DESAINER SEMUA INI JAGO, SANGAT RAPI

Desainer Semua Ini Jago, Sangat Rapi

WAWANCARA
SENIN, 9 FEBRUARI 2015
 

IA digeruduk polisi ketika baru keluar dari sekolah anaknya, Sekolah Dasar Nurul Fikri, Depok, Jawa Barat, Kamis tiga pekan lalu. Dengan tangan diborgol di depan, dia diminta polisi masuk ke sebuah mobil dan dibawa ke Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kebayoran Baru, Jakarta.

Semenjak Komisaris Jenderal Budi Gunawan dijadikan tersangka, Bambang Widjojanto sudah menduga dia dan pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi lainnya akan mendapat masalah. Tak butuh waktu lama untuk membuktikan prediksinya benar. Dia dituding menyuruh saksi memberikan keterangan palsu dalam sengketa pemilihan kepala daerah Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, pada 2010.

Ini kasus lama. Sugianto Sabran, yang melaporkan Bambang, adalah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang kalah dalam pemilihan di Kotawaringin Barat itu. Sugianto telah mempersoalkan hal ini pada 2010. Bambang pun sudah pernah disidik Badan Reserse Kriminal Polri ketika itu. Tapi, karena tak ada bukti kuat, penyidikan dihentikan. Maka Bambang yakin ini merupakan upaya kriminalisasi terhadapnya.

“Kasus ini direkayasa,” kata Bambang kepada Linda Trianita, Muhamad Rizki, Heru Triyono, dan fotografer Eko Siswono di perpustakaan di lantai dua gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis pekan lalu. Bagaimana tidak, laporan Sugianto masuk pada 19 Januari 2015, empat hari kemudian sudah ada surat perintah penangkapan. Suara Bambang meninggi saat bercerita bagaimana dia diborgol layaknya teroris, di tempat umum, di depan putrinya, Izzad Nabila, 20 tahun.

Setelah menjalani pemeriksaan yang kedua pada Rabu dinihari pekan lalu, Bambang kembali berbincang dengan Tempo, di pelataran gedung KPK. Mengenakan kemeja dan celana hitam, ia tampak begitu tenang. “Ini masih biasa. Di Papua didor, selesai sudah,” ujarnya, mengisahkan ancaman yang pernah diterimanya ketika bertugas sebagai Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jayapura pada pertengahan 1980-an.

Seberapa penting penangkapan seorang Bambang Widjojanto di tengah kisruh pencalonan Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian RI?

Yang harus dilihat kerangka politik besarnya. Sebentar lagi pemilihan kepala daerah serentak. Ada 200-an pilkada, yang membutuhkan modal besar. Paling gampang untuk mendapatkan dana adalah menjual sumber daya alam.

Tapi apa hubungannya dengan Anda?

KPK sekarang sudah masuk ke sumber daya alam, sehingga dianggap sebagai pengganggu. Kalau Anda sudah menguasai penegak hukumnya, merampok sehebat-hebatnya pun tidak akan kena. Aman.

Maksud Anda, ini bukan semata-mata urusan pencalonan Budi Gunawan?

Itu cuma pemantik kecil.

Anda sempat mengatakan kepada Ketua KPK Abraham Samad bahwa Anda mungkin akan menjadi target kriminalisasi?

Saya ngomong ke Abraham bahwa target pertama adalah kami berdua. Kami membuat simulasi, kalau polisi punya bukti bagaimana. Kami lakukan sambil bercanda. Waktu kejadian yang sebenarnya, dia agak shocking shocking soda, ha-ha-ha…. Menurut saya, desainer semua ini jago, sangat rapi.

Sudah menemukan siapa desainernya?

Ada. Jangan disampaikanlah …

Anda percaya terhadap tudingan pelaksana tugas Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hasto Kristiyanto, bahwa Abraham Samad menggunakan KPK untuk berpolitik praktis?

Saya tidak kenal Hasto. Jadi saya pasti percaya kepada Abraham.

Apa yang dikatakan Abraham Samad?

Bram bilang itu semua tidak benar. Kalau saya jadi Hasto, tunjukkan saja buktinya.

Abraham Samad dituding membantu politikus PDIP, Emir Moeis, dalam kasus suap pembangunan PLTU Tarahan, Lampung, demi menjadi calon wakil presiden ….

Sudah kami periksa, semua normal. Tuntutan KPK lima tahun penjara, sementara jaksa empat setengah tahun. Kemudian hakim menjatuhkan hukuman tiga tahun. Itu sudah maksimal.

Anda dan pemimpin yang lain dituding menggunakan KPK untuk membabat lawan-lawan politik. Benar?

Buktikan. Orang boleh bluffing, tapi sistem di dalam tidak memungkinkan untuk itu.

Apa yang membuat Anda yakin bahwa penetapan tersangka dan penangkapan Anda merupakan kriminalisasi?

Kembali ke awal, pada 19 Januari 2015, ada pengaduan dari Sugianto Sabran. Kemudian, pada 20 Januari, sudah ada surat perintah penyidikan dan perintah penggeledahan. Pada 22 Januari bahkan sudah ditandatangani surat perintah penangkapan. Unbelievable di kepolisian bisa cepat begitu.

Menurut Anda, itu semua rekayasa?

Prosesnya amat tergesa, banyak salahnya. Bisa dilihat alamat rumah saya yang tertera di surat penangkapan, salah.

Tapi polisi mengatakan memiliki bukti kuat?

Polisi bilang punya empat alat bukti. Sampai di Bareskrim, mereka bilang punya tiga alat bukti. Gugur satu, dong. Lalu, kalau mereka sudah punya alat bukti kuat, saksi-saksi sudah mereka simpan, kira-kira saya ditangkap untuk kepentingan apa?

Anda melaporkan penangkapan Anda kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Merasa ada pelanggaran hak asasi?

Ada berbagai pelanggaran hak asasi. Misalnya, saya tidak mendapat keleluasaan untuk mengetahui apa sih yang menjadi dasar saya ditangkap. Padahal hak itu harus diberikan. Bahkan surat penangkapan diambil dengan cepat ketika sedang saya baca.

Jadi Anda tidak sempat membaca surat penangkapan sampai selesai?

Paling baru satu menit, langsung ditarik. Ketika itu, saya ajak Izzad Nabila, anak saya, untuk ikut baca. Tujuannya biar tidak ada kata yang terlewat, sembari menjelaskan kepada dia soal prosedur penangkapan yang benar. Belum selesai baca, tangan saya diborgol.

Ada media yang mendapat gambar Anda saat diborgol. Apakah Anda sadar ada media di situ?

Mereka membawa kamera sendiri, sejenis handycam. Saya duga itu polisi.

Anda menduga polisi yang menyebarkan foto penangkapan? Apakah itu boleh?

Kalau di KPK, memang selalu ada proses monitoring seperti itu, tapi terpantau dan kekerasannya tidak muncul di foto. Saya sedang dihinakan.

Kenapa Anda merasa dihinakan?

Prosesnya di tengah jalan. Saya masih mengenakan pakaian apa adanya, minta izin salin tidak dikasih. Lalu muncul di berita online.

Polisi menjelaskan mengapa Anda diborgol?

Tidak. Padahal saya tidak berontak.

Ada intimidasi lain?

Di dalam mobil, mereka menanyakan identitas anak-anak saya dan bilang bahwa saya banyak kasusnya. Kalau mau periksa, periksa saja. Jangan buat pernyataan-pernyataan di luar proses hukum. Itu kekerasan verbal.

Secara hukum, apa boleh menangkap tersangka tanpa proses pemanggilan lebih dulu?

Berdasarkan peraturan Kapolri, ada mekanismenya. Si tersangka harus dipanggil dua kali dulu. Begitu pula penahanannya. Ada proses terbuka untuk menguji proses yang sudah ada. Bukan ujuk-ujuk tangkap.

Ini memang cara kerja penyidik di Bareskrim atau ada sesuatu yang menekan mereka?

Saya yakin ada rekayasa. Bukan berarti saya benci penyidik.

Ketika diperiksa di Bareskrim, apa Anda mendapat perlakuan buruk?

Ada beberapa situasi begitu, tapi belum sampai pada kekerasan. Contohnya, saya tidak diperbolehkan bertatap muka dengan pimpinan kepolisian. Tidak diperkenankan juga berkonsultasi dengan pengacara. Setelah saya berkeras, akhirnya mereka izinkan.

Dalam pemeriksaan Anda yang kedua, ada kericuhan di Bareskrim. Apa yang terjadi?

Tim kuasa hukum bersitegang dengan petugas provos karena tidak diizinkan masuk ke ruang penyidikan. Dari 12 orang, hanya dua yang boleh mendampingi. Alhamdulillah, bisa diselesaikan.

Bukan karena Anda menolak menjawab pertanyaan tertentu?

Kalau pertanyaan, hampir semua saya jawab.

Benarkah Anda mengarahkan saksi untuk berbohong di pengadilan?

Bagi saya, saksi dari daerah perlu penyesuaian dengan situasi di kota. Misalnya pergi ke Mahkamah Konstitusi, melihat cara bersidang. Saksi diberi tahu tata cara bersidang kan biasa. Ini seperti hukum acara tidak tertulis. Dan saya dikriminalisasi gara-gara itu. Bahkan Ratna Mutiara, satu-satunya saksi yang dipidana karena kesaksian palsu, merasa heran saya dijadikan tersangka. Dia sendiri lupa BW itu siapa. Kalau ketemu, pingin gue cium tangannya. Dia hanya seorang guru pengajian.

Setelah penetapan tersangka, Anda langsung mengajukan surat pengunduran diri?

Sebagai seorang penegak hukum di sebuah lembaga yang baik, saya harus menunjukkan kelas sebagai penegak hukum yang baik juga.

Apakah Anda berharap Budi Gunawan mengambil sikap yang sama, mundur dari pencalonannya sebagai Kapolri?

Sikap ini penting dalam situasi seperti sekarang. Bukan berarti saya ingin dijadikan contoh.

Kalau Anda tahu kasus ini cuma rekayasa, mengapa mundur?

Saya tunduk kepada konstitusi, saya tunduk juga kepada kepentingan kemaslahatan publik.

Apa yang akan KPK lakukan seandainya Budi Gunawan tetap dilantik?

Dalam Pasal 12 ayat 1 huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK dapat memerintahkan atasan tersangka memberhentikan tersangka sementara.

Maksud Anda, KPK akan meminta Presiden Joko Widodo memberhentikan sementara Budi Gunawan?

Kami akan menggunakan undang-undang yang menjadi dasar dari kewenangan kami.

Presiden Jokowi masih bimbang, membatalkan pencalonan Budi Gunawan atau tetap melantik …

Saya tanya kepada Presiden, kenapa galau. Silakan mengambil keputusan terbaik.

Bagaimana pandangan Anda mengenai Tim 9 yang dibentuk Presiden Jokowi untuk menengahi kisruh KPK-Polri?

Pasti Presiden punya maksud. Kami hormati itu. Yang saya harapkan, tim ini punya dasar legalitas yang kuat dan bekerja dengan cakupan yang jelas. Dengan begitu, mereka bisa memproduksi kebijakan yang berguna.

Tapi tim ini kan tanpa keputusan presiden?

Kalau tanpa dasar legalitas, berarti kita sedang menghina orang-orang terbaik bangsa ini yang ada di dalam tim itu.

Sudah tiga kali perwira polisi yang hendak dimintai keterangan dalam kasus Budi Gunawan tak memenuhi panggilan KPK. Apakah mereka akan dijemput paksa?

Saya yakin mereka akan datang. Kami akan berkoordinasi lebih intensif supaya hukum bisa ditegakkan.

Setelah Anda ditetapkan jadi tersangka, giliran pemimpin KPK lainnya dilaporkan ke Bareskrim …

Ya, kalau masih ada dua pemimpin, KPK masih bisa jalan. Dulu kan pernah tinggal dua. Kami sudah ada standard operating procedure. Tinggal satu pun bisa jalan. Kalau tidak ada pemimpin, nanti deputi-deputi bisa naik.

Bagaimana Anda menilai kepemimpinan Jokowi dalam menangani kasus ini?

Ini masalah kecil, kok, bisa jadi berbulan-bulan. Hanya persoalan satu-dua jam. Ambil keputusan, ambil risiko, selesai. Kalau berlama-lama, bukan seorang pemimpin yang baik.


Bambang Widjojanto
Tempat dan tanggal lahir: Jakarta, 18 Oktober 1959 PENDIDIKAN: Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung (2008-2009) | Pascasarjana Hukum Bisnis Universitas Padjadjaran (2004-2005) | Pascasarjana Law and Development, School of Oriental and African Studies, London University (2000-2001) | Sarjana Hukum Universitas Jayabaya (1984) | Sastra Belanda di Universitas Indonesia (tidak selesai) KARIER: Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (2011) | Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti (2010) | Majelis Dewan Kehormatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (2010) | Komisi Hukum Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk Penerapan dan Harmonisasi United Nations Convention Against Corruption (2008-2010) |Seleksi calon hakim ad hoc tindak pidana korupsi (Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 154 Tahun 2009) (2009) | Komisi Hukum Kementerian Badan Usaha Milik Negara (2008) | Ahli Kejaksaan Agung Bidang Pembaruan Kejaksaan (2006-2009) | Riset MUC untuk Kepentingan KPK (2006-2007) | Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Advokat Indonesia (2003) | Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan DPP Ikadin (2000-2001) | Dewan Kode Etik Indonesia Corruption Watch (1999-2009) | Anggota Tim Gabungan Pencari Fakta Kerusuhan Mei 1998 (1999) | Pendiri Konsorsium Reformasi Hukum Nasional Komisi untuk Orang Hilang dan Indonesia Corruption Watch (1999) | Anggota Dewan Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia menggantikan Adnan Buyung Nasution (1995-2000) | Direktur Operasional LBH Indonesia (1993-1995) | Dewan Pengurus Forum Kerja Sama Lembaga Swadaya Masyarakat di Irian Jaya (1990-1993) | Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jayapura (1986-1993) | Pembela Umum Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (1984-1986)

MILITARY CRACKS DOWN ON LOCAL SCREENINGS OF ‘LOOK OF SILENCE’

Military Cracks Down on Local Screenings of ‘Look of Silence’
By Dyah Ayu Pitaloka on 09:46 pm Dec 10, 2014

http://thejakartaglobe.beritasatu.com/news/military-cracks-local-screenings-look-silence/

Malang, East Java. Military officials in Malang have blocked public screenings of the documentary “The Look of Silence” by award-winning filmmaker Joshua Oppenheimer, on the grounds that the subject matter — the 1965-66 purge of some half a million suspected communist sympathizers — could provoke unrest.
Andry Juni, the coordinator of the Bhinneka Foundation, which planned to show the film in seven locations across Malang on Wednesday night, said the organizers received a visit from the military on Tuesday and were “intimidated.”
Two of the locations, Brawijaya University and Warung Unyil, a restaurant, opted not to show the film, while another restaurant, Warung Kelir, insisted it would proceed, albeit with uniformed soldiers in attendance.
Andry said he was disappointed that officials at Brawijaya, the biggest university in Malang, bowed down to the military’s demands. The smaller Machung University was still set to show the documentary, said university lecturer Daniel Stephanus.
“The organizers at the university were approached by military officers, but they’re going to go ahead with the screening,” he said.
Lt. Col. Gunawan Wijaya, the head of the local military command, confirmed that officers had visited the organizers, and said they had warned them against showing any films that would “cause friction in society.”
He said he did not know what the documentary was about, but that he couldn’t allow any screening of films that “spread forbidden ideologies.”
“Communist thinking can’t be allowed to live in this country. But I don’t hate the descendants [of suspected communists],” Gunawan said.
Communism is indeed banned in Indonesia, but is not the subject of the documentary by the Oscar-nominated Oppenheimer, which focuses instead on the victims of the military-led massacre of up to half a million Indonesians suspected of being members or sympathizers of the Indonesian Communist Party (PKI).
Oppenheimer’s previous documentary, “The Act of Killing,” which won awards the world over, including at the Berlin Film Festival, looks at the purge through the eyes of one of the murderers as he re-enacts his atrocities. “The Look of Silence” takes the opposite view, seen from the side of the brother of one of the victims.[]

MENYINGKAP TABIR JURNALISME INDONESIA

MENYINGKAP TABIR JURNALISME INDONESIA
Oleh Nurul Fauziyah – Sekretaris Kelompok Kerja Perumusan Sejarah Indonesia (K2PSI).

