Archive for the ‘ESAI’ Tag

DOKUMEN RAHASIA DI TANGAN JURNALIS

Oleh Hafis Azhari

Penulis novel “Perasaan Orang Banten” dan “Pikiran Orang Indonesia”

Hp. 081218595887

Setelah beberapa bulan lalu nobel kesusastraan menganugerahi kemenangan atas jurnalis Svetlana Alexievich (Belarusia), panitia Oscar tak ketinggalan memenangkan film terbaik tentang perjuangan para jurnalis yang tergabung dalam “Spotlight”, suatu tim investigasi para wartawan yang dibentuk harian lokal “The Boston Globe” dan berhasil mengungkap skandal menghebohkan setelah peristiwa runtuhnya gedung World Trade Center (WTC) di Amerika Serikat.
Film Spotlight diangkat dari kisah nyata dalam bentuk historical memories, tentang perjuangan para wartawan membela anak-anak korban penganiayaan dan pelecehan seksual oleh para pastor dan biarawan yang selalu ditutup-tutupi dan dirahasiakan selama puluhan tahun oleh pihak Gereja Katolik. Dengan tidak bermaksud menjelek-jelekkan Gereja sebagai suatu institusi, The Boston Globe membentuk tim investigasi yang dipimpin editor harian Marty Baron, kemudian memulai penyelidikannya terhadap Pastor John Geoghan sebagai tertuduh atas kasus pelecehan terhadap 80 anak laki-laki.
Jalan cerita terus berkembang kepada kasus-kasus lainnya, hingga terpaksa harus bergerilya membuka dokumen sensitif yang selama puluhan tahun dianggap tabu dan didiamkan oleh pejabat negara yang mengatasnamakan demokrasi itu. Dalam satu tahun penyelidikan, tim Spotlight berhasil menyingkap fakta-fakta yang dengan sengaja ditutup oleh Vatikan sebagai institusi tertua, simbol organisasi keagamaan dengan hirarki yang sangat ketat.
Harian The Boston Globe tak ubahnya seperti harian-harian lokal di negeri ini, yang berani melakukan terobosan atas kreativitas para jurnalisnya, melampaui dalil-dalil hukum menuju rasa keadilan, bahkan melampaui agama formal menuju kualitas keimanan yang mendewasakan. Nilai-nilai humanitas yang menantang para jurnalis agar tidak mudah terjebak kepada sikap reaktif dalam menghadapi masalah. Bahkan mengajak kita semua untuk mengakui kredibilitas dan kejujuran wartawan, suatu profesi yang mulia ketimbang pastor-pastor Gereja (tokoh agama) apabila mereka tak konsisten menjaga kualitas ketakwaannya. Saya nyatakan “takwa” di sini, karena ia mengandung terminologi yang lintas religi. Dan Tuhan memandang semua manusia sama, serta memandang nilai-nilai kemanusiaan bukan berdasarkan ras, suku, agama, serta apa pekerjaan dan profesinya, tetapi justru dari kualitas ketakwaannya (al-Hujurat: 13).
Para wartawan The Boston Globe paham betul akan kapasitas dirinya. Mereka tak mau terkecoh memasuki hal-hal yang bukan keahliannya. Mereka tak mau terjebak ke dunia politik praktis, tetapi mampu berpikir melampaui kapasitas kaum politisi. Mereka tak mau berebut kursi dalam jabatan yudikatif maupun legislatif tetapi mengerti arti pelayanan publik, rasa keadilan maupun hidup bermaslahat. Jangan coba-coba pihak penguasa maupun tokoh agama (Gereja) menjegal reputasi mereka, karena mereka memiliki validitas data yang disimpan sesuai etika jurnalistik. Kalaupun Vatikan berambisi menyerang institusi kewartawanan, konsekuensinya mereka harus siap menerima kenyataan terburuk dalam sejarah, yakni terbongkarnya kasus-kasus besar tentang kecenderungan libidinal sebagai kebutuhan biologis manusia, yang dilampiaskan tidak semestinya (sesuai hukum sunatullah).
Di sisi lain, film Spotlight juga menampilkan sosok wartawan liberal (Amerika) yang terobsesi untuk membuka kedok kejahatan semua tokoh agama di Boston, bukan menunjuk pada oknum dan pelakunya. Namun kemudian segera diperingatkan atasannya agar berhati-hati dalam melakukan peliputan. Karena pada hakikatnya setiap individu menyimpan dokumen rahasia pribadi yang berkaitan dengan hal-hal negatif di masalalunya. “Kalau saya mau buka, saya pun bisa membongkar rahasia hidup Anda!” demikian tegas seorang jurnalis senior.

Perjuangan Kaum Jurnalis

Setiap agama sangat menjunjung tinggi perjuangan para pencari kebenaran, yang tentunya berseberangan dengan prilaku seorang agamawan yang rajin membawa-bawa Al-Kitab, berkhotbah dan berceramah ke sana kemari, namun tidak konsisten antara apa yang diucapkan dengan apa yang diperbuatnya. Mereka tak ubahnya keledai yang memanggul Al-Kitab di punggungnya, sibuk dengan eksistensi tapi tak pernah mengenai sasaran untuk mencapai esensi iman yang mendewasakan.
Mereka tak ubahnya dengan para politisi yang sibuk “menunggangi” kalangan agamawan, merogoh milyaran untuk berkampanye, namun apakah layak amanat Tuhan (tugas kepemimpinan) dikejar-kejar, sampai mereka berseteru memfitnah lawan-lawan politiknya? Silakan dijawab oleh hatinurani masing-masing, bukan dengan rasio maupun logika kekuasaan, melainkan dengan “hati”.
Sekarang kita coba kembali kepada kerja-kerja kreatif dari para wartawan “Spotlight” yang telah diakui dunia sebagai film drama terbaik dalam penganugerahan Oscar tahun 2016 ini. Mereka adalah wartawan-wartawan independen yang fokus pada pekerjaan dan keahlian di bidangnya. Mereka menyadari bahwa tugas jurnalistik adalah bagian dari amanat Tuhan, yang apabila dijaga dengan penuh rasa tanggungjawab niscaya akan meningkatkan kualitas kemanusiaan, serta derajat kemuliaan yang dijanjikan Tuhan.

Kebenaran Mengibas Fitnah

“Kita akan fokus pada perintah Tuhan untuk menolong anak terlantar dan kaum miskin, kita tak mau terlibat dalam ghibah dan fitnah!” ujar Kardinal Bernard Law, seorang uskup agung Boston yang sehaluan dengan organisasi MUI dalam agama Islam di Indonesia.
Pernyataan tersebut nyaris membuat kalangan jurnalis putus harapan. Tetapi perkara mencari kebenaran dengan mengumbar fitnah adalah dua hal yang berbeda. Mereka meyakini, setelah menyaksikan puluhan korban yang menuntut hak-haknya, termasuk keluarga-keluarga korban yang terguncang secara psikologis. Bila hal ini didiamkan lantas bisikan-bisikan Gereja dituruti, justru akan menimbulkan inersia di kalangan wartawan dunia, serta penegakan keadilan menjadi terkalahkan. Boleh-boleh saja Kardinal berdalih dengan mengatasnamakan Tuhan Allah maupun Tuhan Bapa di Surga, tapi di mana letak konsistensi antara apa yang dianjurkan Tuhan dengan praksisnya dalam amal kehidupan.
Etika jurnalistik kemudian berpadu dengan nilai-nilai humanisme yang membuat Marty Baron dan kawan-kawan menjadi lebih arif dan bijak. Namun “panggilan” untuk menegakkan keadilan sudah melampaui formalitas agama yang seringkali bicara di wilayah teks-teks harfiyah. Mereka telah berpijak pada fatwa-fatwa jurnalisme bahwa kebenaran dan keadilan harus tetap ditegakkan jika kita mau konsisten menolong manusia sebagai hamba-hamba Tuhan.
Fatwa inilah yang membuat tim Spotlight terus bergerak untuk menyatakan yang benar sebagai kebenaran. Kini mereka punya penafsiran yang independen untuk menerjemahkan ayat-ayat makrokosmos: “Tak ada bisikan-bisikan yang lebih mulia ketimbang menjadikan kebenaran sebagai pegangannya, serta keadilan sebagai tujuannya!” ***

Advertisements

INTERNASIONALISASI KASUS 1965

INTERNASIONALISASI KASUS 1965

 

Gatra, 19-26 November 2015
Asvi Warman Adam
Bertepatan dengan peringatan hari Pahlawan di Indonesia, di Den Haag dibuka pengadilan rakyat internasional mengenai kasus 1965 (IPT 65). Pengadilan ini memang bersifat internasional dengan tujuh orang hakim berkewarganegaraan asing. Seorang jaksa berkebangsaan Jerman dan enam lainnya dari Indonesia dipimpin pengacara senior Todung Mulya Lubis.
Majelis Hakim sudah berpengalaman luas dalam mahkamah internasional, diketuai Zak Yacoob mantan hakim mahkamah konstitusi Afrika Selatan, terdiri dari Sir Geoffrey Nice (Inggris), Helen Jarvis (Australia dan Kamboja), Mireille Fanon Mendes France (Perancis), John Gittings (Inggris), Shadi Sadr (eksil Iran), Cees Flinterman (Belanda). Nice pernah menjadi penuntut umum dalam kasus Slobodan Milosevic. Helen Jarvis terlibat dalam mahkamah international untuk Khmer Merah di Kamboja. Fasih berbahasa Indonesia ia menerjemahkan karya Tan Malaka “Dari Penjara ke Penjara” dalam bahasa Inggris.
International People’s Tribunal adalah bentuk pengadilan yang digelar oleh kelompok masyarakat dan bersifat internasional untuk membahas kasus pelanggaran HAM berat. Mekanisme ini berada di luar negara dan lembaga formal seperti PBB. Kekuatannya berasal dari suara para korban serta masyarakat sipil nasional dan internasional. Reputasinya akan teruji dalam kapasitasnya memeriksa bukti-bukti, melakukan pencatatan sejarah yang akurat mengenai kejahatan kemanusiaan yang terjadi, dan menerapkan prinsip-prinsip hukum kebiasaan internasional (the international customary law) pada fakta-fakta yang ditemukan. Tribunal ini tidak dimaksud untuk menggantikan peran negara dalam proses hukum.

