MENDIDIK MENTAL PENGEMIS

MENDIDIK MENTAL PENGEMIS
http://www.sinarharapan.co.id/content/read/mendidik-mental-pengemis/
1.02.2012 10:21
Penulis : Benny Susetyo

Cara-cara pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan sejauh ini masih harus mendapatkan sorotan tajam. Misalnya rencana mengalokasikan Rp 1,8 triliun untuk Program Keluarga Harapan (PKH) tahun ini dengan sasaran 1,5 juta rumah tangga sangat miskin (Media Indonesia, 21/1). Bahkan rencananya, program bantuan langsung tunai itu akan berlangsung hingga 2014 dengan target 3 juta keluarga miskin dengan dana Rp 4,2 triliun.
Orientasi kebijakan tersebut menunjukkan pemerintah seolah tidak pernah belajar dari pengalaman. Suatu cara berpikir kebijakan yang tidak bervisi dalam mengatasi kemiskinan sesungguhnya. Apa yang dilakukan justru hanya akan mendidik rakyat bermental pengemis, dan jauh dari menciptakan kemandirian.
Dapat ditebak dengan cepat bahwa kebijakan tersebut bersifat pragmatis hanya untuk mencari dukungan politik. Orientasi penguasa sekadar mencari dukungan politik sesaat. Kemerdekaan rakyat tidak menjadi perhatian utama, alih-alih justru menciptakan rakyat ke dalam jurang kesengsaraan.
Sudah terbukti di masa lalu bahwa kebijakan seperti itu gagal mengatasi kemiskinan. Angka kemiskinan justru semakin meningkat. Dengan bantuan langsung rakyat tidak mampu menjadi manusia mandiri. Kebijakan tersebut hanya akan mendorong rakyat bermental pengemis.
Tanpa disadari bahwa hal tersebut akan semakin membuat rakyat berada dalam posisi tergantung pada penguasa. Pada akhirnya penguasa dengan mudah merekayasa kepentingan demi kekuasaan. Rakyat pun potensial kehilangan posisi tawar dalam berbagai pengambilan keputusan politik. Rakyat mudah digiring dalam berbagai kemauan politik penguasa. Berbagai kecurigaan pun muncul bahwa ini semua dilakukan agar rakyat mudah dikendalikan menjadi alat kekuasaan.

Negara Sinterklas
Tak pelak kebijakan bantuan tunai seperti Program Keluarga Harapan (PKH) menuai banyak kritik tajam. Dalam upaya mengatasi kemiskinan, pemerintah lebih cenderung berusaha mengatasi rasa sakit jangka pendek. Rakyat akan terdidik bermental konsumtif.
Pemerintah tidak serius dalam membongkar akar kemiskinan sesungguhnya selama ini. Padahal, dana besar yang disalurkan dalam bantuan tunai melalui PKH akan lebih efektif jika dimanfaatkan untuk program jangka panjang, misalnya dalam bentuk keterampilan dan modal.
Kecuali dalam keadaan darurat, hampir tidak ada argumentasi apa pun yang secara rasional masuk di akal sehat kebijakan membagi-bagi uang kepada masyarakat. Justru kebijakan tersebut dicurigai sarat dengan berbagai kepentingan politik dan pencitraan kekuasaan. Kemiskinan Indonesia tidak akan bisa tuntas dengan model kebijakan seperti ini. Kita justru akan semakin sengsara bila mendasarkan kebijakan yang seolah-olah memihak rakyat, tapi nyatanya sama sekali tidak demikian.
Negara bukanlah sosok sinterklas yang hanya datang pada momen-momen tertentu untuk menghibur anak-anak. Negara bukan untuk menghibur, melainkan melindungi warganya dari penderitaan. Hiburan itu sangat kecil maknanya dibandingkan dengan beban penderitaan yang akan ditanggung rakyat dari sebuah kebijakan yang dilakukan tanpa visi yang sehat.
Negara harus benar-benar menyadari bahwa problem kemiskinan di negeri ini benar-benar pelik. Kita bahkan terlalu sering meributkan mengenai berapa banyak jumlah orang miskin di negeri ini. Penguasa selalu bermulut manis melaporkan angka kemiskinan yang terus berkurang. Faktanya, kita semua merasakan, tidaklah seperti demikian.
Tak bisa dipungkiri faktor politik merupakan penyebab kemiskinan di Indonesia, di masa lalu dan sampai sekarang. Pengalaman di era Orde Baru pertumbuhan ekonomi yang semakin bagus bagi sebagian besar orang justru merupakan bencana. Tak lain karena antara yang bertumbuh dan merana semakin dalam jurang pemisahnya. Banyak orang yang dibuat bangga dalam kubangan kemiskinan.
Membanggakan angka pertumbuhan yang tidak berurat nadi pada kenyataan hidup sebagian besar rakyat Indonesia.

Sesat Pikir Kebijakan
Sudah semenjak dulu kemiskinan hanya dijadikan alat atau isu belaka. Tidak pernah dicarikan jalan keluar secara serius untuk mengatasi kemiskinan. Kemiskinan menjadi isu yang terbaik untuk mencari dukungan rakyat miskin. Sungguh ironis karena tanpa elite menyadarinya, mereka terlalu sering menjual rakyat miskin atas nama kemiskinan mereka.
Sulit akal sehat bisa menerima fakta bahwa di negara yang terus-menerus melakukan pembangunan ekonomi dan memiliki konstitusi jelas meningkatkan kesejahteraan rakyat, jumlah kaum miskin dan mereka yang kelaparan justru meningkat. Diakui atau tidak, krisis ekonomi tidak selalu menjadi alasan yang baik untuk memberikan penjelasan soal ini. Ketidakjelasan orientasi kebijakan ekonomi serta kondisi politik bangsa inilah yang menyebabkan sulitnya Indonesia keluar dari krisis.
Sumber bencana utama negeri ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan ekonomi tidak diarahkan atau berpihak pada penguatan masyarakat kecil. Kebijakan ekonomi terlalu mendongak ke atas dan tak jarang menjadikan rakyat kecil sebagai “batu injakan” saja. Alih-alih memperkuat ekonomi rakyat dan memperjuangkan dengan sungguh-sungguh nasib rakyat dari derita kemiskinan dan pengangguran, justru yang terjadi kesejahteraan rakyat kecil diabaikan.
Layak disadari oleh semua pihak bahwa akar kemiskinan di Indonesia lebih banyak disebabkan masalah-masalah struktural. Rakyat Indonesia bukan bangsa pemalas dan dengan demikian miskin karena sikap malasnya. Umumnya kemiskinan Indonesia karena pemerintah dan kebijakannya abai dan sering menutup serta membatasi akses perekonomian rakyat.
Banyak situasi yang menyebabkan masyarakat tidak bisa melakukan kegiatan produktifnya secara penuh. Adanya kebijakan pembangunan yang tidak tepat sasaran merupakan sebab struktural yang penyelesaiannya harus melalui tindakan struktural pula.
Selain itu, selama ini pembangunan tidak memperhatikan aspek kehidupan dalam jangka panjang dan hanya berorientasi memenuhi kebutuhan material.
Pembangunan bukan saja telah gagal mensejahterakan manusia, melainkan juga merupakan biang dari masalah. Selama ini pembangunan tidak menciptakan kemerdekaan dan kesejahteraan di tengah masyarakat. Pembangunan sekadar alat bagi kapital untuk berkuasa.
Pemerintah perlu belajar banyak dari pengalaman mengelola problem kemiskinan yang terjadi. Itu semua perlu dipertimbangkan agar pemerintah terhindar dari tuduhan hanya mempermainkan orang miskin untuk kepentingan kekuasaan.
*Penulis adalah pemerhati sosial.

MEWASPADAI IMPERIALISME BENIH DAN KARTEL PANGAN

Mewaspadai Imperialisme Benih dan Kartel Pangan

http://www.shnews.co/detile-16337-mewaspadai-imperialisme-benih–dan-kartel-pangan.html

Sabiq Carebesth* | Kamis, 14 Maret 2013 – 14:47:40 WIB
Indonesia harus memperketat masuknya impor benih agar tidak terjadi imperialisme benih.

Laju pertumbuhan penduduk Indonesia 1,49 persen per tahun. Pada 2015 penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 255 juta jiwa.
Penduduk sebanyak itu memerlukan asupan makanan berupa beras dengan produksi setara padi 68,47 juta ton gabah kering giling. Itu dengan asumsi konsumsi, terutama beras per kapita 135,1 kg per kapita per tahun.
Dengan jumlah penduduk sebanyak itu dan tingkat kebutuhan konsumsi yang sangat tinggi, dunia bisnis pangan mana yang tak tergiur menjadikan Indonesia sebagai pasar pangan dunia? Semua berlomba mengambil untung dari fakta tersebut, tak terkecuali sejak masih dalam soal benih dan pasokan pangan.
Imperialisme Benih
Tak heran Indonesia pun dengan kilat menjadi mangsa pasar global dari produk benih transgenik dan sirkus perdagangan importir pangan. Tak hanya itu, persoalan benih secara umum sedang memasuki fase imperialisasi dengan upaya pemerintah melalui UU SBT (UU No 12/1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman) yang dampaknya akan sangat merugikan petani kecil.
Untuk Produk Rekayasa Genetika atau yang lazim disebut transgenik sendiri telah resmi diperbolehkan beredar di Indonesia. Kementerian Pertanian (Kementan) merilis regulasi varietas dan produk transgenik lewat aturan bernomor 61/2011 tentang Pengujian, Penilaian, Penarikan Varietas. Permentan No 61/2011 itu berisi 9 bab dan 61 pasal.
Menurut Kementan, peraturan produk transgenik lewat aturan bernomor 61/2011 dimaksudkan sebagai dasar dalam pelaksanaaan pengujian, penilaian, pelepasan dan penarikan varietas. Tak pelak, dirilisnya aturan itu langsung menyeruakkan bau tak sedap. Sejumlah pihak menuding, lobi asing ada di balik dikeluarkannya beleid soal transgenik tersebut.
Para pengamat kebijakan pertanian menilai Permentan 61/2011 itu menjadi legitimasi bagi produsen benih mutlinasional untuk memasarkan produk rekayasa genetika ke Tanah Air. Besarnya populasi penduduk Indonesia yang melebihi 200 juta menjadi alasan logis. Kepentingannya jelas, yaitu ekspansi bisnis perusahaan pertanian multinasional.
Tapi ini pula masalahnya, dalam sebuah sistem, kegiatan kerja bertani tidak lagi semata-mata dilihat sebagai sebuah kebudayaan bercocok tanam, melainkan bisnis.
Bisnis lalu menyangkut politik berupa lobi-lobi, patgulipat, kongkalikong, aturan pun diselenggarakan; siapa yang berhak memproduksi, mengedarkan, dan siapa yang masuk dalam “perencanaan” sebagai sasaran pengguna sekaligus disebut korban. Pengedarnya adalah pebisnis, yaitu mereka yang punya naluri, tenaga dan modal untuk menjadikan benih sebagai sumber keuntungan.
Keuntungan itu lalu diakumulasi. Akumulasi keuntungan itu lalu terkonsentrasi hanya di tangan segelintir para pebisnis yang menciptakan sistem monopoli. Monopoli lalu menjadikan sistem perbenihan dan pertanian khususnya membangun oligopoli, lalu siapa target sasaran bisnisnya? Petani kecil–budayawan penggagas peradaban dan sejarawan penemu benih.
Merekalah “target” dari eksploitasi sistematis pemiskinan yang akan berlangsung pelan-pelan melalui politik ketergantungan. Mula-mula benih, lama-lama pestisidanya, lalu yang paling parah adalah sistem bercocok tanamnya, lalu corak bermasyarakatnya. Gawat, bukan?
Monopoli tak terhindarkan, kartel menerapkan paham stelsel. Kartel domestik pada industri benih di dalam negeri telah diduga dilakukan World Economic Forum Partnership on Indonesian Sustainable Agriculture (WEFPISA) yang beranggotakan perusahaan-perusahaan multinasional yang telah lama mengincar pasar benih dan pangan di Indonesia.
Kartel Pangan

