JADI, JOKOWI AKAN DIKELUARKAN DARI PDI-P, KARENA MENJADI PETUGAS RAKYAT?

JADI, JOKOWI AKAN DIKELUARKAN DARI PDIP-P, KARENA MENJADI PETUGAS RAKYAT?

Oleh Daniel H.T. in: Kompasiana.Com, 11 April 2015 | 22:17

 

1428765306216760405Sebuah akun Face Book muncul beberapa jam setelah pidato Megawati, yang menyatakan semua kader PDIP di legislatif, maupun eksekutif adalah petugas partai. Jika tidak mau disebut petugas partai, silakan keluar!

 

 

Di dalam pidato penutupan Kongres IV PDIP di Sanur, Bali, Sabtu, 11 April 2015, Megawati Soekarnoputri yang terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PDIP untuk yang ke-5 kalinya (sejak 1993) mengingatkan bahwa kehidupan bernegara harus sesuai dengan konstitusi dan patuh pada prinsip presidensial. Artinya, apa pun yang menjadi kebijakan presiden harus didukung dengan baik.

Tetapi di bagian lain di  dalam pidato yang sama ia juga mengingat kepada semua kader PDIP yang berada di jajaran eksekutif dan legislatif — tentu saja termasuk dan terutama Jokowi yang adalah Presiden RI – bahwa mereka semua adalah petugas partai, pelaksana tugas dari PDIP, wajib menjalankan tugas sesuai dengan garis perjuangan PDIP. Instruksi itu, katanya, harus dilaksanakan tanpa bisa ditawar-tawar. Kalau tidak mau ikut perintah partai, silakan keluar dari partai (PDIP)!

“Sebagai kepanjangan tangan partai, kalian adalah petugas partai. Kalau enggak mau disebut petugas partai, keluar!” seru Megawati dengan nada tinggi.

Menurut Megawati, kader partai yang berkecimpung di eksekutif dan legislatif memiliki kewajiban untuk menjalankan instruksi partai. Meski demikian, Megawati mengingatkan agar semua kebijakan yang diputuskan harus berpihak pada kepentingan rakyat.

Rakyat, kata Megawati, merupakan elemen penting yang menjadi sumber dan tujuan kerja ideologi. “Wajib dan sudah seharusnya menjalankan instruksi partai, ya begitu,” ujarnya (Kompas.com).

Dari rangkuman sebagian pidato tersebut, kelihatannya Megawati pertama kali ingin mengingatkan kepada rakyat dan semua pihak bahwa mereka harus hidup bernegara sesuai dengan konstitusi dan patuh kepada prinsip presidensial. Artinya, apa pun yang menjadi kebijakan presiden harus didukung rakyat dan pihak lain itu.

Setelah itu dia mengingatkan dan perintahkan kepada semua kader PDIP yang berada di legislatif dan eksekutif bahwa mereka itu semua petugas partai, oleh karena itu mereka harus  patuh kepada partainya, patuh kepada kehendak PDIP. Apa yang dikehendaki partai, harus dijalankan.

Jadi, ujung-ujungnya rupanya yang diinginkan Megawati adalah rakyat harus patuh kepada PDIP. meskipun dengan embel-embel:  “sesuai dengan kepentingan rakyat”.

Mega mengatakan, “Rakyat adalah elemen penting yang harus menjadi sumber dan tujuan kerja ideologi”. Bagi saya itu hanyalah pernyataan omong kosong saja. Dalam konteks pernyataan Mega itu, bisa dikatakan: Benar, rakyat adalah elemen penting bagi partai politik (PDIP), tetapi makna dari elemen penting itu adalah sangat penting untuk dimanfaatkan sebagai sumber utama untuk dimanfaatkan, memperoleh dan melanggengkan kekuasaan.

Rakyat dibodohi dengan mengatakan rakyat itu harus taat kepada semua kebijakan presiden, tetapi bersamaan dengan itu, presidennya masih dianggap sebagai petugas partai, yang tanpa pengecualian, bahkan paling utama, harus patuh pada PDIP!

Padahal sistem presidensial ditujukan kepada sistem pemerintahan Republik ini. Artinya presiden mempunyai hak prerogatif yang sangat tinggi, semua orang, termasuk partai politik pengusungnya tidak boleh mengintervensi apalagi yang menentukan kebijakan presiden.

Saat masih dalam tahapan pemilu presiden, seorang calon presiden memang masih sebagai petugas partainya. Tugasnya adalah, partai akan mewakafkan kadernya itu kepada bangsa dan negara untuk, jika terpilih,  menjalankan tugasnya sebagai presiden dengan sebaik-baiknya. Maka itu, setelah kadernya itu terpilih sebagai presiden dan dilantik, maka detik itu juga statusnya sebagai petugas partai berakhir. Ia bukan menjadi milik partai lagi, melainkan milik bangsa dan negara. Ia bukan mengabdi dan sumpah setia kepada partainya, tetapi sumpah setia kepada bangsa dan negaranya, kepada rakyatnya.

Tidak mungkin presiden dituntut untuk setia sekaligus kepada rakyat dan partainya, apalagi kerap kehendak partai politik bertentangan dengan kehendak rakyat.

Prinsip ini diakui oleh semua negara demokrasi moderen, oleh karena itu prinsip yang pernah diucapkan oleh Presiden Philipina Manuel Quezon (1878-1944) menjadi begitu terkenal dan dijadikan pegangan mereka, yaitu: “Kesetiaan saya pada partai berakhir ketika kesetiaan saya kepada negara dimulai.”

Kini, Megawati tampil dengan mengumandangkan prinsip yang sangat bertolak belakang daripada prinsip negarawan Philipina itu. Bagi Megawati: Kesetiaan seorang kader PDIP kepada partainya tidak berhenti bahkan tetap harus diutamakan, sekalipun ia sudah menjadi presiden!

Sesungguhnya pernyataan yang disampaikan dengan nada tinggi di dalam pidatonya itu memang sengaja Megawati tujukan kepada Presiden Jokowi. Ia memang sedang marah kepada Jokowi, karena Jokowi tidak melaksankan tugasnya sebagai seorang petugas partai, tetapi sebagai seorang petugas rakyat. Perihal apa itu?

Jawabannya adalah ini ada kaitannya dengan dinamika dan hiruk-pikuk, dan panasnya politik beberapa bulan belakangan ini, khususnya menyangkut gagalnya Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri, karena pelantikannya dibatalkan Presiden Jokowi. Padahal sudah menjadi rahasia umum bahwa yang paling menghendaki Budi Gunawan menjadi Kapolri adalah Megawati. Megawatilah yang paling diduga bersikeras dan terus mendesak Jokowi, apapun yang terjadi harus tetap melantik bekas ajudannya ketika ia menjadi presiden itu sebagai Kapolri.

