Archive for the ‘SEJARAH’ Tag

SETELAH SIDANG IPT 1965, APA SELANJUTNYA?

SETELAH SIDANG IPT 1965, APA SELANJUTNYA?
Kata seniman teater, sidang tribunal untuk korban tragedi 1965 di Den Haag bukan “drama” seperti yang dikatakan oleh Wapres Jusuf Kalla
Febriana Firdaus
Published 6:13 PM, November 18, 2015
Updated 6:14 PM, November 18, 2015
TIDAK ADA REKONSILIASI. Para peserta sidang IPT 1965 menulis harapannya di surat terbuka

TIDAK ADA REKONSILIASI. Para peserta sidang IPT 1965 menulis harapannya di surat terbuka “No reconsiliation without truth” untuk menghormati korban tragedi 1965 di Den Haag, Belanda. Foto oleh Rika Theo/Rappler
JAKARTA, Indonesia—Tim International People’s Tribunal atau Pengadilan Rakyat Internasional untuk korban tragedi 1965 sudah menyelesaikan tugasnya di Den Haag dan pulang ke tanah air. Keputusan awal telah diambil hakim bahwa Indonesia dan negara yang mengetahui hal ini harus bertanggung jawab. Lalu apa tahapan selanjutnya?
Menurut Tim IPT 1965, setelah rekomendasi awal, tahapan selanjutnya adalah keputusan akhir para hakim yang akan dibacakan pada Maret 2016.
“Keputusan tersebut penting untuk nantinya menjadi dasar pengungkapan kebenaran dan kerja-kerja ke depan. Gunanya meyakinkan pemerintah menuntaskan persoalan 65 dengan bermartabat,” ujar Nursyahbani Katjasungkana, mewakili tim IPT 1965 pada Rappler, Rabu, 18 November.
“Kami juga akan mencoba meyakinkan komunitas internasional untuk mendukung upaya-upaya penyelesaian 65. Termasuk melobi mekanisme khusus PBB untuk melihat dan mengakomodir inisiatif penyelesaian 65,” kata dia.
Minta perlindungan LPSK

Sepulangnya dari Den Haag, tim IPT dicegat kelompok Aliansi Anti-Komunis Indonesia (AAKI) di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, malam ini, Minggu, 15 November. Pencegatan ini membuat tim merasa tak nyaman karena diteriaki “Gorok PKI” dan spanduk “Selamat datang pengkhianat bangsa.”
Menurut Nursyahbani, tim sudah mengantisipasi ancaman tersebut. Sejak awal tim sudah berkoordinasi dan bekerjasama dengan lembaga terkait untuk perlindungan saksi.
Lembaga itu antara lain Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Nasional Perempuan, Yayasan Lembaga Hukum Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum, hingga Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS).
“Semua lembaga-lembaga ini yang akan memonitor keamanan saksi-saksi,” katanya.
Dalam insiden bandara kemarin, menurut Nursyahbani, pengamanan terhadap saksi dan korban sudah dilakukan oleh Kepolisian Resor setempat.
Bukan drama
SALAHKAN ANGIN. Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta warga kawasan Asia Tenggara tidak menyalahkan Indonesia atas asap yang mencemari udara mereka, tapi angin. Foto oleh Rappler

SALAHKAN ANGIN. Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta warga kawasan Asia Tenggara tidak menyalahkan Indonesia atas asap yang mencemari udara mereka, tapi angin. Foto oleh Rappler
Meski aktivis dan keluarga korban serius mempersiapkan langkah selanjutnya, pemerintah tampaknya tak serius menanggapi sidang tribunal ini.
Menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla, sidang Pengadilan Rakyat Internasional, atau International People’s Tribunal (IPT), untuk korban tragedi 1965 di Den Haag-Belanda layaknya drama. “Seperti drama,” kata Kalla saat Rappler mewawancarainya di kantor Wakil Presiden di Jakarta, Jumat, 13 November.
Kalla kemudian menyebut sidang tersebut hanya gerakan moral, tak lebih dari itu. Indonesia, menurut Kalla, bahkan tak perlu meminta maaf pada pihak manapun.
Menurut pandangannya, sidang tersebut hanya penting untuk orang-orang yang hadir, tapi tidak untuk pemerintah Indonesia. Tidak ada rencana pemerintah untuk mengambil langkah apapun terkait sidang IPT hingga hari ini.
Pernyataan Kalla ini ditanggapi oleh seniman yang juga pemain teater Naomi Srikandi. Menurutnya sidang IPT 1965 bukan sekedar ‘pertunjukan drama’ seperti yang disebut oleh Kalla.
Naomi menegaskan bahwa ‘pertunjukan drama’ IPT kali ini bukan sekedar kepura-puraan, melainkan membeberkan data faktual, kesaksian-kesaksian para penyintas, dedikasi penelitian para ahli bertahun-tahun, kerja penyelenggara, dan hakim-hakim yang mendalami perannya.
Ditambah, ‘pertunjukan’ itu memasukkan sensibilitas kemanusiaan dan keadilan yang tinggi.
“Jika diumpamakan sebagai pertunjukan, IPT 65 menyajikan tata kelola produksi pertunjukan kaliber dunia yang mumpuni, lintas disiplin dan spektakuler,” katanya.
Naomi melanjutkan, “Barangkali karena drama yang dipahaminya hanya drama dalam pengertian yang ia hayati, ia lakoni dalam setiap penampilannya di panggung politik selama ini: kepura-puraan. Dan lakonnya hanyalah keasyikannya memainkan orang lain dalam bayangannya: Penguasa,” kata pemain teater ini. —Rappler.com
BACA JUGA
Advertisements

INTERNASIONALISASI KASUS 1965

INTERNASIONALISASI KASUS 1965

 

Gatra, 19-26 November 2015
Asvi Warman Adam
Bertepatan dengan peringatan hari Pahlawan di Indonesia, di Den Haag dibuka pengadilan rakyat internasional mengenai kasus 1965 (IPT 65). Pengadilan ini memang bersifat internasional dengan tujuh orang hakim berkewarganegaraan asing. Seorang jaksa berkebangsaan Jerman dan enam lainnya dari Indonesia dipimpin pengacara senior Todung Mulya Lubis.
Majelis Hakim sudah berpengalaman luas dalam mahkamah internasional, diketuai Zak Yacoob mantan hakim mahkamah konstitusi Afrika Selatan, terdiri dari Sir Geoffrey Nice (Inggris), Helen Jarvis (Australia dan Kamboja), Mireille Fanon Mendes France (Perancis), John Gittings (Inggris), Shadi Sadr (eksil Iran), Cees Flinterman (Belanda). Nice pernah menjadi penuntut umum dalam kasus Slobodan Milosevic. Helen Jarvis terlibat dalam mahkamah international untuk Khmer Merah di Kamboja. Fasih berbahasa Indonesia ia menerjemahkan karya Tan Malaka “Dari Penjara ke Penjara” dalam bahasa Inggris.
International People’s Tribunal adalah bentuk pengadilan yang digelar oleh kelompok masyarakat dan bersifat internasional untuk membahas kasus pelanggaran HAM berat. Mekanisme ini berada di luar negara dan lembaga formal seperti PBB. Kekuatannya berasal dari suara para korban serta masyarakat sipil nasional dan internasional. Reputasinya akan teruji dalam kapasitasnya memeriksa bukti-bukti, melakukan pencatatan sejarah yang akurat mengenai kejahatan kemanusiaan yang terjadi, dan menerapkan prinsip-prinsip hukum kebiasaan internasional (the international customary law) pada fakta-fakta yang ditemukan. Tribunal ini tidak dimaksud untuk menggantikan peran negara dalam proses hukum.

IPT memiliki format pengadilan HAM secara formal dengan membentuk Tim Peneliti profesional dan menyusun Panel Hakim internasional. Tim Peneliti bertugas menghimpun dan mengkaji data serta kesaksian, lalu merumuskannya secara hukum dan menyerahkannya kepada Tim Jaksa Penuntut. Tim Jaksa ini akan menyusun dakwaan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan tentang pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kejahatan kemanusiaan yang meluas dan sistematis yang dilakukan negara. Bukti-bukti tersebut berupa dokumen tertulis, audio visual dan keterangan para saksi.
Peristiwa 1965 diajukan karena pembantaian massal tersebut dan seluruh rangkaian prosesnya merupakan bencana kemanusiaan terbesar dalam sejarah Indonesia yang selama ini diabaikan oleh pengadilan negara hingga membawa dampak besar bagi bangsa Indonesia sekarang dan mendatang. Meskipun sudah banyak bukti yang terungkap, pemerintah Indonesia belum berhasil mengadili para pelaku kejahatan tersebut.
Apa manfaat IPT 65 ini ? Kegiatan ini tidak dibiayai dengan APBN sehingga negara tidak usah mengeluarkan ongkos. Meski keputusannya tidak otomatis mengikat negara Indonesia secara legal-formal, namun karena sifatnya sebagai mekanisme Pengadilan Rakyat di tingkat internasional, ini dapat menjadi landasan hukum bagi masyarakat untuk mendesak negara agar mampu menegakkan keadilan atas tragedi 1965 sekaligus menghentikan impunitas bagi para pelakunya. Hasil pengadilan ini dapat menjadi sumber legitimasi bagi negara Indonesia untuk membuktikan diri sebagai negara yang mampu memenuhi pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM berat masa lalu; dan menjadi bagian dari masyarakat internasional yang dihormati karena tanggap dalam menyelesaikan pelanggaran HAM berat tersebut. Sementara itu pada masyarakat akan tumbuh kesadaran bahwa politik kekerasan maupun kejahatan kemanusiaan tidak dapat ditolerir. .
Untuk para penyintas dan keluarganya hasil pengadilan ini dapat berkontribusi pada proses pemulihan mereka sebagai korban kejahatan kemanusiaan. Dampak lain yang diharapkan adalah penghapusan stigma terhadap para korban dan keluarganya sebagai pihak yang secara langsung atau tak langsung pernah terkait pada Gerakan 30 September 1965. Penghapusan stigmatisasi tersebut diharapkan disertai pemulihan kedudukan hukum para korban, penyintas dan keluarganya.
Pengadilan rakyat di Den Haag tidak bertujuan menjelek-jelekkan pemerintah Indonesia apalagi berkhianat kepada bangsa. Temuan selama persidangan menurut komisioner Komnas HAM Dianto Bachriadi sejalan dengan kesimpulan dari Penyelidikan Komnas HAM mengenai kasus 1965 tahun 2012 yang sudah diserahkan kepada Kejaksaan Agung. Dianto mengutip kesimpulan executive summary laporan tersebut yang sudah diterbitkan Komnas HAM. Yang baru menurut sang komisioner Komnas HAM adalah gugatan kekerasan seksual melalui kesaksian di balik layar oleh seorang perempuan korban yang dianiaya seorang guru besar UGM Yogyakarta. Mariana Amiruddin komisioner Komnas Perempuan yang berangkat ke Den Haag menghadiri pengadilan ini dengan surat ijin dari Presiden Republik Indonesia mengatakan kasus kekerasan seksual termasuk laporan penelitian lembaga tersebut.
Mengapa Den Haag, Belanda, dipilih menjadi tempat penyelenggaraan IPT 1965 tanggal 10-13 November 2015 ? Jawaban lugas, tidak mungkin dilakukan di Indonesia; diskusi buku 1965 saja seperti pada Festival Ubud Bali diintervensi aparat keamanan. Sementara itu, Den Haag merupakan kota simbol keadilan dan perdamaian internasional. Lembaga-lembaga seperti International Court of Justice (Mahkamah Pidana Internasional) dan sejumlah pengadilan khusus dan penting, seperti Tribunal Yugoslavia, diselenggarakan, atau memiliki kantor Sekretariat, di sini. Tribunal Tokyo (Pengadilan Perempuan Internasional atas Kejahatan Perang tentang Perbudakan Seksual Militer Jepang) menyelenggarakan sidang putusannya di Den Haag (2001).
Pengadilan rakyat ini juga bertujuan mendapatkan pengakuan internasional atas keterlibatan sejumlah negara Barat dalam tragedi 1965. Sebuah gugatan diajukan menyangkut peran AS, Inggris dan Australia dalam kasus ini dengan saksi ahli sejarawan Bradley Simpson. Dia menulis buku Economists with guns: Authoritarian Development and US-Indonesian Relations, 1960-1968 yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Menurut Simpson “pemerintah Amerika Serikat dan negara-negara barat lain sudah lebih dari setahun mengusahakan terjadinya konflik senjata antara tentara dan Partai Komunis Indonesia (PKI) dengan harapan tentara Indonesia bisa menghancurkan PKI”.
Setelah meletus G30S AS membantu dana untuk Komite Aksi Pengganyangan Gestapu sebanyak Rp 50 juta serta memberikan daftar pengurus PKI. Pemerintah Amerika Serikat memulai sebuah operasi yang ditutup-tutupi untuk mendukung militer Indonesia dalam menghancurkan PKI. Pemerintah Amerika menyediakan senjata, bantuan dana dan dukungan politik, supaya Jenderal Soeharto dan sekutunya mengetahui bahwa mereka mendapat dukungan penuh, walaupun dukungan diberikan diam-diam. Saat itu, untuk Amerika, terang-terangan mendukung Soeharto dan tentara Indonesia melawan Sukarno, mengandung resiko politik tinggi.
Simpson juga bersaksi bahwa Amerika sepenuhnya sadar akan rangkaian pembunuhan yang terjadi dan jumlah orang yang tewas selama pembunuhan berlangsung. Amerika tidak protes atau berusaha menghentikan peristiwa tersebut dan malah membantu pemerintah Indonesia dengan menyediakan apapun yang dibutuhkan untuk menghancurkan Partai Komunis Indonesia. Padahal mereka tahu benar bahwa bantuan digunakan juga untuk membunuhi rakyat tak bersenjata. Dari dokumen yang dipublikasikan, pemerintah Amerika mulai mendukung militer Indonesia sejak akhir Oktober 1965.
Pemerintah Inggris, seperti juga Australia, melakukan operasi propaganda rahasia mendukung tentara Indonesia waktu itu. Pemerintah Jepang memberi dukungan dana, juga sejumlah negara Barat yang meyediakan bantuan intelijen, bahkan juga pemerintah Uni Soviet pada waktu itu. Pada masa terjadi konflik antara Uni Soviet dengan Cina soal ideologi komunisme, tidaklah mengherankan kalau Indonesia yang lebih dekat dengan Cina menjadi sasaran Uni Soviet.
Selama 50 tahun studi G30S telah berkembang pesat dengan dibukanya berbagai arsip di AS, Inggris, Australia, Rusia, Jerman, Jepang, dan Tiongkok. Bermunculan pula para peneliti mengenai tema ini di sejumlah negara, seperti di Belanda, Jepang, dan terutama Australia, selain—tentu saja—dari Indonesia sendiri. Bulan September 2015 di Jakarta dipresentasikan laporan penelitian yang dikerjakan tim peneliti Universitas Waseda, Tokyo, Jepang. Salah seorang peneliti Jepang, sejarawan senior Aiko Kurasawa mengatakan bahwa Jepang tidak terlibat dalam peristiwa G30S. Namun Jepang adalah termasuk negara yang paling diuntungkan dengan peristiwa 1965 yang memakan korban sampai 500.000 orang. Jepang menjadi negara investor pertama pada awal Orde Baru. Hal ini agar disadari pula oleh pemerintah dan masyarakat Jepang.