Sementara itu, kartel internasional dan nasional pada sektor pangan diduga mengendalikan harga, stok, dan pasokan komoditas pangan utama di dalam negeri.
Di pasar internasional, setidaknya terdapat 12 perusahaan multinasional yang diduga terlibat kartel serealia, agrokimia, dan bibit tanaman pangan. Di dalam negeri ada 11 perusahaan dan enam pengusaha yang ditengarai menjalankan kartel kedelai, pakan unggas, dan gula.
Negara sebagai sebuah institusi pelindung rakyat akhirnya harus berhadap-hadapan dengan organisasi perdagangan yang memang berorientasi mengakumulasi keuntungan. Tak pelak keanggotaan Indonesia di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) telah membuka jalan bagi perusahaan multinasional memonopoli usaha perbenihan dan pangan.
Komite Ekonomi Nasional (KEN) misalnya menyebutkan di pasar internasional terdapat empat pedagang besar yang disebut “ABCD”, yaitu Acher Daniels Midland (ADM), Bunge, Cargill, dan Louis Dreyfus. Mereka menguasai sekitar 90 persen pangsa perdagangan serealia (biji-bijian) dunia. Struktur pasar komoditas pangan juga memiliki kecenderungan oligopolistik.
Dalam industri agrokimia global juga terdapat enam perusahaan multinasional, yaitu Dupont, Monsanto, Syngenta, Dow, Bayer, dan BASF yang menguasai 75 persen pangsa pasar global. Dalam industri bibit terdapat empat perusahaan multinasional, yakni Monsanto, Dupont, Syngenta, dan Limagrain, dengan penguasaan 50 persen perdagangan bibit global.
Pada sektor pangan, kartel juga terjadi pada industri pangan dan impor. Indikasinya, satu per satu perusahaan makanan domestik diakuisisi perusahaan asing. Misalnya, Aqua diakuisisi Danone (Prancis), ABC diakuisisi Unilever (Inggris), dan Kecap Bango dikuasai Heinz (Amerika). Sementara itu, tren misalnya pada impor daging mayoritas rupanya dari Australia, bawang putih dari Tiongkok, dan bawang merah dari Filipina.
Hal tersebut kemudian berdampak langsung pada maraknya kriminalisasi dan hilangnya kedaulatan petani dalam mengelola benih memproduksi sumber pangan nasional, target swasembada pangan berkala pada 2014 akan jadi isapan jempol belaka. Tak pelak, Indonesia terperangkap dalam liberalisasi perdagangan yang mengakibatkan Indonesia dibanjiri produk pangan dan manufaktur impor.
Di mana nasib petani produsen pangan kita? Tampaknya negara tak terlalu ambil peduli dengan nasib petaninya sendiri. Kebijakan Food Estate melalui MIFEE/sentra pangan dan upaya memberikan dominasi sekuatnya pada kartel dagang dalam kasus benih melalui UU No 12/1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman adalah indikasi nyata ke mana kebijakan pangan pertanian pemerintah sedang mengarah.
Menggugat Takdir
Benih dan produksi pangan bagi petani sejatinya tidak hanya berorientasi ekonomi, tapi juga rohani. Tapi ini pula soalnya, sekarang di masyarakat kita, kepolosan dan ketulusan memang lebih sering dijadikan bancakan.
Oleh sebab itu, jika kepolosan itu sudah dianggap elite pengambil kebijakan sebagai sama dengan kebodohan, sudah waktunya bagi kaum petani untuk menggugat takdir sosialnya sebagai yang melulu harus selalu berperan polos bahkan cenderung lugu.
Akhirnya saya ingin menutup tulisan ini dengan ajakan Daniel Webster: “When tillage begins, other arts follow. The farmers therefore, are the founders of civilization.” Petani kecil—budayawan penggagas peradaban dan sejarawan penemu benih—merekalah paling layak dibela.
*Penulis adalah pemerhati masalah ekonomi politik pangan dan pemimpin redaksi Jurnal Sosial Agraria “Agricola” Yayasan Bina Desa, Jakarta.
Sumber : Sinar Harapan

MENGHINDARI JEBAKAN TEKNOKRASI BERWAJAH POPULIS

Menghindari Jebakan Teknokrasi Berwajah Populis
Coen Husain Pontoh, mahasiswa ilmu politik di City University of New York (CUNY)

POPULISME, dalam pengertian umumnya adalah sebuah rezim yang mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan yang bukan rakyat, yakni kalangan oligarki. Pengutamaan kepentingan rakyat ini bukan sekadar jargon politik masa kampanye, tapi direalisasikan dalam serangkaian kebijakan ekonomi dan politik ketika rezim tersebut berhasil merengkuh kekuasaannya. Misalnya, secara politik, rezim populis melakukan aliansi dengan kekuatan kelas buruh, petani, atau bisnis skala kecil dan menengah. Sementara secara ekonomi, rezim menerapkan kebijakan pajak progresif, redistribusi pendapatan, dan meningkatkan upah buruh.
Dalam studi-studi pembangunan, aktivis-cum pemikir LSM terkemuka David C. Korten, menyebut kebijakan pemerintahan populis ini sebagai kebijakan pembangunan yang berorientasi rakyat (people oriented development), sebagai lawan dari pembangunan yang berorientasi keuntungan (profit oriented development). Karena itu, di mata rezim neoliberal dan para intelektual organiknya, kebijakan-kebijakan yang bersifat populistik ini dipandang mengancam kelangsungan pembangunan itu sendiri dalam jangka panjang. Populisme, menurut mereka, hanya merupakan kebijakan yang bersifat jangka pendek, sarat kepentingan politik dari penguasa, dan yang lebih esensial, bertentangan dengan rasionalitas ekonomi yang dibimbing oleh mekanisme pasar yang impersonal. Tentu saja kalangan neoliberal ini percaya bahwa pasar tidaklah sepenuhnya sempurna (karena itu bisa gagal) tapi bagi mereka, kegagalan pemerintah jauh lebih merusak ketimbang kegagalan pasar.
Tetapi, sebenarnya populisme tidak pernah bermaksud mengubah atau mengganti sistem sosial kapitalisme dengan sistem non-kapitalis. Apa yang dilakukan rezim populis adalah menggeser orientasi kebijakan rezim sebelumnya, dari yang pro-oligarki menjadi pro-rakyat. Karena itu, di atas segalanya populisme bertumpu pada figur personal sang patron, sang pemimpin, orang besar yang bermental kerakyatan. Aliansi kerakyatan yang dibangun, dengan demikian hanyalah bagian dari proses kooptasi politik dari sang patron yang budiman.
Dalam pengertian populisme seperti itu, saya melihat bahwa duet gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Jokowi-Ahok memiliki kecenderungan untuk menjadi pemimpin yang populis. Mungkin lebih tepat menyebut duet ini sebagai pemimpin yang berorientasi rakyat seperti dalam definisi Korten. Kebetulan dalam beberapa hari terakhir ini, saya agak intensif menonton aktivitas duet Jokowi-Ahok yang diunggah melalui media Youtube. Dari beragam tayangan tersebut, saya punya beberapa kesan: Pertama, Jokowi-Ahok ini sungguh-sungguh ingin menerapkan sistem pemerintahan yang transparan. Sepengetahuan saya, tidak ada pemerintahan di dunia ini yang mengunggah rapat-rapat internal mereka ke publik secara terbuka apa adanya. Selama tinggal di New York City, misalnya, saya tidak pernah melihat rapat internal walikota NYC diunggah ke publik secara terbuka.
Kedua, ada keinginan kuat untuk menunjukkan kepada publik bahwa mereka sungguh-sungguh mau memenuhi janj-janji masa kampanyenya, dan itu bisa dicek melalui tayangan-tayangan tersebut. Melalui pembagian kartu sehat bagi rakyat miskin, Jokowi-Ahok telah melakukan satu langkah politik yang luar biasa. Dalam salah satu video, mereka menyebutkan kartu sehat itu bisa digunakan untuk mengobati penyakit kanker secara gratis. Menurut saya ini langkah besar, karena, bahkan di AS, sistem kesehatan universal hingga kini tak beres-beres. Andai Mitt Romney memenangi pemilu presiden kemarin, maka rakyat miskin AS akan kehilangan kartu asuransi kesehatannya. Kini, melalui program Obamacare, rakyat miskin AS yang memiliki kartu asuransi kesehatan, bahkan masih harus membayar sejumlah $5 ke dokter keluarga, sementara obat mesti bayar sendiri. Tapi itu untuk penyakit-penyakit ringan. Untuk penyakit stadium berat semacam kanker, rakyat miskin AS yang punya kartu asuransi kesehatan tidak mendapatkan pengobatan gratis. Mereka mesti bayar.
Ketiga, saya memperoleh kesan bahwa sesungguhnya apa yang dilakukan Jokowi-Ahok ini masih bersifat teknokratis. Jokowi, melalui aktivitas blusukannya, memang memberi sinyal kuat bahwa ia ingin dekat dengan rakyat, ingin mendengar langsung suara rakyat, ingin membuktikan langsung di lapangan bahwa kebijakannya dipatuhi dan dijalankan oleh aparat di bawah kekuasaannya. Dan tak bisa dipungkiri, aktivitas blusukan ini luar biasa efeknya. Setelah Soekarno, tak ada pemimpin pemerintahan yang begitu dekat dengan rakyat kecil, yang mau mendengar dan bercengkrama dengan mereka tanpa hambatan protokoler dan wibawa pejabat tinggi. Tak usah bicara Soeharto yang brutal itu, bahkan figur seperti Megawati, yang mengklaim sebagai pemimpin wong cilik, tidak melakukan apa yang kini dijalani Jokowi. Pengecualian mungkin bisa diberikan kepada Gus Dur, sehingga dijuluki sebagai Presiden Rakyat.
Karena itu, video-video tersebut juga menunjukkan hal yang rawan ‘bencana’: ketergantungan rakyat miskin pada Jokowi-Ahok sebagai bapak yang baik. Bentuk ketergantungan ini begitu terlihat pada beragam tayangan serta komentar yang muncul difasilitas Youtube tersebut. Mengapa rawan bencana? Mari kita ambil contoh Gus Dur, yang dijuluki presiden rakyat itu. Saya tidak meragukan kepedulian Gus Dur pada rakyat kecil, pembelaannya yang konsisten kelompok minoritas, pluralisme, dsb, tapi hal yang absen dari seluruh kelebihan Gus Dur sebagai presiden rakyat, adalah ia tidak berhasil membangun satu mekanisme kelembagaan yang membuat rakyat miskin yang dilayaninya itu siap setiap saat jika ia telah berhenti sebagai pemimpin atau pejabat publik. Hasilnya, bisa kita saksikan sekarang. Apa yang kita kenang dari Gus Dur adalah figur yang baik, yang langka, tetapi rakyat yang dilayaninya tidak berhasil menjadi sebuah kekuatan yang independen, yang mampu mewarisi dan menerjemahkan nilai-nilai yang diyakini Gus Dur setelah kepergiannya. Bahkan, bisa dikatakan, pengikut sejati Gus Dur (yang menyebut dirinya Gusdurian) sesungguhnya adalah minoritas saat ini.
Melalui contoh kasus Gus Dur ini, saya ingin mengatakan bahwa setelah blusukan, Jokowi-Ahok sebaiknya memikirkan secara serius bagaimana melibatkan rakyat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan secara terlembaga. Ini memang tidak mudah, karena keduanya bekerja dalam sebuah warisan sistem ekonomi-politik yang eksploitatif, kesenjangan kaya miskin yang sangat lebar, tingkat pendidikan mayoritas rakyat Jakarta yang rendah, partisipasi politik warga yang hanya muncul lima tahun sekali, oligarki politik dan ekonomi yang sangat kuat, kriminalitas yang tinggi, kemacetan dan banjir yang parah dan sudah menahun, dst. Jadi, modal dasarnya memang sangat lemah. Selain itu, tidak ada pengalaman sebelumnya tentang bagaimana melibatkan rakyat dalam pengambilan kebijakan publik secara partisipatoris, dan karena itu tak ada yang bisa dipelajari kelebihan dan kelemahannya.
Dengan kondisi seperti itu, bagaimana melibatkan mereka secara aktif dalam proses pengambilan keputusan publik? Tidak ada resep yang cespleng. Tapi, satu hal penting yang tampak dari video-video yang mempertontonkan rapat-rapat wakil gubernur, adalah komitmen kuat untuk efisiensi anggaran, pengalokasian anggaran sebesar 60 persen pada kepentingan rakyat banyak, dan bagaimana mencegah terjadinya kebocoran. Tapi, menurut saya, metode penentuan alokasi anggaran semacam ini masih bersifat teknokratis: pemimpin, birokrasi, dan para pakarlah yang paling tahu besaran anggaran, kemana harus dialokasikan, apa yang harus dibangun, dan bagaimana monitoring pelaksanaannya. Persis di titik inilah potensi rawan bencana itu muncul.
Karena uang adalah kekuasaan, maka jalan untuk memperkuat sistem pemerintahan yang pro-rakyat adalah melibatkan rakyat secara aktif dalam proses pengalokasian anggaran publik. Melibatkan rakyat di sini, lebih dari sekadar datang kepada rakyat, mendengar keluhan dan keinginan mereka, lantas membuat kebijakan yang sesuai dengan keinginan rakyat, tapi merupakan sebuah struktur dan proses yang berkelanjutan. Inilah yang disebut dengan sistem Anggaran Partisipatif. Karena bertumpu pada struktur dan proses, maka tujuan utama dari anggaran partisipatif adalah mendorong dinamika serta terbentuknya mekanisme yang berkelanjutan dari kerjasama managemen sumberdaya publik antara rakyat dan pemerintah melalui pembagian keputusan dalam pengalokasian anggaran pembiayaan dan menjamin terwujudnya pertanggungjawaban pemerintahan berkaitan dengan efektivitas penerapan kebijakan-kebijakan hasil keputusan bersama tadi. Di sini, jelas sekali bahwa (1) rakyat bersama-sama dengan pemerintah terlibat dalam sebuah proses dalam penentuan alokasi anggaran secara demokratis dan partisipatoris; (2) untuk itu terdapat struktur yang mewadahi partisipasi aktif rakyat bersama pemerintah tersebut; (3) dan hanya dengan demikian terjadi kontrol, transparansi, dan pertanggungjawaban bersama antara rakyat dan pemerintah dalam realisasi pembiayaan proyek. Jadi, tidak seperti saat ini, pertanggungjawaban dan kontrol sepenuhnya menjadi kewenangan birokrasi itu sendiri.
Tentu muncul pertanyaan, bagaimana memulainya? Saya kira, apa yang dilakukan Jokowi-Ahok saat ini sudah merupakan sebuah proses awal yang baik . Tinggal maju selangkah lagi untuk mendorong rakyat agar membentuk forum-forum publik di antara mereka sendiri guna mendiskusikan apa yang merupakan prioritas kebutuhan mereka. Setelah forum-forum ini terbentuk dan diskusi-diskusi berlangsung secara terbuka dan partisipatoris, langkah berikutnya adalah membangun struktur yang mewadahi aspirasi dan keputusan yang dibuat dalam forum-forum tersebut, sekaligus menjadi partner dari pemerintah dalam pengalokasian anggaran. Hanya melalui politik Anggaran Partisipatif ini, maka pasangan Jokowi-Ahok bisa melampaui jebakan ‘teknokrasi berwajah populis.’***