Sampai-sampai KPK yang dianggap sebagai penyebab utama gagalnya Budi Gunawan menjadi Kapolri itu diduga “dihabisi” lewat suatu konspirasi tingkat tinggi. Hasto Kristiyanto pun diduga diutus Megawati untuk menghancurkan karier Abraham Samad sebagai Ketua KPK. Meskipun ia berkali-kali menyangkal, bahkan mengatakan Mega tidak tahu-menahu soal aksinya testimoninya yang menuduh KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka itu karena Ketua KPK Abraham Samad sangat dendam kepada Budi yang dianggap yang menggagalkan dia maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Jokowi di PIlpres 2014 itu. Faktanya sekarang: Hasto pun diangkat Mega sebagai Sekretaris Jenderal PDIP. Apakah ini sebagai imbalannya?

Sebagai Presiden, Jokowi pun akhirnya tidak menuruti kehendak PDIP untuk tetap mempertahankan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri dan melantiknya. Jokowi menyatakan dengan alasan hukum dan telah terjadi kontroversi yang serius di masyarakat, maka ia memutuskan membatalkan pelantikan Budi Gunawan sebagai Kapolri. Jokowi pun akhirnya memilih Badrodin Haiti sebagai calon tunggal  Kapolri menggantikan Budi Gunawan.

Dengan keputusannya ini, hubungan Megawati/PDIP dengan Jokowi pun menjadi renggang. Sesuatu yang ganjil nyaris terjadi saking marahnya Mega kepada Jokowi atas keputusannya itu, yaitu, adanya kehendak agar PDIP mengajukan hak interpelasi terhadap Jokowi karena keputusannya membatalkan Budi Gunawan sebagai Kapolri itu, padahal DPR sudah setuju.

Kemudian setelah hampir dapat dipastikan Badrodin Haiti lolos sebagai Kapolri, dari DPR ada wacana untuk meminta kepada Presiden Jokowi merehabilitasi nama Budi Gunawan, — setelah nanti Polri yang telah dilimpahkan perkara Budi Gunawan oleh Kejaksaan Agung itu menerbitkan SP-3 untuk perkara Budi tersebut. Mungkin saja wacana ini idenya datang juga dari PDIP. Setelah itu, Budi Gunawan akan dijadikan Wakil Kapolri mendampingi Badrodin Haiti. Jika kelak umpamanya Badrodin mengundurkan diri dengan sesuatu alasan, maka otomatis Budi Gunawan-lah yang akhirnya menjadi Kapolri! Rakyat kecele, Mega, PDIP dan DPR tertawa bahagia.

Pada saat Kongres IV PDIP di Sanur, Bali itu, mungkin saja Megawati dan para petinggi PDIP lainnya mencoba lagi berbicara, atau bahkan memerintahkan kepada Presiden Jokowi  yang dianggapnya sebagai petugas partai mereka untuk menjalankan skenario tersebut. Jokowi diperintahkan sebagai petugas partai untuk mengrehabilitasi nama Budi Gunawan, lalu setelah melalui proses di Mabes Polri, Jokowi pun diperintahkan untuk memilih Budi Gunawan sebagai Wakapolri.

Tetapi, rupanya Jokowi masih sadar dan waras, maka itu dia pun kembali menolak, meskipun secara tak langsung ala budaya orang Jawa. Tetapi penolakan halus atau setidaknya tidak mau memberi kepastiannya itu sudah cukup membuat Megawati marah. Itulah akhirnya ia berpidato dengan nada tinggi mengingatkan kepada semua kader PDIP, padahal tujuan utamanya kepada Jokowi, bahwa mereka itu semua adalah petugas partai yang harus patuh kepada kehendak partai.

“Sebagai kepanjangan tangan partai, kalian adalah petugas partai. Kalau enggak mau disebut petugas partai, keluar!” serunya dengan nada tinggi.

Jadi, apakah jika Jokowi tetap menolak dijadikan petugas PDIP, dan tetap memilih sebagai petugas rakyat, ia akan dikeluarkan dari partai itu?

Jika itu sampai terjadi, saya pikir sebagian besar rakyat akan menyambutnya dengan penuh suka cita. Dan, anda, PDIP, siap-siap mendapat hukuman rakyat di tahun 2019 nanti! ***

KADER PDI-P YANG DITANGKAP KPK AKAN MAJU JADI CAGUB KALSEL

 

Kader PDI-P yang Ditangkap KPK Akan Maju Jadi Cagub Kalsel

Jumat, 10 April 2015 | 17:24 WIB
WWW.DPR.GO.ID Halaman profil anggota Fraksi PDI-P DPR RI 2014-2019, Adriansyah, pada situs web http://www.dpr.go.id.

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PDI-Perjuangan yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi, Adriansyah, disebut-sebut akan maju sebagai calon gubernur Kalimantan Selatan. Hal tersebut diungkapkan oleh anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan Selatan II, Syaifullah Tamliha.

“Dia akan maju sebagai calon gubernur Kalimantan Selatan dan akan diusung dari PDI-P,” kata Tamliha di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (10/4/2015).

Menurut Tamliha, karier politik Adriansyah memang cukup kuat di daerah Kalimantan Selatan. Adriansyah lolos sebagai anggota DPR periode 2014-2019 dari Dapil yang sama dengan Tamliha, Kalimantan Selatan II.

Adriasnyah menjadi Bupati Tanah Laut, Kalimantan Selatan selama dua periode. “Dan bupati Tanah Laut sekarang adalah anaknya sendiri,” ujar Tamliha yang berasal dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.

Ketua Komisi IV DPR  Edhy Prabowo menambahkan, Adriansyah memang sempat beberapa kali izin meninggalkan rapat karena harus mengurusi pencalonannya tersebut. “Pernah beliau izin ke Kalsel mengenai pilkada. Beliau katanya mau dicalonkan oleh partai,” ucap Edhy.

Izin tambang di Kalimantan

Penangkapan terhadap Adriansyah dan dua orang lainnya diduga terkait pengurusan izin tambang di Kalimantan. Sebelum menjadi anggota DPR, Adriansyah pernah menjabat Bupati Tanah Laut, Kalimantan Selatan.

“Ini diduga berkaitan dengan pemberian izin di sebuah lokasi di Kalimantan,” ujar pimpinan sementara KPK Johan Budi, di Gedung KPK, Jakarta, Jumat.

Johan mengatakan, diduga ada potensi korupsi dalam pemberian surat izin usaha pertambangan. Namun, Johan mengaku belum mengetahui detail arah pidana dalam sangkaan tersebut. “Belum bisa disebut detail. Ini kaitannya kepengurusan izin SIUP,” kata Johan.

