Archive for the ‘Uncategorized’ Category

SKANDAL FREEPORT: SIAPA YANG BERKHIANAT?

bergelora.com
SKANDAL FREEPORT: SIAPA YANG BERKHIANAT?

Bergerlora.Com, Kamis, 19 November 2015

 

Salah satu aksi rakyat menolak kehadiran Freeport di Papua (Ist)

Salah satu aksi rakyat menolak kehadiran Freeport di Papua (Ist)

 

Oleh : Salamuddin Daeng

Perjalanan satu tahun pemerintahan Joko Widodo yang kita saksikan adalah serangkaian pengkhianatan terhadap negara, bangsa, rakyat dan konstitusi. Ada tiga kata kunci dalam pemerintahan ini yaitu (1) melestarikan dominasi asing dalam penguasaan tanah dan sumber daya alam. (2) melanjutkan ekploitasi bahan mentah untuk kepentingan ekspor dan industrialisasi di negara negara industri. (3) mengandalkan keuangan dari utang luar negeri dan penjualan aset negara kepada asing. Ketiga hal tersebut mencirikan pemerintahan ini sebagai agen imperialis dalam melanjutkan ekonomi yang berwatak kolonial.
Pengkhianatan paling telanja‎ng adalah dalam kasus Freeport. Perlakuan Pemerintahan Jokowi terhadap Freeport selaras dengan kepentingan asing untuk melanjutkan investasi model kolonial di Indonesia.
‎Melalui Kementerian ESDM pemerintah terus memberikan perlakuan istimewa kepada Freeport. Menteri Sudirman Said melakukan berbagai manuver untuk menjadi antek Freeport. Sedikitnya 3 pengkhianatan yang dilakukan Sudirman Said yakni (1) berusaha melakukan perpanjangan kontrak Freeport untuk menguasai tanah dalam jumlah yang sangat luas di Papua. (2) melakukan berbagai macam cara agar Freeport tetap dapat melakukan eksport bahan mentah dan tidak membuat pemurnian atau pengolahan di dalam negeri. (3) melakukan berbagai upaya agar Freeport tidak perlu menjalankan kewajiban divestasi saham kepada Pemerintah Indonesia. Ketiga hal tersebut mencirikan bahwa Menteri ESDM sebagai agen kolonial sejati.
Langkah Kementerian ESDM tersebut bahkan secara vulgar melawan konstitusi, undang-undang dan bahkan kontrak karya itu sendiri yang mewajibkan 3 hal yaitu (1)‎ Freeport harus melakukan pengolahan di dalam negeri dan tidak lagi mengeksport bahan mentah. (2) Freeport harus melakukan divestasi saham kepada Pemerintah (bukan pribadi seperti Luhur Panjaitan, Jusuf Kalla, atau kepada Setya Novanto), yakni pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN dan BUMD. Divestasi harus dilakukan secara langsung bukan melalui IPO. (3) Kontrak Freeport harus di renegosiasi mengingat sudah berakhir.
Namun yang dilakukan pemerintahan justru berlawanan dengan amanat Konstitusi, Undang-undang tentang Mineral dan Batubara, serta pasal-pasal tentang divestasi yang termuat dalam Kontrak Karya. Semua dilakukan agar Freeport nyaman, lenggeng, dan bisa dengan sesuka hati mengeruk kekayaan alam, melanjutkan eksport bahan mentah, dan mengambil seluruh keuntungan pertambangan tanpa menyisakan secuilpun untuk bangsa ini.
Hanya satu yang akan disisakan oleh pemerintah dan Freeport, yakni kerusakan lingkungan, hancurnya wilayah penghidupan masyarakat Papua, kemiskinan rakyat Indonesia, beban keuangan di masa depan untuk memperbaiki lingkungan yang telah mengalami kerusakan yang mengerikan. Hasil akhir dari pemerintahan ini adalah sebuah pengkhianatan yang tidak terampuni.
*Penulis adalah peneliti Asosiasi Ekonomi Politik (AEPI) Jakarta

HANACARAKA

HANACARAKA

Oleh: Sarlito Wirawan Sarwono

 

Kata syahibul hikayat, pada zaman dahulu kala ada sebuah kerajaan di Pulau Jawa, yang bernama Medang Kamulan. Kerajaan ini diperintah oleh seorang raksasa jahat bernama Dewata Cengkar, yang hobinya memangsa manusia rakyatnya sendiri yang dijadikannya sate, dan jeroannya dijadikan soto babat. Pada suatu hari datanglah seorang pemuda bernama Aji Saka yang hendak membunuh raja zalim dan thogut itu. Aji Saka berasal dari Bumi Majeti yang dipercaya berlokasi di India.