MENTAL JONGOS

Mental Jongos

Thursday, 26 July 2012

Teman saya, yang tahu suasana zaman kolonial Belanda sebelum merdeka, menjelaskan kepada saya bahwa jongos itu adalah orang yang dipekerjakan untuk disuruh-suruh majikan.

Tidak hanya itu,si jongos harus tunduk melaksanakan perintah tuan tanpa boleh membantah. Bila si pesuruh melaksanakan tugasnya baik-baik,ia akan mendapat hadiah tambahan uang “persenan”dari majikan. Dari penjelasan singkat itu maka kelanjutan pemaknaan jongos menjadi “yang disuruhsuruh atau pesuruh dan karena hadiah imbalannya itulah ia berusaha menyenangkan hati majikan dengan membuatnya senang.”

Dalam bahasa populer kini, mentalitas jongos adalah karakter kerja yang bila perlu menjilat atasan untuk menyenangkannya maka disamakanlah mentalitas jongos sebagai sikap asal bapak senang (ABS). Bila majikannya seorang putri atau ibu,ya tinggal diganti saja bapak dengan ibu. Dalam penelusuran kultural mentalitas ini dikonstruksikan oleh pemerintah kolonial Belanda yang memakai secara cerdik licik para “elite setempat” untuk mengontrol kerja perkebunan atau kerja rodi di zaman Van Den Bosch saat tanam paksa.

Ke atas, konstruksi menyenangkan atasan perlu untuk kelangsungan kekuasaannya. Ke bawah, ia menekan hasil kerja agar si majikan senang dengan hasil nyata jelata petani atau penanam meski mereka “diinjak oleh para jongos ini”. Awalnya memang pesuruh administrator,lalu berkembang menjadi lapis penguasa pribumi kaki tangan pemerintah kolonial. Mengapa pokok mentalitas jongos ini kita kupas dan kita renungi? Ada dua alasan.

Pertama, ia secara sejarah mentalitas akan menjawabdarimana “gen”sikap ABS berjangkit dan tumbuh. Kedua, sedang diteliti hubungan antara mentalitas jongos dengan sikap mental “koeli” yang bersumber dari kompleksitas kejiwaan minder atau rendah diri (minderwaardigheid- complex). Mengapa hipotesis ini digarap? Karena kesamaan kedua mentalitas ini dalam hal ketimpangan relasi kekuasaan.

Artinya,yang satu dalam tekanan psikis selalu diperintah, tidak bisa membantah, terus terang, karena posisi rendahnya. Sedang yang lain posisi memerintah dan menguasai gaji dan hajat hidup si bawahan. Apakah para jongos melampiaskan tumpukan frustrasi disuruh-suruh itu ke bawahan dengan tindak laku menghina, merendahkan? Di sinilah buah sejarah mentalitas menghasilkan siklus mentalitas orangorang yang selalu dipandang kecil dan diperintah terus oleh si majikan.

Akibatnya lagi si jongos dan si jelata tidak memiliki rasa kesadaran kedaulatan atas hidupnya, apalagi atas dirinya! Di sinilah titik temu hipotesis mentalitas jongos dan minder bermuara pada usaha mati-matian pendidikan nasional Hatta dan Sjahrir agar si jelata memiliki kembali kedaulatannya. Karena itu gerakan pendidikan Hatta dan koran pencerahan edukatifnya berjudul Daulat Rakyat.

Rakyat atau masyarakat jelata harus berhenti dari mentalitas minder yang selalu mengucap dan menyembah-nyembah ke tuantuan majikan dengan ucapan tunduk bungkuk hormat sembah “daulat tuanku”! Dalam hubungan atasan dan bawahan yang seharusnya setelah merdeka negeri dan merdeka sebagai bangsa setara atau egaliter.Karena itu saling sapa generasi pendiri bangsa juga menyalami satu sama lain dengan sapaan “bung”.

Namun kesetaraan itu setiap kali terlupa, terkandas apabila kita sadari masih terusnya tampilan mentalitas jongos atau kini mentalitas asal bapak senang. Mengapa? Secara kultural, yang mengawetkannya adalah sistem masyarakat patron-klien,di mana si tuan menjadi pelindung dan pemegang kedaulatan yang bawahan harus dilindungi.Berikutnya, secara kultural pula negeri dan masyarakat ini berstruktur nilai hierarkis.

Artinya piramida berjenjang, semakin tinggi kedudukan semakin ia disanjung hormat, meskipun sistem modern meritokrasi profesional menembus,namun tetap sukar dilenyapkan. Ditambah lagi paham keyakinan bahwa yang memimpin mendapatkan legitimasi dari “karisma”atau dari atas karena “dituakan”, karena berdarah biru yang masa lalu oleh kekerabatan turunan istana dan zaman modern oleh pangkat, gelar akademis tinggi. Yang dulu Raden Mas dan kini gelar akademik.

Herankah kita bila Anda membaca nama petinggi atau akademikus bergelar amat panjang sekali? Padahal bila sudah dapat BA atau sarjana S-1 dan kini sudah doktor, tidak usahlah dideretkan lagi gelargelar sebelumnya. Inikah yang oleh para budayawan dan ahli kebudayaan serta sejarawan dinamai feodalisme yang bertemu lagi dengan dua mentalitas di atas? Gejala pengawetan pola tindak dan perilaku asal bapak senang juga disuburkan oleh si pejabat atau petinggi sendiri.

Teman saya mengatakan bila pemimpin atau petinggi menikmati sekali model menyuruh- nyuruh bawahan dan suka menjongos-jongoskan orang lain, bagaimana daulat rakyat bisa tumbuh? Memperlakukan rekan kerja Anda secara menjongoskan adalah ekspresi hipotesis di depan mentalitas minder tadi. Mengapa? Bila orang sudah percaya diri dan daulat hidup serta dirinya mengendap matang maka ia tidak perlu minta penghormatan atau pujian serta ‘jilatan sembah’ dari bawahan atau sesamanya.

Praksis pelaksanaan wewenang adalah praksis pelayanan. Namun lebih banyak masih slogan. Praksis memperlakukan orang lain sebagai jongos juga ekspresi mentalitas minder tetapi juga sering disebut sindrom Napoleon.Konon nama sindrom Napoleon muncul karena sejarah Napoleon yang berkuasa sekali menaklukkan Eropa sampai hampir ke Rusia, namun orang heran ternyata secara fisik badan Raja Napoleon tidak tinggi alias pendek.

Spekulasi kritis muncul apakah justru karena pendek lalu ia mau mengatasinya dengan menjadi besar dan berambisi berkuasa tinggi? Ibarat si cebol pungguk merindukan bulan. Namun sindrom ini tentu saja untuk memudahkan pengibaratan kompleksitas tipe orang yang suka memperlakukan sesama sebagai jongosnya.

Orang-orang dengan daulat diri dan kedaulatan hidupnya akan tidak ia sukai dan bila perlu ia liciki untuk disingkirkan, namun orang-orang yang mudah tunduk menghormat akan ia pelihara dengan catatan bahwa sindrom Napoleon ini ditulis tidak untuk merendahkan Anda yang kebetulan berbadan kecil, tidak tinggi. Sebabnya, bukankah local wisdom, peribahasa warisan nilai leluhur kita, meringkaskan padat dan bernilai pula dalam ungkapan: kecil-kecil cabe rawit; kecilkecil namun seperti kancil, cerdas!”

Maka kembali ke tugas peradaban negeri dan bangsa ini, kesadaran berdaulat diri dan berdaulat atas hidup masih merupakan pekerjaan rumah dengan proses pendidikan transformasi mentalitas yang panjang agar mentalitas ABS dan jongos perlahan namun pasti hilang dari bangsa ini.

● MUDJI SUTRISNO, SJ Guru Besar STF Driyarkara & Universitas Indonesia, Budayawan

http://www.seputar-indonesia.com/edisic … ew/514310/

PENEMBAKAN OLEH BRIMOB DI KALIMANTAN SELATAN

PENEMBAKAN OLEH BRIMOB

On Wednesday, 22 October 2014, 16:22, “Hadi Irawan hadiirawan@aman.or.id [adatlist]” <adatlist@yahoogroups.com> wrote:

DIBERITAKAN : telah terjadi Penembakan terhadap Warga MHA Malinau sekitar Jam 10.00 wita tadi malam 21 Oktober 2014,, oleh Brimob serta Anggota Kepolisian Kapolres Tanah Bumbu,Kalimantan Selatan. yang bertugas membekingi Perusahaan PT Kodeco Timber dan PT Jonlin Bratama ( JB), terhadap Pak INUS 35 tahun Warga Dayak Meratus, yang sedang mengambil Kayu dihutan, karena ditembakan dibagian Kepala dan Perut sehingga Korban Meninggal Dunia.
Tempat Kejadian Perkara (TKP) Batu Raya, Kecamatan Mentewi,Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan. Yang diduga memasuki wilayah Perusahaan Padahal wilah Adat,

Informasi yang baru kami terima dari TKP 400 an Warga Dayak Meratus dari Kec Loksado, Kab.HSS sudh bergerak menuju TKP karena Merasa tidak terima warganya terbunuh. sampai saat ini kami masih kesulitan menghubungi warga lainya disana sehingga perkembangan di TKP blm bisa diketahui dikarenakan tidak ada sinyal namun Tim Advokasi AMAN Kalsel sedang berupaya melakukan investigasi ke TKP.

Salam,
Kambar.

Dikirim dari ponsel cerdas BlackBerry 10 saya.
__._,_.___
Posted by: Hadi Irawan <hadiirawan@aman.or.id>

On Wednesday, 22 October 2014, 18:07, “Monang Ringo monang.ringo@gmail.com [adatlist]” <adatlist@yahoogroups.com> wrote:

Kebiadapan ini harus di lawan
Pelaku harud di hukum adat sesuai tradisi dayak meratus dan hukum formal negara.
Ayo rebut kembali tanah adat. Rebut kembali kemerdekaan
Monang Ringo
On Wednesday, 22 October 2014, 18:20, “boengboeng@yahoo.com [adatlist]” <adatlist@yahoogroups.com> wrote:

Mmg polisi brimob itu perlu diberi pelajaran jangan langsung membunuh rakyat.
Perusahaan yg dideking polisi itu juga daganjar setimpal, dmk juga polisi yg nembak.
Salam
Bas
________________________________________
From: “Muhammad Juaini wenn.gema_alam@yahoo.co.id [adatlist]” <adatlist@yahoogroups.com>
Sender: adatlist@yahoogroups.com
Date: Wed, 22 Oct 2014 18:48:53 +0800
To: adatlist@yahoogroups.com<adatlist@yahoogroups.com>
ReplyTo: adatlist@yahoogroups.com
Subject: Re: Bls: Bls: [AMAN] PENIMBAKAN OLEH BRIMOB
Adukan kasus ini segera kepada presiden/wapres yang baru, selagi masih hangat!

