KALTENG DIMASAKRE

KALTENG DIMASAKRE
Oleh Kusni Sulang

Perusakan besar-besaran lingkungan Kalimantan Tengah (Kalteng) dimulai pada tahun 1970-an, ketika pemegang HPH masuk dan melakukan pembabatan hutan membabibuta. Masa jaya HPH berlalu, perusakan massif, pada tahun 2000-an dilanjutkan oleh perusahaan-perusahaan besar swasta (PBS) perkebunan kepala sawit melakukan invasi besar-besaran. Invasi perkebunan kelapa sawit (yang masuk diiringi oleh penyerbuan perusahaan-perusahaan tambang batubara, emas, bauksit dll.) membuka lahan perkebunan dengan cara mudah dan murah yaitu dengan membakar lahan dan hutan. Sejak itu bencana kabut asap mulai mendera Kalteng saban kemarau sehingga di samping musim penghujan dan musim kemarau, Kalteng mengenal musim ketiga yaitu musim kabut asap. Oleh kabut asap ini, saban tahun ribuan penduduk menderita penyakit pernafasan ISPA dan disentri. Penyakit lain yang mungkin timbul oleh bencana asap periodik begini, menurut Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes), Kementerian Kesehatan RI, Prof dr Tjandra Yoga Aditama SpP(K) adalah munculnya penyakit kanker yang tak terobati hingga sekarang.
Apabila penduduk Kalteng mendapatkan penyakit kanker oleh bencana kabut asap periodik begini, maka terjadilah kematian massal yang berlangsung pelan-pelan. Karena kabut asap berasal dari ulah pembakar hutan dan lahan, lalu adakah nama lagi bagi para pembakar hutan, terutama PBS-PBS yang membakar lahan dan hutan dalam skala besar-besaran, jika bukan pembunuh. Pembunuhan besar-besaran dalam kata lain dinamakan masakre. Dalam memprotes terjadinya bencana kabut asap Borneo Institut (BiT) Palangka Raya menulis di patung Soekarno yang terletak di depan Gedung DPRD Provinsi: “Your Haze Kill Us” (Asapmu Membunuh Kami). Sedangkan di Sampit yang sering dilakukan rupa-rupa Festival, para pemrotes dengan sinis menyebut bencana asap sebagai “Sampit ISPA Fest15. Mari ISPA Sama-sama . ‘’ Seperti diketahui Kabupaten Kotawaringin adalah salah satu pusat asap di Kalteng, contoh dari keberhasilan dalam menyelenggara Negara di kabupaten tersebut.
Masakre sadis memang sedang terjadi terhadap penduduk Kalteng. Selain dilakukan kabut asap periodik. Di samping terjadi sebagai akibat kabut asap, pembunuhan besar-besaran juga berlangsung sebagai akibat kerusakan lingkungan, terutama sungai-sungai. Sungai-sungai adalah nama baru bagi tong sampah raksasa bagi pembuangan limbah perusahaan sawit dan tambang. Sebelas sungai besar di Kalteng, tidak satu pun yang airnya bisa dikonsumsi penduduk karena bermuatan air raksa melebihi batas ambang kelayakan. Sekali pun demikian, penduduk yang turun-temurun tinggal di tepi sungai, tidak mempunyai pilihan lain kecuali mengkonsumsi air sungai yang sudah terpolusi oleh air raksa (merkuri). Dengan mengkonsumsi airsungai yang mengandung merkuri itu rupa-rupa penyakit akan diidap dan kematian perlahan secara massal sedang berlangsung. Di Kalteng hari ini, tanah, sungai, udara, hutan dan gunung muncul sebagai alat pembunuh dan pembawa petaka di tangan para penganut filosofi hedonisme, seperti politisien pedagang primer.
Bagaimana dan mengapa hal demikian bisa terjadi? PBS baik perkebunan atau pun tambang, tidak mungkin hadir dan beroperasi di Kalteng tanpa sepengetahuan dan seizin penyelenggara Negara berbagai tingkat. Izin tumpang-tindih (salah satu sumber konflik) seperti yang terjadi di Kabupaten Kotawaringin yang disebut berhasil membangun (tugu-tugu!), diberikan oleh penyelenggara Negara. Artinya keadaan seperti di atas terjadi sebagai hasil dari politik investasi, kolusi dan gratifikasi. Oleh sebab itu hutan, perkebunan dan tambang adalah tempat korupsi bersarang. Guru Besar Kebijakan Kehutanan Institut Pertanian Bogor Hariadi Kartodihardjo mengatakan, perubahan kewenangan perizinan hutan dari kabupaten ke provinsi tidak akan menjawab persoalan utama pengelolaan hutan. Buruknya politik perizinan di tingkat kabupaten tidak akan hilang walau kewenangan itu dicabut.“Bukan masalah struktur, melainkan soal jaringan kekuasaan,” kata Hariadi dalam diskusi pakar bertema “Implikasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terhadap Pengelolaan Sumberdaya Hutan di Tingkat Daerah” di Hotel Ambhara, Rabu 11 Maret 2015 (Tempo.Co, 13 Maret 2015).
Karena itu masakre perlahan terhadap penduduk Kalteng sekarang penanggungjawab utamanya, akar dari bencana dan masakre ini, bukanlah PBS-PBS tapi penyelenggara Negara dengan pilihan politiknya dan korumpu. Dalam hubungan ini menjadi tanda tanya besar mengapa pihak kepolisian mengalami kesulitan dalam nengaitkan antara pembakar lahan dengan pemilik korporasi’’, (Radar Sampit, 15 September 2015), sementara pihak kepolisian sendiri telah membuat police line di daerah yang dibakar. Pernyataan ini memperlihatkan keengganan menyentuh PBS. Yang disasar adalah wong cilik yang tak berdaya dan lemah daya tawarnya. Sementara yang disebut “Wakil Rakyat” alias DPR hanya berkaok-kaok dan berhenti pada kaok-kaok tanpa nampak upaya lebih jauh menindaklanjuti apa yang diteriakannya. Teriakan tanpa tindak lanjut begini mengesankan bahwa ia atau mereka tidak turut bertanggungjawab.
Tanggungjawab penyelenggara dalam hal kerusakan dan masakre ini pun disebut oleh Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB, Prof Dr Hadi S Alikodra disebabkan ‘’oleh perilaku dan kebijakan pembangunan yang bertumpu pada kepentingan ekonomi sesaat dan mengabaikan fungsi-fungsi ekologi jangka panjang.” (http://www.antaranews.com/berita/495645/kerusakan-hutan-indonesia-nomor-dua-di-dunia). Artinya, bencana kabut asap dan terjadinya masakre perlahan di Kalteng merupakan bagian dan hasil dari pilihan politik pembangunan. Karena itu saya katakan bahwa kemampuan menangani dan menghentikan tidak berulangnya bencana kabut asap merupakan salah satu tolok ukur keberpihakan dan keberhasilan seorang kepala daerah. Dalam kampanye pilkada sekarang, tidak terdengar seorang pun kandidat kepala daerah dan wakilnya yang bicara tentang bencana kabut-asap. Bencana asap yang menyerang secara periodik luput dari mata program dan perhatian.
Perilaku dan pilihan politik atau kebijakan pembangunan para penyelenggara yang umumnya adalah politisien pedagang primer ini ’’ berpangkal dari paradigma scientific forestry yang berkembang pada abad ke-19. Scientific forestry mereduksi hutan sebatas sumber daya. Teritorialisasi hutan dilakukan guna memudahkan pengelolaan. Hutan menjadi lanskap yang dikonstruksi secara politis dan administratif. Negara hadir untuk membuat demarkasi antara hutan dan masyarakat. Negara juga hadir melindungi eksploitasi hutan. Di bawah bayang-bayang scientific forestry hutan terpisah dari masyarakat dan terdistorsi dari pembangunan pedesaan. Alih-alih percaya, negara justru mencurigai rakyatnya. Rakyat mendapat stigma sebagai perusak hutan. Akibatnya adalah konflik, kriminalisasi, kemiskinan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Program perhutanan sosial untuk menebus dosa tidak efektif. Salah satunya karena pengakuan hak tidak dituntaskan. Padahal, tanpa pengakuan hak yang kokoh, tidak akan ada insentif rakyat melestarikan hutan.’’ (Myrna Safitri, Direktur Eksekutif Epistema Institut, Jakarta, in: http://print.kompas. com/baca/2015/03/10/Mencari-Perusak-Hutan).
Apabila kita tidak ingin masakre begini berlanjut, penyelenggara Negara patut mengubah pilihan politik investasinya, mengubah perilaku dan paradigma mereka dari pedagang primer menjadi Negarawan merakyat, melaksanakan politik keterbukaan dan memiliki tekad melaksanakannya. Kalau mau dan bertekad, tentu bisa. Ujar Jokowi. Soalnya terletak pada kemauan politik. Di pihak lain, masyarakat sadar terorganisasi patut melakukan perlawanan dan pengawasan. Sebab seperti dikatakan oleh petani Samuda “bahinip kita mati!”. Kalau bahinip, masakre akan berlanjut dengan leluasa. Janji Penjabat Gubernur Kalteng Hadi Prabowo yang ‘’siap mencabut izin perkebunanang membakar lahan hutan di wilayah Kalteng ‘’ (Kalteng Pos, 17 September 2015), patut diawasi karena janji petinggi seperti halnya janji pilkada, sering tidak lebih dari kata-kata kosong. Jangan bahinip! []

