Archive for the ‘Uncategorized’ Category

SANG PENGAWAL MENEPIS TUDINGAN MIRING PADA SOEKARNO TERKAIT G3O/S

Sang Pengawal Menepis Tudingan Miring pada Soekarno Terkait G 30/S
Mulya Nurbilkis – detikNews

http://news.detik.com/read/2014/10/02/192804/2708279/10/sang-pengawal-menepis-tudingan-miring-pada-soekarno-terkait-g-30-s?991104topnews
Kamis, 02/10/2014 19:28 WIB
Jakarta – Resimen Tjakrabirawa sengaja dibentuk untuk menjadi pasukan pengaman presiden Soekarno pasca kemerdekaan. Namun, adanya sejarah G 30/S membuat satuan ini dinilai ikut terlibat dalam gerakan tersebut.

Dalam buku ‘Maulwi Saelan Penjaga terakhir Soekarno’, Maulwi yang kala itu menjabat sebagai Wakil Komandan Tjakrabirawa mengkonfirmasi cerita Soekarno dan Tjakrabirawa‎ yang dikatakan terlibat.

Seperti yang dikutip detikcom, Kamis (2/10/2014) dalam buku tersebut dibuat‎ 1 sub judul ‘Bambang Widjanarko Menuduh Soekarno’. Bab ni membahas tuduhan yang dilayangkan Bambang tentang keterlibatan Soekarno pada G 30 S.

“Tidak benar sama sekali berita yang mengatakan Presiden Soekarno mengetahui peristiwa penculikan G 30 S. Dan tidak pernah ada perintah presiden kepada kami (Tjakrabirawa) untuk menghilangkan jejak para jenderal yang diculik,” kata mantan Wakil Komandan Tjakrabirawa Maulwi Saelan.

Dalam sub judul ‘Bambang Widjanarko Menuduh Soekarno’, Maulwi menjabarkan penjelasan Bambang saat diminta ketenangannya oleh Letnan (CPM) Soegiarjo dan Ajun Komisaris Besar Polisi Azwir Nawie dari Team Pemeriksa Pusat (Teperpu) pada 3 Oktober 1970.

Diceritakan Maulwi bahwa Bambang mengatakan pada 30 September 1965 pukul 22.00 WIB, saat Presiden Soekarno menghadiri Munastek I di Istora Senayan, Bung Karno menerima sepucuk surat dari Letnan Kolonel Untung (salah satu tokoh G 30 S) yang dititipkan pada DKP Tjakrabirawa bagian hygiene yang melayani makan dan minum presiden, Sogol dan Nitri. Oleh Sogol, surat itu diberikan ke Bambang untuk disampaikan pada Bung Karno. Menurut Bambang, saat itu usai menerima surat, Bung Karno pergi ke toilet dengan dikawal Maulwi, Bambang dan Komandan DKP AKBP Mangil Martowidjojo

Menurut Bambang, di teras Istora yang lampunya terang, Presiden berhenti sebentar membaca surat dan memasukkan ke dalam saku bajunya. Isi suratnya berisi pemberitahuan dari Untung kepada Presiden tentang akan dimulainya penindakan terhadap sejumlah perwira tinggi AD yang tidak disenangi Soekarno. Penjemputan paksa itu direncanakan akan dilakukan pada 1 Oktober 1965 dini hari.Next

“Tidak logisnya cerita itu karena mana mungkin Untung begitu bodoh menitipkan surat mengenai gerakan militer yang nilai kerahasiannya sangat tinggi pada seorang pelayan hygiene istana. Seluruhnya bukan fakta tapi karangan untuk mencari-cari kesalahan Soekarno,” kata Maulwi.

“Saya yang terus mendampingi Bung Karno dan tidak pernah meninggalkannya walau sebentar. Saya tidak pernah melihat kedatangan pelayan Sogol yang menitipkan sepucuk surat yang katanya dari Untung untuk diserahkan pada Bung Karno. Beliau juga tak pernah meninggalkan tempat duduknya untuk ke toilet atau berhenti di taman membaca surat,” sambungnya.

Cerita lain yang dibantah Maulwi yakni saat Bung Karno dikisahkan naik berpidato dan mengutip cerita pewaya‎yangan yang jarang beliau lakukan. Yang diceritakan yakni percakapan antara Kresna dan Arjuna menjelang perang Bharata Yudha. Cuplikan itu dinilai sebagai sinyal kepada Untung dan kelompoknya untuk bergerak. Padahal, Soekarno hanya membenarkan redaksi spanduk yang salah dan menjelaskan makna sebenarnya.

