HUKUM PEJABAT PEMBERI IZIN MEMBUKA HUTAN DAN LAHAN GAMBUT

Mempetisi KPK dan 2 penerima lainnya

JOKOWI, KAPOLRI, KPK: HUKUM PEJABAT PEMBERI IZIN MEMBUKA HUTAN DAN LAHAN GAMBUT

Masih ingat dengan Gubernur Riau yang dipenjarakan selama 6 tahun karena menerima suap atas pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan? Tidakkah anda berpikir bahwa sebab kebakaran dan kabut asap juga harus dirunut habis pada siapa yang berhak memberikan tanda tangan pelepasan kawasan hutan? Saatnya untuk menuntut pertanggungjawaban para pemberi tanda tangan tersebut.
Jangan hanya pembakar lahan yang ditangkap, selidiki dan hukum pejabat pemberi izin buka hutan dan lahan gambut. Mereka yang menyalahgunkan wewenang dalam menerbitkan izin.
Coba pikirkan fakta dibawah ini:
• Dari tahun 2010 sampai 2013 telah terjadi pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan sebesar lebih dari 1,3 juta hektar (sumber Dephut Tahun 2010-2012 – halaman 24 dan Dephut Tahun 2013 halaman 3-6)
• Pada tahun 2012 saja telah diberikan ijin pinjam pakai tambang di kawasan hutan sebesar hampir 900,000 ha ( Sumber: Dephut halaman 55)
• Semua ijin tersebut ditandatangani oleh Zulkifli Hasan Menteri Kehutanan di Kabinet Indonesia Bersatu II periode 2009-2014
• Sekarang Zulkifli Hasan telah menjadi Ketua MPR dan juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN)
Dan masih bisa kita telusur lebih jauh mengenai pelanggaran etika dan pelanggaran otoritas Zulkifli Hasan untuk kepentingan pribadi dan partainya. Apakah anda merasa bahwa kesalahan semacam ini telah mengakibatkan kebakaran dan kerusakan hutan dan lahan gambut telah merugikan jutaan mahluk hidup, menyebabkan kematian yang tidak perlu, menyengsarakan ratusan ribu hingga jutaan manusia? Jika ya, maka bergeraklah bersama kami dengan menandatangai petisi ini.
Jangan biarkan tragedi kabut asap berulang tiap tahun tanpa ada pertanggungjawaban dan akuntabilitas dari penyebab masalahnya.
Mari menuntut pertanggungjawaban para pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan memberi izin membuka hutan dan lahan gambut, salah satu diantaranya Zulkifli Hasan atas keputusan pinjam pakai dan pelepasan kawasan hutan selama periode menjabat Menteri Kehutanan (2009-2014). Kami juga mendesak agar KPK segera melakukan investigasi terhadap dugaan korupsi di balik keputusan tersebut.
Terimakasih atas kesadaran dan partisipasi anda.
Untuk masa depan Indonesia yang lebih baik!
Salam #MelawanAsap
Syahrul Fitra

SETARA DUKUNG SURAT EDARAN POLRI ANTI UJARAN KEBENCIAN

Catatan Kusni Sulang:

Saya mengkhawatirkan bahwa pelaksanaan Surat Edaran ini di lapangan tidak membedakan antara kritik dengan  “ujaran kebencian. Apalagi di negeri ini, kritik dipandang sebagai “meludahi muka seseorang di depan publik”.  Sehingga berujung dengan pengekangan kebebasan berpendapat. Kesewenang-wenang pun merajalela.

31 Oktober 2015.

bergelora.com

Setara Dukung Surat Edaran Polri Anti Ujaran Kebencian
Bergelora.com, Jumat, 30 Oktober 2015

Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Badrodin Haiti (Ist)‏
Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Badrodin Haiti (Ist)‏JAKARTA- Setara Institute mendukung Surat Edaran (SE) Kapolri No. 6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian yang dikeluarkan oleh Kepala Polri baru-baru ini. Menurutnya hal ini untuk meredam berbagai isu dan dan hasutan dalam pernyataan kebencian di publik oleh pihak-pihak tertentu. Demikian pernyataan Ketua Setara Institute, Hendardi kepada Bergelora.com di Jakarta, Jumat (30/10).

“Ini merupakan kemajuan signifikan dari upaya Polri untuk menangani kasus-kasus penyebaran kebencian atas dasar etnisitias,” ujarnya.
Menurutnya, sudah tepat sikap Polri untuk menegakkan hukum pada hasutan yang yang mengancam keutuhan berbangsa dan bernegara dan menggangu rasa aman masyarakat.
“Dengan cakupan kebencian atas dasar banyak hal, aparat kepolisian di daerah diharapkan dapat memanfaatkan edaran ini sebagai sikap institusional Polri yang tidak akan mentolerir berbagai provokasi yang menimbulkan kebencian,” ujarnya.
Secara normatif menurutnya memang tidak ada hal baru dalam SE tersebut karena ketentuan hukum soal itu sudah tercantum didalam KUHP. Tetapi SE ini menegaskan dan menjadi acuan operasional bagi aparat di daerah.
“Kita menunggu implementasi SE ini, sehingga penyebaran kebencian yang seringkali menjadi awal dari kekerasan manifes bisa ditekan,” ujarnya.
Ia mengatakan dengan SE ini Polri telah menunjukkan upaya preventif sebelum terjadinya kekerasan yang berawal dari hasutan seperti yang sering terjadi selama ini.
“Intinya, Polri akan selangkah lebih maju dari semula hanya menangani kekerasan yang memanifes, tetapi juga akan mengambil langkah preventif termasuk kemungkinan mengkriminalisasi setiap kebencian yang timbul,” ujarnya.
Efek Jera
Sebelumnya Kepala Polisi RI Jenderal Badrodin Haiti membenarkan telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) No. SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (hate speech). Surat tersebut dikeluarkan pada 8 Oktober lalu.
“Sudah diteken dan sudah dikirim ke Polda-Polda untuk diteruskan sampai ke Polsek,” kata Badrodin, Kamis (29/10) pada wartawan.
Badrodin mengatakan, surat edaran itu merupakan penegasan dari KUHP terkait penanganan perkara yang menyangkut ujaran kebencian.
Ia berharap dengan diterbitkannya surat edaran ini akan memberikan efek jera bagi kelompok yang gemar membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab.
Menurut surat edaran itu, ujaran kebencian adalah tindak pidana yang berbentuk, penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, penyebaran berita bohong, dan semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan atau konflik sosial.
Aspeknya meliputi suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan dan kepercayaan, ras, antar golongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel, dan orientasi seksual.
Ujaran kebencian dapat melalui media kegiatan kampanye, spanduk atau banner, jejaring media sosial, penyampaian pendapat di muka umum atau demonstrasi, ceramah keagamaan, media massa cetak maupun elektronik, dan pamflet.
Surat edaran merujuk, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No 2/2002 tentang Polri, Undang-Undang No 12/2008 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, Undang-Undang No 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No 40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Undang-Undang No 7/2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
Kapolri menegaskan agar semua aparat Polri harus dapat menangani dengan baik masalah ujaran kebencian untuk melindungi kebinekaan dalam bangsa Indonesia.
“Karena para Kasatwil (Kepala Satuan Wilayah) perlu penegasan dalam menangani perkara-perkara seperti itu. Agar kita (polisi) jangan dibilang ragu-ragu lagi,” ujar Badrodin.
Selain itu, Badrodin juga berharap SE itu mampu memberikan efek jera bagi kelompok-kelompok atau individu di masyarakat yang aktif melontarkan pernyataan-pernyataan yang mengandung kebencian dan berpotensi konflik horizontal.
“Kami harap tidak ada lagi provokator dan penebar kebencian lagi di masyarakat. Aturannya sudah jelas dan tegas,” ujar Badrodin. (Web Warouw)

