APAKAH JOKOWI TAK PEDULI DENGAN CITRANYA KETIKA MENAIKKAN BBM?

APAKAH  JOKOWI TAK PEDULI DENGAN CITRANYA KETIKA MENAIKKAN BBM?

http://news.detik.com/read/2014/11/18/074638/2751095/10/apakah-jokowi-tak-peduli-dengan-citranya-ketika-menaikkan-bbm

Selasa, 18/11/2014 07:46 WIB
Indah Mutiara Kami – detikNews

Jakarta – Tudingan miring selalu dialamatkan pada Jokowi. Tengok saja di media sosial, aneka rupa tudingan menyeruak. Salah satunya disebut sebagai presiden pencitraan.

Saat Jokowi menaikkan harga BBM, para oposan, kritikus, haters, berlomba-lomba menyerang Jokowi. Lagi-lagi aneka tudingan muncul, tak heran kemudian muncul di twitter trending #ShameonyouJokowi.

Tapi sepertinya, kata pencitraan luput dari tudingan para kritikus di media sosial saat BBM naik ini. Entah mengapa, apakah menaikkan BBM bukan pencitraan?

Pastinya, bila melihat tindakan yang dia lakukan dengan menaikkan BBM subsidi, Jokowi tak peduli dengan citranya. Baru satu bulan dia langsung mengambil tindakan tegas, BBM naik.

“Pemerintah memutuskan untuk melakukan pengalihan subsidi BBM dari sektor konsumtif ke sektor-sektor produktif,” kata Jokowi, Senin (17/11) malam di Istana.

Jokowi tak menyebut kata menaikkan BBM, tetapi mengalihkan subsidi ke sektor produktif antara lain, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Selama ini anggaran negara memang dikuras untuk subsidi BBM yang umumnya dinikmati oleh mereka yang memiliki mobil.

Sektor produktif luput dari subsidi tinggi, padahal perlu untuk meningkatkan seluruh kesejahteraan masyarakat. Menaikkan BBM memang sakit di awal, Jokowi sendiri mengakui kalau itu adalah pilihan sulit

“Dari waktu ke waktu kita sebagai bangsa kerap dihadapkan pada pilihan sulit. Meski demikian kita harus memilih dan mengambil keputusan. Selama ini negara membutuhkan anggaran untuk membangung infrastruktur untuk membangun pendidikan dan kesehatan. Namun anggaran ini tidak tersedia karena dihamburkan untuk subsidi BBM,” masih kata Jokowi dalam pidatonya di Istana.

BBM subsidi sudah naik, premium dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.500, solar subsidi dari Rp 5.500 menjadi Rp 7.500. Kini subsidi tepat sasaran yang ditunggu, yang bisa langsung dirasakan masyarakat.

Semoga saja kerja cepat Jokowi menaikkan BBM dan membuat kartu KIP, KIS, dan KKS bisa diimbangi kerja bawahannya. Kerja kerja kerja.
(ndr/rmd)

Tak Ada Aksi Masif, Rakyat Seperti Menerima Kenaikkan Harga BBM

http://sp.beritasatu.com/home/tak-ada-aksi-masif-rakyat-seperti-menerima-kenaikkan-harga-bbm/69293

Selasa, 18 November 2014 | 11:21
Yenny Sucipto. [Google]
Berita Terkait
• Selamat Kepada Jokowi Yang Menaikkan BBM Ketika Harga Minyak Dunia Turun
• Ibas Tak Sudi SBY Disalahkan Terkait BBM
• Kenaikan BBM Rp 2.000/Liter Ternyata Memicu Inflasi 1,2%
• Polri Tetapkan Siaga Satu Pasca Kenaikan BBM
• Golkar Tuding Jokowi Alihkan Beban Fiskal Ke Pundak Rakyat
[JAKARTA] Pemerintah sudah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Respons masyarakat atas kebijakan pemerintah ini biasa-biasa saja.
Tidak ada aksi demonstrasi jalanan seperti yang terjadi pada pemerintahan sebelum-sebelumnya.
Sekretaris Nasional Fitra, Yenny Sucipto juga menilai yang sama bahwa demonstrasi tolak kenaikkan harga BBM bersubsidi tidak masif seperti yang terjadi para era pemerintahan sebelumnya.
Pada era SBY, kata dia, kenaikkan harga BBM selalui diwarnai dengan demonstrasi yang cukup masif.
“Pada era Jokowi-JK kenaikkan harga BBM justru direspons secara posistif dengan oleh sebagian besar rakyat. Meskipun ada demo, tetapi itu tidak masif,” kata Yenny di Jakarta, Selasa (18/11).

Menurutnya, salah satu alasannya adalah masyarakat sudah megetahui bahwa kenaikkan harga BBM merupakan dampak dari pembahasan pemerintahan sebelum Jokowi-JK atau pemerintahan SBY-Boediono.
Dia mengakui bahwa masa transisi pemerintahan saat ini memang berat, karena banyak warisan negatif pemerintahan sebelumnya termasuk isu BBM bersubsidi.

“Banyak program-program titipan dari pemerintahan lama, sehingga pemerintah baru dan DPR dihadapan pada persoalan politik yang belum selesai,” katanya.
Yenny pun berharap agar pemerintahan Jokowi-JK terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat alasan kenaikkan BBM bersubsidi.
“Kenaikkan harga BBM ini perlu terus dikaji agar kenaikkan harga ini benar-benar ditujukkan kesejahteraan rakyat,”pungkasnya. [YUS/L-8]

ANTITESIS PRESIDEN JOKOWI

ANTITESIS PRESIDEN JOKOWI

http://nasional.kompas.com/read/2014/11/11/19141841/Antitesis.Presiden.Jokowi?utm_campaign=popread&utm_medium=bp&utm_source=news

Selasa, 11 November 2014 | 19:14 WIB
Terkait
• Antitesis Presiden Jokowi
• Menang dan Kalah dalam Politik
• Media dan Pertarungan Politik
• Reformasi Hukum di Era Jokowi-JK

KOMPAS.com – ADALAH sebuah ironi menyaksikan banyak orang ”pintar” yang belum bisa menerima kenyataan bahwa seorang juragan mebel kelas kampung mampu menjadi presiden dari sebuah negara yang GDP-nya masuk dalam 10 besar negara di dunia.

Mereka mengkritik dan menghujat bahkan berusaha menjegal langkah-langkah strategis yang akan diambil. Mulai dari soal arak-arakan pesta rakyat menyambut pelantikan presiden baru, lambatnya proses pembentukan kabinet, pemilihan nama-nama beberapa anggota kabinet yang dianggap sebagai kontroversi, blusukan para menteri kabinet yang dianggap pencitraan belaka, peluncuran tiga kartu yang dianggap inkonstitusional, hingga rencana pengalihan subsidi yang dianggap prokapitalis.

Saya mengupas fenomena Jokowi dari kacamata manajemen strategis. Fenomena Joko Widodo memang sebuah antitesis dari pemerintahan sebelumnya. Sebagai sebuah antitesis, pendekatan yang dilakukan Jokowi memang sangat berbeda dengan pendekatan pemerintah sebelumnya. Kalau SBY dikenal sebagai seorang ahli strategi yang andal dalam proses strategy formulation, Jokowi lebih menekankan pada aspek eksekusi strateginya.

Studi pada ranah manajemen strategis membuktikan, sebagian besar kegagalan sebuah perusahaan dalam menciptakan keunggulan bersaing bukan terletak pada konten strateginya, melainkan pada proses eksekusi strategi. Strateginya mungkin sudah sangat bagus disusun, tetapi lemah dalam proses eksekusinya. Fenomena serupa juga terjadi.

Ironisnya di sekolah-sekolah bisnis, bahkan di sekolah keilmuan dalam ranah manajemen strategis, pembahasan soal eksekusi strategi mendapatkan porsi jauh lebih kecil dibandingkan dengan pembentukan dan konten strategi itu sendiri. Eksekusi dianggap sebagai manajemen kelas bawah (low level management) yang bersifat taktis dan kurang ”bersifat strategis”.

Kritik ini juga sempat dilontarkan pengamat ketika menyaksikan debat capres, yang menganggap level Jokowi cuma ”eksekutor”. Maka, wajar dan bisa dimengerti jika banyak ”manajer” lulusan sekolah bisnis, bahkan doktor sekalipun, gagal ketika harus mengeksekusi strategi indah yang sudah direncanakan. Ini sebuah ”pembenaran” yang bisa diterima secara akademis, sekaligus sebuah keniscayaan yang naif.

Penekanan Jokowi pada eksekusi strategi tergambar jelas dari pemilihan nama Kabinet Kerja. Untuk mendukung keberhasilan eksekusi strateginya, tidak mengherankan jika pemilihan anggota kabinet didominasi orang-orang yang memiliki aliran sama.

Beberapa nama menonjol, seperti Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menhub Ignatius Jonan, Menpora Imam Nahrawi, Menaker Hanif Dhakiri, dan Mendag Rahmat Gobel, langsung mewarnai pemberitaan media dengan gerakan blusukan mereka. Sebagai sebuah langkah awal, hal ini tentu harus diapresiasi. Lewat blusukan diharapkan banyak hambatan dan simpul-simpul kendala dalam eksekusi strategi bisa diurai secara langsung.

Kunjungan perdana Jokowi ke Sinabung contoh sukses bagaimana pemimpin terjun langsung ke lapangan dan mengambil langkah strategis sesuai temuan di lapangan. Mintzberg (1998) dalam 5P Strategy menyebut hal ini sebagai strategi sebuah pola, yaitu munculnya inisiatif-inisiatif strategis berdasarkan pada perkembangan kondisi lingkungan eksternal tempat proses strategi formulasi dan formasi dilakukan.

Langkah Jokowi mengubah nomenklatur Kabinet Kerja juga sejalan dengan teori yang dikemukakan Chandler (1962). Menurut Chandler, struktur perusahaan perlu disesuaikan dengan pilihan strategi yang diambil. Pada ranah negara yang dimaksud dengan struktur adalah nomenklatur kabinet. Kalau melihat visi dan misi pemerintahan Jokowi-JK yang terinspirasi oleh konsep Trisakti yang dikemukakan Presiden Soekarno tahun 1963, yaitu berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian secara sosial budaya, memang perubahan nomenklatur kabinet dilakukan untuk mengamankan visi dan misi tersebut.