IPT memiliki format pengadilan HAM secara formal dengan membentuk Tim Peneliti profesional dan menyusun Panel Hakim internasional. Tim Peneliti bertugas menghimpun dan mengkaji data serta kesaksian, lalu merumuskannya secara hukum dan menyerahkannya kepada Tim Jaksa Penuntut. Tim Jaksa ini akan menyusun dakwaan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan tentang pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kejahatan kemanusiaan yang meluas dan sistematis yang dilakukan negara. Bukti-bukti tersebut berupa dokumen tertulis, audio visual dan keterangan para saksi.
Peristiwa 1965 diajukan karena pembantaian massal tersebut dan seluruh rangkaian prosesnya merupakan bencana kemanusiaan terbesar dalam sejarah Indonesia yang selama ini diabaikan oleh pengadilan negara hingga membawa dampak besar bagi bangsa Indonesia sekarang dan mendatang. Meskipun sudah banyak bukti yang terungkap, pemerintah Indonesia belum berhasil mengadili para pelaku kejahatan tersebut.
Apa manfaat IPT 65 ini ? Kegiatan ini tidak dibiayai dengan APBN sehingga negara tidak usah mengeluarkan ongkos. Meski keputusannya tidak otomatis mengikat negara Indonesia secara legal-formal, namun karena sifatnya sebagai mekanisme Pengadilan Rakyat di tingkat internasional, ini dapat menjadi landasan hukum bagi masyarakat untuk mendesak negara agar mampu menegakkan keadilan atas tragedi 1965 sekaligus menghentikan impunitas bagi para pelakunya. Hasil pengadilan ini dapat menjadi sumber legitimasi bagi negara Indonesia untuk membuktikan diri sebagai negara yang mampu memenuhi pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM berat masa lalu; dan menjadi bagian dari masyarakat internasional yang dihormati karena tanggap dalam menyelesaikan pelanggaran HAM berat tersebut. Sementara itu pada masyarakat akan tumbuh kesadaran bahwa politik kekerasan maupun kejahatan kemanusiaan tidak dapat ditolerir. .
Untuk para penyintas dan keluarganya hasil pengadilan ini dapat berkontribusi pada proses pemulihan mereka sebagai korban kejahatan kemanusiaan. Dampak lain yang diharapkan adalah penghapusan stigma terhadap para korban dan keluarganya sebagai pihak yang secara langsung atau tak langsung pernah terkait pada Gerakan 30 September 1965. Penghapusan stigmatisasi tersebut diharapkan disertai pemulihan kedudukan hukum para korban, penyintas dan keluarganya.
Pengadilan rakyat di Den Haag tidak bertujuan menjelek-jelekkan pemerintah Indonesia apalagi berkhianat kepada bangsa. Temuan selama persidangan menurut komisioner Komnas HAM Dianto Bachriadi sejalan dengan kesimpulan dari Penyelidikan Komnas HAM mengenai kasus 1965 tahun 2012 yang sudah diserahkan kepada Kejaksaan Agung. Dianto mengutip kesimpulan executive summary laporan tersebut yang sudah diterbitkan Komnas HAM. Yang baru menurut sang komisioner Komnas HAM adalah gugatan kekerasan seksual melalui kesaksian di balik layar oleh seorang perempuan korban yang dianiaya seorang guru besar UGM Yogyakarta. Mariana Amiruddin komisioner Komnas Perempuan yang berangkat ke Den Haag menghadiri pengadilan ini dengan surat ijin dari Presiden Republik Indonesia mengatakan kasus kekerasan seksual termasuk laporan penelitian lembaga tersebut.
Mengapa Den Haag, Belanda, dipilih menjadi tempat penyelenggaraan IPT 1965 tanggal 10-13 November 2015 ? Jawaban lugas, tidak mungkin dilakukan di Indonesia; diskusi buku 1965 saja seperti pada Festival Ubud Bali diintervensi aparat keamanan. Sementara itu, Den Haag merupakan kota simbol keadilan dan perdamaian internasional. Lembaga-lembaga seperti International Court of Justice (Mahkamah Pidana Internasional) dan sejumlah pengadilan khusus dan penting, seperti Tribunal Yugoslavia, diselenggarakan, atau memiliki kantor Sekretariat, di sini. Tribunal Tokyo (Pengadilan Perempuan Internasional atas Kejahatan Perang tentang Perbudakan Seksual Militer Jepang) menyelenggarakan sidang putusannya di Den Haag (2001).
Pengadilan rakyat ini juga bertujuan mendapatkan pengakuan internasional atas keterlibatan sejumlah negara Barat dalam tragedi 1965. Sebuah gugatan diajukan menyangkut peran AS, Inggris dan Australia dalam kasus ini dengan saksi ahli sejarawan Bradley Simpson. Dia menulis buku Economists with guns: Authoritarian Development and US-Indonesian Relations, 1960-1968 yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Menurut Simpson “pemerintah Amerika Serikat dan negara-negara barat lain sudah lebih dari setahun mengusahakan terjadinya konflik senjata antara tentara dan Partai Komunis Indonesia (PKI) dengan harapan tentara Indonesia bisa menghancurkan PKI”.
Setelah meletus G30S AS membantu dana untuk Komite Aksi Pengganyangan Gestapu sebanyak Rp 50 juta serta memberikan daftar pengurus PKI. Pemerintah Amerika Serikat memulai sebuah operasi yang ditutup-tutupi untuk mendukung militer Indonesia dalam menghancurkan PKI. Pemerintah Amerika menyediakan senjata, bantuan dana dan dukungan politik, supaya Jenderal Soeharto dan sekutunya mengetahui bahwa mereka mendapat dukungan penuh, walaupun dukungan diberikan diam-diam. Saat itu, untuk Amerika, terang-terangan mendukung Soeharto dan tentara Indonesia melawan Sukarno, mengandung resiko politik tinggi.
Simpson juga bersaksi bahwa Amerika sepenuhnya sadar akan rangkaian pembunuhan yang terjadi dan jumlah orang yang tewas selama pembunuhan berlangsung. Amerika tidak protes atau berusaha menghentikan peristiwa tersebut dan malah membantu pemerintah Indonesia dengan menyediakan apapun yang dibutuhkan untuk menghancurkan Partai Komunis Indonesia. Padahal mereka tahu benar bahwa bantuan digunakan juga untuk membunuhi rakyat tak bersenjata. Dari dokumen yang dipublikasikan, pemerintah Amerika mulai mendukung militer Indonesia sejak akhir Oktober 1965.
Pemerintah Inggris, seperti juga Australia, melakukan operasi propaganda rahasia mendukung tentara Indonesia waktu itu. Pemerintah Jepang memberi dukungan dana, juga sejumlah negara Barat yang meyediakan bantuan intelijen, bahkan juga pemerintah Uni Soviet pada waktu itu. Pada masa terjadi konflik antara Uni Soviet dengan Cina soal ideologi komunisme, tidaklah mengherankan kalau Indonesia yang lebih dekat dengan Cina menjadi sasaran Uni Soviet.
Selama 50 tahun studi G30S telah berkembang pesat dengan dibukanya berbagai arsip di AS, Inggris, Australia, Rusia, Jerman, Jepang, dan Tiongkok. Bermunculan pula para peneliti mengenai tema ini di sejumlah negara, seperti di Belanda, Jepang, dan terutama Australia, selain—tentu saja—dari Indonesia sendiri. Bulan September 2015 di Jakarta dipresentasikan laporan penelitian yang dikerjakan tim peneliti Universitas Waseda, Tokyo, Jepang. Salah seorang peneliti Jepang, sejarawan senior Aiko Kurasawa mengatakan bahwa Jepang tidak terlibat dalam peristiwa G30S. Namun Jepang adalah termasuk negara yang paling diuntungkan dengan peristiwa 1965 yang memakan korban sampai 500.000 orang. Jepang menjadi negara investor pertama pada awal Orde Baru. Hal ini agar disadari pula oleh pemerintah dan masyarakat Jepang.

Diharapkan negara-negara asing yang terlibat dalam tragedi 1965 atau yang diuntungkan oleh peristiwa tersebut untuk membantu Indonesia dalam penyelesaian masalah HAM berat masa lalu, misalnya dalam pendanaan program pemulihan trauma para korban. (Dr Asvi Warman Adam, sejarawan)

TENTANG INTERNATIONAL PEOPLE’S TRIBUNAL

TRIBUNAL RAKYAT INTERNASIONAL: MENOLAK BUNGKAM, MELAWAN IMPUNITAS (BAGIAN 1)

4 November 2015

 Ilustrasi gambar oleh Alit Ambara

 

Kemunculan dan Perjalanan Tribunal Rakyat Internasional

“May this Tribunal prevent the crime of silence”

KALIMAT di atas adalah petikan dari pidato penutup Bertrand Russell, seorang filsuf besar dari Inggris, ketika meresmikan War Crimes Tribunal di London, 13 November 1966. War Crimes Tribunal, atau Tribunal Kejahatan Perang, adalah suatu pengadilan non Negara yang ia gagas bersama karibnya, Jean Paul-Sartre, seorang eksistensialis kiri asal Perancis, dan rekan-rekan lain dari mulai pengacara, aktivis gerakan mahasiswa, ilmuwan, dokter, korban perang, hingga pensiunan tentara Amerika.

Tribunal ini murni merupakan inisiatif masyarakat sipil dari beberapa Negara, dan dilakukan untuk menuntut pertanggung jawaban Amerika Serikat dan sekutunya, termasuk Inggris, Australia, dan Korea, atas perang di Vietnam. Tribunal ini, yang kemudian dikenal dengan Russell’s Tribunal, lantas menginspirasi kemunculan tribunal rakyat di level internasional (biasa disebut International People’s Tribunal) terhadap beragam kasus-kasus kejahatan serius, termasuk kejahatan perang, agresi, genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan di banyak Negara di dunia, termasuk yang berkaitan dengan Indonesia.

Hingga saat ini, lebih dari delapan puluh tribunal rakyat internasional, atau beberapa menggunakan istilah pengadilan warga internasional (International Citizen’s Tribunal) sudah diselenggarakan, baik yang bersifat permanen seperti Permanent People’s Tribunal yang berbasis di Roma, ataupun yang ad hoc berdasarkan kasus-kasus tertentu.

Apa dan bagaimana sebetulnya Tribunal Rakyat Internasional, dan apa kontribusinya terhadap rejim HAM internasional serta narasi besar tentang keadilan? Apa relevansinya terhadap upaya memutus impunitas di Indonesia? Apa pula prospek dan kontribusinya terhadap penguatan gerakan masyarakat sipil dan wacana penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM berat d Indonesia? Hal-hal ini akan menjadi bahasan utama dalam tulisan singkat ini.

Saya akan membagi tulisan ini dalam dua bagian. Tulisan bagian pertama akan mencakup pertanyaan yang pertama, sedangkan tulisan bagian kedua membahas dua pertanyaan lainnya. Masing-masing tulisan akan saya tutup dengan sebuah kesimpulan.

