Archive for the ‘adat’ Tag

RUANG HIDUP DIJARAH, MEREKA KEHILANGAN SUMBER PANGAN

RUANG HIDUP DIJARAH, MEREKA KEHILANGAN SUMBER PANGAN

 

 

Sumber: Gaung AMAN Online, 8 April 2015.

https://i1.wp.com/gaung.aman.or.id/wp-content/uploads/2015/04/Membabat-Kopra.jpg

–Membabat Kopra Milik Komunitas Lelief – Sawai

Lelilef Halteng 8/4/2015 – Komunitas Adat Sawai Lelilef terancam krisis pangan dan krisis air bersih. Pasalnya wilayah produksi dan sumber air diserobot oleh perusahan PT. Tekindo Energi dan PT. Weda Bay Nikel. Tempat yang berada sejauh 5 Kilometer dari Desa Lelilef Sawai ke Loe Mdoke, dengan waktu tempuh 40 menit ini hingga ke Tajung Uli, Cecu,(Tusuk) Niwe Mlonge (kelapa panjang) dan Loe Mdoke (batu Lubang) seharusnya tidak bisa digusur begitu saja demi investasi.

“Kami kehilangan jejak karena lahan direbut, saya mo bangun baru ya? Saya so usia 60 tahun. Saya orang miskin dan calon orang yang akan kelaparan,” kata Yulius Burnama di Lelilef (08/04/2015). Situs-situs sejarah, mata air digusur dan dihilangkan demi kepentingan orang perusahan,” tambah Yulius. Dusun kelapa biasanya panen setiap tiga bulan, hasilnya cukup lumayan menutupi kebutuhan sehari-hari.“Pengalaman selama ini, saya masih dipercaya dan dimudahkan pembeli kopra terkait dengan kebutuhan sembilan bahan pokok,” ungkapnya

Misalnya ketika saya datang di dorang pembeli kopra, langsung dong bilang, bapa mo ambil apa, apakah gula, kopi, beras, sabun mandi, rinso, gram, terasi, fetsin dan lain-lain, karena dasar saya, adalah hasil kopra dua ton itu. Tanpa kopra itu, saya tidak mungkin dipercaya oleh pedagang. Sekarang lahan ini, perusahan so ambil, terus bagaimana deng tong pe hidup, bukan saya mo jual tapi saya dipaksa untuk menjual lahan,” ungkap Yulius Burnama

Konversi lahan produktif besar-besaran menjadi lahan untuk industri ekstraktif dengan modus dan dalil peningkatan pendapatan daerah hanya akan memicu kerawanan pangan, Pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Tengah memfasilitasi pihak perusahan bisa dianggap dengan sengaja melahirkan situasi ini terjadi. Dari 66 Izin Usaha Pertambangan di tempatkan di atas lahan-lahan pertanian warga sehingga ini, yang membuat para petani sulit mengakses tanah akibatnya petani lebih memilih menjadi buruh pabrik perusahan. Ketimpangan di atas menciptakan kemiskinan masyarakat adat di pedesaan yang semakin tinggi. hal itu, diungkap Kepala Biro OKK AMAN Maluku Utara Ubaidi Abdul Halim.

“Kemiskinan petani ini akibat dari kombinasi menyempitnya penguasaan lahan mereka karena diserahkan pada perusahan tambang dan sawit dan yang paling disesalkan kurangnya perhatian Pemerintah daerah dalam hal ini pasangan Acim-Soksi terhadap pembangunan infrastruktur pertanian, pendidikan, akses pasar dan perbaikan nasib petani” Pembangunan pertanian harusnya berbasis kebudayaan dan potensi lokal seperti sagu, kelapa, pala,ikan dan cengkeh belum disentuh kebijakan daerah Kab Halteng,” ungkap Ubaidi.

“Tuntutan reformasi agraria melalui perubahan undang-undang pokok tentang tanah dan sumber daya alam tidak sepenuh di jalankan pemerintah daerah. Lihat saja sampai sekarang implementasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pemisahan hutan adat dengan hutan negara tidak laksanakan sepenuh oleh pemerintah daerah,” tutupnya.****AbdH

Advertisements

AMAN: SEGERA BENTUK SATGAS KHUSUS MASYARAKAT ADAT

AMAN: Segera Bentuk Satgas Khusus Masyarakat Adat
Momgabay.co.id, February 17, 2015 Indra Nugraha, Jakarta
0 15 0 0
https://i0.wp.com/www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2015/02/a2-IMG_0717.jpg
Abdon Nababan, Sekjen AMAN dan Heru Prasetyo, mantan Kepala BP REDD+ pada Desember 2014, kala penyerahan 4,8 juta peta wilayah adat. Hingga kini, belum ada kepastian, siapa wali data dari peta-peta adat ini. Foto: Sapariah Saturi