Satu lagi fenomena yang menarik, yaitu soal perubahan budaya yang diterapkan oleh Jokowi dalam pemerintahannya. Revolusi mental yang dicanangkan Jokowi pada hakikatnya adalah sebuah perubahan budaya. Jokowi adalah penganut falsafah bahwa pemerintah itu hakikatnya adalah ”pelayan” masyarakat. Maka, tentu pemerintah sebagai ”pelayan” harus bekerja semaksimal mungkin demi masyarakat yang dilayaninya. Lewat blusukan saat menjadi Gubernur DKI, Jokowi berusaha memberikan contoh implementasi perubahan budaya ini di lingkungan kerjanya.

Penggunaan baju putih sebagai ”simbol” di acara pengumuman kabinet dan batik di acara pelantikan kabinet juga cermin dari perubahan budaya yang sedang diimplementasikan. Ini sejalan dengan tokoh Resource Based View, yaitu Barney (1986), yang mengemukakan bahwa budaya sebagai sebuah sumber daya bisa menjadi sumber keunggulan bersaing bagi perusahaan. Dalam hal ini Jokowi menyelaraskan budaya dengan pilihan strateginya.

Mencermati semua fenomena di atas, saya sebagai seorang praktisi dan akademisi di ranah manajemen strategis yakin, Jokowi sebagai sebuah antitesis ternyata adalah seorang ”strategist” sekaligus ”eksekutor” yang andal. Waktu yang akan membuktikannya. Mari kita kawal pemerintahan baru ini demi Indonesia yang lebih.

Harris Turino
Doctor in Strategic Management
__._,_.___

AHOK GUBERNUR DKI

AHOK GUBERNUR DKI

Ahok Dilantik Jadi Gubernur DKI, Ibunda: Saya Nggak Bangga

http://news.detik.com/read/2014/11/19/143226/2752931/10/ahok-dilantik-jadi-gubernur-dki-ibunda-saya-nggak-bangga

Rabu, 19/11/2014 14:32 WIB
Moksa Hutasoit – detikNews
Jakarta – Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) resmi menjadi Gubernur DKI Jakarta hari ini. Ibunda Ahok Buniarti Ningsih mengaku belum bangga anaknya dilantik menjadi gubernur. Kenapa?

“Saya nggak bangga, karena masih ada yang miskin, masih banyak yang banjir, masih banyak masalah lain. Kalau itu semua sudah selesai saya baru bangga,” ucap Buniarti saat menghadiri acara pelantikan Ahok di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Rabu (19/11/2014).

Buniarti yang biasa dipanggil ‘Emak’ oleh Ahok ini berpesan agar anaknya bisa menjaga amanah dalam menjalani tugas. Dia juga selalu berdoa agar anaknya selalu diberi keselamatan di manapun berada.

“Kalau dia jujur dan cinta negara ini, Tuhan pasti jaga,” ucap Buniarti yang sehari-hari tinggal di rumah Ahok ini.

Pukul 14.00 WIB Presiden Jokowi melantik Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi Gubernur DKI Jakarta. Ahok kini sah menjadi Gubernur Jakarta.

“Saya berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya,” ujar Ahok yang mengikuti ucapan Jokowi.
(slm/nwk)
Mendagri terima usul DPRD DKI soal Ahok

http://www.antaranews.com/berita/464417/mendagri-terima-usul-dprd-dki-soal-ahok

Jumat, 14 November 2014 23:54 WIB |Pewarta: Fransiska Ninditya

Mendagri Tjahyo Kumolo (ANTARA FOTO/OJT/Abdul Malik)
Surat dari Ketua DPRD DKI tentang usulGubernur DKI Jakarta sudah diterima Kemendagri. Saya akan melaporkan langsung ke Sekretaris Negara Prayitno besok (Sabtu, 15/11),”
Jakarta (ANTARA News) – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pihaknya telah menerima usul DPRD DKI Jakarta terkait pengangkatan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur definitif DKI Jakarta.

“Surat dari Ketua DPRD DKI tentang usulGubernur DKI Jakarta sudah diterima Kemendagri. Saya akan melaporkan langsung ke Sekretaris Negara Prayitno besok (Sabtu, 15/11),” kata Tjahjo melalui pesan singkat kepada Antara di Jakarta, Jumat malam.

Berdasarkan surat dari DPRD DKI Jakarta tersebut, Mendagri berkewajiban meneruskannya kepada Presiden Joko Widodo guna penerbitan Keppres bagi Ahok.

Akan ada dua Keppres yang diterbitkan, yakni pemberhentian Ahok dari jabatannya sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta dan pengangkatannya sebagai Gubernur hingga akhir masa jabatan 2017.

Sementara itu terkait waktu pelantikan, Tjahjo mengatakan, hal itu menjadi wewenang Setneg dalam menentukan kapan pelantikan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta hingga 2017.

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Dodi Riyadmadji menjelaskan bahwa Ahok, sebagai Wagub sekaligus Pelaksana Tugas Gubernur, berhak menduduki posisi nomor satu di Provinsi DKI Jakarta, sesuai dengan perintah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

Dalam Perppu tersebut memuat pasal 203 yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi kekosongan jabatan Gubernur hasil pilkada berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemda, maka yang menggantikannya sampai dengan berakhir masa jabatan adalah Wakil Gubernur.

Sehingga, lanjut Dodi, dalam hal ini pasal 173 di Perppu tersebut, seperti yang dilontarkan pihak-pihak oposisi Ahok, tidak dapat diterapkan.

“Kalau melihat Perppu Nomor 1 Tahun 2014, itu mengatur pelaksanaan pilkada untuk 2015 yang pemilihannya tunggal yakni hanya memilih gubernur, bupati dan wali kota saja, tanpa wakil (non-paket). Sehingga tidak masuk akal kalau di kasus DKI Jakarta ini mengacu pada pasal 173,” ujarnya.

Keabsahan Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta hingga 2017 berlaku setelah Presiden Joko Widodo mengeluarkan Keppres pengangkatan dan pelantikannya.
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2014
Ahok Akan Jadi Kepala Daerah Pertama yang Dilantik Presiden

http://megapolitan.kompas.com/read/2014/11/14/10023591/Ahok.Akan.Jadi.Kepala.Daerah.Pertama.yang.Dilantik.Presiden?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Kpopwp

Jumat, 14 November 2014 | 10:02 WIB
Kompas.com/Kurnia Sari Aziza Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat memberi sambutan dalam Seminar Sehari Mengatasi Banjir di Jakarta, Hotel Atlet Century Park, Jakarta, Kamis (30/10/2014).
Terkait
• Ahok Merajai Linimasa
• Ahok: Badan Saya Masih Oke, Belum Gendut Banget…
• Bakal Diangkat Jadi Gubernur, Ahok Belum Bisa Langsung Tunjuk Wagub
• Ahok Setujui Upah Buruh di DKI pada 2015 Minimal Rp 2,7 Juta
JAKARTA, KOMPAS.com — Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akan menjadi gubernur pertama yang dilantik oleh Presiden Joko Widodo apabila telah diumumkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan kepala daerah.

“Nanti yang melantik Presiden. Jokowi melantik Ahok. Dilantik di Ibu Kota oleh Presiden,” kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Kamis (13/11/2014).

Pasal 163 Perppu Pilkada mengatur bahwa gubernur dilantik oleh presiden di ibu kota negara. Apabila presiden berhalangan, pelantikan gubernur dilakukan oleh wakil presiden. Apabila wakil presiden berhalangan, pelantikan dilakukan oleh menteri.

Menurut Djohermansyah, pelantikan yang semula dilakukan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diubah menjadi dilakukan presiden agar gubernur merasa menjadi wakil pemerintah pusat.

“Jadi, bisa saja dilakukan di Istana. DPRD hanya undangan, mereka menyaksikan pelantikan,” kata dia.

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi memutuskan bahwa rapat paripurna istimewa yang digelar pada hari ini, Jumat (14/11/2014), mengagendakan pengumuman pengusulan Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta. Namun, keputusan ini mendapatkan tentangan dari Koalisi Merah Putih di DPRD DKI Jakarta yang meminta prosedur pengangkatan Ahok menunggu pandangan hukum dari Mahkamah Agung karena dianggap ada benturan aturan.

Meski demikian, Djohermansyah mengatakan, DPRD DKI Jakarta tak berwenang untuk menyatakan setuju atau menolak penetapan Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta, menggantikan Joko Widodo yang mengundurkan diri karena terpilih sebagai Presiden RI. Pimpinan DPRD DKI Jakarta, kata dia, hanya berwenang mengumumkan dan kemudian menyerahkan nama Ahok ke Kementerian Dalam Negeri. Selanjutnya, hal itu disampaikan ke presiden untuk dikeluarkan keputusan presiden tentang pengangkatan Ahok sebagai gubernur definitif.
Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
• Ahok Memimpin DKI Jakarta
Penulis : Sabrina Asril
Editor : Inggried Dwi Wedhaswary
Tolak Ahok Tak Hargai Konstitusi

Komentar “Awind j.gedearka@upcmail.nl, in: [GELORA45]” GELORA45@yahoogroups.com, Saturday, 15 November 2014, 6:23
On 11/14/2014 11:20 PM, Awind wrote:

Soeharto- ORBA juga tidak pernah menghargai konstitusi. Tidaklah mengherankan jika pengikut-pengikut Soeharto-ORBA sampai saat ini berusaha menjegal pelaksanaan konstitusi baik dengan cara membuat peraturan-peraturan maupun dengan cara pat gulipat seperti apa yang dilakukan di DPRD DKI dalam
masalah pangangkatan Ahok jadi orang nomor satu DKI. Belum lagi dengan cara-cara diluar konstitusi maupun peraturan-peraturan yang berlaku seperti tindak-tanduk MUI-FPI.