Kembali menurut Bambang, pada 1 Oktober sore, Soekarno memerintahkan sopir pribadinya, Soeparto ‎segera ke kediaman ‎Ratna Sari Dewi (Naoko Nemoto‎) di Wisma Yaso untuk mengambil surat dari Untung perihal penjemputan paksa di saku baju Soekarno yang tertinggal. Setelah menemukan surat itu, Soeparto bergegas kembali menuju rumah Komodor Udara Susanto, tempat Soekarno.

Menurut Bambang, ia diperintahkan Soeharto untuk merobek-robek surat tersebut. Namun, Mualwi menyatakan tak pernah ada perintah Soekarno yang meminta sopir pribadinya ke kediaman Dewi untuk mengambil seragam.

“Soeparto tidak pernah diminta pergi mengambil minuman dan seragam,” ucap Mualwi []

DEFINISI MASYARAKAT ADAT PEMICU PERSOALAN?

Definisi masyarakat adat pemicu persoalan?
Oleh PW Aman Sumsel pwaman.sumsel@aman.or.id

Tumpulnya keputusan MK No 35 yang menetapkan hutan adat bukan hutan negara, atau terkesan tidak mampu menyelamatkan keberadaan masyarakat adat, karena perbedaan pemahaman atau definisi masyarakat adat.
Erwan Suryanegara, budayawan Palembang, menilai jika masyarakat adat dipahami sebagai sebuah komunitas yang masih “murni”, seperti hidup berdasarkan asal usul leluhur secara turun-temurun di atas satu wilayah adat, memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, serta adanya hukum adat dan lembaga adat yang mengatur kehidupan mereka, “Maka sulitlah kita akan menetapkan masyarakat adat sebagai masyarakat adat,” katanya.
Sebab akibat politik rezim Orde Baru yang mengubah pemerintahan adat dengan pemerintahan desa, melalui UU No.5 Tahun 1974, hampir tidak ada lagi masyarakat adat yang “murni”, terutama terkait pemerintahannya. “Yang murni mungkin selama rezim Orde Baru menjadi wilayah terasing atau sulit dijangkau,” katanya.
“Tidak heran lembaga semacam HuMA hanya mampu menetapkan 13 wilayah adat dari puluhan ribu masyarakat adat di Nusantara (Indonesia) sebagai model proses penetapan wilayah adat. Sebab kriteria yang digunakan terlalu ideal dan juga memiliki dukungan dari pemerintah daerah,” katanya.

Sumber:http://www.mongabay.co.id/2014/10/01/indonesia-darurat-masyarakat-adat-kenapa
dan In:[adatlist]” adatlist@yahoogroups.com, Friday, 3 October 2014, 23:14

PUMPUNG HAI DAN NAPAK TILAS RAPAT DAMAI TUMBANG ANOI 1894

Halaman MASYARAKAT ADAT HARIAN RADAR SAMPIT
Memperkuat Masyarakat Adat Dayak, Dasar Kalteng Bahadat
Alamat: Radar Sampit atau meldiwa@yahoo.com.sg