 
Hampir 70 tahun Indonesia merdeka. Namun, kemerdekaan itu tampaknya belum dirasakan masyarakat adat yang hidup dalam ketidakpastian, karena hak-hak mereka belum terpenuhi, termasuk soal wilayah adat. AMAN mendesak, pemerintah segera merealisasikan satgas khusus masyarakat adat.
“Hingga saat ini pemerintah tidak mempunyai data tentang masyarakat adat dan wilayahnya,” kata Abdon Nababan, Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), di Jakarta, Senin (16/2/15).
Padahal, katanya, keberadaan data memudahkan pemerintah dalam kebijakan seperti satu peta, putusan MK 35, dan UU Desa. Hal ini, sejalan dengan komitmen presiden guna menghadirkan lembaga permanen bagi masyarakat adat.
“Ini juga mudah-mudahan tidak dilupakan. Sebenarnya, beberapa bulan belakangan kami bekerja sekretaris kabinet menyiapkan satu keputusan presiden tentang pembentukan satuan tugas presiden untuk masyarakat adat.”
Draf pembentukan satgas dan jadwal rapat ini, katanya, sebenarnya sudah siap. Namun, tersandung konstalasi politik yang memanas terkait konflik KPK vs Polri.
“Sekarang presiden sibuk mengurus urusan KPK dan Polri. Mudah-mudahan setelah gonjang-ganjing selesai pembuatan satgas berjalan,” ujar dia.
Tugas satgas, antara lain, menyiapkan kerangka pasti terhadap pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Termasuk pendaftaran dan pengakuan hukum wilayah. ”Tidak ada sistem administrasi terhadap masyarakat dan wilayah adat. Ini tantangan besar.”
Hampir 75%, wilayah adat terbebani izin, baik HPH, tambang, HGU dan lain-lain. Pemberian izin, merupakan perampasan wilayah adat. Tak hanya itu, kerusakan lingkungan dan pencemaran terjadi. Celakanya, kalau masyarakat protes, justru seringkali mengalami kriminalisasi.
“Bukan perusahaan yang kena. Baru-baru ini kami menyerahkan 166 nama dipenjara dan masih buronan kepada presiden lewat seskab. Kami rekomendasikan mendapatkan grasi, abolisi, dan amnesti presiden. Ini tugas satgas yang nanti dibentuk.”
Menurut dia, mekanisme permanen dan UU perlindungan masyarakat adat belum ada, maka kebijakan transisi seperti pembentukan satgas menjadi penting.
“Ini kebijakan transisi supaya masyarakat adat tidak makin tertindas. Kebijakan transisi mungkin belum bisa memulihkan situasi, minimal tidak menambah masalah dan tidak membuat pelanggaran HAM masyarakat adat makin banyak,” ucap Abdon.
Tugas satgas, katanya, memastikan pengesahan RUU masyarakat adat dengan peran serta pemerintah dan mempersiapkan lembaga permanen.
“Lembaga ini bisa karena dimandatkan RUU yang akan disahkan, atau juga langsung di bawah presiden. Seperti Badan Pengembangan Ekonomi Kreatif sekarang dibentuk, langsung di bawah presiden. Hingga jadi pekerjaan rutin pemerintahan.”
Satgas juga mendata dan menginventarisir korban-korban kriminalisasi dan memberikan rekomendasi kepada presiden. “Mana yang dapat grasi, amnesti, abolisi maupun rehabilitasi.”
Maksud satgas ini, kata Abdon, memulai proses rekonsiliasi antara negara dengan masyarakat adat. “Ketika rekonsiliasi berjalan lanjutkan dengan badan tetap.”
Kasmita Widodo, Kepala Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) mengatakan, pendaftaran wilayah adat langkah awal menuju pengakuan masyarakat adat.
“Kejelasan data peta wilayah dan informasi sosial masyarakat adat dapat menggambarkan sejarah keberadaan, serta hubungan masyarakat dengan tanah, air dan ruang hidup.”
Sayangnya, hingga kini belum ada lembaga pemerintah resmi sebagai tempat pendaftaran wilayah adat di Indonesia. Padahal, pemetaan partisipatif oleh masyarakat adat sudah sejak 20 tahun lalu. “Sudah banyak peta adat dihasilkan.”
Akhir 2014, BRWA bersama AMAN dan JKPP telah menyampaikan 517 peta adat seluas 4,8 juta hektar kepada BP REDD+ dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
RUU Masyarakat Hukum Adat tak masuk Prolegnas
Sementara itu, RUU Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat yang dibahas DPR periode lalu ternyata tak masuk prioritas prolegnas DPR 2015.
“Walaupun masuk ke kerangka kerja prolegnas lima tahun ke depan. Ini satu tantangan lagi,” kata Kasmita.
Abdon sangat kecewa karena tdak sesuai janji Presiden Joko Widodo saat kampanye.”Ketika Pak Jokowi calon presiden dan bertemu AMAN, memberikan komitmen menindaklanjuti berbagai usulan yang AMAN. Kita juga bisa lihat dokumen nawacita. Dia akan mengawal percepatan RUU masyarakat adat.”
“RUU itu sudah ada di DPR. Mungkin kurang koordinasi antarkabinet. Kami menemukan di dalam usulan pemerintah ke DPR baru-baru ini, RUU tidak masuk prioritas 2015. Sangat mengecewakan.”
Belajar dari Filipina
Kondisi di Indonesia, sebenarnya berbanding terbalik dengan Filipina. Negara ini, masyarakat adat baru masuk konstitusi pada 1987 dan tindak lanjut cepat. Sedangkan, Indonesia, masyarakat adat masuk konstitusi sejak 1906 tetapi tak ada tindaklanjut.
Dalam kesempatan sama direktur National Commission of Indigenous People (NCIP) Marlea Munez menceritakan, hak masyarakat adat Filipina masuk konstitusi 1987. Hanya tempo 10 tahun ditindaklanjuti mengeluarkan UU tentang hak-hak masyarakat adat (Indigenous Peoples Right Act-IPRA).
Melalui IPRA, pemerintah membentuk NCIP khusus menangani masyarakat adat. Lembaga ini, bertugas melayani kepentingan masyarakat adat. Termasuk pendaftaran wilayah adat.
NCIP bertugas mengeluarkan sertifikat hak wilayah adat dan sertifikat tanah leluhur. Ketika ada konflik tenurial masyarakat adat di Filipina, NCIP mendampingi hingga konflik selesai.
Meski begitu ada hal-hal yang membuat NICP tidak efektif. Bagi Abdon, hal itu sebagai pembelajaran agar lembaga di Indonesia, lebih baik dari Filipina.
“Salah satu yang membuat tidak efektif karena budget dan organisasi kecil. Budget kecil itu banyak untuk biaya operasional rutin seperti gaji pegawai. Kapasistas keseluruhan lemah. Ke depan lembaga ini tidak ingin seperti itu. Harus lebih kuat.” Hal ini penting mengingat masyarakat adat di Indonesia lebih besar dan wilayah lebih luas dari Filipina.[]

70 JUTA MASYARAKAT ADAT MINTA PEMERINTAH AKUI WILAYAH ADAT

70 Juta Masyarakat Adat Minta Pemerintah Akui Wilayah Adat
Suara Pembaruan, Senin, 16 Februari 2015 | 15:45

Sejumlah warga suku Badui berkumpul di sebuah rumah di perkampungan suku Badui, Kabupaten Lebak, Banten, Sabtu, 14 September 2014.
Sejumlah warga suku Badui berkumpul di sebuah rumah di perkampungan suku Badui, Kabupaten Lebak, Banten, Sabtu, 14 September 2014. (sumber: BeritaSatu Photo/Joanito De Saojoao)