STORMY WITH A CHANCE OF FRIED RICE

Freedom of Expression Under Fire in Indonesia
Indonesia continues to stifle discussions of 1965, but it’s much harder to do in the age of social media.
By Vannessa Hearman
October 30, 2015

I first read about the cancellation of a panel I was speaking on at the Ubud Writers and Readers festival in a news story. That day had been tense as panel organizers from the Herb Feith Foundation warned me that our panels could be cancelled due to police pressure on the festival. I was to host a panel of young activists writing on Bali and the legacy of the 1965 massacre.
I have researched and written about the events of 1965 for almost 10 years. Born in Indonesia, I myself had no knowledge about the killings until I started university in 1991 in Australia. In a way, this quest for knowledge has spurred me on to research and write about this past in conjunction with researchers based in Indonesia.
On September 30, 1965, a group of soldiers and officers calling itself the Thirtieth September Movement kidnapped and killed seven high ranking army men, including the Armed Forces Chief Ahmad Yani, in Jakarta. The army blamed this event on the Indonesian Communist Party, the PKI, and under Major General Suharto led a violent suppression campaign against the Left. This massacre claimed half a million lives, including an estimated 80,000 or 5 percent of the population in Bali.
Under Suharto’s New Order regime, discussion of the massacre was banned. Books by leftist author Pramoedya Ananta Toer were banned. Those caught circulating the books were imprisoned. A 1966 parliamentary decree bans Marxism-Leninism, the PKI, and other leftist organizations. This decree, which then-President and Islamic cleric Abdurrahman Wahid discussed repealing in 2000, has been selectively used to censor discussions about the violence, in the guise of prohibiting the spread of communism.
It has never been easy to discuss, but since 1998 books, memoirs, and seminars about 1965 have by and large escaped censorship. This is remarkable when compared to the New Order regime. This year marks the 50th anniversary of the killings, however, and perhaps that is what makes 2015 unique in terms of the heightened attempts to censor discussion about 1965. Ironically the rise in censorship occurs under the presidency of Joko Widodo, whose election campaign mobilized the largest number of civil society activists and volunteers. We are yet to hear the president express his views on the bans.
The Ubud festival ban occurred during a troubling fortnight in which Lentera, an Indonesian language magazine published at the Christian university in Central Java, was also banned for discussing 1965. A Swedish citizen of Indonesian background, 77-year-old Tom Iljas, was deported on October 16 for visiting his father’s grave in West Sumatra. Iljas was accused of trying to make a film about the massacre.
This year there have been public events and seminars in Australia, the Netherlands, the United States, Germany, the United Kingdom, and Indonesia itself on 1965. The Frankfurt Book Fair profiled authors such as Laksmi Pamuntjak and Leila Chudori, whose recent works have 1965 as their centerpiece. The authorities’ fear seems to have spiked recently as a result of the increasing spotlight on 1965. There is evidence, though, that censorship no longer works as it did under the New Order.
The student magazine, Lentera (Lantern) ran an edition titled “Salatiga Red City” which discussed the anti-communist pogroms in the area, including the location of the killings and the impact on the university. Three students from the magazine were interrogated on October 16 and copies of the magazine were destroyed. Thanks to social media however, the magazine has been shared repeatedly on the internet in PDF format, to the extent that its Dropbox link ceased working and they resorted to Google Drive. The students also published a statement maintaining their right to publish little known facts about the slaughter in the area.
Iljas, meanwhile, was arrested on October 10 for allegedly filming without a permit. Authorities were concerned — Iljas’ father’s grave happens to be a mass grave with others, as his father was a victim of the 1965 purges. Iljas was a leftist who chose exile over returning to New Order Indonesia. Within hours of his arrest, Iljas’ case was shared throughout social media, though that did not stop his deportation.
A statement protesting all three cases, including Ubud, was circulated via Twitter and Facebook on October 24. Within a day, more than 150 people from all over the world had signed on. Censorship is becoming more difficult these days. The Monash University Press books to be discussed at the Ubud festival are available in English translation as free electronic books.
The police intimidation of the festival has turned the international spotlight to the massacres. The Ubud Writers’ Festival should have defended its freedom of programming, and in turn the democratic space opened up since the fall of the Suharto regime and our ability to speak at the festival. We need to continue to speak out against the violent or intimidatory suppression of freedom of expression in Indonesia. However thanks to social media and growing transnational activism on this past, Jokowi’s administration cannot bury 1965 as the Suharto regime had.
Dr. Vannessa Hearman is lecturer in Indonesian Studies at the University of Sydney.
Sumber:”Chan CT’ SADAR@netvigator.com [nasional-list]” nasional-list@yahoogroups.com, Friday, 30 October 2015, 22:51
Book Launch
Stormy with a chance of Fried Rice
Djin Siauw – 28 October 2015
First of all, I wish to thank Pat Walsh for asking me to launch his book. I was both honoured and shocked when he asked me to take over Ayu’s place this afternoon.
Honoured to be trusted and to be thought of as a person who has the appropriate quality to launch this very good and most interesting book.
I have known Pat for a long time. I first met him in 1979. On several occasions in the early 1980s, he helped me organize fund raising events for the political prisoners – classified as Golongan C Tapol – who were just released in 1979-1980 in Indonesia. And in the last few years both of us have been working closely together in the Herb Feith Foundation.
I was shocked because I am sure that I was never his “ban serep” – or spare tyre for this event. As of 2:30 yesterday afternoon, I had not read the book.
Obviously I cannot be compared with the beautiful Ayu, a powerful and famous writer who has written novels and who is certainly much more suitable to launch this book.
I am sure that there are many people in this room who are much more capable than I am in launching this book. But for some reasons Pat maintained that I should be the one.
The cancellation of all events that are connected to the mass killings, mass imprisonments and mass persecution that took place after October 1965 in this Festival, eliminated the opportunity I wish to use to say something. Pat’s decision to ask me to stand for Ayu gave me back this opportunity. So thank you Pat.
However, unfortunately you, the audience now have no choice. You simply have to listen to me. If you are not happy with quality of the launch because of my inability to grasp the artistic nature of the book or you have issues with my interpretation, you need to direct your anger and disappointment to Pat.
