WAWANCARA ROMO SANDYAWAN, PEMBELA HAK-HAK WARGA KAMPUNG PULO


Sandyawan Soemardi: Problem Kampung Pulo Bukan Soal Uang atau Ganti Rugi, tapi Soal Harga Diri
Nama lengkapnya Ignatius Sandyawan Soemardi. Orang-Orang di sekitar Kampung Pulo menyapanya dengan sapaan Romo Sandy. Alumnus Seminari Kentungan Yogyakarta ini dikenal oleh warga bukan saja karena peranannya selama kurang lebih lima belas tahun dalam kerja pengadvokasian masyarakat miskin kota di wilayah bantaran Kali Ciliwung, khususnya di wilayah Bukit Duri dan Kampung Pulo melalui Yayasan Ciliwung Merdeka, melainkan juga karena kedekatannya dengan agamawan kharismatik setempat, Habib Soleh Bin Husin Al-Idrus.

Pengalaman bertahun-tahun dalam kerja sosial di wilayah yang sama membuat ia paham benar problem yang dihadapi masyarakat Kampung Pulo dan sekitarnya. Maka, ketika terjadi penggusuran yang berujung pada bentrok warga melawan aparat gabungan di Kampung Pulo pada 20 Agustus lalu, pria 56 tahun ini menjadi salah satu narasumber utama yang dicari wartawan.

Sehari setelah peristiwa tersebut, beredar viral di media sosial yang mengungkapkan kemarahan pria yang ditahbiskan sebagai Pastor Jesuit tahun 1988 itu karena keterangannya banyak dipelintir media.

Esoknya, saya membuat janji wawancara  dengannya untuk menanyakan secara langsung kerumitan yang terjadi dalam masalah Kampung Pulo. “Iya Mbak Azka, saya tunggu jam 4 di Sekretariat Ciliwung Merdeka, ” tulisnya melalui pesan seluler. Ia menganggap saya seorang perempuan. Sekretariat tersebut berada di daerah Kebon Pala Jatinegara Jakarta Timur. Mendapat kepastian, saya segera menghubungi GM Nur Lintang Muhammad untuk bersiap-siap. Islam Bergerak (IB) akan mengadakan liputan siang itu.

Kami diterima tepat pukul 4 sore di kantor berdesain ruko berukuran 6×12 yang yang sepertiga bagian depannya disekat untuk ruang tamu. Hal pertama yang ia katakana kepada kami adalah bahwa ia ingin dipanggil Bapak. “Saya sekarang sudah bukan Romo,” ujarnya pelan sambil tersenyum. Senyumnya sedikit berat. “Sudah beberapa hari ini kawan-kawan kurang tidur.” Meskipun demikian, ia berbicara kepada kami dengan suara bariton yang jelas dengan aksen Jawa yang kental.

IB: Bisa diceritakan awal mula kedekatan Bapak dengan masyarakat Kampung Pulo?

S: Saya bergelut di bidang kemanusiaan sudah lama. Rumah saya di Bukit Duri. Saya hadir di sini, di Sanggar Ciliwung, mulai tahun 2000. Mendirikan sekolah alternatif, perpustakaan, mengadakan pendidikan lingkungan, dan kesehatan.

Saya mengerti bahwa untuk mengubah suatu lingkungan harus ada perubahan, yang pertama mental, orangnya, komunitasnya, SDMnya. Kedua, sistem sosialnya. Ketiga, lingkungan fisik.  Maka kami yang sebelumnya fokus pada komunikasi sosial, akhirnya merambah soal lingkungan dan tata ruang. Kami mulai berpikir dampak dari banjir, perumahan, pemukiman yang padat sekali dan relatif miskin—urusan-urusan tata ruang. Awalnya kami melayani masyarakat di tujuh RT di bukit duri, yakni di RT 05, 06, 07 RW 12 dan tiga RT di Kampung Pulo, yakni RT 09, 010, 011 RW 03.

IB: Bagaimana cara Bapak merangkul masyarakat Kampung Pulo?

S: Kami menggunakan model pendidikan alternatif.  Kami juga menggunakan teater musikal. Karena kami menemukan ternyata remaja, anak-anak muda mudah tergerak dengan pola-pola seperti itu. Bisa dibilang kami lebih dekat dengan orang mudanya.

Pendidikannya sangat sederhana. Saya mengutamakan komunitas harus mendidik anak-anaknya sendiri. Karena kalau mahasiswa kan paling hanya dua tahun, kemudian pergi. Yang masih TK diajar oleh yang SD, SD oleh SMP, SMP oleh SMA, SMA oleh Perguruan Tinggi, dan seterusnya. Tapi mereka benar-benar jadi guru. Kalau ada volunteer dari luar, mahasiswa, ya tambahan saja. Dan itu relatif berhasil. Yang menarik, dengan cara sesederhana itu, ada saling mendukung di dalam proses pendidikan, kemandirian.

Di sini kami menggunakan sistem belajar problem solving education, pendidikan hadap masalah. Karena kita tahulah, pendidikan fomal sekolahan itu hanya berapa persen pengaruhnya dalam hdup. Hidup lebih banyak dididik di jalan. Maka banyak sekali bentuk pendidikan yang saya cari itu yang otentik. Misalnya dalam teater musikal ini, kita anti nyontek, mulai dari lagu-lagu harus buat sendiri, gerakan tari, teater juga otentik bikin sendiri. Bahkan ada semacam anti terhadap lagu-lagu cengeng, sinetron. Sudah ada lebih 300 lagu-lagu ciptaan.

Oh ya, kami itu kan gerakan kemanusiaan ya, tidak berbasis agama tertentu. Masyarakat di sini mayoritas muslim. Pernah dalam suatu waktu di antara kami hanya berdua, bertiga yang non muslim. Bahkan di bukit duri saya membangun mushalla.

Anak angkat saya ada 14. Saya angkat sejak umur 5, 6 tahun. Ada yang sejak bayi, sejak saya membantu kelahirannya di gerobak sampah. Sekarang sedang ia kuliah di akademi maritim.

Anak-anak di sini pinter kebanyakan kalau mau belajar. Dan syukurlah, mereka mandiri, dan ndak mau ikut-ikutan sehingga bebaskan dari problem narkoba. Saya melakukan putus generasi. Sudah habis.

IB: Berarti sebelumnya di Kampung Pulo banyak pemakai narkoba?

S: Oh, banyak. Itu kan daerah Bronx ya. Terkenal daerah gali. Kalau sekarang tidak ada lagi tawuran. Dulu kalau tawuran pakai panah api. Taksi itu, kalau supirnya yang tua-tua, ndak berani masuk karena kenangan dulu di sini daerah gali. Gali-gali dicari petrus. Dulu ada yang dieksekusi sampai enam peluru.

Sehingga teman-teman di situ kalau bertato disangkanya saya yang mengkoordinir. Hahaha. Maksud saya, mereka itu, ternyata kalau dijumpai manusianya, sama seperti kita, persis ndak ada bedanya.

IB: Bagaimana keadaan masyarakat Kampung Pulo secara ekonomi?

Mereka bisa dibilang economy survival. Masyarakat di sana kebanyakan bekerja di sektor informal. Kami (Ciliwung Merdeka) pernah memetakan kegiatan-kegiatan sektor informal. Di sana ada 32 jenis sektor informal yang sudah berjalan selama, ada yang  50 tahun, 40 tahun 10 tahun, dan 2 tahun. Mereka hidup, tapi tidak maju amat. Cuma saya kaget ketika dipetakan, daerah mata rantai persebarannya hampir seluruh Jakarta. Seperti pabrik tahu dan tempe, jualnya sampai ke Tanjung Priok. Lalu jasa potong ayam, mebel-mebel bekas, roti, makanan dan jajanan khas betawi.

IB: Mayoritas masyarakat bekerja di sektor informal. Itukah yang sebenarnya menjadi pertimbangan Bapak ketika menolak penggusuran, lalu mengusulkan kampung susun. Dan itu juga kah yang membuat Bapak sepertinya menolak apartemen yang menjadi model rumah susun?

S: Bukan sekedar itu. Saya sudah berkeling di banyak tempat dan baru tinggal di daerah sini tahun 2000. Sejak tahun 90an sebetulnya saya mengurus masyarakat miskin urban, terutama korban-korban penggusuran. Misalnya saya pernah telibat penelitian dengan Mbak Palupi (Sri Palupi) dari The Institute for Ecosoc Rights. Ternyata di Jakarta itu setiap tahun antara 3000 sampai 7000 KK digusur paksa tanpa diberi alternatif. Sehingga tahun 2003 Indonesia mendapat award dari COHRE, organisasi internasional yang fokus terhadap pengungsi dalam negeri, Internal Displace Persons, karena Indonesia memiliki jumlah pengungsi tertinggi dalam negeri akibat penggusuran-penggusuran, terutama di Jakarta.

Tentu faktornya penyebabnya banyak. Kemiskinan, karena ekonomi, ketiadaan akses, karena stigma-stigma sosial politik ekonomi, terutama ketiadaan akses, dijauhkan dari modal, ketidakadilan di dalam perebutan modal. Toko-toko kecil melawan mall, pokoknya pusat-pusat pertokoan itu. Sektor informal banyak yang kalah. Jadi hidupnya bergerilya.

Sektor informal itu seperti jamur, serba tidak pasti, dibiarkan terserak. Pmbiaran dari pemerintah juga ada. Tapi selalu kalah setiap kali ada perebutan-perebutan. Keprihatinan saya sesungguhnya sederhana. Apakah selalu, kalau ada upaya untuk pembangunan kota, kota superblock Jakarta meniru New York, meniru Singapore, itu harus membongkar perkampungan-perkampungan yang diidentifikasikan sebagai kumuh. Kemudian dibersihkan orangnya. Jadi kita tidak suka terhadap kemiskian.