 
Jakarta – Sekitar 70 juta jiwa masyarakat adat di seluruh Indonesia menggantungkan nasib dan meminta pemerintah untuk mendaftarkan wilayah-wilayah adat mereka. Pengakuan ini penting untuk menjamin kelangsungan hidup masyarakat adat di Indonesia. Wilayah yang terpetakan secara sah menurut negara dan berkekuatan hukum akan melindungi mereka dari berbagai macam penguasaan perizinan lahan dan hutan yang tumpang tindih.
Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Abdon Nababan, mengatakan Pemerintah Indonesia harus mencontoh Filipina yang telah membentuk lembaga khusus pemerintah yaitu Komisi Nasional Masyarakat Adat (The National Commission on Indigenous Peoples (NCIP).
Kehadiran lembaga semacam NCIP di Indonesia sangat diperlukan untuk melayani kepentingan masyarakat adat terutama dalam melakukan pendaftaran dan pemberian sertifikat wilayah adat.
“Indonesia sudah mempunyai hukum konstitusi yang mengakui masyarakat adat dalam UUD 1945. Namun ironisnya 70 tahun sudah kita belum mempunyai hukum administratif bagi keberadaan masyarakat adat dan hak-hak kolektifnya,” katanya di Jakarta, Senin (16/2).
Bahkan hingga saat ini lanjutnya pemerintah Indonesia tidak memiliki data tentang masyarakat adat dan wilayah adatnya.
Menurut Abdon pengakuan secara administratif dan kewilayahan terhadap masyarakat hukum adat merupakan bagian dari hak asasi manusia.
Hampir 70 persen wilayah masyarakat adat tambahnya dimasuki izin-izin. Perampasan wilayah, kriminalisasi masyarakat hukum adat terjadi masih terjadi hingga kini.

Penulis: Ari Supriyanti Rikin/AF

KETUA DPRAD SUMSEL SIAP MENERIMA DRAFT PERDA AMAN

Ketua DPRD SUMSEL Siap Menerima Draft PERDA AMAN
Jeffar 12 Februari 2015 Ketua DPRD SUMSEL Siap Menerima Draft PERDA AMAN2015-02-12T11:05:32+00:00

 

https://i2.wp.com/gaung.aman.or.id/wp-content/uploads/2015/02/Sekjen-AMAN-Abdon-Nababa-saat-menyampaikan-materinya-dalam-seminar-legislasi-pengakuan-masyarakat-hukum-adat-merujuk-MK-35-UU-Desa-dan-Permendagri-nomor-52.jpg
Palembang/9/2/2015 – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan, HM Giri Ramanda N Kiemas, menyatakan siap menerima draft Peraturan Daerah (Perda) pengakuan dan perlindungan Masyarakat Adat Sumsel yang diajukan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Menurut Gir, sapaan akrabnya, apa yang diusulkan oleh AMAN akan menjadi pertimbangan yang baik dan harus diperhatikan dahulu. Misalnya soal SK penghapusan sistem marga harus dicabut kembali. Kami akan memasukan 6 bulan sekali kedalam Prolegda di Sumatera Selatan.
“kita siap menerima draf nya dan akan kita jadikan agenda legislasi antara lain melalui Hak Inisiatif, agar diikuti oleh DPRD – DPRD Kabupaten di Sumatera Selatan ini. Dengan perda provinsi kita menjadikannya payung, kemudian nanti bisa juga dilakukan peraturan daerah untuk wilayah-wilayah ataupun peraturan yang lebih kecil, misalnya marga, atau desa,” ujar Giri sebagai salah satu narasumber dalam Seminar Legislasi Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Merujuk Keputusan MK Nomor 35 Tahun 2012, Undang-undaang Desa Nomor 6 Tahunn 2014 dan Permendagri Nomor 52 Tahun 2015 yang diselenggarakan oleh AMAN Sumsel, Senin (9/2/2015) bertempat di Hotel Peninsula, Palembang.
Sementara itu Sekjen AMAN, Abdon Nababan dalam menyampaikan materinya mengatakan,” bahwa dalam perjalannya pemerintahan yang lalu sudah mengatur hak-hak masyarakat adat, tetapi 54 tahun terkahir sekali tidak ada peraturan pemerintah yang mengaturnya. Padahal masyarakat adat itu harus diatur dengan undang-undangnya sendiri begitu juga dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) hingga saat ini tidak ada peraturan pemerintahnya.
Yang kita tahu cuma sertifikasi tanah-tanah individual, UUPA belum dilaksanakan munculah UU Pokok Kehutanan yang mengacu pada UU Agraria Belanda, di sana ada dokrin domain doclaration misalnya semua tanah ini milik negara kecuali ada yang memiliki Hukum tertulis. Doktrin ini muncul dalam pokok-pokok undang-undang kehutanan, artinya tanah adalah tanah negara dan ketika itu terjadi masyarakat nya tidak diberi tahu. Artinya sama saja Republik ini memiliki tiga Negara, yaitu BPN, Kehutanan dan RI.
Lebih jauh Nababan menjelaskan, sebenarnya ada situasi dimana kondisi hukum kita mengalami disharmonisasi dan ini menimbulkan ketidak serasian sehingga banyak persoalan di sana. Sehingga mudah dipolitisasi, dan juga situasi yang kita anggap sekarang ialah hak menguasai negara itu tidaklah mutlak ketika dia masuk kewilayah-wilayah adat, sebab ada beberapa pasal yang mengatakan ketika masyarakat adat bisa mengurus dirinya sendiri. Mahkamah Konstitusi pun menyadari adanya pengabaian terhadap masyarakat adat, itulah kenapa Putusan MK. No. 35/2012 hadir. Inilah yang akan kita lakukan untuk menata ulang antara masyarakat dan negara ini, agar tidak ada lagi masyarakat adat yang dikriminalisasi ke depan. Jadi proses nya pun sudah panjang dan kita juga sudah menyiapkan landasan filosofis termasuk materinya akan kita perbanyak. Dalam Undang-Undang Desa pun ada perintah untuk mengembalikan Desa Adat misal nya marga dan dusun.
“Tantanga kita ialah, bagaimana Sumatera Selatan memproses penetapan masyarakat adat dan menghadapi tantangan seperti apa sistem adatnya ke depan nanti, serta persoalan memulihkan masyarakat adat, misalnya tentang yang rusak untuk diperbaikan, kelembagaan baru untuk mengurusi masyarakat adat. Intinya bagaimana usulan ini bisa jelas misalnya di inventarisai dahulu agar bisa mengacu pada peraturan yang jelas,” papar Sekjen AMAN tersebut.
Sementara itu Pemerintaha Provinsi Sumatera Selatan yang diwakili oleh Bidang Program Legislasi Biro Hukum dan Ham , Agustini menyatakan bahwa pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyambut baik upaya pengakuan dan perlindungan hukum masyarakat adat. “Memang ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi ini juga menjadi tugas dari lembaga-lembaga masyarakat dalam memberikan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Oleh karenanya pemerintah kabupaten/ kota akan membentuk panitia masyarakat hukum adat guna melakukan identifikasi dan dan verifikasi masyarakat hukum adat yang berada di wilayah kabupaten/ kota,” terang Agustini
Menurut praktisi hukum, Dhabi K Gumayra, kalau dilihat dari sisi peluang, pada Udang-undag Desa ada banyak sekali peluangnya, ibaratnya UU Desa adalah air segar dipadang pasir, namun peluang-peluang tersebut berbenturan dengan SK Gubernur 1983 yang menghapus tata pemerintaha marga di Sumsel.
“ Sumsel ini sebagian besar adalah desa adat, tetapi pada tahun 1983 keluar SK gubernur yang menghapus sistem pemerintaha marga tersebut, sehingga menghancurkan kekuatan marga, dan diindikasikan keluarnya SK tahun 1983 dan lahirnya pemerintahan desa, penyeragaman ini dilakukan diduga untuk memudahkan para perusaahaan-perusaan besar ke wilayah marga, nah lahirnya UU desa Nomor 6 tahun 2014 ini seolah menjadi kekuatan baru bagi masyarakat adat, namun permasalahannya, SK gubernur 1983 tersebut belum dicabut dan masih berlaku” ujar dhabi.
Sementara itu ketua BPH AMAN Sumsel, Rustandi Adriansyah mengatakan “Sejak diberlakukannya UU No 5/1979 tentang pemerintahan Desa maka terjadi konversi Marga ke dalam struktur desa yang merupakan model pengorganisasian masyarakat menurut sistem di Jawa. Konversi itu kemudian juga berdampak pada hancurnya identitas, kepemimpinan lokal, otonomi adat, serta pola hubungan sosial di tingkat Marga.
Marga yang dulu tumbuh dan berkembang dengan kearifan lokal yang unik dan disokong berbagai perangkat kelembagaan dan kekuasaan yang khas, diubah menjadi desa yang monoton. Konversi itu juga telah menyebabkan terjadinya pergeseran gagasan demokrasi dalam pemerintahan marga.
Demokrasi marga yang dulu dibingkai dengan tiga tata kelola yaitu tata kerama (fatsoen), tata susila (etika) dan tata cara (aturan main) atau rule of law yang dihasilkan dari kontrak sosial masyarakat, menjadi demokrasi yang hanya mengandalkan kompetisi politik belaka. Para pemimpin dan masyarakat Marga hanya melihat bahwa demokrasi akan berjalan apabila terjadi kompetisi yang bebas, partisipasi masyarakat, pemilihan secara langsung dengan prinsip one man one vote,” papar Rustandi Adriansyah**** Iir
Gaung AMAN Online