The title of the book is Stormy With a Chance of Fried Rice. Being an engineer, I simply failed to understand the basis of this title. It is neither a book about storms in Jakarta nor a book about the various different types of fried rice you can get in Jakarta. I had to ask Pat re what the title really implies.
Pat kindly described the basis of this title to me. He was apparently inspired by the kids movie called Cloudy with a Chance of Meat Balls. I never heard of this
movie, because I do not have grandchildren. He was in Indonesia between the two major storms that hit Jakarta in 2013 and 2014. And at the same time he was there during the most exciting period involving the political fights for power between the former general Prabowo and the pure civilian Jokowi.
I am sure that all of you are familiar with what Pat is so famous for. His dedication to Timor Leste’s independence and the adherence to human rights in Timor Leste and Indonesia make him a very special person. We are all of course pleased that his long years of hard work and dedication is recognized by the Australian and Timor Leste governments.
As soon as I received the electronic copy of the book Pat emailed me in the late afternoon yesterday, I began reading it. Knowing who Pat is, I thought the book contained significant accounts on the violations of human rights in Indonesia. As it turns out, it is a very light reading and contains the most enjoyable accounts on the busy and somewhat messy Jakarta and the people who live in it.
Symbolically Pat started the book with a story about Hari Pahlawan, The Heroes Day, 10th of November. I relate this occasion to the fact that the freedom fighters sacrificed their lives to achieve an independent Indonesia. Indonesia that is democratic. Indonesia that is based on the Five Principles – Pancasila. Indonesia that adheres to the rule of law.
Unfortunately, 70 years after independence and ironically a year after Jokowi was popularly elected as president, we are witnessing a violation of one of the fundamentals of democracy, hat is the freedom of Speech. We did not expect that Jokowi, a civilian leader that has no connection to the military aparatus that dominated the power in Indonesia for almost fifty years, could allow such violation in Ubud to take place.
In this very Festival, all events that are related to the historical truth, the mass killings and the sufferings of millions of innocent Indonesians are banned. This is a major setback. The Indonesian people and the Indonesian government should be reminded that this is not what the Indonesian freedom fighters fought for. This is not what they sacrificed their lives for.
Pat refers to the existence of political prisoners in the sixties and seventies. Firstly by vividly recalling a Jamu lady statue made by a political prisoner that he bought from a prison shop in Bandung in 1969. Interestingly, when my father, Siauw Giok Tjhan, was a political prisoner, his fellow prisoner also gave us a present, in the form of a Jamu Lady statue, made of exactly the same material. My father said that this statue was meant to reflect a principle that life is a struggle – Hidup adalah sebuah perjuangan. More importantly, it reflected harapan – hopes. The Jamu, Indonesian herbal medicine, would eventually eliminate bad things and Indonesia would recover from the problems that are
due to bad things. I am not sure whether Pat has the same understanding of that statue.
In another section of the book, Pat refers to the Plantungan camp. A camp in Central Java, a former colony that was used to isolate people who suffered from leprosy. This was the equivalent of Buru Island, but for female political prisoners. Some 500 prisoners were isolated there for many years.
Ironically, The Soeharto regime made the first of October as the Hari Kesaktian Pancasila – The Pancasila Sanctity Day. This was of course the day in 1965 that made General Soeharto the most powerful person in Indonesia. And under his military leadership, the government violated the main principles of Pancasila, in particular the second, third and fifth principles, namely:
Second Principle: Just and Civilised Humanity (Kemanusiaan yang adil dan beradab) – which is very much linked Human Rights;
Third Principle: the Unity of Indonesia – Persatuan Indonesia. People who are suspected to have different political convictions to those in power were killed, jailed and purged;
Fifth Principle: Social Justice for all Indonesian people – Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. There was no social justice throughout Soeharto’s leadership.
How could a government claim that it fully adhered to these principles when millions innocent people were cruelly killed without any legal proceedings; one hundred thousands of political prisoners were detained for years without any legal proceedings and millions of innocent people were purged and persecuted for more than 30 years without any legal proofs of any wrong doings.
Furthermore It is now public knowledge that The G30S movement in 1965 was not designed to replace Pancasila with communism as Soeharto regime alleged. It was in fact launched to protect President Soekarno, the initiator of Pancasila.
Whilst Pat does not elaborate the connection of the military regime that violated the Pancasila principles and committed crimes against humanity post October 1965 with the invasion and occupation of East Timor, he does touch on the fact that the wars experienced in East Timor were not those of civil wars. And he does make it very clear that it was the military regime, not Indonesian people who were to blame for the invasion and violation of human rights in Timor Leste.
On a lighter note, Pat talks about the lack of effectiveness in the Indonesian bureaucracy. He was exposed to this when he extended his visa without going
through an agent. He had to deal with nineteen officials to get his visa extended.
This is something that Jokowi promises to fix. He has, on a number of occasions indicated that he would like the processing times for various permits to be significantly compressed.
On the mess of Jakarta, Pat does not appear to be optimistic. He refers to Robin Chase’s assertion that Jakarta does not need more infrastructure but rather a change of behaviour. One can sense Pat’s pessimism about the ability of anyone to fix Jakarta’s problems. Obviously Governor A Hok does not share his pessimism.
But Pat’s hope about Indonesia is definitely shared by many Indonesians. He refers to Gusdur’s encouragement to the Indonesians “to think of their country as a big house with many rooms. Within each room, he would say, people of different persuasions can be themselves but when they come into the communal parts of the house, like the living room and the kitchen, they have to share and cooperate for the common good”. This is democracy in the truest sense of the word.
Pat’s hope is “while Indonesians are in the living room, they will read and discuss each other’s scriptures dengan hati besar dan kepala dingin (with a big heart and a cold head) and, like Gus Dur, bow in awe and joy before the wondrous diversity, creativity and richness of humanity”.
This is a very good book many people would enjoy reading and learn about Indonesia albeit somewhat limited to Jakarta’s life style.