Diharapkan negara-negara asing yang terlibat dalam tragedi 1965 atau yang diuntungkan oleh peristiwa tersebut untuk membantu Indonesia dalam penyelesaian masalah HAM berat masa lalu, misalnya dalam pendanaan program pemulihan trauma para korban. (Dr Asvi Warman Adam, sejarawan)

TENTANG INTERNATIONAL PEOPLE’S TRIBUNAL

Kesaksian dibalik tirai hitam

PERNYATAAN JAKSA PENUNTUT TODUNG MULYA LUBIS PADA PEMBUKAAN TRIBUNAL RAKYAT INTERNASIONAL 1965
BY WEBMASTER · NOVEMBER 22, 2015

Todung Mulya Lubis, Den Haag 2015

Todung Mulya Lubis, Den Haag 2015
Majelis Hakin Yang Mulia,
Perkenankan saya mengawali pernyataan ini dengan sebuah pertanyaan sederhana: Mengapa kami di sini? Sangat penting menjawab pertanyaan ini secara jujur, karena dengan demikian kami bisa mengetahui apa yang diharapkan, apa yang bisa dicapai dan bagaimana mengatasi semua tantangan
yang mungkin akan kami hadapi.
Dari Jakarta yang jauh saya datang bersama tim jaksa penuntut. Kebanyakan saksi dan saksi ahli datang dari berbagai kota lain di Indonesia. Demikian pula para hakim terhormat datang dari berbagai negara. Penyelenggara kebanyakan datang dari Jakarta dan mempunyai sekretariat di Belanda.
Tak terhitung jumlah jam yang kami habiskan untuk mempersiapkan diri untuk tribunal ini. Dan saya kira demikian pula Anda telah menghabiskan banyak waktu untuk mendalami berkanberkas yang telah kami sertakan. Jelas, kami akan menghabiskan berhari-hari jika bukan berbulanbulan untuk mencerna dan memerika semua berkas, pernyataan dan bukti.
Tidak dapat saya banyangkan, betapa banyaknya tenaga dan emosi yang dibutuhkan untuk merampungkan tugas ini. Dan saya yakin semua ini tidak akan mudah. Kami harus berdamai dengan diri sendiri.
Limapuluh tahun lalu, pada 30 September, tengah malam mulailah pelbagai kekejaman. Sejumlah jendral dibawa ke Lubang Buaya dan dibunuh. Ini terjadi di Jakarta bagian Timur di markas pangkalan udara. Diduga para jendral ini dibunuh oleh anggota-anggota Partai Komunis Indonesia. Ini disebut sebagai usaha penggulingan kekuasaan pemerintahan Presiden Sukarno.
Menariknya, pembunuhan para jendral ini dipakai sebagai pembenaran memburu Partai Komunis Indonesia yang ketika itu dianggap partai militan terbesar. PKI dituduh mendalangi penggulingan kekuasaan yang gagal ini dan penggulingan itu harus dikutuk. Tidak ada satupun alasan membenarkan tuduhan partai ini berada di balik penggulingan kekuasaan, kecuali karena partai ini juga yang di tahun 1940-an berada di belakang gerakan menentang pemerintah yang lebih dikenal dengan Peristiwa Madiun. Walhasil, PKI dinyatakan sebagai musuh rakyat, musuh bangsa dan oleh karenanya harus dihancurkan. Dan tentu saja PKI dipandang sebagai pengkhianat bangsa. Sekali pengkhianat, selalu tetap pengkhianat.
Dalam iklim dan kondisi psikologis semacam inilah terjadi pembunuhan massal terhadap orang-orang yang diasosiasikan dengan PKI. Pembunuhan yang diperkirakan paling sedikit 500.000 jiwa. Menurut Amnesty International mencapai 1.000.000 orang.
Sejujurnya Hakim yang mulia, tidak ada yang tahu berapa jumlah korban yang dibunuh secara bengis oleh tentara dan milisia dari berbagai ormas. Mungkin ini adalah tragedi kemanusiaan dalam sejarah yang masih harus diinvestigasi lebih lanjut. 1965 bukan hanya tentang pembunuhan massal terhadap mereka yang dipandang sebagai komunis atau bersimpati terhadap PKI. Tidak ada yang bisa menyangkal bahwa tak terhitung jumlah orang tidak bersalah yang sama sekali tidak ada hubungan dengan PKI juga dibunuh. Mereka itu mungkin teman, saudara atau istri atau anak yang sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan PKI.
Mereka dibunuh hanya karena diasosiasikan dengan seorang anggota atau simpatisan PKI. Mereka itu bersalah atas dasar asosiasi. Tentara dan milisia yang terlibat pembunuhan massal menjalankan hukum sendiri tanpa melalui jalan konstitusional dan memutuskan: mereka yang langsung atau tidak langsung berhubungan dengan PKI harus dibunuh.
Tidak pernah ada proses peradilan, tidak pernah ada pengakuan dugaan tidak bersalah. Hanya karena mereka diasosiasikan dengan PKI sudah cukup untuk menghukum mereka sebagai komunis dan oleh karenanya layak dibunuh. Tidak perlu proses peradilan.
Dapatkah Anda bayangkan betapa dalamnya kegelapan itu? Itulah tahun-tahun tergelap dalam sejarah Indonesia, tata hukum, hak asasi manusia dan peradaban. Setelah Perang Dunia II, setelah Hitler dan Nazi, pembunuhan massal menyusul peristiwa 1965 di Indonesia, mungkin sekali adalah kekejaman paling dahsyat dalam sejarah manusia. 1965 lebih dari hanya pembunuhan massal. 1965 adalah juga perbudakan, pemenjaraan/ perampasan kebebasan, penganiayaan, kekerasan seksual, penyiksaan, penghilangan paksa, penyiksaan melalui propaganda dan keterlibatan negara-negara lain terutama Amerika Serikat, Inggris dan Australia. Kata-kata tidak menjelaskan besarnya penderitaan jiwa maupun raga yang dialami orang-orang, dan penderitaan itu masih terus berlanjut.
50 Tahun cukup lama. Namun luka dan kepedihan masih segar dalam tubuh para korban, keluarga mereka, anak-anak mereka, cucu mereka bahkan seluruh bangsa. Kebenaran harus disampaikan. Kebenaran harus disampaikan seutuhnya, secara jujur dan murni. Tanpa kebenaran luka tidak akan sembuh.
Sejarah tidak lengkap tanpa mengungkap kebenaran. Sejarah tidak bisa
dicuci bersih. Beban ini ada di pundak kita. Beban akan senantiasa berada di pundak kita jika gagal mengungkap kebenaran. Karena dengan mengetahui kebenaran kita bisa mulai memulihkan luka luka dan penderitaan.
Mungkin berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah prasyarat, bahwa kebenaran harus disampaikan sebelum melangkah mencari keadilan, rekonsiliasi dan memaafkan. Tentu saja tidak ada yang akan melupakan tragedi besar yang menimpa mereka, namun saya percaya mereka akan bisa berdamai dengan masa lalu.
Majelis Hakim Yang Mulia
Seperti saya katakan sebelumnya ada sembilan butir kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh Negara Indonesia, terutama tentara dan aparat negara yang bekerjasama dengan lembaga-lembaga lain. Lebih dari itu dapat dikatakan negara Indonesia melalaikan kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam tatacara hukum internasional. Tiap butir akan dijelaskan dengan pembuktian yang didukung oleh para saksi dan saksi ahli jika diperlukan.
Kami akan menyampaikan tiap butir satu persatu pada majelis hakim yang mulia. Dengan tulus kami berharap hakim-hakim terhormat menerima penjelasan lengkap dan bukti untuk memahami kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan negara Indonesia sejak 1965.
Yang mulia, kejahatan belum berakhir. Beberapa kejahatan masih berlanjut, mereka masih melakukan kejahatan. Stigma pada saudara, istri, anak-anak para korban masih melekat. Stigma menurunkan martabat mereka.
Kami setulusnya berharap para hakim yang mulia dapat memperoleh semua berkas dan bukti untuk bisa mengerti betapa besar dan sistematis kekejaman terhadap kemanusiaan yang terjadi. Hanya dengan demikian para hakim yang terhormat bisa memahami mengapa kami mendakwa Negara Indonesia melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Kini, mungkin pertanyaan pada awal tadi terjawab. Mengapa kami di sini. Kami mencari kebenaran. Bangsa kami mencari kebenaran. Kami telah menunggu lebih dari 50 tahun. Semua usaha mengajak pemerintah memulai investigasi dan tindakan legal tidak membuahkan hasil. Ironisnya kami tidak melihat niat jujur Pemerintah menyelesaikan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia secara sitematis sejak 1965.
Orang-orang yang diasosiasikan dengan 1965 menanggung stigma dan didiskriminasi. Mereka diperlakukan sebagai paria, tidak punya hak. Tidak ada perubahan semenjak kami memasuki Era Reformasi yang konon lebih menghargai demokrasi, penegakan hukum dan hak-hak asasi manusia. Sadar atau tidak sadar sikap: lupakan masa lalu, pandanglah masa depan. Yang sudah, ya sudah. Jangan menengok ke belakang, jangan membuka luka lama. Tapi luka itu belum sembuh. Masih sakit. Harus disembukan dan untuk itu membutuhkan kebenaran. Tidak lelah-lelahnya para korban bersama para aktivis HAM melanjutkan perjuangan untuk mencari kebenaran.
Kami percaya kebenaran tidak bisa disembunyikan. Suatu hari kebenaran akan muncul kepermukaan. Dalam hal ini kami sangat menghargai kesimpulan dalam laporan Komnas HAM tentang kejadian 1965 bahwa telah terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan. Ada cahaya di ujung sana. Dan itu menguatkan kami mencari kebenaran dan keadilan melalui jalan kami. Jalan yang lebih singkat. Inilah yang mengantar kami ke hadapan Majelis Hakim yang mulia.
Kami datang ke sini bukan tanpa menanggung akibat. Sebagai manusia kami gugup dan khawatir. Kami khawatir karena di negara kami yang tercinta semua yang berhubungan dengan kekejaman 1965 masih merupakan tabu, tidak boleh dibicarakan, tidak bisa dipertimbangkan.
Pemerintah menolak membuka diskusi seputar peristiwa ini. Sebagai contoh adalah kejadian di Festival Penulis dan Pembaca di Ubud, Bali. Joshua Oppenheimer tidak diperbolehkan menayangkan filmnya, Jagal dan Senyap.
Tentu saja ada usaha untuk berdiskusi dan mempertujukan film-film itu
namun mereka berhadapan dengan polisi dan mungkin dengan kelompok-kelompok anti komunis yang menamakan diri Front Pembela Islam.
Yang Mulia, kami tidak tahu apa yang akan terjadi dengan kami sepulangnya dari sini. Sangat mungkin kami dituduh menjelek-jelekkan negara, memamerkan keburukan negara dan bangsa, dan oleh karena itu kami dianggap penghianat. Bukan mustahil kami akan diinterogasi dan lebih parah lagi adalah dipenjara.
Kenyataan Presiden Joko Widodo menolak minta maaf mendorong kami menyimpulkan pemerintah tidak mau tahu tentang kekejaman yang terjadi sejak 1965. Demikianlah adanya.
Saya menggarisbawahi kenyataan bahwa waktu mendesak. Kebenaran harus dibuka. Apapun akibatnya. Tolong dipertimbangkan, kebanyakan korban sudah meninggal, mereka yang masih hidup sudah lanjut usia. Waktu mereka terbatas. Oleh karena itu atas nama kebenaran dan keadilan kami harus maju ke tribunal ini dengan harapan menemukannya. Ada cahaya di ujung terowongan.
Akhirnya kami mengharapkan Pemerintah akan mendengarkan dan berupaya setulusnya mencapai rekonsiliasi sejati dengan segala penyelesaiannya. Pada akhirnya kemanusiaan harus dikembalikan, kesalahan harus diperbaiki dan keadilan harus dilaksanakan.
Seperti saya katakan sebelumnya ini bukan tribunal dalam pengertian hukum dan anda bukan hakim yang memiliki segenap wewenang. Kami, tim jaksa juga bukan jaksa dalam arti yang sebenarnya. Namun kami berfungsi dan berjuang bersama untuk menemukan kebenaran serta keadilan.
Harapan kami, keberanian dan kearifan Anda akan menghantar kami ke pelabuhan tempat kami bisa berlayar pulang membawa kebenaran dan keadilan.[]

 

Helen Jarvis, Den Haag 2015

Atas nama kami tujuh orang yang datang ke sini untuk mengerjakan peranan kami dan menjalankan kewajiban sebagai hakim dalam  mahkamah IPT ini , saya ingin mengucapkan kehormatan kami semuanya kepada ibu-bapak yang hadir disini sebagai saksi-saksi dengan tujuan memberi keterangan dan penjelasan mengenai kejadian yang begitu pahit dari 50 tahun yang lalu.

Kami semuanya mengerti betapa sulit dan berat keputusan ibu-bapak datang kesini, begitu jauh dari kampung halaman dan tanah air, supaya membuka secara umum pengalamannya dari zaman lama, 50 tahun lalu, yang begitu pahit dan menyakitkan.

Kami juga sadar bahwa ibu-bapak harus menghadapi dan mengatasi begitu banyak hambatan dan kesulitan dalam perjalanan kesini.

Sekali lagi, terima kasih atas keberanian dan ketetapan hati dari saksi-saksi  semuanya. Tanpa kehadiran ibu-bapak sendiri,  dan tanpa kesaksian para korban selainnya, kami tidak ada bisa menjalankan tugas mahkamah IPT ini.

 

 

The Hague, IPT1965, Komnas HAM

IPT65: Selamat sore Bung. Kita bertemu di arena IPT di Den Haag. Anda tampil sebagai saksi ahli, penampilan Anda di luar agenda dan di luar jadwal. Bisa diceritakan mengapa Anda merasa perlu tampil dan setuju untuk diajak tampil?

Dianto Bachriadi (DB): Saya menjadi pengamat selama dua hari. Selama dua hari itu kita dengar berulang-ulang nama Komnas HAM sering disebut, dokumen Komnas sering disebut dan saya merasa ada beberapa hal yang perlu saya klarifikasi mengenai posisi dan kedudukan dokumen itu. Saya kira itu harus diketahui supaya tidak salah tafsir.

Saya pikir karena saya komisioner saya punya otoritas untuk mengatakan posisi dari sejumlah dokumen dan beberapa hal yang berkenaan dengan kesaksian-kesaksian yang kita dengar selama dua hari ini. Saya pikir penting untuk saya menyatakan diri, saya meminta untuk mengintervensi tribunal ini, dengan signifikasi tadi. Saya ingin memberi klarifikasi tentang beberapa hal yang menurut saya penting untuk diketahui agar tidak terjadi salah tafsir.

IPT65: Apa saja yang ingin Anda klarifikasi?

DB: Tadi persoalan posisi dokumen, proses yang sedang terjadi dari laporan yang sudah kita selesaikan tentang laporan pelanggaran HAM berat yang terjadi tahun 65 itu, yang sudah selesai tahun 2012. Sudah lima tahun dia delay bolak balik – bolak balik Komnas Kejaksanaan dan itu menurut saya penting diketahui karena itu juga berkait dengan signifikasi dari IPT ini.

Peristiwa 65 itu sudah membuka mata kita lebih luas, lebih jauh, dan lebih dalam, dari hasil penyelidikan Komnas bahwa akan pentingnya bangsa kita membuka ruang-ruang untuk pengungkapan kebenaran. Kita bersetuju untuk rekonsiliasi. Tapi proses pengungkapan kebenaran itu harus mendahului dari rekonsiliasi. Dan ini ruang yang tepat.

IPT65: Jadi Anda melihat ini bermanfaat bagi penuntasan masalah rekonsiliasi?

DB: Tentu kalau tidak bermanfaat saya tidak akan datang ke sini.

IPT65: Anda juga ditanya soal status Anda di sini?

DB: Saya komisioner, dan sebagai komisioner tentu saja saya bisa memutuskan untuk melakukan kegiatan yang menurut saya penting menunjang kewenangan tugas yang saya emban berdasarkan Undang Undang. Kita bicara di sini soal penyelesaian pelanggaran HAM berat, kita bicara tentang penyelesaian kejahatan kemanusiaan. Kita bicara tentang pengungkapan kebenaran, kita bicara tentang kemanusiaan. Kita bicara tentang hal-hal yang sangat penting di dalam kemajuan dan penegakan HAM di Indonesia. Saya tidak datang dengan kepentingan politik. Saya tidak berurusan dengan itu. Saya adalah komisioner HAM. Saya bicara hak asasi manusia.

IPT65: Di Indonesia banyak dibicarakan soal status tribunal ini, bagaimana Anda melihat statusnya?

DB: Statusnya baik saja di pandangan saya. Seperti tadi ini adalah ruang-ruang bagi kita sebagai bangsa untuk mengungkapkan kepada khalayak sesuatu yang penting di dalam proses rekonsiliasi. Seharusnya proses itu terjadi di dalam negeri, melalui proses peradilan yang resmi atau melalui proses pengungkapan kebenaran yang memang difasilitasi negara secara terbuka, dan para pihak yang berkepentingan bisa meyatakan apa yang dianggap benar. Kita perdebatkan di situ secara sehat, secara terbuka, jadi kita bisa melihat apa yang terjadi selama bertahun-tahun itu.

Jadi bukan hanya penting untuk HAM tapi juga penting untu anak-anak kita di kemudian hari. Bahwa inilah sejarah bangsa, bahwa tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Tadi ada dikatakan itu semacam menjelek-jelekkan bangsa; semakin kita tutupi ini semakin jelek bangsa kita justru. Apa yang salah dengan sesuatu yang terbuka? Kalau memang kita ingin ada rekonsiliasi, kita terbuka, baru saling memaafkan, baru kita bisa berdamai kita mulai melangkah dengan lega. Tidak ada lagi yang saling bersikeras dengan dendam masa lalu.

IPT65: Lalu bagaimana menurut Anda minat yang ditunjukkan terutama oleh majelis hakim tribunal ini yang bukan orang Indonesia, terhadap apa yang terjadi di Indonesia?

DB: Itu yang ingin saya katakan dunia internasional kan juga tidak tutup mata terhadap peristiwa itu. Di sini banyak ahli, banyak yang sudah melakukan riset, penelitian. Ada profesor, doktor yang kualifikasinya tidak diragukan lagi. Kualitas informasinya sudah tidak diragukan lagi. Dan dengan pengetahuan mereka, mereka ingin membantu proses pengungkapan kebenaran itu. Para hakim yang berasal dari luar mereka memiliki concern. Concern mereka adalah pengungkapan kebenaran. Itu sesuatu yang membantu. Kenapa kita harus menghindar dari itu?

IPT65: Jadi masalah ahwa ini adalah langkah-langkah menghianati bangsa itu tidak ada maknanya menurut Anda ya?

DB: Itu aneh menurut saya. Pertama mungkin kurang memahami apa maksud dan pegertian people’s tribunal, pengadilan rakyat. Yang kedua, ada hal yang penting yang tidak hendak dilakukan. Persoalannya sederhana, soal pengungkapan kebenaran. Tapi kalau tidak hendak dilakukan malah jadi pertanyaan malah jadi pertanyaan.