Saya pun tidak suka terhadap kemiskinan. Hanya orang gila yang suka dengan kemiskinan. Tapi menjadi benci kepada orang miskin, itu aneh sekali. Yang miskin dapat stigma. Harus terusir. Sehingga ketika berdiri satu bangunan yang megah, yang kokoh, dengan beton-beton raksasa, mall dan sebagainya, tidak dipikirkan ke mana perginya orang-orang miskin itu.

Saya banyak sekali bersahabat dengan pemimpin-pemimpin lokal dari masyarakan miskin kota di Jakarta yang sudah mengalami penggusuran tujuh sampai sepuluh kali di Jakarta hidupnya. Pindah sana pindah sini seperti balon ditiup. Di waduk pluit sana atau di taman BMW sudah 13 kali mengalami penggusuran dan pembakaran. Dulunya itu untuk hutan kota. Terus ada upaya pemerintah kota untuk membangun. Karena belum jalan oleh warga ditek-tekin. Yang datang belakangan jadi penyewa. Terus ada rencana untuk bangun gedung olahraga tingkat internasional. Setelah digusur, ada gedung olahraganya sih, tapi ukuran sekian hektar. Akhirnya di situ ada perebutan sekitar tujuh sampai developer untuk membangun mall.  Orang miskinnya yang sudah puluhan tahun di situ, diusir semua. Masak selalu harus begitu? Kota menjadi steril dari orang miskin

Dan di negeri ini, ada tradisi berabad-abad yang namanya kampung. Kehidupan kampung. Kota modern yang ideal, di seluruh dunia secara universal, yaitu kota kampung. Kota kampung itu tidak selalu menghindari modernisasi dan bisa dikelola secara modern. Tetapi interaksi sosialnya kuat. Ada kohesi sosial model tradisional pedesaan yang dipertahankan, keragaman, kehidupan spiritual, dipelihara dalam bentuk-bentuk suasana bangunan. Ada banyak hal dari segi struktur tata bangunan, tata kota itu yang mengindahkan semua itu, jadi kota yang beradab. Prinsipnya sekarang kan kota itu harus humanopolis, artinya kota yang manusiawi, kota itu mesti ekopolis, yang berwawasan ekologi, lingkungan, tapi juga yang kota yang demokratis. Demokratis itu adil.

Artinya ruang publik itu bukan monopoli atau menjadi tempat bercokolnya kaum elit. Sekarang banyak sekali tuh, untuk kepentingan umum, padahal itu orang kaya. Orang miskinnya diusir demi kepentingan umum. Atau akan digunakan untuk kepentingan umum, ternyata untuk lapangan tembak militer. Akhirnya diserahkan ke perusahaan. Dipakai sebentar saja oleh militer. Itu terjadi di mana-mana di seluruh Indonesia.

Tanah di Kampung Pulo ada dasarnya. Verponding (Eigendom Verponding), sistem kepemilikan dari zaman belanda, sah didukung oleh UU agrarian tahun 1960 (Undang-Undang Pokok Pasal 3 UU Nomor 5 Tahun 1960). Itu bisa girik, pajak bumi,  bisa letter C, bisa jual beli di bawah tangan, tapi itu surat resmi. Harusnya pemerintah itu memfasilitasi melalui PRONA (Program Operasi Nasional Agraria) untuk menjadi sertifikat resmi. Secara hukum, harusnya gratis. Tapi dalam praktek, seperti di kampung pulo, kemarin Ustad Kholili ke sini, biaya untuk  peningkatan sertifikat itu 30 juta. Bayangkan buat orang-orang dengan kehidupan itu. Sejuta sebulan aja susah. Kalau bayar 30 juta untuk surat tanah. Itu substansi problem Kampung Pulo, problem status tanah. Bukan ganti rugi, bukan rumah susun, salah itu.

IB: Tiga puluh juta itu membayar ke oknum?

S: Ke oknum. Tapi mereka mengaku resmi lo. Dan banyak sekali permainan-permainan lain. (Misalnya,) formulir-formulir itu (jual beli tanah) sejak awal ditulis tanah negara. Itu yang digunakan oleh Ahok untuk bukti di youtube. Formulir dari pemerintah untuk jual beli. Meskipun sebelumnya, baik Lurah maupun Camat yang menandatangani bisa digugat karena menjual tanah negara. Menjual tanah negara harus izin DPR. Ahok tahu itu. Itu kan lurah yang dulu, sudah dipecat, katanya. Ini de facto sebenarnya terjadi di mana-mana.

IB: Lalu konsep kampung susun itu sendiri seperti apa?

S; Yang kami usulkan itu kampung susun berbasis komunitas sebagai situs budaya keanekaragaman budaya Jakarta. Karena menurut sejarah, kampung ini sudah ada sejak tahun 1930.

Rumah susun itu seperti kandang burung merpati, tinggi lurus. Seperti apartemen. Kalau kampung susun itu mengikuti kontur tanah, tinggi rendahnya. Sehingga banyak sekali, yang paling mendasar, norma sosial, fasos-fasumnya itu lebih terbuka untuk peningkatan komunikasi dan kohesi sosial masyarakat. Jadi ada pasar tradisionalnya. Meskipun bukan berarti tidak rapi. Sangat rapi. Dengan arsitektur modern. Apalagi yang pasang surut itu. Bukan hanya ahli geologi saja yang mendesain, tapi juga ahli hidrologi.

Dari kiri: Habib Soleh (tokoh waaga Kampung Pulo),Ustad Holili (Ketua LMK Kampung Melayu},Subandi (perwakilan warga RW 03, Vera W. Soemarwi (Tim Advokasi Ciliwung Merdeka), I. Sandyawan Sumardi (Direktur Ciliwung Merdeka) [sumber: http://ciliwungmerdeka.org/siaran-pers-ciliwung-merdeka-dan-mitra/]

IB: Lalu apakah sesungguhnya warga menolak normalisasi, atau seperti apa?

S: Warga tidak menolak normalisasi. Yang ditolak proses penjelasannya yang berubah-ubah. Peraturan Gubernur ( Pergub 190/2014) belum dicabut. Soal ganti rugi. Tiba-tiba Gubernur takut digugat menteri keuangan kalau memberikan uang pada orang yang tidak punya sertifikat dan IMB. Banyak sekali bangunan tidak memiliki IMB. Kenapa tidak didiskreditkan seperti penjahat? Yang mereka keberatan itu karena perlakukan tidak adil. Hanya karena tidak punya IMB mereka dianggap seakan-akan kriminal, mereka dibilang seolah-olah liar, illegal. Perlakukan itu yang mereka tolak. Ini problemnya, bukan masalah ganti rugi berapa. Banyak di antara mereka bilang bahwa seandainya tidak ada ganti rugi tidak masalah. Yang kami mau pertahankan adalah status tanah dengan data verponding. Karena kalau ini saja hilang, apalagi yang mendasar? Jadi mereka itu melihat ke depan. Sudah senang sekali warga kampung pulo, kami berkeliling 3 RW, dengan rencana Gubernur tanggal 24 Juli yang akan ganti tempat tinggal. Bukan ganti uang.

IB: Bukannya ini yang disediakan oleh pemerintah?

S: Itu bukan milik sendiri. Sewa. Menurut Gubernur itu bukan nyewa. Tapi biaya operasional. Tapi sampai kapan? Karena tidak ada sertifikat yang dimiliki, kan tidak bisa dipegang. Saya membayangkan seandainya itu terjadi pada diri saya sendiri. Semua orang secara mendasar pasti memiliki keinginan untuk memiliki. Semua orang yang sehat. Jadi jangan dianggap orang-orang sederhana itu perasaannya lain dengan kita.

IB: Apa yang diinginkan warga itu sudah disampaikan ke Gubernur?

S: Ya, dan Gubernur setuju. Tapi kemudian Gubernur bertindak sendiri dengan alasan bahwa tanah itu tanah negara. Tapi yang aneh begitu dikatakan bahwa ini tanah negara, stop tidak ada komunikasi lagi. Saya tidak mau berkomunikasi dengan kamu. Dan mendatangkan mesin gusuran. Mesin itu bukan hanya Bego. Polisi, Satpol PP, Tentara, itu mesin. Termasuk Walikota. Ketika ditanya, menjawab, saya hanya bertugas. Tidak ada yang menjelaskan. Tidak ada yang mempunyai inisiatif. Semua berbicara bagaikan robot. Dan itu yang sulit. Karena yang bertemu dengan warga itu ya mereka ini. Sehingga warga berbicara dengan mesin. Itu melukai hati warga. Semua berbicara tidak mempunyai otoritas. Saya hanya diperintah-saya hanya diperintah. Yang Satpol PP bilang disuruh Kepala Satpol PP. Kepala Satpol PP bilangnya Walikota.

IB: Perubahan sikap Ahok kalau itu tanah negara kapan?

S: Tgl 4 Agustus ketika saya mendampingin 10 perwakilan warga bertemu dengan gubernur di balai kota. Ada Habib Soleh, Ustad Kholili, Ustad Malik. Ada Bu Evi, ketua RT.

IB: Terakhir, warga yang menolak tinggal di rumah susun dan rumahnya sudah dihancurkan itu kira-kira ke mana?