Sumber:”Chan CT’ SADAR@netvigator.com [nasional-list]” nasional-list@yahoogroups.com, Friday, 30 October 2015, 22:51

KENAPA TIONGKOK NGOTOT DI KERETA API GLOBAL?

Kenapa Tiongkok Ngotot di Kereta Api Cepat Global?
13 Oktober 2015 5:31 AM http://www.aktual.com/kenapa-tiongkok-ngotot-di-kereta-api-cepat-global/
clip_image001
Ilustrasi kereta api cepat Tiongkok (Foto: Istimewa)
Jakarta, Aktual.com — Ini data yang cukup mencengangkan. Lewat rel kereta api cepat, Tiongkok ingin menghubungkan 40 sekitar negara Asia, Afrika, Timur Tengah dan Eropa berdasarkan rute ekonomi jalur sutera (Silk Road Economic Belt) kuno yang sudah dibuat leluhurnya.
Untuk visi besar geopolitik dan geoekonomi itu, PM Lie Keqiang menjadikan dirinya sebagai “top salesman” untuk menjual kereta api cepat. Kieqang yakin, dengan menguasai infrastruktur transportasi darat global maka Tingkok akan memutus banyak persoalan di sistem trasportasi maritim global yang sekarang mulai naik tensinya ke arah peperangan.
Keqiang yakin juga, dengan suksesnya beberapa kontrak penting kereta api cepat di AS, Eropa, Afrika, Timur tengah, India, Russia, Amerika Latin, dan Asia (termasuk Indonesia) maka ‘energi’ politik dan ekonomi untuk mempertahankan kepentigan maritimnya di kawasan Selat Malaka dan Timur Tengah akan berkurang.
Keqiang juga sangat optimistis dengan ini: bahwa, ke depan, Tiongkok akan mampu mengekspor barang ke Barat hanya dengan waktu 15 hari dibandingkan dengan menggunakan kapal laut (resiko dan cost-nya cukup besar) yang rata-rata membutuhkan waktu lebih dari 35 hari.
Layak, Keqiang menyatakan bahwa Industri Kereta Api Cepat Tiongkok akan menjadi kunci penting untuk memicu pertumbuhan ekonomi negaranya.
Lalu, apa strategi Tiongkok untuk semua itu?
Pada 2014 lalu, Tiongkok sebenarnya telah membentuk semacam lembaga keuangan khusus untuk membiaya proyek-proyek infrastruktur darat dan laut yang menghubungkan akan seluruh negara-negara di Asia.
Lewat “Marine Silk Road Investment Management Fund” dan beberapa dukungan keuangan dari beberapa negara Asean, Tiongkok bersedia setor uang sekitar USD40 triliun untuk membantu mengembangkan proyek-proyek infrastruktur darat dan laut di Asia. Tiongkok bahkan memainkan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) untuk memenangkan proyek-proyek infrastrukturnya di India, Afrika, Timur Tengah dan Russia.
Langkah ini membuat langkah IMF dan World Bank di proyek globalnya di Asia dalam kerangka “Green Funds for Climate Change” terganjal. Ini juga yang membuat tensi geopolitik dan geoekonomi antara AS (plus sekutunya) dan Tiongkok di Laut China Selatan sempat memanas.
Namun, tensi itu mulai turun ketika Presiden Jinping dan Presiden Obama bertemu di Washington beberapa saat lalu. Pascapertemuan itu, secara mengejutkan, Obama menerima proposal Tiongkok untuk membangun konstruksi kereta api cepat pertama di AS yakni jalur Los Angeles – Las Vegas.
New York Times menulis langkah Tiongkok ini seperti ini: “Xi is obsessed with strategic rivalry with the United States.” Di sisi lain, langkah Obama menerima tawaran Tiongkok itu ditentang banyak politisi di Senat AS yang sampai saat ini menganggap Tiongkok adalah “musuh besar” AS dalam konteks persaingan geopolitik global. Di samping alasan ekonomis dibalik perjanjian itu.
Akan halnya Eropa, Tiongkok juga tak ingin memanaskan tensi geopolitiknya dengan Eropa. Tiongkok sadar dengan cara me-reverse engineering teknologi kereta api cepat dari Siemens (Jerman), Alstom (Perancis) dan Bombardier (Canada) dan Kawasaki (Jepang) maka Tiongkok bisa menguasai pasar global kerata api cepat. Ya, tanpa perusahaan-perusahaan yang pernah leading di industri kereta api cepat itu maka Tiongkok tidak bisa punya kereta api cepat.
Tiongkok saat ini merangkul mereka untuk menjadi partner penting untuk mewujudkan impian besarnya. Bombardier Transportation misalnya, beberapa saat lalu mendapat kontrak dari China Railway Corp. (CRC) untuk menyuplai 15 kereta api super cepat CRH380D dengan total USD381 juta. Begitu pula dengan yang lainnya.
Mengapa Tiongkok lebih memilih jalan “damai”?
Tensi pertarungan geopolitik di Asia sempat menguat akibat beberapa tekanan skema geopolitik Tiongkok “Silk Road Economic Belt” versus skema geopolitik AS dan Eropa dengan bungkus “Green Economy and Climate Change”.
Rupanya strategi Sun Tzu dalam hal “menang tanpa melakukan peperangan” kali ini benar-benar digunakan pemerintah Tiongkok. Langkah win-win solution mulai diperlihatkan pemerintah China untuk memuluskan mimpi besarnya.
Tiongkok melihat, AS dan Eropa mulai cemas melihat sisi lain dari kontrak besar senilai USD25 triliun beberapa saat lalau antara Russian Railways dan China’s National Development and Reform Commission untuk menghubungkan Moskow dan Beijing lewat jalur kereta api cepat.
Dalam kontrak itu, Russia dan China sepakat untuk membangun 7000 jaringan rel kereta api untuk mengintegrasikan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di Asia Tengah. Namun yang membuat AS dan Eropa berpikir panjang adalah bahwa perjanjian itu juga menyertakan beberapa kerjasama lain yang membuat beberapa kepentingan geopolitik dan geoekonomi AS dan Eropa di Asia Pasific dan Afrika terancam.
Rencananya, jaringan rel tersebut akan berperan penting untuk mempercepat kerjasama ekplorasi dua lokasi sumber gas besar dan pembangunan pipa gas ke dua negara, kerjasama di sektor industri penerbangan pengembangan energi nuklir bersama dan mengembangkan pangkalan laut penting di Teluk Pasific yakni port Zarubino. Sekadar informasi, port Zarubino akan dikembangkan menjadi pangkalan laut terbesar di Asia Selatan. Rencananya, rel kereta api cepat akan menghubungkan Zarubino ke Vladivostok lewat jalur selatan, ke Jilin di Tiongkok lewat jalur barat dan ke Rajin, Korea Utara lewat jalur Khasan.
Jadi pertemuan Jinping dan Obama itu juga harus dibaca sebagai langkah AS untuk menyeimbangkan penetrasi geopolitik China dan Russia.
Dan ada fakta penting lain dibalik kontrak kereta api cepat Tiongkok-AS itu adalah MoU antara Tiongkok dan AS untuk mengembangkan proyek ‘Green Economy’ berupa pembangunan 60 Pembangkit Listrik Tenaga Angin di Kenya. Proyek kerjasama antara China National Machinery Industry Corp. dan General Electric Co tersebut menelan investasi sebesar USD327 juta.
Dalam kesempatan itu juga, Washington juga menekan Tiongkok untuk mengembangkan kerjasama membuat pesawat komersial (bekerjasama dengan Boeing) untuk menyeimbangkan keinginan Russia mengembangkan pesawat komersial serupa dengan China. Itu belum beberapa agenda kerjasama lain di bidang perdagangan, energi, keuangan, penerbangan pertahanan dan infrastruktur lainnya.
Dalam sebuah kolomnya BBC menulis seperti ini, “China has advantages in this game: enormous economies of scale, the absence of a political cycle to disrupt long-term planning, state-owned rail builders with deep pockets, and not least control of the media”.
Sesungguhnya, pertemuan Jinping dan Obama itu adalah momen penting babak baru “bagi-bagi proyek global”. Dalam beberapa hal, kedua negara adidaya tersebut sepakat untuk menyelamatkan beberapa kepentingan besarnya di balik visi Silk Road Economic Belt dan Green Economy and Climate Change. Ini sangat mengganggu kepentingan Russia.
Lantas, apa artinya buat Indonesia?
Sederhana. Babak “bagi-bagi proyek global” antara Tiongkok dan AS (plus sekutunya Eropa misalnya) akan terjadi juga di Indonesia. Negara ini, suka atau tidak suka, akan dipaksa untuk mengikuti skema bagi-bagi itu.
Ini jelas akan berimbas ke kondisi politik Indonesia. Politisi-politisi yang visinya hanya sebagai backing proyek-proyek perusahaan asing pada ribut semua. Birokrat atau politisi yang dapat ijon akan kelimpungan ketika proyek yang diinginkan pengijon terancam gagal.
Kasus kalahnya Jepang di proyek kereta api cepat misalnya. Ini jangan diartikan sebagai sekadar kekecewaan dan kemarahan Jepang terhadap pemerintah Indonesia. Tapi harus diartikan sebagai: Jepang harus mulai meninjau ulang kebijakan ekonomi dan politik internasionalnya di kawasan Asia, termasuk di Indonesia.
Sungguh miris dan sangat menyakitkan hati. Jika memang benar Tiongkok dan AS (plus sekutunya) hanya melihat Indonesia dan banyak negara Asia lain hanya negara tempat bagi-bagi jatah proyek global. Tak lebih…

UNGKAP PEMBANTAIAN 1965, PERS KAMPUS DIINTIMIDASI

UNGKAP PEMBANTAIAN 1965, PERS KAMPUS DIINTIMIDASI

Majalah Mahasiswa, Lentera No 3/2015 yang diterbitkan lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga, Jawa Tengah (Ist)‏Majalah Mahasiswa, Lentera No 3/2015 yang diterbitkan lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga, Jawa Tengah (Ist)‏JAKARTA- Sejumlah aktivis melaporkan ke Komisi Nasional Hak Asazi Manusia (Komnasham), pelarangan peredaran Majalah Lentera, yang diterbitkan lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga, Jawa Tengah. Pelarangan itu dinilai melanggar hak asasi manusia untuk memperoleh informasi dan karya jurnalistik seputar pelanggaran hak asasi manusia berat yang terjadi pasca peristiwa Gerakan 30 September 1965. Mereka juga melaporkan intimidasi dan interogasi pada hari Minggu, 18 Oktober 2015, yang dilakukan aparat pada Pemimpin Umum LPM Lentera Arista Ayu Nanda, Pemimpin Redaksi lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Lentera Bima Satria Putra, bersama bendahara LPM Lentera Septi Dwi Astuti di Markas Kepolisian Resor Salatiga. Interogasi itu dilakukan dengan sepengetahuan Dekan Fiskom, Koorbidkem Fiskom, Pembantu Rektor II, III dan V.