Demikian penjelasan Dianto Bachriadi, salah seorang komisioner Komnas HAM yang hadir pada sidang IPT65, Tribunal Rakyat Internasional yang hari-hari tengah bersidang di Den Haag, Negeri Belanda.[]

Sambutan Koordinator Umum IPT 1965

Nursyahbani Katjasungkana, The Hague 2015

Sambutan Koordinator Umum Yayasan IPT 1965

pada Pembukaan International People’s Tribunal
tentang Kejahatan terhadap Kemanusiaan tahun 1965 di Indonesia
10-13 November 2015.

Ibu-ibu dan Bapak-Bapak,

Tahun ini persis 50 tahun lalu halaman hitam sejarah Indonesia pasca kolonial berawal: pembunuhan massal ratusan ribu warga tak bersalah, pemenjaraan besar-besaran dalam kondisi tidak berpri kemanusiaan, penyiksaan, pembudakan, penghilangan paksa, kekerasan seksual dan bentuk-bentuk penganiayaan lain.

Ribuan intelektual muda yang paling menjanjikan menjadi eksil. Partai Komunis Indonesia (PKI) dihancurkan. Diktator militer di bawah pimpinan Jenderal Suharto membatasi dengan ketat hak-hak asasi warga Indonesia. Sampai saat ini impunitas para pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan ini masih berlaku dan para korban belum dipulihkan haknya, malah mereka dianggap bersalah atas penderitaan yang dialaminya sendiri dan keluarganya.

Bukan hanya impunitas, tetapi penganiayaan juga masih berkelanjutan. Milisi masih diperbolehkan atau didorong untuk membubarkan pertemuan para korban di Yogyakarta, Bukittinggi dan Solo; seorang warga negara Swedia dan eksil Indonsia dan seorang anggota jaringan IPT dideportasi setelah mengunjungi kuburan massal tempat ayahnya dimakamkan.

Jurnal seorang mahasiswa yang didedikasikan untuk peristiwa 1965 di Salatiga dirampas dan dibakar. Para pembela HAM masih terus menerus diganggu dan dua minggu lalu acara peluncuran buku, pameran dan pagelaran film tentang periode itu yang dijadwalkan pada Festival Penulis dan Pembaca di Ubud Ubud Writers’ and Readers’ Festival terpaksa dibatalkan karena diancam pencabutan izin event secara keseluruhan. Mahasiswa Indonesia yang mau menjadi relawan Tribunal ini sempat diancam akan dicabut beasiswanya. Jadi, hak-hak yang dijamin UUD bagi warga Indonesia, hak kebebasan berpendapat dan berorganisasi tidak dilindungi.

Kampanye propaganda yang menghasut tentara dan milisinya untuk melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan masih belum resmi dibantah. PKI masih digambarkan sebagai anti agama, penghancur negara dan pendorong penyimpangan seksual.

Para pembela HAM pun saat ini masih dituduh komunis gaya baru. Buku-buku sejarah masih penuh kebohongan seperti sejak pembunuhan para jenderal pada 1 Oktober 1965. Berapa besarnya pembunuhan massal tidak diketahui, negara tidak merasa bertanggung jawab sama sekali terhadap kejahatan massal yang dilakukan di bawah jurisdiksinya. Negara-negara lain yang mengetahui pembantaian besar-besaran saat itu tidak berbuat apa pun untuk menghentikannya, yang memang mensuplai kebutuhan-kebutuhan tentara untuk melakukan tugas kriminal, juga tidak merasa bertanggung jawab.

Upaya nasional untuk mencari kebenaran yang mendahului rekonsiliasi masih gagal. Laporan Komnasham tahun 2012 tentang enam daerah yang semestinya bisa dijadikan landasan untuk mencari kebenaran dan keadialn dan melakukan rekonsiliasi tidak ditindaklanjuti oleh Kejagung. Laporan lengkap masih belum diterbitkan dan isinya disembunyikan .

Sampai hari ini rakyat Indonsia masih menolak hak terhadap kebenaran, keadilan, pemulihan dan jaminan untuk tidak terjadi lagi. Remaja Indonesia dibesarkan dengan kebohongan dan kejahilan. Stigma terhadap kakek nenek dan orang tua mereka diwariskan ke generasi ketiga. Kini tiba saatnya untuk memutus lingkaran syetan penolakan, distorsi, tabu dan kerahasiaan tentang peristiwa 1965. Dalam sejarah kebohongan selalu terbongkar. Kebenaran tidak bisa terus menerus disembunyikan.

Oleh karena itu, korban langsung kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi setelah 1 Oktober 1965, baik yang tinggal di dalam maupun di luar Indonesia, dan keluarganya, didukung oleh para pengacara HAM, aktivis, artis, jurnalis dan peneliti yang telah lama menekuni periode tersebut, berkumpul untuk mengangkat kasus-kasus kejahatan terhadap kemanusiaan ini ke tingkat internasional. Kami mendirikan Yayasan IPT 1965 untuk menyelenggarakan Pengadilan Rakyat Internasional mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan pada tahun 1965 di Indonesia. Kami berhasil mengumpulkan bahan untuk dibawa ke Tribunal, untuk dipertimbangkan tanpa rasa takut atau keberpihakan.

Di tribunal ini para korban bisa berbicara terang-terangan. Mereka sangat lama ditutup mulutnya. Bahan-bahan yang dikemukakan di depan Tribunal akan menunjukkan kepada publik kasus-kasus pembunuhan massal dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan setelah 1 Oktober 1965. Tribunal akan membantu membuka ruangan bagi debat publik tentang sejarah Indonsesia, tentang ambisinya pasca zaman colonial, tentang upayanya untuk membangun masyarakat adil, tentang upayanya untuk menegakkan hukum. Kami, orang-orang yang mendirikan Tribunal ini mengatakan: Jangan terulang lagi!

Tanpa kompromi kami menyatakan dengan tegas harapan kami, bahwa keadilan adalah mungkin di Indonesia dan HAM serta hukum akan diakui dan dihormati.

Tujuan kami adalah untuk mendorong proses penyembuhan. Untuk membantu Indonesia mewujudkan tujuan yang dinyatakannya sendiri dan agar Indonesia berpotensi menjadi negara di mana para generasi penerus bisa hidup damai dan sentosa. Oleh karenanya kebenaran harus ditegakkan. Luka di sejarah Indonesia terlalu dalam.

Pola kekerasan dan penindasan tertanam kuat di dalam aparat keamanan dan direstui oleh kelompok-kelompok politik dan sosial-ekonomi yang berkepentingan. Selama sejarah Indonesia terpelintir dalam benak rakyat dan dalam sistem pendidikannya, Indonesia tidak akan bisa belajar dari kesalahannya di masa lalu sehingga tidak ada jaminan kekerasan tidak akan terulang lagi.

Sebagai koordinator umum Yayasan IPT 1965 yang didirikan pada 2014 saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah bekerja dan masih bekerja keras untuk memungkinkan Tribunal dibuka hari ini.

Terutama saya ucapan terima kasih kepada panel hakim: Mireille Fanon- Mendès-France, Cees Flinterman, John Gittings, Helen Jarvis, Geoffrey Nice, Shadi Sadr dan Zak Yacoob

Para jaksa kita: Todung Mulya Lubis (ketua), Antarini Arna, Bahrain Makmun, Uli Parulian Sihombing , Silke Studzinsky, Sri Suparyati, Agung Wijaya

Panitra kita, Szilvia Csevar

Panitia penyelenggara: Helene van Klinken (koordinator relawan, dan sekretariat), Annet van Offenbeek (anggota panitia penyelenggara, dan keamanan), Lea Pamungkas( koordinator tim media di Belanda), Ratna Saptari (anggota panitia penyelenggara, anggota editor laporan penelitian) Dolorosa Sinaga (tim media dan seni di Jakarta), Sri Tunruang ( bendahara), Artien Utrecht (anggota panitia penyelenggara ), Sri Lestari Wahyaningrum ( koordinator tim Indonesia, editor laporan penelitian), Saskia Wieringa (ketua Yayasan IPT, koordinator laporan penelitian)

Dewan penasehat kita: Syamsiah Achmad, Jan Breman, Martha Meijer, Nico Schulte Nordholt, Joshua Oppenheimer, Jan Pronk, Indai Sajor, Frederiek de Vlaming, Abram de Swaan, Galuh Wandita, Ben White, Herlambang Wiratraman.

Ucapan terima kasih khusus saya sampaikan untuk para saski dan saksi ahli yang mau bersaksi untuk mendukung dakwaan. Karena mereka berani menyampaikan kesaksian di Tribunal untuk membongkar kejahatan terhadap kemanusiaan.

Terima kasih juga kepada para anggota Tim Media dan sukarelawan lainnya.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada mereka yang telah menyumbang lewat kampanye crowd finding dan para penyumbang lainnya.

Tribunal ini didedikasikan terutam bagi para korban dan keluarganya, termasuk mereka yang terbunuh dan hilang. Juga kepada generasi penerus dengan harapan agar mereka lebih bisa menilai sejarah masa lalu negerinya. Keadilan buat para korban berarti keadilan bagi masa depan Indonesia.

Nursyahbani Katjasungkana SH

TENTANG INTERNATIONAL PEOPLE’S TRIBUNAL

KEPALA BIN ANGGAP PENGADILAN RAKYAT DI DEN HAAG BAGIAN DARI DEMOKRASI
Kamis, 12 November 2015 | 18:09 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Badan Intelijen Negara Sutiyoso menganggap Pengadilan Rakyat Internasional (IPT) yang digelar di Den Haag, Belanda, sebagai bentuk berdemokrasi.
Sutiyoso mengajak agar Indonesia tidak perlu bersikap berlebihan soal digelarnya pengadilan itu.
“Itu pun kita tidak mengakui, saya kira pemerintah Belanda juga,” ujar Sutiyoso, saat ditemui di Ancol, Jakarta Utara, Kamis (12/11/2015).
“Di alam demokrasi seperti ini, membiarkan saja bukan berarti memihak ke mereka. Jadi kita tidak perlu bersikap berlebihan dengan menanggapi soal di sana,” ujarnya.
BIN sendiri, menurut Sutiyoso, sejak awal telah mengetahui siapa penggagas dibentuknya pengadilan yang mengadili kasus pelanggaran hak asasi manusia tahun 1965 di Indonesia.
Namun, Pemerintah Indonesia tidak dapat melarang atau mencegah hal itu dilakukan. Menurut Sutiyoso, berbagai putusan yang dikeluarkan pengadilan tersebut juga bukan keharusan untuk diikuti.
Pertimbangan soal tragedi 1965 hanya dapat dipahami oleh pihak internal.
Sutiyoso optimis bahwa Indonesia tidak akan dikecam jika tidak mengikuti putusan Pengadilan Rakyat Internasional. Menurut dia, publik internasional akan memahami hal tersebut. Apalagi, bukan Indonesia saja yang dituduh melanggar HAM di masa lalu.
“Banyak negara lain, seperti peristiwa di Vietnam, di Afganistan, peristiwa zaman dulu, saat Belanda kepada kita juga banyak kalau mau diungkap,” kata Sutiyoso.
Menurut Sutiyoso, pemerintah telah sepakat dengan mekanisme rekonsiliasi untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia.  “Melalui rekonsiliasi, itu saja lah pegangannya. Sudah, masa lalu itu sudah kita tutup saja,” kata mantan Pandam Jaya tersebut.
Penulis : Abba Gabrillin
Editor
: Bayu Galih
Pembantaian 1965 di Indonesia: Apa Yang Diketahui Amerika Serikat?
Margaret Scott

 

alt

Ilustrasi gambar oleh Yayak Yatmaka

DALAM pertemuannya dengan Joko Widodo, presiden Indonesia yang diterimanya di ruang kerjanya, Oval Office, minggu yang lalu, saya melihat adanya beberapa persamaan antara presiden Barack Obama dengan Joko Widodo,. Keduanya persis seusia, dan Widodo, yang sering dipanggil Jokowi, tampak seperti versi lebih pendek dan lebih kurus dari Obama. Persamaan lainnya: keterkaitan pribadi dengan salah satu pembantaian paling buruk di dunia sejak Perang Dunia II. Pada akhir tahun 1960an, Obama tinggal bersama ibunya di Jakarta, persis pada tahun-tahun ketika pembunuhan terhadap ratusan ribu orang yang diduga sebagai Komunis, sebuah pembersihan yang dirancang secara cermat yang pada akhirnya membawa rejim Orde Baru yang didukung AS ke puncak kekuasaan; Jokowi dibesarkan dalam kemiskinan di Jawa Tengah, di dekat sebuah sungai yang pada tahun 1965 dipenuhi dengan mayat-mayat.

Seperti yang sudah terjadi, sekumpulan dokumen-dokumen intelijen baru saja di-deklasifikasi oleh CIA pada musim gugur ini, yang membuka kesempatan untuk mengkaji kembali kejadian-kejadian tersebut, termasuk keterlibatan AS didalamnya. Selain itu, Jokowi yang mulai menjabat presiden sejak tahun lalu, adalah seorang presiden pertama yang berasal dari luar lingkaran oligarki dan elit-elit politik yang memang sudah tumbuh selama beberapa dekade semasa Orde Baru dan bahkan terus berkembang setelah kejatuhannya pada 1998. Di masa kampanyenya, Jokowi berjanji akan membentuk pemerintahan yang terbuka dan pluralis kepada 250 juta penduduk Indonesia, yang tersebar di 17,000 pulau dan yang merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Banyak pihak berharap bahwa reformasi yang dibawa oleh Jokowi akan mencakup penanganan terhadap pembantaian yang telah berusia lima puluh tahun ini. Pertanyaannya, apakah Obama siap untuk mendukung Jokowi, yang administrasi pemerintahannya terganggu oleh perlawanan keras terhadap penyelesaian untuk mengatasi apa yang terjadi pada tahun 1965?

Pembantaian massal di Indonesia adalah saat-saat genting dalam Perang Dingin. Subuh hari pada 1 Oktober 1965, enam jendral Indonesia dibunuh oleh sekelompok perwira-perwira muda yang mengaku hendak menghentikan pengambilalihan kekuasaan oleh ‘Dewan Jendral’ yang didukung CIA. Gerakan ini direncanakan dengan sangat buruk dan berantakan hanya dalam waktu dua puluh empat jam. Ketika itu, Indonesia dipimpin oleh Sukarno, seorang kiri revolusioner romantik yang kemudian menjadi otokrat. Negeri ini juga memiliki Partai Komunis terbesar ketiga di dunia, Partai Komunis Indonesia (PKI), yang memiliki kurang lebih tiga juta anggota. TNI-Angkatan Darat dan pemerintahan AS segera menuduh PKI yang berada di balik kudeta ini. (Ada banyak hal yang kita belum tahu tentang rangkaian peristiwa ini, akan tetapi, ketua PKI, D.N. Aidit, paling tidak mengetahui adanya usaha kudeta ini; tidak lama kemudian dia dibunuh oleh TNI-Angkatan Darat). Dengan mengambil kesempatan untuk menjatuhkan Sukarno dan menggulung komunisme, TNI-Angkatan Darat melancarkan kampanye dengan kekerasan yang mengakibatkan kira-kira lima ratus ribu hingga satu juta orang yang diduga Komunis dibunuh – tidak ada yang tahu persisnya.

Pembunuhan enam jenderal, dan cerita-cerita rekayasa bahwa mereka disiksa terlebih dahulu oleh perempuan-perempuan Komunis, dipakai untuk meningkatkan perasaan anti-Komunis. Hanya dalam beberapa hari, TNI Angkatan Darat bersama milisi-milisinya menyebar ke seantero kepulauan ini, menahan siapa saja yang terkait dengan PKI berserta organisasi-organisasi buruh dan taninya. Kemudian, biasanya pada malam hari, mereka yang ditahan dibawa keluar dan ditembak, dipenggal kepalanya, atau ditikam hingga mati. Milisi-milisi binaan TNI-Angkatan Darat umumnya yang melakukan pembantaian ini, yang anggota-anggotanya berasal dari preman-preman atau pemuda anggota dua organisasi Muslim di negeri ini. Para korban dikuburkan secara massal atau dibuang begitu saja ke sungai. Banyak cerita-cerita mengerikan tentang sungai-sungai ini di Jawa, Sumatra, Bali, yang penuh sesak dengan mayat sehingga air berubah menjadi merah.

Untuk administrasi pemerintahan Lyndon Johnson, pertumpahan darah ini merupakan sebuah tonggak kemenangan, yang mengubah perimbangan kekuasaan di Asia Tenggara. Akan tetapi, untuk rakyat Indonesia ini adalah saat-saat mengerikan. Selain pembantaian tersebut, ratusan ribu orang lainnya dijebloskan ke dalam penjara, dan keluarga mereka bersama dengan keluarga korban pembunuhan secara resmi dikucilkan. Ketika pembunuhan berakhir, orang-orang Indonesia hidup dibawah pemerintahan militer pimpinan Jendral Suharto, yang menyebarkan mitos ciptaan bahwa TNI-Angkatan Darat menyelamatkan bangsa ini dari kaum Komunis yang ateis. Tidak ada yang berani untuk berbicara tentang apa yang sebenarnya terjadi.

