GAJI ANGGOTA DPR

Gaji anggota DPR terbesar ke-4 sejagat, gaji SBY ke-3 sedunia

http://www.merdeka.com/peristiwa/gaji-anggota-dpr-terbesar-ke-4-sejagat-gaji-sby-ke-3-sedunia.html
Reporter : Mustiana Lestari
Minggu, 28 Juli 2013

Gaji anggota DPR di Indonesia tercatat sebagai yang terbesar keempat di dunia. Peringkat itu dirilis oleh Independent Parliamentary Standarts Authority dan IMF dengan dasar jumlah gaji dalam setahun dibagi pendapatan per kapita penduduk.
Ternyata jumlah gaji anggota DPR sebanyak 18 kali pendapatan per kapita penduduk. Sebelumnya, majalah The Economist juga pernah melansir data yang sama untuk gaji kepala negara seluruh dunia. Majalah The Economist edisi 5 Juli 2010, melansir pendapatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terbesar ketiga sedunia. Hal itu didasarkan pada jumlah total gaji dibagi pendapatan per kapita.

Data yang dihimpun dari sumber pemerintah, media dan Dana Moneter Internasional (IMF) itu, menyebutkan gaji SBY mencapai USD 124.171 atau sekitar Rp 1,1 miliar per tahun. Artinya gaji SBY mencapai hampir 30 kali lipat dari pendapatan per kapita penduduk.

Urutan pertama ditempati Perdana Menteri Kenya Raila Odinga, dengan gaji pokok mencapai USD 427.886. Atau setara dengan setara dengan 240 kali lipat dari pendapatan per kapita penduduknya.

Kemudian di urutan kedua ada Perdana Menteri Singapura dengan gapok mencapai USD 2.184.516. PM Singapura Lee Hsien Loong memperoleh gaji setara dengan perbandingan 40 kali dari pendapatan per kapita penduduk Singapura.

Selain presiden, sebelumnya gaji anggota DPR juga terbesar keempat di dunia. Nigeria menjadi negara dengan gaji anggota DPR paling besar di dunia, yaitu 116 kali lipat dari pendapatan per kapita penduduknya. Di urutan kedua, negara Kenya dengan pendapatan anggota DPR-nya 76 kali lipat dari pendapatan per kapita warga Kenya per tahun. Disusul di peringkat ketiga ada Ghana dengan pendapatan anggota legislatifnya 30 kali lipat lebih besar dari pendapatan per kapita penduduk Ghana.

Sementara Indonesia berada di peringkat keempat dengan jumlah gaji anggota DPR-nya 18 kali lipat dari pendapat per kapita rata-rata penduduk Indonesia. Data yang dirilis Independent Parliamentary Standards Authority (IPSA), gaji anggota DPR di Indonesia per tahun adalah USD 65.000. Dengan pendapatan per kapita dari data terakhir IMF yaitu USD 3.582, diketahui gaji anggota DPR di Indonesia adalah 18 kali pendapatan per kapita penduduk.

Data ini tentu menjadi jumlah yang mencengangkan, jika dilihat dari masih banyaknya penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2013 saja, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 28,07 juta orang atau 11,37 persen dari seluruh penduduk Indonesia.[]

GAGASAN EKONOMI BIRU INDONESIA MULAI DILIRIK

Gagasan Ekonomi Biru Indonesia Mulai Dilirik

Penulis : Agnes Swetta Br. Pandia | Senin, 4 Juni 2012
in :Kompas/Agnes Swetta Pandia Forum Kerjasama Ekonomo Asia-Pasifik (APEC) di Kazan, Rusia, 4-5 Juni 2012.

KAZAN, KOMPAS.com — Gagasan Indonesia tentang ekonomi biru (blue economy) terus menggelinding. Hampir semua anggota Kerjasama Ekonomo Asia-Pasifik (APEC) menyambut dengan antusias, sehingga Pemerintah Indonesil perlu segera membuat konsepnya dalam tataran yang jelas.
Gagasan itu sebenarnya sudah muncul pada Senior Official Meeting (SOM) I di Moskow, Rusia, pada Januari 2012, dan ditindaklanjuti pada Forum APEC 2012 di Kazan, Rusia, Senin (4/6/2012).
Dalam kesempatan itu Amerika Serikat (AS), China, dan Filipina, sudah menyatakan dukungannya secara penuh tentang ekonomi biru. Wartawan Kompas Agnes Swetta Pandia melaporkan, dalam sidang APEC yang berlangsung, Minggu (3/6/2012), Filipina menyatakan pemerintahnya secara katagoris akan ikut mematangkan konsep ini bersama Indonesia.
Menurut Direktur Kerjasama Intra Kawasan Asia Pasifik Kementerian Luar Negeri Arto Suryodipuro, China malah sudah maju selangkah dengan konsep lanjutan berupa APEC Blue Economy Forum, sebagai wadah untuk menggodok soal ekonomi kelautan, tanggung jawab sosial perusaahaan (CSR), scientific management awareness, status kesehatan laut (pencemaran), serta manajemen kelautan.
Dalam pandangan China, lautan dan pantai merupakan sumber pangan, oksigen, dan kehidupan habitat yang tanpa batas. Sepanjang sejarah, manusia senantiasa memanfaatkan pantai untuk berbagai keperluan hidup, bahkan 40 persen populasi manus ia berada di bibir lautan. Namun sangat disayangkan, kata Arto, kesadaran manusia terhadap pentingnya lautan dan pantai baru muncul belum lama.
Sementara itu, beberapa anggota APEC justru fokus pada pembangunan dengan cara kurang ramah terhadap lautan, antara lain dengan cara mengeksploitasi laut tanpa mengindahkan keberlangsungan ekosistem di dalamnya. Justru karena penurunan kualitas laut, anggota APEC perlu mendukung konsep ekonomi biru, sebuah paradigma manajemen kelautan yang berkelanjutan dan memberi manfaat bagi kehidupan manusia.
Arto mengemukakan, sesuai permintaan Indonesia pada Desember 2011, Sekretrariat APEC telah menyelesaikan pemetaan kegiatan yang terkait dengan kelautan. Kegiatan itu tidak hanya terkait ketahanan pangan, namun menyangkut energi, transportasi, kesehatan, komunikasi, serta persiapan tanggap darurat.
“Kami sadar bahwa banyak yang penuh harap tentang detail ide dari Ekonomi Biru. Saya bisa janjikan, dalam waktu tidak terlalu lama Inonesia akan meluncurkan tujuan dan mekanisme ekonomi biru,” kata Arto.
Dalam kesempatan tersebut, Duta Besar Indonesia untuk Rusia dan Belarusia, Djauhari Oratmangun, sekaligus sebagai acting Senior Officials APEC Indonesia, menyatakan bahwa ekonomi biru akan memberi manfaat banyak bagi Indonesia. “Indonesia yang sebagian wilayahnya merupakan lautan, pasti akan meraup keuntungan paling banyak, karena Indonesia adalah negara maritim,” katanya. []

EKONOMI POLITIK KRISIS ENERGI INDONESIA

Ekonomi Politik Krisis Energi Indonesia
Oleh Linda Sudiono, Anggota Another Study Center, Jakarta

In:Satrio Arismunandar <satrioarismunandar@yahoo.com>,Tuesday, 24 April 2012, 19:58

KETIKA pemerintah SBY-Boediono berencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) pada awal April 2012 lalu, di lapangan ia dihadapakan pada gelombang perlawanan massa yang luas. Tidak hanya di Jakarta, dimana ribuan mahasiswa dan sektor rakyat miskin lainnya bergabung dalam barisan unjuk rasa menentang rencana tersebut, di Ternate, ratusan mahasiswa melakukan aksi menolak kenaikan BBM dan menutup Bandara Baabulah. Di Makasar, Sulawesi Selatan, pengunjuk rasa melakukan aksi pembakaran ban sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap rencana pemerintah tersebut. Di Yogyakarta, posko perlawanan didirikan oleh persatuan gerakan massa untuk mengawal runtutan unjuk rasa. Di Purwokerto, Jawa tengah, massa memblokade jalan jendral Sudirman. Aksi serupa juga terjadi di Tasikmalaya, Jawa Barat; Medan, Sumatera Utara; Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Kalimantan Timur, Bangka Belitung, dan lainnya.
Merespon aksi-aksi penolakan tersebut, pemerintah kemudian menerjunkan aparat kemanan dari TNI maupun kepolisian. Dengan mengatasnamakan pengembalian ‘stabilitas nasional,’ aparat mulai dikerahkan untuk menekan gelombang perlawanan rakyat yang semakin tinggi. Aksi massa hampir di semua daerah mendapatkan tindakan represif berupa pukulan, gas air mata, penangkapan, dll. Di Jakarta, lima mahasiswa yang unjuk rasa ditembak di dalam kampuns Universitas Kristen Indonesia, Salemba, dan tiga mahasiswa lainnya di dalam kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).
Tetapi, aksi penolakan ini bukan yang pertama kalinya, dan mungkin juga bukan yang terakhir. Sejarah kenaikan BBM pasca reformasi selalu mengundang gerak perlawanan massa. Untuk itu, perlu kiranya kita memahami dan memberikan perspektif pada aksi-aksi penolakan massa ini secara ekonomi politik. Sebab sebagian kalangan menuduh bahwa aksi-aksi massa ini merupakan cerminan dari masyarakat yang irasional, berhadapan dengan kebijakan yang sebenarnya sangat rasional. Bagi kalangan ini, aksi-aksi ini merupakan korban dari para intelektual dan politik yang menyuarakan demagogi populisme, demi kepentingan politik jangka pendek. Untuk menangkis argumen itu, dalam tulisan singkat ini saya akan memfokuskan pembahasan pada dampak ekonomi politik perminyakan global terhadap kenaikan harga BBM di Indonesia. Dengan demikian diharapkan pembaca mampu menarik garis dialektis antara kondisi subyektif massa tertindas dengan kondisi obyektif perekonomian dunia.