Sent from Gema Alam NTB
Wujudkan pengelolaan SDA & LH yg baik, adil & berkelanjutan untuk kemaslahatan ummat!

On 22 Okt 2014, at 18.03, Masrani petinggimuaratae@gmail.com [adatlist] <adatlist@yahoogroups.com> wrote:

Jangan hanya polisi nya aja yang diusut tetapi perusahaan yang dikawal harus jadi sasaran utama.

Salam
Masrani

Dikirim dari iPhone saya

Pada 22 Okt 2014, pukul 17.37, “Hadi Irawan hadiirawan@aman.or.id [adatlist]” <adatlist@yahoogroups.com> menulis:

Terima kasih Bung Titan saranya, dan teman2 sudh bergerak sebelumnya.

Salam,
Kambar

Dikirim dari ponsel cerdas BlackBerry 10 saya.
Dari: Titan Aman titan_aman@yahoo.com [adatlist]
Terkirim: Rabu, 22 Oktober 2014 17:28
Ke: adatlist@yahoogroups.com; pb-aman@yahoogroups.com
Balas Ke: adatlist@yahoogroups.com
Perihal: Bls: [AMAN] PENIMBAKAN OLEH BRIMOB
Cepat hubungi komnas HAM, siapkan bukti2 dan kronologis kejadiannya Ambar?
Salam,
Titan
On Wednesday, 22 October 2014, 21:43, “boengboeng@yahoo.com [adatlist]” <adatlist@yahoogroups.com> wrote:

Harap dituntut sj secara adat dan tradisi masyarakat adat Dayak. Dulu prof Dr Thamrin Tomagola pernah dituntut secara adat Dayak karena salah bicara. Dan dia patuh kp adat tsb.
Ini polisi tsb telah membunuh warga Dayak dgn tembakan.

Menurut adat Dayak bgm hukuman kp pembunuh tsb, dan kp pelapor dr perusahaan yg mengundang brimob tsb ke TKP pembunuhan tsb.
Tegakkah hukum adat dan hukum negara.

Salam duka buat sdr2 masyarakat adat Dayak di Kalsel.
BAS
On Wednesday, 22 October 2014, 19:15, “jasardi_aman jasardi_aman@yahoo.co.id [adatlist]” <adatlist@yahoogroups.com> wrote:

Harus usut tuntas kasus ini, kok setega itu berimob main tembak” membunuh” manusia tak berdosa, kurangajar sekali sikap ini…

Slm
Jasardi
Terkirim dari Samsung Mobile

——– Pesan asli ——–
Dari: “AMAN KALSEL pw.amankalsel@yahoo.co.id [adatlist]” <adatlist@yahoogroups.com>
Tanggal: 22/10/2014 19:32 (GMT+08:00)
Ke: adatlist@yahoogroups.com
Subjek: Bls: Bls: Bls: [AMAN] PENIMBAKAN OLEH BRIMOB

Kawan2 semua,

Tadi sekitar jam 4 sore (wita) saya sudah berkomunikasi dengan sdr. O. Lubis (Ketua PD AMAN Tanah Bumbu) di mana lokasi TKP penembakan berada di wilayah Tanah Bumbu.

Saya telah menginstruksikan kepada Ketua PD AMAN tanah Bumbu untuk segera mengumpulkan data-data dan informasi yg valid berkaitan dengan kasus penembakan MA ini. Termasuk informasi kedatangan ratusan orang MA Dayak Meratus di Loksado ke Batulicin (Ibukota Kab. tanah Bumbu) untuk meminta penjelasan dari Kapolres Tanah Bumbu mengenai penembakan ini.

Sampai saat ini saya masih menunggu laporan Sdr. O. Lubis mengenai informasi ini dan secepatnya membuat kronologis kasus beserta korban.

salam,

ysr

Pada Rabu, 22 Oktober 2014 19:20, “boengboeng@yahoo.com [adatlist]” <adatlist@yahoogroups.com> menulis:
Mmg polisi brimob itu perlu diberi pelajaran jangan langsung membunuh rakyat.
Perusahaan yg dideking polisi itu juga daganjar setimpal, dmk juga polisi yg nembak.
Salam
Bas
________________________________________
From: “Muhammad Juaini wenn.gema_alam@yahoo.co.id [adatlist]” <adatlist@yahoogroups.com>
Sender: adatlist@yahoogroups.com
Date: Wed, 22 Oct 2014 18:48:53 +0800
To: adatlist@yahoogroups.com<adatlist@yahoogroups.com>
ReplyTo: adatlist@yahoogroups.com
Subject: Re: Bls: Bls: [AMAN] PENIMBAKAN OLEH BRIMOB
Adukan kasus ini segera kepada presiden/wapres yang baru, selagi masih hangat!

Sent from Gema Alam NTB
Wujudkan pengelolaan SDA & LH yg baik, adil & berkelanjutan untuk kemaslahatan ummat!

On 22 Okt 2014, at 18.03, Masrani petinggimuaratae@gmail.com [adatlist] <adatlist@yahoogroups.com> wrote:

Jangan hanya polisi nya aja yang diusut tetapi perusahaan yang dikawal harus jadi sasaran utama.

Salam
Masrani

Dikirim dari iPhone saya

Pada 22 Okt 2014, pukul 17.37, “Hadi Irawan hadiirawan@aman.or.id [adatlist]” <adatlist@yahoogroups.com> menulis:

Terima kasih Bung Titan saranya, dan teman2 sudh bergerak sebelumnya.

Salam,
Kambar
Dari: Titan Aman titan_aman@yahoo.com [adatlist]
Terkirim: Rabu, 22 Oktober 2014 17:28
Ke: adatlist@yahoogroups.com; pb-aman@yahoogroups.com
Balas Ke: adatlist@yahoogroups.com
Perihal: Bls: [AMAN] PENIMBAKAN OLEH BRIMOB
Cepat hubungi komnas HAM, siapkan bukti2 dan kronologis kejadiannya Ambar?
Salam,
Titan

Pada Rabu, 22 Oktober 2014 16:23, “Hadi Irawan hadiirawan@aman.or.id [adatlist]” <adatlist@yahoogroups.com> menulis:
DIBERITAKAN : telah terjadi Penimbakan terhadap Warga MHA Malinau sekitar Jam 10.00 wita tadi malam 21 Oktober 2014,, oleh Brimob serta Anggota Kepolisian Kapolres Tanah Bumbu,Kalimantan Selatan. yang bertugas membekingi Perusahaan PT Kodeco Timber dan PT Jonlin Bratama ( JB), terhadap Pak INUS 35 tahun Warga Dayak Meratus, yang sedang mengambil Kayu dihutan, karena ditembakan dibagian Kepala dan Perut sehingga Korban Meninggal Dunia.
Tempat Kejadian Perkara (TKP) Batu Raya, Kecamatan Mentewi,Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan. Yang diduga memasuki wilayah Perusahaan Padahal wilah Adat,

Informasi yang baru kami terima dari TKP 400 an Warga Dayak Meratus dari Kec Loksado, Kab.HSS sudh bergerak menuju TKP karena Merasa tidak terima warganya terbunuh. sampai saat ini kami masih kesulitan menghubungi warga lainya disana sehingga perkembangan di TKP blm bisa diketahui dikarenakan tidak ada sinyal namun Tim Advokasi AMAN Kalsel sedang berupaya melakukan investigasi ke TKP.

Salam,
Kambar.

On Wednesday, 22 October 2014, 20:50, “rokhmond onasis onasis.aman@gmail.com [adatlist]” <adatlist@yahoogroups.com> wrote:

siapkan data2 5w 1h dan sampaikan juga ke kontras jakarta.

tabe,
Onasis

WHY DO ARAB NATIONS FAIL?

Why do Arab Nations Fail?

http://www.aawsat.net/2013/03/article55296356

Written by : Adel Al Toraifi
on : Wednesday, 20 Mar, 2013
Why do Arab Nations Fail?
Last year James Robinson and Daron Acemoğlu, two American academics, released a book entitled “Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity and Poverty” (Crown Business, 2012). The book received widespread coverage, and was praised by major European and American newspapers, becoming one of the bestsellers in the US market.
However, the commercial success of the book suddenly collided with critical responses from prominent names in academic and economic spheres. Bill Gates—founder of Microsoft—criticized the book’s scientific methodology, claiming that it lacked accurate definitions and valid examples. But what really angered Gates, apparently, was him being likened to billionaire Mexican Carlos Slim, considering this to be an unfair comparison. Gates contended that Microsoft had never engineered a monopoly in its history, and thus could not be compared Slim’s company “Telmex”, which controls 90 percent of the fixed-line telephone market in Mexico.
Gates also criticized the two authors’ depiction of Slim when describing him as an opportunist benefiting from weak competition laws, considering this description to be unfair.
Positive and negative reactions to the book continued throughout the year. One of the most prominent was provided by Jeffrey Sachs, a well-known economist at Columbia University, who described the book’s arguments and examples as simplistic, misleading, and wrong in a lot of cases (Government, Geography, and Growth: The True Drivers of Economic Development, Foreign Affairs, September/October 2012).
In turn, the reaction of the two authors was that Gates was ‘ignorant’ when it comes to academic affairs, and Sachs was angry because the book refuted his theory about “The End of Poverty”. So what is the importance of this debate? And what it its relationship to the Arab region?
The above discussion may seem elitist, but in fact it reflects what is happening around the world today with severe economic crises plaguing European and Asian countries alike, regardless of the ruling regimes or economic models in place. This is not only what makes this an important debate for the Arab region; it is also because the authors cite what happened in Tunisia and Egypt in the book, and whether the gamble on the “freedom” that came with the Arab Spring will necessarily bring about prosperity for those countries.
The main idea of the book is that prosperity and economic growth depend on inclusive political institutions, which lead towards the emergence of a pluralistic political system that protects individual rights. This in turn, leads to the creation of economic institutions believing in private ownership and encouraging investment, and giving opportunities to all. The result, in the long term, is to increase income and improve human welfare.
According to Robinson and Acemoğlu, the theories that attribute the failure of nations to cultural or geographic reasons, or other such factors, are in fact an expression of the symptoms and manifestations associated with failure, but they do not express the reasons behind a country’s failure economically and developmentally.
The authors argue that there are two prerequisites for economic prosperity: First, there must be a coup against the beneficiary political elite exercising a monopoly over economic opportunities and disrupting free competition. Second, freedom and the equitable distribution of political rights are the only guarantee for social and security stability, which in turn are necessary for economic prosperity. The authors put forward several examples to illustrate what they are talking about, perhaps the most notable being Egypt before 25 January 2011. The country at this time, according to the authors, was a victim of a small social elite and its monopolization of political and economic opportunities under the leadership of an elderly military dictator.
In the past, there were socialist institutions and populist policies such as the nationalization of the private sector and the distribution of land during the era of Gamal Abdul Nasser, and this—as the authors argue—provided an institutional balance to some degree. However, the openness during Sadat’s era, the reduction of political freedom in the decades that followed, and the privatization drive that ultimately rendered public sector institutions redundant, eliminated the partnership between the authority and the elite, and thus a clash occurred. It is strange that the authors accuse major business figures of benefiting from the Egyptian regime, such as the well-known Sawiris family, despite the fact that one of its members, Naguib Sawiris, was an ardent supporter of the demonstrations at the time.
With regards to the countries of the Arab Spring as a whole, the authors believe that the main common factor between Egypt, Tunisia, Libya, and Syria is that there is a political elite that uses its influence for the distribution of economic resources in its favor. Ultimately, those who had been deprived for decades erupted in anger in the aftermath of the global economic crisis. But is the absence or presence of inclusive institutions the sole cause of poverty and wealth?
All indicators point to the contrary. This is not a defense of the regimes that have fallen or those that will fall, but rather a simple fact, because the current models refute this argument.
India is a long-standing democracy, with institutions of a populist-socialist nature and active trade unions, while China is an undemocratic country, ruled by a party consisting of the rich and dominant elite. The volume of China’s economic growth over the past three decades is 9.8 percent, while India’s does not exceed 6 percent. With regards to the growth of per capita income and the decline in poverty rates, the Chinese example is superior to its Indian counterpart, as there are twice as many living in poverty in India than there are in China.
In the Arab world, Robinson and Acemoğlu’s argument may satisfy the liberal left, which advocates individual freedoms, but the reality reveals that individual and public freedoms have declined in all Arab countries without exception since the Arab Spring. It is true that elections were conducted in a fairly even manner among the candidates, but the power that was previously concentrated in the hands of the military elite has now been transferred into the hands of the religious elite—fundamentalist leaders and parties—who won it democratically. Furthermore, it is hard to say that Libya, which did not have any institutions, failed for the same reasons as Egypt, which at least had a minimal degree of independent institutional work.
I think that the main element of weakness in the liberal left’s argument, including Robinson and Acemoğlu’s book, which is based on a structural understanding of democracy and civil rights, is that these visions do not see the complex system of ideas behind, or the cultural or historical particulars of certain communities. The left assumes that anyone who raises the banner of “freedom” or demands “democratic elections” in their country must be supported in their confrontation with the ruling elite, forgetting that conflicts between groups, parties, and sects often reflect religious and historical residues. They have nothing to do with the existence of democratic institutions or the establishment of regular elections.
The problem of the Western liberal left, and those influenced by it in the Arab region, is a lack of understanding of “power”, or at least a misunderstanding of it, because they assume that it is an impartial tool that is only exploited by the bad guys.
The issue is much more complicated than that. Iraq, for example, is currently marking ten years since the overthrow of the odious Ba’athist regime. Within that timeframe the country has established regular elections and democratic and constitutional institutions, but we cannot say today that Iraq is a democratic country, because titles and electoral mechanisms do not necessarily make people democrats. The liberal left’s problem is that it assumes that the Western democratic model is the only criterion for prosperity. However, there were those in the Arab Spring states who called for the Western model, but it has since transpired that the freedoms it is supposed to protect may not actually materialize. Institutions are important and vital, but alone they cannot make the difference.
Overall we can say clearly that the Arab states and others fail because of multiple, overlapping reasons. At the same time, the complex issue includes cultural, historical, economic, and even geographical aspects, whether inclusive institutions are present or not.

