INDONESIA TOLAK TAWARAN TUKAR NAPI DENGAN AUSTRALIA

Indonesia tolak tawaran tukar napi dengan Australia
ANTARANEWS.COM, Kamis, 5 Maret 2015 18:19 WIB
Pewarta: Bayu Prasetyo

Jakarta (ANTARA News) – Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla (JK) mengatakan Indonesia tidak mempunyai sistem hukum menukar tahanan yang telah divonis hukuman mati.

“Kita tidak punya sistem hukum seperti itu. Tidak punya sistem hukum tukar menukar tahanan,” kata Wapres JK kepada media di Kantor Wapres, Jakarta pada Kamis sore.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop pada Selasa (3/3) telah menghubungi Menlu Indonesia Retno LP Marsudi dan dikabarkan Julie menawarkan pertukaran tahanan terhadap dua terpidana mati duo “Bali Nine”; Myuran Sukumaran dan Andrew Chan.

Namun Menteri Retno menyampaikan bahwa pertukaran tahanan tidak dikenal dalam aturan hukum dan Undang-Undang di Indonesia, sehingga tawaran tersebut tidak dapat diwujudkan.

JK menegaskan bahwa Indonesia tidak dapat melakukan pertukaran tahanan dengan Australia.

“Bukan soal tolak. Indonesia tidak punya sistem hukum tukar menukar tahanan,” kata JK.

Wapres juga menjelaskan kedatangan Duta Besar Uni-Eropa untuk Indonesia dan ASEAN Olof Skoog ke Kantor Wapres bukan untuk membahas isu hukuman mati.

Kementerian Luar Negeri Indonesia telah menyampaikan kepada Australia mengenai tidak ada hukum di Indonesia yang melegalkan pertukaran tahanan.

Menlu Retno mengatakan tawaran Australia dipahami sebagai bagian dari upaya perlindungan bagi warganya.

Indonesia telah memindahkan duo Bali Nine dari Lapas Kerobokan Bali ke Lapas Nusakambangan, Jawa Tengah pada Selasa (3/3).
Komentar “‘Sunny’ ambon@tele2. in:se [nasional-list]” <nasional-list@yahoogroups.com>, Thursday, 5 March 2015, 21:28:

“Pada zaman presiden Soekarno pernah melakukan pertukaran tawanan, yaitu warganegara USA bernama Allan Laurence Pope, pilot B-26 dengan pesawat Hercules. Pope atas nama Permesta beberapa kali membom Ambon, kalau tak salah juga Banjarmasin pernah dibom. Pesawatnya ditembak jatuh di sebelah utara Ambon pada tahun 1958. Jadi Jusuf Kalla seperti biasa sering membual.”

AHOK: FRAKSI JANGAN CABUT HAK ANGKET DONG!

AHOK: FRAKSI JANGAN CABUT HAK ANGKET DONG!

Ahok: Fraksi Jangan Cabut Hak Angket Dong!

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok memperlihatkan dokumen setibanya di Gedung KPK, Jakarta, 27 Februari 2015. Kedatangan Ahok untuk menyerahkan sejumlah dokumen sebagai barang bukti usulan anggaran APBD DKI senilai Rp 12,1 triliun. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok meminta fraksi-fraksi partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta tak mencabut hak angket yang mereka gunakan.

Alasannya, penggunaan hak angket bertujuan agar Pemerintah DKI dan Dewan mendapatkan penjelasan gamblang mengenai proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

“Kami harap hak angket ini jangan dicabut supaya jadi jelas siapa yang menciptakan anggaran siluman,” kata Ahok di Kementerian Dalam Negeri, Rabu, 4 Maret 2015.

Dewan memutuskan untuk menggunakan hak angket kepada Ahok pada rapat paripurna yang digelar pekan lalu. Hak angket muncul akibat kisruh APBD yang belum selesai hingga saat ini. Di dalam rapat, semua fraksi menyatakan persetujuan atas penggunaan hak tersebut.

Namun belakangan Fraksi Partai NasDem dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mencabut hak tersebut.

Ahok menuturkan, Dewan menyusun APBD versi mereka sendiri dan memasukkan proyek-proyek fiktif yang nilainya mencapai Rp 12,1 triliun.