Awind

http://sp.beritasatu.com/home/tolak-ahok-tak-hargai-konstitusi/69107

Tolak Ahok Tak Hargai Konstitusi
Jumat, 14 November 2014 | 11:52
Umbu Rauta
Berita Terkait
• DPR Wakil Rakyat, Bukan Wakil Koalisi
[SEMARANG] Sikap dan tindakan kelompok masyarakat khususnya FPI yang menolak pengangkatan dan pelantikan Wagub DKI menjadi Gubernur mencerminkan minimnya penghargaan atas konstitusi.

“Secara konstitusional, Indonesia adalah negara hukum dan berkedaulatan rakyat,” tegas pengamat hukum tata negara UKSW, Umbu Rauta, Jumat (14/11).

Artinya, sikap tindak warga masyarakat maupun penyelenggara negara wajib sesuai dengan hukum (termasuk ketentuan perundang-undangan) yang berlaku.

Umbu menegaskan, sebagai negara demokrasi, kita perlu menghargai hasil pilihan rakyat saat Pilgub DKI tahun 2012, dimana Jokowi dan Ahok sbg Gubernur dan Wagub.

Implikasinya, ketika kepala daerah (Gubernur) berhalangan tetap, maka wakil kepala daerah (Wagub) berhak menggantikan kepala daerah.

“Bagi saya, negara melalui alat perlengkapan negara wajib menunjukan kewibawaan di mata rakyat. Negara mesti bertindak tegas terhadap setiap sikap tindak yang tidak sejalan atau seturut dengan amanat konstitusi dan perundang-undangan lainnya,” tegasnya. [142/L-8]

Ahok Jadi Gubernur, Anggota DPRD Teriakkan Yel-yel ‘Dukung Pak Ahok!’

http://news.detik.com/read/2014/11/14/121144/2748326/10/ahok-jadi-gubernur-anggota-dprd-teriakkan-yel-yel-dukung-pak-ahok

Jumat, 14/11/2014 12:11 WIB

Taufan Noor Ismailian – detikNews

Ahok Diangkat Jadi Gubernur
Jakarta – Rapat paripurna DPRD DKI Jakarta telah mengesahkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai gubernur hingga 2017. Para anggota yang hadir meneriakkan yel-yel mendukung kepemimpinan Ahok.

“Dukung! Dukung Pak Ahok!” teriak mereka sambil mengepalkan tangan.

Hal itu mengemuka saat Ahok diwawancarai wartawan usai menghadiri rapat paripurna di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (14/11/2014). Ahok didampingi oleh para anggota DPRD.

“Saya akan khawatir kalau semua di DPRD ini nggak ada yang dukung, tapi ini kan dukung semua DPRD,” ucap Ahok sambil tersenyum saat ditanya wartawan apakah dia khawatir tidak didukung DPRD.

Mendengar ucapan Ahok, para anggota dewan langsung meneriakkan yel-yel,”Dukung Pak Ahok!”

Rapat paripurna hari ini tidak diikuti oleh semua anggota. Yang hadir hanya anggota dari PDIP (19 orang), Hanura (8), PKB (6) dan NasDem (3). Sedang politisi dari Koalisi Merah Putih DKI Jakarta yaitu Gerindra 15 anggota, PKS 11 anggota, PPP 10 anggota, Demokrat 10 anggota, dan PAN 2 anggota, tidak hadir. Sejak jauh hari, mereka memang berniat menjegal Ahok.

Rapat paripurna hari ini dipimpin Edi Prasetyo dari PDIP. Edi menyatakan, kuorum atau pun tidak, pihaknya tetap menggelar rapat pengesahan Ahok sebagai gubernur. Edi menjadikan payung Kemendagri sebagai dasar pengesahan tersebut.
(slm/nrl)

AHOK JADI GUBERNUR DKI
Komentar “‘Sunny’ ambon@tele2.se , in:[nasional-list]” nasional-list@yahoogroups.com, Saturday, 15 November 2014, 2:51

“ Ahok jadi gubernur membuat Muhammad Rizieg bin Hussein Shihab atau dikenal sebagai Habib Rizieg, snewen dan marah-marah kepada anak buahnya, demikian berita tidak resmi.” Hehehe”

http://sinarharapan.co/news/read/141114008/ahok-jadi-gubernur-nbsp-

Ahok Jadi Gubernur
14 November 2014 14:15 Nani Suherni Politik
inShare

SH / Daniel Pietersz
PARIPURNA DPRD DKI – Plt Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memenuhi undangan DPRD DKI Jakarta untuk menghadiri paripurna istimewa terkait pengangkatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta, di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (14/11).
KMP tak hadir dalam rapat paripurna.
JAKARTA – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dipastikan menjadi Gubernur Jakarta setelah DPRD, Jumat (14/11) pagi ini, mengumumkannya dalam Rapat Paripurna Pengumuman Pengisian Kekosongan Gubernur DKI Jakarta di gedung DPRD Jakarta di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.
Ahok hadir dalam rapat paripurna yang tidak satu pun dihadiri anggota fraksi dari Koalisi Merah Putih (KMP). Rapat hanya berlangsung 10 menit. Dari daftar hadir, 42 anggota DPRD DKI Jakarta dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH) sudah melakukan absen. Daftar absensi juga menyebutkan dari Koalisi Merah Putih (KMP) yang tidak hadir, seperti Gerindra, Golkar, PKS, PAN, Demokrat, dan PPP.
Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, rapat paripurna tersebut sesuai Keputusan Presiden No/98/P/2014/26 Oktober pengesahan pemberhentian Ir Joko Widodo dan mengangkat Ir Basuki Tjahaja Purnama sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta. Juga sesuai surat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) No.121.32/4438/OTDA tentang mekanisme pengangkatan Wakil Gubernur DKI Jakarta menjadi Gubernur DKI Jakarta, Sisa Masa Jabatan 2014-2017.
Rapat paripurna tanpa dihadiri empat wakil Ketua DPRD DKI Jakarta. Namun, Prasetyo Edi Marsudi tetap mengumumkan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta. “Sesuai kedua surat tersebut, saya umumkan Ir Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur DKI Jakarta,” katanya menegaskan.
Sebelum rapat paripurna istimewa pagi ini, Prasetyo Edi Marsudi mengatakan kepada SH, ketidakhadiran empat pemimpin dewan dalam paripurna pengumuman posisi Plt Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menjadi Gubernur DKI Jakarta, tidak berpengaruh dengan kuorum dalam paripurna.
Ia mengatakan, pihaknya sebagai ketua dewan hanya mengumumkan sesuai mekanisme yang diperintahkan menteri dalam negeri (mendagri). Kelangsungan pelantikan Ahok justu bukan kewenangan DPRD, melainkan mendagri dan presiden.
Politikus PDIP ini juga memastikan keputusannya menggelar paripurna tersebut tidak melanggar konstitusi. Justru, dalam hal ini pihaknya sudah menjalankan tugas pertama sebagai ketua dewan.
Dalam hal ini, Pras menegaskan, jabatan Gubernur yang diemban Ahok adalah hak konstitusi. Sama halnya saat mantan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) yang mengundurkan diri sebagai Wali Kota Solo mengikuti Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta. Posisi Wali Kota otomatis dilimpahkan kepada wakilnya, FX Hadi Rudyatmo.
Oleh sebab itu, perselisihan dalam keputusan tersebut, Pras meminta semua pihak harus mengartikan Undang-Undang dan Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang (Perppu) secara detail. “Kita mengatakan Ahok itu dipilih rakyat, itu jabatan politik. Harusnya UU dan perppu jangan, diartikan setengah-setengah. Nggak masalah kuorum atau tidak,” tuturnya menegaskan.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik, yang dihubungi SH secara terpisah pagi ini menegaskan, kali ini pihaknya tidak akan mengikuti paripurna yang dijadwalkan pada Jumat pukul 10.00 WIB. Ia juga memastikan semua anggota yang tergabung dalam KMP tidak akan menghadiri paripurna pengumuman Ahok sebagai Gubernur DKI.
Ia juga menuturkan, usai acara paripurna pihak KMP akan menggelar konferensi pers untuk aksi tanggapan atas paripurna yang dilaksanakan tersebut.

Tak Ambil Pusing
Plt Gubernur DKI Jakarta Ahok yang dicegat sebelum memasuki ruang kerja di Balai Kota Jakarta pagi ini mengatakan, pihaknya tidak mempermasalahkan penolakan KMP terhadap paripurna pengumumannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Bahkan, mantan politikus Gerindra tersebut tidak mempermasalahkan posisinya nanti di DKI.
“Itu urusan DPRD, saya nggak mau memusingkan. Saya mau jadi plt, mau jadi gubernur, sama saja. Kuasanya sama, beda gaji doang sejuta. Ngapain pusing,” tutur Ahok.
Menjelang rapat paripurna istimewa, penjagaan di sekitar gedung DPRD Jakarta di Jalan Kebon Sirih Jakarta Pusat, diperketat. Bahkan, Tim Gegana Polri melakukan ste¬rilisasi ruang rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, sekitar pukul 10.00 WIB, Jumat (14/14). Penyisiran dilakukan selama 15 menit

Sumber : Sinar Harapan
________________________________________

Ahok Tolak Pesta Rakyat Usai Dilantik

http://www.gatra.com/nusantara-1/jawa-1/96740-ahok-tolak-pesta-rakyat-usai-dilantik.html

Tuesday, 18 November 2014 15:55
Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (ANTARA/Wahyu Putro)
Jakarta, GATRAnews – Basuki Tjahaja Purnama dilantik sebagai gubernur definitif, Rabu (19/11) besok di Istana Merdeka oleh Presiden Joko Widodo. Ia menjadi gubernur pertama yang dilantik oleh presiden berdasarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Kepada awak media, Ahok menegaskan tidak memiliki persiapan apa pun untuk pelantikan besok. Pria asal Belitung Timur ini mengaku tidak akan mengenakan pakaian dan sepatu baru untuk hari bersejarahnya itu.