Dampak Global Kenaikan Minyak Dunia

Saat ini, dunia tengah dihadapkan pada ancaman tingginya harga minyak dunia, yang boleh jadi tertinggi selama ini, dengan pengecualian pada beberapa momen tertentu sebelum krisis ekonomi 2008. Pemicu kenaikan ini disebabkan oleh beberapa hal, misalnya, adanya ancaman dari Iran untuk menutup selat Hormuz yang sangat strategis jika Iran dilarang atau diberi sanksi karena mengekspor minyaknya. Selat hormuz merupakan selat yang menghubungkan negara-negara penghasil minyak di Teluk seperti Bahrain, Kuwait, Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab dengan Samudera Hindia. 40 persen kapal tanker minyak dunia melewati selat tersebut. Menurut catatan Departemen Energi AS, pada tahun 2011, sekitar 17 juta barrel minyak yang setiap hari melintasi selat tersebut, dan hingga kini tak ada satu tempat pun yang bisa menggantikan peran dari jalur ini. Dengan demikian, jika selat Hormuz akhirnya diblokir, para analis memperkirakan harga minyak dunia akan naik menjadi $50 atau lebih per barrel. Dengan harga minyak yang kini telah mencapai sekitar $100 per barrel, jika ancaman Iran ini terwujud maka harga minyak bisa menembus angka $200 per barrel. Dan itu berarti, ekonomi berada dijurang resesi besar.[1]
Pemicu lain dari melonjaknya harga minyak dunia adalah ketakutan akan ancaman perang baru di Timur Tengah dan gejolak yang melanda negara kaya energi, Nigeria. Tetapi, ada faktor lain yang lebih menentukan naiknya harga minyak dunia, faktor yang bersifat permanen dalam jangka panjang, yakni kelangkaan pasokan minyak tersebut. Ahli ekonomi politik perminyakan Michael T. Klare mengatakan, kini era yang disebut ‘easy oil’ telah lewat. Tidak ada lagi minyak murah dan mudah didapat yang menyebabkan industri kendaraan bermotor bebas berproduksi tanpa batas, misalnya. Dengan struktur ekonomi kapitalis yang sangat haus minyak, maka kurangnya pasokan dibandingkan dengan tingginya konsumsi akan minyak menyebabkan harga minyak pasti terus naik dalam jangka panjang. Tidak berarti bahwa beberapa bagian bumi tak lagi mengandung minyak, tapi menurut Klare, setiap upaya untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi ladang-ladang minyak baru pasti membutuhkan biaya yang
sangat mahal. ‘Kini setiap barrel yang kita konsumsi berarti semakin tinggi biaya untuk penggalian, penyulingan, dan semakin mahal yang kita bayar di stasiun pompa minyak,’ ujarnya.[2]

Bagaimana Dengan Indonesia?

Dengan mengerti ekonomi politik perminyakan global di atas, maka kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM dengan alasan penghematan tampak masuk akal. Tetapi, yang jahat dibalik alasan penghematan itu adalah, kebijakan ini tidak menyentuh sedikitpun struktur ekonomi politik pembangunan kapitalistik yang dianut pemerintahan SBY-Boediono.
Tidak ada grand design bagaimana mengelola sistem transportasi yang efektif, efisien, dan murah, tata ruang yang hemat energi, atau pembangunan berbasis energi alternatif. Apa yang terus dilakukan oleh pemerintahan neoliberal ini adalah ‘terus menaikkan harga BBM sembari tetap menjalankan strategi pembangunan yang haus minyak.’ Akibatnya, tindakan penghematan ini selalu dilandaskan pada alasan darurat, sebagai akibat fluktuasi harga minyak yang sangat tajam di pasar internasional. Di sini, kata ‘darurat’ dipakai untuk menanikkan harga BBM, bukan untuk mencari alternatif strategi pembangunan yang akan meminimalisir ketergantungan pada BBM. Karena itu kebijakan menaikkan harga BBM ini bukan yang terakhir, dan dalam jangka pendek maupun panjang sudah pasti merugikan rakyat miskin yang sesungguhnya mengonsumsi minyak hanya untuk pemenuhan kebutuhan subsistennya semata. Kalau kita lihat secara makro, kita temukan bahwa alasan penghematan itu memiliki motif ekonomi politik tertentu. Berdasarkan data yang ada, potensi energi fosil jenis minyak Indonesia mencapai 86,9 milyar barel, 9 milyar barel untuk cadangan dan 500 juta barel produksi per tahun. Di ladang minyak sendiri, sepuluh perusahaan asing (BP, Caltex, CNOOC, Connocophilips, Total Fina/ELF, Unocal, VICO, Exonmobil, EXSPAN, Petrocina) menguasai 84 persen produksi minyak Indonesia dan perusahaan Caltex menguasai sebesar 56 persen.
Besarnya penguasaan korporasi asing atas ladang minyak tersebut, bisa kita telusuri hingga ke tahun 2000. Saat itu, USAID secara bangga mengungkapkan kerjasamanya dengan Asia Development Bank (ADB), untuk mengintervensi regulasi Migas di negara Asia dan kerjasama dengan World Bank (WB), untuk melakukan studi terkait penetapan kebijakan harga Migas dunia. Konkretisasi kerjasama ini segera terwujud setahun kemudian di Indonesia, dalam bentuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas.
Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas, pemerintah semakin terbuka memberikan peluang kepada investasi asing untuk dapat menguasai produksi Migas Indonesia dari Hulu ke Hilir. Setiap perusahaan minyak asing diberi kesempatan untuk membuka 20.000 SPBU di seluruh Indonesia. Kebijakan ini berjalan seiring dengan beralihnya Kuasa pertambangan dari BUMN Pertamina kepada Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Migas (BP Migas) dan Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) sebagai perwakilan dari pemerintah untuk melakukan Production Sharing Contract antara Indonesia dengan korporasi Migas.[3] Berdasarkan konsep Production Sharing Contract, maka BP Migas dan BPH Migas yang kemudian akan membagi hasil produksi bersih (selisih antara harga jual produksi minyak dengan harga produksi) antara pemerintah Indonesia dan perusahaan kontrak lainnya, termasuk Pertamina yang berbentuk perseroan. Dalam rangkaian ini, posisi Pertamina adalah setara dengan perusahaan migas lainnya dalam memperebutkan tender migas di Indonesia, yang berarti pengeleminasian perlindungan industri minyak nasional. Selain itu, pemerintah Indonesia saat ini sedang membangun dua kilang minyak dengan kapasitas produksi 300 ribu perbarel perhari. Salah satu daya tarik yang menghiasi pembangunan kilang minyak ini adalah kebijakan pemerintah untuk memberikan insentif investasi kepada tiga sektor industri, yakni industri logam dasar, kilang minyak, dan gasifikasi batu bara. Konten insentif yang akan diberikan oleh pemerintah meliputi pembebasan bea masuk atas impor barang modal, pembebasan 100 persen pajak pertambahan nilai katalis dan suku cadang untuk keperluan operasional kilang minyak, dan jaminan pinjaman dari pemerintah. Yang lebih menarik adalah rencana produksi minyak pemerintah yang akan difokuskan pada kandungan oktan 80 Ron, yaitu Pertamax. Secara perlahan pemerintah akan menghilangkan subsidi bahan bakar yang selama ini diberikan kepada Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium untuk meningkatkan daya saing perusahaan minyak asing (yang produksi utamanya adalah pertamax). Pertamina menargetkan untuk mengurangi produksi premium sebanyak 11,96 juta kiloliter pada tahun 2001, 10,79 juta kiloliter pada tahun 2013, 10,51 juta kiloliter pada tahun 2014, 4,19 juta kiloliter pada tahun 2015, 3,06 juta kiloliter pada tahun 2016 dan kemudian berhenti sama sekali pada tahun 2017.[4] Dengan kata lain, pemerintah tidak perlu lagi dibuat pusing dengan subsidi BBM jenis premium dan aksi-aksi penolakan kenaikan BBM karena BBM jenis premium tidak akan lagi menyentuh kehidupan masyarakat Indonesia secara total pada tahun 2017.
Terakhir, Pasal 7 Ayat 6a Undang-Undang APBN-P 2012 terkait penyesuaian harga minyak Indonesia pada fluktuasi minyak global dengan taraf ICP 15 persen, adalah strategi pemerintah untuk menghidupkan kembali roh dalam Pasal 28 Undang-Undang Migas yang beresensi sama, MELEGITIMASI penetapan harga minyak nasional pada mekanisme persaingan harga global. Minyak menjadi komoditi yang berspekulasi di pasar global dan akan pulang dengan membawa nilai hasil spekulasi global pula.

Penutup

Dengan mengerti ekonomi politik perminyakan ini, bisa dimengerti mengapa setiap kali pemerintah merencanakan kenaikan harga BBM, bersamaan dengannya muncul aksi-aksi massal yang menolaknya. Penolakan ini, dengan demikian merupakan respon rasional atas kebijakan yang memiskinkan rakyat banyak dengan dalih penghematan energi.
Dasar ekonomi politik ini juga berarti, aksi-aksi penolakan ini melampaui aksi-aksi yang hanya sekadar kritik terhadap kebijakan SBY-Boediono, atau bahkan sekadar bertujuan menjatuhkan pemerintahannya. Jika aksi-aksi ini berhenti pada dua isu ini, maka akan dengan mudah terjebak pada konflik dan fragmentasi di tingkatan elite kekuasaan yang sebenarnya sama-sama pro-neoliberalisme. Aksi-aksi tersebut, semestinya ditujukan untuk mengganti sistem pembangunan kapitalistik yang haus minyak ini, dengan sistem sosialis yang berbasis pada pembangunan sumberdaya manusia. Hanya dengan cara itu kita bisa mengelak dari kutukan akan berakhirnya era ‘easy oil.’ ***

 

Daftar Pustaka

[1] Michael T. Klare, ‘Why Closure of the Strait of Hormuz Could Ignite a War and a Global Depression, ’http://www.alternet.org/story/153955/why_closure_of_the_strait_of_hormuz_could_ignite_a_war_and_a_global_depression/, diunduh pada 4/17/2012.

