Archive for May, 2012|Monthly archive page

Presiden: ciptakan kehidupan berbangsa tanpa kekerasan

Presiden: ciptakan kehidupan berbangsa tanpa kekerasan

Rabu, 16 Mei 2012 21:04 WIB | 526 Views

Jakarta (ANTARA News) – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta semua pihak untuk mengisi kehidupan berbangsa tanpa kekerasan dan kebencian, sehingga Indonesia bisa mencapai cita-cita kesejahteraan bersama.

“Kita isi kehidupan berbangsa tanpa kekerasan dan kebencian. Kehidupan berbangsa yang berlandaskan pada pengembangan sikap welas asih yang menyuburkan keharmonisan, keselarasan,dan toleransi,antar warga bangsa,” kata Yudhoyono dalam sambutan Perayaan Dharmasanti Waisak Nasional Umat Budha Indonesia 2556 BE/2012 di Jakarta, Rabu malam.

Tema perayaan Dharmasanti Waisak Nasional itu adalah Meningkatkan Cinta dan Belas Kasih. Menurut Yudhoyono, tema itu sangat cocok dengan cita-cita kehidupan berbangsa yang penuh kedamaian.

Yudhoyono menegaskan, semua warga negara Indonesia harus mengedepankan semangat kebangsaan. Semangat itu harus menjadi inspirasi yang mendorong semua orang untuk selalu mengedepankan kerjasama dan saling melengkapi antar seluruh komponen bangsa, sehingga bisa mengatasi beragam tantangan zaman dan peradaban yang tidak ringan.

“Mari kita senantiasa suburkan sikap toleransi, guna menjamin terpeliharanya kondisi kehidupan berbangsa yang damai dan harmonis,” katanya.

Yudhoyono meminta semua pemuka agama untuk terus mengedepankan kearifan, pandangan positif, dan kemuliaan, dalam mengajak umatnya ketika menyikapi beragam tantangan pembangunan.

“Berikan pencerahan yang bijak dan mencerdaskan, seraya terus menunjukkan keteladanan di lingkungan umat saudara masing-masing,” kata Yudhoyono.
(F008)

Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © 2012

Advertisements

Uji Kompetensi Guru RSBI 29 Mei


Uji Kompetensi Guru RSBI 29 Mei

Satria Dharma <satriadharma2002@yahoo.com>,in: dikbud@yahoogroups.com , Thursday, 17 May 2012, 5:37

Sekali lagi pemerintah melakukan program yang tidak terencana dengan baik. Bukankah Kemdikbud sudah pernah melakukan uji kompetensi bahasa inggris para guru RSBI pada tahun sebelumnya? Mengapa mau diadakan uji kompetensi lagi? Lagipula, mau dibawa kemana program ini? Apakah kalau ternyata mereka tidak kompeten lantas program ini mau dihentikan? Jelaskan dulu pada publik apa tujuan dari uji kompetensi ini dan bukan sekedar melakukan program yang menghabis-habiskan dana pendidikan.

“Sebaliknya, berdasarkan evaluasi yang dibuat sendiri oleh Balitbang Kemdiknas beberapa waktu yang lalu diperoleh temuan-temuan yang membelalakkan mata. Berdasarkan paparan Prof Fasli Jalal, mantan Wamendiknas, pada Simposium British Council beberapa waktu yang lalu program RSBI yang telah berjalan di 1300-an sekolah RSBI tidak ditemukan perbedaan signifikan mutu sekolah RSBI dengan sekolah reguler (non-RSBI) untuk beberapa skor, termasuk Bahasa Inggris, siswa dan guru di sekolah reguler bahkan lebih unggul. (Siswa RSBI 7,05 reguler 8,18; Guru bhs Inggris SMP RSBI 5,1, Reguler 6,2). Ini sejalan dengan hasil penelitian Hywell Coleman yang menyatakan ‘in many cases do not result in better school-performance’. Jadi sekolah-sekolah yang semula adalah sekolah berkualitas “A” ternyata setelah menjadi sekolah RSBI lantas prestasinya menjadi jeblok. Ini bukti nyata bahwa sebenarnya program (R)SBI ini sudah gagal untuk meningkatkan mutu sekolah.

S. Hamid Hasan, ahli evaluasi dari UPI mengatakan dengan skor 0-9, perbedaan skor siswa dan guru RSBI dengan sekolah reguler yang berselisih maksimal 1 poin belum menggambarkan peningkatan mutu yang berarti (Kompas, Sabtu 18 Februari 2012). Penyebab utamanya jelas pada mutu gurunya yang tidak terbangun sesuai dengan harapan. Ada fakta yang semakin menguatkan pernyataan saya bahwa program ini gagal yaitu bahwa hasil Ujian Nasional baru-baru ini menunjukkan bahwa banyak sekolah-sekolah berstatus RSBI ternyata hasil UN-nya lebih rendah daripada sekolah-sekolah reguler lainnya. Banyak siswa RSBI yang bahkan tidak lulus dalam Ujian Nasional tahun 2010. Ini adalah fakta keras yang menunjukkan bahwa program RSBI ini telah menghancurkan ‘best practice’ dan menurunkan mutu sekolah-sekolah terbaik yang dijadikan sekolah RSBI.

Hal ini bisa dilihat dari kemampuan guru RSBI berbahasa Inggris. Dari hasil studi pada 600 guru RSBI ternyata kemampuan bahasa Inggris mereka 50,7% berada pada taraf Novice yang artinya lebih rendah dari taraf Elementary dan yang Elementary sebanyak 32,1%. Artinya bahwa kemampuan lebih dari 80% guru RSBI ini sangat mengenaskan. Bagaimana mungkin guru yang pemahaman bahasa Inggrisnya saja sama dengan orang yang baru belajar bahasa Inggris tiba-tiba diminta untuk mengajar menggunakan bahasa tersebut? Bukankah ini berarti bahwa kebijakan mewajibkan penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar di kelas itu oleh guru-guru dengan tingkat penguasaannya seperti orang yang baru belajar sebagai sebuah kebodohan yang keterlaluan? itu sama artinya dengan memaksa seorang bayi yang baru belajar berdiri untuk mengikuti lomba lari. Sebuah kemustahilan yang sungguh tidak masuk akal.