16 POLITISI DAN RELAWAN JOKOWI JADI KOMISARIS. BAHAYA MENANTI BUMN

16 Politisi dan Relawan Jokowi Jadi Komisaris, Bahaya Menanti BUMN

Minggu, 12 April 2015 | 11:41 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Lima bulan sudah pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla berjalan. Selama roda pemerintahan ini berjalan, kontroversi pun menyeruak seputar penunjukan komisaris badan usaha milik negara (BUMN).
Pengamat BUMN, Said Didu, mempertanyakan pola rekrutmen yang dilakukan dalam seleksi komisaris BUMN saat ini. Pasalnya, komisaris yang ditunjuk kebanyakan mulai dari terafiliasi dengan partai pendukung hingga memiliki hubungan dengan lingkar Istana.”Saya tidak tahu bagaimana kapasitas yang lain, tetapi sebagai contoh, Sukardi Rinakit menolak jabatan Komisaris BTN karena merasa tidak punya kemampuan di bidang perbankan. Selama ini, dia dikenal sebagai pengamat politik. Artinya kan bagaimana memilih orang-orang itu,” ujar Said saat berbincang dengan Kompas.com, beberapa waktu lalu.

Mantan Sekretaris Menteri BUMN itu mengungkapkan, penunjukan orang-orang dekat lingkar kekuasaan menjadi komisaris bukanlah sesuatu yang baik bagi pasar. Hal ini menimbulkan kesan ada jalur khusus yang digunakan oleh pihak-pihak tertentu di luar jalur profesional.

“Ketidakwajaran ini bisa berdampak merugikan BUMN yang seharusnya menerapkan prinsip profesional dan good corporate. Tentu ini akan berakibat pada penilaian pasar,” imbuh dia.

Bahayanya lagi, sebut Said, apabila orang yang ditunjuk sebagai komisaris ternyata tak memiliki kemampuan di bidang BUMN yang diawasinya. Sebagai komisaris, ujar Said, seseorang bertanggung jawab melakukan pengawasan dan memberikan arahan strategis untuk mengembangkan BUMN.

“Pengalaman saya, komisaris yang tidak punya kompetensi, bahayanya, apabila masuk, maka ada tiga kemungkinan yang terjadi. Dia jadi komisaris, diam menikmati gaji, tetapi tidak melakukan apa-apa, lalu ikut cawe-cawe dalam pengambilan keputusan direksi sebagai intervensi, dan memberikan usulan yang aneh karena dia tidak paham apa-apa,” ujar dia.

Semenjak Jokowi-JK dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden, setidaknya sudah ada 16 orang yang menjadi komisaris perusahaan pelat merah. Mereka yang ditunjuk ini terafiliasi dengan partai pendukung ataupun kelompok relawan pendukung Jokowi-Jusuf Kalla. Siapa saja mereka? Berikut daftarnya:

1. Imam Sugema
Imam menjadi Komisaris Utama Perusahaan Gas Negara (PGN). Dia merupakan ekonom dari Institut Pertanian Bogor (IPB) yang menjadi salah satu tim ekonomi Jokowi-JK dalam penyusunan visi dan misi ekonomi pemerintahan saat ini. Imam meraih gelar doktor bidang ekonomi di Australia National University pada tahun 2000. Setelah itu, dia aktif menjadi peneliti di kampus yang sama sekaligus menjadi pengajar di IPB. Imam sempat pula menjadi penasihat teknis menteri perdagangan, staf ahli Badan Pemeriksa Keuangan, dan menjadi ekonom senior di United Nations Development Programme (UNDP). Imam juga aktif di Megawati Institute sebagai peneliti.

2. Paiman Rahardjo
Paiman mendapat posisi sebagai Komisaris PGN. Sebelum mendapat posisi itu, Paiman merupakan Sekretaris Jenderal Rumah Koalisi Indonesia Hebat pada Pemilu Presiden 2014.

3. Diaz Hendropriyono
Diaz adalah salah satu pendukung utama Jokowi. Alumnus bergelar PhD di Pusat Publik Administrasi dan Kebijakan di Universitas Teknologi Virginia, Amerika Serikat, itu mengerahkan anak muda dan figur publik dalam gerakan Kawan Jokowi yang dibuatnya. Setelah Jokowi menjabat sebagai presiden, nama Diaz termasuk yang paling awal ditunjuk sebagai Komisaris Utama Telkomsel. Diaz juga merupakan anak dari mantan Kepala Badan Intelijen Negara, AM Hendropriyono.

4. Cahaya Dwi Rembulan Sinaga
Dia selama ini dikenal sebagai relawan Jokowi-JK yang tergabung dalam Tim Transisi Jokowi-JK. Cahaya menjabat sebagai Komisaris Independen Bank Mandiri. Pada Pemilihan Umum 2009, Cahaya pernah mencalonkan diri menjadi anggota DPR dari PDI-P untuk daerah pemilihan Kalimantan Tengah. Namun, dia gagal meraih kursi. Lulusan Program Magister Hukum Universitas Trisakti ini adalah pendiri PT Radio MS Tri FM 104,2. Cahaya juga tercatat aktif di Universitas Trisakti sebagai Kepala UPT Multimedia sejak 2007.

5. Pataniari Siahaan
Pataniari Siahaan menjabat sebagai Komisaris Independen BNI. Nama Pataniari Siahaan diketahui merupakan bagian dari tim ahli tim sukses pemenangan Jokowi-JK pada Pilpres 2014 lalu. Pataniari adalah mantan anggota DPR dari Fraksi PDI-P yang menjadi dosen Fakultas Hukum di Universitas Trisakti. Pada Pemilu 2014, dia kembali menjadi calon legislatif pada 2014, tetapi sayangnya tidak terpilih.

6. Darmin Nasution
Darmin Nasution adalah mantan Gubernur Bank Indonesia. Dia ditunjuk sebagai Komisaris Utama Bank Mandiri. Nama Darmin sempat banyak diusulkan relawan Jokowi untuk menjadi calon menteri keuangan saat pembentukan kabinet. Namun, Jokowi akhirnya menunjuk mantan Wakil Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro. Darmin mengambil gelar sarjana di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan selanjutnya meneruskan studi master dan doktornya di Paris-Sorbonne University. Pria kelahiran Tapanuli, Sumatera Utara, itu pernah menjadi Direktur Jenderal Pajak, Deputi Gubernur Senior BI, dan Kepala Bapepam.

7. Sonny Keraf
Sonny diketahui masuk menjadi kader PDI-P pada 1999. Sonny pernah menjabat sebagai pengurus Badan Penelitian dan Pengembangan PDI-P pada 1999-2000. Mantan Menteri Negara Lingkungan Hidup era pemerintahan Gus Dur ini pernah menjadi pengurus Badan Pendidikan dan Pelatihan Pusat PDI-P sejak 2001. Dosen filsafat di Unika Atmajaya ini juga pernah menjadi Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi PDI-P pada 2004-2009. Kali ini, Sonny ditunjuk sebagai Komisaris BRI.

