KISAH DARI PARENGGEAN

KISAH DARI PARENGGEAN

Hasan, “Tak ada bedanya.”

Oleh Andrian S. Kusni

Losmen Sheela di Jalan Lesa Parenggean (Foto.Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah/Andriani S. Kusni, 2013)

Losmen Sheela di Jalan Lesa Parenggean (Foto.Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah/Andriani S. Kusni, 2013)

Losmen Hasan, Sheela, berseberangan dengan rumah bertingkat dari beton milik mantan mertua Supian Hadi, Bupati Kotawaringin Timur sekarang. Jalan yang memisahkannya selebar kurang lebih tiga meter. Bangunan losmen milik Hassan dari kayu berlantai dua. Lantai dasar dipakai berjualan telepon genggam beserta pernak-perniknya. Lantai atas untuk kamar-kamar losmen berjumlah 9 kamar. “Kakek ulun pang yang dulu mambangun jalan ini. Kota Parenggean juga. Tanah-tanah di sini punya kami jua tapi sudah dijual,” demikian kata Hasan.
Hasan berumur 60-an tahun. Kami berbincang sambil menunggu angkutan yang akan mengantar kami ke Palangka Raya. Keluarga Hasan telah tinggal di daerah yang dikenal sebagai Kota Parenggean sekarang selama empat generasi. Meski ia mengaku orang Dayak asli dan keluarganya pernah memiliki tanah-tanah di daerah itu, melihat losmen yang dikelolanya bersama istri, tampak tidak sepadan. Sewa kamar di Losmen Sheela Rp 50.000 sehari. 500 meter dari losmen milik Hasan, ada losmen lebih bagus, terbuat dari beton, berlantai dua, dengan gaya arsitektur modern, dikelola oleh seorang mantan tenaga kerja Indonesia yang pernah bekerja di Hongkong yang kemudian kembali ke Indonesia dan bertransmigrasi ke Parenggean. Sewanya Rp 150.000 sehari. Saat kami di sana, losmen milik transmigran mantan TKI tersebut penuh disewa orang-orang dari perusahaan PT Billy, perusahaan tambang bauksit yang baru mulai operasi dan menurut damang Parenggean yang mendapat info dari orang dalam perusahaan, sudah punya rencana mengalokasikan 20 triliun untuk memindahkan seluruh penduduk Kota Parenggean. “Kami hanya 30 persen (maksudnya orang Dayak penduduk asli Parenggean-Pen.) tapi bisa ja kalau mau mengusir orang-orang itu,” demikian ujar Hasan tentang orang-orang perusahaan.
“Tidak ada bedanya jua, pang,” kata Hasan ketika kami bertanya kira-kira apa ada perbedaan kalau perusahaan perkebunan tidak ada di Parenggean. “Ulun bertahun-tahun tinggal di sini, tapi kampung begini-begini saja. Yang bikin ulun heran, jalan tembus keluar kada pernah bagus.” Hasan sedang mengomentari keadaan jalan yang menghubungkan pusat Kota Parenggean dengan jalan Tjilik Riwut, jalan antar kabupaten. Untuk menuju pusat kota Parenggean, orang harus melewati jalan sepanjang sekitar 30 kilometer dari jalan antar kabupaten. Jalan itu penuh debu karena hanya diberi perkerasan. Pemandangan kiri-kanan jalan bergantian kebun sawit rakyat, kebun sawit perusahaan, rumah-rumah penduduk, ruko-ruko sederhana, gerbang perusahaan perkebunan, rawa, dan lahan terlantar. Beberapa bagian jalan ada yang beraspal tapi kebanyakan di dekat-dekat pusat permukiman transmigran. Ada tiga titik dimana bagian jalan berlubang cukup dalam sehingga kendaraan harus bergerak pelan. Di tepi-tepi bagian jalan itu, selalu ada dua orang anak, kebanyakan perempuan, kira-kira kelas 3-4 sekolah dasar, mengacung-ngacungkan topi. Menurut keterangan supir angkutan kami, anak-anak itu mengharap pemberian uang. Mereka berdiri di sana sampai sore, di tengah debu musim kemarau. Keadaan jalan menyebabkan perjalanan menuju pusat kota Parenggean makan waktu 1,5 jam. “Ulun berencana mengajukan keberatan pada bupati. Kenapa jalan ini tidak di aspal. Maka katanya mau jadi jalan untuk truk sawit. Kalau cuma perkerasan semen seperti ini mana kuat.” Kali ini Hasan membicarakan jalan yang memisahkan rumahnya dengan rumah mantan mertua bupati. “Apa bisa truk sawit lewat sini?” kami bertanya setengah tidak percaya. Jalan itu kecil dan menanjak. Hanya sekitar tiga meter lebarnya. Langsung berbatasan dengan tembok, pagar, dan pintu rumah penduduk. “Bisa aja, pang. Memang dibangun dan direncanakan untuk tempat truk sawit lewat,” jawab Hasan.
Tak berapa lama, angkutan kami tiba. Berpamitan pada Hasan, berulang-kali ia berkata, “Maja hindai (datang lagi kemari).”***

BACAAN HARI INI DI KECAMATAN PEDALAMAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR (KOTIM)

Bacaan turut membentuk pola pikir dan mentalitas. Buku-buku beginilah yang dibaca penduduk ibukota kecamatan pedalaman di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Parenggean adalah ibukota kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin (Kotim), pemberi pendapatan asli daerah tersebesar bagi Kotim, dikelilingi oleh 16 perusahaan sawit dan tambang: biji besi, bauksit, dll. Foto ini menunjukkan bacaan penduduk dari segala usia di Parenggean (Foto.Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak/Andriani S. Kusni, 2013)

Parenggean adalah ibukota kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin (Kotim), pemberi pendapatan asli daerah tersebesar bagi Kotim, dikelilingi oleh 16 perusahaan sawit dan tambang: biji besi, bauksit, dll. Foto ini menunjukkan bacaan penduduk dari segala usia di Parenggean (Foto.Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak/Andriani S. Kusni, 2013)

Di antara buku dan majalah yang dijual di Kios Buku satu-satunya di Parenggean tidak terdapat cerita lokal. Dan memang sejauh ini, perhatian ke jurusan ini hampir tidak ada sekali pun ada Pergub Tentang Muatan Lokal.  Apakah orang Dayak sedang melakukan bunuh diri budaya secara kolektif? (Foto.Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah/Andriani S. Kusni, 2013)

Di antara buku dan majalah yang dijual di Kios Buku satu-satunya di Parenggean tidak terdapat cerita lokal. Dan memang sejauh ini, perhatian ke jurusan ini hampir tidak ada sekali pun ada Pergub Tentang Muatan Lokal. Apakah orang Dayak sedang melakukan bunuh diri budaya secara kolektif? (Foto.Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah/Andriani S. Kusni, 2013)

SAJAK-SAJAK KUSNI SULANG

Sajak-sajak Jakarta

DI ASPAL JAKARTA

di ujung lidah terhenti kata-kata
tetangga papasan di jalan tak jadi kusupa

dua kendaraan dua jurusan
satu ke utara satu ke selatan

pingsan bahasa
di aspal jakarta

manusia makin terasing
aku mencarinya untuk hidup

Jakarta, Mei 2009
DI TENGAH SAMPAH

di jakarta terik dan matahari
menjepit membantingku di aspal
knalpot bus sepedamotor
menyiram paruku sedrum racun
merobek gendang telinga

orang-orang berbicara bagai berteriak
orang-orang makin pekak
hati menumpul dan berkarat
dipaksa bergegas
melomba memetik rezeki
bergantungan di detik-detik ketika

di jakarta
aku berjalan di tengah sampah
sungai-sungai apak

Jakarta 2009
JAKARTA

di jakarta aku mengelanai
hutan beton berdaun kaca
silau mataku
demikian juga dewa-dewa langit

di hutan beton berdaun kaca
angin berganti gemuruh kendaraan
aku papasan balita pengamen
pedagang kaki lima yang kurus-kurus
seperti tahanan kamp-kamp militer
di antara kemacetan

jakarta
kota sungai tersumbat
penduduk menjadi ikan kena tuba
ada yang mengapung mati
ada yang tinggal insang menjaga paru
hembuskan angin penghabisan

tak kusebut jakarta model modernisasi hari ini
jakarta adalah kesalahan usang keterlanjuran
dan berlanjut
bersarang ketidakacuhan

Jakarta 2009.
BALON KOPIKO

jarak antara langit dan bumi
di jakarta makin ciut menyempit
para kontraktor giat membangun
mengisi penjuru-penjuru dengan tol
membuang trotoar dari jalan-jalan

semuanya mengarah angkasa
mengejar balon kopiko
kemudian meletup
harapan berserakan
di kalimat gamang :
mau apa ?

Jakarta, 2009.
IBUKOTA NEGARA

aku dan istriku sambil tertawa menghitung isi dompet
bukan karena takut pada kesulitan yang mencegat tiba-tiba
kami bisa dan biasa makan sehari sekali cuma

aku dan istriku sambil tertawa menghitung isi dompet
mengenal jakarta tak akan perduli kami hidup atau mati
berdiri di trotoar menunggu bus pun kita bisa digilas ajal

tapi tetap kukatakan jakarta bagian dari indonesia
walau bukan sepenuhnya Indonesia
jakarta itu ibukota negara dan kemerosotan

Jakarta, 2009.
PENDUDUK IBUKOTA

berapa penduduk ibukota
tentu tak lagi bisa dihitung dengan mengali-ngali jari
tentu tak bisa dibandingkan dengan palangka raya
apalagi kasongan kota kabupaten

berapa manusia di ibukota
tentu masih ada betapa pun galaunya menegangkan
tentu saja masih ada di balik kemacetan dan hilangnya basa-basi
serta kecurigaan pandang : apakah yang di hadapanku benar orang

di jakarta gamblang kulihat diriku
yang memang medan pertarungan saban waktu

Jakarta, 2009.
DI BAWAH MATAHARI IBUKOTA

aku benar mengagumi dan hormat pada perempuan yang berjalan di sampingku
bersama mandi keringat, bersesak-sesak di trotoar lebih kecil dari tapak tangan
erat menggenggam jari-jariku tanpa seaksara keluhan seperti dahulu ia di belakang chevrolet
di bawah terik ibukota yang tak berbelas kasihan kepadanya kuucapkan terimakasih
“untuk apa?” tanyanya
“kau sudah memilihku”

di bawah matahari ibukota
berdua kami bergenggaman mengarah tujuan

Jakarta, 2009.
SIAPA PEMERINTAH DI NEGERI INI?

gedung-gedung bertingkat berjendela kaca
jauh lebih megah dari istana bogor atau merdeka
sudah lama kudengar dan yang di bawah kolong juga tahu
antara gedung-gedung bertingkat berjendela kaca itu
hingga kantor-kantor partai yang berlaga di pemilu
merentang jalan daerah dan nasional bahkan tol
siapa gerangan pemerintah di negeri ini?
di mana gerangan pemerintah negeri ini?

