SUDAH WAKTUNYA UNTUK MEMBUKA HATI DAN MATA

EnglishBahasa Indonesia

Frieda Amran in public

Akhir tahun 2014 yang lalu di Amsterdam di bulan Desember tanggal 17, kami menyelanggarakan peluncuran website kami. Acara ini dihadiri oleh bermacam-macam kalangan masyarakat. Salah satu pengunjung acara kami adalah Frieda Amran, penulis, penyair dan antropolog yang tinggal di Belanda. Berikut ini adalah kesan-kesan beliau atas acara dan tujuan kami.

frieda-amran

“Sudah waktunya membuka hati dan mata”

Lima puluh tahun. Setengah abad. Angka ini seolah-olah angka keramat yang sepertinya berlaku di mana-mana.

Di Belanda, untuk memperingati ulang tahun yang ke-50, keluarga dan teman biasanya membuatkan boneka besar untuk yang berulang tahun. Boneka perempuan yang menggambarkan Sarah untuk perempuan dan boneka lelaki yang menggambarkan Abraham untuk lelaki. Kepercayaan ini rupanya didasarkan atas cerita mengenai Sarah yang tak kunjung hamil dari suaminya, Abraham. Baru setelah berusia lanjut (kalau tak salah, 90 tahun), Sara hamil dan melahirkan Isak. Barangkali kepercayaan ini membawa makna dan doa agar yang berulangtahun ke-50 itu mendapatkan berkah di usia lanjut—seperti halnya Sarah dan Abraham.

Bagi ahli sejarah dan cendekiawan sosial-politik, angka 50 tahun itu istimewa dan ditunggu-tunggu karena segala arsip yang berkait dengan suatu peristiwa baru boleh dibuka 50 tahun na dato. Barangkali, pembekuan arsip seperti itu dilakukan untuk melindungi orang-orang yang terlibat dan terkait dalam peristiwa tertentu. Kurasa, ketika batas 50 tahun itu ditentukan, rata-rata manusia hanya mencapai usia 70 tahun sehingga saat arsip itu dibuka, tokoh-tokoh penting di dalam suatu peristiwa sudah meninggal dunia. Bagaimana pun, imbas pembukaan arsip itu barangkali diduga tidak akan terlalu besar bagi tokoh itu atau terutama, bagi orang-orang inosen lain yang secara tidak langsung terkait dengan peristiwa atau tokoh tadi: yaitu suami, isteri atau anak.

Tahun depan, 30 September 2015, Indonesia, negara dan bangsa, akan berhadapan dengan peristiwa hitam yang terjadi 50 tahun yang lalu. Gestapu. Setengah abad sudah berlalu dan masih banyak di antara kita yang tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada waktu itu? Apa yang menyebabkannya? Siapa saja yang menggerakkannya—di dalam dan di luar negeri? Mengapa peristiwa yang menyebabkan darah dan air mata berceceran sepanjang nusantara masih terselimuti tanda tanya? Pun setelah setengah abad berlalu. Mengapa peristiwa itu (bisa) terjadi? Mengapa aku—rakyat biasa—tidak tahu jalan cerita yang sebenarnya? Mengapa? Barangkali itu adalah pertanyaan yang paling penting. Mengapa?

Hari Rabu yang lalu, 17 Desember 2014, diadakan peluncuran International People’s Tribunal di dua tempat: Jakarta dan Belanda. International People’s Tribunal (ITP) digagas dan dibentuk oleh beberapa orang yang peduli, antara lain Saskia Wieringa, Nursyahbani Katjasungkana (yang menjadi General Coordinator IPT 1965), Sri Ningsih Tun Ruang, Fediya Andina, Ratna Saptari, aktifis-aktifis HAM, seniman, cendekia, akademisi dan
berbagai orang awam.

Tribunal rakyat itu bertujuan untuk mendapatkan pengakuan internasional bahwa peristiwa pelanggaran HAM itu memang terjadi; untuk memberikan restitusi bagi korban dan keluarganya yang masih merasakan dampaknya dalam kehidupan mereka di masa kini; untuk mengumpulkan data dan bukti-bukti terjadinya pelanggaran HAM itu; untuk membantu menciptakan klimat politik di Indonesia yang mengakui dan peduli pada hak-hak azasi manusia; untuk melindungi para korban dari rekriminasi dan diskrimasi di masa-masa mendatang dan untuk mengadili pelaku-pelaku peristiwa berdarah itu.

Aku terdiam mendengar deretan tujuan yang ingin dicapai. Alangkah berat tujuan yang ingin dicapai. Alangkah panjang jalan yang harus ditempuh
untuk mencapainya. Alangkah banyak keringat, tekanan batin, airmata dan caci-maki yang harus tumpah sebelum tujuan itu tercapai.

Mengapa tribunal rakyat seperti itu dirasakan perlu diadakan untuk menghadapi peristiwa yang terjadi pada dan sekitar 30 September 1965 di Indonesia? Pada waktu itu terjadi pelanggaran hak azasi besar-besaran di Indonesia: diperkirakan lebih dari 1.000.000 orang yang tidak bersalah menjadi korban. Mereka bukanlah korban perang karena tak ada perang pada waktu itu. Setelah setengah abad, negara masih belum menyelidiki apa yang sebetulnya terjadi. Dan, sampai sekarang pun, keluarga para korban masih saja didiskriminasi dan ditekan. Sampai sekarang pun, suara-suara mereka masih dibungkam.

Film-film yang dibuat oleh Joshua Oppenheimer mulai menyingkap kabut misteri peristiwa itu. Kabut. Seperti itulah yang ada di pikiranku kalau memikirkan 30 September 1965. Ketika itu, aku baru saja sebulan sebelumnya merayakan ulang tahun yang keenam. Aku tidak tau apa yang terjadi.
Yang teringat hanyalah bayangan aku memegang tangan Ibu. Kami berdiri bersama tetangga-tetangga di kompleks perumahan itu. Orang-orang tua itu berbisik-bisik: “Pak Anu dibawa pergi ..” Di kejauhan, di dalam gelap, langit yang hitam memerah. Apakah rumahnya dibakar? Entahlah. Hal itu tidak dibicarakan lagi. Tak ada orang yang bertandang lagi ke rumah keluarga itu. Apakah anaknya dulu temanku bermain? Apakah kami pernah bersama-sama menangkap kodok hijau di rawa-rawa di depan rumah? Entahlah. Aku tak ingat lagi. Malam itu seperti kabut di ingatanku.

Beberapa orang korban peristiwa itu berbagi cerita di dalam soft-launching IPT 1965 di Amsterdam. Ada Pak Sarmadji, lelaki tua yang dulunya belajar di Tiongkok dan tak dapat lagi pulang ke tanah air. Ia terpaksa tinggal di negeri Belanda yang memberinya izin tinggal. Barangkali kepalanya juga
dipenuhi tanda tanya. Ia berusaha mengumpulkan semua dokumentasi dan penerbitan mengenai peristiwa 30 September 1965.

Ada Ibarruri Sudharsono binti Aidit. Ia adalah putrid sulung Aidit, tokoh utama PKI. Ketika peristiwa itu terjadi, ia berumur 15 tahun. Ia di Moskwa. Ibunya di Indonesia bersama adik-adiknya. Ia tidak boleh kembali ke tanah air. Seperti debu yang kehilangan tempat untuk jatuh, ia berkeliling ke Macao, entah ke mana lagi, sampai akhirnya, berhasil tinggal di Prancis. Entah berapa tahun berselang sebelum ia akhirnya tahu bahwa ibundanya masih hidup dan keluarga itu berhasil berkabar melalui surat yang dikirimkan dari Moskwa ke Indonesia melalui seorang teman yang tinggal di Jepang. Ah, sedih betul aku mendengar ceritanya. Bagaimana rasanya bila aku tidak tahu apakah ibuku masih hidup atau tidak? Bagaimana rasanya bila aku tidak dapat berkabar dengan Ibu dan adikku? Bagaimana rasanya bila aku yang menjadi ibu itu dan tak tahu apakah anakku masih hidup atau sudah mati?

Ada Yusuf Sudrajat, seorang anak muda yang tak tahu bahwa kakeknya—yang selama ini dikatakan sudah meninggal dunia—ternyata masih hidup
di negeri Belanda. Ada Cisca Pattipilohy—seorang perempuan tua, mantan wartawan dan antropolog–yang sempat ditangkap tapi kemudian dilepas dan kembali ke negeri Belanda. Ia tidak pernah bertemu lagi dengan suaminya, yang juga ditangkap waktuitu dan kemudian meninggal dunia di dalam penjara.

Mendengar cerita-cerita mereka, aku teringat pada temanku, seseorang yang pintar, ramah dan cantik. Kukira ia akan menjadi wanita karir yang bintangnya akan melesat setelah selesai sekolahnya. “O, tidak!” Kata teman-temanku. “Ia takkan bisa apa-apa. Ayahnya adalah tokoh PKI.”
Aku teringat pada seorang teman yang ibunya tak pernah nampak di rumahnya kalau aku bermain ke sana. “Jangan tanyakan ke mana ibunya!” bisik teman-temanku yang lain. “Ia di Pulau Buru. Gerwani.”
Aku teringat pada masa-masa melamar kerja di Universitas Indonesia—menjadi pegawai negeri sipil Republik Indonesia. Teringat pada syarat menyerahkan surat berkelakuan baik dan tidak terlibat dalam G30S/PKI. Itu saja tak cukup. Aku harus menyerahkan keterangan mengenai keluarga yang bersih dari pengaruh-pengaruh komunisme: ayah-ibu, kakek, paman, tante, kerabat lain harus bersih dan tidak terlibat. Surat berkelakuan baik itu juga diminta ketika aku mengurus surat-surat untuk belajar di negeri Belanda pada tahun 1982.

Aku bersih dari komunisme. Aku dan keluargaku tidak terlibat dalam peristiwa yang berkaitan dengan peristiwa G30S/PKI. Aku dapat menutup mata.

Tetapi, ternyata, bukan hanya mataku saja yang kututup. Aku juga menutup hati. Kurasa bukan hanya aku. Mungkin juga kau, kau dan kau menutup
mata dan menutup hati pada peristiwa hitam yang pernah melumurkan darah merah di sepanjang negeri kita.

Sudah waktunya aku membuka mata dan membuka hati.
Sudah waktunya kita semua membuka mata dan membuka hati.

Advertisements

AKUI DULU PEMBANTAIAN, BARU MINTA MAAF

EnglishBahasa Indonesia

saksi

Bagi Aiko Kurasawa, Jakarta sudah seperti kampung halamannya yang kedua. Sejak 1972 hingga sekarang, di usia menginjak 68 tahun, profesor emeritus dari Universitas Keio itu rutin bolak-balik Tokyo-Jakarta. Baik untuk riset maupun sekadar menikmati suasana kampung di pinggiran Sungai Ciliwung, Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

Ia pernah dua tahun tinggal di kawasan elite Permata Hijau, tapi kemudian merasa lebih nyaman di Lenteng.  “Sejak 1997, saya tinggal di sini. Kedua anak saya tumbuh dan besar di rumah ini,” kata Aiko tentang rumahnya yang berdiri di atas lahan seluas 1.300 meter persegi itu.

Di awal kariernya sebagai akademisi, ia sempat dimusuhi orang-orang tua di Jepang. Disertasinya tentang pendudukan Jepang di tanah Jawa, yang mengantarnya meraih PhD dengan yudisium cum laude dari Universitas Cornell pada 1988, dianggap banyak mengumbar aib tentara Jepang dan lebih berpihak kepada Indonesia. Disertasi yang ia tulis selama 20 tahun itu telah diterbitkan dalam bahasa Indonesia oleh Grasindo (1993) dan Komunitas Bambu (Januari 2015).

Salah satu yang membuatnya mendalami tentang Indonesia adalah peristiwa G-30-S 1965. Aiko, yang kala itu baru lulus SMA, tak mengira Bung Karno yang sangat dicintai mayoritas orang Jepang tiba-tiba jatuh. Padahal Bung Karno terlihat kuat dan pengaruhnya besar sekali. “Apa masalahnya… ini yang mendorong saya mempelajari Indonesia,” kata Aiko.