“Pasal 28F Undang-undang Dasar 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia,” demikian surat yang disampaikan ke Komnasham di Jakarta, Kamis (22/10) lalu

Dibawah ini surat lengkap yang disampaikan ke Komnasham :

Jakarta, 22 Oktober 2015

Kepada Yth.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Di Jakarta

Dengan hormat,

Bersama dengan surat ini, kami perwakilan dari sejumlah lembaga masyarakat sipil dan individu bersama-sama menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas terjadinya perampasan kebebasan berekspresi dan hak menyebarluaskan informasi yang dialami oleh Lembaga Pers Mahasiswa Lentera, Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga. Kami mengecam keras upaya sejumlah pihak untuk menarik peredaran majalah Lentera edisi 3 Tahun 2015 berjudul “Salatiga Kota Merah”, serta interogasi sejumlah awak Lembaga Pers Mahasiswa Lentera oleh aparat Kepolisian Resor Salatiga.

Kami menilai langkah sejumlah pihak yang melarang peredaran Majalah Lentera melanggar hak asasi manusia mahasiswa UKSW untuk berekspresi dan menyampaikan informasi. Kami juga menilai pelarangan peredaran Majalah Lentera itu melanggar hak asasi manusia warga negara lain untuk memperoleh informasi dan karya jurnalistik para jurnalis Lembaga Pers Mahasiswa Lentera seputar pelanggaran hak asasi manusia berat yang terjadi pasca peristiwa Gerakan 30 September 1965.

Pada Jumat, 9 Oktober 2015 lalu, Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Lentera, Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) menerbitkan edisi Majalah Lentera yang berjudul “Salatiga Kota Merah”. Majalah Lentera mempublikasikan karya jurnalistik investigasi dan jurnalisme presisi terkait dampak peristiwa Gerakan 30 September bagi Kota Salatiga, dengan melakukan penelusuran tentang Walikota Salatiga Bakri Wahab yang diduga anggota PKI, serta penangkapan Komandan Korem 73/Makutarama Salatiga. Selain itu, Majalah Lentera juga mengupas peristiwa pembantaian simpatisan dan terduga PKI di Kota Salatiga dan sekitarnya, dengan melakukan reportase empat titik pembantaian—Lapangan Skeep Tengaran, Kebun Karet di Tuntang dan Beringin, serta di Gunung Buthak di Susukan.

Edisi “Salatiga Kota Merah” terbit 500 eksemplar dan dijual dengan harga Rp 15.000. Majalah itu disebarluaskan masyarakat Kota Salatiga dengan menitipkannya di kafe serta beberapa tempat yang memasang iklan dalam majalah tersebut. Lentera juga disebarluaskan ke instansi pemerintahan di Salatiga dan organisasi kemasyarakatan di Semarang, Jakarta, dan Yogyakarta.

Publikasi Majalah Lentera telah mengembangkan pendapat umum warga Salatiga dan sekitarnya mengenai peristiwa Gerakan 30 September, dampak peristiwa itu bagi kehidupan warga Kota Salatiga, dan peristiwa pembantaian massal orang-orang yang dituduh simpatisan atau anggota Partai Komunis Indonesia. Pendapat umum itu tentu saja diwarnai pro dan kontra, menjadi diskursus umum yang mewarnai ruang-ruang publik, sebagaimana yang lazim terjadi dalam negara demokrasi manapun di dunia.

Akan tetapi sepekan setelah penerbitan Majalah Lentera edisi “Salatiga Kota Merah”, persisnya 16 Oktober 2015, pimpinan Lembaga Pers Mahasiswa Lentera dipanggil menghadap Rektor UKSW, Pembantu Rektor UKSW, Dekan Fiskom, dan Koordinator Bidang Kemahasiswaan (Koordbidkem) Fiskom di Gedung Administrasi Pusat UKSW. Kesepakatan yang dihasilkan adalah redaksi Lentera harus menarik semua majalah yang tersisa dari semua agen. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan situasi yang kondusif pada masyarakat Kota Salatiga. Polisi secara sepihak juga menarik peredaran Majalan Lentera edisi “Salatiga Kota Merah”.

Pada Minggu, 18 Oktober 2015, Pemimpin Umum LPM Lentera Arista Ayu Nanda, Pemimpin Redaksi LPM Lentera Bima Satria Putra, bersama bendahara LPM Lentera Septi Dwi Astuti diinterogasi di Markas Kepolisian Resor Salatiga. Interogasi itu dilakukan dengan sepengetahuan Dekan Fiskom, Koorbidkem Fiskom, Pembantu Rektor II, III dan V.

Pasal 28F Undang-undang Dasar 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Kami menilai pelarangan peredaran Majalah Lentera melanggar hak konstitusional para awak redaksi LPM Lentera dan masyarakat umum untuk berkomunikasi, menyebarluaskan, dan memperoleh informasi yang ada dalam karya jurnalistik para jurnalis LPM Lentera.

Kami juga menilai para pihak yang melarang peredaran Majalah Lentera melanggar jaminan Pasal 28C Undang-undang Dasar 1945 yang menjamin hak setiap warga negara mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Selain inkonstitusional, pelarangan peredaran Majalah Lentera juga melanggar berbagai jaminan hak asasi manusia dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Melalui pengaduan ini, kami meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menempuh segala upaya di dalam kewenangannnya untuk memastikan hal-hal berikut ini:

1.      Penghentian upaya penarikan peredaran Majalah Lentera edisi “Salatiga Kota Merah”.

2.      Pengembalian peredaran seluruh majalah yang telah ditarik berbagai pihak agar bisa diperoleh publik, demi mengembangkan pendapat umum terkait karya-karya jurnalistik dalam Majalah Lentera edisi “Salatiga Kota Merah”.

3.      Penghentian segala bentuk intimidasi dan stigmatisasi kepada mahasiswa dan jurnalis yang tergabung dalam Lembaga Pers Mahasiswa Lentera.

4.      Para mahasiswa dan jurnalis yang ada dalam Lembaga Pers Mahasiswa Lentera tidak dikenai sanksi ataupun tuntutan hukum apapun dari Rektorat UKSW dan jajarannya, Kepolisian Republik Indonesia dan jajarannya, Tentara Nasional Indonesia dan jajarannya—baik  pada masa sekarang ataupun pada masa yang akan datang.

5.      Lembaga Pers Mahasiswa Lentera dapat melanjutkan aktivitasnya sebagai unit kegiatan mahasiswa yang resmi, bebas dari praktik sensor dan bredel dari pihak mana pun.

6.      Kebebasan akademik civitas akademika UKSW dapat dilaksanakan tanpa intimidasi dan intervensi dari pihak mana pun.

Demikian pengaduan ini kami sampaikan. Terima kasih.