KERDIL! — KOMENTAR TERHADAP PERNYATAAN PEJABAT GUBERNUR KALTENG HADI PRABOWO

KERDIL!
Oleh Kusni Sulang

Pernyataan Dansatgas Penanggulangan Kebakaran Kolonel Purwo Sudaryanto pada hari Minggu (13/9) sore terjadi penurunan hotspot (Kalteng 14 September 2015), lebih bersifat hiburan murahan bagi masyarakat yang selama berdasawarsa menderita oleh bencana kabut asap saban kemarau. Sekali pun jerihpayah untuk memadam kebakaran yang dilakukan patut dihargai. Sebab dalam kenyataannya, sampai hari ini (23 September 2015), kabut-asap yang menyiksa penduduk secara periodik selama mendasawarsa itu masih saja menyiksa. Pucuk-pucuk pepohonan yang terletak hanya 15 meter nampak samar dan kelabu. Abu-abu kebakaran masih saja memasuki mata para pengendara di jalan-jalan. Bahkan kota Sampit sempat ‘’menghilang beberapa jam’’ (Radar Sampit, 23 September 2015).
Sadar bahwa diam adalah bencana akan makin merajalela, bahkan kematian di berbagai daerah muncul protes-protes spontan seperti member masker pada patung Soekarno di Palangka Raya, , patung Panglima Batur di Muara Teweh, corat-coret ‘’Sampit ISPA Fest15’’ di kota Sampit. Bahkan di Palangka Raya. Selasa 22 September 2015, ratusan mahasiswa BEM Unpar, BEM IAIN, dan Walhi yang tergabung dalam Gerakan Anti Asap (GAAS) Kalteng turun ke jalan dan mendatangi kantor Gubernur Kalteng. Dalam orasinya, para pengunjuk rasa menilai “pemerintah kurang serius menangani dan menindak pelaku pembakar lahan, terutama dari perusahaan. Massa mendesak agar izin untuk perusahaan-perusahaan pembakar hutan dan lahan dicabut”. Para pengunjuk rasa juga meminta agar Kapolda Kalteng dicopot dari jabatan karena kurang tegas bertindak dan dinilai takut menghadapi kekuatan besar di jajaran petinggi negeri” (Radar Sampit, 23 September 2015). Yang disasar dengan tegas oleh aparat keamanan justru wong cilik yang tidak berdaya. Bahkan seorang kakek 70 tahun yang membakar pekarangan sendiri, tanpa ampun atas nama hukum ditangkap.(Kalteng Pos, 17 September 2015). Hal ini menurut Tri Atmajaya dari Walhi Kalteng disebabkan “ada kongkalingkong antara pemerintah (dan aparat-aparat kelengkapan penyelenggaraan Negara [KS] dengan perusahaan” – hal yang menjadi rahasia umum, antara lain ditunjukkan oleh penggunaan bahkan penempatan aparat Negara oleh PBS-PBS. Hal yang oleh Jhon Krisli, Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) harus dihentikan.
Dilihat dari segi prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, pengawasan sosial dan hak-wajib warganegara, apalagi dilihat dari sudut pandang republikan dan berkeindonesiaan sebagai rangkaian nilai, dari segi prinsip tripartite penyelenggaraan Negara, protes dan unjuk rasa seperti yang sekarang dilakukan oleh masyarakat baik secara spontan mau pun terorganisasi adalah sesuatu yang baik. Dari segi filosofi yang bisa dikembangkan ke ranah politik, apabila mereka bahinip (diam) kejahatan akan makin merajalela dan mereka akan mati konyol.
Adanya protes dan unjuk rasa anti asap begini, artinya mahasiswa dan generasi muda Kalteng belajar dari hinaan kepada mereka yang dilakukan oleh para pemrotes Orba Soeharto pada tahun 1998. Waktu itu BEM Unpar (Universitas Palangka Raya) dikirim bras perempuan karena ketika mayoritas BEM di Indonesia bangkit melawan Orba Soeharto, BEM Unpar diam, barangkali ketakutan dan cari selamat. Asap dan kerusakan lingkungan luar biasa yang terjadi sejak masuknya HPH dan kian menjadi-jadi sejak invasi besar-besaran PBS (perkebunan dan tambang) yang menjadi sarang korupsi, gratifikasi dan kolusi. Menurut salah satu sumber PBS, untuk memperoleh izin usaha petinggi kabupaten paling sedikit memperoleh lima milliard per perusahaan. Bayangkan saja apabila di Kalteng PBS tambang saja, menurut data Kementerian ESDM terdapat 552 perusahaan yang disebut sebagai “Certified Mining”, belum terhitung PBS perkebunan sawit. Untuk memperbesar perolehan dari PBS, petinggi kabupaten seperti di Kotim, misalnya izin tumpang-tindih tidak segan dilakukan. Sehingga tidak mengherankan apabila orang-orang rebutan untuk menjuadi kepala daerah. Uang-uang haram beginilah kemudian yang dijadikan modal dalam pilkada dan didapatkan oleh para penyelenggara lainnya yang dalam istilah Tri Atmajaya dari Walhi Kalteng disebut sebagain “kongkalingkong antara pemerintah dengan perusahaan”. Jika demikian, salahkan mengatakan bahwa penanggungjawab kerusakan daerah, termasuk bencana asap sekarang tidak lain dari penyelenggara Negara?
Dengan alasan dan latarbelakang di atas, sikap dan kata-kata Pejabat Gubernur Kalteng Hadi Prabowo ketika akhirnya menemui para pengunjuk rasa GAAS bisa dikategorikan sebagai sikap dan kata-kata yang tidak menarik serta tidak mau disalahkan. Kerdil! Kepada para pengunjuk rasa Hadi Prabowo yang pernah ditolak oleh Dewan Adat Dayak Kalteng sebagai Pejabat Gubernur, antara lain mengatakan dengan nada tinggi: “…pemerintah tidak tidur. Pemerintah sudah berupaya keras dan bersinergi dengan pemerintah dan kota guna menanggulangi masalah tersebut.” “Kalian kira saya tidur ya? Jangan menganggap saya di kantor tidak kerja. Pagi hari saya sudah gelar koordinasi”. “Apabila masyarakat menemukan perusahaan membakar lahan, agar segera dilaporkan ke polisi, bukan hanya diam dan menggerutu.” Hadi Prabowo memastikan bahwa laporan tersebut ditindaklanjuti” (Radar Sampit, 23 September 2015).
“Diam dan menggerutu”? Bukankah berbagai macam bentuk protes dan unjuk rasa tanda bahwa masyarakat tidak diam? Lalu ketika masyarakat menyampaikan aspirasinya, mengapa dijawab dengan “nada tinggi”. Mengapa tidak bersikap sebagai Negarawan dan pemimpin “yang berkata tidak berdosa, yang mendengar patut waspada?” Prinsip ini meniscayakan yang mendengar dengan waspada untuk melakukan periksa diri, melihat sejarah munculnya bencana (dalam hal ini asap). Melalui pendekatan sejarah ini bisa didapat akar musababnya, apa penyebabnya, perkembangannya dan bagaimana mendapatkan jalan keluar yang tanggap. Aspirasi yang disampaikan para pengunjuk rasa adalah bentuk keperdulian, bentuk tanggungjawab sosial mereka, merupakan suatu evaluasi terhadap situasi selama lebih dari satu dasawarsa (lebih lama dari Hadi Prabowo menjadi Pejabat Gubernur Kalteng. Hadi Prabowo baru sekarang merasakan langsung bencana asap), selayaknya didengar sebagai masukan. Memegang kekuasaan sama sekali tidak berarti pemilik kebenaran. Pernyataan Hadi Prabowo di atas memperlihatkan ciri kekerdilan jiwa seorang politisien, bukan Negarawan. Negarawan apalagi pemimpin yang mempunyai kemampuan mendengar dan diharapkan bisa menjadi payung pelindung dalam terik dan hujan kesulitan. Hadi Prabowo malah menyalahkan masyarakat sebagai “diam dan menggerutu”. Bukan memberikan apresiasi dan beterimakasih atas keprihatinan, keperdulian sosial dan tanggungjawab sebagai warganegara – hal-ha berharga dalam bernegeri, berbangsa dan bernegara demokratis yang republikan dan berkeindonesiaan.
Menggerutu, mengkritik dan protes yang dilakukan oleh masyarakat saya kira merupakan hal wajar. Karena hanya itulah kekuasaan dan kekuatan yang mereka miliki. Kalau melakukan hal-hal ini juga dicaci, dimarahi, apakah negeri dan Negara ini masih bisa dikatakan memilih sistem demokratis berbentuk Republik yang republikan dan berkeindonesiaan? Pengaturan, penindakan serta sarana dan aparat untuk melakukan pengaturan dan penindakan berada di tangan penyelenggara Negara. Kekuasaan ada di tangan mereka. Karena itu alamat sah bagi gerutu, protes dan kritik adalah penyelenggara Negara. Hanya saja tidak sedikit penyelenggara Negara yang mau kedudukan berkuasa tapi menepis tanggung jawab kedudukan tersebut. Seakan-akan menjadi penguasa identik dengan pemilik kebenaran mutlak. Mau nama dan kekuasaan tapi tidak mau tanggungjawabnya.
Pernyataan Pejabat Gubernur Hadi Prabowo kepada para pengunjuk rasa: “Kalian kira saya tidur ya? Jangan menganggap saya di kantor tidak kerja. Pagi hari saya sudah gelar koordinasi” sangat emosional dan gugup. Tidak menyentuh hakekat persoalan yang diajukan. Kerdil! Bisa saja ia datang ke kantor pukul empat atau lima subuh dan bekerja, masalahnya apakah kebijakan yang diambil tepat atau tidak seperti membuat hujan yang dikritik oleh sejumlah pihak sebagai menghambur-hamburkan uang bermiliar-miliar sedangkan hasilnya sangat minim kalau bukan nol besar. Lalu ketegasan terhadap investor, jauh lebih kurang dibandingkan dengan terhadap wong cilik. Menjawab kritik-kritik begini dengan nada suara tinggi “Kalian kira saya tidur ya? Jangan menganggap saya di kantor tidak kerja” adalah jawaban yang irelevan.
Protes, unjuk rasa, kritik, pengawasan sosial sebagai wujud tanggungjawab warganegara yang berprinsip patut diteruskan. Jangan sampai terus terjadi di negeri dan termasuk di Kalteng ini “raja boleh membakar rumah, penduduk tak boleh menyalakan tungku di dapur”.
Protes, unjuk rasa, kritik, budaya kritis (bukan slavisme) dan pengawasan sosial, niscayanya lebih terkoordinir sehingga berkembang menjadi patner sosial dalam tripartite penyelenggaraan Negara. Sarikat Buruh dan Sarikat Tani selayaknya keluar dari sekat ekonomisme tapi mengembangkan diri menjadi satu kekuatan politik dalam tripartite penyelenggaraan Negara. Aktivitas begini akan menjadi kenyataan seiring dengan meningkatnya kesadaran berwarganegara. Masakre perlahan bersifat generatif di Kalteng sebagai akibat pilihan politik penyelenggara Negara berbagai tingkat tak boleh berlanjut. Bencana asap yang berlangsung mendasawarsa hingga sekarang, hanyalah salah satu bentuk kongkret akibat pilihan politik tersebut. []