[2] Michael T. Klare, ‘Why Twenty-First Century Oil Will Break the Bank – and the Planet,’ http://www.huffingtonpost.com/michael-t-klare/obama-gas-prices_b_1342042.html, diunduh pada 4/17/2012.
[3] http://www.iesr.or.id/blog/?p=399

[4] http://www.pikiran-rakyat.com/node/174338

EKOMOMI HIJAU DAN KETIDAKADILAN

Ekonomi Hijau dan Ketidakadilan

http://www.ambonekspres.com/index.php?option=read&cat=42&id=39786
RABU, 10 Oktober 2012

Dalam Pengelolaan Tambang Emas di Gunung Botak

Sejak beroperasinya tambang emas di Gunung Botak, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru, hingga saat ini uang yang beredar untuk pembelian emas mencapai Rp. 365 triliun lebih. Uang triliunan ini dikhabarkan dinikmati oleh para penambang dari luar maupun dari masyarakat local.

Bukan hanya itu, masyarakat Buru yang dulunya biasa-biasa saja, sekarang mendadak kaya raya.Demikian diungkapkan Ketua DPN Asosiasi Pertambangan Rakyat Indonesia (ASPERI) Andi Ridwan Adam (Radar Ambon,8/10/2012). Pernyataan ini perlu dicek kembali kebenarannya, darimana sesungguhnya perhitungan ini diperoleh? Namun Jika pendapatnya dapat dipertanggung jawabkan, maka ada beberapa hal yang perlu dikomentari.

Pertama, Kesejahteraan masyarakat yang merupakan tujuan pembangunan bukan hanya diukur dengan meningkatnya pendapatan mereka, namun lebih jauh dari itu, diperlukan lingkungan yang baik , relasi social masyarakat yang baik dan pendapatan yang berkelanjutan. Selama ini kegiatan penambangan di Gunung Botak diketahui telah menimbulkan berbagai persoalan lingkungan, persoalan kesehatan, persoalan social dan lainnya. Apalah artinya uang yang banyak, jika kemudian relasi social masyarakat terganggu dan masyarakat kemudian sakit-sakitan sebagai dampak pencemaran Mercury (air raksa) akibat ekploitasi emas di Gunung Botak.

Jangan kemudian masyarakat dininabobokan dengan banyaknya jumlah uang yang mereka terima saat ini, namun ke depan mereka akan menghadapi ancaman bencana akibat lingkungan yang rusak dan tidak berlanjutnya pendapatan mereka akibat ditutupnya kegiatan pertambangan. Harus diingat bahwa emas merupakan sumberdaya alam yang tak dapat diperbaharui, jika dieksploitasi emas akan habis seiring dengan berjalannya waktu.

Kedua, Penambangan emas di Gunung Botak melanggar prinsip-prinsip keadilan dalam pengelolaan sumberdaya alam. Hal ini terlihat dari besarnya jumlah penambang pendatang dibandingkan dengan penambang dari masyarakat adat/local. Masyarakat adat/local tidak berdaya untuk mengeksploitasi sumberdaya alam, bersaing dengan penambang pendatang.

Mereka tidak berdaya dari segi modal, teknologi, informasi, managemen dan lainnya yang menyebabkan mereka tersisih. Sayang sekali Ketua Asosiasi Pertambangan Rakyat Indonesia tidak menyertakan data, seberapa besar pendapatan yang diterima oleh masyarakat adat/local dari kegiatan pertambangan tersebut dibandingkan pendapatan penambang pendatang. Masyarakat adat/lokal kedepan akan menghadapi ancaman kerusakan lingkungan yang luar biasa dan dampak dari ekploitasi sumberdaya alam emas tersebut.

Sebaliknya, kelompok masyarakat lainnya yang memperoleh manfaat besar dari eksploitasi sumberdaya emas menikmati hasilnya tampa sedikitpun membayar sebagai dana konpensasi untuk pemulihan, pelestarian dan perawatan lingkungan yang telah dirusaknya. Penambangan emas di Gunung Botak juga melanggar prinsip keadilan antar generasi. Pengelolaan tambang emas yang baik semestinya memberikan akses dan peluang yang sama bagi generasi mendatang untuk tetap dapat menikmati kekayaan sumber daya emas di pulau Buru dan menikmati lingkungan yang baik pula. Namun dengan cara eksploitasi sumberdaya emas seperti saat ini, saya menyangsikan hak-hak generasi mendatang di pulau Buru dapat terpenuhi.

Kehidupan masyarakat adat di pulau Buru sangat bergantung pada keberadaan ekosistem alam disekitarnya. Alam di Buru tidak hanya memberi mereka sumber kehidupan secara ekonomi, namun juga menentukan cara berpikir dan bertindaknya. Oleh karenanya penilaian beberapa pihak yang hanya mempertimbangkan manfaat aspek ekonomi sesaat dalam kegiatan penambangan di pulau Buru dapat mereduksi berbagai persoalan –persoalan lainnya yang sekarang muncul seperti pencemaran lingkungan, konflik social, pelanggaran HAM,dan sex bebas.

Selanjutnya akibat rusak dan hilangnya ekosistem alam di sekitar tempat tinggal masyarakat adat/local akan secara langsung menyebabkan rusak dan hilangnya budaya masyarakat adat yang sangat menghomati alam. Ketiga, masyarakat adat/local selalu memegang prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam. Mereka hidup seadanya, sebagaimana alam itu. Mereka memanfaatkan alam sejauh yang dibutuhkan, mereka tidak rakus dan tidak menimbun untuk memperkaya diri.

Mereka tidak perlu kaya raya seperti yang disampaikan ketua Asosiasi Pertambangan Rakyat. Mereka tidak seperti masyarakat modern yang berpandangan antroposentris yang harus menaklukan alam, mengeksploitasi alam secara besar-besaran demi hidup bermewah-mewah dalam kelimpahan dan berkelebihan. Mereka tidak seperti manusia modern yang materealistik, konsumtif dan eksploitatif yang kemudian menyebabkan rusaknya alam. Eksploitasi emas di Gunung Botak yang rakus seperti saat ini merupakan presenden buruk bagi masyarakat adat dalam mengelolah lingkungannya.

Ekonomi Hijau
Kegiatan pertambangan di Gunung Botak telah menimbulkan berbagai dampak. Gunung Botak yang kaya dengan emas dianggap tampa pemilik,merupakan milik bersama (“the commons”) yang harus dieksplotasi secara rakus. Garret Hardin menyebutkan bahwa kegiatan penambangan merupakan salah satu contoh “the tragedy of the commons” (tragedy milik bersama). Tragedi milik bersama terjadi ketika setiap orang merasa bahwa karena tidak ada yang menjadi pemilik dari “the commons” maka masing-masing mengeruk milik bersama itu sebanyak-banyaknya secara eksploitatif tampa ada tanggung jawab sama sekali untuk menjaga dan melestarikannya.

Praktek seperti inilah yang sedang berlangsung di Gunung Botak, pulau Buru. Ekonomi hijau yang menjadi arus utama pengembangan ekonomi dunia mestinya dapat dipraktekkan Pemda Buru dalam mengelola sumberdaya emas di Gunung Botak, pulau Buru. Dengan mempraktekkan ekonomi hijau, ekstraksi bahan baku pertambangan akan lebih rasional dan dapat meningkatkan pendapatan yang dapat digunakan untuk pengendalian pencemaran, preservasi dan reklamasi area pertambangan. Praktek ekonomi hijau dalam pengelolaan pertambangan di Gunung Botak juga dapat menjamin rasa keadilan antar generasi karena pengelolaannya tidak rakus dan karenanya praktek ekonomi hijau dapat menjamin pendapatan masyarakat Buru yang berkelanjutan.

Beberapa contoh praktek ekonomi hijau yang telah berhasil dalam pengelolaan pertambangan seperti “Environment Performance Bond” dan “User Charge” (Resitribusi pengguna) ditawarkan untuk dilaksanakan di pulau Buru dalam upaya mengurangi dampak yang ditimbulkan dari kegiatan penambangan emas. “Environment Performance Bond” merupakan instrument ekonomi dimana setiap kegiatan pertambangan diwajibkan untuk menyerahkan “dana kinerja lingkungan” sebagai penjamin bahwa pelaku kegiatan akan melaksanakan reklamasi terhadap galian tambang atau “user charge” yang merupakan instrument ekonomi yang sudah lama dikenal, sederhana dan sangat efektif untuk pemanfaatan sumber daya alam. Akhirnya mengikutsertakan ongkos social yang riil pada eksploitasi sumberdaya alam emas di Gunung Botak merupakan salah satu cara untuk dapat memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam dapat dilakukan secara efisien, berkeadilan dan berkelanjutan. Semoga !

“JANGAN PESTA SEKARANG, MENDERITA NANTI”

Tajuk Panarung  (Ruang Kebudayaan Harian Radar Sampit)
“Jangan Pesta Sekarang, Menderita Nanti”
Peringatan Wapres Boediono Untuk Masyarakat Dayak

 

Oleh Andriani S.Kusni,

 

 

Pekan Budaya Dayak yang berlangsung di Istora Gelora Bung Karno, Jakarta, dari 27 sd 30 April 2013 telah berakhir. Gubernur Kalimantan Tengah, DR (HC) A.Teras Narang, SH mengatakan, penyelenggaraan Pekan Budaya Dayak 2013 ini merupakan “sarana promosi dan publikasi bagi Kalimantan. Terutama potensi pariwisata, hasil industri, perdagangan, peluang investasi serta ragam budaya tradisional masyarakat suku Dayak”. Ditegaskan oleh Teras bahwa “pembangunan dan investasi di Kalimantan harus mampu menyejahterakan masyarakat Dayak”.