Jakarta, 2009.
NEGERI KABUT

bendera merah putih hari ini menutup peti jenazah
yang pahlawan dan yang bukan

yang pahlawan dan yang bukan
dibaringkan di taman pahlawan

keduanya mendapat salvo
bendera setengah tiang

waktu telah merobah makna bendera
negeriku menjadi negeri kabut abu-abu

mi, apakah kau masih mau ke republik
dan ke Indonesia?

Jakarta, 2009.
MENUJU MALINO

sepiring nasi padang sederhana saban siang
segelas air putih kita makan dan minum berdua
kasur tanpa sprei di kamar 25 ribu di mana kita lepaskan lelah
dari liku-liku aspal ibukota yang memanggang kuning kulitmu
seterik dan segarang duka mentorpedo meranjau pilihan

o anak malino kota gunung kota tujuan
jakarta dan goda duka menegaskan ketetapan
menuju malino

Jakarta, 2009
DARI BANDARA KE BANDARA

apakah yang kalian buru dari bandara ke bandara
dari pulau ke pulau dan benua ?
jika saudara seorang pemimpi
kau tak menanyakan luasnya galaksi
yang dijelajah sejauh mati

dari bandara ke bandara
saban pesawat terbang dan mendarat
terasa benar bumi tinggal luas dan lebar sejengkal
tanahair betapa pun tak terganti bagi rindu pulang kembali
tanahair tanah lahir apa pun namanya
hanyalah satu tanjung atau rantau di peta pencarian arti

sedangkan galaksi yang kita jelajah dari penjuru ke penjuru
tak obah pertanyaan tak usah dan tuntas terjawab
kita cuma sampai di kesementaraan seperti bandara
di mana pesawat kita mendarat dan terbang
terbang dan mendarat

Jakarta, 2009

JAKARTA, KAU DI BAWAH TELAPAK SEPATU KAMI JUGA

separo usiaku habis di jalan-jalan jakarta
jalan-jalan yang tak pernah kuhapal hingga selalu bertanya
tergambar jelas setiamu yang rela bersama menempuh kegalauan terik
hiruk-pikuk kembara seorang penyair kecengan tak jeda berlaga

hanya laga ini jugalah yang menjadi batu asah bagi jiwaku
membuat hati tak menumpul kepala tak bebal
senantiasa meremajakan cahaya mata
juga matamu hitam bundar menghanguskan gentar

jakarta
kau di bawah telapak sepatu kami juga

Jakarta, 2009.
DUA EKOR IKAN SUNGAI MALINO

debu jakarta, debumu, o ibukota
mengapung di air wajah dan tubuhku
sedang jiwaku mengambang di genang duka segala peristiwa
terkapai lelah mencari pantai

percaya pada fajar tiba
dengan rambut warna dua
kutunggu esok
o bagaimana hidup jika hilang pegangan

mi, kugenggam tanganmu
ke sana dari Jakarta yang galau
ke malino berpinus hijau
air bening di bawahnya

dua ekor ikan berenang
di antara batu-batu sungai
kitalah itu yang merenangi
mengelit arus tasik mimpi

Jakarta, 2009.
SAHEB

menetes embun dan
sunyi subuh dari ujung daun
goda duka menetesi jiwaku
meneteskan warna abu-abu

sudah puluhan tahun kutinggalkan kota ini
kota pasir putih hingga cakrawala
puluhan tahun tak terbilang yang punah tinggal nama
yang silam tambah tenggelam dari ingatan

di atas honda, chevrolet, kijang atau suzuki modernisasi
riuh kendaraan di jalan-jalan protokol menabur debu
mengental daki di hati dan saheb*) orang-orang terpuruk
dayak, merek botol-botol berserakan di tumpukan sampah

menetes embun dan
sunyi subuh dari ujung daun
duka bertaburan menyaheb di lubuk sungai
dayakku, dayakmu

kelabu subuh
hijau daun
hitam saheb dan malam
warna penunggu dan negeri
tanpa pijar di hati

Jakarta, 2009

Keterangan:
* Saheb, daun-daun yang mengendap di air sungai atau rawa-rawa.

SAYANG SEKALI, JAKARTA MASIH IBUKOTA NEGERI
dari enambelas mata angin
aku memandang jakarta
aku seperti di belantara
di trotoar sejengkal dari tembok penduduk
di tiap simpang mesti siaga
menjaga kemanusiaan diri

sayang sekali
jakarta masih saja menjadi ibukota negeri
kendati menjadi sarang para bandit
manipulator kelas wahid
mengajarku seni silat perbanditan

dari enambelas mata angin aku memandang jakarta
yang sudah kadaluwarsa jadi ibukota
kalau mencintai indonesia dan republik
uji mimpi kemanusiaan dan dirimu
di jakarta

dari enambelas mata angin aku memandang jakarta
kulihat ibukota sangat jauh dari indonesia
sayang sekali
jakarta masih saja ibukota negeri

Jakarta, 2009

SUMPAH SECARA ADAT SEBAGAI SUMPAH JABATAN

SUMPAH SECARA ADAT SEBAGAI SUMPAH JABATAN

Oleh Kusni Sulang

Salah satu rekomendasi yang diajukan dalam Musyawarah Nasional (Munas) III Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) yang berlangsung di Hotel Luansa, Palangka Raya dari 28 hingga 30 Oktober 2010 adalah diberlakukannya sumpah secara adat Dayak sebagai sumpah jabatan.. Usul begini pun pernah diajukan kepada Bupati Katingan dan kepada sejumlah anggota DPRD Kabupaten Katingan, tapi ditolak. Sumpah secara adat Dayak menuntut kejujuran 100% dari yang melakukan sumpah dalam menyelenggarakan tanggungjawab jabatannya. Orang Dayak Katingan meyakini kekuatan sumpah adat mereka. Siapa yang ingkar, ia akan mati pelan-pelan dimakan atau kena kutuk oleh sumpahnya sendiri. Karena itu, dahulu, bagi Orang Dayak berdusta merupakan suatu hal yang sangat nista.Orang yang ingkar sumpah, akan seperti keadaan daun hijau segar kemudian memudar-layu.Mula-mula menguning kemudian mati. Karena itu dalam masyarakat Dayak, dusta dan tidak jujur dipandang sebagai suatu perbuatan nista. Usul ini diajukan oleh para pemuka adat Katingan karena jenuh melihat dan merasakan dampak dari penyalahgunaan kekuasaan oleh para pemangkunya baik di legislatif, eksekutif maupun di badan-badan yudikatif. Para pemangku kekuasaan bertambah makmur, daerah dan rakyat terdorong ke pinggir liang kubur dan kepapaan. Dengan kata lain, usul memberlakukan sumpah adat sebagai sumpah jabatan sebenarnya bentuk kritik terhadap korupsi dan kolusi yang berlangsung seakan tanpa ujung. Tapi usul para pemuka adat ini tidak diterima oleh anggota-anggota DPRD Kabupaten dengan alasan bahwa sebagai orang yang bekerja, berbuat, kesalahan tidak bisa dielakkan, walaupun kesalahan itu dilakukan tanpa dikehendaki. Sedangkan sumpah adat menghendaki kejujuran mutlak. Apabila karena kesalahan yang tidak disengaja pengucap sumpah mati, maka kematian demikian dipandang sebagai hukuman yang tidak adil dan terlalu kejam. Hukuman sumpah adat yang diyakini masyarakat, tidak terdapat pada sumpah jabatan negara Republik Indonesia, walaupun sama-sama disebut sumpah. Kalau kemudian terjadi sejumlah anggota-anggota DPRD Kabupaten Katingan melakukan korupsi sampai diseret ke depan Pengadilan , kenyataan ini hanya memperlihatkan betapa sumpah jabatan negara menjadi suatu kata-kata kosong yang tidak diindahkan oleh pengucap sumpah. Mereka tidak dihantui ketakutan dimakan oleh kata-kata sumpah mereka sendiri. Kejujuran 100% yang dituntut oleh sumpah adat, dalam sumpah jabatan negara tidak disertai dengan kutukan. Dari satu sisi, alasan penolakan menerima sumpah adat diberlakukan sebagai sumpah jabatan, memang masuk akal. Karena tidak ada manusia yang sempurna, betapapun diusahakan dengan keras. Tapi dari segi lain, nampak ketakutan pada mati oleh tindak tidak sesuai kata, terselip ketakutan bertanggungjawab terhadap kesalahan atau –kesalahan-kesalahan baik itu kecil atau apalagi jika besar. Ketakutan ini memperlihatkan keengganan untuk menuntut tinggi pada diri sendiri. Longgar pada diri sendiri memberi ruang besar tersedia bagi ketidakjujuran, yang selanjutnya berkembang menjadi tidak punya rasa malu lalu membunuh nurani. Sedangkan tuntutan agar sumpah adat diberlakukan sebagai sumpah jabatan, bermaksud juga bagaimana pemerintah bisa difungsikan sebagai sarana mewujudkan nilai-nilai res publica (untuk kepentingan umum) agar warganegara bisa hidup sebagai anak manusia yang manusiawi dengan kadar yang terus-menerus meningkat. Sumpah adat dimaksudkan juga untuk mempertahankan harkat dan martabat anak manusia sebagi manusia, bukan sebagai pendusta, pencuri dan preman.memperlihatkan betapa pejabat-pejabat takut menjadi anak manusia yang manusiawi.Penolakan atas usul pemberlakuan sumpah adat sebagai sumpah jabatan ini menunjukut berlomba-lomba menjadi anak manusia yang manusiawi seperti diajarkan oleh budaya Dayak. Secara tidak sadar, penolakan ini sekaligus menolak nilai budaya Dayak itu sendiri, mentoleransi premanisme sehingga memberi peluang kekuasaan negara dikuasai oleh preman. Preman dalam budaya Dayak diibaratkan sebagai perilaku kera (bakéi). Seperti diketahui dalam masyarakat Dayak bakéi adalah kata cacian yang paling keras. Pengingkaran terhadap isi sumpah adapt selain diyakini akan membawa pelanggar segera mati, pengingkaran itu sendiri sebenarnya sudah menjatuhkan martabat diri pelanggar itu sendiri di mata masyarakat. Citra politiknya dengan pelanggaran itu akan cedera. Ia dipandang sebagai politisi atau pemimpin bakéi. Sebab citra politik dalam masyarakat Dayak dahulu tidak terpisahkan dari prestasi kerja, kesesuaian kata dan perbuatan serta integritas seseorang. Berbeda dengan citra politik hari ini yang dibangun atas dasar kesemuan atau asli palsu (aspal).