Pada tahun 1967, Obama yang berusia enam tahun pindah ke Jakarta bersama ibunya, Ann Dunham, persis ketika Suharto sedang mengonsolidasikan pemerintahannya yang kejam itu. “Sindiran-sindiran, selain setengah bisik-bisik; begitulah yang didapati ibu saya ketika kami tiba di Djakarta kurang dari setahun setelah terjadinya salah satu operasi penindasan yang lebih cepat dan menyeluruh dalam jaman modern,” demikian Obama menulis dalam memoarnya, Dreams of My Father. “Ide ini menakutkan ibu saya, pikiran bahwa sejarah bisa seluruhnya ditelan begitu saja.”

scoot1
Presiden Indonesia Joko Widodo dan Presiden AS Barack Obama di Gedung Putih,
Washington, DC, 26 Oktober 2015.

Akan tetapi, sejak akhir tahun 1990an, ada peningkatan usaha-usaha untuk menemukan kembali sejarah tersebut. Pada 1998, Indonesia bangkit melawan Suharto, yang kediktatoran militernya berlangsung selama 32 tahun. Gerakan ini, yang dikenal dengan nama reformasi, dan kejatuhan Suharto, membawa pada penelisikan baru terhadap peristiwa-peristiwa tahun 1965. Banyak orang Indonesia memberontak terhadap hal-hal tabu dalam membicarakan pembantaian massal, yang mulai mereka selidiki lewat jurnalisme, buku-buku, dan film-film. Pada tahun-tahun terakhir ini, berbagai organisasi lokal juga berusaha untuk menemukan lokasi-lokasi kuburan massal dan memberikan bimbingan kepada para penyintas. Semua usaha ini dibantu oleh dokumen-dokumen milik Amerika. Pada tahun 2001, sekalipun ada usaha dari CIA untuk mencegahnya, AS membuka dokumen-dokumen Hubungan Luar Negeri Amerika Serikat 1964-1968, sekumpulan dokumen Departemen Luar Negeri termasuk didalamnya dokumen-dokumen rahasia tentang pemerintahan pada periode itu. Di sana digambarkan bagaimana pejabat-pejabat AS mendorong pemusnahan PKI, dengan memberikan bimbingan secara rahasia dan mendorong TNI-Angkatan Darat untuk menyelesaikan pekerjaannya.

Akan tetapi dokumen-dokumen tersebut tidak mengungkapkan kapan perencanaan pembantaian massal itu dibikin, dan kapan AS tahu akan keberadaannya. Beberapa dari pertanyaan tersebut kini terfokus lebih tajam dengan dibukanya lebih banyak dokumen-dokumen CIA pada 16 September, termasuk, untuk pertamakalinya, catatan-catatan tentang apa yang diberitahu oleh CIA kepada Presiden Johnson ketika kudeta yang gagal tersebut menjadi alasan untuk melakukan pembunuhan massal. Didorong oleh keputusan pengadilan, CIA membuka Briefing Harian Presiden pada periode tahun 1961 hingga 1969 yang sebelumnya ditutupi, sesuatu yang dianggap sebagai informasi intelijen yang paling penting dan paling dirahasiakan. Dokumen-dokumen ini memang tidak mengubah dasar cerita tentang 1965 yang telah kita ketahui, tetapi dokumen-dokumen ini juga memberikan bukti terbaik hingga saat ini tentang bagaimana AS mendorong pemusnahan kaum Komunis dan pendukung-pendukung Sukarno yang pro-Cina.

Sekalipun dalam kenyataannya saat itu AS sedang meningkatkan keterlibatannya di Vietnam, Indonesia berada pada urutan pertama dalam brifing harian presiden, mulai dari saat kegagalan kudeta itu pada awal bulan Oktober hingga akhir November tahun itu. Membaca brifing- brifing pada periode ini, membawa kita tenggelam pada analisis administrasi pemerintahan Johnson yang menggambarkannya sebagai sekarang-atau-tidak-sama sekali (kesempatan) “untuk menggulung kaum Komunis” di Indonesia, sebagaimana dinyatakan pada brifing tanggal 4 Oktober. (Ini adalah kurun waktu yang sama yang dijelajahi dalam film-film buatan Joshua Oppenheimer, The Act of Killing [2012] dan The Look of Silence [2014] – yang pertama melalui mata si penjagal dan kedua melalui mata korbannya).

Hari demi hari, Presiden Johnson mendapat laporan terkini tentang gerakan tentara Indonesia melawan kaum Komunis, namun dengan sedikit sekali menyebutkan terjadinya kekerasan didalamnya. “Dari semua indikasi,” demikian brifing harian tanggal 6 Oktober menyebutkan, “para pimpinan Angkatan Darat tampaknya ingin sekali untuk memusnahkan kaum Komunis dan makin waspada terhadap Sukarno sendiri.” Dua hari berikutnya, Johnson diberitahu bahwa “kekuatan para jenderal dalam melawan kaum Komunis masih harus dimantapkan,” dan kemudian ada lima baris dihilangkan. Beberapa brifing menyebutkana terjadinya penahanan-penahanan dan sweeping oleh tentara pada malam hari, namun tidak ada satupun disebutkan adanya pembantaian massal yang berlangsung selama beberapa bulan.

Koran-koran Indonesia tidak melaporkan tentang pembantaian ini juga. Koran The New York Times dan The Washington Post mencatat bahwa terdapat laporan tentang pembunuhan rahasia yang terorganisasi terhadap mereka yang diduga Komunis, akan tetapi Angkatan Darat mengurung pada koresponden asing ini di Ibukota selama beberapa bulan. Hingga bulan Desember, Indonesia tidak lagi menjadi nomor satu dalam brifing-brifing itu, namun tetap tampak secara teratur, dengan laporan berlanjutnya pertarungan kekuasaan Angkatan Darat dan Sukarno, yang masih menganggap dirinya sebagai ‘presiden seumur hidup’ dan tetap didukung karena popularitasnya sebagai pemimpin Indonesia di masa perjuangan kemerdekaan melawan Belanda. Sebagian besar brifing dari bulan Desember hingga Maret menggambarkan secara pelan tapi pasti naiknya kekuasaan orang kuat AD, Jendral Suharto.

Pada 12 Maret 1966, Indonesia kembali memimpin dalam brifing harian. “Saat ini, tentara Angkatan Darat sudah mengendalikan situasi, namun terlalu dini untuk menganggap bahwa Sukarna sudah jatuh untuk selamanya. Rakyat di Djakarta jelas tampak bersama militer dan ibukota dilaporkan tenang,” demikian brifing tersebut. “Masih harus ditunggu apakah tentara Angkatan Darat akan segera bergerak untuk mengonsolidasikan posisinya. Tanda-tanda awal kelihatannya menjanjikan; Partai Komunis akhirnya dinyatakan terlarang.” Pada titik ini, pembantaian besar-besaran umumnya telah berakhir.

Karena dokumen-dokumen yang dibuka ini terkena sensor besar-besaran, banyak rahasia yang tetap tidak terungkap. Obama akan membuat demokrasi Indonesia yang rentan ini jauh lebih baik dengan membantu Jokowi melonggarkan sejarah yang masih banyak dan tersembunyi ini, termasuk berbagai dokumen rahasia seperti laporan harian CIA – yang mungkin akan memberi indikasi berapa banyak jenderal-jenderal tersebut memberitahu CIA dan bagaimana reaksi AS terhadapnya. Namun ini tampaknya mustahil, karena deklasifikasi lebih jauh membutuhkan permintaan yang kuat dari pemerintah Indonesia atau dari sebuah komisi kebenaran.

Ini semua tidaa terlalu menguntungkan untuk Indonesia, yang telah dengan perlahan telah menciptakan politik demokrasi sejak 1998. Tujuhbelas tahun kemudian, Indonesia dan Jokowi terjebak dalam kekacaubalauan yang dramatik namun telah bisa diduga sebelumnya: sebuah semangat berdemokrasi yang harus terus berjuang untuk hidup berdampingan dengan oligarki yang sudah mengakar dan elite politik yang korup. Salah satu alasannya adalah sekalipun Suharto telah lama pergi, sebagian besar elite pada masa kediktatoran Orde Baru – para jendral, para taipan minyak dan batubara, elite politik dan blantik kekuasaan — telah berkembang. Era reformasi telah membawa persaingan tajam dalam pemilihan langsung dan kegaduhan kebebasan pers, namun tidak mampu menanggalkan impunitas tentara, yang tidak pernah mau menanggapi pembantaian massal tahun 1965.

scoot2

Seorang serdadu mengawal para terdakwa Komunis di Tangerang, di luar kota Jakarta,
1 Desember, 1965.

Pertarungan antara kaum reformis dan peninggalan Orde Baru adalah hal yang melatarbelakangi kampanye presiden Jokowi. Dia besar pada tahun 1960an di sebuah kampung miskin di Solo, sebuah kota di Jawa Tengah; pada 2005 dia menjadi walikota Solo yang sangat populer dan terampil menyelesaikan masalah. Dia adalah wajah reformasi, dan selera humornya, kesederhanaannya, blusukannya yang terkenal ke pasar-pasar, dan cintanya yang unik terhadap musik Heavy Metal telah membuatnya menjadi kesayangan pers Indonesia. Dia melambung ke pentas nasional, menjadi gubernur Jakarta pada tahun 2012, dan kemudian pada 2014 berhasil meraih kursi kepresidenan.

Mereka yang memilih Jokowi memiliki harapan yang setinggi langit untuk menghidupkan kembali perjuangan melawan korupsi, dan bahkan usaha untuk mengadili tentara atas pelanggaran hak-hak asasi manusia. Ada perbincangan sebelum peringatan pembantaian 1965 bulan ini bahwa Jokowi akan menawarkan permintaan maaf resmi kepada para penyintas dan keluarga korban. Akan tetapi, tahun pertama Jokowi menjabat mengungkapkan keterbatasan kekuasaanya. Dia tidak mengontrol DPR, dan bahkan partai yang mencalonkan dirinya menolak untuk mendorong agenda-agendanya.

Kelesuan ekonomi Cina telah melukai ekonomi Indonesia, dan pemerintahan Jokowi berusaha keras menciptakan lapangan kerja, sementara sekitar 40 persen rakyat Indonesia hidup dengan $2 per hari atau bahkan kurang. Bencana asap yang mengerikan telah menutup wilayah ini karena pembakaran hutan untuk membersihkan tanah, sebuah metode yang murah yang seringkali dilakukan oleh orang-orang kuat (oligarchs) dan tokoh-tokoh militer yang punya koneksi kuat agar bisa membangun perkebunan kelapa sawit; dan Jokowi tidak mampu berbuat apa-apa. Dan lewat berbagai langkah politiknya yang keliru, Jokowi telah melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), lembaga produk reformasi yang paling efektif. Angka poll Jokowi telah menurun drastis, dan jajak pendapat akhir-akhir ini memperlihatkan jika saat ini diadakan pemilihan umum lagi, Prabowo Subianto, politisi mapan yang dikalahkannya pada pemilihan yang lalu, akan mampu mengalahkan Jokowi.

Dengan demikian, tidak terlalu mengherankan bahwa pembicaraan tentang komisi kebenaran atau permintaan maaf atas pembantaian ini kemudian berhenti. Bahkan pada bulan Agustus, para pemimpin parlemen mengatakan bahwa mereka akan menentangnya, sedangkan para jendral pada politisi-politisi Islam garis keras mengingatkan bangkitnya komunis gaya baru yang tidak bertuhan. Jokowi mendengarkan pesan itu. Meluruskan 1965 adalah tindakan politik yang sangat beresiko; terlalu banyak orang yang yang menjadi kaya dan berkuasa karena Orde Baru dan mereka tidak tertarik untuk mengkaji ulang mitos yang menjadi dasar Orde Baru tersebut.

Bahkan diskusi-diskusi tidak resmi pembantaian massal tersebut telah memicu reaksi balik dari kelompok politik mapan. Bulan ini, Indonesia menjadi tamu kehormatan pada Frankfurt Book Fair, dan tiga novelis yang paling menyedot perhatian semuanya menempatkan 1965 sebagai pusat fiksi mereka. Pada hari ketika pesta buku ini dibuka, kelompok-kelompok Islam garis keras melakukan protes di Jakarta dan menyatakan bahwa pengarang-pengarang ini secara aktif memperomosikan komunisme. Bahkan acara sastra tahunan yang digelar di Indonesia, Ubud Writers & Readers Festival, yang dimulai tanggal 28 Oktober, dipaksa untuk membatalkan tiga sesi tentang 1965, termasuk pertunjukkan film karya kedua sutradara Oppenheimer dan sebuah panel diskusi dengan novelis Eka Kurniawan, salah seorang pengarang yang tampi di Frankfurt. Polisi mengatakan jika sesi-sesi tersebut tidak dibatalkan, seluruh festival akan ditutup. “Semangat festival adalah tidak mendiskusikan hal-hal yang akan membuka luka lama,” demikian katanya.

Akan tetapi, banyaknya detail-detail baru yang muncul dari pembukaan arsip-arsip baik di Indonesia maupun di Washington mungkin akan membuat sejarah masa lalu yang kelam itu semakin sulit untuk dihindari. Misalnya, Jess Melvin, seorang mahasiswa doktoral dari Australia, baru-baru ini menemukan, dalam arsip-arsip pemerintahan di Aceh, dokumen-dokumen TNI Angkatan Darat, yang mengkonfirmasikan bahwa pembantaian-pembantaian tersebut diorganisir oleh pihak militer lewat sebuah operasi yang sistematis. Menurut Melvin, catatan-catatan tersebut memperlihatkan rantai komando dan perintah militer yang mendorong pembantaian dan pemberian bantuan yang menjelaskan partisipasi orang-orang sipil dalam pembantaian tersebut. “Dokumen-dokumen ini,” tulisnya, “memperlihatkan bahwa kepemimpinan militer mengerti dan menerapkan apa yang mereka namakan ‘pemusnahan PKI’ sebagai sebuah operasi nasional yang disengaja dan terpusat.”

Duta besar Amerika di Indonesia pada waktu itu, Marshall Green, di dalam berbagai wawancara dan memoarnya menyatakan bahwa dukungan rahasia AS kepada tentara Indonesia pada waktu itu hanyalah beberapa walkie talkie dan obat-obatan. Namun dari arsip tahun 2001 dan dari laporan-laporan pers, kita tahu bahwa kedutaan besar Amerika di Jakarta juga memberikan daftar nama-nama anggota-anggota PKI kepada TNI Angkatan Darat – mungkin ada ribuan nama. Dan brifing harian (kepada presiden) juga mengisyaratkan adanya keterlibatan AS yang lebih besar (dalam pembantaian itu). Akan tetapi, cerita yang lebih lengkap hanya mungkin didapat jika ada lebih banyak dokumen AS dan catatan-catatan TNI-Angkatan Darat dibuka untuk umum.

Amerika Serikat telah berbuat banyak untuk membuka rahasia-rahasia Perang Dingin, namun dia bisa berbuat lebih banyak lagi. Perjuangan Indonesia menjadi sebuah negara demokratik dan terhindar dari kembalinya pemerintahan oleh satu orang kuat, sebagian tergantung dari pengetahuan akan sejarah masa lalunya. Obama tahu persis akan hal ini dan, sebagai presiden, dia memiliki kekuasaan untuk membantu mengisi catatan sejarah ini.***

Penulis adalah wartawan Amerika yang menulis tentang Indonesia dan adjunct professor di New York University’s Wagner School of Public Service.

*Diterjemahkan dari judul asli “The Indonesian Massacre: What Did the US Know?”, November 2, 2015 oleh Made Supriatma. From The New York Review of Books Daily. Copyright © 2015 by Margaret Scott. Dimuat ulang di sini dengan tujuan Pendidikan.[]

 

Harian IndoProgress,9 November 2015

TENTANG TRAGEDI KEMANUSIAAN SEPTEMBER 1965

bergelora.com

 

Ucapan Terima kasih dari Angkatan Darat kepada UGM tertanggal 25 Desember 1965, karena telah membantu dalam operasi penumpasan G-30SUcapan Terima kasih dari Angkatan Darat kepada UGM tertanggal 25 Desember 1965, karena telah membantu dalam operasi penumpasan G-30SYOGYAKARTA- Petisi untuk Rektor UGM (Universitas Gajah Mada) Dwikorita Karnawati agar mengakui keterlibatan UGM dalam Tragedi 1965 telah beredar di media sosial. Petisi yang digagas Aliansi UGM untuk Tragedi 1965 itu diunggah Bergelora.com melalui laman change.org dan sedikitnya telah mendapatkan dukungan lebih dari 921 orang, hingga Jumat (20/11).

 

Petisi ini meminta Rektor UGM untuk mengakui keterlibatan civitas akademika UGM dalam Tragedi 1965 dan meminta maaf kepada para korban Tragedi 1965 dan keluarganya, mereka juga meminta agar rektor bisa memastikan bahwa UGM sebagai lembaga yang mengemban amanat kemerdekaan bebas dari kepentingan yang ingin membajaknya demi kekuasaan yang menindas, serakah dan meniadakan rasa kemanusiaan.