Pramoedya Ananta Toer pernah memberi kesaksian, banyak kalangan wartawan muda yang belum mengenal tentang suratkabar pertama yang lahir di Republik Indonesia, yakni Berita Indonesia. Joesoef Isak selaku mantan Sekjen Persatuan Wartawan Asia-Afrika sejak tahun 1944 pernah terlibat dalam tim redaksi yang bertugas mengkliping tulisan-tulisan dari para pemikir dan intelektual Belanda yang memihak kemerdekaan Indonesia.
Sebelum detik-detik kemerdekaan RI Berita Indonesia sudah bergerak untuk mengcounter Gunsaikanbu, sebagai suratkabar yang memihak pendudukan Jepang di Indonesia. Sejak saat itulah Berita Indonesia berkali-kali mengalami pembredelan, namun kemudian bangkit kembali hingga mengalami pembredelan yang ke sekian kalinya di masa agresi militer Belanda pertama dan kedua. Saat itu Joesoef Isak pun menulis reportase-reportase politik untuk suratkabar-suratkabar dadakan yang banyak didirikan oleh para milisi Belanda yang mengadakan wajib militer. “Dan rupanya tidak sedikit dari mereka yang terang-terangan membela kemerdekaan republik kita,” tegas Joesoef.
Sebagai jurnalis muda yang banyak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran Soekarno, Joesoef banyak menulis reportase yang bermuatan pendidikan politik, sebagai penyadaran bagi segenap rakyat agar memahami posisi dirinya sebagai bangsa terjajah di muka bumi ini. “Karena itu, pembredelan oleh pihak Jepang, dan kemudian Belanda, adalah tindakan konstitusional dalam pandangan mereka sendiri. Bagi mereka sah-sah saja, seperti juga Orde Baru yang gemar menafsir pasal-pasal hukum seenaknya untuk menyudutkan jurnalisme Indonesia. Tetapi bagi kita sudah jelas, bahwa hal itu adalah tindakan yang tidak adil dan sewenang-wenang, maka harus diadakan perlawanan,” tandas Joesoef.
Meskipun ia menghargai kepeloporan B.M. Diah, Rosihan Anwar dan Mochtar Lubis, namun ia menorehkan garis pemisah bahwa profesionalisme dan perjuangan berpolitik adalah dua persoalan yang berbeda. Pernyataan-pernyataan kontroversial dari Joesoef membuat kita terbelalak untuk kembali menatap masa lampau dengan kaca-mata masakini. Sebagai editor karya-karya Pramoedya, Joesoef gemar memakai istilah “reifikasi” yang dijabarkannya sebagai suatu produk yang diutak-atik oleh elit penguasa Orde Baru, yang kemudian dipaksakan agar menjadi kepercayaan rakyat, bahkan harus diterima sebagai kenyataan konkret yang berada di luar kesadaran mereka.
Penciptaan kabar-kabar burung di media massa, setelah peristiwa 30 September 1965, yang kemudian dibalik oleh Orde Baru menjadi “Gerakan September 30” (Gestapu) agar imajinasi rakyat Indonesia membandingkannya dengan gerakan Gestapo ala Nazi Jerman. Yang paling keterlaluan dari Orde Baru, ketika terjadi fitnah terhadap bangsanya sendiri (Gerakan Wanita Indonesia) yang dituduh melalui koran-koran bentukan mereka, bahwa ada wanita-wanita Gerwani yang mengadakan pesta penyelenggaraan tarian cabul sambil mengelilingi mayat-mayat para jenderal yang terbunuh. Itulah salah satu karya reifikasi yang dibangun oleh otak-otak para politisi Orde Baru yang mendukung kekuasaan rezim Soeharto.
“Saya tak habis pikir,” demikian pengakuan Pramoedya kepada Hafis Azhari, sastrawan muda asal Banten, “waktu mendengar berita-berita yang dibikin Orde Baru tentang adanya wanita-wanita yang menari mengelilingi mayat-mayat jenderal, badan saya merinding, bukan karena isi ceritanya yang memang dibikin-bikin oleh mereka. Tapi saya tidak menduga ada manusia Indonesia yang disuplai dana oleh Amerika (CIA), lantas tega membikin cerita-cerita bohong melalui koran-koran bikinan mereka, sambil memfitnah bangsanya sendiri demi untuk merebut kepemimpinan Soekarno!”
Adapun tentang dunia pers yang berjalan semasa Orde Baru, menurut Joesoef, tak terlepas dari peranan militerisme Amerika yang bersifat multidimensional, bahkan turut campur-tangan dalam memanipulasi opini serta penciptaan dokumen-dokumen palsu, yang di kemudian hari gemar dikunyah oleh pakar-pakar yang berkompeten di Indonesia. “Hal ini adalah dampak paling serius yang harus dipahami oleh jurnalis-jurnalis muda kita. Bahkan berani saya katakan, bahwa hampir semua pers kita di masa Orde Baru telah terkontaminasi oleh koran-koran yang memihak kekuasaan,” ujar Joesoef Isak, yang juga pernah terpilih menjadi ketua PWI Jakarta di tahun 1960-an.
Dalam soal ini Joesoef mengakui kelihaian Orde Baru dalam merebut opini publik. Karena permbredelan terhadap pers-pers yang pro-rakyat justru lebih dulu dilakukan sebelum mereka mengesahkan pemberlakuan untuk menangkap orang-orang yang dianggap berhaluan kiri. Setelah membungkam kalangan jurnalis pasca September 1965, serta-merta dikeluarkan ultimatum untuk melarang suratkabar Harian Rakyat, Bintang Timur, Warta Bhakti, hingga Ekonomi Nasional. Setelah itu lahirlah opini publik yang serba “baru”, yang berkutat dalam satu arah dan satu dimensi, hingga ketika ada seorang wartawan diopinikan sebagai pelaku G30S/PKI maka tak ada peluang kesempatan untuk memberi sanggahan dan perlawanan (Lihat: film The Look of Silence, sutradara Joshua Oppenheimer).
Begitupun yang terjadi pada diri Joesoef, ketika ia bersama kawan-kawan jurnalis lainnya dituduh sebagai pelaku makar, maka tak ada ruang baginya untuk menyatakan sanggahan. Sewaktu memimpin Persatuan Wartawan Asia-Afrika (PWAA) Joesoef menyadari bahwa situasi-kondisi yang terjadi saat itu, mengharuskan organisasi PWAA terjun ke dunia politik. PWAA memang bukan sekadar organisasi profesional belaka, yang tugasnya hanya membina para wartawan atau meningkatkan mutu jurnalistik. Saat itu para jurnalis Indonesia sadar betul akan posisinya untuk ikut aktif membantu pemerintahan Soekarno dalam merebut kebebasan, serta menegakkan kemerdekaan bagi negara-negara Asia-Afrika.
Dan pada kenyataannya, hingga memasuki tahun 1960 memang masih banyak negara-negara Afrika yang belum bebas dari penjajahan. Karena itu tugas berat yang harus dipikul PWAA telah membawa konsekuensi bahwa perjuangan PWAA identik dengan label kiri yang melawan imperialisme dan kolonialisme.
Pada fase terakhir sebelum wafatnya di tahun 2009 lalu, Joesoef Isak sempat memimpin Penerbit Hasta Mitra di Jakarta, yang kemudian berhasil meraih beberapa penghargaan internasional, antara lain Jeri Laber Award, Wertheim Award, yang juga mengantarkan Pramoedya Ananta Toer sebagai satu-satunya pujangga Indonesia yang beberapa kali masuk nominasi nobel untuk kesusastraan dunia. Bahkan Prof. A. Teeuw pernah berkomentar: “Melalui penerbit Hasta Mitra yang dipimpin Joesoef Isak, Pramoedya akhirnya dikenal sebagai penulis besar dunia, bahkan dapat dikatakan bahwa dalam sepanjang sejarah kesusastraan Indonesia, sosok Pramoedya adalah satu dalam satu generasi, bahkan satu dalam satu abad.” ***

*Penulis adalah sekretaris Kelompok Kerja Perumusan Sejarah Indonesia (K2PSI) – eMail: fauziyahnurul35@yahoo.com.

 