Ya ke mana-mana. Tapi saya kira mereka akan tahan lah. Sebetulnya itu bukan masalah. Orang mesti melihat psikologi massa. Jangan dilihat letterlijk ini masalah uang. Ini problem harga diri, rasa dimanusiakan. Bahasanya memang ganti rugi, tapi bukan. Pemerintah hanya melihat begitu saja. Seperti halnya begini ini. Seakan-akan yang diganti itu fisik kan. Bangunan sama tanah. De factonya yang hilang. Soal akses. Akses ekonomi yang dibangun sudah puluhan tahun. Akses kesehatan. Kemudahan komunikasi, akses sosial, akses budaya. Hilang. Mau pindah sekolah anaknya. Bayar lagi. Transport lebih jauh. Lebih asing. Terasa asing dengan lokasi baru. Itu biaya.

Kemudian, kalau yang dulu bisa pakai kayu, sekarang harus pakai gas. Harga gas tinggi banget. Hal-hal seperti itu, perubahan-perubahan kultur dan sistem nilai itu tidak sederhana pada beberapa orang. Selalu orang bilang, “harus menyesuaikan dong dengan zaman modern.” Kalau punya biaya. Kalau orang tidak punya biaya susah. Tanya saja kepada orang tua kita di kampung-kampung. Suruh pindah ke tempat baru di kota dengan suasana modern. Insecure itu ada. Bahasa itu yang susah disampaikan oleh masyarakat. Dan susah dipahami oleh para pejabat Pemprov yang teknokraris. Semuanya seakan-akan selesai dihitung dengan manajemen. Termasuk manusia dihitung dengan angka. Padahal itu ada nafasnya. Pikirannya. Otaknya. Hatinya. Itu yang susah dipahami.

Sebetulnya seandainya bahasa ini ditangkap saja. Persoalannya relatif sederhana. Semua ingin sama-sama membangun lingkungan kota yang bersih, rapi, sehat, manusiawi, ramah lingkungan, tidak buang sampah sembarangan, sanitasi bagus. Semua ingin.

Saya kira bohong bahwa masyarakat Kampung Pulo ingin hidup di lingkungan sekarang ini. Orang gila yang ngomong begitu. Tidak ada. Saya kan kenal dengan mereka puluhan tahun. Saya hidup di Bukit Duri tujuh tahun. Saya hidup dan makan seperti mereka. Daya tahan mereka luar biasa. Saya baru dua tahun kena bakteri ecoli, maag bertahun-tahun. Lha mereka tinggal bertahun-tahun ndak papa.[]

Sumber: http://islambergerak.com/2015/08/sandyawan-soemardi-problem-kampung-pulo-bukan-soal-uang-atau-ganti-rugi-tapi-soal-harga-diri/

Advertisements

DAFTAR ORANG-ORANG YANG DIPERKAYA SURYADHARMA ALI

Catatan Kusni Sulang:

Barangkali ada baiknya Uluh Kalteng (Orang Kalteng) menyusun Kamus Koruptor, termasuk penerima gratifikasi, melakukan nepotisme dalam penyelenggaraan Negara di daerah), sejak Orde Baru hingga hari ini. Agar wajah mereka menjadi kian jelas, dipaparkan juga bentuk-bentuk politik pencitraan diri yang mereka lakukan.

2 September 2015.

DAFTAR ORANG-ORANG YANG DIPERKAYA SURYADHARMA ALI
Akibatnya, negara merugi Rp27 miliar dan 17,9 juta Riyal.
Selasa, 1 September 2015 | 07:16 WIB
Oleh : Nur Azizah, Taufik Rahadian
Ini Daftar Orang-orang yang Diperkaya Suryadharma Ali
Terdakwa tindak pidana korupsi penyelenggaraan haji di Kementerian Agama periode 2012-2013 dan 2010-2011 Suryadharma Ali menjalani sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (31/08/2015). (VIVA.co.id/Anhar Rizki Affandi)

VIVA.co.id – Mantan Menteri Agama, Suryadharma Ali, didakwa telah melakukan beberapa perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.

“Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan kawan peserta lain memperkaya terdakwa sejumlah Rp1.821.698.840 dan 1 lembar potongan kiswah (potongan kain penutup Ka’bah),” kata Jaksa Supardi, saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin 31 Agustus 2015.

SDA didakwa telah menunjuk orang-orang tertentu yang tidak memenuhi persyaratan menjadi Petugas Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi serta telah mengangkat Petugas Pendamping Amirul Hajj tidak sesuai ketentuan.

Selain itu, SDA juga didakwa mengarahkan Tim penyewaan Perumahan Jamaah Haji Indonesia di Arab Saudi untuk menunjuk penyedia perumahan jamaah Indonesia tidak sesuai ketentuan, serta memanfaatkan sisa kuota haji nasional tidak berdasarkan prinsip keadilan dan proporsionalitas.

Tidak hanya itu, mantan Ketua Umum PPP itu juga turut didakwa telah menggunakan dana operasional menteri (DOM) tidak sesuai dengan peruntukkan.

Tidak hanya memperkaya diri sendiri, perbuatan terdakwa juga telah memperkaya orang lain dan korporasi dengan perincian antara lain sebagai berikut:

1. 180 orang petugas PPIH yang tidak memenuhi persyaratan sejumlah Rp12.778.474.103

2. Tujuh pendamping Amirul Hajj sejumlah Rp354.273.484

3. Cholid Abdul Latief Sodiq Saefudin sejumlah 1.655.560 Riyal

3. Mukhlisin sejumlah 20.690 Riyal

4. Fuad Ibrahim Atsani sejumlah 791.300 Riyal

5. Hasrul Azwar sejumlah 5.851.850 Riyal

6. Nurul Iman Mustofa sejumlah 100 ribu dolar AS

7. Hasanuddin Asmat alias Acang alias Hasan Ompong sejumlah 554.500 Riyal

8. Residential Al-Andalus Company Center Management sejumlah 2.281.370 Riyal

9. Haj dan Manzil for hotels Management Al-Mukhtar Services senilai 1.458.730 Riyal

10. Mubarak Groups Hotels sejumlah 1.303.835 Riyal

11. Umrah Services and Group for Hajj Al Shatta sejumlah 1.116.600 Riyal

12. Al Zuhdi Hotels Group sejumlah 981.695 Riyal

13. Manzili Hotels and Resort sejulah 1.502.900 Riyal

14. Wesel Hotels Company 224.965 Riyal

15. Ilyas Company sejumlah 651.950 Riyal

16. Muasasah Makarim Al Madinah at Tijarah sejumlah 2.391.400 Riyal

17. Saeed Makkey Hotel Group sejumlah 653.250 Riyal

18. Mawaddah International Group sejumlah 702.660 Riyal

19. Majmuah Al-Isyroq sejumlah 76.700 Riyal

20. Hotel Norcom Oasis sejumlah 563.906 Riyal

21. Madinah Palace Hotel sejumlah 419.062 Riyal

22. Hotel At-Thoiroh Towers sejumlah 396.172 Riyal

23. Hotel Almahmal Palestine sejumlah 284.214 Riyal

24. Hotel Almukhtaroh Quraisy sejumlah 302.302 Riyal

24. 1.771 jemaah yang diberangkatkan tidak sesuai nomor antrean berdasarkan nomor porsi sejumlah Rp12.328.643.641,02.

Perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan negara sejumlah Rp27.283.090.068,02 dan 17.967.405 Riyal atau setidak-tidaknya sejumlah itu sebagaimana laporan perhitungan kerugian Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

Perbuatan Suryadharma Ali tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana. (ase)

DEMOKRASI MALAYSIA ALA NAJIB

DetikNews
Selasa 01 Sep 2015, 18:22 WIB

PENYELENGGARA DEMO ANT-NAJIB DIPANGGIL POLISI MALAYSIA

Novi Christiastuti – detikNews
Penyelenggara Demo Anti-PM Najib Dipanggil Polisi MalaysiaSuasana saat unjuk rasa Bersih 4.0 di Kuala Lumpur (Foto: detikcom/Herianto Batubara)

Kuala Lumpur – Unjuk rasa Bersih 4.0 yang menuntut Perdana Menteri Malaysia Najib Razak mundur digelar tanpa insiden apapun. Namun ternyata Kepolisian Malaysia tetap memanggil penyelenggara unjuk rasa untuk dimintai keterangan.

Pemanggilan ini setelah sebelumnya pemerintah Malaysia mengancam penyelenggara bisa dijerat dakwaan pidana dengan tetap menggelar unjuk rasa ini. Disampaikan pemimpin Bersih 2.0 penyelenggara unjuk rasa, Maria Chin Abdullah, bahwa beberapa pemimpin unjuk rasa dipanggil polisi untuk dimintai keterangan, pekan lalu.

“Ini jelas membuang-buang waktu. Mereka berusaha mengintimidasi kami, tapi mereka tidak akan berhasil,” ucap Maria Chin Abdullah kepada AFP, Selasa (1/9/2015).

Bersih 2.0 merupakan koalisi kelompok aktivis dan LSM Malaysia yang sepakat bergabung melakukan unjuk rasa besar-besaran. Unjuk rasa Bersih 4.0 yang digelar pada Sabtu (29/8) dan Minggu (20/8), bertujuan menuntut pengunduran diri PM Najib. Unjuk rasa Bersih 4.0 merupakan aksi keempat yang digelar oleh kelompok koalisi Bersih 2.0 sejak tahun 2007 lalu.

Unjuk rasa ini mendapat dukungan kuat dari mantan PM Malaysia Mahathir Mohammad yang belakangan ini sering menyerukan pengunduran diri PM Najib, yang terseret skandal korupsi perusahaan investasi milik negara, 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Pihak Bersih 2.0 menyebut ada 200 ribu orang yang ikut turun ke jalanan dalam aksi ini. Namun kepolisian Malaysia menyebut jumlah demonstran yang ikut serta hanya sekitar 29 ribu orang.