Menanggapi petisi tersebut, Dekan Fisipol UGM, Erwan Agus Purwanto berpendapat, UGM perlu melakukan kajian mendalam dan klarifikasi.

“Kalau memang pernah terlibat dan ada kesalahan ya harus meminta maaf,” kata Erwan kepada wartawan, di Pusat Kesenian Kusnadi Hardjosoemantri (PKKH) UGM, Selasa (17/11).

Guna mendalami persoalan itu, lanjutnya, UGM semestinya juga membentuk tim untuk melihat persoalan sebenarnya serta pihak-pihak yang terlibat atau pun menjadi korban.

“Harapannya ada obyektifitas dalam melihat UGM secara utuh, tidak hanya keterlibatannya, tetapi juga UGM menjadi korban,” ucapnya.

Sebelumnya, Rektor UGM Dwikorita Karnawati, di Yogyakarta menanggapi laporan tersebut, mengatakan bahwa ada banyak nama Loekman dan perlunya mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Dalam Pengadilan Rakyat atas Kejahatan Kemanusiaan 1965 di Indonesia) yang berlangsung di Den Haag, Belanda, 10-13 November 2015, nama Prof. Dr. Loekman Soetrisno (alm.) yang merupakan guru besar UGM disebut berkaitan dengan sejarah gelap Tragedi 65.

Penganiayaan dan Pelecehan Seksual
Tintin Rahaju, penyintas Tragedi 1965, saksi korban di IPT 1965 – International People’s Tribunal for crimes against humanity in 1965 menyebut Lukman sebagai penyiksa yang paling kejam. Bahkan, Tintin mengaku pernah dianiaya dan dilecehkan secara seksual dalam interogasi pasca Tragedi 30 September 1965.

Nama Loekman Soetrisno sebagai eksekutor di tahun 65-66 tidak saja muncul dalam kesaksian di IPT 65, tapi juga muncul dalam buku-buku memoar Mia Bustam dan Heryani Busono Wiwoho.

“Yang menyiksa saya, yang paling kejam, boleh saya menyebut namanya?… Boleh saya menyebut namanya? Namanya Lukman Sutrisna,” ujarnya dalam sidang International People’s Tribunal for crimes against humanity in 1965.

Petisi kepada Rektor UGM ini menyebutkan Prof. Dr. Loekman Soetrisno (alm.), guru besar Universitas Gadjah Mada (UGM) yang sering bersuara kritis dan progresif terhadap perkembangan sosial. Namun siapa sangka, namanya ternyata berkaitan dengan sejarah gelap yang diungkap dalam IPT 1965 (Pengadilan Rakyat atas Kejahatan Kemanusiaan 1965 di Indonesia) yang berlangsung di Den Haag, Belanda, 10-13 November 2015.

Tidak tanggung-tanggung, saksi korban, Tintin Rahaju, menyebutnya sebagai penyiksa yang paling kejam. Tintin mengaku pernah dianiaya dan dilecehkan secara seksual dalam interogasi pasca Tragedi 30 September 1965. Nama Loekman Soetrisno sebagai eksekutor di tahun 65-66 tidak saja muncul dalam kesaksian di IPT 65, tapi juga muncul dalam buku-buku memoar Mia Bustam dan Heryani Busono Wiwoho.

Selain peran Loekman Soetrisno, UGM juga dikaitkan dengan piagam yang diberikan RPKAD tertanggal 15 Desember 1965, sebagai yang “telah memberikan bantuan-bantuan bentuk apapun dalam rangka penumpasan Gestapu/PKI di Jawa Tengah”. Piagam ini mengindikasikan bahwa keterlibatan UGM bukanlah sekadar Loekman Soetrisno belaka, melainkan ada peran-peran lain secara kelembagaan.

UGM tentu saja tidak sendirian. Banyak figur publik, lembaga masyarakat, kampus, organisasi keagamaan, yang juga terlibat dalam Tragedi 1965 entah karena dipaksa atau tidak. Namun sayangnya UGM melalui pernyataan rektornya tetap memberikan respon defensif dan “standar” terkait keterlibatan UGM. UGM belum berani memberikan kepemimpinan moral bagi bangsa ini untuk secara tulus mengakui keterlibatan civitas akademika UGM dalam Tragedi 1965. Padahal, rekonsiliasi tanpa keputusan siapa yang salah dan yang benar, tidak akan pernah bermanfaat bagi keadilan sosial.

Pancasila mendapatkan tempat khusus di UGM seperti tersurat lewat syair lagu Himne Gadjah Mada dan Visi UGM. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tentu saja tidak bisa memberi toleransi kepada tindakan penyiksaan dan pembunuhan manusia atas nama apapun. Dan bila memang itu pernah terjadi, inilah saatnya bagi UGM untuk mengakui kesalahan masa lalu demi masa depan kemanusiaan yang lebih adil dan beradab.

Petisi ini meminta Rektor UGM untuk:

1. Mengakui adanya keterlibatan civitas akademika UGM dalam Tragedi 1965 dan meminta maaf kepada para korban Tragedi 1965 dan keluarganya yang menderita karenanya. Civitas akademika UGM yang sekarang harus mengambil alih tanggung jawab moral untuk menyampaikan pengakuan dan penyesalan. Dengan cara ini, UGM akan dicatat sebagai lembaga yang mengedepankan akal budi dan hati nurani demi penuntasan konflik di negeri ini. Langkah ini juga akan mendorong adanya rekonsiliasi yang memutus rantai kekerasan dan dendam. Kepemimpinan moral dari Gus Dur dan Walikota Palu Rusdy Mastura layak menjadi teladan bagi rektor UGM.

2. Memastikan bahwa UGM sebagai lembaga yang didirikan untuk mengemban amanat kemerdekaan bebas dari kepentingan yang ingin membajaknya demi kekuasaan yang menindas, serakah dan meniadakan rasa kemanusiaan. Dalam hal ini patut dicatat betapa UGM pernah dihuni oleh akademisi progresif yang berani mengambil risiko demi kemajuan bangsa.

Alumni UGM dan siapapun, di manapun juga, yang peduli pada perdamaian bagi bangsa ini, kami mohon dukungannya bagi petisi ini. (Hari Subagyo)

TENTANG INTERNATIONAL PEOPLE’S TRIBUNAL

TRIBUNAL RAKYAT INTERNASIONAL: MENOLAK BUNGKAM, MELAWAN IMPUNITAS (BAGIAN 1)

4 November 2015

 Ilustrasi gambar oleh Alit Ambara

 

Kemunculan dan Perjalanan Tribunal Rakyat Internasional

“May this Tribunal prevent the crime of silence”

KALIMAT di atas adalah petikan dari pidato penutup Bertrand Russell, seorang filsuf besar dari Inggris, ketika meresmikan War Crimes Tribunal di London, 13 November 1966. War Crimes Tribunal, atau Tribunal Kejahatan Perang, adalah suatu pengadilan non Negara yang ia gagas bersama karibnya, Jean Paul-Sartre, seorang eksistensialis kiri asal Perancis, dan rekan-rekan lain dari mulai pengacara, aktivis gerakan mahasiswa, ilmuwan, dokter, korban perang, hingga pensiunan tentara Amerika.

Tribunal ini murni merupakan inisiatif masyarakat sipil dari beberapa Negara, dan dilakukan untuk menuntut pertanggung jawaban Amerika Serikat dan sekutunya, termasuk Inggris, Australia, dan Korea, atas perang di Vietnam. Tribunal ini, yang kemudian dikenal dengan Russell’s Tribunal, lantas menginspirasi kemunculan tribunal rakyat di level internasional (biasa disebut International People’s Tribunal) terhadap beragam kasus-kasus kejahatan serius, termasuk kejahatan perang, agresi, genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan di banyak Negara di dunia, termasuk yang berkaitan dengan Indonesia.

Hingga saat ini, lebih dari delapan puluh tribunal rakyat internasional, atau beberapa menggunakan istilah pengadilan warga internasional (International Citizen’s Tribunal) sudah diselenggarakan, baik yang bersifat permanen seperti Permanent People’s Tribunal yang berbasis di Roma, ataupun yang ad hoc berdasarkan kasus-kasus tertentu.

Apa dan bagaimana sebetulnya Tribunal Rakyat Internasional, dan apa kontribusinya terhadap rejim HAM internasional serta narasi besar tentang keadilan? Apa relevansinya terhadap upaya memutus impunitas di Indonesia? Apa pula prospek dan kontribusinya terhadap penguatan gerakan masyarakat sipil dan wacana penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM berat d Indonesia? Hal-hal ini akan menjadi bahasan utama dalam tulisan singkat ini.

Saya akan membagi tulisan ini dalam dua bagian. Tulisan bagian pertama akan mencakup pertanyaan yang pertama, sedangkan tulisan bagian kedua membahas dua pertanyaan lainnya. Masing-masing tulisan akan saya tutup dengan sebuah kesimpulan.

 

Tribunal Rakyat Internasional: Kritik terhadap Sistem dan Politik Hukum Internasional

Salah satu kejahatan yang seringkali diamini banyak orang dan banyak Negara, adalah kejahatan yang diistilahkan oleh Russell sebagai crime of silence, atau kejahatan atas kebungkaman terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Jenis kejahatan ini tidak diatur dalam instrumen hukum baik nasional maupun internasional, tapi pembungkaman dan kebungkaman umumnya selalu menjustifikasi kekuasaan Negara yang sewenang-wenang dan berujung pada impunitas. Seringkali upaya masyarakat sipil yang oposan terhadap rezim penguasa menemui jalan buntu. Tidak saja perangkat hukum dan alat politik yang ada tidak cukup efektif sebagai senjata perlawanan, tapi juga perangkat dan ruang yang ada umumnya dikooptasi oleh rezim penguasa untuk melanggengkan impunitas.

Sasaran perlawanan lantas dialihkan di ruang internasional, dimana perangkat hukum pidana internasional sudah dibentuk dan sudah ada preseden untuk meminta pertanggungjawaban Negara yang telah melanggar hak-hak dasar warganya atau warga negara lain. Sayangnya, di tingkatan internasional pun seringkali tidak efektif membantu perlawanan kelompok oposisi untuk membela keadilan bagi mereka yang ditindas. Sistem hukum pidana internasional mendapat banyak kritikan dari kelompok legalis kritis, realis, poskolonial, dan juga kelompok kiri, terutama dalam kaitannya dengan politik dan kepentingan ekonomi negara-negara tertentu serta keterbatasan implementasinya di tingkatan praksis. Karl Marx, misalnya, termasuk yang memberikan warisan kritik atas institusi hukum borjuis yang menjadi bagian dari kekuasaan yang menindas.[1] Dari sini, Samuel Moyn (2012) mengkritik asas ‘netralitas’ yang diumbar oleh sistem hukum pidana internasional yang pada prakteknya tidak lebih sebagai kamuflase untuk memberi jalan bagi liberalisme untuk menghancurkan perjuangan sosialis dan anti-kolonialisme. Kelompok poskolonial juga melihat ketidak seimbangan kekuasaan antara negara-negara bekas penjajah dan negara-negara yang baru merdeka, yang umumnya adalah negara miskin dan powerless, sehingga sistem hukum internasional malah justru melanggengkan kolonialisme dalam bentuk baru.

Hal ini juga disadari Russell dan kawan-kawan ketika menggagas War Crimes Tribunal.[2] Amerika Serikat dan sekutunya tidak pernah digugat atas kejahatan perang yang mereka lakukan terhadap Vietnam, negara yang baru merdeka, di tahun 1960-an. Kondisi ini bertolak seratus delapan puluh derajat dari komitmen negara-negara “Barat” dalam hal kejahatan berat yang dilakukan oleh Nazi. Pengadilan Nuremberg digelar khusus untuk mengadili Jerman Timur, dalam hal ini Nazi, atas kejahatan genosida terhadap bangsa Yahudi. Berkaca pada Nuremberg Tribunal tersebut, tribunal yang banyak dikritik sebagai pengadilan sang pemenang atas mereka yang jadi pecundang, Russel dan kawan-kawan menggagas sebuah cermin baru untuk masyarakat dunia berkaca pada kejahatan perang yang sesungguhnya. Sebagaimana disampaikan Sartre dalam salah satu sesi tribunal:

You know the truth: in the last twenty years, the great historical act has been the struggle of the underdeveloped nations for their freedom. The colonial empires have crumbled, and in their place independent nations have grown or have reclaimed ancient and traditional independence which had been eliminated by colonialism. All this has happened in suffering, sweat and blood. A tribunal such as that of Nuremberg has become a permanent necessity. I have already said that, before the Nazi trials, war was lawless. The Nuremberg Tribunal, an ambiguous reality, was created from the highest legal principles no doubt but, at the same time, it created a precedent, the embryo of a tradition. Nobody can go back, stop what has already existed, nor, when a small and poor country is the object of aggression, prevent one from thinking back to those trials and saying to oneself: it is this very same thing that was condemned then. In this way, the hasty and incomplete measures taken and then abandoned by the Allies in 1945 have created a real gap in international affairs. We sadly lack an organization which has been created and affirmed in its permanency and universality and which has irreversibly defined its rights and duties. It is a gap which must be filled and yet which no one will fill.[3]

Kalimat terakhir merupakan benang merah dari beragam inisiatif pelaksanaan TRI. Sebuah TRI berperan dalam mengisi kekosongan hukum yang diciptakan oleh negara-negara besar yang kemudian ditinggalkan ketika kejahatan justru dilakukan oleh negara-negara ini terhadap negara kecil. Kekosongan yang sama yang juga ditinggalkan oleh rezim-rezim penguasa di sebuah Negara yang dengan sewenang-wenang melakukan kejahatan berat terhadap warga negaranya sendiri, atau terhadap warga negara lain. Tribunal ini menegaskan pentingnya keadilan formal, dan bahwa keadilan adalah juga suatu hak dan kewajiban bagi masyarakat dunia, tidak hanya terbatas pada otoritas resmi negara atau pemerintah, untuk mewujudkannya.

Tentu saja, sebuah TRI tidak bisa menggantikan formalitas hukum yang hanya mampu disahkan atau dimandatkan kepada Negara. Ini juga kritik utama yang sering ditujukan pada model tribunal masyarakat sipil yang demikian. TRI dinilai tidak memiliki basis formal dalam sistem dan mekanisme resmi yang didukung oleh negara-negara, sehingga tidak mampu mengimplementasikan putusan-putusan yang dibuatnya dalam perangkat hukum yang ada.[4] Meski begitu, TRI punya tiga peran penting: secara prinsip, teori, dan politik.

Secara prinsip, TRI mengadopsi prinsip-prinsip dan mekansime internasional dengan keluaran yang seringkali berbeda dari mekanisme resmi Negara atau lembaga antar-negara yang juga mengadopsi prinsip yang sama. Argumentasi dan putusan didasarkan pemeriksaan terhadap bukti-bukti primer dan sekunder yang didapatkan dari investigasi dan riset yang ketat, serta public hearing atau kesaksian publik yang juga melibatkan saksi-saksi baik pelaku maupun korban. Karena berjarak dengan kepentingan rezim penguasa, dan umumnya mandat didapat dari korban-korban kekerasan, maka hasil dari proses eksaminasi atau pemeriksaan ini lebih mencerminkan prinsip-prinsip keadilan yang dianutnya.

Pemihakan terhadap korban berarti juga merupakan peran teoretis yang difungsikan oleh tribunal, yakni melawan asumsi bahwa Negara melalui representasinya bebas bias dan adil. Pada kenyataannya, senada dengan kritikan Marx, institusi dan sistem hukum seringkali ikut berperan dalam menindas kelompok atau negara tertentu. TRI menegaskan bahwa keadilan sesungguhnya juga merupakan relasi perjuangan atas kekuasaan, dan karenanya hukum perlu memihak pada mereka yang ditindas oleh kekuasaan yang sewenang-wenang. TRI juga membongkar berbagai kelemahan dan keterbatasan dalam sistem hukum yang ada, dan menunjukkan dengan gamblang impunitas yang terjadi lewat upaya-upaya pembungkaman oleh negara. Dengan begitu, TRI mempertanyakan sumber legitimasi dan kepemilikan atas norma-norma hukum internasional dengan menunjukkan berbagai kesenjangan atau kekosongan keadilan yang ada.

 

dadIlustrasi gambar oleh Dadang Christanto

 

Secara politik, peran terbesar TRI adalah membuka ruang artikulasi sekaligus mengesahkan klaim dan pengalaman mereka yang ditindas di saat ruang-ruang resmi negara telah tertutup semua. Tidak saja ruang ini memberi jalan bagi mereka yang ditindas di dalam negeri, tapi juga mereka yang di luar negeri dan bahkan masyarakat dunia ikut mengakuinya.[5] Karena ruang lingkupnya dan penglibatannya yang mendunia, TRI merupakan sebuah gerakan transnasional atau lintas negara yang menggalang dukungan dan kesadaran masyarakat dunia atas kejahatan-kejahatan serius yang dilakukan oleh pemerintah atau Negara, sekaligus mengingatkan perlunya memori bersama untuk mencegah keberulangan di tempat dan masa yang lain. Dalam prinsip demokrasi, penguasa tetap harus mempertanggungjawabkan kekuasaannya kepada rakyat yang memilihnya, dan rakyat inilah yang menjadi anggota masyarakat dunia yang bisa menekan pemerintahnya untuk menghadirkan keadilan. Negara, lewat mekanisme yang resmi, bisa saja mengabaikan sebuah kejahatan dan menegaskan impunitas. Namun, masyarakat sipil internasional dapat memobilisasi gerakan yang luas untuk menolak pembungkaman oleh negara terhadap sebuah ketidak adilan.