Adel Al Toraifi
Adel Al Toraifi is the Editor-in-Chief of Asharq Al-Awsat and Editor-in-Chief of Al Majalla magazine. As a specialist in Middle Eastern affairs his research focuses on Saudi-Iranian relations, foreign policy decision making in the Gulf and IR theories on the Middle East. Mr Al-Toraifi is currently a PhD candidate at the London School of Economics and Political Science.

“BIASA” YANG “LUAR BIASA”

“BIASA” YANG “LUAR BIASA”
Kolom IBRAHIM ISA
Rabu Siang, 22 Oktober 2014
Pelantikan Presiden Jokowi hari Senin, 20 Oktober, 2014 y.l, berlangsung dalam suasana khidmat, transparan, tapi juga gembira dan LUAR BIASA.

Wartawan s.k. Belanda “de Volkskrant”, Michel Maas, 21 Oktober, 2014, kemarin, menulis laporan di surat kabarnya sampai 5 kolom. Juga dimuat foto Jokowi ketika disambut ribuan massa rakyat. Foto: Jokowi yg mengenakan jas hitam dengan Dasi Merah, yang dengan antusias menerima sambutan rakyat dengan mengangkat kedua belah lengannya tingi-tinggi. Mungkin meneriakkan seruan: Merdeka, Merdeka.

Tulis Michel Maas: “Dengan Joko Widodo, — bangsa Indonesia mempunyai Presiden yang bisa bikin mereka berpesta, . . . dan mereka memang memestakannya. Ribuan rakyat berdatangan ke Jakarta untuk menyambut pelantikan Presiden Jokowi serta mengelu-elukannya bagaikan seorang bintang penyanyi “rock”.
Majalah AS “Time” membuat cover-photo Jokowi sebagai Presiden baru Indonesia.

* * *

Tapi yang “luar biasa” pada pelantikan Jokowi kemarin itu, ialah sikap Jokowi. Ia menunjukkan kebijakan seorang negarawan muda (newcomer), yang penuh semangat mempersatukan bangsa. Yang kiranya ditujukannya terhadap lawan politik dan saingannya dalam Pilpres 2014 y.l — Prabowo Subianto. Sebelumnya Jokowi juga telah hadir pada hari ultah Prabowo. Setelah mana Prabowo mengeluarkan Surat Terbuka kepada para pendukungnya agar memberikan sokongan kepada Presiden Jokowi. Prabowo sendiri hadir dalam pelantikan Jokowi kemarin itu. Suatu sikap yang disambut baik dan dihargai oleh Jokowi, dan hadirin.

Perkembangan selanjutnya akan menunjukkan apakah gejala-gejala yang kita saksikan kemarin itu akan tercermin dalam kehidupan politik yang nyata. Bukan seperti suatu ‘show’ politik belaka. Khususnya, mengenai respons kubu Prabowo terhadap himbauan Jokowi untuk menggalang persatuan bangsa demi membangun bangsa dan negeri ini.

* * *

Yang juga patut diangkat dari peristiwa pelantikan, yang merupakan HAL LUAR BIASA ialah yang oleh VivaNews, dilukiskan sebagai “Insiden Lipstik Megawati Dipipi Habibie”. (lihat foto).

Foto dan ‘youtube’ menunjukkan Megawati menyeka lipstik Megawati, yang menempel di pipi Habibie. ketika Megawati bersalaman dengan Habibie dan mencium pipi Hbibie.

Yang ‘luar biasa’ dari ‘insiden lipstik’ tsb, ialah bahwa wartawan yang membikin video dan yang memotret ‘insiden’ tsb, SAMASEKALI tidak menganggpnya sebagai suatu ‘insiden’.

Publik yang menyaksikan langsung maupun kemudian melihatnya dalam siaran TV, juga samasekali tidak mengangapnya sebagai suatu ‘insiden’ .

Bisa dipastikan hal seperti itu TIDAK AKAN terjadi di negeri lain, apalagi yang mayoritas penduduknya beragama Islam, – – – Tidak akan terjadi seorang perempuan mencium pipi seorang priya, (yang bukan muhrimnya) dimuka umum dan ratusan kamera. Apalagi mereka itu masing-masing adalah MANTAN PPRESIDEN. Adalah tokoh-tokoh politik dan pemimpin negeri . . . . pemeluk agama Islam.

Syukur alhamdulillah . . . masyarakat kita khususnya yang pemeluk agama Islam, menunjukkan bahwa mereka berpandangan maju, toleran dan berkepribadian sendiri. Para hadirin dan publik menganggap adalah WAJAR, — kenalan-lama, sahabat dan rekan dalam kehidupan politik, bila bertemu berjabat tangan dengan hangat, bahkan memberikan ciuman pada pipi masing-pasing. Suatu kebiasaan yang sudah menjadi tradisi bangsa.

Sungguh suatu peristiwa dan gejala yang amat melegakan hati dan menggembirakan!!

* * *
|Lampiran:
VIDEO: Insiden Lipstik Megawati Menempel di Pipi Habibie
Mega langsung menyeka lipstiknya yang menempel di pipi Habibie.
Aries Setiawan
VIVAnews – Acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Joko Widodo dan Jusuf Kalla, Senin 20 Oktober 2014, banyak momen lucu dan unik.

Salah satunya terjadi di dalam Gedung MPR/DPR. Di sana banyak tokoh bangsa yang bertemu dan saling sapa. Salah satunya antara Presiden ketiga RI, BJ Habibie dengan Presiden kelima RI, Megawati Soekarnoputri.

Habibie tiba di lokasi pelantikan sekitar pukul 09.10 WIB. Setibanya di lokasi, Habibie langsung menyalami Megawati yang sudah duduk di kursi undangan. Diiringi ciuman pipi.

Duduk di samping Megawati, Habibie memegang tangan janda mantan Ketua MPR Taufiq Kiemas itu dengan penuh keakraban.

Rupanya, lipstik bekas cium pipi tadi membekas di wajah Habibie. Megawati yang melihatnya langsung menyeka bekas gincu itu dengan tisu yang digenggamnya. Keduanya tampak saling melempar tawa.

Sinta Nuriyah, istri Presiden keempat, (alm) KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur terlihat senyum melihat aksi kedua tokoh bangsa itu.
Sumber, “‘Chan CT’ SADAR@netvigator.com, in: [GELORA45]” GELORA45@yahoogroups.com, Wednesday, 22 October 2014, 19:24

TENTANG AKSI OKUPASI SENTRAL-HONG KONG

Beberapa kliping tentang Aksi Okupasi Sentral-Hongkong

On Tuesday, 21 October 2014, 8:41, “‘Chan CT’ SADAR@netvigator.com [tionghoa-net]” <tionghoa-net@yahoogroups.com> wrote:

Ini ada kiriman bung Su Dian, baik juga mengikuti bagaimana pemikiran media dan orang-orang di Tiongkok daratan dalam melihat pendemo Okupasi Sentral di HK yang sudah menjurus merusak dan sangat merugikan banyak penduduk Hongkong.

Semoga bermanfaat.
Salam,
ChanCT
Su Dian in: Gelora45, Tuesday, October 21, 2014 9:04 AM.Subject: Beberapa kliping tentang Aksi Okupasi Sentral-Hongkong

HARIAN RAKYAT : MELIHAT KONSPIRASI DIBALIK PENENTUAN NASIB SENDIRI DARI AKSI OKUPASI SENTRAL HONGKONG
OLEH : HE YIMIN

Aksi illegal “Okupasi Sentral” di Hongkong sudah memasuki 21 hari. Organisasi Persatuan Pelajar Hongkong di depan kantor pemerintah pusat memasang papan latar belakang sebagai bentuk perjuangan mereka. Dengan slogan “menentukan nasib sendiri”. Dapat dikatakan bahwa tujuan sebenarnya dari slogan “menentukan nasib sendiri” ini mencerminkan” tujuan yang sebenarnya dari para aktivis okupasi sentral dan para manipulator lainnya. Apa yang mereka inginkan bukanlah demokrasi elektoral, bukanlah “otonomi khusus” dibawah “satu negara”, melainkan “Penentuan Nasib Sendiri” dan “Kemerdekaan Hongkong”.

Seperti yang kita semua tahu, “Otonomi khusus” Hongkong bukanlah “Otonomi Penuh”. Yang disebut dengan “menentukan nasib sendiri” adalah untuk mengecualikan kedaulatan pemerintah pusat atas kedaulatan Hong Kong dan hak untuk memerintah Hong Kong sebagai entitas politik. Meskipun “Okupasi Sentral” dari awal saat ini, para aktivis Okupasi Sentral tersebut sengaja akan menghindari secara eksplisit menggunakan slogan “kemerdekaan Hong Kong” sebagai simbol politik, tetapi juga mencoba menyembunyikan slogan “kemerdekaan Hong Kong” : “Hong Kong adalah Negara Kami” dan slogan “kemerdekaan Hongkong” lainnya yang sering kita lihat di daerah yang diduduki secara ilegal. Jurnal Organisasi Pelajar Hongkong “Akademi” sekali lagi mempublikasikan tentang “Bangsa Hongkong”. “Organisasi Persatuan Pelajar Hongkong” pada situs website mereka menampilkan foto sumpah dan referendum 7 juta warga Hongkong atas “Kemerdekaan Hongkong 2014 “…. Argumen-argumen ini bukanlah disengaja. Pemimpin Partai Sipil Hongkong, Alan Leong sejak awal terpilih sebagai Ketua Asosiasi Pengacara langsung mengajukan “Hak suatu bangsa menentukan nasib sendiri” dan “mendorong pembagian wilayah”. Lalu kemudian melempar gagasan tentang “Penjajahan Tiongkok”. Dalam beberapa tahun terakhir munculnya apa yang disebut dengan istilah “Nativisme/lokalisme” adalah sebagai tanda ” kebangkitan Hong Kong”. Hal ini menyebabkan kekhawatiran diantara para cendikiawan. Wu Guanzheng Ketua Wharf Holding baru-baru ini pernah mengatakan dalam wawancaranya, “Menentukan Nasib Sendiri” berarti adalah melakukan oposisi dengan pemerintah pusat, dan (Hongkong) yang ditetapkan oleh undang-undang dasar dan peraturan yang jaraknya terpisah 108,000 li, percaya bahwa banyak dari masyarakat Hongkong tidak menginginkan “Revolusi Penentuan Nasib Sendiri”. Profesor Cheng Jieming Dekan University of Hong Kong dalam “Ming Bao”mengatakan, banyak orang semakin khawatir bahwa aksi “Okupasi Sentral” hasilnya adalah “Kemerdekaan Hongkong”. Professor Huo Taohui dalam tulisannya yang dimuat dalam “Xin Bao” mengira bahwa “Warga Hongkong yang berjuang untuk demokrasi elektoral-hak pilih universal, mengambil nasib di masa depan kita untuk menentukan nasib sendiri, masalahnya adalah: apakah yang kalian maksud adalah kemerdekaan Hongkong? Ingin menyangkal bahwa kita adalah bukan bangsa Tiongkokkah? Mengapa kita harus menyangkalnya bahwa kita adalah bangsa Tiongkok? Pertanyaan ini harus kita jawab sampai tuntas, baru kamu bisa tahu apa yang telah kamu lakukan.”