Demikianlah latarbelakang politik, sosiologis dan budaya serta harapan yang menyertai usul pemberlakuan sumpah adat sebagai sumpah jabatan di Kabupaten beberapa tahun silam. Sampai sekarang, resolusi dan atau rekomendasi Munas III MADN masih belum disebar luaskan. Saya tidak tahu apakah rekomendasi yang disuarakan dalam sidang akan muncul dalam rekomendasi sebagai salah satu hasil akhir Munas III. Di sini, saya hanya mencatatnya sebelum dilupakan atau diabaikan karena rekomendasi itu mencerminkan keadaan dunia politik dan masyarakat Kalteng dewasa ini, termasuk psikhologi politik masyarakat yang digalaui oleh frustrasi menjelang radikalisasi. ‘’Semua harus dicatat, semua dapat tempat’’ ujar penyair Chairil Anwar, karena ‘’Kesaksian harus diberikan/Agar kehidupan bisa terjaga », tulis Rendra dalam kumpulan puisinya ‘’Potret Pembangunan Dalam Puisi’’.***

PEMBUKAAN KELAS BELAJAR TENTANG PARA LEGAL DAN SOSIALISASI UU DESA DI SAMPIT

Pendidikan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan mutu diri dan salah satu jalan untuk merebut kembali dan menjadi nakhoda  nasib diri. Semurah  hati apa pun Tuhan, perubahan maju tidak terjadi jika kita tidak berusaha melakukannya. Sejarah Dayak memperlihatkan bahwa  perubahan maju Tanah Dayak tidak pernah dilakukan oleh orang luar dari mana pun, kecuali oleh Orang Dayak sendiri yang “rengan tingang nyanak jata” (anak enggang putera-puteri naga) dan Utus Panarung. Mereka terpinggir dan Kalteng menjadi tanah jajahan model baru seperti hari ini, juga terutama karena kesalahan Orang Dayak sendiri.

Sekjen Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah, Andriani S. Kusni, sedang memandu pembukaan kelas belajar tentang para legal dan sosialisasi UU Desa (Foto.Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak, 2014)

Sekjen Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah, Andriani S. Kusni, sedang memandu pembukaan kelas belajar tentang para legal dan sosialisasi UU Desa (Foto.Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak, 2014)

Kusni Sulang, salah seorang pendiri Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah menyampaikan sambutan atas nama Lembaga (Foto.Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak, 2014)

Kusni Sulang, salah seorang pendiri Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah menyampaikan sambutan atas nama Lembaga (Foto.Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak, 2014)

Soegian Noor, Asisten I mewakili Bupati Kotawaringin Timur menyampaikan pidato sambutan sekaligus membuka kelas belajar (Foto.Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah, 2014).

Soegian Noor, Asisten I mewakili Bupati Kotawaringin Timur menyampaikan pidato sambutan sekaligus membuka kelas belajar (Foto.Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah, 2014).

Pras, Ketua Institut for Ecosoc Rights sedang menyampaikan  sambutan Institut-nya (Foto.Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah, 2014)

Pras, Ketua Institut for Ecosoc Rights sedang menyampaikan sambutan Institut-nya (Foto.Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah, 2014)

PANDANGAN TERHADAP PANDANGAN-PANDANGAN RACHMAWATI

Komentar Terhadap Pandangan-Pandangan Rachmawati
On Monday, 22 September 2014, 23:28, “roeslan roeslan12@googlemail.com [nasional-list]” <nasional-list@yahoogroups.com> wrote:

Refleksi : Pilihan langsung atau tidak langsung hanyalah merupakan proses mekanisme politik. Ia bukan merupakan hakekat dari Demokrasi itu sendiri. Demokrasi adalah merupakan gerakkan massif dari masa Rakyat biasa, yang melawan penindasan, melawan rintangan-rintangan sosial, yang membelenggu kebebasan demokratis, melawan segala bentuk penghisapan manusia atas menusia, melawan budaya KKN dan budaya feodalisme; atau gerakkan massif dari masa Rakyat biasa untuk menegakkan kekuasaan rakyat, yang mewakili golongn mayoritas rakyat, yang didalamnya terangkum kaum buruh dan tani sebagai kekuatan substansionalnya, demi tegaknya suatu masyarakat yang adil dan makmur dan bebas dari penghisapan manusia atas manusia.

Untuk keperluan tersebut, dibutuhkan adanya proses mekanisme politik; yaitu pemilihan langsung atau tidak langsung; namun demikian, jika menghendaki tegaknya demokrasi sejati, maka yang harus diperhatikan adalah momentum pemilihan dan pola pemilihan. Mementumnya pada saat sekarang ini tepat, rakyat sudah terbiasa untuk melakukan pemilihan lansung dan tanpa mengalami kendala apapun, disamping itu dewasa ini gerakan masif dari massa rakyat yang merefleksikan dirinya dalam bentuk ratusan ribu relawan,menuntut adanya perubahan sistem sosial dan politik di NKRI, perubahan dari demokrasi leberal ke demokrasi yang sejalan dengan Pancasila 1 Juni 1945, khususnya sila ke 4, yang maknanya adalah : Sila keempat Pancasila mengandung nilai dasar yakni setiap permasalahan diselesaikan melalui mufakat. Dalam kehidupan bersama, bangsa Indonesia menjunjung tinggi mufakat yang dicapai dengan musyawarah. Ini tiada lain merupakan penerapan kedaulatan rakyat atau demokrasi dalam segala segi kehidupan. Oleh karena itu Pemilihan Langsung adalah merupakan proses mekanisme politik yang terbaik untuk memenuhi tuntuan massif dari gerakan relawan demokrasi, diluar partai politik, untuk menegakkan kekuasaan rakyat, yang mewakili golongn mayoritas rakyat, yang didalamnya terangkum kaum buruh dan tani sebagai kekuatan substansionalnya, demi tegaknya suatu masyarakat yang adil dan makmur dan bebas dari penghisapan manusia atas manusia.

Pemilihan tidak lansung , hanya mewakili kepentingan partai politik, yang merefleksikan dirinya dalam bentuk
kekuasaan otoriterisme militer fasis seperti yang kita alami dan saksikan pada zamannya Orde Baru Soeharto; Yang dalam konteks ini diwakili oleh Koalisi Merah Putih pimpinan Prabowo Subiyanto, yang berambesi besar untuk menegakkan kembali kekuasaan orde baru Soeharto, yang lazim disebut kekuasaan diktator militer fasis Indonesia. Anehnya gerakkan untuk menegakkan kembali rezim orde yang dipelopori oleh Prabowo Subiyanto didukung secara membabi buta oleh Rachmawati, yang mengklaim dirinya sebagai anak ideologi Bung Karno, tapi apa yang didukung, dan dilakukan adalah ideologi militer fasis Soeharto. Sungguh memalukan dan meyedihkan kondesi RSP ini!!! Bisa jadi dia sudah mengindap penyakit Konsum Syndrom, yang di sebarkan oleh Prabowo.

Roeslan.
Von: GELORA45@yahoogroups.com [mailto:GELORA45@yahoogroups.com]
Gesendet: Donnerstag, 18. September 2014 16:07
An: wartawanindonesia@yahoogroups.com; wahana-news@yahoogroups.com; temu_eropa@yahoogroups.com; jurnalisme@yahoogroups.com; warga@yahoogroups.com; ktvi@yahoogroups.com; aktivis_bicara@yahoogroups.com; siaran_pers@yahoogroups.com; jaker@yahoogroups.com; buruh-migran@yahoogroups.com; PERS-Indonesia@yahoogroups.com; ruangdiskusi@yahoogroups.com; santrikiri@yahoogroups.com; reformasi_birokrasi@yahoogroups.com; RumahKitaBersama@yahoogroups.com; reporter@yahoogroups.com; tionghoa-net@yahoogroups.com; media-jatim@yahoogroups.com; gelora45@yahoogroups.com; nasional-list@yahoogroups.com; sastra-pembebasan@yahoogroups.com; mediacare@yahoogroups.com; media-jakarta@yahoogroups.com
Betreff: [GELORA45] Rachmawati: Pilkada Langsung Adalah Demokrasi Palsu!

Rachmawati: Pilkada Langsung Adalah Demokrasi Palsu!
Selasa, 16 September 2014

JAKARTA- Pemilihan kepala-kepala daerah secara langsung sejatinya adalah pseudo democracy atau demokrasi palsu. Seolah-olah rakyat sudah menjalankan demokrasi dengan mencoblos langsung kepala daerah yang dipilihnya padahal setelah itu rakyat tidak berdaya terhadap semua kebijakan kepala daerah yang dipilihnya karena, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) setempat yang dipilihnya kehilangan fungsi kontrol. Hal ini ditegaskan oleh Ketua Front Pelopor, Rachmawati Soekarnoputri kepada Bergelora.com di Jakarta, Selasa (16/9).

“Pseudo demokrasi jelas tidak memberikan manfaat pada rakyat tapi bermanfaat pada kaum kapitalis yang berhasil membeli suara rakyat untuk memenangkan calonnya,” ujarnya.

Dalam pilkada langsung menurut putri proklamator, Bung Karno, seolah-olah rakyat berdemokrasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tetapi sejatinya sudah menjadi bagian dari rencana besar imperlialisme menguasai NKRI.

“Ini semua sudah diketahui oleh Bung Karno dan pendiri bangsa yang lain. Makanya dalam Pancasila itu jelas tertulis kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,” jelasnya.
On Tuesday, 23 September 2014, 0:54, “‘Lusi D.’ lusi_d@rantar.de [nasional-list]” <nasional-list@yahoogroups.com> wrote:

Bung Yoseph T Taher yb.