Hormat kami,

1.      Ketua Presidium Forum Alumni Aktivis Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (FAA PPMI), Agung Sedayu

2.      Ketua Aliansi Jurnalis Independen Indonesia (AJI Indonesia), Suwarjono

3.      Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) Asep Komaruddin

4.      Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Haris Azhar

5.      Social Blogger, Damar Juniarto

6.      Perupa, Dolorosa Sinaga

7.      Peneliti IPT 65, Ayu Wahyuningroem

8.      Koordinator Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia (SEPAHAM) Indonesia, Dr R Herlambang P Wiratraman

9.      Kepala Pusham Unimed, Majda El Muhtaj

10. Ketua Aliansi Jurnalis Independen Semarang (AJI Semarang), M Rofi’udin

11. Ketua Aliansi Jurnalis Independen Jakarta (AJI Jakarta), Ahmad Nurhasyim

12. Sekretaris Jenderal Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI), Abdus Somad

13. Forum Alumni Aktivis Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia Makassar (FAA PPMI Makassar), M Sirul Haq

14. Ketua Dewan Pengurus Yayasan Pulih, Miryam Nainggolan

15. Senior Program Officer for Human Rights and Democracy International NGO Forum on Indonesia Development, Mugiyanto

16. Sekretaris Eksekutif Syarikat Indonesia, Ahmad Murtajib

17. Direktur Program Indonesia dan Regional Asia Justice and Rights (AJAR) Galuh Wandita

18. Program Manajer Indonesia AJAR, Dodi Yuniar

19. Pegiat HAM dan Demokrasi, Zico Mulia

20. Direktur Eksekutif Indonesia untuk Kemanusiaan, Anik Wusari

21. Peneliti Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Wahyudi Djafar

22. Peneliti Senior Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, Ignatius Haryanto

23. Manajer Program Yayasan TIFA, R Kristiawan

24. Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia Jakarta, Rio Ayudhia Putra

Saat ini memang ada gerakan yang berusaha menutupi setiap upaya pengungkapan kebenaran atas sejarah peristiwa G-30S dan pembantaian massal yang terjadi pada tahun 1965-1966 yang mengawali rezim Orde Baru (Nurhadi)

JURNALISME INVESTIGASI TERANCAM OLEH UU PUBLIK

BBC
BBC INDONESIA, 3 Mei 2010 – 14:47 GMT
JURNALISME INVESTIGASI TERANCAM OLEH UU PUBLIK
Pendukung Reporter Tanpa Batas

Penyebar informasi yang dikecualikan terancam hukuman 3 tahun penjara

Bertepatan dengan hari Kebebasan Pers, organisasi jurnalis di Indonesia menyampaikan kekhawatiran mereka atas sebuah pasal dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang disebut akan berdampak terhadap masa depan “jurnalisme investigasi “.

Aturan ini menyebutkan seorang wartawan dapat dipidana penjara sampai 3 tahun, jika terbukti membocorkan informasi milik badan publik tertentu yang dikategorikan “rahasia”.

Menurut Undang Undang keterbukaan informasi publik yang mulai berlaku secara nasional di Indonesia tanggal 1 Mei kemarin, semua badan publik — termasuk TNI — wajib memberi informasi kepada publik.

Namun memang ada informasi-informasi yang dikecualikan seperti misalnya menyangkut strategi pertahanan negara atau informasi dalam kasus-kasus hukum yang sedang diproses.

Tentu ini merepotkan karena tugas-tugas jurnalisme investigasi yang menuntut adanya informasi-informasi yang lebih mendalam

Nezar Patria

Jika menolak memberikan informasi yang tidak dikecualikan, maka lembaga-lembaga publik terancam hukuman penjara maksimal 1 tahun.

Sebaliknya, bagi warga yang menyebarkan informasi yang dikecualikan, mereka juga diancam hukuman pidana sampai 3 tahun.

Aturan dalam pasal 17 inilah yang mengkhawatirkan Ketua umum Aliansi Jurnalis Independen, Nezar Patria akan menghambat kerja wartawan dalam melakukan liputan investigasi.

“Disitu disebut informasi hukum pada kasus-kasus yang sedang berjalan itu tidak boleh diakses. Tentu ini merepotkan karena tugas-tugas jurnalisme investigasi yang menuntut adanya informasi-informasi yang lebih mendalam, kemungkinan akan terpentok oleh pasal-pasal ini,” tambah Nezar Patria.

Nezar selanjutnya mengatakan pasal-pasal ini akan digunakan untuk menghalangi wartawan mendapatkan informasi-informasi dari sumber-sumber alternatif seperti praktek selama ini.

Pengecualian, tak permanen

Namun kekhawatiran ketua AJI ini ditepis oleh anggota DPR.

Ketika rekening pribadi dari seorang pejabat negara itu menjadi bagian dari aspek yang perlu diungkap dalam proses pemeriksaan, maka pengecualian itu gugur

Anggota DPR

Mantan pimpinan panitia khusus perancang Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di DPR, Hajrianto Tohari mengatakan informasi perkecualian itu tidak bersifat permanen.

Dia memberikan contoh kasus seorang pejabat negara yang menjadi tersangka dalam dugaaan tindak pidana korupsi.

Dalam kasus hukum seperti ini, kata Tohari, maka kategori informasi yang dikecualikan itu langsung gugur.

“Untuk itu maka seorang wartawan sekali pun berhak untuk membuka informasi yang dikecualikan itu, ketika rekening pribadi dari seorang pejabat negara itu menjadi bagian dari aspek yang perlu diungkap dalam proses pemeriksaan,” kata Tohari.

Meskipun demikian, organisasi wartawan seperti Aliansi Jurnalis Independen, tetap melihat pasal tersebut merugikan kerja investigasi.

Mereka berharap ada langkah lanjutan agar pasal itu bisa diubah.[]

KOMNAS HAM TURUNKAN TIM SELIDIKI PELARANGAN MAJALAH LENTERA

BBCINDONESIA

KOMNAS HAM TURUNKAN TIM SELIDIKI PELARANGAN MAJALAH LENTERA

  • 22 Oktober 2015
 
Image caption Koordinator subkomisi mediasi Komnas HAM, Ansori Sinungan, menunjukkan salinan salah-satu halaman dalam majalah Lentera edisi 3 tahun 2015.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan menurunkan tim untuk menyelidiki kasus pelarangan peredaran majalah Lentera milik lembaga pers mahasiswa Universitas Kristen Satya Wacana, UKSW Salatiga.

Tim Komnas HAM rencananya akan menemui Rektor UKSW dan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fiskom) untuk menanyakan kasus tersebut.

Hal itu diutarakan Koordinator subkomisi mediasi Komnas HAM, Ansori Sinungan di hadapan perwakilan sejumlah lembaga masyarakat sipil yang memprihatinkan pelarangan peredaran majalah Lentera, Kamis (22/10) siang.

“Kami akan menanyakan (masalah pelarangan majalah Lentera), kami akan ketemu rektor dan dekan (UKSW),” kata Ansori Sinungan.

Komnas HAM juga menjanjikan untuk melakukan upaya agar pimpinan redaksi majalah tersebut tidak diberikan sanksi oleh pimpinan universitas dan dekan.

“Insya Allah akan menjamin tidak akan terjadi diskriminasi pada masa depan mahasiswa,” kata Ansori menegaskan.

‘Salatiga kota merah’

Pada hari Jumat (16/10) lalu, Rektorat UKSW dan Dekan Fiskom telah memerintahkan agar pimpinan lembaga pers mahasiswa Lentera menarik semua majalah edisi III tahun 2015 yang tersisa di semua agen penjualan.

Liputan utama edisi yang berjudul “Salatiga kota merah” itu mengangkat tentang pelanggaran HAM berat seputar peristiwa pasca G30S 1965.