MENYEGARKAN KEMBALI PEMAHAMAN ISLAM

Menyegarkan Kembali Pemahaman Islam
Oleh Ulil Abshar-Abdalla
Kompas 2002-11-18

 
1 SAYA meletakkan Islam pertama-tama sebagai sebuah “organisme” yang hidup; sebuah agama yang berkembang sesuai dengan denyut nadi perkembangan manusia. Islam bukan sebuah monumen mati yang dipahat pada abad ke-7 Masehi, lalu dianggap sebagai “patung” indah yang tak boleh disentuh tangan sejarah.
2 Saya melihat, kecenderungan untuk “me-monumen-kan” Islam amat menonjol saat ini. Sudah saatnya suara lantang dikemukakan untuk menandingi kecenderungan ini.
3 Saya mengemukakan sejumlah pokok pikiran di bawah ini sebagai usaha sederhana menyegarkan kembali pemikiran Islam yang saya pandang cenderung membeku, menjadi “paket” yang sulit didebat dan dipersoalkan: paket Tuhan yang disuguhkan kepada kita semua dengan pesan sederhana, take it or leave it! Islam yang disuguhkan dengan cara demikian, amat berbahaya bagi kemajuan Islam itu sendiri.
4 Jalan satu-satunya menuju kemajuan Islam adalah dengan mempersoalkan cara kita menafsirkan agama ini. Untuk menuju ke arah itu, kita memerlukan beberapa hal.
5 Pertama, penafsiran Islam yang non-literal, substansial, kontekstual, dan sesuai denyut nadi peradaban manusia yang sedang dan terus berubah.
6 Kedua, penafsiran Islam yang dapat memisahkan mana unsur-unsur di dalamnya yang merupakan kreasi budaya setempat, dan mana yang merupakan nilai fundamental. Kita harus bisa membedakan mana ajaran dalam Islam yang merupakan pengaruh kultur Arab dan mana yang tidak.
7 Islam itu kontekstual, dalam pengertian, nilai-nilainya yang universal harus diterjemahkan dalam konteks tertentu, misalnya konteks Arab, Melayu, Asia Tengah, dan seterusnya. Tetapi, bentuk-bentuk Islam yang kontekstual itu hanya ekspresi budaya, dan kita tidak diwajibkan mengikutinya.
8 Aspek-aspek Islam yang merupakan cerminan kebudayaan Arab, misalnya, tidak usah diikuti. Contoh, soal jilbab, potong tangan, qishash, rajam, jenggot, jubah, tidak wajib diikuti, karena itu hanya ekspresi lokal partikular Islam di Arab.
9 Yang harus diikuti adalah nilai-nilai universal yang melandasi praktik-praktik itu. Jilbab intinya adalah mengenakan pakaian yang memenuhi standar kepantasan umum (public decency). Kepantasan umum tentu sifatnya fleksibel dan berkembang sesuai perkembangan kebudayaan manusia. Begitu seterusnya.
10 Ketiga, umat Islam hendaknya tidak memandang dirinya sebagai “masyarakat” atau “umat” yang terpisah dari golongan yang lain. Umat manusia adalah keluarga universal yang dipersatukan oleh kemanusiaan itu sendiri. Kemanusiaan adalah nilai yang sejalan, bukan berlawanan, dengan Islam.
11 Larangan kawin beda agama, dalam hal ini antara perempuan Islam dengan lelaki non-Islam, sudah tidak relevan lagi. Quran sendiri tidak pernah dengan tegas melarang itu, karena Quran menganut pandangan universal tentang martabat manusia yang sederajat, tanpa melihat perbedaan agama. Segala produk hukum Islam klasik yang membedakan antara kedudukan orang Islam dan non-Islam harus diamandemen berdasarkan prinsip kesederajatan universal dalam tataran kemanusiaan ini.
12 Keempat, kita membutuhkan struktur sosial yang dengan jelas memisahkan mana kekuasaan politik dan mana kekuasaan agama. Agama adalah urusan pribadi; sementara pengaturan kehidupan publik adalah sepenuhnya hasil kesepakatan masyarakat melalui prosedur demokrasi. Nilai-nilai universal agama tentu diharapkan ikut membentuk nilai-nilai publik, tetapi doktrin dan praktik peribadatan agama yang sifatnya partikular adalah urusan masing-masing agama.
13 Menurut saya, tidak ada yang disebut “hukum Tuhan” dalam pengertian seperti dipahami kebanyakan orang Islam. Misalnya, hukum Tuhan tentang pencurian, jual beli, pernikahan, pemerintahan, dan sebagainya. Yang ada adalah prinsip-prinsip umum yang universal yang dalam tradisi pengkajian hukum Islam klasik disebut sebagai maqashidusy syari’ah, atau tujuan umum syariat Islam.
14 Nilai-nilai itu adalah perlindungan atas kebebasan beragama, akal, kepemilikan, keluarga/keturunan, dan kehormatan (honor). Bagaimana nilai-nilai itu diterjemahkan dalam konteks sejarah dan sosial tertentu, itu adalah urusan manusia Muslim sendiri.
***
15 BAGAIMANA meletakkan kedudukan Rasul Muhammad SAW dalam konteks pemikiran semacam ini? Menurut saya, Rasul Muhammad SAW adalah tokoh historis yang harus dikaji dengan kritis, (sehingga tidak hanya menjadi mitos yang dikagumi saja, tanpa memandang aspek-aspek beliau sebagai manusia yang juga banyak kekurangannya), sekaligus panutan yang harus diikuti (qudwah hasanah).
16 Bagaimana mengikuti Rasul? Di sini, saya mempunyai perbedaan dengan pandangan dominan. Dalam usaha menerjemahkan Islam dalam konteks sosial-politik di Madinah, Rasul tentu menghadapi banyak keterbatasan. Rasul memang berhasil menerjemahkan cita-cita sosial dan spiritual Islam di Madinah, tetapi Islam sebagaimana diwujudkan di sana adalah Islam historis, partikular, dan kontekstual.
17 Kita tidak diwajibkan mengikuti Rasul secara harfiah, sebab apa yang dilakukan olehnya di Madinah adalah upaya menegosiasikan antara nilai-nilai universal Islam dengan situasi sosial di sana dengan seluruh kendala yang ada. Islam di Madinah adalah hasil suatu trade-off antara “yang universal” dengan “yang partikular”.
18 Umat Islam harus ber-ijtihad mencari formula baru dalam menerjemahkan nilai-nilai itu dalam konteks kehidupan mereka sendiri. “Islam”-nya Rasul di Madinah adalah salah satu kemungkinan menerjemahkan Islam yang universal di muka Bumi; ada kemungkinan lain untuk menerjemahkan Islam dengan cara lain, dalam konteks yang lain pula. Islam di Madinah adalah one among others, salah satu jenis Islam yang hadir di muka Bumi.
19 Oleh karena itu, umat Islam tidak sebaiknya mandek dengan melihat contoh di Madinah saja, sebab kehidupan manusia terus bergerak menuju perbaikan dan penyempurnaan. Bagi saya, wahyu tidak berhenti pada zaman Nabi; wahyu terus bekerja dan turun kepada manusia. Wahyu verbal memang telah selesai dalam Quran, tetapi wahyu nonverbal dalam bentuk ijtihad akal manusia terus berlangsung.
20 Temuan-temuan besar dalam sejarah manusia sebagai bagian dari usaha menuju perbaikan mutu kehidupan adalah wahyu Tuhan pula, karena temuan-temuan itu dilahirkan oleh akal manusia yang merupakan anugerah Tuhan. Karena itu, seluruh karya cipta manusia, tidak peduli agamanya, adalah milik orang Islam juga; tidak ada gunanya orang Islam membuat tembok ketat antara peradaban Islam dan peradaban Barat: yang satu dianggap unggul, yang lain dianggap rendah. Sebab, setiap peradaban adalah hasil karya manusia, dan karena itu milik semua bangsa, termasuk milik orang Islam.
21 Umat Islam harus mengembangkan suatu pemahaman bahwa suatu penafsiran Islam oleh golongan tertentu bukanlah paling benar dan mutlak, karena itu harus ada kesediaan untuk menerima dari semua sumber kebenaran, termasuk yang datangnya dari luar Islam. Setiap golongan hendaknya menghargai hak golongan lain untuk menafsirkan Islam berdasarkan sudut pandangnya sendiri; yang harus di-“lawan” adalah setiap usaha untuk memutlakkan pandangan keagamaan tertentu.
22 Saya berpandangan lebih jauh lagi: setiap nilai kebaikan, di mana pun tempatnya, sejatinya adalah nilai Islami juga. Islam-seperti pernah dikemukakan Cak Nur dan sejumlah pemikir lain-adalah “nilai generis” yang bisa ada di Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, Yahudi, Taoisme, agama dan kepercayaan lokal, dan sebagainya. Bisa jadi, kebenaran “Islam” bisa ada dalam filsafat Marxisme.
23 Saya tidak lagi memandang bentuk, tetapi isi. Keyakinan dan praktik keIslam-an yang dianut oleh orang-orang yang menamakan diri sebagai umat Islam hanyalah “baju” dan forma; bukan itu yang penting. Yang pokok adalah nilai yang tersembunyi di baliknya.
24 Amat konyol umat manusia bertikai karena perbedaan “baju” yang dipakai, sementara mereka lupa, inti “memakai baju” adalah menjaga martabat manusia sebagai makhluk berbudaya. Semua agama adalah baju, sarana, wasilah, alat untuk menuju tujuan pokok: penyerahan diri kepada Yang Maha Benar.
25 Ada periode di mana umat beragama menganggap, “baju” bersifat mutlak dan segalanya, lalu pertengkaran muncul karena perbedaan baju itu. Tetapi, pertengkaran semacam itu tidak layak lagi untuk dilanggengkan kini.
***
26 MUSUH semua agama adalah “ketidakadilan”. Nilai yang diutamakan Islam adalah keadilan.
27 Misi Islam yang saya anggap paling penting sekarang adalah bagaimana menegakkan keadilan di muka Bumi, terutama di bidang politik dan ekonomi (tentu juga di bidang budaya), bukan menegakkan jilbab, mengurung kembali perempuan, memelihara jenggot, memendekkan ujung celana, dan tetek bengek masalah yang menurut saya amat bersifat furu’iyyah. Keadilan itu tidak bisa hanya dikhotbahkan, tetapi harus diwujudkan dalam bentuk sistem dan aturan main, undang-undang, dan sebagainya, dan diwujudkan dalam perbuatan.
28 Upaya menegakkan syariat Islam, bagi saya, adalah wujud ketidakberdayaan umat Islam dalam menghadapi masalah yang mengimpit mereka dan menyelesaikannya dengan cara rasional. Umat Islam menganggap, semua masalah akan selesai dengan sendirinya manakala syariat Islam, dalam penafsirannya yang kolot dan dogmatis, diterapkan di muka Bumi.
29 Masalah kemanusiaan tidak bisa diselesaikan dengan semata-mata merujuk kepada “hukum Tuhan” (sekali lagi: saya tidak percaya adanya “hukum Tuhan”; kami hanya percaya pada nilai-nilai ketuhanan yang universal), tetapi harus merujuk kepada hukum-hukum atau sunnah yang telah diletakkan Allah sendiri dalam setiap bidang masalah. Bidang politik mengenal hukumnya sendiri, bidang ekonomi mengenal hukumnya sendiri, bidang sosial mengenal hukumnya sendiri, dan seterusnya.
30 Kata Nabi, konon, man aradad dunya fa’alihi bil ‘ilmi, wa man aradal akhirata fa ‘alihi bil ‘ilmi; barang siapa hendak mengatasi masalah keduniaan, hendaknya memakai ilmu, begitu juga yang hendak mencapai kebahagiaan di dunia “nanti”, juga harus pakai ilmu. Setiap bidang ada aturan, dan tidak bisa semena-mena merujuk kepada hukum Tuhan sebelum mengkajinya lebih dulu. Setiap ilmu pada masing-masing bidang juga terus berkembang, sesuai perkembangan tingkat kedewasaan manusia. Sunnah Tuhan, dengan demikian, juga ikut berkembang.
31 Sudah tentu hukum-hukum yang mengatur masing-masing bidang kehidupan itu harus tunduk kepada nilai primer, yaitu keadilan. Karena itu, syariat Islam, hanya merupakan sehimpunan nilai-nilai pokok yang sifatnya abstrak dan universal; bagaimana nilai-nilai itu menjadi nyata dan dapat memenuhi kebutuhan untuk menangani suatu masalah dalam periode tertentu, sepenuhnya diserahkan kepada ijtihad manusia itu sendiri.
32 Pandangan bahwa syariat adalah suatu “paket lengkap” yang sudah jadi, suatu resep dari Tuhan untuk menyelesaikan masalah di segala zaman, adalah wujud ketidaktahuan dan ketidakmampuan memahami sunnah Tuhan itu sendiri. Mengajukan syariat Islam sebagai solusi atas semua masalah adalah sebentuk kemalasan berpikir, atau lebih parah lagi, merupakan cara untuk lari dari masalah; sebentuk eskapisme dengan memakai alasan hukum Tuhan.
33 Eskapisme inilah yang menjadi sumber kemunduran umat Islam di mana-mana. Saya tidak bisa menerima “kemalasan” semacam ini, apalagi kalau ditutup-tutupi dengan alasan, itu semua demi menegakkan hukum Tuhan. Jangan dilupakan: tak ada hukum Tuhan, yang ada adalah sunnah Tuhan serta nilai-nilai universal yang dimiliki semua umat manusia.
34 Musuh Islam paling berbahaya sekarang ini adalah dogmatisme, sejenis keyakinan yang tertutup bahwa suatu doktrin tertentu merupakan obat mujarab atas semua masalah, dan mengabaikan bahwa kehidupan manusia terus berkembang, dan perkembangan peradaban manusia dari dulu hingga sekarang adalah hasil usaha bersama, akumulasi pencapaian yang disangga semua bangsa.
35 Setiap doktrin yang hendak membangun tembok antara “kami” dengan “mereka”, antara hizbul Lah (golongan Allah) dan hizbusy syaithan (golongan setan) dengan penafsiran yang sempit atas dua kata itu, antara “Barat” dan “Islam”; doktrin demikian adalah penyakit sosial yang akan menghancurkan nilai dasar Islam itu sendiri, nilai tentang kesederajatan umat manusia, nilai tentang manusia sebagai warga dunia yang satu.
36 Pemisah antara “kami” dan “mereka” sebagai akar pokok dogmatisme, mengingkari kenyataan bahwa kebenaran bisa dipelajari di mana-mana, dalam lingkungan yang disebut “kami” itu, tetapi juga bisa di lingkungan “mereka”. Saya berpandangan, ilmu Tuhan lebih besar dan lebih luas dari yang semata-mata tertera di antara lembaran-lembaran Quran.
37 Ilmu Tuhan adalah penjumlahan dari seluruh kebenaran yang tertera dalam setiap lembaran “Kitab Suci” atau “Kitab-Tak-Suci”, lembaran-lembaran pengetahuan yang dihasilkan akal manusia, serta kebenaran yang belum sempat terkatakan, apalagi tertera dalam suatu kitab apa pun. Kebenaran Tuhan, dengan demikian, lebih besar dari Islam itu sendiri sebagai agama yang dipeluk oleh entitas sosial yang bernama umat Islam. Kebenaran Tuhan lebih besar dari Quran, Hadis dan seluruh korpus kitab tafsir yang dihasilkan umat Islam sepanjang sejarah.
38 Oleh karena itu, Islam sebetulnya lebih tepat disebut sebagai sebuah “proses” yang tak pernah selesai, ketimbang sebuah “lembaga agama” yang sudah mati, baku, beku, jumud, dan mengungkung kebebasan. Ayat Innaddina ‘indal Lahil Islam (QS 3:19), lebih tepat diterjemahkan sebagai, “Sesungguhnya jalan religiusitas yang benar adalah proses-yang-tak-pernah-selesai menuju ketundukan (kepada Yang Maha Benar).”
39 Dengan tanpa rasa sungkan dan kikuk, saya mengatakan, semua agama adalah tepat berada pada jalan seperti itu, jalan panjang menuju Yang Mahabenar. Semua agama, dengan demikian, adalah benar, dengan variasi, tingkat dan kadar kedalaman yang berbeda-beda dalam menghayati jalan religiusitas itu. Semua agama ada dalam satu keluarga besar yang sama: yaitu keluarga pencinta jalan menuju kebenaran yang tak pernah ada ujungnya.
40 Maka, fastabiqul khairat, kata Quran (QS 2:148); berlombalah-lombalah dalam menghayati jalan religiusitas itu.
41 Syarat dasar memahami Islam yang tepat adalah dengan tetap mengingat, apa pun penafsiran yang kita bubuhkan atas agama itu, patokan utama yang harus menjadi batu uji adalah maslahat manusia itu sendiri.
42 Agama adalah suatu kebaikan buat umat manusia; dan karena manusia adalah organisme yang terus berkembang, baik secara kuantitatif dan kualitatif, maka agama juga harus bisa mengembangkan diri sesuai kebutuhan manusia itu sendiri. Yang ada adalah hukum manusia, bukan hukum Tuhan, karena manusialah stake holder yang berkepentingan dalam semua perbincangan soal agama ini.
43 Jika Islam hendak diseret kepada suatu penafsiran yang justru berlawanan dengan maslahat manusia itu sendiri, atau malah menindas kemanusiaan itu, maka Islam yang semacam ini adalah agama fosil yang tak lagi berguna buat umat manusia.
44 Mari kita cari Islam yang lebih segar, lebih cerah, lebih memenuhi maslahat manusia. Mari kita tinggalkan Islam yang beku, yang menjadi sarang dogmatisme yang menindas maslahat manusia itu sendiri.
ULIL ABSHAR-ABDALLA, Koordinator Jaringan Islam Liberal (JIL), Jakarta

MENUJU ARAH POLITIK HUKUM LEBIH BERADAB DAN BERMANFAAT

Menuju arah politik hukum lebih beradab dan bermanfaat

http://www.antaranews.com/berita/472380/menuju-arah-politik-hukum-lebih-beradab-dan-bermanfaat

Oleh Dr Laksanto Utomo*

Jakarta (ANTARA News) – Indonesia adalah negara hukum sehingga Republik Indonesia berarti negara yang berasaskan hukum (rechtsstaat), bukan berdasarkan kekuasaan, (machtstaat), yang berarti pemerintahannya mesti berdasarkan konstitusi, tidak memiliki kekuasaan tidak terbatas.

Itu sebabnya, semua pihak harus menjunjung hukum sebagai landasan untuk meningkatkan kualitas berdemokrasi dan yang terpenting meningkatkan kesejahteraan rakyat seperti dijanjikan pasangan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla pada masa kampanye silam.

Namun sayangnya, harapan itu hingga kini belum sepenuhnya terwujud, lantaran pemerintah di masa lalu belum fokus pada pembentukan karakter dan arah politik hukum yang berpijak pada sendi-sendi Pancasila dan UUD 1945.

Rencana pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2009-2014, dipublikasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, pada Bab 9 soal pembenahan sistem dan politik hukum nasional, belum nyata betul pembentukan karakter hukum berlandaskan Pancasila. Masih terkesan adanya pengabaian nilai tersebut.

Disebutkan dalam RPJM itu, penegakan hukum dan ketertiban merupakan syarat utama menciptakan Indonesia lebih damai dan sejahtera. Penegakan hukum dilakukan guna menciptakan ketertiban dengan menekankan aspek hukum positifnya. Namun, penegakan hukum yang hanya menitikberatkan pada kepastian hukum, seperti disampaikan ahli hukum Hans Kelsen, tidak akan menjadikan Indonesia lebih sejahtera dan bermartabat.