SUNGAI — KOMENTAR TERHADAP PERNYATAAN KAPOLRES KOTIM AKBP HENDRA WIRAWAN

SUNGAI
Oleh Kusni Sulang

Lanting warga di sungai-sungai kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) telah berkali-kali ditabrak oleh tongkang perusahaan-perusahaan besar swasta (PBS), cq batubara. Bukan hanya lanting warga yang tinggal di bentaran sungai, bahkan Jembatan Bajarum pernah ditabrak sehingga menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi Kotim. Bagaimana kelanjutan penanganan soal penabrakan Jembatan Bajarum, tidak pernah terdengar jelas dan diumumkan secara terbuka. Berbagai kemungkinan bisa terjadi dibalik ketiadaan keterbukaan.
Tanggal 10 Oktober 2015, tongkang yang ditarik oleh tugboat kembali menabrak lanting warga. Kejadiannya terjadi di desa Kabua yang terletak di tepi sungai Tualan, kecamatan Parenggean.. Mereaksi penabrakan itu warga desa Kabua lalu menyandera tongkang milik perusahaan batubara PT WMGK yang melintasi sungai di desa. Penahanan dilakukan karena warga kecewa disebabkan tidak ada penyelesaian terhadap soal lanting mereka yang ditabrak tongkang. (Radar Sampit, 14 Oktober 2015).
Selain merasa sangat dirugikan dengan penabrakan lanting-lanting warga oleh tongkang-tongkang PBS, warga warga setempat juga sering mengeluhkan aktivitas tongkang ketika lewat karena mengakibatkan sungai yang digunakan sebagai tempat akitivtas sehari-hari warga menjadi keruh dan airnya tidak lagi bisa digunakan untuk minum. (Radar Sampit, 14 Oktober 2015). Artinya telah terjadi perusakan lingkungan serius. Seperti diketahui sejak turun-temurun penduduk lokal mengkonsumsi air sungai di samping menjadikannya sebagai sumber matapencaharian dan berbagai kegiatan lainnya.
Menanggapi penyanderaan tongkang batubara milik PT WMGK (yang ketika penandatanganan nota kesepakatan bupati Kotim mengharapkan adanya perusahaan tersebut bisa meningkatkan kesejahteraan penduduk. Demikiankah hasil kongkretnya?) , dan permortalan sungai, Kapolres Kotim AKBP Hendra Wirawan meminta agar semua pihak sama-sama saling menghormati. Hendra juga mengingatkan warga agar tidak melakukan tindakan yang berlebihan, seperti melakukan permortalan. “Jika melakukan tindakan di luar aturan, kita akan tindak tegas”, ujar Hendra yang selanjutnya menegaskan “sungai itu merupakan tempat umum, bukan milik pribadi.” “Sehingga jangan kira-kira melakukan tindakan yang kontraproduktif” (Radar Sampit, 14 Oktober 2015).
Terhadap pernyataan-pernyataan ini, saya ingin bertanya kepada AKBP Hendra Wirawan yang kalau tidak salah ingat pernah diangkat oleh Dewan Adat Dayak (DAD) Kotim sebagai “warga Dayak” (pengangkatan yang menertawakan dan tidak ada guna praktisnya untuk kepentingan umum, juga, lebih-lebih tidak ada pentingnya untuk masyarakat adat Dayak).
Pertanyaan-pertanyaan saya adalah: Apakah penabrakan lanting warga oleh tongkang-tongkang
merupakan tindakan “saling menghormati? Apakah merusak lingkungan, seperti membuat air sungai keruh merupakan perilaku “saling menghormati”? Kalau tidak, mengapa tidak ditindak tegas? UU Tentang Lingkungan sudah diterbitkan. Mengapa warga yang sudah jenuh dengan ulah PBS, lalu dituding sebagai “melakukan tindakan yang kontraproduktif”, dan berbuat “jangan kira-kira” (mungkin maksudnya “tidak kira-kira” Jangan dan tidak adalah dua kosakata berarti berbeda! Dalam bahasa Jawa, ojo dan ora pun artinya berbeda.– KS)?
Dalam hal ini, saya justru melihat yang berbuat “tidak kira-kira” adalah PBS dan ketiadaan tindakan tegas terhadap mereka.Mengancam warga yang membela diri dan jenuh terhadap perilaku “tidak saling menghormati” dari PBS, bisa disebut menerapkan hukum secara tebang pilih. Sebelum atau daripada mengeluarkan kata-kata ancaman terhadap warga – wong cilik — , apakah tidak seniscayanya AKBP Hendra Wirawan menelisik mengapa warga bertindak demikian? Ada api maka ada asap, pepatah tetua mengatakan. Dari segi logika ada ada yang disebut hukum sebab akibat atau hukum saling hubungan. Menerapkan hukum secara tebang pilih, mengancam warga dengan mudah, merusak lanting penduduk tanpa ganti rugi dan tidak ditindak tegas di sungai milik bersama, dalam pepatah Tiongkok Kuno disebut “raja boleh membakar rumah, penduduk dilarang menyalakan tungku dapur rumah”. Tindakan tiran militeristik. Anggota militer, termasuk polisi, tidak semua militeristik, tapi memang gampang terperosok ke militerisme yang tidak rasuk dengan Republik dan Indonesia sebagai rangkaian nilai. Militerisme tidak pernah bersikap “saling menghormati”..
Masalah tindakan “kontraproduktif”. Apakah merusak kepemilikan orang lain itu suatu tindakan produktif? Apakah perusak lanting penduduk tanpa ditindak tegas, suatu perilaku produktif?
Motto kepolisian “melindungi mangayomi, dan melayani masyarakat” pun saya kira tidak berarti gampang-gampangan main ancam, sebagai bentuk dari kekerasan kendati bersifat verbal. Sedangkan tindakan “aksi koboi oknum polisi kepada seorang pelajar salah satu SMP PGRI di Sampit, 12 Oktober 2015, adalah kekerasan fisik. (lihat: Radar Sampit, 14 Oktober 2015). Fisik atau verbal kedua-duanya sama-sama tindak kekerasan. Sebagai orang yang diangkat sebagai “Orang Dayak oleh DAD, tentunya AKBP Hendra Wirawan tahu bahwa kekerasan verbal itu ada singer-nya karena tergolong tindak tidak beradat (Lihat: Hukum Adat Tumbang Anoi 1894).
Sebagai “orang Dayak” AKBP Hendra Wirawan, barangkali tahu sejarah Dayak Kalimantan Tengah. Disebabkan oleh ulah anggota kepolisian, oleh kejenuhan yang sudah melewati leher, penduduk sementara kampung di sementara daerah aliran sungai (DAS), memandang polisi sebagai musuh. Polisi di sementara kampung mempunyai konotasi buruk. Sekali ditetapkan sebagai musuh, siapa pun di kampung tidak lagi takut. Tahun 2000/2001 dalam Tragedi Sampit adalah salahsatu bukti. Ditenggelamkannya kapal-kapal perang Belanda, termasuk kapal perang Onroest dan seluruh marinir Belanda di dalamnya di dekat Muara Teweh adalah contoh lain.
Tentang “sungai itu merupakan tempat umum, bukan milik pribadi”, saya kira sejak mereka membangun dan bergenerasi demi generasi mendiami kampung-kampung di pinggir sungai-sungai Kalteng, jauh sebelum AKBP Hendra Wirawan datang ke Kalteng dan sebelum AKBP Hendra Wirawan lahir, penduduk sungai tidak pernah memandang sungai sebagai milik pribadi mereka. Melainkan sebagai milik bersama. Sumber kehidupan dan penghidupan mereka. Budaya penduduk Kalteng, terurama Dayak, adalah budaya sungai. Mereka melindungi dan merawat sungai pengasuh mereka. Sungai-sungai ini rusak sejak alam Kalteng dieksploitasi secara buas. Secara tidak kira-kira. Apakah AKBP Hendra Wirawan sebagai “orang Dayak” sekali pun ‘pungutan’ tidak melihat dan tidak memahami sejarah dan budaya ini? Mulutmu (adalah) harimaumu, ujar pepatah. Sekali diucapkan, mungkin dimaafkan tapi tidak dilupakan. Maka kira-kiralah mengeluarkan pernyataan dan berkata, apalagi bertindak, sekalipun dan terutama jika berada pada posisi berkuasa.
Tanpa kesertaan penduduk, sehebat apa pun persenjataan polisi, ia tidak bakal pernah mampu memjaga keamanan. Apalagi jika ia sudah dipandang sebagai musuh. Yang Kalteng perlukan adalah polisi republikan dan berkeindonesiaan, yang “melindungi mangayomi, dan melayani masyarakat”. Polisi yang tidak demikian, tidak diperlukan oleh Kalteng. Dahulu sebelum Republik Indonesia berdiri, orang Dayak Kalteng mampu menjaga keamanan dan kerberadatan masyarakatnya. []

