paid by Tanjung Lingga.

After one day, three of Tanjung Lingga’s executives came to see us at the police station including their lawyer. They wanted me to go on television and retract all the information we had written about them and their role in the destruction of the National Park, and threats to the orangutan. I told them that I couldn’t do that without the permission of my board of directors at EIA, who were on holiday at that time. We managed to stall this process for a while, so that we could give time to those fighting for our release.

After 3 days both of us managed to get out of Pangkalanbun, the small town closest to Tanjung Putting National Park but only due to some brave policemen and efforts of many people including EIA and Telapak. But even after we had escaped, Sugianto and Rasyid’s men followed us to Jakarta and we had to find a safe house to stay in for a while so that we could work on getting the information we had found out in to the public domain.

A week later, we were able to give our information over to the authorities, and present our findings to both the World Bank and the new Indonesian Government at the CGI. With attention on what had happened to us, we were able to ensure this issue became more than just a footnote in a very big meeting addressing the many issues Indonesia was facing at the time. The major issue we were able to get across was that of how corruption was the root cause of illegal logging in Indonesia and that the billion dollar timber industry had been getting away in supplying illegally harvested timber to global markets for a long long time. Something had to change.
Read more: http://news.mongabay.com/2010/0707-hance_doherty.html#ixzz3PqXTYtFa

 

PETIKAN WAWANCARA DENGAN PRESIDEN TELAPAK AMBROSIUS RUWINDRIJARTO

Courtesy: Samdhana Institute

Courtesy: Samdhana Institute

Mongabay.com: Komitmen untuk menyelamatkan hutan kemudian diuji pada tahun 1999 saat terjadi insiden di dekat Tanjung Puting. Bisakah diceritakan apa yang terjadi saat itu?

Ruwi: Saya dan teman dari EIA, Faith Doherty, berhadapan dengan grup Tanjung Lingga, yang merupakan bos dari penebangan liar di Taman Nasional Tanjung Putting dan banyak daerah lainnya di Kalimantan. Perusahaan tersebut membayar preman untuk membawa kami dari hotel ke kantor mereka tempat dimana kemudian kami diserang dan ditahan selama berjam-jam. Perusahaan tersebut menguasai seluruh kota dan akhirnya menyerahkan kami pada polisi-dalam kasus ini Divisi Investigasi Kriminal. Perusahaan berpikir bahwa divisi spesial di kepolisian lokal akan mengikuti apapun yang mereka perintahkan. Tapi divisi investigasi kriminal ini kemudian melindungi kami.

Tiga hari kemudian terjadi ‘tarik tambang’ antara divisi investigasi kriminal dan petugas polisi lainnya, aparat militer, serta preman perusahaan. Kami ditahan di bagian investigasi kriminal karena kantor dikelilingi oleh kerumunan massa, yang dibayar oleh perusahaan. Akhirnya kami bisa meninggalkan tempat itu dan terbang kembali ke Jakarta. Itu bisa terjadi setelah banyak negosiasi dan dengan banyak tekanan dari Jakarta seperti dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kedutaan Inggris. Bahkan Presiden Gus Dur ikut memperhatikan hal ini dan membuat pernyataan publik mengenai penculikan dan penyiksaan.

Mongabay.com: Apakah para pelaku akhirnya dihukum?

Ruwi: Sugianto yang merupakan orang utama di perusahaan yang dimiliki oleh Abdul Rasjid, mendapat hukuman yang sangat ringan dari pengadilan daerah. Dia mendapat hukuman beberapa bulan masa percobaan. Abdul Rasjid tidak pernah diproses secara hukum. Sugianto kemudian terpilih menjadi Bupati Kotawaringin Barat. Kemenangannya dalam pemilu ditentang oleh lawan politiknya karena dugaan money politics dan Mahkamah Agung membatalkan kemenangan Sugianto. Tetapi kemudian Sugianto naik banding dan kasusnya saat ini belum tuntas. Kemungkinan ia akan tetap mendapatkan posisi dan menjabat sebagai bupati.

http://indonesia.mongabay.com/news/2011/id0310-ruwi_telapak_interview.html

Dalam wawancara dengan Tempo pada 2002, Sugianto tidak membantah. “Sudah untung mereka tidak kami bunuh,” katanya, “Masuk ke perusahaan orang kok seperti itu.” Sugianto bahkan tidak membantah telah memberi order menyiksa Abi Kusno. “Dia masih tergolong kakek saya,” katanya, “Tapi dia juga pemeras. Sudah untung dia tidak kami bunuh.” Saat itu, Sugianto hanya dihukum percobaan satu setengah bulan. (Baca majalah Tempo, 21-27 Oktober 2002)

http://www.tempo.co/read/news/2015/01/23/063637107/pelapor-bambang-kpk-dan-isu-jari-aktivis-nbsp

Abi menyebut dua nama yang bertanggung jawab atas kekerasan itu: Sugianto dan Abdul Rasyid.

Sugianto juga pernah dikaitkan dengan kasus pembalakan liar di Taman Nasional Tanjung Puting. Waktu itu tahun 2002 Sugianto dipercaya pamannya, Abdul Rasyid, mengelola perusahaan Tanjung Lingga yang mendapat hak pengusahaan hutan seluas 40 ribu hektare lebih di Kalimantan Tengah.

Terbongkarnya pembalakan liar diakui sendiri oleh Sugianto. Ia terekam video pabrik-pabrik ramin milik Abdul Rasyid yang dibuat oleh tim investigasi Environmental Investigation Agency bersama Ruwidrijanto, anggota Telapak Indonesia, pada tahun 1999. Saat itu, Sugianto lah yang mengantar tim tersebut. Kepada Sugianto, mereka menyamar sebagai pengusaha kayu yang melihat-lihat pabrik milik Rasyid.

Dalam rekaman itu Sugianto juga memaparkan bagaimana seluk beluk mengekspor kayu-kayu secara ilegal dari Taman Nasional Tanjung Puting. Tindakan itu, ujar Sugianto untuk menghindari pajak ekspor yang mencapai 25 persen.

http://www.pkspiyungan.org/2015/01/parah-pelapor-bw-ternyata-pernah-potong.html