UNGKAP PEMBANTAIAN 1965, PERS KAMPUS DIINTIMIDASI

UNGKAP PEMBANTAIAN 1965, PERS KAMPUS DIINTIMIDASI

Majalah Mahasiswa, Lentera No 3/2015 yang diterbitkan lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga, Jawa Tengah (Ist)‏Majalah Mahasiswa, Lentera No 3/2015 yang diterbitkan lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga, Jawa Tengah (Ist)‏JAKARTA- Sejumlah aktivis melaporkan ke Komisi Nasional Hak Asazi Manusia (Komnasham), pelarangan peredaran Majalah Lentera, yang diterbitkan lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga, Jawa Tengah. Pelarangan itu dinilai melanggar hak asasi manusia untuk memperoleh informasi dan karya jurnalistik seputar pelanggaran hak asasi manusia berat yang terjadi pasca peristiwa Gerakan 30 September 1965. Mereka juga melaporkan intimidasi dan interogasi pada hari Minggu, 18 Oktober 2015, yang dilakukan aparat pada Pemimpin Umum LPM Lentera Arista Ayu Nanda, Pemimpin Redaksi lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Lentera Bima Satria Putra, bersama bendahara LPM Lentera Septi Dwi Astuti di Markas Kepolisian Resor Salatiga. Interogasi itu dilakukan dengan sepengetahuan Dekan Fiskom, Koorbidkem Fiskom, Pembantu Rektor II, III dan V.

“Pasal 28F Undang-undang Dasar 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia,” demikian surat yang disampaikan ke Komnasham di Jakarta, Kamis (22/10) lalu

Dibawah ini surat lengkap yang disampaikan ke Komnasham :

Jakarta, 22 Oktober 2015

Kepada Yth.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Di Jakarta

Dengan hormat,

Bersama dengan surat ini, kami perwakilan dari sejumlah lembaga masyarakat sipil dan individu bersama-sama menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas terjadinya perampasan kebebasan berekspresi dan hak menyebarluaskan informasi yang dialami oleh Lembaga Pers Mahasiswa Lentera, Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga. Kami mengecam keras upaya sejumlah pihak untuk menarik peredaran majalah Lentera edisi 3 Tahun 2015 berjudul “Salatiga Kota Merah”, serta interogasi sejumlah awak Lembaga Pers Mahasiswa Lentera oleh aparat Kepolisian Resor Salatiga.

Kami menilai langkah sejumlah pihak yang melarang peredaran Majalah Lentera melanggar hak asasi manusia mahasiswa UKSW untuk berekspresi dan menyampaikan informasi. Kami juga menilai pelarangan peredaran Majalah Lentera itu melanggar hak asasi manusia warga negara lain untuk memperoleh informasi dan karya jurnalistik para jurnalis Lembaga Pers Mahasiswa Lentera seputar pelanggaran hak asasi manusia berat yang terjadi pasca peristiwa Gerakan 30 September 1965.

Pada Jumat, 9 Oktober 2015 lalu, Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Lentera, Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) menerbitkan edisi Majalah Lentera yang berjudul “Salatiga Kota Merah”. Majalah Lentera mempublikasikan karya jurnalistik investigasi dan jurnalisme presisi terkait dampak peristiwa Gerakan 30 September bagi Kota Salatiga, dengan melakukan penelusuran tentang Walikota Salatiga Bakri Wahab yang diduga anggota PKI, serta penangkapan Komandan Korem 73/Makutarama Salatiga. Selain itu, Majalah Lentera juga mengupas peristiwa pembantaian simpatisan dan terduga PKI di Kota Salatiga dan sekitarnya, dengan melakukan reportase empat titik pembantaian—Lapangan Skeep Tengaran, Kebun Karet di Tuntang dan Beringin, serta di Gunung Buthak di Susukan.

Edisi “Salatiga Kota Merah” terbit 500 eksemplar dan dijual dengan harga Rp 15.000. Majalah itu disebarluaskan masyarakat Kota Salatiga dengan menitipkannya di kafe serta beberapa tempat yang memasang iklan dalam majalah tersebut. Lentera juga disebarluaskan ke instansi pemerintahan di Salatiga dan organisasi kemasyarakatan di Semarang, Jakarta, dan Yogyakarta.

Publikasi Majalah Lentera telah mengembangkan pendapat umum warga Salatiga dan sekitarnya mengenai peristiwa Gerakan 30 September, dampak peristiwa itu bagi kehidupan warga Kota Salatiga, dan peristiwa pembantaian massal orang-orang yang dituduh simpatisan atau anggota Partai Komunis Indonesia. Pendapat umum itu tentu saja diwarnai pro dan kontra, menjadi diskursus umum yang mewarnai ruang-ruang publik, sebagaimana yang lazim terjadi dalam negara demokrasi manapun di dunia.

Akan tetapi sepekan setelah penerbitan Majalah Lentera edisi “Salatiga Kota Merah”, persisnya 16 Oktober 2015, pimpinan Lembaga Pers Mahasiswa Lentera dipanggil menghadap Rektor UKSW, Pembantu Rektor UKSW, Dekan Fiskom, dan Koordinator Bidang Kemahasiswaan (Koordbidkem) Fiskom di Gedung Administrasi Pusat UKSW. Kesepakatan yang dihasilkan adalah redaksi Lentera harus menarik semua majalah yang tersisa dari semua agen. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan situasi yang kondusif pada masyarakat Kota Salatiga. Polisi secara sepihak juga menarik peredaran Majalan Lentera edisi “Salatiga Kota Merah”.

Pada Minggu, 18 Oktober 2015, Pemimpin Umum LPM Lentera Arista Ayu Nanda, Pemimpin Redaksi LPM Lentera Bima Satria Putra, bersama bendahara LPM Lentera Septi Dwi Astuti diinterogasi di Markas Kepolisian Resor Salatiga. Interogasi itu dilakukan dengan sepengetahuan Dekan Fiskom, Koorbidkem Fiskom, Pembantu Rektor II, III dan V.

Pasal 28F Undang-undang Dasar 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Kami menilai pelarangan peredaran Majalah Lentera melanggar hak konstitusional para awak redaksi LPM Lentera dan masyarakat umum untuk berkomunikasi, menyebarluaskan, dan memperoleh informasi yang ada dalam karya jurnalistik para jurnalis LPM Lentera.

Kami juga menilai para pihak yang melarang peredaran Majalah Lentera melanggar jaminan Pasal 28C Undang-undang Dasar 1945 yang menjamin hak setiap warga negara mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Selain inkonstitusional, pelarangan peredaran Majalah Lentera juga melanggar berbagai jaminan hak asasi manusia dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Melalui pengaduan ini, kami meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menempuh segala upaya di dalam kewenangannnya untuk memastikan hal-hal berikut ini:

1.      Penghentian upaya penarikan peredaran Majalah Lentera edisi “Salatiga Kota Merah”.

2.      Pengembalian peredaran seluruh majalah yang telah ditarik berbagai pihak agar bisa diperoleh publik, demi mengembangkan pendapat umum terkait karya-karya jurnalistik dalam Majalah Lentera edisi “Salatiga Kota Merah”.

3.      Penghentian segala bentuk intimidasi dan stigmatisasi kepada mahasiswa dan jurnalis yang tergabung dalam Lembaga Pers Mahasiswa Lentera.

4.      Para mahasiswa dan jurnalis yang ada dalam Lembaga Pers Mahasiswa Lentera tidak dikenai sanksi ataupun tuntutan hukum apapun dari Rektorat UKSW dan jajarannya, Kepolisian Republik Indonesia dan jajarannya, Tentara Nasional Indonesia dan jajarannya—baik  pada masa sekarang ataupun pada masa yang akan datang.