MAFIA ASAP & LUHUT BINSAR PANDJAITAN TENTANG BENCANA KEMANUSIAAN KABUT ASAP

MAFIA ASAP
Oleh Kusni Sulang

Sampai Oktober 2015 ini, petaka asap mendera seluruh penduduk Kalimantan Tengah (Kalteng) bukan makin mereda, sebaliknya makin menjadi-jadi. Langit menguning lumpur. Bau asap menekan pernafasan. Ribuan yang terkena ispa. Korban nyawa pun sudah berjatuhan. Dalam sebuah penerbitan khususnya berjudul “Dampak Kabut Asap Terhadap Perekonomian Kalteng”, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalteng (selanjutnya disingkat Bank Indonesia Kalteng), menyebutkan bahwa kabut asap yang ganas melanda Kalteng sekarang menyebabkan (1). Peningkatan inflasi Volatile Food; (2). Penurunan sector ekonomi; (3). Aspek lain: Kesehatan ; Pendidikan; Reputasi pemerintah. “Bencana kebakaran lahan dank abut asap yang terhadap pemerintah. Kondisi ini akan berdampak negatif terhadap pelaksanaan kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah” (Bank Indonesia Kalteng, 2015:6-10).
Artinya kabut-asap telah melakukan pembunuhan dan entah berapa ribu lagi warga yang oleh penyakit yang disebarkan oleh kabut asap berulang kali datang menyiksa, akan mati pelan-pelan. Sebuah masakre (pembunuhan massal) sedang berlangsung di Kalteng.
Setelah menganalisa data-data yang dimilikinya, Bank Indonesia Kalteng, sampai pada kesimpulan: “Berdasarkan hasil sensus pertanian BPS 2013, diperoleh informasi bahwa subsektor perkebunan memiliki tren pertumbuhan positif baik dari sisi Rumah Tangga maupun perusahaan.Namun demikian, peningkatan subsektor perkebunan terutama kelapa sawit mengindikasikan bahwa adanya pembukaan area lahan baru dengan pembakaran yang menyebabkan timbulnya asap. Hal tersebut terkonfirmasi dengan adanya pelaporan dari Balai Lingkungan Hidup (BLH) Prov. Kalteng tentang dugaan beberapa perkebunan kelapa sawit swasta yang membakar lahan” (Bank Indonesia Kalteng, 2015:12). Yang aneh, Kepala Dinas Perkebunan (Kadisbun) Kalteng, Rawing Rambang, masih meragukan apa yang disinyalir oleh BLH, pihak kepolisian dan Jakarta. (lihat: Kalteng Pos, Palangka Raya, 12 Oktober 2015). Apakah keraguan Rawing Rambang tentang laporan terkonfirmasi tentang dugaan beberapa perkebunan kelapa sawit swasta yang membakar lahan, itu bohong? Keraguan Rawing Rambang seperti orang menentang arus pendapat terkonfirmasi. Pertanyaannya: Mengapa Rawing Rambang berani pasang badan membela perusahaan-perusahaan swasta perkebunan kelapa sawit yang dijadikan tersangka dalam kasus pembakaran hutan dan lahan? Adakah udang dibalik batu pernyataan yang melawan arus dan sikap pasang badan dari Rawing Rambang, yang Kadisbun Kalteng, sebuah Dinas “basah”? Apakah keraguan dan sikap pasang badan Rawing Rambang, berarti ia menuding peladang berpindah dan warga yang menjadi biang pembunuhan massal sekarang? Di tengah pembunuhan massal oleh kabut asap yang sedang berlangsung di Kalteng sekarang, pernyataan Rawing Rambang tidak etis dan tidak terhormat.
Kalau Bank Indonesia Kalteng dalam salah satu titik rekomendasinya menyebut tentang “Penguatan Law Enforcement terhadap pihak-pihak yang melakukan pembakaran lahan dengan sengaja”, penguatan itu hanya berarti tidak dilakukan secara tebang pilih. Ia juga diberlakukan terhadap kasus gratifikasi dan korupsi. Gratifikasi dan korupsi tidak pernah dilakukan oleh peladang berpindah atau wong cilik. Tidak pernah dilakukan oleh orang-orang di luar kekuasaan. Gratifikasi dan korupsi selalu berkaitan dengan kekuasaan atau penyelenggara Negara. Yang aneh di Kalteng, penyelenggara Negara yang korup dan foto-foto mereka pernah dipajang di halaman pertama Harian Radar Sampit dan Harian Kalteng Pos, masih saja digunakan.
Saya tidak menyalahkan pembakar lahan dan hutan, baik itu perusahaan besar swasta (PBS), individu atau pun peladang berpindah. Mereka bukanlah penanggungjawab malapetaka yang oleh Harian Kompas Jakarta disebut “bencana kemanusiaan”, yang menimbulkan kematian dan penyakit massal. Sebab PBS tidak mungkin bisa hadir di Kalteng, tidak mungkin berkegiatan tanpa sepengetahuan dan persetujuan penyelenggara Negara, terutama orang pertama dan kadis-kadisnya sebagai para pembantu. Mereka pun dan siapa pun tidak akan berani berulang-ulang menciptakan malapetaka jika penyelenggara Negara dan alat kelengkapannya bertindak sesuai hukum dan tegas menerapkan hokum tanpa tebang pilih.
Dengan alur pikiran begini maka saya katakan penanggungjawab utama pembunuhan massal sekarang tidak lain dari ;penyelenggara Negara dan kelelengkapannya. Sehingga ketika “sejumlah Kepala Dinas (Kadis) mengumpulkan dana tanda prihatin bencana kabut (lihat: Harian Palangka Post, 19 Oktober 2015), saya melihat upaya ini tidak jauh dari perbuatan membedaki muka yang bopeng. Upaya cuci tangan dan melakukan pencitraan. Tidak menyentuh hakekat persoalan.
Persekongkolan antara penyelenggara Negara dengan pembakar hutan dan lahan kaliber besar inilah yang saya namakan Mafia Asap atau Mafia Pembakaran. Saya khawatir masyarakat adat dan kelembagaannnya terlibat dalam Mafia Asap ini.
Mafia ini erat hubungannya dengan uang sang raja dan lapar tanah. Lapar tanah di kalangan pemilik modal dan penyelenggara Negara mengakibatkan masyarakat kecil makin kehilangan alat produksi utama sehingga kian tak berpunya. Orang kaya baru birokrat dan dinasti ekonomi baru muncul, kesenjangan kaya-miskin makin lebar menganga.
Penyelenggara Negara, terutama orang pertama dan para Kadis sebagai para pembantu atauperwira, dan kelengkapan Negara lainnya, niscayanya menjadi payung dalam menghadapi terik dan hujan kesulitan bagi warga. Bukan sebaliknya menjadikan warga sebagai “budak-belian”, “koeli” dan sasaran seperti pada sistem militerisme, feodal dan bentuk-bentuk otoritarinisme lainnya. Tidak menganggap kekuasaan identik kebenaran. Mempunyai kemampuan mendengar dan menyerap yang dilihat dan didengar. Mereka bukan orang yang “can do no wrong”. Jika bertindak sebaliknya maka Kenyataan yang kita hadapi tidaklah demikian. Sehingga berakibat seperti yang disinyalir oleh Bank Indonesia Kalteng , reputasi pemerintah menurun bersama melorotnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. (lihat: Bank Indonesia Kalteng 2015: 10;12). Pemerintah tanpa kepercayaan warganya sama dengan pemerintah tanpa rakyat yang oleh sementara penulis disebut masyarakat menjadi otopilot. Dari penyelenggara Negara dan kelengkapannya yang demikian, sekali pun berkoar-koar sampai urat leher mengencang dan melakukan otoproklamasi sebagai berhasil, sesungguhnya tak ada yang bisa diharapkan. Yang terjadi korupsi dan gratifkasi tetap merajalela, uang Negara digunakan untuk monumen-monumen pribadi dan hal-hal tidak mendasar untuk perkembangan maju.
Apa lalu yang harus dilakukan?
Melaksanakan kedaulatan rakyat. Kongkretnya melakukan pengawasan sosial (social control) yang ketat terhadap penyelenggaan Negara. Untuk bisa melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Negara tidak bisa dilakukan sebatas insting. Pengawasan patut didasari oleh pengetahuan, misalnya pengetahuan tentang anggaran (APBD), UU dan peraturan yang ada, data-data yang akurat dengan bukti-buktinya (seperti dokumen-dokumen tertulis, foto dan video, dll), sejarah hal-ikhwal tersebut, analisanya. Petisi, unjuk rasa (bila perlu tunjuk hidung dan dilakukan tidak cukup sekali dua dengan tuntutan copot jabatan), audiensi, kampanye mulai dari tingkat lokal hingga internasional, pemogokan, penulisan di berbagai media, pengaduan baik ke pengadilan maupun ke KPK, yang semuanya patut dilakukan secara berkelanjutan dan konsisten, seniscayanya dilakukan berdasarkan pengetahuan, bukan sebatas insting keadilan.
Hal-hal ini hanya mungkin dilakukan jika ada organisasi yang solid. Untuk Kalteng, sesungguhnya, pakan masyarakat adat dan dan kelembagaannya bisa berperan sebagai pemikir, organisator dan pengayom masyarakatnya. Sayangnya hal yang “sesungguhnya” ini tidak merupakan kenyataan dan hak demikian menunjukkan bahwa masyarakat adat dan kelembagaannya kehilangan peran yang semestinya itu. Di tengah bencana maut kabut asap seperti sekarang, mereka tidak terdengar bersuara dan apalagi bertindak. Padahal bencana asap yang melakukan masakre ini, jelas-jelas tindak tidak beradat. Pengawasan sosial dan atau pengawalan ketat patut dilakukan terhadap pengadilan pada terdakwa pembakar hutan dan lahan, terutama dari kalangan PBS. Kalau pun sudah dikawal ketat dan diawasi, bisa saja terjadi PBS pembakar hutan dan lahan dijatuhi hukuman sangat ringan, jauh tidak sebanding dengan akibat publik perbuatan mereka atau bahkan dibebaskan sebagai “tidak bersalah”. Kemungkinan dijatuhi atau bahkan dibebaskan sangat besar oleh adanya ‘mafia asap’.
Adanya pengawasan sosial yang kuat atau lemah, memperlihatkan tingkat kesadaran berwarganegara dan tingkat demokrasi itu sendiri. Pengawasan sosial adalah salah satu jalan masyarakat untuk menjadi nakhoda atas nasibnya sendiri, sebab penyelenggara Negara tipe sekarang tidak bisa diharapkan. Pengawasan sosial adalah tanda bahwa warganegara itu subyek bukan obyek seperti sekarang []
LUHUT BINSAR PANDJAITAN TENTANG BENCANA KABUT-ASAP