Apakah keinginan Teras agar “pembangunan dan investasi di Kalimantan harus mampu menyejahterakan masyarakat Dayak”? Jawaban pertanyaan ini diisiratkan oleh peringatan Wakil Presiden (Wapres) Boediono ketika membuka Pekan Budaya Dayak tanggal 27 April 2013 lalu. Dalam sambutan pembukaannya, Boediono antara lain menekankan benar agar “warga Kalimantan memanfaatkan kekayaan alam yang terkandung di pulau. Hunakan sumber alam yang berharga itu sebagai pemicu atau leverage (pengungkit) dengan tujuan sebesar-besarnya menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan, bukan sekadar dijual sebagai komoditas untuk pendapatan sekarang”. Dipesankan oleh Boediono, bahwa tambahan pendapatan dari hasil sumber daya alam jangan dikonsumsi untuk masa sekarang, tetapi untuk kepentingan masa depan. “Gunakan itu untuk meningkatkan kapasitas produktif daerah. Jangan pesta sekarang dan menderita nanti”. Pendapatan dari sumber daya alam, menurut Boediono, harus dimanfaatkan terutama untuk membangun dua kapasitas produktif daerah, yaitu kualitas sumber daya manusia dan kapasitas infrastruktur. “Sejarah menunjukkan bahwa penentu utama kemajuan suatu bangsa, suatu komunitas, adalah kualitas sumber daya manusia, segala daya kreasinya, bukan sumber daya alam yang akan habis”, ujar Boediono yang selanjutnya mengatakan, “agar potensi itu menjadi aktual, perlu dikelola dan dipadukan dengan unsur produktif lain yang diperlukan, yaitu manusia terampil, teknologi dan modal”.

Kebetulankah Boediono menyampaikan pesan yang bersifat peringatan ini di hadapan Pekan Budaya Dayak yang memakan biaya miliaran? Bahwa pesan ini mempunyai nilai umum, dalam artian berlaku untuk siapa saja, tentu tidak disanggah. Tapi bahwa pesan itu diucapkan di pembukaan Pekan Budaya Dayak dari seluruh provinsi Kalimantan, kitanya bukan pula tidak makna. Boleh jadi pesan peringatan demikian disampaikan kepada orang Dayak sebagai penilaian terhadap keadaan yang berlangsung di Kalimantan. Bukankah yang berlangsung sampai sekarang, yang dilakukan oleh penyelenggara Negara di Kalimantan lebih banyak menjual sumber daya alam in natura, tanpa pengembangan industri hilir. Industri sama sekali tidak berkembang. Sehingga sampai kepada bawang merah, garam dan banyak keperluan sehari-hari masih tergantung pada daerah luar. Kondisi yang terdapat di Kalimantan, khususnya Kalimantan Tengah tidak beda dari kondisi daerah jajahan, yaitu penyedia bahan mentah, tempat penanaman kapital (daerah dikapling-kapling), penyedia buruh murah, menjadi pasar bagi produk luar, budaya dominan adalah budaya yang asing dari diri Dayak, politik yang dilaksanakan tidak lain dari neo-liberalisme dengan label ekonomi kesejahteraan. Berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, bermartabat atau berkepribadian secara budaya, dalam keadaan terjajah demikian sangat jauh dari kenyataan. Sumber daya alam yang dimiliki pulau tidak berdampak menyejahterakan rakyat sekali pun dalam pidato selalu diulang-ulang untuk kesejahteraan rakyat. Berbicara tentang sumber daya manusia, khususnya di Kalimantan Tengah, keadaannya sama sekali tidak membanggakan. Perguruan tinggi lebih mendekati sejenis pabrik ijazah bukan pusat pemikir dan peneliti yang bisa menjadi tunjung nyahu, cahaya kilat kehidupan seperti yang diharapkan oleh para pendiri provinsi Kalimantan Tengah dahulu. Nilai dan ijazah menjadi komoditas. Dengan keadaan demikian Kalimantan Tengah tidak mempunyai syarat membangun dua kapasitas produktif daerah, yaitu kualitas sumber daya manusia dan kapasitas infrastruktur. Justru dua hal inilah yang menjadi sari utama pesan peringatan Wapres Boediono. Oleh karena itu pesan peringatan Boediono “Jangan pesta sekarang dan menderita nanti” sangat patut mendapat perhatian serius dari penyelenggara Negara berbagai tingkat, serta para pemuka masyarakat. Apalagi keadaan masyarakat Dayak hari ini sesungguhnya seperti yang sejak lama diingatkan oleh para pendahulu, “tempun petak batana sare, tempun uyah batawah belai, tempun kajang bisa puat” (punya tanah berladang di tepi, punya garam hambar di rasa, punya atap basah muatan). Boleh jadi pula, Pekan Budaya Dayak memang dimaksudkan sebagai “sarana promosi dan publikasi bagi Kalimantan”, tapi secara psikologis pekan budaya kolosal ini secara tersirat menyimpan suatu kompleks oleh pengakuan diam-diam bahwa Dayak masih tertinggal dalam upaya mengembangkan kapasitas produktif daerah di bandingkan dengan provinsi-provinsi di Jawa dan Sumutra bahkan Sulawesi. Karena ikan busuk dari kepalanya, jika ingin keluar dari keadaan begini dan jika ingin maju melesat maka pertama “kepala-kepala ikan” itulah yang patut disehatkan.[]

DUSTA PENGGEMBALA DEMOKRASI

Dusta Penggembala Demokrasi
Oleh Habibullah
20 Nopember 2012 | BP

http://www.balipost.co.id/mediadetail.php?module=detailrubrik&kid=4&id=7094
Yang selalu membuat negara jadi neraka di bumi ini adalah manusia yang justru ingin mengubahnya jadi surga baginya (F. Hoelderlin). Jika saja para politisi di Indonesia menghayati pernyataan tersebut, yang sungguh sangat sufistik sekaligus sangat tajam sebagai pisau peringatan bagi para politisi di negara ini. Khususnya bagi para politisi yang tak henti-hentinya menganggap birokrasi negara sebagai tanah yang menyimpan harta karun, baik bagi politisi yang sedang menjabat ataupun yang sedang berjuang untuk menjabat sebagai wakil rakyat. Maka dari itu sangatlah bijak seorang politisi untuk tidak menjadikan negara sebagai neraka bagi rakyatnya dan tidak menjadikan surga bagi dirinya sendiri.
Kita sama-sama mengamini bahwa wajah perpolitikan kita saat ini semakin sesak dengan banyaknya politisi yang menjadi pekulat (koruptor), hanya untuk mencapai tujuan dirinya sendiri dengan mengabaikan tujuan rakyat. Lihat saja, beberapa waktu lalu sempat gempar dengan mencuatnya data yang mengatakan bahwa ada 2.000 rekening mencurigakan, yang kebanyakan dari indikasi tersebut adalah rekening para politisi kita. Setelah M. Nazaruddin, Anggelina Sondakh, menjadi tersangka sekaligus instrumen bagi KPK untuk menjerat koruptor-koruptor lainnya, kini, beberapa politisi kita kembali menjadi sorotan publik dengan pengakuan dari Menteri BUMN, Dahlan Iskan, soal adanya oknum-oknum anggota dewan yang suka ‘memeras’ BUMN.

Terlepas dari sejauh mana keberhasilan pembuktiannya, yang jelas pengakuan tersebut sangat membelalakkan mata sekaligus membuka kebobrokan-kebobrokan tersembunyi dari dusta para penggembala demokrasi (politisi-birokrat) kita.

Ketidakpuasan

Ketidakmampuan lembaga negara demokratis untuk melaksanakan apa yang tampak sebagai suatu mandat yang jelas dari rakyat, niscaya akan menimbulkan ketidakpuasan terhadap pranata-pranata demokratis. Parlemen pun mulai dipandang sebagai ‘tempat berbicara saja’ yang tak efektif, yang tak kompeten dalam melaksakan tugas-tugas yang dibebankan kepada mereka ketika mereka dipilih (Friedrich A. Hayek, ”Ancaman Kolektivisme” hal. 76-77).

Banyak penyebab awal dari lahirnya dusta para penggembala demokrasi kita, antara lain karena rekrutmen kader parpol yang cenderung mencari orang yang sudah kaya dengan harapan naifnya, agar bisa menopang pendanaan buat parpol. Serta, ditambah lagi dengan adanya ketidaktegasan dalam kepemimpinan elite parpol. Juga tidak adanya jiwa asketis dalam mengelola, membina, dan mendidik anggotanya sehingga, tidak mengherankan bila para kader parpolnya yang menjadi wakil rakyat justru semakin menumbuh-suburkan korupsi di negara ini.

Selain itu, maraknya politik uang dalam penentuan caleg merupakan pintu masuk bagi perilaku koruptif para wakil rakyat. Pungutan uang oleh elite partai terhadap para caleg akan melanggengkan praktik korupsi di parlemen. Karena caleg yang membeli nomor jadi sudah hampir pasti berpikir bahwa biaya politik yang dikeluarkan itu harus kembali. Untuk itu, secara otomatis para penggembala demokrasi tersebut pasti akan melakukan segala cara dan upaya untuk mengembalikan uang yang telah mereka keluarkan terhadap partai politik. Pada saat inilah, menggali harta karun dari kekayaan yang dimiliki negara menjadi jalan pintas untuk mengembalikan uang mereka.

Sistem perekrutan kaderisasi yang bertumpu pada kekuatan modal, sentralisasi dan oligarki dalam proses penentuan calon serta perekrutan tanpa kriteria yang demikiankan menjadikan sistem perekrutan calon wakil rakyat sebagai penyebab awal maraknya korupsi di lembaga pemerintahan. Dengan kondisi ini, maka parpol merupakan biang utama terjadinya korupsi di lembaga pemerintahan.