Russell Tribunal atas kejahatan perang di Vietnam, terlepas dari berbagai kritik yang menyertainya, adalah salah satu contoh sukses gerakan transnasional lewat mekanisme tribunal non resmi ini. Tribunal ini adalah yang pertama kali di dunia yang menegaskan bahwa Vietnam adalah satu negara, bukan dua, yang baru merdeka, dan menjadi obyek ekspansi imperialisme Amerika Serikat. Kedua, Amerika Serikat, dibantu oleh Australia, New Zealand, dan Korea Selatan menyerang bukan hanya Vietnam, tapi juga Kamboja dan Laos. Dalam serangan ini, negara tetangga seperti Thailand, Filipina dan Jepang juga complicit terhadap serangan brutal Amerika dan sekutunya. Sesi-sesi tribunal dilakukan di beberapa negara, dan mengumpulkan dukungan dari berbagai lapisan. Respon dunia dari tribunal ini adalah pengakuan atas invasi Amerika dan sekutunya, dan dukungan luas untuk pembebasan Vietnam dan mengakhiri perang di Asia Tenggara. Kesuksesan tribunal ini dilanjutkan dengan Russel Tribunal kedua yang diadakan untuk memeriksa dan memberi putusan terhadap kasus pelanggaran HAM berat di Amerika Latin oleh rejim dikatator militer.

Contoh yang lain adalah tribunal rakyat atas pendudukan Palestina oleh Israel. Didukung sepenuhnya oleh Bertrand Russell Foundation, tribunal yang dikenal dengan Russell Tribunal for Palestine (disingkat RToP) ini diselenggarakan untuk menginvestigasi pelanggaran hukum internasional yang mengakibatkan penderitaan bagi rakyat Palestina dan menghalangi hak mereka untuk menentukan nasib sendiri (self determination). Tribunal ini melibatkan seratus enampuluh nama-nama besar di berbagai dunia, mulai dari musisi, artis, peraih nobel, ilmuwan, mantan petinggi PBB, hingga mantan kepala negara, dan juga ratusan lembaga serta organisasi yang mendukung perdamaian dan penyelesaian masalah Palestina. Termasuk juga yang terlibat adalah Carmel Budiarjo, seorang mantan tahanan politik 1965 di Indonesia yang kemudian mendirikan organisasi Tapol di London. Dalam situs RToP disebutkan:

This Tribunal has been named the Russell Tribunal on Palestine. It will reaffirm the supremacy of international law as the basis for a solution to the Israeli Palestinian conflict. It will identify all the failings in the implementation of this right and will condemn all the parties responsible for these failings, in full view of international public opinion.[6]

Kemampuan RToP memobilisir dukungan terhadap penyelesaian masalah Palestina mendesak pengakuan dunia dan PBB atas kejahatan serius yang terjadi di Palestina, sekaligus menolak pembungkaman yang dilakukan oleh negara-negara besar termasuk juga PBB. RToP, dalam putusan akhirnya, menegaskan terbuktinya kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan hasutan ke arah genosida. Meskipun RToP tidak secara eksplisit menyebutkan genosida dalam tuntutannya, namun RToP berpendapat bahwa genosida dapat terjadi karena impunitas terus dibiarkan di tengah kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi dan adanya hasutan langsung ke arah genosida.[7] Israel dan beberapa negara pendukungnya dinilai mengabaikan hukum internasional, dan PBB serta negara-negara di dunia diminta bersikap untuk aksi-aksi illegal yang dilakukan Israel dalam okupasinya di Palestina. Putusan RToP ini adalah pengakuan internasional pertama yang resmi, mengadopsi hukum internasional yang tidak pernah dilakukan oleh negara-negara dan PBB sebelumnya. Pengakuan ini menjadi rujukan resmi dan advokasi jangka panjang untuk penyelesaian masalah Palestina.

Selain RToP, Russell Tribunal juga menginspirasi berbagai tribunal lain. Permanent Peoples’ Tribunal (PPT) adalah salah satunya. Berbeda dengan RToP atau beberapa tribunal lain yang sifatnya per kasus (ad hoc), PPT dibentuk berdasarkan pertimbangan perlunya sebuah mekanisme tribunal masyarakat sipil yang berkelanjutan, yang dapat terus menerus mengakomodir kebutuhan akan keadilan yang terus dibungkam atau tidak mampu dihadirkan oleh negara lewat mekanisme resminya. PPT dibentuk tahun 1979 dan berbasis di Roma, Italia, diinisiasi awalanya oleh pengacara dan senator Italia Lelio Basso dan didukung oleh sejumlah tokoh masyarakat sipil di beberapa negara. PPT mendasarkan dirinya pada Dekalarasi Universal Hak-hak Rakyat (Universal Declaration of the Rights of the Peoples, atau dikenal juga dengan Deklarasi Aljir) dan Kesimpulan Russel Tribunal Kedua tentang Amerika Latin. Hingga hari ini, tidak kurang dari tiga puluh Sembilan kasus sudah digelar oleh PPT di berbagai negara.[8] PPT memeriksa berbagai complain atas dugaan pelanggaran HAM yang diajukan oleh beragam komunitas yang terkena dampak pelanggaran tersebut. Sama seperti TRI lainnya, PPT juga menggunakan format pengadilan formal yang ketat, dan mengeluarkan putusan. Beberapa kasus besar yang selama ini dibungkam oleh negara-egara lewat pemerintah dan institusinya, antara lain kasus genosida Armenia, dan intervensi Amerika di Nikaragua dan Amazon.

 

Kesimpulan

Sejarah mencatat, hanya sedikit saja kasus-kasus kejahatan oleh Negara yang bisa diadili dalam sistem hukum internasional yang ada saat ini. Dengan kata lain, hukum internasional dan domestik tidak selalu dapat memberikan keadilan karena memiliki berbagai keterbatasan dan selalu beririsan dengan kepentingan politik dan ekonomi tertentu. Hukum kemudian menjadi milik penguasa, dan memapankan impunitas serta membuat sebuah kejahatan pembungkaman terhadap ketidak adilan dan penindasan.

TRI menjadi sebuah ide yang dikongkritkan atas pertimbangan kekosongan dan kesenjangan hukum, antara yang normatif dan yang riil. TRI adalah keresahan masyarakat sipil yang muncul dari ambiguitas negara-negara terhadap keadilan. Atas dasar keresahan inilah pilihan TRI mengadopsi sepenuhnya hukum-hukum dan norma yang ada untuk menjadikannya sebuah cermin lain keadilan, yakni keadilan yang memihak pada korban dan kelompok yang tertindas.

TRI, meskipun tidak mendapatkan legitimasi formal dari negara, namun memiliki dampak penting secara teori, prinsip dan politik. TRI tidak saja memberikan ruang bagi korban untuk mereklamasi tuntutannya, tapi juga mampu memberi fondasi dan pengakuan internasional terhadap sebuah kejahatan berat, dan memobilisir solidaritas dunia untuk menekan negara-negara menunaikan tanggung jawab bersama untuk menegakkan HAM dan keadilan. TRI adalah suatu terobosan yang mendasarkan dirinya pada prinsip-prinsip hukum, namun tetap mengedepankan kebutuhan untuk kebenaran, pemulihan untuk korban serta reformasi institusi untuk jaminan ketidak berulangan di masa depan.

Tulisan berikutnya, sebagaimana saya sampaikan di bagian awal, akan membahas beberapa TRI yang sudah dilaksanakan terkait dengan Indonesia, dan prospek serta tantangannya untuk dilakukan kembali sebagai inisiatif penyelesaian pelanggaran HAM berat di tanah air.***

(bersambung ke bagian-2)

 

Penulis adalah kandidat Doktor, Australian National University (ANU), peneliti International Peoples’ Tribunal untuk kejahatan berat 1965 (IPT 65)

 

Kepustakaan:

Argibay, Carmen, “Sexual Slavery and the Comfort Women of World War II”, dalam Berkeley Journal of International Law, Vol 21, Issue 2, 2003

Bickford, Louis, “Unofficial Truth Project”, dalam Human Rights Quarterly, 29, 2007, hal. 994-1004

Byrnes, Andrew dan Gabrielle Simm, “Peoples’ Tribunals, International Law and the Use of Force”, dalam University of New South Wales Law journal, 28, 2013

Chega! Final Report of the Commission for Reception, Truth and Reconciliation in East Timor (CAVR), 2005

Henry, Nicola, “ Memory of an Injustice: the “Comfort Women” and the Legacy of the Tokyo Trial”, dalam Asian Studies Review, vol 37 issue 3, 2013

Hindra, Eka, dan Koichi Kimura, Mereka Memanggilku Momoye, Esensi, 2007

Jiwon, Suh, The Politics of Transitional Justice in Post-Soeharto Indonesia, 2012 (tidak diterbitkan)

Klinghoffer, Arthur, dan Judith Apter Klinghoffer, International Citizens’ Tribunal: Mobilizing Public Opiniion to Advance Human Rights, Palgrave, 2002

Kontras dan ICTJ, Derailed: Transitional Justice in Indonesia since the Fall of Soeharto, 2011

Limqueco, Peter, and Peter Weiss (eds), Prevent the Crime of Silence, Reports from the Sessions of International War Crimes Tribunal Funded By Bertrand Russell, 1971

Linton, Suzannah, “Accounting for Attrocities in Indonesia”, dalam Singapore Year Nook of International Law, Vol 11, 2007

Moyn, Samuel, The Last Utopia: Human Rights in History, Harvard University Press, 2012

Simm, Gabrielle dan Andrew Byrnes, “International Peoples’ Tribunal in Asia: Political Theatre, Juridical Farce, or Meaningful Intervention?”, dalam Asian Journal of International Law, 2015

Wahyuningroem, Sri Lestari, “Seducing for Truth and Justice: Civil Society Initiatives for the 1965 Mass Violence in Indonesia”, dalam Journal of Current Southeast Asian Affairs, 32, 3, 2013

 

——————

[1] Lihat Karl Marx, The Rights of Man and Citizen in “On the Jewish Question”, pertama kali diterbitkan tahun 1844.

[2] War Crimes Tribunal yang digagas Russell dan kawan-kawan ini, menurut beberapa peneliti, bukanlah inisiatif tribunal masyarakat sipil yang pertama. Hanya saja, dimensi internasional, dengan pelibatan dari berbagai kalangan di beberapa negara dan penyelenggaraan serta cakupannya yang menduinia, membuat tribunal ini menjadi tribunal internasional pertama yang selanjutnya menginspirasi kmunculan banyak tribunal rakyat internasional lainnya. Lihat diskusinya di Arthur Klinghoffer dan Judith Apter Klinghoffer, International Citizens’ Tribunal: Mobilizing Public Opiniion to Advance Human Rights, Palgrave, 2002.

[3] Peter Limqueco and Peter Weiss (ed), Prevent the Crime of Silence, Reports from the Sessions of International War Crimes Tribunal Funded By Bertrand Russell, 1971

[4] Simm, Gabrielle dan Andrew Byrnes, “International Peoples’ Tribunal in Asia: Political Theatre, Juridical Farce, or Meaningful Intervention?”, dalam Asian Journal of International Law, September 2015, hal. 2

[5] Byrnes, Andrew dan Gabrielle Simm, “Peoples’ Tribunals, International Law and the Use of Force”, dalam University of New South Wales Law journal, 28, 2013, hal. 18

[6] http://www.russelltribunalonpalestine.com/en/about-rtop

[7] ibid

[8] Lihat websitenya http://www.fondazionebasso.it/2015/introduction?lang=en

TENTANG TRAGEDI KEMANUSIAAN SEPTEMBER 1965

INTERNATIONAL PEOPLE’S TRIBUNE
AMNESTY INTERNATIONAL
PUBLIC STATEMENT

Index: ASA 21/2785/2015
30 October 2015
Indonesia: Stop silencing public discussions on 1965 violations
Amnesty International is concerned about continued attempts by the Indonesian authorities to silence public discussions, and disband events, related to serious human rights violations that occurred 50 years ago, the most recent at a writers festival in Bali. These actions are a clear restriction of the rights to freedom of expression and assembly and must end immediately.
In the wake of a failed coup attempt on 30 September 1965, the Indonesian military – led by Major General Suharto – launched an attack against members of the Indonesian Communist Party (PKI) and suspected sympathizers. Over the following two years, it is reported that between 500,000 and one million people were killed. An investigation by the Indonesian National Human Rights commission also found other human rights violations including torture, enforced disappearances, rape, sexual slavery and other crimes of sexual violence. Hundreds of thousands of people were imprisoned without trial – many spent years in jail. Victims still continue to face discrimination.
Although Indonesia has seen a marked increase in the space for freedom of speech and expression following the fall of Suharto in 1998, a culture of silence has prevailed in discussing the 1965 mass human rights violations.
This pattern of suppression continued last week when Indonesia authorities threatened to revoke the permit of the internationally acclaimed Ubud Writers and Readers Festival if any events concerning 1965 went ahead. This forced the organisers to cancel three panel sessions dedicated to the victims of 1965, a screening of Joshua Oppenheimer’s Look of Silence, and an art exhibit and book launch for the Act of Living. This is the first time in the festival’s 12 year history that the authorities have interfered with the festival.
This has not been an isolated incident. Earlier in October, police in Salatiga, Central Java confiscated and burnt hundreds of copies of Lentera magazine, run by the Satya Wacana University’s Faculty of Social and Communication Studies in Salatiga, because it featured an in depth report and front cover to commemorate the 50th anniversary of the violence.
On 15 October, a survivor of the 1965 killings, now a Swedish citizen, was deported from Indonesia after being interrogated by police for almost 12 hours. He has reportedly been blacklisted from returning to the country after attempting to visit his fathers’ grave, who had been killed during that time, in West Sumatra.
Private meetings or public events organized by victims about the 1965 events have often been disbanded by the authorities or broken up by vigilante groups with police doing nothing to prevent the harassment.
Victims and survivors of serious human rights abuses have a right to exercise their freedom of expression and discuss the past. In the absence of genuine measures by the government to date to establish the truth, Amnesty International believes that public events and discussions on the 1965 violations such the Ubud Writers and Readers Festival Indonesia play an important role in providing such spaces. These events can help victims and their families understand what happened to them, counter misinformation and highlight factors – such as discrimination – that led to the abuses. Such spaces, allow societies to understand why abuses were committed so that they are not repeated.
In October 2014, President Joko ‘Jokowi’ Widodo entered office and committed to respecting and protecting human rights in Indonesia, including addressing past human rights abuses in the country. In May 2015, the government announced a non-judicial mechanism to resolve past human rights abuses, including 1965 violations. Victims and NGOs are concerned that this process may prioritize reconciliation and undermine truth and justice.
Amnesty International believes it is time that the Widodo administration face the past and take long overdue measures required to provide the 1965 victims with truth, justice and full reparation. President Widodo should make a public call to end to all forms of restrictions against public discussions on 1965 and ensure that the government starts listening to victims and others, instead of supressing their voices.
Ends

https://www.amnesty.org/en/documents/asa21/2785/2015/en/

Ulf B Andersson, Editor
Amnesty Press
P O Box 4719
SE-116 92 Stockholm
Tel: + 46 (0)8 729 02 00
Fax: + 46 (0)8 729 02 01
Webpage: amnestypress.se
Visiting address: Alsnögatan 11, Stockholm

 

 

AKUI DULU PEMBANTAIAN,BARU MINTMAAF.
BY WEBMASTER • OCTOBER 27, 2015
http://1965TRIBUNAL.ORG/ID/AKUI-DULU-PEMBANTAIAN-BARU-MINTA-MAAF/