Kenapa kebakaran sekarang jauh lebih hebat dibanding tahun lalu?
(Luhut mengawali jawaban pertanyaan ini dengan penjelasan off the record.) Selain itu, gambut ini kan kalau kondisinya kering jadi mudah terbakar. Buktinya sekarang ini, kalau kami bombardir apinya sampai padam, api di bawah muncul lagi ke atas. Jadi, kalau orang mau marah-marah, saya pusing juga. Mau marah apa?
Terus ada juga pertanyaan kenapa enggak minta bantuan sejak awal. Ya, memang ada beberapa sebab. Pertama, kita memang coba sendiri dulu. Kedua, kita enggak menduga prosesnya panjang. Ketiga, mereka (Singapura) nawarin-nya cuma satu pesawat. Itu sama saja menghina kita.
Sebelumnya, penanganan kasus seperti ini hanya oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana, tapi ini sampai Menkopolhukam turun langsung.
Ya, Presiden maunya begitu. Mungkin beliau merasa perlu, ya sudah, kami laksanakan.
Setelah Presiden meminta Anda mengawal penanganan kabut asap, apa saja yang Anda perbaiki dari koordinasinya?
Kami koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan ada juga satuan tugas di Palembang, Jambi, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Pontianak. Di satgas itu ada kolonel dan komandan resor militer. Mereka memandu semua operasi di situ, dari darat, laut, hingga udara. Mereka juga membuat perencanaan, target mana yang paling baik untuk diserang dulu. Kemudian juga kami gunakan drone untuk mendapatkan data real time. Sekarang manajemennya kami lakukan dengan baik.
Sepertinya manajemen penanganan lebih baik, tapi kenapa kebakaran belum juga tertanggulangi?
Ada yang bertanya, apakah ini bisa selesai dalam dua pekan, saya bilang enggak. Tapi apakah kami terus berusaha mengurangi, itu yes. Kami berharap dalam dua pekan ini asap dan hotspot-nya bisa berkurang. Sampai kapan, we don’t know. Tapi kami berharap dalam dua-tiga minggu ini hujan lebat, jadi akan membantu menyelesaikan kabut asap.
Koordinasi semua bagus dan berjalan baik. Presiden melihat ke bawah, Menkopolhukam juga, jadi ya enggak ada yang berani macem-macem. Tiap hari dua kali saya selalu telepon dengan satgas. Saya tanya laporan tentang pemadaman, pencemaran udara, ISPA, water bombing, pesawat. Paling tak sampai lima menit saya mendapat informasi, lalu saya bilang lakukan ini, ini, ini. Nah, yang seperti itu sebelumnya enggak pernah ada.
Lambatnya penanganan juga karena ada kepala daerah yang di awal tidak responsif, ya?
Itu harus kita lihat kenapa dia begitu. Saya tahu maksud Anda itu, ha-ha-ha…. Kami tidak mau membuka nama perusahaannya. Kami ingin penindakannya tahun ini terukur. Dalam konteks, kalau kami buka sekarang, pasti kami kena dampaknya. Tapi diam-diam kita ambil lahannya.
Kalau sekarang?
Panggil aja. “Lex (Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin), apa yang sudah kau bikin?”
Akan ada tambahan lagi selain 30 perusahaan yang sudah dikenai sanksi?
Iya, akan banyak perusahaan.
Termasuk perusahaan besar?
Kami enggak ada urusan. Kalau tahun depan terjadi lagi, kami ambil lahannya semua, kami cabut semua izinnya. Sekarang mereka sudah enggak berani. Mereka tahu Menkopolhukamnya samin juga.
Saya banyak kekurangan, tapi dengan pengalaman dan usia saya yang sudah segini, saya ingin jadi bagian dari proses perbaikan negara ini. Termasuk soal paket kebijakan ekonomi, yang merupakan efisiensi di semua lini. Jadi, kalau ada partai yang bilang ini buruk, saya enggak mau bilang “gundulmu” aja. But we’re doing so much to fix our system.
Pekan lalu Anda berkunjung ke lokasi. Apa yang Anda lihat di lapangan?
Saya lihat lokasi yang dibom dengan air. Dari atas memang mati apinya, tapi di bawah masih ada api. Mbok ya dipadamkan pakai apa pun, tetap ada titik api itu. Akhirnya kami bikin kanal-kanal agar api tak bisa menyeberang lagi.
Kabut asap ini juga ada kaitannya dengan urusan keadilan. Kalau ada perusahaan punya lahan 2,8 juta hektare, di mana keadilannya? Ada juga yang punya area 600 ribu hektare tapi enggak punya pemadam kebakaran. Masak, pemerintah yang mau madamin? Kalau kau bilang ini bencana nasional, enak di mereka. Dia bisa punya 500 juta pound sterling di London, lalu kita yang madamin apinya.
Dari penanganan saat ini, apakah ada jaminan kebakaran tak akan terjadi lagi tahun depan?
Pasti ada. Tapi saya yakin tingkatnya lebih rendah karena kita sudah punya pengalaman. Antisipasi dari awal, soal pesawat terbang, dan lainnya. Ngapain kita punya banyak helikopter? Jadi perbanyak itu traktor air yang bisa membawa empat-lima ton.[Cuplikan Wawancara Majalah Tempo, Senin, 19 Oktober 2015]