Beberapa jam sebelum terbang kembali ke Tokyo, Aiko menerima Majalah detik untuk membahas seputar G-30-S dari perspektif Jepang. Berikut ini petikannya:

Terkait G-30-S, selain merupakan aksi sepihak PKI, ada yang menyebutnya sebagai buatan CIA, konflik internal AD. Kalau versi Jepang?

Boleh dikatakan tidak ada. Tidak ada yang secara jelas mengekspresikan salah satu interpretasinya. Jadi peneliti Jepang rata-rata menghindari memberi interpretasi yang jelas. Saya sendiri belum berani memberi keputusan.

Jadi Jepang baru mengerti setelah para jenderal diculik?

Dalam arsip-arsip di Departemen Luar Negeri Jepang sama sekali tidak menyinggung aksi sepihak. Mungkin ada, tapi belum dibuka. Saya tidak tahu. Tapi arsip yang saya baca sama sekali tidak menyinggung aksi sepihak itu.

Tapi Jepang memantau konflik antara komunis dan tentara sebelum peristiwa G-30-S?

Kalau soal persaingan antara Angkatan Darat dan PKI, pemerintah Jepang mengerti. Itu politik di tingkat pusat. Jepang memantau. Tapi boleh dikatakan pemerintah Jepang tidak terlalu mengerti situasi di daerah.

Setelah meletusnya peristiwa G-30-S?

Semula Jepang merasa yakin Sukarno mampu mengendalikan kaum komunis. Tapi, sekitar Oktober atau November 1965, Sukarno kelihatan sangat lemah dan tidak bisa mengendalikan, baik tentara maupun kaum komunis. Sukarno tidak bisa mencegah pembantaian. Karena itu, Jepang sedikit demi sedikit mengambil jarak dengan Sukarno. Mengambil posisi diam, wait and see. Tidak berbuat apa-apa. Pasif.

Memang di Jepang ada kubu yang tetap bersimpati pada Sukarno, yang diwakili Duta Besar Jepang Saito. Dia teman lama Bung Karno pada zaman Jepang bekerja sama di Gunsei Kanbu. Keduanya berteman akrab. Meski begitu, pada pertengahan atau akhir November, dia juga terpaksa mengambil keputusan pemerintah. Sebab, Sukarno tidak bisa mengikuti realitas politik. Masih ingin membela PKI dan mengatakan CIA berada di belakang peristiwa tersebut. Ini tidak sesuai lagi dengan perkembangan politik pada waktu itu. Dubes Saito juga mulai menyadari demikian. Kubu kedua memang agak keras pada Bung Karno, tapi tidak berani mengatakannya karena mainstream mendukung Bung Karno. Beberapa businessman ada di kubu ini. Mereka ada yang mendorong pemberontakan PRRI.

Apa karena mereka merasa bisnisnya terancam Sukarno?

Jepang tidak mempunyai kepentingan bisnis yang banyak di Indonesia pada waktu itu. Belum menanam modal. Beda dengan Amerika dan Inggris yang, sebelum Indonesia merdeka, sudah ada pertambangan. Kekayaan Jepang semua sudah diambil saat Jepang menyerah pada Sekutu. Waktu itu, semua kekayaan dan perusahaan yang terkait Jepang di Indonesia direbut kembali oleh Belanda. Jadi Jepang sudah tidak punya apa-apa di Indonesia. Beda dengan Amerika dan Inggris, yang selalu khawatir perusahaan mereka akan diambil alih oleh Bung Karno.

Bagaimana posisi Sukarno di mata pemerintah Jepang sebelum G-30-S?

Boleh dikatakan hubungan antara Jepang dan Bung Karno itu sangat baik. Negara-negara Barat banyak khawatir pada Bung Karno karena dinilai terlalu “kiri” dan terlalu ekstrem. Tetapi Jepang tidak begitu khawatir pada Bung Karno. Jepang membedakan komunisme dengan nasionalisme. Sukarno pun dinilai masih mampu mengendalikan Partai Komunis Indonesia. Mungkin bisa dikatakan Jepang menaruh simpati pada nasionalisme Sukarno.Setelah Perang Dunia II, kan Jepang dalam pengawasan Amerika.

Kedekatan dengan Sukarno tak menjadi masalah?

Posisi Jepang dengan Amerika memang berbeda terhadap Indonesia. Padahal, kalau hal lain, hampir sehaluan. Artinya, Jepang bersimpati ke Sukarno tapi Amerika tidak suka. Namun Amerika membiarkan posisi Jepang seperti itu. Karena mereka ingin memanfaatkan posisi Jepang. Melalui Jepang, Amerika bisa mendapatkan informasi. Kadang-kadang kalau ingin menyampaikan sesuatu pada Indonesia bisa melalui Jepang. Jadi Jepang boleh dikatakan dimanfaatkan.

Ketika Bung Karno dikucilkan Soeharto, ada upaya dari Jepang untuk meringankan beban Sukarno?

Tidak. Justru karena itu Dewi kecewa pada Jepang. Sebelumnya, hubungan dengan Bung Karno sangat baik, lalu sikap Jepang menjadi terlalu dingin. Membiarkan Bung Karno dikucilkan.

Selain pengaruh tekanan Amerika dan Inggris, apa yang menyebabkan Jepang seperti itu?

Sudah jelas, Jepang sendiri itu negara antikomunis. Meskipun bersimpati pada Sukarno, tapi tidak suka pada komunis. Kalau komunis hancur, Jepang juga senang.

Benarkah Jepang pernah menawarkan suaka kepada Bung Karno?

Dalam arsip Deplu tidak ada buktinya. Tapi saya pernah dengar dari seorang mantan menteri Bung Karno, namanya Setiadi. Dia menteri kelistrikan pro-Sukarno. Setiadi pernah dikirim ke Jepang sekitar Oktober-November. Menurut Setiadi, pemerintah Jepang, meskipun tidak secara resmi, menanyakan apakah Bung Karno mau mencari suaka atau tidak. Mungkin, kalau mau, Jepang menerima. Dan ada rumor di Jepang pada waktu itu, mungkin Bung Karno mencari suaka di Jepang. Saat Dewi (Ratna Sari Dewi, perempuan Jepang yang menjadi istri Bung Karno) datang ke Jepang pada Januari 1966, di media ada isu, mungkin Bung Karno akan ikut. Kalau Bung Karno meminta, saya kira Jepang akan menerima.

Seberapa signifikan peran Ratna Sari Dewi dalam hubungan Indonesia-Jepang?

Kalau sebelum G-30-S, peranannya penting karena waktu itu perusahaan tidak ada yang menanam modal di sini tapi banyak perusahaan Jepang yang ikut proyek pampasan perang. Tapi kan tender terbuka tidak ada, hanya tergantung pada Bung Karno mana yang disenangi. Peranan Dewi penting di situ sebagai pengantar dan mendorongkan Bung Karno mungkin agak gampang mendapatkan proyek itu. Sebelum Dewi, ada perempuan lain yang jadi penghubung. Nama marganya Kanesue. Perempuan ini akhirnya bunuh diri, mungkin karena dia putus asa kalah bersaing dengan Dewi. Tapi berita tentang dia tidak terlalu diekspos.

Siapa yang memperkenalkan dua perempuan ini pada Sukarno?

Perusahaan-perusahaan Jepang. Jadi perusahaan saling bersaing. Siapa yang mengenalkan perempuan yang cantik dan disenangi Bung Karno, itu yang menang. Yang paling hebat waktu itu Tonichi Trading Company, satu lagi Kinoshita Trading Company. Tonichi yang memperkenalkan Dewi.

Ada pengaruh Dewi saat Orde Baru bagi bisnis Jepang di Indonesia?

Tidak bisa lagi. Dia sudah kembali ke Jepang sekitar Oktober 1966 untuk melahirkan. Setelah itu, tidak bisa kembali ke Indonesia lagi. Dia baru kembali menjelang Bung Karno meninggal pada 1970.

Investasi Jepang justru besar saat Orde Baru….

Itu memang wajar karena ekonomi Jepang saat itu sudah cukup kuat. Jepang mencari tempat menanam modal di luar negeri. Setelah Indonesia ada UU Penanaman Modal Asing, pemerintah dan perusahaan Jepang segera mengambil tindakan.

Menggunakan mediator seperti Dewi?

Yang memegang peranan penting itu Adam Malik sebagai Menteri Luar Negeri. Dia punya kawan-kawan dari Jepang yang dekat. Mantan tokoh-tokoh Gunsei Kanbu (pemerintah militer) yang sudah kenal dengan Adam Malik punya peranan penting di Jepang.

Jepang pernah menjajah dengan kejam tapi tak ada sentimen anti-Jepang ketimbang anti-Cina, ya?

Sentimen itu relatif lemah dibandingkan negara-negara Asia Tenggara yang lain. Pemerintah Orde Baru tidak begitu senang jika ada rasa dendam pada Jepang. Karena mereka mementingkan hubungan ekonomi. Opini masyarakat itu didorong oleh pendapat pemerintahnya. Pemerintah Indonesia sendiri tidak suka kalau Jepang dikritik. Ini perasaan saya, ya, terutama pada masa Orde Baru. Pernah dengar kasus film Romusha tahun 1972 atau 1973? Film ini sudah lulus sensor, hampir mulai tayang, tapi tiba-tiba dilarang. Waktu itu, ada rumor ada tekanan dari pemerintah Jepang. Pemerintah Jepang itu sangat sensitif, walau ada sedikit kritikan, mereka tidak senang. Pemerintah Orde Baru yang sudah tahu itu agak hati-hati supaya tidak menyinggung orang Jepang.

Waktu isu jugun ianfu muncul, sikap pemerintah Indonesia tidak sekeras Korea Selatan atau Filipina. Pemerintah Indonesia tidak terlalu mendukung perjuangan ibu-ibu mantan jugun ianfu.

Anda punya pendapat soal wacana rekonsiliasi yang kembali menghangat?

Paling tidak, pemerintah harus mengakui dulu bahwa ada pembantaian. Tapi, untuk sementara, secara resmi tidak mengakui, kan. Tidak mungkin aparat diadili atau pembayaran kompensasi. Saya kira itu tidak realistis. Tapi, kalau mengakui adanya pelanggaran HAM, itu bisa saja. Saya rasa salah satu sebab Gus Dur digulingkan karena dia terlalu membela PKI.

Selama ini yang banyak disorot hanya korban dari pihak PKI, sebaliknya keluarga para ustad yang jadi korban PKI tidak?

Soal itu, kita harus mengadakan penelitian yang benar. Aksi sepihak pun penelitiannya belum cukup. Saya juga heran mengapa seperti itu. Mestinya, kalau itu benar terjadi (kekerasan oleh PKI terhadap para ustad), rezim Soeharto mendorong untuk diadakan penelitian. Tapi tidak, kan? Maka itu, saya masih ragu. Mungkin betul ada yang dibunuh, tapi apakah secara massal, saya masih ragu. Kalau betul secara massal, pasti banyak diketahui. Apalagi negara Barat, seperti Amerika, jika ada pembantaian pada unsur Islam yang dilakukan PKI, pasti akan di- blow-up . Jadi saya tidak berani bilang ada, tapi tidak berani juga bilang tidak ada.

image

Dr. Aiko Kurasawa, adalah penulis buku Peristiwa 1965, Persepsi dan Sikap Jepang , yang baru ditertbitkan Penerbit Kompas, September 2015

SAJAK KUSNI SULANG: BOUI YANG PADAM

PULAU INI DIJATUHI HUKUMAN MATI
langit oktober masih berwarna hitam asap
abunya masuk dapur dan ruang tidur
selalu begini saban kemarau sejak kematian Tuhan dan nurani
yang menyemai kematian di seluas pulau
kantor statistik bangga mencatat pertumbuhan kesejahteraan
sementara kekumuhan berbaris sepanjang sungai
melukiskan dusta yang bulat telanjang

kantor itu tak bicara sepatahpun tentang ancaman kematian massal yang nyata
kerna citra lebih utama dari kehidupan hingga puisi pun tak dipandang
— citra seperti janji pilkada tidak lain dari bius berkelebihan disuntikkan ke tubuh
di antara 2, 4 juta warga
kemarin koran-koran mencatat 500 bayi tergolek di pintu ajal didera ispa
mereka senasib mangga, pisang, sayuran dan tanaman di halaman
senasib ilalang dan rerumputan
senasib matahari, bintang dan bulan, disekap dan dikucilkan
kekeringan melayukan segala merentang hingga ujung cakrawala
sejak pembunuhan Tuhan dan kematian nurani
orang-orang buta-tuli dan membatu
pulauku menjadi pulau zombie
santapan raksasa

sejak pembunuhan Tuhan dan kematian nurani
penduduk pulau ini dijatuhi hukuman mati
aku mencoba melawan dengan milik tunggal:
kata bermartabat
langit oktober masih berwarna hitam asap
tanda duka memang sahabat
tapi masih saja kukalungi harapan pelaga
selalu kurawat
kerna aku mau jadi manusia
2015.