“(Pakai) yang lama saja, sepatu sudah disemir, sudah bersih. Baju pakai yang putih,” ucap Basuki saat blusukan meninjau proyek sodetan Sungai Ciliwung-Kanal Banjir Timur di Kampung Pulo, Jakarta Timur, Selasa (18/11).

Pria yang karib disapa Ahok ini juga tidak melakukan perayaan apa pun usai dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta. Usai dilantik Presiden Jokowi dirinya langsung bekerja menyelesaikan sejumlah pekerjaan rumah di Jakarta.

“Enggak lah, banyak kerjaan. Ngapain juga dirayain, mending langsung kerja,” ucap mantan politisi Partai Gerindra ini. Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta sampai dengan tahun 2017 menggantikan Joko Widodo (Jokowi).
________________________________________

Penulis: Abdul Rozak
Editor: Arief Prasetyo

KOLOM AGAMA DI KTP

Kolom Agama di KTP
Komentar “jonathangoeij@yahoo.com, in: [GELORA45]” GELORA45@yahoogroups.com, Saturday, 8 November 2014, 13:36:
“Pengamat kok asal njeplak, memangnya kapan Amerika ada kolom agama? “’’

Menurut Hanief, Amerika saja masih menyertakan kolom agama pada identitas kenegaraan warganya. “Bahkan di United Kingdom (UK) saja ada agama Anglican yang merupakan agama kerajaan,” kata Hanief.

—-
KAMIS, 19 DESEMBER 2013 | 05:05 WIB
Pengamat UI Kritik Ahok Soal KTP

Kartu Tanda Penduduk | KTP dan permasalahannya
TEMPO.CO, Depok – Pengamat dari Universitas Indonesia, Hanief Saha Ghafur, mengkritik wacana penghapusan kolom agama di Kartu Tanda Penduduk (KTP). Sosiolog yang juga Ketua Program Studi Kajian Timur Tengah dan Islam Program Pascasarjana UI ini menanggapi pernyataan sebelumnya dari Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

“Kalau mau menghapus kolom agama di KTP, ya hapus dulu kementerian yang bersangkutan,” kata Hanief, Rabu, 18 Desember 2013. Itu artinya, dia menambahkan, wacana penghapusan kolom agama akan berbuntut pada kinerja dan urgensi Kementerian Agama.

Sebelumnya, Basuki atau yang akrab disapa Ahok berpendapat kolom agama di KTP tidak penting. Dia membandingkan dengan pemerintah Malaysia yang tidak mencantumkan agama selain Islam di identitas kependudukan.

Menurut Hanief, Amerika saja masih menyertakan kolom agama pada identitas kenegaraan warganya. “Bahkan di United Kingdom (UK) saja ada agama Anglican yang merupakan agama kerajaan,” kata Hanief.

Selain itu, Hanief mengakui penghapusan tidak mudah dilakukan di Indonesia. Mengingat penghapusan harus dilakukan dari struktur teratas lebih dulu. Di Indonesia, kata dia, identitas keagamaan masih sangat diperlukan karena sistem administrasi di Indonesia menggunakan status tersebut.

“Yang membuat itu ada kan karena sistem administrasi kenegaraan,” kata dia. Kalau memang tidak diperlukan, maka sistem administrasinya juga tak usah ada. “Ya kemungkinan kementerian yang terkait akan dihapuskan juga,” tambahnya.

ILHAM TIRTA

JK: Kolom Agama Bisa Dikosongkan

http://id.beritasatu.com/home/jk-kolom-agama-bisa-dikosongkan/99368

Jumat, 7 November 2014 | 22:23

JAKARTA – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, tidak ada penghapusan kolom agama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP). Sebaliknya, warga negara Indonesia (WNI), yang tidak menganut salah satu dari enam agama — Islam, Kristen Protestan, Katolik, Budha, Hindu, dan Khonghucu – dapat mengosongkan kolom itu.
“Tidak ada penghapusan. Kalau seseorang agamanya bukan Islam, bukan Kristen, bukan Katolik, bukan Budha, bukan Hindu, dan bukan Khonghucu. Katakanlah dia Syiah atau kepercayaan lain, nah kolom itu dikosongkan saja,” kata JK di Kantor Wakil Presiden Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, pada Jumat (7/11).
JK mengatakan, setiap warga negara berhak untuk menentukan, apakah akan mengisi kolom agama atau tidak. “Kalau seseorang menganut aliran kepercayaan, nah itu mesti kosong toh,” jelas dia.
Menurut JK, agama adalah masalah pribadi, yang tidak dapat diganggu gugat maupun dipaksakan pihak lainnya. Sebab, masalah agama merupakan urusan pribadi dengan Sang Pencipta.
“Itu kan masalah personal, agama itu. Kan orang cuma datang ke kantor kelurahan, isi formulir, dan kalau tidak mau isi folmulir karena agamanya bukan Islam, ya masa mau dipaksa,” kata JK. (nov)
Kolom Agama Hanya Untuk Pemeluk 6 Agama Resmi
Bergelora.com,Sabtu, 08 November 2014

JAKARTA- Pengosongan kolom agama dalam Kartu Tanda Penduduk bisa dilakukan oleh warga negara yang tidak menganut 6 agama resmi yang diakui negara yaitu Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Confusius. Hal ini ditegaskan oleh Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo kepada Bergelora.com di Jakarta, Sabtu (8/11).

“Kolom agama bisa dikosongkan bagi warga negara yang menganut keyakinan di luar enam agama resmi yang diakui negara. Agar mereka bisa mendapatkan KTP dan mendapatkan hak yang sama sebagai warga negara,” kata Tjahjo.
Ia menjelaskan, bagi penganut keyakinan tidak dipaksa mencantumkan agama dalam kolom agama. karena itu selama ini banyak di antara mereka yang ditolak dalam pembuatan KTP sebab yang bersangkutan tidak mau menulis kolom agama yang beda dengan keyakinannya.
Mendagri menegaskan bahwa dirinya bertugas mengayomi semua warga negara Indonesia yang majemuk sehingga memberi kebebasan kepada mereka untuk mengisi atau mengosongkan kolom agama dalam kartu tanda penduduk.
“Kita bukan negara sekuler dan juga bukan negara agama. Tapi agama menjadi bagian dari tata kenegaraan kita,” jelasnya.
Ia juga menjelaskan bahwa pihaknya masih berkonsultasi dengan Menteri Agama dan tokoh-tokoh agama di Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI), Parisada Hindu, Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), untuk mendengarkan masukan tentang katagori ajaran sesat.
“Kalau semua sudah clear, baru Kemendagri mengeluarkan aturan resmi dan semua ada prosesnya dan Kemendagri kan ingin memberikan pengayoman kepada seluruh warga negara Indonesia yang mejemuk ini,” tegasnya.
Selain itu ia Mendagri menegaskan bahwa, bagi yang memeluk salah satu dari 6 agama resmi tersebut maka, berkewajiban untuk mengisi kolom agama sesua dengan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan.
“Warga negara pemeluk agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khong Hu Cu (Confusius), wajib hukumnya dicantumkan dalam KTP. Undang-undang sudah mewajibkan untuk mencantumkan salah satu dari enam agama resmi yang diakui oleh negara dan diperingati secara nasional,” ujarnya.
Dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 64 Ayat (1), disebutkan bahwa KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pasfoto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP dan tanda tangan pemilik KTP. (Web Warouw)
Copyright © 2014 bergelora.com. All Rights Reserved. Developed by kreatifweb.net
Mendagri Janji Hapus Diskriminasi Pada Minoritas
Bergelora.com, Kamis, 06 November 2014

JAKARTA- Beberapa perwakilan dari Gereja Kristen Indonesia (GKI), Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Filadelfia, Syiah, Bahai, Ahmadiyah, Penghayat – Sunda Wiwitan Rabu (5/11) mengunjungi Menteri Dalam Negeri untuk mengadukan tidak terpenuhinya hak-hak sipil akibat pelayanan aparat pemerintahan daerah yang diskriminatif. Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo berjanji akan segera menghapus semua diskriminasi pada kelompok minoritas. Hal ini disampaikan oleh mantan Anggota DPR-RI, Eva Kusuma Sundari Kepada Bergelora.com di Jakarta, Kamis (6/11).

“Produk-produk peraturan daerah misalnya Pergub Jawa Barat, Perbub/walkot yang merupakan turunan dari SKB (Surat Keputusan Bersama) 3 Menteri tentang IMB maupun tentang Ahmadiyah yang menjadi pemicu tindakan diskriminasi dari aparat negara setempat yang tidak terjadi di daerah lain,” ujarnya.
Mantan anggota Tim Khusus (Timsus) Fraksi Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan di DPR 2009-2014 untuk hak minoritas ini menjelaskan lagi bahwa meskipun Menteri Agama sudah mengakui Agama Bahai sebagai agama resmi tetapi aparat pencatatan sipil masih menolak melayani karena belum ada disposisi dari Mendagri.
“Demikian juga dari kelompok penghayat yang ditolak pelayanan KTP, sertifikat lahir, pencatatan perkawinan bahkan mayat yang sudah dikubur dipaksa untuk digali kembali dan dipindahkan. Semua ketidakadilan ini diterima karena keyakinan yang tidak mainstream,” ujarnya.
Sementara itu menurutnya Gereja Kristen Indonesia (GKI) dan HKBP Filadelfia memohon pengawasan Mendagri semua putusan pengadilan yang melegalkan IMB dan menyerah pelaksanaannya oleh MA dan Ombudsman kepada Walikota Bogor dan Bupati Bekasi.
“Sedangkan Ahmadiyah dan Syiah mengeluhkan modus kriminalisasi dan tindakan kekerasan oleh kelompok-kelompok yang intoleran bersama aparat pemerintahan lokal seperti satpol, aparat pemda dan pemkot atau keamanan polisi dan TNI,” ujarnya
Untuk itu, Mendagri mencatat dan menjanjikan tindakan segera untuk menyelesaikan persoalan hak-hak sipil dari kelompok penganut agama atau keyakinan minoritas. Mendagri akan melibatkan para korban untu bersama-sama menyelesaikan permasalan secara konkrit bahwa Republik Indonesia bukan negara agama, tapi negara konstitusi dan hukum.
“Negara harus memenuhi hak-hak sipil dan ekonomi semua warga negara Indonesia tanpa pandang bulu,” tegasnya. (Calvin G. Eben-Haezer)
Jokowi-JK Tetap Pertahankan Kolom Agama di KTP + JK: Kolom Agama Bisa Dikosongkan 

Komentar ‘Sunny’ ambon@tele2.se, in [GELORA45]

” Kalau tidak perlu diisi kolom agama di KTP, tetapi mengapa kolom yang tidak perlu diisi harus ada? Kemana tujuan logikanya?”

http://id.beritasatu.com/home/jokowi-jk-tetap-pertahankan-kolom-agama-di-ktp/87461

MESKI BERKOMITMEN TINGGI PADA KEBERAGAMAN,
Jokowi-JK Tetap Pertahankan Kolom Agama di KTP
Oleh Markus Junianto Sihaloho | Rabu, 18 Juni 2014 | 23:38

JAKARTA- Pernyataan Musdah Mulia, akademisi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah yang juga anggota Tim Pemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla bahwa duet itu bakal menghilangkan kolom agama di kartu tanda penduduk (KTP) merupakan pendapat pribadi. Pasalnya, duet capres yang dikenal dengan sebutan Jokowi-JK itu memang tak punya program menghapus kolom agama di KTP.