Keterlibatan para politisi dan wakil rakyat yang diakibatkan ketidakefektifan kaderisasi dalam partai tersebut, membuat banyak wakil rakyat di pemerintahan terlibat kasus korupsi. Hal ini sangat menampar sekaligus mencoreng citra dan keberlangsungan lembaga negara, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif, yang seharusnya menjadi tumpuan harapan bagi kesejahteraan rakyat.

Perilaku koruptif sederet penggembala demokrasi itu sangat menodai citra lembaga-lembaga negara di mata rakyat. Apalagi, potret wajah wakil rakyat merupakan cerminan dari kualitas parpol sebagai lembaga yang menjalankan fungsi rekrutmen para calon (dan) pemimpin bangsa. Maka dari itu, tidak salah kiranya bila kebanyakan orang menganggap parpol sebagai institusi yang paling bertanggung jawab atas perilaku koruptif dan citra buruk yang menimpa lembaga negara.

Amputasi Korupsi

Jika praktik korupsi itu tidak segera dihentikan, ia akan semakin membudaya dalam penyelenggaraan negara. Tentu saja itu akan menyebabkan negara mengalami kebocoran anggaran yang akan terus membesar. Pada gilirannya, akan menyebabkan negara ini terperosok ke jurang kehancuran. Menghentikannya tidak bisa hanya melalui surat edaran, tetapi harus secara nyata dengan tindakan. Juga tidak hanya oleh satu pihak, melainkan harus dilakukan oleh semua pihak yang memiliki tali-temali dengan lahirnya praktik korupsi tersebut.

Ada beberapa cara yang mungkin bisa menghentikan atau setidaknya mengurangi praktik korupsi. Pertama, struktur-struktur negara, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif harus diisi dengan pejabat yang setidaknya mempunyai kepemimpinan yang asketis dan platonik. Dengan demikian, sedikit banyak tindakan korupsi di negara ini akan terkurangi. Karena bagi orang yang demikian, kekuasaan hanyalah alat untuk memberikan, bukan mendapatkan apa pun dari hasil dan capaian-capaian yang mereka dapatkan.

Kedua, masyarakat harus mulai menyadari bahwa praktik politik telah terbukti merugikan mereka sendiri. Jika mereka memilih wakil atau pemimpin karena uang, yang akan tampil menjabat adalah mereka yang korup. Orang-orang yang mau menyuap bisa dikatakan pastilah juga orang-orang yang mau disuap.

Selain itu, juga dibutuhkan upaya-upaya lain seperti lewat pendidikan, agama, seni, dan budaya yang mengarah pada kejujuran dan anti terhadap korupsi. Pun, gerakan untuk memberantas korupsi dan para pekulat yang kebanyakan lahir dari parpol harus ditopang dengan strategi yang benar-benar kuat. Dengan demikian, budaya korupsi dan watak pekulat bisa diubah dan dihilangkan hingga ke akar-akarnya dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Penulis, Direktur Eksekutif Renaisant Institute Jogjakarta

DRUPADI

Drupadi

Oleh Ragil Nugroho
in: INDOPROGRESS, 23 DESEMBER 2012
Drupadi

Ini versi Divakaruni, bukan Vyasa.

 

Setelah perang usai, Kurawa tumpas. Pandawa meninggalkan medan pertempuran Kurusetra. Ini perang yang berakhir dengan lara:
‘Sesudah perang, pembakaran mayat.
Sesudah pembakaran mayat, abu dilarung ke Sungai Gangga.
Di sanalah, di tepi sungai, ketika abu dan kerikil terakhir mengalir dari jemarinya,
Yudistira jatuh ke dalam depresi.’
CHITRA Banerjee Divakaruni melukis suasana murung itu dalam novelnya: The Palace of Illusions—Istana Khayalan. Tapi sebetulnya bukan itu yang menjadi sari dari kisahnya. Ada sesuatu yang telah purba yang hendak ia kuak. Untuk itu, penulis perempuan kelahiran Calcutta itu merobek kisah ‘resmi’ Mahabharata. Kita tahu, kisah Vyasa itu tentang epos kepahlawan Pandawa—lima lelaki pujaan dewa—dalam menumpas angkara. Tapi, Divakaruni membuang yang klise. Ia menjungkirnya dengan lembut. Drupadilah juru bicara dalam kisahnya. Artinya, kisah para laki-laki itu ia lihat dari pandangan seorang perempuan. Dan hasilnya: sebuah ironi yang menyengat.
Setelah perang usai, beberapa tahun menikmati kekuasaan, Pandawa digariskan meninggalkan Hastinapura. Sebagai trah ksatria, mereka mesti menempuh perjalanan terakhir: keabadian. Drupadi ikut serta. Segala kemewahan ditanggalkan. Yang duniawi tak penting lagi. Ketika meninggalkan istana, rombongan enam orang itu hanya memakai pakain dari kulit kayu. Rakyat Hastina mengantar kepergian itu dengan belasungkawa yang mencabik-cabik.
Dan disinilah klimaks dimulai, bukan di padang Kurusetra. Ketika punggung bukit mulai ditapak, Drupadi tersungkur paling awal. Bima hendak menolongnya, namun Yudistira memegang pundak adiknya yang terkenal mudah terbakar itu. Ia mengingatkan pada aturan baku: ‘Sekali berjalan di jalan ini, kau tidak boleh melangkah surut, walaupun apa yang terjadi.’ Drupadi dibiarkan jatuh ke jurang. Tak ada yang menolong. Memang ada Bima yang menangis terisak-isak, tapi ia tak mampu melangkahi Yudistira. Selebihnya hanya pandangan iba kelima Pandawa—sang istri harus menerima takdirnya.
Saat tersungkur, ternyata Drupadi tersangkut pada tonjolan batu karang berselimut salju. Ia tak harus tumpas di dasar jurang. Sayup-sayup setengah sadar ia mendengar percakapan Bima dan Yudistira. Samar percakapan itu sampai ke kuping Drupadi:
‘Mengapa dia terjatuh?’ tanya Bima.
Dengan enteng Yudistira menjawab tanpa emosi, ‘Itu karena meskipun dia mempunyai banyak sifat baik, dia mempunyai satu kekurangan besar.’
Bima yang tahu Drupadi seorang istri yang berbakti, bertanya heran,‘Apa kekurangannya?’
Jawaban Yudistira inti dari semuanya: ‘Dia menikahi kita semua. Tetapi dia mencintai satu laki-laki melebihi siapa pun.’
Tamparan Divakaruni itu begitu lembut. Yang tak jeli tak akan merasakan. Sindiran itu begitu halus, namun seperti sembilu: mengiris tajam. Kita tahu, Drupadi istri dari kelima Pandawa. Mungkin ini yang disebut poliandri. Tapi, sebetulnya cinta Drupadi hanya untuk Karna. Lelaki anak sais kereta itulah yang dicintainya. Dan itu bukan suaminya.
Yudistira menyadarkan kita: lelaki boleh membagi hatinya, tapi Drupadi sebagai perempuan tak boleh melakukannya. Karena cinta kepada suaminya tak lengkap seratus persen, maka Drupadi menyimpan dosa besar. Hukumannya: ia tak akan sampai di gerbang Nirwana. Sebab itu sudah pantas Drupadi terjatuh pada langkah awal karena kesetiannya terbelah. Sedangkan Pandawa, yang biasa membagi hatinya pada banyak perempuan, masih bisa melanjutkan perjalanan.
Mungkin ini yang disebut patriarki. Laki-laki menuntut total pada perempuan—termasuk cinta, tentunya. Perempuan yang tak bisa berlaku seperti itu akan disebut sundal atau urakan. Sebaliknya, lelaki bisa berlaku apa saja. Mereka boleh memiliki simpanan, gundik, selir, nikah siri, atau istri lebih dari satu. Arjuna bisa memiliki Srikandi dan Sumbadra, Bima selain beristrikan Drupadi juga beristrikan Arimbi—itu dianggap wajar. Tetap saja Drupadi mesti setia pada Pandawa.
Bisa saja Pandawa kita ganti dengan Aceng, Joko atau yang lain. Tak akan banyak berubah. Mahabharata memang ditulis 6000 SM yang lampau. Tapi kini kisahnya dapat kita lihat di dunia nyata dengan berbagai variasi yang menakjubkan—mungkin tak diduga oleh Vyasa sendiri. Drupadi bisa saja diganti dengan Midah, Pariyem, Bawuk, FO atau RB. Tapi nasib mereka sama saja.
Satu pertanyaan bisa diajukan: mengapa bisa terjadi?
Friedrich Engels memiliki jawaban menarik—mungkin tak semuanya suka karena terlalu apa adanya. Kata Engels dalam Origins of the Family, Private Property and the State (Asal usul Keluarga, Kepemilikan Pribadi dan Negara), perempuan direndahkan sejak terjadi apa yang disebut kepemilikan pribadi. Guna mengukuhkan hak laki-laki akan kepemilikan itu, perempuan mesti diringkus, dijinakkan dan seksualitasnya dikontrol serta diatur. Pendapat Engels itu sering dituduh determenistik. Tapi sulit menampik kebenarannya.
‘Penghapusan hak ibu,’ tulis Engels, ‘adalah kekalahan bersejarah kaum perempuan…diturunkan derajatnya dan direndahkan menjadi abdi; ia menjadi budak keinginannya sendiri dan alat untuk produksi anak-anak semata.’ Patok kemunculan ‘keluarga patriarkal’ telah tertancap dalam. Setelah itu dijejalkan pada perempuan: kesetian seorang ibu terhadap suami dan keluarga merupakan ekspresi tertinggi kepribadian mereka. Bila menyimpang dari itu, perempuan mesti dihukum karena ‘melanggar batas’ yang telah ditentukan laki-laki. Dan, saat itulah negara berperan menegakkan patriarki sampai berurat berakar—baik itu negara kuno sampai negara kapitalis.
Lelaki akan melakukan apa saja untuk mempertahankan haknya itu—termasuk kekerasan, tentunya. Kehendak untuk berkuasa menjadi muara. Tak mengherankan, demi kekuasaan, Pandawa mempertaruhkan Drupadi di meja judi. Ketika Drupadi mulai dilucuti kain sarinya oleh Kurawa, dengan alasan ingin bersifat ksatria—setelah kalah main dadu—Pandawa tak berbuat apa-apa; demi kekuasaan, mereka bergeming saat Drupadi dipermalukan di tengah-tengah jelalatan mata laki-laki. Sejak itulah Drupadi sadar dunia apa yang ia pijak. Dengan nada mencemooh ia berucap: ‘Bagi laki-laki, emosi-emosi yang lebih halus selalu terkait dengan kekuasaan dan kebanggaan.’
Drupadi dalam versi Divakaruni bukan perempuan yang lunglai. Ia telah siap memecah cangkang yang mengurungnya. Sedari muda ia tak mau takluk. Ia menolak seperti perempuan lain di sekelilingnya. Ketika perempuan kebanyakan asyik hidup di kaputren sembari menunggu pinangan datang, ia memilih belajar kitab-kitab dan keterampilan perang.
Di tengah masyarakat yang mengekang perempuan, tentu laku Drupadi dianggap menyimpang. Ia menyadari itu: ‘Semakin hari cara berpikirku semakin tak seperti perempuan di sekitarku. Semakin hari aku semakin jauh dan terpisah dari mereka ke dalam kesendirian yang gelap.’Sepertinya begitulah nasib pendobrak: kesepian dan terasing. Kalaupun pada akhirnya ia kalah, langkahnya telah menjadi batu pijakan.
Mungkin kalimat satir Divakaruni—kali ini lewat Sumbrada—bisa dijadikan penutup. Kata itu terucap mengiris: ‘[me]tunggu seorang laki-laki membalaskan dendam untukmu, dan kau akan menunggu selama-lamanya.’***
Lereng Merapi. 22.12.2012