BOUI YANG PADAM

kemudian orang-orang pun tak lagi banyak bicara tentang asap
sekali pun kota gelap-gelita, batuk, diare, dan rasa sesak
bahkan kematian menanti dengan peti mati kain kafan

lewat konvoi petinggi
orang-orang pun tak peduli
kata-kata mereka di koran
dilirik setara abu

orang-orang tahu
entah sekarang
entah tahun depan
ke rumah-rumah
ajal mengantar peti jenazah
seperti dijanjikan sejak kebakaran

aku menyaksikan
orang-orang mencintai hidup
keluarga dan kampunghalaman
inilah yang tak hangus
inilah yang tak tenggelam
inilah cahaya di kegelapan
ketika negara melenyap
seperti boui laut yang padam

2015.

DARI MEDIOKRITAS KE LABIRIN

DARI MEDIOKRITAS KE LABIRIN

Oleh Andriani S. Kusni

Ubud Writers Readers Festival 2015 (UWRF), sebuah pertemuan para sastrawan dan peminat sastra internasional yang berlangsung saban tahun di Ubud, Bali, karena tekanan pihak aparat, terpaksa membatalkan seluruh acara yang berkaitan dengan Tragedi Kemanusiaan September 1965. Di antara 225 program Festival tahunan ini, terdapat acara bedah buku Siauw Giok Tjhan “G.30 S, Kejahatan Negara”, filem dan buku Oppenheimer sutradara dan pembuat film “Jagal” dan “Senyap”. Adanya tiga acara yang bersangkutan dengan Tragedi Kemanusiaan September 1965 ini, tidak dikehendaki oleh pihak aparat Negara. Aparat mengancam jika pihak Panitia bersikeras mempertahankannya maka penyelenggaraan Festival akan dilarang, termasuk penyelenggaraannya di tahun depan. Untuk menyelamatkan Festiva, akhirnya pihak Panitia terpaksa membatalkan tiga acara tersebut.
Perlarangan juga telah dilakukan terhadap Majalah Lentera, yang di terbitkan oleh Lembaga Pers Mahasiswa Lentera Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi (Fiskom) Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Salatiga yang diterbitkan pada 9 Oktober 2015 lalu karena menurunkan laporan berjudul “Salatiga Kota Merah.” Menurut Komisioner Komnas HAM Nur Khoiron, dalam diskusi publik yang bertajuk ‘Menguak Tabir Pembredelan Majalah Lentera’ di Jakarta Pusat, Minggu (25/10), pembredelan Majalah Lentera oleh pihak kepolisian adalah pelanggaran hukum dan pengekangan kebebasan Pers. Tindakan ini juga melanggar Undang-undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers.(Bergelora.Com, 26 Oktober 2015).“Penarikan ini menjadi insiden memalukan. Ada ketakutan yang berlebih terhadap isu 65. Ini bisa mencederai demokrasi,‘’ tegas Komisioner Komnas HAM Nur Khoiron.
“Di era sekarang, mengekang informasi itu sangat mustahil. Ketika bentuk cetak diberedel, dengan gampang sekali akan muncul dalam bentuk pdf atau di internet,” kata Ketua AJI Indonesia, Suwarjono yang selanjutnya mengatakan pembredelan begini merupakan “cara-cara kuno dan Orde Baru yang seharusnya sudah ditinggalkan.” . Menurut Koordinator subkomisi mediasi Komnas HAM, Ansori Sinungan di hadapan perwakilan sejumlah lembaga masyarakat sipil pelarangan peredaran majalah Lentera, merupakan ‘’ tindakan bodoh’’, sebagai ‘’ tindakan yang justru anti-mainstream. Kalau dilarang, orang justru akan mencari. Di online, bahan itu akan mudah didapatkan dengan mudah dan cepat,” tandasnya.
Suwarjono menyebut tindakan Rektorat dan Dekan Fiskom UKSW Salatiga sebagai “cara-cara kuno dan Orde Baru yang seharusnya sudah ditinggalkan.”
Sementara, Presidium FAA PPMI Agung Sedayu mengatakan, pelarangan peredaran majalah Lentera “melanggar HAM mahasiswa UKSW untuk berekspresi dan menyampaikan informasi.” “Kami juga menilai pelarangan peredaran majalah itu melanggar HAM warga negara lain untuk memperoleh informasi dan karya jurnalistik lembaga pers mahasiswa Lentera,” kata Agung Sedayu.
Selain melanggar UU No. 40 Tentang Pers dan melanggar HAM, apakah arti pelarangan-pelarangan ini bagi kehidupan berbangsa dan kehidupan kebudayaan ?
Kemajemukan subyek dan posisi subyek negeri ini memerlukan titik-temu (common denominator). Pecahan-pecahan yang banyak dan beraneka (subyek) tak mungkin bisa dijumlahkan menjadi kebersamaan jika tidak memiliki “bilangan penyebut” yang sama. Penyebut bersama sebagai titik temu itu mereka temukan dalam nama Indonesia, dengan imaji komunitas bersama yang dikonstruksikan melalui Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928: bertumpah darah satu, tanah air Indonesia; berbangsa satu, bangsa Indonesia; menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Demikian Yudi Latif, , Sekretaris Dewan Pakar FKPPI dan anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia dalam artikelnya bertajuk ‘Pemuda Cerdas Kewargaan’ (KOMPAS, 28 Oktober 2015)
Sumpah Pemuda itu berisi kebesaran. Kebesaran jiwa yang mengatasi kekerdilan kepentingan sempit demi kebaikan hidup bersama. Meski bahasa Jawa dengan jumlah penutur paling banyak, dan pemuda-pelajar yang menghadiri Kongres Pemuda itu juga banyak yang berasal dari tanah Jawa, bahasa Jawa tidak dipilih sebagai bahasa persatuan. Demi mengusung gagasan kebangsaan yang egaliter, mereka sepakat menjadikan bahasa Melayu-Indonesia sebagai bahasa persatuan.
Sumpah Pemuda itu berisi keluasan. Keluasan horizon imajinasi kebangsaan yang mengatasi kesempitan primordialisme agama dan kedaerahan. Di bawah payung “nasionalisme kewargaan”, segala kesempitan dan keragaman dipertautkan ke dalam keluasan imaji keindonesiaan. Kesanggupan mentransendensikan kesempitan etnosentrisme menuju keluasan solidaritas kebangsaan itu pada akhirnya berhasil mengantarkan bangsa Indonesia ke pintu gerbang kemerdekaannya.” Demikian selanjutnya Yudi Latif.
Apa yang terjadi sekarang? Yang terjadi adalah merajalelanya mediokritas yang membatasi kreativitas. Beberapa bentuk mediokritas itu adalah stigmanisasi, penetapan tersangka dan pembredelan sekehendak hati, politik pencitraan nama lain dari dusta, dll. Sehingga akibatnya seperti dikatakan oleh Edward Shils, “Kendati intelektual negara-negara terbelakang telah menciptakan ide tentang bangsa di negeri mereka sendiri, mereka belum sanggup mencipta sebuah bangsa.” Mediokritas ini pula menempatkan kita pada sebuah labirin Dilihat dari kebesaran dan keluasan isi Sumpah Pemuda, mediokritas yang merajalela hari ini menunjukkan kemunduran kita dalam berbangsa, dalam pemikiran dan tekad. Mediokritas yang menempatkan kita pada sebuah labirin ini, membawa kita makin jauh dari ‘kesanggupan menciptakan sebuah bangsa’. Indonesia sebagai sebutan bagi keragaman subyek (yang dalam kenyataan lebih banyak dijadikan obyek) masih merupakan papan nama penunjuk tujuan. Ketika mediokritas merajalela, tempat kebudayaan digantikan oleh ketidakadaban. Apakah Kalteng bebas dari mediokritas ini? Mediokritas di mana-mana. Labirin Kalteng berkabut-asap pekat sehingga oleh mediokritas ini, Kalteng sesungguhnya masih berada di kegelapan atau sengaja dibikin gelap, keadaan yang oleh Kusni Sulang disebut “ideologinya dan atau pola pikir sertadan mentalitasnya masih bercawat.”[]