Tak ada yang lain bahwa aktivis Okupasi Sentral dan manipulator lainnya baru benar-benar tahu apa yang mereka lakukan dalam “okupasi sentral”, akan mau dibawa kemana Hongkong itu. Fan Keqin mantan juru bicara “aksi kaos merah tumbangkan Chen Shui-bian” pada bulan Oktober membuktikan bahwa Jimmy Lai bersama dengan kelompok “Taiwan Merdeka” lainnya bertahun-tahun lamanya bersama-sama berkonspirasi dengan mantan Ketua Partai Progesif Demokratik Taiwan Shih Ming-the untuk mengadakan “Okupasi Sentral”.

Jauh sebelumnya Nitizen “Investor Next Media” mengungkapkan bahwa Shih Ming-Teh menyebut Jimmy Lai sebagai “pemberontak” di Hongkong, bisa membantu “Taiwan Merdeka”, yaitu seperti halnya mobilisasi “Arab Spring”. Jimmy Lai menekankan bahwa “Mahasiswa harus menumpahkan darah mereka, kalau mahasiswa tidak menumpahkan darah mereka maka aksi okupasi sentral tidak akan berhasil”. Fakta telah membuktikan bahwa “Okupasi Sentral” telah berkolusi dengan “Taiwan Merdeka” yaitu dengan mengadakan aksi “Kemerdekaan Hongkong” yang katalistik : Zhu Yaoming, Lee Cheuk-Yan, Joseph Yu-shek Cheng Joseph Yu-shek ChengJoseph Yu-shek Cheng dari Taiwan mempersilahkan kepada Shih Ming-The mendakan aksi “Okupasi Sentral”. Akademi Demokrasi Tionghoa Hongkong mengklaim mau menggunakan tahap kekerasan sampai mengusulkan untuk mengadakan “kamp pelatihan perjuangan tanpa kekerasan” kepada juru bicara Partai Progresif Demokratik Taiwan Merdeka Chien Hsi-jie. Menghasut Lin Feifan dari Gerakan Mahasiswa “Bunga Matahari” untuk mengatakan kepada publik bahwa, “Hongkong bukan hanya menginginkan demokrasi elektoral secar alangsung, tetapi Hongkong juga menginginkan kemerdekaan”.

Sebagian besar dari masyarakat biasa dan masyarakat kota Hongkong berpikir percaya bahwa aktivis okupasi sentral dan orang-orang dibelakang layarnya yang lain merubahnya menjadi “Hongkong Merdeka”, dan tindakan illegal mereka tujuannya dalah untuk menentang pemerintah pusat. Namun mulai dari aksi okupasi sentral sampai beberapa hari ini, para aktivis okupasi sentral dan orang-orang dibalik layar lainnya menyembunyikan konspirasi aktivitas “Hongkong Merdeka” mereka. Di bawah bendera “demokrasi”, “independensi” “penentuan nasib sendiri” berusaha berdiri dibalik para mahasiswa yang tidak bersalah dan mendorong warga kedepan. Duapuluh satu hari telah berlalu, menghancurkan masyarakat, aturan dan hukum, mata pencaharian masyarakat, kejahatan dari aksi “okupasi sentral” terlihat di depan mata. Apa yang sebenarnya yang diinginkan oleh aksi “Okupasi Sentral”, demokrasi electoral secara langsung atau menghancurkan demokrasi electoral secara langsung itu sendiri? Apakah tujuan perjuangan mereka itu masa depan Hongkong atau ingin menghancurkan Hongkong itu sendiri? Apakah seluruh mahasiswa dan masyarakat kota yang terlibat dalam aksi “Okupasi Sentral” tidak berpikir tentang ini? Apakah masyarakat Hongkong tidak merenungkan tentang hal ini? Hongkong adalah surga, jangan birakan orang-orang yang terlibat dalam aksi “Okupasi Sentral” merusak stabilitas dan kesejahteraan Hongkong.

Sumber : Harian Rakyat (Renmin Ribao), 19 Oktober 2014.

LEE CHEUK YAN MENDAPATKAN DANA SEBANYAK 13 JUTA DOLLAR HONGKONG UNTUK MENGACAUKAN HONGKONG
OLEH : GONG XUEMING

Situs Keuangan Publik (Dagong Jingji Wang) pada 14 Oktober 2014 (Reporter Gong Xueming) telah mengungkapkan bahwa Jimmy Lai Bos Next Media Grup telah memberikan dana sebanyak 1,5 juta RMB kepada Lee Cheuk Yan Ketua Partai Buruh Hongkong. Satu masalah lagi telah ditiupkan dari AS untuk mengacaukan Hongkong termasuk pemogokan pelabuhan tahun lalu hingga sampai pada aksi “Okupasi Setral”.

Dari bukti-bukti data rahasia, Lee Cheuk Yan sebagai Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Buruh sejak tahun 1994 telah mengumpulkan total sumbangan hampir 13 juta RMB (lihat data dibawah artikel ini) dari National Endowment for Democracy (NED). Selain itu, sebagai salah satu, Lee Cheuk Yan sebagai salah satu direktur Konfederasi Buruh Internasional Liaoson Hong Kong, lebih berani dan nekat, mencoba untuk menghindari penyelidikan dari Komisi Independen Anti Korupsi (ICAC).

Dalam sejumlah besar file yang dikespos oleh Nitizen Mong Kok Brain Field Base Group, Konfedarasi Serikat Buruh (CTU) dari tahun 1994 dan seterusnya, setiap tahunnya American Center for International Labor Solidarity memberikan bantuan sebanyak 50 ribu hingga 10 ribu dollar AS sebagai hibah. Sampai sekarang telah menerima sumbangan sebesar hampir $ 1.640.000, setara dengan HK $ 13 juta. Whistleblower telah menuduh kepada Lee Cheuk Yan “Si Penentang Hukum”. Mereka mempertanyakan apakah CTU sesuai dengan hukum Hong Kong, yaitu apakah sumbangan yang didapatkan oleh Lee Cheuk Yan sudah melaporkaannya kepada Biro Pajak Hongkong.

Setiap Tahun Mendapatkan Dana Untuk Kegiatan Demonstrasi Anti Pemerintah

American Center for International Labor Solidarity (ACILS) – Konfederasi Serikat Buruh (CTU), mengaku sebagai organisasi pejuang hak-hak pekerja dan hak asasi manusia dan netralitas dalam politik, didedikasikan untuk dunia dan memberikan dukungan serta bantuan teknis untuk seluruh serikat buruh yang berafiliasi didalamnya, dan menumbuhkan serta mempromosikan proses demokrasi lokal. Belum lama ini, CTU mengajukan kembali sumbangan sebesar lebih dari $ 150.000 kepada ACILS. Eksposur aplikasi yang disebutkan adalah rencana aksi perjuangan demokrasi dan hak-hak pekerja pada 1 Oktober 2014 sampai 30 September tahun depan. Dana tersebut akan digunakan untuk pelatihan di semua klub afiliasi dan pemimpin serikat buruh, perlindungan bagi para pekerja, reformasi kebijakan dan lingkungan kerja yang lebih baik bagi para pembantu rumah tangga asing, dan meningkatkan kesadaran buruh Tiongkok daratan akan hak-hak mereka sebagai pekerja.

Dalam latar belakang proposal pengajuan minta sumbangan tersebut juga disebutkan bahwa, hubungan anatara kelompok oposisi Hongkong dengan pemerintah pusat adalah untuk meningkatkan ketegangan, inflasi bertambah buruk, harga properti tinggi, aksi “Okupasi Sentral” dan demonstrasi aksli lainnya, untuk mencerminkan ketidakpuasan publik terhadap pemerintah.

Dalam dokumen rahasia tersebut juga mencakup kontribusi dari beberapa kontrak dengan American International Labor Solidarity Center CTU yang ditandatangani pada 2008-2013. Di antaranya, pada bulan Oktober tahun lalu ditandatangani, nomor “2013-017W”, yang ditandatangani oleh Meng Zhaoda selaku Direktur Jenderal Konfederasi Serikat Pekerja, jumlah subsidi $ 81.345, setara dengan sekitar HK $ 630.000, periode hibah adalah 1 Oktober tahun lalu sampai 30 September tahun ini

Dari dokumen rahasia tersebut juga dikonfirmasi bahwa Lee Cheuk Yan sebagai salah satu direktur dari Konfederasi Serikat Pekerja Kantor Penghubung Liaoson Hongkong, terkait erat dengan aliran dana asing.

Keterlibatan CTU Dalam Gerakan Okupasi Sentral

Selain itu, CTU pada bulan April dan Juni tahun ini telah memberikan bantuan pinjaman kepada Konfederasi Serikat Pekerja Kantor Penghubung Liaoson Hongkong sebesar HK $ 50.000 dan HK $ 70.000

Komisi Investigasi, Komisi Independen Anti Korupsi (ICAC) dan Urusan Perpajakan juga melakukan penyeledikan secara resmi terhadap Lee Cheuk Yan melalui catatan keuangan yang dimilikinya, begitu juga dengan Konfederasi Serikat Pekerja Kantor Penghubung Liaoson Hongkong pada bulan September tahun ini. Terutama kontribusi dari negara-negara asing

Karena takut diidentifikasi transaksi keuangan dengan CTU tersebut, Direktur Eksekutif Kantor Penghubung Liaoson Hongkong Monina Wong menulis e-mail ke markas pusat Brussels mengatakan bahwa total pinjaman 120.000 RMB tidak terdaftar dalam laporan keuangan Konfederasi Serikat Pekerja Kantor Penghubung Liaoson Hongkong (biasanya anak-anak NGO paham betul bagaimana cara-cara kerja seperti ini hehehehe wakaakak)
tetapi menganggap perlu untuk segera melunasi total pinjaman 120.000 RMB tersebut, agar keterlibatan antara markas pusat di Brusel dengan di Hongkong, tidak diketahui.

Stephen Benedict selaku Direktur HAM dan hak-hak serikat buruh Konfederasi Serikat Buruh Internasional menjawab email dari Monica Wong, bahwa jumlah pinjaman tersebut tidak akan merugikan organisasi, tetapi pinjaman dari CTU tersebut anggap saja sebagai uang jasa.

Selanjutnya, Monina Wong menjawab email dari Stephen Benedict pada tanggal 30 Mei, mengucapkan terima kasih atas nama Konfederasi Serikat Pekerja Kantor Penghubung Liaoson Hongkong. Termasuk untuk bantuan mereka untuk “gerakan Hongkong akhir-akhir ini”. Dari waktu itu dapat disimpulkan bahwa Lee Cheuk Yan secara aktif terlibat dan mencoba untuk menghasut dalam Gerakan Okupasi Sentral.

CTU buru-buru mengeluarkan pernyataan “klarifikasi” mereka tadi malam, mengaku bahwa mereka telah didiskreditkan dan “benar-benar tidak berdasarkan bukti apa-apa”, tetapi sambil mengakui bahwa “dalam tujuh tahun terakhir, rata-rata tahunan telah menerima dana sekitar HK $ 600.000,” berargumen bahwa sumbangan dan bantuan dari asing tersebut telah dilaoprkan kepada Departemen Pajak dan instansi terkait lainnya.

Bantuan Dana Yang Didapatkan Oleh Lee Cheuk Yan dari ACILS :

1994—56.867 US Dollar
1995—78.883 US Dollar
1996—64.042 US Dollar
1997—105.515 US Dollar
1998—81.785 US Dollar
1999—77.936 US Dollar
2000—67.253 US Dollar
2001—73.821 US Dollar
2002—73.811 US Dollar
2003—110.230 US Dollar
2004—76.690 US Dollar
2005—74.105 US Dollar
2006—80.889 US Dollar
2007—90.000 US Dollar
2008—81.254 US Dollar
2009—82.499 US Dollar
2010—100.810 US Dollar
2011–100.840 US Dollar
2012—80.975 US Dollar
2013—81.345 US Dollar
Total 1.639.380 US Dollar atau kira-kira sebesar 13 Juta Dollar Hongkong.

Sumber : Situs Keuangan Publik (Dagong Jingji Wang), 14 Oktober 2014

PERANG KEUANGAN TERSEMBUNYI DI BALIK GERAKAN OKUPASI SENTRAL
OLEH : ZHAO YAYUN

Kelompok oposisi Hong Kong yang menamakan diri mereka “Okupasi Sentral” melakukan aksi demonstrasi selama beberapa hari. Tidak hanya membawa dampak negatif yang besar pada perekonomian kita dan kehidupan publik. Akibat dipanas-panasi oleh media Barat juga sangat berpengaruh dengan iklim investasi di Hong Kong. Media Barat telah mengakui bahwa “Okupasi Sentral” adalah “Revolusi Warna”, banyak orang berpikir bahwa Barat ingin agar di Hong Kong terjadi “perubahan kekuasaan” sehingga akan berpengaruh terhadap Tiongkok daratan. Namun masalahnya tidak sesederhana itu.