Unjuk rasa ini tetap berhasil digelar meskipun ada ancaman dari otoritas Malaysia terhadap penyelenggara. Wakil PM Malaysia Zahid Hamidi yang juga menjabat Menteri Keamanan Dalam Negeri memperingatkan bahwa penyelenggara unjuk rasa ini bisa dijerat pidana penghasutan dan lain sebagainya.

PM Najib mengecam aksi unjuk rasa ini dan menyebutnya sebagai aksi orang-orang berpikiran sempit. PM Najib tetap menolak mundur dari jabatannya.
(nvc/nrl)

MENGAPA ETNIK MELAYU SANGAT SEDIKIT TURUT-SERTA DI UNJUK RASA?

DetikNews

Minggu 30 Aug 2015, 12:17 WIB

Begitu Sedikit Etnis Melayu di Unjuk Rasa Bersih 4.0, Kenapa?

Fajar Pratama – detikNews
Begitu Sedikit Etnis Melayu di Unjuk Rasa Bersih 4.0, Kenapa?Foto: Herianto Batubara/detikcom
Jakarta – Unjuk rasa besar-besaran menentang Perdana Menteri Malaysia Najib Razak berlanjut ke hari kedua. Namun terlihat sangat sedikit etnis asli Malaysia yang ikut turun dalam demonstrasi ini.

Dari laporan dan foto-foto bidikan reporter detikcom yang meliput langsung di Kuala Lumpur, Herianto Batubara, Minggu (30/8/2015), tampak mayoritas demonstran adalah etnis China dan India. Mengutip data tahun 2014, etnis China di Malaysia sebanyak 22,6 persen sedangkan India 6,7 persen.

Sedangkan etnis Melayu, merupakan etnis terbesar di Negeri Jiran. Sebanyak 50,1 persen penduduk Malaysia merupakan etnis Melayu.

“Mengapa etnis Melayu begitu sedikit, jawabannya adalah karena etnis Melayu secara politik mereka merasa lemah karena tiga parpol utama Melayu. KPR, PAS dan UMNO terpecah. Sedangkan etnis China tampak begitu bersatu di belakang parpol oposisi terutama DAP,” kata pakar ilmu politik dari Malayia, Wong Chin Huat dalam kolomnya di Malaysia Kini, Minggu (30/9/2015).

Huat dalam analisinya mengatakan, jika seseorang ingin mencegah etnis Melayu turun ke jalan bersama masa demonstran lain, caranya gampang. Tinggal dihembuskan saja peta prediksi seandainya Najib terguling.

“Bukan hanya Najib saja, UMNO juga akan sangat melemah. Dengan begitu etnis China akan memimpin pergerakan ekonomi baru,” kata Huat.

Terkait dengan UMNO yang merupakan partai terbesar di Malaysia, Huat menyadari partai itu begitu resisten terhadap aksi Bersih 4.0. Sistem politik di Malaysia tidak mengakomodir adanya ‘soft landing’ bagi satu rezim yang jatuh.

“Di Malaysia menggunakan sistem winner takes all. Sedangkan yang kalah tidak hanya termarginaliasi tetapi juga dianiaya,” kata Huat.

Namun Huat tidak menyalahkan etnis Melayu yang tak mau turun ke jalan. Menurutnya sikap politik tidak dapat dipaksakan dan tidak boleh dikotak-kotakkan berdasarkan ras.

“Setiap orang punya hak untuk menginginkan negara ini menjadi lebih bersih, bebas dan demokratis. Ini tidak ada kaitannya dengan etnis dan agama,” kata Huat.

PM Najib mendapat desakan kuat untuk mundur setelah muncul temuan transaksi dana hampir senilai USD 700 juta mengalir ke rekeningnya sebelum Pemilu 2013. Aliran dana misterius itu terungkap di tengah penyelidikan terhadap dugaan salah kelola di dalam perusahaan pengelola investasi milik negara (1MDB).

(faj/erd)

HAK SARPIN, HAK KITA

Hak Sarpin, Hak Kita

Oleh: Moh Mahfud MD
Hakim Sarpin mengadukan dua komisioner Komisi Yudisial (KY), Suparman dan Taufikurrahman, ke Polri. Pernyataan dua komisioner KY tersebut terkait penanganan praperadilan kasus Budi Gunawan dirasa mencemarkan dan menyakitkan Sarpin.
Banyak yang menganggap pemerkaraan oleh Sarpin itu sebagai berlebihan atau overreact terhadap masalah yang, bagi banyak orang, sepele. Tetapi, dari sudut hukum, yang dilakukan oleh Sarpin tidak salah. Sarpin mempunyai hak untuk melakukannya sesuai dengan ketentuan Pasal 310 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengancam dengan hukuman pidana terhadap siapapun yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya agar diketahui umum.
Sarpin mempunyai hak untuk memerkarakan itu dan negara, menurut konstitusi dan hukum, wajib melindungi hak setiap orang. Menurut hukum, setiap orang yang mempunyai hak diperbolehkan menggunakan atau tidak menggunakan haknya. Tetapi, jika seseorang akan menggunakan haknya, negara wajib melindungi dan memenuhinya. Memberikan suara untuk memilih dalam pemilu misalnya adalah hak yang boleh digunakan atau tidak digunakan.
Orang yang golput tidak bisa dihukum, tetapi negara wajib memenuhi hak orang-orang yang mau menggunakan haknya untuk memilih. Begitu pula dalam kasus penghinaan atau pencemaran nama baik, orang bisa mengabaikan dengan berjiwa besar untuk tidak mempersoalkan cercaan atau penghinaan atas dirinya. Tetapi, jika yang bersangkutan akan memerkarakan, negara dalam hal ini penegak hukum wajib memenuhinya sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Konstruksi hukum atas kasus itu harus benar sebab hal tersebut menyangkut hak pihak yang dilaporkan yang juga harus dilindungi. Imparsialitas Polri ini penting karena dua komisioner diperkarakan dengan alasan misalnya mengatakan Sarpin ”bodoh”, padahal yang bilang bodoh adalah seorang mantan hakim agung. Alasan pengaduan lainnya, komisioner mengatakan Sarpin bermasalah, padahal yang menulis bermasalah adalah dua media yang kemudian menyatakan minta maaf karena salah menulis.
Terlepas dari kasus Sarpin yang berusaha menggunakan haknya untuk memerkarakan kasus pencemaran atas nama baiknya, menurut saya, semua pejabatnegara harussiapuntuk dinilai, dikritik, bahkan dicerca. Pejabat negara adalah pemegang tugas amanat rakyat yang harus siap dinilai dan dipersoalkan semua kebijakan dan tingkah lakunya oleh rakyat.
Maka itu, ketika seorang pejabat mendapat serangan atau tudingan miring dalam ihwal yang bersifat remehtemeh, apalagi hanya sensasi, sebaiknya tidak diperkarakan. Ketika menjadi ketua MK (2008-2013), saya sering diserang, difitnah, dan diperlakukan secara tidak menyenangkan. Pernah ada sekelompok orang datang ke MK berteriak-teriak, menantang berdebat, dan mengatakan ”Mahfud berotak udang” terkait dengan pengujian UU Perkawinan tentang anak di luar nikah.
Ada juga yang menyembelih kambing di halaman Gedung MK sambil mengatakan, darah Mahfud halal. Ada yang menuduh saya menerima suap, ada yang menuduh saya bertemu tengah malam dengan tokoh-tokoh politik untuk mengatur penanganan perkara. Yang menuding-nuding saya dengan semena-mena bukan hanya orang yang beperkara, melainkan banyak juga oknum di DPR, anggota kabinet, bahkan orang di Majelis Ulama.
Media massa pun pernah membuat serangan kepada saya dengan pemberitaan yang insinuatif. Tetapi, selama menjadi pejabat, saya tak pernah sekali pun melaporkan atau mengadukan ke Polri orang yang menghina atau memfitnah saya. Untuk serangan terhadap pribadi, saya nikmati sebagai bagian yang harus dialami oleh pejabat publik di negara demokrasi di mana rakyat berhak menilainya secara bebas.
Tetapi, untuk fitnah-fitnah seperti tuduhan bahwa saya menerima suap, saya datang ke KPK atau Polri untuk meminta diperiksa. Saya sering datang ke KPK maupun Polri ”bukan untuk mengadukan” orang yang memfitnah, melainkan untuk meminta diperiksa agar saya diproses untuk dihukum kalau memang ada indikasi saya menerima suap atau memainkan perkara seperti yang dituduhkan orang.
Dalam kasus peredaran surat palsu dari MK misalnya ada yang berteriak, seharusnya saya diperiksa, tetapi hal itu sulit karena untuk memeriksa ketua MK harus ada izin dari Presiden. Media massa menjadi heboh ketika saya datang ke Polri untuk meminta diperiksa tanpa harus meminta izin Presiden. Saya meminta kepada Kapolri Timor Pradopo dan Kabareskrim Sutarman agar Polri memeriksa saya tanpa harus minta izin Presiden.
Saya pun dimintai keterangan selama lebih dari dua jam. Apakah saya pernah melaporkan pencemaran nama baik saya kepada polisi? Ya, pernah. Tetapi, itu saya lakukan jauh setelah saya tidak menjadi pejabat publik. Saya lakukan itu pada 2014, setelah setahun saya pensiun dari MK (2013).
Saat itu saya merasa diserang secara keji karena dia (terlapor) sengaja membuat rilis yang dibaca dan disebar ke pers tentang ihwal yang sama sekali tidak benar. Saya laporkan ke Polri, Polri memprosesnya dengan baik dan selalu menginformasikan perkembangannya kepada saya. Ketika akhirnya yang bersangkutan datang kepada saya dan menyatakan keliru, saya pun mencabut pengaduan saya tanpa mempermalukannya.
Saya tidak menuntutnya untuk misalnya meminta maaf secara terbuka yang biasanya bisa ratusan juta. Sarpin dan setiap kita mempunyai hak. Tinggal mau dipergunakan atau tidak, bergantung kearifan kita. Hak Sarpin adalah hak Sarpin, hak kita adalah hak kita. []