Evaluasi Balitbang sendiri juga menyimpulkan bahwa penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar di kelas justru lebih menyulitkan guru menyampaikan materi dan membuat mereka stress. Komunikasi yang efektif dengan menggunakan bahasa yang dipahami oleh kedua belah pihak digantikan oleh penggunaan bahasa Inggris yang kacau balau dan bahkan menjadi olok-olok di berbagai forum diskusi. Hal ini jelas sekali menyulitkan siswa dalam memahami materi yang disampaikan oleh guru yang berbahasa Inggris berlepotan sehingga mereka terpaksa harus ikut les lagi di luar sekolah agar dapat memahami materi yang diajarkan.”

http://satriadharma.com/2012/05/02/jam-session-%E2%80%98rsbi%E2%80%99-di-makassar/

 

Nilai Guru RSBI Jeblok

“SURABAYA – Nilai akademik para guru Rintisisan Sekolah Bertaraf International (RSBI) dan Sekolah Bertaraf International (SBI) cukup memprihatinkan alias jeblok. Terutama para pendidik tingkat SMA bidang mata pelajaran Bahasa Inggris, Matematika, Fisika dan Biologi.

Hasil tersebut berasal dari studi evaluasi yang dilakukan Pusat Penelitian Kebijakan dan Inovasi Pendidikan (Puslitjakanov) Badan Litbang Kementerian Pendidikan Nasional. Rendahnya nilai para guru, setidaknya di bawah standart sebagai guru sekolah yang sudah menjadi percontohan. Dengan kata lain, nilai tersebut sama halnya dengan para guru sekolah reguler, yakni rata-rata lebih rendah 10,8 persen”

http://www.surabayapagi.com/index.php?3b1ca0a43b79bdfd9f9305b8129829625c38b0479328f0ca8982a837ecda0b42

 

Salam
Satria Dharma
http://satriadharma.com/

— On Wed, 5/16/12, Must Prast <prasetyo_pirates@yahoo.co.id> wrote:

From: Must Prast <prasetyo_pirates@yahoo.co.id>
Subject: [IGI] Uji Kompetensi Guru RSBI 29 Mei
To: “IGI” <ikatanguruindonesia@yahoogroups.com>, “keluarga unesa” <keluargaunesa@yahoogroups.com>
Date: Wednesday, May 16, 2012, 11:51 AM

Uji Kompetensi Guru RSBI 29 Mei
Jawa Pos, 17 Mei 2012
SURABAYA – Tidak hanya peserta sertifikasi guru yang harus ikut uji kompetensi. Para guru rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) juga akan dievaluasi melalui uji kompetensi yang bakal dihelat pada 29 Mei mendatang. Direktorat Pembinaan SMP Kemendikbud akan mengetes kemampuan guru SMP RSBI seluruh Indonesia. Tujuannya, mengetahui kelayakan mereka mengajar di RSBI.
Uji kompetensi guru SMP RSBI akan diadakan di SMPN 1 Sidoarjo. Guru RSBI yang ikut ujian berasal dari SMPN 1, SMPN 6, dan SMPN 26. Guru RSBI SMPN 6 Tjatur Gusyana Hernawati mengatakan, materi yang akan diujikan adalah matematika, IPA, fisika, biologi, dan bahasa Inggris.
Uji kompetensi guru RSBI dilakukan tiap tiga tahun sekali. Prinsipnya, ujian tersebut dilakukan untuk mengetahui penguasaan guru terhadap bidang studi yang digelutinya. Bentuk soal biasanya disajikan dalam bentuk esai. ”Soal uraian disajikan dalam bentuk bahasa Inggris,” sebutnya.
Tjatur mengakui, tak semua guru RSBI memiliki kemampuan berbahasa Inggris bagus. Karena itu, uji kompetensi tersebut termasuk menguji kemampuan bahasa Inggris mereka. Pembelajaran di SMPN 6, kata Tjatur, menggunakan bilingual.
Pembelajaran dengan bahasa Inggris memang mendominasi. Namun, jika guru sulit menyampaikan materi, bahasa yang dipakai adalah bahasa Indonesia. ”Demikian pula halnya jika siswa kesulitan menangkap materi, ya kami sampaikan dalam bahasa Indonesia,” ujarnya.
Karena itu, ujian tersebut salah satunya bertujuan mengetahui kemampuan berbahasa Inggris mereka. Sekaligus pemetaan kelebihan dan kelemahan guru RSBI.
Tidak hanya menguji kemampuan mereka, Kemendibud biasanya memberikan reward terhadap guru RSBI dengan mengikutsertakan mereka studi banding ke luar negeri. Terutama, guru-guru yang hasil uji kompetensinya bagus. ”Untuk memotivasi, guru-guru diberi kesempatan kesempatan ikut studi banding ke sekolah internasional di luar negeri,” jelas alumnus Universitas Negeri Malang itu.
Tjatur mengakui, masih banyak kelemahan yang dimiliki guru RSBI sehingga kemampuannya harus terus ditingkatkan. Apalagi, belum semua guru RSBI bergelar S-2. Karena itu,  secara bertahap pemerintah akan menyekolahkan guru RSBI ke jenjang S-2. Di SMPN 6, ada 26 guru yang akan mengikuti uji kompetensi. Mereka adalah guru mata pelajaran matematika, IPA, dan bahasa Inggris. (kit/c8/oni)

Situasi HAM Indonesia Disorot

 

Avatar Alfons Lasedu
Hilversum, Belanda
Hilversum, Belanda

Situasi HAM Indonesia Disorot

Diterbitkan : 16 Mei 2012 – 3:46pm | Oleh Alfons Lasedu (Foto: dnak)

Mengapa selama empat tahun terakhir kekerasan dan diskriminasi terhadap kelompok agama minoritas di Indonesia meningkat? Mengapa semakin banyak aktivis yang melakukan aksi unjuk rasa damai, dijebloskan ke penjara?

Demikian Elaine Pearson, wakil Direktur organisasi HAM Human Rights Watch (HRW) Asia di situs web nya. Setiap empat tahun Universal Periodic Review UPR menyorot situasi HAM di setiap negara anggota PBB. UPR juga memberikan usulan bagaimana memperbaiki situasi HAM di negara bersangkutan.

Menyangkut laporan UPR tahun 2008, Jakarta melaporkan bahwa sejumlah langkah konkrit telah diambil. Indonesia mengembangkan pelatihan dan pendidikan HAM, menandatangani dan meratifikasi sejumlah instrumen HAM, mendukung dan melindungi warga sipil, memberantas kekerasan aparat keamanan, merevisi UU hukum pidana, mengembangkan sistim untuk memperbaiki dukungan terhadap HAM.

Menurut HRW dan KontraS, Jakarta hanya melaporkan sebagian kecil situasi HAM di Indonesia. Masalah besar tidak berubah yang menyangkut kebebasan beragama, kebebasan berpendapat dan pertanggungjawaban atas kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan.

Kebebasan beragama
Setara Institute yang memonitor kebebasan beragama melaporkan bahwa kekerasan terhadap kelompok agama minoritas terus meningkat dari 135 kasus di tahun 2007, 216 di tahun 2010 dan 222 di tahun 2011.