 

Tribunal Rakyat Internasional: Kritik terhadap Sistem dan Politik Hukum Internasional

Salah satu kejahatan yang seringkali diamini banyak orang dan banyak Negara, adalah kejahatan yang diistilahkan oleh Russell sebagai crime of silence, atau kejahatan atas kebungkaman terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Jenis kejahatan ini tidak diatur dalam instrumen hukum baik nasional maupun internasional, tapi pembungkaman dan kebungkaman umumnya selalu menjustifikasi kekuasaan Negara yang sewenang-wenang dan berujung pada impunitas. Seringkali upaya masyarakat sipil yang oposan terhadap rezim penguasa menemui jalan buntu. Tidak saja perangkat hukum dan alat politik yang ada tidak cukup efektif sebagai senjata perlawanan, tapi juga perangkat dan ruang yang ada umumnya dikooptasi oleh rezim penguasa untuk melanggengkan impunitas.

Sasaran perlawanan lantas dialihkan di ruang internasional, dimana perangkat hukum pidana internasional sudah dibentuk dan sudah ada preseden untuk meminta pertanggungjawaban Negara yang telah melanggar hak-hak dasar warganya atau warga negara lain. Sayangnya, di tingkatan internasional pun seringkali tidak efektif membantu perlawanan kelompok oposisi untuk membela keadilan bagi mereka yang ditindas. Sistem hukum pidana internasional mendapat banyak kritikan dari kelompok legalis kritis, realis, poskolonial, dan juga kelompok kiri, terutama dalam kaitannya dengan politik dan kepentingan ekonomi negara-negara tertentu serta keterbatasan implementasinya di tingkatan praksis. Karl Marx, misalnya, termasuk yang memberikan warisan kritik atas institusi hukum borjuis yang menjadi bagian dari kekuasaan yang menindas.[1] Dari sini, Samuel Moyn (2012) mengkritik asas ‘netralitas’ yang diumbar oleh sistem hukum pidana internasional yang pada prakteknya tidak lebih sebagai kamuflase untuk memberi jalan bagi liberalisme untuk menghancurkan perjuangan sosialis dan anti-kolonialisme. Kelompok poskolonial juga melihat ketidak seimbangan kekuasaan antara negara-negara bekas penjajah dan negara-negara yang baru merdeka, yang umumnya adalah negara miskin dan powerless, sehingga sistem hukum internasional malah justru melanggengkan kolonialisme dalam bentuk baru.

Hal ini juga disadari Russell dan kawan-kawan ketika menggagas War Crimes Tribunal.[2] Amerika Serikat dan sekutunya tidak pernah digugat atas kejahatan perang yang mereka lakukan terhadap Vietnam, negara yang baru merdeka, di tahun 1960-an. Kondisi ini bertolak seratus delapan puluh derajat dari komitmen negara-negara “Barat” dalam hal kejahatan berat yang dilakukan oleh Nazi. Pengadilan Nuremberg digelar khusus untuk mengadili Jerman Timur, dalam hal ini Nazi, atas kejahatan genosida terhadap bangsa Yahudi. Berkaca pada Nuremberg Tribunal tersebut, tribunal yang banyak dikritik sebagai pengadilan sang pemenang atas mereka yang jadi pecundang, Russel dan kawan-kawan menggagas sebuah cermin baru untuk masyarakat dunia berkaca pada kejahatan perang yang sesungguhnya. Sebagaimana disampaikan Sartre dalam salah satu sesi tribunal:

You know the truth: in the last twenty years, the great historical act has been the struggle of the underdeveloped nations for their freedom. The colonial empires have crumbled, and in their place independent nations have grown or have reclaimed ancient and traditional independence which had been eliminated by colonialism. All this has happened in suffering, sweat and blood. A tribunal such as that of Nuremberg has become a permanent necessity. I have already said that, before the Nazi trials, war was lawless. The Nuremberg Tribunal, an ambiguous reality, was created from the highest legal principles no doubt but, at the same time, it created a precedent, the embryo of a tradition. Nobody can go back, stop what has already existed, nor, when a small and poor country is the object of aggression, prevent one from thinking back to those trials and saying to oneself: it is this very same thing that was condemned then. In this way, the hasty and incomplete measures taken and then abandoned by the Allies in 1945 have created a real gap in international affairs. We sadly lack an organization which has been created and affirmed in its permanency and universality and which has irreversibly defined its rights and duties. It is a gap which must be filled and yet which no one will fill.[3]

Kalimat terakhir merupakan benang merah dari beragam inisiatif pelaksanaan TRI. Sebuah TRI berperan dalam mengisi kekosongan hukum yang diciptakan oleh negara-negara besar yang kemudian ditinggalkan ketika kejahatan justru dilakukan oleh negara-negara ini terhadap negara kecil. Kekosongan yang sama yang juga ditinggalkan oleh rezim-rezim penguasa di sebuah Negara yang dengan sewenang-wenang melakukan kejahatan berat terhadap warga negaranya sendiri, atau terhadap warga negara lain. Tribunal ini menegaskan pentingnya keadilan formal, dan bahwa keadilan adalah juga suatu hak dan kewajiban bagi masyarakat dunia, tidak hanya terbatas pada otoritas resmi negara atau pemerintah, untuk mewujudkannya.

Tentu saja, sebuah TRI tidak bisa menggantikan formalitas hukum yang hanya mampu disahkan atau dimandatkan kepada Negara. Ini juga kritik utama yang sering ditujukan pada model tribunal masyarakat sipil yang demikian. TRI dinilai tidak memiliki basis formal dalam sistem dan mekanisme resmi yang didukung oleh negara-negara, sehingga tidak mampu mengimplementasikan putusan-putusan yang dibuatnya dalam perangkat hukum yang ada.[4] Meski begitu, TRI punya tiga peran penting: secara prinsip, teori, dan politik.

Secara prinsip, TRI mengadopsi prinsip-prinsip dan mekansime internasional dengan keluaran yang seringkali berbeda dari mekanisme resmi Negara atau lembaga antar-negara yang juga mengadopsi prinsip yang sama. Argumentasi dan putusan didasarkan pemeriksaan terhadap bukti-bukti primer dan sekunder yang didapatkan dari investigasi dan riset yang ketat, serta public hearing atau kesaksian publik yang juga melibatkan saksi-saksi baik pelaku maupun korban. Karena berjarak dengan kepentingan rezim penguasa, dan umumnya mandat didapat dari korban-korban kekerasan, maka hasil dari proses eksaminasi atau pemeriksaan ini lebih mencerminkan prinsip-prinsip keadilan yang dianutnya.

Pemihakan terhadap korban berarti juga merupakan peran teoretis yang difungsikan oleh tribunal, yakni melawan asumsi bahwa Negara melalui representasinya bebas bias dan adil. Pada kenyataannya, senada dengan kritikan Marx, institusi dan sistem hukum seringkali ikut berperan dalam menindas kelompok atau negara tertentu. TRI menegaskan bahwa keadilan sesungguhnya juga merupakan relasi perjuangan atas kekuasaan, dan karenanya hukum perlu memihak pada mereka yang ditindas oleh kekuasaan yang sewenang-wenang. TRI juga membongkar berbagai kelemahan dan keterbatasan dalam sistem hukum yang ada, dan menunjukkan dengan gamblang impunitas yang terjadi lewat upaya-upaya pembungkaman oleh negara. Dengan begitu, TRI mempertanyakan sumber legitimasi dan kepemilikan atas norma-norma hukum internasional dengan menunjukkan berbagai kesenjangan atau kekosongan keadilan yang ada.

 

dadIlustrasi gambar oleh Dadang Christanto

 

Secara politik, peran terbesar TRI adalah membuka ruang artikulasi sekaligus mengesahkan klaim dan pengalaman mereka yang ditindas di saat ruang-ruang resmi negara telah tertutup semua. Tidak saja ruang ini memberi jalan bagi mereka yang ditindas di dalam negeri, tapi juga mereka yang di luar negeri dan bahkan masyarakat dunia ikut mengakuinya.[5] Karena ruang lingkupnya dan penglibatannya yang mendunia, TRI merupakan sebuah gerakan transnasional atau lintas negara yang menggalang dukungan dan kesadaran masyarakat dunia atas kejahatan-kejahatan serius yang dilakukan oleh pemerintah atau Negara, sekaligus mengingatkan perlunya memori bersama untuk mencegah keberulangan di tempat dan masa yang lain. Dalam prinsip demokrasi, penguasa tetap harus mempertanggungjawabkan kekuasaannya kepada rakyat yang memilihnya, dan rakyat inilah yang menjadi anggota masyarakat dunia yang bisa menekan pemerintahnya untuk menghadirkan keadilan. Negara, lewat mekanisme yang resmi, bisa saja mengabaikan sebuah kejahatan dan menegaskan impunitas. Namun, masyarakat sipil internasional dapat memobilisasi gerakan yang luas untuk menolak pembungkaman oleh negara terhadap sebuah ketidak adilan.

Russell Tribunal atas kejahatan perang di Vietnam, terlepas dari berbagai kritik yang menyertainya, adalah salah satu contoh sukses gerakan transnasional lewat mekanisme tribunal non resmi ini. Tribunal ini adalah yang pertama kali di dunia yang menegaskan bahwa Vietnam adalah satu negara, bukan dua, yang baru merdeka, dan menjadi obyek ekspansi imperialisme Amerika Serikat. Kedua, Amerika Serikat, dibantu oleh Australia, New Zealand, dan Korea Selatan menyerang bukan hanya Vietnam, tapi juga Kamboja dan Laos. Dalam serangan ini, negara tetangga seperti Thailand, Filipina dan Jepang juga complicit terhadap serangan brutal Amerika dan sekutunya. Sesi-sesi tribunal dilakukan di beberapa negara, dan mengumpulkan dukungan dari berbagai lapisan. Respon dunia dari tribunal ini adalah pengakuan atas invasi Amerika dan sekutunya, dan dukungan luas untuk pembebasan Vietnam dan mengakhiri perang di Asia Tenggara. Kesuksesan tribunal ini dilanjutkan dengan Russel Tribunal kedua yang diadakan untuk memeriksa dan memberi putusan terhadap kasus pelanggaran HAM berat di Amerika Latin oleh rejim dikatator militer.