Koran SINDO, 29 Agustus 2015

Moh Mahfud MD | Guru Besar Hukum Konstitusi

SELAMAT DATANG BURUH TIONGKOK

SELAMAT DATANG BURUH TIONGKOK

BENTROK TNI-POLRI ISYARAT DEMORALISASI

ANTARA News

Kasus bentrok TNI – Polri Sudah Pada Tingkat Demoralisasi

Selasa, 1 September 2015 08:33 WIB

Kasus bentrok TNI - Polri sudah pada tingkat demoralisasi

TB Hasanuddin (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

Jakarta (ANTARA News) – Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin menyebutkan, perkelahian anggota TNI dan Polri akhir-akhir ini sudah sangat mengkhawatirkan, termasuk bentrokan di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Dia bahkan menyebutnya sudah pada tingkat demoralisasi.

“Ini sudah lewat dari kewajaran, sudah bukan disebut pelanggaran disiplin lagi, tapi sudah menjurus kepada demoralisasi,” kata TB Hasanuddin dalam rilisnya di Jakarta, Selasa.

Alasannya, kata politisi PDIP ini, kejadian itu terus menerus terjadi dengan frekuensi yang sangat tinggi hampir tak bisa dikendalikan.

“Pelakunya sudah bukan perorangan lagi, tapi selalu dalam hubungan kelompok dan sudah tak punya rasa takut pada hukuman bahkan ancaman. Mulai dari perwira rendah, panglima, kepala staf bahkan presiden sudah turun, tapi tak ada hasilnya, konflik terus saja berlanjut,” kata purnawirawan TNI AD itu.

Dia melihat demoralisasi ini merata terjadi di wilayah NKRI hanya karena masalah sepele.

“Presiden harus serius turun tangan meminta pertanggungjawaban perwira level atas setingkat Pangdam dan Kapolda. Berikan sanksi bila kasus terjadi di wilayahnya,” kata dia.

Kalau masih terus terjadi tanpa bisa dihentikan, akan sangat fatal dan bukan semata mengganggu integritas aparatur negara tapi bisa menjurus ke konflik yang lebih besar.

“Dan kepercayaan rakyat lama-kelamaan akan pudar. Siapa yang akan mengawal NKRI kalau mereka sibuk berkelahi?” demikian TB Hasanuddin.

Editor: Jafar M Sidik

Tempo.Co

Senin, 31 Agustus 2015 | 11:41 WIB

TNI-POLRI RIBUT DI POLEWALI MANDAR: POS POLISI DAN 7 KENDARAAN DIBAKAR

TNI-Polri Ribut di Polewali Mandar: Pos Polisi dan 7 Kendaraan Dibakar  
Ilustrasi. TEMPO/Fahmi Ali

TEMPO.CO, Makassar – Situasi di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, sempat memanas dan mencekam pasca-penembakan yang menewaskan Prajurit Dua Yuliadi, anggota Batalion Infanteri 721/Makkasau, Ahad, 30 Agustus 2015. Juru bicara Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat, Komisaris Besar Frans Barung Mangera, mengatakan pasca-penembakan itu, sejumlah sarana dan prasarana milik Korps Bhayangkara dibakar dan dirusak.

Berdasarkan hasil pendataan, Barung mengatakan sarana dan prasarana milik kepolisian yang dibakar adalah 1 pos polisi di Palippis, 1 mobil boks milik Kepolisian Resor Polewali Mandar, dan 6 sepeda motor dinas. Di samping itu, terdapat satu sepeda motor yang merupakan barang bukti dan satu sepeda motor milik anggota kepolisian.

“Pos polisi Palippis dan enam sepeda motor dibakar habis. Lalu mobil dirusak, pecah kaca depan dan samping. Juga ada sepeda motor barang bukti dan sepeda motor milik anggota kepolisian,” ucap Barung, Senin, 31 Agustus 2015. Di samping itu, dua polisi terluka di bagian kepala dan lebam pada muka.

Barung menuturkan pihaknya masih bersama Komando Daerah Militer VII/Wirabuana akan melakukan penyelidikan ihwal perkara pokok berupa penembakan yang menewaskan prajurit TNI tersebut. Di samping penyidik kepolisian, TNI tentunya akan menerjunkan Polisi Militer guna mengusut kasus itu. Hasil penyelidikan nantinya merupakan domain pihak pimpinan untuk mengeksposnya.

Kasus penembakan itu diawali pertengkaran yang melibatkan anggota patroli bermotor Polres Polewali Mandar dengan salah seorang anggota Kodim 1401/Majene, Prajurit Kepala Laksmono. Laksmono bersama temannya sedang menonton balapan road race. Karena memasuki lintasan balapan, Laksmono ditegur dan didorong anggota kepolisian itu.

Saat Laksmono menyampaikan bahwa dia merupakan anggota TNI, korban didatangi dan dipukuli polisi itu. Perkelahian pun tidak terhindarkan. Beruntung, Kepala Polres Polewali Mandar dan pihak Kodam VII/Wirabuana langsung ke TKP dan melerai perkelahian. Kedua pihak yang bertikai pun langsung didamaikan.

Berselang dua jam kemudian, terdengar letusan di area sirkuit, tapi bukan di lokasi pertama. Saat dilakukan pemeriksaan, anggota Kompi B Batalion Infanteri 721/Makkasau, Prajurit Dua Yuliadi, sudah ditemukan bersimbah darah dengan luka tembak pada bagian perut sebelah kiri. “Setelah terjadi tembakan, korban coba dibawa ke rumah sakit tapi sudah tidak tertolong,” ucap Kepala Staf Kodam VII/Wirabuana Brigadir Jendral TNI Kurnia Dewantara.

Jenazah Prada Yuliadi rencananya akan dimakamkan hari ini di kampung halamannya di Dusun Kading, Desa Wae Kecce’e, Kecamatan Lapri, Kabupaten Bone, pukul 12.30 Wita, Senin, 31 Agustus 2015.

Pemakaman Pratu Yuliadi dilakukan secara militer dan rencananya akan dihadiri langsung oleh Panglima Kodam VII/Wirabuana Mayjen TNI Bachtiar.

Kepala Penerangan Masyarakat (Kapenrem) Korem 141 Toddopuli Mayor Rudi menuturkan pemakaman militer akan dilakukan hari ini di rumah kediaman Prada Yuliadi. Almarhum merupakan anak ketiga dari lima bersaudara pasangan Dire dan Hj Wati.

“Pukul 12.30 Wita nanti akan dikebumikan. Jajaran Korem 141 Toddopuli sudah di lokasi terlebih dahulu untuk mensterilkan lokasi,” kata Mayor Rudi.

ANDI ILHAM | TRI YARI KURNIAWAN

DEMO BURUH PERINGATAN BAGI PEMERINTAH

ANTARA News

 

LEGISLATOR: DEMO BURUH PERINGATAN BAGI PEMERINTAH
Selasa, 1 September 2015 11:38 WIB

Legislator: demo buruh peringatan bagi pemerintah

Ribka Tjiptaning (ANTARA/Ismar Patrizki)

Jakarta (ANTARA News) – Anggota Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning menyatakan demo buruh hari ini merupakan peringatan kepada pemerintah agar lebih memperhatikan nasib buruh.

“Itu hak buruh (berdemo). Ini warning untuk pemerintah,” kata Ribka di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (1/9).

“Apalagi ketika tenaga kerja di PHK massal, malah tenaga asing diberi dikemudahan dan kelulusan, akan membuat marah buruh besar-besaran,” katanya.

Ia juga meminta Kemenaker harus ambil risiko dan terobosan seperti saat Presiden Jokowi melantik menteri baru dan mengatakan perlu menteri yang berani ambil risiko dan punya terobosan.

Terkait dengan bakal masuknya buruh asing ke Indonesia, mantan Ketua Komisi IX DPR RI itu menyatakan kemudahan yang diberikan pemerintah, misalnya tidak perlu menguasai bahasa Indonesia, adalah bentuk diskriminasi.

“Ini kan sama-sama buruh tapi dibedakan. Gajinya beda, faslitasnya, tidak perlu tahu bahasa Indonesia. Ini kan diskriminasi. Nanti kita dikuasai asing. Di pasal 27 UUD 45 kan jelas negara harus menyediakan lapangan  kerja,” ujar Ribka.