Indonesia, dalam hal ini aparat keamanan gagal atau lebih parah lagi tutup mata atas kasus-kasus kekerasan yang dilakukan kelolompok Islam radikal terhadap kelompok agama minoritas di Jawa dan Sumatera. Mulai dari kekerasan terhadap penganut Ahmadiyah, Bahai, Muslim Syiah sampai warga Kristen.

Yang disebut HRW paling mengerikan adalah pembantaian tiga pengikut Ahmadiyah di Banten, Februari 2011.

Kebebasan berpendapat
HWR dan KontraS mengimbau pembebasan semua tahanan politik dan menghapus pembatasan kebebasan bersuara. Hampir 100 aktivis Papua dan Maluku kini mendekap di penjara karena divonis melakukan demonstrasi gelap, menyampaikan pandangan politik yang sesat atau mengibarkan bendera separatis.

Impunitas aparat keamanan
Menurut Jakarta, pengadilan militer di tahun 2010 dan 2011 mengadili 1.500 kasus kekerasan dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan. Yang populer dilaporkan adalah video di YouTube di mana seorang tentara Batalion 753 bulan Januari 2011 menusuk seorang petani Papua dengan bayonet di alat kelaminnya.

Tentara bersangkutan divonis delapan sampai sepuluh bulan penjara, tetapi menurut KontraS ia masih bertugas di kesatuannya.

Yang menyedihkan menurut HRW kasus pembunuhan Munir bin Thalib sampai sekarang belum tuntas. “Kasus Munir, sekalipun lewat pengadilan militer, memperlihatkan bahwa pemerintah Indonesia tidak membeberkan kebenaran,” tegas Haris Azhar koordinator KontraS seperti dikutip situs Human Rights Watch HRW.

 

*PenandatangananKONTRAK “FREEPORT”*

Kolom IBRAHIM ISA
Kemis, 17 Mei 2012

*PenandatangananKONTRAK “FREEPORT”*

isa <i.bramijn@chello.nl>,in: NASIONAL-LIST YAHOOGROUPS <nasional-list@yahoogroups.com> , Thursday, 17 May 2012, 6:45

*AWAL PENGOBRALAN KEKAYAAN BUMI INDONESIA *

*Kpd. MODAL ASING . . . . .*

** * **

Kemarin malam kuterima kiriman news-item dari Johny Budiyono, sahabat
Facebook-ku. Sebuah foto otentik mengenai PENANDATANGANAN KONTRAK RI
dengan FREEPORT. Inilah a.l awal politik “pembangunan ekonomi
Indonesia”, yang membikin Suharto jadi pujaan oleh para pengagum dan
pendukungnya sanpai saat ini. Walhasil, Presiden Suharto dinobatkan jadi
*“bapak pembangunan Indonesia”. *

Dalam kenyataannya kebijakan ekonomi Presdien Suharto itu, adalah
pembangunan kekayaan dirinya sendiri, keluarganya, dinastinya,
kroni-kroninya dan sekelompok pendukung di kalangan militer dan sipil
rezim Orba. Mereka-mereka itu telah menjadi kaya raya diatas pundak
kemiskinan dan kepapaan mayoritas bangsa. Indonesia sepenuhnya menjadi
tergantung dan dikontrol oleh kekuasaan modal asing. Politik ekonomi
Indonesia ditentukan dan diawasi oleh IMF dan World Bank, sebagai
perwakilan kaum modal raksasa mancanegara.

Coba kita lihat bersama apa yang ditentukan oleh UUD RI (1946), yang
menyangkut strategi pembangunan ekonomi Indonesia Merdeka yang Berdikari.

Seperti yang tertera dalam naskah asli UUD RI (1946) — Dalam
Pasal 33 tercantum dasar demokrasi, ekonomi produksi dikerjakan
oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan
anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang
diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian
disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.
Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.

*Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua
orang! Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan
yang menguasai hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau
tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang seorang yang berkuasa dan
rakyat yang banyak ditindasinya.*

Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada
ditangan orang-seorang.

*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok
pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.*

Strategi pembangunan ekonomi nasional yang inti sarinya sudah disusun
oleh para “founding fathers” nasion dan negara kita, mengenai pengurusan
ekonomi negeri. —- oleh kebijakan ekonomi rezim Orba yang dilanjutkan
setelah era Reformasi, tinggallah secarik kertas belaka yang samasekali
tidak punya arti praktis apa-apa. Selain bersifat menina-bobokkan dan
menipu belaka.

Foto penandatanganan kontrak Indonesia dengan Freeport tsb yang
dipublikasikan oleh Johny Budiyono itu, disertai dengan sebuah uraian
singkat sekitar peristiwa tsb. Cekak aos uraiannya.

Sahabatku Dini Setyowati mengomentari di Facebook, bahwa sejak itu
adalah *saat Indonesia mulai diobral . . . *Sedangkan Ak Priyanto
bertanggap: *UU pertama produk orde baru adalah UU Penanaman Modal
Asing. Gila!*

Mari ikuti penjelasan pada foto yang disampaikan oleh Johny Budiyono,sbb:

* * *

“*7 April 1967**. Penandatangan Kontrak Karya Freepor*t :

Hadiah Terbesar Orde Baru Untuk Rakyat Indonesia dan Papua.” Pada
tanggal 7 April 1967 , hanya beberapa minggu setelah dilantik sebagai
Pejabat Presiden RI , Jendral Soeharto telah memberikan ijin kepada
sebuah perusahaan pertambangan Amerika Serikat, Freeport Sulphur
(kemudian menjadi *Freeport Mc Moran Copper and Gold*) untuk melakukan
exploitasi pertambangan… tembaga di gunung Ertsberg, yang terletak di
Kabupaten Fakfak, Propinsi Irian Barat (sekarang sebagian besar areal
konsesi Freeport berada di wilayah Kabupaten Mimika, Papua).

Dalam foto ini nampak Menteri Pertambangan RI, Ir. Slamet Bratanata
(duduk paling kanan) lalu di sebelahnya adalah Robert C. Hills, Presiden
dari Freeport Sulphur dan duduk di sudut kiri adalah Manager Freeport
Indonesia , Forbes K. Wilson. Duta Besar Amerika Serikat (saat itu)
untuk Indonesia, Marshall Green, nampak berdiri di ujung kiri.
*
Payung hukum formal bagi Freeport untuk beroperasi di Indonesia adalah
Undang-undang No 1 tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing, yang
disahkan pada tanggal 10 Januari 1967, saat Indonesia secara teori masih
dipimpin oleh Presiden Soekarno. Namun sangat disangsikan apakah
Soekarno pernah meneken pengesahan Undang-undang tersebut, dan
seandainya pernah meneken, apakah dengan sukarela ataukah dengan tekanan
dan paksaan. *
*
Freeport Sulphur adalah perusahaan asing PERTAMA yang masuk dan
beroperasi di Indonesia dengan dasar UU PMA 1967 ini.* Dan bahkan
menurut seorang penulis Amerika, Bradley R. Simpson, UU PMA 1967 ini
sejak awal perancangannya, telah melibatkan pihak asing, Amerika Serikat
khususnya, dalam merumuskan, menyusun dan mengkoreksi pasal-demi pasal
sampai pada saat pengesahannya (Simpson, R. Bradley , Economic with Guns
: Amerika Serikat, CIA dan Munculnya Rezim Pembangunan Otoriter Orde
Baru, Gramedia, Jakarta 2011, hal. 311- 314).

