TENTANG MAKALAH SALIM SAID

Tentang Makalah Salim Said

On Sunday, 23 February 2014, 22:07, ASAHAN <a.alham1938@kpnmail.nl> wrote:
PADA tahun 2000 John Roosa yang ganteng dan simpatik bersama istri Indonesianya yang cantik jelita menemui saya di rumah salah satu keponakan saya di Denpasar(Bali). Kami ngobrol-ngobrol yang bukan tema politik dan cuma bersifat perkenalan persaudaraan saja. Tapi ketika bukunya terbit yang berjudul “alih pembunuhan massal” yang saya baca berkali-kali, saya merasa amat kecewa dan lalu menulis cukup banyak komentar mengkritik bukunya. Keberatan saya: John memisahkan PKI dari pemimpinnya dan dengan mudahanya menyimpulkan bahwa yang bersalah cumalah para pemimpin PKI saja sedangkan PKI sebagai Partai tidak berslah. Kesimpulannya yang tampaknya simpatik bagi mereka yang ingin “obyektif” dan juga bagi segelintir tokoh PKI sendiri dari sayap Oporkaki (Oportunis kanan-kiri PKI), tidak lain dimaksudkan untuk merngadu beruang antara massa anggota PKI dan pimpinan mereka. Sudah tentu juga pihak suhartO golkar keberatan atas kesimpulan John Roosa tsb, karena suhartO golkar ingin komplit seluruh PKI dan semua massa anggotanya beserta yang bersimpati maupun yang netral adalah bersalah dan tidak berslalahlah apabila semua mereka itu dibunuh karna antara yang mempengaruhui maupun yang dipengaruhi dan hingga yang dicurigai kena pengaruh PKI adalah halal untuk diteror.

Kesalahan PKI yang pokok di depan suhartO/orba adalah karena punya mulut besar dan kesalahan terbesar suhartO adalah karna dia membunuh PKI yang bermulut besar meskipun korbannya itu tanpa senjata, tanpa perlawanan, tanpa tahu apa kesalahan mereka. Apakah manusia yang punya mulut besar patut dibunuh? dimusnahkan meskipun hanya punya mulut besar. Apakah hukuman bagi PKI yang bermulut besar harus dijatuhkan dengan membantai sebanyak 3 juta orang?. Filsafat “atau dibunuh atau membunuh” adalah filsafat serdadu Amerika yang tedidik khusus sabagai pasukan terlatih istimewa, terpilih dan tergembleng dalam latihan militer maha berat dan berdisiplin baja. Dan membunuh adalah tugas mereka satu-satunya dan yang termulya. Tapi pada perang Vietnam pasukan istimewa ini berhadapan dengan pasukan istimewa Vietnam yang bernama “dac cong” yang juga berarti pasuka istimewa dan dilatih secara istimewa ( yang a.l. kegiatannya mengubur diri dalam pasir pantai Vietnan Selatan yang panasnya luar biasa dan bernfas melaui pipa plastik untuk minum coca cola selama seharian dan pada malam hari bangkit dan membunuhi sedadu Aamerika). Kegiatan semacam itu tidak pernah dan tidak mungkin dilakukan oleh PKI yang sudah terbiasa duduk di kursi-kursi DPR dan karenanya situasi “atau membunuh” tidak pernah ujud dan hanya “atau dibunuh” sebagai realitas yang lebih jelas daripada matahari yang bersinar di pantai. Rasa takut “dibunuh PKI” adalah rasa takut artifisial atau rasa takut palsu yang disebarkan oleh suharto untuk menyebarkan ideologi anti komunis secara ultra berlebihan dan penyebaran kebencian dendam kesumat terhadap komunisme.

ASAHAN

From: RM.Magnis Suseno SJ
To: diskusi-kita@googlegroups.com
Sent: Sunday, February 23, 2014 4:56 AM
Subject: Re: Fw: [GELORA45] FW: Fw: makalah untuk peluncuran buku Jusuf Wanandi (CSIS). review roosa

Bung Salim,
Tak perlu saya tambah sesuatu terhadap komentar John Rooa. Kecuali terhadap satu kalimat, yaitu: Wanandi „invokes the old cliché: the atmosphere of the time was ‘kill or be killed’.” Sama seperti hampir semua komentator luar negeri Roosa seenaknya saja. Betul, “atmosphere” itu sama sekali tidak dapat membenarkan pembunuhan dan penghancuran eksistensi jutaan orang “PKI” (dan pantesan orang-orang LN mengritik bahwa itu belum disadari orang banyak pihak di Indonesia; memang, kami pun, sama dengan banyak bangsa lain, punya masalah menghadapi aib kami di masa lampau). Tetapi suasana itu memang ada dan sekurang-kurangnya sejak bulan Mei 1965 meliputi mereka yang merasa terancam oleh komunis. Orang waktu itu juga ingat akan Madiun 1948 (atau: akan apa yang diceriterakan tentang Madiun), tetapi secara sembunyi-sembunyi karena kalau disuarakan secara terbuka orang akan dikecam sebagai terkena “komunistofobi”. Justru pembungkaman segenap diskursus kritis tentang PKI dan komunisme itu, dan itu juga tanggungjawab Presiden Sukarno, menambah rasa terancam. Kami mengalami pembungkaman terakhir besar-besaran akhir 1964 dengan pelarangan Badan Penyebar Sukarnoisme Sayuti Melik serta penutupan sekitar 20 koran yang memuatnya. Bahasa PKI, Lekra dll. yang keras dan agresif penuh nada “kami akan menang, awas!” – apalagi baca cara omong Aidit selama September 1965 – ya menakutkan. 1964 orang menyanyi ”Nasakom bersatu, singkirkan kepala batu, Nasakom satu cita, Pancasila pasti jaya”, tetapi 1965 di Yogya mereka menyanyi “Nasakom bersatu, hancurkan kepala batu, Nasakom satu cita, Sosialisme pasti jaya.” Saya dan teman-teman saya waktu itu amat sangat khawatir. “PKI” kami persepsi – tepat atau tidak – sebagai a deadly enemy. Sekali lagi, persepsi itu tidak membenarkan apa yang kemudian terjadi. Tetapi persepsi itu menjelaskan sesuatu yang saya alami sendiri, rasa lega sedalam-dalamnya bahwa “bahaya komunis” semakin hilang. “Semakin” karena – barangkali Roosa menganggap kami bodoh, bisa saja, Roosa lebih tahu – sampai tgl. 11 Maret 1966 banyak kami, termasuk saya, masih khawatir bahwa Presiden Sukarno akan mengembalikan PKI. Dalam suasana di mana seakan-akan sebuah beban berat diambil dari benak banyak orang itu apakah wajar Roosa mengharapkan bahwa pemusnahan of a deadly ennemy (orang tahu pemusnahan itu, tetapi juga tidak tahu karena ukuran dan sistematikanya tersembunyi) bisa menimbulkan kritik publik? Yang bener, dong, John Roosa.
Franz Magnis-Suseno

From: Salim Said <bungsalim@yahoo.com>
Date: Sat, Feb 22, 2014 at 7:13 AM
Subject: Fw: [GELORA45] FW: Fw: makalah untuk peluncuran buku Jusuf Wanandi (CSIS). review roosa
To: Salim Said <bungsalim43@gmail.com>

Subject: RE: Fw: makalah untuk peluncuran buku Jusuf Wanandi (CSIS). review roosa

Review:

Jusuf Wanandi’s memoir allows glimpses into the mindset of Suharto-era officialdom
John Roosa

At times one comes close to feeling sorry for Pak Wanandi. So little in his life worked out as planned. The book, unlike so many je ne regrette rien autobiographies of Suharto-era officials, is filled with misgivings. He helped bring Suharto to power in 1965-66 and then regretted that the general stayed in power for so long. He rebuilt Golkar in 1970-71 and was later disappointed to see the organisation become the tool of Suharto’s personal power. He led the international PR campaign justifying the 1975 invasion of East Timor but then lamented the army’s brutal counterinsurgency tactics.

As a Chinese Indonesian, Wanandi particularly regrets the Suharto dictatorship’s blocking of his community’s access to government jobs. He changed his name from Lim Bian Kie in the spirit of assimilation only to be treated as part of a quasi-alien nation. Wanandi’s initial enthusiasm for the Suharto regime – with its promises of economic growth, political stability, and cultural tolerance – waned in the 1980s as its personalised, nepotistic, and racist character became entrenched.

Despite the author’s readiness to profess regrets, it is difficult to summon up any sympathy for him. He laboured for years on the dark side, helping the Suharto dictatorship commit a variety of crimes, and he remains proud of his work as the protégé of one of its most loathsome dirty-tricks intelligence officers, Ali Moertopo. His insider accounts of the decision-making behind various massacres are often self-serving and inaccurate.

The mass killing with which the regime began in 1965-66 was a ‘horrible mistake’. Unlike many of his New Order peers, who have either remained silent about the killing or offered full-throated justifications of it, Wanandi is at least willing to see something wrong: ‘We can never legitimise, gloss over, or forget those acts’. He even calls for investigations that can ‘bring up’ – a nicely chosen verb invoking excavations of mass graves – ‘the truths about those tragic events’.

Still, how can he call the slaughter of unarmed, defenceless detainees ‘a mistake’ rather than a crime? He can by doing what he asks us not to do. He glosses over them. He explains them with a fanciful story that blames, of all people, Sukarno. Bung Karno is supposedly at fault for not immediately banning the PKI in early October. People ‘took matters into their own hands’; in some regions, the army ‘took the initiative’. This blame-the-president story has been told before. Notosusanto and Saleh presented it in their famous 1967 tract on the September 30th Movement: ‘the public’, demanding the PKI be punished, ran amok when Sukarno tried ‘to protect the party’. The story is nonsense. Suharto and his clique of army officers sidelined Sukarno and proceeded to do what they had already planned to do. They would have used a presidential ban to legitimate their murderous assaults, just as they used his Supersemar to legitimate their March 1966 coup.

Wanandi nearly concedes as much. He claims, with remarkable frankness, that the ‘killing campaign’ in Central Java ‘was led by Sarwo Edhie’, the RPKAD commander sent there to attack the PKI in mid-October. Wanandi unfairly casts him as the sole agent of extermination. He omits Suharto’s role. And he seems oblivious to the perversity of his depiction of Sarwo Edhie’s motivations: ‘He had a personal grudge against communists to avenge the death of Achmad Yani, his friend and patron.’ Tens of thousands of ordinary civilians in Central Java, people who had nothing to do with Yani’s murder at Lubang Buaya, had to be slaughtered because Sarwo Edhie wanted to avenge the death of his old buddy from Purworedjo? Was the current president’s father-in-law that pathological? Wanandi does not mention that the student movement in Jakarta, of which he was a prominent leader, feted Sarwo Edhie as a great war hero when he returned after the killing spree.

Wanandi’s account shows how closely the student movement worked with the army. The students knew in early October that they were in no danger. The PKI put up no resistance as they rampaged through the streets, ransacking and burning houses, offices, and schools. But still they pretended as if they were brave heroes at war risking their lives. Wanandi notes in passing, without an expression of regret, that the students of the Indonesian Student Action Front (KAMI) forced people to join their demonstrations: ‘We would send civil defence (Hansip) personnel around to people’s houses, advising them that they would be regarded as PKI if they did not attend our meetings.’

Wanandi doesn’t explain precisely how and why Ali Moertopo, whom he calls Pak Ali, recruited him. He mentions that he first met him at a Kostrad ‘seminar’ in 1963 at which army officers declared that China and the PKI were their main threats, not the Western imperialist powers that Sukarno identified. (With such views being expressed, it must have been a secret, invitees-only gathering.) It was a fateful meeting: ‘I was not to know then what a great influence he was to have over my life.’

His account of Moertopo’s Opsus, the secret organisation inside Kostrad, to sabotage Konfrontasi, is as revealing as it is confusing. He claims Opsus began in mid-1965 during a meeting between Moertopo and Suharto (of Kostrad) and Yani, the army commander. But then he claims that Moertopo began contacting Des Alwi and other Socialist Party of Indonesia (PSI) figures, living abroad after their support for the failed 1957-58 rebellion, in September or October 1964. Perhaps the meeting with Yani was in mid-1964. He casually mentions, as if it was a routine matter, that Moertopo smuggled ‘rubber and other goods’ to generate money for Opsus and accumulated $17 million in banks in Singapore and Malaysia. Was the PKI’s term ‘capitalist bureaucrat’ (kabir) entirely inaccurate?

Moertopo appears in this book as a clever servant of Suharto’s. In the film about an English manor, Gosford Park (2001), a servant explains that she has to anticipate, to know what the masters want ‘before they know it themselves’. Wanandi saw Moertopo’s ‘strength’ in his ability to anticipate: ‘He always felt he had to prepare the old man [Suharto] in advance, before events happened.’

Wanandi joined Moertopo’s staff in 1967 just as the colonel became Suharto’s point man for Papua. For two years, starting in mid-1967, Wanandi was involved in the preparations for the holding of the Act of Free Choice in Papua. The strategy, according to him, was seduction. He brought in boatloads of tobacco and beer so that the Papuans would look kindly upon Indonesia. Wanandi does not discuss the coercive and deceitful tactics to win the vote, avoiding an engagement with the kind of documentation found in John Saltford’s 2003 book The United Nations and the Indonesian Takeover of West Papua, 1962-1969: The Anatomy of Betrayal, and remains silent on the terrors that Indonesia has inflicted on the Papuans since 1969. (Much of the section on Papua has already appeared in an essay Wanandi published in Inside Indonesia in 2009.