Ikut nimbrung membaca jawaban email bung untuk bung Chan seperti
dibawah. Karena itu saya membalik-balik lagi siaran harian Jawa Pos
20/01/2008 seperti yang bung sarankan. Berikut saya sertakan kopy koran
yang bung maksud.

Namun demikian kok saya mendapatkan kesan, bahwa sikap Rachmawati
terhadap Bung Karno, berbeda dengan yang bung gambarkan. Saya sendiri
berusaha memahami pandangan keduanya sebagai insan politik dan sedapat
mungkin menganggap uraian mereka adalah hasil penafsiran pribadi
masing-masing terhadap politik Bung Karno.

Yang menjadi pertanyaan saya sampai sekarang, mengapa Rachmawati ini
mendukung pencalonan Prabowo? Tapi juga ada kejadian Mega pernah
bersekutu dengan Prabowo dalam pencalonan presiden yang lalu. Rupanya
pedoman mereka dalam bersekutu bisa dengan siapa saja dalam rangka
koalisi pemerintahan. Kayaknya di kalangan elite hal ini dianggap lazim
saja.

Sampai sekarang saya masih berusaha menggambarkan situasi; seandainya
pandangan substansi politik yang dikemukakan Rachmawati itu dikemukakan
oleh person lain, apakah akan mendapatkan tanggapan seperti yang ada sekarang ini?

Saya rasa ada juga manfaatnya terus mengikuti uraian Rachmawati dengan
mengambil fokus isi politiknya, sebagai antipode analisis pandangan
politik Megawati. Tentu saja juga mengikuti pandangan dari siapa saja
yang memberikan pendapat.

Salam
Lusi.-

Kutipan dari Jawa Pos 20/01/2008:
Rachmawati mengenang saat terakhir mendampingi Bung Karno

Rela tidur di mobil untuk tunggui sang Ayah

Berbeda dengan Soeharto, perlakuan terhadap Soekarno saat menjalani
perawatan akibat sakit kritis di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, dulu
sangat minim. Bahkan, anak-anak Bung Karno tak bisa leluasa menunggui
ayahnya di ruang perawatan.

FAROUK ARNAZ, Jakarta

AIR mata Rachmawati membasahi pipi. Meski sudah 38 tahun berlalu, anak
ketiga Bung Karno dengan Fatmawati itu belum bisa melupakan
kekecewaannya terhadap perlakuan pemerintahan Soeharto terhadap sang
ayahanda di penghujung hayatnya.

“Bung Karno saat itu seperti dibiarkan mati perlahan-lahan,” katanya
kepada Jawa Pos sambil mengusap air matanya dengan tisu saat ditemui di
kediaman di kawasan Jakarta Selatan kemarin (19/1).

Menurut perempuan kelahiran Jakarta, 27 September 1950, presiden
pertama RI itu dilarikan ke RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, dalam kondisi
kritis pada 11 Juni 1970.

Berbeda dengan Soeharto yang mendapat perawatan supermaksimal dari tim
dokter kepresidenan beranggota 25 dokter, Bung Karno mendapat perawatan
minimal pada hari-hari terakhir menjalani opname di rumah sakit milik
TNI-AD itu. Kondisi ginjal salah satu proklamator RI waktu itu sudah
sangat parah.

“Tapi, tak ada perawatan maksimal. Alat hemodialisis (cuci darah) untuk
pengidap gagal ginjal pun tak diberi,” kenang wanita bernama lengkap
Diah Pramana Rachmawati Soekarno yang kini menjadi anggota Dewan
Pertimbangan Presiden itu.

Saat Bung Karno sakit kritis, lanjut dia, Soeharto melakukan
konsolidasi politik pasca G 30 S/1965. Tak heran bila saat itu dia
sedang membersihkan tubuh birokrasi dan militer. Tidak hanya dari
unsur-unsur PKI, tapi juga dari orang-orang Soekarnois.

Asupan makan untuk Soekarno yang juga disebut pemimpin besar revolusi
itu pun seadanya. Kendati juga didiagnosis mengidap darah tinggi, menu
makanan untuk Bung Karno terasa asin saat dicicipi Rachmawati.

Adik kandung Megawati pun langsung protes dan baru setelah itu menu
makanan diganti. “Bung Karno seperti dibiarkan mati perlahan-lahan,”
imbuhnya.

Gadis yang saat itu berusia hampir 20 tahun dan kuliah di Fakultas
Hukum UI memang paling rajin membesuk di hari-hari terakhir sang Putra
Fajar tersebut. Namun, soal membesuk juga bukan urusan mudah dan jangan
dibayangkan seperti keluarga Cendana yang kini bisa hilir mudik ke
Rumah Sakit Pusat Pertamina setiap saat.

Tak gampang mengakses tempat perawatan Bung Karno yang saat itu
statusnya diambangkan laiknya tahanan rumah. Bahkan, tak ada kolega
Soekarno yang datang mengalir seperti yang terlihat pada Soeharto
hari-hari ini.

Menjenguk Soekarno memang sulit. Sebab, ruang perawatan intensif RSPAD
Gatot Subroto dipenuhi tentara. Serdadu berseragam dan bersenjata
lengkap bersiaga penuh di beberapa titik strategis rumah sakit
tersebut. Bahkan, petugas keamanan berpakaian preman juga hilir mudik
di koridor rumah sakit hingga pelataran parkir.

Yang repot, kata Rachmawati, obat-obatan pun tak datang dari langit.
Mereka harus membeli sendiri. “Pokoknya beda, beda banget. Ini
perjalanan sejarah yang pahit,” sambung Rachmawati yang harus tidur di
mobil jika hendak menunggu ayahnya yang dirawat di RSPAD.

Bahkan, Rachmawati yang pada 6 Juni 1970 sempat memotret Bung Karno
yang saat itu diasingkan di Wisma Yaso (sekarang Museum Satria Mandala,
Red), Jakarta Selatan, harus berurusan dengan polisi militer di Jl
Guntur, Jakarta Pusat.

Pasalnya, foto yang menunjukkan kondisi terakhir Bung Karno itu
dikirimkan Rachmawati ke Associated Press (kantor berita yang berpusat
di Amerika) yang kemudian memublikasikannya ke seluruh dunia.

Salah seorang yang bisa menjenguk Bung Karno saat itu adalah mantan
Wakil Presiden Mohammad Hatta. Bung Karno sempat memegang tangan Bung
Hatta, sahabat seperjuangan yang juga proklamator RI itu, kemudian
menangis. Sehari kemudian, tepatnya Minggu pagi, 21 Juni 1970, beberapa
saat setelah diperiksa dr Mardjono, salah seorang anggota tim dokter
kepresidenan, Bung Karno akhirnya mengembuskan napas terakhir pada usia
69 tahun.

Setelah Bung Karno meninggal itulah, baru Soeharto datang ke RSPAD
untuk melihat kondisi jenazah Soekarno. Pertemuan itu, menurut
Rachmawati, adalah yang pertama antara ayahnya -yang telah tiada- dan
Soeharto semenjak ayahnya jatuh dari kursi presiden dalam Sidang
Istimewa 7 Maret 1967.

Orang kuat Orde Baru itu kembali datang ke Wisma Yaso saat jenazah
Soekarno hendak diterbangkan ke Blitar melalui Malang, Jawa Timur.

Di Blitar, upacara pemakaman Soekarno dilaksanakan dengan sederhana dan
singkat dipimpin Jenderal M. Panggabean. “Rasa-rasanya, hari itu begitu
mencekam. Kami hanya menurut saja saat pemerintah memakamkan Bung Karno
di Blitar. Bukan sesuai permintaannya di Batu Tulis, Bogor, Jawa
Barat,” kenang mantan ketua umum Partai Pelopor itu.

Bendera setengah tiang pun berkibar di seluruh tanah air kendati
setelah itu tak semua orang bebas datang ke kubur Bung Karno.

Rachmawati mengaku sama sekali tak menaruh dendam atas tindakan
Soeharto kepada ayahnya. Secara pribadi dan sebagai manusia, dia malah
memaafkan Soeharto. Tapi, dia tetap menuntut penyelesaian hukum kepada
jenderal bintang lima yang berkuasa selama 32 tahun itu. Kalaupun
pemerintah memutuskan untuk mencabut Tap MPR No XI/MPR/1998 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN yang menyangkut
Soeharto, Rachmawati juga meminta pencabutan Tap XXXIII/MPRS/1967
tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno.

Apakah karma Bung Karno yang kini menimpa Pak Harto? “Wallahu ‘alam.
Tapi, alhamdulillah, kalau Pak Harto kembali sehat sekarang,” jawabnya.

Kendati belum sempat membesuk, Rachmawati telah menghubungi dua putri
Soeharto, Mamik dan Titik, serat mendoakan kesembuhan ayah mereka.
“Kami bangga diwarisi Bung Karno dengan bekal ilmu kehidupan. Bukan

harta berlimpah,” katanya lalu menyeka air mata.

Jawa Pos – Minggu, 20 Jan 2008
Sphere: Related Content

Label: Rachmawati Soekarno

Kutipan selesai.

Beginn der weitergeleiteten Nachricht:

Datum: Mon, 22 Sep 2014 14:37:50 +1000
Von: “Yoseph T Taher ariyanto@bigpond.com [GELORA45]“
<GELORA45@yahoogroups.com> An: temu_eropa@yahoogroups.com, GELORA45
<GELORA45@yahoogroups.com>, Chan CT <sadar@netvigator.com> Betreff:
[GELORA45] Re: [temu_eropa] Rachmawati: Megawati Omong Besar Soal Tri
Sakti!

Bung Chan yth.,

Menurut pendapat saya, ada beberapa sebab mengapa Rachmawati begitu
getol menyerang Megawati, kakaknya sendiri, antara lain adalah:

1. Kakalahan jagoannya yaitu “mas” Prabowo yang seperti tapai ubi jatuh
ketanah, bonyok nggak bisa diangkat dan digunakan lagi; menantu Suharto
dan kaki tangan serta penerus orba yang menghancurkan karier Bung Karno,
, yang dipuja, dijagokan dan digadang-gadang oleh Rachmawati.

2. Rachmawati sendiri merasa marah karena dipecat dari kepemimpinan
organisasi/partai karena omong besar dan tidak sejalan dengan garis
organisasi/partai Nasdem.