Sebuah perusahaan konsultan Amerika, yang berkantor pusat di Denver, Van
Sickle Associates, telah “membantu” para pejabat ekonomi Orde Baru
(dengan mengabaikan sama sekali keberadaan Soekarno yang notabene saat
itu adalah Presiden Indonesia yang resmi dan sah) untuk menyusun RUU PMA
ini sejak bulan September tahun 1966, empat bulan sebelum disahkan
menjadi Undang-undang. Antara Freeport dan UU PMA 1967 ini memang
hubungannya sangat erat, kait-mengkait dan tidak bisa dipisahkan satu
sama lain.

UU PMA ini boleh jadi bukan hanya merupakan Undang-undang yang
menguntungkan bagi para kapitalis asing, namun lebih jauh lagi- mereka
(Freeport dkk) juga terlibat dalam proses kelahirannya-. Dan memang
menurut penulis diatas (Bradley) ,*hanya dalam hitungan bulan setelah
meletusnya peristiwa G 30 S dan melemahnya posisi Presiden Soekarno,
tepatnya pada bulan April 1966, pihak Freeport telah memberi tahu
Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, bahwa mereka (Freeport)
membutuhkan seperangkat aturan hukum yang “pro pengusaha” sebagai syarat
investasi mereka di Indonesia, yaitu perjanjian perlindungan penanaman
modal, iklim investasi yang “layak” serta hak konsesi penuh tanpa adanya
keharusan bagi – hasil (Bradley, hal. 308) . *

Freeport dan para kapitalis asing yang serakah ini benar-benar melihat
kepemimpinan Presiden Soekarno yang anti “barat”, anti kapitalis dan
anti kolonialis ini, sebagai batu sandungan yang sangat besar bagi
ambisi-ambisi kapitalistik mereka, dan kejatuhan Soekarno adalah hari
bahagia yang paling dinantikan.

Dan saat itu akhirnya tiba, setelah Presiden Soekarno akhirnya bisa
dipaksa untuk menyerahkan kekuasaannya kepada Jendral Soeharto pada
tanggal 12 Maret 1967 – sebulan setelah UU PMA disahkan – dan sebulan
sebelum kontrak karya Freeport diteken, pada tanggal 7 April 1967, 45
tahun yang lalu.

(Sumber foto : The Netherlands National Press Agency/ANP, April 1967)

* * *

Islam Does Democracy, but What About Liberty?

Islam Does Democracy, but What About Liberty?

 

Mustafa Akyol | May 15, 2012

http://www.thejakartaglobe.com/opinion/islam-does-democracy-but-what-about-liberty/517902

For years, foreign policy discussions have focused on whether Islam is compatible with democracy, but this question is becoming passe. In Tunisia and Egypt, Islamists who were long seen as opponents of the democratic system are now joyfully participating in it.

For those concerned about extremism in the Middle East, this is good news, as the exclusion of Islamists by secular tyrants first bred extremism. Islamists will become more moderate when they are not oppressed and more pragmatic with the responsibility of governing.

But there is another reason for concern: What if elected Islamist parties impose laws that curb individual freedoms, like banning alcohol or executing converts, all with popular support? What if democracy does not serve liberty?

This question is seldom asked in the West, where democracy is often seen as synonymous with liberalism. However, as Fareed Zakaria warned in his 2003 book, “The Future of Freedom,” there are illiberal democracies, too, where the majority’s power isn’t checked by constitutional liberalism and the rights and freedoms of all citizens are not secured. The real debate, therefore, is whether Islam is compatible with liberalism.

The main bone of contention is whether Islamic injunctions are legal categories. When Muslims say Islam bans alcohol, are they talking about public obligations that will be enforced by the state, or personal ones that will be judged by God? For those who believe the former, Saudi Arabia may seem ideal. Yet members of the Saudi elite are also famous for traveling abroad to hit up wild nightclubs and commit the sins they can’t at home, raising the question of whether Saudi Arabia’s intense piety is hypocritical.

By contrast, the ultra-secular Turkish Republic has for decades aggressively discouraged Islamic practices, going so far as to ban head scarves. And Turkish society has remained resolutely religious.

Still, even in Turkey, there are reasons to worry that illiberal democracy could emerge. Turkey still suffers from a paranoid nationalism that abhors minority rights, a judiciary designed to protect the state rather than its citizens and a political culture that regards criticism as an attack and provocative ideas as criminal.

As Turkey’s religiously conservative majority gains power, it is imperative that the new elite liberalize the political system. If Turkey succeeds in that liberal experiment, it can set an example for Islamist-led governments in Tunisia, Egypt and elsewhere. These countries need not only procedural democracy, but also liberalism. And there is an Islamic rationale: Imposed religiosity leads to hypocrisy. Those who hope for genuine religiosity should first establish liberty.

The New York Times

Mustafa Akyol, a Turkish journalist, is the author of “Islam Without Extremes: A Muslim Case for Liberty.”

*25 Tahun “DIAN” *

25 Tahun “DIAN” (1987-2012), organisasi wanita Indonesia di Belanda

Kolom IBRAHIM ISA
Selasa, 15 Mei 2012

*25 Tahun “DIAN” <1987-2012> *
in: ,MEDIACARE-MEDIACARE-MEDIACARE <mediacare@yahoogroups.com> , Wednesday, 16 May 2012, 1:04
*Organisasi Wanita Indonesia di Belanda *

Dengan perempuan yang berkesedaran berorganisasi, seperti/“/DIAN”, kita
berusaha , dengan jalan lain meneruskan perjuangan perempuan Indonesia .
. . . Demikian dijelaskan Francisca Pattipilohy, salah seorang
pemrakarsa dan pendiri “DIAN” mengenai didirikannya “DIAN” di Belanda
dalam tahun 1987 . Maka anggota-anggota “DIAN” ketika didirikan adalah
mereka yang pernah anggota di salah satu organisasi massa perempuan di
Indonesia.