Politik hukum ke depan tidak dapat hanya menyandarkan diri pada hukum positif atau hukum yang dikonstruksi menguntungkan para penguasa. Sehingga, penentuan orang salah dan benar tergantung dari justifikasi penegak hukum itu sendiri, apakah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, atau Kejaksaan. Dengan begitu, penegakan hukum di Indonesia, termasuk bidang pencegahan korupsi masih gagal, meski sudah ada Komisi pemberantasan Korupsi (KPK).

Menteri Hukum dan HAM Yassonna Hamonangan Laoly, di Jakarta pekan lalu, menyampaikan otokritik dari kegagalan reformasi hukum, khususnya dalam hal pencegahan korupsi.

Ia menyebut hasil survei dari Transparancy International menempatkan nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 3,4. Angka itu berada di peringkat 107 dari 175 negara yang disurvei. IPK rendah itu mengindikasikan Indonesia masih sejajar dengan negara yang, maaf, tingkat hukum dan peradabannya masih primitif, yakni masyarakat menjalankan hukum bukan karena kesadaran, tetapi karena takut dengan penguasa atau lembaga hukumnya.

Menurut Menteri, IPK itu menggambarkan masih belum tercapainya target RPJM 2009-2014, yakni berada di angka lima. Dalam ungkapan lain, pencapaiannya masih jauh dari nilai yang dikehendaki dalam Strategi Nasional Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, yaitu peringkat 40 besar.

Mengingat belum adanya kemajuan berarti dari nilai IPK itu, Presiden Joko Widodo tentu harus melakukan pembenahan atau penataan kembali tumpang tindihnya kelembagaan maupun penggantian para pimpinan di Kejaksaan dan Kepolisian yang belum mampu meningkatkan kinerja secara optimal. Pasalnya, Kejaksaan dan Kepolisan merupakan garda terdepan lembaga permanen yang mencegah dan memberantas korupsi, dibanding KPK.

Pakar hukum Romli Atmasasmita (2014) secara khusus memaparkan ketidakefektifan tiga lembaga pemberantasan korupsi yang gagal mengembalikan kerugian uang negara lantaran pendekatan hukum yang diterapkan semata-mata aspek jera, atau mengutamakan hukum positif.

Dalam kalimat lain, tindak itu hanya terikat pada teks dalam pasal KUHP atau UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Menyoal kerugian negara selama lima tahun, yaitu 2007-2012, uang yang diselamatkan tidak lebih dari 50 persen dari total kerugian, sekitar Rp469 triliun, termasuk kerugian “illegal logging” dan “fishing”. Bahkan, uang yang diselamatkan itu, jika dihitung biaya operasional dan perawatan para narapidana turut menghabiskan dana lebih besar dari jumlah uang yang disita.

Dengan demikian, pemerintah ke depan perlu menata ulang konstruksi hukum tidak lagi berbasis apek jera, tetapi juga mendatangkan aspek manfaat dan keberadaban.
Hukum belum prorakyat

Pemerintahan Jokowi, jika tidak ingin dinilai gagal melanjutkan agenda reformasi hukum, harus mampu mendorong pembentukan hukum pro rakyat, bukan “law against society”. Persoalannya, pembuatan hukum di era reformasi ini agaknya lebih banyak dipengaruhi para pemilik modal yang justru anti rakyat.

Mereka memanfaatkan kebebasan yang kebablasan itu demi memperluas cengkraman kapitalisasi dan kekuasannya, sehingga tak usah heran jika banyak lahan pertanian tiba-tiba berubah menjadi lahan bisnis. Ujungnya, banyak petani kesulitan mencari lahan garapannya lantaran digempur sana-sini oleh kepentingan korporasi.

Joko Widodo yang dipersepsi sebagai pemimpin “pamomong kawulo alit” merupakan figur, diharapkan, hadir memberi pelayanan kepada rakyat kecil yang selama ini terabaikan keadilannya, sehingga sering tertindas.

Oleh karena itu, dalam penegakan hukum, pemerintah harus dapat mendorong untuk tidak menekankan pada aspek legalistiknya saja. Alasannya, hal itu terbukti gagal atau kurang optimal. Dalam konvensi PBB, diadopsi Indonesia, pendekatan hukum mestinya tidak represif, melainkan preventif dan restoratif.

Dengan begitu, para investor akan melihat kemajuan pelaksanaan hukum nasional, sehingga mereka akan mengapresiasi dan berbondong-bondong datang ke Indonesia. Meminjam pendapat mantan Dirut PT Kereta Api, Ignasius Jonan kala mengubah citra karyawan PT.KAI, “kita digaji oleh konsumen yang memakai kereta, jadi para pekerjanya harus ramah dalam memberikan pelayanan.”.

Kiranya, makna kalimat itu perlu ditularkan ke semua instansi penyelenggara negara, sehingga tujuan menyejahterakan rakyat dapat terwujud.

Hal yang mesti direkam, jangan harap rakyat akan mengapresiasi kerja pemerintah, jika situasinya, penegakan hukum lemah, dan para pimpinan di pemerintahan tidak dapat dijadikan panutan bawahannya. Kabinet kerja harus menjadi suri teladan bagi semua sendi kehidupan di Indonesia. Panutan itu terbentuk lewat komitmen melayani masyarakat sebagai suatu keharusan. Selamat Tahun baru 2015, selamat bekerja lebih tenang, damai dan harmonis.

*Penulis Pengajar Fakultas Hukum Usahid Jakarta, tinggal di Jakarta.
Editor: Ruslan Burhani

MENEDERHANAKAN KONFLIK TANAH

MENEDERHANAKAN KONFLIK TANAH

- | Kristian Ginting
in:Temu_ eropa@- 05/11/2014 17:16 WIB

Komite Revolusi Agraria Sumatera Utara mendesak pemerintah selesaikan konflik pertanahan/AntaraAl iansi Gerakan Reforma Agraria menyatakan persoalan konflik tanah di Indonesia tak hanya menyangkut kepemilikan sertifikat, tapi terutama berurusan dengan penguasaan tanah yang dimonopoli oleh segelintir orang.” Mereka selalu ingin lebih, maka mereka akan merampas tanah termasuk yang bersertifikat. Jika masalahnya disederhanakan soal sertifikat, kok itu ikut dirampas?” kata Rahmat Ajiguna, Sekjen AGRA, saat dihubungi dari Jakarta, Rabu [5/11]. Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Ferry Mursidan Baldan, mengatakan persoalan konflik tanah terutama berhubungan dengan masalah sertifikat. Menurut Ferry, konflik pertanahan kerap kali terjadi akibat sertifikat ganda atau lamanya proses pembuatan surat keputusan tentang kepemilikan properti. Dengan memperbaiki layanan ini, Ferry yakin konflik bisa diredam karena memberi kepastian hukum kepada masyarakat.Menurut Rahmat, pernyataan Ferry tersebut menyederhanakan masalah. Pernyataan itu disebutnya dikeluarkan Ferry bukan karena ketidaktahuannya soal konflik pertanahan di Indonesia, tapi karena keberpihakannya sejak awal memang seperti itu.Sejak zaman Soeharto, kata Rahmat, penataan tanah lewat program sertifikasi telah dijalankan seperti yang diminta Bank Dunia. Legalisasi atas tanah tersebut akhirnya justru dijadikan sebagai jalan untuk merampas tanah rakyat.” Maka apa yang dilakukan Menteri Agraria Ferry akan sama saja dengan pendahulunya, ” kata Rahmat.AGRA mencatat konflik agraria mencapai 1.379 kasus. Konflik itu meliputi perkebunan, pertambangan, infrastruktur, dan kelautan.Luas lahan yang menjadi konflik sekitar 6 juta hektare dan melibatkan 922.781 kepala keluarga. Sekitar 1.180 petani dipenjara, 556 luka-luka, dan 65 orang meninggal dunia.Menurut AGRA, saat ini 70% atau 136,94 juta hektare wilayah Indonesia merupakan hutan negara yang dimonopoli pengusaha asing, pengusaha nasional, dan negara termasuk PTPN. Dari jumlah itu, 9,39 juta hektare adalah hutan tanam industri yang dikuasai 262 perusahaan.Kemudian hutan yang merupakan hak pemanfaatan hutan seluas 21,49 juta hektare dikuasai 303 perusahaan. Berdasarkan fakta itu, benarkah konflik tanah hanya soal sertifikat? [*]