5.      Lembaga Pers Mahasiswa Lentera dapat melanjutkan aktivitasnya sebagai unit kegiatan mahasiswa yang resmi, bebas dari praktik sensor dan bredel dari pihak mana pun.

6.      Kebebasan akademik civitas akademika UKSW dapat dilaksanakan tanpa intimidasi dan intervensi dari pihak mana pun.

Demikian pengaduan ini kami sampaikan. Terima kasih.

Hormat kami,

1.      Ketua Presidium Forum Alumni Aktivis Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (FAA PPMI), Agung Sedayu

2.      Ketua Aliansi Jurnalis Independen Indonesia (AJI Indonesia), Suwarjono

3.      Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) Asep Komaruddin

4.      Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Haris Azhar

5.      Social Blogger, Damar Juniarto

6.      Perupa, Dolorosa Sinaga

7.      Peneliti IPT 65, Ayu Wahyuningroem

8.      Koordinator Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia (SEPAHAM) Indonesia, Dr R Herlambang P Wiratraman

9.      Kepala Pusham Unimed, Majda El Muhtaj

10. Ketua Aliansi Jurnalis Independen Semarang (AJI Semarang), M Rofi’udin

11. Ketua Aliansi Jurnalis Independen Jakarta (AJI Jakarta), Ahmad Nurhasyim

12. Sekretaris Jenderal Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI), Abdus Somad

13. Forum Alumni Aktivis Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia Makassar (FAA PPMI Makassar), M Sirul Haq

14. Ketua Dewan Pengurus Yayasan Pulih, Miryam Nainggolan

15. Senior Program Officer for Human Rights and Democracy International NGO Forum on Indonesia Development, Mugiyanto

16. Sekretaris Eksekutif Syarikat Indonesia, Ahmad Murtajib

17. Direktur Program Indonesia dan Regional Asia Justice and Rights (AJAR) Galuh Wandita

18. Program Manajer Indonesia AJAR, Dodi Yuniar

19. Pegiat HAM dan Demokrasi, Zico Mulia

20. Direktur Eksekutif Indonesia untuk Kemanusiaan, Anik Wusari

21. Peneliti Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Wahyudi Djafar

22. Peneliti Senior Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, Ignatius Haryanto

23. Manajer Program Yayasan TIFA, R Kristiawan

24. Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia Jakarta, Rio Ayudhia Putra

Saat ini memang ada gerakan yang berusaha menutupi setiap upaya pengungkapan kebenaran atas sejarah peristiwa G-30S dan pembantaian massal yang terjadi pada tahun 1965-1966 yang mengawali rezim Orde Baru (Nurhadi)

JURNALISME INVESTIGASI TERANCAM OLEH UU PUBLIK

BBC
BBC INDONESIA, 3 Mei 2010 – 14:47 GMT
JURNALISME INVESTIGASI TERANCAM OLEH UU PUBLIK
Pendukung Reporter Tanpa Batas

Penyebar informasi yang dikecualikan terancam hukuman 3 tahun penjara

Bertepatan dengan hari Kebebasan Pers, organisasi jurnalis di Indonesia menyampaikan kekhawatiran mereka atas sebuah pasal dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang disebut akan berdampak terhadap masa depan “jurnalisme investigasi “.

Aturan ini menyebutkan seorang wartawan dapat dipidana penjara sampai 3 tahun, jika terbukti membocorkan informasi milik badan publik tertentu yang dikategorikan “rahasia”.

Menurut Undang Undang keterbukaan informasi publik yang mulai berlaku secara nasional di Indonesia tanggal 1 Mei kemarin, semua badan publik — termasuk TNI — wajib memberi informasi kepada publik.

Namun memang ada informasi-informasi yang dikecualikan seperti misalnya menyangkut strategi pertahanan negara atau informasi dalam kasus-kasus hukum yang sedang diproses.

Tentu ini merepotkan karena tugas-tugas jurnalisme investigasi yang menuntut adanya informasi-informasi yang lebih mendalam

Nezar Patria

Jika menolak memberikan informasi yang tidak dikecualikan, maka lembaga-lembaga publik terancam hukuman penjara maksimal 1 tahun.

Sebaliknya, bagi warga yang menyebarkan informasi yang dikecualikan, mereka juga diancam hukuman pidana sampai 3 tahun.

Aturan dalam pasal 17 inilah yang mengkhawatirkan Ketua umum Aliansi Jurnalis Independen, Nezar Patria akan menghambat kerja wartawan dalam melakukan liputan investigasi.

“Disitu disebut informasi hukum pada kasus-kasus yang sedang berjalan itu tidak boleh diakses. Tentu ini merepotkan karena tugas-tugas jurnalisme investigasi yang menuntut adanya informasi-informasi yang lebih mendalam, kemungkinan akan terpentok oleh pasal-pasal ini,” tambah Nezar Patria.

Nezar selanjutnya mengatakan pasal-pasal ini akan digunakan untuk menghalangi wartawan mendapatkan informasi-informasi dari sumber-sumber alternatif seperti praktek selama ini.

Pengecualian, tak permanen

Namun kekhawatiran ketua AJI ini ditepis oleh anggota DPR.

Ketika rekening pribadi dari seorang pejabat negara itu menjadi bagian dari aspek yang perlu diungkap dalam proses pemeriksaan, maka pengecualian itu gugur

Anggota DPR

Mantan pimpinan panitia khusus perancang Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di DPR, Hajrianto Tohari mengatakan informasi perkecualian itu tidak bersifat permanen.

Dia memberikan contoh kasus seorang pejabat negara yang menjadi tersangka dalam dugaaan tindak pidana korupsi.

Dalam kasus hukum seperti ini, kata Tohari, maka kategori informasi yang dikecualikan itu langsung gugur.

“Untuk itu maka seorang wartawan sekali pun berhak untuk membuka informasi yang dikecualikan itu, ketika rekening pribadi dari seorang pejabat negara itu menjadi bagian dari aspek yang perlu diungkap dalam proses pemeriksaan,” kata Tohari.

Meskipun demikian, organisasi wartawan seperti Aliansi Jurnalis Independen, tetap melihat pasal tersebut merugikan kerja investigasi.

Mereka berharap ada langkah lanjutan agar pasal itu bisa diubah.[]

KOMNAS HAM TURUNKAN TIM SELIDIKI PELARANGAN MAJALAH LENTERA

BBCINDONESIA

KOMNAS HAM TURUNKAN TIM SELIDIKI PELARANGAN MAJALAH LENTERA

  • 22 Oktober 2015
 
Image caption Koordinator subkomisi mediasi Komnas HAM, Ansori Sinungan, menunjukkan salinan salah-satu halaman dalam majalah Lentera edisi 3 tahun 2015.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan menurunkan tim untuk menyelidiki kasus pelarangan peredaran majalah Lentera milik lembaga pers mahasiswa Universitas Kristen Satya Wacana, UKSW Salatiga.

Tim Komnas HAM rencananya akan menemui Rektor UKSW dan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fiskom) untuk menanyakan kasus tersebut.

Hal itu diutarakan Koordinator subkomisi mediasi Komnas HAM, Ansori Sinungan di hadapan perwakilan sejumlah lembaga masyarakat sipil yang memprihatinkan pelarangan peredaran majalah Lentera, Kamis (22/10) siang.

“Kami akan menanyakan (masalah pelarangan majalah Lentera), kami akan ketemu rektor dan dekan (UKSW),” kata Ansori Sinungan.

Komnas HAM juga menjanjikan untuk melakukan upaya agar pimpinan redaksi majalah tersebut tidak diberikan sanksi oleh pimpinan universitas dan dekan.