PULUHAN PONDOK MILIK MASYARAKAT ADAT NGKIONG DIBAKAR

Puluhan Pondok Milik Masyarakat Adat Ngkiong Dibakar
Jhuan 10 Februari 2015 Puluhan Pondok Milik Masyarakat Adat Ngkiong Dibakar2015-02-10T08:09:15+00:00

https://i0.wp.com/gaung.aman.or.id/wp-content/uploads/2015/02/manggarai.jpg
sumber gambar:http://generasintt.blogspot.com/p/profile-manggarai.html
Manggarai Timur, Sabtu 8 Februari 2015- Komunitas adat Ngkiong, Desa Ngkiong Dora, Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur menangis dan tak berdaya akibat dari tindakan perampasan dan pemberangusan oleh BKSDA atau Tanam Wisata Alam ( TWA ) Ruteng. Mereka membakar pondok permanen maupun darurat dan membabat rata kopi milik masyarakat adat. Kejadian itu dimulai sejak awal Januari 2015.
Menurut Ferdi Dance ketua PD AMAN Flores Barat saat meninjau ke lokasi konflik, mengatakan bahwa sejak awal Januari 2015 sebanyak 233 pondok dan lahan milik masyarakat adat Ngkiong di bakar.”Pihak yang melakukan pembakaran dan pembabatan itu adalah Tim Gabungan BKSDA,” ujarnya, “Ketika peristiwa pesoalan itu terjadi, dari komunitas meminta saya untuk turun membantu dan pada tanggal 4-6 januari saya turun dan aksi dari pihak BKSDA Rutentg pun masih berlanjut.
Menurut Ferdi hasil dari komunikasi dan pendataan sekitar 233 lahan kopi milik warga yang dihancurkan. “ironisnya, saat ini pemerintah Manggarai Timur belum mengetahui kejadian itu,” ujarnya, “Namun, walaupun sudah mengetahuinya merka akan mengatakan pura-pura tidak tahu. Mereka berargumentasi pemerintah bahwa yang dilakukan adalah Tim BKSDA Ruteng jadi harus dipelajari dulu motif persoalannya.”
“Kronologi awal dimulai pada 14 Desember tahun 2013 dengan melakukan aksi awal membakar pondok warga sebayak 8 pondok dan membabat kopi yang tidak bisa di hitung jumlahnya, kemudian pada tanggal 16 desember 2013 saya bersama tokoh adat, kepala desa, dan pemerintah kecamatan pergi menghadap bupati dan hasilnya bahwa akan menindaklanjuti permasalahan yang terjadi. Selanjutnya pada 11 Februari 2014 tim dari P3H datang di kampung kami melakukan sosialisasi dan memberikan penjelasan soal undang-undang P3H, kami berpikir sudah tidak lagi datang sebab waktu sosialisasi Tim ini sempat meminta maaf atas tindakan yang dilakukan pada tahun 2013 akan tetapi pada awal januari 2015 mereka tim gabungan datang lagi membakar pondok dan membabat kopi sampai dengan minggu tanggal 8 januari 2015 saat ini.”jelas Daniel salah satu masyarakat Ngkiong.
“Kami merasa sekarang hidup lagi di lapisan api neraka, karena kebun kopi milik kami di babat habis oleh tim gabungan BKSDA, tindakan mereka benar-benar tidak mempedulikan kehidupan masyarakat yang ada di Ngkiong, bukan hanya kopi yang di babat pondok kami sebagai tempat naungan kami petani pun dibakar, selain itu ubi kayu yang ada dikebun kami pun di babat karena berdekatan dengan lahan menjadi tanam wisata Alam padahal lahan itu milik kami”. Kata Pak Daniel saat wawancara langsung dengan kontributor Gaung AMAN.
***
Oleh : Jhuan Mari/ Infokom AMAN Nusa Bunga

Gaung AMAN Online

PRESIDEN JOKOWI, SEGERA SAHKAN UU MASYARAKAT ADAT!