Pumpung Haï, Bukan Omong Haï
Oleh Kusni Sulang

DR (HC) A. Teras Narang, SH, sebagai Presiden Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) tanggal 2 Oktober 2014 di Bétang MADN, Hapakat, yang terletak di Jalan RTA Milono, telah membuka Pumpung Haï (Rapat Besar) yang dilanjutkan dengan Napak Tilas dari 3 sd 4 Oktober 2014 di desa Tumbang Anoi, Kabupaten Gunung Mas, tempat pertemuan besar Dayak se Pulau Borneo tahun 1894 berlangsung. Pelaksanaan kegiatan ini tertunda oleh ditangkapnya Bupati Hambit Bintih dalam kasus korupsi oleh KPK. Karena pembiayaan kegiatan besar yang dihadiri oleh para damang dan Dewan Adat se Kalimantan, termasuk yang berada di pulau-pulau lain di luar Kalimantan, pemuka-pemuka, organik sasi-organisasi Dayak, tokoh politik dan pemangku kepentingan lainnya, antara lain menggunakan dana dari APBD Kabupaten Gunung Mas, selain APBD Provinsi Kalimantan Tengah dan APBD Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah serta bantuan pihak ketika yan tidak mengikat.
Pumpung Haï dan Napak Tilas Rapat Damai Tumbang Anoi diselenggarakan dengan latarbelakang seperti dikatakan oleh Sipet Hermanto selaku Ketua Panitia dalam pidato ‘laporan’nya, dan edaran yang dibagi-bagikan kepada hadirin, “bahwa pembangunan yang selama ini berlangsung di Kalimantan Tengah masih belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat lokal, khususnya kepada masyarakat Dayak sebagaimana yang dicita-citakan oleh para pendiri Provinsi Kalimantan Tengah. Masyarakat Dayak di daerah pedesaan, cenderung hanya menjadi penonton dalam pemanfaatan Sumber Daya Alam di Kalimantan Tengah. Konflik antara masyarakat dengan para pengusaha di bidang perkebunan dan pertambangan semakin sering muncul ke permukaan”. Berangkat dari latarbelakang demikian, maka kegiatan ini mengangkat tema, “terutama yang menyangkut: 1). Peran serta masyarakat Dayak dalam pemanfaatan sumber daya alam (SDA); 2). Otonomi daerah dilihat dari perspektif Hukum Adat Dayak; 3). Refleksi kembali semangat pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah serta eksistensi masyarakat Dayak dalam kepemimpinan daerah dan nasional di masa depan”. Ketiga masalah tersebut dirumuskan ke dalam tema besar umum “Penguatan Nilai-nilai Budaya Bétang Untuk Memperkokoh Eksistensi Utus Dayak Dalam Menyukseskan Pembangunan”.
Penyelenggaraan Pumpung Haï dan Napak Tilas dengan latarbelakang utama seperti tersebut di atas secara sederhana mengatakan pengakuan bahwa di tengah hingar-bingar pernyataan bahwa Kalteng maju pesat dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, pengentasan kemiskinan, kemajuan ekonomi, pangan, kesehatan, infrastruktur fisik dan listrik, dan lain-lain kehebatan serta kemajuan, pada saat pimpinan politik utama daerah mulai dari provinsi hingga kabupaten berada di tangan orang Dayak (Putera Daerah), pada saat itulah justru terjadi “pembangunan yang selama ini berlangsung di Kalimantan Tengah masih belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat lokal, khususnya kepada masyarakat Dayak sebagaimana yang dicita-citakan oleh para pendiri Provinsi Kalimantan Tengah. Masyarakat Dayak di daerah pedesaan, cenderung hanya menjadi penonton dalam pemanfaatan Sumber Daya Alam di Kalimantan Tengah. Mayoritas petinggi utama di Kalteng adalah orang Dayak mengatakan bahwa secara politik sebenarnya orang Dayak sudah menjadi tuan di rumah sendiri. Kalau politik merupakan pernyataan terpusat segala kepentingan, terutama kepentingan ekonomi, maka apabila pada saat orang Dayak menjadi tuan di rumah sendiri secara politik, tapi justru pada saat itu, terjadi marjinalisasi masyarakat Dayak, bahkan menjadi penonton belaka, apakah keadaan begini tidak menjadi pembuktian sederhana dan kuat bahwa ada yang salah dalam pilihan politik dan politik yang diterapkan? Menggunakan kata-kata dramaturg Inggris Shakespeare, dalam karyanya Hamlet, “there is something rotten in the State of Denmark” (ada sesuatu yang busuk dalam Negara Denmark).. Dan Denmark itu di sini adalah Tanah Dayak, Kalteng! Sehingga latarbelakang utama penyelenggaraan Pumpung Haï dan Napak Tilas Pumpung akhirnya menjadi kritik langsung pada pilihan politik dan praktek politik penyelenggara Negara di Kalteng yang notabene adalah orang Dayak sendiri. Selain itu, latarbelakang utama tersebut juga secara tidak langsung menjelaskan bahwa yang memarjinalkan dan membuat Dayak menjadi penonton tidak lain dari orang Dayak sendiri, terutama pilihan politik dan politik terapan mereka. Jika benar musabab utamanya atau yang bersifat kunci, maka yang dirubah adalah pilihan politik, politik terapan. Pilihan politik dan politik terapan baru, jika mau melakukan perubahan, niscayanya dilakukan denga penuh keberpihakan merakyat, bukan sekedar berakhir di sebuah slogan, masyarakat akar rumput, termasuk lembaga keadatan Dayak patut diperkuat dan ditata ulang sesuai fungsi dan perannya dalam sejarah budaya Dayak yang direvitalisasi dan diaktualisasikan. Koreksi besar patut dilangsungkan. Jika penguatan dan pemberdayaan masyarakat akar rumput dilakukan mereka bisa menjadi aktor pemberdayaan diri mereka sendiri, mereka bisa menjadi pengawas sosial dan patner sosial yang kuat. Juru selamat Dayak adalah orang Dayak sendiri, bukan pihak luar mana pun. Mereka harus jadi subyek bukan obyek dan komoditas. Karena itu pendekatan pemberdayaan niscayanya bottom-up bukan top-down yang menggantikan kenyataan dengan kemauan subyektif. Pembangunan tanpa pemberdayaan demikian tidak bakal kuat dan minim artinya. Kunci pemberdayaan adalah pendidikan berbarengan dengan penanggulangan darurat keperluan-keperluan praktis sehari-hari.
Pumpung Haï dan Napak Tilas Rapat Damai Tumbang Anoi 1894, dengan latarbelakang utama di atas serta Rekomandasi-Rekomendasi yang sudah dirancangkan, saya pahami pertama-tama sebagai jeritan keras masyarakat Dayak yang sadar dirinya terpinggirkan, dan mencoba mencari jalan keluar. Apakah melalui Pumpung Haï dan Napak Tilas jalan keluar yang praktis sekaligus strategis dan dipraktekkan akan didapat serta dilakukan? “Apabila Kalteng bisa mendapatkan jalan keluar yang rasuk untuk dirinya, Kalteng akan melesat maju. Kalau tidak, ia akan seperti orang tidur, bangun-bangun, ia masih di tempat semula”, ujar Cornelis Ley dalam percakapan kami di Hotel Aquarius, Palangka Raya, lima tahun silam. Mudah-mudahan! Semoga juga rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan Pumpung Haï dan Napak Tilas Rapat Damai Tumbang Anoi 1894, tidak terhenti di lembaran-lembaran kertas seperti banyak rekomendasi dan resolusi yang dilakukan sebelumnya. Kalau terhenti di kata-kata kertas resolusi dan rekomendasi maka Pumpung Haï dan Napak Tilas Rapat Damai Tumbang Anoi 1894 bisa-bisa menjadi Omong Haï [].

