MEMANGKAS KONFLIK IDENTITAS, PERBANYAK RUANG PUBLIK

MEMANGKAS KONFLIK IDENTITAS, PERBANYAK RUANG PUBLIK

http://www.shnews.co/detile-10437-memangkas-konflik-identitas-perbanyak-ruang-publik.html

Deytri Aritonang | Selasa, 06 November 2012 – 14:47:07 WIB
:
Penyerahan kekuasaan setengah hati dari pemerintah pusat ke daerah picu konflik.

JAKARTA – Konflik antarkelompok yang marak belakangan ini disebabkan kebangkitan konflik identitas yang dimanipulasi oleh para elite politik.
Untuk mengatasinya, fungsi integratif negara harus ditingkatkan, dan ruang publik yang menjadi tempat masyarakat antarkelompok beriteraksi harus diperbanyak.
Hal ini dikatakan pakar desentralisasi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Cornelis Lay kepada SH, Senin (5/11). Ia juga menekankan desentralisasi atau otonomi daerah tidak bisa dituding sebagai pemicu lahirnya politik identitas.
“Penyebab paling besar adalah pertarungan ekonomi. Kita menoleransi kemiskinan, tetapi secara budaya kita tidak memberi toleransi pada kesenjangan,” katanya.
Kesenjangan inilah yang mudah membangkitkan politik identitas yang kemudian dimanipulasi oleh elite untuk memobilisasi politik lokal maupun etnik. Dalam kasus Lampung Selatan, menurut Cornelis, ruang yang memungkinkan interaksi masyarakat hanya pasar.
Seharusnya, kata dia, pemerintah juga membangun pusat kebudayaan dan gelanggang olahraga. “Pemda perlu mengadakan turnamen olahraga agar masyarakat dari semua kelompok semakin intensif berinteraksi,” katanya.
Pakar desentralisasi Purwo Santosa juga sependapat dengan Cornelis. Menurutnya, bukan kebijakan desentralisasi yang jadi penyebabnya, tapi justru penyerahan kekuasaan yang setengah hati dari pemerintah pusat ke daerah. Hal lain, karena ketidakmampuan negara membuka interaksi antarwarga.
“Sebelum desentralisasi kerusuhan sosial sudah banyak terjadi di daerah. Ada atau tidak ada otda, konflik horizontal sudah sering terjadi,” katanya.
Purwo mengungkapkan, banyak hal yang tidak berubah seiring pelaksanaan Otda selama lebih dari 10 tahun, di antaranya ketimpangan struktural masyarakat.
Menurutnya, kesenjangan ekonomi masyarakat sangat tinggi, yang menyebabkan kecemburuan sosial. “Kalau kasus kekerasan itu dikaitkan dengan persoalan pertahanan, interaksi masyarakat tidak tertuntaskan dengan baik. Gesekan terus terjadi,” jelas pengajar Ilmu Pemerintahan di UGM itu.
Ia mengutarakan, penyebab lain adalah pendekatan pemerintah yang masih terpusat. Akibatnya, dalam penyelenggaraan pemerintahannya, pemerintah daerah masih meniru pemerintah pusat, yaitu formalistik dan legalistik.
“Formal saja dari atas ke bawah. Situasi di lapangan tidak pernah dipublikasikan ke publik. Yang di bawah (aparat daerah-red) tidak jujur mengakui ada masalah di daerah dan mencari respons pemecahan masalah,” jelasnya.
Menurutnya, ketidakjujuran aparat daerah itu untuk membuat kesan pemerintah pusat atas daerah tetap baik. Ketidakjujuran itu, ungkap dia, yang membuat respons pemerintah atas potensi kerusuhan terlambat. “Itu bukan salah Otda, tapi karena pelaksanaan pemerintahan yang formalistik,” ia menambahkan.
Pakar otonomi daerah dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhroh mengungkapkan, demokrasi yang ideal belum terwujud. Demokrasi yang seharusnya berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak berjalan baik. “Demokrasi tidak memadai untuk rakyat. Akhirnya muncul gugatan-gugatan dari masyarakat dan menunjukkan kemarahannya dengan caranya sendiri,” katanya.
Di era demokrasi, menurutnya, konflik horizontal tidak perlu lagi terjadi. Hal itu, mengingat secara ideal, saluran komunikasi sudah ada. Masyarakat, menurutnya, memiliki kebebasan berbicara, hanya saja partai politik dan negara gagal membuka saluran itu.
“Seharusnya fungsikan kelembagaan kita, seperti parpol dan LSM (lembaga swadaya masyarakat),” ucapnya.
Sementara itu, pihak kepolisian mengaku selama ini sudah berupaya maksimal untuk mencegah dan menyelesaikan konflik sosial. Kalaupun terkesan lamban maka itu lebih karena kendala geografis, seperti perbukitan di Papua yang sulit dijangkau, ataupun karena tak ingin ketegasan polisi justru memprovokasi warga.
Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Suhardi Alius mengatakan hal ini saat ditanya tentang sikap polisi. “Kami menempuh langkah preventif dengan melihat situasi secara cermat untuk bersikap. Harus dilihat dulu momentumnya, jangan sampai warga justru terprovokasi dengan ketegasan polisi. Karena itu harus ada kalkulasi untuk menangani konflik,” katanya.(Ninuk Cucu Suwanti)

LINTAS DISIPLIN ILMU Vs MONO DISIPLIN ILMU

LINTAS DISIPLIN ILMU Vs MONO DISIPLIN ILMU

“Menggugat Fragmentasi dan Rigiditas Pohon Ilmu”

“Mochtar_Marhum@yahoo.com” Mochtar_Marhum@yahoo.com,

in: Komunitas Pengetahuan Peneliti di Kawasan Timur Indonesia <peneliti@bakti.org>; dikbud@yahoogroups.com; ppiaflinders@yahoogroups.com. Saturday, 27 October 2012, 11:38
Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga bulan depan akan menyelenggarakan Konferensi dengan tema “Menggugat Fragmentasi dan Rigiditas Pohon Ilmu”. Topik ini sangat menarik untuk didiskusikan oleh para tenaga akademisi dan pemangku kepentingan pendidikan tinggi di Indonesia. Menurut hemat saya ada beberapa hal yang membuat isu ini sangat relevan dan menarik untuk didiskusikan:

Pertama, adanya kebijakan pendidikan tinggi yang mewajibkan setiap tenaga akademik (dosen) harus tersertifkikasi sama dengan tenaga profesional lainnya. Pada awal diterapkan sertifikasi dosen, banyak yang ragu dengan kualifikasi yang mereka miliki. Misalnya ada seorang dosen yang qualifikasi ijazahnya kurang linier atau bahkan tidak linear dengan kualifikasi Ijazah jenjang yang lebih tinggi Magister/Masters (S2) atau Doktor/PhD (S3). Sejak diterapkan kebijakan sertifikasi dosen sampai saat ini tidak ada masalah yang terlalu serius terutama berkaitan dengan masalah linieritas. Bahkan Ditjen Dikti dan tim asesor Sertifikasi Dosen telah memberikan kebijakan yang cukup fleksible sejauh dosen yang memiliki kualifikasi ijazah atau background ilmunya masih berada pada pohon atau rumpun ilmu yang masih terkait.

Kedua, masalahnya mungkin akan berbeda ketika seorang dosen yang memiliki Ijazah atau stratafikasi ilmu yang relatif berbeda atau berbeda sama sekali dengan kualifikasi Ijazah pada jenjang yang lebih tinggi dan jika yang bersangkutan akan mengusulkan kenaikan pangkat fungsional ke Lektor Kepala atau Guru Besar akan mengalami persyaratan dan perlakuan yang relatif berbeda. Kasus seperti ini misalnya banyak dialami oleh teman-teman dosen di Perguruan Tinggi Negeri.

Ketiga, rigiditas lineritas kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia mungkin telah membentuk persepsi dan mindset yang berbeda jika dibandingka dengan pendidikan tinggi di luar negeri yang lebih fleksibel serta menghormati kedua aspek kebijakan kajian monodisiplinary dan kajian interdisiplinaryi ilmu. Juga persoalan yang mungkin telah lama terbentuk karena kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia pada umumunya masih lebih berorientasi pada program studi (Prodi Oriented) dan orientasi mono-displinary yang lebih menekankan pada kebijakan by Coursewok (Kuliah) ketimbang program by research (Penelitian) seperti perguruan tinggi di luar negeri. Namun, harus pula diakui bahwa perguruan tinggu di Jawa dan di Sumatra Utara khususnya yang telah berstatus BHP ada yang telah menerapkan kebijakan program pendidikan Tinggi By Research dengan berorientasi pada program research lintas disiplin (Interdisiplinary studies).