Cewek Ini Terjatuh di Flyover

Tenaga Kerja Asing Serbu Indonesia? Begini Komentar Menteri Hanif

Senin , 31 Agustus 2015 21:40
Menteri Ketenagakerjaan M.Hanif Dhakiri
MENTERI Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dhakiri secara tegas membantah adanya serbuan tenaga kerja asing (TKA) yang masuk ke Indonesia. Menurut Hanif, total pekerja asing di Indonesia hanya sekitar 70 ribu. Jumlah tersebut, lanjut Hanif, sangat sedikit dibanding angkatan kerja di dalam negeri sebanyak 129 juta dan total penduduk Indonesia sejumlah 240 juta.
“Kalau diperbandingkan pekerja asing di Indonesia sebanyak 70 ribu pekerja dengan jumlah penduduk kita sebanyak 240 juta. Itu artinya perbandingan dengan tenaga kerja asing 0,1 persen saja tidak ada. Kalau dikatakan serbuan, ini dari mana serbuannya, ujar Menaker Hanif usai meresmikan The Indonesian MFCA Forum On the APO Workshop on Material Flow Cost Accounting, di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), di Jakarta.
Karenanya, Hanif meminta agar semua pihak tidak menakut-nakuti rakyat Indonesia soal serbuan pekerja asing. Politikus PKB itu pun minta agar rakyat diberikan informasi yang mencerahkan, bukannya informasi yang tidak baik.
Hanif memberikan ilustrasi perbandingan dengan Negara Malaysia. Malaysia  dengan penduduk sebanyak 27 juta, sementara orang Indonesia yang di Malaysia saja sebanyak 1,2 juta. Begitu pula dengan negara Singapura. Dengan jumlah penduduk sebanyak 5 juta, Negeri Singa itu punya tenaga kerja asing sebanyak 1 juta, atau hampir 20 persen.
“Coba bandingkan pula dengan Qatar, atau Uni Emirat Arab yang penduduknya sekitar 45 juta, tetapi tenaga kerja asingnya separuh dari total penduduk mereka. Nah, sementara di kita itu hanya 0,1 persen saja tidak ada, “kata Hanif
Terkait dengan Permenaker No 16 Tahun 2015, Hanif mengatakan  bahasa Indonesia sebagai syarat masuk bagi TKA tidak lagi dipakai. Namun, menurut Hanif, Permenaker secara tegas menyebutkan didalam proses alih teknologi itu pasti akan diikuti dengan kemampuan berbahasa Indonesia.
“Yang ingin saya katakan adalah bahwa aturan-aturan mengenai tenaga kerja asing ini, harus bisa mendukung skema percepatan untuk investasi di Indonesia yang terkait dengan pembangunan dan lapangan pekerjaan. Nah, dalam situasi seperti ini pasti kita membutuhkan investasi, sehingga iklim investasinya harus didukung sebaik mungkin termasuk di dalamnya pengaturan tenaga kerja asing,“ kata Hanif.
Hanif pun memastikan Indonesia tetap memiliki sistim kendali terhadap penggunaan tenaga kerja asing, karena syarat masuk sebagai tenaga kerja asing bukan hanya soal bahasa Indonesia saja.
Syaratnya ada banyak. Ada syarat kompetensi, ada syarat jabatannya yang harus sesuai, ini harus diketahui bahwa tidak semua jabatan bisa diduduki oleh tenaga kerja asing. Terus kemudian ada syarat pendampingan untuk alih teknologi, ada syarat perluasan kesempatan kerja, tegas Hanif.
Selain itu, lanjut Hanif perbandingan perluasan kerja antara tenaga kerja asing dengan tenaga kerja lokal adalah 1 berbanding 10. Artinya, kalau 1 TKA masuk ke Indonesia, perusahaan harus merekrut 10 tenaga kerja lokal.
“Ini dalam rangka agar TKA bisa menambah lapangan pekerjaan bagi TKI kita. Jadi, intinya, jangan kuatirkan soal tenaga kerja asing itu, karena masih ada control, masih terkendali dengan baik. Jumlahnya hanya di bawah 0.1 persen. Jadi, masih oke lah, kata  Hanif.
Hanif memastikan tenaga kerja asing itu hanya boleh menempati jabatan-jabatan tertentu yang sifatnya expert, ini otomatis membatasi mereka bahwa mereka tidak bisa masuk di semua sektor,
“Kalau misalnya ada yang menemukan tenag kerja asing bergerak misalnya di pekerja bawahan misal operator, itu pasti ada pelanggaran, nah itu pasti kita langsung bertindak sesuai dengan aturan,” kata Hanif
menanggapi kesiapan masyarakat ekonomi Asean, Hanif mengatakan  Pemerintah Indonesia mendorong juga agar tenaga kerja ini memiliki daya saing yang baik. “Kita dorong agar rakyat kita ini bisa terus memiliki daya saing, lebih kompetitif, bersaing melalui berbagai bentuk program maupun kegiatan yang diarahkan,” kata Hanif. (spn)
Tempo.Co

ISTANA JOKOWI DIKEPUNG BURU. INI 10 TUNTUTANNYASenin, 31 Agustus 2015 | 17:14 WIB

Istana Jokowi Dikepung Buruh, Ini 10 Tuntutannya

Puluhan aktivis mahasiswa, pedagang kaki lima, buruh dan nelayan yang tergabung dalam Aliansi Tarik Mandat, menyerukan slogan saat melakukan aksi unjuk rasa, di depan Istana Negara, Jakarta, 28 Agustus 2015. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menuturkan ada 35 ribu buruh yang siap membanjiri Istana Merdeka pada Selasa, 1 September 2015. Dalam aksi ini, massa buruh akan membawa sepuluh tuntutan.

“Ada sepuluh tuntutan dari buruh yang dilatarbelakangi ketidakadilan yang diterima buruh akhir-akhir ini,” kata Said Iqbal, Senin, 31 Agustus 2015.

Berita Menarik
Habis Ribut, Dor! Tentara Itu Tewas, Polisi-TNI Tegang Lagi
Neelam Gill , Inikah Pacar Baru Zayn Malik?

Adapun sepuluh tuntutan buruh adalah:
1. Turunkan harga bahan bakar minyak dan sembilan bahan makanan pokok
2. Tolak pemutusan hubungan kerja akibat pelemahan rupiah dan perlambatan ekonomi
3. Tolak pekerja asing atau mewajibkan pekerja asing berbahasa Indonesia
4. Perbaiki layanan kesehatan
5. Naikkan upah minimum 22 persen
6. Angkat pekerja kontrak dan outsourcing jadi karyawan tetap dan guru honorer jadi pegawai negeri sipil
7. Revisi peraturan pemerintah jaminan pensiun setara dengan PNS
8. Bubarkan Pengadilan Hubungan Industrial
9. Pidanakan perusahaan pelanggar keselamatan dan kesehatan kerja
10. Sahkan Rancangan Undang-Undang Pembantu Rumah Tangga.

Said Iqbal menjelaskan massa yang datang berasal dari 40 organisasi yang tergabung dalam empat federasi: KSPI, KSBSI, KSPSI, dan KPKPBI. Massa akan berkumpul di patung kuda sekitar pukul 10.00 lalu bergerak ke Istana untuk berorasi. Setelah orasi, sekitar pukul 13.00 massa dibagi dua lalu long march ke Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Kesehatan.

Timboel Siregar Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia menuturkan aksi ini dilatarbelakangi oleh tindakan kesewenangan perusahaan akhir-akhir ini. “Ada banyak buruh di-PHK alasannya rupiah melemah sehingga keuangan perusahaan terpuruk, belum lagi kebakaran di Mandom yang menewaskan buruh,” katanya.

DINI PRAMITA

 DEMO DI ISTANA, INILAH TUNTUTAN BURUH KEPADA PEMERINTAH

Ilustrasi

indopos.co.id – Sepuluh tuntutan muncul dalam demonstrasi buruh di depan Istana Negara, Selasa (1/9) siang. Salah satunya adalah menolak kebijakan pemerintah yang memudahkan pekerja asing masuk ke Indonesia dengan dihapusnya kewajiban menguasai Bahasa Indonesia.?

Penolakan ini didasarkan karena angka pengangguran dan pemutusan hubungan kerja di Indonesia masih tinggi.

“Menurut data Badan Pusat Statistik, jumlah pengangguran di Indonesia meningkat 300 ribu orang, sehingga total mencapai 7,45 juta orang pada Februari 2015,” kata Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia, Mirah Sumirat dalam orasinya, Selasa (1/9).

Terpisah, anggota Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Jono menyatakan, buruh meminta kenaikan upah buruh sebanyak 22 persen. Selain itu, buruh juga menolak upah murah.

Jono mengatakan, para buruh juga menolak masuknya pekerja asing.  Pasalnya, kedatangan pekerja asing memberikan kerugian bagi pekerja Indonesia.  “Karena buruh kita banyak ter-PHK,” ucapnya. (gil/jpnn)

– See more at: http://www.indopos.co.id/2015/09/demo-di-istana-inilah-tuntutan-buruh-kepada-pemerintah.html#sthash.s3wd0rUf.dpuf

1 SEPTEMBER, RIBUAN BURUH DEMO DI ISTANA

48 ribu buruh itu berasal dari berbagai wilayah di Jabodetabek .
Sabtu, 29 Agustus 2015 | 16:17 WIB
Oleh : Finalia Kodrati, Bayu Nugraha
1 September, Ribuan Buruh Demo di Istana
Demo buruh  (VIVA.co.id/ Syaefullah)

VIVA.co.id – Massa buruh dari berbagai elemen berencana akan menggelar aksi unjuk rasa di Jakarta, pada Selasa 1 September 2015.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, tercatat hampir sekitar 48 ribu buruh akan ikut aksi unjuk rasa di Istana Negara dan kawasan silang Monas.

“Pada tanggal 1 September 2015, selasa depan, KSPI, KSBI dan beberapa serikat buruh lain memang akan melakukan aksi unjuk rasa serentak di 20 provinsi. Untuk Jabodetabek di Jakarta yaitu kami rencanakan long march dari bundaran HI ke Istana,” kata Iqbal usai pertemuan dengan Kapolda Metro Jaya, Pangdam Jaya, Pemda dan Instansi lainnya, di Mapolda Metro Jaya, Sabtu 29 Agustus 2015.