“Duapuluh-limatahun yang lalu (1987), “DIAN” dirikan di negeri Belanda,
dalam situasi kekuasaan Presiden Suharto masih sangat kuat dengan
politiknya yang anti demokrasi, anti keadilan dan melanggar hak azasi
manusia”, — demikian ditegaskan oleh Francisca Fanggidaej, salah
seorang pemrakarsa dan pendiri “DIAN”. Francisca Fanggidaej adalah
mantan anggota DPR da Ketua Kantor Berita Nasional “INPS” pada periode
pemerintahan Presiden Sukarno.

“Lahirnya “DIAN”, lanjut Francisca, “merupakan tanda bahwa kita sebagai
aktivis dan pejung tidak menyerah pada keadaan, tidak menyerah pada
nasib sebagai korban yang dipaksakan oleh kekuasaan Suharto. “DIAN”
telah ambil bagian dalam kegiatan-kegaiatan di negeri Belanda yang
menyokong usaha untuk tercapainya demokrasi dan keadilan di Tanah-air.
Antara lain dengan menjalin kerjasama dengan Komite Indonesia di negeri
Belanda, dengan instansi-instansi Belanda tertentu dan juga dengan
beberapa organisasi wanita Belanda yang maju serta organisasi-organisasi
masyarakat Indonesia yang senasib di negeri Belanda.

“Pendiri-pendiri “DIAN” juga memberikan informasi tentang perkembangan
situasi di Indonesia dalam bentuk pertemuan-pertemuan atau
wawancara-wawancara untuk menyingkapkan adanya kejahatan terhadap
kemanusiaan yang dilakukan oleh kekuasaan Suharto. Bisa dikatakan bahwa
“DIAN” tidak apatis, tidak tinggal diam dan tidak terpisah dari
perkembangan situasi di Indonesia”. Demikian F. Fanggidaej.

Dalam bentuk yang terbatas, “DIAN” di negeri Belanda, memberikan
sumbangan menurut kemampuan pada perjuangan kaum perempuan di tanah air.
Selain itu ikut memberikan sumbangan pada usaha sosial dan pendidikan di
Indonesia. Juga memberikan sumbangan solidaritas berkenaan dengan
musibah bencana alam di tanah air, seperti bencana alamTSUNAMI, gempa
bumi dan musibah gunung berapi.

* * *

*Ceramah NURSYAHBANI KATJASUGKANA dan RATNA SAPTARI memberikan isi
peneting pada ULTAH-25 “DIAN”*

Duapuluh-lima tahun “DIAN”, merupakan periode yang meyakinkan bahwa
organisasi perempuan tsb punya pengalaman dan hak eksistensi
selanjutnya. Oleh karena itu hari yang bermakna itu oleh pengelola
organisai “DIAN”, dengan kordinator Aminah Indris dan Tuti Supangat,
diperingati pada tanggal 13 Mei 2012, di Gedung Sekolah Schakel di
Diemen, dengan sebuah pertemuan yang berarti, sukses dan meriah.

Tidak sekadar berkumpul untuk bersilaturahmi. Tetapi juga khusus
mengundang *NURSYABANI KATJASUNGKANA*, Koordinator pada LBH APIK di
Indonesia. Nursyahbani memberikan uraian yang menarik dan cukup rinci
berserta contoh-contoh kongkrit yang dialaminya sendiri, sekitar Gerakan
Perempuan Indonesia Sebelum dan Sesudah Reformasi.

Nursyahbani menyoroti situasi sejak pembubaran PKI dan Gerwani pada
tahun 1965. Dimana pemerintah Orba melakukan kontrol ketat terhadap
semua gerakan sosial-progresif antara lain dengan peng-asas-tunggalan.
Untuk kelompok perempuan ditambah dengan diberlakukannya kebiaakan
domestikasi baik melalui hukum, ideologi dan organisasi.

Setelah Reformasi dan diberlakukannya desentralisasi, terdapat kebebasan
pers dan berorganisasi dan kelompok fundamentalis juga memperoleh ruang
untuk berkembang.

*Pada titik ini kelompok perempuan menghdapi banyak tantangan antara
lain karen agama dan budaya digunakan secara resmi untuk mengontrol
tubuh dan seksualitas perempuan guna kembali menarik perempuan dari
arena politik*. Karena itu sebuah platform bersama mesti dibuat untuk
mempersatukan gerakan menuju kesetaraan dan keadilan sosial.

Ceramah Nursyahabani Katjasungkana, yang diikuti dengan penuh perhatian
oleh sekitar 100 lebih hadirin yang memenuhi undangan “DIAN” untuk
memperingati 25 tahun berdirinya organisasi perempuan Indonesia di
Belanda tsb.

Uraian Nusyahbani selanjutnya membawa perhatian hadirin pada masalah dan
perkembangan a.l.

** Bahwa Kekuasaan Orba dibangun antara lain dengan mengeksploitasi
issue gender dan seksualitas perempuan. Perempuan dimanfaatkan untuk
mempertahankan kekuasaan dan untuk membangun image internsdional.

Respons dari kelompok perempuan terhadap kebijakan dan politik Orba
terhadap perempuan a.l. Yang penting dengan mengadakan kegiatan-kegiatan
sbb:

— Dengan gerakan sporadis pro petani dan buruh / OTB.

— YASANTRI 1982 – dengan Forum Buruh Perempuan

— Kalayamitra 1984, informasi dan dokumentasi

— Perempuan MAHARDIKA dll

— Pusat Kajian Wanita Universitas Indonesia 1989-1990

— Solidaritas Perempuan 1990 – ormas/perkumpulan Terbatas

— LBH APIK 1995 – Perkumpulan Terbatas

— Kelompok-kelompok atau yayasan-yayasan yang bergerak di bidang
ekonomi (usaha bersama, koperasi dll).

* * *

*Jelas sekali dari uraian Nursyabani dan Ratna Saptari, bahwa perempuan
Indonesia, tidak tinggal diam dan tidak tunduk di bawah persekusi dan
pembatasan serta penindasan rezim Orba. Dengan pelbagai cara dan usaha
mereka melakukan perlawanan. *

* * *

Sedangkan *RATNA SAPTARI*, dosen pada Universiteit Leiden, menyampaikan
uraian sekitar gerakan perempuan Indonesia dari pucuk rezim Orba sampai
pasca Orde Baru:

Kasus perjalanan *Kalyanamitra*. Organisasi yang didirikan dalam situasi
setelah diciptakannya oleh Orba, momok berkaitan dengan soal 1965 dan
Gerwani, yang masih terus menghantui dan mewarnai iklim
pengorganisasian. Sehingga membuthkan hampir dua dekade sebelum mulai
muncul beberapa oarganisasi perempuan untuk mengangkat isu perempuan lagi.