Keempat, dulu ada isu teaching university versus research university. Universitas yang sudah maju seperti yang ada di Jawa telah berorientasi pada bobot program research yang lebih tentu pada level Magister dan Doktor sehingga membedakan dari universitas yang lebih orientasi pada program teaching saja. Sebaliknya Pendidikan Tinggi yang menawarkan program Non-Gelar atau diploma yang berorientasi pada program vokasi atau kejuruan berorientasi pada praktek lapangan, magang dan teaching sedangkan Universitas harus berimbang antara program teaching dan research tapi fakta membuktikan bahwa di Indonesia bobot SKS mata kuliah masih jauh lebih banyak dari pada bobot Research (Skripsi atau Tesis) misalnya.

Kelima, baru-baru ini Ditjen Dikti mempromosikan world class university. Perguruan tinggi di Indonesia harus bisa masuk menjadi univeristas berkelas dunia. Untuk menopang kebijakan ini pemerintah bersama DPR telah menyiapkan RUU Pendidikan Tinggi dan Sebelumnya Ditjend Dikti mengeluarkan edaran agar semua mahasiswa yang akan menyelesaikan studi diwajibkan membuat publikasi ilmiah melalui jurnal cetak maupun jurnal elektronik baik untuk level nasional maupun level internasional. Pemerintah juga mendorong perguruan tinggi di Indonesia untuk menjalin kerjasama di bidang pendidikan dan riset dengan perguruan tinggi di luar negeri.

Untuk menjadi universitas yang berkelas dunia (World Class), kurikulum dan mindset akademik juga harus berubah dan lebih berorientasi pada kebutuhan masyarakat atau kebutuhan pasar kerja baik tingkat lokal, nasional maupun global. Akreditasi Program studi, Fakultas dan Universitas (Institusi) harus menerapkan kebijakan Pendidikan Tinggi secara Bottom-up dan Top-down. Masyarakat sebagai stakeholders pendidikan tinggi harus punya peran yang lebih dalam hal penilaian substansial dari penyelenggaraan input, proses dan output pendidikan tinggi.
Salam Perubahan
Mochtar Marhum,
Akademisi UNTAD dan Blogger
Isu Sosial Humaniora

“LA TRISTE DROITISATION DU PS”

“LA TRISTE DROITISATION DU PS”

LE MONDE | 24.10.2013 à 12h05 • Mis à jour le 24.10.2013 à 19h21 | Par Eric Fassin (Sociologue, université Paris-VIII)

Pour la gauche gouvernementale, le “réalisme” s’avère irréaliste : le ralliement au sens commun de droite attise “l’insécurité culturelle” sans apaiser l’insécurité économique. La cote de François Hollande dans les sondages baisse à mesure que progresse celle de Manuel Valls. De même, la “démagogie” sarkozyenne s’était révélée impopulaire : les “grands débats” sur l’identité nationale ou l’islam n’ont pas évité la défaite de 2012. Bref, “réalisme” de gauche et “démagogie” de droite ne paient pas.
Pour autant, la désaffection pour la gauche “réaliste” ne bénéficie guère à la gauche de gauche. En revanche, l’extrême droite prospère à la faveur de la dérive idéologique de la droite. C’est une raison supplémentaire pour ne pas reprendre à son compte la fausse symétrie entre les “extrêmes”. De fait, si la droitisation du paysage politique, depuis les années 1980, justifie plus que jamais de qualifier le Front national de parti d’extrême droite, être à la gauche du Parti socialiste n’est plus synonyme de radicalité !
Pourquoi l’échec de la première ne fait-il pas le succès de la seconde ? On aurait tort d’invoquer quelque logique mécanique, la crise économique déterminant la droitisation de la société française. D’une part, l’expérience historique nous rappelle que, en même temps que les fascismes européens, les années de la Grande Dépression ont vu fleurir le New Deal aux Etats-Unis et le Front populaire en France.
D’autre part, l’analyse des évolutions de l’opinion dément l’hypothèse d’une droitisation de la société – culturelle mais aussi économique. Quant au racisme, il ne date pas d’aujourd’hui ; il a surtout changé d’habits, puisqu’il s’autorise le plus souvent de rhétorique républicaine. Bref, la droitisation de la politique n’est pas l’effet d’une droitisation de la société française. Il faut expliquer la politique par la politique – et non par la société qu’elle prétend pourtant refléter.
SUR LE TERRAIN DU FN POUR LE CONTRER

Cette droitisation résulte donc d’un choix politique – celui qui prévaut depuis trente ans. En 1984, comment comprendre la percée du Front national ? Au lieu d’interroger le tournant de la rigueur de 1983, droite puis gauche vont s’employer à contrer le parti de Jean-Marie Le Pen en allant sur son terrain – insécurité, immigration. C’était faire comme si l’extrême droite posait les bonnes questions. On mesure toutefois le chemin parcouru : aujourd’hui, les mêmes diraient que le Front national apporte les bonnes réponses. Certes, la gauche socialiste continue de revendiquer un “juste milieu” entre les “extrêmes” ; mais à mesure que le paysage se déporte, ce “milieu” est moins juste. Il suffit, pour s’en convaincre, de le comparer à celui de 1974.
Reste le paradoxe actuel : le Front national accuse droite et gauche de mener la même politique. Il est vrai qu’il est le seul ou presque à vouloir rompre avec l’Europe. Mais en matière d’immigration, si la gauche finit par rejoindre la droite, depuis longtemps, celle-ci chasse sur les terres de l’extrême droite. S’il faut faire l’amalgame, en matière “identitaire”, c’est donc d’UMPSFN que devrait parler Marine Le Pen. Or, comme le disait son père, les électeurs préfèrent l’original à la copie. Les partis majoritaires semblent ainsi pasticher Sacha Guitry : contre le FN, tout contre…
Lire notre décryptage Droit du sol, attractivité de la France : quatre questions sur l’immigration
Loin de rompre avec cette stratégie, François Hollande la reconduit. C’est ainsi qu’il choisit de mettre en avant le candidat le plus marginal, car le plus droitier, des primaires socialistes. C’est valider l’opposition chère à la droite entre angélisme et réalisme – qui débouche toujours sur le renoncement aux principes. On en voit les effets : comme Nicolas Sarkozy hier, comme Jean-Marie Le Pen avant-hier, Manuel Valls prend régulièrement le parti de choquer par des propos sulfureux (sur le regroupement familial, ou l’incapacité culturelle des Roms à s’intégrer). Et à chaque fois, un sondage vient valider son pari “auto-réalisateur” de droitisation. C’est que, comme toujours, “l’opinion” répond aux questions qu’on lui pose. Lui en soumettrait-on d’autres (si d’aventure la gauche parlait redistribution, et plus largement lutte contre les inégalités) qu’elle donnerait d’autres réponses.
C’est dans ce contexte que la “gauche de gauche”, qui se veut populaire, se trouve marginalisée. Le consensus politique, que redouble le sens commun médiatique, repose en effet sur un préjugé : le “peuple” serait forcément “populiste”, xénophobe et raciste. Mais c’est surtout qu’il devient impossible de parler d’autre chose. Jusqu’aux années 2000, il fallait 200 000 à 300 000 sans-papiers pour occuper le terrain médiatico-politique ; aujourd’hui, dans un pays de 65 millions d’habitants, il suffit de 20 000 Roms.
Mieux : François Hollande préfère s’exprimer sur le cas Leonarda, au risque de l’absurdité d’un jugement de Salomon, plutôt que de devoir justifier son choix d’une politique conforme aux attentes des marchés. Sans doute aura-t-il réussi, tel Mitterrand, à affaiblir sa gauche ; mais en se livrant aux seules pressions de la droite, il paiera son habile victoire au prix fort. Pour l’Histoire, il pourrait bien rester le président “de gauche”, entre guillemets, qui a permis en France l’avènement de l’extrême droite – sans guillemets.
Eric Fassin (Sociologue, université Paris-VIII)