“Itu sama sekali bukan pendapat Jokowi-JK dan juga bukan program PDI Perjuangan,” kata Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kerohanian dan Kebudayaan, Hamha Haq, Rabu (18/6) malam.

Hamka yang juga guru besar di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar itu menjelaskan, Jokowi-JK memang memiliki komitmen tinggi bagi keberagaman di Indonesia. Namun, lanjut Hamka, upaya membangun nasionalisme dan pluralisme tidak berarti menghilangkan keragaman sebagai bangsa Indonesia dengan menghapus kolom agama.

Hamka menegaskan, ada beberapa hal yang menjadi alasan sehingga kolom agama harus tetap ada dalam KTP.

“Antara lain untuk menghindari perlakuan umum dari ketentuan yang seharusnya hanya berlaku pada umat agama tertentu. Misalnya ketentuan pakai jilbab di Aceh hanya untuk umat Islam. Jadi agar umat agama lain tidak dikenakan ketentuan tersebut, maka perlu ada identitas agama pada KTP,” jelasnya.

Kolom agama di KTP juga bermanfaat saat pemiliknya tiba-tiba meninggal tanpa ada orang lain yang mengenalnya. “Kalau tidak ada di kolom KTP, mau dikubur atau diupacarakan jenazahnya berdasarkan agama apa?” terangnya.

Sebelumnya, anggota tim pemenangan Jokowi-JK, Musdah Mulia mengatakan, jika duet yang dijagokannya itu terpilih menjadi presiden dan wakil presiden maka kolom agama di KTP akan dihapus. Alasannya, keterangan agama pada kartu identitas diri itu justru rawan disalahgunakan. (b1)
+++++

http://id.beritasatu.com/home/jk-kolom-agama-bisa-dikosongkan/99368

JK: Kolom Agama Bisa Dikosongkan
Jumat, 7 November 2014 | 22:23

JAKARTA – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, tidak ada penghapusan kolom agama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP). Sebaliknya, warga negara Indonesia (WNI), yang tidak menganut salah satu dari enam agama — Islam, Kristen Protestan, Katolik, Budha, Hindu, dan Khonghucu – dapat mengosongkan kolom itu.
“Tidak ada penghapusan. Kalau seseorang agamanya bukan Islam, bukan Kristen, bukan Katolik, bukan Budha, bukan Hindu, dan bukan Khonghucu. Katakanlah dia Syiah atau kepercayaan lain, nah kolom itu dikosongkan saja,” kata JK di Kantor Wakil Presiden Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, pada Jumat (7/11).
JK mengatakan, setiap warga negara berhak untuk menentukan, apakah akan mengisi kolom agama atau tidak. “Kalau seseorang menganut aliran kepercayaan, nah itu mesti kosong toh,” jelas dia.
Menurut JK, agama adalah masalah pribadi, yang tidak dapat diganggu gugat maupun dipaksakan pihak lainnya. Sebab, masalah agama merupakan urusan pribadi dengan Sang Pencipta.
“Itu kan masalah personal, agama itu. Kan orang cuma datang ke kantor kelurahan, isi formulir, dan kalau tidak mau isi folmulir karena agamanya bukan Islam, ya masa mau dipaksa,” kata JK. (nov)
.

Komentar ‘Sunny’ ambon@tele2.se, in [ppiindia] :
“Kalau tidak perlu diisi kolom agama di KTP, tetapi mengapa kolom yang tidak perlu diisi harus ada? Kemana tujuan logikanya?”

Komentar “jonathangoeij@yahoo.com, in: [GELORA45]” GELORA45@yahoogroups.com, Saturday, 8 November 2014, 8:06

Beliau lupa menambahkan bahwa kolom agama juga mengakibatkan pemiliknya yg hidup jadi meninggal dunia.

Kolom agama di KTP juga bermanfaat saat pemiliknya tiba-tiba meninggal tanpa ada orang lain yang mengenalnya. “Kalau tidak ada di kolom KTP, mau dikubur atau diupacarakan jenazahnya berdasarkan agama apa?” terangnya.

.

Editorial: A Crisis of Identify That Needn’t Be

http://thejakartaglobe.beritasatu.com/opinion/editorial-crisis-identify-neednt/

By Jakarta Globe on 12:10 am Nov 08, 2014
Home Affairs Minister Tjahjo Kumolo, in the job less than a month, has caused waves with his suggestion that the religion field on citizens’ ID cards, or KTP, can be left blank.
The notion of having to declare one’s religion on an official document should be an abhorrent one under a secular government — but Indonesia, for all its well-meaning avowals of pluralism, is not a secular state. The first tenet of the state ideology, Pancasila, declares a “Belief in the one and only God.”
So does Tjahjo’s statement mean that agnostics or atheists who have to pick a religion to identify with for official purposes may in the future no longer have to do so? Hardly. The minister has tempered his proposal to extend only to those Indonesians who currently subscribe to a faith that is not among the six officially recognized religions.
This measure, coupled with Religious Affairs Minister Lukman Hakim Saifuddin’s earlier offer to consider official recognition for faiths like Baha’i, should be lauded for its inclusive spirit. But it doesn’t go far enough toward granting true religious freedom to all.
An individual’s personal beliefs are just that: personal. They should not be displayed on an identity card. People have been attacked and killed simply on the basis of what their KTP states, as in the brutal sectarian violence in Maluku from 1999 to 2002, and self-professed atheists prosecuted for “lying” about their religion on their KTP.
Ultimately it comes down to a question of what purpose the religion field on the KTP serves. Allowing those of unrecognized faiths to leave the field blank is a half-measure. But perhaps a better half-measure — given that true secularism can never be attained as long as Indonesia subscribes to Pancasila — would be to not have the field at all.
__._,_.___

Home Affairs Minister Criticized by All Sides in Religion ID Debate
By Jakarta Globe on 12:05 am Nov 08, 2014

Komentar “‘Sunny’ ambon@tele2.se, in: [ppiindia]” ppiindia@yahoogroups.com, Saturday, 8 November 2014, 3:19,

” Diperlukan taruh agama di KTP, karena kalau mati dan tubuh dalam proses dimakan cacing dan jiwa mau masuk surga harus menunjukan KTP agar yang beragama keliru bisa dicegah agar surga tidak penuh sesak dan tidak terjadi perebutan malaekat cantik nan sexy untuk bersantai di taman firdaus, demikian keterangan petinggi dan ahli ahli surga NKRI. Pada pihak lain seorang rational mengatakan bahwa adanya agama ditulis di KTP ialah salah satu cara mendiskriminasi kaum minoritas, misalnya antara lain untuk mendapat pekerjaan dan/atau kedudukan dsb. “

http://thejakartaglobe.beritasatu.com/news/home-affairs-minister-criticized-sides-religion-id-debate/