3. Kenaikan dan keberhasilan Megawati dalam memimpin PDIP dan menjadi
Penasehat Pemerintah RI dg. Presiden/Wk Presiden terpilih Jokowi dan
Jusuf Kalla, hingga membuat Rachmawati sangat cemburu dan marah karena
dia jatuh melorot sedang kakaknya naik melambung tinggi. Rachmawati
sendiri merasa gembira ketika menjadi Watimpresnya Yudoyono. Kalau saja
dia benar-benar mengikuti politik Bung Karno, tentu dia tidak mau
bekerja sama dengan neoliberal yang “katanya” merupakan lawan itu. Nah
bisa dilihat, antara perkataan dan perbuatan Rachmawati.

4. Dan ini yang barangkali umum tidak menduga, yaitu: kebencian
Rachmawati terhadap pribadi Bung Karno, ayahnya, karena semasa hidupnya
BK kawin lagi dengan Hartini dan menyebabkan ibunya yaitu Fatmawati
keluar dari istana bersama Rachmawati. Sebagai gadis remaja pada waktu
itu, dendam dan sakit hati ini tidak bisa dihilangkannya. Namun, untuk
bisa “naik” harus menggunakan kharisma Bung Karno, sehingga dia
menggunakan segala institusi yang menggunakan nama Bung Karno, padahal
hatinya tidak disitu. Bahkan, kendatipun dia adalah putri biologisnya
Bung Karno, maka embel-embel nama “Sukarno Putri” dibelakang nama
Rachmawati adalah sekedar politik ndompleng nama besar Bung Karno.

Mau tahu dimana sesungguhnya hati Rachmawati? Bacalah artikel ini:
*/”Rachmawati mengaku samasekali tak menaruh dendam atas tindakan

Suharto kepada ayahnya. Secara pribadi dan sebagai manusia, dia malah
memaafkan Suharto”/* (Farouk Amaz-el, harian Jawa Pos 20/01/2008- Lihat
juga MASHI halaman 153).

Nah, kepada Suharto yang menganiaya dan membunuh ayahnya, dia tidak
menaruh dendam, namun kepada kakaknya Megawati yang berhasil meninggikan
nama ayahnya Bung Karno, Rachmawati menaruh dendam dan kebencian yang
mendalam. Nah mari kita bertanya: manusia tipe apa sebenarnya Rachmawati
ini? (YTT)

On 22/09/2014 1:02 PM, ‘Chan CT’ SADAR@netvigator.com [temu_eropa]
wrote:

Entah apa maunya Rachmawati begitu getol dan kerasnya selalu
menyerang Megawati, kakaknya sendiri itu. Kalau Rachma tidak
SETUJU dan tidak bisa menerima kemenangan Jokowi/JK, Presiden dan
Wk Presiden yad. ini, lalu tetap hendak menokohkan Prabowo jadi
Presiden RI yang sah? Dan hanya Prabowo yang bisa dipercaya
membenahi keamburadulan RI selama ini?

Lalu, bagaimana sikap Rachma selama ini dalam menghadapi Pemerintah
yang berkuasa dalam menyalahi TRISAKTI bung Karno? Adakah penentangan
yang tegas dengan pemblejetan politik/kebijakan pemerintah dalam
penyelewengan UUD45 dan Trisakti bung Karno? Atau didiamkan saja, …!
Baru sekarang setelah Jokowi/JK memenangkan Pilpres dan JAGONYA
Prabowo kalah jadi sengit dan meraung-raung bagaikan anjing gila, …?
Hehehee, … Aneh juga anak bung Karno yang satu ini, bahkan berani
mengaku Soekarnois!
Salam,
ChanCT

 Rachmawati: Megawati Omong Besar Soal Tri Sakti!

http://www.bergelora.com/nasional/politik-indonesia/1279-rachmawati-megawati-omong-besar-soal-tri-sakti.html

Senin, 22 September 2014

JAKARTA- Ketua Front Pelopor, Rachmawati Soekarnoputri menepis
pernyataan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P)
Megawati Soekarnoputri yang menyatakan pemerintahan Jokowi- JK akan
melaksanakan garis politik Bung Karno, Tri Sakti seperti yang
disampaikan dalam Musyawarah Nasional PDIP beberapa waktu lalu.

“Pidato Ketum PDIP Megawati yang mengatakan pemerintahan yang akan
datang Jokowi-JK ini akan melaksananakan Tri Sakti-nya BK, hanyalah
omong besar. Bagaimana mungkin ajaran BK berjalan diatas landasan
konstitusi yang liberal kapitalistik. Beradaulat dalam bidang Politik
macam apa? Sementara politik pemerintahan Jokowi-JK sudah tergantung
pada kepentingan politik Amerika!” ujarnya.

Rachamawati juga mempertanyakan pada Megawati, soal berdikari dalam
ekonomi seperti yang dituntut oleh Tri Sakti,– yang tidak mungkin
lagi dilakukan oleh Indonesia dibawah kepemimpinan Jokowi-JK.
“Sementara pemerintah dan negara menganut menganut free market
oriented yang dikendalikan oleh imperialis Amerika,” ujarnya.

Juga Rachmawati pertanyakan pada Megawati, soal kepribadian Indonesia
yang juga menjadi tuntutan bung Karno dalam politik Tri
Sakti-nya,–yang juga tidak akan bisa dibangun oleh pemerintahan
Jokowi-JK.

“Berkepribadian dalam budaya macam apa yang dia maksud? Sementara
segala macam infiltrasi budaya asing dibiarkan atas nama hak asazi
manusia!” tegasnya.

Menurut Rachmawati, Megawati hanya memanipulasi kesadaran rakyat
tentang Soekarnoisme dengan cara menipu.

“Megawati hanya menggunakan politik lipstik ‘pseudo soekarnoism’
(Soekarnoisme palsu-red). Padahal sejak pemerintahan dia

(Megawati-red) diapun telah memberikan previlege kepada kaum kapitalis
pengemplangan BLBI sehingga negara dirugikan triliunan setiap
tahunnya. Rakyat kecil yang tidak tahu Tri Sakti percaya bahwa Jokowi
penganut ajaran soekarno. Sejatinya mereka sedang melakukan /Soekarno
to kill Soekarnoisme/,” tegasnya.

*Perangkap Kapitalisme*

Ia menegaskan sekali lagi bahwa elit politik Indonesia sudah masuk
dalam perangkap kepentingan kapitalisme dan meninggalkan ajaran Bung
Karno dan para pendiri Republik Indonesia.

“Luar biasa elite politik Indonesia saat ini sudah masuk perangkap
kepentingan kapitalis yang menjadi proxy Imperialisme Amerika. Mereka
sudah betul-betul meninggalkan ajaran Bung Karno dan para pendiri
republik ini. Rakyat jangan diam,” tegasnya.

Rezim baru Jokowi-JK menurut Rachmawati, nantinya hanya bicara
menguasai aset negara untuk menjual atau menggadaikanya kepada kaum
kapitalis-kaum profitur, bukan untuk kepentingan dan kemakmuran
rakyat.

Sebelumnya, Rachmawati juga mengingatkan bahwa jangan sampai Indonesia
melantik Presiden yang tersangkut dengan berbagai tindak pidana
korupsi yang saat ini sedang diproses oleh Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK).

“Ini akan menurunkan martabat dan memalukan Indonesia karena dia
tersangkut berbagai tindak pidana korupsi yang sampai sekarang masih
dibiarkan oleh KPK dan aparat penegak hukum. Saya menyerukan agar
aparat penegak hukum dan rakyat Indonesia bertindak atas dasar
kebenaran keadilan dan bukan sebaliknya melindungi kepentingan kaum
kapitalis dan profitur,” tegasnya. (Web Warouw)

TETAPKAN KAWASAN LINDUNG BUKIT BULAN

Tetapkan Kawasan Lindung Bukit Bulan
FacebookTwitter
JAMBI, KOMPAS — Pemerintah Kabupaten Sarolangun, Jambi, didesak untuk segera menetapkan bentang karst Bukit Bulan di Kecamatan Limun sebagai kawasan lindung geologi. Pemberian izin usaha pertambangan bagi perusahaan tambang di wilayah itu malah akan bertentangan dengan rencana tata ruang wilayah nasional ataupun daerah.
Manajer Program Komunitas Konservasi Indonesia Warsi, Rudi Syaf, di Jambi, Sabtu (20/9), mengatakan, rencana masuknya tambang dan pabrik semen oleh PT Semen Baturaja (Persero) Tbk akan mengubah bentangan alam karst Bukit Bulan yang juga merupakan bagian dari taman geologi purba. Bukit Bulan telah diusulkan pemerintah kepada UNESCO sebagai warisan alam dunia.
Menurut Rudi, perubahan bentang alam, terlebih lokasinya di wilayah hulu, akan memicu terjadinya bencana ekologis. Apalagi melihat topografi kawasan itu yang sebagian besar berada di kelerengan 25-40 persen. ”Bahkan ada yang lebih dari 40 persen, yang seharusnya dijadikan kawasan lindung,” ujarnya.
Terkait itu, lanjutnya, pemerintah sepatutnya segera menetapkan Bukit Bulan sebagai kawasan lindung geologi.
Masuknya aktivitas tambang, ujar Rudi, malah berpotensi mendatangkan konflik dengan masyarakat setempat. Di kawasan itu, masyarakat telah terlebih dahulu mengelola kawasan dalam skema hutan adat. Pengelolaan ini sudah mendapatkan legalisasi dari Bupati Sarolangun berupa Surat Keputusan Nomor 206 pada 21 April 2010.
Pengakuan hak kelola diberikan untuk 11 hutan adat seluas 1.368 hektar. Itu tersebar di hutan adat Pengulu Laleh, Rio Peniti, Pengulu Patwa, Pengulu Sati, Rimbo Larangan , Bhatin Batuah, Paduka Rajo, Datuk Menti Sati, Datuk Menti, Imbo Pseko, dan Imbo Lembago. Semuanya dikelola masyarakat di enam desa di Kecamatan Limun.
Adapun wilayah yang tumpang tindih dengan rencana tambang perusahaan ada di tujuh hutan adat seluas 365 hektar.
Koordinator Gerakan Cinta Desa (G-Cinde) Eko Waskito mengatakan, keluarnya izin lokasi dan eksplorasi Baturaja sebenarnya telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Pada Pasal 50 dan Pasal 53 disebutkan, kawasan itu merupakan kawasan lindung geologi. Selain itu, bertentangan juga dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 1456 Tahun 2000 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2012 tentang penetapan kawasan bentang alam karst.
Keberadaan Bukit Bulan seharusnya diperkuat dengan penetapannya sebagai bentang karst yang harus dilindungi. Di bentangan ini terdapat, antara lain, bukit karst Bukit Bulan, Bukit Petak, Bukit Gedong, Bukit Tengah, dan Bukit Mentang. Semuanya ada di hutan lindung.
Sebagaimana diketahui, Semen Baturaja telah mengusulkan izin tambang batu gamping dan tanah liat serta pabrik semen seluas 5.000 hektar. Dari luas itu, lokasinya tumpang tindih dengan hutan lindung 898 hektar dan hutan produksi 172 hektar sehingga tersisa menjadi 3.930 hektar yang direkomendasikan dapat dimanfaatkan. Tumpang tindih lainnya seluas 72 hektar dengan lahan pangan berkelanjutan serta hutan-hutan adat. (ITA)