KALTENG DIMASAKRE

KALTENG DIMASAKRE
Oleh Kusni Sulang

Perusakan besar-besaran lingkungan Kalimantan Tengah (Kalteng) dimulai pada tahun 1970-an, ketika pemegang HPH masuk dan melakukan pembabatan hutan membabibuta. Masa jaya HPH berlalu, perusakan massif, pada tahun 2000-an dilanjutkan oleh perusahaan-perusahaan besar swasta (PBS) perkebunan kepala sawit melakukan invasi besar-besaran. Invasi perkebunan kelapa sawit (yang masuk diiringi oleh penyerbuan perusahaan-perusahaan tambang batubara, emas, bauksit dll.) membuka lahan perkebunan dengan cara mudah dan murah yaitu dengan membakar lahan dan hutan. Sejak itu bencana kabut asap mulai mendera Kalteng saban kemarau sehingga di samping musim penghujan dan musim kemarau, Kalteng mengenal musim ketiga yaitu musim kabut asap. Oleh kabut asap ini, saban tahun ribuan penduduk menderita penyakit pernafasan ISPA dan disentri. Penyakit lain yang mungkin timbul oleh bencana asap periodik begini, menurut Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes), Kementerian Kesehatan RI, Prof dr Tjandra Yoga Aditama SpP(K) adalah munculnya penyakit kanker yang tak terobati hingga sekarang.
Apabila penduduk Kalteng mendapatkan penyakit kanker oleh bencana kabut asap periodik begini, maka terjadilah kematian massal yang berlangsung pelan-pelan. Karena kabut asap berasal dari ulah pembakar hutan dan lahan, lalu adakah nama lagi bagi para pembakar hutan, terutama PBS-PBS yang membakar lahan dan hutan dalam skala besar-besaran, jika bukan pembunuh. Pembunuhan besar-besaran dalam kata lain dinamakan masakre. Dalam memprotes terjadinya bencana kabut asap Borneo Institut (BiT) Palangka Raya menulis di patung Soekarno yang terletak di depan Gedung DPRD Provinsi: “Your Haze Kill Us” (Asapmu Membunuh Kami). Sedangkan di Sampit yang sering dilakukan rupa-rupa Festival, para pemrotes dengan sinis menyebut bencana asap sebagai “Sampit ISPA Fest15. Mari ISPA Sama-sama . ‘’ Seperti diketahui Kabupaten Kotawaringin adalah salah satu pusat asap di Kalteng, contoh dari keberhasilan dalam menyelenggara Negara di kabupaten tersebut.
Masakre sadis memang sedang terjadi terhadap penduduk Kalteng. Selain dilakukan kabut asap periodik. Di samping terjadi sebagai akibat kabut asap, pembunuhan besar-besaran juga berlangsung sebagai akibat kerusakan lingkungan, terutama sungai-sungai. Sungai-sungai adalah nama baru bagi tong sampah raksasa bagi pembuangan limbah perusahaan sawit dan tambang. Sebelas sungai besar di Kalteng, tidak satu pun yang airnya bisa dikonsumsi penduduk karena bermuatan air raksa melebihi batas ambang kelayakan. Sekali pun demikian, penduduk yang turun-temurun tinggal di tepi sungai, tidak mempunyai pilihan lain kecuali mengkonsumsi air sungai yang sudah terpolusi oleh air raksa (merkuri). Dengan mengkonsumsi airsungai yang mengandung merkuri itu rupa-rupa penyakit akan diidap dan kematian perlahan secara massal sedang berlangsung. Di Kalteng hari ini, tanah, sungai, udara, hutan dan gunung muncul sebagai alat pembunuh dan pembawa petaka di tangan para penganut filosofi hedonisme, seperti politisien pedagang primer.
Bagaimana dan mengapa hal demikian bisa terjadi? PBS baik perkebunan atau pun tambang, tidak mungkin hadir dan beroperasi di Kalteng tanpa sepengetahuan dan seizin penyelenggara Negara berbagai tingkat. Izin tumpang-tindih (salah satu sumber konflik) seperti yang terjadi di Kabupaten Kotawaringin yang disebut berhasil membangun (tugu-tugu!), diberikan oleh penyelenggara Negara. Artinya keadaan seperti di atas terjadi sebagai hasil dari politik investasi, kolusi dan gratifikasi. Oleh sebab itu hutan, perkebunan dan tambang adalah tempat korupsi bersarang. Guru Besar Kebijakan Kehutanan Institut Pertanian Bogor Hariadi Kartodihardjo mengatakan, perubahan kewenangan perizinan hutan dari kabupaten ke provinsi tidak akan menjawab persoalan utama pengelolaan hutan. Buruknya politik perizinan di tingkat kabupaten tidak akan hilang walau kewenangan itu dicabut.“Bukan masalah struktur, melainkan soal jaringan kekuasaan,” kata Hariadi dalam diskusi pakar bertema “Implikasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terhadap Pengelolaan Sumberdaya Hutan di Tingkat Daerah” di Hotel Ambhara, Rabu 11 Maret 2015 (Tempo.Co, 13 Maret 2015).
Karena itu masakre perlahan terhadap penduduk Kalteng sekarang penanggungjawab utamanya, akar dari bencana dan masakre ini, bukanlah PBS-PBS tapi penyelenggara Negara dengan pilihan politiknya dan korumpu. Dalam hubungan ini menjadi tanda tanya besar mengapa pihak kepolisian mengalami kesulitan dalam nengaitkan antara pembakar lahan dengan pemilik korporasi’’, (Radar Sampit, 15 September 2015), sementara pihak kepolisian sendiri telah membuat police line di daerah yang dibakar. Pernyataan ini memperlihatkan keengganan menyentuh PBS. Yang disasar adalah wong cilik yang tak berdaya dan lemah daya tawarnya. Sementara yang disebut “Wakil Rakyat” alias DPR hanya berkaok-kaok dan berhenti pada kaok-kaok tanpa nampak upaya lebih jauh menindaklanjuti apa yang diteriakannya. Teriakan tanpa tindak lanjut begini mengesankan bahwa ia atau mereka tidak turut bertanggungjawab.
Tanggungjawab penyelenggara dalam hal kerusakan dan masakre ini pun disebut oleh Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB, Prof Dr Hadi S Alikodra disebabkan ‘’oleh perilaku dan kebijakan pembangunan yang bertumpu pada kepentingan ekonomi sesaat dan mengabaikan fungsi-fungsi ekologi jangka panjang.” (http://www.antaranews.com/berita/495645/kerusakan-hutan-indonesia-nomor-dua-di-dunia). Artinya, bencana kabut asap dan terjadinya masakre perlahan di Kalteng merupakan bagian dan hasil dari pilihan politik pembangunan. Karena itu saya katakan bahwa kemampuan menangani dan menghentikan tidak berulangnya bencana kabut asap merupakan salah satu tolok ukur keberpihakan dan keberhasilan seorang kepala daerah. Dalam kampanye pilkada sekarang, tidak terdengar seorang pun kandidat kepala daerah dan wakilnya yang bicara tentang bencana kabut-asap. Bencana asap yang menyerang secara periodik luput dari mata program dan perhatian.
Perilaku dan pilihan politik atau kebijakan pembangunan para penyelenggara yang umumnya adalah politisien pedagang primer ini ’’ berpangkal dari paradigma scientific forestry yang berkembang pada abad ke-19. Scientific forestry mereduksi hutan sebatas sumber daya. Teritorialisasi hutan dilakukan guna memudahkan pengelolaan. Hutan menjadi lanskap yang dikonstruksi secara politis dan administratif. Negara hadir untuk membuat demarkasi antara hutan dan masyarakat. Negara juga hadir melindungi eksploitasi hutan. Di bawah bayang-bayang scientific forestry hutan terpisah dari masyarakat dan terdistorsi dari pembangunan pedesaan. Alih-alih percaya, negara justru mencurigai rakyatnya. Rakyat mendapat stigma sebagai perusak hutan. Akibatnya adalah konflik, kriminalisasi, kemiskinan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Program perhutanan sosial untuk menebus dosa tidak efektif. Salah satunya karena pengakuan hak tidak dituntaskan. Padahal, tanpa pengakuan hak yang kokoh, tidak akan ada insentif rakyat melestarikan hutan.’’ (Myrna Safitri, Direktur Eksekutif Epistema Institut, Jakarta, in: http://print.kompas. com/baca/2015/03/10/Mencari-Perusak-Hutan).
Apabila kita tidak ingin masakre begini berlanjut, penyelenggara Negara patut mengubah pilihan politik investasinya, mengubah perilaku dan paradigma mereka dari pedagang primer menjadi Negarawan merakyat, melaksanakan politik keterbukaan dan memiliki tekad melaksanakannya. Kalau mau dan bertekad, tentu bisa. Ujar Jokowi. Soalnya terletak pada kemauan politik. Di pihak lain, masyarakat sadar terorganisasi patut melakukan perlawanan dan pengawasan. Sebab seperti dikatakan oleh petani Samuda “bahinip kita mati!”. Kalau bahinip, masakre akan berlanjut dengan leluasa. Janji Penjabat Gubernur Kalteng Hadi Prabowo yang ‘’siap mencabut izin perkebunanang membakar lahan hutan di wilayah Kalteng ‘’ (Kalteng Pos, 17 September 2015), patut diawasi karena janji petinggi seperti halnya janji pilkada, sering tidak lebih dari kata-kata kosong. Jangan bahinip! []

KERDIL! — KOMENTAR TERHADAP PERNYATAAN PEJABAT GUBERNUR KALTENG HADI PRABOWO

KERDIL!
Oleh Kusni Sulang

Pernyataan Dansatgas Penanggulangan Kebakaran Kolonel Purwo Sudaryanto pada hari Minggu (13/9) sore terjadi penurunan hotspot (Kalteng 14 September 2015), lebih bersifat hiburan murahan bagi masyarakat yang selama berdasawarsa menderita oleh bencana kabut asap saban kemarau. Sekali pun jerihpayah untuk memadam kebakaran yang dilakukan patut dihargai. Sebab dalam kenyataannya, sampai hari ini (23 September 2015), kabut-asap yang menyiksa penduduk secara periodik selama mendasawarsa itu masih saja menyiksa. Pucuk-pucuk pepohonan yang terletak hanya 15 meter nampak samar dan kelabu. Abu-abu kebakaran masih saja memasuki mata para pengendara di jalan-jalan. Bahkan kota Sampit sempat ‘’menghilang beberapa jam’’ (Radar Sampit, 23 September 2015).
Sadar bahwa diam adalah bencana akan makin merajalela, bahkan kematian di berbagai daerah muncul protes-protes spontan seperti member masker pada patung Soekarno di Palangka Raya, , patung Panglima Batur di Muara Teweh, corat-coret ‘’Sampit ISPA Fest15’’ di kota Sampit. Bahkan di Palangka Raya. Selasa 22 September 2015, ratusan mahasiswa BEM Unpar, BEM IAIN, dan Walhi yang tergabung dalam Gerakan Anti Asap (GAAS) Kalteng turun ke jalan dan mendatangi kantor Gubernur Kalteng. Dalam orasinya, para pengunjuk rasa menilai “pemerintah kurang serius menangani dan menindak pelaku pembakar lahan, terutama dari perusahaan. Massa mendesak agar izin untuk perusahaan-perusahaan pembakar hutan dan lahan dicabut”. Para pengunjuk rasa juga meminta agar Kapolda Kalteng dicopot dari jabatan karena kurang tegas bertindak dan dinilai takut menghadapi kekuatan besar di jajaran petinggi negeri” (Radar Sampit, 23 September 2015). Yang disasar dengan tegas oleh aparat keamanan justru wong cilik yang tidak berdaya. Bahkan seorang kakek 70 tahun yang membakar pekarangan sendiri, tanpa ampun atas nama hukum ditangkap.(Kalteng Pos, 17 September 2015). Hal ini menurut Tri Atmajaya dari Walhi Kalteng disebabkan “ada kongkalingkong antara pemerintah (dan aparat-aparat kelengkapan penyelenggaraan Negara [KS] dengan perusahaan” – hal yang menjadi rahasia umum, antara lain ditunjukkan oleh penggunaan bahkan penempatan aparat Negara oleh PBS-PBS. Hal yang oleh Jhon Krisli, Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) harus dihentikan.
Dilihat dari segi prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, pengawasan sosial dan hak-wajib warganegara, apalagi dilihat dari sudut pandang republikan dan berkeindonesiaan sebagai rangkaian nilai, dari segi prinsip tripartite penyelenggaraan Negara, protes dan unjuk rasa seperti yang sekarang dilakukan oleh masyarakat baik secara spontan mau pun terorganisasi adalah sesuatu yang baik. Dari segi filosofi yang bisa dikembangkan ke ranah politik, apabila mereka bahinip (diam) kejahatan akan makin merajalela dan mereka akan mati konyol.
Adanya protes dan unjuk rasa anti asap begini, artinya mahasiswa dan generasi muda Kalteng belajar dari hinaan kepada mereka yang dilakukan oleh para pemrotes Orba Soeharto pada tahun 1998. Waktu itu BEM Unpar (Universitas Palangka Raya) dikirim bras perempuan karena ketika mayoritas BEM di Indonesia bangkit melawan Orba Soeharto, BEM Unpar diam, barangkali ketakutan dan cari selamat. Asap dan kerusakan lingkungan luar biasa yang terjadi sejak masuknya HPH dan kian menjadi-jadi sejak invasi besar-besaran PBS (perkebunan dan tambang) yang menjadi sarang korupsi, gratifikasi dan kolusi. Menurut salah satu sumber PBS, untuk memperoleh izin usaha petinggi kabupaten paling sedikit memperoleh lima milliard per perusahaan. Bayangkan saja apabila di Kalteng PBS tambang saja, menurut data Kementerian ESDM terdapat 552 perusahaan yang disebut sebagai “Certified Mining”, belum terhitung PBS perkebunan sawit. Untuk memperbesar perolehan dari PBS, petinggi kabupaten seperti di Kotim, misalnya izin tumpang-tindih tidak segan dilakukan. Sehingga tidak mengherankan apabila orang-orang rebutan untuk menjuadi kepala daerah. Uang-uang haram beginilah kemudian yang dijadikan modal dalam pilkada dan didapatkan oleh para penyelenggara lainnya yang dalam istilah Tri Atmajaya dari Walhi Kalteng disebut sebagain “kongkalingkong antara pemerintah dengan perusahaan”. Jika demikian, salahkan mengatakan bahwa penanggungjawab kerusakan daerah, termasuk bencana asap sekarang tidak lain dari penyelenggara Negara?
Dengan alasan dan latarbelakang di atas, sikap dan kata-kata Pejabat Gubernur Kalteng Hadi Prabowo ketika akhirnya menemui para pengunjuk rasa GAAS bisa dikategorikan sebagai sikap dan kata-kata yang tidak menarik serta tidak mau disalahkan. Kerdil! Kepada para pengunjuk rasa Hadi Prabowo yang pernah ditolak oleh Dewan Adat Dayak Kalteng sebagai Pejabat Gubernur, antara lain mengatakan dengan nada tinggi: “…pemerintah tidak tidur. Pemerintah sudah berupaya keras dan bersinergi dengan pemerintah dan kota guna menanggulangi masalah tersebut.” “Kalian kira saya tidur ya? Jangan menganggap saya di kantor tidak kerja. Pagi hari saya sudah gelar koordinasi”. “Apabila masyarakat menemukan perusahaan membakar lahan, agar segera dilaporkan ke polisi, bukan hanya diam dan menggerutu.” Hadi Prabowo memastikan bahwa laporan tersebut ditindaklanjuti” (Radar Sampit, 23 September 2015).
“Diam dan menggerutu”? Bukankah berbagai macam bentuk protes dan unjuk rasa tanda bahwa masyarakat tidak diam? Lalu ketika masyarakat menyampaikan aspirasinya, mengapa dijawab dengan “nada tinggi”. Mengapa tidak bersikap sebagai Negarawan dan pemimpin “yang berkata tidak berdosa, yang mendengar patut waspada?” Prinsip ini meniscayakan yang mendengar dengan waspada untuk melakukan periksa diri, melihat sejarah munculnya bencana (dalam hal ini asap). Melalui pendekatan sejarah ini bisa didapat akar musababnya, apa penyebabnya, perkembangannya dan bagaimana mendapatkan jalan keluar yang tanggap. Aspirasi yang disampaikan para pengunjuk rasa adalah bentuk keperdulian, bentuk tanggungjawab sosial mereka, merupakan suatu evaluasi terhadap situasi selama lebih dari satu dasawarsa (lebih lama dari Hadi Prabowo menjadi Pejabat Gubernur Kalteng. Hadi Prabowo baru sekarang merasakan langsung bencana asap), selayaknya didengar sebagai masukan. Memegang kekuasaan sama sekali tidak berarti pemilik kebenaran. Pernyataan Hadi Prabowo di atas memperlihatkan ciri kekerdilan jiwa seorang politisien, bukan Negarawan. Negarawan apalagi pemimpin yang mempunyai kemampuan mendengar dan diharapkan bisa menjadi payung pelindung dalam terik dan hujan kesulitan. Hadi Prabowo malah menyalahkan masyarakat sebagai “diam dan menggerutu”. Bukan memberikan apresiasi dan beterimakasih atas keprihatinan, keperdulian sosial dan tanggungjawab sebagai warganegara – hal-ha berharga dalam bernegeri, berbangsa dan bernegara demokratis yang republikan dan berkeindonesiaan.
Menggerutu, mengkritik dan protes yang dilakukan oleh masyarakat saya kira merupakan hal wajar. Karena hanya itulah kekuasaan dan kekuatan yang mereka miliki. Kalau melakukan hal-hal ini juga dicaci, dimarahi, apakah negeri dan Negara ini masih bisa dikatakan memilih sistem demokratis berbentuk Republik yang republikan dan berkeindonesiaan? Pengaturan, penindakan serta sarana dan aparat untuk melakukan pengaturan dan penindakan berada di tangan penyelenggara Negara. Kekuasaan ada di tangan mereka. Karena itu alamat sah bagi gerutu, protes dan kritik adalah penyelenggara Negara. Hanya saja tidak sedikit penyelenggara Negara yang mau kedudukan berkuasa tapi menepis tanggung jawab kedudukan tersebut. Seakan-akan menjadi penguasa identik dengan pemilik kebenaran mutlak. Mau nama dan kekuasaan tapi tidak mau tanggungjawabnya.
Pernyataan Pejabat Gubernur Hadi Prabowo kepada para pengunjuk rasa: “Kalian kira saya tidur ya? Jangan menganggap saya di kantor tidak kerja. Pagi hari saya sudah gelar koordinasi” sangat emosional dan gugup. Tidak menyentuh hakekat persoalan yang diajukan. Kerdil! Bisa saja ia datang ke kantor pukul empat atau lima subuh dan bekerja, masalahnya apakah kebijakan yang diambil tepat atau tidak seperti membuat hujan yang dikritik oleh sejumlah pihak sebagai menghambur-hamburkan uang bermiliar-miliar sedangkan hasilnya sangat minim kalau bukan nol besar. Lalu ketegasan terhadap investor, jauh lebih kurang dibandingkan dengan terhadap wong cilik. Menjawab kritik-kritik begini dengan nada suara tinggi “Kalian kira saya tidur ya? Jangan menganggap saya di kantor tidak kerja” adalah jawaban yang irelevan.
Protes, unjuk rasa, kritik, pengawasan sosial sebagai wujud tanggungjawab warganegara yang berprinsip patut diteruskan. Jangan sampai terus terjadi di negeri dan termasuk di Kalteng ini “raja boleh membakar rumah, penduduk tak boleh menyalakan tungku di dapur”.
Protes, unjuk rasa, kritik, budaya kritis (bukan slavisme) dan pengawasan sosial, niscayanya lebih terkoordinir sehingga berkembang menjadi patner sosial dalam tripartite penyelenggaraan Negara. Sarikat Buruh dan Sarikat Tani selayaknya keluar dari sekat ekonomisme tapi mengembangkan diri menjadi satu kekuatan politik dalam tripartite penyelenggaraan Negara. Aktivitas begini akan menjadi kenyataan seiring dengan meningkatnya kesadaran berwarganegara. Masakre perlahan bersifat generatif di Kalteng sebagai akibat pilihan politik penyelenggara Negara berbagai tingkat tak boleh berlanjut. Bencana asap yang berlangsung mendasawarsa hingga sekarang, hanyalah salah satu bentuk kongkret akibat pilihan politik tersebut. []