The ‘success’ in Papua emboldened Suharto’s men to attempt a similar strategy in East Timor. One of the longest sections of the book concerns Wanandi’s role in annexing East Timor in 1974-75. He is desperate to clear his name, especially now that the country has won independence, two truth commissions have issued reports exposing the Indonesian military’s atrocities and some Australian embassy files referring to his role have been declassified.

He insists that his strategy was again, merely seduction. Moertopo’s group started Operation Komodo in April 1974 for ’gathering intelligence and peddling pro-Indonesia propaganda‘ and training East Timorese to fight Fretilin on their own. They hoped to annex East Timor ‘through diplomatic means’ and then hold some kind of act of self-determination, after about seven years, once Indonesia had prepped the East Timorese so that they would vote the right way, as in Papua. The East Timorese would come to see that ‘the only logical path was to become part of Indonesia’.

As his story goes, their strategy lost out as General Benny Moerdani, the military intelligence chief, started Operation Flamboyan in early 1975, which sent Indonesian-trained East Timorese across the border to take the country by force. Then that operation lost ground to Operation Seroja in August 1975, when the military commander, Panggabean, proposed to use Indonesian troops to take East Timor. It was, Wanandi opines, a ‘stupid’ plan. Fretilin’s military victory and its declaration of independence in November provoked Suharto into opting for Panggabean’s plan. ‘The whole thing went haywire.’

While depicting Moerdani and Panggabean as the villains, Wanandi unintentionally indicts himself. At no point did his Moertopo faction envision a genuine act of self-determination for the East Timorese. The plan from the start was to annex East Timor and the debate with the other factions was only over the method.

Once the Indonesian troops launched a full-scale invasion in December, Wanandi made the diplomatic rounds: ‘It was a PR job, and not a nice one, because we didn’t agree with what was happening.’ He was in Washington DC coaching the people Indonesia sent to testify to the US Congress, explaining to them how they could not admit that the troops had ‘invaded’.

Wanandi has the remarkable ability to acknowledge a crime and then blame the victims for it. He admits Indonesian troops shot and killed five foreign journalists in Balibo to eliminate witnesses to the invasion: ‘it could not be known that they were invading’. So here is a clear admission to a war crime: the deliberate murder of non-combatants. Then he blames the journalists themselves for putting themselves in a war zone: ‘They thought it would be a picnic and of course they were shot.’ Of course.

This memoir allows us some glimpses into the depraved mindset of Suharto-era officialdom. Wanandi and his fellow Golkar leaders engineered electoral victories every five years by intimidating people. They sent civil defence personnel house-to-house to inform people that a vote against Golkar would be construed as a vote for the PKI. They organised a civil servants association as a ‘tool of Golkar to win elections’. They mobilised street toughs, the preman. Wanandi is proud of the electoral victories and is not troubled by the underhanded methods to achieve them. Pak Ali assigned him tasks and he completed them successfully. Asal bapak senang (as long as the boss is happy). Moertopo famously called commoners ‘a floating mass’; they had to be manipulated and directed because they were too stupid to think for themselves. Wanandi takes that premise for granted.

Moertopo arranged the funding for Wanandi’s think-tank, CSIS, in 1971 by calling up various Chinese Indonesian businessmen, cukong (a term Wanandi euphemistically translates as ‘patron’), and asking for money: ‘that was all that was needed’. With CSIS, Wanandi styled himself as an intellectual and cultivated contacts with foreign academics, all the while serving as a Golkar boss and intelligence operative. CSIS was another seduction strategy, this time targeting foreigners who were influential in shaping international opinion about the Suharto regime. It was also a way to monitor and punish the recalcitrant ones, like Benedict Anderson. (Anderson has written about his run-ins with Wanandi in his 1996 article in the journal Indonesia, ‘Scholarship on Indonesia and Raison d’État’.)

Wanandi would like readers to think he has a heart; that his work on the dark side has only left him streaked with grey and not dyed jet black. He recounts his lobbying in the 1970s to get political prisoners released and allow the Red Cross into East Timor. This work seems to have been greatly motivated by the need to placate foreign criticisms of the regime.

I was surprised to find Wanandi flattering my book about the September 30th Movement ‘as the best explanation of who was behind the coup and why it failed’. The praise is accompanied by a silence on my condemnation of the army’s reaction to the movement. As is his habit, he blames the victims. The movement was ‘a terrible blunder that opened the floodgates to retribution’. The PKI was responsible for the violence against it. He invokes the old cliché: the atmosphere of the time was ‘kill or be killed’. That specious depiction of the time conveniently exonerates the perpetrators who cowardly executed people who were already tied up and then made them disappear. As the recent film The Act of Killing (2012) reveals, the best way to dispel the perpetrators’ myths is to let them describe precisely what they did.

Wanandi ends his book in Candide-like fashion, bereft of the optimism that animated his early enthusiasm for the Suharto regime, writing about his think-tank as the little garden he cultivates. By the end of the book I felt like going outside and cultivating a real garden as a relief from reliving the grey-on-grey nightmare of Suharto-era officialdom.

Jusuf Wanandi, Shades of Grey: A Political Memoir of Modern Indonesia, 1965-1998 (Singapore: Equinox, 2012).

John Roosa (jroosa@mail.ubc.ca) is Associate Professor of History at the University of British Columbia and author of Pretext for Mass Murder: The September 30th Movement and Suharto’s Coup d’État in Indonesia (Madison: University of Wisconsin Press, 2006).

Theoretical perspectives on the Islam-democracy discourse

Theoretical perspectives on the Islam-democracy discourse

 

Throughout the world, the majority of modernist or reformist Muslim intellectuals accept the term democracy and insist on consistency and compatibility between Islam and democracy with a reinterpretation of key Islamic political concepts and values

By Tauseef Ahmad Parray, April 14, 2014

Islamic resurgence and democratisation are two of the most important developments of the twentieth century, which have gained momentum since its final decades. Within these two developments, the question of the relationship between Islam and democracy, or the compatibility and coexistence of the teachings of Islam with the principles of democracy is one of the most pressing, serious, and critical issues facing the Muslim world today — an issue that is hotly debated, defined, and discussed by a diversity of voices. After the events of 9/11 and the subsequent war on terror, the relationship between Islam and democracy came to be discussed with much fervour. In the post-9/11 world, Islam has been frequently described as a “violent” and “terrorist” religion, unconcerned with peace, human rights, justice, tolerance, pluralism, and democratic values. This provoked widespread discussion (within and outside the Muslim world) about the relationship between Islam and democratic principles and with the Arab Spring — the uprisings and protests for the promotion of democracy and dignity in the Middle East-North Africa (MENA) region from December 2010 — these issues have become focal points of worldwide public debate; in MENA, South Asia, the west, and in the rest of the world
When we look back to the early 1900s, we find that terms like ‘Islamic democracy’ and ‘spiritual democracy’ were used by Maulana Abul Kalam Azad and Allama Iqbal respectively, in discussions that revolved around the relationship between Islam and democracy, although only theoretically. In the writings of Mufti M Shafi — especially in his tafsir (elaboration) on Quranic verses 3:159 and 42:38, both related to the Shura (parliament) — and later in Amin Ahsan Islahi and in the writings of Maulana Maududi, we find this discourse as well. Maulana Maududi wrote about this issue at great length and coined the term “Theo-democracy” (Ilahi Jumhuri hukumat) for the mixture of the two, on the grounds that Islam is neither theocracy nor democracy, but has elements of both. Azad especially wrote in 1912 in Al-Hilal about Islamic democracy and about the similarities between Islamic teachings and the French constitution adopted after the revolution of 1789. He raised the question of whether Muslims were simply adopting ideas from the French revolution and European thought, or whether the Quran itself taught democracy and the parliamentary system. Similarly, in the Middle East, it was (to mention just a few) Jamal al-Din ‘Al-Afghani’ who wrote against “despotic government” and in support of “republican government”, and his colleagues, Muhammad Abduh and Rashid Rida — who emphasised implementing Shura and gradually turning it into parliamentary democracy, as well as Ijtihad (interpretation) and maslaha (public interest) — who wrote on and discussed this issue.
While Muslim scholars and thinkers have been writing and arguing for an Islamic democracy from the very beginning of the twentieth century, the term only gained prominence from the 1980s and 1990s according to (among others) Noah Feldman — Professor at Harvard University and author of The Fall and Rise of the Islamic State. For Feldman, the crucial question of whether Islam and democracy fit together in principle or in practice is no longer merely of abstract or regional interest. In his words, it has been “Debated in scores of Arabic books, articles, and fatwas (decrees) since the temporary success of Islamists in the Algerian elections of 1990.” Here, it necessary to point out that he refers to those texts that are clearly about Islam and democracy, or Shura and democracy (for example: Fatima Mernissi’s 1992 book, Islam and Democracy: Fear of the Modern World or John L. Esposito and John O. Voll’s 1996 book, Islam and Democracy).
It is also necessary to point out that there are various scholars and writers who have made attempts to argue that both are incompatible, from Francis Fukuyama’s thesis on The End of History (1992), Benjamin Barber’s argument about Jihad vs. McWorld (1996), to Robert Kaplan’s suggestion about The coming anarchy (2000), and more significantly, Samuel P. Huntington’s essay and subsequent book on the Clash of Civilisations (1996), all have collectively reinforced, in different ways, the idea that the Muslim faith and Islamic civilisation are incongruent and divergent from liberty, democracy, human rights, gender equality and other emancipatory principles But a diversity of voices — ranging from proponents to opponents, Islamists to modernists and engages both Muslim and western scholars — have in the recent past strongly debated the issue of Islam and democracy. In the Islamic tradition, concepts and institutions like Khilafah, Shura, Ijma, Ijtihad, Baya’h, Maslaha, and values and legal principles such as freedom, justice, equality, human rights, public welfare, peace, tolerance, etc, are utilised by these scholars to provide an effective foundation for democracy in Islam or ‘Islamic democracy’, or to develop “Islamic forms of parliamentary governance, representative elections, and religious reform.” Furthermore, the Constitution of Medina — the principles of which were based on the holy Quran and sunnah — is also interpreted in modern terminology as a source of constitutionalism, democratising reform, and pluralism in Islam.
Throughout the world, the majority of modernist or reformist Muslim intellectuals accept the term democracy and insist on consistency and compatibility between Islam and democracy with a reinterpretation of key Islamic political concepts and values, institutions and legal principles, embedded in the primary sources of Islam, the holy Quran and sunnah, albeit democracy here is conceived of with certain qualifications and limits prescribed by Shariah. Currently in the Pakistani context, the prominent voices that have discussed and deliberated on the issue of compatibility between Islam and democracy include, among others, Professor Khurshid Ahmad, Javed Ahmad Ghamidi and Dr Muhammad Khalid Masud, all representing different visions and perspectives on the issue. For them, (in a nutshell) in Islam, discussing democracy and the concept of democratic participation does not mean that the word democracy is a Quranic term or a term explained in the Sunnah. It only means that the Islamic legacy — cultural and intellectual — contains ideas and ideals, key concepts, institutions and values that show resemblance and similarity with democratic principles and perceptions. Some of the key concepts and values of the Islamic political order — rule of law, accountability of the ruler, responsibility of the government, general will, public welfare, constitutionalism, freedom, justice, equality and human rights (among others) — are compatible, consistent, similar and in harmony with the positive features and values of (modern) democracy. These concepts also provide evidence that the Islamic system of government, in the concrete sense, is democratic. Thus, taking into consideration the ‘spirit’ rather than merely the ‘process’ of democracy, it is feasible and reasonable to propose that the relationship between Islam and democracy, “complex and nuanced as it may be, is not inherently problematic even by western standards.” But, at the same time, no one is arguing for its wholesale adoption of western democracy; and thus, it is safe to argue that while there are important and profound differences between Islam and democracy, at the same time, “a synthesis of sorts is eminently possible” between the two.
Sumber: http://www.dailytimes.com.pk/opinion/14-Apr-2014/theoretical-perspectives-on-the-islam-democracy-discourse

Supersemar

Supersemar
Oleh: Budiarto Shambazy

SELASA, 11 Maret 2014, lalu pas 48 tahun Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) terbit. Inilah salah satu tonggak penting sejarah perubahan politik kita.

Situasi politik tahun 1966 semakin bergejolak akibat Gerakan 30 September 1965 pecah. Pasca Supersemar pada Februari 1967, posisi Presiden Soekarno semakin terjepit.

Apalagi setelah Menteri Panglima Angkatan Darat Jenderal TNI Soeharto menjadi Ketua Presidium Kabinet Ampera/Pengemban Supersemar/ Pangkopkamtib. Hampir semua kalangan bersikap anti Bung Karno (BK).

Pertanggungjawaban BK di MPRS, 22 Juni 1966, berjudul Nawaksara ditolak, juga Pelengkap Nawaksara, 10 Januari 1967. Tanggal 7 Februari 1967, BK melalui dua surat yang disampaikan lewat tokoh PNI, Hardi SH, menawarkan konsep ”surat penugasan khusus”kepada Pak Harto.

Esok harinya tawaran itu ditolak. Pada 10 Februari, Pak Harto menemui BK membicarakan penolakan itu dan menyampaikan keinginan para menteri panglima keempat angkatan. Esoknya semua menteri panglima angkatan menemui BK, menawarkan konsep ”Presiden berhalangan dan menyerahkan kekuasaan” kepada Pak Harto sebagai pengemban Supersemar.