“Insya Allah akan menjamin tidak akan terjadi diskriminasi pada masa depan mahasiswa,” kata Ansori menegaskan.

‘Salatiga kota merah’

Pada hari Jumat (16/10) lalu, Rektorat UKSW dan Dekan Fiskom telah memerintahkan agar pimpinan lembaga pers mahasiswa Lentera menarik semua majalah edisi III tahun 2015 yang tersisa di semua agen penjualan.

Liputan utama edisi yang berjudul “Salatiga kota merah” itu mengangkat tentang pelanggaran HAM berat seputar peristiwa pasca G30S 1965.

Perintah penarikan majalah itu disebutkan untuk “menciptakan situasi yang kondusif pada masyarakat kota Salatiga”

Image copyright scientiarum.com
Image caption Pihak Dekanat Fiskom membantah pihaknya mengintimidasi dan menginterogasi jajaran redaksi majalah Lentera.

Edisi ini terbit 500 eksemplar dan dijual dengan harga Rp15.000 serta disebarluaskan ke masyarakat Salatiga dengan menitipkannya di kafe serta beberapa tempat yang memasang iklan di majalah itu.

Dua hari kemudian, Minggu (18/10), para pimpinan redaksi majalah Lentera diinterogasi di Mapolres Salatiga sehubungan dengan isi edisi majalah tersebut.

Dalam sepekan ini, kasus penarikan majalah Lentera telah menjadi sorotan di media. Sebagian besar isinya mengkritik kebijakan pimpinan UKSW dan kepolisian setempat.

Sejumlah laporan menyebutkan, Dekan Fiskom UKSW Daru Purnomo telah membantah pihaknya telah mengintimidasi jajaran redaksi Lentera. Mereka juga menolak tuduhan adanya interogasi oleh kepolisian setempat terhadap pengelola majalah tersebut.

Penarikan majalah itu dilakukan karena redaksi dianggap telah menyalahi prosedur mekanisme penerbitan edisi tersebut.

‘Cara-cara kuno dan Orba’

Di hadapan perwakilan Komnas HAM, perwakilan sejumlah lembaga masyarakat sipil dan individu menuntut agar pihak-pihak terkait “menghentikan penarikan peredaran majalah Lentera.”

Mereka adalah perwakilan 24 lembaga masyarakat sipil, antara lain Forum alumni aktivis pers mahasiswa Indonesia (FAA-PPMI), PPMI, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum Pers, Kontras, serta Syarikat Indonesia.

Tindakan intervensi, intimidasi dan stigmatisasi kepada jajaran redaksi majalah itu juga dituntut untuk dihentikan.

Image caption Sekjen Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Suwarjono menganggap, tindakan penarikan majalah Lentera merupakan “cara-cara kuno dan Orba”.

“Di era sekarang, mengekang informasi itu sangat mustahil. Ketika bentuk cetak diberedel, dengan gampang sekali akan muncul dalam bentuk pdf atau di internet,” kata Ketua AJI Indonesia, Suwarjono.

“Jadi, jangan bodoh melakukan tindakan yang justru anti-mainstream. Justru kalau dilarang, orang justru akan mencari. Di online, bahan itu akan mudah didapatkan dengan mudah dan cepat,” tandasnya.

Suwarjono menyebut tindakan Rektorat dan Dekan Fiskom UKSW Salatiga sebagai “cara-cara kuno dan Orde Baru yang seharusnya sudah ditinggalkan.”

Sementara, Presidium FAA PPMI Agung Sedayu mengatakan, pelarangan peredaran majalah Lentera “melanggar HAM mahasiswa UKSW untuk berekspresi dan menyampaikan informasi.”

“Kami juga menilai pelarangan peredaran majalah majalah itu melanggar HAM warga negara lain untuk memperoleh informasi dan karya jurnalistik lembaga pers mahasiswa Lentera,” kata Agung Sedayu.[]

‘DITEKAN APARAT’, FESTIVAL UWRF UBUD BATALKAN ACARA TERKAIT KASUS 1965

BBCINDONESIA

‘Ditekan aparat’, Festival UWRF Ubud batalkan acara terkait kasus 1965

  • 23 Oktober 2015

Image copyright THE ACT OF LIVING
Image caption The Act of Living: karya karya Anne-Cecile Esteve, tentang perempuan penyintas Peristiwa 1965, dibatalkan.

Panitia Festival Penulis dan Peminat Sastra Ubud (UWRF) 2015 membatalkan sejumlah acara terkait kasus pasca 1965, setelah diancam tak akan diberikan izin festival.

Hal itu diumumkan di situs resmi UWRF -Ubud Writers and Readers Festival 2015.

“Hal ini dilakukan setelah meningkatnya pemantauan oleh aparat setempat, yang memiliki kewenangan untuk mencabut izin penyelenggaraan festival yang dikeluarkan oleh Polri,” tulis pantia di situs UWRF 2015.

Seorang juru bicara festival Hanna Nabila, kepada wartawan BBC Indonesia Ging Ginanjar mengatakan, “sudah sejak dua minggu lalu, beberapa program diawasi oleh kepolisian dan pemerintah daerah.”

“Hari ini, kami mendapatkan keputusan bahwa beberapa program yang terkait ‘tahun tersebut’ harus dibatalkan.”

Hanna Nabila membenarkan, bahwa yang dimaksud dengan “tahun tersebut” adalah tahun 1965 -perburuan dan pembunuhan besar-besaran terhadap para simpatisan dan yang dianggap terkait Partai Komunis Indonesia, menyusul peristiwa pembunuhan enam jenderal dan seorang kapten.

Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Gianyar, AKBP Farman, dikutip Tempo mengatakan, pihaknya memang “mengimbau supaya (program terkait Peristiwa 65) itu tidak dilakukan, yang jelas itu memang masih ada larangan tentang ajaran-ajaran PKI”.

“Kemudian masalah keamanan jangan sampai nafasnya festival itu justru malah tercemar karena adanya pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan PKI,” demikian Tempo mengutip.

Farman menyebut, mereka sudah melakukan berbagai pertemuan untuk meminta pembatalan acara-acara itu.

“Semua lengkap, ada Pemda, Kejari, dan Kodim. Yang kami lakukan merupakan tindakan terakhir tadi, sebelumnya sudah dilakukan koordinasi-koordinasi dengan pihak-pihak terkait termasuk yang dimotori oleh panitia sendiri,” kata Farman.

ubud

Image copyright Ubud Writers and Readers Festival
Image caption Festival kali ini terdiri dari 225 program, yang semuanya bisa terancam tak bisa diselenggarakan.

Ini setidaknya merupakan peristiwa ketiga di bulan Oktober ini menyangkut pelarangan hal ihwal yang terkait Peristiwa 65.

Sebelumnya terjadi penangkapan terhadap Tom iljas, seorang eksil yang tinggal di Swedia, ketika mengunjungi makam ayahnya di Sumatra Barat, dan interogasi polisi terhadap majalah Lentera yang memuat laporan tentang Peristiwa 1965.

Seluruh 225 program terancam

Tiga program yang dibatalkan di Ubud Writers and Readers Festival semuanya adalah yang terkait atau bertemakan Peristiwa 1965.

“Ketiganya adalah pemutaran film The Look of Silence karya Joshua Oppenheimer, peluncuran buku dan pameran foto The Act of Living, dan diskusi-diskusi terkait,” papar Hanna Nabila pula.

Ubud Festival

Image copyright UWRF 2015
Image caption UWRF juga merayakan berbagai bidang budaya lain, seperti dengan acara lokakarya membatik.