Aksi “Okupasi Sentral” mencoba dari aspek ekonomi dan politik untuk menyerang Tiongkok daratan. Secara ekonomi, Amerika Serikat adalah negara perdagangan yang mapan. Kepentingan ekonomi mereka sangat serius. Apalagi sekarang perekonomian AS telah terjadi penurunan. Tidak menguntungkan apabila tidak bersedia melakukan hal yang diharapkan. Kenyataannya bahwa orang yang telah mendapatkan keuntungan dari Gerakan Okupasi Sentral adalah seorang trader dan master emas yaitu Jimmy Lai, pemilik Next Media Grup, yang mengandalkan keberuntungan spekulasi. Pada dasarnya Jimmy Lai adalah seorang yang oportunis yaitu jikalau dirinya tidak mendapatkan keuntungan dia tidak akan melakukannya.

Jimmy Lai selama beberapa tahun terakhir ini di industri media mengalami kerugian berturut-turut. Bukan hanya karena mengalami kerugian besar di Taiwan dengan menjual satu stasiun TV dan harus menutup perusahaan koran gratis ” Sharp Daily Sharp Daily” di Hong Kong. Industri miliknya yang paling penting tersebut. Media “Apple Daily” paper-based mengalami penurunan tajam dalam pendapatan iklan dan menurunnya jumlah penjualan. Next Media juga mengalami kesulitan pendanaan. Namun dia tidak peduli, dan masih memberikan banyak dana sumbangan untuk kelompok oposisi di Hong Kong. Menurut statistik media, dana sumbangan yang diberikan oleh Jimmy Lain hingga mencapai HK $ 270 juta. Ada orang yang menebak bahwa uang tersebut bukanlah miliknya melainkan milik pemerintah AS untuk mengontrol berbagai yayasan. Ada banyak manfaat yang didapatkan dari Jimmy Lai, seperti beberapa hari yang lalu Jimmy Lai dan mantan Deputi Menteri Pertahanan Paul Wolfowitz mengadakan pertemuan bersama membahas investasi mereka di Myanmar. Bermaksud untuk terlibat dalam spekulasi lokal

Namun, hal tersebut tidaklah mudah untuk didapatkan. Begitu gilanya Jimmy Lai, orang yang setelah mendapatkan keuntungan maka dia akan langsung pergi (orang yang egois) kalau dilihat dari dukungannya terhadap Gerakan Okupasi Sentral. Sebelumnya telah diekspos tentang Jimmy Lai yang melakukan short selling saham Hongkong dan menghasilkan sekitar satu miliar dolar Hong Kong. Tentu saja, dia membantah keras. Karena “Okupasi Sentral” yang membikin gaduh tersebut, awalnya Bursa Saham Shanghai dan Hong Kong dan hal lainnya menunjukkan positif dengan naiknya indeks Hang Seng tetapi mulai pada 3 September mulai turun hingga 2.797 poin. Selama periode ini spekulasi bersamaan dengan beita-berita dari media Barat tentang “Okupasi Sentral”, Hedge Fund Amerika Serikat dengan hot money mereka mengambil kesempatan untuk melakukan short-selling saham Hong Kong, dan hasilnya adalah sangat menguntungkan. Apakah Jimmy Lai sendiri atau bukan dengan melakukan short selling saham-saham Hongkong, namun dia dan para pemilik hot money internasional menggunakan peristiwa politik panas internasional bersekongkol untuk mendapatkan keuntungan adalah sesuatu yang tidak jelas.

Hedge fund AS dan politik selalu berkaitan erat dengan George Soros yang selalu menyokong revolusi warna. Soros telah lama mendanai Radio Free Europe dan Radio Free Asia. Kedua stasiun tersebut, pertama diciptakan oleh CIA, dan kemudian dibangun oleh Kongres Amerika Serikat. Quantum Fund milik Soros masih sering bekerjasama dengan Amerika Serikat Institute of Peace, yang merupakan badan publik CIA. Soros telah mendirikan dan sangat aktif mengoperasikan International Crisis Group (ICG) sejak disintegrasinya Yugoslavia. Dia memainkan peran penting di Ukraina, Georgia dan revolusi warna lain. Mantan Presiden Ukraina Viktor Yushchenko adalah penasehat dari Open Society Institute yang Soros dirikan.

Namun, Bursa Saham Hong Kong jatuh sebesar tersebut sebenarnya tidaklah besar, meskipun para pemilik hot money internasional telah mendapatkan keuntungan. Namun hasil ini masihlah lebih kecil jikalau dibandingkan dengan serangan mereka di Asia Tenggara pada 1997, dan dalam beberapa tahun terakhir, dengan melakukan short selling terhadap euro yang jauh lebih buruk. Aksi ini bisa dikatakan karena aksi-aksi hot money internasional untuk untuk menghasilkan uang, juga sebagai bagian dari strategi besar AS untuk menyerang kartu-kartu yang dimainkan oleh Tiongkok.

Saat ini defisit anggaran pemerintah AS sangat besar. Alasan mengapa krisis keuangan tidak terjadi, terutama karena pemerintah AS dapat mengambil keuntungan dari hegemoni mata uang dolar dan status khusus dolar AS untuk mendapatkan dana internasional murah. Namun ekonomi Amerika Serikat masih mengalami krisis yang serius. Belum bisa dijamin pulih. Namun Tiongkok sekarang ini adalah kreditor terbesar AS, mendorong untuk internasionalisasi RMB. Internasionalisasi RMB saat ini maju sangat lancar. Ada banyak terobosan besar, terutama pertukaran langsung dengan mata uang terbesar kedua di dunia yaitu Euro. Hal ini membuat reaksi yang besar terhadap AS. Tentu saja hal ini juga sebagian dikaitkan dengan sanksi beberapa bank Eropa terhadap AS pada paruh pertama. Namun AS tidak melakukan refleksi atas tindakan mereka sendiri tetapi selalu membenci orang lain.

Hong Kong adalah pusat perdagangan terbesar RMB di lepas pantai, namun internasionalisasi RMB adalah juga jembatan yang paling penting. AS dalam rangka untuk mengganggu internasionalisasi RMB yaitu dengan strategi mengacaukan Hong Kong. Pemerintah AS saat ini sedang mengejar kebijakan mata uang yang kuat dan secara aktif mempromosikan apresiasi dolar untuk menarik dana internasional. Kebijakan ini kelihatannya berhasil sampai sekarang. Dolar AS adalah hampir satu-satunya sebagai mata uang yang nilainya naik, tapi sayangnya, RMB tidak seperti nilai mata uang Negara lainnya yang mengalami penurun, tetapi mengikuti jejak dolar AS yaitu mengalami kenaikan nilai mata uangnya. Meskipun AS atau yang lainnya ingin agar RMB terapresiasi, namun pemerintah AS dan Kongres AS tidak bisa memaksa apapun agar terjadi apresiasi RMB.

Awalnya para ekonom utama AS telah menunjukkan perencanaan Amerika Serikat. Terapresiasinya dollar AS sehingga menyebabkan masuknya kapital seluruh dunia masuk ke dalam pasar AS. Kemudian AS mendapatkan uang murah. Sementara pada saat yang sama, Eropa dan Jepang keadaannya seperti hidup segan mati tak mau. Terjadi arus keluar modal yang besar di pasar negara berkembang sehingga bisa menyebabkan krisis ekonomi di Negara-negara berkembang.

Namun sekarang ada Tiongkok yang berbeda. Disatu sisi telah terjadi kenaikan nilai RMB dan di satu sisi lainnya telah terjadi internasionalisasi RMB. Banyak kapital tidak mengalir ke AS, tetapi masuk ke Tiongkok. Tentu saja, AS tidak akan membiarkan itu terjadi.

Lemparan kartu “Okupasi Sentral” menurut data statistik Bloomberg, sampai pada 2 Oktober, Exchange Traded Fund (ETF) sebesar $ 1,27 milyar (sekitar HK $ 9,9 milyar) dari emerging market yang keluar. Diantaranya dengan melemahnya ekonomi Hongkong dan mempengaruhi situasi ekonomi di Tiongkok daratan dan Hongkong akibat ETF yang keluar tersebut. Dalam total dua minggu arus kapital yang keluar sebesar $ 278 juta (sekitar HK $ 2,17 milyar). Jauh lebih tinggi dari minggu sebelumnya $ 60,9 juta (sekitar HK $ 480 juta) arus keluar bersih. AS ingin mempengaruhi pasar keuangan Tiongkok melalui Hongkong dalam persaingan antara AS dan Tiongkok merebut dana internasional.

Selain itu, AS untuk “tidak pernah menjadi yang kedua”, berusaha menekan kemungkinan besar Tiongkok menggantikannya sebagai urutan yang pertama di dunia. Dalam rangka untuk menggagalkan kedamaian Tiongkok yang terus meningkat, AS terus mengipasi internal Tiongkok dengan api, agar perkembangan Tiongkok terhambat. Namun walaupun pemerintah AS mengalami kesulitan finansial, serangan dan gempuran AS terhadap Tiongkok tetap tak berdaya. Ekonomi AS-Tiongkok ketergantungannya terlalu tinggi. Pemerintah AS tidak bisa secara langsung menghadapi Tiongkok. Juga bisa dikatakan bahwa “melawan tanpa melanggar” kebijakan Tiongkok. Sehingga sangat berharap melalui aksi-aksi seperti “Okupasi Sentral” dan mendukung kebangkitan militerisme Jepang dapat memaksa Tiongkok untuk menyerahkan banyak keuntungan ke Amerika Serikat.

Beijing akan menjadi tuan rumah KTT APEC pada 10 November mendatang, Obama dan 20 pemimpin Pasifik lainnya akan berpartisipasi di dalamnya. Baru-baru ini telah terjadi kerusuhan di dalam negeri Amerika Serikat, karena kebangkitan Islam di tingkat internasional banyak orang menuduh Obama telah menarik diri dari Irak adalah “tindakan tidak bertanggung jawab”. Sehingga Obama memandang bahwa pertemuan KTT APEC tersebut sangatlah penting. Berharap untuk bisa mendapatkan beberapa upaya diplomatik guna mengurangi tekanan politik dalam negeri. Dari sudut pandang ini, aksi “Okupasi Sentral” merupakan kartu yang cerah sebelum negosiasi dan bukanlah kartu mati.

Pada tanggal 9 pagi, Fang Zhixin, anggota Komite Tetap Organisasi Persatuan Pelajar Hongkong mengatakan bahwa para demonstran akan tetap memutuskan sendiri, apakah aksi dilanjutkan atau tidak aksi mereka tersebut. Organisasi Persatuan Pelajar Hongkong tidak akan mendesak para demonstran untuk tetap melanjutkan aksi mereka. Ini berarti bahwa Organisasi Persatuan Pelajar Hongkong telah mengaku tidak akan mengontrol gerakan, juga berarti bahwa mereka tidak mau bertanggung jawab atas konsekuensi dari aksi demonstrasi selanjutnya.

Faktanya, seiring dengan semakin dekatnya tanggal pertemuan APEC, dukungan Barat terhadap upaya oposisi Hongkong juga mulai berkurang. Media Barat dalam melaporkan aksi demonstarsi “Okupasi Sentral” mulai berkurang dan semakin obyektif. Keaslian juga mulai membaik, tidak lagi sepihak dalam isi propaganda mereka. Halaman depan CNN, BBC dan media Barat lainnya, dimana informasi tentang “Okupasi Sentral” sudah mulai menghilang. Media Barat juga sudah mulai melaporkan ketidaksukaan dan penghinaan dari masyarakat Hongkong dan Tiongkok daratan atas aksi-aksi “Okupasi Sentral”. Kelompok Oposisi mulai meratapi atas ditinggalkannya mereka oleh Barat.

Perubahan politik ini segera mempengaruhi pasar keuangan. Ketika kapital internasional dan kapital komprador Hongkong bersama-sama untuk menekan saham Hongkong. Kapital Tiongkok masih tetap menahannya. Saham merah H, dan saham Blue Chip Tiongkok daratan lainnya masih sangatlah kuat. Tiongkok telah memainkan untuk kedua kali kalinya dalam pertarungan bursa saham Hongkong setelah peristiwa 1997. Karena aksi “Okupasi Sentral” berasal dari perilaku jangka pendek, aksi-aksi hot money internasional dari hedge fund AS juga mendapat keuntungan dua kali lipat. Mereka mungkin pada awalnya berusaha mengambil posisi untuk menekan bursa saham Hongkong, tetapi tidak lama kemudian bursa saham di Shanghai dan Hongkong mulai mengambil posisi yang baik. Indeks Hang Seng telah mencapai posisi resistensi bagian bawah jangka panjang. Sehingga tidak ada alasan bagi mereka untuk mengambil lagi posisi short selling jangka panjang.