MENYOAL DAYA JELAJAH DI TANAH TERJAJAH

Menyoal Daya Jelajah Di Tanah Terjajah
Oleh : April Perlindungan

 
Ketika diminta berbagi pengetahuan oleh budayawan Kalimantan Tengah, Bung Kusni Sulang dalam bentuk tulisan. Jujur saya terkejut. Apalagi, tulisan itu bertema “konflik agraria” yang dialami masyarakat adat versus Perkebunan sawit. Keterkejutan itu didasari atas dua hal, pertama saya tidak memiliki pengalaman mumpuni soal isu agraria, kedua saya juga belum banyak mempelajari soal pengertian masyarakat adat itu sendiri. Selain itu, saya sering menulis bebas yang minim referensi, sangat terbatas dalam pembendaharaan kalimat atau kata.
Akhirnya dengan penuh rasa malu permintaan beliau saya sanggupi, tentu dengan segala kesalahan dan keterbatasan saya, yang tidak memiliki pengalaman menulis.
Karena Bung Kusni lahir di Kalimantan Tengah, salah satu provinsi terbesar dipulau Borneo, saya pun hanya bisa berbagi soal konflik agraria di negeri Tambun Bungai yang didominasi oleh masyarakat Dayak.
***
Tidak pernah bermimpi, bahwa ditahun 2010 saya harus tinggal di Kapuas, salah satu kabupaten di kalimantan tengah. Memandang hamparan gambut, sungai, danau, galam dan keindahan alam yang tidak bisa dilukiskan kata-kata. Pantas, jika tempat ini menjadi tempat mengadu nasib penduduk lain seperti jawa, sumatera, NTB dan Lampung. Tak lupa pula, Investor pun mulai membanjiri Tambun Bungai dengan segenap janji-janji kesejahteraan.
Mayoritas penduduk dihuni oleh suku Dayak, diantaranya Bakumpai, Ngaju, Banjar dan Manyan. Jumlahnya menurut BPS Kalteng tahun 2008 mencapai 2.131.693 jiwa.
Mereka hidup berkelompok dalam suatu kampung. Dengan adil dan lestari mereka kelola alam secara kolektif. Bersifat otonom dikembangkan aturan-aturan hukum serta sistem kelembagaan yang disesuaikan dengan keadaan sekitar, jauh sebelum sistem kerajaan dan negara ada.
Kemudian Noer Fauzi memperkuat pola kehidupan itu sebagai suatu persekutuan hidup. Dia menyebut, masyarakat adat terikat kepada teritorial tertentu, dan kesatuan wilayah teritorial ini lazim disebut “ hak ulayat masyarakat adat”, pengelolaan ulayat diatur oleh hukum hasil kesepakatan komunitas yang tinggal dalam persekutuan hidup tersebut.
Meski berbagai peraturan merujuk masyarakat adat sebagai pemilik sekaligus pengelola syah wilayah ulayat dan semua pihak harus mengakui keberdaan mereka, posisi mereka sejauh ini masih sangat rentan. Kerentanan itu timbul akibat wilayah kelolanya mengandung kekayaan alam luar biasa seperti minyak, emas, batubara, zircon, kayu, sawit.
Komoditas itu sangat berharga dipasar dunia. Berkah alam diwilayah ulayat ini menjadi kutukan ketika kaum pemodal tergiur melakukan eksploitasi diwilayah-wilayah itu.
Akibat kutukan sumber daya alam , beratus tahun masyarakat diperbudak oleh sistem kerajaan bercorak feodal, diperkuat dukungan kolonial yang berkepentingan terhadap sumber daya alam dengan cara meruntuhkan tatanan organisasi lokal.
Belanda misalnya, untuk menumpulkan tatanan lokal, mereka menerapkan dua sistem pemerintahan. Pertama membangun sistem pemerintahan langsung di bawah Belanda, kedua memberikan kewenangan kepada penguasa lokal untuk menjalankan sistem pemerintahan sendiri dalam penyelengaraan pemerintahan. Dengan catatan, penguasa lokal harus loyal terhadap kepentingan kolonial. Misalnya soal administrasi tanah dan komoditas harus tunduk terhadap intruksi Belanda.
Upaya pemerintah Belanda melakukan monopoli atas SDA , salah satunya dengan menempatkan utusan ( residen ) untuk mengawasi situasi desa. Residen di tunjuk langsung oleh kolonial. Seorang Residen telah diposisikan Belanda untuk membangun suatu lembaga administrasi di tingkat desa. Dengan adanya struktur pemerintahan baru bentukan pemerintah kolonial, mereka dengan mudah dapat memonopoli Sumber Daya Alam di wilayah tersebut. kemudian hal itu menjadi tonggak awal berdirinya dualisme pemerintahan ditingkat kampung.
Jika Kolonial menerapkan dualisme, maka pemerintahan Orde Baru melalui UU No.5/1979 tentang Desa, berupaya melakukan penyeragaman administrasi wilayah. Undang-undang tersebut dimanfaatkan pemerintah Orba untuk menjalin kerja sama dengan berabagai pihak menuju proses monopoli tanah. Akhirnya tatanan lokal porak poranda, berganti dengan tatanan baru yang momopolistik.
Atas hal tersebut, perlahan namun pasti, masyarakat kehilangan kontrol sumber daya alam diwilayahnya, mereka pun tidak lagi berdaulat terhadap ekonomi dan politik, yang kini tersisa hanya simbol-simbol adat belaka . Karena secara de facto,ulayat adat itu telah dikapling oleh kaum pemodal melalui kebijakan yang mengatasnamakan negara.
Masyarakat adat, berdasarkan deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang hak-hak masyarakat pribumi (UNDRIP), disebut sebagai indigenous people. Memilki arti sebagai sekelompok individu yang hidup berdasarkan asal-usul warisan leluhur mereka. Untuk Indonesia, berdasarkan catatan dalam buku Satu Pengakuan Yang Kami Tuntut (AMAN,2003) masyarakat adat juga disebut sebagai penduduk asli atau bangsa pribumi dengan penyebutan disesuaikan oleh masing-masing komunitas.
Sebelumnya, pengertian masyarakat adat ditujukan kepada masyarakat yang hanya menjalankan hukum-hukum adat diwilayahnya, namun pengertian itu diperluas, bahwa masyarakat adat tidak identik dengan “hukum” yang dijalankannya, tetapi harus dipandang secara menyeluruh termasuk keterikatan mereka dengan sumber daya alam.
Bila merujuk pengertian diatas, sangat jelas bahwa sebagain besar masyarakat di kalimantan tengah bisa disebut sebagai masyarakat adat. Terutama, jika dipandang dari keterikatan masyarakat dengan sumber daya alam disekitarnya.
Tentu, masyarakat adat kalimantan tengah mengalami perjuangan panjang untuk berdaulat diatas tanahnya sendiri. Mereka harus hadapi penjajahan dimasa Kerajaan/feodal, masa Kolonial Belanda hingga masa revolusi fisik.
Hal itu tercermin diawal berdirinya provinsi ini, berasal dari tiga Kabupaten Otonom, dari eks daerah Dayak Besar dan Swapraja Kotawaringin yang termasuk dalam wilayah Keresidenan Kalimantan Selatan. Ketiga Kabupaten otonom seperti Kabupaten Barito, Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Kotawaringin. Ketiga daerah kabupaten otonom ini merupakan daerah bawahan yang dibentuk berdasarkan hak-hak darurat yang dilakukan oleh Gubernur Kalimantan waktu.
Yakni melalui Surat Keputusan nomor 186/OPB/92/14 tanggal 14 Agustus 1950 tentang pembentukan daerah otonom tingkat Kabupaten dan Kota. Surat keputusan ini kemudian dikukuhkan dengan undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953. Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 kemudian dijadikan Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72 dan mulai berlaku serta disyahkan pada 26 Juni 1959.
Proses panjang pembentukan daerah yang bersifat darurat itu menegaskan keinginan kuat masyarakat adat di kalteng untuk berdaulat diatas tanahnya sendiri. Setelah berabad-abad mereka mengalami masa kelam sebagai bangsa terjajah.
Setelah merdeka, bukan berarti dayak bebas dari Jajahan. Lahan-lahan di Provinsi Tambun Bungai ini ternyata telah dikapling oleh kaum pemodal. Hingga tahun 2011, menurut catatan Walhi kalteng, hampir 78,8 % tanah telah dikuasai investor Tambang, Perkebunan Kelapa Sawit Skala Besar, Hutan Tanaman Industri dan Hutan Konservasi.
Persentase itu kemungkinan besar bertambah, seiring dengan dikeluarkannya izin-izin baru yang didominasi di sektor tambang. Izin-izin baru itu dikemas dalam program MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) yang mendapat dukungan penuh pemerintah pusat. Serta terkatung-katungnya proses penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi ( RTRWP ), akibat tarik menarik kepentingan politik dan bisnis antara pengusaha dan birokrat.
Catatan tersebut membuat saya khawatir, terutama menyoal tipe investasi di provinsi ini masih rakus terhadap luasan tanah. Investasi masih dalam bentuk lama, yakni berbatas pada pengadaan bahan-bahan mentah dengan orientasi ekspor. Tiada beda dengan jaman VOC melakukan ekspor rempah-rempah yang dilakukan selama 350 tahun. Padahal, dengan sumber daya alam melimpah, seharusnya kalteng sudah memiliki industri yang mampu mengelola kekayaan alam itu dari hulu hingga hilir.
Kekahwatiran itu bertambah didasari fakta bahwa, investasi rakus lahan itu saat ini mencapai titik nadir, yakni mencapai 12.089.710 Ha. Padahal luas wilayah Kalteng hanya 15.356.700 Ha. Jadi, wilayah yang tersisa hanya berkisar 3 juta ha yang harus diperebutkan oleh penduduk sebanyak 2.131.693.
Ketimpangan penguasaan lahan dikhawatirkan semakin meningkat, akibat liberalisasi izin terhadap perkebunan besar terus dilakukan. Saat ini, sebanyak 347 Perusahaan Besar Swasta ( PBS ) sawit misalnya, telah mendapat lahan dengan luas 4.530. 000 Ha, konsesi pertambangan mendapat izin dengan luas mencapai 2.724.143 Ha, Hak Penguasaan Hutan ( HPH ) seluas 4.227.953.Ha, ditambah Hutan Tanaman Industri ( HTI ) mencapai 607.614 Ha.
Potensi Konflik Agraria
Melihat angka diatas, dengan memiliki wilayah administrative seluas 15.356.700 Ha, sementara jumlah penduduk di tahun 2008 sebanyak 2.131.693.
Bila di hitung dengan luas wilayah, maka kepadatan penduduk provinsi ini mencapai kisaran 14 jiwa per Kilo Meter persegi . Dengan demikian, kepadatan manusia untuk level provinsi di wilayah ini, setara dengan jumlah penduduk Kabupaten Garut di Pulau Jawa, lebih tepatnya Provinsi Jawa-Barat.
Dengan data tersebut sekilas kita mengira, tidak memungkinkan jika provinsi ini mengalami sengketa agraria, mengingat kepadatan penduduk berkisar 14 orang per Kilo Meter persegi. Artinya, setiap jiwa masih bisa mengelola lahan minimal lebih dari dua hektare. Mungkin dalam hitungan kita “ masih banyak lahan terbengkalai, tak mungkin ada masalah dengan tanah “.
Fakta berkata lain, telah terjadi 333 kasus sengketa agraria di Kalimantan Tengah dalam kurun waktu 2008-2011 (Yayasan Petak Danum).
Mengapa bisa terjadi konflik ? toh setiap jiwa masih bisa mengelola lahan mimimal dua hektare ? mereka tidak masuk dalam kategori landless(petani tak bertanah) lho?.
Saya coba jawab pertanyaan itu dengan contoh petani karet di Desa Mantangai Hulu Kecamatan Mantangai-Kapuas. Mereka rata-rata memiliki lahan karet seluas dua hektare per kepala keluarga. Selama musim kemarau, mereka bisa menutupi kebutuhan hidup dari hasil penjualan getah karet. Namun ketika musim hujan tiba, getah karet mereka tidak bisa disadap. Kalaupun dipaksa, hasilnya tidak maksimal bahkan batang karet terancam mati.
Untuk memenuhi kebutuhan hidup dimusim hujan, mereka biasanya menanam padi ladang jenis geragai, mencari rotan dihutan, mencari kayu serta menjala ikan disungai.
Melihat cara bertahan hidup mereka yang bergantung kepada alam dan musim, saya berpendapat, bahwa masyarakat dayak di Mantangai atau diwilayah gambut tidak bisa sejahtera jika mengandalkan dua hektare kebun karet dan dua hektare ladang padi. Mencapai taraf sejahtera, mereka perlu porsi lebih dan leluasa untuk mengakses hutan disekitarnya.
Sebab demi memenuhi kebutuhan hidup, mereka memerlukan daya jelajah luas untuk mendapat rotan, gemor, ikan dan kayu. Kemudian saya sebut Daya Jelajah itu sebagai wilayah kelola masyarakat adat. Jangan lupa, daya jelajah itu berbeda dengan lahan yang mereka kelola sehari-hari seperti karet dan padi. Daya jelajah diartikan oleh penduduk setempat sebagai tempat berusaha bersama.
Intinya dengan paparan diatas, memandang potensi konflik agraria dikalteng, tidak bisa merujuk kepada kasus agraria ditempat lain, terutama kasus agraria di pulau jawa. Dikalteng, selain akibat perampasan tanah (landgrabing), konflik bisa dipicu akibat dibatasinya daya jelajah mereka.
Melihat potensi konflik agraria tersebut, semua pihak harus melakukan antisipasi dini. Apalagi lembaga nirlaba yang konsen terhadap hutan, Forest Watch , akhir-akhir ini mengeluarkan rilis, bahwa saat ini tiga juta hektar hutan di Kalimantan Tengah berpotensi hilang. Kondisi tersebut pasti terjadi jika Peraturan Presiden Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan tetap dilaksanakan. Karena Kalimantan Tengah saat ini menjadi propinsi dengan laju penebangan hutan tertinggi di Indonesia. Disebutkan, Sekitar dua juta hektar hutan telah hilang dalam kurun waktu 2000 hingga 2009. laju kerusakan hutan timbul akibat maraknya pembukaan perkebunan sawit, disusul kemudian pertambangan.
Meski luas hutan Kalteng menurut Surat Keputusan Menteri Kehutanan tahun 2011 mencapai sekitar 12,6 juta hektar. Dijelaskan juga kawasan hutan tersebut terdapat areal berhutan seluas delapan juta hektar lebih yang tersebar di kawasan hutan produksi Tetap, Hutan Produksi Terbatas , Hutan Produksi Konversi, kawasan Hutan Konservasi, dan kawasan Hutan Lindung. Namun angka itu perlu dipertanyakan, mengingat laju pembangunan perkebunan sawitakhir-akhir ini terjadi begitu masif.
Yang membuat prihatin, tingginya laju kerusakan hutan tersebut dipastikan berdampak terhadap kehidupan masyarakat adat setempat. Dimana seperti disebutkan oleh saya sebelumnya, delapan puluh persen kehidupan mereka masih bergantung kepada hutan. Jika matapencaharian terganggu, konflik sosial akibat ketimpangan penguasaan agraria dan tingginya laju kerusakan hutan pun tidak dapat dihindarkan.
Menangkap Peluang Dari Bawah
Tentu, upaya penyelesaian konflik agraria harus dilakukan oleh semua pihak. Namun pelaksanaanya tidak sekedar dalam bentuk seminar-seminar, lokakarya dan diskusi semata. Meskipun hal itu menjadi bagian penting, namun jika kita berkaca kepada pengalaman diwilayah lain, bahwa perjuangan lahan, sejatinya berada dilahan itu sendiri. Dan perjuangan dilahan itu erat kaitannya dengan penguasaan fisik, kondisi politik dan situasi kekuasaan yang mendukungnya.
Apalagi, bicara soal masalah agraria di kalimantan tengah, tidak bisa dilepaskan dari pembicaraan mengenai politik dan kekuasaan. Sebab konflik agraria bisa diselesaikan, jika semua pihak termasuk orang yang paling berkuasa disuatu wilayah memiliki kemauan politik untuk melaksanakan reforma agraria. Terlebih, UU No 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah (Otda) telah memberi porsi lebih kepada daerah untuk menentukan kebijakan secara otonom.
Saat ini, kondisi pemerintah telah masuk jerat agenda ekonomi neoliberal yang memuja sistem pasar bebas. Hal itu merupakan potret muram bagi masa depan agenda reforma agraria. Karena pasar bebas, memiliki ideologi yang jauh dari rasa keadilan. Ideologi ini menghalalkan segala cara demi memenuhi kebutuhan pasar. Tanah yang seharusnya berfungsi budaya dan sosial, oleh ideologi neoliberalisme, tanah dipandang sebagai komoditas yang sejajar dengan komoditas lain, yakni sebuah aset yang layak untuk diperjualbelikan.
Terlepas dari keterjebakan itu,bicara soal kemauan politik, dengan segala kekurangan yang ada, sesungguhnya provinsi ini memiliki Peraturan Gubernur (Pergub) no 13 tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di Atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah, walaupun diakui, teknis pelaksanaan di lapangan masih tumpang tindih. Terutama mengenai penerbitan surat untuk legalisasi pengelolaan tanah.
Pergub no 13/2009 itupun perlu di apresiasi sekaligus perlu dikritisi oleh berbagai pihak yang konsen terhadap persoalan agraria, terutama oleh masyarakat adat itu sendiri. Peluang-peluang yang ada dalam peraturan tersebut harus di gunakan secara maksimal untuk melindungi hak kelola adat atas Sumber Daya Alam. Bukan sebaliknya, setelah tanah dinyatakan legal (dengan versi masing-masing) kemudian semua pihak ramai-ramai menjual. Intinya, menurut saya, Pergub ini poisisnya menjadi penting terkait dengan liberalisasi investasi dalam wajah konservasi, perkebunan dan pertambangan. Jika dijalankan dengan benar, Pergub 13 tahun 2009 bisa menjadi benteng, namun bila disalahgunakan peraturan ini berubah sebagai gerbang utama masuknya kaum pemodal.
Selain pergub no 13/2009 yang bersifat lokal, masyarakat adat pun sesungguhnya memilki peluang di ranah internasional. Di bulan september tahun 2007, Perserikatan Bangsa-Bangsa ( PBB ) melalu sidang majelis umum telah mendeklarasikan United Nations Declarations on The Rights of Indigieneous People ( UNDRIP ) untuk menyepakati dan menerima pengakuan tentanng hak masyarakat adat. Prinsip dari UNDRIP lebih mengemuka yaitu tentang Free, Prior, and Informed Consen, sebuah benteng masyarakat adat agar lebih berdaulat diwilayah kelolanya.
Tapi sekali lagi saya tegaskan, berbagai rujukan itu tidak berarti apa-apa, jika semua pihak, termasuk masyarakat adat itu sendiri tidak memiliki kemauan politik untuk melaksanakan reforma agraria.
Contoh kecil, ditahun 2010 Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang telah mengeluarkan instruksi pencabutan izin PBS. kemudian di tindaklanjuti dengan keputusan Bupati Kapuas nomor : 153 / Disbunhut / tahun 2010 tentang pencabutan izin pembukaan lahan perusahaan Perkebunan Besar Swasta ( PBS ) dan Koperasi di Kabupaten Kapuas. Perusahaan PBS yang telah dicabut izinnya meliputi PT. Dwie Warna Karya (5000 ha), P.T Kalimantan Ria Sejahtera (8.500 ha), P.T Warna Catur Jaya Utama (5000 ha), P.T Kapuas Maju Jaya (10.929 ha), P.T Agro Subur Permai (2.100 ha), P.T Kahayan Agro Lestari, P.T Rezeki Alam Semesta ( 9.500 ha), P.T Sakti Mait Jayalangit (5000 ha), P.T Fajar Mas Indah Platantions (1000 ha), P.T Sapalar Jaya Kartika (2.500 ha), P.T Hijau Pertiwi Indah Platantions (2000 ha).
Status areal PBS diatas batal demi hukum. Hal lain, berdasarkan hasil dialog masyarakat Desa Katimpun, Kaladan, Mantangai Hulu, Katunjung dan Tumbang Mangkutup Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas dengan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan pada tanggal 18 oktober 2011 lalu di kantor kemenhut, Jakarta. Zulkifli Hasan menyatakan, masyarakat berhak menduduki lahan-lahan sawit tanpa izin. Kemudian ia jelaskan soal lahan gambut yang tidak bisa dialihfungsikan untuk komoditas lain.
Ketika sejumlah izin PBS dicabut, areal gambut dinyatakan tidak bisa dialihfungsikan. Kemudian timbul pertanyaan, kenapa aparat tidak bertindak? Dan rakyatpun tidak bergerak ? karena setahu saya, hanya disebagian kecil daerah, ada masyarakat yang melakukan gerakan reclaiming, itupun sifat gerakannya masih sporadis. Anehnya, inisitaif-inisiatif rakyat dibeberapa wilayah itu pun tidak mendapat sambutan hangat, baik oleh pemerintah yang katanya sangat pro terhadap masyarakat adat, maupun oleh organisasi non pemerintah yang konsen terhadap masyarakat adat.
Pertanyaan itu bisa mengandung arti, bahwa gerakan reforma agraria di kalimantan tengah dalam kondisi stagnan. Apalagi, jika merujuk pendapat pakar reforma agraria, Gunawan Wiradi dalam tulisannya Reforma Agraria by Leverege, stagnannya pelaksanaan reforma agraria terjadi akibat birokrasi yang masih didominasi elite bisnis. Kemudian dalam kondisi tersebut, rakyat tidak bisa menunggu penguasa bermurah hati melakukan perombakan struktur agraria. Apalagi hanya bermodalkan seperangkat peraturan atau MoU. Namun, perombakan itu bisa dilakukan dengan cara memperluas gerakan masyarakat sipil.
Seperti yang sering saya kemukakan, bahwa pada hakikatnya masyarakat adat itu adalah kaum tani yang hidupnya bergantung kepada tanah, maka masyarakat adat harus mengakui diri senagai kaum tani. Mereka harus bergabung dengan masyarakat sipil lain untuk bersama-sama melakukan perlawanan terhadap ketidakadilan.
Yang dimaksud gerakan sipil masif itu gerakan mendongkrak. Yakni merubah sistem dari level terendah. Memajukan, membantu, mengapresiasi kerja-kerja akar rumput dengan cara menurunkan gagasan langit itu agar dimengerti kelas akar rumput. Cara menurunkan gagasan dari langit ke bumi itu bukan mencetak seribu poster, menggalang seminar, atau memperbanyak jaringan milis. Namun gagasan itu akan dicerna dengan upaya melakukan pendidikan dikampung-kampung, membantu rakyat terlibat dalam demokratisasi desa, memperkuat organisasi rakyat, juga membantu merebut kepemimpinan politik ditiap level.
Dan perlu diingat, bahwa perjuangan reforma agraria sejati itu bukan hanya berbentuk redistribusi lahan (pembagian sertifikat/ SKTA).Perombakan struktur agraria, mesti sejalan dengan penguatan modal serta peningkatan keterampilan kaum tani/ masyarakat adat. Hal itu dapat dimulai dari struktur yang paling bawah, yakni pedesaan. Salah satu langkah, berupaya mendorong proses demokratisasi desa, dengan cara memajukan kader-kader kaum tani/masyarakat adat agar berani tampil memimpin . Tentu proses itu dilakukan setelah mereka tersebut diuji dalam proses pengorganisasian dan berhasil menghimpun kekuatan massa. Dan yang paling utama mereka harus tetap memilki prinsip setia digaris massa.
Kenapa hal itu perlu dilakukan ? sebagai negara agraris, bahkan tidak agraris sekalipun, menuju rakyat yang berdaulat, harus diawali dengan perombakan struktur agraria. Pengertian agraria disini bukan sebatas lahan pertanian ( kulit Bumi ) dan petani, namun persoalan agraria adalah persoalan laut, udara, gunung, sungai danau, hutan dan berbagai kekayaan alam yang terkandung didalam dan luar perut bumi.
Sungguh sesat pikir jika sebagian besar orang beranggapan, bahwa perjuangan agraria adalah perjuangan milik petani semata, perjuangan demi mendapat sertifikat tanah . Karena agraria, masih menurut Gunawan Wiradi, berasal dari bahasa latin “ager”, sama artinya dengan “pedusunan/ wilayah”. Didalam wilayah dusun, tidak hanya terdapat lahan pertanian dan petani, pedusunan itu meliputi gunung, laut, tambang, sungai dan bahan mineral lain yang dikelola oleh masing-masing pelaku.
Selain itu ,dalam konstitusi negara kita, ayat 1-5 pasal satu UUPA 1960, bahwa agraria meliputi permukaan bumi, dibawah tubuh bumi, air dan yang berada dibawah air, serta ruang angkasa.
Artinya, istilah sumber daya alam, lingkungan hidup, tata ruang, energi, hutan, tambang, adalah istilah baru untuk unsur-unsur lama yang tercantum dalam UUPA 1960. Untuk itu, Undang-Undang sektoral harus tunduk terhadap Undang-Undang Pokok, yakni Undang-Undang Pokok Agararia(Noer Fauzi).
Jadi sekali lagi, persoalan agraria bukan hanya persoalan petani dan pertanian, melainkan persoalan semua pihak yang berkepentingan terhadap bumi, air dan segenap kekayaan yang terkandung didalamnya. Dan pihak yangberkepentingan tersebut wajib bekerja, berfikir, bertindak untuk melakukan perombakan struktur agraria atau dikenal dengan istilah gerakan reforma agraria.
Langkah melakukan perombakan struktur, pekerjaan utamanya bukanlah menambal sulam kebijakan Undang-Undang sektoral melalui advokasi kasus. Tapi bagaimana cara mencari jalan terang untuk memperkuat dan mengembalikan fungsi Undang-Undang Pokok yang menaungi UU sektoral tadi. Hal itu merupakan agenda khsusus yang harus dilakukan dengan khusuk dalam langkah advokasi.
Bahkan, strategi itu tak perlu lagi dibuat kotak, bahwa saya ahli disektor tambang, si B ahli disektor lingkungan hidup, si C ahli pertanian, Si D ahli adat. Kotak itu akan menjadi bulat, jika semua aktor memahami kondisi agraria secara utuh.
Jadi menurut hemat saya, upaya mendongkrak dari bawah mesti secepatnya dilakukan oleh rakyat kalimantan tengah. Berbagai pihak harus terus berupaya menyelenggarakan pendidikan serta membangun organisasi rakyat di tiap kampung. Jika hal itu tidak dilakukan, status Dayak tetap sebagai masyarakat terjajah dan mereka tak lagi memiliki daya jelajah. Jika dayak kehilangan tanah dan daya jelajah, yang tersisa dari dayak hanya simbol-simbol belaka, dikenang dan dipuja ketika melakukan ritual saja, dilakukan untuk menghibur diri atas kekalahan dan kekalahan, karena kesakralan telah berpindah kepada sang penjajah.[]