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Hukum Rakyat 2013, “Menata Masa Depan Indonesia”

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Hukum Rakyat 2013,
“Menata Masa Depan Indonesia”
Wibawa hukum dan peradilan di negri ini kian hari kian merosot. Berbagai kejadian dan peristiwa tak henti-hentinya bag badai terus menerus menerpa bahtera hukum dan peradilan di republik yang telah diperjuangan dan didirikan dengan darah kepahlawanan yang tak terkira. Dan di tengah pergulatannya, pada saat tak terduga munculperistiwa penangkapan Ketua MK oleh KPK yang sertamerta menunjukkan titik nadir dari sistem peradilan negara, dimana jantung dari penjaga konstitusi RI (Mahkamah Konstitusi) pun tidak luput dari perilaku korup. Dalam kondisi pergumulan yang dramatis ini, Perkumpulan HuMa (Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis)menyelengarakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pendamping Hukum Rakyat (PHR) di Cibubur, Jakarta Timur, pada tanggal 8-10 Oktober 2013 dengan mengusung tema “Menata Masa Depan Indonesia”.
KTT PHR ini dihadiri oleh ratusan pegiat PHR dari seluruh Indonesia, dari Papua sampai Aceh.Dari Kelimantan Tengah hadir pula para pegiat hukum rakyat dari Walhi Kalteng, AMAN Kalteng dan JPIC Kalimantan. Berberapa agenda yang dipersiapkan dilaksanakan dengan menghadirkan para narsum yang sebagian adalah tokoh-tokoh nasional antara lain:
Pertama, ceramah (1) dengan topik “Pembangunan Tanpa Menggusur” dari Bapak Ir. H. Joko Widodo (Gubernur DKI Jakarta), (2) topik “Hukum Rakyat dan Jaminan Konstitusi” dari Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, S.H (Mantan Ketua Mahkamah Konstutisi), (3) topic “Pendidikan yang Berperspektif Keadilan” dari Prof. Anies Rasyid Baswedan, Ph.D (Rektor Universitas Paramadina)dan beberapa pembicara lainnya. Kedua, Sesi Panel yang terdiri dari panel-panel dengan topik: a) Sistem Peradilan, b) Hukum dan Kebijakan sumber daya alam, c) Konflik sumber daya alam, d) PHR dalam RUU Desa dan RUU Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat. Ketiga, Perumusan sikap politik PHR dalam agenda pembaruan hukum Indonesia.Keempat, Launching Sekolah Pendamping Hukum Rakyat.Kelima, Dialog Nasional dengan Mahkamah Agung dengan topik “Merumuskan Kedudukan Peradilan Adat dalam Sistem Peradilan Nasional”
Menurut Asep Yunan Firdaus, Ketua Panitia KTT Hukum Rakyat, “KTT Hukum Rakyat ini didorong untuk menjadi basis gerakan pembaharuan hukum yang mengusung paradigma alternatif yang menempatkan rakyat sebagai aktor ter-utama dan terpenting” maka tujuan yang mau dicapai adalah : 1) Memperkenalkan berbagai bentuk kelembagaan hukum rakyat kekinian beserta efektivitas keberlakukannya; 2) Memfasilitasi dialog atau pertemuan berbagai pihak (masyarakat, institusi pelaksanadan penegak hukum, anggota parlemen, praktisi hukum, LSM, akademisi, peneliti, Ormas) dengan topik utama efektivitas keberlakuan hukum rakyat beserta variasi bentuk kelembagaan; 3) Memperluas pengetahuan kalangan masyarakat luas (mahasiswa, kaum profesional, Jurnalis) mengenai keberadaan hukum rakyat; dan 4) merumuskan Pandangan dan Sikap Politik pendamping hukum rakyat (PHR) tentang sistem hukum di Indonesia serta merumuskan rekomendasi agenda bertindak bagi upaya pembaruan hukum berbasis masyarakat dan ekologis. .
Mengapa KTT PHR
Panitia penyelenggara menggagas bahwa Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Hukum Rakyat adalah konferensi yang secara khusus diadakan bagi para pejuang pembaharuan hukum berbasis masyarakat dan ekologis dari berbagai wilayah di Indonesia.

KTT ini bernama KTT Hukum Rakyat karena selama ini istilah hukum rakyat (people’s law) biasanya dipakai untuk membedakannya dengan istilah ‘hukum negara’ (lawyer’s law, juristen recht).

Dalam konteks kekinian istilah hukum rakyat dapat diartikan sebagai hukum kebanyakan orang. Pada masa lampau (sebelum organisasi negara bangsa muncul) istilah hukum rakyat diartikan sama dengan istilah kebiasaan (custom). Ketika itu hukum rakyat (folk law, volkrecht, lex non scripta) lebih diartikan sebagai hukum kaum yang tidak mengenal tulisan atau hukum kaum kelas bawah. Istilah hukum rakyat atau kebiasaan dilawankan dengan istilah hukum raja atau hukum kaum kelas atas.

Di masa kolonialisme dimunculkan istilah lain yaitu hukum kebiasaan (customary law) yang lebih sering disebut sebagai hukum kreasi pemerintah kolonial. Khusus di Indonesia, dipakai istilah tersendiri yaitu hukum adat untuk membedakannya dengan customary law karena hukum adat tidak seluruhnya berbentuk kebiasaan seperti customary law.

Terlepas dari kemunculan berbagai istilah beserta perkembangan pemaknaannya, berbagai istilah di atas (people’s law, folk law, volkenrecht, lex non scripta, customary law, hukum adat) memiliki kesamaan yaitu dianggap sebagai hukum yang lahir dari rahim rakyat. Makna dibuat oleh rakyat bukan hanya menandakan bahwa hukum-hukum tersebut disepakati oleh elemen-elemen rakyat. Istilah-istilah tersebut juga menunjukan proses kelahiran.

Hukum-hukum tersebut tidak dibuat lewat kesepakatan prosedural di mana ada lembaga perwakilan yang ditunjuk untuk membuat hukum melainkan lahir melalui penciptaan kebiasaan yaitu perilaku berulang-ulang yang dilakukan secara ajeg. Hanya kebiasaan yang dianggap baik bagi kebanyakan orang yang akan dipertahankan terus. Dengan kata lain, hanya kebiasaan yang melewati ujian moral dan logika yang dapat bertahan sebagai norma.

Berdasarkan asal-usul dan cara terbentuk, tidaklah berlebihan bila istilah ‘hukum rakyat’ dipakai untuk mewakili berbagai istilah beragam di atas. Dengan begitu, istilah ‘hukum rakyat’ sekaligus dapat diartikan sebagai istilah generik yang mencakup istilah-istilah serupa yang lain. Untuk kasus Indonesia, istilah ‘hukum rakyat’ dapat pahami sebagai istilah yang melingkupi istilah ‘hukum adat’ dan ‘hukum lokal’.

Selama periode kolonisasi dan setelah terbentuknya negara bangsa dan dekolonisasi, proses pembentukan hukum rakyat dipengaruhi, kalau tidak mau disebut dintervensi oleh hukum negara, termasuk juga institusi pasar di dalamnya. Selama kolonisasi dan pasca kolonisasi, hukum rakyat dianggap sebagai penghalang proyek modernisasi lewat unifikasi.

Secara ideologis, hukum rakyat juga dianggap sebagai hukum kelas dua yang harus tunduk pada nilai-nilai universal semacam keadilan dan persamaan. Pendek kata, selama periode-periode dimaksud, hukum rakyat dianggap sebagai penghambat dan karena itu menjadi obyek pembaharuan.