Bagi Aiko Kurasawa, Jakarta sudah seperti kampung halamannya yang kedua. Sejak 1972 hingga sekarang, di usia menginjak 68 tahun, profesor emeritus dari Universitas Keio itu rutin bolak-balik Tokyo-Jakarta. Baik untuk riset maupun sekadar menikmati suasana kampung di pinggiran Sungai Ciliwung, Lenteng Agung, Jakarta Selatan.
Ia pernah dua tahun tinggal di kawasan elite Permata Hijau, tapi kemudian merasa lebih nyaman di Lenteng. “Sejak 1997, saya tinggal di sini. Kedua anak saya tumbuh dan besar di rumah ini,” kata Aiko tentang rumahnya yang berdiri di atas lahan seluas 1.300 meter persegi itu.
Di awal kariernya sebagai akademisi, ia sempat dimusuhi orang-orang tua di Jepang. Disertasinya tentang pendudukan Jepang di tanah Jawa, yang mengantarnya meraih PhD dengan yudisium cum laude dari Universitas Cornell pada 1988, dianggap banyak mengumbar aib tentara Jepang dan lebih berpihak kepada Indonesia. Disertasi yang ia tulis selama 20 tahun itu telah diterbitkan dalam bahasa Indonesia oleh Grasindo (1993) dan Komunitas Bambu (Januari 2015).
Salah satu yang membuatnya mendalami tentang Indonesia adalah peristiwa G-30-S 1965. Aiko, yang kala itu baru lulus SMA, tak mengira Bung Karno yang sangat dicintai mayoritas orang Jepang tiba-tiba jatuh. Padahal Bung Karno terlihat kuat dan pengaruhnya besar sekali. “Apa masalahnya… ini yang mendorong saya mempelajari Indonesia,” kata Aiko.
Beberapa jam sebelum terbang kembali ke Tokyo, Aiko menerima Majalah detik untuk membahas seputar G-30-S dari perspektif Jepang. Berikut ini petikannya:
Terkait G-30-S, selain merupakan aksi sepihak PKI, ada yang menyebutnya sebagai buatan CIA, konflik internal AD. Kalau versi Jepang?
Boleh dikatakan tidak ada. Tidak ada yang secara jelas mengekspresikan salah satu interpretasinya. Jadi peneliti Jepang rata-rata menghindari memberi interpretasi yang jelas. Saya sendiri belum berani memberi keputusan.
Jadi Jepang baru mengerti setelah para jenderal diculik?
Dalam arsip-arsip di Departemen Luar Negeri Jepang sama sekali tidak menyinggung aksi sepihak. Mungkin ada, tapi belum dibuka. Saya tidak tahu. Tapi arsip yang saya baca sama sekali tidak menyinggung aksi sepihak itu.
Tapi Jepang memantau konflik antara komunis dan tentara sebelum peristiwa G-30-S?
Kalau soal persaingan antara Angkatan Darat dan PKI, pemerintah Jepang mengerti. Itu politik di tingkat pusat. Jepang memantau. Tapi boleh dikatakan pemerintah Jepang tidak terlalu mengerti situasi di daerah.
Setelah meletusnya peristiwa G-30-S?
Semula Jepang merasa yakin Sukarno mampu mengendalikan kaum komunis. Tapi, sekitar Oktober atau November 1965, Sukarno kelihatan sangat lemah dan tidak bisa mengendalikan, baik tentara maupun kaum komunis. Sukarno tidak bisa mencegah pembantaian. Karena itu, Jepang sedikit demi sedikit mengambil jarak dengan Sukarno. Mengambil posisi diam, wait and see. Tidak berbuat apa-apa. Pasif.
Memang di Jepang ada kubu yang tetap bersimpati pada Sukarno, yang diwakili Duta Besar Jepang Saito. Dia teman lama Bung Karno pada zaman Jepang bekerja sama di Gunsei Kanbu. Keduanya berteman akrab. Meski begitu, pada pertengahan atau akhir November, dia juga terpaksa mengambil keputusan pemerintah. Sebab, Sukarno tidak bisa mengikuti realitas politik. Masih ingin membela PKI dan mengatakan CIA berada di belakang peristiwa tersebut. Ini tidak sesuai lagi dengan perkembangan politik pada waktu itu. Dubes Saito juga mulai menyadari demikian. Kubu kedua memang agak keras pada Bung Karno, tapi tidak berani mengatakannya karena mainstream mendukung Bung Karno. Beberapa businessman ada di kubu ini. Mereka ada yang mendorong pemberontakan PRRI.
Apa karena mereka merasa bisnisnya terancam Sukarno?
Jepang tidak mempunyai kepentingan bisnis yang banyak di Indonesia pada waktu itu. Belum menanam modal. Beda dengan Amerika dan Inggris yang, sebelum Indonesia merdeka, sudah ada pertambangan. Kekayaan Jepang semua sudah diambil saat Jepang menyerah pada Sekutu. Waktu itu, semua kekayaan dan perusahaan yang terkait Jepang di Indonesia direbut kembali oleh Belanda. Jadi Jepang sudah tidak punya apa-apa di Indonesia. Beda dengan Amerika dan Inggris, yang selalu khawatir perusahaan mereka akan diambil alih oleh Bung Karno.
Bagaimana posisi Sukarno di mata pemerintah Jepang sebelum G-30-S?
Boleh dikatakan hubungan antara Jepang dan Bung Karno itu sangat baik. Negara-negara Barat banyak khawatir pada Bung Karno karena dinilai terlalu “kiri” dan terlalu ekstrem. Tetapi Jepang tidak begitu khawatir pada Bung Karno. Jepang membedakan komunisme dengan nasionalisme. Sukarno pun dinilai masih mampu mengendalikan Partai Komunis Indonesia. Mungkin bisa dikatakan Jepang menaruh simpati pada nasionalisme Sukarno.Setelah Perang Dunia II, kan Jepang dalam pengawasan Amerika.
Kedekatan dengan Sukarno tak menjadi masalah?
Posisi Jepang dengan Amerika memang berbeda terhadap Indonesia. Padahal, kalau hal lain, hampir sehaluan. Artinya, Jepang bersimpati ke Sukarno tapi Amerika tidak suka. Namun Amerika membiarkan posisi Jepang seperti itu. Karena mereka ingin memanfaatkan posisi Jepang. Melalui Jepang, Amerika bisa mendapatkan informasi. Kadang-kadang kalau ingin menyampaikan sesuatu pada Indonesia bisa melalui Jepang. Jadi Jepang boleh dikatakan dimanfaatkan.
Ketika Bung Karno dikucilkan Soeharto, ada upaya dari Jepang untuk meringankan beban Sukarno?
Tidak. Justru karena itu Dewi kecewa pada Jepang. Sebelumnya, hubungan dengan Bung Karno sangat baik, lalu sikap Jepang menjadi terlalu dingin. Membiarkan Bung Karno dikucilkan.
Selain pengaruh tekanan Amerika dan Inggris, apa yang menyebabkan Jepang seperti itu?
Sudah jelas, Jepang sendiri itu negara antikomunis. Meskipun bersimpati pada Sukarno, tapi tidak suka pada komunis. Kalau komunis hancur, Jepang juga senang.
Benarkah Jepang pernah menawarkan suaka kepada Bung Karno?
Dalam arsip Deplu tidak ada buktinya. Tapi saya pernah dengar dari seorang mantan menteri Bung Karno, namanya Setiadi. Dia menteri kelistrikan pro-Sukarno. Setiadi pernah dikirim ke Jepang sekitar Oktober-November. Menurut Setiadi, pemerintah Jepang, meskipun tidak secara resmi, menanyakan apakah Bung Karno mau mencari suaka atau tidak. Mungkin, kalau mau, Jepang menerima. Dan ada rumor di Jepang pada waktu itu, mungkin Bung Karno mencari suaka di Jepang. Saat Dewi (Ratna Sari Dewi, perempuan Jepang yang menjadi istri Bung Karno) datang ke Jepang pada Januari 1966, di media ada isu, mungkin Bung Karno akan ikut. Kalau Bung Karno meminta, saya kira Jepang akan menerima.
Seberapa signifikan peran Ratna Sari Dewi dalam hubungan Indonesia-Jepang?
Kalau sebelum G-30-S, peranannya penting karena waktu itu perusahaan tidak ada yang menanam modal di sini tapi banyak perusahaan Jepang yang ikut proyek pampasan perang. Tapi kan tender terbuka tidak ada, hanya tergantung pada Bung Karno mana yang disenangi. Peranan Dewi penting di situ sebagai pengantar dan mendorongkan Bung Karno mungkin agak gampang mendapatkan proyek itu. Sebelum Dewi, ada perempuan lain yang jadi penghubung. Nama marganya Kanesue. Perempuan ini akhirnya bunuh diri, mungkin karena dia putus asa kalah bersaing dengan Dewi. Tapi berita tentang dia tidak terlalu diekspos.
Siapa yang memperkenalkan dua perempuan ini pada Sukarno?
Perusahaan-perusahaan Jepang. Jadi perusahaan saling bersaing. Siapa yang mengenalkan perempuan yang cantik dan disenangi Bung Karno, itu yang menang. Yang paling hebat waktu itu Tonichi Trading Company, satu lagi Kinoshita Trading Company. Tonichi yang memperkenalkan Dewi.
Ada pengaruh Dewi saat Orde Baru bagi bisnis Jepang di Indonesia?
Tidak bisa lagi. Dia sudah kembali ke Jepang sekitar Oktober 1966 untuk melahirkan. Setelah itu, tidak bisa kembali ke Indonesia lagi. Dia baru kembali menjelang Bung Karno meninggal pada 1970.
Investasi Jepang justru besar saat Orde Baru….
Itu memang wajar karena ekonomi Jepang saat itu sudah cukup kuat. Jepang mencari tempat menanam modal di luar negeri. Setelah Indonesia ada UU Penanaman Modal Asing, pemerintah dan perusahaan Jepang segera mengambil tindakan.
Menggunakan mediator seperti Dewi?
Yang memegang peranan penting itu Adam Malik sebagai Menteri Luar Negeri. Dia punya kawan-kawan dari Jepang yang dekat. Mantan tokoh-tokoh Gunsei Kanbu (pemerintah militer) yang sudah kenal dengan Adam Malik punya peranan penting di Jepang.
Jepang pernah menjajah dengan kejam tapi tak ada sentimen anti-Jepang ketimbang anti-Cina, ya?
Sentimen itu relatif lemah dibandingkan negara-negara Asia Tenggara yang lain. Pemerintah Orde Baru tidak begitu senang jika ada rasa dendam pada Jepang. Karena mereka mementingkan hubungan ekonomi. Opini masyarakat itu didorong oleh pendapat pemerintahnya. Pemerintah Indonesia sendiri tidak suka kalau Jepang dikritik. Ini perasaan saya, ya, terutama pada masa Orde Baru. Pernah dengar kasus film Romusha tahun 1972 atau 1973? Film ini sudah lulus sensor, hampir mulai tayang, tapi tiba-tiba dilarang. Waktu itu, ada rumor ada tekanan dari pemerintah Jepang. Pemerintah Jepang itu sangat sensitif, walau ada sedikit kritikan, mereka tidak senang. Pemerintah Orde Baru yang sudah tahu itu agak hati-hati supaya tidak menyinggung orang Jepang.
Waktu isu jugun ianfu muncul, sikap pemerintah Indonesia tidak sekeras Korea Selatan atau Filipina. Pemerintah Indonesia tidak terlalu mendukung perjuangan ibu-ibu mantan jugun ianfu.
Anda punya pendapat soal wacana rekonsiliasi yang kembali menghangat?
Paling tidak, pemerintah harus mengakui dulu bahwa ada pembantaian. Tapi, untuk sementara, secara resmi tidak mengakui, kan. Tidak mungkin aparat diadili atau pembayaran kompensasi. Saya kira itu tidak realistis. Tapi, kalau mengakui adanya pelanggaran HAM, itu bisa saja. Saya rasa salah satu sebab Gus Dur digulingkan karena dia terlalu membela PKI.
Selama ini yang banyak disorot hanya korban dari pihak PKI, sebaliknya keluarga para ustad yang jadi korban PKI tidak?
Soal itu, kita harus mengadakan penelitian yang benar. Aksi sepihak pun penelitiannya belum cukup. Saya juga heran mengapa seperti itu. Mestinya, kalau itu benar terjadi (kekerasan oleh PKI terhadap para ustad), rezim Soeharto mendorong untuk diadakan penelitian. Tapi tidak, kan? Maka itu, saya masih ragu. Mungkin betul ada yang dibunuh, tapi apakah secara massal, saya masih ragu. Kalau betul secara massal, pasti banyak diketahui. Apalagi negara Barat, seperti Amerika, jika ada pembantaian pada unsur Islam yang dilakukan PKI, pasti akan di- blow-up . Jadi saya tidak berani bilang ada, tapi tidak berani juga bilang tidak ada.
Dr. Aiko Kurasawa, adalah penulis buku Peristiwa 1965, Persepsi dan Sikap Jepang , yang baru diterbitkan Penerbit Kompas, September 2015

M.U. GINTING: PEMBANTAI PKI AKAN DISIDANG DI BELANDA

“The only thing necessary for the triumph of evil is that good men do nothing.” – Edmund Burke

 

M.U. GintingIni masih berlaku sekarang juga, the evil modern juga akan menang kalau orang baik diam saja. Nation Indonesia akan menjadi bangsa besar kalau evilnya berkurang dan good men maju. Good men inilah yang menentukan kejayaan dan kebesaran satu ntion, bukan evil men. Adalah kejadian sejarah yang sangat bagus kalau sekarang semakin banyak orang baik Burke mengeluarkan pendapatnya termasuk para hakim dan jaksa internasional.

Bisa jadi pemikiran:

1. Imperialis ketika itu mau menyingkirkan Soekarno demi kebebasan ke SDA Indonesia. Soekarno yang nasionalis dan patriotis sangat menentang imperialis dengan politik anti Neokolonialis-nya yang terkenal di AAA ketika itu. Soekarno adalah penghalang utama untuk bisa menguasai SDA Indonesia.

 

pki 22. Imperialis sudah menetapkan Soeharto pengganti Soekarno, tetapi Soeharto tak akan bisa maju jadi Presiden sekiranya Ahmad Yani masih hidup, karena Ahmad Yani sebagai panglima AD adalah tertinggi di militer ketika itu dan Soeharto jauh di bawah Yani. Yani juga sudah diinginkan oleh Soekarno sendiri jadi penerusnya. Yani juga adalah seorang nasionalis yang tidak pro imperialis. Karena itu tingkat pertama strategi ini ialah menghilangkan Ahmad Yani lebih dahulu dari panggung pertarungan.

Bagaimana taktik atau akal bulus dan strategi menyingkirkan Ahmad Yani memang sangat kompleks dan susah dipahami bagi banyak orang ahli. Kemudian dalam sejarah berikutnya ada juga contoh tipikal yang sama dengan proses penyingkiran Soekarno yaitu di Grenada, di situ ada Untungnya, ada Soekarnonya dan ada Soehartonya.

The ultimate goal for EHMs was simple: to expand U.S. corporate empire. included Indonesia, Panama, Ecuador, Columbia, Saudi Arabia, Iran, and other strategically important countries.

(Pengakuan John Perkins dalam bukunya EHM)

Both in 1958 and in 1965, the CIA directly interfered in the internal affairs of Indonesia.

(dari Surat Dewi Sukarno Tentang Peran CIA di Indonesia Tahun 1958 dan 1965)

pki 3The CIA began destabilizing Grenada in 1979, when a man named Maurice Bishop ousted the eccentric thug who ruled the island. Bishop set to work developing a better life for Grenada’s citizens and earned much popular support for doing so. He ran afoul of the US fairly quickly, though, when he failed to join in the quarantine of Cuba.

(from the book The CIAs Greatest Hits by Mark Zepezauer)

Di Grenada 1983 dan di Indonesia 1965:

Maurice Bishop – Soekarno

Bernard Coard  Untung

Hudson Austin – Sorharto 

3. Pengadaan politik ‘kiri’ dan ‘kanan’ yang dimulai sejak ‘manifesto komunis’ pada dasarnya adalah juga alat imperialis untuk menguasai ekonomi dan kekuasaan dunia dengan perpecahan kiri dan kanan.dalam satu nation dan dalam skala internasional dalam blok timur dan barat..[]

THE INDONESIAN MASSACRE: WHAT DID THE US KNOW?

The Indonesian Massacre: What Did the US Know?

Margaret Scott

alt

Beryl Bernay/Getty ImagesIndonesian soldiers near the burning wreckage of a vehicle, following the assassination of six army generals, Jakarta, October 1965

President Barack Obama has several things in common with Joko Widodo, the president of Indonesia, whom he welcomed to the Oval Office last week. The two men are the exact same age, and Widodo, whom everyone calls Jokowi, looks like a shorter and skinnier version of Obama. They also share something else: a personal connection to one of the worst massacres anywhere since World War II. In the late 1960s, Obama lived in Jakarta with his mother, in the years just after the killings of hundreds of thousands of suspected Indonesian Communists, a carefully orchestrated purge that brought the US-backed New Order regime to power; Jokowi grew up in poverty in Central Java, near a river that was filled with corpses in 1965.

As it happens, a cache of intelligence documents declassified by the CIA this fall offers a new opportunity to revisit those events, and the US’s involvement in them. Moreover, Jokowi took office last year as the first president from outside the tight circle of oligarchs and political elite that flourished for decades under the New Order and even after its collapse in 1998. He promised to bring open, pluralist rule to Indonesia’s 250 million people, who are spread across 17,000 islands and who make up the world’s largest Muslim-majority nation. Many hoped Jokowi’s reforms would include a full reckoning with the fifty-year-old killings. The question is whether Obama is prepared to support Jokowi, whose troubled administration faces stiff resistance to addressing what happened in 1965.

The Indonesian massacre was a critical moment in the cold war. In the early morning of October 1,1965, six Indonesian generals were killed by a group of junior officers who claimed they were forestalling a takeover by a CIA-backed “Council of Generals.” The putsch was poorly planned and collapsed in twenty-four hours. At the time, Indonesia was led by the leftist, romantic revolutionary-turned-autocrat Sukarno, and also had the third largest Communist Party in the world, the PKI, with some 3 million members. The Indonesian Army and the US government quickly blamed the botched coup on the PKI. (There is still much we don’t know about these events, but the head of the PKI, D. N. Aidit, was at least aware of the coup attempt; he was killed shortly thereafter by the army.) Seizing on an opportunity to unseat Sukarno and roll back communism, the army unleashed a campaign of violence in which perhaps five hundred thousand or perhaps one million suspected Communists were killed—no one knows for sure.