MEWARISKAN UTANG

MEWARISKAN UTANG

http://www.balipost.co.id/mediadetail.php?module=detailberita&kid=33&id=78985

20 Agustus 2013 | BP
MESKI sudah menjadi negara merdeka selama 68 tahun, kenyataannya bangsa Indonesia belum merdeka sepenuhnya. Pasalnya, perekonomian bangsa Indonesia masih dibebani utang yang tak kunjung lepas melilit bangsa Indonesia. ”Kalau yang sudah dilewati 68 tahun, untuk mencapai tahun kemerdekaan emas 100 tahun, menyisakan waktu 32 tahun lagi. Apa mungkin bisa mencapai dalam waktu singkat permasalahan yang ada pada bangsa ini,” kata sejarawan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Asvi Warman Adam dalam diskusi bertema ”68 Tahun Kemerdekaan, Kemana Indonesia?” di Gedung MPR, Jakarta, Senin (19/8) kemarin.

Dari estafet kepemimpinan di negeri ini, Asvi mencatat terjadi penambahan utang dari periode kepemimpinan satu ke pemimpinan lainnya. Di era Presiden Soekarno mewariskan utang sekitar 2,5 miliar dolar AS. Di era mantan Presiden Soeharto setelah lengser tahun 1998, utang negara membubung mencapai 150 miliar dolar AS. ”Artinya, meningkat 6.000 persen,” kata Asvi.

Kemudian di masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri, meninggalkan utang sebesar Rp 65 triliun. Lalu di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, utang yang berhasil dibukukan hingga saat ini mencapai Rp 690 triliun.

Dari perjalanan utang dari tahun ke tahun itu, Asvi menyimpulkan utang adalah permasalahan yang harus segera diatasi. ”Persoalannya kini adalah sampai sejauh mana kita mampu mengelola risiko utang itu, karena selalu yang dikatakan rasio utang diperbaiki. Tetapi kalau ekonomi menjadi krisis, negara akan mengalami masalah serius seperti Yunani,” ingatnya.

Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Firmanzah mengakui dari segi nilainya jumlah utang Indonesia memang terus bertambah. Tetapi, dari segi kemampuan membayar, kemampuan pemerintahan saat ini jauh lebih baik. ”Kita tentu perlu melihat kemampuan kita membayar utang. Salah satu faktor kenapa kita mengalami krisis tahun 1998 adalah porsi utang kita terhadap PDB itu cukup tinggi, mencapai 150 persen,” katanya.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, hingga akhir Juni 2013, utang pemerintah Indonesia tembus mencapai angka Rp 2.036,14 triliun.

Diakui Firmanzah, memang benar utang Indonesia mencapai lebih dari Rp 2.000 triliun. Tetapi, dia mengingatkan PDB Indonesia jauh lebih tinggi dari utang yang ada. Pada semester I/2013 saja berhasil mencatatkan investasi terbesar sepanjang sejarah di sektor riil.

Tahun ini, menurutnya, porsi utang Indonesia hanya 23 persen. Artinya, beban utang negara tidak banyak memengaruhi stabilitas perekonomian negara. Karena itulah, di saat terjadi guncangan ekonomi yang kuat di dunia, perekonomian Indonesia tidak sampai terguncang hebat karena masih berada dalam zona aman. Kondisi ini jauh lebih baik daripada perekonomian Yunani dan Italia yang benar-benar bangkrut karena beban utang yang terlalu tinggi di negera tersebut.

Wakil Ketua MPR Melani Leimena Suharli berharap Pemilu 2014 mendatang dapat memunculkan pemimpin yang lebih baik lagi untuk mengatasi segala macam persoalan yang dihadapi bangsa ini. ”Pemilu tentu diharapkan dapat berjalan aman, damai dan demokratis, sehingga dapat menghasilkan pemimpin yang benar-benar dapat mengatasi segala macam persoalan yang ada,” kata Wakil Ketua Umum Partai Demokrat ini. (kmb4)

MERENTANG KESENJANGAN DI LAHAN GAMBUT

MERENTANG KESENJANGAN DI LAHAN  GAMBUT

 

Oleh : April Perlindungan

 

 