Namun, pada periode dekolonisasi juga, hukum rakyat dijadikan sebagai salah satu pembentuk identitas bersama sekaligus jalan untuk meninggalkan warisan kolonialisme. Pada rejim pemerintahan yang menekankan faham populisme seperti Demokrasi Terpimpin masa Soekarno, hukum rakyat bahkan menjadi sumber akhir bagi hukum negara untuk mendapatkan legitimasi. Atas alasan demikian, pengakuan hukum rakyat dalam konstitusi menjadi lumrah, baik secara eksplisit maupun implisit.

UUD 1945 (sebelum dan sesudah amandemen) mengakui hukum rakyat dengan cara mengakui otonomi kesatuan-kesatuan masyarakat yang mengemban hukum rakyat tersebut seperti volkgemeenschappen dan masyarakat hukum adat. Tidak hanya sekedar mengakui otonominya, UUD 1945 juga mengakui rakyat sebagai rujukan hukum paling akhir apabila hukum-hukum negara ditolak karena merugikan kebanyakan orang.Hal demikian terjadi lewat mekanisme politik tatkala rakyat mengganti pemerintahan berkuasa.

Selama ini advokasi dan promosi atas hukum rakyat mulai bertumbuh bersamaan dengan tidak efektifnya hukum negara, salah satunya dalam mengatur penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam.

Sebagai tawaran untuk sistem hukum yang tidak effektif tersebut, para penggagas dan penganjur hukum rakyat menawarkan ideologi baru. Ideologi baru tersebut berupa pengetahuan tradisional, suatu keadaan semula yang diidam-idamkan (point to return). Para eksponen ideologi ini menggali ulang sekaligus merevitalisasi hukum rakyat (baca: hukum adat) dengan melupakan kenyataan bahwa hukum rakyat yang tengah dijalankan oleh masyarakat adalah hukum yang sudah mengalami perubahan dan penyesuaian akibat berinteraksi dengan luar (sistem hukum lain).

Ujian yang lebih serius dan berskala besar terhadap daya laku hukum rakyat pada kelompok yang diaturnya berlangsung sejak reformasi di tahun 1998. Termasuk di dalam ujian tersebut adalah bagimana hukum rakyat memperlakukan orang luar. Cara sistem hukum rakyat menghadapi ujian tersebut memperlihatkan bahwa hukum rakyat yang dimaksud bukanlah norma-norma hasil penggalian dan revitalisasi. Hukum rakyat (baca: hukum adat) yang dimaksud adalah hukum rakyat yang diberi pemahaman-pemahaman baru sebagai hasil negosiasi dan adaptasi.

Perjalanan sistem hukum rakyat menghadapi ujian-ujian dimaksud tidak berarti bahwa hukum rakyat suatu saat akan raib. Sebab sesungguhnya ada alasan historik-sosiologis, antropologis dan filosofis yang mendasari keberadaan hukum rakyat. Hukum rakyat selalu ada bersama masyarakat yang mengenal pelapisan sosial serta plural.

Pemikiran antropologis bahkan memberikan argumentasi yang lebih tegas akan keniscayaan hukum rakyat dengan dalilnya bahwa menganggap hukum rakyat akan hilang atau tidak ada adalah ilusi.Pada kenyataannya keteraturan berbasis normatif tidak hanya monopoli hukum negara tapi juga oleh sistem hukum lain. Secara alamiah hukum rakyat akan selalu menguat tatkala sistem hukum negara dijalankan dengan cara berhukum yang jauh dari ide hukum rakyat.

Pada negara-negara berkembang seperti Indonesia, hukum rakyat merupakan jawaban dari ineffektivitas hukum negara. Dalam situasi semacam ini, hukum rakyat hadir dengan fungsi pokok yaitu menyediakan kerangka bagi kelangsungan kegiatan-kegiatan bermasyarakat.

Meskipun demikian, advokasi dan promosi hukum rakyat sejak dekade 90-an sampai awal 2000-an belum berhasil membantu hukum rakyat untuk mampu melewati ujian-ujian.Hukum rakyat justru gagal mengenali nilai-nilai universal dengan bersikap ekslusif terhadap orang luar.

Atas alasan tersebut, maka saat ini diperlukan cara baru untuk menjelaskan dan mengadvokasi hukum rakyat. Cara baru tersebut harus menjauhi persepsi yang menjadikan hukum rakyat (baca: pengetahuan tradisional) sebagai ideologi. Sebagai gantinya, pendekatan terhadap hukum rakyat perlu lebih menguatkan perspektif sosio-antropologisnya. Dalam kaca mata terakhir ini, hukum rakyat adalah hukum yang berproses sehingga menggambarkannya sebagai benda yang berwarna-warni akan lebih valid daripada melihatnya sebagai benda satu warna.

Atas dasar berpikir seperti di atas, Perkumpulan HuMa, sebagai sebuah institusi yang mendedikasikan dirinya untuk menggali sumberdaya hukum rakyat, menggagas serangkaian kegiatan yang membicarakan hukum rakyat. Puncak dari rangkaian kegiatan tersebut adalah sebuah Konferensi Tingkat Tinggi Hukum Rakyat (KTT Hukum Rakyat).
Jawaban Alternatif Atas Stagnasi Hukum
Dalam kiprahnya, HuMa sebagai lembaga penggagas dan penggerak PHR mengamati jika adanya stganasi hukum di republik ini.Fenomena yang terjadi misalnya pada Mahkamah Konstitusi (MK).Sepanjang umurnya memang MK digunakan sebagai forum pencarian keadilan bagi kelompok elit, terutama partai politik/politikus. Hasil penelitian HuMa hingga akhir tahun 2012, menemukan 48,5 % pencari keadilan di MK adalah Politikus, 42,8 % adalah orang-orang yang melek hukum, dan hanya 6,5 % nya adalah rakyat.

Menurut Chalid Muhammad, Ketua Badan Pengurus HuMa, “Inilah bukti sedang terjadinya stagnasi hukum di negeri ini, dimana penegakan hukum sarat korupsi dan melahirkan mafia hukum; lembaga peradilan tidak mewujud menjadi agen dan ujung tombak pembaharuan hukum; dan politik dan arah pembaruan hukum yang elitis.”
HuMa memiliki keyakinan bahwa bila hukum rakyat ditempatkan dengan tegas sebagai bagian integratif dari sistem hukum nasional, maka tatanan hukum Indonesia tidak akan stagnan seperti yang disebutkan di atas. HuMa saat ini sudah melatih lebih dari 1.000 orang di seluruh Indonesia untuk didorong agar menjadi aktor pembaruan hukum bersama rakyat.PHR telah diberikan modal kemampuan memfasilitasi hukum rakyat dan advokasi kasus-kasus yang bekerja bersama masyarakat adat/lokal.

Apalagi konflik-konflik sumber daya alam dan agraria terus menggila. Dalam penelitian HuMa, di tahun 2012 telah terjadi 232 konflik sumber daya alam dan agraria, yang terjadi di 98 kota/kabupaten di 22 provinsi. Luasan area konflik ini mencapai 2.043.287 hektar.Tak kurang dari 91.968 orang dari 315 komunitas menjadi korban dalam konflik sumberdaya alam dan agraria ini.

Sektor perkebunan menjadi sektor yang paling banyak terjadi konflik, disusul kehutanan dan pertambangan. Konflik perkebunan terjadi di 119 kasus dengan luasan 415 ribu hektar, sementara konflik kehutanan terjadi 72 kasus dengan hampir 1.3 juta hektar di 17 provinsi, dan konflik pertambangan 17 kasus dengan 30 ribu hektar.

“Banyak sekali keberhasilan yang telah dilakukan oleh para PHR. Mereka telah bekerja untuk mendorong implementasi berbagai Kebijakan pemerintah untuk memperkuat hak tenurial, ketahanan ekonomi, dan partisipasi masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam.Contohnya saja di Sumatera Barat, mereka telah berhasil mendorong perda tentang pemulihan hak ulayat di Kabupaten Pasaman Barat dan Propinsi Sumatera Barat. Di Jawab Barat, para PHR telah mendorong Peraturan Daerah Baduy serta surat keputusan untuk melakukan pengelolaan wilayah menjadi buah dari kerja keras PHR,” terang Andiko, Direktur Eksekutif HuMa.

“Harapan besar muncul dari pelaksanaan KTT ini yaitu bagaimana agar upaya pembaharuan hukum tidak hanya menjadi agenda elit yang jauh dari jangkauan rakyat banyak, selain untuk mengkonsolidasikan para PHR dari seluruh Indonesia agar mampu memperkuat dan mempercepat gerakan pembaharuan hukum di Indonesia.”Papar lebih lanjut dari Chalid Muhammad.
Ruang Peradilan Adat
Pada kesempatan Dialog Nasional Bersama Mahkamah Agung, dimana para PHR dipertemukan juga dengan para hakim Pengadilan Negeri dari berbagai daerah, Dr. Lilik Mulyadi coba memberikan pencerahan dengan tema “Hukum dan Putusan Adat dalam Peradilan Negara”. Bahwa sesungguhnya ada ruang yang secara konstitusional mengakomodir aspek-aspek dan nilai-nilai peradilan adat. Ini merupakan salah satu cara untuk turut mengatasi stagnasi hukum di negeri ini.
Dijelaskan bahwa ada tiga pilihan yang dapat dilakukan ketika para hakim melaksanakan tugasnya agar sungguh mengakomodir kepentingan rakyat.Yaitu, pertama, Peradilan Adat bersifat mandiri.Ini merupakan aspek dan dimensi yang bertitik tolak kepada ketentuan hokum Pasal 18B ayat (2), Pasal 281 ayat (3) Pasal 24 ayat (3) UUD NKRI, Ketetapan MPR IX/MPR/2001, UU No. 17 Tahun 2007, dan Kepres No. 7 Tahun 2005. Kedua, Peradilan Adat dalam kamar peradilan Negara dengan mekanismenya tersendiri. Ketiga, peradilan Umum mengadili Perkara Adat dengan mengakomodir Nilai-Nilai Adat. Sebuah model umum yang dijalankan seperti saat ini di Indonesia.
Ketiganya kedepan merupakan pilihan-pilihan bagaimana politik hukum terhadap eksistensi Peradilan Adat di satu sisi dan dengan hukum formal di sini lain.
Dalam konteks ini, tugas dan peran penting PHR dalam mendorong pembaharuan hukum yang lebih adil dan berpihak kepada rakyat sangatlah penting dan perlu didukung semua lapisan masyarakat.