Posted by: sukma reni unireni@yahoo.com, on Monday, 22 September 2014, 9:31, “sukma reni unireni@yahoo.com [adatlist]” <adatlist@yahoogroups.com>

SAJAK ANONIM PERANCIS

PENYAIR-PENYAIR DI JALANAN

Sajak Anonim Perancis yang ditempel pada tembok-tembok Paris bulan Mei 1968
Aku bersikeras berpikir

Bahwa saat ini tempat penyair
Ialah jalanan
Bahwa kalian mesti menerjang
Menara-menara gading. Meratakannya
Mengumumkan keadaan darurat
Jika aku membiarkan diri
Meratapi keadaan melarat
Jika derita itu bukan pula
Deritamu
Pembaca
Tinju aku kuat-kuat
Biar tidak ada lagi
Puisi yang absen.

Diterjemahkan oleh alm. Wing Karjo, in: “”Sajak-Sajak Modern Perancis dalam Dua Bahasa” , Pustaka Jaya, Jakarta, 1972)

APAKAH PENDIDIKAN HUKUM KITA MENGAJARKAN KEADILAN SOSIAL?

Apakah Pendidikan Hukum kita mengajarkan Keadilan Sosial?
Oleh Luluk Uliyah,
September 3, 2014

Sekalipun sila ke-5 Pancasila menegaskan soal Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, faktanya, pendidikan hukum di Indonesia tidak banyak atau bahkan nihil menawarkan gagasan keadilan sosial. Hal ini terungkap dalam presentasi dan diskusi di hari pertama Konferensi Internasional Filsafat Hukum dan Temu Ilmiah Filsafat Hukum Asosiasi Filsafat Hukum Nasional (AFHI) pada 2 September 2014.
Siaran Pers Konferensi Internasional Filsafat Hukum dan Temu Ilmiah Filsafat Hukum Asosiasi Filsafat Hukum Nasional (AFHI)
2 – 4 September 2014
Sekalipun sila ke-5 Pancasila menegaskan soal Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, faktanya, pendidikan hukum di Indonesia tidak banyak atau bahkan nihil menawarkan gagasan keadilan sosial. Hal ini terungkap dalam presentasi dan diskusi di hari pertama Konferensi Internasional Filsafat Hukum dan Temu Ilmiah Filsafat Hukum Asosiasi Filsafat Hukum Nasional (AFHI) pada 2 September 2014.
Ketua AFHI, Herlambang P. Wiratraman, menyampaikan bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini keprihatinan masyarakat dunia tentang keadilan dan ketidakadilan semakin meningkat. “Fakultas hukum dan para sarjana hukum harus menyadari bahwa saat ini telah terjadi pembajakan wacana tentang keadilan dan menyerang hak-hak rakyat. Sehingga kita harus mendekati keadilan tidak hanya dari perspektif doktrinal, tetapi juga melihat dari sisi hukum, keadilan, dan ketidakadilan, terutama dari pengalaman dan perdebatan filosofis”.
Dr. Derk Venema, dari Netherlands Journal of Legal Philosophy, yang juga wakil dari The Netherlands Association for Philosophy of Law (Vereniging voor Wijsbegeerte van het Recht) yang menjadi pembicara kunci di Konferensi Internasional ini memaparkan perlunya memahami soal keadilan transisi, yang merupakan kombinasi antara apa yang disebut keadilan sosial dan keadilan legal/hukum. Derk juga mengungkapkan pengalaman sejumlah negara, terutama belajar dari pengalaman Eropa.
Sementara itu, Dr. Myrna A Safitri, Direktur Epistema Institute memaparkan betapa kompleksnya konflik dan soal keadilan eko-sosial di Indonesia berkaitan dengan memburuknya pengelolaan sumberdaya alam. Deforestasi secara masif, telah melahirkan meluasnya ketidakadilan sosial. Dan yang menyedihkan, hukum seakan tak mampu bekerja secara baik dalam mendorong perubahan kebijakan dan politik kekuasaan yang mempromosikan keadilan ekologis dan sosial. “Konflik sumber daya alam telah menyebabkan kemiskinan struktural pada masyarakat yang tinggal di sekitar dan di dalam hutan. 21% dari mereka hidup di bawah garis kemiskinan.” Myrna pun berharap agar kampus mampu melihat realitas, dan menerjemahkahkan dalam Tridarma Perguruan Tinggi.
Patrick Burgess, President of Asia Justice and Rights (AJAR) mengemukakan sejumlah pendekatan melihat perkembangan reformasi hukum, termasuk dalam soal keadilan transisi. Ia mengemukakan beberapa pemikiran filosofis terkait ‘space’ ekologis dan kemanusiaan, dengan mengutip fikiran Vandana Shiva soal ‘Earth Democracy’.
Konferensi ini dilaksanakan selama tiga hari, sejak tanggal 2 September 2014 hingga 4 September 2014 di Binus University. Kegiatan ini merupakan kegiatan bersama antara Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia (AFHI) dengan Universitas Bina Nusantara, Universitas Pancasila, Universitas Atmadjaya, Universitas Airlangga, STF Driyarkara, KontraS, Lembaga Independensi Peradilan (LeIP), Satjipto Raharjo Institute, Epistema Institute dan Perkumpulan HuMa.
Tak kurang dari 35 makalah dipresentasikan dalam Konferensi Internasional dan 106 makalah dipresentasikan dalam Konferensi Nasional. Harapannya, Konferensi ini dapat mendorong terbukanya ruang debat lebih luas dan tajam soal regangan isu keadilan hukum, keadilan sosial dan keadilan eko-sosial. [ ]

Artikel Terkait
• KOALISI LSM TOLAK RUU P2H (3)
• Perlu, System Penyelesaian Konflik Agraria (3)
• UU P2H Berpotensi Kriminalkan Masyarakat Adat (3)
• Kemenhut Dituntut Buka Informasi Tata Batas Hutan (3)
• Pengakuan Hak Masyarakat Adat Mandek, Komnas HAM Bersiap Investigasi Menyeluruh (3)
• Myrna Safitri: Putusan MK “Hutan Adat Bukan Hutan Negara” Bermasalah (3)
• Ada Teratak di Bunyau (3)
• Disharmoni Pendidikan Hukum Indonesia Timbulkan Keresahan (3)
• Pemerintah Deklarasi Pengukuhan dan Perlindungan Masyarakat Adat lewat REDD+ (3)
• 7 Juta Hektare Kawasan Hutan untuk Perkebunan & Tambang (2) Epistema
Epistema Institute mendorong terwujudnya pusat-pusat pembelajaran tentang hukum, masyarakat dan lingkungan dalam rangka mendukung gerakan ke arah terbentuknya sistem hukum nasional yang berlandaskan nilai-nilai demokrasi, keadilan sosial dan lingkungan, serta pluralisme kebudayaan
2012 Epistema Institute

Disharmoni Pendidikan Hukum Indonesia Timbulkan Keresahan
Luluk Uliyah, September 5, 2014
Satuharapan.com, 4 September 2014 – Kesenjangan antara pendidikan hukum yang diajarkan di Indonesia dengan perwujudannya menimbulkan keresahan yang mematik pertanyaan sejumlah kalangan. Pasalnya, realitas implementasi pendidikan hukum di Indonesia belum menawarkan gagasan tentang keadilan sosial yang selama ini selalu dijunjung tinggi dalam Pancasila.
Kesimpulan ini diungkapkan pada Selasa (2/9), Asosiasi Filsafat Hukum Nasional (AFHI) menggelar pembukaan Konferensi Internasional Filsafat Hukum dan Temu Filsafat Hukum AFHI di Universitas Bina Nusantara.
Kegiatan yang berjalan berkat kerjasama antara AFHI dengan Universitas Bina Nusantara, Universitas Pancasila, Universitas Atmadjaya, Universitas Airlangga, STF Driyarkara, KontraS, Lembaga Independensi Peradilan (LeIP), Satjipto Raharjo Institute, Epistema Institute, dan Perkumpulan HuMa ini digelar selama tiga hari hingga 4 September 2014.
Acara pembukaan konferensi tersebut diisi dengan diskusi bertajuk ‘apakah pendidikan hukum di Indonesia mengajarkan keadilan sosial?’ dengan menghadirkan pembicara . Myrna A. Safitri, Direktur Epistema Institute dan Patrick Burgess, President of Asia Justice and Rights (AJAR) serta Dr. Derk Venema dari Netherlands Journal of Legal Philosophy sekaligus wakil The Netherlands Association for Philosophy of Law (Vereniging voor Wijsbegeerte van het Recht) sebagai pembicara kunci.
Pertanyaan sebagai pematik diskusi tersebut timbul seiring keresahan masyarakat terhadap implementasi sila ke-5 dalam Pancasila. Sekalipun isi sila tersebut menegaskan perihal keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pada realitasnya pendidikan hukum di Indonesia tidak banyak menawarkan gagasan tentang keadilan sosial.
Herlambang P. Wiratraman selaku ketua AFHI menyampaikan gagasannya bahwa beberapa tahun terakhir, keprihatinan masyarakat dunia tentang keadilan dan ketidakadilan semakin meningkat.
“Fakultas hukum dan para sarjana hukum harus menyadari bahwa saat ini telah terjadi pembajakan wacana tentang keadilan dan menyerang hak-hak rakyat sehingga kita harus mendekati keadilan tidak hanya dari perspektif doktrinal, tetapi juga melihat dari sisi hukum, keadilan, dan ketidakadilan, terutama dari pengalaman dan perdebatan filosofis,” paparnya.
Dalam diskusi tersebut, Derk sebagai pembicara kunci memaparkan perlu adanya pemahaman keadilan transisi sebagai wujud kombinasi antara keadilan sosial dan keadilan legal atau hukum formal. Derk mengungkapkan pengalaman sejumlah negara yang belajar dari pengalaman Eropa.
Myrna juga menambahkan gambaran kompleksitas konflik dan keadilan eko-sosial yang tengah terjadi di Indonesia berkaitan dengan memburuknya pengelolaan sumbrdaya alam. Ia juga menyebutkan bahwa deforsi secara masif telah melahirkan ketidakadilan sosial. Di tengah krisis keadilan yang melanda, hukum seakan tidak mampu bekerja secara baik dalam mendorong perubahan kebijakan dan politik kekuasaan yang mempromosikan keadilan ekologis dan sosial.
“Konflik sumber daya alam telah menyebabkan kemiskinan struktural pada masyarakat yang tinggal di sekitar dan di dalam hutan. 21% dari mereka hidup di bawah garis kemiskinan,” papar Myrna. Myrna berharap agar kampus mampu melihat realitas dan menerjemahkahkannya dalam Tridarma Perguruan Tinggi.
Menanggapi hal tersebut, Patrick Burgess mengemukakan sejumlah pendekatan hasil pantauannya terhadap perkembangan reformasi hukum, termasuk dalam soal keadilan transisi. Ia mengemukakan beberapa pemikiran filosofis terkait ‘space’ ekologis dan kemanusiaan dengan mengutip pikiran Vandana Shiva perihal ‘Earth Democracy’.
Sekitar 35 makalah telah dipresentasikan dalam Konferensi Internasional dan 106 makalah dipresentasikan dalam konferensi Nasional.
Konferensi ini diselenggarakan dengan harapan dapat membuka ruang debat yang lebih luas dalam menanggapi isu-isu keadilan hukum, keadilan sosial, dan keadilan eko-sosial. (PR)