Menurut Ahok, aksi ini muncul karena Pemerintah DKI menerapkan sistem e-budgeting dan menolak pengajuan program melalui pokok pikiran anggota Dewan.

Selain itu, Ahok mengungkapkan program titipan Dewan melalui pokok pikiran sudah mencelakakan banyak pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ahok berujar pegawai negeri sipil yang melaksanakan proyek titipan Dewan sering kali terjerat kasus korupsi dan dijadikan tersangka.

Sedangkan anggota Dewan, selalu berhasil lolos dari jerat korupsi. “E-budgeting harus berjalan supaya PNS tak menjadi korban lagi,” kata Ahok.

LINDA HAIRANI

BEGINIKAH CARA DEWAN MELUMPUHKAN AHOK?

BEGINIKAH CARA DEWAN MELUMPUHKAN AHOK?

Beginikah Cara Dewan Melumpuhkan Ahok?

Gubernur DKI Basuki T. Purnama (Ahok) mendengarkan seorang aktivis yang tergabung dalam Pijar Indonesia saat membacakan petisi dukungan mereka kepada Ahok di Balai Kota Jakarta, 3 Maret 2015. TEMPO/M IQBAL ICHSAN

TEMPO.CO, Jakarta - Perseteruan yang berlarut-larut antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI terkait dengan APBD Jakarta 2015 mulai mengganggu jalannya roda pemerintahan daerah Jakarta.

Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia DKI Jakarta Ari Fahrial Syam mengeluh bahwa pertikaian itu membuat turun terlambat turun.

“Terlambatnya APBD 2015 membuat tunjangan pegawai pemda dan berbagai proyek pembangunan, khususnya bidang kesehatan, menjadi tertunda,” kata Ari pada Selasa, 3 Maret 2015.

Apakah ini tanda-tanda Ahok sedang dilumpuhkan? Setidaknya ada tiga hal yang akan terjadi bila kisruh ini berlanjut.

Tinggal Anggaran Rutin

Karena APBD belum disahkan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk sementara hanya bisa mencairkan anggaran yang bersifat wajib.

Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Reydonnyzar Moenek menyatakan jenis belanja wajib dan mengikat yang mungkin dilakukan Pemprov DKI adalah gaji pegawai serta biaya untuk air, listrik, gas, dan lainnya bagi pelayanan publik.

“Selain itu, tidak diizinkan mempergunakan anggaran,” ujar Reydonnyzar.

Pelaksanaan Program Andalan Ahok Terhenti

Akibatnya pula adalah terhentinya pelaksanaan program-program unggulan Jakarta, seperti penanggulangan banjir, Kartu Jakarta Pintar, dan pemberian tunjangan kinerja daerah. Direktur Centre for Budget Analysis Uchok Sky Khadafi menuturkan pelaksanaan program-program tersebut akan terhenti karena kurangnya anggaran untuk merealisasikannya.

Hal di atas juga berdampak pada terancam terhentinya proyek nasional di Jakarta, seperti mass rapid transit (MRT).

Kriminalisasi terhadap Ahok

Ahok semakin disudutkan dengan rencana Dewan melaporkannya ke polisi. Dewan menilai Ahok telah menghina lembaga dan anggota DPRD.

NUR ALFIYAH | ANTARA

AHOK PERINTAHKAN KEPALA DINAS ‘NYANYI’ SOAL BEGAL ANGGARAN

AHOK PERINTAHKAN KEPALA DINAS ‘NYANYI’ SOAL BEGAL ANGGARAN

Ahok Perintahkan Kepala Dinas 'Nyanyi' Soal Begal Anggaran

Gubernur DKI Basuki T. Purnama (Ahok) mendengarkan seorang aktivis yang tergabung dalam Pijar Indonesia saat membacakan petisi dukungan mereka kepada Ahok di Balai Kota Jakarta, 3 Maret 2015. TEMPO/M IQBAL ICHSAN

TEMPO.CO, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengaku tak khawatir dengan langkah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta yang sudah menunjuk kuasa hukum dalam kisruh APBD.

Ahok berujar pemerintah DKI juga punya bukti kuat untuk melaporkan para anggota Dewan mengenai kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa anggaran siluman. “Para satuan kerja perangkat daerah harus ‘bernyanyi’ nanti,” kata Ahok di Balai Kota, Rabu, 4 Maret 2015.