The assassination of the six generals, and fabricated stories that they had been tortured by Communist women, were used to stir up anti-Communist sentiment. Within days, the army and army-affiliated militias spread out across the archipelago, arresting anyone who was associated with the PKI and its many labor and farmer organizations. Then, mostly at night, those arrested were taken out and shot, beheaded, or stabbed to death. The army’s militias did most of the killings, and their members ranged from gangsters to young men who belonged to the country’s two largest Muslim organizations. The victims were thrown in mass graves or into rivers, and there are harrowing stories of rivers in Java, Sumatra, and Bali so filled with bodies that the water turned red.

For the Lyndon Johnson administration, the bloodbath was a momentous victory, shifting the balance of power in Southeast Asia. But for many Indonesians it was a terrifying time. In addition to those murdered, hundreds of thousands more were imprisoned, and their families and the families of the victims were formally shunned. When the killings ended, Indonesians lived under the military rule of General Suharto, who promoted the founding myth that the army saved the nation from the atheist Communists. No one talked about what had happened.

In 1967, a six-year-old Obama moved with his mother, Ann Dunham, to Jakarta as Suharto consolidated his jackboot rule. “Innuendo, half-whispered asides; that’s how she found out that we had arrived in Djakarta less than a year after one of the more brutal and swift campaigns of suppression in modern times,” Obama writes in his memoir, Dreams from My Father. “The idea frightened her, the notion that history could be swallowed up so completely.”

alt

Martin H. Simon-Pool/GettyImagesIndonesian President Joko Widodo and US President Barack Obama at the White House, Washington, DC, October 26, 2015

Since the late 1990s, however, there have been growing efforts to recover that history. In 1998, Indonesians rose up against Suharto, whose military dictatorship had lasted thirty-two years. This movement, known as reformasi, and Suharto’s fall, brought new scrutiny to the events of 1965. Many Indonesians rebelled against the taboo of talking about the mass killings, which they began investigating through journalism, books, and films. In recent years, local organizations have also sought to locate the mass graves and assist the survivors. These efforts have been aided by US records. In 2001, despite the efforts of the CIA to prevent it, the US released Foreign Relations of the United States, 1964-1968, a State Department volume that included long-secret government documents from that period. It describes how US officials pushed for the annihilation of the PKI, providing covert assistance and urging the Indonesian army to complete the job.

But the documents did not reveal when the plan for mass killings was devised, and when the US knew about it. Some of these questions have now come more sharply into focus with the release on September 16 of more CIA documents, including, for the first time, records of what the CIA was telling President Johnson as the failed coup quickly became a pretext for mass murder. Prodded by a court ruling, the CIA declassified redacted versions of all of the Presidential Daily Briefs, considered the most important and most closely held intelligence information, from 1961 to 1969. These documents don’t change the underlying story we have about 1965, but they do provide the best evidence yet of how hard the US was pushing for the eradication of the Communists and the routing of the pro-Chinese Sukarno.

Despite the fact that the US was at the time escalating its involvement in Vietnam, Indonesia was the first item on the president’s daily brief almost every day from the failed coup at the beginning of October to the end of November of that year. To read these briefs is to be immersed in the Johnson administration’s analysis of this period as the now-or-never time “to roll up the Communists” in Indonesia, as the October 4 brief puts it. (It is the same period that Joshua Oppenheimer’s extraordinary films, The Act of Killing [2012] and The Look of Silence [2014] explore—first through the eyes of the killers and then of the victims.)

Day after day, President Johnson was updated on the Indonesian army’s move against the Communists, with little regard to the violence involved. “From all indications,” the October 6 brief states, “the army’s leadership still very much wants to have it out with the Communists and is becoming more wary of Sukarno himself.” Two days later, Johnson was told that “the generals’ staying power in a drive against the Communists remains to be established,” and then there are five lines redacted. Some of the briefs mention arrests and army sweeps at night, but there is no mention of the mass killings that continued for months.

Indonesian newspapers did not report on the atrocities. The New York Times and The Washington Post noted that there were reports of secretive, organized killings of suspected Communists, but the army confined foreign correspondents to the capital for months. By December, Indonesia was no longer number one in the briefs, but still appeared regularly, with reports on the continuing power struggle between the army and Sukarno, who still considered himself “president for life” and maintained popular support as Indonesia’s leader in the war for independence from the Dutch. Most of the briefs from December to March describe the slow but sure ascendency of the US’s strongman, General Suharto.

On March 12, 1966, Indonesia once again led the daily brief. “The army now has the situation in hand, but it is too early to assume that Sukarno is down for good. The people in Djakarta nevertheless are clearly with the military and the capital is reported quiet,” the brief explains. “It still remains to be seen whether the army will move quickly to consolidate its position. The first signs look promising; the Communist Party has finally been banned.” By this point, the killing spree was largely over.

Because the released documents are heavily censored, many secrets remain. Obama would do Indonesia’s fragile democracy a lot of good by helping Jokowi pry loose more of this still-hidden history, including other classified documents such as the daily reports of the CIA—which might indicate how much the generals were telling the CIA and how the US responded. This seems unlikely, since further declassification would likely require a forceful request by the Indonesian government or by a truth commission.

That’s too bad for Indonesians, who have been slowly creating a new democratic politics since 1998. Seventeen years later, Indonesia and Jokowi are caught up in a dramatic but predictable mess: a vibrant democracy struggles to exist alongside an entrenched oligarchy and a corrupt political elite. One reason is that while Suharto is long gone, much of the elite of the New Order dictatorship—the generals, the oil and coal tycoons, the political elite and powerbrokers—have thrived. The reformasi era has brought hotly contested direct elections and a boisterous free press, but it hasn’t taken away the impunity of the Indonesian army, which has never had to answer for the 1965 massacre.

alt

Bettmann/CorbisA soldier guarding suspected Communists in Tangerang, a suburb of Jakarta, December 1, 1965

The struggle between reformers and holdovers of the New Order was the backdrop of Jokowi’s presidential campaign. Jokowi grew up in the 1960s in a poor neighborhood in Solo, a regional city in Central Java; in 2005 he became Solo’s immensely popular, can-do mayor. He was the face of reformasi, and his humor, his humble manner, his famous strolls through markets, and his quirky love for Heavy Metal bands made him a darling with the Indonesian press. He soared onto the national stage, becoming Jakarta’s governor in 2012, and then, in 2014, making a successful run for the presidency.

Those who elected Jokowi had sky-high expectations of a reinvigorated fight against corruption, and even an effort to take on the army for its human rights abuses. There was talk before the fiftieth anniversary of the 1965 killings this month that Jokowi would offer a formal apology to the survivors and victims’ families. But Jokowi’s first year in office has revealed the limits of his power. He does not control the parliament, and even the party that nominated him refuses to push his agenda.

China’s downturn has hurt Indonesia’s economy, and Jokowi’s government is scrambling to create jobs while nearly 40 percent of Indonesians live on $2 a day or less. A horrible haze has settled over the region because of forest fires to clear land, often so that oligarchs and well-connected military figures can build palm oil plantations; Jokowi has been unable to do anything. And through his own political missteps, Jokowi has weakened the Anti-Corruption Commission, the most effective reformasi institution. His poll numbers have plummeted, and a recent poll showed that if there were another election, Prabowo Subianto, the establishment politician he defeated last year, would beat him.

It wasn’t surprising, then, that talk of a truth commission or an apology for the killings has stopped. Already in August, leaders in parliament said they opposed it, while generals and Islamist politicians warned darkly of a revival of atheistic neo-communism. Jokowi got the message. Revisiting 1965 is politically risky; too many have acquired great wealth and power because of the New Order and they have no interest in reexamining its founding myth.

Even unofficial discussions of the massacre have provoked a backlash from the political establishment. This month Indonesia was the guest of honor at the Frankfurt Book Fair, and the three novelists receiving the most attention have each placed 1965 in the center of their fiction. The day the book fair opened, Islamist groups protested in Jakarta that these Indonesian authors were actively promoting communism. Indonesia’s own premier annual literary event, the Ubud Writers & Readers Festival, which began on October 28, was forced to cancel three sessions about 1965, including a screening of Oppenheimer’s second film and a panel with the novelist Eka Kurniawan, one of the authors featured in Frankfurt. A police official said that unless those sessions were omitted, the whole festival would be shut down. “The spirit of the festival is not to discuss things that would just open old wounds,” he said.

The new details emerging from the archives in both Indonesia and in Washington, however, may make this history harder to ignore. For example, Jess Melvin, an Australian Ph.D. student, recently discovered, in government archives in Aceh, Indonesian army documents that confirm that the killings were organized by the army as a systematic campaign. According to Melvin, these records show a military chain of command and orders that drove the killings and help explain the civilian participation in them. “The documents,” she writes, “demonstrate that the military leadership understood and implemented what they called the ‘annihilation of the PKI’ as an intentional and centralized national campaign.”

The US ambassador to Indonesia at the time, Marshall Green, has insisted in interviews and in his memoir that the only US covert assistance provided to the Indonesian army was some walkie-talkies and medicine. But from the 2001 volume and from even earlier press reports, we know that the US Embassy in Jakarta also gave to army lists of PKI members—perhaps with thousands of names. And the daily briefs at least hint at greater American involvement. Until more US records are released and until the Indonesian army’s records are made public, however, the full story will not be known.

The US has done a lot to unlock the secrets of the cold war, but it can do more. Indonesia’s struggle to remain democratic, and avoid a return to strongman rule, in part depends on knowing its own history. Obama knows this, and, as president, he has the power to help fill in the historical record.

November 2, 2015, 1:29 p.m.

In:http://www.nybooks.com/blogs/nyrblog/2015/nov/02/indonesian-massacre-what-did-us-know/

Related

The Violent Mysteries of Indonesia

Ian Buruma

The Genocide That Wasn’t

Stéphanie Giry

Indonesia’s Happy Killers

SENSITIVE TRUTHS

  “…, One of the specific goals of YPKP was to conduct investigations of mass graves to prove that the killings of 1965-66 took place, One of the most vocal advocates of justice for the dead and the recovery of the remains of those killed was Sulami,…. The Kaloran incident shocked members of the YPKP…Sulami herself suffered shock and her health deteriorated rapidly due to the emotional and physical stress associated with the events. Since then, YPKP has split into several organisations…”

Sensitive truths

by Katharine McGregor *
alt
Approximately half a million people died in the 1965-66 killings in Indonesia. But where are the remains of all these people? From the accounts we have of the killings of 1965-66, we know bodies were dumped in a range of locations including rivers, isolated forests and rubber plantations, cane fields, wells, cemeteries and limestone caves in southern Central Java. During the New Order, many people in local communities knew where mass graves were located but any discussion of them was taboo. Even today, there is still a sense of fear about sharing knowledge of them with outsiders.

In the last decade, however, victims’ groups, NGOs and the National Commission of Human Rights have made efforts to document the mass graves. One of the most vocal advocates of justice for the dead and the recovery of the remains of those killed was Sulami, a former member of the communist women’s group Gerwani who, with Pramoedya Ananta Toer and Umar Said, co-founded the Foundation for the Research into Victims of the 1965-66 Killings, known widely as YPKP. One of the specific goals of YPKP was to conduct investigations of mass graves to prove that the killings of 1965-66 took place.
The exhumation

Between 16 and 18 November 2000, YPKP exhumed a mass grave in Situkup forest near Dempes village on the outskirts of Wonosobo in Central Java. This gravesite was unusual because a prison official had recorded the names of people killed at this site and YPKP was in contact with a surviving family member of a person on this list.

Syaiful H Shodiq was part of a group of Muslim youth activists concerned to make amends for the role of his organisation, Nahdlatul Ulama, in the violence of 1965. He assisted YPKP in negotiating with the district head and his deputy, who had ties to NU, for permission to exhume the grave. The deputy head initially asked YPKP to delay the exhumation, forcing YPKP to go to the National Human Rights Commission, which intervened. When they presented their case to the commission, YPKP argued they wanted to exhume the grave so that Sri, the person they had been in contact with, could bury her father properly. The excavation team identified some of the victims in the grave using the list of persons taken to the site, skeletal evidence and personal items found at the site. A medical consultant, Dr Handoko, determined that the killings had been carried out using short and long barrelled rifles of the kind used by the military. The forensic team was able to identify six of the 26 people in the grave.

Given the strong climate of anti-communism during the New Order, the Wonosobo exhumation went surprisingly smoothly. Local members of the youth wing of the Nahdlatul Ulama, Ansor, were on site for the exhumation to assist with security, as were members of the security apparatus attached to the political party PDI-P. The exhumation also attracted widespread media coverage and international attention.

    The opening of this grave presented those present with their first opportunity to witness evidence of the deaths of community members or relatives

For YPKP, the physical evidence from this grave was important as a form of proof both of this specific atrocity and of the mass killings of 1965-66 in general. But despite the positive identification of several individuals from the mass grave at Wonosobo as victims of the killings and the finding that the people in Wonosobo had been executed by rifles, the YPKP was unable to submit this evidence as part of a larger investigation on 1965 because at that point the National Commission of Human Rights was not mandated to investigate the massacres.

For those in attendance at the exhumation, the opening of this grave presented the first opportunity for them to witness evidence of the deaths of community members or relatives. Surviving family members wanted answers to questions that for almost forty years they had not been able to ask, such as where their own family members had been buried. For Sri, the woman who had contacted the YPKP, the recovery of her father’s remains brought some sense of closure and allowed her to rebury his remains respectfully.
Reburial thwarted

After the identified remains were returned to their families, those not yet identified were stored at Dr Sarjito Hospital in Yogyakarta. But then things began to deteriorate. After several months, the hospital contacted YPKP to inform them that they could no longer store the remains. YPKP decided upon a reburial of the remains in a small ceremony with multi-faith prayers for those who had died. At a symbolic level, the reburial served to rehumanise the victims of this violence, thus challenging the long held view that communists were somehow subhuman and deserving of their fate.

A former political prisoner and member of YPKP, Irawan Mangunkusuma, offered to donate land for the reburial in the sub-district of Kaloran north of Yogyakarta. In the lead-up to the scheduled burial on 25 March 2001, YPKP reassured the religious leader Kiai Khozim and the Temanggung police intelligence chief that they were not going to make a big fuss. Only six coffins were to be used to bury the remains of the twenty unidentified persons recovered from the Wonosobo exhumations, with the remains of between two and five people in each coffin. In addition, the coffins for the remains would be much smaller than normal coffins. The YPKP committee had also visited Kiai Khozim’s nearby pesantren (Islamic boarding school), Pondok Pesantren Sumur Blandung to gain approval for the reburial.

But the day before the ceremony, members of the Kaloran Muslim Brotherhood (FUIK) made it known that they intended to obstruct the proceedings and a mob of young men blockaded the road leading to the house of Mangunkusuma. When members of the organising committee tried to escape with the remains of six people, a group of around fifty protesters stopped the second vehicle. They assaulted the driver and a member of the organising committee, dragged the coffins out of the vehicles and strewed the remains on the ground. The skeletons were rescued for later reburial, but the mob burnt the remaining coffins and destroyed Irawan’s home.

    The day before the ceremony, members of the Kaloran Muslim Brotherhood made it known that they intended to obstruct the proceedings

There are conflicting accounts about the reasons for this violent disruption. Syaiful heard reports that the local military had tried to provoke the hard-line factions of the two NU-aligned parties PKB and PPP to obstruct the reburial and to isolate those young members of the NU who had supported YPKP. It appeared that the main motivation for this action was to defend the institutional image of both the military and the NU, both of which had played a major role in the killings. On the other hand there were also reports that some of the men involved in the obstruction were from Laskar Jihad which at the time was searching for shared Islamic causes in addition to its campaign in Maluku.

Even though the National Commission of Human Rights protested about the violence to the head of the Temanggung police, there were no arrests or prosecutions of those responsible for the violence, suggesting a lack of broad support or sympathy for YPKP’s cause. However, under political pressure, religious leaders disbanded FUIK, the anti-communist group which had emerged to oppose the reburial.
Aftershocks

The Kaloran incident shocked members of the YPKP. Many within the organisation realised that the reburial had not been properly planned and that they were perhaps overconfident about the extent to which community attitudes towards the events of 1965 had changed.

Sulami herself suffered shock and her health deteriorated rapidly due to the emotional and physical stress associated with the events. Since then, YPKP has split into several organisations, all of which have continued to document mass graves throughout Indonesia. They have not, however, been involved in any further exhumations. In fact, Wonosobo is the only known example of a successful excavation of a mass grave from 1965.

Two NGOs that have also been involved with mass grave identification are SEKBER 65 (Joint Secretariat 65) based in Solo and Kasut Perdamaian (Shoe for Peace) based in Jakarta. Members of the National Commission of Human Rights appointed in 2007 have also formed a team to investigate the killings. They have collected extensive evidence of gravesites across Indonesia. This evidence will not, however, be used for legal purposes unless the Attorney General calls for further investigation after considering the team’s findings. But given continuing opposition within Indonesia to opening this past, there is only a small possibility that those further investigations will ever take place.

*  Katharine McGregor (k.mcgregor@unimelb.edu.au) teaches Southeast Asian History at the University of Melbourne.

Nov 4 at 10:55 PM