Butir pertama, ”Kami Presiden RI/Mandataris MPRS/Pangti terhitung mulai hari ini menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada Pengemban Tap MPRS Nomor IX/1966 Jenderal Soeharto sesuai dengan jiwa Tap MPRS Nomor XV/1966 dengan tidak mengurangi maksud dan jiwa UUD ’45”.

Butir kedua, ”Pengemban Tap MPRS Nomor IX/1966 melaporkan pelaksanaan penyerahan tersebut kepada Presiden setiap waktu dirasa perlu”. Waktu bergerak cepat ke Maret saat MPRS mengakhiri kekuasaan BK, 12 Maret 1967, melalui Tap MPRS XXXIII/MPRS/1967.

”Kudeta merangkak” terhadap BK menghilangkan kejayaan kita sebagai bangsa besar dengan militer disegani, mandiri dengan sumber daya manusia dan sumber daya alam melimpah, dengan utang luar negeri 2,5 miliar dollar AS, dan dengan etika moral-politik yang transformatif (non-transaksional). BK, Pak Harto, dan Gus Dur mundur tak melawan konstitusi karena tahu diri tak punya legitimasi.

Saat membacakan pleidoi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 19 September 1995, Tri Agus Siswowihardjo memelésétkan Supersemar jadi ”sudah persis seperti Marcos”. Tri Agus diadili karena mengkritik Orde Baru.

Ferdinand Marcos Presiden Filipina yang kabur ke Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat. Ia terlibat korupsi dan membunuh Senator Benigno Aquino, suami Presiden Ny Corry Aquino.

Selain pelésétan Supersemar, pleidoi Tri memopulerkan ”Su-dah Ha-rus To-bat”. Singkatan Sumbangan Dana Sosial Berhadiah (SDSB) ia sulap menjadi ”S Dalang Segala Bencana”.

Lalu, kata ”hakim”, ia pelésétkan jadi ”hubungi aku kalau ingin menang” dan ”jaksa” jadi ”jika Anda kesulitan suaplah aku”. Singkatan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ia urai jadi ”Kasih Uang Habis Perkara”.

Anda ingat bagaimana nama seorang menteri Orde Baru (Orba) dipelésétkan jadi ”Hari-hari Omong Kosong”. Nama seorang presiden pun jadi ”Bicara Jago, Habis Bicara Bingung”.

Pelésétan bagian dari bahasa politik yang tumbuh subur jika rakyat tertekan. Ia beredar dari mulut ke mulut dan menyehatkan.

Orba dulu punya proyek mercu suar Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN). Ada yang menyebutnya ”Industri Penerima Tamu Negara” karena pabriknya hanya jadi ”tujuan wisata” tamu asing yang berkunjung ke sini.

Di Thailand, pesawat IPTN dijuluki ”Gone with the Wind”, merujuk film Hollywood. Soalnya cat pesawat yang dikerjakan asal-asalan itu cepat terkelupas diterpa angin setiap kali mengangkasa.

Berhubung IPTN bermarkas di Bandung, orang Priangan punya istilah sendiri. IPTN bagi mereka singkatan ”Ieu Pesawat Teu Ngapung-ngapung” (pesawatnya enggak bisa terbang).

Negara tetangga, Singapura, dikenal sebagai tempat yang tak murah. Pemerintah rajin membangun apartemen-apartemen yang dikelola House Development Board (HDB). Bagi sebagian rakyat, HDB singkatan ”highly dangerous building” (gedung amat berbahaya). Soalnya ngeri tinggal di lantai 30-an apartemen mereka.

Rakyat negeri itu dimanjakan berbagai fasilitas umum kelas satu berbiaya mahal. Maka, Public Utilities Board (PUB) dipelésétkan jadi ”pay until broke” (bayar terus sampai bangkrut).

Salah satu PUB yang ngetop adalah electronic road pricing (ERP) yang diberlakukan di jalan-jalan protokol, seperti Orchard Road. Berhubung mahal, ERP diubah jadi ”everyday rob people” (tiap hari merampok rakyat).

Partai yang selalu memenangi pemilu di sana People’s Action Party (PAP). Kalangan yang sinis menyebutnya ”Pay And Pay” (bayar terus). Dan, Anda tahu, Singapura menerapkan denda yang kesohor ke berbagai penjuru dunia sehingga dilédék dengan ”fine city”, yang artinya bisa kota yang teratur atau sedikit-sedikit main denda.

Bangsa ini pun gemar pemelésétan politik. Undang-Undang Dasar (UUD ’45) diubah ”Ujung-ujungnya Duit Empat Liem”, istilah bisnis Ali-Baba yang merujuk ke Liem Swie Liong.

Setelah mundur sebagai wapres, Bung Hatta mengubah ”dwi tunggal” jadi ”dwi tanggal”. Persis kayak gigi anak-anak yang suka ”tanggal” (copot).

Bung Karno tak habis mengerti ada istilah Orba dan Orde Lama (Orla). Kepada pers, ia bilang cuma tahu ada ”Ordasi”(Orde Berdasi) dan ”Orplinplan”(Orde Plin-plan).

Anda pasti pernah berdarmawisata ke Dieng, Jawa Tengah, dan mampir ke Goa Semar. Potongan tubuh dan wajah penjaga goa mirip Semar. Kalau begitu, singkatan Supersemar adalah ”sudah persis seperti Semar”. Ada lagi yang memelésétkan Supersemar menjadi ”sulit dipercaya, seram, dan top markotop!” []

KOMPAS, 15 Maret 2014
Budiarto Shambazy ; Wartawan Senior Kompas

“SUPERSEMAR” – KISAH JEN. SUHARTO MENGGULINGKAN PRES. SUKARNO LEWAT SEBUAH SURAT PERINTAH PRESIDEN

“SUPERSEMAR” – KISAH JEN. SUHARTO MENGGULINGKAN PRES. SUKARNO LEWAT SEBUAH SURAT PERINTAH PRESIDEN
On Sunday, 2 March 2014, 19:01, Chan CT <SADAR@netvigator.com> wrote:
Kolom IBRAHIM ISA
Sabtu, 01 Maret 2014
——————————-

“SUPERSEMAR” – KISAH JEN. SUHARTO MENGGULINGKAN PRES. SUKARNO LEWAT SEBUAH SURAT PERINTAH PRESIDEN

* * *
Bagaimana seorang kepala negara dan kepala pemerintah – dalam hal ini – Presiden Sukarno bisa digulingkan melalui sepucuk surat perintah yang ditandadatanganinya sendiri —– Itulah yang terjadi 48 th y.l — sekitar “SUPERSEMAR” . Surat Perintah Sebelas Maret 1966”. Melalui suatu operasi canggih, dimulai dengan membubarkan Sidang Kabinet 100 Menteri yang dipimpin :Presiden Sukarno, dan tiga orang jendral yang diutusnya, Jendral Suharto berhasil memperoleh sepucuk Surat Perintah yang dimaksudkan untuk ‘terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya Revolusi’.

Begitu menerima “SUPERSEMAR” Jendral Suharto kontan membubarkan PKI. Sesuatu yang justru ditentang oleh Presiden, pemberi Supersemar kepada Suharto. Suharto menyalahgunakan, memanipulasinya sebagai legitimasi menuju penggulingan Presiden Sukarno

* * *

Mulai hari ini akan di muat berturut tulisan-tulisan sekitar SUPERSEMR, sebagai bahan input bagi pembaca menikirkan dan menarik kesimpulan sekitar SUPERSEMAR. Sepucuk surat perintah Presiden yang diamanipulasi dan disalahgunakan kemudian dibikin misterius. . . . seolah-olah tidak diketahui dimana keberadaannya sekarang ini. Tidak ada seorangpun yag tahu dimana, Presiden SBY pun tidak pernah bicara tentang ini.

Di bawah in adalah sebuah tulisan yang disiarkan 15 tahun yang lalu di pelbagain media inernet.

* * *

Dari Insubordinasi, lewat “SUPERSEMAR” Menegakkan ORDE BARU!

Oleh: Ibrahim Isa
Amsterdam, 2 Maret 1999

I). Sejak 11 Maret 1966, sudah berkali-kali ditulis mengenai masalah “Surat Perintah Presiden Republik Indonesia, 11 Maret 1966″. Satu kenyataan ialah bahwa sebegitu jauh masih belum ada pandangan, tafsiran, apalagi hasil studi yang satu mengenai soal tsb. Yang agak sama pendapat orang ialah bahwa “Surat Perintah Presiden RI” itu dibuat oleh Presiden Sukarno dalam keadaan beliau sedang di bawah tekanan situasi gawat dan desakan 3 orang jendral yang khusus datang ke Istana Bogor untuk iu.

Hingga detik ini berbagai fihak masih terus mempelajari dan meneliti masalah tsb. Ada yang melakukannya dari titik tolak semata-mata mencari kebenaran. Ada yang dari pandangan “pelurusan” sejarah, karena mengenai soal itu dianggap ada pemutarbalikkan bahkan pemalsuan fakta-fakta. Ada juga yang melakukan penelitian itu dari segi menstudi perkembangan ketatanegaraan Indonesia selama lebih dari setengah abad berdirinya Republik Indonesia. Ada juga yang bertolak dari segi untuk melakukan pencatatan yang obyektif. Hasrat dan dorongan untuk melakukan penelitian dan studi mengenai masalah “Supersemar” itu semakin besar, karena sampai
saat ini tidak ada satupun yang mengetahui di mana disimpan aslinya “Supersemar” itu. Misterikah ini? Ataukah suatu rekayasa?

Tidak juga boleh dilewatkan dari pengamatan bahwa ada yang melakukan penulisan mengenai masalah “Supersemar” untuk lebih lanjut memutar-balikkan fakta, lebih lanjut memulas hal ihwal dengan tujuan untuk membenarkan, untuk memberikan legitimasi terhadap tindakan, kebijaksanaan dan politik yang telah dilakukan oleh jendral Suharto sejak 1 Oktober 1965 sampai dengan ditegakkannya kekuasaan Orde Baru. Rencana untuk mengadakan seminar “Nawaraksa” dalam tahun 1997 yang gugur itu , adalah dengan tujuan itu. Sampai saat ini usaha itu masih terus dilanjutkan meskipun presiden Suharto sudah 10 bulan lengser dan gerakan reformasi bergulir terus.

Ulasan ini dibuat demi menambah stimulans pada para cendekiawan, para pakar ilmu politik, sosial dan sejarah Indonesia yang berkepedulian mengakhiri masa redup dan semi-impotensi kehidupan ilmu, demi mengakhiri masa perekayasaan segala bidang kehidupan bangsa kita, termasuk bidang pemikiran dan mental warisan Orde Barunya Suharto.

Supaya pembicaraan mengenai “Supersemar” dilakukan atas dasar materi yang kongkrit, kiranya ada baiknya dikutip disini selengkapnya teks “Supersemar” seperti yang tertera dalam risalah “Hasil-hasil Sidang Umum M.P.R.S. ke-IV” yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, sbb:

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
S U R A T P E R I N T A H

I. Mengingat:
1.1. Tingkatan Revolusi sekarang ini, serta keadaan politik baik Nasional maupun internasional.
1.2. Perintah Harian Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata/Presiden Panglima Besar Revolusi pada tanggal 8 Maret 1966.

II. Menimbang:
2.1.Perlunya ada ketenangan dan kestabilan Pemerintahan dan jalannya Revolusi.

2.3.Perlu adanya jaminan keutuhan Pemimpin Besar Revolusi dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan dan rakyat untuk memelihara kewibawaan Presiden/ Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi serta segala ajaran-ajarannya.

III. Memutuskan/Memerintahkan:
Kepada: Letnan Jendral Soeharto, Menteri Panglima Angkatan Darat
Untuk : Atas nama Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi:

1. Mengambil segala tindakan yang dianggap perlu, untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya Revolusi,serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Pimpinan
Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris M.P.R.S. Demi untuk keutuhan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, dan Melaksanakan dengan pasti segala ajaran Pemimpin Besar Revolusi.

2. Mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah dengan Panglima-Panglima Angkatan-2 lain dengan sebaik-baiknya.

3.Supaya melaporkan segala sesuatu yang bersangkut paut dalam tugas dan tanggung jawabnya seperti tersebut diatas.

IV. Selesai.

Jakarta, 11 Maret 1966
Presiden/Panglimna Tertinggi/
Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris
M.P.R.S.,
ttd.
Sukarno
* * *

II.) Insubordinasi adalah langkah pertama dalam rangakaian langkah-langkah yang diambil Jendral Suharto menuju suatu coup d’etat yang tuntas. Untuk memasuki lebih lanjut materi “Supersemar”, ada baiknya sebelumnya ditelusuri sedikit, saat-saat sebelum tiga orang jendral AD, yaitu Mayjen
Amir Mahmud, Mayjen Andi Yusuf dan Mayjen Basuki Rakhmat, datang “menghadap” (atau “menodong”) Presiden Sukarno, pada tanggal 11 Maret 1966.