Musyawarah Desa yang diakukan antara pihak Kalimantan Forest Climate Patnhersip- KFCP dan Masyarakat Desa Sei Ahas yang akan membahas program pangan dan ketahanan hidup (30/04/2012) lalu dibalai Desa Sei Ahas- Kecamatan Mantangai gagal. Menurut warga setempat, gagalnya pertemuan tersebut akibat warga jenuh dengan janji-janji pihak KFCP yang tak kunjung direalisasikan. Baru beberapa menit acara itu dibuka, warga sudah membubarkan diri, bahkan kalau tidak ditahan, sebagian warga hampir berbuat anarkis.
Kejadian diatas merupakan salah satu konflik masyarakat adat dengan pihak KFCP yang dilaporkan masyarakat kepada penulis, terkiat kegiatan projek REDD plus dikawasan eks Pengembangan Lahan Gambut (PLG), lebih tepatnya di kecamatan Mantangai, kabupaten Kapuas-Kalteng. KFCP sebagai pelaksana projek, tak mampu merealisasikan janji-janji mereka selama projek itu dilaksanakan dalam kurun waktu 2008-2012.
Perlu diketahui, Kalimantan Tengah khususnya Kabupaten Kapuas, untuk pertama kalinya dipercaya sebagai tempat dilakukannya projek uji coba perubahan iklim. Pertimbangan daerah ini dipilih, selain tersedianya hutan primer, di provinsi ini pun teradapat lahan gambut dengan luas mencapai 3.01 juta ha atau 52 % dari seluruh luasan gambut di kalimantan. Menurut studi Puslitanak tahun 2005, deposit karbon yang terkandung digambut kalteng diperkirakan sebesar 6.35 giga ton (GT) atau setara dengan karbon hasil pembakaran bahan bakar minyak di Amerika Serikat selama satu tahun.
Selain itu, lahan gambut merupakan ekosistem rapuh dan rentan, sekaligus memiliki peranan penting bagi kelestarian lingkungan terutama dalam konteks pengurangan dampak akibat perubahan iklim. Apalagi jika merujuk kepada ahli gambut, Soil Taxonomy. Menurutnya gambut merupakan tanah yang tersusun dari bahan organik dengan ketebalan lebih dari 40 cm atau 60 cm. Sehingga memiliki kerentanan sendiri terhadap aktivitas disekitarnya.
Selanjutnya, laporan Dewan Nasional Perubahan Iklim(DNPI), memperlihatkan grafik kecenderungan peningkatan emisi Indonesia yang diperkirakan akan tumbuh 2% per tahun, dan akan mencapai 2.8 Gt CO2e pada tahun 2020 dan 3.6 GtCO2e pada tahun 2030. Dari semua sumber emisi, 83 % disumbang oleh perusak lahan dan kawasan hutan serta lahan gambut. Laporan DNPI semakin memperkuat pentingnya posisi gambut dalam skema perubahan iklim.
Berdasarkan pertimbangan itu, Kalimantan Tengah dinilai memenuhi standar untuk projek REDD. Akhirnya ditahun 2008 pemerintah Indonesia dan pemerintah Australia bekerjasama sekaligus membentuk wadah bernama– Australia Forest Carbon Partnership (IAFCP), bertujuan untuk berkontribusi terhadap hasil perjanjian internasional UNFCCC (United Nation Framework Convention on Climate Change atau Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai Perubahan Iklim) terkait dengan pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK).
Projek ini berlokasi di wilayah Kecamatan Mantangai dan Timpah dengan melibatkan 7 desa dan 7dusun. Salah satu dari program kerjasama IAFCP ini berupa uji coba demonstrasi REDD yang diberi nama Kalimantan Forest Climate Partnership (KFCP) dengan luas areal mencapai 120.000 hektar. Program utamanya meliputi rehabilitasi, adaptasi dan mitigasi didukung pendanaan sebesar 30 juta dolar Australia.
Tentu, semua pihak, terutama bagi yang konsen terhadap isu lingkungan hidup sepakat, baik ada atau tidak adanya program REDD, gambut dengan segala kerentananya, merupakan salah satu ekosistem yang perlu diselamatkan. Namun menjadi persoalan, jika REDD justru berdampak negatif terhadap tatanan sosial-budaya masyarakat yang sudah bertahun-tahun hidup digambut.
Meskipun penulis dan beberapa pihak menyadari, bahwa Climate Change atau dikenal dengan perubahan iklim merupakan keniscayaan yang tak dapat dibendung. Perubahan itu dipastikan berdampak terhadap seluruh kehidupan bumi. Apalagi ditandai dengan meningkatnya suhu udara dan samudera, meluasnya salju serta es yang meleleh. Bahkan IPCC (Intergovermental Panel on Climate Change) ditahun 2007 melaporkan, antara tahun 1850 hingga 2005 terjadi kenaikan temperatur global sebesar 0.76 derajat celcius sepanjang abad ke 20. Peningkatan suhu diperkirakan meningkat, terutama setelah ditemukannya mesin uap yang mendorong terjadinya revolusi indsutri.
Masih menurut IPCC, perubahan iklim dalam bentuk nyata berupa pemanasan global(global warming) diprediksi akan menaikan air muka laut setinggi 3-16 cm diwilayah Asia Pasifik, berpotensi menimbulkan kelaparan, bencana longsor, banjir, dan wabah penyakit akibat migrasi jenis serangga endemik. Gambaran tersebut tidak bisa dijelaskan satu-persatu, namun hal yang konkrit dirasakan kelompok rentan di Indonesia (petani, nelayan, dan kaum marjinal lain), bahwa mereka saat ini tidak bisa lagi memprediksi datangnya musim, petani tak mampu tentukan masa tanam, nelayan sulit membaca cuaca, ketika mereka rentangkan jala.
Artinya, menurut penulis, memprediksi dampak negatif perubahan iklim,akan s menambah panik milyaran umat, karena efeknya lebih dahsyat dari teror yang paling kejam.
Namun menjadi soal, ketika negara-negara maju (negara utara) sebagai penghasil emisi terbesar dari aktivitas industri mereka, melemparkan dosa itu kepada negara-negara berkembang (negara selatan) termasuk Indonesia, padahal bila merujuk berbagai sumber, negara berkembang adalah negara yang sedikit menyumbang emisi dibanding negara-negara maju. Jika disederhanakan, hal itu mengandung arti, negara maju boleh berak semaunya, sedangkan negara berkembang, jangankan berak, kentut pun harus izin pada sang tuan.
Ketidakadilan ini yang menuai protes dari sejumlah organisasi masyarakat sipil dunia terkait skema REDD. Selain kalteng, di wilayah lain proyek REDD telah menuai kontroversi, contohnya Jambi, Palu, Aceh dan Papua. Kemudian akhir-akhir ini berbagai rujukan menyebut, bahwa emisi dari industri menjadi penyumbang terbesar perubahan iklim dibanding dengan deforestasi di negara-negara berkembang.
Pendanaan proyek iklim pun dinilai merugikan negara-negara miskin, salah satunya dengan skema debt nature swap atau skema utang luar negeri. Skema tersebut diyakini akan memperlebar kesenjangan antara negara maju dan berkembang. Negara maju lepas dari tanggung jawab sebagai perusak, negara berkembang akan semakin terjerumus dalam lilitan utang. Padahal sejauh ini, dalam konteks perubahan iklim, poisis negara berkembang yang harusnya punya nilai tawar, kini dipaksa membebek dan dikambing hitamkan. Sementara negara maju, bebas menentukan kebijakan ekonomi mereka yang berbasis industri ekstartif dan eksploitatif.
Antara Proyek dan Jejak Kelam Di Air Hitam
Provinsi Kalimantan Tengah memiliki kawasan tropika basah, diantaranya terdapat hutan rawa gambut dengan luas mencapai + 3 juta hektar, dari luas total provinsi ini yakni 153.568 Km².
Menyinggung soal gambut, penulis sepakat jika ekosistem air hitam sangat identik dengan kondisi gambut yang mendominasi wilayah ini . Karena menurut pakar gambut Andriesse, 1988, gambut merupakan ekosistem sangat unik, hal itu dapat dilihat dari sifat kimia dan fisiknya. Ditandai dengan kematangan warna, meskipun pada dasarnya bahan asal gambut berwarna kelabu, coklat hingga kemerahan, tetapi setelah dekomposisi munculah senyawa-senyawa berwarna gelap, sehingga umumnya gambut berwarna coklat atau kehitaman. Semakin hitam warna gambut, hal itu menjadi salah satu indikator kematangan gambut tersebut(Nurhayati dkk,1986).
Tapi, hitamnya warna gambut di Kalimantan Tengah sejalan dengan kelamnya nasib masyarakat adat yang telah mengelola gambut secara arif selama berabad-abad. Dimulai dengan Keputusan Presiden.no 82 tahun 1995 tentang Pengembangan Lahan Gambut (PLG) sejuta hektare meliputi Kabupaten Kapuas, Barito Selatan, Pulang Pisau dan Kota Palangkaraya.
Selain penggusuran lahan, perusakan hutan, proyek yang diawali dengan pembangunan jaringan tata air (Saluran Primer Induk) sepanjang 187 km yang menghubungkan Sungai Kahayan dan Sungai Barito, pembangunan Saluran Primer Utama sepanjang 958.18 km, serta pembangunan ribuan kilometer saluran sekunder dan tersier yang memotong kubah gambut, proyek inipun telah menimbulkan masalah lingkungan yang sangat serius seperti banjir besar dimusim hujan, kekeringan dimusim kemarau ditambah dengan kebakaran hutan lahan, maraknya illegal logging dan kemerosotan keanakaragaman hayati. Tidak berhenti disitu, pemerintah mendatangkan transmigran (hingga dihentikan pada tahun 1999/2000 sebanyak 15,600 KK) ,yang menimbulkan persoalan baru dibidang sosial dan ekonomi.
Sebelum PLG, tanda-tanda kerusakan hutan dan lahan gambut didasari atas rekam jejak investasi diwilayah ini, menurut penulis sudah nampak ketika perusahaan HPH PT Jayanti Group milik Bob Hasan sejak tahun 1970-an telah mengambil kayu ramin dan jelutung. Pembabatan hutan ramin dan jenis tanaman kayu lain di lakukan selama 25 tahun tersebut nyaris tidak menyisakan sedikit pun tegakan pohon kayu di lahan dan hutan gambut.
Kerusakan itu diperparah dengan pembersihan lahan dan hutan oleh proyek PLG 1 juta hektar, pelaksana proyek dengan sengaja menebang kayu-kayu bernilai tinggi, di pasok ke sebuah perusahaan di Banjarmasin yaitu PT. Barito Pasific Timber Groups. Kayu-kayu dari hutan dan lahan gambut di kirim ke luar negeri sebagai barang ekspor atas permintaan negara-negara kaya seperti: Jepang, Amerika, Jerman dsb.
Pasca PLG dinyatakan gagal ditahun 1998, kemudian disadari ekosistem gambut sangat rentan sekaligus unik, hal itu telah memicu berbagai pihak untuk berupaya memulihkan gambut. Sayang, kebijakan itu dikeluarkan berdasarkan kepentingan masing-masing kelompok tanpa melihat kondisi objektif akar rumput, tak heran jika upaya tersebut menghasilkan kebingungan, kegamangan dan kecemasan menghantui masyarakat sekitar PLG hingga kini. Kontraproduktifnya kebijakan pemerintah mulai dari pusat hingga daerah terjadi, karena kebijakan tersebut bersifat otoriter, sepihak, tanpa mempertimbangkan kondisi lokal yang beragam.
Kemudian penulis menilai, kebijakan itu sering menyudutkan atau mengkambinghitamkan perilaku masyarakat adat setempat terkait aktivitas mereka dalam mengelola gambut. Tak jarang, pemerintah menuding rakyat sebagai aktor utama penyebab rusaknya ekosistem gambut dikawasan PLG. Hal itu tercermin dari kebijakan mengenai rakyat dilarang membakar, dilarang menebang, dilarang masuk hutan konservasi. Kemudian rakyat harus menjaga api, menanam pohon dan beralih bidang matapencaharian. Menjadi ironi, ketika kebijakan serba “melarang” itu hanya berlaku terhadap rakyat, sedangkan korporasi semacam sawit, perusahaan kayu dan tambang bebas hambatan untuk memporakporandakan ekosistem gambut.
Setelah itu, kerusakan ekosistem gambut bertambah kronis, seiring pemerintah sejauh ini tidak mempercayai rakyatnya sendiri dalam skema pengelolaan hutan rawa gambut. Padahal menurut penulis, kalau digali lebih dalam, masyarakat adat setempat terbukti mampu menjaga kelestarian gambut selama berabad-abad. Contohnya dalam skema REDD, pemerintah sering menggunakan konsep luar, dibanding konsep lokal dalam upaya penyelamatan ekosistem itu. Bahkan, pemerintah menganggap bahwa konsep REDD dari luar merupakan skema ampuh untuk mengatasi masalah yang membelit kawasan PLG.
Perlu diingat, dalam mengelola gambut, masyarakat lokal sudah lama menggunakan sistem tata kelola hutan/ himba dengan istilah lokal seperti Hutan Pukung Pahewan(Kawasan Hutan Lindung/keramat) Sahepan(Hutan Produksi), Kaleka(Bekas ladang), Tajahan(Ladang), Bahu(Lahan produktif) .
Secara umum konsep itu dapat digambarkan sebagai konsep tata ruang lokal mengenai wilayah mana yang boleh dijamah, tempat apa yang boleh dijadikan ladang, hutan apa yang dinilai sakral dan tanah apa saja yang bisa dicadangkan untuk masa depan.
Kemudian, dalam mengelola lahan, penulis menemukan fakta bahwa masyarakat dayak disekitar PLG tidak sembarang untuk mengelola, mereka mengenal istilah Petak Katam : merupakan tanah yang berada dipinggir sungai, dimungkinkan bisa dibangun rumah. Petak Pamatang: adalah tanah jenis mineral yang digunakan untuk ladang/ atau tanaman musiman seperti karet dan rotan. Petak Sahep,adalah tanah jenis gambut tipis yang didominasi rawa atau danau kecil tempat masyarakat memasang alat tradisional untuk menangkap ikan, di petak sahep biasanya ikan nyaman berkembang biak. Tanah Luwu,adalah tanah jenis gambut dalam, disebut tanah luwu karena ketika digenggam tanah ini akan hancur, jaman dulu tanah ini bisa digunakan sebagai pupuk.
Kebijaksanaan masyarakat adat dalam mengelola gambut sejauh ini tidak dihargai atau diapresiasi oleh pengambil kebijakan ditiap level. Sebaliknya, pemerintah selalu mendatangkan/percaya terhadap konsep luar yang tidak utuh memahami kondisi alam, sosial, ekonomi dan politik dikawasan PLG.
Contoh kecil, ketika di tahun 2007 silam , proyek penyelamatan gambut di daerah tersebut pernah di lakukan oleh Central Kalimantan Peatland Project ( selanjutnya di baca CKPP ) telah mengalami kegagagalan. Proyek yang menghabiskan banyak biaya itu tidak berdampak apapun bagi kesejahteraan masyarakat sekitar serta peningkatan kelestarian ekologi. Sebaliknya, tabat yang di buat oleh CKPP sebagian di bongkar oleh masyarakat. Dengan dibangunnya tabat, dipastikan masyarakat setempat tidak bisa melakukan aktivitas pencarian ikan, memotong rotan dan menyadap karet di hutan yang telah mereka kelola selama bertahun-tahun. Begitupun kondisi ekologi yang di rehabilitasi CKPP tidak mengalami perubahan sama sekali. Hal itu telah memicu rakyat untuk bergerak terhadap segala jenis kegiatan, meskipun kegiatan itu mengatasnamakan pelestarian lingkungan.
Sisi lain, menurut penulis rakyat di Kapuas secara khusus , dan umumnya dikawasan PLG, hanya petani karet, pembuat beje dan dan petani rotan yang telah berhasil melakukan rehabilitasi gambut dengan swadaya. Sedangkan konsep rehabilitasi yang di kembangkan oleh koalisi NGO internasional semacam KFCP dan CKPP sekalipun mendapat dukungan dana pihak luar, nyaris tidak meninggalkan bekas.
Hal itu semakin menegaskan jika inisiatif lokal dengan cara yang arif, telah membuktikan keberhasilam mereka dalam merehabilitasi kawasan PLG. Sekaligus kalau mau belajar lagi kepada peristiwa masa silam, sejumlah profesor ahli gambut di Jakarta tak dapat berargumentasi, ketika pendapat mereka soal gambut di patahkan oleh tokoh Adat DAS Mangkatip. Hasilnya, proyek PLG pun di hentikan oleh Presiden Soeharto ( Yayasan Petak Danum Kalteng, Belajar Kepada Rakyat, 2010 )
Begitupun dengan Program REDD yang dijalankan di Kecamatan Mantangai dan Timpah hasil kerjasama pihak Australia dan Indonesia . Program tersebut di laksanakan oleh Care, Weetland Internasional dan Mawas Bos aliansi tersebut bernama KFCP, proyek itupun dinyatakan gagal setelah senator Australia, Christine Milne, dalam berita online mongabay.com yang menyatakan bahwa proyek REDD di Kalimantan sebagai sebuah kegagalan total, masyarakat di tingkat akar pun kini mulai kesal dengan program yang dinilai tidak jelas. Mereka bahkan menyebutnya REDD tak ubahnya dengan ‘kentut’.
Fakta kegagalan tersebut masih dalam tulisan mongabay.com, diperkuat dengan temuan penelitian Erik Olbrei dan Stephen Howes di Australian National University, mereka meneliti KFCP dan menyebutkan indikasi kegagal proyek tersbeut diantaranya, Pertama Target utama KFCP telah diturunkan secara drastis. Hanya sepuluh persen, dari target awal yang digembar-gemborkan, karena target awal terlalu bombastis. Kedua Perkembangan di lapangan sangat lambat. Blokade kanal-kanal utama belum dimulai, hanya 50.000 pohon yang ditanam, mekanisme pengukuran emisi belum tuntas, dan baseline emisi bahkan belum dijelaskan secara detail.Ketiga Deforestasi dan konversi lahan gambut tetap berlangsung dengan cepat dan dalam skala besar di Indoneia. Penanaman dan ekspansi perkebunan sawit makin meluas.
Khusus menyinggung soal investasi sawit diwilayah project REDD saat ini sudah mencapai 10.000 ha untuk PT Sakti Mait Jaya Langit yang menggusur perkebunan karet warga dusun Mangkutup-Katunjung, PT Rezeki Alam Semesta Raya seluas 20.000 ha yang telah menggusur dan menutup Handeel warga Desa Sei Ahas, Katimpun, Kalumpang dan Kaladan, PT Graha Inti Jaya seluas 12.000 ha meliputi Desa Kaladan, Lamunti, Tarantang, Manusup, Pendakatapi dan Saka Tamiang. Kemudian PT Globalindo Agung Lestari seluas 20.600 ha meliputi Desa Mantangai Tengah, Mantangai Hilir, Tran Lamunti, Dadahup, Bakuta, dan Desa Sei Jaya Barito Selatan. Terakhir, Mantangai Hulu dan Kalumpang pun sudah diincar perkebunan sawit PT Usaha Handalan Jaya Perkasa dengan luas 5000 ha.
Kemudian, penanganan perubahan ilkim dengan skema “pasar karbon”, menurut penulis sangat kontraproduktif dengan eksploitasi tambang yang merusak lingkungan. Perlu diketahui, selain sawit, investasi pencemar lingkungan pun paska datangnya REDD semakin marak, contohnya PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR) beserta Long Houl Holding (LHH) saat ini telah menandatangani perjanjian jual beli (sales and purchase agreement) dengan PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk (BORN) dengan nilai transaksi 1 miliar dolar AS. Belum lagi Korea Selatan , melalui Korea Resources Corp (Kores) telah mengakuisisi 90 persen saham di tambang Batubara Kapuas dengan nilai $ 84.150.000, terakhir PT BHP Billiton telah menguasai 331.630 hektare lahan tambang yang mencakup tujuh konsesi di lima blok tambang. Terakhir, PT Freeport Mc Moran menyatakan akan melakukan eksplorasi tembaga di Kalteng.
Selain tak mampu menahan laju kerusakan hutan, penulis berpendapat bahwa proyek REDD sendiri malah menuai konflik dengan masyarakat setempat. Konflik terjadi akibat adanya pihak yang pro dan kontra, penulis menduga hal itu terjadi karena Pertama, warga yang pro terhadap REDD. Kelompok ini biasanya didominasi oleh aparat desa atau mereka yang tergabung dalam Tim Pengelola Kegiatan (TPK) bentukan KFCP, atau birokrat yang masuk dalam Pokja REDD, mereka menerima proyek karena bekerja, bukan atas kesadaran dan pengetahuan tentang perubahan iklim. Tapi mereka pro karena melimpahnya jumlah dolar dalam proyek iklim tersebut. Kedua warga yang netral, kelompok ini merupakan warga yang tidak mau terlibat dalam proyek dan masih dalam tahap menilai pelaksanaan proyek. Jika proyek berhasil mereka akan ikut, jika tidak mereka berpotensi menolak. Ketiga adalah warga yang menolak REDD, kelompok ini merupakan warga yang mengerti sejarah perjalanan proyek di desa mereka. Rata-rata mereka tahu dampak yang timbul akibat proyek REDD.
Dari ketiga kelompok tersebut, menurut lembaga setempat yakni Yayasan Petak Danum (YPD), sejak 2009 setidaknya telah menimbulkan 15 konflik. Konflik tersebut dimulai dari ketidakjelasan status lahan, hingga hal-hal teknis seperti soal upah, pembayaran bibit, transparansi proyek, dan lain-lain.
Namun menurut penulis, hal yang sering mencuat kepermukaan dalam berbagai proyek termasuk REDD yakni mengenai status wilayah kelola masyarakat adat setempat. Contohnya dilokasi yang sama yakni di Blok A dan Blok E, Pemerintah Daerah setempat mengusulkan Kawasan Pemangkuan Hutan (KPH) Kabupaten Kapuas yang diusulkan seluas 173.141 Hektar (Blok E seluas 105.669 Hektar dan Blok A seluas 67.472 Hektar), padahal didaerah terdapat hutan adat yang mengacu kepada Pergub 13 tahun 2009, project REDD seluas 120.000 ha, konservasi mawas 337.000 ha dan perkebunan sawit 20.000 ha.
Selain konflik dalam proyek REDD itu sendiri, REDD juga berpotensi meminggirkan masyarakat setempat dari hutan yang telah dikelolanya selama berabad-abad.
Padahal hemat penulis, jika pemerintah memberi kepercayaan penuh kepada rakyat untuk mengelola gambut, maka kegagalan-kegagalan itu dapat diminamilisir, terlebih jika didasari penelitian ( YPD ) yang di mulai sejak tahun 1998 sampai 2010 di Kawasan PLG, dalam konsep rehabilitasi, masyarakat Dayak Ngaju di wilayah PLG telah menjaga hutan adat seluas 172.600 hektar sekaligus melakukan penanaman pohon rotan, karet, gemor dan pantung di wilayah tersebut dengan jumlah total mencapai 77 juta pohon.
Data lain dari lembaga ini yaitu mengenai konsep mitigasi berdasarkan kearifan lokal. Sejak 1998 masyarakat adat di daerah PLG telah membangun 560 tatas (parit) di sekitar hutan untuk mengantisipasi meluasnya kebakaran. Membuat 1.500 beje yang berfungsi menampung air sekaligus sebagai tempat cadangan ikan untuk mengantisipasi paceklik ikan sepanjang musim kemarau. Kemudian dari sisi adaptasi, ketika musim banjir, mereka membangun lanting (rumah terapung) dan sangsuru (membuat rumah tingkat) agar terhindar dari bencana tersebut dan tetap bisa melakukan aktivitas seperti biasa.
Dengan demikian, Inisiatif dan sumbangan masyarakat lokal, khususnya di Kawasan PLG, hakikatnya berupa dukungan kepada pemerintah untuk mengatasi perubahan iklim. Pekerjaan mereka tanpa pamrih, ada atau tidaknya dana karbon masyarakat adat tetap mengelola gambut dengan adil dan lestari. Meskipun PLG telah menimbulkan sejuta kesengsaraan, mereka berupaya bangkit untuk tetap mengelola gambut dengan cara yang arif.
Menurut penulis, jika misi penyelamatan hutan gambut tetap memakai skema pasar karbon atau REDD, selain berpotensi meminggirkan hak-hak masyarakat adat/lokal yang telah penulis singgung, dana karbon dikhawatirkan akan merusak tatanan budaya dan sosial yang telah lama dibangun. Karena, meski COP 16 di Cancun Mexico menghasilkan keputusan antara lain memberikan sejumlah rekomendasi ke negara-negara berkembang agar mengadopsi panduan pengaman (safeguard) untuk melindungi hak masyarakat adat dan masyarakat lokal. Namun skema REDD menurut penulis tetap akan menuai kontroversi. Hal itu tercermin dari tidak adanya kemauan politik dari pemerintah untuk memajukan rakyatnya.
Sebaliknya, pemerintah dalam hal ini Kementerian Kehutanan mengatakan, meskipun status kawasan hutan hanya berupa penunjukan menteri dan belum menempuh proses tata batas, status hutan dianggap sah sebagai kawasan hutan yang mempunyai kekuatan hukum. Artinya, orang yang tinggal di dalam hutan tersebut dianggap mendiami hutan negara secara illegal yang suatu saat bisa saja dikeluarkan atau dipidana karena dikategorikan sebagai penghuni illegal(Huma, 2011). Hal itu tentu akan memicu konflik, sekaligus konflik memperpanjang konflik yang ada seiring dengan fakta dilapangan yang memperkirakan lebih dari 25.000 buah desa di 32 provinsi yang seluruh atau sebagian wilayahnya berada di dalam kawasan hutan (DKN dan UN-REDD, 2011)
sikap seperti itu memang lazim ditemukan diberbagai instansi pemerintahan, karena menurut penulis, cara berfikir mereka tidak berbeda jauh dengan cara kolonial. Contoh kecil dalam hal kebijakan kehutanan, klaim negara untuk menunjuk kawasan hutan diperoleh dari konsep domein verklaring, atau penguasaan negara. Konsep ini sebetulnya menurut Harwel merupakan kelanjutan dari konsep kolonial yang diperkenalkan Raffles pada 1813 untuk memperketat kontrol penjajah atas tanah.
Jika cara berfikir semacam itu tetap dipertahankan, artinya usaha apapun, baik itu REDD, Moratorium (jeda tebang), maupun jeda tambang dan sejenis kebijakan lain yang berkaitan dengan usaha penyelamatan lingkungan tiap tahun dikeluarkan oleh pemerintah, tidak akan berkontribusi apapun terhadap pengurangan dampak perubahan iklim. Karena kebijakan tersebut tidak menyentuh “akar” persoalan.
Yang perlu disadari, akar persoalan global adalah, adanya kesenjangan penguasaan ekonomi dan politik antara negara utara(negara maju) dengan negara selatan (berkembang/terbelakang), sama artinya dengan makin lebarnya jurang perbedaan antara negara penjajah dan negara jajahan. Jadi, solusi perubahan iklim dapat ditemukan dan dijalankan jika cara berfikir global, nasional, hingga lokal lepas dari cara berfikir penjajah.
Untuk konteks lokal seperti di kawasan PLG misalnya, polemik masyarakat soal proyek REDD misalnya, dapat diselesaikan, salahsatunua dengan cara pemerintah menetapkan kawasan tersebut sebagai hutan adat yang dilegalisasi oleh Menteri Kehutanan, kemudian masyarakat setempat diberikemerdekaan untuk mengelola lahan secara mandiri, diberi akses modal dan pasar, diberikesempatan untuk mengelola hutan. Sekaligus, mereka dilindungi dari serbuan investasi yang mengancam kehidupan mereka.
Jika hal itu tidak dilakukan, bahkan pemerintah mendatangkan investasi yang dibungkus dalam topeng kesejahteraan dan topeng pelestarian lingkungan, maka jangan salahkan masyarakat adat setempat, jika kedepan, mereka tak lagi mengakui negara sebagai tempat mereka berlindung dan berharap. Dan jangan salahkan mereka, jika suatu saat, mereka datang untuk meruntuhkan tirani lokal, regional bahkan nasional, kemudian serentak untuk menyatakan lepas dari sistem jajahan.