8. Refly Harun
Refly adalah seorang ahli hukum tata negara dan pengamat politik Indonesia. Ia pernah ditunjuk oleh Mahfud MD sebagai Ketua Tim Anti Mafia Mahkamah Konstitusi setelah ia mensinyalir adanya mafia hukum di Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya, Refly aktif sebagai staf ahli salah seorang hakim konstitusi dan juga pernah menjadi konsultan dan peneliti di Centre of Electoral Reform (Cetro). Refly meraih gelar sarjana (S-1) dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) pada tahun 1995. Refly menyatakan mundur dari posisinya sebagai staf khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) setelah ditunjuk sebagai Komisaris Utama Jasa Marga. Pada masa pemilihan presiden lalu, Refly juga diketahui sebagai salah satu pendukung belakang layar Jokowi.

9. Roy E Maningkas
Roy E Maningkas adalah kader PDI-P yang ditunjuk sebagai Komisaris PT Krakatau Steel. Selama pelaksanaan pemilihan presiden lalu, Roy dikenal sebagai anggota Tim Pokja Rumah Transisi Jokowi dan juga petinggi Barisan Relawan Jokowi Presiden.

10. Hilmar Farid
Hilmar Farid adalah Ketua Panitia Simposium Seknas Jokowi. Bersama rekan-rekan lain, dia menyusun konsep Jalan Kemandirian Bangsa yang bertujuan merumuskan semacam GBHN bagi pemerintahan Joko Widodo. Dia juga sudah mendukung Jokowi sejak Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2012 dengan mendirikan Relawan Penggerak Jakarta Baru (RPJB). Hilmar selama ini dikenal sebagai budayawan dan sejarawan. Dia kuliah S-1 di Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Indonesia pada 1993. Ia meraih gelar doktor di bidang kajian budaya di National University of Singapore pada Mei 2014 dengan disertasi berjudul “Rewriting the Nation: Pramoedya and the Politics of Decolonization” yang akan segera terbit dalam bentuk buku. Setelah itu, ia mengajar di Institut Kesenian Jakarta pada 1995-1999. Sebagai sejarawan dan pengkaji kebudayaan, ia aktif dalam Asian Regional Exchange for New Alternatives (ARENA) dan di Inter- Asia Cultural Studies Society sebagai editor. Tulisannya tentang sejarah, seni, kebudayaan, film, politik, buruh, dan seterusnya tersebar di berbagai terbitan jurnal, majalah, koran, dan buku. Meski banyak bergulat di bidang budaya, Hilmar akhirnya ditunjuk sebagai Komisaris PT Krakatau Steel.

11. Rizal Ramli
Rizal Ramli adalah seorang ahli ekonomi dan politisi Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Perekonomian dan Menteri Keuangan pada Kabinet Persatuan Nasional masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Meski bergulat dengan dunia ekonomi, Rizal sempat menikmati bangku kuliah di jurusan Teknik Fisika Institut Teknologi Bandung, tetapi akhirnya mendapatkan gelar doktor ekonomi dari Boston University pada tahun 1990. Rizal merupakan salah satu ekonom yang cukup “pedas” mengkritik Jokowi. Meski demikian, namanya sempat diusulkan maju sebagai calon wakil presiden dan salah satu menteri bidang ekonomi pada pemerintahan Jokowi. Kini, dia ditunjuk sebagai Komisaris Utama Bank BNI.

12. Hendri Saparini
Hendri Saparini adalah seorang tokoh perempuan Indonesia dalam bidang ekonomi. Ia dikenal karena menjadi peneliti dan konsultan di beberapa lembaga internasional, salah satunya sebagai Managing Director ECONIT Advisory Group. Hendri merupakan alumnus Fakultas Ekonomi UGM tahun 1988, yang memperoleh gelar master dan doktor dari International Political Economy-Universitas Tsukuba, Jepang. Ia pernah menjabat sebagai staf ahli menteri koperasi dan UKM/kepala Badan Pengembangan UKM RI tahun 2001-2002. Selama pelaksanaan pemilihan presiden lalu, Hendri aktif memberi masukan kepada Tim Transisi. Dia sempat pula diusulkan menjadi menteri koordinator perekonomian hingga menteri BUMN meski Jokowi akhirnya memilih nama lain.

13. Hironimus Hilapok
Hironimus Hilapok adalah salah satu anggota Pokja Papua di Tim Transisi Jokowi-JK. Ia didapuk menjadi Komisaris PT Adhi Karya. Hironimus mengenyam pendidikan master bidang ilmu politik dan pemerintahan di Universitas Indonesia.

14. Goei Siauw Hong
Goei Siauw Hong kini ditunjuk sebagai Komisaris Bank Mandiri. Selama ini, Goei dikenal sebagai pengamat perbankan dan pasar modal. Dia juga merupakan seorang pengusaha pemilik perusahaan Gapura Prima Sehati. Pria peraih gelar MBA di Indiana University-Kelley School of Business itu dikabarkan memiliki kedekatan dengan Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Pandjaitan.

15. Jeffry Wurangian
Jeffry Wurangian adalah calon anggota legislatif dari Partai Nasdem pada Pemilu 2014. Namun, upaya Jeffry ke Senayan gagal karena Nasdem tak mendapat satu kursi pun di daerah pemilihan Jawa Timur V. Saat ini, dia ditunjuk sebagai Komisaris BRI. Meski baru ditunjuk sebagai Komisaris BRI, Jeffry dikabarkan akan diajukan Partai Nasdem sebagai calon gubernur Sulawesi Utara untuk pilkada serentak tahun 2015 ini. Jeffry pernah pula menjadi Direktur Utama Bank Sulut dan pernah berkarier di Bank Danamon dan HSBC.

16. Dolfie Othniel Fredric Palit
Dolfie OFP merupakan mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) periode 2009-2014. Selama menjadi politisi Senayan, Dolfie masuk sebagai anggota Komisi XI DPR dan Badan Anggaran DPR. Lepas dari Senayan, Dolfie aktif sebagai anggota Tim Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla pada masa kampanye Pemilu 2014.

Di luar ke-16 nama itu, ada pula Direktur Eksekutif Soegeng Sarjadi Syndicate Sukardi Rinakit, yang juga dikenal sebagai pengamat politik. Sukardi ditunjuk sebagai Komisaris BTN. Namun, dia menolak karena merasa tidak memiliki kemampuan di bidang perbankan. Dia pun lebih memilih menjadi staf khusus Menteri Sekretaris Negara bidang politik dan pers.

MEGAWATI: KALAU TIDAK MAU DISEBUT PETUGAS PARTAI, KELUAR!

Megawati: Kalau Tidak Mau Disebut Petugas Partai, Keluar!

Kompas.Com, 11 April 2015, 16:33 WIB

KOMPAS.com/INDRA AKUNTONO Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri membuka Kongres IV PDI-P di Sanur, Bali, Kamis (9/4/2015).

SANUR, KOMPAS.com — Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meminta semua kadernya yang ada di jajaran eksekutif dan legislatif untuk menjalankan tugas sesuai dengan garis perjuangan partai. Instruksi itu diberikan Megawati tanpa bisa ditawar.“Sebagai kepanjangan tangan partai, kalian adalah petugas partai. Kalau enggak mau disebut petugas partai, keluar!” kata Megawati dalam pidato penutupan Kongres IV PDI-P, di Sanur, Bali, Sabtu (11/4/2015).