 

(Catatan Ulang, Fr. Sani Lake, JPIC Kalimantan)

DAYAK IBAN TERUS PERTAHANKAN HUTAN

Dayak Iban Terus Pertahankan Hutan
Agustinus Handoko | Marcus Suprihadi | Senin, 12 September 2011 | 09:50 WIB
KOMPAS/AGUSTINUS HANDOKO Hutan adat Dayak Iban di Batu Lintang, Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Kamis (8/11/2011), masih terlihat hijau dan terjaga dari gempuran pembalak.
TERKAIT:
• Masyarakat Adat Tolak Sawit
• Sungai-Utik, Hutan Adat Pertama Penerima Sertifikat Ekolabel
PUTUSSIBAU, KOMPAS.com — Pembalak liar terus mengincar hutan adat Dayak Iban di Desa Batu Lintang, Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Berbagai cara ditempuh, tetapi masyarakat adat tetap pada pendiriannya mempertahankan hutan mereka.
Kepala Desa Batu Lintang Raymundus Remang, Senin (12/9/2011), mengatakan, beberapa kali ada pengusaha dan perorangan yang mencoba membabat hutan adat Dayak Iban di Batu Lintang. ”Ada yang bilang terus terang, ada yang sembunyi-sembunyi. Beruntung masyarakat adat kompak dan satu kata menolak perusakan hutan,” kata Remang.
Tuai Rumah Betang Sungai Utik, Batu Lintang, Bandi, mengatakan, sampai saat ini masyarakat tidak pernah mengalami kekurangan air meski saat musim kemarau. ”Ikan juga masih mudah kami peroleh. Hewan-hewan di hutan juga masih banyak. Di tempat lain yang membiarkan perusakan hutan, kondisinya berkebalikan dengan tempat kami,” kata Bandi.
Di sekitar betang atau rumah adat Dayak yang berbentuk rumah panjang di Sungai Utik, air sungai masih jernih. Tak jauh dari permukiman, masih bisa ditemukan monyet-monyet bergelantungan di pohon. Bahkan, sesekali masyarakat masih bisa bertemu dengan orang utan.

Birokrasi, Korupsi, dan Kriminalitas

http://www.balipost.co.id/mediadetail.php?module=detailrubrik&kid=4&id=7332

14 Februari 2013 | BP

Oleh Syahrul Kirom

Perilaku (oknum-oknum) pejabat korup semakin membahayakan bagi pilar demokrasi di Indonesia. Pejabat korup ada hampir di seluruh instansi birokrasi pemerintahan di Indonesia seperti pada pejabat publik dalam kasus Hambalang, kasus suap impor daging sapi, dan kasus korupsi Gubernur Riau, Rusli Zainal. Pejabat korup sudah semestinya diberhentikan dari jabatannya. Jika pejabat korup ini masih diberikan tempat dan ruang kerja, maka virus korupsi itu akan menjalar ke mana-mana dan justru merugikan keuangan negara.

Merebaknya kasus korupsi dalam birokrasi lembaga negara menunjukkan kepercayaan publik semakin berkurang (distrust) pada pemerintah dan elite politik. Pemberantasan korupsi dalam birokrasi pemerintahan harus dilakukan KPK. Tingkah laku pejabat publik dan elite politik dengan melakukan praktik korupsi uang negara semakin membahayakan bagi pilar-pilar kehidupan bangsa Indonesia.

Korupsi ada hampir di setiap instansi dan kementerian negara. Elite politik yang memiliki kekuasaan di pemerintahan dalam melakukan korupsi, caranya pun sangat kreatif, yang penting mendapatkan keuntungan. Segala trik dan metode pun dilakukan asalkan dapat duit lebih besar. Inilah nalar dan cara berpolitik untuk mencapai kekuasaan hanya untuk mengeruk keuangan negara, bukan meraih kekuasaan untuk pengabdian pada rakyat.

Korupsi dan politik, bagaikan dua mata uang yang sulit dipisahkan. Keduanya sulit dipisahkan dan nalar itu telah melekat pada diri masing-masing politikus. Paradigma elite politik yang seperti itu justru akan menghancurkan ruang-ruang demokrasi dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Moral politik mulai hilang diterpa oleh nalar materialisme, pragmatisme, dan populisme. Unsur menjaga martabat dan wibawa sebagai pemimpin bangsa mulai sirna. Kejujuran, rasa kemanusiaan mulai tidak menampak dalam kinerja di pemerintahan Indonesia. Elite politik seakan tidak mengerti arti sesungguhnya apa itu makna berpolitik.

Birokrasi Kotor

Elite politik dan pejabat publik yang memiliki kekuasaan biasanya cenderung koruptif. Bukan saja pejabat dan elite politik yang memiliki posisi strategis dan pejabat yang mempunyai kedudukan sebagai kepala atau pimpinan tertinggi dalam sistem birokrasi di pemerintahan pusat dan daerah. Melainkan juga, elite politik yang duduk dalam lembaga negara.

Korupsi itu menyangkut praktik penyalahgunaan kekuasaan, (abuse of power) wewenang yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang untuk kepentingan diri sendiri, kelompok sehingga merugikan kepentingan masyarakat luas. Kolusi dan nepotisme itu sebenarnya adalah korupsi.

Runtuhnya seluruh bidang dari pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, politik, dan agama, disebabkan adanya perilaku korupsi yang dapat melumpuhkan peradaban dan kemajuan bangsa Indonesia. Jika perilaku korupsi ini dilakukan secara terus-menerus oleh pejabat, maka runtuhnya negara Indonesia akan menjadi kenyataan.

Birokrasi dalam sistem pemerintahan di Indonesia merupakan lahan subur atau lahan basah untuk melakukan praktik korupsi, nepotisme, dan kolusi. Birokrasi menjadi sangat koruptif bila dilakukan oleh orang yang mempunyai peran dan kekuasaan strategis untuk mengeruk anggaran publik. Birokrasi merupakan alat penguasa pusat dan daerah untuk menjalankan kekuasaannya. Di tingkat puncuk pimpinan terdapat dukungan kekuasaan, sedangkan di bawah harus loyal pada atasan. Diperkuat dengan otoritas sehingga terbentuk sistem korupsi berjamaah dan terstruktur.

Setiap kekuasaan sentral selalu dibarengi dengan usaha memperkuat struktur feodalistis. Orientasi kepada atasan makin kuat dan selalu dibarengi ketergantungan sepenuhnya. Ke atas menyembah ke bawah menyepak sehingga menghasilkan loyalitas tanpa reserve.

Dalam sejarahnya feodalisme, birokrasi di Indonesia saat ini menerapkan sistem upeti, pungutan liar dan pembayaran uang lain-lain. Pola dan tindakan itulah yang menimbulkan perilaku untuk melakukan korupsi, dengan segala macam kebijakan yang dibentuk untuk mengeruk uang rakyat, dan bahkan memangkas uang rakyat.

Korupsi adalah perbuatan yang jelas pada titik nadir akan merugikan seluruh rakyat Indonesia. Bangsa Indonesia harus menerapkan hukuman yang lebih keras lagi pada orang-orang yang melakukan korupsi. Hal ini harus dicontohkan agar orang takut untuk melakukan perbuatan korupsi tersebut.

Perilaku pejabat korup yang masih ingin mempertahankan jabatan dan kekuasaannya adalah tindakan kriminal dalam birokrasi. Pejabat yang korup itu wajib mengundurkan diri dari jabatannya. Seorang pejabat korup dalam sistem birokrasi harus dihilangkan kekuasaannya. Jika pejabat korup itu masih diberi kekuasaan sama saja dengan memberikan peluang melakukan tindakan kriminal untuk korupsi.

Kriminalitas atas kejahatan rupanya muncul dalam situasi itu guna mempertahankan status. Di satu pihak, kriminalitas berlangsung pada tingkat atas yang mempertahankan status sosial-ekonomi dan kekuasaanya untuk memenuhi gaya hidup, sedangkan di pihak lain berlangsung pada golongan bawah yang mendapat tekanan penguasa yang berkolusi.

Berdasarkan pada paradigma itulah, maka melahirkan sikap-sikap korup oleh para birokrat dalam pemerintahan. Tentunya mereka yang memegang jabatan strategis yang rawan dan rentan sekali untuk melakukan praktik-praktik tidak sehat, sehingga dampaknya adalah dosa sosial dan rakyatlah yang paling dirugikan, karena tidak pernah merasakan kesejahteraan dari tiap-tiap program yang berpihak pada kepentingan rakyat Indonesia.

Dengan demikian, para pemimpin, pejabat publik dan penguasa negeri ini harus melakukan perbaikan dalam sistem birokrasi di Indonesia, termasuk menghilangkan watak dan mental para birokrat yang korup. Lagi-lagi korupsi adalah persoalan watak dan mental manusianya. Karena itu, pemberantasan korupsi dalam birokrasi lembaga negara harus diberantas melalui sistem dan mental pemimpinnya pada setiap lembaga negara. Terutama orang-orang yang menduduki posisi strategis yang memiliki kekuatan dan kekuasaan yang rawan sekali untuk melakukan tindak korupsi uang negara. Karena itu, KPK harus secara tegas, tuntas, dan cepat mengungkap setiap praktik korupsi yang dilakukan di lembaga negara oleh setiap pejabat publik.

Penulis, alumnus Pascasarjana Ilmu Filsafat, Fakultas Filsafat, UGM Yogyakarta

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 55 other followers