ACARA TAHUNAN: FESTIVAL SENI-BUDAYA ISEN MULANG

Tari Menumpas Kejahatan dalam pawai pembukaan Festival Seni Budaya Isen Mulang yang diselenggarakan saban tahun dari tingkat kabupaten/kota hingga provinsi (Foto.Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah/Andriani S.Kusni, Mei 2013)

Tari Menumpas Kejahatan dalam pawai pembukaan Festival Seni Budaya Isen Mulang yang diselenggarakan saban tahun dari tingkat kabupaten/kota hingga provinsi (Foto.Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah/Andriani S.Kusni, Mei 2013)

Dalam pawai pembukaan Festival selain disertai oleh delegasi dari 14 kabupaten/kota, juga diikuti oleh komunitas-komunitas dari berbagai suku non Dayak yang ada di Kalteng (Foto.Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah/Andriankai S. Kusni, Mei 2013)

Dalam pawai pembukaan Festival selain disertai oleh delegasi dari 14 kabupaten/kota, juga diikuti oleh komunitas-komunitas dari berbagai suku non Dayak yang ada di Kalteng (Foto.Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah/Andriankai S. Kusni, Mei 2013)

Menjadi tradisi Dayak bahwa perempuan pun turut berperang. Dalam Perang Kemerdekaan 1945, di Kalteng terdapat  Lasykar Perempuan yang cukup banyak jumlah anggotanya di samping lasykar-lasykar Dayak yang lain .  (Foto.Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah/Andriani S. Kusni, Mei 2013).

Menjadi tradisi Dayak bahwa perempuan pun turut berperang. Dalam Perang Kemerdekaan 1945, di Kalteng terdapat Lasykar Perempuan yang cukup banyak jumlah anggotanya di samping lasykar-lasykar Dayak yang lain . (Foto.Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah/Andriani S. Kusni, Mei 2013).

DUET PENGUSAHA RESMI PIMPIN INDONESIA

DUET PENGUSAHA RESMI PIMPIN INDONESIA

Komentar “‘Sunny’ ambon@tele2.se in: [nasional-list]” <nasional-list@yahoogroups.com> Tuesday, 21 October 2014, 4:49:

“ Sebagai pengusaha pasti mempunyai banyak kesempatan untuk memperbesar perusahaan masing-masing.”

http://www.mediaindonesia.com/hottopic/read/5069/Duet-Pengusaha-Resmi-Pimpin-Indonesia/2014/10/20

Senin, 20 Oktober 2014 Penulis: MI/ANATA FITRI SIREGAR

MI/PANCA SYURKANI
Presiden terpilih Joko Widodo dan Wakil Presiden Terpilih Jusuf Kalla

HARI ini, bangsa Indonesia resmi memiliki pemimpin baru. Pasangan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) akan dilantik menjadi pasangan presiden dan wakil presiden ke-7 Republik Indonesia. Dalam kancah politik nasional, langgam Joko Widodo atau yang biasa disapa Jokowi, dapat dikatakan from zero to hero. Berlatar belakang sebagai pengusaha eksportir furnitur sukses di Kota Surakarta, Jawa Tengah, Jokowi tidak pernah terlibat dalam dunia politik praktis.

Pada 2005, Jokowi bersedia maju sebagai kandidat Wali Kota Surakarta berpasangan dengan FX Hadi Rudyatmo.Pasangan itu kembali maju sebagai pasangan pada 2010 dan meraih kemenangan telak dalam pemilihan umum kepala daerah (pilkada). Jokowi kembali meraih kemenangan dalam dua putaran pemilihan gubernur DKI Jakarta pada 2012 dalam menghadapi Fauzi Bowo (petahana)-Nachrowi Ramli. Setelah itu, Jokowi yang berpasangan dengan JK mendapatkan kemenangan dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wapres (Pilpres) 2014 saat menghadapi pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Jokowi lahir dan dibesarkan di lingkungan Jawa-Solo.Meski bukan berdarah biru keturunan keraton, Jokowi dididik orangtuanya sebagai orang Solo yang santun, nrimo, ora unggah-ungguh, dan seterusnya. Bagi sejumlah relawan pendukung, kemenangan Jokowi dalam Pilpres 2014 menjadi inspirasi dan motivasi. Selain itu, pendukung juga memandang Jokowi memberikan impian kepada orang biasa.

Bila dibandingkan dengan Presiden RI sebelumnya, Jokowi memang bukan siapa-siapa. Presiden pertama RI, Soekarno, sudah dikenal sebagai tokoh bangsa dan proklamator, sedangkan Soeharto memiliki latar belakang militer dengan beragam prestasi antara lain pemberantasan PKI. BJ Habibie yang sebelumnya menjadi wakil presiden akhirnya menjadi presiden menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri akibat desakan gerakan reformasi 1998.

Setelah itu, Abdurrahman Wahid menjadi presiden setelah dipilih oleh MPR pada 1999. Pria yang kerap disapa Gus Dur itu adalah mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sejak 1984 dan pendiri Partai Kebangkitan Bangsa pada 1998. Pada 23 Juli 2001, kepemimpinannya digantikan Megawati Soekarnoputri setelah mandatnya dicabut MPR.

Megawati adalah presiden ke-5 Indonesia yang menjabat pada 23 Juli 2001-20 Oktober 2004. Putri mendiang Soekarno itu ialah presiden perempuan pertama Indonesia. Pada 20 September 2004, Megawati yang berpasangan dengan Hasyim Muzadi kalah dalam putaran kedua pilpres saat menghadapi pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-JK.

SBY adalah purnawirawan jenderal TNI-AD yang pernah menjabat menteri pertambangan dan energi serta menteri koordinator politik, sosial dan keamanan di zaman Presiden Abdurrahman Wahid. SBY kemudian menjabat Menteri Koordinator Politik dan Keamanan di masa Presiden Megawati Soekarnoputri. Pada 2004, SBY menjadi presiden RI yang dipilih secara langsung oleh rakyat untuk pertama kalinya.

Adapun Jokowi tidak pernah mengenyam jabatan militer atau kursi di kabinet. Sebelum menjabat wali kota, Jokowi tidak pernah aktif di organisasi kemasyarakatan beraroma politik. Selama menjadi mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Jokowi hanya aktif dalam organisasi pecinta alam.

Kesamaan latar belakang

Adapun pasangan Jokowi, Jusuf Kalla sempat dijuluki sebagai `the real president’ selama menjabat sebagai Wakil Presiden (Wapres) era 2004-2009. Anggapan itu muncul lantaran sosok pria yang kerap disapa dengan akronim JK tersebut muncul dominan dalam berbagai peristiwa bila dibandingkan dengan sang Presiden Yudhoyono, sehingga sempat muncul spekulasi potensi `matahari kembar’ yang bersaing dalam pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Akan tetapi, mantan Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaludin yang dikenal dekat dengan JK, membeberkan alasan untuk menepis anggapan itu. Jokowi-JK, kata Hamid, sama-sama berlatar belakang sebagai pengusaha. “Pengusaha itu selalu berpikir efisien dan efektif. Keduanya tidak menjaga pencitraan, yang susah itu kalau satu ingin cepat dan efektif, dan satunya pencitraan,“ kata Hamid yang mengaku sudah mengikuti JK selama 17 tahun. Soal mereka tidak meraih dukungan mayoritas parpol di DPR. Hamid menjawab, “Kalau DPR macam-macam, kan publik yang berteriak.”

BERITA SEPUTAR PUTIN

PUTIN SAYS DON’T MESS WITH MOTHER RUSSIA.