* * *

Suasana meriah berisi yang mewarnai hari peringatan ditandai antara lain
dengan pembacaan sajak oleh Dini Setyowati dan Faridah Ishaya. Kehadiran
Prof. Dr Saskia Wirenga, gurubesar pada Universitas Amsterdam dan yang
telah menulis buku penting dan terkenal berjudul; *SEXUAL POLITICS IN
INDONESIA (2002), memperkaya suasana pertemuan*. Prof Saskia sempat pula
memperkenalkan novel yang ditulisnya berjudul “HET KROKODILLEN-GAT”.
Artinya LUBANG BUAYA. Buku novel berbahasa Belanda Prof Saskia Wirenga
tsb adalah sebuah “thriller”politik yang ditulis dengan latar belakang
peristiwa 65. Ceritanya didasarkan atas hasil penelitiannya pribadi atas
kisah di belakang kejadian genoside Indonesia.

Juga hadir Prof Bambang Purwanto yang kebetulan baru datang dari Indonesia.

Tampak pula salah seorang pimpinan bagian Asia IISG (Internationaal
Instituut voor Sociale Geschiedenis), Drs Emile Schwiederl, serta Ruth
Wertheim, penulis dan salah seorang putri Prof De. W.F Wertheim.

Untuk menambah semarak dan warna budaya pertemuan telah dipamerkan
sejumlah lukisan menrik buah karya anggota-anggota “Dian”, a.l. F.
Pattipilohy, Murtiningrum Suwardi dan Aminah Idris.

Pertemuan yang semarak itu diakhiri dengan tarian bersama Indonesia yang
populer POCO-POCO.

Dinasti dan Harapan Kita terhadap Politik Etis

Dinasti dan Harapan Kita terhadap Politik Etis

18 Mei 2012 | BP

Masalah politik dinasti masih menjadi sesuatu yang sensitif di Indonesia, sampai sekarang. Sesungguhnya kalau dilihat dari konteks internasional, dinasti politik ini bukanlah sesuatu yang aneh dan bukan pula merupakan hal tabu. Ambil contoh di India pada keluarga Nehru, di Paksitan pada keluarga Bhutto, di Amerika Serikat yang diperlihatkan keluarga Kennedy dan Filipina pada keluarga Aquino. Kita bisa melihat pada negara-negara itu, masyarakat bersedia menerima mereka. Indikatornya, berkali-kali mereka terpilih menjadi presiden dalam pemilihan yang dilakukan secara langsung. Kita di Indonesia, saat ini terasa sangat sensitif dengan masalah kedinastian tersebut.

Jika kita lihat, sensisifitas ini bersumber dari kekhawatiran yang bersumber pada kultur sosial kita. Ini yang harus diakui agar mendapatkan nilai keadilan. Jelas kita tidak akan adil kalau hanya mengatakan mental pejabat yang selalu mencoba mengekalkan kekuasaannya kepada keluarga dan kerabat dekatnya. Budaya sosial kita juga demikian. Mudah kita mencari contoh di masyarakat. Siapa pun yang mampu memegang jabatan, entah ia berasal dari kalangan akar rumput atau tidak, ada kecenderungan mengambil kerabat dan lingkaran keluarganya untuk mengekalkan kekuatannya tersebut. Ini adalah mental sosial kita yang berlaku secara luas, tidak hanya di politisi, juga pada jabatan lain entah di ranah negeri maupun swasta.

Lebih buruk lagi konotasinya karena mental demikian menghisap kekayaan rakyat. Faktor inilah yang menjadi hal paling menakutkan sehingga sensisifitas akan politik dinasti itu jadi meluas pada tataran kepresidenan. Sesungguhnya kalau kita lihat dari sisi politik dan kepemimpinan, hal seperti ini wajar dan lumrah saja. Bukankah seorang istri presiden juga bisa memerintah dengan baik kalau diberi kesempatan? Bukankah seorang istri gubernur juga demikian, termasuk anak-anaknya? Kepemimpinan itu melekat dan ada juga kepemimpinan yang bisa dipelajari. Siapa tahu misalnya, hal kedua mampu lebih menonjol manakala seseorang telah mampu menjabat sebagai pemimpin. Mereka bisa belajar dengan baik ketika memegang kekuasaan.

Dengan demikian, kita akhirnya memberikan apresiasi kepada tingkat pendidikan masyarakat, kecerdasan masyarakat dan sistem demokratisasi yang kita anut sebagai pengemban tanggung jawab manakala misalnya kelak ada fenomena seperti ini. Dari pada tenaga kita habis untuk berdebat boleh tidaknya seorang istri/anak pejabat menjadi pemimpin di negara ini.

Kalau dilihat secara lebih dalam lagi, dinasti politik sedikit-banyak mempunyai keunggulan. Paling tidak, pengalaman dan akumulasi poengetahuan politik praktis dalam skala yang lebih besar, dimiliki oleh para anggota dinasti ini. Akumulasi itu bisa dikembangkan secara positif untuk berkiprah pada bidang politik.

Apa yang menjadi kewajiban kita sekarang untuk mengantisipasi fenomena demikian pada masa mendatang? Mari kita berjanji pada diri sendiri untuk berbuat kejujuran dan harus melihat secara lebih jelas bahwa berpolitik itu merupakan sebuah pengabdian. Memang benar politisi itu mendapat penghasilan yang cukup banyak dari negara. Tetapi harus dilihat ini bukan sebagai sebuah penghasilan atau gaji tetapi sebuah bentuk apresiasi terhadap sebuah pengabdian. Dengan cara itu kita akan bisa menghindar dari perbuatan-perbuatan korupsi dan penyelewengan jabatan. Selanjutnya, kita juga harus secara konsekuen mencoba menerapkan politik yang beretika.

Sebuah dinasti politik akan bisa saja tetap diakui masyarakat asal mereka memiliki etika kekuasaan yang baik. Etika itu adalah menghargai prinsip-prinsip kejujuran, keberpihakan kepada masyarakat dan yang tidak bisa lupakan adalah kesederhanaan. Inilah kunci utama dari berlangsungnya politisk etis. Kalau kita mampu melakukan hal seperti ini, politik dinasti itu kita harapkan mampu memberikan efek positif bagi perkembangan masyarakat. Ini yang kita utamakan, bukan sebaliknya.

Hardliners in Bekasi Throw Stones at Ascension Day Service

Ref  Sunny <ambon@tele2.se>: Hari ini mereka lempar batu, mungkin besok lusa akan melempar bom atau granat. Apakah Allah memberkati pelempar batu ini ataukah restunya dari imam-imam takut bayangan dikenakan PHK?