Presiden Jokowi, Segera Sahkan Undang-Undang Masyarakat Adat!
Ubaidi Abdul Halim 5 Februari 2015 Presiden Jokowi, Segera Sahkan Undang-Undang Masyarakat Adat!2015-02-05T07:59:07+00:00

aman jokowi

Mobon, Potons dan Were merupakan tiga orang bersaudara yang sering disebut Gamrange. Tiga orang ini, berasal dari Pulau Halmahera. Gamrange juga biasanya diasosiasikan tiga Negeri bersaudara yaitu Maba, Patani dan Weda.

 
Di Negeri Gamrange inilah di jumpai tradisi unik seperti Coka Iba. Coka Iba adalah topeng yang digunakan pada saat peringati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW” tutur Kepala Desa Tepeleo Dahlan Hi Muslim.

Masyarakat adat di Wilayah Gamrange menyebutnya Maulur atau hari Coka Iba, Tradisi budaya ini, diawali dengan pembacaan sarafal`anam pada tanggal 10 rabiul awal dan diakhiri dengan pembacaan riwayat nabi Muhammad SAW pada tanggal 12 rabiul awal, masyarakat akan mengaji, berzikir dan berdoa memintah pertolongan pada Allah untuk keselamatan dunia dan alam semesta dengan tabuhan rebana pada malam hari di Mesjid Almunnawar Desa Tepeleo. Coka Iba akan muncul dan menari-nari mengelilingi tua-tua adat dan tokoh-tokoh agama yang berzikir sampai menjelang fajar” Patani Utara, 15/01/2015.

Pagi itu, coka iba akan keluar rumah sekitar pukul 05.00 WIT. Mereka berkumpul di rumah kepala adat atau kepala desa untuk selanjutkan akan mendengar arahan dari kepala adat. “Coka Iba juga memegang rotan untuk memukul siapa saja yang keluar dari rumah,” ungkap Nirwan Muhammad salah satu Pemuda Desa Tepeleo, Kecamatan Patani Utara.

Coka Iba sebagai bukti historis keberadaan masyarakat adat Gamrange dalam mempertahakan budaya, hukum adat, dan warisan leluhur yang di pertahakan hinnga kini. Silahkan mengelilingi dunia,topeng coka iba tidak terdapat di Negara manapun hanya ada di wilayah Gamrange yaitu terdapat di Provinsi Maluku Utara tepatnya di Kabupaten Halmahera Timur dan Halmahera Tengah.

“Harusnya keberadaan masyarakat adat Gamrange harus di hormati dan diakui Negara lewat Undang-Undang maupun peraturan daerah, ” tegasnya, “Tunggu apa lagi Presiden Joko Widodo agar secepatnya mengakui keberadaan masyarakat adat di seluruh Nusantara.”

Coka Iba adalah tradisi serta pesta ritual adat yang melekat secara turun-temurun masyarakat adat Gamrange, sampai kini masih dipertahakan. Budaya Coka Iba bukan pemberian sultan Tidore tapi jauh sebelum kesultanan dan sebelum terbentuknya Negara ” tutupnya.*** Ubaidi Abdul Halim
Gaung AMAN Online

PRESIDEN HARUS BEBASKAN DAN LAKUKAN PEMULIHAN NAMA BAIK MASYARAKAT ADAT

Abdon Nababan: Presiden Harus Bebaskan dan Lakukan Pemulihan Nama Baik Masyarakat Adat
jeffar 11 Februari 2015 Abdon Nababan: Presiden Harus Bebaskan dan Lakukan Pemulihan Nama Baik Masyarakat Adat2015-02-11T14:12:50+00:00
Masyarakat Adat Korban Kriminalisasi Politik Agraria

 