UKRAINE CRISIS

445 OCT 24, 2014 4:02 PM EDT
By Marc Champion, Bloomberg
• aIf President Vladimir Putin is Russia, as a senior Kremlin official
said this week, then this country is angry, humiliated and suffering
from an almost paranoid fixation on the U.S. as the root of all the
world’s troubles.
In a closing speech and question-and-answer session today at Russia’s
annual state-sponsored Valdai conference, Putin said he was going to
be frank — he was more than that. He dived into a long list of
slights and wounds inflicted by the U.S. on Russia and the world since
the end of the Cold War, and gave every sign of digging in for a long
period of confrontation.
The U.S., according to Putin, is a global Big Brother that blackmails
and bullies its allies while producing instability and misery around
the world. Because the U.S. realizes it no longer has the ability to
succeed as the lone hegemon in an age of rising powers, it is trying
to recoup that status by re-creating the Cold War and producing a new
enemy against which to rally countries, he said.
According to Putin’s tour of contemporary world history, aggressive
U.S. interventionism is responsible not just for the destabilization
of Iraq (which it was) and Libya, but also for Syria (where the U.S.
didn’t intervene against President Bashar al-Assad) and the creation
of al-Qaeda, the Taliban and Islamic State. And that’s before you get
to the Maidan protests and “state coup” this year in Ukraine.
As for the economic sanctions the European Union has imposed over
Russia’s annexation of Crimea and destabilization of Ukraine, that
again was all because of pressure from the U.S., he said — not any
action Russia might have taken.
There is plenty of truth salted through Putin’s complaints, enough to
make him — as one fawning Russian state TV anchor put it in what
passed for a question — “the face of resistance” for many around the
world.
What is worrying is that the post 1990s narrative Putin laid out — in
which the U.S. has ignored, humiliated, encircled and isolated Russia
since the collapse of the Soviet Union — is one most Russians
whole-heartedly believe. They, too, can’t imagine that ordinary
unarmed citizens — whether in Kiev, the Arab Spring countries or
elsewhere — might act of their own volition, rather than as pawns in
a U.S. game.
“What’s in his mind is what Russia is thinking. It’s like you’re mad
at someone and just let it out,” said Toby Gati, a former U.S.
diplomat in the audience. Gati had told Putin she didn’t recognize the
U.S. he described, drawing a rare conciliatory comment that he wasn’t
seeking confrontation.
The wellspring of popular support Putin enjoys for any potential
escalation, as unwise as that would be for Russia’s long-term
prosperity, allowed him to be defiant on sanctions and fatalistic on
continued bloodshed in Ukraine.
Sure, Putin called for a new rule-based world order and insisted that
his country had no ambitions to re-create the old empire. And no doubt
he was talking, on state TV, in part to the home audience. Yet the
broad thrust of his remarks was defiant, arguing that if the U.S. gets
to throw its weight around and break rules, why shouldn’t Russia?
“What’s allowed for Jupiter isn’t for the bull,” Putin said. “Well,
the bull may not be able to, but the bear isn’t going to ask anyone’s
permission.”
There’s plenty of blame to go around for allowing the situation to get
this bad, but for anyone who wants to see the Ukraine crisis solved,
sanctions lifted and a repaired relationship between Russia and the
U.S. and EU, this was a dark and depressing performance that came
close to a threat.
To contact the author on this story:
Marc Champion at mchampion7@bloomberg.net
To contact the editor on this story:
Stacey Shick at sshick@bloomberg.net

Putin accuses US of undermining global stability

AP – By VLADIMIR ISACHENKOV , 26 Oct.14

MOSCOW (AP) — President Vladimir Putin of Russia said Friday that the
world is becoming an increasingly dangerous place because of U.S.
attempts to enforce its will on other countries and that his nation
will not comply.
In an emotional speech before international political experts, Putin
unleashed scathing criticism of the United States for what he called
its disregard of international law and unilateral use of force.
If the United State fails to abandon its “desire of eternal
domination,” then “hopes for peaceful and stable development will be
illusory, and today’s upheavals will herald the collapse of global
world order,” Putin said during a meeting that lasted about three
hours in the Black Sea resort of Sochi.
His voice strained with anger, Putin accused the U.S. and its allies
of trying to “tailor the world exclusively to their needs” since the
end of the Cold War, using economic pressure and military force and
often supporting extremist groups to achieve their goals.
He cited the wars in Iraq, Libya and Syria as examples of flawed moves
that have led to chaos and left Washington and its allies “fighting
against the results of their own policy.”
“They are throwing their might to remove the risks they have created
themselves, and they are paying an ever increasing price,” Putin said.
Russian President Vladimir Putin attends a meeting of the Valdai
International Discussion Club in th …
“Unilateral diktat and attempts to enforce their own cliche on others
bring opposite result: escalation of conflicts instead of their
settlement, widening area of chaos in place of stable sovereign
states, support for dubious elements from open neo-Nazis to Islamic
radicals instead of democracy.”
He said that Russia has been cold-shouldered by the West, despite its
eagerness to cooperate.
The U.S. and the European Union imposed tough sanctions on Russia
after it annexed the Black Sea peninsula of Crimea populated mostly by
Russian speakers, and allegedly armed rebels fighting for independence
in eastern Ukraine.
Putin also has maintained support for President Bashar Assad of Syria
in a civil war that has helped destabilize the Middle East. The U.S.
has demanded that the Syrian leader step down.
In Washington, U.S. State Department spokeswoman Jen Psaki reacted to
Putin’s speech by saying the U.S. “does not seek confrontation with
Russia, but we cannot and will not compromise on the principles on
which security in Europe and North America rest.”
She said there may be disagreements, “but we remain committed to
upholding Ukraine’s sovereignty and territorial integrity.”
Psaki also told reporters that the U.S. has been able to work with
Russia on a range of issues and hopes to engage with Moscow again on
areas of mutual concern.
In Ukraine, Putin said, the West has ignored Russia’s legitimate
interests in its neighbor and supported the ouster of Ukraine’s former
Russian-leaning president.
He accused the West of breaking its promises, citing a February phone
conversation with President Barack Obama just hours before protesters
in Kiev drove Ukrainian President Viktor Yanukovych out of office.
Putin denied allegations that Russia wants to split Ukraine, but he
said the rebel regions should be allowed to hold local elections as
they plan on Nov. 2, not in December as the Ukrainian government
wants.

Upaya Pembunuhan Putin, Sebagai Penyulut Perang Dunia III

http://forum.viva.co.id/showthread.php?t=1784536
Quote:
Masih ingatkah kalian dengan tragedi MH17 milik maskapai penerbangan Malaysia Airlines, Laman Washington Post melansir sejumlah teori konspirasi terkait apa yang terjadi dengan pesawat MH17, yang ikut menewaskan 12 warga Indonesia itu. Berikut beberapa teori konspirasi yang menyelimuti tragedi pesawat MH17.
1. Menargetkan Peneliti HIV / AIDS

Kabar buruk bahwa tragedi pesawat MH17 merenggut nyawa para peneliti HIV / AIDS memicu spekulasi bahwa pesawat itu bukan korban target secara acak atau ketidaksengajaan.

Para pakar dan peneliti HIV/AIDS sedianya akan mei mengikuti konferensi AIDS Internasional ke-20 di Mebourne, Australia 220-25 Juli.

Salah satu korban adalah Prof.Joep Lange, mantan presiden International AIDS Society (IAS) dan juga peneliti utama di bidang HIV. Mungkinkah Lange dan para peneliti HIV/AIDS jadi target pembunuhan?

Sulit untuk memastikan, namun 16 tahun yang lalu advokat pasien AIDS terkemuka Jonathan Mann juga tewas dalam kecelakaan pesawat, dengan sejumlah temuan yang mencurigakan.

3. Upaya Menyulut Perang Dunia III

Dugaan kuat jatuhnya pesawat Malaysia Airlines MH17 akibat ditembak rudal masih jadi teka-teki. Namun, sejumlah pihak, terutama Amerika Serikat (AS) dan Ukraina blak-blakan menuduh pelakunya adalah separatis pro-Rusia di Ukraina timur.

Yang terbaru, AS menyebut rudal SA-11 Buk yang dipakai untuk menembak pesawat MH17 dipasok oleh Rusia.

Prediksi tragedi MH17 bisa menyulut perang, pernah mejadi laporan media AS, Wall Street Journal. Dengan dugaan Rusia terlibat dalam tragedi MH17, itu akan menjadi alasan bagi NATO untuk menginvasi Rusia.

Jika teori ini benar, namun tidak masuk akal jika NATO menggunakan tragedi yang membunuh banyak orang tidak bersalah untuk meluncurkan Perang Dunia III. Tapi, sampai saat ini tensi antara Rusia dan NATO terus memanas, sejak krisis Ukraina pecah.