Hardliners in Bekasi Throw Stones at Ascension Day Service
Camelia Pasandaran | May 17, 2012

 

A mob of Islamic hard-liners threw stones and bags of urine at the HKBP Filadelphia congreagation of the Batak Christian Protestant Church in Bekasi, on the outskirts of Jakarta, at an Ascension Day service on Thursday. Police tried to stop the mob of some 300 people, but were also attacked, according to reports.

“They assaulted the congregation members,” Rev. Palti Panjaitan told the Jakarta Globe on Thursday. “Police tried to talk to them, but the mob passed through police and showered us with urine and dirty water. Others threw stones at us.”

The mob reportedly attacked the congregation as the service started, and also shouted profanity and threats.

“Even after the service, which lasted one-and-a-half hours, the mob chased after us,” Rev. Palti said. “Thank God the police escorted us to a safe area.

HKBP Filadelphia submitted an application for a building permit in 2007, but church leaders say that despite meeting all the requirements, including the agreement of their neighbors, a permit was never issued.

On Dec. 31, 2009, the Bekasi district head issued a letter banning the members of the congregation from worshiping on the land, forcing the 560 members to hold services along the side of the road fronting the property.

In July 2011, the Supreme Court overruled the Bekasi administration’s decision, saying the church was eligible for a building permit. The court ordered Bekasi to issue one — but the district government ignored the ruling.

Members of the congregation say that Islamic hard-liners have been intimidating and threatening them at their services since January.

Menhut Siap Promosi Tambang Prolingkungan

Menhut Siap Promosi Tambang Prolingkungan

Kompas,Jakarta, Jumat,18 Mei 2012

Jakarta, Kompas –  Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan siap mempromosikan perusahaan tambang yang mempraktikkan manajemen terbaik reklamasi dan rehabilitasi lingkungan pasca-penambangan. Perusahaan tambang harus mengubah pola operasional dan lebih taat asas agar menyejahterakan rakyat dan melestarikan lingkungan.

Hal ini ditegaskan Menteri Kehutanan (Menhut) seusai mencanangkan program penanaman pohon dan rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS) oleh pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) di Jakarta, Rabu (16/5). Kegiatan yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan ini dihadiri 212 perusahaan tambang dari 315 perusahaan yang diundang.

”Reklamasi tambang sangat penting karena kalau tidak cepat tanggap, dampak lingkungannya akan lebih besar biayanya. Lihat Bangka Belitung. Butuh biaya rehabilitasi pascatambang 300 kali lipat dari nilai yang diterima negara. Bukan bikin rugi, tetapi bangkrut jika negara yang harus melaksanakan,” ujar Menhut.

Sedikitnya 11.000 izin usaha penambangan (IUP) beroperasi di beberapa wilayah Indonesia. Direktorat Jenderal Planologi Kementerian Kehutanan mencatat ada 295 IUP yang beroperasi di kawasan hutan seluas 340.000 hektar berdasarkan IPPKH.

Menhut mengingatkan, pengusaha tambang harus taat asas dan tidak lagi bekerja dengan gaya lama. Menurut Zulkifli, rakyat sudah memahami hak kesejahteraan dan lingkungan yang lestari sehingga kalau perusahaan dan pemerintah daerah tidak segera merespons, mereka bisa anarkistis.

Praktik penambangan yang tidak bertanggung jawab, seperti di Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur, menyisakan ”danau-danau” tak terurus. Tanpa penanganan serius, kondisi ini akan mengganggu kelestarian alam.

Dalam kesempatan itu, Ketua Forum Reklamasi Tambang  Jeffrey Mulyono mengikrarkan komitmen perusahaan tambang melestarikan lingkungan. Dia menegaskan, perusahaan tambang juga berkepentingan merawat lingkungan dengan beroperasi yang taat asas.

Direktur Bina Rehabilitasi Lahan Kementerian Kehutanan Bedjo Santoso menambahkan, sudah 112 perusahaan tambang yang menyatakan komitmen mereka untuk penambangan ramah lingkungan. Mereka juga bersedia merehabilitasi DAS dengan menanam dan merawat pohon sampai tumbuh meski berada di luar konsesi perusahaan.

”Akan ada sedikitnya 500.000 hektar kawasan yang ditanami pohon dan direhabilitasi. Jadi, mereka tidak hanya wajib mereklamasi, tetapi juga turut merehabilitasi lahan yang rusak,” ujar Bedjo.  (ham)

Sumber: http://cetak.kompas.com/read/2012/05/18/02480671/menhut.siap.promosi.tambang.prolingkungan

Lain NU, Lain PKB

Lain NU, Lain PKB

Oleh: KH. Abdurrahman Wahid

kader cikarang <nu.pkb.cikarang@gmail.com>,in: kmnu2000@yahoogroups.com , Friday, 18 May 2012, 11:36

Ada pemimpin Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), menyatakan bahwa ia tidak
bersedia menjadi pengurus sekarang, karena kepengurusan PKB ada
non-muslimnya. Ini adalah pernyataan yang aneh, karena itu beberapa alasan
akan diuraikan di bawah ini. Padahal ia sudah bertahun-tahun menjadi
pengurus PKB, dan sejak berdiri PKB senantiasa berisi orang-orang
non-muslim sebagai pengurus, disamping kaum muslimin yang bukan warga
Nahdlatul Ulama (NU). Bukankah itu berarti sekian tahun itu ia menipu diri
sendiri? Mengapakah ia tidak langsung saj berterus terang menolak hasil
Muktamar II di Semarang baru-baru ini? Dalam pandangan penulis, penipuan
kepada diri sendiri itu tidak lebih hanyalah sebuah alasan untuk menolak
kehadiran ‘orang lain’ dalam PKB. Karena itu, memang lebih baik ia tidak
berada dalam lingkungan pengurus partai, karena yang diperlukan adalah
mereka yang jujur dalam kepengurusan.

Sebenarnya, memang ada perbedaan mendasar antara NU dan PKB. Ini dapat
dilihat dalam 2 hal, yaitu masa lampau NU dan masa depan PKB. NU didirikan
tahun 1926, tetapi sebenarnya ia bermula dari langkah yang diambil oleh
Sultan Hadiwijaya dari Kerajaan Demak. Di saat itu, ia dikalahkan dalam
perang tanding melawan Sutawijaya, yang belakangan menggunakan gelar
Panembahan Senopati Ing Ngalaga Sayidin Panatagama Kalipatullah Ing Tanah
Jawi, dan menjadi pendiri Dinasti Mataram. Ketika kalah dalam perang
tanding tersebut, Hadiwijaya lari ke Sumenep untuk meminta pertolongan
ibunya, Kanjeng Ratu Putri di Astana Tenggi . Wanita ningrat yag juga
menjadi pembawa tarekat qadiriyah ke Pulau Madura itu memberinya 40 macam
kesaktian/ kanuragan kepadanya.