Contoh yang lain adalah tribunal rakyat atas pendudukan Palestina oleh Israel. Didukung sepenuhnya oleh Bertrand Russell Foundation, tribunal yang dikenal dengan Russell Tribunal for Palestine (disingkat RToP) ini diselenggarakan untuk menginvestigasi pelanggaran hukum internasional yang mengakibatkan penderitaan bagi rakyat Palestina dan menghalangi hak mereka untuk menentukan nasib sendiri (self determination). Tribunal ini melibatkan seratus enampuluh nama-nama besar di berbagai dunia, mulai dari musisi, artis, peraih nobel, ilmuwan, mantan petinggi PBB, hingga mantan kepala negara, dan juga ratusan lembaga serta organisasi yang mendukung perdamaian dan penyelesaian masalah Palestina. Termasuk juga yang terlibat adalah Carmel Budiarjo, seorang mantan tahanan politik 1965 di Indonesia yang kemudian mendirikan organisasi Tapol di London. Dalam situs RToP disebutkan:

This Tribunal has been named the Russell Tribunal on Palestine. It will reaffirm the supremacy of international law as the basis for a solution to the Israeli Palestinian conflict. It will identify all the failings in the implementation of this right and will condemn all the parties responsible for these failings, in full view of international public opinion.[6]

Kemampuan RToP memobilisir dukungan terhadap penyelesaian masalah Palestina mendesak pengakuan dunia dan PBB atas kejahatan serius yang terjadi di Palestina, sekaligus menolak pembungkaman yang dilakukan oleh negara-negara besar termasuk juga PBB. RToP, dalam putusan akhirnya, menegaskan terbuktinya kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan hasutan ke arah genosida. Meskipun RToP tidak secara eksplisit menyebutkan genosida dalam tuntutannya, namun RToP berpendapat bahwa genosida dapat terjadi karena impunitas terus dibiarkan di tengah kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi dan adanya hasutan langsung ke arah genosida.[7] Israel dan beberapa negara pendukungnya dinilai mengabaikan hukum internasional, dan PBB serta negara-negara di dunia diminta bersikap untuk aksi-aksi illegal yang dilakukan Israel dalam okupasinya di Palestina. Putusan RToP ini adalah pengakuan internasional pertama yang resmi, mengadopsi hukum internasional yang tidak pernah dilakukan oleh negara-negara dan PBB sebelumnya. Pengakuan ini menjadi rujukan resmi dan advokasi jangka panjang untuk penyelesaian masalah Palestina.

Selain RToP, Russell Tribunal juga menginspirasi berbagai tribunal lain. Permanent Peoples’ Tribunal (PPT) adalah salah satunya. Berbeda dengan RToP atau beberapa tribunal lain yang sifatnya per kasus (ad hoc), PPT dibentuk berdasarkan pertimbangan perlunya sebuah mekanisme tribunal masyarakat sipil yang berkelanjutan, yang dapat terus menerus mengakomodir kebutuhan akan keadilan yang terus dibungkam atau tidak mampu dihadirkan oleh negara lewat mekanisme resminya. PPT dibentuk tahun 1979 dan berbasis di Roma, Italia, diinisiasi awalanya oleh pengacara dan senator Italia Lelio Basso dan didukung oleh sejumlah tokoh masyarakat sipil di beberapa negara. PPT mendasarkan dirinya pada Dekalarasi Universal Hak-hak Rakyat (Universal Declaration of the Rights of the Peoples, atau dikenal juga dengan Deklarasi Aljir) dan Kesimpulan Russel Tribunal Kedua tentang Amerika Latin. Hingga hari ini, tidak kurang dari tiga puluh Sembilan kasus sudah digelar oleh PPT di berbagai negara.[8] PPT memeriksa berbagai complain atas dugaan pelanggaran HAM yang diajukan oleh beragam komunitas yang terkena dampak pelanggaran tersebut. Sama seperti TRI lainnya, PPT juga menggunakan format pengadilan formal yang ketat, dan mengeluarkan putusan. Beberapa kasus besar yang selama ini dibungkam oleh negara-egara lewat pemerintah dan institusinya, antara lain kasus genosida Armenia, dan intervensi Amerika di Nikaragua dan Amazon.

 

Kesimpulan

Sejarah mencatat, hanya sedikit saja kasus-kasus kejahatan oleh Negara yang bisa diadili dalam sistem hukum internasional yang ada saat ini. Dengan kata lain, hukum internasional dan domestik tidak selalu dapat memberikan keadilan karena memiliki berbagai keterbatasan dan selalu beririsan dengan kepentingan politik dan ekonomi tertentu. Hukum kemudian menjadi milik penguasa, dan memapankan impunitas serta membuat sebuah kejahatan pembungkaman terhadap ketidak adilan dan penindasan.

TRI menjadi sebuah ide yang dikongkritkan atas pertimbangan kekosongan dan kesenjangan hukum, antara yang normatif dan yang riil. TRI adalah keresahan masyarakat sipil yang muncul dari ambiguitas negara-negara terhadap keadilan. Atas dasar keresahan inilah pilihan TRI mengadopsi sepenuhnya hukum-hukum dan norma yang ada untuk menjadikannya sebuah cermin lain keadilan, yakni keadilan yang memihak pada korban dan kelompok yang tertindas.

TRI, meskipun tidak mendapatkan legitimasi formal dari negara, namun memiliki dampak penting secara teori, prinsip dan politik. TRI tidak saja memberikan ruang bagi korban untuk mereklamasi tuntutannya, tapi juga mampu memberi fondasi dan pengakuan internasional terhadap sebuah kejahatan berat, dan memobilisir solidaritas dunia untuk menekan negara-negara menunaikan tanggung jawab bersama untuk menegakkan HAM dan keadilan. TRI adalah suatu terobosan yang mendasarkan dirinya pada prinsip-prinsip hukum, namun tetap mengedepankan kebutuhan untuk kebenaran, pemulihan untuk korban serta reformasi institusi untuk jaminan ketidak berulangan di masa depan.

Tulisan berikutnya, sebagaimana saya sampaikan di bagian awal, akan membahas beberapa TRI yang sudah dilaksanakan terkait dengan Indonesia, dan prospek serta tantangannya untuk dilakukan kembali sebagai inisiatif penyelesaian pelanggaran HAM berat di tanah air.***

(bersambung ke bagian-2)

 

Penulis adalah kandidat Doktor, Australian National University (ANU), peneliti International Peoples’ Tribunal untuk kejahatan berat 1965 (IPT 65)

 

Kepustakaan:

Argibay, Carmen, “Sexual Slavery and the Comfort Women of World War II”, dalam Berkeley Journal of International Law, Vol 21, Issue 2, 2003

Bickford, Louis, “Unofficial Truth Project”, dalam Human Rights Quarterly, 29, 2007, hal. 994-1004

Byrnes, Andrew dan Gabrielle Simm, “Peoples’ Tribunals, International Law and the Use of Force”, dalam University of New South Wales Law journal, 28, 2013

Chega! Final Report of the Commission for Reception, Truth and Reconciliation in East Timor (CAVR), 2005

Henry, Nicola, “ Memory of an Injustice: the “Comfort Women” and the Legacy of the Tokyo Trial”, dalam Asian Studies Review, vol 37 issue 3, 2013

Hindra, Eka, dan Koichi Kimura, Mereka Memanggilku Momoye, Esensi, 2007

Jiwon, Suh, The Politics of Transitional Justice in Post-Soeharto Indonesia, 2012 (tidak diterbitkan)

Klinghoffer, Arthur, dan Judith Apter Klinghoffer, International Citizens’ Tribunal: Mobilizing Public Opiniion to Advance Human Rights, Palgrave, 2002

Kontras dan ICTJ, Derailed: Transitional Justice in Indonesia since the Fall of Soeharto, 2011

Limqueco, Peter, and Peter Weiss (eds), Prevent the Crime of Silence, Reports from the Sessions of International War Crimes Tribunal Funded By Bertrand Russell, 1971

Linton, Suzannah, “Accounting for Attrocities in Indonesia”, dalam Singapore Year Nook of International Law, Vol 11, 2007

Moyn, Samuel, The Last Utopia: Human Rights in History, Harvard University Press, 2012

Simm, Gabrielle dan Andrew Byrnes, “International Peoples’ Tribunal in Asia: Political Theatre, Juridical Farce, or Meaningful Intervention?”, dalam Asian Journal of International Law, 2015

Wahyuningroem, Sri Lestari, “Seducing for Truth and Justice: Civil Society Initiatives for the 1965 Mass Violence in Indonesia”, dalam Journal of Current Southeast Asian Affairs, 32, 3, 2013

 

——————

[1] Lihat Karl Marx, The Rights of Man and Citizen in “On the Jewish Question”, pertama kali diterbitkan tahun 1844.

[2] War Crimes Tribunal yang digagas Russell dan kawan-kawan ini, menurut beberapa peneliti, bukanlah inisiatif tribunal masyarakat sipil yang pertama. Hanya saja, dimensi internasional, dengan pelibatan dari berbagai kalangan di beberapa negara dan penyelenggaraan serta cakupannya yang menduinia, membuat tribunal ini menjadi tribunal internasional pertama yang selanjutnya menginspirasi kmunculan banyak tribunal rakyat internasional lainnya. Lihat diskusinya di Arthur Klinghoffer dan Judith Apter Klinghoffer, International Citizens’ Tribunal: Mobilizing Public Opiniion to Advance Human Rights, Palgrave, 2002.

[3] Peter Limqueco and Peter Weiss (ed), Prevent the Crime of Silence, Reports from the Sessions of International War Crimes Tribunal Funded By Bertrand Russell, 1971

[4] Simm, Gabrielle dan Andrew Byrnes, “International Peoples’ Tribunal in Asia: Political Theatre, Juridical Farce, or Meaningful Intervention?”, dalam Asian Journal of International Law, September 2015, hal. 2

[5] Byrnes, Andrew dan Gabrielle Simm, “Peoples’ Tribunals, International Law and the Use of Force”, dalam University of New South Wales Law journal, 28, 2013, hal. 18

[6] http://www.russelltribunalonpalestine.com/en/about-rtop

[7] ibid

[8] Lihat websitenya http://www.fondazionebasso.it/2015/introduction?lang=en

SO WHAT IF THE POPE WERE A MARXIST?

So what if the pope were a Marxist?
Priyamvada Gopal
By querying the the absolute autonomy of the marketplace, Pope Francis is hardly making a radical critique. But such ‘red scares’ have long history
Italy – Religion – Pope Francis leads general audience

Italy - Religion - Pope Francis leads general audience
Pope Francis has been denounced as a Marxist by rightwingers for criticising ‘unfettered capitalism’. Photograph: Alessandra Benedetti/Corbis Alessandra Benedetti/ Alessandra Benedetti/Alessandra Benedetti/Corbis

The Guardian, London, Monday 16 December 2013 18.35 GMT
Last modified on Thursday 22 May 2014 11.31 BST

Some of his best friends are Marxists, Pope Francis announced last week. Well, not quite, but he has insisted that he knows some “Marxists who are good people”. While making it clear that “Marxist ideology is wrong”, the pontiff claimed he wasn’t offended by being denounced as a Marxist by the US shock-jock, Rush Limbaugh. The conservative radio host and other rabid free-market ideologues have taken umbrage at the recent “apostolic exhortation” which criticised “unfettered capitalism” and the “globalisation of indifference” it has created.