Perintah penarikan majalah itu disebutkan untuk “menciptakan situasi yang kondusif pada masyarakat kota Salatiga”

Image copyright scientiarum.com
Image caption Pihak Dekanat Fiskom membantah pihaknya mengintimidasi dan menginterogasi jajaran redaksi majalah Lentera.

Edisi ini terbit 500 eksemplar dan dijual dengan harga Rp15.000 serta disebarluaskan ke masyarakat Salatiga dengan menitipkannya di kafe serta beberapa tempat yang memasang iklan di majalah itu.

Dua hari kemudian, Minggu (18/10), para pimpinan redaksi majalah Lentera diinterogasi di Mapolres Salatiga sehubungan dengan isi edisi majalah tersebut.

Dalam sepekan ini, kasus penarikan majalah Lentera telah menjadi sorotan di media. Sebagian besar isinya mengkritik kebijakan pimpinan UKSW dan kepolisian setempat.

Sejumlah laporan menyebutkan, Dekan Fiskom UKSW Daru Purnomo telah membantah pihaknya telah mengintimidasi jajaran redaksi Lentera. Mereka juga menolak tuduhan adanya interogasi oleh kepolisian setempat terhadap pengelola majalah tersebut.

Penarikan majalah itu dilakukan karena redaksi dianggap telah menyalahi prosedur mekanisme penerbitan edisi tersebut.

‘Cara-cara kuno dan Orba’

Di hadapan perwakilan Komnas HAM, perwakilan sejumlah lembaga masyarakat sipil dan individu menuntut agar pihak-pihak terkait “menghentikan penarikan peredaran majalah Lentera.”

Mereka adalah perwakilan 24 lembaga masyarakat sipil, antara lain Forum alumni aktivis pers mahasiswa Indonesia (FAA-PPMI), PPMI, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum Pers, Kontras, serta Syarikat Indonesia.

Tindakan intervensi, intimidasi dan stigmatisasi kepada jajaran redaksi majalah itu juga dituntut untuk dihentikan.

Image caption Sekjen Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Suwarjono menganggap, tindakan penarikan majalah Lentera merupakan “cara-cara kuno dan Orba”.

“Di era sekarang, mengekang informasi itu sangat mustahil. Ketika bentuk cetak diberedel, dengan gampang sekali akan muncul dalam bentuk pdf atau di internet,” kata Ketua AJI Indonesia, Suwarjono.

“Jadi, jangan bodoh melakukan tindakan yang justru anti-mainstream. Justru kalau dilarang, orang justru akan mencari. Di online, bahan itu akan mudah didapatkan dengan mudah dan cepat,” tandasnya.

Suwarjono menyebut tindakan Rektorat dan Dekan Fiskom UKSW Salatiga sebagai “cara-cara kuno dan Orde Baru yang seharusnya sudah ditinggalkan.”

Sementara, Presidium FAA PPMI Agung Sedayu mengatakan, pelarangan peredaran majalah Lentera “melanggar HAM mahasiswa UKSW untuk berekspresi dan menyampaikan informasi.”

“Kami juga menilai pelarangan peredaran majalah majalah itu melanggar HAM warga negara lain untuk memperoleh informasi dan karya jurnalistik lembaga pers mahasiswa Lentera,” kata Agung Sedayu.[]

‘DITEKAN APARAT’, FESTIVAL UWRF UBUD BATALKAN ACARA TERKAIT KASUS 1965

BBCINDONESIA

‘Ditekan aparat’, Festival UWRF Ubud batalkan acara terkait kasus 1965

  • 23 Oktober 2015

Image copyright THE ACT OF LIVING
Image caption The Act of Living: karya karya Anne-Cecile Esteve, tentang perempuan penyintas Peristiwa 1965, dibatalkan.

Panitia Festival Penulis dan Peminat Sastra Ubud (UWRF) 2015 membatalkan sejumlah acara terkait kasus pasca 1965, setelah diancam tak akan diberikan izin festival.

Hal itu diumumkan di situs resmi UWRF -Ubud Writers and Readers Festival 2015.

“Hal ini dilakukan setelah meningkatnya pemantauan oleh aparat setempat, yang memiliki kewenangan untuk mencabut izin penyelenggaraan festival yang dikeluarkan oleh Polri,” tulis pantia di situs UWRF 2015.

Seorang juru bicara festival Hanna Nabila, kepada wartawan BBC Indonesia Ging Ginanjar mengatakan, “sudah sejak dua minggu lalu, beberapa program diawasi oleh kepolisian dan pemerintah daerah.”

“Hari ini, kami mendapatkan keputusan bahwa beberapa program yang terkait ‘tahun tersebut’ harus dibatalkan.”

Hanna Nabila membenarkan, bahwa yang dimaksud dengan “tahun tersebut” adalah tahun 1965 -perburuan dan pembunuhan besar-besaran terhadap para simpatisan dan yang dianggap terkait Partai Komunis Indonesia, menyusul peristiwa pembunuhan enam jenderal dan seorang kapten.

Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Gianyar, AKBP Farman, dikutip Tempo mengatakan, pihaknya memang “mengimbau supaya (program terkait Peristiwa 65) itu tidak dilakukan, yang jelas itu memang masih ada larangan tentang ajaran-ajaran PKI”.

“Kemudian masalah keamanan jangan sampai nafasnya festival itu justru malah tercemar karena adanya pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan PKI,” demikian Tempo mengutip.

Farman menyebut, mereka sudah melakukan berbagai pertemuan untuk meminta pembatalan acara-acara itu.

“Semua lengkap, ada Pemda, Kejari, dan Kodim. Yang kami lakukan merupakan tindakan terakhir tadi, sebelumnya sudah dilakukan koordinasi-koordinasi dengan pihak-pihak terkait termasuk yang dimotori oleh panitia sendiri,” kata Farman.

ubud

Image copyright Ubud Writers and Readers Festival
Image caption Festival kali ini terdiri dari 225 program, yang semuanya bisa terancam tak bisa diselenggarakan.

Ini setidaknya merupakan peristiwa ketiga di bulan Oktober ini menyangkut pelarangan hal ihwal yang terkait Peristiwa 65.

Sebelumnya terjadi penangkapan terhadap Tom iljas, seorang eksil yang tinggal di Swedia, ketika mengunjungi makam ayahnya di Sumatra Barat, dan interogasi polisi terhadap majalah Lentera yang memuat laporan tentang Peristiwa 1965.

Seluruh 225 program terancam

Tiga program yang dibatalkan di Ubud Writers and Readers Festival semuanya adalah yang terkait atau bertemakan Peristiwa 1965.

“Ketiganya adalah pemutaran film The Look of Silence karya Joshua Oppenheimer, peluncuran buku dan pameran foto The Act of Living, dan diskusi-diskusi terkait,” papar Hanna Nabila pula.

Ubud Festival

Image copyright UWRF 2015
Image caption UWRF juga merayakan berbagai bidang budaya lain, seperti dengan acara lokakarya membatik.

Look of Silence adalah film dokumenter tentang Peristiwa 1965 dari mata korban, melengkapi film sebelumnya, The Act of Killing, yang menilik Peristiwa 1965 dari mata pelaku.

Adapun The Act of Living -mengingatkan kita pada judul film terdahulu Joshua Oppenheimer, The Act of Killing, yang menggunakan sudut pandang pelaku, adalah kumpulan foto para perempuan penyintas 1965, meliputi para penyintas yang dulu mengalami penyiksaan, serta isteri dan anak para tahanan politik yang ditahan di Pulau Buru, Kupang dan Yogyakarta.

“Kami sudah melakukan berbagai diskusi dengan aparat keamanan dan pemerintah daerah sejak dua minggu lalu,” tutur Hanna Nabila.