Menurut Megawati, kader partai yang berkecimpung di eksekutif dan legislatif memiliki kewajiban untuk menjalankan instruksi partai.

Ia menyatakan, hal itu merujuk pada UU Partai Politik. Meski demikian, Megawati mengingatkan agar semua kebijakan yang diputuskan harus berpihak pada kepentingan rakyat.

Rakyat, kata Megawati, merupakan elemen penting yang menjadi sumber dan tujuan kerja ideologi. “Wajib dan sudah seharusnya menjalankan instruksi partai, ya begitu,” ujarnya.

ALASAN HASTO JADI SEKJEN PDI-P

Pengamat LIPI Ungkap Alasan Hasto Ditunjuk Menjadi Sekjen PDI-P

Sabtu, 11 April 2015 | 18:28 WIB
KOMPAS.com/INDRA AKUNTONO Politisi PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dan Puan Maharani bersama Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri berbicara kepada wartawan di sela-sela Kongres IV PDI-P di Bali, Kamis (9/4/2015).

JAKARTA, KOMPAS.com – Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bakti menganggap penunjukan Hasto Kristianto sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri merupakan suatu bentuk apresiasi.Menurut Ikrar, saat Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka–yang–menyebabkan batalnya pelantikan Budi sebagai Kapolri, Hasto berada di garis depan.”Dia bersedia jadi bumper, pasang badan saat kisruh PDI-P dan KPK ketika KPK menggagalkan pencalonan BG sebagai Kapolri,” ujar Ikrar di Jakarta, Sabtu (11/4/2015).

Diketahui, usai KPK menetapkan Budi sebagai tersangka, Hasto muncul dan membeberkan adanya pertemuan antara Ketua KPK nonaktif Abraham Samad dan sejumlah kader PDI-P untuk menawar posisi calon Wakil Presiden dalam Pilpres 2014.

Selain itu, Ikrar menganggap Hasto sangat loyal terhadap Megawati. “Buat saya, itu hitung-hitungan. Karena dia itu sangat loyal, makanya ditunjuk jadi Sekjen,” kata Ikrar.

Padahal, kata Ikrar, banyak pihak yang meragukan kredibilitas Hasto. Kata dia, Hasto kerap dianggap kurang piawai dalam berpolitik.

“Dari segi kapasitas dipertanyakan juga. Dari sisi kepiawan berpolitik, sisi cara pandang, disebut masih kalah dibandingkan dengan Pramono Anung dan Tjahjo Kumolo,” kata Ikrar.

“LENYAPNYA MARUARA SIRAIT DARI TINGKAT DPP, DOSA APA YANG DIPERBUAT?ar

“Lenyapnya Maruarar Sirait dari Tingkat DPP, Dosa Apa yang Diperbuat?”

Sabtu, 11 April 2015 | 19:49 WIB
Kompas.com/SABRINA ASRIL Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Ikrar Nusa Bakti.

JAKARTA, KOMPAS.com – Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bakti menilai, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengisi kepengurusan baru partainya dengan kader-kader yang kurang tepat.Megawati, kata Ikrar, justru tidak memasukkan kader-kader yang kredibel dan memiliki performa yang baik di partai dalam kepengurusan.”Misalnya, lenyapnya Maruarar Sirait dari tingkat DPP. Kalau dianggap berbuat dosa, dosa apa yang diperbuat Maruarar?” ujar Ikrar di Jakarta, Sabtu (11/4/2015).

Dalam kepengurusan periode sebelumnya, Maruarar menjadi Ketua DPP Bidang Pemuda dan Olahraga. Menurut Ikrar, kinerja Maruarar sebagai Ketua Umum Taruna Merah Putih, salah satu sayap partai, cukup memuaskan.

Bahkan, TMP berhasil memecahkan rekor MURI donor darah massal terbesar di Indonesia. “Taetpi kalau ada dosa karena pernah akan jadi Menkominfo, buat saya jangan dianggap sedosa itu. Atau kemudian ada persoalan dia dengan Puan, jangan dianggap alasan dikeluarkannya dari kepengurusan DPP,” kata dia.

Selain itu, ada sejumlah kader dalam kepengurusan yang pernah dikaitkan dengan kasus dugaan korupsi.

Rokhmin Dahuri yang menjadi Ketua Bidang Kemaritiman merupakan mantan narapidana kasus korupsi dana non bujeter sewaktu menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan.

Rokhmin pernah divonis tujuh tahun penjara, kemudian berkurang menjadi 4,5 tahun seusai mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

Ada juga nama Bambang Dwi Hartono yang menjadi Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPP PDI-P. Bambang merupakan tersangka kasus korupsi dana Jasa Pungut senilai Rp 720 juta.

Mantan Wali Kota Surabaya itu ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jatim sejak November 2013. Lalu ada juga Idham Samawi yang menjadi Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi DPP PDI-P.

Idham diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus dana hibah Persiba Bantul senilai Rp 12,5 miliar. Kemudian masuk juga Olly Dondokambey dalam kepengurusan PDI-P sebagai bendahara umum.

Nama Olly diketahui beberapa kali disebut dalam kasus Hambalang. “Kalau ada orang diperkirakan masuk dalam pusaran korupsi masih menduduki jabatan penting, itu buat saya miss-nya di situ,” kata Ikrar.

MEMBANGGAKAN: PERINGKAT BOLA INDONESIA DISALIP TIMOR LESTE

 

MEMBANGGAKAN: PERINGKAT BOLA INDONESIA DISALIP TIMOR LESTE

Oleh Salman, Presiden Golput Indonesia… Berjuang Untuk Tidak Dibodohi Politisi.

Mau Gabung? Add PIN : 5151C447  

in: Kompasiana.Com,   | 11 April 2015 | 21:54

Lama tidak menulis artikel tentang olahraga, apalagi berolahraga membuat saya lupa dengan dunia satu ini. Apalagi melihat kacaunya olahraga dalam negeri, membuat saya makin ingin menjauh saja. Paling saya lihat data statistik saja. Nah ada yang menarik secara statistik, yang membuat saya bergairah kembali meracik kombinasi tekanan tombol keyboard di laptop tua.

Peringkat FIFA merupakan suatu acuan kualitas sepak bola di satu negara. Dalam update ranking FIFA yang baru saja diperbaharui pada tanggal 9 April 2015, timnas Indonesia turun tiga peringkat ke posisi 159. Di jeda internasional bulan Maret lalu, ‘Merah Putih’ kalah 0-1 dari Kamerun dan menang 2-1 atas Myanmar dalam laga persahabatan. Namun kejutan muncul dari negara Timor Leste, negara  yang masih ‘ingusan’ ini berhasil masuk ke peringkat ke-152 setelah mengalami kenaikan sebanyak 33 peringkat sekaligus atau tujuh perinkat di atas Indonesia.