3. Upaya Pembunuhan terhadap Putin?

Kantor berita Rusia Interfax melaporkan, bahwa Presiden Rusia, Vladimir Putin, terbang dengan pesawat jet pribadi dengan rute yang sama persis seperti yang dilintasi pesawat MH17.

Bahkan, pesawat jet pribadi Putin, dari segi ukuran dan warnanya mirip dengan pesawat Malaysia Airlines MH17.

Namun, teori konspirasi ini dimentahkan pemerintah Rusia, karena pada hari di mana tragedi MH17 terjadi, Putin tidak terbang dengan pesawatnya. Apalagi melintas di wilayah Donetsk, Ukraina timur yang dilanda konflik antara separatis dan militer Ukraina.

4. MH17 Tidak Ditembak Jatuh?

Seorang blogger yang kerap membahas teori dengan nama samara DAHB0077 membuat pernyataan mengejutkan di YouTube. Menurutnya, pesawat MH17 meledak bukan ditembak, tapi akibat bahan peledak di dalam pesawat.

Blogger itu bahkan meyakini, pesawat MH17 tidak meledak di udara, tapi meledak di tanah. Benar tidaknya teori konspirasi ini akan terjawab, jika rekaman kotak hitam MH17 diputar.
5. MH17 Senasib MH370

Teori konspirasi yang menyebut pesawat MH17 sengaja jadi target dengan bahan peledak, ramai jadi perbincangan di forum Above Top Secret.

Di forum itu, pesawat MH17 dicurigai diledakkan dengan bahan peledak, seperti teori konspirasi yang pernah dialamatkan kepada pesawat MH370 yang hilang misterius 8 Maret 2014 lalu. Tujuan konspirasi ini juga untuk menyulut Perang Dunia III.

6. Para Penumpang Sudah Tewas sebelum MH17 Terbang?

Teori aneh ini berasal dari seorang komandan pemberontak pro-Rusia atas di timur Ukraina. Situs pro-pemberontak Russkaya Vesna mengutip pemimpin pemberontak Ukraina, Igor Girkin, bahwa orang-orang yang ada di lokasi jatuhnya MH17 menemukan kejanggalan.
Quote:
”Sejumlah besar tubuh penumpang tidak segar,” kata Girkin menirukan informan di lokasi jatuhnya MH17.
Menurutnya, para penumpang diduga sudah kehabisan darah sebelum pesawat MH17 lepas landas dari Amsterdam menuju Kuala Lumpur, Kamis lalu. Teori ini juga belum bisa dibuktikan, sebab jenazah para korban belum sepenuhnya diperiksa secara medis.[]

AMIEN RAIS DINILAI JADI SENGKUNI

Dinilai Jadi Sengkuni, Amien Rais “Diruwat” Warga Yogya

http://regional.kompas.com/read/2014/10/16/13232971/Dinilai.Jadi.Sengkuni.Amien.Rais.Diruwat.Warga.Yogya?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Kpopwp

Kamis, 16 Oktober 2014 | 13:23 WIB
KOMPAS.com/Wijaya Kusuma Rombongan Pemetri saat menggelar ruwatan di depan rumah tokoh PAN Amien Rais, Kamis (15/10/2014).

YOGYAKARTA,KOMPAS.com — Paguyuban Masyarakat Tradisi (Pametri) Yogyakarta mendatangi rumah tokoh Partai Amanat Nasional, Amien Rais, di Sawit Sari Condongcatur, Sleman, Yogyakarta, Kamis (16/10/2014). Rombongan ini datang untuk menggelar ruwatan untuk Amien dan para wakil rakyat yang dinilai bersikap sebagai “Sengkuni”, yaitu tokoh yang dikenal licik dan penghasut di dunia wayang.

Sunanda, koordinator aksi, mengatakan bahwa mereka sengaja menggelar acara ini karena menurut penilaian mereka, sebagai negarawan, sikap Amien Rais dinilai sudah melenceng dan telah mengingkari semangat reformasi.

“Jadi, kami ke sini untuk ‘meruwat’ Pak Amien Rais agar kembali bersih,” ujarnya.

Pada pukul 11.15 WIB, rombongan Pametri dengan mengenakan pakaian adat Jawa dan membawa sesaji seperti pisang setangkep, bunga setaman, kurungan manuk (sangkar burung), dan dupa mulai berjalan menuju rumah Amien. Sesampainya di depan rumah mantan Ketua MPR RI tersebut, para anggota Pametri lantas duduk bersila.

Mbah Sukir sebagai sesepuh pun mulai memanjatkan doa-doa dengan bahasa Jawa yang intinya memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar bangsa Indonesia terhindar dari bencana dan orang-orang yang ingin merusak bangsa.

“Semoga Bapak Amien Rais lepas dari Sandikolo dan kembali bersih. Semoga bangsa ini terhindar dari bencana dan segala hal yang tidak baik. Semoga rakyat Indonesia bisa sejahtera,” ucapnya.

Seusai mengucap doa, Mbah Sukir lantas mengambil pitik cemani atau ayam hitam, lalu dengan menggunakan gunting ia memotong sedikit bulunya. Setelah itu, ayam hitam tersebut dimasukkan ke dalam kurungan.

“Pemotongan bulu ayam cemani ini sebagai lambang melepaskan Sandikolo dari Pak Amien Rais,” ujarnya.

Setelah itu, Mbah Sukir mengambil ayam berbulu putih lalu mengangkatnya sambil berteriak.

“Ini ayam putih melambangkan kebersihan kesucian. Semoga Bapak Amien Rais kembali bersih dan menjadi negarawan yang baik,” ujarnya.

Pada adat Jawa, ruwatan adalah salah satu upacara agar orang terbebas dari segala macam kesialan dan bersih dari segala sifat jahat. Upacara ini sudah ada sejak nenek moyang dan masih terus dilestarikan sampai saat ini.

Ruwatan di depan pagar rumah berwarna biru tersebut digelar selama 30 menit. Setelah itu, rombongan paguyuban meninggalkan rumah Amien Rais menuju Tugu Yogyakarta. Di sana, mereka akan menggelar acara wayangan sederhana.[]

POLEMIK LENIN vs KAUTSKY DAN REVOLUSI OKTOBER

POLEMIK LENIN VS KAUTSKY

Pengantar
Penerjemahan ini tentu saja merupakan usaha yang baik. Sepanjang yang saya ketahui sebenarnya karya Lenin seperti yang dikemukakan disini sudah pernah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dan diterbitkan oleh Jajasan Pembaruan tahun-tahun 50-60-an. Hanya judulnya agak lain.

Kalau tidak salah “Revolusi Proletar dan Renegat Kautsky” dalam bentuk brosur dan termasuk bacaan yang sangat populer waktu itu selain karya Lenin yang lain, yaitu “Negara dan Revolusi”. Apakah pengantar untuk penerjemahan karya Lenin yang bung kemukakan disini ini juga diambil dari karya Lenin Band 28 (Juli 1918 – Maret 1919) itu?