The use of “Marxist” as a slur – along with kindred terms such as “socialist” and “communist” – is not a uniquely American phenomenon but is most familiar to us from the era of the infamous House Un-American Activities Committee, established in 1938 and, later, Joseph McCarthy’s committee.

In that context, and during the “red scares” which followed it during the cold war, these were appellations used to identify and punish any criticism of capitalism, however sympathetic or merely reformist. Indeed, any dissent from mainstream dogma was “un-American”.

America’s first “red scare” took place in the wake of the 1918 Bolshevik revolution. To be a dissident from capitalism in any degree was to be a socialist or a “commie” and, therefore, “anti-American”: the net of denunciation was cast wide enough to include immigrants, conscientious objectors, blacks and Jews.

American public culture is saturated with stories of “commie plots” and conspiracies and many, like the Hollywood Ten, the playwright Lillian Hellman, the actor Paul Robeson, and the writer Richard Wright were famously blacklisted for alleged communist connections. Even Martin Luther King has been accused of Marxism, as has John Kerry and, more recently, President Barack Obama was denounced as a “socialist” for bringing less well-off Americans into the ambit of corporate, very much capitalist, healthcare provision.

In Britain, while many Victorian liberals and radicals were careful to distance themselves from socialism, engagement with both Marxism and socialism has been historically less hostile than in the US. Nevertheless, the use of Marxist as an insult also indicating a treasonous lack of patriotism has been stepped up in recent years, featuring most prominently in the attacks on Ralph Miliband as “the man who hated Britain”.

It is no accident that such terms are deliberately deployed as pejoratives at a time when an unregulated, rampant capitalism and its ideologues are in the dominant position but also fear growing unpopularity and subsequent challenge. In this context, “Marxism” refers not merely to thinking influenced by Karl Marx’s magisterial three volumes laying bare the unavoidable exploitation at the heart of capitalism – it becomes a random, ill-conceived slur to stave off any and all criticism of its operations.

For a mainstream and still fundamentally conservative figure, Pope Francis has indeed gone further than many by poking the sacred cow that is trickle-down economics and querying “the absolute autonomy of the marketplace”. These are not radical critiques of capitalism and have been made before by many, including Keynesian economists who would not consider themselves at all anti-capitalist but are more concerned with saving the system from its own ravages.

While Francis now appears to boldly advocate a church that is poor and “for the poor”, he isn’t about to tear up the Vatican’s vast investment portfolio. We can welcoming the opening that his exhortation has provided for a discussion of the economic regime under which we labour and from which a few profit much more than others. Yet, it is also important to recognise that such criticism is of the sort which ultimately seeks to inoculate capitalism from disastrous meltdown by feeding it measured doses of healthy caution.

Perhaps it is time to properly revisit Marx’s own insights into the workings of capitalism and ask how these remain relevant to understanding how the global economy functions. The pope’s denunciation of the way in which “human beings are themselves considered consumer goods” was much more thoroughly anticipated in Marx’s brilliant analysis of the commodity form which saw this process as central to capitalism, not merely an unhappy side effect of poor regulation.

“Exclusion” and “inequality” are similarly not happenstance spin-offs from a “new tyranny”; they are fundamental to a now old economic dynamic which seeks to concentrate the wealth in a few palms by extracting the labour from many hands. Of course capitalism is rife with “moral corruption”, but we would also do well to look at how inequality is central to its very material workings.

There can be no moral regeneration that is not also a complete rejection of capitalism’s essential immorality. It is futile to keep talking of “including the poor” within the ambit of capitalist opportunity: any good capitalist like our chancellor, George Osborne, understands very well that inequality and impoverishment (codename “austerity”) is absolutely central to the creation and concentration of wealth. Anything less is simply to further the politics of illusion.[]

FANATISME

Fanatisme

Oleh: M. Quraish Shihab

Tidak jarang orang mencela sikap fanatisme atau siapa yang fanatik. Celaan itu bisa pada tempatnya dan bisa juga tidak karena fanatisme dalam pengertian bahasa sebagaimana dikemukakan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah: “Keyakinan/kepercayaan yang terlalu kuat terhadap ajaran (politik, agama, dan sebagainya)”.

Sifat ini bila menghiasi diri seseorang dalam agama dan keyakinannya dapat dibenarkan bahkan terpuji, tetapi ia menjadi tercela jika sikapnya itu mengundangnya melecehkan orang lain dan merebut hak mereka menganut ajaran, kepercayaan, atau pendapat yang dipilihnya.

Umat Islam, walaupun dituntut untuk meyakini ajaran Islam, konsisten dan berpegang teguh dengannya, dengan kata lain harus fanatik terhadap ajaran agamanya, namun dalam saat yang sama Islam memerintahkan untuk menyatakan: Lakum dînukum wa liya dîny—Buat kamu agamamu dan buat aku agamaku (QS. al-Kâfirûn [109]: 6).

Bahkan, Rasul saw. diperintahkan oleh al-Qur’an untuk menyampaikan kepada siapa pun yang berbeda kepercayaan bahwa: …Sesungguhnya kami atau kamu pasti berada di atas  kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata. Katakanlah: “Kamu tidak akan ditanyai menyangkut  dosa yang telah kami perbuat dan kami pun tidak akan ditanyai tentang apa yang kamu  perbuat.” (QS. Saba’ [34]: 24-25)

Tidak dapat disangkal bahwa setiap penganut agama–termasuk agama Islam–harus meyakini sepenuhnya serta percaya sekukuh mungkin kebenaran anutannya serta kesalahan anutan yang bertentangan dengannya. Namun demikian, hal tersebut tidak menghalangi seorang Muslim–dalam konteks interaksi sosial–untuk menyampaikan ketidakmutlakan kebenaran ajaran yang dianutnya  dan menyampaikan juga kemungkinan kebenaran pandangan mitra bicaranya.

Perhatikan redaksi ayat di atas yang menyatakan: Sesungguhnya kami atau kamu pasti berada di atas  kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata. Yakni kepercayaan/pandangan kita memang berbeda, bahkan bertolak belakang, sehingga pasti salah satu di antara kita ada yang benar dan ada pula yang salah. Mungkin kami yang benar, mungkin juga Anda, dan mungkin kami yang salah dan mungkin juga Anda.

Fanatisme yang terlarang adalah yang diistilahkan oleh al-Qur’an: Hamîyat al-Jâhiliyah (QS. al-Fath [48]: 26), yakni semangat menggebu-gebu sehingga kehilangan kontrol dan bersikap picik dan angkuh mempertahankan nilai-nilai yang bertentangan dengan kebenaran dan keadilan.

Fanatisme yang terlarang adalah yang diistilahkan oleh Nabi saw. dengan ‘Ashabîyah atau Ta’ashshub. Kata ini terambil dari akar kata yang berarti melilit/mengikat. Dari sini maknanya berkembang sehingga berarti keluarga/kelompok di mana anggotanya terikat satu dengan yang lain. Keterikatan yang menjadikan mereka sepakat dan seia sekata, kendati kesepakatan itu dalam kebatilan. Masing-masing tampil dengan kukuh membela anggotanya kendati mereka salah.

Inilah yang diingatkan Nabi saw. ketika bersabda: “Bukan dari kelompok kita (umat Islam) siapa yang mengajak kepada sikap Ashabiyah.” Memang dalam masyarakat yang sakit, sikap demikian merupakan fenomena umum. Sedemikian umum sehingga lahir ungkapan: “Right or wrong it’s my country“. Ini serupa dengan ungkapan pada masa Jahiliyah dahulu: “Belalah saudaramu baik dia menganiaya maupun teraniaya“.

Pernah suatu ketika, Nabi Muhammad saw. mengucapkan ungkapan itu dalam konteks memberinya makna yang benar. Sahabat-sahabat beliau yang telah memahami ajaran Islam dengan baik berkomentar: “Yang teraniaya memang wajar dibela, tetapi apakah yang menganiaya juga harus dibela?” Nabi saw. menjawab: “Ya, membelanya adalah dengan menghalanginya melakukan penganiayaan.”

Benar atau salah adalah negeri kita, partai kita, keluarga kita, tetapi jika dia salah, kita tidak boleh membiarkan kesalahannya berlarut, apalagi merestuinya. Kita berkewajiban meluruskan kesalahan itu dan memperbaikinya, kalau tidak mau dinilai agama sebagai seorang yang fanatik buta. Demikian, wa Allah A’lam. []

http://harian-oftheday.blogspot.com/

“…menyembah yang maha esa,
menghormati yang lebih tua,
menyayangi yang lebih muda,
mengasihi sesama…”

__._,_.___

Posted by: Ananto <pratikno.ananto@gmail.com>, to: ppiindia@yahoogoups.com, Nov.3, 2015

BERHENTILAH BERSANDAR PADA ORANG LAIN

Berhentilah Bersandar pada Orang Lain

Oleh: Dahlan Iskan

Selama seminggu kemarin, tiga kali saya diminta berceramah oleh perusahaan besar yang sedang mengumpulkan manajer mereka.
Tema besarnya: Apa yang harus dilakukan di saat yang sulit seperti ini?

Saya bilang, saya bukanlah ahli di bidang itu. Tapi, tiga kali berhasil melewati krisis (1988, 1998, dan 2008) membuat saya belajar banyak. Pada 1988, kebijakan uang ketat sangat memukul ekonomi. Pada 1998, krisis moneter menghancurkan banyak hal, termasuk kekuasaan negara. Pada 2008, ekonomi negara sebesar AS kelimpungan.

Yang sudah pasti: Semua itu tidak bisa diatasi dengan hanya ngomong doang. Karena itu, jangan mengeluh terus, jangan marah-marah, jangan menyalahkan siapa pun, dan jangan pula punya mental denial. Cukuplah itu diwakilkan kepada politisi.

Misalnya, ada manajer perusahaan yang mengajukan persoalan begini: Kok harga BBM nonsubsidi kita 50 persen lebih mahal daripada Singapura? Rupanya, perusahaan itu memerlukan bahan bakar minyak (BBM) yang sangat besar. Tiap hari. Itu, katanya, memberatkan perusahaannya.

Apalagi dalam situasi sulit seperti ini. Kok pemerintah membiarkan hal itu terjadi. Kebijakan tersebut membuat dia tidak bisa bersaing. Terutama dengan perusahaan luar negeri.

Karena itu, saya sarankan tidak perlu memperpanjang keluhan. Berjuang ke pemerintah pun belum tentu bisa berhasil. Tiwas kehabisan tenaga dan waktu. Saya lebih menyarankan begini: cari beberapa teman yang juga memerlukan banyak BBM.