Dewan melalui tim angket secara resmi menunjuk Razman Arif Nasution sebagai kuasa hukumnya. Razman merupakan salah satu kuasa hukum dari Komisaris Jenderal Budi Gunawan saat memenangi sidang praperadilan gugatan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Razman juga tercatat sebagai kuasa hukum dari bekas Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono yang terjerat kasus korupsi.

Setelah menunjuk kuasa hukum, tim angket akan melaporkan Ahok ke Badan Reserse Kriminal Polri lantaran diduga menyuap anggota Dewan agar meloloskan program kegiatan tanpa melalui pembahasan.

Padahal, menurut Ahok, Dewan justru memotong banyak mata anggaran sebesar 10-15 persen dan diubah menjadi proyek fiktif.

Selain itu, Ahok berujar, para satuan kerja perangkat daerah siap bersaksi mengenai proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Tak hanya itu, ia melanjutkan, anggota Dewan juga menekan para satuan kerja perangkat daerah agar menyisipkan pokok pikiran mereka ke dalam APBD. “Titipan pokok pikiran sudah terjadi sejak dulu,” kata Ahok.

Ahok bertutur kemenangan Razman Arif dalam kasus gugatan praperadilan Budi Gunawan tak menjadi jaminan kemenangan anggota Dewan. Ia mengatakan dukungan bukti dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mampu mengungkap anggaran siluman tersebut. “Kalau soal korupsi, dia tak menang. Buktinya kasus Pristono,” kata Ahok.

LINDA HAIRANI

SOAL BEGAL ANGGARAN, PETISI DUKUNGAN AHOK CAPAI 47 RIBU

SOAL BEGAL ANGGARAN, PETISI DUKUNGAN AHOK CAPAI 47 RIBU

Soal Begal Anggaran, Petisi Dukungan Ahok Capai 47 Ribu

Koalisi masyarakat penolak korupsi menyerahkan petisi dukungan ke Gubernur Jakarta Ahok di Balai Kota, Senin malam 2 Maret 2015. (TEMPO/Sunudyantoro)

TEMPO.CO, Jakarta – Kisruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015 antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengundang gerakan dukungan bagi Ahok.

Petisi dukungan terhadap Ahok yang terdapat di halaman Change.org saat ini telah mencapai 47.649 pendukung. Petisi yang digagas oleh Yanto Huang dari Jakarta Barat itu hanya perlu 2.351 dukungan lagi agar tembus 50 ribu.

Dalam petisi yang berjudul “Rakyat Jakarta Mencabut Mandat DPRD dan Bubarkan DPRD”, para pendukung Ahok menyatakan pencabutan mandat anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Mereka, pendukung petisi, menganggap anggota Dewan tak mendukung pemberantasan korupsi. “Mereka, anggota Dewan, justru menjadi biang korupsi,” kata mereka seperti dilansir dari halaman Change.org, Rabu, 4 Maret 2015.

Pendukung Ahok juga menolak mantan koruptor menjadi pejabat rakyat, apalagi sekelas Wakil Ketua DPRD. Mereka mendukung Ahok menerapkan sistem e-budgeting serta menolak kompromi permainan anggaran dengan legislator.

Melalui petisi tersebut, pendukung Ahok juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan Agung untuk segera melakukan investigasi mengenai permainan anggaran dan kegiatan siluman. Program-program fiktif di APBD itu diduga terjadi sejak 2012 hingga APBD 2015.

“Kami meminta Presiden Joko Widodo segera ambil tindakan masif memberantas korupsi, terutama di kalangan partai politik dan DPRD,” ucap mereka.

Para pendukung Ahok juga meminta Presiden Jokowi menerbitkan peraturan pengganti undang-undang serta memberikan kewenangan pada gubernur untuk membubarkan DPRD dan mengadakan pemilu ulang jika terjadi kebuntuan.

Bahkan, karena sudah tak percaya terhadap anggota Dewan, pendukung petisi tersebut juga meminta Mahkamah Konstitusi untuk membubarkan DPRD

“Kami rindu Indonesia bebas dari tikus-tikus koruptor dan partai-partai yang hanya mementingkan kepentingan mereka, tidak mementingkan kepentingan rakyat, khususnya rakyat Jakarta,” kata mereka.