Look of Silence adalah film dokumenter tentang Peristiwa 1965 dari mata korban, melengkapi film sebelumnya, The Act of Killing, yang menilik Peristiwa 1965 dari mata pelaku.

Adapun The Act of Living -mengingatkan kita pada judul film terdahulu Joshua Oppenheimer, The Act of Killing, yang menggunakan sudut pandang pelaku, adalah kumpulan foto para perempuan penyintas 1965, meliputi para penyintas yang dulu mengalami penyiksaan, serta isteri dan anak para tahanan politik yang ditahan di Pulau Buru, Kupang dan Yogyakarta.

“Kami sudah melakukan berbagai diskusi dengan aparat keamanan dan pemerintah daerah sejak dua minggu lalu,” tutur Hanna Nabila.

Namun mereka tetap harus membatalkan semua program terkait Peristiwa 65.

“Kalau program-program itu dilanjutkan, diancam bahwa program lainnya tidak bisa dilanjutkan,” tambah Hanna Nabila. Yang berarti, izin penyelenggaraan festival yang terdiri dari 225 program, terancam dicabut.

Akhirnya panitia tunduk, dan membatalkan acara-acara itu.

Image copyright UWRF 2015
Image caption Indonesia Raja, kumpulan film pendek dari berbagai pelosok Indonesia, tampil di UWRF 2015.

“Karena kami memikirkan festival ini secara keseluruhan.”

“Dengan penuh penyesalan, setelah melalui berbagai pertimbangan dan diskusi, festival memutuskan bahwa tidak bisa membahayakan keseluruhan program pada tahap (yang begitu mendesak).”

UWRF akan dibuka tanggal 28 Oktober mendatang dan berlangsung hingga 1 November.

BBC Indonesia berusaha meminta keterangan kepolisian dan pemerintah daerah tetapi belum berhasil menembus para pejabat terkait.

Ketiga selama Oktober

Sebelumnya, aparat polisi dan militer menangkap Tom Iljas, seorang eksil yang terdampar di Swedia sejak puluhan tahun lalu, dan akhirnya menjadi warga negara Swedia.

UWRF 2015

Image copyright UWRF 2015
Image caption Rakyat aksara -people of letters, salah satu acara di UWRF 2015.

Disebutkan Yulia Bharata Evina yang mendampinginya, Tom Iljas ditangkap ketika mengunjungi kuburan masal tempat ayahnya dimakamkan setelah dibunuh. Akhirnya Tom Iljas dideportasi.

Di Salatiga, kepolisian memeriksa awak redaksi majalah UKSW, Lentera yang dalam edisi terakhirnya menurunkan laporan berjudul “Salatiga Kota Merah,” yang berbuntut pada penarikan majalah tersebut.[]

PERNYATAAN THE HERB FEITH FOUNDATION

Media Release
24 October 2015
The Herb Feith Foundation is shocked and disappointed at the forced cancellation of its sponsored events at the Ubud Writers & Readers Festival 2015. We were notified of this decision yesterday at 4pm AEST, 23 October, four days before our program was due to commence on 27 October.
Indonesian voices on 1965-66 have again been silenced.
We have lost an opportunity to hear contributions from key Indonesians writers and researchers towards a better understanding and reflection on this traumatic history. This highlights an enduring problem in Indonesia of being unable to deal with the legacy of 1965.
The sponsored program at UWRF 2015 included three discussion panels, a photo exhibition curated by Asia Justice and Rights (AJAR) and a launch of three books in the Herb Feith Foundation ‘Translating Accounts of 1965-66 Mass Violence in Indonesia’, edited by two academics Katharine McGregor and Jemma Purdey, translated by Jennifer Lindsay and published by Monash University Publishing. One panel focused on literary works on 1965, one on local approaches by Taman 65 to address the legacies of 1965 in Bali and the other was to be a discussion with the writers of books from the translated series.
The books in the series are Forbidden Memories: Women’s experiences of 1965 in Eastern Indonesia, Edited by Mery Kolimon, Liliya Wetangterah and Karen Campbell-Nelson, Breaking the Silence: Survivors Speak about 1965–66 Violence in Indonesia, Edited by Putu Oka Sukanta. Truth Will Out: Indonesian Accounts of the 1965 Mass Violence, Edited by Dr Baskara T Wardaya SJ.
The main purpose of our translated book series is to expose international audiences to Indonesian voices about this traumatic period in their nation’s history. The original books were published in Indonesia between 2011-2013, are freely available and have been reviewed in national media outlets. These books survey a range of Indonesian experiences of the mass violence.
The books are available for free download via the Monash University Publishing website http://publishing.monash.edu/series/herb-feith.html.
The Herb Feith Foundation, established in 2003, was named after the famous Australian Indonesianist, Herb Feith. Following his life long interest and dedication it supports the study of educational activities in the fields of human rights, peace studies and conflict resolution in Indonesia. The Foundation works together with organisations, communities and individuals in Indonesia to carry out its programs.
Jemma Purdey
jemma.purdey@monash.edu; +61 (0) 409 257 154
Katharine McGregor
k.mcgregor@unimelb.edu.au; +61 (0) 433 168 532

UBUD FESTIVAL BANNED FROM DISCUSSING 1965 MASSACRE

UBUD FESTIVAL BANNED FROM DISCUSSING 1965 MASSACRE
Ni Komang Erviani and Erika Anindita
 

ubud:

(Courtesy of http://www.ubudwritersfestival.com)

(Courtesy of http://www.ubudwritersfestival.com)
The annual Ubud Writers and Readers Festival (UWRF) has been forced to cancel a series of panel discussions on the 1965 Communist repression in Indonesia following scrutiny from local authorities, the festival director said on Friday.
Founder and director of the UWRF Janet DeNeefe said in a statement published on the festival’s website that she was disappointed about the cancellation of the three sessions dedicated to the victims of 1965 bloody massacre.
As well as the panel discussion, also cancelled were a screening of Joshua Oppenheimer’s film The Look of Silence and an art exhibition and book launch titled The Act of Living.
“The team has worked extremely hard over the past few weeks to try and ensure that these programs would go ahead. It’s extremely disappointing and saddening that after all our efforts, and those of our panelists and partners, we are unable to host these sessions without jeopardizing the rest of the festival,” she said in statement on Friday.
The announcement was made after extensive negotiations with local authorities.
She said that the festival had a mission to create a platform for people to discuss various issues that have a great impact on many people, such as the 1965 tragedy.
“We chose to dedicate a proportion of the program to enriching our understanding of this, through themes of reconciliation and remembrance,” she added, saying that the sessions would create discussions to help those whose lives were severely affected.
This year marks the 50th anniversary of the 1965 communist purge, during which it is believed that up to 1 million people were killed, from 1965 to 1966.
The 12th festival will run from Oct. 28 to Nov. 1, with the grand theme of “17,000 Islands of Imagination”.
This will be the first time the UWRF has had panel sessions come under scrutiny from local authorities, including the government, police and military.
The festival, director DeNeefe said, will continue to promote freedom of literary, artistic and creative expression.
“We sincerely hope that the festival will continue to create open space for constructive conversation in the years to come,” she said.
Hanna Nabila, national media coordinator for the UWRF, said that the organizers had explained that the discussion will be about victims of the tragedy.
“We don’t get into the political side, actually. But, maybe it is still too sensitive, so we didn’t get authorization for several programs,” she told thejakartapost.com.
Even though authorities did not make explicit threats, Hanna said the organizer would follow through and cancel the necessary sessions.
“We worry that if we don’t obey them, unwanted things may occur,” she said.
Gianyar Police chief Adj. Sr. Cmr. Farman admitted that the authorities had banned certain sessions at the UWRF relating to the 1965 massacre.
“This is for the benefit of the people. The spirit of the festival is not to discuss things that would just open old wounds,” he said.
Farman claimed that the authorities only gave the organizer permission to hold a festival of writers and readers, not film screenings.
“The movie did not even pass the censorship requirements,” he said referring to Oppenheimer’s movie.
He warned the organizers to follow through and cancel the sessions, saying that if they didn’t the police would forcefully stop the festival. (rin)
– See more at: http://m.thejakartapost.com/news/2015/10/23/ubud-festival-banned-discussing-1965-massacre.html#sthash.pbzcuQVt.dpuf

CENSORSHIP IS RETURNING TO INDONESIA IN THE NAME OF THE 1965 PURGES

Censorship is returning to Indonesia in the name of the 1965 purges

Even by the standards of post-totalitarian nations’ lingering paranoia the last month in Indonesia has seen a disheartening return to Suharto-era tropes of repression and neurosis
Members of the Youth Wing of the Indonesian Communist party are guarded by soldiers as they are taken by open truck to prison in Jakarta, 1965.