SUNGAI — KOMENTAR TERHADAP PERNYATAAN KAPOLRES KOTIM AKBP HENDRA WIRAWAN

SUNGAI
Oleh Kusni Sulang

Lanting warga di sungai-sungai kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) telah berkali-kali ditabrak oleh tongkang perusahaan-perusahaan besar swasta (PBS), cq batubara. Bukan hanya lanting warga yang tinggal di bentaran sungai, bahkan Jembatan Bajarum pernah ditabrak sehingga menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi Kotim. Bagaimana kelanjutan penanganan soal penabrakan Jembatan Bajarum, tidak pernah terdengar jelas dan diumumkan secara terbuka. Berbagai kemungkinan bisa terjadi dibalik ketiadaan keterbukaan.
Tanggal 10 Oktober 2015, tongkang yang ditarik oleh tugboat kembali menabrak lanting warga. Kejadiannya terjadi di desa Kabua yang terletak di tepi sungai Tualan, kecamatan Parenggean.. Mereaksi penabrakan itu warga desa Kabua lalu menyandera tongkang milik perusahaan batubara PT WMGK yang melintasi sungai di desa. Penahanan dilakukan karena warga kecewa disebabkan tidak ada penyelesaian terhadap soal lanting mereka yang ditabrak tongkang. (Radar Sampit, 14 Oktober 2015).
Selain merasa sangat dirugikan dengan penabrakan lanting-lanting warga oleh tongkang-tongkang PBS, warga warga setempat juga sering mengeluhkan aktivitas tongkang ketika lewat karena mengakibatkan sungai yang digunakan sebagai tempat akitivtas sehari-hari warga menjadi keruh dan airnya tidak lagi bisa digunakan untuk minum. (Radar Sampit, 14 Oktober 2015). Artinya telah terjadi perusakan lingkungan serius. Seperti diketahui sejak turun-temurun penduduk lokal mengkonsumsi air sungai di samping menjadikannya sebagai sumber matapencaharian dan berbagai kegiatan lainnya.
Menanggapi penyanderaan tongkang batubara milik PT WMGK (yang ketika penandatanganan nota kesepakatan bupati Kotim mengharapkan adanya perusahaan tersebut bisa meningkatkan kesejahteraan penduduk. Demikiankah hasil kongkretnya?) , dan permortalan sungai, Kapolres Kotim AKBP Hendra Wirawan meminta agar semua pihak sama-sama saling menghormati. Hendra juga mengingatkan warga agar tidak melakukan tindakan yang berlebihan, seperti melakukan permortalan. “Jika melakukan tindakan di luar aturan, kita akan tindak tegas”, ujar Hendra yang selanjutnya menegaskan “sungai itu merupakan tempat umum, bukan milik pribadi.” “Sehingga jangan kira-kira melakukan tindakan yang kontraproduktif” (Radar Sampit, 14 Oktober 2015).
Terhadap pernyataan-pernyataan ini, saya ingin bertanya kepada AKBP Hendra Wirawan yang kalau tidak salah ingat pernah diangkat oleh Dewan Adat Dayak (DAD) Kotim sebagai “warga Dayak” (pengangkatan yang menertawakan dan tidak ada guna praktisnya untuk kepentingan umum, juga, lebih-lebih tidak ada pentingnya untuk masyarakat adat Dayak).
Pertanyaan-pertanyaan saya adalah: Apakah penabrakan lanting warga oleh tongkang-tongkang
merupakan tindakan “saling menghormati? Apakah merusak lingkungan, seperti membuat air sungai keruh merupakan perilaku “saling menghormati”? Kalau tidak, mengapa tidak ditindak tegas? UU Tentang Lingkungan sudah diterbitkan. Mengapa warga yang sudah jenuh dengan ulah PBS, lalu dituding sebagai “melakukan tindakan yang kontraproduktif”, dan berbuat “jangan kira-kira” (mungkin maksudnya “tidak kira-kira” Jangan dan tidak adalah dua kosakata berarti berbeda! Dalam bahasa Jawa, ojo dan ora pun artinya berbeda.– KS)?
Dalam hal ini, saya justru melihat yang berbuat “tidak kira-kira” adalah PBS dan ketiadaan tindakan tegas terhadap mereka.Mengancam warga yang membela diri dan jenuh terhadap perilaku “tidak saling menghormati” dari PBS, bisa disebut menerapkan hukum secara tebang pilih. Sebelum atau daripada mengeluarkan kata-kata ancaman terhadap warga – wong cilik — , apakah tidak seniscayanya AKBP Hendra Wirawan menelisik mengapa warga bertindak demikian? Ada api maka ada asap, pepatah tetua mengatakan. Dari segi logika ada ada yang disebut hukum sebab akibat atau hukum saling hubungan. Menerapkan hukum secara tebang pilih, mengancam warga dengan mudah, merusak lanting penduduk tanpa ganti rugi dan tidak ditindak tegas di sungai milik bersama, dalam pepatah Tiongkok Kuno disebut “raja boleh membakar rumah, penduduk dilarang menyalakan tungku dapur rumah”. Tindakan tiran militeristik. Anggota militer, termasuk polisi, tidak semua militeristik, tapi memang gampang terperosok ke militerisme yang tidak rasuk dengan Republik dan Indonesia sebagai rangkaian nilai. Militerisme tidak pernah bersikap “saling menghormati”..
Masalah tindakan “kontraproduktif”. Apakah merusak kepemilikan orang lain itu suatu tindakan produktif? Apakah perusak lanting penduduk tanpa ditindak tegas, suatu perilaku produktif?
Motto kepolisian “melindungi mangayomi, dan melayani masyarakat” pun saya kira tidak berarti gampang-gampangan main ancam, sebagai bentuk dari kekerasan kendati bersifat verbal. Sedangkan tindakan “aksi koboi oknum polisi kepada seorang pelajar salah satu SMP PGRI di Sampit, 12 Oktober 2015, adalah kekerasan fisik. (lihat: Radar Sampit, 14 Oktober 2015). Fisik atau verbal kedua-duanya sama-sama tindak kekerasan. Sebagai orang yang diangkat sebagai “Orang Dayak oleh DAD, tentunya AKBP Hendra Wirawan tahu bahwa kekerasan verbal itu ada singer-nya karena tergolong tindak tidak beradat (Lihat: Hukum Adat Tumbang Anoi 1894).
Sebagai “orang Dayak” AKBP Hendra Wirawan, barangkali tahu sejarah Dayak Kalimantan Tengah. Disebabkan oleh ulah anggota kepolisian, oleh kejenuhan yang sudah melewati leher, penduduk sementara kampung di sementara daerah aliran sungai (DAS), memandang polisi sebagai musuh. Polisi di sementara kampung mempunyai konotasi buruk. Sekali ditetapkan sebagai musuh, siapa pun di kampung tidak lagi takut. Tahun 2000/2001 dalam Tragedi Sampit adalah salahsatu bukti. Ditenggelamkannya kapal-kapal perang Belanda, termasuk kapal perang Onroest dan seluruh marinir Belanda di dalamnya di dekat Muara Teweh adalah contoh lain.
Tentang “sungai itu merupakan tempat umum, bukan milik pribadi”, saya kira sejak mereka membangun dan bergenerasi demi generasi mendiami kampung-kampung di pinggir sungai-sungai Kalteng, jauh sebelum AKBP Hendra Wirawan datang ke Kalteng dan sebelum AKBP Hendra Wirawan lahir, penduduk sungai tidak pernah memandang sungai sebagai milik pribadi mereka. Melainkan sebagai milik bersama. Sumber kehidupan dan penghidupan mereka. Budaya penduduk Kalteng, terurama Dayak, adalah budaya sungai. Mereka melindungi dan merawat sungai pengasuh mereka. Sungai-sungai ini rusak sejak alam Kalteng dieksploitasi secara buas. Secara tidak kira-kira. Apakah AKBP Hendra Wirawan sebagai “orang Dayak” sekali pun ‘pungutan’ tidak melihat dan tidak memahami sejarah dan budaya ini? Mulutmu (adalah) harimaumu, ujar pepatah. Sekali diucapkan, mungkin dimaafkan tapi tidak dilupakan. Maka kira-kiralah mengeluarkan pernyataan dan berkata, apalagi bertindak, sekalipun dan terutama jika berada pada posisi berkuasa.
Tanpa kesertaan penduduk, sehebat apa pun persenjataan polisi, ia tidak bakal pernah mampu memjaga keamanan. Apalagi jika ia sudah dipandang sebagai musuh. Yang Kalteng perlukan adalah polisi republikan dan berkeindonesiaan, yang “melindungi mangayomi, dan melayani masyarakat”. Polisi yang tidak demikian, tidak diperlukan oleh Kalteng. Dahulu sebelum Republik Indonesia berdiri, orang Dayak Kalteng mampu menjaga keamanan dan kerberadatan masyarakatnya. []