Jakarta. Home Affairs Minister Tjahjo Kumolo waded in to a heated debate after suggesting that people have the option of leaving the religion column blank on their identity cards, forcing him to clarify his original remarks.
The minister earlier said on Thursday that stating or not stating one’s religion is “a matter of privacy,” but later changed his statement saying that the option only applies to followers of religions that are not formally recognized by the state.
“The government should not meddle in citizens’ choice of beliefs, providing [those beliefs] don’t disturb the general order,” he said earlier.
Indonesia formally recognizes only six religions, namely Islam, Protestantism, Catholicism, Buddhism, Hinduism and Confucianism. Followers of the six religions are required to fill the column, he said.
Religious freedom advocacy group , the Setara Institute noted that Tjahjo’s stance does not differ much from the existing regulations set by his predecessor Gamawan Fauzi.
Under the current laws and regulations, observers of minority and indigenous religions such as Sunda Wiwitan, Buhun and Kejawen have their religion column left blank, regardless of whether they wish to state their faith or not.
It is not clear whether Tjahjo will allow observers of such faiths to openly state their religions on their identification cards.
For minority religions “we will consult about this with the Indonesian Council of Ulema, PGI [Indonesian Communion of Churches] and so on. Are these [minority religions] considered deviant or not. That is up to the Ministry of Religious Affairs and religious figures,” he said.
“What is important is for people not to obtain their right [of acquiring an identification card] because their religions are not recognized [by the state].”
Haris Azhar, coordinator of human rights group the Commission for the Disappeared and Victims of Violence (Kontras) said Tjahjo’s remarks showed that the minister has no real standing on the matter.
“I think that it’s better to delete the column. I don’t understand — what’s the use of a religion column on the identification card,” he told the Jakarta Globe.
Haris highlighted cases where stating religion on identification cards can be dangerous, saying it was often used to identify enemies during bloody sectarian conflicts in Poso, Central Sulawesi and Ambon, Maluku between 2000 to 2005.
In the past, members of religious minority groups have had to identify themselves as observers of state-recognized religions, which could lead to criminal charges.
Former civil servant Alexander Aan, who was sentenced to two years in prison for writing “God does not exist” on his Facebook page also faced charges of giving false information for stating in his identification card that he was a Muslim.
Similar charges were also to several members of the Ahmadiyah group, who identify themselves as Muslims but are declared as deviant or even non-Muslims by other Muslim groups.
“Our constitution guarantees the freedom to choose a belief,” said Poengky Indarti, executive director of the Indonesian Human Rights Monitor (Imparsial).
“Both religion and beliefs are personal human rights in which the state cannot intervene. Stating one’s religion on an ID card is a form of government intervention. It’s going to divide people and opens up opportunities for discrimination for certain religious groups, especially the minorities.”
Poengky said only a few countries in the world require their citizens to state their religion on their identification cards, “most of them are countries where the citizens are suppressed when it comes to their religious choices.”
Arwani Thomafi, a lawmaker from the Islam-based United Development Party rejected Tjahjo’s plan.
“Leaving [the religion column] empty can create the impression that the person has no religion. And observing a religion is the manifestation of Pancasila,” he said referring to the state ideology.
Atheism is banned in Indonesia since the 1965 massacre against communist sympathizers.
“The religion column is important. It shows we are not a secular country although we are also not a country based on a particular religion,” Arwani said. “It is important to state one’s religion. [Otherwise] there will be problems such as marriages, child custody and so on.”
Salahuddin Wahid, a prominent figure of Nahdlatul Ulama, the country’s biggest Muslim organization, said Tjahjo should consider the matter carefully as religion is a very sensitive issue in the Muslim majority country.
“Discuss this first with other parties,” he told Republika newspaper on Friday.
Salahuddin said he neither supports nor dismisses the inclusion of religion column on identification card but said both sides have valid arguments and should be accommodated by Tjahjo.
Tjahjo’s remarks came after the government stated it wished to continue the graft-ridden electronic identity card program, which was stopped after the Corruption Eradication Commission (KPK) found that tens of millions of dollars earmarked for the scheme has been siphoned.
It is unclear whether the recent controversy will further delay the program.
The KPK on Friday gave the green light for the ministry to resurrect the program.
“As long as the Ministry of Home Affairs believes that the project should continue,” Corruption Eradication Commission (KPK) spokesman Johan Budi said. “The KPK has no right to reject or approve a project.”
Johan said the KPK would continue to investigate the project, which it says has relieved the Indonesian taxpayer of Rp 1.12 trillion ($92 million) in corruption to date.
The e-KTP procurement was originally projected to cost Rp 5.8 trillion and confer a major technological upgrade on the country’s identity card system. It was intended to offer more efficient applications and better, more secure data.
The project was mothballed, however, and many high-profile lawmakers were directly accused of having taken $500,000 bribes. Graft convict and former Democratic Party treasurer Muhammad Nazaruddin accused the previous home affairs minister, Gamawan, of having taken a kickback. While the man in charge of the tender between 2011-12 — Sugiharto — has also been named a suspect by the KPK.
Despite its past troubles Tjahjo believes the project could be rehabilitated.
“So we are not halting the e-KTP project but we are evaluating it because there’s a legal problem, so let’s investigate to find out the core of the problem,” Tjahjo said.
Antigraft activists have urged the KPK to prioritize the investigation of the e-KTP project, which they see as particularly egregious given the size of the bribes alleged to be involved and the paucity of formal charges issued.
Uchok Sky Khadafi, the investigations director of the Indonesian Forum for Budget Transparency (Fitra), expressed surprise that the KPK had managed to net so few suspects after it had been investigating the project for some time.
“The KPK must find new suspects from the consortium of companies or from the ministry,” he said. “So far there has been only one suspect and he has been sacrificed to take the fall.”

Muslim politicians reject Tjahjo’s proposal
The Jakarta Post, Jakarta | National | Sat, November 08 2014, 4:33 AM

Komentar, “‘Sunny’ ambon@tele2.se, in: [nasional-list]” nasional-list@yahoogroups.com, Saturday, 8 November 2014, 6:03

: “Apakah dalam Al Quran ada ayat yang menyatakan bahwa pada KTP harus ada kolom dimana tertera agama pemegang kartu tsb? “

http://www.thejakartapost.com/news/2014/11/08/muslim-politicians-reject-tjahjo-s-proposal.html

Politicians from Islamic-based political parties have opposed the government’s decision to allow adherents of non-recognized faiths to leave the religion column on their ID cards blank.
The politicians said on Friday that the decision contradicted the country’s founding philosophy of Pancasila, especially the first of its five principles, namely of the “Belief in one supreme God”.
United Development Party (PPP) politician Arwani Thomafi said “religion is the most visible manifestation of the first principle of Pancasila”.
Prosperous Justice Party (PKS) politician Aboebakar Al Habsy said that newly installed Home Minister Tjahjo Kumolo’s proposal could tarnish the country’s national identity.
“If we believe that Pancasila is our state ideology and our national identity, then why we should we be ashamed of including our religion on our KTP [national identity card]?” he asked.
Arwani added that the inclusion of religious identity was for the benefit of citizens.
“[Otherwise] problems will happen on the issues of marriage, child custody and many things,” he said.
Previously, Tjahjo pushed local government officials to allow adherents of non-officially recognized religions to not state their religious beliefs on official documents, including ID cards.
“If they wish to do it, just allow them to. Don’t impose any religion on them. It’s up to the people [to fill in the religion column on ID cards],” he said.
__._,_.___
Ini Alasan Mendagri Mengosongkan Kolom Agama di KTP
Sabtu, 8 November 2014 | 6:37

http://sp.beritasatu.com/nasional/ini-alasan-mendagri-mengosongkan-kolom-agama-di-ktp/68586

[JAKARTA] Menteri Dalam Negeri (mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, bahwa penghayat kepercayaan di luar agama resmi memang bisa dikosongkan lebih dahulu kolom agamanya di e-Kartu Tanda Penduduk (e-KTP). Yang harus diutamakan menurut Tjahjo adalah hak setiap warga negara memperoleh identitas kependudukan.

“Jangan sampai kalau orang di luar agama itu tidak berhak mendapatkan e-KTP,” kata Tjahjo Kumolo di kompleks Kepresidenan, Jumat (7/11).

Tjahjo membenarkan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, yang diacantumkan dalam KTP adalah agama yang diakui negara. Namun demikian, ada pasal lain yang menyebutkan bahwa yang agamanya belum diakui atau dianggap sebagai penghayat kepercayaan tetap dilayani dengan kolom agama masih dikosongkan.

Namun demikian, Tjahjo mengatakan untuk hal ini dia juga akan meminta pendapat para kaum ulama dari agama-agam yang diakui negara.

“Jadi apa bisa di luar enam (agama resmi) itu bisa kosong dulu. Dimana agamanya masyarakat sesat atau tidak,” kata dia lagi.

Sesuai dengan keputusan menteri kata dia dimungkinkan adanya konsultasi untuk keputusan ini. [B1/N-6]

________________________________________
Legislator: kolom agama KTP tak boleh dihapus

http://www.antaranews.com/berita/463167/legislator-kolom-agama-ktp-tak-boleh-dihapus?utm_source=fly&utm_medium=related&utm_campaign=flybox

Sabtu, 8 November 2014 10:38 WIB | 4.518 Views
Pewarta: Darwin Fatir

Jazuli Juwaini (ANTARA/Rosa Panggabean)
Jakarta (ANTARA News) – Anggota Komisi Agama DPR Jazuli Juwaini mengatakan kolom agama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) tidak boleh dihapus karena bertentangan dengan Undang-undang Dasar dan Pancasila, khususnya sila pertama.

“Indonesia memang bukan negara agama, tapi agama di Indonesia adalah landasan dan menjadi fundamental yang dicetuskan para pendiri bangsa pada Pancasila, sila pertama,” kata Jazuli di Jakarta, Jumat.

Pemikiran dalam membuat Pancasila sebagai dasar negara, kata dia, bukanlah suatu kebetulan tapi memerlukan pertimbangan yang panjang dan membutuhkan tenaga dalam mencetuskan sila pertama bagi umat beragama.

Lebih jauh Jazuli menjelaskan, bila kolom agama dihapus maka bukan saja agama Islam saja yang tersakiti tapi pemilik agama lain.

“Itu terkait status kematian dan ikatan perkawinan, bagaimana kalau agama tidak ada? Tentu itu bisa dijadikan orang menipu dan memanipulasi status,” katanya.

Menurut dia, ketika kolom agama dihapus maka ada diskriminasi. Oleh karena itu, semua agama mesti diakui dan dicantumkan dalam kolom agama di KTP.

Ia mencontohkan, dulu Konghucu juga tidak diakui sebagai agama, namun pada era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Khonghucu diakui sebagai agama.

Legislator lainnya Saleh Partaonan Daulay berpendapat senada. Menurut dia, penghapusan kolom agama bertentangan dengan semangat sila pertama Pancasila dan Pasal 29 ayat 1 dan 2 UUD 1945.