http://www.satuharapan.com/read-detail/read/disharmoni-pendidikan-hukum-indonesia-timbulkan-keresahan

Pemerintah Deklarasi Pengukuhan dan Perlindungan Masyarakat Adat lewat REDD+
Luluk Uliyah, September 2, 2014
http://www.mongabay.co.id, 1 September 2014 – Myrna Safitri, direktur eksekutif Epistema Institute juga sekretaris Forum Indonesia untuk Keadilan Agraria menilai inisiatif ini memberikan harapan. Selama ini, katanya, upaya mempercepat pengakuan masyarakat adat sudah dilakukan melalui advokasi, sampai jalur hukum di pengadilan. “Sekarang jalur REDD+. Ini sesuatu yang harus dihargai.” Namun, katanya, persoalan ini tak berhenti pada tataran komitmen resmi di level atas saja tetapi harus bisa memastikan kebijakan birokrat itu berada dalam harmoni yang sama.
***
“No Right, no REDD.” Slogan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) ini tampaknya mendapat respon positif dari pemerintah Indonesia. Salah satu terwujud lewat peluncuran program nasional pengukuhan dan perlindungan hak masyarakat adat lewat REDD+ pada Senin (1/9/14) di Istana Wakil Presiden. Dalam program itu, pemerintah berkomitmen kepada masyarakat adat yang tertuang dalam delapan butir kesepakatan.
Program nasional ini diluncurkan secara resmi oleh Wakil Presiden RI, Boediono, dan deklarasi ditandatangani beberapa menteri dan kepala badan antara lain, Agung Laksono, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat; Amir Syamsuddin, Menteri Hukum dan HAM. Lalu Zulkifli Hasan, Menteri Kehutanan; Bahltasar Kambuaya, Menteri Lingkungan Hidup; Hendarman Supandji selaku kepala BPN, dan Heru Prasetyo, kepala Badan Pengelola REDD+. Abdon Nababan, sekretaris jenderal AMAN, dan beberapa tokoh adat ikut menyaksikan penandatanganan deklarasi ini.
“Apresiasi sekali upaya bersama dari berbagai pihak ini untuk menempatkan masyarakat adat dalam konteks sistem nasional yang pas,” kata Wapres Boediono di Jakarta.
Dia mengatakan, program ini langkah awal dari perjalanan panjang dalam pengakuan masyarakat adat, kali ini dikaitkan dalam pelaksanaan REDD+.
Sebenarnya, aksi inipun, merupakan tindaklanjut komitmen Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pada 27 Juni 2012. “Apa yang disampaikan Presiden itu sendiri follow up dari sesuatu yang mendasar yaitu keputusan MK 35,” ujar dia.
Wapres mengatakan, guna pengakuan hak masyarakat hukum adat, sebenarnya berbagai kementerian dan lembaga sudah melakukan langkah-langkah parsial. Dia mencontohkan, Kementerian Dalam Negeri pada Juni 2014, mengeluarkan pedoman pengakuan masyarakat hukum adat.
“Ini semua akhirnya harus dikomunikasikan lebih sistematis hingga mencapai sasaran yang kita inginkan. Program nasional ini adalah langkah yang saya maksud. Melakukan koordinasi lebih baik dalam upaya capai sasaran.”
Kali ini, kata Boediono, memang rallying point (titik kumpul) lewat REDD+. “Ini jalur yang terbuka secara kongkit, kerja sama jelas yang bisa dilakukan.”
Upaya ini, katanya, perlu dan bagus sekali didukung agar berjalan lebih baik hingga mencakup jangkauan lebih luas dalam menjaga lingkungan. “Ini strategis, praktis. Kesepakatan ini, contoh kalau hidup bersama, bekerja sama, saling mengerti dan punya niat sama.”
Kuntoro Mangkusubroto, ketua Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) mengatakan, pengakuan masyarakat hukum adat merupakan salah satu dasar pelaksanaan REDD+.
“Sejak Satgas REDD+ terbentuk, kami percaya jangan terlebih dahulu berbicara sesuatu yang mengawang seperti emisi gas rumah kaca. Dahulukan yang lebih jelas dan konkrit. Kami perlu menyelesaikan pekerjaan rumah memperbaiki tata kelola wilayah hutan dan gambut di republik ini,” ujar dia.
Namun, kata Kuntoro, sebelum berkegiatan di dalam hutan dan lahan gambut, terlebih dahulu harus mengakui masyarakat yang tinggal di sana sebagai pemegang hak atas hutan. Jadi, mereka harus ikut terlibat dan bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan.
“Saya pribadi, misal, ikut membantu teman-teman Suku Anak Dalam di Jambi untuk membangun pondok patroli hutan adat agar mereka bisa ikut menjaga hutan mereka sendiri.”
Deklarasi peluncuran program nasional pengukuhan dan perlindungan hak masyarakat adat yang ditandatangani pimpinan sembilan lembaga nasional, menyepakati hal-hal berikut:
1. Mengembangkan kapasitas dan membuka ruang partisipasi masyarakat hukum adat dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pemerintahan termasuk namun tidak terbatas dalam program REDD+
2. Mendukung percepatan terwujudnya sinkronisasi dan harmonisasi perundang-undangan terkait perlindungan dan pengakuan masyarakat hukum adat
3. Mendorong terwujudnya peraturan perundang‐undangan yang menjadi landasan hukum bagi pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat (MHA), namun tidak terbatas pada RUU PPMHA dan RUU Pertanahan melalui peran aktif pemerintah dalam proses penyusunan
4. Mendorong penetapan peraturan daerah untuk pendataan keberadaan MHA beserta wilayahnya
5. Mengupayakan penyelesaian konflik terkait dengan keberadaan MHA
6. Melaksanakan pemetaan dan penataan terhadap penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang terintegrasi dan berkeadilan serta memperhatikan kepemilikan tanah untuk rakyat termasuk MHA
7. Memperkuat kapasitas kelembagaan dan kewenangan berbagai pihak dalam mendukung pengakuan dan perlindungan MHA di pusat dan daerah
8. Mendukung pelaksanaan program REDD+ sebagai salah satu upaya mengembangkan partisipasi MHA secara hakiki dalam kerangka negara Indonesia.

Heru Prasetyo, kepala BP REDD+ menyampaikan, BP REDD+ bersama delapan kementerian dan lembaga menggagas prakarsa ini. Dia berharap, langkah awal ini bisa menuju kemitraan dalam mencapai pembangunan berkelanjutan yang adil dan mensejahterakan masyarakat, termasuk masyarakat hukum adat.
“Sekaligus mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologis. Semoga peluncuran program nasional ini terus berkembang, dilandasi koordinasi yang baik, kesamaan visi, dan kolaborasi erat yang telah terjalin,” katanya.
Menurut Heru, ada delapan poin komitmen kesepakatan yang ditandatangani. Dia menyadari, dalam menjalankan komitmen bersama ini bukan pekerjaan mudah. Untuk itu, katanya, perlu kerjasama kuat, harmonis, terus menerus dan melembaga dari seluruh elemen kementerian serta lembaga terkait. Dalam implementasi nanti, harus melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat hukum adat.
Abdon Nababan, sekjen AMAN mengatakan, pemerintah menyambut berbagai macam inisiatif masyarakat di lapangan termasuk pemetaan wilayah adat. “Ada pastisipasi tinggi, ada perubahan-perubahan hukum, seperti MK 35, ada tren global, ini bertemu di naskah deklarasi tadi. Bagaimana itu dilaksanakan mudah-mudahan kami diundang pemerintah untuk membicarakannya.”
Dalam keadaan ini, dia membayangkan, setelah deklarasi akan ada mekanisme yang dibangun bersama-sama agar partisipasi masyarakat bisa berjalan efektif. Hal ini, juga untuk menghindari masuknya para ‘penunggang gelap’ yang berniat tidak baik, atau yang bergerak bukan demi kepentingan bersama masyarakat adat. “Mungkin kepentingan individu atau mungkin kepentingan lain. Ini yang harus dijaga.”
Dalam implementasi, kata Abdon, AMAN akan ikut bertanggung jawab agar hal-hal itu bisa dicegah dari awal. “Itu komitmen AMAN. AMAN mau mengawal deklarasi tadi dalam bentuk-bentuk kerja sama yang lebih kongkrit di lapangan.”
Stig Ingemar Traavik, Duta Besar Norwegia untuk Indonesia yang hadir dalam acara itu mengatakan, penandatanganan deklarasi ini merupakan momen bersejarah. “Ini langkah resmi untuk melakukan sesuatu yang baik,” katanya seraya mengucapkan selamat pada semua pihak, UKP4, BP REDD+ juga AMAN.
Menurut dia, Pemerintah Indonesia terus mengalami kemajuan dalam pengakuan hak masyarakat adat “Kami senang mendukung ini.” Traavik mengatakan, di Norwegia juga ada masyarakat adat hingga mereka tahu betapa penting memberikan hak tanah kepada mereka. “Saya lihat ini banyak dampak positif. Saya rasa, jika kita memberikan hak lebih bagi mereka yang tinggal di hutan, untuk memperoleh pendapatan dari hutan, maka perlindungan terbaik dengan melibatkan mereka.”