KANAL SEKAT

KANAL SEKAT
– CATATAN UNTUK JOKOWI
Oleh Kusni Sulang

Di tengah maraknya kabut asap oleh pembakaran hutan dan Lahan yang telah menelan korban nyawa, selain datang ke Jambi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga telah datang ke kabupaten Pulang Pisau untuk melihat sendiri keadaan bencana kabut asap. Dari kunjungan singkatnya hingga ke jalan layanag Tumbang Nusa, untuk Kalimantan Tengah, ketika masih berada di lapangan, Jokowi langsung memerintahkan pembuatan kanal sekat.(Saya tidak menggunakan istilah sekat kanal, karena yang disekat bukan kanal, tapi lahan gambut. Kalau blocking canal diterjemahkan, maka bahasa Indonesianya bukan membloking kanal, tapi kanal pemblok, sesuai dengan hokum DM dalam bahasa Indonesia). Kanal sekat ini, disamping akan membuat tanah gambut akan selalu basah sehingga kebakaran lahan gambut tidak lagi terjadi, juga dilukiskan akan memberi dampak ekonomi positif bagi penduduk. Ahli gambut Kalimantan Tengah dari Universitas Palangka Raya (Unpar), langsung mengkritik ide dan perintah Jokowi ini. Kritik juga disampaikan oleh Walhi Kalteng dan aktivis lingkungan Chanee Kalaweit. Para pengkritik menganggap yang diperlukan masyarakat Kalteng bukan kanal sekat melainkan pembangunan sumur bor dan pencegahan titik api. Pembangunan kanal sekat dipandang tidak efektif (Kalteng Pos, 26 Oktober 2015). Tetapi kritik-kritik penolakan terhadap ide dan pembuatan kanal sekat ini oleh Jokowi tidak dipandang. Ia tetap meneruskan pelaksanaan idenya. “Alasannya, karena sekat kanal itu, untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan dan hutan di musim kemarau pada tahun-tahun selanjutnya” “Sekat kanal tetap lanjut dan diharapkan selesai tepat waktu,: ujar Danrem 102/PJG. Sebab ia didasarkan pada arahan Presiden Joko Widodo melalui Menkopolhukan Luhut Binsar Pandjaitan. (Kalteng Pos, 26 Oktober 2015).
Alasan yang bersifat hirarkhis dan komando, tidak bersifat teknis, nalar dan benar-salah atau tepat-tidak.
Terhadap pembuatan kanal sekat ini, para politisi dan yang disebut wakil-wakil rakyat Kalteng menanggapinya secara berbeda-beda. Borak Milton dari PDI-P hanya berkomentar:”No comment”. Sedangkan Ketua Komisi B dari Partai Demokrat, Punding L.Bangkan menyatakan “Pembangunan sekat kanal tidak perlu dihentikan. Punding mengakui jika manfaat pembangunan tersebut memang tidak akan dirasakan saat ini. Terlebih untuk menghentikan kebakaran lahan dan hutan yang masih terjadi di daerah ini. “Tetapi, jangan menghabiskan dana hanya untuk penanganan kanal saja, karena kanal itu untuk menyelesaikan tahun-tahun berikutnya” (Kalteng Pos, 26 Oktober 2015). Sikap “no comment” dari seorang disebut wakil rakyat, terhadap masalah serius yang sedang dihadapi rakyat, sebagai suatu kualitas, apakah sikap bertanggungjawab? “No comment” sama dengan tidak bersikap, padahal rakyat sedang ditimpa bencana.
Memperhatikan bahwa perintah yang diberikan di Jembatan Tumbang Nusa, terkesan bahwa ide pembuatan kanal sekat itu sudah dirancang sebelum datang ke Kalteng. Boleh jadi, idenya muncul ketika Jokowi mengunjungi Riau dan Jambi, lalu ide itu dibawa dan diterapkannya di edaerah lain. Suatu keniscayaan bahkan agar tidak selalu mulai dari Nol melalui proses trial and error . Kecuali itu akan lebih baik jika pengalaman lokal juga turut dimasukkan sebagai bahan acuan tak terabaikan. Apalagi Kalteng mempunyai pengalaman dengan PLG (Proyek Lahan Gambut Sejuta Hektar Orde Baru Soeharto yang mengalami kegagalan total dan meninggalkan dampak negatif sampai hari ini. Memperhatikan pengalaman dan kondisi lokal, artinya orang lokal yang kompeten diajak bicara. Kalau pengalaman dan kondisi lokal tidak diindahkan, kalau orang lokal tidak diajak berunding, bahaya menggantikan kenyataan obyektif dengan kemauan subyektif akan mudah terjadi. Petinggi negeri dan Negara demikian oleh pepatah Tiongkok Kuno dilukiskan sebagai ‘’Kaisar turun dari kereta, langsung mengeluarkan perintah ini dan itu’’.
Apa yang dikatakan Jokowi atau pun Luhut Panjaitan sebagai petinggi utama negeri dan Negara ini tidaklah identik dengan kebenaran mutlak. Perintah salah patut dilawan. Karena perintah salah dampaknya bersifat publik. Disiplin rakyat bukanlah disiplin mati atau disiplin mayat (cadaver discipline), tapi disiplin manusia berbudaya kritis. Presiden sebuah republik (baik dari segi bentuk Negara tau pun nilai) bukanlah raja dan sebuah kerajaan feodal.
Yang ditunjukkan oleh PLG Orba Soeharto adalah kanal yang dibangun justru mengeringkan lahan gambut di sekitarnya. Lahan ini ditumbuhi oleh tetumbuhan rawa yang mungkin bisa dijadikan makanan lembu, seperti yang diharapkan dengan pembuatan kanal sekat sekarang. Gambut kering di kemarau panjang rentan terbakar. Oleh terusan PLG itu, ikan-ikan yang hidup di rawa-rawa tersebut menjadi musnah atau menciut jumlahnya. Artinya sumber penghasilan dan kehidupan penduduk jadi berkurang tanpa sumber baru sebagai pengganti. Kebijakan begini jadinya kebijakan yang menyengsarakan masyarakat.
Pengalaman PLG yang negatif apakah sudah masuk pertimbangan Jokowi ketika mengeluarkan perintah pembuatan kanal sekat? Apakah Jokowi sempat memasukkan masalah budaya petani lokal, cq Dayak, seperti cara mereka berladang,saat memerintahkan pembuatan kanal sekat? Ataukah budaya lokal ini akan dilikwidasi, sementara mereka tidak dipandu dengan tekhnik berladang baru? Saya tidak bisa membayangkan dampak negatif apabila faktor ini tidak dipertimbangkan. Ketika tekhnik berladang dengan membakar lahan dilakukan sejak bergenersi-generasi lahan gambut masih digenangi air. Kemarau panjang pun ia tetap basah. Lahan gambut menjadi kering, sejak tahun 200-an saat invasi besar-besaran perkebunan sawit berlangsung. Tekhnik membuat sisa lahan gambut tetap basah, patut dibicarakan dengan orang lokal serta memanfaatkan pengalaman daerah berlahan gambut lainnya. Marsekal, jenderal, kolonel apapun lagi pangkat dan jabatannya tidak menentukan di sini. Lebih-lebih jika ia tidak mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang gambut ditambah oleh terselipnya kepentingan-kepentingan egoistik.
Lagi pula dengan kanal sekat yang dibuat di Tumbang Nusa, apakah ia berperspektif dan efektif mencegah pembakaran (saya tidak menyebutnya kebakaran tapi pembakaran) hutan dan lahan di kabupaten Pulang Pisau tanpa menyebut seluruh Kalteng? Apabila pilot project ini bermuara pada keadaan serupa dengan praktek PLG Orba Soeharto, maka kanal sekat ini bukan memberikan dampak positif tapi sebaliknya yang berujung pada penderitaan rakyat Kalteng. Apakah menjadikan rakyat Kalteng sebagai ‘kelinci percobaan’ suatu sikap layak memperlakukan warganegara? Saya masih mempunyai sedikit kepercayaan bahwa Jokowi yang tentu mengenal arti lapar, dan melarat, sehingga tidak memilih dan menerapkan kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan warganegaranya.
Lalu bagaimana dengan kanal sekat yang sedang dibangun dan bersikeras ingin dirampungkan tepat waktu? Apakah dihentikan atau diteruskan? Karena sudah dimulai dan bersikeras untuk diteruskan, Kalteng tidak bisa berbuat lain daripada membiarkan kanal sekat ini selesai. Kenyataan, terutama pada kemarau mendatang akan menguji tesis Jokowi. Kenyataan dan pengalaman kadang merupakan guru yang baik. Sementara itu, saya sarankan mencoba berdialog dengan orang lokal, pemuka adat, petani dan pakar serta yang tahu soal gambut, mencari jalan keluar bagaimana agar pembakaran hutan dan lahan tidak lagi terulang.[]
TANAH GAMBUT
Tanah gambut adalah jenis tanah yang terbentuk dari vegetasi pepohonan yang mengalami dekomposisi tidak sempurna digenangi air sehingga kondisinya anaerobik. Material organik tersebut terus menumpuk dalam waktu lama sehingga membentuk lapisan-lapisan dengan ketebalan lebih dari 50 cm. Tanah gambut banyak dijumpai di daerah-daerah jenuh air seperti rawa, cekungan, atau daerah pantai.
Sebagian besar tanah gambut masih berupa hutan yang menjadi habitat tumbuhan dan satwa langka. Hutan gambut mempunyai kemampuan menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Karbon tersimpan mulai dari permukaan hingga di dalam dalam tanah, mengingat kedalaman tanah gambut bisa mencapai lebih dari 10 meter.
Tanah gambut memiliki kemampuan menyimpan air hingga 13 kali dari bobotnya. Oleh karena itu perannya sangat penting dalam hidrologi, seperti mengendalikan banjir saat musim penghujan dan mengeluarkan cadangan air saat kemarau panjang. Kerusakan yang terjadi pada lahan gambut bisa menyebabkan bencana bagi daerah sekitarnya.
Proses terbentuknya tanah gambut
Tanah gambut terdiri dari sisa-sisa pohon, rerumputan, lumut dan binatang yang telah mati baik yang sudah lapuk maupun belum. Tanah gambut biasanya terbentuk di lingkungan yang basah. Proses dekomposisi di tanah gambut terhambat karena kondisi anaerob yang menyebabkan sedikitnya jumlah organisme pengurai.
Menurut Agus dan Subikas (2008), lapisan-lapisan tanah gambut terbentuk dalam jangka waktu yang panjang yaitu sekitar 10.000-5.000 (SM)tahun yang lalu. Hutan gambut di Indonesia diduga terbentuk sejak 6.800-4.200 tahun (SM). Semakin dalam tanah gambut semakin tua umurnya. Laju pembentukan tanah gambut berkisar 0-3 mm per tahun.
Proses pembentukan gambut dimulai dari danau yang dangkal yang ditumbuhi tanaman air dan vegetasi lahan basah lainnya. Tumbuhan air yang mati kemudian melapuk dan membentuk lapisan organik di dasar danau. Lapisan demi lapisan terbentuk di atas tanah mineral di dasar danau, lama kelamaan danau menjadi penuh dan terbentuklah lapisan gambut. Lapisan gambut yang memenuhi danau tersebut disebut gambut topogen.
Tumbuhan masih bisa tumbuh dengan subur di atas tanah gambut topogen. Hasil pelapukan tumbuhan tersebut akan membentuk lapisan baru yang lebih tinggi dari permukaan air danau semula. Membentuk lapisan gambut yang cembung seperti kubah. Tanah gambut yang tumbuh di atas gambut topogen adalah gambut ombrogen. Jenis tanah gambut ini lebih rendah kesuburannya dibanding gambut topogen. Pembentukannya lebih ditentukan oleh air hujan yang mempunyai efek pencucian (bleaching) sehingga miskin mineral.
Sebaran Tanah Gambut
Menurut keterangan Wetlands International, setengah dari luas lahan basah di bumi ini berupa lahan gambut. Proporsinya mencapai 3% dari total daratan yang ada. Meski terbilang kecil, lahan gambut menyimpan cadangan karbon dua kali lebih besar dari semua hutan yang ada. Lahan gambut bisa ditemukan di hampir semua negara, mulai dari iklim kutub, sub tropis hingga tropis.
Contoh hutan gambut yang luas ada di wilayah Rusia, Kanada dan Amerika Serikat. Selain itu terdapat juga lahan gambut tropis yang ada di Asia Tenggara. Lahan gambut tropis juga ditemukan dalam sekala lebih kecil di Amerika Latin, Afrika dan Karibia. Asia Tenggara merupakan tempat lahan gambut tropis terluas, sekitar 60% gambut tropis atau sekitar 27 juta hektar terletak di kawasan ini. Lahan gambut di Asia Tenggara meliputi 12% total luas daratannya. Sekitar 83% lahan gambut di Asia Tenggara masuk dalam wilayah Indonesia, yang sebagian besar tersebar di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Papua. Lahan gambut di Indonesia mempunyai ketebalan 1 hingga 12 meter, bahkan di tempat tertentu bisa mencapai 20 meter.
Kerusakan Lahan Gambut
Kerusakan lahan gambut banyak terjadi karena aktivitas manusia, misalnya konversi hutan gambut menjadi lahan pertanian, perkebunan dan kehutanan. Lahan gambut di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, mengalami laju kerusakan tertinggi. Kerusakan terbesar diakibatkan oleh konversi lahan untuk perkebunan kelapa sawit dan pulp.
Kerusakan lahan gambut diawali dengan proses pembabatan hutan (land clearing). Proses selanjutnya adalah pengeringan lahan yang bertujuan untuk mengeluarkan air yang terkandung dalam tanah gambut. Caranya dengan membuat parit atau saluran drainase agar air mengalir keluar.
Proses pengeringan ini menyebabkan turunnya permukaan tanah gambut. Sehingga pohon-pohon yang terdapat di permukaan tanah tidak bisa tegak dengan kuat karena akarnya menyembul. Banyak pohon yang roboh di atas tanah gambut yang tidak sehat.
Pengeringan pada tanah gambut mempunyai karakteristik tidak dapat kembali (irreversible). Sekali air dikeluarkan, tanah gambut akan kehilangan sebagian kemampuannya untuk menyimpan air. Hal in membuat tanah gambut menjadi kering. Di musim kemarau akan rawan kebakaran. Proses kebakaran hutan gambut merupakan pelepasan karbon dalam jumlah besar ke atmosfer dan memusnahkan keanekaragaman hayati hutan. Sebaliknya di musim hujan hutan tidak bisa menyerap air dengan baik yang menyebabkan bencana banjir.
Tanah gambut menyimpan 550 G ton karbon, jumlah ini setara dengan 75% karbon yang ada di atmosfir, dua kali jumlah karbon yang dikandung seluruh hutan non-gambut dan sama dengan jumlah karbon dari seluruh biomassa yang ada di bumi (Joosten, 2007, dalam Agus dan Subiksa, 2008). Bahaya dari rusaknya lahan gambut tidak hanya dirasakan secara lokal dan regional saja, melainkan berkontribusi pada bencana global perubahan iklim. Emisi karbon bisa terlepas saat konversi lahan gambut, mulai dari pembabatan vegetasi, kebakaran hutan, hingga proses dekomposisi gambut akibat kegiatan pertanian.