Imporlah sendiri! Kalau selisih harganya benar-benar 50 persen, untuk apa tidak memberontak? Saya lihat, perusahaan itu mempunyai kemampuan untuk melaksanakannya. Bahkan, keluhan tersebut mungkin justru bisa jadi bisnis barunya.

Mungkin memang harus membangun tangki atau menyewanya. Tapi, bukankah saat ini lagi rendah-rendahnya harga baja? Bagi perusahaan yang masih punya uang, membangun bisnis baru saat ini adalah yang terbaik. Mumpung semuanya lagi tertekan. Dua tahun lagi, ketika ekonomi mulai baik, perusahaan barunya mulai berjalan.

Yang sulit adalah mereka yang membangun bisnis baru dua tahun lalu. Saat investasi dulu, semuanya lagi mahal. Ketika pabriknya selesai dibangun sekarang ini, ekonomi lagi susah.

Kesulitannya berlipat-lipat: harus menjalankan perusahaan baru, harus mengembalikan modal, dan harus membayar utang. Sedang perusahaan baru itu belum mendapat pasar.

Pada saat sulit seperti ini, orang-orang di lapangan biasanya lebih tepat untuk diajak bicara: untuk menemukan jalan keluar, mencari terobosan, melahirkan ide, dan mencari cara menghemat.

Inilah waktunya direksi sebuah perusahaan harus lebih banyak mendengar para manajer mereka di garis depan. Inilah saatnya direksi sebuah perusahaan berhenti berpidato.

Tidak ada gunanya berpidato. Hasilnya nol. Juga harus berhenti memberikan petunjuk. Berhenti marah. Berhenti mengandalkan gengsi dan tinggi hati. Inilah waktunya untuk lebih banyak mendengarkan.

Dengan sikap rendah hati dan pikiran terbuka. Untuk menerima usulan-usulan cerdas dari ujung tombak. Terutama ujung tombak yang muda-muda. Yang umurnya 27-35 tahun.

Inilah saatnya semua perusahaan hanya memikirkan nasibnya sendiri-sendiri. Tidak ada gunanya memikirkan orang lain. Ini kelihatannya egois. Tapi, hanya sikap egois yang bisa menyelamatkan perusahaan masing-masing. Berhentilah bersandar pada orang lain. Termasuk bersandar pada pemerintah.

Saya membayangkan, kalau sebagian besar perusahaan di Indonesia ngotot menyelamatkan perusahaan masing-masing, akan banyak perusahaan yang selamat. Bahkan maju. Kalau sebagian besar perusahaan selamat, berarti ekonomi kita selamat.

Jangan ada pikiran kalau A bersaing dengan B, maka salah satunya akan kalah. Tidak begitu. Bisa-bisa dua-duanya menang. Yang kalah mungkin C. Kalau C pun melawan, yang kalah mungkin D.

Kalau semua perusahaan di dalam negeri mulai A sampai Z saling melawan, bisa jadi ekonomi nasional yang menang.

Kita menghadapi setidaknya dua tahun yang sangat berat. Tapi, percayalah, mendung tebal tidak akan menggelayut di satu tempat terus-menerus. (*)

Sumber:

https://dahlaniskan.wordpress.com/2015/09/14/berhentilah-bersandar-pada-orang-lain/

PASAR KITA “TIDAK DIJUAL”

Pasar Kita ”Tidak untuk Dijual!”

Oleh: Emil Salim

Semula Selandia Baru bersama Cile, Singapura, dan Brunei menyepakati Perjanjian Perdagangan Bebas dalam kelompok yang diberi nama Trans-Pacific Strategic Economic Partnership 2005.

Presiden Barack Obama (2010) merombak Trans-Pacific Strategic Economic Partnership (TPSEP) dengan menggabungkannya bersama Australia, Peru, Vietnam, Malaysia, dan Amerika Serikat (AS) menjadi Trans-Pacific Partnership (TPP, Kemitraan Trans-Pasifik).

Ketika di tahun 2011 Kanada, Meksiko, dan Jepang ingin masuk TPP, mereka diterima sebagai ”latecomers” dengan syarat tidak mengubah kesepakatan yang sudah dicapai, dan tidak punya hak veto terhadap hal-hal yang sudah dan akan disepakati sembilan anggota asli TPP-9. Syarat kedua adalah pengondisian yang berlaku dalam kesepakatan bilateral antarnegara sehingga membatasi ”kekuatan berunding” dalam hal-hal yang ditangani TPP.

Pertarungan AS-RRT

Dengan beralihnya TPSEP menjadi TPP, semakin menonjollah peran AS. TPP dinilai memberikan perhatian kecil pada bidang pembangunan. Syarat yang berlaku bagi negara berkembang tidak dibedakan dengan syarat bagi negara maju. TPP bukanlah suatu kesepakatan regional, melainkan lebih merupakan”kumpulan kesepakatan bilateral”, dengan implikasi bahwa konsesi tarif ditentukan secara bilateral tanpa kesamaan jadwal tarif tunggal.

TPP tidak menjadikan Asia sebagai pusat pengembangan pembangunan. Beberapa anggota ASEAN sudah menjadi peserta penuh TPP, seperti Singapura, Malaysia, Brunei, dan Vietnam. Ciri-ciri menonjol dari negara-negara ini adalah terbatas pasar dalam negerinya sehingga memerlukan pasar negara maju anggota TPP.

Di samping perkembangan TPP yang dipimpin AS, setelah krisis finansial melanda ASEAN (1997/1998) tampil ke muka Republik Rakyat Tiongkok (RRT) sebagai pengambil prakarsa bersama ASEAN, Jepang, dan Korea Selatan membentuk Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), setelah melewati proses negosiasi selama 2000-2011. Yang berhak menjadi anggota RCEP adalah negara yang sudah punya ”kesepakatan perdagangan bebas” dengan ASEAN. Karena tak punya kesepakatan ini, AS tertutup penyertaannya dalam RCEP.

Oleh karena Jepang masih mengalami kesulitan ekonomi dalam negeri, Jepang memilih untuk berada di kedua lembaga: TPP dan RCEP.

Perkembangan TPP dan RCEP tidak terlepas dari pertarungan kepentingan AS dan RRT. Bedanya, RCEP memberi penekanan lebih besar pada masalah pembangunan, sedangkan TPP dikendalikan oleh AS dan mencakup kawasan Pasifik. Anggota baru TPP tidak memperoleh hak yang sama dengan anggota lama. Dan, yang diutamakan, TPP lebih pada segi-segi struktural dan institusional mendorong liberalisasi ekonomi.

Yang menjadi kesulitan membahas TPP adalah bahwa negosiasi tentang dan hasilnya tidak transparan dan sifatnya tertutup. Yang banyak dilibatkan dalam negosiasi TPP adalah pengusaha besar AS, sedangkan buruh, pengusaha kecil, LSM, dan cendekiawan tidak dilibatkan. Bahkan, Kongres dan Senat AS juga tidak dilibatkan sehingga 130 anggota Kongres mengirim surat protes kepada US Trade Representative, Ron Kirk.

TPP dianggap tidak memperjuangkan ”perdagangan bebas”, tetapi kepentingan ”lobi bisnis yang kuat”, mencakup kepentingan produsen peternakan, pertanian, industri gula, rokok, farmasi, dan lain-lain. Informasi tentang perkembangan negosiasi TPP kita peroleh dari internet dan tulisan para cendekiawan seperti Joseph Stiglitz dan Rick Rowden.

Asumsi yang hidup dalam TPP bahwa ”pasar bekerja lebih efisien daripada negara”, karena itu intervensi negara yang menghambat kebebasan pasar harus dipangkas. Atas dasar ini, TPP menghendaki pemotongan kebijakan perdagangan yang bersifat protektif, seperti sistem kuota, pengenaan pajak ekspor atas bahan mentah, pengenaan tarif dan lain-lain yang serupa.

Negara maju dalam negosiasi TPP juga menuntut agar perusahaan asing diperlakukan sama seperti perusahaan domestik, antara lain bisa ikut bersaing dalam lelang dan kontrak pembelian oleh pemerintah nasional. Untuk mendorong transfer teknologi dari investor asing dan menggalakkan produksi dalam negeri, pemerintah biasanya menerapkan ketentuan ”konten lokal” dan kewajiban membeli barang dan jasa lokal. Ketentuan yang bersifat diskriminatif terhadap perusahaan asing seperti ini dilarang dalam TPP.

TPP juga menerapkan mekanisme Investor-to-State-Dispute-Settlement” (ISDS) dalam kesepakatan investasi. Jika pemerintah mengeluarkan peraturan sehingga perusahaan investor kehilangan potensi laba, ia berhak menuntut ganti rugi. Perusahaan rokok Philip Morris memanfaatkan ketentuan ISDS dan menggugat Pemerintah Uruguay yang telah mengeluarkan peraturan kesehatan yang mengatur iklan rokok. Akibat aturan tersebut, penjualan rokok berkurang dari jumlah yang seharusnya sehingga perusahaan merasa ”kehilangan laba yang seharusnya bisa dinikmati perusahaan rokok, yang kemudian diberi hak menggugat”.

Sungguhpun Dana Moneter Internasional pada tahun 2012 sepakatmemungkinkan kontrol modal oleh pemerintah, TPP tetap menolak karena ”deregulasi finansial” dianggap lebih menguntungkan ekonomi.

Kalangan kesehatan menolak keras TPP karena memperluas ketentuan paten dan hak cipta, yang mencakup produk final dan juga komponen produk final. Dengan menerapkan ”hak milik intelektual” secara lebih ketat di farmasi, obat generik yang lebih murah tidak mungkin diedarkan lagi.

Sama, tapi tak seimbang

TPP juga memuat ketentuan yang menaikkan biaya bagi negara berkembang karena hambatan mendapatkan teknologi manufaktur, termasuk ”reverse-engineering”. Negara anggota TPP juga diwajibkan membubarkan perusahaan-perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) karena dianggap tidak adil dalam sistem persaingan dengan perusahaan swasta.

Dari berbagai contoh ketentuan TPP ini, terlihat sekali menonjol semangat bahwa perdagangan dan investasi bisa berkembang di negara apabila intervensi pemerintah dihilangkan dan dunia usaha diberi kebebasan sepenuhnya untuk menanggapi sinyal ekonomi pasar. Jika bocoran informasi tentang TPP ini benar, tampaklah bahwa negara berkembang dipersamakan dengan negara maju dalam persaingan di pasar bebas. Kiranya samalah halnya dengan menghadapkan juara tinju nasional kita, Ellyas Pical, bertarung dengan juara tinju AS, Muhammad Ali, di gelanggang AS.