MAFIA ASAP & LUHUT BINSAR PANDJAITAN TENTANG BENCANA KEMANUSIAAN KABUT ASAP

MAFIA ASAP
Oleh Kusni Sulang

Sampai Oktober 2015 ini, petaka asap mendera seluruh penduduk Kalimantan Tengah (Kalteng) bukan makin mereda, sebaliknya makin menjadi-jadi. Langit menguning lumpur. Bau asap menekan pernafasan. Ribuan yang terkena ispa. Korban nyawa pun sudah berjatuhan. Dalam sebuah penerbitan khususnya berjudul “Dampak Kabut Asap Terhadap Perekonomian Kalteng”, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalteng (selanjutnya disingkat Bank Indonesia Kalteng), menyebutkan bahwa kabut asap yang ganas melanda Kalteng sekarang menyebabkan (1). Peningkatan inflasi Volatile Food; (2). Penurunan sector ekonomi; (3). Aspek lain: Kesehatan ; Pendidikan; Reputasi pemerintah. “Bencana kebakaran lahan dank abut asap yang terhadap pemerintah. Kondisi ini akan berdampak negatif terhadap pelaksanaan kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah” (Bank Indonesia Kalteng, 2015:6-10).
Artinya kabut-asap telah melakukan pembunuhan dan entah berapa ribu lagi warga yang oleh penyakit yang disebarkan oleh kabut asap berulang kali datang menyiksa, akan mati pelan-pelan. Sebuah masakre (pembunuhan massal) sedang berlangsung di Kalteng.
Setelah menganalisa data-data yang dimilikinya, Bank Indonesia Kalteng, sampai pada kesimpulan: “Berdasarkan hasil sensus pertanian BPS 2013, diperoleh informasi bahwa subsektor perkebunan memiliki tren pertumbuhan positif baik dari sisi Rumah Tangga maupun perusahaan.Namun demikian, peningkatan subsektor perkebunan terutama kelapa sawit mengindikasikan bahwa adanya pembukaan area lahan baru dengan pembakaran yang menyebabkan timbulnya asap. Hal tersebut terkonfirmasi dengan adanya pelaporan dari Balai Lingkungan Hidup (BLH) Prov. Kalteng tentang dugaan beberapa perkebunan kelapa sawit swasta yang membakar lahan” (Bank Indonesia Kalteng, 2015:12). Yang aneh, Kepala Dinas Perkebunan (Kadisbun) Kalteng, Rawing Rambang, masih meragukan apa yang disinyalir oleh BLH, pihak kepolisian dan Jakarta. (lihat: Kalteng Pos, Palangka Raya, 12 Oktober 2015). Apakah keraguan Rawing Rambang tentang laporan terkonfirmasi tentang dugaan beberapa perkebunan kelapa sawit swasta yang membakar lahan, itu bohong? Keraguan Rawing Rambang seperti orang menentang arus pendapat terkonfirmasi. Pertanyaannya: Mengapa Rawing Rambang berani pasang badan membela perusahaan-perusahaan swasta perkebunan kelapa sawit yang dijadikan tersangka dalam kasus pembakaran hutan dan lahan? Adakah udang dibalik batu pernyataan yang melawan arus dan sikap pasang badan dari Rawing Rambang, yang Kadisbun Kalteng, sebuah Dinas “basah”? Apakah keraguan dan sikap pasang badan Rawing Rambang, berarti ia menuding peladang berpindah dan warga yang menjadi biang pembunuhan massal sekarang? Di tengah pembunuhan massal oleh kabut asap yang sedang berlangsung di Kalteng sekarang, pernyataan Rawing Rambang tidak etis dan tidak terhormat.
Kalau Bank Indonesia Kalteng dalam salah satu titik rekomendasinya menyebut tentang “Penguatan Law Enforcement terhadap pihak-pihak yang melakukan pembakaran lahan dengan sengaja”, penguatan itu hanya berarti tidak dilakukan secara tebang pilih. Ia juga diberlakukan terhadap kasus gratifikasi dan korupsi. Gratifikasi dan korupsi tidak pernah dilakukan oleh peladang berpindah atau wong cilik. Tidak pernah dilakukan oleh orang-orang di luar kekuasaan. Gratifikasi dan korupsi selalu berkaitan dengan kekuasaan atau penyelenggara Negara. Yang aneh di Kalteng, penyelenggara Negara yang korup dan foto-foto mereka pernah dipajang di halaman pertama Harian Radar Sampit dan Harian Kalteng Pos, masih saja digunakan.
Saya tidak menyalahkan pembakar lahan dan hutan, baik itu perusahaan besar swasta (PBS), individu atau pun peladang berpindah. Mereka bukanlah penanggungjawab malapetaka yang oleh Harian Kompas Jakarta disebut “bencana kemanusiaan”, yang menimbulkan kematian dan penyakit massal. Sebab PBS tidak mungkin bisa hadir di Kalteng, tidak mungkin berkegiatan tanpa sepengetahuan dan persetujuan penyelenggara Negara, terutama orang pertama dan kadis-kadisnya sebagai para pembantu. Mereka pun dan siapa pun tidak akan berani berulang-ulang menciptakan malapetaka jika penyelenggara Negara dan alat kelengkapannya bertindak sesuai hukum dan tegas menerapkan hokum tanpa tebang pilih.
Dengan alur pikiran begini maka saya katakan penanggungjawab utama pembunuhan massal sekarang tidak lain dari ;penyelenggara Negara dan kelelengkapannya. Sehingga ketika “sejumlah Kepala Dinas (Kadis) mengumpulkan dana tanda prihatin bencana kabut (lihat: Harian Palangka Post, 19 Oktober 2015), saya melihat upaya ini tidak jauh dari perbuatan membedaki muka yang bopeng. Upaya cuci tangan dan melakukan pencitraan. Tidak menyentuh hakekat persoalan.
Persekongkolan antara penyelenggara Negara dengan pembakar hutan dan lahan kaliber besar inilah yang saya namakan Mafia Asap atau Mafia Pembakaran. Saya khawatir masyarakat adat dan kelembagaannnya terlibat dalam Mafia Asap ini.
Mafia ini erat hubungannya dengan uang sang raja dan lapar tanah. Lapar tanah di kalangan pemilik modal dan penyelenggara Negara mengakibatkan masyarakat kecil makin kehilangan alat produksi utama sehingga kian tak berpunya. Orang kaya baru birokrat dan dinasti ekonomi baru muncul, kesenjangan kaya-miskin makin lebar menganga.
Penyelenggara Negara, terutama orang pertama dan para Kadis sebagai para pembantu atauperwira, dan kelengkapan Negara lainnya, niscayanya menjadi payung dalam menghadapi terik dan hujan kesulitan bagi warga. Bukan sebaliknya menjadikan warga sebagai “budak-belian”, “koeli” dan sasaran seperti pada sistem militerisme, feodal dan bentuk-bentuk otoritarinisme lainnya. Tidak menganggap kekuasaan identik kebenaran. Mempunyai kemampuan mendengar dan menyerap yang dilihat dan didengar. Mereka bukan orang yang “can do no wrong”. Jika bertindak sebaliknya maka Kenyataan yang kita hadapi tidaklah demikian. Sehingga berakibat seperti yang disinyalir oleh Bank Indonesia Kalteng , reputasi pemerintah menurun bersama melorotnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. (lihat: Bank Indonesia Kalteng 2015: 10;12). Pemerintah tanpa kepercayaan warganya sama dengan pemerintah tanpa rakyat yang oleh sementara penulis disebut masyarakat menjadi otopilot. Dari penyelenggara Negara dan kelengkapannya yang demikian, sekali pun berkoar-koar sampai urat leher mengencang dan melakukan otoproklamasi sebagai berhasil, sesungguhnya tak ada yang bisa diharapkan. Yang terjadi korupsi dan gratifkasi tetap merajalela, uang Negara digunakan untuk monumen-monumen pribadi dan hal-hal tidak mendasar untuk perkembangan maju.
Apa lalu yang harus dilakukan?
Melaksanakan kedaulatan rakyat. Kongkretnya melakukan pengawasan sosial (social control) yang ketat terhadap penyelenggaan Negara. Untuk bisa melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Negara tidak bisa dilakukan sebatas insting. Pengawasan patut didasari oleh pengetahuan, misalnya pengetahuan tentang anggaran (APBD), UU dan peraturan yang ada, data-data yang akurat dengan bukti-buktinya (seperti dokumen-dokumen tertulis, foto dan video, dll), sejarah hal-ikhwal tersebut, analisanya. Petisi, unjuk rasa (bila perlu tunjuk hidung dan dilakukan tidak cukup sekali dua dengan tuntutan copot jabatan), audiensi, kampanye mulai dari tingkat lokal hingga internasional, pemogokan, penulisan di berbagai media, pengaduan baik ke pengadilan maupun ke KPK, yang semuanya patut dilakukan secara berkelanjutan dan konsisten, seniscayanya dilakukan berdasarkan pengetahuan, bukan sebatas insting keadilan.
Hal-hal ini hanya mungkin dilakukan jika ada organisasi yang solid. Untuk Kalteng, sesungguhnya, pakan masyarakat adat dan dan kelembagaannya bisa berperan sebagai pemikir, organisator dan pengayom masyarakatnya. Sayangnya hal yang “sesungguhnya” ini tidak merupakan kenyataan dan hak demikian menunjukkan bahwa masyarakat adat dan kelembagaannya kehilangan peran yang semestinya itu. Di tengah bencana maut kabut asap seperti sekarang, mereka tidak terdengar bersuara dan apalagi bertindak. Padahal bencana asap yang melakukan masakre ini, jelas-jelas tindak tidak beradat. Pengawasan sosial dan atau pengawalan ketat patut dilakukan terhadap pengadilan pada terdakwa pembakar hutan dan lahan, terutama dari kalangan PBS. Kalau pun sudah dikawal ketat dan diawasi, bisa saja terjadi PBS pembakar hutan dan lahan dijatuhi hukuman sangat ringan, jauh tidak sebanding dengan akibat publik perbuatan mereka atau bahkan dibebaskan sebagai “tidak bersalah”. Kemungkinan dijatuhi atau bahkan dibebaskan sangat besar oleh adanya ‘mafia asap’.
Adanya pengawasan sosial yang kuat atau lemah, memperlihatkan tingkat kesadaran berwarganegara dan tingkat demokrasi itu sendiri. Pengawasan sosial adalah salah satu jalan masyarakat untuk menjadi nakhoda atas nasibnya sendiri, sebab penyelenggara Negara tipe sekarang tidak bisa diharapkan. Pengawasan sosial adalah tanda bahwa warganegara itu subyek bukan obyek seperti sekarang []
LUHUT BINSAR PANDJAITAN TENTANG BENCANA KABUT-ASAP