Setelah melakukan aksinya di Istana dan Monas, nantinya parah buruh akan bergerak ke kantor Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Jalan Rasuna Said, Kuningan.

Dalam pertemuan itu, hadir Kapolda Metro Jaya Irjen Tito Karnavian dan jajarannya, Pangdam Jaya Letjen Agus Sutomo, anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani, Dirjen PHI Depnaker Hariyani, Ismiwanto dari Kemenkes RI, dan Sekda DKI Jakarta Syaifullah.

Menurut Iqbal, aksi unjuk rasa yang akan digelar itu berkenaan dengan potensi terjadinya PHK besar-besaran akibat melemahnya nilai rupiah terhadap dolar. Selain itu juga karena melambatnya pertumbuhan ekonomi, dan juga terpuruknya daya beli buruh dan masyarakat karena tingkat upah yang tidak memadai untuk membeli karena harga-harga yang melambung.

“Sekali lagi aksi ini adalah aksi damai, aksi yang tidak bermaksud mengganggu kepentingan orang lain yang tentang teknis di lapangannya tentu akan kami koordinasikan,” ucapnya.

Iqbal menjelaskan, 48 ribu buruh itu berasal dari berbagai wilayah di Jabodetabek dan titik aksinya berpusat di Jakarta.

“Kita serentak menggelar aksi ini seluruh Indonesia, tapi di 20 provinsi lain dilaksanakan di kantor Gubernur daerah masing-masing dengan isu yang sama,” ungkapnya.[]

DOMPLENG DEMO BURUH, MARI TUNTUT JOKOWI-JK MUNDUR
Majelis Rakyat Indonesia menyampaikan sikapnya melalui selebaran.
Selasa, 1 September 2015 | 12:36 WIB
Oleh : Nur Azizah, Muhammad Iqbal
Dompleng Demo Buruh, MARI Tuntut Jokowi-JK Mundur
Massa buruh mulai berkumpul di depan Istana Negara. (01/09/15) (M Iqbal)

VIVA.co.id – Majelis Rakyat Indonesia (MARI) mengajak seluruh masyarakat menuntut Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mundur dari jabatannya. Desakan itu disampaikan lantaran selama sepuluh bulan pemerintahan berjalan, keduanya belum dapat menyejahterakan masyarakat. MARI menuding, kebijakan pemerintahan kini bertentangan dengan nilai kemasyarakatan.

Melalui pernyataan sikap yang diteken Eggi Sudjana dan Yusuf AR itu juga menuding kebijakan Presiden Joko Widodo terkait liberalisasi harga BBM premium sangat menyengsarakan rakyat dan bertentangan dengan prinsip perekonomian pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945.

Pernyataan sikap politik yang disebarkan bersamaan momen demonstrasi buruh, Selasa, 1 September 2015 ini juga menilai, kebijakan Joko Widodo membangun kereta api cepat Jakarta-Bandung adalah proyek mercusuar. Hal itu dianggap bertentangan dengan prinsip ‘Ambeg Paramaarta.’

MARI menganggap, kebijakan Jokowi sangat liberal, menegasi dan mengurangi hak warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan layak seperti tertuang pada pasal 27 ayat 2 UUD 1945.

Terakhir, MARI menilai kebijakan pembangunan pembangkit tenaga listrik 35.000 MW yang diberikan kepada swasta asing dan domestik bertentangan dengan pasal 33 ayat 2 UUD 1945.

Buruh menolak menggelar aksi di Monas dan mulai memadati kawasan di depan Istana Negara, Jakarta, Selasa 1 September 2015. Begitu tiba, buruh langsung menggelar orasi.

Hari ini, ribuan buruh menggelar aksi unjuk rasa di Istana Negara. Serikat Pekerja Nasional (SPN) misalnya, mengerahkan 5.000 anggotanya dari DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Berbeda dengan demo sebelumnya, kali ini demonstrasi buruh dilengkapi pos kesehatan, sembilan mobil ambulans, dan 27 tenaga medis.

(mus)

MENAKER PASTIKAN SETIA[ TAHUN UPAH BURUH NAIK
“Kami upayakan besaran kenaikan upahnya predictable.”
Selasa, 1 September 2015 | 20:20 WIB
Oleh : Bayu Adi Wicaksono, Muhammad Iqbal
Menaker Pastikan Setiap Tahun Upah Buruh Naik
Salah satu buruh memakai topeng saat aksi berunjuk rasa di depan Istana Negara di di Jakarta, Selasa (01/09/2015). (VIVA.co.id/Anhar Rizki Affandi)

VIVA.co.id – Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri tidak akan memenuhi semua tuntutan buruh dalam unjukrasa di Istana Negara.

Menurut Hanif, saat ini memang tidak semua tuntutan buruh bisa dipenuhi pemerintah karena keadaan ekonomi Indonesia yang sedang goyang. Terutama soal kenaikan upah serta mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Hanif mengatakan, pemerintah pusat terus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyiasati persoalan ekonomi agar PHK menjadi opsi terakhir dalam persoalan ekonomi yang melanda Indonesia.

“Kita upayakan agar PHK itu menjadi opsi terakhir, bukan pilihan pertama,” kata Menaker bersama Menko Polhukam dan Menteri Kesehatan di Kantor Kemenko Polhukam usai bertemu perwakilan buruh, Selasa, 1 September 2015.

Hanif mengakui, dari laporan terakhir yang ia terima, perusahaan-perusahaan memang terus melakukan efisiensi. Namun, ia berharap perusahaan mengedepankan prinsip dialog dengan serikat pekerja untuk menyiasati keadaan ekonomi seperti sekarang ini.

Terkait persoalan PHK ini, Menaker menyebut Kementeriannya mempunyai program-program seperti program padat karya produktif dan lain-lain.

“Kita berharap kebijakan ekonomi yang dibuat pemerintah, ekonomi kita menjadi lebih baik dan penyerapan tenaga kerja juga lebih baik,” ujar mantan Anggota DPR RI ini.

Terkait permasalahan upah, Menaker menegaskan pemerintah terus menggelar dialog untuk memperoleh formula yang pas.

“Tapi kami selalu memberikan kepastian. Pertama upah dipastikan naik setiap tahunnya. Jadi nggak benar upah itu hanya naik lima tahun sekali,” kata Hanif.

Selain kepastian kenaikan upah, harus diperhatikan juga kepastian kepada dunia usaha mengenai besaran kenaikan upah.

“Kami upayakan besaran kenaikan upahnya predictable, sehingga tidak mengganggu keuangan perusahaan. Ini yang terus kami godok,” kata Menteri yang juga musisi ini. (ase)

WAPRES: SAAT INI BURUH JANGAN MINTA KENAIKAN UPAH
Saat ekonomi sulit, tidak memungkinkan kenaikan upah direalisasikan.
Selasa, 1 September 2015 | 21:58 WIB
Oleh : Bayu Adi Wicaksono, Eka Permadi
Wapres: Saat Ini Buruh Jangan Minta Kenaikan Upah
Buruh dari berbagai serikat pekerja berunjuk rasa di jalan MH Thamrin, Jakarta. (VIVAnews/Muhamad Solihin)

VIVA.co.id – Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta para buruh jangan dulu menuntut kenaikan gaji saat kondisi perekonomian seperti saat ini. Hari ini, Selasa 1 September 2015, buruh mengepung Istana Negara. Salah satu tuntutannya adalah meminta kenaikan upah.

“Dalam keadaan begini, jangan kan kenaikan upah, sekarang kan bisa orang terjadi PHK. Jangan dalam kondisi sekarang bicara kenaikan upah,” kata Kalla di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa 1 September 2015.

Kondisi ekonomi yang mengalami pelemahan tidak memungkinkan kenaikan upah direalisasikan. Selain itu, menurut JK, belum saatnya kenaikan upah buruh dilakukan.

Meski meminta penundaan kenaikan upah, Kalla tidak melarang para buruh melakukan aksi unjuk rasa. “Ya demo buruh tentu hak buruh. Itu untuk mengemukakan tuntutannya,” kata Kalla.

Politikus senior Partai Golkar ini menambahkan ada 10 tuntutan dari para buruh dalam aksi demonstrasi hari ini. “Masalah ini akan menjadi masalah kita semua. Masalah tuntutan ekonomi,” katanya.

Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu mengajak semua pihak, termasuk elemen buruh, untuk menyelesaikan masalah melemahnya eknomi secara bersama-sama.

“Bahwa kerja efisien, harus kita tingkatkan, produktivitas. Pada akhirnya kita menghemat. Hanya itu yang bisa kita selesaikan,” kata Kalla. (ase)

PERINGATAN LEMBAGA ADAT KAMORO, PAPUA, KEPADA PEMERINTAH INDONESIA

ANTARA News

 

Lembaga adat Kamoro ingatkan jangan ada lagi pembunuhan

Senin, 31 Agustus 2015 07:05 WIB
Lembaga adat Kamoro ingatkan jangan ada lagi pembunuhan

Ilustrasi. Sejumlah masyarakat Suku Kamoro menggelar Tari Penjemputan di lapangan Timika Indah dalam rangka Memeriahkan Hari Ulang Tahun Kabupaten Mimika ke XI, Senin (19/3). Dalam rangka HUT Kabupaten Mimika juga digelar pawai Budaya dan pentas seni dari sejumlah suku Asli Kamoro serta peragaan kesenian berbagai daerah di Indonesia. (FOTO ANTARA/Husyen Abdillah)

Kami orang Kamoro tidak pernah melakukan tindakan makar. Kami tidak pernah bicara soal merdeka. Tapi kenapa kalian dengan begitu mudah kalian tembak kami seperti binatang.”