Namun mereka tetap harus membatalkan semua program terkait Peristiwa 65.

“Kalau program-program itu dilanjutkan, diancam bahwa program lainnya tidak bisa dilanjutkan,” tambah Hanna Nabila. Yang berarti, izin penyelenggaraan festival yang terdiri dari 225 program, terancam dicabut.

Akhirnya panitia tunduk, dan membatalkan acara-acara itu.

Image copyright UWRF 2015
Image caption Indonesia Raja, kumpulan film pendek dari berbagai pelosok Indonesia, tampil di UWRF 2015.

“Karena kami memikirkan festival ini secara keseluruhan.”

“Dengan penuh penyesalan, setelah melalui berbagai pertimbangan dan diskusi, festival memutuskan bahwa tidak bisa membahayakan keseluruhan program pada tahap (yang begitu mendesak).”

UWRF akan dibuka tanggal 28 Oktober mendatang dan berlangsung hingga 1 November.

BBC Indonesia berusaha meminta keterangan kepolisian dan pemerintah daerah tetapi belum berhasil menembus para pejabat terkait.

Ketiga selama Oktober

Sebelumnya, aparat polisi dan militer menangkap Tom Iljas, seorang eksil yang terdampar di Swedia sejak puluhan tahun lalu, dan akhirnya menjadi warga negara Swedia.

UWRF 2015

Image copyright UWRF 2015
Image caption Rakyat aksara -people of letters, salah satu acara di UWRF 2015.

Disebutkan Yulia Bharata Evina yang mendampinginya, Tom Iljas ditangkap ketika mengunjungi kuburan masal tempat ayahnya dimakamkan setelah dibunuh. Akhirnya Tom Iljas dideportasi.

Di Salatiga, kepolisian memeriksa awak redaksi majalah UKSW, Lentera yang dalam edisi terakhirnya menurunkan laporan berjudul “Salatiga Kota Merah,” yang berbuntut pada penarikan majalah tersebut.[]

PERNYATAAN THE HERB FEITH FOUNDATION

Media Release
24 October 2015
The Herb Feith Foundation is shocked and disappointed at the forced cancellation of its sponsored events at the Ubud Writers & Readers Festival 2015. We were notified of this decision yesterday at 4pm AEST, 23 October, four days before our program was due to commence on 27 October.
Indonesian voices on 1965-66 have again been silenced.
We have lost an opportunity to hear contributions from key Indonesians writers and researchers towards a better understanding and reflection on this traumatic history. This highlights an enduring problem in Indonesia of being unable to deal with the legacy of 1965.
The sponsored program at UWRF 2015 included three discussion panels, a photo exhibition curated by Asia Justice and Rights (AJAR) and a launch of three books in the Herb Feith Foundation ‘Translating Accounts of 1965-66 Mass Violence in Indonesia’, edited by two academics Katharine McGregor and Jemma Purdey, translated by Jennifer Lindsay and published by Monash University Publishing. One panel focused on literary works on 1965, one on local approaches by Taman 65 to address the legacies of 1965 in Bali and the other was to be a discussion with the writers of books from the translated series.
The books in the series are Forbidden Memories: Women’s experiences of 1965 in Eastern Indonesia, Edited by Mery Kolimon, Liliya Wetangterah and Karen Campbell-Nelson, Breaking the Silence: Survivors Speak about 1965–66 Violence in Indonesia, Edited by Putu Oka Sukanta. Truth Will Out: Indonesian Accounts of the 1965 Mass Violence, Edited by Dr Baskara T Wardaya SJ.
The main purpose of our translated book series is to expose international audiences to Indonesian voices about this traumatic period in their nation’s history. The original books were published in Indonesia between 2011-2013, are freely available and have been reviewed in national media outlets. These books survey a range of Indonesian experiences of the mass violence.
The books are available for free download via the Monash University Publishing website http://publishing.monash.edu/series/herb-feith.html.
The Herb Feith Foundation, established in 2003, was named after the famous Australian Indonesianist, Herb Feith. Following his life long interest and dedication it supports the study of educational activities in the fields of human rights, peace studies and conflict resolution in Indonesia. The Foundation works together with organisations, communities and individuals in Indonesia to carry out its programs.
Jemma Purdey
jemma.purdey@monash.edu; +61 (0) 409 257 154
Katharine McGregor
k.mcgregor@unimelb.edu.au; +61 (0) 433 168 532

UBUD FESTIVAL BANNED FROM DISCUSSING 1965 MASSACRE

UBUD FESTIVAL BANNED FROM DISCUSSING 1965 MASSACRE
Ni Komang Erviani and Erika Anindita
 

ubud:

(Courtesy of http://www.ubudwritersfestival.com)

(Courtesy of http://www.ubudwritersfestival.com)
The annual Ubud Writers and Readers Festival (UWRF) has been forced to cancel a series of panel discussions on the 1965 Communist repression in Indonesia following scrutiny from local authorities, the festival director said on Friday.
Founder and director of the UWRF Janet DeNeefe said in a statement published on the festival’s website that she was disappointed about the cancellation of the three sessions dedicated to the victims of 1965 bloody massacre.
As well as the panel discussion, also cancelled were a screening of Joshua Oppenheimer’s film The Look of Silence and an art exhibition and book launch titled The Act of Living.
“The team has worked extremely hard over the past few weeks to try and ensure that these programs would go ahead. It’s extremely disappointing and saddening that after all our efforts, and those of our panelists and partners, we are unable to host these sessions without jeopardizing the rest of the festival,” she said in statement on Friday.
The announcement was made after extensive negotiations with local authorities.
She said that the festival had a mission to create a platform for people to discuss various issues that have a great impact on many people, such as the 1965 tragedy.
“We chose to dedicate a proportion of the program to enriching our understanding of this, through themes of reconciliation and remembrance,” she added, saying that the sessions would create discussions to help those whose lives were severely affected.
This year marks the 50th anniversary of the 1965 communist purge, during which it is believed that up to 1 million people were killed, from 1965 to 1966.
The 12th festival will run from Oct. 28 to Nov. 1, with the grand theme of “17,000 Islands of Imagination”.
This will be the first time the UWRF has had panel sessions come under scrutiny from local authorities, including the government, police and military.
The festival, director DeNeefe said, will continue to promote freedom of literary, artistic and creative expression.
“We sincerely hope that the festival will continue to create open space for constructive conversation in the years to come,” she said.
Hanna Nabila, national media coordinator for the UWRF, said that the organizers had explained that the discussion will be about victims of the tragedy.
“We don’t get into the political side, actually. But, maybe it is still too sensitive, so we didn’t get authorization for several programs,” she told thejakartapost.com.
Even though authorities did not make explicit threats, Hanna said the organizer would follow through and cancel the necessary sessions.
“We worry that if we don’t obey them, unwanted things may occur,” she said.
Gianyar Police chief Adj. Sr. Cmr. Farman admitted that the authorities had banned certain sessions at the UWRF relating to the 1965 massacre.
“This is for the benefit of the people. The spirit of the festival is not to discuss things that would just open old wounds,” he said.
Farman claimed that the authorities only gave the organizer permission to hold a festival of writers and readers, not film screenings.
“The movie did not even pass the censorship requirements,” he said referring to Oppenheimer’s movie.
He warned the organizers to follow through and cancel the sessions, saying that if they didn’t the police would forcefully stop the festival. (rin)
– See more at: http://m.thejakartapost.com/news/2015/10/23/ubud-festival-banned-discussing-1965-massacre.html#sthash.pbzcuQVt.dpuf