Sesudah terjadinya “Gerakan 30 September”, menurut salah satu sumber yang dipercaya, a.l. mantan Kolonel Latief, Brigjen Suparjo, salah seorang tokoh “G30S”, datang menghadap Presiden Sukarno memberikan laporan mengenai “G30S”. Setelah mendengar laporan Brigjen Suparjo, Presiden Sukarno memerintahkan kepada Suparjo untuk menghentikan kegiatan “G30S”. Selanjutnya gerakan ternyata memang dihentikan Keterangan ini berbeda sekali dengan ‘claim’ Suharto dan kawan-kawannya bahwa adalah KOSTRAD yang ia pimpin sendiri, yang telah menumpas “G30S”. Juga Dewi Sukarno mengemukakan kepada seorang wartawan asing bahwa adalah “Bapak” <maksudnya Presiden Sukarno> yang memerintahkan agar “G30S” menghentikan gerakannya.

Untuk mengatasi situasi, dalam usaha mencari pemecahan dan agar Revolusi Indonesia menurut pemahaman ketika itu bisa berlangsung terus, Presiden Sukarno menghubungi Kostrad. Ia memanggil Mayjen Umar Wirahadikusuma, Pangdam V Jaya, dan Majen Pranoto Reksosamudro. Presiden Sukarno mengangkat Mayor Jendral Pranoto Reksosamudro, Asisten III Panglima
Angkatan Darat, sebagai Care-taker Menteri Panglima Angkatan Darat untuk mengurus pekerjaan sehari-hari AD. Tetapi Jendral Suharto, sebagai Panglima Kostrad, menolak kebijaksanaan Presiden Sukarno. Suharto mengatakan kepada kurir-kurir Presiden Sukarno bahwa ‘untuk sementara’ ia
sudah mengambil alih pimpinan AD. Suharto juga melarang Mayjen Umar Wirahadikusma dan Mayjen Pranoto Reksosamudro untuk memenuhi panggilan Presiden Sukarno.Insubordinasi lagi!

Ini adalah insubordinasi terbuka pertama-kalinya yang dilakukan Mayjen Suharto sebagai Panglima Kostrad, terhadap Presiden Panglima Tertinggi ABRI Sukarno.Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah ABRI seorang perwira tinggi mengangkat dirinya sendiri menjadi panglima AD. Ini adalah intisari dan hakikat serta permulan dari “the creeping” coup d’etat yang dilakukan Suharto terhadap kekuasaan negara yang dijabat oleh Presiden Republik Indonesia, Sukarno.

III.) Diteliti lebih mendalam ‘insubordinasi’ dari fihak Jendral Suharto terhadap Panglima Tertinggi Presiden RI Sukarno tsb., bukanlah tindakan insubordinasi yang biasa-biasa saja. Tindakan insubordinasi Jendral Suharto itu secara hakiki merupakan tindakan fundamentil terbuka yang pertama dalam perebutan kekuasaan negara.Tindakan-tindakan selanjutnya dari Jendral Suharto terhadap Presiden Sukarno memberikan pembuktian kongkrit ke arah itu. Dengan kekuasaan atas Angkatan Darat yang telah diambilnya secara insubordinatif itu, Jendral Suharto dan kliknya di dalam ABRI mengadakan persekusi, pembersihan, penangkapan dan pembantaian terhadap kekuatan di dalam masyarakat – parpol-parpol dan ormas-ormas, birokrasi dan angkatan bersenjata RI, yang selama itu adalah sekutu dan penyokong politik serta ajaran-ajaran Presiden Sukarno.

Suharto memerlukan waktu kurang lebih lima bulan , dari Oktober 1965 sampai awal Maret ’66, untuk menindaklanjuti rencana perebutan kekuasaan atas Presiden Sukarno. Segala persiapan untuk itu tampaknya rampung pada tanggal 11 Maret 1966. Pas ketika pada hari itu Presiden Sukarno sedang mengadakan sidang Kabinet di Istana Merdeka, ribuan ‘massa’ mengepung Istana Merdeka. Situasi menjadi lebih gawat lagi ketika diketahui bahwa terdapat pasukan-pasukan bersenjata lengkap diantara yang mengepung itu, yang tidak ada tanda pengenalnya. Pasukan tsb ternyata kemudian adalah pasukan Kostrad. Presiden Sukarno bersama sementara menteri pembantunya
terpaska diselamatkan ke Istana Bogor. Menyolok untuk dicermati bahwa pada sidang Kabinet itu, dengan alasan sakit, Jendral Suharto absen. Terungkap kemudian bahwa Jendral Suharto sedang sibuk berunding dengan a.l. Tiga jendral yang kemudian ternyata adalah jendral-jendral yang diutus Suharto ke Istana Bogor, untuk menekan Presiden Sukarno . Melalui pembicaraan dibawah tekanan berat antara tiga jendral dengan Presiden Sukarno dimana hadir juga Waperdam I dr. Subandrio, dr. Leimena dan Chaerul Saleh, akhirnya tidak ada jalan lain bagi Presiden Sukarno selain menandatangani “Surat Perintah 11 Maret” yang terkenal itu.

Titik tolak Suharto mengirimkan tiga jendral itu adalah untuk secara formal minta kepada presiden agar diberi kepercayaan dan mandat penuh untuk “mengatasi” kesulitan dan menciptakan suasana tenang dan stabil. Presiden telah ada pengenalan bagaimana sebenarya Suharto itu, khususnya sesudah perintahnya mengenai pengangkatan Mayjen Pranoto Reksosamudro ditolak dan
digagalkan oleh Suharto. Maka tidaklah mudah bagi Presiden Sukarno untuk begitu saja memberikan kepercayaan dan mandat kepada Suharto. Dari teks “Supersemar” bisa ditelaah bahwa presiden Sukarno dengan didampingi oleh pembantu-banbantu-nya, masih bisa mencapai suatu perumusan yang mungkin bisa diinterpretasikan sebagai usaha untuk memberikan ketegasan tentangkelangsungan kepemimpinannya terhadap pemerintahan dan bangsa Indonesia. Paling tidak inilah yang diperkirakan oleh Presiden Sukarno ketika itu. Faktor penting lainnya yang mendorong Presiden Sukarno akhirnya tokhmenandatangani “Supersemar”, ialah pendiriannya yang sejak semula , yaitu selalu berusaha agar jangan sampai terjadi pertumpahan darah lebih lanjut yang
akan membawa penderitaan yang lebih berat lagi bagi rakyat .Namun kemudian dengan dilakukannya pembantaian besar-besaran terhadap orang-orang Komunis atau yang dianggap Komunis, golongan Kiri dan kaum Nasionalis dan Islam yang mendukung Presiden Sukarno, apa yang dikhawatirkan Presiden Sukarno terjadi juga.

IV). Dalam teks “Supersemar”, ditandaskan bahwa tujuan surat perintah itu bukanlah ‘pelimpahan kekuasaan’ dari Presiden Sukarno kepada Jendral Suharto, seperti yang sering dikemukakan oleh para pendiri dan pendukung Orba, tetapi adalah untuk mencapai “adanya ketenangan dan kestabilanPemerintahan dan jalannya Revolusi”. Memang sulit dibayangkan bagaimana pula Jendral Suharto bisa menenangkan dan menstabilkan jalannya Revolusi,seperti konsep Bung Karno ketika itu.

Demikian pula halnya mengenai masaalah ‘menjamin kepemimpinan dan kewibawaan’ Presiden Sukarno. Yang dilakukan oleh Suharto adalah kebalikannya. Selangkah demi selangkah, dengan cara ‘merangkak’ , denganberlindung di balik “Supersemar”, Jendral Suharto menggerowoti dan
menggembosi kepemimpinan dan kewibawaan Presiden Sukarno. Jendral Suharto memaksakan perombakan kabinet, meng-‘amankan’, sejumlah menteri, anggota DPR/MPRS dan perwira-perwira penyokong presiden Sukarno.

Apalagi mengenai perlunya menjamin dilaksanakannya dengan pasti ajaran-ajaran Pemimpin Besar Revolusi. Yang dilakukan Suharto jelas-jelas adalah melarang penyebaran dan pelaksanaan ajaran Bung Karno.

Mengenai perlunya ‘menjamin keselamatan pribadi’ Presiden Sukarno. Bagaimana pula langkah Suharto. Lewat DPRS dan MPRS yang sudah direkayasa Presiden Sukarno dilorot dari jabatannya sebagai kepala pemerintah dan kepala negara RI dan Suharto dinobatkan jadi Presiden. Bung Karno kemudian dikenakan ‘tahanan rumah’ sampai akhir hidup beliau. Sudah meninggalpun Bung Karno masih dipersikusi. Jenazah beliau tidak boleh dimakamkan ditempat seperti yang pernah diutarakannya sebelum ia meninggal. Jenazah beliau dimakamkan di Blitar, Jawa Timur, jauh dari pusat kegiatan politik di Jakarta. Karena Orba sangat khawatir akan merebaknya massa rakyat yang
luas yang hendak mengantar jenazah Bung Karno ke tempat peristirahatannya yang terakhir.

Melapor kepada Presiden Sukarno segala sesuatu yang dilakukannya dalam rangka “Supersemar”? Sudahlah, tidak usah lagi bicara mengenai hal itu. Bicara saja dengan Bung Karno, Suharto tidak mau.
Dari rentetan peristiwa sebelum dan sesudah dikeluarkannya “Supersemar”, bisa diasumsikan bahwa persetujuan para jendral dengan rumusan dalam “Supersemar”, adalah sbb”
Pertama, bagi Suharto yang pokok adalah memperoleh ‘legalitas’ bahwa ia bisa bertindak atas nama Presiden Sukarno, menggunakan nama Presiden Sukarno, yang memang ia lakukan semaksimal maksimalnya. Apa tindakan Suharto itu, Suharto sendiri yang menentukannya.
Kedua, dengan perumusan seperti tercantum dalam teks “Supersemar”, kekuatan yang mendukung Presiden Sukarno di dalam masyarakat, khususnya yang ada di dalam kekuatan bersenjata RI, yang ketika itu masih cukupan, bisa tertipu dan menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Suharto adalah atas dasar ‘mandat’ dari Presiden. Dengan demikian maka membikin pendukung Presiden
Sukarno menjadi lengah. Ketika mereka menyadari hal itu, sudah terlambat.Kekuatan mereka sudah dipreteli dan Suharto sudah mengkonsolidasi dan memperluas kekuasaannya. Suharto juga telah mengontrol DPR/MPRS sedemikian rupa sehingga telah memperoleh ‘legitimasi’ dan terciptalah Orde Baru yang ‘konstitusional’. Ini semua dilakukannya dengan berpangkal pada insubordinasi dan “Supersemar”.

VI). Maka, terdapatlah cukup dasar dan alasan untuk mempertanyakan: Apakah Orde Baru yang ditegakkan dengan memanipulasi dan menyalahgunakan “Surat Perintah Presiden Sukarno” tertanggal 11 Maret 1966, itu suatu kekuasaan yang legitim dan konstitusional? Sesungguhnya tidaklah sulit memberikan jawaban yang tegas. Kekuasaan Orde Baru selama 32 tahun telah menegakkan suatu ‘kebudayaan kekerasan’ yang telah menghantui dan merusak mentalitet dan moralitas bangsa. Orba telah mencampakkan prinsip-prinsip hukum, telah melakukan rekayasa
lewat opsus-opsus, telah melanggar hak-hak azasi manusia, hak-hak demokrasi serta telah membodohkan rakyat sehingga praktek korupsi, kolusi dan nepotisme bisa merajalela dan bertahan begitu lama.

Dalam politik luarnegerinya Orba telah menginvasi, mengokupasi dan atas nama’integrasi’ telah mencaplok Timor Timur. Ini menunjukkan bahwa Orba adalah suatu rezim, suatu kekuasaan yang zalim dan juga keropos. Orba telah membawa rakyat dan bangsa kita ke jurang kehancuran. Apalagi dasar dan alasan untuk menyatakan bahwa rezim Orba adalah konstitusional dan legitim. Melalui “Supersemar”, Suharto telah menegakkan Orde Baru. Kini, karena tindakan-tindakannya sendiri Orba telah menjadi sekarat. Dilanda oleh gelombang gerakan reformasi dan demokrasi, pendiri utamanya, Suharto, telah disingkirkan dari singgasana kekuasaan negara Republik Indonesia.
Orba telah menggali liang kuburnya sendiri!

“Supersemar” akan tercatat dalam sejarah Indonesia sebagai suatu pelaksanaan “master plan” dari seorang jendral dalam tindakan makarnya merebut kekuasaan negara.. “Supersemar” telah disulap menjadi pentung justru untuk memukul tokoh yang memberikannya.

Suatu tragedi nasional!

Agam Wispi dan Beberapa Sajaknya: Sepenggal Kisah Sastrawan Eksil

Agam Wispi dan Beberapa Sajaknya

Sepenggal Kisah Sastrawan Eksil

January 7, 2009
Posted by Mochammad Asrori in budaya, indonesia, profil.
Tags: agam wispi, penyair mencari sarang, puisi, sastra eksil

Berderet nama-nama sastrawan kita yang pernah bermukim di luar negeri, seperti:
Achdiat K. Mihardja, Siti Nuraini, Idrus, Taufik Ismail, Budi Darma, M. Fudoli Zaini,
Satyagraha Hoerip, Aoh K. Hadimadja, Ajip Rosidi, Wing Kardjo, Utuy Tatang Sontany, Sori
Siregar, Suripan Sadi Hutomo, Abdul Hadi WM, Sutardji Calzoum Bachri, Toety Heraty,
Marianne Katoppo, Rayani Sriwidodo, Eka Budianta, Saut Situmorang, Herlino Soleman, dll.
Umumnya dalam rangka study atau mengemban tugas dan segera pulang setelah tugas
selesai.