Kejutan lain, tentu saja ditoreh Belgia yang naik satu tingkat ke peringkat ketiga menggeser Kolombia. Sementara dua posisi teratas berturut-turut masih dipegang oleh Jerman dan Argentina.

Brasil naik ke peringkat kelima dan menggeser Belanda yang harus turun satu tingkat. Sementara Spanyol kembali masuk ke 10 besar dengan naik satu tempat ke urutan ke-10. Prancis dan Italia keluar dari 10 besar dengan berada di peringkat ke-11 dan 13.

Peringkat FIFA per April 2015:

1. Jerman
1. Argentina
3. Belgia
4. Kolombia
5. Brasil
6. Belanda
7. Portugal
8. Uruguay
9. Swiss
10. Spanyol
11. Prancis
12. Rumania
13. Italia
14. Inggris
15. Kosta Rika
16. Chile
17. Kroasia
18. Meksiko
19. Republik Ceko
20. Slovakia

152. Timor Leste

159. Indonesia

Objektifitas FIFA pun dipertanyakan di tanah air, terutama oleh pihak-pihak yang tidak terima peringkat Indonesia disalip oleh Timor leste. Hal ini membuat banyak pihak yang menilai jika peringkat FIFA tidak mencerminkan kekuatan sepakbola yang sesungguhnya dari sebuah negara. Dengan perhitungan yang kabarnya rumit, peringkat FIFA hanya dinilai sebagai bonus belaka karena di atas lapangan Indonesia belum pernah kalah dari Timor Leste.

Diketahui bahwa peringkat FIFA merupakan total akumulasi dari hasil pertandingan internasional dalam empat tahun terakhir. Terdapat empat komponen yang dihitung dalam penentuan poin. Komponen pertama adalah hasil pertandingan, komponen kedua adalah pentingnya pertandingan, sedangkan komponen ketiga merupakan seberapa kuat kekuatan lawan.

Tiga komponen tersebut tidak akan ada artinya jika hasil pertandingan adalah kalah. Sebuah kemenangan akan mendapat tiga poin, hasil seri dapat satu poin, sedangkan kekalahan tak akan mendapatkan poin satu pun.

Di Indonesia, harus diakui secara manajamen Pesepakbolaannya masih kacau, terutama masuknya para politisi-politisi dari partai politik yang ingin duduk jajaran PSSI untuk kepentingan yang sempit. Sulitnya menyatukan irama dan gerakan mulai dari lapangan hingga ke jajaran pengurus pusat menjadikan sepak bola Indonesia jauh dari kesan harmonis sehingga mengharapkan prestasi adalah hal yang tidak pantas didapatkan oleh  Pesepakbolaan Indonesia, karena diri sendiri saja tidak beres, bagaimana mau mengatasi lawan?

Bagi yang mau protes dengan judul di atas, saya sengaja seperti itu. Karena inilah sisa yang bisa dibanggakan : Kesedihan.

Salam Kompasiana

JOKOWI DITAMPAR JALAN MUNIR DI DEN HAAG DAN LSM

 

JOKOWI DITAMPAR JALAN MUNIR DI DEN HAAG DAN LSM

Oleh Ninoy N. Karundeng, Wakil Presiden Penyair Indonesia. Filsuf penemu konsep “I am the mother of words”, in: Kompasiana.Com, 12 April 2015 | 07:14 

 14288045701271677717

14288045701271677717

Munir kembali mencuat mengingatkan. Jauh di negeri bekas penjajah Indonesia selama 146 tahun yakni sejak tahun 1899 sampai 1945, jalur sepeda Jalan Munir diresmikan. Kini Den Haag, Nederland kembali menjadi ujung tombak penegakan HAM. Mengundang Suciwati untuk membuka kelambu penutup nama jalur sepeda Jalan Munir. Penamaan jalur sepeda itu menjadi simbol penuh tiga makna penting. Mari kita telaah kepentingan kasus Munir ini dengan hati riang gembira senang sentosa bahagia selamanya.

Makna penting pertama. Kasus dianggap Munir belum selesai. Bagi LSM semacam Kontras, kasus Munir pun mengingatkan kembali kepada Indonesia, bahwa kasus Munir dianggap belum selesai. Maka, menjadi butiran emas penamaan jalan jalur sepeda itu bagi pegiat HAM. Kontras secara bombastis menyatakan bahwa penamaan jalan Munir akan memaksa Presiden Jokowi untuk mengganti Kapolri, Jaksa Agung, dan MenhukHAM. Ocehan Hamid itu memang khas LSM yakni begitu ada berita, berita itu dibesar-besarkan melebihi nilanya. Gunanya? Untuk menyusun kliping guna menjadi alat meminta sumbangan di luar negeri.

Maka kabar apapun sekecil apa pun akan dijadikan berita besar. Nah, penamaan jalan Munir pun di-blow-up oleh Hamid dan kawan-kawan di LSM untuk menyusun kliping. Ada warta. Penamaan jalan Munir sesungguhnya mengabarkan dua warta sekaligus.

Dua kabar datang dari Den Haag. Kabar pertama bahagia. Munir dijadikan nama jalan di Den Haag. Itu bagi LSM dan kawan-kawan. Kabar kedua duka. Ternyata bukan jalan yang dimaksudkan namun hanya jalur sepeda. Munir hanya dijadikan nama jalur sepeda. Mobil tidak bisa melewati. Jaraknya pun hanya lima ratus meter. Nama Munir pun tidak disandingkan di daerah dengan nama-nama jalan terkenal seperti Dag Hammarskjold, Albert Schweitzer, Salvador Allende dan Mahatma Gandhi.

Namun, gempita jalur sepeda itu gempar di Indonesia, khususnya kalangan pegiat HAM dan LSM. Seolah ada berita besar. Bahkan penamaan jalur sepeda itu dianggap sebagai peringatan bagi Presiden Jokowi untuk mengusut kasus Munir.

Makna penting kedua. Kasus Munir telah selesai. Bukti bahwa kasus Muir telah selesai adalah Pollycarpus telah dihukum penjara 20 tahun karena disangka membunuh Munir. Fakta korting hukuman menjadi 15 tahun disebabkan adanya bukti baru dalam kasus sumir itu.

Bagi negara, makanya selama 10 tahun SBY berkuasa, kasus Munir juga tidak dipermasalahkan. Penyebabnya adalah kasus itu telah selesai puluhan tahun lalu. Namun,kalangan pegiat HAM selalu menyebut belum selesai. Dan itu selalu menjadi jualan politik LSM seperti yang terjadi dengan penamaan jalur sepeda di Den Haag. LSM menginginkan pesuruh pembunuhan terhadap Munir ditangkap. Padahal yang dianggap sebagai pembunuhnya telah jelas yakni Pollycarpus telah dihukum dan bahkan telah bebas.