Kenapa kebakaran sekarang jauh lebih hebat dibanding tahun lalu?
(Luhut mengawali jawaban pertanyaan ini dengan penjelasan off the record.) Selain itu, gambut ini kan kalau kondisinya kering jadi mudah terbakar. Buktinya sekarang ini, kalau kami bombardir apinya sampai padam, api di bawah muncul lagi ke atas. Jadi, kalau orang mau marah-marah, saya pusing juga. Mau marah apa?
Terus ada juga pertanyaan kenapa enggak minta bantuan sejak awal. Ya, memang ada beberapa sebab. Pertama, kita memang coba sendiri dulu. Kedua, kita enggak menduga prosesnya panjang. Ketiga, mereka (Singapura) nawarin-nya cuma satu pesawat. Itu sama saja menghina kita.
Sebelumnya, penanganan kasus seperti ini hanya oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana, tapi ini sampai Menkopolhukam turun langsung.
Ya, Presiden maunya begitu. Mungkin beliau merasa perlu, ya sudah, kami laksanakan.
Setelah Presiden meminta Anda mengawal penanganan kabut asap, apa saja yang Anda perbaiki dari koordinasinya?
Kami koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan ada juga satuan tugas di Palembang, Jambi, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Pontianak. Di satgas itu ada kolonel dan komandan resor militer. Mereka memandu semua operasi di situ, dari darat, laut, hingga udara. Mereka juga membuat perencanaan, target mana yang paling baik untuk diserang dulu. Kemudian juga kami gunakan drone untuk mendapatkan data real time. Sekarang manajemennya kami lakukan dengan baik.
Sepertinya manajemen penanganan lebih baik, tapi kenapa kebakaran belum juga tertanggulangi?
Ada yang bertanya, apakah ini bisa selesai dalam dua pekan, saya bilang enggak. Tapi apakah kami terus berusaha mengurangi, itu yes. Kami berharap dalam dua pekan ini asap dan hotspot-nya bisa berkurang. Sampai kapan, we don’t know. Tapi kami berharap dalam dua-tiga minggu ini hujan lebat, jadi akan membantu menyelesaikan kabut asap.
Koordinasi semua bagus dan berjalan baik. Presiden melihat ke bawah, Menkopolhukam juga, jadi ya enggak ada yang berani macem-macem. Tiap hari dua kali saya selalu telepon dengan satgas. Saya tanya laporan tentang pemadaman, pencemaran udara, ISPA, water bombing, pesawat. Paling tak sampai lima menit saya mendapat informasi, lalu saya bilang lakukan ini, ini, ini. Nah, yang seperti itu sebelumnya enggak pernah ada.
Lambatnya penanganan juga karena ada kepala daerah yang di awal tidak responsif, ya?
Itu harus kita lihat kenapa dia begitu. Saya tahu maksud Anda itu, ha-ha-ha…. Kami tidak mau membuka nama perusahaannya. Kami ingin penindakannya tahun ini terukur. Dalam konteks, kalau kami buka sekarang, pasti kami kena dampaknya. Tapi diam-diam kita ambil lahannya.
Kalau sekarang?
Panggil aja. “Lex (Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin), apa yang sudah kau bikin?”
Akan ada tambahan lagi selain 30 perusahaan yang sudah dikenai sanksi?
Iya, akan banyak perusahaan.
Termasuk perusahaan besar?
Kami enggak ada urusan. Kalau tahun depan terjadi lagi, kami ambil lahannya semua, kami cabut semua izinnya. Sekarang mereka sudah enggak berani. Mereka tahu Menkopolhukamnya samin juga.
Saya banyak kekurangan, tapi dengan pengalaman dan usia saya yang sudah segini, saya ingin jadi bagian dari proses perbaikan negara ini. Termasuk soal paket kebijakan ekonomi, yang merupakan efisiensi di semua lini. Jadi, kalau ada partai yang bilang ini buruk, saya enggak mau bilang “gundulmu” aja. But we’re doing so much to fix our system.
Pekan lalu Anda berkunjung ke lokasi. Apa yang Anda lihat di lapangan?
Saya lihat lokasi yang dibom dengan air. Dari atas memang mati apinya, tapi di bawah masih ada api. Mbok ya dipadamkan pakai apa pun, tetap ada titik api itu. Akhirnya kami bikin kanal-kanal agar api tak bisa menyeberang lagi.
Kabut asap ini juga ada kaitannya dengan urusan keadilan. Kalau ada perusahaan punya lahan 2,8 juta hektare, di mana keadilannya? Ada juga yang punya area 600 ribu hektare tapi enggak punya pemadam kebakaran. Masak, pemerintah yang mau madamin? Kalau kau bilang ini bencana nasional, enak di mereka. Dia bisa punya 500 juta pound sterling di London, lalu kita yang madamin apinya.
Dari penanganan saat ini, apakah ada jaminan kebakaran tak akan terjadi lagi tahun depan?
Pasti ada. Tapi saya yakin tingkatnya lebih rendah karena kita sudah punya pengalaman. Antisipasi dari awal, soal pesawat terbang, dan lainnya. Ngapain kita punya banyak helikopter? Jadi perbanyak itu traktor air yang bisa membawa empat-lima ton.[Cuplikan Wawancara Majalah Tempo, Senin, 19 Oktober 2015]