Tapi kita juga mengenal nama-nama lain yang bermukim di luar negeri, seperti: A.
Kembara, A. Kobar Ibrahim, Alan Hageland, Agam Wispi, Asahan Alham, Chalik Hamid,
Hersri Setiawan, Kuslan Budiman, Magusig O. Bungai, Mawie Ananta Jonie, Nurdiana
Setyadarma, Sobron Aidit, Soeprijadi Tomodihardjo, dan Z. Afif. Nama-nama sastrawan
yang bermukim di luar negeri tanpa mengenal kata “pulang”, sastrawan pelarian. Eksil.

 

Pulang
-catatan seorang penyair Indonesia di pengasingan

dimana kau pohonku hijau
disini aku sudah jadi batu
hai perantau darimana kau
dari mana saja aku mau melekat jadi debu
di karet, di karet katamu
wahai chairil apa kau masih disitu
atau lenyap dipasok batu
atau senyap sebelum tahun 2000
ya Banda mengena juga yang kau bilang
tak seorang berniat pulang
pulang? kemana harus pulang
si burung samudera tanpa sarang
bangga aku teringat Sujoyono berani menuding
dan bilang untung aku bukan anjing
ini juga modernisasi globalisasi
kata-kata jadi kering kebudayaan baru
dari bawah sampai atas
tukang peras atau maling
puisi hanya kaulah lagi tempatku pulang
puisi hanya kaulah pacarku terbang
puisi generasi baru yang bijak bestari menerjang
keras bagai granit cintanya bagai laut menggelombang
dimana kau pohonku hijau dalam puisimu wahai perantau
dalam cintamu jauh di pulau
Sajak di atas ditulis oleh Agam Wispi saat ia mengunjungi Indonesia pada tahun 1996.
Kunjungan pertama kalinya sejak 1965. Sajak yang mengungkapkan arti pulang bagi
2
sastrawan yang telah lama meninggalkan tanah air. Ia melawat ke Medan dan Jakarta
mengunjungi sanak saudara dan menemui sastrawan-sastrawan muda Indonesia.
Mata puisinya pun cepat membidik kehidupan-kehidupan di tanah air yang cuma beberapa
hari diinjaknya. Simaklah sajak “Kabaret” berikut:

 

Kabaret

baru terasa sudah di Jakarta waktu cecak merayap di dinding
menerkam nyamuk gemuk oleh darahku yang kemarin
salut cecak salam untukmu dari Eropa
baru kutahu yang tak berubah di Medan
berak cewok jongkok berdiri lagi sudah kepayahan
karena lutut sudah berkarat di makan kemanjaan
meski begitu kemanapun berjalan tercium harum durian
baru sadar berdiri di pinggir
ketika berdiri di jembatan bendungan hilir
melihat sungai membusuk airnya tak mengalir
manusiaku di sini apakah mereka memang punya tanah air
baru berkenalan dengan pemerasan yang diresmikan
ketika melayang-layang di jalan layang sang kuasa
jaman kuno sudah dimodernisasi kerakusan
tiap roda pedati harus bayar kalau mau lewat gapura
baru terbangkit semangat proklamasi
ketika di mega indonesia ada megawati
perempuan kaulah bunda kemerdekaan yang menderita
melahirkan pejuang dan bandit sama saja
baru terasa ada yang hilang di Jakarta yang kucinta
baru tahu patah tumbuh hilang berganti
melihat generasi baru menempuh jalannya sendiri

Agam Wispi lahir di Pangkalan Susu, Sumatera utara 1930. Tumbuh dan sekolah di Medan.
Ayahnya memimpin kelompok tonil Gezaksa, rombongan sandiwara yang terkenal di
Medan pada masa sebelum perang. Disinilah Agam mulai mengenal sastra.
Saat di perkebunan teh, Bahbirong Ulu, sajak pertamanya, “Merdeka Bernoda” lahir. Sajak
itu kemudian dimuat di Harian Rakyat Medan. Rupanya sajak itulah awal yang menentukan
jalan hidupnya. Saat ke Medan ia melamar kerja sebagai wartawan di Harian Kerakyatan
dan diterima karena sajaknya pernah dimuat di sana.
Sebagai wartawan di Medan, melalui tokoh Bakrie Siregar, Agam berkenalan dengan ide-ide
progresif dari organisasi Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra). Ia kemudian menjadi
anggota, bahkan pengurus pusat Lekra sejak 1959. Sejak itu ia menulis puisi berdasarkan
ide-ide progresif organisasi itu.

Ia berkesimpulan bahwa puisi yang baik adalah sederhana bukan kata-kata yang sulit. Ia
mengkritik puisi-puisi yang suka mengabstrakkan. Karya-karyanya adalah “Revolusi”,
“Gadis Luar Kota”, ”Dera dan Deru” (1957), Kumpulan puisi “Sahabat” (1958), dan juga
terserak dalam kumpulan puisi Lekra “Dinasti 650 Juta” (1961) dan “Yang Tak
Terbungkamkan” (1964).

Jalan hidupnya lagi-lagi ditentukan oleh sajaknya ketika ia menulis sebuah sajak di Harian
Rakyat mengenai pertempuran di Vietnam dan kemudian diterjemahkan dan dimuat pula di
majalah sastra di Vietnam. Hal itu membuatnya diundang oleh Ho Chi Minh ke Vietnam.

3

Perjalanan bersejarah karena sejak kepergiannya tersebut ia tak pernah pulang kembali ke
Indonesia.

Di sana ia sempat melakukan perjalanan selama empat bulan dipelosok Vietnam di mana tak
seorang asing pun boleh masuk. Ia juga bertemu Ho Chi Min dan berwawancara di istana
negara selama tiga jam. Saat berwawancara itulah Ho Chi Min mengungkapkan bahwa ia
hanya mau menemuinya karena statusnya sebagai penyair bukan sebagai wartawan.
Dari Vietnam ia kemudian diundang ke Peking untuk menghadiri perayaan 1 Oktober. Di
Tiannanment ia bertemu dengan orang-orang Lekra Indonesia dan tepat jam 10 ia mendapat
kabar mengenai peristiwa berdarah yang terjadi di Indonesia malam sebelumnya.
Terjebaklah ia di China, ia terkurung dalam kamp di Nanking selama lima tahun. Sejak itu ia
hidup dalam pengasingan di Cina, Jerman, dan Belanda. Melalui sajjaknya “Penyair Mencari
Sarang” tampaklah kata hatinya menjadi manusia yang tak bertanah air.

Penyair Mencari Sarang

penyair mencari sarang ditepi kanal amsterdam
camar melayang meningglkan sarang digelisahkan air tenang
penyair dan camar sama-sama dikejar gelisah senja usia
penyair sarangmu adalah kata
camar gelisahmu matahari senja
terpaut perahu puisiku di kanal Belanda
mari reguk habis segelas bir
sebelum kata terakhir untuk berpisah
pulang ke rumah kubasuh muka
dan bersibak lalu menulis sajak

Ia tidak mengeluh tentang pengasingan dilihat dari kepentingan sastra karena banyak
sastrawan-sastrawan di Indonesia sendiri yang tidak mendapat perhatian penguasa. Ia tetap
menulis puisi dalam bahasa Indonesia walaupun lama tidak bersentuhan dengan bahasa
Indonesia sendiri. Dalam pengasingan ia menghasilkan kumpulan puisi “Exile”, “Orang-
Orang yang Dilupakan”, dan “Kronologi in Memoriam”.

Sebagian besar migas Indonesia sudah habis dikeruk

Sebagian besar migas Indonesia sudah habis dikeruk
http://www.antaranews.com/berita/415463/sebagian-besar-migas-indonesia-sudah-habis-dikeruk

Pewarta: Monalisa
Sebagian besar migas kita sudah habis dikeruk, cadangannya pun sudah sedikit. Selama ini kita `Ge-eR` punya sumber daya migas banyak.”

JPU Hadirkan Sejumlah Saksi …

Bos Kernel Oil Dituntut 4 …
Jakarta (ANTARA News) – Sekretaris Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Gde Pradnyana, mengatakan sumber daya migas di Indonesia relatif kecil karena sebagian besar sudah habis dikeruk sehingga harus segera dikendalikan sementara peningkatan konsumsi tidak cukup diatasi dengan produksi.

“Sebagian besar migas kita sudah habis dikeruk, cadangannya pun sudah sedikit. Selama ini kita Ge-eR punya sumber daya migas banyak,” kata Gde acara diskusi “Apa Kabar Kedaulatan Migas Indonesia di 2014…?” Di Universitas Moestopo, Jakarta, Rabu (22/1).

“Sebenarnya sistem kita sudah sangat nasionalisme, jauh dari sistem liberal. Tapi kondisinya memang negara yang menganut sistem tersebut semuanya berada dalam kondisi ranking terbawah dari urutan negara eksportir migas,” tambahnya.

Oleh karena itu, lanjut Gde, eksplorasi migas sangat penting bagi penambahan cadangan karena cadangan minyak di Indonesia tersisa 3,6 miliar barel. Maka, untuk menambah cadangan harus dilakukan pengeboran sumur.

“Dari sisi volume kita terbentur cadangan, maka kita kampanye dimana-mana supaya kegiatan eksplorasi ini harus gencar. Tujuannya menambah cadangan,” jelas Gde.

Namun, kegiatan eksplorasi saat ini banyak mengalami kendala. Ia mengungkapkan tiga kendala kegiatan eksplorasi yakni perpajakan, perizinan, dan kepastian hukum.

“Perpajakan belum beres, peralatan yang masuk masih dikenakan pajak. Kalau perizinan, soal birokrasi. Ada 281 jenis izin yang harus dilalui investor,” ujarnya.

Banyaknya berbagai perizinan menjadi halangan bagi para perusahaan migas sehingga membuat proyek pengeboran terus tertunda karena harus memenuhi semua perizinan terutama dari Pemerintah Daerah.

Setiap perusahaan minyak yang akan melakukan eksplorasi hingga produksi harus memenuhi perizinan sebanyak 281 izin seperti izin pemakaian genset, izin pinjam pakai kawasan hutan, izin penggunaan alat berat dan sebaginya. Ditambah lagi proses untuk memenuhi satu izin memerlukan waktu yang cukup lama.

“Saat ini sedang proses pemangkasan izin menjadi 9 cluster (kelompok). Sedangkan soal undang-undang migas, harus cepat disahkan. Memang tidak ada tren penurunan investasi, tetapi akan lebih elok kalau undang-undang cepat disahkan sehingga lebih memberi keyakinan pada investor,” jelas Gde.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif LKP Moestopo Didik Triana Hadi mengatakan perlu adanya sosialisasi kondisi migas Indonesia saat ini agar publik tidak terbuai dengan gaung yang selama ini menggambarkan Indonesia kaya akan penghasilan migas.

“Perlu adanya kesadaran dari diri kita bahwa energi itu harus diberdayagunakan secara maksimal dan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat, tanpa dihambur-hamburkan karena cerita mimpi bahwa negara kita masih kaya akan migas,” kata Didik.

Sementara itu, anggota Komisi VII DPR RI Boby Rizaldi menilai perlu adanya bentuk ideal SKK Migas yang mengutamakan keseimbangan “Check and Balance” antara legislatif dan eksekutif.

“Potensi penyelewengan selama ini bukan pada APBN, tetapi pada niada atau konsesi teknologi, operasi, transportasi, komersial, dan lainnya,” kata Boby. (M047)

Editor: B Kunto Wibisono
COPYRIGHT © 2014

SARAN-SARAN BAGI BAPAK JOKOWI-JUSUF KALLA

SARAN-SARAN BAGI BAPAK JOKOWI-JUSUF KALLA

On Tuesday, 26 August 2014, 23:55, “ajeg ajegilelu@yahoo.com [GELORA45]” <GELORA45@yahoogroups.com> wrote:

Setuju.
Dan, sambil tenggelam dalam kesibukan menjalankan Trisakti sebaiknya pemerintah fokus menyelesaikan pembuatan UU Rekonsiliasi (UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi – KKR) yang baru sebagai pengganti UU KKR sebelumnya yang dicabut / dibatalkan MK pada tahun 2006.

Diharapkan, masalah HAM meliputi juga soal degradasi sistem pendidikan yang lebih berorientasi kepada hasil / nilai dibanding proses mencerdaskan kehidupan bangsa. Seperti kita tahu, Ujian Nasional yang dijadikan ukuran keberhasilan pelajar itu mengakibatkan banyak anak sekolah mengalami tekanan jiwa bahkan sampai bunuhdiri!
Mereka putus-asa karena gagal dalam Ujian Nasional, padahal dalam kesehariannya dikenal sebagai murid yang pandai. Bisa dipahami
kekecewaan mereka, sebab pencapaian di sekolah selama bertahun-tahun
langsung musnah hanya dalam satu Ujian Nasional.

Diunduh dari FB Md Kartaprawira, 22 Agustus 2014, yang menanggapi rencana Bpk. Jokowi dalam persiapan pembentukan pemerintah baru.

Md Kartaprawira shared Ir H Joko Widodo’s photo.
August 22

SARAN-SARAN BAGI BAPAK JOKOWI-JUSUF KALLA

Pertama-tama saya ucapkan selamat dan alhamdulillah kepada Bp. Jokowi dan Bp. Jusuf Kalla yang telah resmi menjadi Presiden dan Wk. Presiden RI. Di samping itu saya mengharapkan agar pemerintah Jokowi-JK dalam menjalankan tugasnya mendengarkan persoalan-persoalan yang perlu ditangani dan diselesaikan demi kepentingan bangsa dan negara.