Kunjungan ke LP Pakjo
Kunjungan ke LP Pakjo Klas I Palembang
Palembang/9/2/2015- “Kita akan mengajukan upaya-upaya pembebasan terhadap enam masyarakat adat Tungkal Ulu, yang saat ini terpenjara di Lembaga Permasyarakatan Pakjo Klas I A Palembang, seperti Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi yang menjadi Hak Presiden. Selain juga upaya hukum lainnya. Terkhusus Pak Nur Jakfar kita akan mengajukan Grasi ke Presiden Jokowi, karena syarat untuk mengajukan grasi minimal hukuman 2 tahun ke atas,” begitu yang disampaikan oleh Sekjen AMAN ketika wawancarai awak media setelah melakukan kujungan ke Lapas Pakjo Palembang, Senin (9/2015).
Sekitar pukul 9.30 wib Sekjen AMAN Abdon Nababan, Deputi II Advokasi Hukum AMAN Muhammad Arman, Ketua PPMAN Mualimin Pardi Dahlan, Kadiv Penanganan Kasus PB AMAN Sinung Karto, Ketua BPH AMAN Sumsel Rustandi Adriansyah, bersama rombongan melakukan kunjungan ke LP Pakjo untuk menjenguk Tokoh Adat Tungkal Ulu; Muhammad Nur Jakfar dan 5 orang warga (Sutisna Bin Kadis, Dedi Suryanto Bin Tugimin, Ahmad Burhanudin Bin Anwar Bin Imam Sutomo, Samingan Bin Jaeni, dan Zulkipli Bin Dundcik yang sedang menjalani masa penahanan sebagai terpidana atas vonis bersalah sebagai perambah kawasan SM DANGKU di Kabupaten Musi Banyuasin.
Suasana menjadi haru, saat Sekjen AMAN Abdon Nababan beserta rombongan bertemu dengan M Nur Jakfar, Dedi Suryanto dan Ahmad Burhanuddin, mereka berpelukan dan saling menanyakan kabar satu sama lain. Dalam kesempatan ini Abdon mengatakan bahwa saat ini AMAN sedang mengupayakan permohonan pembebasan dan pemulihan nama baik ke Presiden seperti abolisi, amnesti, grasi dan rehabilitasi.
“Kita telah mempersiapkan mengirimkan permohonan tersebut ke presiden untuk kalian, khusus Pak Nur kita akan mengajukan Grasi, karena syarat untuk mengajukan grasi minimal hukuman dua tahun ke atas,” ujar Abdon.
Lebih lanjut Abdon mengatakan, “pengajuan ini sangatlah penting, karena kita ingin Masyarakat Adat segera mendapatkan perlakuan yang baik, dianggap ada oleh Negara, agar tidak seperti selama ini dalam keadaan seperti remang – remang”.
Sementara itu M Nur Jakfar mengatakan, meskipun saat ini dirinya berada dalam bilik jeruji besi namun untuk perjuangan masyarakat adat dirinya tak akan pernah berhenti, “ selagi nafas saya masih ada, maka perjuangan untuk masyarakat adat tak akan pernah berhenti,” ucapnya.
Konferensi Pers Legislasi Pengakuan Masyarakat Hukum Adat
Selepas melakukan kunjungan ke LP Pakjo , rombongan Sekjen AMAN Abdon Nababan bertolak ke Hotel Sintesa Peninsula untuk menggelar Konferensi Pers, diikuti oleh Ketua BPH AMAN Sumsel Rustandi Adriansyah, Ketua PP MAN Mualimin Pardi Dahlan, Ketua Dewan AMAN Wilayah Sumsel Beni Hernedi.
Konferensi Pers ini dibuka oleh Ketua BPH AMAN Sumsel Rustandi Adriansyah yang mengatakan “maksud digelarnya seminar ini adalah untuk mensosialisasikan secara luas kepada publik, khususnya kepada para pemangku kebijakan eksekutif dan legislatif tentang Putusan MK Nomor 35 tahun 2012 yang menyatakan mengeluarkan status hutan adat sebagai hutan negara, artinya hutan adat adalah milik adat, UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan Permendagri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Harapannya agar terjadi sinergi antara pemerintahan dan rakyatnya. Rustandi juga mengatakan bahwa “enam masyarakat adat yang di tahan sekarang ini di LP Pakjo merupakan korban kriminalisasi politik agraria yang terjadi di Sumsel,papar Rustandi Adriansyah ****Iir
Gaung AMAN Online

MENUJU PENGAKUAN WILAYAH ADAT

“Menuju Pengakuan Wilayah Adat – Pembelajaran Filipina dan Indonesia”
Jeffar 16 Februari 2015

in: Gaung AMAN Online

Berita Komunitas
Abdon Nababan, Albert Hadi Parmono, Martua Sirait
Jakarta 16/2/2015 – Pengakuan terhadap hak wilayah adat merupakan harapan bagi masyarakat adat demi mewujudkan kedaulatannya. Meskipun beberapa negara Asia telah memiliki landasan hukum yang mengakui hak-hak masyarakat adat atas wilayah adat mereka, namun pemerintah Indonesia belum bisa menetapkan wilayah adat karena berbagai macam permasalahan serta prosesnya berjalan lambat.
Filipina salah satu negara Asia yang sudah membentuk lembaga khusus yaitu The National Commission on Indigenous Peoples – NCPI (Komisi Nasional Masyarakat Adat) . Sementara di Indonesia hutan adat dan wilayah adat baru diakui setelah ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda).
Sebagai upaya untuk mendorong pengakuan hak atas wilayah adat bagi masyarakat adat di Indonesia, Badan Registrasi Wilayah Adat menyelenggarakan Workshop: “Menuju Pengakuan Wilayah Adat. Pembelajaran Filipina dan Indonesia” 16-17 Februari 2015 Grand Cemara Hotel bilangan Menteng, Jakarta. Narasumber dalam workshope ini menghadirkan Abdon Nababan Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Kasmita Widodo Kepala Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) dan Forester Marlea Munez Director National Commission on Indigenous Peoples (NCIP) Filipina.
Menurut Kasmita Widodo adapun kerja dari BRWA sebagai upaya untuk memudahkan proses pengakuan wilayah adat di Indonesia dan bagaimana menghadirkan keberadaan masyarakat adat dan wilayah adat. BRWA sebagai tempat adminsitrasi wilayah adat, agar peta wilayah adat itu bisa hadir dan bisa dilihat oleh banyak pihak terutama pemerintah. Proses registrasi oleh BRWA sudah berjalan selama tiga tahun. Akhir tahun 2014 yang lalu BRWA bersama AMAN dan JKPP menyerahkan 4,8 juta hektar peta wilayah adat pada pemerintah yaitu KLH-K dan BP REED.
Satuan Tugas Presiden
Abdon Nababan menyampaikan jika melihat dokumen Nawacita ada poin-poin penting menjadi komitmen pemerintah baru, tiga diantaranya sangat penting bagi masyarakat adat. Antara lain Presiden Jokowi akan mengawal percepatan RUU Masyarakat Adat, saat itu sudah ada di DPR. Tapi di dalam usulan pemerintah baru-baru ini RUU Masyarakat Adat tidak masuk dan itu mengecewakan masyarakat adat.
Komitmen Jokowi- JK lainnya adalah menghadirkan satu lembaga khusus bersifat permanen untuk mengurus masyarakat adat. Terkait dengan hal ini AMAN bersama kawan lembaga lainnya sedang bekerja bersama Sekertaris Kabinet Andi Widjayanto untuk menyiapkan satu putusan presiden tentang Satuan Tugas Presiden untuk urusan masyarakat adat. Urusan kerja dan rapat-rapat menjadi bubar karena terjadinya polemik Cicak versus Buaya jilid III.
Salah satu tugas dari Satgas tersebut adalah menyiapkan satu kerangka yang pasti terhadap pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat, termasuk bagaimana pendaftaran dan pengakuan hukum atas wilyah adat. Ini yang kita tunggu selama 70 tahun sejak Indonesia merdeka. Semua ini tidak bisa dilakukan karena tidak ada sistem administrasi terhadap wilayah adat.
Kondisi masyarakat adat yang tidak terlindungi itu berkait dengan wilayah adatnya. Hampir 70 % wilayah adat kini dimasuki izin-izin IUPH, tambang dan lain-lain. Izin-izin tersebut adalah bentuk perampasan atas wilayah-wilayah adat juga berakibat terjadinya dampak lingkungan. Jika masyarakat adat melakukan protes mereka yang dikriminalkan bukan pemilik izin usaha yang masuk tanpa permisi itu. Saat ini banyak warga masyarakat adat dipenjara ada 166 nama, ada juga yang masih buron. Belum ada mekasnisme yang permanen sebab undang-undangnya masih belum disahkan, inilah salah satu tugas Satuan Tugas Presiden untuk masyarakat adat.
Di Filipina Meski Diberi Sertifikat Tidak Ada Tanah Adat Yang Dijual
Marlea Munez Director National Commission on Indigenous Peoples (NCIP) memaparkan bahwa pemberian sertifikat tanah atas hak masyarakat adat di Filipina terbagi dua yaitu Ancestor Domain dan Ancestor Land. Untuk Ancestor Domain sendiri meski sertifikatnya bersifat individu namun lahannya milik bersama (masyarakat adat) dan tidak bisa dijual. Menurut seorang tokoh dari bagian utara Filipina mengatakan, bagaimana mungkin kita rasa memiliki lahan berdasarkan secarik kertas saja, sementara jika nanti kita sudah tidak ada lahan tersebut masih ada. Perlu dan harus kita lindungi untuk kita wariskan pada generasi selanjutnya.
Adapun Ancestor Land sendiri belum ada panduannya, namun tanah itu dapat diberikan pada satu klan dan ada kemungkinan sebagai tanah yang belum disahkan. Sebab mungkin saja Ancestor Land ini disebut dengan kepemilikan lain atau status hukumnya bisa lain. Kalau nanti sudah direklarifikasi bisa untuk dijual atau peruntukan lainnya, namun batas waktunya hanya sampai tahun 2017 dan untuk ini belum ada panduannya.
Saat ini untuk tanah adat baik itu Ancestor Domain maupun Ancestor Land belum ada yang dijual karena memang ada perlindungan berdasarkan jenis-jenis kepemilikannya.
Pelanggaran terhadap IPRA (Indigenous Peoples Rights Act) memang ada, namun bedanya sekarang melalui undang-undang masyarakat adat tersebut ada bantuan hukum terhadap masyarakat adat diberikan secara gratis untuk mengambil kembali tanahnya. Misalnya ada kasus perusahaan melakukan acupasi tanah adat tanpa izin, hotel, pertambangan melakukan hal yang sama. Dengan adanya undang-undang ini ada jalur hukum yang bisa ditempuh oleh masyarakat. Batuan hukum gratis diberikan melalui NCIP yang memiliki proses hukum setara dengan pengadilan negeri, lalu setelah itu bisa melakukan kasasi hingga ke tingkat Mahkamah Agung, untuk mengembalikan hak mereka yang telah dirampas atau pelanggaran HAM yang dilakukan. Semua itu dilakukan dengan bantuan hukum gratis oleh NCIP.****JLG