KANAL SEKAT

KANAL SEKAT
– CATATAN UNTUK JOKOWI
Oleh Kusni Sulang

Di tengah maraknya kabut asap oleh pembakaran hutan dan Lahan yang telah menelan korban nyawa, selain datang ke Jambi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga telah datang ke kabupaten Pulang Pisau untuk melihat sendiri keadaan bencana kabut asap. Dari kunjungan singkatnya hingga ke jalan layanag Tumbang Nusa, untuk Kalimantan Tengah, ketika masih berada di lapangan, Jokowi langsung memerintahkan pembuatan kanal sekat.(Saya tidak menggunakan istilah sekat kanal, karena yang disekat bukan kanal, tapi lahan gambut. Kalau blocking canal diterjemahkan, maka bahasa Indonesianya bukan membloking kanal, tapi kanal pemblok, sesuai dengan hokum DM dalam bahasa Indonesia). Kanal sekat ini, disamping akan membuat tanah gambut akan selalu basah sehingga kebakaran lahan gambut tidak lagi terjadi, juga dilukiskan akan memberi dampak ekonomi positif bagi penduduk. Ahli gambut Kalimantan Tengah dari Universitas Palangka Raya (Unpar), langsung mengkritik ide dan perintah Jokowi ini. Kritik juga disampaikan oleh Walhi Kalteng dan aktivis lingkungan Chanee Kalaweit. Para pengkritik menganggap yang diperlukan masyarakat Kalteng bukan kanal sekat melainkan pembangunan sumur bor dan pencegahan titik api. Pembangunan kanal sekat dipandang tidak efektif (Kalteng Pos, 26 Oktober 2015). Tetapi kritik-kritik penolakan terhadap ide dan pembuatan kanal sekat ini oleh Jokowi tidak dipandang. Ia tetap meneruskan pelaksanaan idenya. “Alasannya, karena sekat kanal itu, untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan dan hutan di musim kemarau pada tahun-tahun selanjutnya” “Sekat kanal tetap lanjut dan diharapkan selesai tepat waktu,: ujar Danrem 102/PJG. Sebab ia didasarkan pada arahan Presiden Joko Widodo melalui Menkopolhukan Luhut Binsar Pandjaitan. (Kalteng Pos, 26 Oktober 2015).
Alasan yang bersifat hirarkhis dan komando, tidak bersifat teknis, nalar dan benar-salah atau tepat-tidak.
Terhadap pembuatan kanal sekat ini, para politisi dan yang disebut wakil-wakil rakyat Kalteng menanggapinya secara berbeda-beda. Borak Milton dari PDI-P hanya berkomentar:”No comment”. Sedangkan Ketua Komisi B dari Partai Demokrat, Punding L.Bangkan menyatakan “Pembangunan sekat kanal tidak perlu dihentikan. Punding mengakui jika manfaat pembangunan tersebut memang tidak akan dirasakan saat ini. Terlebih untuk menghentikan kebakaran lahan dan hutan yang masih terjadi di daerah ini. “Tetapi, jangan menghabiskan dana hanya untuk penanganan kanal saja, karena kanal itu untuk menyelesaikan tahun-tahun berikutnya” (Kalteng Pos, 26 Oktober 2015). Sikap “no comment” dari seorang disebut wakil rakyat, terhadap masalah serius yang sedang dihadapi rakyat, sebagai suatu kualitas, apakah sikap bertanggungjawab? “No comment” sama dengan tidak bersikap, padahal rakyat sedang ditimpa bencana.
Memperhatikan bahwa perintah yang diberikan di Jembatan Tumbang Nusa, terkesan bahwa ide pembuatan kanal sekat itu sudah dirancang sebelum datang ke Kalteng. Boleh jadi, idenya muncul ketika Jokowi mengunjungi Riau dan Jambi, lalu ide itu dibawa dan diterapkannya di edaerah lain. Suatu keniscayaan bahkan agar tidak selalu mulai dari Nol melalui proses trial and error . Kecuali itu akan lebih baik jika pengalaman lokal juga turut dimasukkan sebagai bahan acuan tak terabaikan. Apalagi Kalteng mempunyai pengalaman dengan PLG (Proyek Lahan Gambut Sejuta Hektar Orde Baru Soeharto yang mengalami kegagalan total dan meninggalkan dampak negatif sampai hari ini. Memperhatikan pengalaman dan kondisi lokal, artinya orang lokal yang kompeten diajak bicara. Kalau pengalaman dan kondisi lokal tidak diindahkan, kalau orang lokal tidak diajak berunding, bahaya menggantikan kenyataan obyektif dengan kemauan subyektif akan mudah terjadi. Petinggi negeri dan Negara demikian oleh pepatah Tiongkok Kuno dilukiskan sebagai ‘’Kaisar turun dari kereta, langsung mengeluarkan perintah ini dan itu’’.
Apa yang dikatakan Jokowi atau pun Luhut Panjaitan sebagai petinggi utama negeri dan Negara ini tidaklah identik dengan kebenaran mutlak. Perintah salah patut dilawan. Karena perintah salah dampaknya bersifat publik. Disiplin rakyat bukanlah disiplin mati atau disiplin mayat (cadaver discipline), tapi disiplin manusia berbudaya kritis. Presiden sebuah republik (baik dari segi bentuk Negara tau pun nilai) bukanlah raja dan sebuah kerajaan feodal.
Yang ditunjukkan oleh PLG Orba Soeharto adalah kanal yang dibangun justru mengeringkan lahan gambut di sekitarnya. Lahan ini ditumbuhi oleh tetumbuhan rawa yang mungkin bisa dijadikan makanan lembu, seperti yang diharapkan dengan pembuatan kanal sekat sekarang. Gambut kering di kemarau panjang rentan terbakar. Oleh terusan PLG itu, ikan-ikan yang hidup di rawa-rawa tersebut menjadi musnah atau menciut jumlahnya. Artinya sumber penghasilan dan kehidupan penduduk jadi berkurang tanpa sumber baru sebagai pengganti. Kebijakan begini jadinya kebijakan yang menyengsarakan masyarakat.
Pengalaman PLG yang negatif apakah sudah masuk pertimbangan Jokowi ketika mengeluarkan perintah pembuatan kanal sekat? Apakah Jokowi sempat memasukkan masalah budaya petani lokal, cq Dayak, seperti cara mereka berladang,saat memerintahkan pembuatan kanal sekat? Ataukah budaya lokal ini akan dilikwidasi, sementara mereka tidak dipandu dengan tekhnik berladang baru? Saya tidak bisa membayangkan dampak negatif apabila faktor ini tidak dipertimbangkan. Ketika tekhnik berladang dengan membakar lahan dilakukan sejak bergenersi-generasi lahan gambut masih digenangi air. Kemarau panjang pun ia tetap basah. Lahan gambut menjadi kering, sejak tahun 200-an saat invasi besar-besaran perkebunan sawit berlangsung. Tekhnik membuat sisa lahan gambut tetap basah, patut dibicarakan dengan orang lokal serta memanfaatkan pengalaman daerah berlahan gambut lainnya. Marsekal, jenderal, kolonel apapun lagi pangkat dan jabatannya tidak menentukan di sini. Lebih-lebih jika ia tidak mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang gambut ditambah oleh terselipnya kepentingan-kepentingan egoistik.
Lagi pula dengan kanal sekat yang dibuat di Tumbang Nusa, apakah ia berperspektif dan efektif mencegah pembakaran (saya tidak menyebutnya kebakaran tapi pembakaran) hutan dan lahan di kabupaten Pulang Pisau tanpa menyebut seluruh Kalteng? Apabila pilot project ini bermuara pada keadaan serupa dengan praktek PLG Orba Soeharto, maka kanal sekat ini bukan memberikan dampak positif tapi sebaliknya yang berujung pada penderitaan rakyat Kalteng. Apakah menjadikan rakyat Kalteng sebagai ‘kelinci percobaan’ suatu sikap layak memperlakukan warganegara? Saya masih mempunyai sedikit kepercayaan bahwa Jokowi yang tentu mengenal arti lapar, dan melarat, sehingga tidak memilih dan menerapkan kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan warganegaranya.
Lalu bagaimana dengan kanal sekat yang sedang dibangun dan bersikeras ingin dirampungkan tepat waktu? Apakah dihentikan atau diteruskan? Karena sudah dimulai dan bersikeras untuk diteruskan, Kalteng tidak bisa berbuat lain daripada membiarkan kanal sekat ini selesai. Kenyataan, terutama pada kemarau mendatang akan menguji tesis Jokowi. Kenyataan dan pengalaman kadang merupakan guru yang baik. Sementara itu, saya sarankan mencoba berdialog dengan orang lokal, pemuka adat, petani dan pakar serta yang tahu soal gambut, mencari jalan keluar bagaimana agar pembakaran hutan dan lahan tidak lagi terulang.[]
TANAH GAMBUT
Tanah gambut adalah jenis tanah yang terbentuk dari vegetasi pepohonan yang mengalami dekomposisi tidak sempurna digenangi air sehingga kondisinya anaerobik. Material organik tersebut terus menumpuk dalam waktu lama sehingga membentuk lapisan-lapisan dengan ketebalan lebih dari 50 cm. Tanah gambut banyak dijumpai di daerah-daerah jenuh air seperti rawa, cekungan, atau daerah pantai.
Sebagian besar tanah gambut masih berupa hutan yang menjadi habitat tumbuhan dan satwa langka. Hutan gambut mempunyai kemampuan menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Karbon tersimpan mulai dari permukaan hingga di dalam dalam tanah, mengingat kedalaman tanah gambut bisa mencapai lebih dari 10 meter.
Tanah gambut memiliki kemampuan menyimpan air hingga 13 kali dari bobotnya. Oleh karena itu perannya sangat penting dalam hidrologi, seperti mengendalikan banjir saat musim penghujan dan mengeluarkan cadangan air saat kemarau panjang. Kerusakan yang terjadi pada lahan gambut bisa menyebabkan bencana bagi daerah sekitarnya.
Proses terbentuknya tanah gambut
Tanah gambut terdiri dari sisa-sisa pohon, rerumputan, lumut dan binatang yang telah mati baik yang sudah lapuk maupun belum. Tanah gambut biasanya terbentuk di lingkungan yang basah. Proses dekomposisi di tanah gambut terhambat karena kondisi anaerob yang menyebabkan sedikitnya jumlah organisme pengurai.
Menurut Agus dan Subikas (2008), lapisan-lapisan tanah gambut terbentuk dalam jangka waktu yang panjang yaitu sekitar 10.000-5.000 (SM)tahun yang lalu. Hutan gambut di Indonesia diduga terbentuk sejak 6.800-4.200 tahun (SM). Semakin dalam tanah gambut semakin tua umurnya. Laju pembentukan tanah gambut berkisar 0-3 mm per tahun.
Proses pembentukan gambut dimulai dari danau yang dangkal yang ditumbuhi tanaman air dan vegetasi lahan basah lainnya. Tumbuhan air yang mati kemudian melapuk dan membentuk lapisan organik di dasar danau. Lapisan demi lapisan terbentuk di atas tanah mineral di dasar danau, lama kelamaan danau menjadi penuh dan terbentuklah lapisan gambut. Lapisan gambut yang memenuhi danau tersebut disebut gambut topogen.
Tumbuhan masih bisa tumbuh dengan subur di atas tanah gambut topogen. Hasil pelapukan tumbuhan tersebut akan membentuk lapisan baru yang lebih tinggi dari permukaan air danau semula. Membentuk lapisan gambut yang cembung seperti kubah. Tanah gambut yang tumbuh di atas gambut topogen adalah gambut ombrogen. Jenis tanah gambut ini lebih rendah kesuburannya dibanding gambut topogen. Pembentukannya lebih ditentukan oleh air hujan yang mempunyai efek pencucian (bleaching) sehingga miskin mineral.
Sebaran Tanah Gambut
Menurut keterangan Wetlands International, setengah dari luas lahan basah di bumi ini berupa lahan gambut. Proporsinya mencapai 3% dari total daratan yang ada. Meski terbilang kecil, lahan gambut menyimpan cadangan karbon dua kali lebih besar dari semua hutan yang ada. Lahan gambut bisa ditemukan di hampir semua negara, mulai dari iklim kutub, sub tropis hingga tropis.
Contoh hutan gambut yang luas ada di wilayah Rusia, Kanada dan Amerika Serikat. Selain itu terdapat juga lahan gambut tropis yang ada di Asia Tenggara. Lahan gambut tropis juga ditemukan dalam sekala lebih kecil di Amerika Latin, Afrika dan Karibia. Asia Tenggara merupakan tempat lahan gambut tropis terluas, sekitar 60% gambut tropis atau sekitar 27 juta hektar terletak di kawasan ini. Lahan gambut di Asia Tenggara meliputi 12% total luas daratannya. Sekitar 83% lahan gambut di Asia Tenggara masuk dalam wilayah Indonesia, yang sebagian besar tersebar di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Papua. Lahan gambut di Indonesia mempunyai ketebalan 1 hingga 12 meter, bahkan di tempat tertentu bisa mencapai 20 meter.
Kerusakan Lahan Gambut
Kerusakan lahan gambut banyak terjadi karena aktivitas manusia, misalnya konversi hutan gambut menjadi lahan pertanian, perkebunan dan kehutanan. Lahan gambut di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, mengalami laju kerusakan tertinggi. Kerusakan terbesar diakibatkan oleh konversi lahan untuk perkebunan kelapa sawit dan pulp.
Kerusakan lahan gambut diawali dengan proses pembabatan hutan (land clearing). Proses selanjutnya adalah pengeringan lahan yang bertujuan untuk mengeluarkan air yang terkandung dalam tanah gambut. Caranya dengan membuat parit atau saluran drainase agar air mengalir keluar.
Proses pengeringan ini menyebabkan turunnya permukaan tanah gambut. Sehingga pohon-pohon yang terdapat di permukaan tanah tidak bisa tegak dengan kuat karena akarnya menyembul. Banyak pohon yang roboh di atas tanah gambut yang tidak sehat.
Pengeringan pada tanah gambut mempunyai karakteristik tidak dapat kembali (irreversible). Sekali air dikeluarkan, tanah gambut akan kehilangan sebagian kemampuannya untuk menyimpan air. Hal in membuat tanah gambut menjadi kering. Di musim kemarau akan rawan kebakaran. Proses kebakaran hutan gambut merupakan pelepasan karbon dalam jumlah besar ke atmosfer dan memusnahkan keanekaragaman hayati hutan. Sebaliknya di musim hujan hutan tidak bisa menyerap air dengan baik yang menyebabkan bencana banjir.
Tanah gambut menyimpan 550 G ton karbon, jumlah ini setara dengan 75% karbon yang ada di atmosfir, dua kali jumlah karbon yang dikandung seluruh hutan non-gambut dan sama dengan jumlah karbon dari seluruh biomassa yang ada di bumi (Joosten, 2007, dalam Agus dan Subiksa, 2008). Bahaya dari rusaknya lahan gambut tidak hanya dirasakan secara lokal dan regional saja, melainkan berkontribusi pada bencana global perubahan iklim. Emisi karbon bisa terlepas saat konversi lahan gambut, mulai dari pembabatan vegetasi, kebakaran hutan, hingga proses dekomposisi gambut akibat kegiatan pertanian.

Referensi
1. Fahmuddin Agus dan I.G. Made Subiksa. 2008. Lahan Gambut: Potensi untuk Pertanian dan Aspek Lingkungan. Balai Penelitian Tanah dan World Agroforestry Centre (ICRAF).
2. Eero Paavilainen dan Juhani Päivänen. 1995. Peatland Forestry: Ecology and Principles. Springer.
3. Lahan gambut. http://www.ifacs.or.id/id/climate-change-forests-and-us/peatland/
4. Peatlands. http://www.wetlands.org/Whatarewetlands/Peatlands/tabid/2737/Default.aspx

TUHAN KEBAIKAN, TUHAN KEJAHATAN

TUHAN KEBAIKAN, TUHAN KEJAHATAN

Oleh: Ulil Abshar-Abdalla

Banyak yang beranggapan bahwa pemikiran-pemikiran saya sangat “menuhankan” akal. Anggapan ini terutama disampaikan oleh teman-teman Islam fundamentalis. Teman-teman ini berpendapat bahwa akal itu, kalau diikuti, hanya akan menyeret manusia kepada kesesatan. Alasannya, akal itu lemah, terbatas, dan karena itu butuh petunjuk. Petunjuk yang sudah pasti benarnya hanya bisa datang dari Tuhan.

Dengan kata lain, akal itu adalah “duta besar” Iblis dalam kehidupan manusia. Iblis sesat karena menggunakan akalnya, sehingga ketika diperintahkan sujud oleh Allah kepada Adam, Iblis menolak: “Khalaqtani min narin, wa khalaqtahu min thin, Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia [Adam] dari lempung,” demikian kata Qur’an.

Pertanyaan saya kemudian, apakah betul bahwa sumber kejahatan itu di luar Tuhan? Apakah tidak mungkin kejahatan ada dalam Tuhan sendiri? Kalau kejahatan secara mutlak di luar Tuhan, apakah dalam konsepsi monoteisme hal itu tidak berujung kepada kemusyrikan, karena akibatnya adalah adanya dua Tuhan: Tuhan Kebaikan (The Hero) dan Tuhan Kejahatan (The Villain)? Apakah itu tidak menyekutukan Allah?

Ini masalah rumit yang sudah menjadi perdebatan klasik dari dulu. Mungkin terlalu mewah memperdebatkan hal ini. Apalagi kita sedang bergairah menghadapi pemilihan presiden untuk kali pertama. Tetapi, bagaimanapun juga, perkenankan saya mengutarakan pikiran saya yang masih bersifat sementara ini.

Bagi saya, sebagai penganut monoteisme, wawasan yang lebih masuk akal tentang ketuhanan adalah wawasan yang justru memandang Tuhan itu sendiri sebagai “Dzat” atau “Being” atau “Wujud” yang sedang berproses juga. Bagi teman yang pernah membaca pikiran filosof proses, Alfred Whitehead, konsepsi ketuhanan yang berwatak “prosesual” ini sudah pasti tidak aneh dan mengagetkan.

Kebaikan dan kejahatan bersumber dari Tuhan yang sama, dan dalam diri Tuhan memang terdapat dua aspek yang paradoksal. Paradoks ketuhanan itulah yang kemudian “memancar” (ini istilah khas dalam filsafat: emanasi (al faidh) ke dalam kehidupan manusia.

Jika manusia diciptakan dalam citra Tuhan (Imago Dei dalam konsepsi Kristen; atau wa nafakhtu min ruhi dalam konsepsi Islam), maka dengan sendirinya paradoks-paradoks yang ada dalam Tuhan sendiri akan “mengalir” pula dalam watak dan psike manusia itu sendiri.

Sebagaimana Tuhan dalam dirinya mengalami semacam “proses” yang melibatkan pertarungan antara yang “Baik” dan yang “Buruk”, sebagaimana Tuhan dalam dirinya mengalami dialektika, maka demikian pula manusia. Inilah konsepsi yang konsisten mengenai Tauhid, mengenai Tuhan yang satu: Tuhan Kebaikan sekaligus Tuhan Kejahatan. Wallahu a’lam Bisshawab. []

http://harian-oftheday.blogspot.com/

“…menyembah yang maha esa,
menghormati yang lebih tua,
menyayangi yang lebih muda,
mengasihi sesama…”

__._,_.___

Posted by: Ananto <pratikno.ananto@gmail.com> to: ppiindia@yahoogroups.com, 27 Oct.2015.

Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)