Negara sejauh ini mengakui enam agama resmi di Indonesia, yaitu Kristen Protestan, Kristen Katolik, Islam, Buddha, Hindu, dan Konghuchu.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengizinkan pengosongan kolom agama pada KTP untuk sementara bagi warga negara yang bukan pemeluk salah satu agama dari enam agama resmi tersebut, dan pihaknya akan berkoordinasi dengan Menteri Agama untuk membahas persoalan itu.
Editor: Aditia Maruli

JOKOWI EXPANDS ON HIS MARITIME VISION

JOKOWI EXPANDS ON HIS MARITIME VISION

Komentar “‘Marco45665 .’ comoprima45@gmail.com, in: [nasional-list]” nasional-list@yahoogroups.com, Sunday, 16 November 2014, 2:40:

Well of course ….If Admiral Nelson could declare : RULE THE WAVE -RULE BRITAIN” .
THAN WHY NOT CAN WE ( THE REPUBLIC OF INDONESIA ) DECLARE THE SAME THINGS
” RULE THE MARITIME SOVEREIGNTY-RULE INDONESIA” ?!
http://www.asiasentinel.com/politics/jokowi-expands-maritime-vision/
Written by Our Correspondent
FRI,14 NOVEMBER 2014
Indonesia’s new president tells Asian leaders his country will play an expanding role at sea
Indonesian President Joko Widodo, in major speeches in China and Myanmar, has unveiled a significant diplomatic agenda that goes well beyond his country’s pressing domestic needs, making a maritime axis his signature international message and serving notice that Indonesia will be a presence in the South China Sea.
Jokowi, a former small city mayor, is nonetheless demonstrating a strikingly sophisticated approach to international affairs. He first alluded to plans to turn his country into a maritime nation during his five-year term of office in his inaugural address in October.
He has expanded that message at the APEC meeting in Beijing on November 10, telling businessmen he plans to build 24 new seaports as part of a plan to expand Indonesia’s maritime infrastructure. Then on Novemer 13 at the East Asia Summit in Myanmar he said the sea will have an increasingly important role in Indonesia’s future. In short, he say Indonesia will assert itself as a maritime nation, becoming a force between the Indian and Pacific Oceans.
The comments in Myanmar, made before the 10-member Association of Southeast Asian Nations along with the leaders of Australia, China, India, Japan, New Zealand, South Korea, the US and Russia, appeared to send a message that his country would play a major role in the South China Sea, where China and the US have been squaring off amid rising tensions over the past half-decade, exacerbated by the territorial claims of a half dozen littoral nations.
In Myanmar’s capital Naypyidaw, in a brief five-minute address, Jokowi underscored Indonesia’s ambition to take its place at the center of geographic, economic and political changes sweeping the globe and changing the balance of power from west to east. First and foremost, he said, Indonesia must protect its own archipelago of 18,200 islands, only 8,800 of them even named, in a sea of 8.8 million square kilometers.
Indonesia, he said, “should assert itself as the World Maritime Axis. This position opens opportunities for Indonesia to develop regional and international cooperation for the prosperity of the people.”
His Maritime Axis doctrine, he said, rests on five pillars that include ensuring regional security as well as safeguarding navigational safety and maritime security, a regional role that the US has played since World War II.
Those five pillars, he said, include rebuilding the country’s maritime culture, maintaining and managing its sea resources and establishing sovereignty over sea-based food products, which currently are poached almost with impunity by international fishing interests; prioritizing infrastructure and maritime connectivity development by building sea tolls and deep sea ports while also improving the shipping industry, logistics and maritime tourism; ending “the sources of conflict at sea, such as fish thefts, violation of sovereignty, territorial disputes, piracy and pollution; and building its own maritime defense power. That means a significant increase in the number of patrol and other combat vessels.
In his October inaugural address, Jokowi made repeated references to the sea, indicating an urgent need, as Southeast Asia’s biggest country with 250 million people, to fulfill its mantle as a significant regional maritime power, cooperating with neighbors while protecting its fishery resources from over-exploitation, whether by locals or foreigners.
Jokowi has also indicated he would shift defense spending from the army to the navy and he has namd Indroyono Soesilo, a relative of former Finance Minister Sri Mulyani Indrawati, as Coordinating Minister for Maritime Affairs, with a broad remit running from fisheries to ports, inter-island shipping and natural resources. Although there have been statutory problems in creating the super-ministry, the transport, maritime affairs and fishery, tourism and energy and mineral resources ministries will all fall under Indroyo.
Jokowi said that because of its importance he chose the Asian leadership meeting to express his ideas about Indonesia as a global maritime fulcrum.
In alluding to problems in the South China Sea, where China, Vietnam, the Philippines and Taiwan have squared off, he said the seas must not be “used as a platform for the seizure of natural resources, territorial disputes or maritime supremacy.” He called on all parties to exercise restraint and seek solutions based on international law. China so far has refused to permit arbitration under the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).
It is uncertain what challenges Jokowi will face in turning his vision into reality. Since the late strongman Suharto took over the government in 1967, Indonesia’s defense forces have been organized into territorial commands dominated by the Army with the aim of maintaining domestic stability inthe face of fractious regions, some of which didn’t want to be a part of Indonesia at all, including what is now Timor Leste and Papua.
The Army continues to receive the bulk of a defense budget that amounts to about only about 1 percent of GDP. While the country has the largest navy in Southeast Asia, it is only slightly larger than that of Thailand, with two operational submarines and three under construction, six frigates and two under construction, 10 corvettes, 55 aircraft, 21 missile-carriers, 12 minesweepers and assorted other craft. By contrast, the tiny island of Singapore has 143 aircraft alone including advanced versions of US-supplied F15s and F16s.
In 2005, the Ministry of Defense set out a Minimum Essential Force (MEF) of a naval force of 274 ships with enhanced strike and patrol capabilities to be built over the next two decades, up sharply from its current level of about 150 ships of various kinds.
Shifting limited resources to the navy, which currently has about the same number of personnel as the army, will be a delicate task. It may explain why, for the first time since the overthrow of Suharto a conservative retired army chief of staff, Ryamizard Ryacudu, has been given the Defense Ministry. Jokowi has hinted that he will continue to augment the defense budget, which is expected to grow to 1.5 percent of GDP.
Despite the increase, the military budget is comparatively small compared those of with other major Asian countries, which average defense spending of about 2 percent of GDP. According to the Stockholm International Peace Research Institute, which tracks defense budgets, across the region, aggregate defense budgets rose by 5 percent to US35.9 billion in 2013 and are expected to grow to US$40 billion by 2016, more than doubling since 1992. []

JOKOWI TELLS INTERNATIONAL INVESTOR’S THE DOOR’S OPEN

Jokowi Tells International Investors the Door’s Open
Written by Our Correspondent

http://www.asiasentinel.com/econ-business/jokowi-tells-international-investors-doors-open/

TUE,11 NOVEMBER 2014

Newly installed Indonesian President Joko Widodo has made a sharp turn from his predecessor’s restrictive investment policy, telling business leaders at the Asia-Pacific Economic Cooperation CEO summit in Beijing Monday that his country needs international investment and throwing open the doors to them.
It probably isn’t going to be that easy, with considerable vested interests standing behind the previous economic nationalism that characterized the government of former President Susilo Bambang Yudhoyono. For the past two years, particularly under the tutelage of Yudhoyono’s economics czar Hatta Rajasa, Indonesia has turned away foreign investment in infrastructure and made it difficult for the country’s extractive industries to do business. That has resulted in resource crises in China and Japan, where the shutdown on nickel imports has hampered the steel industry.
At the Beijing conference, Jokowi, as he is known, wore a business suit instead of his trademark short-sleeved shirt, spoke in English and showed slides in his appeal to investors, saying that land acquisition procedures would be streamlined and that a national one-stop service for business permits is in place to facilitate investment.
“On behalf of the Indonesian government and the people of Indonesia I would like to thank you for your listening to my presentation,” he said. “We are waiting for you to come to Indonesia. We are waiting for you to invest in Indonesia.”
That is a far cry from the previous situation, where in the first open manifestation of economic nationalism, the Indonesian government in January of 2012 in abruptly canceled a tender for a US$1.3 billion new container terminal in North Jakarta to modernize the rickety Tanjung Priok port, turning to local investors to handle the construction. From that point forward, it became increasingly clear that government leaders were demanding domestic ownership of a wide range of investments.
That was fine while the country was taking advantage of a rising economic outlook. But falling global commodity prices have hit hard, with Indonesia’s traditional trade surplus vanishing, falling into deficit in 2012 and 2013 as prices for its main exports – coal, crude, natural gas and palm oil eroded. A mineral exports ban aimed at fostering the domestic smelter industry has also played havoc with exports, particularly to China. The current account deficit is forecast to widen further.
The economy, which throughout the early part of the global economic downturn had cruised along at a 6.5 percent clip, eclipsing its Southeast Asian neighbors, has drifted down to closer to 5 percent and appears headed lower yet as global prices have slumped dramatically from US$125 per barrel to US$82 for benchmark Brent crude this week.
Although a dynamic middle income economy has been driven by consumer spending, the rupiah has gone into the tank, falling by nearly 40 percent from its high. Inflation, while easing, remains a problem , but may be exacerbated by Jokowi’s stated aim to drastically cut fuel subsidies, amounting to US$27 billion in a budget of US$167 billion, in an effort to combat the fiscal budget deficit. Efforts to cut the subsidies are encouraging from a fiscal standpoint, however, because it puts the budget on a more rational basis.
The broad policy guidelines enunciated so far by Jokowi’s economic advisers are encouraging to international investors, particularly the streamlined permit process and other changes the president mentioned in his speech. How far he will get remains to be seen. Prabowo Subianto, whom Jokowi defeated in the July general election, has been neutralized to some extent by Jokowi’s combined charm offensive and jawboning prior to the inauguration. But the House of Representatives remains hostile territory, with Prabowo’s coalition largely intact and intent on foiling his plans as much as possible.
At the same time, planners face a major dilemma in that promotion of industry and manufacturing are at the top of their list, downplaying natural resources as the key to a modern economy. However, the infrastructure is not in place to compete with others including the Thais, who have built formidable auto and electronics export industries. And, while downplaying natural resources, they need the funds that natural resource investment brings in. From the 1960s, Malaysia, Singapore, Taiwan and Thailand got in early, following Japan with export-led economies that resulted in the construction of much of that infrastructure.
“They want to tell investors what to invest in,” said a western political analyst. “But the big dollars are still in natural resources, and that’s where the investors want to be.”
In his speech to the business community, Jokowi started out by saying he had been a businessman himself before he entered politics. He announced that the government wants use the money saved from the reversal of the fuel subsidy to build 25 dams in five years to bring water to farming areas and to channel other funds into health and education. He hopes to build 24 new seaports and deep seaports, mentioning the notorious Tanjung Priok port, whose 2009 capacity of 3.6 million ton equivalent units must be increased to 15 million TEUs by 2017. He also said the country needs to vastly expand its railway network in Sumatra, Kalimantan, Sulawesi and Papua and that “this is your opportunity,” an open invitation to investment.
He described plans to build mass transit in six cities including Medan, Makassar, Semarang, Bandung and Surabaya and announced that “this is also your opportunity.” He invited investors to participate in construction of 35,000 megawatts of power to “to build our industries, projects, industrial zones, [manufacturing] zones. So we need power plants. This is also your opportunity to invest in this project.”