Dalam masalah Hukum dan HAM saya mengharapkan:

1. Agar Pasal 33 UUD 1945 dilaksanakan dengan tegas, jujur tanpa manipulasi demi kemakmuran bangsa dan negara RI yang kaya raya SDAnya.
2. Agar penegakan Hukum berhasil baik maka:
Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, KPK dijaga benar-benar agar tidak bisa dimasuki dan diintervensi oleh para mafia. Tentu saja Revolusi Mental tetap harus digalakkan, termasuk di kementerian-kementerian dan lembaga-lembaga negara.
3. Agar penegakan HAM (sebagaimana Bp. Jokowi janjikan) berhasil baik, maka:
a. Harus diusahakan agar Komnas HAM diberi kewenangan lebih luas/berbobot, tidak hanya kewenangan sebagai penyelidik saja yang kesimpulan penyelidikannya dengan mudah dapat ditolak oleh Jaksa Agung. Model kewenangan KPK bisa dijadikan contoh.
Alternatif lain, agar diusahakan Komnas HAM dimasukkan dalam bagian sistem Kejaksaan Agung.
b. Pemerintah segera minta maaf kepada para korban pelanggaran HAM masa lalu, di mana penguasa negara terlibat langsung dan tidak langsung. Selanjutnya Pemerintah melakukan tindakan-tindakan nyata untuk menuntaskan kasus tersebut, baik melalui Pengadilan HAM maupun melalui UU Rekonsiliasi, tanpa melupakan masalah2 restitusi, kompensasi, rehabilitasi dan masalah sosial/sipil/politik bagi para korban.
d. Dalam masalah2 tercantum pada butir (b) seyogyanya pemerintah mendengarkan masukan2 dari organisasi-organisasi para korban: YPKP1965 (Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965), LPK65 (Lembaga Pembela Korban 1965) dan lain-lainnya.

Semoga saran-saran saya di atas bermanfaat bagi Bp. Jokowi-JK dalam mempersiapkan pemerintahan baru.

Salam hormat 3-Jari;
MD Kartaprawira*
Nederland, 22 Agustus 2014

*Ketua Umum Lembaga Pembela Korban 1965 (LPK65), Nederland
*Anggota Dewan Penasehat Perwakilan PDI Perjuangan Wilayah Nederland

Saya merencanakan untuk segera menyiapkan pemerintahan yang baru. Kami akan segera bertemu dengan pemerintahan yang sekarang, untuk mengetahui persoalan-persoalan bangsa yang harus diselesaikan.

Nasional Inkuiri Dimulai Dari Region Sulawesi

Nasional Inkuiri Dimulai Dari Region Sulawesi

Palu|Kotahujan.com – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada hari senin kemaren (25/08) memulai proses nasional inkuri untuk masyarakat HAM masyarakat adat. Sebuah metode baru yang dilakukan Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan atas satu masalah terkait dengan HAM yang dilakukan secara sistematis dan terbuka. Metode ini merupakan gabungan antara penyelidikan, kajian, kampanye, serta rekomendasi kebijakan.
Dalam diskusi publik yang dilakukan di Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, para narasumber menyampaikan beberapa alasan mengapa diperlukannya proses nasional inkuiri. Komisioner Komnas HAM Sandra Moniaga, Mantan Hakim MK Prof. Dr. Achmad Sodiki, SH, Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Abdon Nababan, juga memaparkan beberapa fakta pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di masyarakat adat sejak beberapa tahun terakhir.
Abdon Nababan mengungkapkan bahwa masalah utama yang dihadapi masyarakat adat saat ini adalah pemiskinan dan kemiskinan yang merajalela di kalangan masyarakat adat. Masyarakat adat seperti tikus yang mati di lumbung padi. Terjadi pelanggaran HAM masyarakat adat di daerah-daerah yang kaya sumberdaya alam, seperti kriminalisasi. Menjadi pencuri harta sendiri. Kerusakan lingkungan yang semakin meluas dan telah mengancam kapasitas keberlanjutan ekosistem dan penyangga kehidupan masyarakat adat.
“Masyarakat adat sekarang ini sedang bertarung untuk kepastian wilayah adatnya” kata Abdon
Prof. Dr. Achmad Sodiki, SH, yang merupakan mantan hakim MK dan juga Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang, menceritakan ketika dia dan teman-temannya yang menjadi hakim MK, merasa terenyuh dengan kondisi bangsa. Bangsa yang sudah merdeka lebih dari 60 tahun tetapi masih ada masyarakatnya yang hidup miskin, buta huruf dan memiliki kesehatan yang buruk. Oleh karena mereka harus membuat keputusan-keputusan yang bertanggung jawab kepada Tuhan.
“Hukum itu harus menjunjung kemanusiaan. Hukum itu harus menjunjung martabat manusia. Jangan sampai mengklaim atau mendegradasi martabat manusia sehingga tidak memiliki tanah dan tidak memiliki penghasilan. Atas pertimbangan itulah kami mengeluarkan putusan MK Nomor 35/PUU-X tahun 2012 yang salah satu isinya adalah menyatakan hutan ada bukan lagi hutan negara. Keputusan ini bisa melindungi, menjaga, menegakkan dan memulihkan martabat masyarakat hukum adat” tegas Sodiki.
Salah satu Komisioner Inkuiri yang juga Anggota Subkomisi Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM, Sandra Moniaga, menyampaikan hasil temuannya yang mengidentifikasi adanya pelanggaran hak asasi manusia, hak sipil, politik, sosial ekonomi dan budaya yang meluas akibat tumpang tindih klaim. Cukup banyak korban yang meninggal, luka-luka karena berbenturan dengan berbagai pihak, baik keamanan maupun satpam dari perusahaan atau juga sesama warga.
“Pelanggaran hak sosial ekonomi dan budaya, masyarakat tidak bisa lagi menguasai tanahnya, mengelola tanahnya. Tidak bisa lagi berladang dengan bebas ataupun berburu dengan bebas” kata Sandra.
Sandra juga menyayangkan setelah satu tahun lebih putusan MK Nomor 35 ditetapkan belum ada kebijakan operasional untuk menjalankan keputusan tersebut.

Keterkaitan Antara Militer, Mafia Perminyakan, dan Akun-akun Penyebar Kebohongan !!!

Keterkaitan Antara Militer, Mafia Perminyakan, dan Akun-akun Penyebar Kebohongan !!!

http://indonesiana.tempo.co/read/17921/2014/06/21/pencariilmuseumurhidup/keterkaitan-antara-militer-mafia-perminyakan-dan-akun-akun-penyebar-kebohongan
Sabtu 21 Juni 2014 15:29 WIB

MILITER
Sejak awal Soeharto menjabat, Pertamina sangat erat dengan militer. Pasti, orang tua Anda mengetahui siapa Direktur Utama Pertamina tahun 1968-1976. Iya, benar. Letnan Jenderal Ibnu Sutowo yang tinggal persis di samping Jalan Cendana, Menteng.

Ia mulai aktif di dunia perminyakan sejak tahun 1956, resmi menjadi Direktur Utama Pertamina sejak tahun 1968, dan sudah memiliki simpanan pribadi sekurang-kurangnya US$ 226,2juta pada tahun 1970. Tahun 1976, beliau diberhentikan dari jabatannya karena marak diberitakan soal korupsi dalam jumlah yang sangat besar. Korupsi ini membuat Pertamina berutang sebesar US$10,5 Miliar atau 30% total output (PDB) Indonesia saat itu. Luar biasa bukan?

Sayangnya, hingga detik ini ia tidak pernah diadili, keluarganya tetap tinggal di samping Keluarga Cendana dan masih saja kerap membuat ulah, seperti menipu Ali Sadikin.
*Selingan: Sejak tahun 1970, Ibnu Sutowo sering berpergian ke New York dengan jet pribadi Rolls Royce Silver Cloud miliknya dan sering menyuruh Bob Tutupoly datang ke New York hanya untuk membawa rendang dan menyanyi di restoran termahal di New York yang di-booking secara penuh oleh Ibnu Sutowo.
*Selingan: Gaya hidup mewah Ibnu Sutowo dan keluarga yang lain dapat dilihat di internet. Contohnya di http://www.merdeka.com/peristiwa/gay…-keluarga.html
*Selingan: Anak Ibnu Sutowo, Adiguna Sutowo, mendirikan PT Mugi Rekso Abadi (MRA) pada tahun 1993. MRA memiliki 35 anak perusahaan, antara lain: Hard Rock Cafe, Zoom Bar & Lounge, BC Bar, Cafe 21, Radio Hard Rock FM (Jakarta, Bandung, Bali), i-Radio, majalah Cosmopolitan, majalah FHM, Four Seasons Hotel dan Four Seasons Apartement di Bali, dealership Ferrari dan Maserati, Mercedes Benz, Harley Davidson, Ducati, dan Bulgari.
*Selingan: Adiguna Sutowo dan istri gitaris Piyu “Padi” terlibat dalam penabrakan pagar rumah istri kedua Adiguna Sutowo.
*Selingan: Putra bungsu dari Adiguna Sutowo, Maulana Indraguna Sutowo, menikah dengan Dian Sastrowardoyo pada Mei 2010.

Titel Direktur Utama Pertamina boleh saja tidak lagi dipegang Ibnu Sutowo, namun kekuasaan militer pada sektor perminyakan tetap mendominasi hingga hari ini. (Direktur Utama Pertamina selanjutnya adalah Mayor Jenderal Piet Haryono, Mayor Jenderal Joedo Soembono, dan Mayor Jenderal Abdul Rachman Ramly) Maka, bukan suatu pemandangan yang langka di Indonesia, di samping kantor-kantor Pertamina terdapat markas-markas militer.

Untuk mengetahui seberapa seksinya perminyakan Indonesia, silakan cermati perhitungan KPK atas pemasukan potensial negara dari sektor perminyakan bila seluruh aktivitas mematuhi hukum dan tidak ada gratifikasi dan korupsi. Hasilnya adalah 20.000 Triliun per tahun atau 250% dari jumlah keseluruhan output (PDB) Indonesia per tahun 2013.

MAFIA PERMINYAKAN !!!
Karena semua kalangan pendidikan telah mengetahui mengenai Gasoline Godfather : Muhammad Riza Chalid di Petral (Pertamina Energy Trading Limited), Bambang Trihatmodjo, dan Hatta Rajasa, saya rasa tak perlu menguraikannya.
*Sedikit generous clue for non engineering or economics graduates:
1. Majalah Inteligen edisi 5-18 November 2009 mengulas mengenai perusahaan induk Muhammad Riza Chalid, Petral dan Global Energy Resources, dan anak-anak perusahaannya Supreme Energy, Orion Oil, Paramount Petro, Straits Oil, dan Cosmic Petroleum di British Virgin Island dan kongsi bisnisnya yang bersifat tidak transparan dengan Pertamina.
2. Dr. Theodorus M. Tuanakotta, S.E., M.B.A. (CEO Deloitte salah satu Big4 Kantor Akuntan Publik di dunia, MBA dari Harvard Business School, Tenaga Ahli BPK dan KPK, penulis buku “Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif” yang sangat populer, penerima Satyalancana Wira Karya, dan anggota staf pengajar dan peneliti di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia) menuturkan bahwa Hatta Rajasa memiliki influence amat sangat besar di Indonesia karena ia terlibat dengan Muhammad Rizal Chalid “Gasoline Godfather” Pertamina Energy Trading Limited (Petral) di Singapura. Menurut Pak Theodorus, dengan asumsi 600ribu barrel minyak yang diimpor per hari, Rizal Chalid di Petral menghasilkan 2.730.000 USD per hari (Rp 32,5 M per hari), presiden Indonesia yang sedang menjabat disawer 0,5 USD per barrel yang diimpor (Rp 3,5 M per hari). Jadi, kalau per hari impor kita sekarang sudah 1,4juta barrel minyak per hari, tinggal dikali 233% saja. (Hal senada juga dipublikasikan oleh peneliti senior Indonesian Resources Studies, Ir. Samsul Hilal, M.S.E. dan Direktur Eksekutif Indonesia Mining and Energy Studies, Erwin Usman.)

Foto: Muhammad Riza Chalid “Gasoline Godfather” dan Wakil Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Hatta, Letjen TNI (Purn) Burhanuddin di Rumah Polonia.