 

Entah bagaimana caranya (waktu itu belum ada Boeing 747), Aji Saka berhasil mendarat di tanah Jawa dan langsung merapat ke Medang Kamulan. Aji Saka ini punya dua pengawal setia (karena itulah sampai hari ini setiap presiden Indonesia dalam upacara-upacara resmi selalu dijaga dua ajudan yang siap berdiri tegak di belakangnya) yang bernama Dora dan Sembodo.

 

Ketika hendak berangkat ke tanah Jawa, Aji Saka memerintahkan Dora (tidak ada hubungannya dengan Doraemon, si kucing Jepang) untuk tetap berjaga di Bumi Majeti untuk menunggui pusakanya yang sakti. Ia berpesan wanti-wanti kepada Dora bahwa tidak ada satu orang pun boleh mengambil pusaka itu, kecuali dirinya sendiri. Maka berangkatlah Aji Saka dengan dikawal oleh Sembodo.

 

Tercerita, terjadilah perkelahian seru antara Aji Saka dan raja kanibal Dewata Cengkar. Walaupun berdarah-darah, Aji Saka berhasil mendorong Dewata Cengkar ke laut dan naik takhta menjadi Raja Medang Kamulan dengan gelar Prabu Aji Saka. Sayangnya Dewata Cengkar tidak tewas walaupun tercebur ke laut, tetapi berubah menjadi buaya putih, yang tak kalah ganasnya dan meneruskan hobinya memangsa manusia penduduk Medang Kamulan.

 

Beruntung Prabu Aji Saka dibantu oleh seekor ular raksasa yang berhasil membunuh buaya putih. Setelah negara aman dan terkendali, Aji Saka teringat kepada pusakanya yang ditinggalkan di Bumi Majeti. Maka dia pun segera mengutus Sembodo untuk mengambil pusakanya di Bumi Majeti. Sesampai di Bumi Majeti, Dora tidak mau menyerahkan pusaka itu kepada Sembodo, karena ia berpegang kepada perintah bos bahwa tidak ada satu orang pun boleh mengambil pusaka itu, kecuali Aji Saka sendiri.

 

Di lain pihak, Sembodo juga ngotot , karena perintah bos adalah untuk mengambil pusaka itu. Maka berkelahilah kedua pengawal setia itu. Suatu perkelahian yang lama dan sangat seru, karena keduanya sama saktinya, tetapi akhirnya keduanya tewas karena sama-sama membela tuannya yang satu. Prabu Aji Saka, setelah menunggu sekian lama, merasa curiga mengapa Sembodo tidak datang-datang membawa pusaka yang ia pesankan.

 

Maka ia pun menyusul ke Bumi Majeti dan terkejut sekali ketika mengetahui bahwa keduanya sudah tewas demi membela dirinya. Untuk mengabadikan kesetiaan kedua pengawalnya, maka Prabu Aji Saka pun menciptakan sebuah puisi, yang kelak menjadi cikal-bakal huruf Jawa, yang berbunyi sebagai berikut, ”Hana Caraka, DataSawala, Padha Jayanya, Maga Batanga”, yang terjemahan bebasnya kira-kira seperti ini, ”Dua Utusan, Saling Berselisih, Sama Saktinya, Inilah Mayatnya”.

 

Moral dari legenda di atas adalah bahwa Prabu Aji Saka boleh sakti mandraguna, dan bisa mengalahkan raja Dewata Cengkar yang jahat, namun dia teledor dengan perintah-perintahnya sendiri. Akibatnya dua ajudannya tewas, karena sama-sama mempertahankan perintah atasan.

 

Mungkin kalau di zamannya Aji Saka sudah ada HP, tidak perlu Dora dan Sembodo tewas bersama. Sebelum Sembodo berangkat Dora bisa di-SMS dulu tentang perubahan instruksi itu, sehingga Dora siap melaksanakan perintah baru yang dititipkan pada Sembodo. Sayang pada waktu itu teknologi belum secanggih itu, walaupun saya juga masih bingung bagaimana caranya Aji Saka dan Sembodo, mondar-mandir Bumi Majeti (di India)-Medang Kamulan (di Jawa) PP, seperti orang mondar-mandir dari Blok M-Harmoni naik Bus Transjakarta saja.

 

Meskipun demikian, tidak berarti bahwa di era teknologi informasi sekarang ini keteledoran (yang sengaja maupun tidak sengaja) tidak terjadi lagi. Inkonsistensi di kalangan para pemimpin justru lebih banyak terjadi di masa sekarang ini. Bukan lantaran tidak adanya teknologi informasi, melainkan justru karena terlalu banyaknya informasi yang masuk ke pada diri seorang pemimpin dan para anak buah, sehingga sangat mungkin terjadi distorsi informasi.