Dalam halaman petisi tersebut terdapat gambar wajah Ahok dengan tulisan “Bukan hanya rakyat Jakarta, tapi rakyat Indonesia mendukung Ahok. Anda, Ahok, tidak sendiri. Save Ahok”.

GANGSAR PARIKESIT

SERANGAN BARU AHOK: UNGGAH NASKAH RAPBD VERSI DPRD

SERANGAN BARU AHOK: UNGGAH NASKAH RAPBD VERSI DPRD


Serangan Baru Ahok: Unggah Naskah RAPBD Versi DPRD
Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Tempo/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyerahkan sepenuhnya pada masyarakat untuk menilai dua versi anggaran yang beredar. Dua versi dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan Daerah (RAPBD) itu kini diunggah di situs pribadinya, Ahok.org, Selasa, 3 Maret 2015.

Dua versi anggaran itu adalah anggaran milik Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dan anggaran versi DPRD. Dalam laman Ahok kategori APBD tersebut terdapat dua versi RAPBD dengan judul “PEMPROV DKI JAKARTA 2015″ dan “DPRD DKI JAKARTA 2015″ yang masing-masih memiliki dua link untuk diunduh.

Kedua versi tersebut memiliki format berkas yang terkompresi (zip) di mana versi Pemprov berukuran 34,5 megabita, sedangkan versi DPRD berukuran 3,6 megabita. Perbedaan lainnya, file pemprov menggunakan format PDF, sementara file DPRD menggunakan format Excel.

Ahok tidak hanya mengunggah dua versi RAPBD itu ke situs pribadinya Ahok.org. Juga ke situs resmi Pemprov DKI: Jakarta.go.id. Di dua situs itu, dua versi anggaran bisa diunduh. “Biar masyarakat yang menilai, bagaimana postur anggaran duit rakyat,” kata Ahok menjelaskan kepada Tempo, Selasa, 3 Maret 2015

Tim Angket DPRD memang kebakaran jenggot karena Ahok membeberkan anggaran siluman sebesar Rp 12,1 triliun yang disisipkan dalam APBD 2015 melalui usulan sebanyak 48.000 kegiatan. Upaya penyusupan anggaran oleh oknum Dewan ini tetap dilakukan kendati telah menerapkan sistem elektronik (e-budgeting).

Ahok telah meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menyelidiki penggelembungan dana itu. Gubernur Ahok juga melaporkan dugaan korupsi ini ke KPK dan memberikan dokumen ke Kementerian Dalam Negeri.

WDA

DIAWASI AHOK, RATUSAN CAMAT DAN LURAH PELOTOTI APBD

DIAWASI AHOK, RATUSAN CAMAT DAN LURAH PELOTOTI APBD

Diawasi Ahok, Ratusan Camat dan Lurah Pelototi APBD

 Gubernur DKI Basuki T. Purnama (Ahok) menemui warga yang tergabung dalam Pijar Indonesia saat mendatanginya di Balai Kota Jakarta, 3 Maret 2015. Para Aktivis tersebut menggelar aksi `Save Ahok`. TEMPO/M IQBAL ICHSAN

TEMPO.CO, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menggelar pemungutan suara bagi wali kota, camat, dan lurah mengenai format penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang mereka setujui. Para pemimpin wilayah tersebut, kata dia, harus memilih APBD yang sesuai dengan anggaran yang mereka usulkan. “Ini angket versi Ahok,” katanya di Balai Kota, Rabu, 4 Maret 2015.

Ahok mengumpulkan mereka di Balai Kota untuk memberikan pengarahan tentang penyusunan APBD. Menurut dia, cara ini membuatnya bisa memetakan program dana siluman lainnya. Sebab, tak menutup kemungkinan program dana siluman juga disisipkan dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Ahok pun meminta camat dan lurah menyisir anggaran-anggaran yang pernah diusulkan oleh unit kerja perangkat daerah. “Tak ada lagi anggaran siluman, saya adu saja antara SKPD dan para camat dan lurah,” ujarnya.