*Fakta : Pada 11 Februari 2014, Wakil Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), M. Fanshurullah Asa, kembali menegaskan fakta bahwa Indonesia mengimpor BBM dari Singapura, negara yang tidak ada eksplorasi (pencarian) dan eksploitasi (produksi) minyak !!!
*Fakta: Walaupun Singapura tidak memiliki sumur minyak, kapasitas penyulingan minyak (refinery) di Singapura adalah 1,4 juta barrel/hari, sedangkan kapasitas di Indonesia hanya 1,1 juta barrel/hari.
*Fakta: Menteri Koordinator Ekonomi (1999 – 2000) dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional & Ketua Bappenas (2001 – 2004), Kwik Kian Gie; Ketua Umum MUI dan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof. Dr. KH. Din Syamsuddin, M.A.; Menteri Koordinator bidang Perekonomian dan Menteri Keuangan pada Kabinet Persatuan Nasional, Dr. Rizal Ramli, Ph.D.; Guru Besar Manajemen UI, Prof. Rhenald Kasali, S.E., Ph.D.; dan Rektor IBII, Anthony Budiawan mengatakan ada Indoktrinasi & Brainwashing dalam pembelian BBM yang menggunakan harga NYMEX.
http://kwikkiangie.com/v1/2011/03/pe…l-3-pelengkap/
http://anthonybudiawan.blogspot.com/…embodohan.html
*Fakta: Mahfud MD pernah menyebut Pertamina sebagai “sarang koruptor”.
*Fakta: Silakan melihat laporan keuangan Pertamina bagian Opini Auditor Independen PricewaterhouseCoopers, Petral di Singapura yang notabene berperan sangat penting bagi kita sebagai negara raksasa pengimpor minyak, malahan tidak diaudit hanya dengan alasan bahwa aset lancar (kas, piutang, dsb) dan aset tetap (bangunan, dsb)-nya sangat kecil. Padahal dengan diauditnya Petral, dapat mengungkap kecurigaan harga beli BBM yang sesungguhnya yang selama ini memberatkan pos belanja negara (subsidi).
*Fakta: Tren Pendidikan S1 Direktur Utama Pertamina akhir-akhir ini adalah S1 Teknik Perminyakan ITB dan Hatta Rajasa berasal dari S1 Teknik Perminyakan ITB.
*Fakta: Hatta Rajasa dikenal sebagai salah satu pengusaha yang sejak tahun 1980 bergabung dengan Medco Energy milik Arifin Panigoro (Alumni ITB) di Singapura dan di Indonesia.
*Fakta: Hatta Rajasa dan Marzuki Alie lahir di Palembang.
*Fakta: Laporan Utama di Majalah GEO ENERGI Indonesia edisi Januari 2014: “Ambisi Pertamina buat (Si)apa?” yang ditulis oleh Sri Widodo Soetardjowijono, Ishak Pardosi, Amanda Puspita Sari, Faisal Ramadhan, dan Indra Maliara menguraikan bagaimana Hatta Rajasa sukses mengantarkan sekitar 60 persen anggota kabinet ke dalam Kabinet Indonesia Bersatu. Usut punya usut, orang-orang ini ternyata berasal dari rekomendasi Muhammad Riza Chalid dan bertujuan untuk mengamankan bisnis minyaknya.
*Fakta: Pernikahan Siti Ruby Aliya Rajasa dan Edhie Baskoro Yudhoyono diyakini hampir seluruh elemen masyarakat Indonesia berfungsi untuk mempertebal cengkraman dinasti Hatta Rajasa dan Ani Yudhoyono di Indonesia.
*Fakta: Nama Muhammad Riza Chalid (MRC) makin ramai disebut-sebut sejak pemberitaan bahwa Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan hendak membubarkan Petral karena disinyalir jadi sarang korupsi. Namun, belum tuntas rencana Dahlan Iskan membubarkan Petral, ia keburu dipanggil dan ditegur keras oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Hatta Rajasa di depan Karen Agustiawan. Isu pembubaran Petral pun kembali menguap.
*Fakta: Pada Senin 16 Juni 2014, Direktur Pengolahan Solidaritas Kerakyatan Khusus (SKK) Migas, Ferdinand Hutahayan, telah melaporkan Hatta Rajasa kepada KPK dan menyampaikan bukti-bukti yang dimilikinya. Lebih jauh, Ferdinand mengatakan mafia perminyakan meraup untung sedikitnya Rp 100 miliar per hari atau Rp 36 triliun per tahun.
*Fakta: Pada unjuk rasa di depan Gedung KPK pada Selasa, 3 Juni 2014 , Direktur Riset Badan Pemerhati (BP) Migas, Syafti Hidayat; Koordinator Jaringan Aksi Mahasiswa (JAM) Indonesia, Anyonk Latupono; dan Koordinator Lapangan Koalisi Mahasiswa Jakarta (KMJ), Saefullah Muhammad menuntut KPK memeriksa Hatta Rajasa atas perannya sebagai mafia perminyakan.
*Selingan: Walaupun diberi jabatan Menteri Koodinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa dianggap sangat tidak mengerti ekonomi dan sering menjadi bahan tertawaan oleh Chatib Basri, Faisal Basri, Darmin Nasution, Fauziah Zen, Mawar I. R. Napitupulu, dan dosen-dosen lainnya saat mengajar di FEUI. Satu dari sekian banyak contoh yang mudah adalah ucapan Hatta Rajasa pada tahun 2010 yang menargetkan PDB Nominal mencapai angka Rp 10.000 Triliun per tahun 2014. Pak Chatib Basri (sebelum terpilih jadi menteri) mengatakan “Menko Ekuin kalian sekarang tol*l banget tuh.. Masa’ menggunakan PDB Nominal sebagai target.. Kalau saya jadi dia sih, gampang saja, saya naikan saja inflasi dua kali lipat.” Hal ini sontak disambut tawa menggelegar satu kelas besar. Bagaimana mungkin seorang menko ekuin tidak mengetahui perbedaan antara PDB Nominal dan PDB Riil (yang sudah di-adjust dengan inflasi/kenaikan harga); sesuatu yang telah diajarkan di Pengantar Ekonomi 1.

AKUN-AKUN PENYEBAR KEBOHONGAN DAN PEMBENTUK OPINI !!!
1. FPI dibentuk oleh pensiunan militer sebagai attack dog yang memisahkan militer dan polisi dari tuduhan pelanggaran HAM. (Lihat dokumen-dokumen Wikileaks) Di samping itu, imgat saat tahun 1998, selain militer, ada unsur lain yang melakukan kekerasan terhadap mahasiswa dengan senjata-senjata yang tak lazim dengan pakaian-pakaian menyerupai santri-santri.

2. Triomacan2000 (Syahganda Nainggolan [dulu: Staf Ahli Menko Ekuin Hatta Rajasa, sekarang Direktur Penggalangan Relawan Tim Sukses Prabowo-Hatta Rajasa], Abdul Rasyid [Staf Ahli Menko Ekuin Hatta Rajasa], dan Raden Nuh) selalu melindungi dan memuja setinggi langit Hatta Rajasa, besan SBY. Menurut buku “Cikeas Kian Menggurita” yang ditulis George Junus Aditjondro dan diterbitkan Galang Press, SBY dan keluarganya terutama keluarga dari pihak istrinya terlibat dalam sindikat mafia perminyakan guna menambah kekayaan dan kekuasaan. Untuk memastikan ini, silakan Anda mencari tahu alasan di balik grasi Schapelle Leigh Corby (Warga Negara Australia), usai santer diberitakan penyadapan Australia memperoleh bukti2 bahwa keluarga besar Ani Yudhoyono, khususnya Erwin Sudjono (kakak ipar SBY), berperan sangat aktif dalam mafia perminyakan.

Foto: Erwin Sudjono, mantan Pangkostrad (kakak ipar SBY)

Foto: Gatot Mudiantoro Suwondo, CEO Bank BNI (adik ipar SBY)

Apakah Anda ingin keluarga Soeharto & keluarga Ani Yudhoyono makin menggurita???
JAWABAN ATAS DOA KITA !!!
“Setahun pertama kita selesaikan mafia perminyakan.” tegas Jusuf Kalla pada Dialog KADIN, 20 Juni 2014.

TESTIMONI !!!
“Jokowi memang bagus menjadi Presiden. Saya doakan semoga terkabul keinginannya.” ~Ridwan Kamil
“Tidak banyak yang tahu kan kalau sebenarnya Jokowi itu lebih tegas dan keras daripada saya. Dia kelihatan lembut di luar karena orang Jawa !!! Saya kalau lagi diskusi sama dia tegas banget.” ~Basuki Tjahaja Purnama#Tegas
“Biar seluruh rakyat Indonesia sejahtera dan kesenjangan ekonomi tidak makin melebar, kita harus memberhentikan dinasti-dinasti penguasa dan memberantas mafia perminyakan.” ~seorang sahabat

BONUS SELINGAN …

Untuk para pencinta selingan, mau dikasih selingan lagi???
Pertama, tegakkan badan. Kedua, tarik napas secara mendalam.

Oke kita mulai ya.
Anda masih ingat polemik PP Mobil Murah yang ditandatangani SBY pada 23 Mei 2013?
Saat itu Indonesia telah mulai merasakan twin deficit (defisit di APBN & defisit di neraca perdagangan, sehingga nilai tukar Rupiah ke USD sangat lemah dan rentan) dan pembenahan kemacetan Jakarta dan sekitarnya masih mengalami banyak sekali resistensi.

Ibarat azab kemurkaan Allah yang tidak ada hentinya, pelaku pasar dibuat makin gemetar dengan kabar bahwa besan Hatta Rajasa menandatangani PP Mobil Murah, sesuatu policy yang memicu meledaknya jumlah penjualan mobil, konsumsi BBM, dan impor bahan baku otomotif yang membuat nilai tukar makin runyam mencekam. Dalih yang digunakan besan Hatta Rajasa, Hatta Rajasa, dan kader Golkar, MS Hidayat saat itu tak lain dan tak bukan adalah mobil murah adalah angkutan untuk pedesaan, angkutan pedesaan ini akan menggunakan Pertamax, dan, karena pemanasan global adalah isu yang paling urjen menurut mereka, mobil murah layak mendapat penghapusan PPn-BM

Nyatanya, statistik/fakta lebih berjaya daripada pidato yang berkontradiksi dengan perbuatan. Lantas, Pak Chatib Basri selaku Menteri Keuangan secara emosional menagih janji Menperin MS Hidayat. Namun, penagihan janji itu dijawab sendiri oleh besan Hatta Rajasa secara tidak langsung dengan tindakan penunjukkan Muhammad Lutfi, Duta Besar Indonesia di Jepang, sebagai Menteri Perdagangan.

Keambrukan pengurusan ekonomi negara dan dampak sosial bangsa ini ternyata tak berhenti sampai di situ. Joko Widodo yang merasa membanjirnya mobil murah membuat penguraian kemacetan makin berat malahan ditolak dalam pengajuan penghapusan bea impor untuk bus dan pemasangan pembatas jalan TransJakarta yang tangguh di jalan Sudirman-Thamrin dan Gatot Subroto-Tomang dan diganjal dalam penerbitan PP Electronic Road Pricing.

*Selingan: Berbagai direktur institusi internasional seperti Asian Development Bank dan World Bank; berbagai Chief Economist bank-bank terbesar di dunia seperti Citibank dan HSBC; dan berbagai Chief Economist di bank-bank terbesar di regional seperti BII Maybank yang diundang ke FEUI pada acara Economix menuturkan bahwa kebijakan Mobil Murah merupakan a misguided policy, usai mereka memastikan tidak adanya wartawan dan kru media yang hadir.
Mantap tidak selingannya??? All praise is to Allah.

LAMPIRAN 1: PROYEKSI REALISTIS !!!

Kubu Pencipta Perdamaian dan Terobosan dengan Dialog yang Memanusiakan Manusia
Ketua Umum MUI dan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof. Dr. KH. Din Syamsuddin, M.A., Prof. Dr. Muhammad Quraish Shihab, M.A., Ketua Dewan Guru Besar FEUI Prof. Prijono Tjiptoherijanto, Ph.D, Anies Baswedan, Dahlan Iskan, Faisal Basri (Pendiri PAN, ekonom), Goenawan Mohamad (Pendiri PAN, Jurnalis), Abdillah Toha (Pendiri PAN, Komisaris Penerbit Mizan), Nono A. Makarim (Komite Etik KPK), Wimar Witoelar (Kolumnis), Lin Chi Wei (Kata Data), Arsendo Atmowiloto (Wartawan), Todung Mulya Lubis, Yoris Sebastian, René Suhardono, Ayu Utami, Joko Anwar, Slamet Rahardjo Djarot, Mira Lesmana, Olga Lidya, Butet Kartaredjasa, Ong Harry Wahyu, Rayya Makarim, Riri Riza, Leila S. Chudori, Iksaka Banu, Kurnia Effendi, Marco Kusumawijaya (Arsitek), Samuel Indratma (Community Visual Artist), Rudi Valinka (Auditor Forensik), Fadjroel Rachman, dan Adian Napitupulu.
Slank, Erwin Gutawa, Addie MS, KLA Project, /rif, Giring Ganesha “Nidji”, Kikan Namara ‘Cokelat’, Yuni Shara, Krisdayanti, Barry Likumahuwa, Trio Lestari (Glenn Fredly, Tompi, Sandhy Sondoro), Andre Hehanusa, Superman is Dead, JFlow, Soul ID, Bams, Ian Antono, Once, Oppie Andaresta, Titi “Film Jalanan”, Kadri Jimmo, Yukie PasBand, Jalu Pratidina, Nia Dinata, Robi Navicula, Jhody Bejo, Kartika Jahja, Joe Saint Loco, Marsha Timothy, Vino G Bastian, Indra Birowo, Wanda Hamida, Cak Lontong, Otong Koil, Richard Sambera, Gading Marten, Ello, Michael Idol, Dochi Pee Wee Gaskins, Pop the Disco , ARockGuns, Josaphat Killing Me Inside, Widi ‘Vierratale’, Delon IDOL, Ivan Nestorman, Yacko, Kill The DJ, Billy BeatBox, Tabib Qiu, Stereocase, Che Cupumanik, Lala Timothy, Kristina, Melly Manuhutu, Ho Katarsis, Sawarna Warna Sunandar, Sruti Respati, Roy Jeconiah, dan Ajul & Rekan.