 

Hasil-hasil berbagai survei menunjukkan bahwa kepercayaan kepada Presiden Jokowi naik-turun, namun lebih banyak turunnya daripada naiknya, yang bukan semata-mata karena kinerja atau integritas presiden yang buruk, tetapi karena memang tidak mudah membereskan negara yang sudah diwarisi karut-marut ini dari rezim-rezim pendahulunya dalam waktu sebentar.

 

Mereka yang tidak sabar mulai kurang percaya, dan mulai berbagi ke teman-temannya di media sosial. Media massa pun menumpang popularitas dengan menggelar aneka talk show yang lebih banyak merupakan curahan isi hati dan dengki ketimbang solusi. Belum lagi hoax yang bisa dibuat oleh orang iseng di mana saja, yang kemudian diunggah ke media sosial, dan langsung di-forward ke semua netizen sehingga cepat beredar secara viral ke seluruh nusantara.

 

Tetapi juga tidak berarti pemimpin jaman sekarang tidak teledor, bahkan banyak yang berpura-pura teledor, membuat kesalahan yang seakan-akan tidak sengaja, padahal maksudnya memang mau mengadu domba antar para pengikutnya. Maksudnya sudah jelas demi kepentingan pribadi. Siapakah pemimpin-pemimpin yang dimaksud? Silakan temukan sendiri. Saya yakin di sekitar anda banyak contohnya. []

 

KORAN SINDO, 15 November 2015

Sarlito Wirawan Sarwono ;  Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Indonesia

BUYA SYAFII: KETERLIBATAN LUHUT HARUS DIBONGKAR TUNTAS

<i>Komisi III Tidak Punya Ruang untuk Menolak Capim KPK</i>

BUYA SYAFII: KETERLIBATAN LUHUT HARUS DIBONGKAR TUNTAS
24 November 2015 21:04

Primetime News – Video Metronews.com/…/94/primetime-news

Tokoh masyarakat Buya Syafii Maarif mengatakan, keterlibatan Luhut Panjaitan dan nama-nama lain yang disebut dalam rekaman laporan Sudirman Said harus dibongkar tuntas. Kecuali menurutnya jika kita ingin merusak bangsa ini, Selasa (24/11/2015).
Editor: NZR

ULAMA DARI 34 NEGARA BERKUMPUL DI MALANG BAHAS TERORISME

ULAMA DARI 34 NEGARA BERKUMPUL DI MALANG BAHAS TERORISME
 
Aditya Mahatva Yodha – 23 November 2015 21:45 WIB
https://i2.wp.com/va.metrotvnews.com/local/jatim/2015/default/image/logo-jatim.png
K.H Hasyim Muzadi dalam konferensi pers ICIS (Foto: Nabila Gita/MTVN)
Sekjen ICIS, K.H. Hasyim Muzadi berpidato di sela pembukaan Konferensi Cendekiawan Muslim Internasional (ICIS) ke-4 di Aula Rektorat, Universitas Islam Maulana Maliki Ibrahim, Malang, Jawa Timur, Senin (23/11). Foto: Antara/Ari Bowo Sucipto
BERITA TERKAIT KONFERENSI ICIS
Metrotvnews.com, Malang: Ratusan cendekiawan dan ulama sufi dari 34 negara menghadiri Konferensi Cendekiawan Muslim Internasional (International Conference of Islamic Scholars/ICIS) keempat di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN Maliki) Malang, Jawa Timur. Acara ini dimulai pada Senin, 23 November hingga Rabu, 25 Nopember.

Rektor UIN Maliki, Prof. Mudjia Rahardjo, mengatakan penyelenggaraan keempat ICIS ini akan memfokuskan pada pembahasan aksi radikalisme, terorisme, dan berbagai konflik yang mengatasnamakan Islam. Ratusan cendekiawan dan ulama yang diundang diharapkan mampu menciptakan kondisi Islam yang moderat dan membangun perdamaian di dunia Internasional.

“Rekomendasi dari diskusi ini akan disebarluaskan ke seluruh pemangku kepentingan dunia,” kata Mudjia, di sela-sela acara ICIS.

Mudjia menambahkan ICIS kali ini diharapakan dapat memperkuat peran Indonesia di dunia Islam sebagai jembatan dunia Islam dan Barat.
Indonesia diharapkan bisa menemukan solusi atas berbagai persoalan serta konflik di dunia Islam.

Hal senada dikatakan Sekretaris Jenderal ICIS, K.H. A. Hasyim Muzadi. Menurutnya, ICIS harus bisa memperkuat pandangan Barat kalau Islam itu moderat. Terbukti Islam yang berkembang di Indonesia bisa berdampingan dengan agama-agama lain. “Indonesia mampu menjadi pemersatu dunia karena Islam di Indonesia sebagai contoh Islam yang rahmatan lil alamin,” kata Hasyim.