Makna penting ketiga. Kasus Munir mengingatkan bahwa Presiden Jokowi harus memerhatikan berbagai kasus HAM yang belum selesai. Mereka seperti kasus-kasus Ahmadiyah, Syi’ah, Haur Koneng, Mesuji, kerukunan hidup beragama, dll. yang lebih jelas dan memberikan manfaat daripada mengungkit kasus Munir yang telah selesai.

Presiden Jokowi pun tak perlu bertindak apapun dan terpengaruh oleh berita ditetapkannya Munir sebagai nama jalur sepeda di Den Haag. Jalur sepeda Munir itu hanya menjadi penghubung ke area dengan jalanan bener – bukan jalur sepeda seperti nama jalur sepeda Munir – yakni Dag Hammarskjold, Albert Schweitzer, Salvador Allende dan Mahatma Gandhi. Nama Munir hanya menghiasi jalur sepeda bukan jalan untuk mobil dan bukan jalan utama.

Jadi, penamaan jalur sepeda yang dibesar-besarkan oleh LSM itu tidak perlu ditanggapi dengan kebakaran jenggot. Hal itu jelas. Karena (1) kasus Munir telah selesai. Namun bagi LSM semacam Kontras, berita apapun dianggap penting untuk (2) mengumpulkan kliping sebagai alat meminta sumbangan duit ke luar negeri dengan menjual berita koran baik online maupun offline dan juga TV. Lalu bagi Presiden Jokowi (3) untuk mengingatkan penyelesaian kasus lain selain Munir yang telah selesai seperti kerukunan hidup beragama, Syia’h Sampang dll. Presiden Jokowi tak perlu repot-repot mencari-cari yang perlu dipersalahkan dalam kasus Munir karena Pollycarpus telah dihukum.

Salam bahagia ala saya.

PRESIDEN RI, BENARKAH HANYA PETUGAS PARTAI?

 

PRESIDEN RI, BENARKAH HANYA PETUGAS PARTAI?

Oleh Aldy M. Aripin, in: Kompasiana.Com | 12 April 2015 | 03:38

14287846051345949650

 

 

 

 

 

 

 

Megawati Soekarnoputri – Ketua PDIP | Kompas.com – Indra Akuntono

 

Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dalam pidato penutupan Kongres IV PDIP di Sanur Bali menegaskan bahwa seluruh kader PDIP, baik yang berada di legislatif maupun yudikatif adalah petugas partai dan memiliki kewajiban untuk menjalankan instruksi partai.

“Sebagai kepanjangan tangan partai, kalian adalah petugas partai. Kalau enggak mau disebut petugas partai, keluar!” katanya. Namun demikian Megawati mengingatkan agar kebijakan yang diputuskan harus memihak kepada kepentingan rakyat. (Kompas.com, 11/4/2015)

Adakah isi pidato ini menohok langsung sang Presiden?

Sebagai kader PDIP, mau tidak mau, suka atau tidak, isi pidato Ibu Megawati tetap saja mengarah ke Presiden.  Tapi, apakah seorang Presiden adalah petugas partai?  Menganggap presiden sebagai petugas partai sama saja dengan tidak menganggap rakyat yang telah memilih Jokowi sebagai presiden.  Pernyataan Megawati telah secara sengaja merendahkan lembaga kepresidenan.

Pencalonan Jokowi memang melalui PDIP, tetapi bukan dengan serta merta menjadikan partai berhak mengatur semua tindak tanduk Presiden.  Presiden bukan hanya mewakili partai, tetapi merupakan representasi suara rakyat.  Yang memilih Jokowi bukan hanya kader-kader dan simpatisan PDIP, pemilih Jokowi bahkan berasal dari orang-orang yang mungkin sama sekali tidak tahu dan tidak mengerti politik.  Tidak paham lika-liku partai politik yang penuh tipu muslihat. Bahkan mungkin orang-orang yang anti PDIP.

Menganggap Jokowi sebagai petugas partai, apa bedanya dengan menganggap Presiden sebagai petugas partai.  Seharusnya, sebagai seorang ketua umum PDIP dan Mantan Presiden RI, Megawati tidak mengeluarkan statemen yang merendahkan kedudukan seorang presiden.  Kedudukan Jokowi sebagai Presiden, tidaklah sebanding dengan kedudukannya sebagai petugas partai.

Bagaimana seorang Presiden dapat melaksanakan pemerintahan sesuai dengan konstitusi, jika seorang ketua partai, hanya karena presiden kader partai, lantas turut serta mengatur dan mendikte keputusan presiden?

Tidak dipungkiri dan disinyalir kuat, Presiden Jokowi pernah menolak dengan cara halus keinginan PDIP, salah satunya pencalonan Kapolri.  Mungkinkah ini yang membuat sang ketua kembali menegaskan, bahwa semua kader partai adalah petugas partai tanpa perduli kedudukan kader di pemerintahan? Entahlah….hanya sang Ketua yang bisa menjawab dengan pasti.

Sebagai masyarakat awam, saya menilai yang dilakukan Megawati hanya bentuk kekesalan yang tidak perlu diumbar.  Memaksakan sesuatu yang tidak pada tempatnya, seharusnya bukan lagi menjadi “permainan” seorang Ketua PDIP.  Masih banyak hal mendesak lainnya dan perlu tingkat keseriusan yang lebih tinggi dari pada meminta semua kader menjadi petugas partai.  Jika benar Jokowi mblalelo dan keluar dari PDIP, apakah tidak menjadi penyesalan?  Untungnya, Jokowi menanggapi positip pidato tersebut dan menilainya bagus.  Dengan demikian, sementara konflik bisa terselesaikan, tapi sampai kapan?

Jika keinginan partai bertentangan dengan keinginan rakyat (dan ini pernah terjadi), apakah sekarang Jokowi akan mengikuti keinginan partai atau keinginan rakyat? Mari sama-sama kita tunggu, berdo’a dan berharaplah Presiden tetap membela rakyatnya, bukan membela partainya.[]

MEGAWATI DAN PUAN MENANTANG JOKOWI

 

MEGAWATI DAN PUAN MENANTANG JOKOWI!

Oleh Daniel H.T. , in kompasiana.com, 12 April 2015 | 10:59

 

14288108611404062543

14288108611404062543

Puan dan Mega (Republika.co.id)

 

Pidato blunder Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menyatakan semua kader PDIP di legislatif, maupun di eksekutif adalah petugas partai, dan jika tidak mau disebut petugas partai, silakan keluar, saat ini menjadi salah satu pembicaraan paling hangat di dunia maya.

Meskipun pernyataannya itu disampaikan secara umum kepada “semua kader PDIP”, tetapi siapapun dengan mudah bisa menebak kepada siapa sebenarnya sasaran tembak Megawati itu ditujukan. Kepada siapa lagi, kalau bukan kepada Jokowi, kadernya yang sekarang menjadi Presiden RI. Apa latar belakangnya? Sudah saya coba analisis di artikel saya sebelumnya, silakan klik di sini, jika ingin membacanya.