Ahok meminta mereka mengamati program-program yang ada pada kedua anggaran. Pantauan Tempo, semua peserta pengarahan kemudian sibuk meneliti seluruh mata anggaran yang ada pada kedua APBD. Sebagian justru beranjak dari kursinya dan mencari tempat yang lebih luas untuk menyandingkan kedua anggaran.

Beberapa peserta pengarahan kemudian duduk di lantai panggung di sebelah podium tempat Ahok berdiri dan membentuk kelompok. Sambil memegang pulpen, mereka sibuk mengamati kedua anggaran secara bolak-balik dan menandai program yang tak pernah diusulkan.

LINDA HAIRANI

TJAHJO KUMOLO DUKUNG AHOK TERAPKAN E-BUDGETING

TJAHJO KUMOLO DUKUNG AHOK TERAPKAN E-BUDGETING

 Tjahjo Kumolo Dukung Ahok Terapkan E-Budgeting
 Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, beri keterangan pers terkait kebijakan dan agenda prioritas Kemendagri, di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, 6 Januari 2015. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan mendukung penggunaan e-budgeting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015 yang diajukan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama.

“Pegangan Kemendagri adalah pengajuan hasil pembahasan anggaran di paripurna dengan menggunakan e-budgeting,” kata Tjahjo di kantornya, Rabu, 4 Maret 2015.

Menurut dia, sistem tersebut dapat menghemat anggaran karena semua mata anggaran disusun hingga harga satuannya. Dengan begitu, alokasi anggaran yang direncanakan secara detail sejak awal tidak akan menjadi sisa lebih penggunaan anggaran yang tidak terpakai.

Tjahjo menambahkan, penyusunan anggaran secara elektronik yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tak bermasalah. Kesimpulan ini dihasilkan setelah APBD 2015 DKI Jakarta dievaluasi Direktorat Jenderal Keuangan Kementerian Dalam Negeri. Selama proses evaluasi, Tjahjo mengaku sudah meminta keterangan dari Pemerintah Provinsi DKI dan DPRD. Sebab, seusai rapat paripurna, kedua instansi mengirimkan APBD versi masing-masing.

Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Reydonnyzar Moenek mengatakan hanya kepala daerah yang berwenang menyerahkan Peraturan Daerah tentang APBD DKI Jakarta yang sudah disahkan untuk dievaluasi Kementerian. Menurut dia, ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 110. “Hal itu sudah bukan diskusi lagi,” katanya.

Kementerian akan menggelar pertemuan yang sama pada Kamis, 5 Maret 2015. Pertemuan kali ini akan dihadiri Pemerintah Provinsi DKI dan DPRD secara bersamaan untuk meluruskan perbedaan pendapat.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengapresiasi keputusan Kementerian Dalam Negeri tersebut. “Pemerintah DKI tak akan berkompromi lagi soal penerapan e-budgeting,” ujarnya.

LINDA HAIRANI

ANGKET DPRD: MENGAPA AHOK DIBANJIRI DUKUNGAN PUBLIK?

ANGKET DPRD: MENGAPA AHOK DIBANJIRI DUKUNGAN PUBLIK?

Angket DPRD: Mengapa Ahok Dibanjiri Dukungan Publik?

Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Pijar Indonesia, membentangkan poster `Save Ahok`, sebagai bentuk dukungannya kepada Gubernur DKI Basuki T. Purnama di Balai Kota Jakarta, 3 Maret 2015. TEMPO/M IQBAL ICHSAN

TEMPO.CO, Jakarta – Pengamat komunikasi politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Gun Gun Heryanto, mengatakan aksi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok membongkar dana siluman dalam APBD DKI Jakarta 2015 telah mendapat simpati dan dukungan dari masyarakat.

Dukungan dari masyarakat itu bisa terlihat dari banyaknya warga yang mendukung petisi untuk Ahok. Mengapa masyarakat mendukung? Menurut Gun Gun, selama ini, persoalan anggaran, seperti mekanisme penganggaran dan pengalokasiannya, biasanya elitis, dan publik tak bisa mengaksesnya.

“Masyarakat yang bertanya-tanya seputar anggaran merasa terwakilkan dengan keterbukaan yang dilakukan Ahok,” katanya saat dihubungi Tempo, Rabu, 4 Maret 2015.