Referensi
1. Fahmuddin Agus dan I.G. Made Subiksa. 2008. Lahan Gambut: Potensi untuk Pertanian dan Aspek Lingkungan. Balai Penelitian Tanah dan World Agroforestry Centre (ICRAF).
2. Eero Paavilainen dan Juhani Päivänen. 1995. Peatland Forestry: Ecology and Principles. Springer.
3. Lahan gambut. http://www.ifacs.or.id/id/climate-change-forests-and-us/peatland/
4. Peatlands. http://www.wetlands.org/Whatarewetlands/Peatlands/tabid/2737/Default.aspx

TUHAN KEBAIKAN, TUHAN KEJAHATAN

TUHAN KEBAIKAN, TUHAN KEJAHATAN

Oleh: Ulil Abshar-Abdalla

Banyak yang beranggapan bahwa pemikiran-pemikiran saya sangat “menuhankan” akal. Anggapan ini terutama disampaikan oleh teman-teman Islam fundamentalis. Teman-teman ini berpendapat bahwa akal itu, kalau diikuti, hanya akan menyeret manusia kepada kesesatan. Alasannya, akal itu lemah, terbatas, dan karena itu butuh petunjuk. Petunjuk yang sudah pasti benarnya hanya bisa datang dari Tuhan.

Dengan kata lain, akal itu adalah “duta besar” Iblis dalam kehidupan manusia. Iblis sesat karena menggunakan akalnya, sehingga ketika diperintahkan sujud oleh Allah kepada Adam, Iblis menolak: “Khalaqtani min narin, wa khalaqtahu min thin, Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia [Adam] dari lempung,” demikian kata Qur’an.

Pertanyaan saya kemudian, apakah betul bahwa sumber kejahatan itu di luar Tuhan? Apakah tidak mungkin kejahatan ada dalam Tuhan sendiri? Kalau kejahatan secara mutlak di luar Tuhan, apakah dalam konsepsi monoteisme hal itu tidak berujung kepada kemusyrikan, karena akibatnya adalah adanya dua Tuhan: Tuhan Kebaikan (The Hero) dan Tuhan Kejahatan (The Villain)? Apakah itu tidak menyekutukan Allah?

Ini masalah rumit yang sudah menjadi perdebatan klasik dari dulu. Mungkin terlalu mewah memperdebatkan hal ini. Apalagi kita sedang bergairah menghadapi pemilihan presiden untuk kali pertama. Tetapi, bagaimanapun juga, perkenankan saya mengutarakan pikiran saya yang masih bersifat sementara ini.

Bagi saya, sebagai penganut monoteisme, wawasan yang lebih masuk akal tentang ketuhanan adalah wawasan yang justru memandang Tuhan itu sendiri sebagai “Dzat” atau “Being” atau “Wujud” yang sedang berproses juga. Bagi teman yang pernah membaca pikiran filosof proses, Alfred Whitehead, konsepsi ketuhanan yang berwatak “prosesual” ini sudah pasti tidak aneh dan mengagetkan.

Kebaikan dan kejahatan bersumber dari Tuhan yang sama, dan dalam diri Tuhan memang terdapat dua aspek yang paradoksal. Paradoks ketuhanan itulah yang kemudian “memancar” (ini istilah khas dalam filsafat: emanasi (al faidh) ke dalam kehidupan manusia.

Jika manusia diciptakan dalam citra Tuhan (Imago Dei dalam konsepsi Kristen; atau wa nafakhtu min ruhi dalam konsepsi Islam), maka dengan sendirinya paradoks-paradoks yang ada dalam Tuhan sendiri akan “mengalir” pula dalam watak dan psike manusia itu sendiri.

Sebagaimana Tuhan dalam dirinya mengalami semacam “proses” yang melibatkan pertarungan antara yang “Baik” dan yang “Buruk”, sebagaimana Tuhan dalam dirinya mengalami dialektika, maka demikian pula manusia. Inilah konsepsi yang konsisten mengenai Tauhid, mengenai Tuhan yang satu: Tuhan Kebaikan sekaligus Tuhan Kejahatan. Wallahu a’lam Bisshawab. []

http://harian-oftheday.blogspot.com/

“…menyembah yang maha esa,
menghormati yang lebih tua,
menyayangi yang lebih muda,
mengasihi sesama…”

__._,_.___

Posted by: Ananto <pratikno.ananto@gmail.com> to: ppiindia@yahoogroups.com, 27 Oct.2015.

Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

BELA NEGARA DI TENGAH ASAP

BELA NEGARA DI TENGAH ASAP

Oleh Yudi Latif *
Kompas, Jakarta, 27 Oktober 2015

Hidup di negara ini, warga harus semakin terbiasa untuk berdamai dengan kebingungan. Kata dan kebijakan penyelenggara negara ibarat cermin retak; setiap pecahan memantulkan kedirian yang terbelah, dengan pernyataan yang tidak saling bersambungan.

Program bela negara baru saja diluncurkan pemerintah, di tengah “pembiaran” negara, khususnya pemerintah, terhadap keselamatan jutaan warga yang terancam kepungan asap. Isu utama dalam persoalan asap ini bukan ketidakmampuan pemerintah untuk memadamkan api, karena memang pekerjaan pelik. Masalahnya terletak pada ketidakberdayaan pemerintah dalam menindak perusahaan barbar pembakar hutan (lahan) dan tidak sigap dalam manajemen krisis.

Pola berulang pembakaran hutan dan lahan setiap tahun dalam skala masif mengin- dikasikan betapa otoritas negara sebagai institusi kebajikan publik tunduk pada kekuat- an jahat perseorangan. Perilaku pemerintah, yang membiarkan jutaan warga berbulan-bulan terkepung asap, mencerminkan ketidak- hadiran negara dalam penderitaan dan keterancaman rakyatnya. Semua itu merupakan pelanggaran pemerintahan negara terhadap kewajiban konstitusionalnya untuk melindungi bangsa dan tumpah darah Indonesia.

Dalam situasi kebencanaan, sesungguhnya pemerintah bisa mendorong tentara nasional untuk menunaikan tugas-tugas humaniternya. Dan dalam keadaan genting yang mengancam keselamatan jutaan warga, tentara bisa membuktikan makna kehadirannya bagi bela negara-bela bangsa.

Yang terjadi, ketika pemerintahan negara gagal mengemban kewajibannya dalam bela negara dan perlindungan bangsa, pemerintah justru menuntut warga untuk terlibat dalam program bela negara. Dalam kasus ini, watak negara belum beranjak dari mentalitas otori- tarianisme: hanya pandai meminta rakyat un- tuk menunaikan kewajibannya tanpa kesediaan negara untuk memenuhi hak-haknya.

Tentang program bela negara sendiri, ada hal yang perlu diluruskan. Memang benar, menurut Pasal 30 (1) Undang-Undang Dasar 1945, “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.” Meski demikian, usaha bela negara tidaklah identik dengan wajib militer.

Pengertian bela negara yang lebih luas daripada wajib militer itu makin terasa rele- vansinya dalam era peperangan nonkonven- sional, yang kerap disebut proxy war. Dalam peperangan generasi terakhir ini, ancaman nyata atas ketahanan nasional tidaklah berasal dari serangan bersenjata, tetapi berupa serangan ideologis dan “kekuatan lunak” lain dengan menggunakan “pemain pengganti” untuk memengaruhi pusat-pusat pengambilan keputusan (the center of gravity) dan para pemuka pendapat (critical mass), yang diarahkan untuk memenuhi kepentingan “pemain-pemain” kuat (major powers).

Dalam peperangan nonkonvensional ini, sumber ancaman yang memiliki kapasitas untuk merongrong ketahanan nasional dan keselamatan warga bukan hanya berasal dari kekuatan aktor-aktor negara, melainkan juga non-negara (korporatokrasi).

Perkembangan ini juga memaksa kita untuk meninjau ulang pemahaman tentang keamanan (security). Berakhirnya Perang Dingin, bersamaan dengan meluasnya pengaruh globalisasi peran aktor-aktor non-negara, pengertian tradisional tentang keamanan yang berfokus pada keseimbangan dan kapabilitas militer mulai bergeser menuju konsep baru mencakup “keamanan dari berbagai ancaman kronis yang ditimbulkan oleh hal-hal seperti kelaparan, penyakit, dan represi” dan juga “proteksi dari gangguan seketika dan menyakitkan dalam pola hidup sehari-hari”. Muncullah istilah human security (keamanan insani) yang secara luas dapat didefinisikan sebagai “proteksi individual dari pelbagai risiko terhadap keselamatan fisik dan psikologis, martabat, dan kesejahteraan”.

Konsepsi keamanan insani mentransformasikan persoalan security dari pengertian tradisionalnya yang berfokus pada keselamat- an negara dari ancaman militer menuju perhatian pada keselamatan orang dan komunitas. Keamanan insani menjanjikan fokus pada individual dan masyarakat, tetapi lebih dari itu juga pada nilai dan tujuan, seperti martabat, kesederajatan, dan kerukunan. Keamanan insani meliputi keamanan ekonomi, keamanan pangan, keamanan kesehatan, keamanan lingkungan, keamanan personal, keamanan komunitas, dan keamanan politik.

Dengan pergeseran itu terbentanglah di hadapan kita medan bela negara yang amat luas. Setiap warga bisa mengambil peran berbeda dalam usaha bela negara sesuai dengan potensi, tugas, dan fungsinya. Yang diperlukan adalah kemampuan untuk menyinergikan peran individual tersebut ke dalam kesatuan kepentingan dan ketahanan nasional dengan cara memperkuat kecerdasan kewargaan.