Salam.
Lusi-

POLEMIK LENIN vs KAUTSKY DAN REVOLUSI OKTOBER
(Pengantar untuk Edisi Bahasa Indonesia“Revolusi Proletariat dan Kautsky si Pengkhianat”)
Kamis, 23 Oktober 2014
Ted Sprague
Untuk pertama kalinya karya polemic Lenin terhadap Kautsky, yang diberi oleh Lenin satu judul yang teramat tajam:“Revolusi Proletariat dan Kautsky si Pengkhianat”, diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia.
Mungkin banyak pembaca yang akan bertanya: apa gunanyamembaca karya yang sudah 96 tahun tuanya selain hanya untuk memenuhi rasa ingin tahu historis atau kepentingan akademis? Namun sesungguhnya karya ini masihlah relevan sampai hari ini untuk perjuangan revolusioner. Di dalamnya termaktubpelajaran-pelajaran yang teramat berharga. Lenin menulis karya ini bukan untuk kepentingan akademis atau intelektual semata, tetapi untuk mempersenjatai kaumburuh secara ideologis, dan begitu juga penerjemahan karya ini yang ditujukan untuk para pejuang revolusioner hari ini di bumi Indonesia.Sampai pada Perang Dunia Pertama yang meledak pada tahun 1914, Lenin selalu menganggap Kautsky sebagai salahsatu gurunya. Tidak hanya Lenin, setelah meninggalnya Marx dan Engels, Kautskyselalu dianggap sebagai guru besar Marxisme di Eropa oleh hampir semua kaumsosialis. Otoritasnya tidak terbantahkan. Tulisan-tulisannya menjadi salah satupondasi Marxisme di Rusia, dan ini diakui oleh Lenin sendiri dalam karyanyaNegara dan Revolusi: “Tak diragukan lagi bahwa karya-karya Kautsky telahditerjemahkan ke dalam bahasa Rusia jauh lebih banyak dari pada ke dalam bahasa lain manapun. Bukanlah tanpa alasan jika beberapa orang Sosial-Demokrat Jerman bergurau bahwa Kautsky lebih banyak dibaca di Rusia dari pada di Jerman.”Selama puluhan tahun Kautsky mengajari kaum buruh Eropa untuk mempersiapkan diri mereka untuk revolusi ketika kapitalisme memasuki krisis. Krisis akut ini tiba pada tahun 1914 ketikakekuatan-kekuatan imperialis menenggelamkan Eropa ke dalam kubangan darah. Akantetapi malangnya Kautsky justru tertangkap basah tidak siap dan berusaha mati-matian menyangkal realitas ini. Kita akan lihat di karya Lenin inibagaimana dia berkali-kali mengecam Kautsky yang berpaling daritulisan-tulisannya sendiri. Leon Trotsky sendiri menulis ini mengenainya:“Kautsky adalah seperti seorang guruyang menyedihkan hidupnya, yang selama bertahun-tahun mengulang-ulang penjelasan mengenai musim semi kepada murid-muridnya di dalam kungkungan empat tembok kelasnya yang sesak. Ketika di akhir kariernya sebagai seorang guru dia memutuskan untuk keluar menghirup udara segar, dia tidak mengenali musim semi,dan menjadi marah dan mencoba untuk membuktikan bahwa musim semi bukanlah musimsemi, tetapi hanyalah sebuah kekacauan alam yang besar yang tidak sesuai dengan hukum-hukum alam.” (Hasil dan Prospek) Demikianlah adanya, ketika musim semi tiba, yakni Revolusi Oktober, Kautsky malah berusaha sekeras mungkinmembuktikan bahwa Revolusi Oktober adalah revolusi yang tidak sesuai dengan hukum-hukum revolusi sebagaimana yang dia percaya. Salah satu argumen dari Kautsky dalam menentang Revolusi Oktober adalah bahwa tidak ada kondisi revolusioner di Eropa yang membenarkan kaum Bolshevik untuk merebut kekuasaan di Rusia. Dalam memimpin revolusi proletariat di Rusia, kaum Bolshevik melakukan ini dengan pengharapan bahwa revolusi di Rusia akan memercikkan revolusi-revolusi yang serupa di Eropa Barat. Ini karena Lenin dan kaum Bolshevik lainnya paham betul bahwa revolusi bisa dimenangkan di
Rusia, yakni sebuah negeri yang terbelakang yang menjadi mata rantai terlemah dalam kapitalisme, tetapi tidak akan bisa dipertahankan kalau tidak diikuti oleh revolusi di negeri-negeri kapitalis maju. Selain itu, pengharapan ini juga berdasarkan kondisi objektif yang ada,yakni Perang Dunia yang meledak telah menciptakan situasi yang revolusioner diseluruh dunia. Inilah prognosis kaum Bolshevik yang dikecam oleh Kautsky, yangternyata terbukti benar tidak lama setelah Kautsky menulis kritiknya itu.Revolusi Jerman meledak pada November 1918, hanya beberapa bulan setelahpamflet Kautsky terbit di mana dia mempertanyakan prospek revolusi di Jermandan Eropa secara umum.Revolusi Jerman ini menemuikegagalan karena pengkhianatan para pemimpin Sosial Demokrat. Partai SosialDemokrat Jerman bekerja sama dengan tentara dan milisi reaksioner dalammenumpas pemberontakan Spartakus (Partai Komunis Jerman) pada Januari 1919,dimana Rosa Luxemburg dan Karl Leibknecht – pendiri dan pemimpin Partai Komunis Jerman –dibunuh. Kautsky sendiri memainkan peran yang negatif, karena alih-alih mempersiapkan kaum buruh Jerman untuk menyambut revolusi dia malah sibuk meragukan datangnya revolusi Jerman.