 Members of the Youth Wing of the Indonesian Communist party are guarded by soldiers as they are taken by open truck to prison in Jakarta, 1965. Photograph: Associated Press

A week ago I received a message from Janet DeNeefe, director of the Ubud Writers and Readers Festival.
“I just wanted to let you know that the UWRF is being censored this year, and we have been told to remove all programs to do with ‘1965’,” she wrote. “Or else next year they will not give us a permit to hold the festival.”
I felt a chill when I read these lines, and a faint sense of absurdity that accompanied the sting. For one, I was on my European book tour, having done almost nothing else in the past one and a half month but speak to German and Dutch audiences about my novel, an epic love story set against the backdrop of the Indonesian anti-communist purges of 1965.
In Düsseldorf or Erfurt, Amsterdam or the Hague, I encountered nothing but genuine empathy and solidarity for Indonesians’ collective struggle to come to terms with our violent past as well as to render tangible justice for an untold many. It was particularly so in Germany, with its experience of national trauma.
This brings us to the irony of current domestic politics. For have Indonesians not, in the past 17 years since the fall of the Suharto regime, enjoyed a measure of hard-earned freedom from fear, censorship, and from restrictions to creativity?
Have we not witnessed the unprecedented burgeoning of new expression, in forms and language so alien to the 32-year pit out of which it was born? Have we not experienced, in the Ubud Writers and Readers Festival, a literary forum which for 12 years has been able to keep the “1965” discourse alive without any state intervention?
Have we not pledged ourselves to the quest for alternative histories, for new ways of seeing and thinking about the world? Have we not seen the infrastructure of freedom so long devalued – bookstores, publishing houses, the press – finally standing up for themselves and giving people their voices back?
Indonesian troops control a crowd of students following the abortive Communist coup of 1965.
Pinterest

 Indonesian troops control a crowd of students following the abortive coup of 1965. Photograph: Keystone/Getty Images

Have we not heard of private screenings – known by the abbreviation nobar(nonton bareng; watching together) – of Joshua Oppenheimer’s film The Act of Killing? Screenings that keep popping up despite crackdowns by the authorities, suggesting that Indonesians know what they want and are resourceful enough to get it?
Up until a month ago, we still tended to look on the 17 years of political and cultural renaissance as a triumph of the collective memory. Or, rather, the failure of Fascism’s central conceit: that domination does not breed resistance to itself.
If the calamity of authoritarianism gave Indonesian democracy its cause, this past month threatens to show that the rifts Suharto tore in our body politic may never be mended. That censorship should coincide with the 50th anniversary of the genocide might be the key to understanding why that is.
However, if in the past month I was tentative in my public discussion of the festival censorship – stopping short, in other words, of saying that there is a rise of neo-anti-communism in Indonesia – it has become harder to do so now. Similar incidents that occurred within a few days of each other smack of a disheartening return to old tropes of official neurosis: taken together, they suggest an eerie revival of the Suharto era.
Take the case of Tom Iljas, a 77-year-old former political exile in Sweden. He was arbitrarily arrested and deported earlier this month for visiting a mass grave of 1965 victims in West Sumatra, in search of the final resting place of his father.
The irony of having been barred from coming home 50 years ago, only to be banished once more in so-called peaceful times, tests the limits of humiliation. In a statement, Iljas and his supporters said: “[J]ust to look at the mass graves of family members we still get terror and intimidation … We recognise that what is happening is the result of efforts for reconciliation and the fulfilment of the rights of victims.”
Even by the standards of post-totalitarian nations, with their lingering paranoia and tendency to be consecrated to the memory of official ideology and legitimacy of power, this incident was quite stunning in its audacity. It was utterly lacking in substance – legal, moral or otherwise.
Advertisement
The other case, no less Suhartoesque, concerns the confiscation and burning of the Satya Wacana University student magazine Lentera. The students produced a special 10 October edition, which explored the 1965 purges in Salatiga. Reportedly, the mayor, police and military complained after the magazine was distributed. The student editors were interrogated on 18 October, and the whole 500-copy print run was torched. Editor Bima Satria Putra told Tempo magazine that the university – incidentally no stranger to reformist activism and progressive thought – was also reprimanded by the police.
“Where they have burned books, they will end in burning human beings,” Heinrich Heine famously said, and yet, in present day Indonesia, there is something almost caricatural to this offence.
For one, it brings us right back to the second half of the 80s and the first half of the 90s, when you couldn’t count the number of student arrests for producing and distributing “subversive” material. The normalisation of campus life (Normalisasi Kehidupan Kampus) decree of April 1978 and coordinating body for student affairs (Badan Koordinasi Kampus) formed the NKK/BKK policy that forced Indonesia’s system of higher education to its knees. That acronym became shorthand for the death of universities and the death of thinking in Suharto’s Indonesia.
Indonesian troops in Jakarta following the attempted 1965 coup.
Pinterest

 Indonesian troops in Jakarta following the attempted 1965 coup. Photograph: Carol Goldstein/Getty Images

The other inglorious incident that occurred within the past month happens to concern myself, although I would not lose sleep over it. The morning I arrived in Frankfurt, some 10 hours before the opening of the 67th Frankfurt Book Fair in which Indonesia was the guest of honour, the press officer of our National Committee informed me that some Muslim groups had been demonstrating against me and a fellow author in front of one of the ministries in Jakarta.
When I asked whatever for, he replied: “For being at the forefront of the national committee’s alleged active promotion of Communism at the fair.” My first instinct at the time was perversely self-congratulatory in nature. Not for being demonstrated against, but, rather, for encountering some kind of confirmation of a deeply-held personal theory: that in the past 17 years, the great dichotomy that used to characterise the Suharto dictatorship – the state, versus civil society – has been replaced by the increasing aggression of hard-line Muslim groups seeking to force their values on the vast diversity that is Indonesia. Yet I came to this conclusion before the news of the repatriation of Tom Ilyas and the barbaric act committed against the student body of the Satya Wacana University had reached my ears.
Political Islam in Indonesia rarely ever acts alone in its quest for hegemony.
Indeed, there appeared a darker, older supervising power that has kept this process under surveillance all along, and the realisation that this was the case hit me quite hard. For the truth of the matter is that political Islam in Indonesia rarely ever acts alone in its quest for hegemony. Its alliance with the military has seen its members, particularly from the Nahdlatul Ulama, committing many of the killings between 1965 and 1968.
Stoked by frequent evocations of the Madiun Affair of 1948, in which Communist rebels murdered some Muslim leaders before they were defeated, many Muslims were sold on the idea that they were victims of Communist aggression. For many youths, executing Communists was a religious duty.
This symbiotic relationship was demonstrated again less than a month ago at the 50th anniversary commemoration of the murder of six army generals and one lieutenant – part of an attempted coup that was attributed by Suharto to the Indonesian Communist party. At the start of the event, both the Jakarta chief of police and the head of the menacing hardline Muslim group Islamic Defenders Front grandly denounced Communism in one of the starkest public shows of their partnership to date.
I should have realised it then, as I should have heeded an earlier portent: the moment the chief of South Jakarta police turned up with a militant Islamic group at an art centre three years ago, to crack down on a public lecture by the reformist Muslim intellectual Irshad Manji.
However, to say Communism is an empty threat, given Suharto made sure that nothing was left of Communism in Indonesia, is of course to miss the point. Anti-Communist propaganda has worked before as a legitimising basis of power and control, and a variation on it will work again given how deeply conditioned a large majority of Indonesians still are by the old regime’s official history.
What we are witnessing is not the rise of neo-anti-communism per se, even if it seems that way on the surface; instead, anti-communism is merely a pretext for state terrorism and heightened control in the larger, and a more concerning scheme of a re-militarisation of government.
Students protest in 1966.
Pinterest