Agenda keempat ICIS mengundang 65 tokoh agama dan ulama berpengaruh dari 34 negara, serta 500 ulama seluruh Indonesia, akademisi, dan duta besar negara sahabat. Sejumlah tokoh yang hadir antara lain Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla; Ketua Jamaah Thoriqoh Al Muktabaroh An Nahdliyah, Habib Luthfi Bin Yahya; mantan Perdana Menteri Malaysia, Tun Datuk Sri Haji Abdullah bin Haji Ahmad Badawi; Menteri Agama Brunei Darussalam, Dato Ustaz Haji Badarudin bin Dato Haji Othman; dan Mufti Syiriah, Taufik Romadhon Al Bouthi.
UWA

Metrotvnews.com, Jakarta: Sebagai respons atas kondisi dunia Islam yang masih dibayang-bayangi radikalisme, terorisme, konflik internal dan krisis multidimensional, Indonesia menggelar Konferensi Ulama Islam Internasional atau International Conference of Islamic Scholar (ICIS).

Bekerja sama dengan Nahdlatul Ulama (NU) dan Kementerian Luar Negeri, konferensi internasional ke-4 ini akan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang.

Acara yang berlangsung pada 23 hingga 25 November 2015 mendatang akan dihadiri oleh 65 negara. Pesertanya bukan hanya negara Islam, tetapi juga negara non-Muslim seperti Spanyol, Belgia dan Nigeria.

“Tak hanya tokoh dari negara Islam yang akan hadir, tapi negara seperti Spanyol, Belgia, Nigeria dan Amerika juga akan menghadiri konferensi ini,” ujar Sekjen ICIS, K.H Hasyim Muzadi di kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta (18/11/2015).

Dalam acara ini ICIS membawa dua misi yaitu menyampaikan pemikiran moderasi ke seluruh Indonesia bahkan dunia. Kemudian, ICIS menyampaikan Pancasila sebagai alternatif untuk negara yang plural, tidak sekuler tetapi juga tidak negara agama karena harus bisa mengayomi kepentingan seluruh elemen bangsa.

UIN Maulana Malik Ibrahim sendiri dipilih karena universitas ini memiliki mahasiswa dari 32 negara yang belajar di tempatnya. Kampus itu juga ingin menjadikannya sebagai universitas islam yang dapat dituju masyarakat dunia jika ingin belajar mengenai Islam.

“Pelajaran yang diajarkan di UIN Malang sama seperti visi ICIS yaitu visi keislaman yang damai tanpa senjata,” tutur Hasyim Muzadi.

Keprihatinan atas tragedi yang terjadi di Paris juga akan dibahas dalam konferensi ini, acara ini akan mengurai permasalahan terorisme secara terstruktur.

“Konferensi ini adalah konferensi yang empiris dan memberi solusi, bukan hanya sloganis,” ungkap Hasyim Muzadi. (Nabila Gita)

FJR

CAPTAIN JACK SPARROW

BILA JADI TERSANGKA KASUS SUMBERWARAS AHOK AKAN LAWAN KPK DAN REPUBLIK INI

Rabu, 25/11/2015 23:02:09 |

Ilustrasi : RS Sumberwaras, Jakarta Barat.

 

Jakarta (SI Online) – Gubernur DKI Jakarta Ahok mengaku akan melakukan perlawanan jika dirinya ditetapkan sebagai tersangka pada kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Bukan hanya mengaku berani melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tapi Ahok mengaku akan melawan Republik ini bila dirinya ditetapkan sebagai tersangka.
“Saya sangat senang, rekor saya sudah nambah lawan BPK. Berarti takdir saya juga lawan oknum KPK. Wah, lengkaplah, top banget Tepublik ini saya lawan semua,” kata pria yang akrab disapa Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (24/11/2015).
Kalau pun nantinya ia tersandung sebagai tersangka, Ahok menilai, kondisi itu adalah sebuah takdir. “Mungkin memang sudah takdir saya. Saya bilang untuk melawan institusi-institusi di Republik ini yang diisi oknum-oknum yang tidak betul,” katanya.
Dia malah menuding BPK tendensius dalam persoalan pembelian lahan Sumber Waras yang diduga merugikan negara senilai Rp191 miliar. “Saya telah mengatakan bahwa BPK ini oknumnya tendesius menuduh saya yang tidak masuk akal,” tudingnya.
Mengenai kemungkinan Ahok menjadi tersangka kasus Sumberwaras, Wakil Ketua DPRD DKI Muhammad Taufik mengatakan, hasil investigasi yang dilakukan BPK dan dilimpahkan ke KPK biasanya berakhir di pengadilan.
“Soal itu (penetapan tersangka wewenang) KPK, ketika diinvestigasi biasanya 90 persen masuk pengadilan karena investigasi itu tercantum nama yang bertanggung jawab,” kata Taufik di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (24/11/2015).
Taufik mengatakan, dirinya masih menunggu hasil keputusan KPK. Hasil audit investigasi BPK diperkirakan diserahkan Kamis 26 November. “Jadi nanti kita tunggu KPK, Kamis nanti katanya diserahkan,” katanya.
Taufik menyarankan Ahok tidak melawan KPK. Ahok harus mengikuti prosedur yang dijalankan KPK. “Saran saya tidak usah nambah musuh lah, tunggu saja kapan KPK manggil, datangi. Kan kalau nantang juga tidak jadi pahlawan di masyarakat,” ujar Taufik.
red: abu faza/dbs