TAMBANG DI MANGGARAI

TAMBANG DI MANGGARAI
Kekerabatan yang Terkoyak
Oleh: BRIGITTA ISWORO LAKSMI

Beberapa ibu dan lelaki menyambut kami, sore itu, di sebuah halaman luas. Kami dipersilakan masuk ke rumah berdinding bilik dengan ruang tamu berlantai semen. Belasan pria duduk menerima kami. Mereka adalah kelompok warga yang pro atau setuju dengan kehadiran perusahaan tambang. Hanya 2 kilometer dari situ, tinggal warga penolak tambang.
Berperan sebagai juru bicara, Aloysius Hasan, keponakan Tua Teno Abdul Karim memborong semua jawaban pertanyaan kami. Mereka semula tinggal di kampung yang sama, Kampung Tumbak, bersama semua warga Tumbak lainnya. Kini, mereka memisahkan diri dan tinggal di Kampung Waso.
”Kami berterima kasih karena ini pertama kalinya kami didengar. Selama ini tidak ada yang mendengarkan keluhan kami,” ujar Hasan.
Perpisahan kedua kelompok diwarnai kekerasan, yang menurut Hasan, sebagai upaya membunuh Tua Teno Masyarakat Adat Tumbak, Abdul Karim.
Kelompok ini menerima perusahaan tambang, sedangkan warga yang dipimpin tokoh masyarakat Rikardus Hama berkeras menolak (perusahaan) tambang. Kelompok itu tinggal di Kampung Tumbak.
Semua berawal dari kesepakatan memberikan lingko (tanah milik adat) kepada perusahaan tambang PT ABP. Warga pro tambang menerima kompensasi Rp 25 juta per keluarga untuk jangka waktu 30 tahun.
Padahal, menurut Rikardus, kesepakatan hanya menyediakan tanah sepanjang 5 kilometer selebar 16 meter untuk jalan kendaraan perusahaan, dengan kompensasi Rp 3 juta per keluarga untuk 30 tahun. Soal penyerahan lingko untuk aktivitas tambang, Rikardus tidak tahu-menahu.
Hubungan kedua pihak terus memburuk dan, menurut Hasan, berujung adu fisik di rumah gendang —rumah adat warga Manggarai—tempat bermusyawarah seluruh warga adat.
Menurut Rikardus, kelompok pro tambang tak berhak menyerahkan lingko kepada perusahaan tanpa musyawarah dengan seluruh warga. Sementara Aloysius menegaskan, ”Saya hanya pengikut. Tua Teno adalah pemimpin kami. Kalau dia memutuskan itu, saya ikut.”
Konflik diperumit dengan kriminalisasi terhadap Rikardus dan Adrianus Rusli, keponakannya. Mereka dinilai mengancam karyawan perusahaan tambang, PT ABP.
Perkara itu dilaporkan ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang lalu merekomendasikan agar PT ABP meninggalkan lokasi.
Kini, tanpa kehadiran PT ABP, perseteruan kedua kelompok itu, menurut Simon Suban Tukan, SVD dari JPIC-SVD Ruteng, mulai mereda. ”Warga mulai bergaul baik,” kata Simon. Menurut Yohana, ketua koperasi perempuan penenun Kampung Tumbak, satu orang perempuan dari kelompok pro tambang sudah bergabung dengan mereka.
Pada 17 Maret 2010, Rikardus dan warga penolak tambang pernah menanyakan izin usaha pertambangan di lingko mereka. Bupati dan Wakil Bupati mengatakan, tanah ulayat warga Tumbak tidak masuk wilayah pertambangan.
Namun, yang terjadi di lapangan sebaliknya. Perusahaan terus-menerus berusaha menguasai lingko warga. Ketika warga akhirnya menduduki lokasi, terjadilah kriminalisasi.
Di Satar Teu, empat warga, yaitu Klemens Mon, Peter Ladas, Fransiskus Brahi, dan Herman Lau, yang masih menolak kehadiran PT AM tak lagi diajak musyawarah di rumah gendang . Padahal, di kampung itu rumah warga berdekatan. Mereka satu keturunan garis ayah.
Menghadapi perusahaan
Kasus Tumbak dan Satar Teu hanya sepotong potret praktik tambang di tanah Manggarai (Congka Sae). Warga harus berhadapan dengan perusahaan. Sendirian.
Aloysius Hasan mengatakan, ”Kami terus dikejar-kejar pihak perusahaan. Saya tidak mau repot, ya, akhirnya kami terima.” Ia mengatakan, masyarakat memberi banyak syarat kepada perusahaan, di antaranya untuk menjaga lingkungan dan mengamankan sawah. Jika perusahaan melanggar syarat-syarat tersebut, mereka bersedia angkat kaki.
Menurut Direktur Justice, Peace and Integrity of Creation-Ordo Fratrum Minorum (JPIC-OFM) Indonesia Peter Aman OFM, ”Masyarakat hampir tidak memiliki referensi historis berhadapan dengan korporasi. Mereka tidak punya pengalaman cukup dan pengetahuan cukup.”
Sementara itu, budayawan Antony Bagul menilai pemerintah tidak menjalankan fungsinya sebagai regulator dan fasilitator untuk kepentingan masyarakat.
Menurut Koordinator Advokasi JPIC-OFM Indonesia, yang juga Koordinator JPIC Asia dan Oceania, Mikael Peruhe OFM, ”Sosialisasi itu berlangsung cepat, manis, dan tekanan tinggi. Kalau aparat datang, itu tekanannya tinggi.” Seperti kata Rikardus, perusahaan selalu datang dikawal aparat keamanan.