Selanjutnya, sebagian dari kelompok oposisi juga tidak mau menyerah. Beberapa orang karena inersia berpikir tidak akan berhenti begitu saja. Di jalan-jalan Hongkong, mungkin beberapa orang enggan untuk menghentikan aksi mereka, bursa saham Hong Kong akan terguncang, namun setelah itu, kelompok oposisi sudah tidak besar gelombangnya. Pemerintah Hongkong mendapat dukungan dari pemerintah pusat, bertindak rasional, mengambil posisi untuk tidak berkompromi, dan tidak mengambil alasan apapun dari Barat, serta menanganinya dengan lebih baik. Dan grup media ekonomi dan politik milik Barat juga memberikan inspirasi besar. Di satu sisi kita ingin mengekspos kemunafikan ideologi Barat, di sisi lain “perang total” ini atas gagasan-gagasan yang layak kita gunakan sebagai referensi dan kita harus mengembangkan kemampuan sendiri untuk mengatasi serangan “perang global” mereka tersebut.

Sumber : Situs Observer (Guanchazhe Wang), 10 Oktober 2014.
__._,_.___

INILAH NEGERI PARA MAFIA PENEGAK HUKUM YANG KORUP

INILAH NEGERI PARA MAFIA PENEGAK HUKUM YANG KORUP

Al Faqir Ilmi <alfaqirilmi@yahoo.com>
Monday, 29 July 2013, 11:04
[mediacare] INILAH NEGERI PARA MAFIA PENEGAK HUKUM YG KORUP

By @triomacan2000

Ada yang menarik dibahas, lagi2 KPK melakukan OTT thdp se org Advokat yg juga ad anak buah pengacara Hotma Sitompoel, Mario Carmelio B. KPK jg melakukan OTT thd staf Pendidikan & Pelatihan MA, Djodi Supratman. Keduanya ditetapkan sbg tersangka krn melakukan suap Rp 80 jt.

Kalau dr nominal dugaan uang utk suap tsb relatif kecil, nmn KPK dgn kewenangannya yg begitu Super, hanya mampu mengungkap kasus2 teri. Seharusnya KPK lebih memprioritaskan intrest National case atau kasus yg menjadi prioritas skala Nasional diantaranya BLBI, Century ataupun Hambalang, hal ini pernah bbrp kali diutarakan oleh si BW yg munafik itu .. tp apa lacur KPK juga tersandera Istana. Kinerja KPK kita masih jauh dari harapan sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 11 Undang-undang tentang KPK. Dlm tugasnya KPK berwenang melakukan Dik dan penuntutan tindak pidana korupsi yang menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 5 miliar. Seharusnya Kasus2 teri sprt ini cukup dtangani Kepolisan, & jk berani KPK hrs fokus pd mega skandal yg mempengaruhi makro ekonomi Nasional

Kembali ke penegak hukum yg korup, Banyak advokat terkemuka di Ind, yg kelakuannya layaknya Mafia Hkm. Halalkan sgala cara utk bebaskan .. Klien yg jelas2 korupsi dgn cara dibela mati2an demi segenggam berlian dan sertifikat deposito. Tarif mereka mahal. US$ 500.000 – 1 juta. Uang untuk menyuap hakim, polisi, jaksa, saksi dll biasanya dimasukan ke dalam biaya operasional atau success fee spy tdk terendus.

Sbg seorang advokat, tentu sebelum tangani kasus klien, dia akan minta informasi selengkap2nya dan sejujur2nya dari kliennya. Klien diminta utk ungkapkan semuanya, tdk boleh bohong agar si advokat dapat mengetahui posisi hukum si klien dgn sebenar2nya, Setelah tahu posisi hukum klien, salah atau tidak. Jika salah dimana salahnya, apa yg dilanggar, apa ancamannya, apa yg meringankan dst. Barulah si advokat seharusnya memberikan nasihat hukum terbaik utk kliennya. Nah, disinilah yg sering terjadi penyimpangan oleh advokat.

Banyak pengacara/advokat yg sesumbar bisa tolong klien bebas dari segala tuduhan korupsi meski secara hukum si klien memang bersalah.Bgmn caranya utk membantu si klien agar lolos dari jeratan hukum? Banyak modusnya. Intinya: suap polisi, jaksa, hakim dan rekayasa hukum. Pengacara yg terkenal “hebat dan punya prestasi” bebaskan banyak kliennya yg tersangka korupsi, sesungguhnya bukan pengacara yg cerdas.

Kami teringat dgn apa yg pernah disampaikan oleh Advokat pejuang Yap Thiam Hien : “Jika saudara hendak menang perkara, jgn pilih saya sbg pengacara anda, krn pasti kt akan kalah. Tetapi jika sdr merasa cukup puas menemukan kebenaran sdr, maka saya mau jd pembela sdr’. Begitulah sejatinya Advokat, nmn kini para Advokat justru jd bagian dr mafia itu sendiri .. Profesia Mulia, itu kian jauh dari harapan.

Para Advokat, kini punya slogan “Maju Tak Gentar Bela Yg Bayar” jadilah kini negeri ini masuk ke dlm lumpur Mafia Peradilan, Hulu ke Hilir, Para Adbokat hitam Juga umumnya tidak cerdas secara intelektual. Kualitas mereka dlm penguasaan ilmu hukum biasa2 saja. Tidak istimewa. Tapi mereka punya jaringan, akses, lobi dan pergaulan yg luas diantara kalangan penegak hukum seperti jaksa, polisi dan hakim. Sdh jd rahasia umum bhw banyak advokat yg “memelihara” oknum hakim, jaksa & polisi.Mrk ini saling berkolusi. Mrk Mafum, “Tidur Seranjang”, Hubungan advokat hitam dan oknum penegak hukum ini adalah hubungan yg saling menguntungkan. Saling bantu kibarkan bendera mafia hukum. Karir dan kehidupan para penegak hukum banyak ditolong oleh advokat kotor ini. Promosi, mutasi, uang, mobil, rumah, liburan dll. Sebaliknya, oknum penegak hukum yg kotor ini juga membantu para advokat kotor utk dapatkan kasus, ringankan, menangkan & rekayasa kasus. Contoh, kita sering lihat para tersangka korupsi gonta ganti lawyernya. Itu umumnya bukan krn kurang cocok atau si advokat buat salah. Tetapi lebih banyak disebabkan krn si lawyer sebelumnya tdk punya akses ke oknum polisi, jaksa atau hakim. Atau malah si oknum jaksa, polisi, hakim itu merekomendasikan lawyer lain yg “punya hubungan khusus” dgn oknum aparat hukum itu. Jika si tersangka atau si terdakwa itu mau “diselamatkan”, dia harus patuh dan nurut “permintaan” oknum penegak hukum itu. .Jika si tersangka atau si terdakwa tidak nurut, ya rasakan sendiri akibatnya. Benar atau salah, dia tetap dihukum seberat2nya. Maka, bagi si tersangka/terdakwa, pilihannya hanya 2 : cari lawyer sendiri yg dinilainya paling bagus atau terima lawyer pesanan.

Advokat2 hebat yg kt kenal itu banyak yg punya “piaraan” oknum polisi, jaksa & hakim. Dr level terendah smpi tertinggi, sdh rahasia umum. Diduga keras sbgn hakim agung di MA jg piaraan para advokat terkenal tsb. Bahkan jabatan mrka pun didapatkan dari bantuan advokat2 itu. Para advokat tsb tdk segan2 keluarkan uang suap ke DPR at atasan si oknum penegak hukum yg mau dibantu karirnya. Pokoknya TST lah .. hehe Advokat2 ini jadi “sponsor” peningkatan karir oknum Penegak Hkm yg kotor. Hal ini sdh berlangsung lama. Puluhan thn .. ini tradisi kotor

Jadi, bgmn kita bisa menegakkan hukum jika aparat2 penegak hukum kita kotor? Mereka malah pegang posisi sangat strategis di negara ini ! Publik msh ingat ketika muncul isu suap 50 M yg mewarnai pemilihan ketua MA yg lalu ? Apakah isu itu benar? Jwb saja sendiri .. Hehe … Publik masih ingat ketika hakim2 bagus seperti albertina ho dibuang ke luar jakarta? Knp? Apakah semata2 hny penyegaran? Hehehe Bahkan skrg ini ada istilah2 mafia hukum yg beredar di kalangan tertentu. Misalnya : genk makassar di MA, genk palembang di Kejagung dll. Dulu lebih hebat lagi. Ada sejumlah hakim agung yg semuanya berasal dari daerah tertentu & masih pny hubungan keluarga !! Luar binasa ..

Pemberantasan advokat kotor, polisi kotor, jaksa dan hakim kotor itu adalah tugas MAHA BESAR. Harus melibatkan kekuatan rakyat .. Negara Hukum yang dicita citakan para pendiri bangsa ini tidak boleh hancur dan jatuh dalam kubangan lumpur dan lembah hitam Mafia Hukum. Karena sejatinya “Menegakkan Hukum & Keadilan, Semampu Serta Sedaya Kita Adalah Salah Satu Cara Untuk Mencintai Negeri Merah Putih Ini”

Salus Populy Suprema Lex (Hukum Tertinggi Adalah Kesejahteraan Rakyat). Mari LAWAN MAFIA HUKUM .. Yakinlah Tuhan bersama kita, MERDEKA !
Baca Juga :
Dugaan Keterlibatan Hakim Diusut dalam Kasus Mario ==> http://www.tempo.co/read/news/2013/07/28/063500281/Dugaan-Keterlibatan-Hakim-Diusut-dalam-Kasus-Mario

KPK Dalami Keterlibatan Hakim ==> http://www.tempo.co/read/fokus/2013/07/29/2806/KPK-Dalami-Keterlibatan-Hakim

ICW: Pengadilan Tipikor Siaga Satu ==> http://www.tempo.co/read/news/2013/07/28/063500366/ICW-Pengadilan-Tipikor-Siaga-Satu

INDONESIA DIKENDALIKAN ELITE PARPOL

Indonesia Dikendalikan Elite Parpol!
• Penulis : Rahmat Fiansyah
• Rabu, 30 Oktober 2013 | 21:13 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Pakar hukum tata negara, Irman Putra Sidin, mengatakan, para ketua umum partai politik yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat telah mengendalikan Indonesia. Sementara itu, ia menilai para anggota DPR yang bertarung di Senayan hanyalah pion-pion.

“Yang menentukan hitam putihnya republik ini, ya sembilan orang itu (para ketua umum partai di DPR),” kata Irman dalam diskusi di Akbar Tandjung Institute, Jakarta, Rabu (30/10/2013).

Ia menyatakan, kebobrokan negara ini disebabkan ketidakmampuan partai politik menjalankan fungsinya. Partai politik telah menggerogoti sistem presidensial. Dengan kata lain, parpol tak mampu melakukan perubahan karena mereka sendiri bagian dari masalah.

Ia juga mengkritik partai politik yang mengabaikan tujuan bernegara. Parpol hanya fokus pada pesta lima tahunan. Tujuan bernegara, katanya, adalah bagaimana mengoptimalkan dan meningkatkan kesejahteraannya dari hari ke hari. Jika partai politik hanya memikirkan penggantian nakhoda setiap lima tahun sekali, ia pesimistis Indonesia akan berubah dalam kurun waktu 10 atau 20 tahun lagi.

Dalam kesempatan yang sama, rohaniawan Romo Benny Susetyo mengkritik partai politik yang diisi oleh para petualang yang tak bervisi. Mengutip pada filsuf asal Yunani, Aristoteles, Benny mengatakan, negara seharusnya diisi para filsuf yang memiliki gagasan, bukan pedagang atau prajurit.

“Karena itulah, sekarang politik dipenuhi aktivitas bisnis dan transaksional, bukan pertarungan ide dan gagasan,” katanya.

Ia juga menyoroti buruknya proses rekrutmen politik sebagai sumber masalah. Hal ini menyebabkan partai politik dikuasai oleh orang-orang yang memiliki kekuatan modal, bukan kader-kader yang memiliki pengalaman berorganisasi.

“Partai politik juga jangan hanya digunakan sebagai alat merebut kekuasaan, tapi juga untuk melayani kepentingan masyarakat,” tandasnya.
Editor : Hindra Liauw

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 55 other followers