Menurut Gun Gun, semua partai politik yang mendukung kekisruhan APBD malah akan menanggung persepsi buruk dari masyarakat. Menurut dia, keterbukaan yang dilakukan Ahok menyebabkan beberapa orang tak suka, yang kemudian melakukan manuver. “Yang berbahaya ialah manuver ini mengakibatkan APBD tersandera,” ucapnya.

Di tengah kisruh yang terjadi antara Ahok dan DPRD DKI Jakarta, puluhan ribu netizen atau warga dunia maya berada di belakang Ahok untuk memberi dukungan. Besarnya dukungan bagi mantan Bupati Belitung Timur itu terlihat dari munculnya aktivisme publik di media sosial. Di Twitter, muncul tagar #SaveAhok.

Petisi dukungan terhadap Ahok yang terdapat di halaman Change.org saat ini telah mencapai 47.649 dukungan. Petisi yang digagas oleh Yanto Huang dari Jakarta Barat itu hanya perlu 2.351 dukungan lagi agar tembus 50.000.

GANGSAR PARIKESIT

AHOK: ANGGOTA DPRD KAYAKNYA PANIK SAYA UNGKIT UPS

AHOK: ANGGOTA DPRD KAYAKNYA PANIK SAYA UNGKIT UPS

Ahok: Anggota DPRD kayaknya Panik Saya Ungkit UPS

Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok beri selamat kepada Wakil Ketua DPRD terpilih Lulung Lunggana di Jakarta, 26 September 2014. TEMPO/Dasril Roszandi

TEMPO.CO, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengungkapkan kericuhan di ruang mediasi kantor Kementerian Dalam Negeri antara Pemerintah Provinsi DKI dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI. Ini terjadi karena Ahok meminta Wali Kota Jakarta Barat Anas Effendi menjelaskan dugaan penyelewengan dana.”Saya ingin jajaran SKPD menyampaikan hal yang sebenarnya,” kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Kamis, 5 Maret 2015.

Termasuk, ujar Ahok, SKPD mana saja yang bisa menjelaskan anggaran yang di-input itu sudah sesuai dengan pembahasan atau tidak. Ia juga meminta SKPD mana saja yang merasa dalam anggaran yang di-input sesuai dengan input bahasan SPKD. “Waktu itu, ada beberapa SKPD yang angkat tangan,” ucapnya.

Selain SKPD, Ahok mengaku meminta Wali Kota Jakarta Barat menjelaskan mengapa ada pengadaan UPS yang banyak di daerahnya. “Jadi, saya minta Wali Kota memberikan penjelasan kepada peserta mediasi tentang prosedurnya mengapa bisa masuk proyek yang bermasalah dalam APBD 2015,” kata Ahok.

Menurut Ahok, ia meminta Wali Kota Jakarta Barat berani memberikan penjelasan demi membeberkan alasan adanya dana tambahan tersebut, apakah ada permintaan dari pihak luar selain penyusun yang berhak. Termasuk pengadaan perangkat uninterruptible power supply (UPS) dalam RAPBD 2015. “Saya cuma nanya ke Wali Kota, coba kamu jelaskan masuknya dana itu hasil bahasan dengan siapa? Awalnya, dia enggak mau berdiri. Lalu, saya bilang, kalau kamu enggak mau berdiri, berarti kamu terlibat. Saya pecat kamu,” ujarnya.

Ketika sudah ada ancaman tersebut, ujar Ahok, akhirnya Wali Kota Jakarta Barat berdiri, tapi suasana tiba-tiba berubah tidak kondusif. Tak sedikit anggota DPRD yang terpancing emosi. Sebab, pengadaan alat itu hanya diusulkan ke kelurahan dan kecamatan di Jakarta Barat. Saat Basuki bertanya, ada anggota DPRD DKI yang langsung menyela perkataannya. “Anggota DPRD panik kayaknya saya ungkit tentang pengadaan UPS,” kata Ahok.

Karena situasinya tak terkendali, rapat akhirnya ditutup. Keamanan Kemendagri menganjurkan Ahok keluar melalui pintu belakang. “Saya sih tadi di dalam senyum-senyum makan kue saja. Ha-ha-ha,” kata Basuki sambil tertawa.

AISHA | DINI PARAMITA | WDA

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 61 other followers