 

Kewajiban pemerintah

Mengenai konflik di masyarakat, Bupati Manggarai Christian Rotok mengatakan, ”Mereka yang keberatan itu yang sudah habis uangnya. Sebelumnya, juga mau terima.”
Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan, kewajiban pemerintah di antaranya adalah melakukan penyelesaian konflik dan pengawasan usaha pertambangan.
Peter Aman mempertanyakan, ”Sudahkah pemerintah melakukan pengawasan, dan turut membantu menyelesaikan konflik yang ada?”
Atas fenomena di Manggarai tersebut, anggota Komnas HAM, Sandra Moniaga, mengatakan, ”Yang terjadi di Manggarai adalah potret akan apa yang terjadi di berbagai tempat di Indonesia.” Bagi masyarakat Manggarai, konflik tersebut telah mengoyak relasi gendang-lingko .
”Persepsi atas ruang yang sakral menjadi rusak,” ujar Peter.
Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000012031862

PW AMAN SUMSEL DESAK KEMBALIKAN HUKUM ADAT

PW AMAN Sumsel Desak Kembalikan Hukum Adat
Sriwijaya Post Senin, 9 Februari 2015 13:11 WIB

SRIPOKU.COM/ABDUL HAFIZ

PW AMAN Sumsel Desak Kembalikan Hukum Adat
Ketua Dewan Pembina Amanwil Sumsel Beni Hernedi (tengah) memberikan paparan menggelar seminar Legislasi Masyarakat Hukum Adat Legislasi pengakuan masyarakat hukum adat Sumsel merujuk Putusan MK 35/2012, UU Desa dan Permendagri 52/2014 di Hotel Sintesa Peninsula, Senin (9/2/2015).

SRIPOKU.COM, PALEMBANG – Pengurus Wilayah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Sumatera Selatan (PW AMAN Sumsel) mendesak agar dikembalikan hukum adat.
Pasalnya sejak penghapusan hak marga/adat di Sumsel MK dalam putusannya mengakui hak adat itu.
Hak-hak adat pada Orde Baru tidak akui pemerintah.
Pengurus Wilayah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Sumatera Selatan (PW AMAN Sumsel) menggelar seminar Legislasi Masyarakat Hukum Adat Legislasi pengakuan masyarakat hukum adat Sumsel merujuk Putusan MK 35/2012, UU Desa dan Permendagri 52/2014 di Hotel Sintesa Peninsula, Senin (9/2/2015).
Menurut Ketua Dewan Pembina Amanwil Sumsel Beni Hernedi, lebih separoh Muba, hutan. Bermula sejak seragam di republik ini. UU Desa no 5 Tahun 1979.
Padahal yang disebut kawasan hutan pada praktiknya sebelum Indonesia merdeka, rakyat sudah di kampung hutan itu.
Di Muba, kata Beni, pihaknya mendata ada 15 marga.
Mereka berdiam diri dan bisa mengakses sumber daya alam.
Sebelum penjajahan pun sudah ada dan tidak dipermasalahkan. Selagi negara belum menghormati, menghargai.
“Itulah kenapa saya harus turun langsung. Karena menyangkut sumber daya alam dan rakyat. 35 persen dari 240 desa itu masuk dalam kawasan hutan,” kata Beni yang juga Wakil Bupati Muba.
Selama ini di Muba, balai konservasi dan pihak terkait berwenang kerap meminta agar membatalkan setiap akan membangun gara-gara menurutnya masuk dalam kawasan hutan.
“Kalau di Riau itu 60 desa di Riau diusulkan desa adat. Nah saya ingin di Muba seperti itu. Marga diakui konstitusi. Tapi dalam prakteknya tidak. Di Sumbar, di daerah lain. Apakah di Sumsel sudah sepakat mengilangkan desa adat. Saya himbau jangan ada kriminalisasi terhadap warga kita selagi dalam pembahasan,” ujar Beni yang juga politisi PDIP.[]