 Indonesian students protest in 1966. Photograph: Keystone-France/Gamma-Keystone via Getty Images

To many seasoned analysts of Indonesian politics, this volte-face might come as no surprise. Yet the hard-earnedness of reformasi – the period of democratic transition that followed Suharto’s reign – may have imprinted a certain intractability upon those who had fought for it, if not a downright refusal to accept the possibility of a regression of any kind.
Still. There is no denying the telltale signs. The return to anti-communist rhetoric as a pretext for state intimidation. The return to the culture of fear when there is nothing to fear of except for the healthy probings of historical inquiry that are essential to a nation’s healing.
President Joko Widodo has not helped matters much through his refusal to apologise to victims of the anti-Communist slaughter. His last message on the issue – that an apology is impossible when both sides claim to be victims – may give us no relief. However, despite civil society’s best efforts, it may be the clearest picture yet of where we are in our struggle against forgetting. This does not mean we should lose hope. We may be on the brink of sliding back into the dark ages, but we have always known how to fight back.

SOEHARTO SUDAH KORUPSI SEJAK PANGDAM DIPONEGORO?

Soeharto Sudah Korupsi Sejak Pangdam Diponegoro?
Ini Catatan Pranoto
07:10
01 OKT 2015

http://budaya.rimanews.com/buku/read/20151001/237184/Soeharto-Sudah-Korupsi-Sejak-Pangdam-Diponegoro-Ini-Catatan-Pranoto-

clip_image009
Rimanews – Pada setiap penghujung September, kisah-kisah kelam kekerasan pemberontakan 1965 kembali bergaung di Indonesia dan masih saja banyak pihak mempertanyakan kebenaran peristiwa berdarah itu.
6 Hal Yang Harus Ditempa Rutin Oleh Seorang Petarung
Jenderal (Purn) Pranoto Reksosamodra, salah seorang petinggi militer pada masa itu, puluhan tahun lalu telah menulis perjalanan hidupnya yang terkait dengan sejarah pergolakan kemerdekaan hingga masa gerakan 30 September 1965 yang dulu senantiasa dikaitkan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).
Pranoto Reksosamodra menulis kisah hidupnya semata-mata untuk diwariskan kepada putra-putri dan cucunya, guna mengungkapkan kebenaran. Maklum, sang jenderal ditangkap dan ditahan pada masa Orde Baru selama 15 tahun tanpa diadili, bahkan dilucuti hak-haknya sebagai seorang jenderal TNI.
Catatan yang ditulisnya sedikit-demi sedikit ketika Pranoto menjalani masa tahanan, sebagian besar berupa tulisan tangan di atas berjilid-jilid buku tulis itu baru diterbitkan oleh penerbit Kompas pada 2014 setelah tersimpan lama, kini sudah dicetak ulang pada Januari 2015 sebanyak 3.000 eksemplar serta Mei 2015 sebanyak 4.000 eksemplar.
Membaca tulisan Jenderal Pranoto yang jabatan terakhirnya adalah “caretaker” Menteri/Pangad dan Asisten III Menteri/Pangad, layaknya membaca dongeng seorang ayah atau seorang kakek kepada putra-putri dan cucunya, ceritanya mengalir bak karya fiksi.
Buku yang disunting oleh Amalia Bachtiar disertai kata pengantar oleh sejarawan dari LIPI Asvi Warman itu diawali dengan cerita masa kecil Pranoto sebagai anak Desa Bagelen, Purworejo, yang bercita-cita menjadi guru, namun akhirnya menjadi tentara yang terlibat dalam perang gerilya memperjuangkan kemerdekaan.
Bagian penting dari buku ini adalah ketika Pranoto bercerita dengan runtut mengenai kegiatannya pada 30 September hingga 1 Oktober 1965 dan juga masa-masa ketika menjabat sebagai Panglima Tentara Teritorium IV/Diponegoro, menggantikan Kolonel Soeharto, rekannya selama perjuangan.
Pranoto menceritakan, pemeriksaan atas dugaan penyelewengan keuangan oleh pendahulunya itu membuat hubungan kedua sahabat itu meregang dan tidak pernah pulih kembali dan setelah peristiwa penculikan para jenderal pada 30 September 1965 dalam situasi politik yang tidak menentu, Soeharto memerintahkan penangkapan terhadap dirinya pada 16 Februari 1966.
Dibuka dengan kisah kanak-kanaknya di Desa Bagelen, Purworejo, pembaca bisa menikmati suasana desa saat itu melalui penuturan Pranoto mengenai kenangan masa kecilnya, masa berselolah bahkan juga mengenai pengalamannya mencuri-curi mandi di sungai.
Masa kanak-kanak yang dianggap pahit karena dipisahkan dari eyang canggah (kakeknya ayah) yang memanjakannya untuk ikut pada keluarga kakak sulung di Semarang hingga ke perantauan di Batavia (Jakarta pada waktu itu) disertai kisah-kisah menarik saat ia melihat hantu dan tersengat listrik.
Pranoto juga menulis kenakalannya sebagai anak ketika mengganggu adiknya dan berusaha menghindari kejaran ayah yang akan menghukumnya. Ketika akhirnya ia tertangkap dan mendapat hukuman fisik dipukul dengan lidi di kaki, ia pun mengeluarkan sumpah-serapah, “Besok bila aku menjadi bupati, bapak tidak akan kubelikan rumah gedung!” (hal.30).
Keceriaan masa kanak-kanaknya pudar ketika ayahnya, R. Soempeno Reksosamodra meninggal dunia dan membuat ibunya, R.Ngt. Wasiah menjanda serta harus menghidupi sembilan anak (seorang anak sudah meninggal ketika kecil).
Kegetiran akibat himpitan ekonomi membuat Pranoto yang lahir pada 16 April 1923 itu nyaris tidak bisa melanjutkan sekolah ke MULO (setingkat SMP) dan ibunya menyuruhnya mencangkul serta bercocok tanam.
Ibu dan kakak-kakaknya bahu membahu menyekolahkan Pranoto yang merupakan anak ke sembilan dari sepuluh bersaudara dan anak lelaki kedua dalam keluarganya, setelah melihat tekatnya yang kuat untuk melanjutkan pendidikan dengan cita-cita menjadi guru.
Memanggul Senjata Alih-alih menggapai cita-cita sebagai seorang pengajar, Pranoto malah memutuskan bergabung dalam militer melalui pendidikan Pembela Tanah Air (PETA) angkatan pertama yang menjadi awal karirnya sebagai tentara.
Perang gerilya, pernikahan dengan gadis idaman, Rr. Soeprapti Poerwodisastro di masa perang dan lahirnya anak-anak pada masa sulit mewarnai hidup Pranoto yang banyak berjuang di seputar Jogjakarta-Salatiga-Semarang.
Berkejar-kejaran dengan tentara Belanda (Agresi II), bersembunyi di ceruk sungai, melewati gorong-gorong penuh tinja, bersembunyi di rumah penduduk dan menyaksikan anak buah gugur, menjadi cerita sejarah yang memukau dan heroik.
Pada saat itu Pranoto juga merekam memorinya mengenai kesan sederhana kehidupan sang raja Jawa, Sultan Habengkubuwono IX yang pernah mendapat “perintah” dari seorang pedagang beras di pasar untuk mengangkut beras di mobilnya, atau bagaimana ketika ia berlindung di bawah pohon gayam ketika pesawat militer Belanda menembakinya.
“Tetapi masih malang pula nasibku. Buah gayam yang terkena tembakan mitraliur dari pesawat Mustang tadi rontok menjatuhi badanku, cukup sakit juga karena buahnya sebesar telur-telur itik” (hal.99).
Setelah Indonesia merdeka, Pranoto sempat dikirim ke Irian Jaya (Papua) untuk operasi pembebasan, kemudian juga menumpas pemberontakan dan mengamankan kekacauan di Sumatra Barat. Ia pun dikenal dekat dengan Presiden Soekarno, yang pernah memintanya “mendalang” pada suatu peringatan ulang tahun Soekarno di Istiana Merdeka.
Semua perjuangannya seperti terlupakan ketika ia kemudian harus mendekam di rumah tahanan Boedi Oetomo dan Nirbaya selama 15 tahun tanpa tuduhan yang jelas dan tidak pernah diadili, kecuali beberapa kali pemeriksaan yang berupa wawancara oleh tim pemeriksa.
Isi pemeriksaan pun ditulisnya dengan lengkap dan tersaji dalam buku ini, untuk pertamakali disiarkan ke muka publik.
Keteguhan jiwa membuat ia tetap tidak kehilangan akal dan mengisi hari-hari yang kosong di balik dinding rumah tahanan dengan menulis, melukis, mengukir dan berbagai aktivitas lain yang digemarinya.
Pembaca dapat menikmati kesaksian Pranoto di seputar peristiwa 1965 dan gerakan politik yang menyertainya sampai saat ia ditangkap pada 1966.
Menurut Asvi Warman Adam dalam kata pengantarnya, buku ini menggambarkan perjuangan yang tidak pernah henti yang dilakukan Pranoto sejak 1945 hingga 1965. Namun ia dilemparkan dari puncak karir militer dan dicampakkan sebagai pesakitan politik yang tidak jelas kesalahannya.
Buku ini, yang ditulis untuk kepentingan keluarga, menjelaskan kepada keturunannya sendiri akan keadaan yang sebenarnya, bisa menjadi catatan sejarah yang layak dibaca, bersanding dengan puluhan bahkan ratusan buku sejenis.
Para pembaca akan dapat belajar dan menemukan kebenaran dengan mempelajari fakta-fakta sejarah dari sumber-sumber yang terpercaya, setidaknya seperti sang penyunting, Imelda Bactiar yang juga bersedia menelisik kebenaran kisah ini melalui riset pustaka dan penulusuran lapangan yang disertakan dalam catatan kakinya.
Pranoto tutup usia pada 9 Juni 1992 tanpa mendapat jawaban akan kasus penahanan yang juga membuat karir militernya terhenti, tidak lagi menerima gaji dan pensiun serta tidak juga menerima pemberhentian resmi sebagai anggota militer aktif.
“Nama baik Pranoto Reksosamodro perlu dipulihkan,” tulis Asvi Warman Adam.
***
Peresensi: Maria D. Andriana
Judul Buku: Catatan Jenderal Pranoto Reksosamodra dari RTM Boedi Oetomo sampai Nirbaya
Penerbit: Kompas tahun 2014.