Timika (ANTARA News) – Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (Lemasko) di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, mengingatkan aparat keamanan agar tidak lagi membunuh warga Suku Kamoro yang merupakan pendukung setia Merah Putih.

“Lain kali, ke depan dan di masa yang akan datang, bapak-bapak dorang jangan bikin lagi kepada anak-anak kami dan orang tua kami Suku Kamoro dari Nakai sampai Farifi. Kami adalah bangsa Indonesia, Merah Putih. Jangan nodai kesetiaan orang Kamoro terhadap Merah Putih. Cukup sudah, jangan terulang lagi,” kata Wakil Ketua Lemasko Marianus Maknaipeku di Timika, Senin.

Ia menegaskan hal itu menyikapi kasus penembakan terhadap sejumlah warga Suku Kamoro oleh oknum anggota TNI AD di kawasan Koperapoka, Timika pada Jumat (28/8). Insiden itu mengakibatkan dua warga yaitu Herman Mairimau dan Yulianus Okoare meninggal dunia. Jenazah keduanya telah dimakamkan di pemakaman umum Kampung Kamoro Jaya-SP1, Timika, Minggu (30/8) petang.

Marianus mengajak semua pihak untuk bersama membangun Tanah Papua dan Tanah Mimika dengan hati tulus dan kasih yang besar sesuai prinsip yang dipegang teguh warga Suku Kamoro secara turun temurun yaitu “Nimao Witimi” (saya sayang semua orang, semua orang sayang saya).

Mantan anggota DPRD Mimika periode 2004-2009 itu menilai warga Suku Kamoro semakin tergeser, malah telah dirampas hak-haknya di negeri mereka sendiri.

“Hak orang Kamoro dirampas dan dirampok mulai dari pemerintahan, DPRD sampai masyarakat akar rumput. Tidak ada yang melihat kami. Ketika kami lapar, tidak ada yang memberi kami makan. Kami menangis,” tutur Marianus.

Sekretaris Komisi I DPR-Papua Mathea Mameyao mempertanyakan alibi yang dikemukakan pihak tertentu bahwa kasus penembakan terhadap sejumlah warga Kamoro di kompleks Gereja Katolik Koperapoka pada Jumat (28/8) dini hari dipicu oleh ulah warga yang hendak merampas senjata api dari oknum anggota TNI AD.

“Saya dengar anak-anak Kamoro melakukan tindakan melawan hukum. Katanya mereka mau rampas senjata. Saya sama sekali tidak percaya itu karena pada dasarnya orang Kamoro itu penakut. Mereka tidak mungkin melakukan tindakan seperti itu,” ujar Mathea yang merupakan putri Suku Kamoro itu.

Mathea mendesak berbagai lembaga dan organisasi untuk melakukan investigasi secara terbuka dan transparan atas kasus tersebut.

“Usut tuntas. Pelaku-pelakunya harus diadili secara terbuka. Kita semua harus menjadi saksi untuk penyelesaian kasus ini,” ajaknya.

Mathea sependapat dengan Marianus Maknaipeku bahwa warga Suku Kamoro yang merupakan pemilik sah atas tanah Mimika, dimana ratusan ribu warga dari berbagai suku bangsa kini hidup diatasnya, semakin tergeser dalam berbagai aspek dan mereka sangat miskin di atas kekayaan alamnya yang melimpah.

Salah satu contohnya yaitu kondisi warga pada lima desa Daskam di dataran rendah Mimika yang wilayahnya dijadikan area pengendapan tailing PT Freeport Indonesia.

Meskipun warga setempat telah menyerahkan tanah ribuan hektare untuk dijadikan kawasan pengendapan tailing Freeport, namun warga di lima desa itu sangat miskin.

“Saya tidak bisa membayangkan bagaimana kalau ini menimpa saudara-saudara dari suku lain, apa yang akan terjadi di atas tanah ini. Dengan keterbelakangan orang Kamoro, jangan saudara-saudara gunakan untuk menindas kami,” ujarnya.

Menurut dia, peristiwa penembakan terhadap sejumlah warga Suku Kamoro beberapa hari lalu di kawasan Koperapoka Timika sangat menciderai kepercayaan masyarakat setempat terhadap aparat TNI dan pemerintah.

Padahal warga Suku Kamoro merupakan pendukung setia Merah Putih sejak Papua kembali ke pangkuan ibu pertiwi pada periode 1960-an.

“Kami orang Kamoro tidak pernah melakukan tindakan makar. Kami tidak pernah bicara soal merdeka. Tapi kenapa kalian dengan begitu mudah kalian tembak kami seperti binatang,” kecam Mathea.

Diadili di Timika

Sementara itu Komandan Korem 174/Anim Ti Waninggap Merauke Brigjen TNI Supartodi menegaskan bahwa persidangan oknum anggota TNI AD pelaku penembakkan yang menewaskan dua warga Suku Kamoro di Koperapoka Timika pada Jumat (28/8) akan digelar di Timika.

“Saya sudah meminta agar mereka diadili dan dihukum di Timika. Keadilan dan hukum harus ditegakkan. Tidak ada yang tutup-tutupi dan tidak boleh ada campur tangan dari dalam maupun dari luar,” ujar Brigjen Supartodi.

Danrem mengatakan hingga kini Sub Denpom XVII/Cenderawasih di Timika masih melakukan penyidikan kasus tersebut.

“Untuk tersangka yang merupakan oknum anggota TNI AD masih menjalani proses di Sub Denpom Timika. Mereka adalah oknum yang menyalahi aturan yang berlaku. Karena itu mereka harus diadili sesuai dengan hukum yang berlaku,” tegasnya.

Brigjen Supartodi juga meminta semua pihak mengawal betul proses peradilan terhadap oknum anggota TNI AD yang telah menembaki warga sipil tersebut.

“Mari kita kawal peradilan ini sama-sama. Kalau ada penyimpangan dan lain-lain, laporkan kepada saya. Saya minta masyarakat jangan percaya dengan provokasi dari pihak-pihak lain,” imbaunya.

Editor: B Kunto Wibisono

PERMINTAAN MAAF BUKAN KEPADA PKI

ANTARA News

Permintaan maaf bukan untuk PKI

Senin, 31 Agustus 2015 14:37 WIB
Permintaan maaf bukan untuk PKI

Yasona Laoly (FOTO ANTARA/Yudhi Mahatma)
Jakarta (ANTARA News) – Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, menegaskan, jika ada permintaan maaf untuk kasus pelanggaran HAM dalam kurun 1965-1966, maka hal itu bukan untuk Partai Komunis Indonesia (PKI), tetapi untuk korban.

“Yang jelas, hal itu masih dalam proses pembahasasan dengan beberapa lembaga seperti Komnas HAM dan Kontras, apa bentuk penyelesaian kasus pelanggaran HAM dalam kurun 1965-1966 yang terjadi pascaperistiwa Gerakan 30 September 1965 (G30S) itu,” ujarnya, di Jakarta, Senin.

Setelah menghadiri rapat koordinasi Koordinator Hukum, Politik dan Keamanan di Kemenkopolhukam, Jakarta, ia mengatakan pemerintah masih mempertimbangkan, apakah akan mengeluarkan kebijakan dalam bentuk penyesalan atau permintaan maaf kepada para korban.

“Permintaan maaf akan diberikan jika pemerintah menemukan tindakan-tindakan yang tidak tepat, ketidakadilan maupun pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pada korban pada kurun 1965-1966,” kata anggota DPR periode 2004-2009 itu.

Selain itu, pemerintah juga masih menimbang, apakah langkah penyelesaian kasus tersebut dilakukan menurut pro-justitia atau non-pro justitia.

Namun, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Luhut Pandjaitan, mengatakan, wacana permintaan maaf kepada korban pelanggaran HAM 1965-1966 belum terpikirkan.

“Belum pernah terpikir (permintaan maaf itu),” ujar Pandjaitan, jenderal yang lama berkarir di Korps Pasukan Khusus TNI AD (dulu bernama RPKAD pada masa 1960-an), singkat ketika dikonfirmasi oleh pewarta.

Polemik penyelesaian masalah pelanggaran HAM di Indonesia terus bergulir hangat.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu, menolak pilihan permintaan maaf dari negara kepada korban pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam kurun waktu 1965-1966 setelah Gerakan 30 September 1965 (G30S).

Saat ini, pemerintah sedang menggodok kebijakan menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang terjadi di masa lalu, termasuk pelanggaran HAM 1965-1966 yang menimpa orang-orang yang terkait ataupun terduga anggota PKI.

Salah satu cara yang dipertimbangkan adalah rekonsiliasi.

Hal ini sempat diungkapkan Kepala Kepolisian Indonesia, Jenderal Polisi Badrodin Haiti, namun menurut dia, kebijakan itu perlu sosialisasi mendalam.

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sendiri memiliki komitmen untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia.

Hal tersebut terdapat dalam visi misi dan program aksi berjudul Jalan Perubahan Untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian, yang berisi penjabaran dari Nawa Cita.

Dalam naskah itu tertulis, “Kami berkomitmen menyelesaikan secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu yang sampai dengan saat ini masih menjadi beban sosial politik bagi bangsa Indonesia, seperti Kerusuhan Mei, Trisakti-Semanggi 1 dan 2, Penghilangan Paksa, Talang Sari-Lampung, Tanjung Priok, Tragedi 1965”.[]