Ada persoalan
Myrna Safitri, direktur eksekutif Epistema Institute juga sekretaris Forum Indonesia untuk Keadilan Agraria menilai inisiatif ini memberikan harapan. Selama ini, katanya, upaya mempercepat pengakuan masyarakat adat sudah dilakukan melalui advokasi, sampai jalur hukum di pengadilan. “Sekarang jalur REDD+. Ini sesuatu yang harus dihargai.”
Namun, katanya, persoalan ini tak berhenti pada tataran komitmen resmi di level atas saja tetapi harus bisa memastikan kebijakan birokrat itu berada dalam harmoni yang sama.
Myrna juga melihat ada kendala dalam regulasi di negeri ini hingga tak gampang ditembus oleh sebuah program atau rencana aksi tanpa ada keberanian melakukan diskresi. Contoh, katanya, bagaimana mendudukkan antara Kemenhut, BPN dan Kemendagri terkait referensi apa yang dapat dipakai oleh semua pihak dalam pengakuan masyarakat adat ini. “Apakah dengan SK bupati atau perda. Ini contoh yang paling sederhana.”
Nur Hidayati dari Walhi Nasional juga angkat bicara. Menurut dia, deklarasi ini langkah ini awal yang baik. Dari kementerian dan lembaga yang ikut deklarasi, tak termasuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Padahal, katanya, kementerian ini salah satu sektor yang terkenal sangat sulit ditembus dan minim dalam mendorong proses partisipasi kepada masyarakat.
“Ini sebenarnya pe er besar, bagaimana kemudian ESDM bisa mengakui inisiatif pengakuan wilayah adat. Jika tidak, sulit jalankan inisiatif ini secara baik.”
Dia mengatakan, sejak beberapa dekade, sektor ekstraktif seperti pertambangan, menjadi sektor yang dominan dan lebih diutamakan daripada hak masyarakat adat.
Semestinya, UKP4 atau BP REDD+ perlu mengajak Kementerian ESDM agar mereka memahami apa yang terjadi dan bagaimana posisi masyarakat adat seharusnya.[ ]

http://www.mongabay.co.id/2014/09/01/pemerintah-deklarasi-pengukuhan-dan-perlindungan-masyarakat-adat-lewat-redd/

KORUPSI DEMOKRASI

Korupsi Demokrasi

Komentar Masjhudulhaq Salim in: <ppiindia@yahoogroups.com>, Tuesday, 23 September 2014, 9:07:

Almarhum Demokrasi Indonesia (wafat 30 September 1965) ditandai dengan TAP MPRS XXV/1966 yang mengebiri dan menciptakan ‘mono-loyalitas’ yang ternyata cuma mainan semata, telah menciptakan politisi banci yang berfokus pada NPWP tadi.
Pra maupun Pasca Reformasi tidak merubah kondisi ini, diperkuat dengan tokoh-tokoh survivor yang semakin garang korupsinya (berjamaah).

Korupsi Demokrasi
Oleh: Adnan Pandu Praja
SURVEI KPK: semakin tua usia seseorang atau semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang cenderung semakin permisif terhadap pemberian oleh calon pada proses pemilu.

Pesta demokrasi berupa pemilihan langsung, umum, bebas, dan rahasia belum lama kita nikmati setelah Reformasi 1998. Rakyat sebagai pemilik kedaulatan baru merasakan empat kali pemilu sejak 1999 sampai 2014, dalam arti demokrasi dalam menentukan siapa yang dianggap pantas menjadi wakil rakyat dan siapa yang layak memimpin. Tidaklah berlebihan apabila disebut baru belajar berdemokrasi. Yang menikmati, yang mendapat manfaat, ataupun yang memanfaatkan pesta demokrasi sama- sama belajar. Setidaknya ada dua pihak yang sama-sama belajar: rakyat dan aktor politik.

DPR jilid I, hasil pesta demokrasi setelah reformasi yang pertama, sangat ideal. Ketika itu politik uang tidak terdengar. Kepentingan politik yang membuat jarak antara rakyat dan wakilnya relatif belum menonjol. Boleh dibilang itulah masa bulan madu antara konstituen dan wakilnya yang mungkin tak akan terulang kembali, kecuali ada reformasi jilid II. Bisa jadi ini karena trauma masa lalu masih menghantui dan kelompok status quo sedang tiarap. Produk legislasi DPR jilid I menjawab kebutuhan rakyat yang diwakilinya bagaimana membersihkan birokrasi dari virus korupsi dengan diundangkannya UU No 31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dan UU No 30/2002 tentang KPK.

Dalam perkembangannya, kian jauh dari reformasi, trauma korupsi masa Orde Baru kian terlupakan bersamaan dengan kembali bangkitnya aktor politik Orde Baru. Pahlawan reformasi semakin larut menikmati kekuasaan dengan perilaku hedonis. Jumlah koruptor makin lama makin banyak yang ditangkap karena kasus korupsi. Direktur Jenderal Otonomi Daerah menyatakan 327 kepala daerah korupsi. Kita hampir tak bisa membedakan lagi antara koruptor sejati eks Orde Baru dan koruptor baru sesudah Reformasi. Yang tua dan yang muda sama-sama bertekad membubarkan KPK atau setidaknya mengebiri KPK dengan RUU KUHP dan RUU KUHAP. Situasinya sedang kita kembalikan ke zaman Orde Baru.
Rakyat mengamati

Rakyat mengamati dengan setia perubahan perilaku para warga terhormat pejuang reformasi yang menjelma menjadi aktor politik. Sebagai tokoh masyarakat, mereka jadi panutan masyarakat sehari-hari. Perilaku hedonis memberi kesan kepada masyarakat bahwa menjadi aktor politik adalah cara pintas menjadi kaya. Akibatnya, rakyat semakin realistis mengartikan pesta demokrasi dengan pelesetan NPWP: ”nomor piro wani piro”. Yang punya cukup modal berbondong-bondong mencalonkan diri. Tak jarang satu keluarga (bapak, ibu, anak, dan menantu) mengadu nasib dalam pemilu.

Untuk mengukur kadar politik uang pada Pemilu 2014, KPK membuat survei persepsi masyarakat terhadap integritas pemilu di 10 kota besar dengan 1.322 responden. Tujuan survei, mengetahui pemahaman masyarakat terhadap pemilu berintegritas, meliputi pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat terhadap pemilih, peserta, dan penyelenggara pemilu. Survei dilakukan dengan wawancara langsung (akhir Maret-awal April 2014).

Hasilnya cukup mengejutkan. Ada kecenderungan semakin tua usia pemilih akan semakin permisif terhadap pemberian oleh calon. Warga Surabaya paling permisif (40,7 persen) ketimbang warga Jakarta dan Manado. Warga Medan paling kurang permisif dengan 16,0 persen. Sebaliknya, responden muda usia di bawah 21 tahun yang paling anti pemberian adalah warga Yogyakarta. Semua respondennya berpandangan pemberian oleh calon adalah tidak baik.

Ada kecenderungan kian tinggi tingkat pendidikan seseorang akan kian permisif atas pemberian. Semua responden berpendidikan di atas S-1 di kota Manado, Bandung, dan Palembang menganggap baik pemberian sesuatu dari kandidat. Sebanyak 85,6 persen responden menganggap baik pemberian oleh calon pilihannya.

Hasil survei di atas menggambarkan rendahnya tingkat integritas pemilih. Ternyata tingginya tingkat pendidikan tidak menjamin integritas. Jangan-jangan apabila Transparansi Internasional menggunakan politik uang sebagai indikator, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia bukan 32, melainkan di bawah 20. Lebih rendah dibandingkan dengan sebelum reformasi. Dengan kondisi tersebut, sangat sulit bertarung dalam pemilu tanpa modal besar. Wajar jika yang terpilih akan berusaha keras mengembalikan modalnya melalui korupsi APBD ataupun perizinan.

Kepala daerah merasa terjepit oleh tiga kekuatan. Pertama, pemodal yang membiayai kampanye. Kedua, Dewan yang juga bermasalah dengan modal politik. Pada perayaan Hari Anti Korupsi 9 Desember 2013 di forum KPK yang dihadiri lebih dari 300 kepala daerah, isu yang banyak dibahas bagaimana menghadapi tekanan Dewan.

Ini senada dengan keluhan para kepala daerah akhir-akhir ini berkenaan dengan rencana pilkada tak langsung. Perilaku menyimpang oknum Dewan sepertinya telah difasilitasi dalam bingkai besar UU MD3 yang penuh kontroversi, antara lain dengan menghilangkan pasal pertanggungjawaban kinerja anggota dewan terhadap konstituennya; satu-satunya pasal yang sejatinya menghubungkan anggota Dewan dengan konstituennya.

Ketiga, KPK yang tak kenal kompromi menjebloskan kepala daerah korup. Sebagai bentuk protes, pada 6 Mei 2014, pengurus asosiasi bupati dan wali kota seluruh Indonesia mendatangi KPK. Mereka mengeluhkan hanya bisa menyerap anggaran belanja modal maksimal 50 persen karena mereka takut salah mengambil keputusan. Mereka mendesak agar kinerja penindakan KPK dikurangi. Tentu saja ditolak mentah-mentah oleh KPK.

Begitu masif

Ketiga hal itu menggambarkan politik transaksional begitu masif. Pilkada langsung cenderung koruptif, apalagi pilkada tidak langsung. Yang dibutuhkan negara dan masyarakat adalah kepala daerah yang berintegritas dan punya kompetensi.

Harapan itu akan tercapai bila para calon kepala daerah lulus tes integritas dan tes kompetensi sebelum bersaing (Kompas, 26 Agustus 2014). []

KOMPAS, 18 September 2014
Adnan Pandu Praja ; Komisioner KPK

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 55 other followers