Mohon maaf, untuk refernsi, saya salah mengetik. saya tulis mongabay.com seharusnya mongabay.co.id
terimakasih.

salam

April

“TEDJO ANEH, KENAPA ORANG KAYAK GITU BISA JADI MENTERI?”

“TEDJO ANEH, KENAPA ORANG KAYAK GITU BISA JADI MENTERI?”

MENTERI TEDJO TERTINGGI DAPAT SENTIMEN NEGATIF DI SURVEY  LKP

http://nasional.kompas.com/read/2015/01/25/16200081/.Tedjo.Aneh.Kenapa.Orang.kayak.Gitu.Bisa.Jadi.Menteri.?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Kpopwp

Minggu, 25 Januari 2015 | 16:20 WIB
TRIBUN NEWS / DANY PERMANA Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edy Purdjianto, diperkenalkan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (26/10/2014). TRIBUN NEWS / DANY PERMANA

 
Terkait

• “Jokowi Kan Dipilih Rakyat, Bukan Massa PDI-P atau Nasdem”
• Presiden Jokowi Kembali Kumpulkan Bupati di Istana Bogor

 

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Tedjo Edhy Purdijatno dikritik atas sikapnya yang menyerang kelompok pendukung Komisi Pemberantasan Korupsi. Tedjo dianggap tak layak menjadi menteri dalam Kabinet Kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo.
“Tedjo aneh. Kenapa orang kayak gitu bisa lolos jadi menteri? Kalau kekuasaan Jokowi bagus, enggak akan lulus (Tedjo sebagai menteri),” kata pengamat politik dari Cyrus Network, Hasan Nasbi Batupahat, dalam sebuah diskusi, di Jakarta Pusat, Minggu (25/1/2015).
Hasan menuturkan, masyarakat dari berbagai elemen berkumpul di Gedung KPK untuk mendukung lembaga anti-korupsi itu menjalankan tugasnya dengan baik. (Baca: Sebut Pendukung KPK Tidak Jelas, Menko Polhukam Disindir)
Dukungan semakin besar setelah Bareskrim Polri menangkap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dengan sangkaan menggiring saksi memberikan keterangan palsu dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi.
Bahkan, kata Hasan, mayoritas masyarakat yang berada di Gedung KPK itu adalah kelompok yang memberikan suaranya kepada Jokowi saat Pilpres 2014 lalu. Dengan begitu, Hasan menganggap Tedjo salah besar karena pernyataan yang dikeluarkannya itu membuat masyarakat sakit hati.
“Kalau Tedjo bilang rakyat enggak jelas, itu rakyat yang milih Jokowi. Mau bilang pemilih Presiden adalah rakyat enggak jelas? Ini pasti ada sesuatu,” ujarnya.
Sebelumnya, Tedjo menilai pimpinan KPK kekanak-kanakan karena menggerakkan massa untuk memberikan dukungan. Padahal, menurut Tedjo, Presiden sudah memerintahkan pimpinan KPK dan kepolisian untuk tidak membuat suasana semakin panas.
“Jangan membakar-bakar massa, mengajak rakyat, ayo rakyat, kita ini, enggak boleh begitu. Itu suatu pernyataan sikap yang kekanak-kanakan. Berdiri sendiri, kuat dia. Dia akan didukung, konstitusi mendukung. Bukan dukungan rakyat yang enggak jelas itu, konstitusi yang mendukung,” kata Tedjo.
Ia pun menyayangkan adanya penggerakan massa untuk mendukung KPK tersebut. Menurut Tedjo, tidak elok jika upaya penggerakan massa tersebut dipertontonkan melalui media-media. (Baca: Menko Polhukam Nilai KPK Kekanak-kanakan jika Kerahkan Massa)
“Harusnya itu tidak terjadi. Boleh, asal tertutup, silakan. Jangan semuanya di depan media tersebar luas, tidak baik, kekanak-kanakan,” ucap dia.[]

 

 

MENTERI TEDJO TERTINGGI DAPAT SENTIMEN NEGATIF DI SURVEY  LKP
Haris Kurniawan
Kamis, 5 Februari 2015 − 14:37 WIB

JAKARTA – Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Tedjo Edhy Purdijatno menjadi menteri di Kabinet Kerja yang mendapatkan sentimen negatif tertinggi.

Hal ini berdasarkan hasil riset yang diselenggarakan Lembaga Klimatologi Politik (LKP). Penelitian ini dilakukan lewat analisis media massa nasional.

Tedjo mendapatkan sentimen negatif atas komentarnya yang membuat kontroversi dengan menyebut rakyat ‘tidak jelas’ terkait dukungan terhadap KPK dalam konflik dengan Polri.

“Dari lima menteri itu, Tedjo lah yang sentimen negatifnya tertinggi mencapai 19,27%,” kata CEO LKP Usman Rachman di kawasan Senayan, Jakarta, Kamis (5/2/2015).

Satu tangga di bawah Tedjo, ada Menteri BUMN Rini Soemarno yang memperoleh persentase 16,2% dan diikuti Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dengan 12,28%.

“Kalau Ignasius Jonan komentarnya terkait LCC (Low Cost Carrier) dan penggusuran rumah rakyat kecil di pinggir rel saat menjabat Dirut PT KAI,” pungkasnya.

Sekadar informasi, penelitian ini dilakukan pada 1 November 2014 hingga 31 Januari 2015 dengan menggunakan 10 media cetak dan 10 media online yang paling sering digunakan masyarakat dengan margin of error +-3,5%.

Berikut lima menteri yang memperoleh sentimen negatif:
1. Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno (19,27%)
2. Menteri Negara BUMN Rini M Soemarno (16,2%)
3. Menteri Perhubungan Ignasius Jonan (12,28%)
4. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (10,8%)
5. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly (10,65%)

(kri)
Copyright © 2012 SINDOnews.com All right reserved
read/ rendering in 0.1944 seconds

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 60 other followers