MERAH PUTIH MENJADI SIMBOL INDONESIA

Merah Putih menjadi Simbol Indonesia
http://www.jpnn.com/read/2015/10/24/334608/Yang-Mengusulkan-Merah-Putih-Menjadi-Simbol-Indonesia-Seorang-Jurnalis,-Ini-Kisahnya-
Ahmad Subardjo (23 Maret 1896-15 Desember 1978) Yang Mengusulkan Merah Putih Menjadi Simbol Indonesia Seorang Jurnalis, Ini Kisahnya

clip_image001
Ahmad Subardjo (kanan) bersama Bung Karno dan Bung Hatta. Foto: Arsip Nasional Belanda.

YANG tak boleh dilupakan sejarah! Orang yang mengusulkan merah putih menjadi simbol bangsa Indonesia itu seorang jurnalis. Namanya Ahmad Subardjo. Dia pula yang mengatur pertemuan di rumah Laksamana Maeda untuk merumuskan proklamasi kemerdekaan Indonesia.
=======
Wenri Wanhar – Jawa Pos National Network
=======
Perhimpunan Indonesia–organisasi mahasiswa rantau di negeri Belanda–yang ketika itu dipimpin Herman Karwisastro (1921-1922) menggelar rapat umum.
Dalam rapat tersebut, Ahmad Subardjo, mengusulkan merah putih dijadikan lambang Perhimpunan Indonesia. Usul itu disambut gembira. Tanpa banyak berdebat, seluruh hadirin sepakat.
Dalam buku Kesadaran Nasional yang ditulisnya, Subardjo menceritakan, beberapa bulan sebelum rapat umum itu berlangsung, Pangeran Yogyakarta, Hamengkubuwono VIII diundang ke Belanda.
Subardjo diminta mendampingi sang pangeran. Di dalam mobil, melihat panji kecil warna merah putih yang dibawa serta pangeran, Subardjo bertanya, “itu perlambang apa?”
“Di Yogyakarta dikenal gula kelapa, bendera warisan Majapahit,” jawab pangeran.
Bagi Subardjo, diskusi ringan dengan sang pangeran, merupakan “sesuatu yang memberi ilham,” tulisnya dalam buku Kesadaran Nasional.
“Sesungguhnya warna merah dan putih sudah dikenal lama oleh orang-orang di Nusantara dari jaman dahulu kala. Menurut penelitian beberapa ahli, penduduk daerah ini menghormati warna ini sebagai lambang keberanian (merah) dan kesucian (putih),” sambungnya.
Semenjak itu, jadilah merah putih simbol bangsa Indonesia. Sekadar catatan, di muka bumi ini, PI adalah organ pertama yang menggunakan nama Indonesia, kemudian diikuti Partai Komunis Indonesia (PKI) dan lalu Partai Nasional Indonesia (PNI).
Jurnalis
Sewaktu mengusulkan merah putih menjadi lambang PI–kemudian simbol Indonesia–Subardjo merupakan jurnalisIndonesia Merdeka, koran yang diterbitkan oleh PI di Belanda.
Dunia jurnalistik sudah digelutinya sebelum berangkat sekolah ke Belanda. Tahun 1917, ketika berusia 21, Subardjo sudah menjadi jurnalis koran Wederopbouw yang terbit di Jakarta.
Semasa menimba ilmu di Belanda, di samping aktif di koranIndonesia Merdeka 1922-1926, dia juga bekerja di Recht en Vrijheid, majalah Liga Anti Imprealis cabang Belanda, 1927-1928.
Sekembali ke tanah air, dia menjadi jurnalis majalah Timbul, yang terbit di Solo, 1930-1933.
Pada 1935-1936 Subardjo tinggal di Tokyo, Jepang. Selama itu pula dia menjadi koresponden untuk harian Matahari, yang terbit di Semarang.
Tahun 1937-1939, dia menetap di Bandung. Di kota kembang ini dia aktif menjadi jurnalis Kritiek & Opbouw, majalah Belanda yang terbit di Bandung.
Tahun 1939 Subardjo pindah ke Jakarta dan menjadi wartawan majalah mingguan Nationale Commentaren, pimpinan Dr. GJS Ratulangie hingga 1942.
Pada masa pendudukan Jepang (1942-1945), Subardjo bekerja di Kaigun Bukanfu, kantor penghubung Angkatan Laut Jepang, pimpinan Laksamana Muda Tadashi Maeda sebagai Kepala Biro Riset.
Sebagaimana diketahui, naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia dirumuskan di rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda. Dan ini semua Subardjo yang baku atur.
Asrama Indonesia Merdeka
Di kantor Laksamana Maeda, Subardjo turut serta mendirikan sekolah Asrama Indonesia Merdeka.
“Nama Indonesia Merdeka untuk sekolah asrama ini, diambil Subardjo dari nama koran yang pernah diterbitkan Perhimpunan Indonesia (PI) di Belanda,” tulis buku Jejak Intel Jepang.
Kegiatan belajar mengajar di sekolah yang beralamat di Jalan Defencielinie van den Bosch (kini Jalan Bungur Besar No. 56, Senen, Jakarta Pusat) mulai dihelat bulan Oktober 1944.
Guru-guru yang mengajar di Asrama Indonesia Merdeka; Sukarno (politik), Hatta (ekonomi), Sutan Sjahrir (sosialisme di Asia), RP Singgih (nasionalisme dari segi kebudayaan), Sanusi Pane (sejarah Indonesia), Suwondo (sejarah pergerakan nasional Indonesia), Iwa Kusuma Sumantri (hukum kriminil), Muhammad Said (pendidikan dan kebudayaan).
Subardjo sendiri mengajar hukum internasional. Subardjo menunjuk Sunata sebagai kepala sekolah. Sunata merupakan nama samaran Wikana, tokoh muda yang kemudian hari memimpin aksi penculikan dan memaksa Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.
Hampir seluruh siswa Asrama Indonesia Merdeka aktif juga di asrama pemuda Menteng 31.
Pada April 1945, sebanyak 30 orang angkatan pertama lulus. Angkatan kedua sebanyak kurang lebih 80 orang mulai menguikuti kursus pada bulan Mei 1945.
Aktivitas di Asrama Indonesia Merdeka berhenti ketika kemerdekaan Indonesia diproklamirkan. Sebagian besar orang-orang yang terlibat di sekolah itu turut serta dalam kancah perjuangan kemerdekaan. Mereka memainkan peran mendirikan Republik Indonesia.
Menjamin Proklamasi