MEDIA HARUS NETRAL DAN BERITAKAN KEBENARAN

epaper MI 26 Nov 2015

MEDIA HARUS NETRAL DAN BERITAKAN KEBENARAN
Kamis, 26 November 2015 Penulis: Ric/Mus/X-8

SEBUAH media harus memiliki independensi walaupun pemiliknya dekat dengan para pemangku kebijakan. Media harus mampu berkata jujur demi memberitakan kebenaran kepada masyarakat, tidak peduli siapa pun pemiliknya.

“Media harus dapat berkata benar atau salah kepada pemerintah,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi, saat ditemui pada perayaan ulang tahun ke-15 Metro TV di Jakarta, semalam.

Yuddi berharap Metro TV tetap mempertahankan independensi yang selama ini dikenal di masyarakat.

Bagi Yuddy, dengan tetap berada di tengah antara masyarakat dan pemerintah, media dapat melibatkan kedua elemen itu untuk membangun bangsa.

Ucapan senada dilontarkan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil saat ditemui pada acara yang sama. Menurut orang nomor satu di Bandung itu, media saat ini menjadi kontrol pemerintah.

“Sebab itu, jangan ada keberpihakan. Ini berlaku pada media mana pun,” ucap Kang Emil.

Saat ini, lanjutnya, media merupakan sarana nomor satu yang dipakai masyarakat dalam menggali informasi. Karena itu, objektivitas harus selalu ditonjolkan agar masyarakat tetap mendapat informasi yang baik.

Pentingnya netralitas pada media juga disuarakan Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli. Rizal berpesan agar keberpihakan jangan terjadi pada Metro TV.

Di sisi lain, Pemimpin Redaksi Metro TV Putra Nababan menyatakan sisi kreatif harus dimiliki media agar dapat menyajikan berita yang tidak monoton.

Bagi Putra, dunia jurnalistik harus mampu menyajikan berita sesuai dengan perkembangan zaman.

Menurutnya, televisi berita pertama di Indonesia itu mulai dapat dinikmati kalangan muda dengan pendidikan menengah. Generasi muda, lanjut Putra, merupakan kelompok terbesar yang mengakses informasi di era digital.

Sesuai dengan tema ulang tahun Membangun bangsa berdaya, Putra ingin agar keterlibatan generasi muda dikedepankan.

“Untuk mencapai bangsa yang berdaya, anak muda harus berperan.”

Pada pagi harinya di kantor Metro TV, Deputi Chairman Media Group Reri L Moerdijat mengatakan, di awal berdirinya Metro TV, banyak orang meragukan dan mengatakan Surya Paloh gila karena berani membuat televisi berita.

ALIANSI SUNDA RESMI POLISIKAN HABIB RIZIEQ

ALIANSI SUNDA RESMI POLISIKAN HABIB RIZIEQ

Kamis, 26 November 2015, 03:21 WIB

Red: Hazliansyah

Antara

Ketua FPI Habib Rizieq Shihab.

Ketua FPI Habib Rizieq Shihab.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Aliansi Masyarakat Sunda Menggugat yang diinisiasi oleh Angkatan Muda Siliwangi Jawa Barat melaporkan Habib Rizieq ke Polda Jawa Barat atas tuduhan penghinaan dan pelecehan terhadap budaya sunda karena telah memplesetkan salam sunda ‘”sampurasun” menjadi “campur racun”.

“Laporannya dilakukan kemarin. Dia memplesetkan ‘sampurasun’ menjadi ‘campur racun’ saat diundang ceramah oleh Bupati Purwakarta beberapa waktu lalu,” kata Ketua Umum Angkatan Muda Siliwangi (AMS) Pusat Noeriy Ispandji Firman di Bandung, Selasa.

Pihaknya memperlihatkan rekaman video berdurasi sekitar 40 detik yang menampilkan Habib Rizieq sedang berceramah lalu memplesetkan salam sunda “sampurasun” menjadi “campur racun” kepada wartawan.

Pihaknya menuntut agar Habib Rizieq meminta maaf kepada seluruh etnis Sunda karena telah memplesetkan salam “Sampurasun”.

“Kami Mengecam pimpinan Front Pembela Islam tersebut dengan melarang Habib Rizieq masuk ke Jawa Barat dan menuntut Habib Rizieq Shihab meminta maaf secara terbuka. Itu tuntutan kami,” kata dia.