Keraguannya berbuah kegagalan, karenatidak akan ada revolusi yang pernah menang ketika para partisipannya meragukannya sejak awal. Dosa Kautsky bahkan jauh lebih besar karena dia memiliki pengaruh yang tidak kecil di dalam gerakan buruh Jerman.Kita bisa melihat bagaimana Kautsky terjerumus ke dalam idealisme ketika dia mengaji Revolusi Oktober. Pertama, dia mengharapkan adanya demokrasi murni yang tidak berkarakter kelas, dengan tidak membedakan antara demokrasi borjuis dan demokrasi proletar.Kedua, dia menaruh pengharapan yang tidak realistis kepada negara Soviet yang baru saja lahir. Dia mengecam konstitusi Soviet yang katanya tidak rinci dan oleh karenanya rentan digunakan semena-mena. Lenin menepis kritik Kautsky ini sebagai “ocehan dari seorang jurnalis picisan yang dibayar oleh kaum borjuis”.
Rakyat pekerja Rusia baru saja membangun sebuah negara Soviet yang baru – dan yang tidak pernah ada sebelumnya – di tengah-tengah Perang Dunia yang berkecamuk dan perangsipil yang baru saja dimulai oleh kaum monarkis Tsar dan borjuasi yang tidak rela kehilangan kekuasaan mereka. Mereka tidak punya sebuah sketsa yang sudahjadi dan siap pakai. Mereka tidak punya ahli-ahli hukum dan pengacara-pengacara yang pintar di tengah-tengah mereka. Kautsky sementara menuntut sebuah konstitusi Soviet yang sempurna dalam waktu beberapa bulan setelah Revolusi Oktober. Kautsky, kata Lenin, “tidak keberatan pada kaum borjuasi Inggris yang membutuhkan beberapa abad untuk menyempurnakan konstitusi borjuis yang baru(baru di Abad Pertengahan). Tetapi dia, karena dia adalah perwakilan kacung borjuasi, tidak memberikan waktu kepada kita, kaum buruh dan tani Rusia. Dia menuntut agar kita segera menyempurnakan konstitusi kita sampai ke huruf yangterakhir dalam beberapa bulan.”Ketiga, Kautsky juga menuntut agarrejim Soviet yang baru ini bisa segera membawa kesejahteraan. Dia mengeluh bagaimana “setelah sembilan bulan, Republik Soviet, alih-alih membawa kesejahteraan, harus menjelaskan mengapa masih ada kemiskinan secara umum.”Bagaimana mungkin bisa ada kesejahteraan ketika Perang Dunia masih berkecamuk, Jerman masih menyerang Rusia (sampai ditandatanganinya Perjanjian Brest-Litovskantara Rusia dan Jerman pada Maret 1918 di mana Soviet terpaksa kehilangansejumlah daerah yang luas, yang mencakup ¼ populasinya, 9/10 dari tambang batubara, dan pusat-pusat industri), dan pemberontakan-pemberontakan reaksioner mulai meledak di seluruh penjuru Rusia? Kautsky diam saja mengenai kondisi-kondisi yang mencekik rakyat pekerja Rusia ini.Ini tidak berbeda jauh dengan keluhan-keluhan dari Emma Goldman, pemimpin Anarkis terkenal dari Amerika Serikat, terhadap rejim Soviet. Di dalam karyanya yang paling banyak dibacaoleh kaum Anarkis, “Kekecewaan saya di Rusia” (My Disillusionment in Rusia,1921), dia menceritakan pengalamannya ketika dia berada di Rusia:“Melewati Nevsky Prospekt, dekatJalan Liteiny, saya melihat sekelompok perempuan yang berkerumun untukmenghangatkan diri mereka dari udara dingin. Mereka dikelilingi oleh sejumlah prajurit, yang mengobrol dengan mereka. Perempuan-perempuan ini adalah pelacur yang sedang menjual diri mereka untuk sepotong roti, sabut atau cokelat. Para prajurit adalah satu-satunya yang dapat membeli mereka karena jatah makanan mereka yang lebih. Prostitusi di Rusia Revolusioner. Saya heran. Apa yangsedang dilakukan oleh Pemerintahan Komunis untuk mereka-mereka yang malang ini?Apa yang sedang dilakukan oleh Soviet Buruh dan Tani? … Ini terlalu mengejutkan, terlalu luar biasa, tetapi begitulah adanya –makhluk-makhluk yangkedinginan yang menjual diri mereka dan para pembeli mereka, yakni para pembelaRevolusi. “Para penyerang yang terkutuk itu, blokade – mereka-lah yangmenyebabkan ini,” > jawab pengantar saya. Ya, kaum kontra-revolusioner dan blokade-lah yang bertanggung jawab. Saya mencoba meyakinkan diri saya. Saya mencoba
menghiraukan kerumunan tersebut, tetapi saya tidak bisa melupakannya.”Emma Goldman mengharapkan prostitusi segera dihapuskan dari tanah Soviet dalam waktu yang singkat, di tengah kepungan Tentara Putih dan pasukan imperialis, di tengah kemiskinan yang mengerikan di Soviet. Dia tidak paham bahwa prostitusi disebabkan oleh kemiskinan dan bukan oleh semacam cacat moral dari “para pembela Revolusi” yang dia kecam tersebut, dan hanya setelah kemiskinan bisa diatasi maka prostitusiakan segera pupus secara signifikan. Dalam hal ini
kita bisa melihat bagaimana idealisme borjuis-kecil Kautsky ini tidak berbeda dengan idealism borjuis-kecil seorang anarkis, yang tidak bisa mengkaji situasi berdasarkan kondisi objektif yang ada. Kebijakan-kebijakan luar biasa dankeras yang diambil oleh Soviet di bawah kepemimpinan Lenin dan Trotsky bukanlah sesuatu yang inheren dalam Marxisme dan konsep kediktatoran proletariat, namun adalah reaksi terhadap situasi-situasi sulit yang harus mereka hadapi: revolusi sosialis di negeri terbelakang, perang sipil dan kepungan tentara-tentara imperialis, dan keterlambatan revolusi-revolusi di Eropa Barat dan kegagalan mereka.Kendati kritik-kritik tajam terhadap Bolshevisme yang datang dari semua kaum“sosialis” dan “Marxis” tipe Karl Kautsky, Antonie Pannekoek, Herman Gorter,dll. dan juga kaum anarkis dari berbagai tendensi, sampai hari ini tidak adasatu pun dari mereka yang pernah berhasil dalam merebut kekuasaan dari tangan kelas borjuasi. Sebaliknya, gagasan-gagasan mereka justru melucuti rakyat pekerja dalam memenangkan revolusi.
Karya ini bukanlah karya pertama Lenin dalam berpolemik melawan Kautsky. Dalam “Negara dan Revolusi”, Lenin juga sudah memulai kritik tajamnya terhadap Kautsky dalam perihal karakter Negara borjuasi. Bahkan sebelumnya, dalam karyanya “Imperialisme: Tahapan Tertinggi didalam Kapitalisme” yang ditulisnya pada 1916 Lenin sudah mengkritik gagasan ultra-imperialisme Kautsky. Kautsky berpendapat bahwa kapitalisme akan bergerak ke arah ultra-imperialisme dimana semua negara kapitalis bersatu dan membagi-bagi dunia secara damai sehingga tidak akan ada lagi peperangan di antara mereka.Leon Trotsky juga menulis sebuah karya polemik terhadap Kautsky pada 1920, yakni pada puncak Perang Sipil di Rusia dimana Leon Trotsky sedang memimpin Tentara Merah dalam memerangi Tentara Putih, kepungan tentara-tentara imperialis dan usaha-usaha sabotase kaum reaksioner. Pada tahun 1919, Kautsky menerbitkan sebuah pamflet berjudul “Terorisme dan Komunisme” yang mengutuk keras kebijakan-kebijakan terror ”Bolshevik yang dianggapnya kejam dan tidak demokratis. Trotsky, sebagai Komisar Tentara Merah yang berdiri memimpin perjuangan hidup-mati untuk mempertahankan Negara Buruh Soviet yang baru saja lahir ini, menjawabnya lewat pamflet dengan judul yang sama, “Terorisme dan Komunisme. ”Pada akhirnya, Kautsky adalah produkdari epos kebangkitan kapitalisme pada 1870-1910. Dalam periode kemajuan kapitalisme tersebut kaum proletariat tumbuh besar. Namun mereka juga tumbuh terbiasa pada reforma-reforma yang dapat diberikan oleh kapitalisme yang sedang berkembang itu. Para pemimpin serikat-serikat buruh dan partai-partai buruh yang tergabung dalam Internasional Kedua mulai bergeser dari Marxisme ke reformisme, bahwa sosialisme dapat dicapai secara bertahap tanpa perlunya revolusi. Mengapa tidak ketika tampaknya kapitalisme bisa terus tumbuh dan memberikan reforma kepada buruh? Kautsky pada awalnya menentang pergeseran ke reformisme ini, tetapi oposisinya tidak tegas dan tidak konsisten karena dia sendiri telah mengasimilasi reformisme ke dalam pemikirannya.Hari ini, perjuangan melawan reformisme dan oportunisme di dalam gerakan buruh masihlah merupakan perjuangan ideologis yang paling penting. Bahkan dapat dikatakan bahwa kapitalisme tidakakan dapat bertahan barang satu hari pun tanpa reformisme yang membebani kesadaran kelas buruh.
Tidak cukup hanya mengkritik kapitalisme. Inilah mengapa karya-karya polemik Lenin terhadap reformisme dalam berbagai bentuknya masih tetap relevan bagi kaum buruh dan kaum muda revolusioner di Indonesia hari ini.

Montreal, 13 April 2014
in: http://militanindonesia.org/teori-4/sejarah/8511-polemik-lenin-vs-kautsky-dan-revolusi-oktober-pengantar-untuk-edisi-bahasa-indonesia-revolusi-proletariat-dan-kautsky-si-pengkhianat.html
__._,_.___
________________________________________

MASIH ADAKAH PARPOL TANPA KORUPSI?

MASIH ADAKAH PARPOL TANPA KORUPSI?

Oleh: Janpatar Simamora, SH., MH.
in:http://www.analisadaily.com/news/read/2013/02/06/105513/masih_adakah_parpol_tanpa_korupsi/#.URFqQrV7FFc
 

Satu lagi kasus korupsi yang cukup menghentakkan rutinitas publik kembali mencuat ke permukaan. Kasus ini menjadi bahan perbincangan banyak kalangan karena salah satu tersangkanya adalah pimpinan salah satu parpol yang selama ini dikenal dengan slogan “partai bersih”. Luthfi Hasan Ishaaq, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap impor daging sapi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam kapasitasnya sebagai presiden partai, tentu segala tindak tanduk yang bersangkutan akan sangat menyedot simpati dan perhatian publik.
Oleh sebab itu, maka menjadi wajar bila kemudian banyak kalangan yang memberikan respons atas kemunculan kasus ini. Guncangan yang cukup dahsyat juga diyakini akan melanda PKS pasca penetapan presidennya sebagai tersangka, apalagi kasus ini adalah merupakan kasus pertama yang ditangani KPK dengan tersangkanya adalah pucuk pimpinan parpol. Kasus korupsi yang menimpa petinggi PKS ini kian menunjukkan bahwa parpol sangat sarat dengan berbagai tindakan korupsi. Dalam perjalanan pemberantasan korupsi selama ini, KPK sudah cukup banyak menyeret para pelaku korupsi dari kalangan parpol.
Mencermati fakta yang ada selama ini, maka perang terhadap korupsi nampaknya masih harus terus digelorakan di negeri ini. Publik tentu masih ingat bagaimana hasil survei yang dilakukan KPK untuk tahun 2011, tercatat bahwa sekitar tiga kementerian, yaitu Kementerian Agama, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kementerian Koperasi dan UKM “berhasil”menyandang predikat sebagai lembaga terkorup. Dari ketiga kementerian dimaksud, semuanya berada dalam kendali menteri yang nota benenya adalah merupakan pengurus partai. Oleh karena itu maka menjadi wajar bila kemudian muncul kecurigaan akan keterlibatan parpol dalam masalah ini.
Bagaimanapun, besarnya dana yang dibutuhkan oleh parpol untuk tetap bisa eksis dalam persaingan politik, belum lagi dengan persoalan manajemen keuangan parpol yang tiada pernah berubah menuju penataan yang lebih transparan tentu akan menjadi persoalan yang rentan melahirkan korupsi. Parpol tidak jarang justru menggali pemasukan dari institusi pemerintahan melalui berbagai praktik terselubung. Disinilah menjadi kelihatan bagaimana sesungguhnya parpol memainkan hasrat politiknya dengan mengandalkan uang rakyat guna menjaga eksistensi dan hasrat politiknya.
Mestinya, parpol menjadi salah satu elemen yang mampu membawa dan membangkitkan bangsa menuju perubahan yang lebih baik. Parpol juga diharapkan mampu memberikan sumbangsih bagi kejamuan bangsa. namun harapan itu akan dapat terkabul manakala parpol benar-benar berjalan secara efektif dalam rangka menyahuti aspirasi rakyat dan memperjuangkannya hingga berbuah implementasi.
Namun apa yang terjadi saat ini justru berbanding terbalik dengan harapan publik. Parpol justru berubah menjadi predator penghisap dana rakyat. Lihat saja misalnya laporan yang dibeberkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan bahwa dari tahun 2007-2010 dana bantuan sosial sebesar Rp 300 triliun justru rawan disalahgunakan parpol. Kondisi ini cukup membuktikan bahwa parpol saat ini masih saja terlena dengan berbagai praktik yang justru kian jauh meninggalkan dan tanggung jawab sentralnya.