Indonesia adalah negara berpenduduk dan berpotensi pembangunan yang besar. Yang kita perlukan adalah bekerja keras dengan keyakinan penuh bahwa Indonesia sebagai pasar besar tidak untuk dijual: ”not for sale!” []

KOMPAS, 6 November 2015

Emil Salim | Dosen Pascasarjana UI; Anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia

MEMBUMIKAN TEOLOGI TAMBANG

Membumikan Teologi Tambang

Oleh: Wasid Mansyur
Kasus pengeroyokan yang menimpa Salim “Kancil” dan Tosan baru-baru ini semakin menunjukkan potret buram pengelolaan tambang di negeri kaya alam ini. Keduanya, sebagaimana diketahui, adalah salah satu dari sekian aktivis yang menolak pertambangan pasir ilegal di Lumajang, meskipun akhirnya Salim harus kehilangan nyawa, sementara Tosan sampai hari ini masih dalam proses perawatan di rumah sakit.
Kejadian ini sangat memilukan, apalagi penghasilan tambang pasir cukup besar dan menggiurkan sehingga dalam kenyataannya hanya dinikmati oleh beberapa gelintir orang. Bahkan, kepala desa Awar-Awar sebagai salah satu tersangka dalam kasus ini dipandang cukup besar perolehan upetinya dibandingkan dengan upeti untuk pemkab Lumajang. (Jawa Pos, 05/10). Di sisi yang berbeda, masyarakat terdekat, khususnya di Desa Selok Awar-Awar tidak menikmati apa-apa dari hasil tambang ini, kecuali kerusakan lingkungan akibat eksploitasi tambang pasir yang dikelola dengan cara rakus dan mengenyampingkan akal sehat.
Oleh karenanya, dapat dimaknai bahwa pemanfaatan tambang selama ini, menurut penulis, tidak berbanding lurus dengan keyakinan kita dalam beragama. Agama yang dipahami masih banyak berkutat pada persoalan ritual, belum banyak menyentuh apalagi menjadi kekuatan etik bagi pengelo lahan tambang. Padahal, limpahan hasil alam dan tambang di negeri ini adalah karunia yang cukup besar dari Allah SWT agar dimanfaatkan dengan baik, bukan malah dirusak.
Jihad Pertambangan

Keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya tidak berarti apa-apa, kecuali bila pelakunya mampu membumikan keimanan itu menjadi tindakan nyata. Mengutip Imam al-Ghazali dalam bukunya Ihya’ Ulum al-Din, proses pembumian keimanan itu bisa dilakukan dengan meneladani sifat-sifat luhur Allah dan Rasulnya. Ucapan tentang keimanan, tanpa tindakan akan kurang memberikan efek manfaat secara nyata bagi masyarakat luas.
Oleh karenanya, bila dikait dengan tambang, keharusan mengelolahnya dengan baik dan menghindari eksplotasi yang berujung pada perusakan ekosistem lingkungan adalah kewajiban orang yang beriman (Mukmin). Komitmen ini didasari bukan karena akal sehat menolak kerusakan, tapi sekaligus implementasi keimanan kepada sang Pencipta, Allah. Pasalnya, Surat al-A’raf; 56 telah menegaskan agar kita tidak sekali-kali melakukan kerusakan di muka bumi setelah terjadi perbaikan, Wala tufsidu fi al-ardhi ba’da ishlahiha.
Jika merasa Mukmin, tapi di lain tempat melakukan perusakan terhadap alam, maka keberimanannya dipandang dusta. Dikatakan dusta sebab ia telah menjadikan keberimanannya hanya sebatas formalitas belaka, padahal menjaga keindahan alam sejatinya adalah bagian dari menjaga keindahan kreasi-Nya, yang termasuk bagian dari implementasi nilai-nilai keimanan. Bagaimana bisa dikatakan Mukmin sejati, bila akhirnya dalam setiap saat melakukan pengerusakan atau pembunuhan terhadap ciptaan-Nya.
Tapi, memang harus diakui kerakusan atau keserakahan acap kali menjadi penyebab seseorang lupa terhadap jati dirinya sebagai Mukmin. Akibatnya, pengelolaan tambang bukan dalam rangka memanfaatkan alam, tapi lebih pada tindakan eksploitasi sehingga tidak mengindahkan pada kesimbangan ekosistem lingkungan. Lagi-lagi demi meraup keutungan sebanyak-banyaknya, padahal akibat dari kerusakan alam hari ini pastinya akan “dinikmati” bencananya oleh anak cucu kita di masa yang akan datang.
Apa yang dilakukan Salim dan Tosan merupakan langkah jihad, setidaknya jihad melawan nafsu rakus dan serakah.  Perlawanan keras dari kedua aktivis ini cukup wajar sebab mereka berhadapan langsung dengan kondisi di lapangan, yakni bagaimana pertambangan pasir itu terjadi sudah melampaui batas-batas kemanusiaan akibat tidak mengindahkan sisi kerusakan lingkungan.
Dalam konteks yang lebih luas, serta belajar dari kasus Salimdan Tosan, semua elemen masyarakat harus bersatu dalam rangka melawan segala bentuk apapun kaitannya dengan pengelolaan tambang yang merusak ekosistem lingkungan. Kesatuan masyarakat sipil diharapkan mampu mendorong kekuatan lain, baik dari pemegang kebijakan yang atau pemegang modal, untuk tidak semena-mena mengeksporasi alam hanya untuk kepentingan ekonomi.
Pada akhirnya, upaya ini kembali pada kita semua sebagai insan yang beriman. Pastinya, pengerusakan terhadap alam adalah bagian dari pengingkaran terhadap nilai-nilai keimanan. Karenanya, memerangi perusak alam  atau penambang liar berbanding lurus dengan memerangi korupsi dan radikalisme sebab sama-sama bertentangan dengan prinsip kesalehan sejati sebagai buah dari keimanan, yakni kesalehan pada Allah dan Makhluk-Nya. []
*) Wasid Mansyur, Aktif di Lembaga Majelis Dzikirdan Sholawat Rijalul Ansor, Gerakan Pemuda Ansor Jatim

http://harian-oftheday.blogspot.com/

“…menyembah yang maha esa,
menghormati yang lebih tua,
menyayangi yang lebih muda,
mengasihi sesama…”

__._,_.___

Posted by: Ananto <pratikno.ananto@gmail.com> To ppiindia@yahoogroups.com, Friday, 6 November 2015, 13:11.

UJARAN KEBENCIAN DAN KEBEBASAN

Ujaran Kebencian dan Kebebasan

Oleh: Azyumardi Azra *

Pro-kontra mencuat di kalangan masyarakat terkait Surat Edaran (SE) Kapolri No SE/06/X/2015 tentang penanganan ‘ujaran kebencian’ (hate speech) di ranah publik. Ada tujuh bentuk ujaran kebencian disebut dalam SE: penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan menyebarkan berita bohong. Semua tindakan ini memiliki tujuan atau berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan atau konflik sosial.
Dalam SE dinyatakan, ujaran kebencian bertujuan menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan atau kelompok masyarakat/komunitas berbeda dalam aspek: suku, agama, ajaran keagamaan, keyakinan atau kepercayaan, ras, antar-golongan, warna kulit, etnis, gender, difabel, dan orientasi seksual.
Ujaran kebencian bisa tersampaikan melalui berbagai media, antara lain: orasi kegiatan kampanye [politik], spanduk atau banner, jejaring media sosial, penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi), ceramah keagamaan, media massa cetak maupun elektronik, dan pamphlet.
Menurut SE yang ditandatangani Kapolri Jenderal Badrodin Haiti pada 8 Oktober 2015, persoalan ujaran kebencian kian mendapat perhatian masyarakat nasional dan internasional seiring meningkatnya kepedulian terhadap perlindungan HAM. Karena itu “dengan memperhatikan pengertian ujaran kebencian di atas, perbuatan ujaran kebencian apabila tidak ditangani dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, akan berpotensi menimbulkan tindakan diskriminasi, kekerasan atau penghilangan nyawa”.
Menghadapi ujaran kebencian, Polri menetapkan prosedur penanganan. Jika tindakan preventif sudah dilakukan namun masalah tetap belum terselesaikan,  penyelesaian dilakukan melalui penegakan hukum sesuai KUHP, UU No 1/2008 tentang ITE, UU No 40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, UU No 7/2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, dan Peraturan Kapolri No 8/2013 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial.
Penulis Resonansi ini menyambut baik SE Kapolri tersebut. Meski penerbitan SE itu boleh dibilang terlambat; beberapa tahun lalu dalam Seminar tentang ‘Hate Speech’ di Mabes Polri Jakarta untuk menyambut Hari Bhayangkara, penulis menyarankan perlunya UU tentang Penanganan Ujaran Kebencian. Tetapi, nampaknya berbagai pihak terkait kurang peduli terhadap masalah ini sampai kemudian Polri mengambil inisiatif dengan menerbitkan SE Kapolri tersebut.
Sejak masa pasca-Soeharto khususnya—masa euforia kebebasan, ujaran kebencian terlihat merajalela dan mewabah di tanahair. Wabah itu paling jelas terlihat di dunia maya dan media sosial. Orang dengan mudah menemukan berbagai bentuk ujaran kebencian khususnya terkait SARA.
Ujaran kebencian juga sering terdengar dari mimbar agama, baik khutbah maupun pengajian. Tidak jarang khatib atau penceramah menyampaikan ujaran kebencian dengan menista kelompok lain baik intra maupun antar-agama, menuduh orang, kelompok atau aliran lain sebagai thaghut dan sesat.
Mereka yang memberikan ujaran kebencian dalam ceramah dan khutbahnya  telah menyalahgunakan kebebasan berceramah agama di Indonesia. Negeri ini adalah ‘surga’ karena untuk berceramah tidak diperlukan izin; padahal di hampir seluruh negara berpenduduk mayoritas Muslim lain orang tidak boleh memberi ceramah dan khutbah kecuali punya surat izin atau sertifikat dari lembaga resmi.
Hampir semua negara di dunia—termasuk yang paling bebas seperti Amerika Serikat dan  negara-negara Eropa Barat—memiliki UU atau peraturan lain tentang penanganan ujaran kebencian. Uni Eropa misalnya menerbitkan manual tentang ujaran kebencian; Anne Weber, Manual of Hate Speech (2011). Manual ini bertujuan memberikan panduan kepada para pejabat pemerintah, ahli, aktivis LSM dan masyarakat tentang kasus ujaran kebencian dalam kaitannya dengan kebebasan berekspresi.
Dalam Resonansi pekan lalu(29/10) penulis menjelaskan, kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama (hurriyat al-ta`bir atau hurriyat al-ra’y) termasuk yang dijamin dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)  Kebebasan berekspresi merupakan prasyarat kebebasan beragama.
Tetapi masalahnya apakah kebebasan berekspresi harus berarti kebebasan liar tidak bertanggungjawab yang justru digunakan untuk penyiaran ujaran kebencian? Karena itu masalahnya adalah bagaimana kebebasan berekspresi dapat dapat diwujudkan secara bertanggungjawab.
Kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama bukan tanpa batas. Dalam kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama terdapat hak orang lain untuk tidak dinista dengan berbagai bentuk ujaran kebencian.
Banyak ayat Alquran juga melarang penyebaran kebencian. Islam memberi hak kepada individu untuk menyatakan segala sesuatu asalkan ujaran itu tidak berupa penistaan (blasphemy), fitnah, penghinaan atau pernyataan yang  menimbulkan kerusakan, permusuhan dan penghilangan nyawa. Islam mendorong kebebasan berekspresi lewat pernyataan arif dan bijak, nasihat dan tawshiyah yang baik dengan kesabaran, bukan kemarahan.
Kebebasan berekspresi dalam kebebasan beragama mesti dijaga bersamaan dengan penguatan rasa tanggung jawab. Karena itu, penggunaan kebebasan berekspresi untuk menista penganut agama lain justru merupakan tindak pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama. []