Menjalankan Revolusi Mental

Menjalankan Revolusi Mental
Oleh: Yudi Latif

APAKAH gerangan revolusi itu? Inilah istilah yang sering disebut untuk sering disalahpahami. Dalam pemahaman umum selama ini, revolusi sering dimaknai sebagai perubahan cepat dalam ranah sosial-politik dengan konotasi kekerasan radikal menyertainya. Jarang orang yang menyadari bahwa sebelum digunakan dalam wacana dan gerakan sosial-politik, istilah revolusi sesungguhnya lebih dahulu muncul sebagai istilah teknis dalam sains.

Secara denotatif, revolusi berarti ”kembali lagi” atau ”berulang kembali”; ibarat musim yang terus berganti secara siklikal untuk kembali ke musim semula. Maka, dalam sains, istilah revolusi mengimplikasikan suatu ketetapan (konstanta) dalam perubahan; pengulangan secara terus-menerus yang menjadikan akhir sekaligus awal. Pengertian seperti inilah yang terkandung dalam frase ”revolusi planet dalam orbit”.

Pada tahun 1543, Nicolaus Copernicus memublikasikan De Revolutionibus Orbium Coelestium, yang sering dinisbatkan sebagai penanda revolusi paradigmatik dalam sains yang mengubah keyakinan tentang pusat alam semesta dari geosentrisme (berpusat di Bumi) menuju heliosentrisme (berpusat di Matahari). Perubahan mendasar dalam keyakinan ilmiah ini lalu dikenal sebagai revolusi Copernican.

Istilah revolusi dalam kaitan ini bergeser dari pengertian sebelumnya menjadi yang didefinisikan Thomas Kuhn sebagai ”perubahan dalam susunan keyakinan saintifik atau dalam paradigma”. Dengan kata lain, pengertian revolusi tidak lagi menekankan aspek kesinambungan dalam daur ulang (unbroken continuity), melainkan justru sebagai keterputusan dalam kesinambungan (break in continuity). Sejak itu, revolusi berarti suatu perubahan struktur mental dan keyakinan karena introduksi gagasan dan tatanan baru yang membedakan dirinya dari gagasan dan tatanan masa lalu (Cohen, 1985).

Mengandung kebaruan

Pengertian revolusi seperti itulah yang kemudian diadopsi oleh wacana dan gerakan sosial-politik. Penggunaan istilah revolusi dalam bidang politik memperoleh popularitasnya menyusul Revolusi Amerika (1776) dan terlebih setelah Revolusi Perancis (1789). Seperti halnya revolusi dalam sains, pengertian revolusi dalam politik pun pada mulanya mengandung konotasi yang ramah, hingga Revolusi Perancis berubah jadi ekstrem dalam bentuk teror yang menakutkan. Konotasi menakutkan dari istilah revolusi tersebut menguat menyusul publikasi The Communist Manifesto pertengahan abad ke-19, revolusi 1848, dan gerakan komunis internasional dengan agenda revolusi berskala dunia yang mengandung ekspresi kekerasan terkait dengan perubahan cepat.

Bagaimanapun, kekerasan dan perubahan cepat bukanlah elemen esensial dari suatu revolusi. Revolusi tidak mesti dengan jalan kekerasan. Pada 1986, Peter L Berger memublikasikan buku The Capitalist Revolution yang menunjukkan suatu bentuk revolusi nirkekerasan. Revolusi pun bisa ditempuh secara cepat atau lambat. Revolusi industri di Eropa ditempuh dalam puluhan, bahkan ratusan tahun. Yang esensial dalam suatu revolusi adalah ”kebaruan”. Hannah Arendt (1965) mengingatkan bahwa ”Konsep modern tentang revolusi terkait dengan pengertian bahwa jalannya sejarah seketika memulai hal baru. Revolusi mengimplikasikan suatu kisah baru, kisah yang tidak pernah diketahui atau diceritakan sebelumnya”. Revolusi menjadi jembatan yang mentransformasikan dunia lama jadi dunia baru.

Alhasil, revolusi sejati yang berdampak besar dalam transformasi kehidupan harus mengandung kebaruan dalam struktur mental dan keyakinan. Dengan kata lain, revolusi sejati meniscayakan perubahan mentalitas (pola pikir dan sikap kejiwaan) yang lebih kondusif bagi perbaikan kehidupan. Urgensi revolusi mental seperti ini sejalan dengan firman Tuhan dalam Al Quran (QS 13: 11): ”Sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada pada sebuah kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada jiwa mereka.”

Kenyataannya, keberhasilan revolusi fisik merebut kemerdekaan Indonesia serta jatuh bangunnya pemerintahan setelah kolonial tak diikuti perubahan mendasar pada struktur mentalitas bangsa. Pada relung terdalam kejiwaan bangsa ini, masih bercokol mentalitas feodalistis yang mengisap ke bawah, tetapi mudah bermetamorfosis menjadi mentalitas budak di hadapan tuan-tuan agung. Mentalitas budak (inferior) menjadikan bangsa ini mudah mengekor bangsa lain; saat sama sulit menerima kelebihan dan kemenangan sesama bangsanya sendiri.

Dengan struktur mentalitas seperti itu, kemerdekaan dan pembangunan Indonesia tidak diikuti oleh kemandirian dalam ekonomi, kedaulatan dalam politik, dan kepribadian dalam kebudayaan. Lemahnya mentalitas kemandirian membuat wajah perekonomian bangsa ini belum kunjung beranjak dari gambaran perekonomian negeri terjajah yang dilukiskan Bung Karno pada 1930-an. Pertama, sumber daya alam¬nya hanya dijadikan bahan baku murah oleh negara maju. Kedua, negeri kita hanya dijadikan pasar untuk menjual produk-produk hasil industri negara maju tersebut. Ketiga, dijadikan tempat memutarkan kelebihan kapital (modal) oleh negara-negara kapitalis tersebut atau dengan kata lain menjadi tempat investasi asing.

Lemahnya mentalitas kedaulatan membuat politik negeri ini tidak leluasa mengembangkan pilihan sistem dan kebijakan politik sendiri. Ke luar, kewibawaan Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya dalam hubungan internasional kian memudar. Ke dalam, pilihan-pilihan pembangunan tak lagi ditentukan oleh apa yang disebut Tan Malaka sebagai ”kemauan, pelor, atau bambu runcingnya rakyat Indonesia sendiri”. Tanpa kedaulatan mengembangkan sistem pemerintahan sendiri, demokrasi padat modal membuat pilihan-pilihan politik kerap dimenangi kepentingan korporasi karena aspirasi rakyat tidak memiliki sarana yang efektif untuk mengekspresikan diri.

Lemahnya mentalitas kepribadian membuat kebudayaan bangsa ini tak memiliki jangkar karakter yang kuat. Tanpa kekuatan karakter, Indonesia adalah bangsa besar bermental kecil; bangsa besar mengidap perasaan rendah diri. Bangsa yang selalu melihat dunia luar sebagai pusat teladan, tanpa menyadari dan menghargai kelebihan-kelebihan bangsa sendiri. Atau sebaliknya, melakukan kompensasi berlebihan dengan mengembangkan mentalitas jago kandang yang menolak belajar dari kelebihan bangsa lain.

Tanpa kekuatan karakter, kita sulit jadi pemenang dalam era persaingan global. Itu karena, seperti diingatkan Napoleon Bonaparte, ”Dalam pertempuran (baca: persaingan), tiga perempat faktor kemenangan ditentukan kekuatan karakter dan relasi personal, adapun seperempat lagi oleh keseimbangan antara keterampilan manusia dan sumber daya material.”

Investasi mental

Begitu terang benderang bahwa krisis mentalitas merupakan akar tunjang dari krisis kebangsaan. Bisa dipahami apabila pesan lagu kebangsaan lebih mendahulukan pembangunan jiwa daripada raga. Celakanya, perhatian yang berlebihan terhadap investasi material membuat kita mengabaikan investasi mental.

Dunia pendidikan yang biasanya dijadikan sandaran terakhir bagi transformasi sosial bukannya memberi harapan, malah menjadi bagian dari krisis itu sendiri. Lembaga pendidikan sebagai benteng kebudayaan mengalami proses pengerdilan, tergerus dominasi etos instrumentalisme; suatu etos yang menghargai seni, budaya, dan pendidikan sejauh yang menyediakan instrumen untuk melayani tujuan-tujuan praktis.

Suatu usaha national healing perlu dilakukan dengan melakukan gerakan revolusi mental, yang wahana utamanya melalui proses persemaian dan pembudayaan dalam dunia pendidikan. Proses pendidikan sejak dini, baik secara formal, nonformal, maupun informal, menjadi tumpuan untuk melahirkan manusia baru Indonesia dengan mental-karakter yang sehat dan kuat.

Untuk itu, perlu ada reorientasi dalam dunia pendidikan dengan menempatkan proses kebudayaan (olahpikir, olahrasa, olahkarsa, dan olahraga) di jantung kurikulum. Pendidikan dan kebudayaan harus dipandang sebagai proses kreatif yang tak dapat dipisahkan, ibarat dua sisi dari keping uang yang sama. Bung Hatta secara tepat menyatakan bahwa yang diajarkan dalam proses pendidikan adalah kebudayaan, sedangkan pendidikan itu sendiri adalah proses pembudayaan.

Pendidikan sebagai proses belajar menjadi manusia berkebudayaan berorientasi ganda: memahami diri sendiri dan memahami lingkungannya. Ke dalam, pendidikan harus memberi wahana kepada peserta didik untuk mengenali siapa dirinya sebagai ”perwujudan khusus” (”diferensiasi”) dari alam. Sebagai perwujudan khusus dari alam, setiap orang memiliki keistimewaan-kecerdasan masing-masing. Proses pendidikan harus membantu peserta didik menemukenali kekhasan potensi diri tersebut, sekaligus kemampuan untuk menempatkan keistimewaan diri itu dalam konteks keseimbangan dan keberlangsungan jagat besar.

Aktualisasi dari kesadaran ini adalah pemupukan keandalan khusus seseorang yang memungkinkannya memiliki kepercayaan diri, daya tahan, daya emban, dan daya saing dalam perjuangan hidup, dengan tetap memiliki sensitivitasnya terhadap nilai-nilai kebudayaan yang baik, benar, dan indah. Pengenalan terhadap kekhasan potensi diri dan komitmennya terhadap kebersamaan nilai-nilai kebudayaan itulah yang menjadi dasar pembentukan karakter. ”Karakter” dalam arti ini adalah kecenderungan psikologis yang membentuk kepribadian moral.

Sementara ke luar, pendidikan harus memberi wahana kepada anak didik untuk mengenali dan mengembangkan kebudayaan sebagai sistem nilai, sistem pengetahuan, dan sistem perilaku bersama melalui olahpikir, olahrasa, olahkarsa, dan olahraga. Kebudayaan sebagai sistem nilai, sistem pengetahuan, dan sistem perilaku ini secara keseluruhan membentuk lingkungan sosial yang dapat menentukan apakah disposisi karakter seseorang berkembang jadi lebih baik atau lebih buruk.

Karakter kolektif

Kebudayaan sebagai lingkungan sosial tersebut bisa juga disebut sebagai wahana pembentukan karakter kolektif. Setiap bangsa, seperti ditengarai oleh Otto Bauer, mestinya memperlihatkan suatu ”persamaan (persatuan) karakter”, yang terbentuk karena persatuan pengalaman. Dalam konteks Indonesia, sistem nilai kebudayaan sebagai pembentuk karakter kolektif itu bernama Pancasila.

Dengan kata lain, perilaku manusia adalah fungsi dari karakter personal dan budaya (karakter kolektif). Adapun pendidikan sebagai proses belajar memanusia berfungsi untuk memfasilitasi pengembangan karakter personal dan kebudayaan yang baik, benar, dan indah, sebagai wahana pembentukan bangsa beradab. Itulah landasan gagasan nation and character building.

Usaha mengubah mentalitas bangsa tidak bisa ditempuh secara simsalabim. Misi revolusi mental harus dilakukan secara terencana, bertahap, dan terstruktur, yang secara sinergis mentransformasikan mentalitas-karakter bangsa menuju kemandirian dalam ekonomi, kedaulatan dalam politik, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Betapapun hal itu merupakan proyek raksasa yang mahaberat, tetapi kita tak boleh kehilangan optimisme. Dengan semangat gotong royong, kita bisa atasi segala rintangan. Bung Karno mengingatkan, ”Dan kita harus sabar, tak boleh bosan, ulet, terus menjalankan perjuangan, terus tahan menderita. Kita harus jantan! Jangan putus asa, jangan kurang tabah, jangan kurang rajin. Ingat, memproklamasikan bangsa adalah gampang, tetapi menyusun negara, mempertahankan negara buat selama-lamanya itu sukar. Hanya rakyat yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana saya sebutkan tadi—rakyat yang ulet, rakyat yang tidak bosanan, rakyat yang tabah, rakyat yang jantan—hanya rakyat yang demikianlah dapat bernegara kekal dan abadi. Siapa yang ingin memiliki mutiara, harus ulet menahan-nahan napas, dan berani terjun menyelami samudra yang sedalam-dalamnya.” []

KOMPAS, 21 Agustus 2014
Yudi Latif ; Pemikir Kebangsaan dan Kenegaraan

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 55 other followers