Sebelum Megawati menyampaikan pidatonya tentang kader PDIP yang petugas partai ini  (terutama, pasti dalam konteks ini adalah Jokowi), anaknya sendiri, Puan Maharani juga pernah menyatakan hal yang sama. Ia bahkan pada kesempatan itu secara tersirat dengan beraninya menyatakan silakan saja Jokowi keluar dari PDIP, jika memang menghendakinya demikian, karena itu adalah hak semua warganegara. Hal itu disampaikan Puan merespon komunitas rakyat yang menyerukan Jokowi keluar saja dari PDIP, dan membentuk partai baru, jika PDIP masih terus berupaya mendiktenya.

Padahal status Puan saat ini adalah menterinya Jokowi, bawahannya Jokowi. Tetapi, seperti yang saya pernah sebutkan di artikel saya sebelumnya, di antaranya yang berjudul  Puan Semakin Berani terhadap Jokowi Puan tidak menganggap dia adalah bawahan Jokowi. Ia masih menganggap justru Jokowi adalah bawahannya, karena Jokowi adalah petugas partainya, dan Jokowi tidak punya jabatan apapun di PDIP, sedangkan ia adalah salah satu petinggi PDIP, bahkan anak dari “pemilik” PDIP.

Puan, seperti Ibunya, tidak menghargai Jokowi sebagai Presiden RI, mereka berdua masih menganggap Jokowi adalah bawahan mereka, petugas partainya. Jadi, seolah-olah mereka menghendaki mereka berdualah yang mengendalikan negeri ini, bukan Jokowi. Jokowi hanya sebagai bonekanya mereka, yang melaksanakan tugas-tugas kepresidenannya sesuai dengan arahan mereka atas nama PDIP.

Saya sekarang menduga, tempo hari, di Pilpres 2014, saat Mega akhirnya merelakan Jokowi yang dimajukan sebagai calon presiden dari PDIP, Mega tidak tulus hatinya. Sebab sebelumnya, ia masih menunjukkan hasratnya untuk maju lagi sebagai calon presiden. Tetapi Mega akhirnya harus memilih realistis dengan melihat fenomena Jokowi pada saat itu, yang dari berbagai hasil survei pilpres menunjukkan selalu unggul dengan persentasi yang sangat besar, melebihi siapa pun, termasuk dia sendiri.

Mega pun memutuskan tidak mencalonkan dirinya sendiri, digantikan oleh Jokowi. Dengan harapan jika Jokowi yang menang, terpilih sebagai presiden, maka ia bersama PDIP akan mengendalikan Jokowi sebagai petugas partai dalam menentukan kebijakan dan jalannya pemerintahan. Akhirnya, memang Jokowi-lah yang menjadi Presiden, dan bukankah sekarang ini hal itu sudah terjadi, dan semakin terbukti dengan pidato Megawati tersebut?

Megawati sudah secara tegas dan jelas menyatakan Jokowi adalah petugas PDIP, yang wajib menjalankan garis kebijakan yang ditetapkan partai dalam nenjalankan pemerintahannya sebagai Presiden. Mega sudah menegaskan PDIP harus ikut menentukan garis kebijakan pemerintahan dari petugas partainya yang kini menjadi Presiden RI.

Pernyataan Megawati dan Puan ini bertentangan dengan prinsip dan janji yang jauh-jauh hari sudah pernah diucapkan Jokowi berkali-kali, yaitu saat masa kampanye Pilpres 2014 yang lalu. Antara lain, pada 25 Mei 2014, saat dia berkampanye  di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Pada kesempatan itu Jokowi menegaskan bahwa sampai saat itu ia memang petugas partai, tetapi jika sudah terpilih menjadi presiden ia bukan lagi petugas partai. “Saya ‘kan memang petugas partai. Di PDIP itu memang ada istilahnya ‘petugas partai’,” ujar Jokowi  ketika itu.

Kemudian Jokowi menegaskan: “Tapi kalau saya sudah menjadi wali kota, gubernur, bahkan nanti pas jadi presiden, ya, partai ndak ikut-ikutlah!” (Kompas.com).

Jokowi mengatakan, partainya (PDIP) hanya berpesan kepadanya untuk menjalankan tugas sebaik-baiknya sebagai wali kota, gubernur, atau presiden. Yang penting, Jokowi diminta menjalankan ideologi partai.

“Partai cuma minta menjalankan tiga hal. Berdaulat dalam politik, berdikari dalam hal ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan,” lanjutnya.

Selama dia menjabat sebagai wali kota serta gubernur, Jokowi pun mengaku tidak pernah dititipkan apa-apa oleh petinggi partai politik. Bahkan, petinggi partai menegaskan kepada Jokowi bahwa pemegang kekuasan sebenarnya adalah rakyat, bukan partai politik.

Jokowi menegaskan hal tersebut, karena sejak waktu itu. beberapa pihak sudah pernah mengatakan bahwa jika Jokowi menjadi presiden, maka PDIP, terutama ketua umum Megawati Soekarnoputri akan mendiktenya dalam hal pemerintahan.

Sekarang, ternyata apa yang dikatakan  beberapa pihak itu terbukti benar.

Dengan Megawati dan Puan menyatakan hal yang sebaliknya dengan prinsip dan komitmen yang pernah diucapkan sendiri Jokowi itu, sama saja dengan mereka juga menantang Jokowi: apakah berani melawan pernyataan mereka itu, ataukah tidak.

Jika berani, maka berarti untuk selanjutnya, mulai dari sekarang,  Jokowi tidak mau didikte PDIP/Mega lagi, ia menyatakan bukan petugas partai, tetapi petugas rakyat – dengan konsekuensi “keluar dari partai!”, jika tidak berani, maka berarti Jokowi mengkhianati komitmennya itu sendiri. Sama dengan PDIP, ia ikut membohongi juga para pendukungnya.

Kita yang dulu mendukung PDIP, ternyata telah dibohongi partai ini, sekarang tinggal Jokowi. Apakah ia juga akan membohongi kita semua, para pendukungnya?

Cara untuk menjawabnya: Sekarang juga, Jokowi harus menunjukkan konsistensi atas komitmennya tersebut di atas. Apakah sekarang ia merasa sebagai petugas partai, ataukah petugas rakyat? Apakah pemegang kekuasaan tertinggi itu adalah rakyat, atau PDIP? Tidak mungkin dua-duanya. Jokowi memilih mana? Saat ia menjawabnya dalam wujud nyatanya, saat itu juga kita juga bisa menilai apakah Jokowi ini tipikal sosok yang bersih dari korupsi, dan tidak takut kehilangan jabatannya, ataukah bersih, tetapi takut kehilangan jabatannya? *****

Artikel terkait:

Jadi, Jokowi Mau Dikeluarkan dari PDIP, Karena Menjadi Petugas Rakyat?

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 63 other followers