REPUBLIKA, 05 November 2015

Azyumardi Azra | Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta; Penerima MIPI Award 2014 dari Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia

KOTAK HITAM EKONOMIKA

Kotak Hitam Ekonomika
Oleh: Daoed Joesoef

Ada kekecewaan publik terhadap kinerja tahun pertama pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla di bidang ekonomi. Ia dipicu oleh ketidakpuasan terhadap Kabinet Kerja dalam menangani masalah-masalah yang, per definisi, merupakan masalah ekonomi.

Publik ini meliputi pengusaha dan kaum buruh yang kehidupannya langsung ditentukan oleh jalannya dunia usaha. Bila yang pertama disebut itu mengungkapkan kekesalannya dengan mengomel, yang kedua menyatakan kejengkelannya dengan berdemonstrasi.

Ketidakpuasan ini, sejujurnya, sudah berlangsung lama, praktis sejak zaman Orde Lama. Para elite kita yang merasa terpanggil mengelola kehidupan Indonesia bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tidak pernah mendalami bersama-sama secara serius hakikat ekonomi, baik sebagai disiplin berpikir maupun sebagai pegangan berusaha.

Hilir kelahiran

Kita kini hidup di era kekuasaan fakta. Peradaban human kontemporer memang berupa suatu kemenangan spirit positif, ilmiah, dan teknologis. Namun, dengan membuat ekonomika bergaya fisika, rupanya kehadiran fakta tak mencukupi lagi bagi manusia, juga tidak bagi nalarnya.

Para ekonometriman dan ekonom matematik rupanya, selaku ilmuwan, berusaha mencari kebenaran di balik exactitude. Kita dibuat percaya telah mendapatkan exactitude tersebut. Namun, apakah kita melalui kepastian itu telah memperoleh kebenaran? Kalaupun iya, kebenaran yang mana? Paling jauh adalah kebenaran yang terjelaskan. Di ruang ujian, baik yang menguji maupun yang diuji sama-sama puas karena tanya-jawab bisa dibuat obyektif oleh pembahasan di sekitar Pareto-efisien, matriks input-output, kurva Lorenza, teorema bujet terbalanskan, dan lain-lain rumus matematik.

Namun, apakah kebenaran yang terjelaskan ini sekaligus kebenaran yang berguna bagi pegangan dalam usaha pemecahan yang humanistik dari masalah-masalah ekonomi yang kian mengglobal? Bukankah kita kini sedang menempuh kehidupan di samping era fakta juga dalam era passions dan utopia yang menghanyutkan spirit? Memang suatu koeksistensi yang aneh, semacam ”perang dingin” dari nurani, kadang-kadang berkecamuk dalam diri individu-individu yang sama.

Ada baiknya kita merunut balik penalaran simplistis ini sampai ke hilir kelahirannya. Arus pokok ekonomika yang dikuliahkan di perguruan tinggi dunia berasal dari pemikiran Adam Smith yang dituangnya dalam The Wealth of Nations. Buku yang terbit tahun 1776 ini adalah yang pertama kali menjadikan ekonomika sebagai ilmu sosial obyektif, bukan sebagai disiplin intelektual subyektif, yaitu campuran antara ekonomika, etika, dan filosofi moral yang ada di masa sebelumnya.

Pemikiran Adam Smith ini pada abad sesudahnya melahirkan sekumpulan literatur terpandang yang dikenal sebagai sekolah klasik Inggris. Menjelang akhir abad XIX, inti ajarannya melebur dengan ajaran dari yang disebut sekolah marjinalis dan peleburan ini merupakan ekonomi neoklasik.

Teori neoklasik terutama sibuk dengan analisis tentang ekonomi usaha bebas. Secara konseptual ia mengolah hakikat perusahaan-perusahaan kapitalistis bergaya Barat. Setiap agen ekonomi individual—seorang kapitalis, manajer, buruh atau konsumen—diasumsikan berupa Homo economicus, makhluk yang terus-menerus memuaskan kepentingan sendiri.

Anehnya teori neoklasik tentang perusahaan kebanyakan berkecimpung dalam struktur pasar—monopoli, duopoli, oligopoli, persaingan monopolistik, persaingan sempurna, dan lain-lain—dan bagaimana semua ini memengaruhi strategi memaksimalkan untung perusahaan. Ia nyaris tidak membahas apa yang sebenarnya terjadi di dalam perusahaan. Jadi, perusahaan digambarkannya sebagai suatu kotak hitam mekanistis dengan dua lubang saluran, yang satu untuk input dan yang satu lagi untuk output.

Ada cabang khusus ekonomika, yaitu ekonomi bisnis atau bedrijfseconomie, yang membahas ide input-output ini sampai nyaris mendetail demi perolehan untung maksimum pengusaha. Namun, apa yang terjadi dengan kotak hitam mekanistis tidak disentuh karena dianggap bukan tergolong ekonomika. Apa yang terjadi di dalam kotak hitam dianggap tidak kasatmata, makhluk-makhluk tak berwajah yang melakukan fungsi-fungsi spesifik perusahaan. Para buruh datang dan pergi, (seolah-olah) tanpa emosi yang jelas, sementara para manajer asyik menjaga tingkat buruh optimum.

Pergulatan human

Namun, apakah buruh-buruh itu bukan manusia? Bukankah dalam kotak hitam itu sedang berlangsung suatu pergulatan human demi kesintasan? Jadi, yang menjadi taruhan bukan hanya satu kesintasan, tetapi dua: perusahaan (modal) dan spesies manusia!

Maka, sudah waktunya kita berusaha menciptakan kapitalisme human, menata bagian dalam kotak hitam mekanistis begitu rupa hingga bisa terwujud suatu sistem perusahaan humanistis, yang merupakan proyek ekonomi Pancasila sesungguhnya yang lama dinanti-nantikan itu.

Perusahaan humanistis bukan berarti puas dengan etika kerja apa pun yang dibawa/dihayati oleh pekerja baru ke dalam sistem kerja perusahaan. Ia sebaliknya berusaha sungguh-sungguh menjamin bahwa ketekunan menjadi suatu ciri-ciri perilaku rasional dari semua insan yang terlibat dalam usaha yang bersangkutan. Setiap pekerja individual dari yang tertinggi sampai terendah di jenjang fungsional-hierarkis tidak dibantah punya kepentingan sendiri-sendiri. Masing-masing boleh saja mengumpamakan dirinya sebagai Homo economicus.

Akan tetapi, common denominator mereka dalam bekerja sama di perusahaan (kotak hitam) adalah perilaku yang layak, bukan yang rasional. Sebab yang rasional belum tentu layak, tetapi yang layak adalah rasional bagi semua pihak terlibat. Perilaku yang begini mendorong mereka secara obyektif menemukan kekurangan dirinya dan ikhlas mengakui kelebihan orang lain serta memikirkan cara/jalan bagaimana bisa ”menjadi lebih”.

Maka, kemampuan sintas dari sistem usaha humanistik didasarkan pada proposisi: (i) perusahaan bukan suatu kotak hitam mekanistis tentang suatu ruang sosial; (ii) yang bekerja di perusahaan adalah manusia (tidak menangani manusia sebagai benda); (iii) orang tidak hanya ingin punya lebih, tetapi menjadi lebih; (iv) orang berperilaku layak dalam mengejar kepentingan sendiri; (v) ada manajemen partisipatori dalam perusahaan; dan (vi) sejauh perusahaan yang bersangkutan adalah milik perseorangan tetap diakui bahwa hak milik perseorangan punya fungsi sosial.

Turut ambil bagian dalam biaya dan manfaat dari perusahaan humanistik ini, bersama-sama dengan pasaran kerja internal yang terintegrasi, akan menjadi inovasi institusional yang bisa membalik kecenderungan penurunan etika kerja yang sehat di dunia usaha kita.

Uraian di atas baru menyentuh pemberesan tataran mikroekonomis. Secara simultan perlu ada upaya sinkron dan terpadu yang menyentuh penataan tataran makro, yaitu pembangunan Indonesia. Upaya ini juga dinyatakan dalam term ruang sosial, bertujuan membahagiakan rakyat, juga berupa sekaligus punya lebih dan meniadi lebih.

Jika dilaksanakan secara konsisten dan malar, kontinu, pemberesan tataran mikro dan makro tersebut akan sangat membantu pembentukan Indonesia Incorporated, yaitu modal utama dan terutama bagi keberhasilan negara-bangsa kita berpartisipasi dalam kesepakatan perdagangan Kemitraan Trans-Pasifik (TPP).

Kesepakatan perdagangan bebas di antara 12 negara lingkar Pasifik ini akan merupakan kancah pertarungan di mana setiap peserta adalah serigala bagi yang lain, seperti yang pernah dinarasikan Aristoteles, homo homini lupus.

Memang tidak baik jika Indonesia memencilkan diri, tetapi lebih tidak baik lagi jika Indonesia membuka diri tanpa persiapan yang diniscayakan, hanya demi pencitraan tokoh pemimpin belaka. Pengalaman pahit dari partisipasi dalam suasana perdagangan bebas masa lalu pantas kita jadikan peringatan yang serius.

Pemerintah yang memutuskan suatu kebijakan yang merugikan rakyat bisa berubah, tapi pemerintah yang menggantikannya tak bisa begitu saja membatalkan persepakatan yang telah membuat rakyat menderita. Pemerintah bisa silih berganti, tetapi penderitaan rakyat tetap. Le gouvernement passe, lamisere du peuple reste. []

KOMPAS, 5 November 2015
Daoed Joesoef | Alumnus Universite Pluridisciplinaires Pantheon-Sorbonne