Noeriy mengatakan etnis sunda memang tidak suka berselisih namun ketika diganggu dan diusik maka orang Sunda juga bisa melawan karena salam “Sampurasun” bagi masyarakat sunda memiliki arti hormat dan merupakan sebuah doa.

“Perlu saya tegaskan di sini ‘Sampurasan’ adalah salam hormat dan doa, sekarang diplesetkan oleh seorang tokoh, tidak pantas, apalagi itu disampaikan di tanah Sunda, di Purwakarta,” katanya.

Menurut dia, salam “Sampurasun” juga menjadi identitas bangsa diantara keragaman suku dan etnis yang ada di Indonesia sehingga jika diplesetkan maka secara tidak langsung kita melecehkan Bhineka Tunggal Ika.

Selain Habib Rizieq, pihaknya juga melaporkan Muhammad Syahid yang juga dianggap telah melecehkan dengan memplesetkan ‘sampurasun’ di media sosial Facebook.

“Orang sunda jangan diam dengan pelecehan budaya ini, kami akan koordinasi dengan semua saudara kita. Ini keterlaluan, kita seharusnya menghormati sesama budaya. Secara resmi kemarin sudah melapor ke Polda, tapi kalau Polda tidak mengusut tuntas hal ini kami dan teman-teman akan bergerak,” kata dia.

Sumber : Antara

IPT ’65 DINILAI MELANGGAR HAM TERHADAP UMAT ISLAM INDONESIA

IPT ’65 DINILAI MELANGGAR HAM TERHADAP UMAT ISLAM INDONESIA
Selasa, 10 November 2015 – 08:30 WIB
Jika hendak mengusut HAM, harusnya ditelisik berbagai pelanggaran HAM yang telah dilakukan oleh PKI sejak 1945
IPT ’65 Dinilai Melanggar HAM terhadap Umat Islam Indonesia

MUH. ABDUS SYAKUR/HIDAYATULLAH.COM
Diorama kekejaman PKI: Para pengunjung melihat suasana di Rumah Penyiksaan. [Foto: Syakur]

Hidayatullah.com–Aksi International People Tribunal (IPT) ’65 yang diselenggarakan di Denhaag Selasa, 10 November 2015, dinilai bentuk pelanggaran HAM terhadap umat Islam.
Sebab, IPT tidak melihat praktik-praktik kekejaman yang telah dilakukan PKI terhadap umat Islam yang sudah berlangsung lama, jauh sebum tahun 1965.
Untuk menjelaskan kekejaman Partai Komunis Indonesia (PKI), Lembaga Dakwah Mahasiswa Islam (LDMI) Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) akan menggelar diskusi bertajuk “Meneladani Kepahlawanan Para Aktivis Muslim, Para Santri, dan Para Kiai dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak tahun 1945.”
Acara diselenggarakan Selasa, 10 November 2015, pukul 14.00 hingga selesai di Hotel Sofyan Betawi Jalan Cut Mutia.
Dalam Diskusi ini, panita juga membedah buku “Ayat-Ayat yang Disembelih” karya Anab Afifi dan Thowaf Zuharon.
Buku ini memuat sejarah banjir darah para kyai, santri, dan penjaga NKRI oleh aksi-aksi PKI berdasarkan wawancara puluhan saksi dan korban kekejaman PKI pada 1948 – 1965.
“Kami mengangkat buku ini sebagai bahan diskusi, sekaligus sebagai bantahan balik atas aksi eks tahanan politik Partai Komunis Indonesia (PKI) di International People Tribunal ’65 yang diselenggarakan di Denhaag, Belanda, Negeri yang menjajah Indonesia dan melakukan pelanggaran HAM terhadap rakyat Indonesia hingga 350 tahun,” ujar Fatur’ sapaan akrab Fatkhurahman, salah seorang aktivis HMI dan juga kandidat Ketua Umum PB HMI yang siap berlaga pada Kongres HMI Ke 29 di Pekanbaru pada 22-27 November 2015.
Fathur menegaskan, pihaknya sebagai aktivis / anggota HMI adalah bagian dari organisasi yang pernah hampir dihancurkan oleh PKI dengan menghasut Presiden Soekarno agar membubarkan HMI.
Ia menganggap bahwa tuntutan pengadilan Hak Asasi Manusia dari eks Tapol PKI, adalah sebuah tindak diskriminasi kepada umat Islam, khususnya kepada kyai, santri, HMI, dan berbagai organisasi Islam lainnya.
”Jika pengadilan HAM Internasional tersebut hanya mengusut peristiwa setelah Oktober 1965, maka sebenarnya, mereka sedang tidak mengakui bahwa Negara Indonesia ini telah berdiri sejak 1945. Jika hendak mengusut HAM, harusnya ditelisik berbagai pelanggaran HAM yang telah dilakukan oleh PKI sejak 1945, “ ujarnya.
Buku ini hanya ingin bercerita kepada setiap mata dan telinga di mana pun mereka berada. Bahwa berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) kepada bangsa Indonesia oleh para pengkhianat, sudah terjadi sejak bulan-bulan awal Negara Indonesia ini berdiri pada 17 Agustus 1945. Seperti gerakan DI/TII yg dipimpin Karto Soewirjo, Kemudian PKI yg dipimpin Muso dan DN Aidit.
Para pengkhianat yang telah melakukan bertumpuk-tumpuk pelanggaran HAM kepada masyarakat Indonesia, ternyata didominasi oleh orang-orang yang tergabung dan terafiliasi dalam Partai Komunis Indonesia (PKI). Orang-orang dan partai berlambang palu arit ini, telah berulang kali mencoba melakukan kudeta berdarah sejak negara Indonesia berdiri.
Mereka terlalu nyata melakukan berbagai kekejian yang membuat darah manusia banjir di mana-mana, hingga membuat anyir 45 cerita di buku ini. Begitu banyak saksi hidup melihat dengan mata kepala sendiri berbagai kekejian PKI yang telah berlangsung sejak tahun 1945.
Para PKI itu selalu membantai dengan memakai pola pembuatan lubang, pola penyembelihan, pola perebutan paksa, dan juga pola pembuatan daftar target mati bagi semua penentang komunisme.
Buku ini telah mencoba merangkai kisah-kisah kekejaman PKI tersebut, berdasarkan fakta wawancara terhadap puluhan saksi dan korban.
“Kami berpendapat, buku ini dapat menjadi pelajaran bagi siapa pun yang ingin menegakkan Merah Putih dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”, ujar Fathur.*
Rep: Anton R
Editor: Cholis Akbar