16 Agustus 1945, Soekarno-Hatta hilang dari Jakarta. Semua literatur sejarah menulis mereka diculik kelompok pemuda dan dipaksa segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Subardjo-lah yang “membebaskan” keduanya dari tangan pemuda.
Setelah merayu Wikana buka mulut, Subardjo berangkat ke Rengasdengklok diantar Yusuf Kunto. Tidak semudah itu melepaskan Soekarno Hatta. Kepada para pemuda yang menculik kedua tokoh itu, Subardjo menjamin kemerdekaan Indonesia paling lambat diproklamasikan pukul 12 siang, Jumat, 17 Agustus 1945.
Dia rela ditembak mati, bila sampai batas waktu yang ditentukan, Indonesia belum diproklamasikan. Alhasil, Subardjo sukses mengatur pertemuan di rumah Laksamana Maeda untuk merumuskan proklamasi kemerdekaan Indonesia.
Subardjo lahir di Karawang, Jawa Barat, 23 Maret 1896 dengan nama Teuku Abdul Manaf. Dari namanya bisa ditebak dia orang Aceh.
Namanya diganti menjadi Ahmad Subardjo Djojoadisuryo demi keamanan karena saat itu Aceh sedang berlawan. (wow/jpnn)

PRESIDEN JOKOWI DITANYA SOAL TIONGKOK DI BROOKINGS INSTITUTION

Presiden Jokowi ditanya soal Tiongkok di Brookings Institution
Selasa, 27 Oktober 2015 23:46 WIB
Pewarta: Hanni Sofia Soepardi

Washington, D.C. (ANTARA News) – Presiden RI Joko Widodo mendapatkan pertanyaan soal sikap pemerintahnya terhadap Tiongkok yang merupakan negara relatif sangat berpengaruh di Asia meski kerap kali menciptakan friksi dengan negara tetangganya.

Moderator Dr. Ricard Bush di Washington, D.C., Selasa siang, menanyakan tentang Tiongkok dalam sesi diskusi singkat dengan Presiden Jokowi setelah policy speech di Brookings Institution Washington D.C.

Menurut dia, Tiongkok merupakan negara besar yang berpengaruh di kawasan Asia, tetapi sering menciptakan friksi dengan negara tetangganya.

Bush ingin mengetahui respons Presiden Jokowi terkait dengan hal itu, termasuk sikap Indonesia dalam menghadapi Tiongkok.

Presiden Jokowi merespons hal itu dengan sikap yang santai.

Ia beberapa kali menyampaikan gurauan yang mengundang tawa hadirin.

“Kami melihat Tiongkok sebagai mitra penting bagi Indonesia dan kami perlu untuk memperkuat kerja sama dengan Tiongkok karena kami mengekspor berbagai komoditas ke Tiongkok,” katanya.

Namun, Jokowi juga menekankan bahwa Indonesia melihat negara lain, seperti halnya Amerika Serikat, Rusia, Jepang, dan Timur Tengah, sebagai mitra yang penting bagi Indonesia.

“Tentang Laut Tiongkok Selatan saya sudah sebutkan dalam pidato saya bahwa Indonesia bukan bagian dari konflik,” katanya.

Namun, Indonesia merasa perlu untuk turut serta menciptakan perdamaian dan stabilitas keamanan di sekitar wilayah tersebut.

Indonesia mengimbau semua pihak menahan diri dari tindakan-tindakan yang mengikis rasa saling percaya antarpihak.

“Kita ingin negara-negara ASEAN dan Tiongkok untuk mulai berdikusi tentang konten Code of Conduct atau CoC. Indonesia ingin memainkan peran aktif dalam isu ini,” katanya.

Policy Speech Jokowi mendapatkan sambutan yang antusias. Pada kesempatan itu, dia mengelaborasi tentang berbagai hal, termasuk paket kebijakan pemerintahnya yang baru saja diluncurkan hingga lima paket, posisi Indonesia sebagai negara Muslim terbesar di dunia yang toleran dan moderat, Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar, hingga kerja sama dengan AS.

“Tanpa demokrasi tidak akan ada Presiden Jokowi,” katanya yang mendapat aplaus dari hadirin.

“Anda boleh twit,” katanya yang disambut dengan tawa hadirin.

Jokowi terbilang menarik dalam menyampaikan pidatonya, bahkan ketika mendapatkan pertanyaan soal Public Private Partnership yang didelegasikan kepada Menteri Perdagangan Thomas Lembong agar menjawabnya.

Ia juga mendelegasikan Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi untuk menjawab pertanyaan yang lain.

Moderator Bush menyatakan terkesan dengan cara Jokowi mendelegasikan tugas kepada para menterinya.

Editor: Ruslan Burhani
http://www.antaranews.com/berita/526017/presiden-jokowi-ditanya-soal-tiongkok-di-brookings-institution