Tidak Membuahkan Perubahan Sikap

Sementara itu di sisi lain, bahwa hingga detik ini, peran dan tanggung jawab parpol melalui para wakil rakyat yang telah dititipkan di parlemen tidak membuahkan perubahan sikap yang menjanjikan. Lihat saja misalnya persoalan legislasi di DPR pada tahun 2010 lalu masih menjadi problem tersendiri yang hingga saat ini masih menyisakan sejumlah bercak noda yang belum bisa diurai secara perlahan. Dengan target legislasi sekitar 70 RUU yang hendak dituntaskan pada tahun 2010 ini, namun hingga berakhirnya tahun berjalan, mayoritas tugas legislasi dimaksud masih mengendap dan bahkan belum mendapat respon sama sekali.
Begitu juga dengan nasib penuntasan kasus Bank Century yang saat ini mulai tenggelam ditelan kencangnya arus badai perputaran kepentingan di parlemen. Harapan publik akan terbongkarnya kasus yang telah menelan uang Negara hingga triliunan rupiah itu justru kandas ditengah jalan. Bahkan kasusnya kini tidak lagi berdengung. Beberapa anggota dewan yang awalnya berkoar meneriakkan penuntasan kasus ini juga tidak lagi terdengar teriakan kebenaran yang pernah digulirkan.

Kompleksitas persoalan ini seolah tidak mampu untuk memotivasi dan memacu para legislator untuk berbenah dalam mengubah citra dimata rakyat. Bahkan untuk menentukan prioritas kerja, DPR nampaknya mengalami kelinglungan. Seolah mereka bekerja tanpa agenda dan perencanaan, atau punya perencanaan namun justru diabaikan. Hampir tidak ada satu sisi kinerja dewan yang dapat digiring menuju pintu keberhasilan.
Memang persoalan di Senayan lebih didominasi dengan sanksi moral ketimbang sanksi yuridis. Celah ini menjadi pintu masuk bagi anggota dewan dalam mengebiri dan mengabaikan setiap aturan yang penuh dengan kebolongan sanksi. Maka tidak mengherankan bahwa banyak kalangan yang mengasumsikan keberadaan DPR sebagai orang-orang yang kebal terhadap hukum, sebab terlalu banyak pelanggaran yang dilakukan yang kemudian tidak bisa ditindaklanjuti dengan penerapan sanksi secara tegas.
Namun patut dicatat bahwa ketika mereka hendak menduduki kursi wakil rakyat yang terhormat itu, didepan para petinggi Negara dan disaksikan oleh ribuan dan bahkan jutaan rakyat negeri ini, sumpah jabatan telah menjadi alat pengikat untuk menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai wakil rakyat. Mereka akan menjadi garda terdepan dalam membela hak-hak rakyat. Komitmen akan memprioritaskan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi atau kelompok dan bahkan perahu politiknya sudah bergema ketika itu.
Tapi kenyataan justru berkata lain. Apa yang diucapkan oleh sejumlah elit parpol tidak jarang justru berseberangan dengan apa yang dilakoni dalam kesehariannya.
Banyaknya kader parpol yang terjerat dalam berbagai kasus korupsi pada akhirnya akan berujung pada satu pertanyaan pokok yang layak didengungkan sebagai bahan refleksi, masih adakah parpol tanpa perbuatan korupsi?.
Barangkali tidak berlebihan bila harus mengatakan bahwa hampir semua parpol sudah terinfeksi dengan virus yang bernama korupsi. Lalu bagaimana mungkin publik akan percaya terhadap kinerja dan peran parpol dalam membersihkan wajah negeri ini dari kotoran-kotoran yang bernama koruptor?. Hal ini akan menjadi pertanyaan lanjutan yang patut direnungkan oleh para petinggi dan elit parpol demi melanjutkan kiprah politiknya di masa yang akan datang. ***

Penulis adalah Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan

W.S. RENDRA: MASKUMAMBANG

MASKUMAMBANG

Sajak W.S Rendra

Kabut fajar menyusup dengan perlahan
bunga Bintaro berguguran di halaman perpustakaan
di tepi kolam, di dekat rumpun keladi
aku duduk diatas batu melelehkan airmata

Cucu-cucuku
zaman macam apa,
peradaban macam apa
yang akan kami wariskan kepada kalian.

Jiwaku menyanyikan lagu maskumambang
kami adalah angkatan pongah
besar pasak dari tiang.

Kami tidak mampu membuat rencana menghadapi masa depan,
karena kami tidak menguasai ilmu untuk membaca tata buku masa lalu
dan tidak menguasai ilmu untuk membaca tata buku masa kini
maka rencana masa depan hanyalah spekulasi, keinginan, dan angan-angan

Cucu-cucuku
negara terlanda gelombang zaman edan
cita-cita kebajikan terhempas batu
lesu dipangku batu
tetapi aku keras bertahan
mendekap akal sehat dan suara jiwa
biarpun tercampak diselokan zaman

Bangsa kita kini
seperti dadu terperangkap dalam kaleng hutang
yang dikocok-kocok oleh bangsa adi kuasa
tanpa kita bisa melawannya
semuanya terjadi atas nama pembangunan
yang mencontoh tatanan pembangunan di zaman penjajahan
Tatanan kenegaraan dan tatanan hukum
juga mencontoh tatanan penjajahan
menyebabkan rakyat dan hukum hadir tanpa kedaulatan
Yang sah berdaulat hanya pemerintah dan partai politik

o comberan peradaban,
o martabat bangsa yang kini compang-camping
negara gaduh, bangsa rapuh
Kekuasaan kekerasan meraja lela
Pasar dibakar, kampung dibakar,
gubuk-gubuk gelandangan dibongkar
tanpa ada gantinya
semua atas nama tahayul pembangunan.

restoran dibakar, toko dibakar, gereja dibakar,
atas nama semangat agama yang berkobar
Apabila agama menjadi lencana politik
maka erosi agama pasti terjadi
karena politik tidak punya kepala,
tidak punya telinga, tidak punya hati,
politik hanya mengenal kalah dan menang
kawan dan lawan,
peradaban yang dangkal

Meskipun hidup berbangsa perlu politik,
tetapi politik
tidak boleh menjamah kemerdekaan iman dan akal
didalam daulat manusia
namun daulat manusia
dalam kewajaran hidup bersama di dunia
harus menjaga daulat hukum alam,
daulat hukum masyarakat
dan daulat hukum akal sehat

Matahari yang merayap naik dari ufuk timur
telah melampaui pohon dinding
udara yang ramah menyapa tubuhku
menyebarkan bau bawang yang digoreng di dapur
berdengung sepasang kumbang yang bersenggama[]

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 55 other followers