INKONSISTENSI KETERANGAN SOEHARTO SEPUTAR G30S MENURUT PROF.Dr. W.F. WERTHEIM

INKONSISTENSI KETERANGAN SOEHARTO SEPUTAR G30S MENURUT PROF.Dr. W.F. WERTHEIM
Minggu, 15 November 2015 | 23:23 WIB
 Harto iki.jpg
Pengadilan Rakyat Internasional (Internasional People’s Tribunal) tentang kasus 1965 (IPT 1965) baru selesai digelar di Den Haag, Belanda. Meski oleh sebagian kalangan dipandang sebagai kontroversi, pengadilan yang digawangi hakim-hakim ternama di dunia ini tetap mengambil sejumlah keputusan.
Pada intinya pengadilan menyatakan pemerintah Indonesia bertanggungjawab atas adanya pelanggaran HAM berat berupa pembantaian massal, pemenjaraan orang tanpa pengadilan, perlakuan tidak manusiawi terhadap para tahanan, penyiksaan dan kerja paksa yang mirip perbudakan, serta kekerasan seksual terhadap perempuan. Pengadilan ini juga menyebut adanya dukungan dari beberapa pemeritahan asing yakni Amerika Serikat, Inggris, dan Australia atas kejahatan HAM yang terjadi.
Peristiwa pembunuhan massal ini sendiri dipicu oleh kejadian misterius di tanggal 1 Oktober dini hari yang dikenal dengan Gerakan 30 September (G30S). Saat itu enam orang perwira tinggi Angkatan Darat diculik dan dibunuh oleh serombongan pasukan yang menamakan dirinya Gerakan 30 September. Partai Komunis Indonesia (PKI) dituduh sebagai dalang, sehingga pembantaian massal terhadap anggota dan simpatisannya terjadi masif.
Peristiwa ini masih disebut misterius karena belum terungkap siapa dalang sesungguhnya dengan mengajukan bukti-bukti otentik yang dapat dipertanggungjawabkan. Sayangnya (atau anehnya), sejumlah orang yang dapat menjelaskan keterlibatan PKI, seperti D.N. Aidit dan Nyoto, malah langsung dibunuh setelah ditangkap tanpa dibawa ke pengadilan. Pengadilan militer yang sempat dijalankan pun penuh dengan rekayasa dan menutup-nutupi atau mengabaikan banyak fakta.
Sejumlah peneliti telah mengajukan pendapatnya, dan salah satu yang paling awal dan dikenal adalah versi Prof. Dr. W. F. Wertheim, seorang pakar sosiologi asal Belanda kelahiran 1907 yang pernah mengajar di Indonesia. Wertheim, yang telah lama memiliki perhatian terhadap politik Indonesia ini, menyebut Soeharto lah yang paling diuntungkan oleh peristiwa G30S . Ia banyak mengajukan kejanggalan terkait peristiwa tersebut.
Dalam sebuah makalah  yang diterbitkan sebagai suplemen majalah Arah tahun 1990 berjudul “Sejarah Tahun 1965 Yang Tersembunyi” Wertheim menggambarkan salah satu kejanggalan yang menarik sehubungan dengan pertemuan antara Soeharto dengan Kolonel Latief, orang ketiga dalam pucuk pimpinan G30S, di malam tanggal 30 September 1965 atau beberapa jam sebelum penculikan para jenderal terjadi.
Lewat penjelajahannya, Wertheim menemukan inkonsistensi (kebohongan) pengakuan Soeharto setidaknya sebanyak tiga kali di waktu dan tempat yang berbeda.
Pertama, pengakuan Soeharto kepada seorang jurnalis Amerika Serikat, Arnold Brackman, yang diterbtikan dalam buku The Communist Colapse in Indonesia (1970). Di halaman 100 buku itu terdapat wawancara Soeharto yang menceritakan pertemuannya dengan Kolonel Latief.
Kutipannya sebagai berikut:
“Dua hari sebelum 30 September anak lelaki kami, yang umurnya 3 tahun, dapat celaka di rumah. Ia ketumpahan sup panas, dan kami dengan buru-buru perlu mengantarkannya ke rumah sakit. Banyak teman menjenguk anak saya di sana pada malam 30 September, dan saya juga berada di rumah sakit. Lucu juga kalau diingat kembali. Saya ingat Kolonel Latief datang ke rumah sakit malam itu untuk menanyakan kesehatan anak saya. Saya terharu atas keprihatinannya. Ternyata kemudian Latief adalah orang terkemuka dalam kejadian yang sesudahnya. Kini menjadi jelas bagi saya malam itu Latief ke rumah sakit bukan untuk menjenguk anak saya, melainkan sebenarnya UNTUK MENCEK SAYA. Ia hendak tahu betapa genting celaka anak saya dan ia dapat memastikan bahwa saya akan terlampau prihatin dengan keadaan anak saya. Saya tetap di rumah sakit sampai menjelang tengah malam dan kemudian pulang ke rumah”.
Menurut perkiraan Wertheim, wawancara itu dilakukan antara tahun 1967-1968.
Kedua, wawancara Soeharto dengan salah satu majalah mingguan ternama Jerman (Barat), Der Spiegel, yang terbit tanggal 20 Juni 1970. Kali ini Suharto memberikan jawaban yang sama sekali berlainan, ketika ditanya oleh wartawan: Mengapa tuan Suharto tidak termasuk daftar jenderal-jenderal yang harus dibunuh?
Soeharto menjawab: “Pada jam 11 malam Kolonel Latief, seorang dari komplotan kup itu, datang ke rumah sakit untuk membunuh saya, tetapi nampak akhirnya ia tidak melaksanakan rencananya karena tidak berani melakukannya di tempat umum.”
Wertheim mempertanyakan, bagaimana mungkin Latief berada di sana untuk membunuh Soeharto empat jam sebelum aksi mereka yang beresiko terbongkar dan gagalnya seluruh rencana subuh itu.
Ketiga, Wertheim mengambil pengakuan Soeharto dari buku otobiografinya, Soeharto: Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya. Di buku yang terbit di tahun 1989 (atau sembilan belas tahun setelah wawancara Der Spiegel) ini Soeharto berdalih bahwa ia tidak bertemu Kolonel Latief, dan bahwa pada malam itu ia hanya melihat dari ruangan tempat anaknya dirawat tempat ia berjaga bersama Ibu Tien. Ia melihat Kolonel Latief berjalan di koridor melewati ruangan perawatan tersebut.
Menurut Wertheim, juga sangat aneh bahwa ketika jam 12 malam keluar dari Rumah Sakit, Soeharto tidak berupaya memberi tanda waspada kepada para jenderal sesama rekannya, tapi malah pulang ke rumah untuk tidur.
Sementara dalam pembelaannya di pengadilan pada tahun 1978, Kolonel Latief menyebutkan bahwa tanggal 30 September malam ia diutus oleh Letkol Untung dan Brigjen Suparjo menemui Soeharto untuk memperoleh dukungan atas G30S.
“Setelah saya lapor kepada Jenderal Soeharto mengenai Dewan Jenderal dan lapor pula mengenai Gerakan, Jenderal Soeharto menyetujuinya dan tidak pernah mengeluarkan perintah melarang”. Demikian paparan Latief dalam pembelaannya. Kolonel Latief meminta pengadilan untuk memanggil Soeharto dan Ibu Tien sebagai saksi, tapi pengadilan menolaknya.
Mardika Putera


Sumber Artikel: http://www.berdikarionline.com/inkonsistensi-keterangan-soeharto-seputar-g30s-menurut-prof-dr-w-f-wertheim/#ixzz3sXvAgWQ3 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 72 other followers