JOKOWI JANGAN JADI PELAYAN KORPORASI ASING

Jokowi Jangan Jadi Pelayan Korporasi Asing
bergelora.com, Kamis, 20 November 2014
JAKARTA- Tepat sebulan Joko Widodo menjadi Presiden, menjadi bulan yang pahit bagi para pendukung Jokowi dan rakyat Indonesia. Jokowi melenceng dari janjinya untuk kembali menegakkan kedaulatan Republik Indonesia, malah menjadi pelayan koorporasi asing.
Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), Iwan Nurdin kepada Bergelora.com di Jakarta, Kamis (20/11).
“Pemerintahan Jokowi-JK mulai melenceng dari semangat perubahan dan kemajuan yang dijanjikan,” tegasnya.
Hal ini menurutnya dimulai dari susunan kabinet yang sangat mengakomodir politisi yang secara prestasi juga tak terlalu benderang.
“Selanjutnya, Jokowi membuka panggung diplomasi ekonomi yang tak berbeda dengan sebelumnya. Membuka izin investasi tanpa pembatasan seluas-luasnya dan secepat-cepatnya,” jelasnya.
Iwan Nurdin mempertanyakan apakah Jokowi tidak tahu bahwa sebagian besar wilayah di republik ini sudah diserahkan oleh Pemerintah ke perusahaan-perusahaan swasta dan perusahaan negara dari dalam dan luar negeri.
“Puluhan ribu izin sudah dikeluarkan dengan sangat mudah, bahkan saking mudahnya di satu areal bisa keluar lebih dari satu izin, tumpang-tindih! Masih mau dimudahkan lagi supaya seluruh tanah rakyat dikuasai korporasi?. Mau dikemanakan rakyat yang sudah, sedang dan akan tergusur ini?” ujarnya.
Kemudian menurutnya hingga saat ini belum juga pemerintah ini bekerja menunjukkan arah perubahan politik migas seperti yang dijanjikan.
“Jokowi telah menaikkan BBM. Sebuah kebijakan pahit bagi rakyat,” tegasnya.
Terakhir menurutnya, Jokowi mengangkat M Prasetyo, sebagai Jaksa Agung. Politisi Nasdem, Mantan Jampidum yang tak menyalakan api perubahan dan prestasi apapun ketika dalam korps Adhiyaksa.
“Padahal, kita berharap Jaksa Agung yang mampu menjadi lokomotif perubahan dan transparansi yang dijanjikan. Sebulan Jokowi. Sebulan yang pahit,” tegasnya. (Calvin G. Eben-Haezer)

JIKA JOKOWI GAGAL, AKTOR POLITIK AKAN KEMBALI KE ELITE MILITER

‘Jika Jokowi Gagal, Aktor Politik akan Kembali ke Elite Militer’
Saturday, 22 November 2014, 17:16 WIB

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/11/22/nffr71-jika-jokowi-gagal-aktor-politik-akan-kembali-ke-elite-militer

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA– Presiden Joko ‘Jokowi’ Widodo belum ada hitungan bulan menjadi Presiden RI yang ketujuh. Namun beberapa kebijakannya dianggap kontroversial dan masyarakat berbalik menjadi antipati kepada Jokowi. Hal ini dicermati Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Komarudin Hidayat.
“Kalau Jokowi gagal, aktor politik akan kembali ke jajaran elite parpol or (atau) militer,” katanya melalui akun Twitter pribadinya, @komar_hidayat.
Ia menilai sosok Jokowi telah mewakili kebangkitan aktor politik dari kelas menengah ke bawah. Maka itu, jika Jokowi gagal, maka aktor politik di Indonesia akan kembali ke jajaran elite partai maupun militer. “Dalam kasus Jokowi dan Ahok, aktor membesarkan panggung. Pertunjukan baru mulai,” ujarnya.
Sebelumnya beberapa kebijakan Presiden Jokowi memang menjadi pro dan kontra bagi masyarakat. Terakhir kebijakan mengenai kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dan premium. Masyarakat di jejaring sosial media Twitter pun terbagi dua kubu antara pihak yang menentang dan mendukung Jokowi.[].

“TIGA MENTERI JOKOWI NEOLIB”

Politisi PDIP Effendi Simbolon Sebut 3 Menteri Jokowi Neolib

http://m.tribunnews.com/nasional/2014/11/04/politisi-pdip-effendi-simbolon-sebut-3-menteri-jokowi-neolib

Selasa, 4 November 2014 15:45 WIB
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Effendi Simbolon menyebut tiga menteri sektor ekonomi dalam Kabinet Kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla tidak mencerminkan ideologi Trisakti. Hal itu dikatakan Effendi menyikapi rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi oleh pemerintah.
“Siapa Sudirman Said? Siapa Rini Soemarno? Siapa itu Sofyan Djalil? Apa mereka ini yang membawa garis liberal ekonomi (neolib)?” ujar Effendi di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (4/11/2014).
Sudirman Said adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rini Soemarno adalah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sementara Sofyan Djalil adalah Menteri Koordinator bidang Perekonomian.
Effendi menegaskan, sejatinya arah politik ekonomi PDI Perjuangan adalah Trisakti. Mestinya, komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak, salah satunya BBM dikuasai oleh pemerintahan, bukan malah dilepas ke mekanisme pasar.
“Wajar saja kalau harga BBM katanya naik. Yang pengambil kebijakan regulasinya bukan dari ideologi itu (Trisakti). Saya enggak tahu, siapa ya mereka itu,” lanjut Effendi. (Baca: Effendi Simbolon Tolak Harga BBM Naik)
Pria yang menjadi anggota Komisi VII DPR RI pada periode 2009-2014 tersebut mengatakan, mestinya kenaikan harga BBM diikuti dengan sejumlah kebijakan. Misalnya, pembangunan kilang minyak, memperbaiki jalur distribusi minyak, meningkatkan produksi minyak dan sebagainya.
“Ini menterinya belum ngapa-ngapain, Petral juga belum dibubarkan, malah main naikin harga BBM saja,” lanjut dia.
Sebelumnya, Effendi juga mempertanyakan sikap Wakil Presiden Jusuf Kalla yang tampak bernafsu menaikkan harga BBM bersubsidi. Sementara Presiden Joko Widodo dianggapnya lebih adem ayem. (Fabian Januarius Kuwado)

RIBKA CIPTANING: “KARTU-KARTU SAKTI” JOKOWI ADALAH PEMBOROSAN

Politisi PDI-P Ini Bilang Pengadaan “Kartu-kartu Sakti” Jokowi adalah Pemborosan

http://nasional.kompas.com/read/2014/11/15/18364821/Politisi.PDI-P.Ini.Bilang.Pengadaan.Kartu-kartu.Sakti.Jokowi.adalah.Pemborosan?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Kpopwp

Sabtu, 15 November 2014 | 18:36 WIB

Presiden Joko Widodo di dampingi oleh Ibu Negara Iriana peluncuran Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kantor Pos Besar, Jakarta Pusat, Senin (3/11/2014).

Peluncuran kartu yang di hadiri oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani,Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek dan menteri Kabinet Kerja lainya tersebut sebagai pemenuhan janji Jokowi semasa kampanye dulu. (Warta Kota/Henry Lopulalan)

Terkait
• “Ironis, Bila Pemerintah Tetap Naikkan Harga BBM Saat Harga Minyak Dunia Anjlok”
• Tunawisma Dijamin Kartu Indonesia Sehat, Kemenkes Gandeng Kemensos untuk Pendataan
• Politisi PDI-P Ini Bilang Pengadaan “Kartu-kartu Sakti” Jokowi adalah Pemborosan
• Misbakhun Kritik Pernyataan Mendagri soal Pelunasan Utang Rp 1.000 Triliun
JAKARTA, KOMPAS.com – Pengadaan “kartu-kartu sakti” Presiden Joko Widodo–berupa Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera–dinilai hanya akan jadi pemborosan negara.

“Yang terpenting adalah programnya, bukan kartunya,” tegas politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ribka Tjiptaning, di Jakarta, Sabtu (15/11/2014). “Cukup satu kartu aja, di mana orang bisa sekolah ditanggung negara, kesehatan, raskin, satu aja. Kalau menurut saya pakai KTP aja juga bisa.”

“Saya tidak sepakat dengan (pengadaan) semua kartu itu karena menghamburkan uang negara. Baru satu kartu untuk 400.000 (orang) saja sudah Rp 600-an juga, bagaimana kalau untuk seluruh Indonesia? Berapa miliar?” kecam Ribka.

Sebelumnya, politisi lain PDI-P, Eva Kusuma Sundari, mengatakan, pengadaan kartu sakti Jokowi menggunakan alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 yang telah dibuat pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Menurut Eva, Jokowi belum dapat menentukan postur anggaran karena APBN belum dapat dirombak hingga tahun anggaran berikutnya. “APBN yang kita pakai adalah yang buatan Pak SBY. Gunakan peta-peta yang dibuat Pak SBY, kemudian dimodifikasi,” ujar dia.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyatakan penerbitan semua kartu itu sama sekali tidak memakan anggaran negara, tetapi memakai dana program tanggung jawab sosial (CSR) sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Namun, Pratikno mengatakan penggunaan dana CSR BUMN ini hanya untuk sementara. Untuk tahun berikutnya, kata dia, pengadaan KIS, KIP, dan KKS akan dimasukkan ke dalam APBN. “Tentu saja untuk ke depan, ini akan terkait APBN. Tapi sekarang pakai CSR BUMN,” ujar dia.[]

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 57 other followers