Dalam perjalanan pulang ke Pajang, Sultan Hadiwijaya singgah di pulau
Pringgoboyo (sebelah selatan Paciran di Lamongan) di sana ia bermimpi
didatangi oleh gurunya, yang menyatakan tidak ada gunanya ia kembali ke
Pajang untuk memperebutkan tahta kerajaan, karena ia akan tetap kalah
melawan Sutawijaya. Ia menurut perintah gurunya, dan tinggal di Pringgoboyo
itu kemudian membuka sebuah pondok pesantren. Maka bermulalah sebuah
tradisi baru {pondok pesantren} yang menjadi alternatif tardisi kraton
besar di pusat kerajaan. Pondok pesantren merupakan kekuatan tersendiri,
yang melaksaakan sistem nilai baru (kesantrian) sebagai sesuatu yang
memiliki kemampuan seimbang dengan kraton.

Fungsi seharusnya diteruskan oleh NU, yang merupakan kekuatan alternatif
bagi kekuatan pemerintahan pusat di Jakarta . Karena itulah dapat
dimengerti jika kepemimpinan dalam NU hanya terdiri dari orang-orang NU.
Dalam hal itu, pemimpin-pemimpin NU menjadi alternatif bagi kepemimpinan
nasional, yang hanya dapat “dipatahkan” oleh Soeharto-Ali Murtopo melalui
tindakan “penyederhanaan partai politik”. NU lalu menjadi bagian dari
Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Maka bermulalah masa
transisi/perpindahan dari parpol golongan menjadi parpol nasional.

****

Perjalanan sejarah inilah yang seharusnya disadari oleh tokoh tersebut.
Tapi ternyata ia tidak menyadarinya sama sekali. Karena itu, ia berkeras
untuk membuat kepemimpinan dalam PKB hanya dipegang oleh orang-orang NU
saja. Padahal sejarah telah menunjukkan dengan jelas, bahwa sikap seperti
ini tidak dapat terus menerus dipertahankan, tanpa mengorbankan cita-cita
NU sendiri.

Sejak lahirnya, PKB memiliki “jiwa” yang berbeda dari NU. Karena di masa
depan, peranan politik di kalangan parpol akan bersifat nasional. Parpol
akan menjembatani gerakan mahasiswa, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan
sebagian kaum intelektual. Di sisi lain, ada Tentara Nasional Indonesia
(TNI) juga akan berfungsi politik, walaupun resminya bukan. Parpol harus
menjadi jembatan yang menghubungkan antara keduanya. Karena itu, parpol
harus bersifat nasional, dan tidak terlalu mementingkan kepentingan
kelompok. Berdsarkan hal itu penulis menginginkan PKB mencapai lingkup
nasional dengan sendirinya. Penulis harus mengusahakan agar PKB diminati
oleh kelompok-kelompok non-muslim dan kelompok-kelompok muslim non-NU.
Itulah sebabnya mengapa penulis berusaha memasukan kawan-kawan non-muslim &
non- NU ke dalam kepengurusan PKB.

Inilah yang penulis namakan “masa depan PKB”. Tanpa mengerti hal ini,
berarti kita tidak memahami masa depan dunia politik kita. Kalau hal ini
tetap terjadi, NU akan tetap menjadi subordinat dari kehidupan nasional
kita, bukannya menjadi koordinat. Kalau memang NU benar-benar besar, ia
harus mau berbagi tempat. Dengan demikian akan menjadi bagian dari sesuatu
yang lebih besar, yaitu dunia politik nasional kita. Ketidakmampuan
memahami hal ini, akibat sikap “menjaga kemurnian”, akan membuat kita tetap
terpecah-pecah dalam lingkup kesantrian, seperti terjadi dalam PPP
terdahulu. Bagaimana klaim bahwa umat Islam merupakan kelompok terbesar
dalam kehidupan nasional kita, sedangkan dalam kenyataan kita hanya
berpikir tentang kepentingan kelompok saja.

Nyatalah dengan demikian, bahwa memang ada pergeseran besar. Kalau disadari
dahulu NU mewakili kepentingan kaum santri yang bersifat sempit, dan
membuatnya tidak berpartisipasi dalam kehidupan bangsa secara riil. Akibat
pola lama yang berwatak kepentingan golongan yang selalu diusahakan agar
ditentukan oleh NU. Maka sekarang justru PKB lah yang harus merambah pola
kehidupan baru itu. Tetapi kepentingan nasional menghendaki kesediaan untuk
memelihara peranan dalam kehidupan sebagai bangsa, dan dalam kenyataan
bangsa kita memang terdiri dari bermacam-macam golongan. Dalam mengelola
kehidupan sebuah parpol, hal ini memang harus selalu disadari dan dijadikan
kebijakan/policy dasar. Bersama-sama dengan kemampuan melakukan
pensejahteraan kehidupan, penegakan kebebasan, pemeliharaan kedaulatan
hukum dan penyelenggaraan kehidupan saling berbeda.

Jelaslah di sini, bahwa NU memang berbeda dari PKB. Perbedaan kesejarahan
masa lampau dan masa depan memang harus selalu diperhitungkan, kalau kita
memang ingin dewasa. Betapapun “murni” dan “indah” keinginan untuk tidak
memberikan tempat kepada pihak-pihak lain dalam PKB, jelas akan merugikan
masa depan PKB sendiri. Mereka yang “bermimpi” seperti itu, haruslah
menyadari bahwa PKB bukanlah parpol yang sesuai dengan keinginannya itu
sendiri. Mereka bermimpi dengan sesuatu yang melayani kepentingan kelompok
saja, bukannya kepentingan bangsa secara keseluruhan. Sudah tentu, bagi
orang-orang yang seperti penulis, hal itu adalah tragedi yang harus
dihindari. Di masa lampau, kebesaran NU terletak dalam kemampuan “menjaga
kemurnian” NU sendiri. Tetapi di masa yang akan datang hal itu ada dalam
kemampuan hidup bersama-sama dengan orang lain.

Dengan memahami perbedaan masa lampau dari masa depan, kita akan memperoleh
daya gerak untuk mempertahankan daya gerak itu sendiri. Ini berlaku untuk
semua pihak, dan selalu berulang kali terjadi kalau diperhatikan dengan
teliti. Maka hanya pihak yang bersedia melakukan penyesuaian/adaptasi masa
dahulu kepada masa depan saja yang akan mampu bertahan dalam kebesaran masa
lampau. Inilah yang sebenarnya merupakan kemampuan melanggengkan dan
menghilangkan apa yang kita kehendaki, sebagai bagian dari proses yang
lumrah terjadi dalam sejarah manusia, bukan?

Jakarta, 28 Mei 2005


Gus Dur selalu di Hati…….