Kecerdasan kewargaan bisa dibangun dengan pendalaman dan perluasan wawasan Pancasila yang dikembangkan dengan semangat gotong-royong. Praktik gotong-royong masih berjalan, tetapi acap kali dalam konotasi toleransi negatif, “tolong-menolong dalam kejahatan dan perusakan”. Gerakan revolusi mental harus menempatkan gotong- royong itu dalam konteks toleransi positif, “tolong-menolong dalam kebaikan dan pembangunan”. Semangat toleransi yang memadukan kemandirian dan kerja sama dalam menunaikan pelayanan publik dan kemanusiaan penuh tanggung jawab dan bermutu untuk kemuliaan hidup bersama. []

KOMPAS, 27 Oktober 2015
Yudi Latif | Anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia; Pendapat Pribadi

KRITIK PUBLIK DINILAI BISA BANTU JOKOWI KEMBALI KE NAWACITA

Pertanyaan Untuk Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Badrodin Haiti:

Apakah kritik publik seperti yang dikatakan oleh Romo Benny Susetyo ini tergolong ‘ujar kebencian’?

Kritik Publik Dinilai Bisa Bantu Jokowi Kembali ke Nawacita
Jumat, 30 Oktober 2015 | 05:15 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Rohaniawan sekaligus Pengamat Sosial, Romo Benny Susetyo mengatakan, dukungan publik masih menjadi kekuatan bagi presiden Joko Widodo untuk kembali pada janji Nawacita pada Pilpres 2014 silam.

“Kalau publik tetap bersuara kritis, media bersuara kritis, kaum intelektual bersuara kritis, masyarakat dapat membantu Pak Jokowi kembali kepada Nawacita,” kata Romo Benny dalam acara diskusi di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (29/10/2015).

Menurut dia, pemerintah saat ini masih takut dengan tekanan publik. Namun di sisi lain, tekanan publik tersebut justru menjadi jembatan bagi Jokowi untuk keluar dari “kegalauannya”.

Menurut Benny, dalam situasi “kegalauan” tersebut, dikhawatirkan kekuatan Presiden Jokowi akan lemah. Kemudian, Jokowi akan tunduk kepada kepentingan-kepentingan di sekitarnya.

Dukungan publik diharapkan mampu mengembalikan kepercayaan diri Jokowi untuk menatap empat tahun ke depan.

“Tetapi bahayanya ketika publik diam, takut kriminalisasi, kemudian tidak bersuara. Media bungkam dan seolah olah kita mendukung grand design dari kepentingan-kepentingan, ya maka selama itu dia (presiden) akan mengalami kegalauan,” ujar Romo Benny.

http://nasional.kompas.com/read/2015/10/30/05150041/Kritik.Publik.Dinilai.Bisa.Bantu.Jokowi.Kembali.ke.Nawacita

HUKUM PEJABAT PEMBERI IZIN MEMBUKA HUTAN DAN LAHAN GAMBUT

Mempetisi KPK dan 2 penerima lainnya

JOKOWI, KAPOLRI, KPK: HUKUM PEJABAT PEMBERI IZIN MEMBUKA HUTAN DAN LAHAN GAMBUT

Masih ingat dengan Gubernur Riau yang dipenjarakan selama 6 tahun karena menerima suap atas pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan? Tidakkah anda berpikir bahwa sebab kebakaran dan kabut asap juga harus dirunut habis pada siapa yang berhak memberikan tanda tangan pelepasan kawasan hutan? Saatnya untuk menuntut pertanggungjawaban para pemberi tanda tangan tersebut.
Jangan hanya pembakar lahan yang ditangkap, selidiki dan hukum pejabat pemberi izin buka hutan dan lahan gambut. Mereka yang menyalahgunkan wewenang dalam menerbitkan izin.
Coba pikirkan fakta dibawah ini:
• Dari tahun 2010 sampai 2013 telah terjadi pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan sebesar lebih dari 1,3 juta hektar (sumber Dephut Tahun 2010-2012 – halaman 24 dan Dephut Tahun 2013 halaman 3-6)
• Pada tahun 2012 saja telah diberikan ijin pinjam pakai tambang di kawasan hutan sebesar hampir 900,000 ha ( Sumber: Dephut halaman 55)
• Semua ijin tersebut ditandatangani oleh Zulkifli Hasan Menteri Kehutanan di Kabinet Indonesia Bersatu II periode 2009-2014
• Sekarang Zulkifli Hasan telah menjadi Ketua MPR dan juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN)
Dan masih bisa kita telusur lebih jauh mengenai pelanggaran etika dan pelanggaran otoritas Zulkifli Hasan untuk kepentingan pribadi dan partainya. Apakah anda merasa bahwa kesalahan semacam ini telah mengakibatkan kebakaran dan kerusakan hutan dan lahan gambut telah merugikan jutaan mahluk hidup, menyebabkan kematian yang tidak perlu, menyengsarakan ratusan ribu hingga jutaan manusia? Jika ya, maka bergeraklah bersama kami dengan menandatangai petisi ini.
Jangan biarkan tragedi kabut asap berulang tiap tahun tanpa ada pertanggungjawaban dan akuntabilitas dari penyebab masalahnya.
Mari menuntut pertanggungjawaban para pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan memberi izin membuka hutan dan lahan gambut, salah satu diantaranya Zulkifli Hasan atas keputusan pinjam pakai dan pelepasan kawasan hutan selama periode menjabat Menteri Kehutanan (2009-2014). Kami juga mendesak agar KPK segera melakukan investigasi terhadap dugaan korupsi di balik keputusan tersebut.
Terimakasih atas kesadaran dan partisipasi anda.
Untuk masa depan Indonesia yang lebih baik!
Salam #MelawanAsap
Syahrul Fitra

SETARA DUKUNG SURAT EDARAN POLRI ANTI UJARAN KEBENCIAN

Catatan Kusni Sulang:

Saya mengkhawatirkan bahwa pelaksanaan Surat Edaran ini di lapangan tidak membedakan antara kritik dengan  “ujaran kebencian. Apalagi di negeri ini, kritik dipandang sebagai “meludahi muka seseorang di depan publik”.  Sehingga berujung dengan pengekangan kebebasan berpendapat. Kesewenang-wenang pun merajalela.

31 Oktober 2015.

bergelora.com

Setara Dukung Surat Edaran Polri Anti Ujaran Kebencian
Bergelora.com, Jumat, 30 Oktober 2015

Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Badrodin Haiti (Ist)‏
Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Badrodin Haiti (Ist)‏JAKARTA- Setara Institute mendukung Surat Edaran (SE) Kapolri No. 6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian yang dikeluarkan oleh Kepala Polri baru-baru ini. Menurutnya hal ini untuk meredam berbagai isu dan dan hasutan dalam pernyataan kebencian di publik oleh pihak-pihak tertentu. Demikian pernyataan Ketua Setara Institute, Hendardi kepada Bergelora.com di Jakarta, Jumat (30/10).

“Ini merupakan kemajuan signifikan dari upaya Polri untuk menangani kasus-kasus penyebaran kebencian atas dasar etnisitias,” ujarnya.
Menurutnya, sudah tepat sikap Polri untuk menegakkan hukum pada hasutan yang yang mengancam keutuhan berbangsa dan bernegara dan menggangu rasa aman masyarakat.
“Dengan cakupan kebencian atas dasar banyak hal, aparat kepolisian di daerah diharapkan dapat memanfaatkan edaran ini sebagai sikap institusional Polri yang tidak akan mentolerir berbagai provokasi yang menimbulkan kebencian,” ujarnya.
Secara normatif menurutnya memang tidak ada hal baru dalam SE tersebut karena ketentuan hukum soal itu sudah tercantum didalam KUHP. Tetapi SE ini menegaskan dan menjadi acuan operasional bagi aparat di daerah.
“Kita menunggu implementasi SE ini, sehingga penyebaran kebencian yang seringkali menjadi awal dari kekerasan manifes bisa ditekan,” ujarnya.
Ia mengatakan dengan SE ini Polri telah menunjukkan upaya preventif sebelum terjadinya kekerasan yang berawal dari hasutan seperti yang sering terjadi selama ini.
“Intinya, Polri akan selangkah lebih maju dari semula hanya menangani kekerasan yang memanifes, tetapi juga akan mengambil langkah preventif termasuk kemungkinan mengkriminalisasi setiap kebencian yang timbul,” ujarnya.
Efek Jera
Sebelumnya Kepala Polisi RI Jenderal Badrodin Haiti membenarkan telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) No. SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (hate speech). Surat tersebut dikeluarkan pada 8 Oktober lalu.
“Sudah diteken dan sudah dikirim ke Polda-Polda untuk diteruskan sampai ke Polsek,” kata Badrodin, Kamis (29/10) pada wartawan.
Badrodin mengatakan, surat edaran itu merupakan penegasan dari KUHP terkait penanganan perkara yang menyangkut ujaran kebencian.
Ia berharap dengan diterbitkannya surat edaran ini akan memberikan efek jera bagi kelompok yang gemar membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab.
Menurut surat edaran itu, ujaran kebencian adalah tindak pidana yang berbentuk, penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, penyebaran berita bohong, dan semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan atau konflik sosial.
Aspeknya meliputi suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan dan kepercayaan, ras, antar golongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel, dan orientasi seksual.
Ujaran kebencian dapat melalui media kegiatan kampanye, spanduk atau banner, jejaring media sosial, penyampaian pendapat di muka umum atau demonstrasi, ceramah keagamaan, media massa cetak maupun elektronik, dan pamflet.
Surat edaran merujuk, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No 2/2002 tentang Polri, Undang-Undang No 12/2008 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, Undang-Undang No 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No 40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Undang-Undang No 7/2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
Kapolri menegaskan agar semua aparat Polri harus dapat menangani dengan baik masalah ujaran kebencian untuk melindungi kebinekaan dalam bangsa Indonesia.
“Karena para Kasatwil (Kepala Satuan Wilayah) perlu penegasan dalam menangani perkara-perkara seperti itu. Agar kita (polisi) jangan dibilang ragu-ragu lagi,” ujar Badrodin.
Selain itu, Badrodin juga berharap SE itu mampu memberikan efek jera bagi kelompok-kelompok atau individu di masyarakat yang aktif melontarkan pernyataan-pernyataan yang mengandung kebencian dan berpotensi konflik horizontal.
“Kami harap tidak ada lagi provokator dan penebar kebencian lagi di masyarakat. Aturannya sudah jelas dan tegas,” ujar Badrodin. (Web Warouw)