Barisan Pertahanan Adat Dayak (Batamad), berjejer rapi menunggu kedatangan Presiden MADN DR (HC) A. Teras Narang, SH pada Pumpung Haï di Bétang MADN Hapakat, Palangka Raya, 2 Oktober 2014. Alangkah baiknya, apabila MADN atau DAD secara luas menjelaskan kepada publik tentang peran dan fungsi paramiliter Dayak ini untuk meminimkan penyalahgunaan peran dan fungsi. (Foto.Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah/Andriani S.Kusni, Okt. 2014)

DR. SIUN JARIAS, SH, MH:
LIMA SEPULUH TAHUN LAGI TANAH KALTENG AKAN HABIS

Sampit, 5 Oktober 2014. Pada tahun 2009, Tim Peneliti 14 orang dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta diundang olleh Gubernur Kalteng, A. Teras Narang, SH untuk melakukan evaluasi terhadap pekerjaan Gubernur-Wakil Gubernur Teras-Diran. Tim yang dipimpin oleh Dr. Purwanto dan Cornelis Ley melakukan penelitian ke berbagai kabupaten dan berbincang dengan beberapa nara sumber. Dalam laporan yang kemudian diterbitkan menjadi buku, Tim dari Gadjah Mada tersebut berkesimpulan bahwa oleh terutama invasi besar-besaran perusahaan besar swasta, ditambah oleh Taman Nasional, dan hutan konservasi, maka lahan garapan untuk penduduk Kalimantan Tengah hanya tersisa 20 persen. Oleh karena itu penduduk Kalteng terancam oleh kemungkinan menjadi “landless people” (rakyat tak bertanah).
Lima tahun kemudian, DR. Siun Jarias, SH, salah seorang tokoh kunci Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) dan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, dalam paparannya di Pumpung Haï yang berlangsung di Bétang Hapakat milik MADN, di Palangka Raya, 2 Oktober 2014 menyebutkan bawa “dalam 5 sampai 10 tahun ke depan tanah Kalteng akan habis”. Menghadapi keadaan demikian maka Siun mengusulkan agar kepada tiap kepala keluarga Dayak diberikan 5 hektare tanah dan bersertifikat. “Kalau kepada para transmigran diberikan lahan sebesar dua hektar tanah dan bersertifikat, maka kepada tiap keluarga Dayak harus diberikan lima hektar tanah dan bersertifikat. Kalteng adalah Tanah Dayak”, ujar Siun, yang selanjutnya berkata bahwa Dewan Adat Dayak Kalteng setelah Pumpung Haï dan Napak Tilas Rapat Damai Tumbang Anoi 1894, akan membentuk Perhimpunan Tani Dayak Misik (misik bahasa Dayak Ngaju, bangun). “Kita tidak berteori-teori lagi, tapi praktek. Kita akan membentuk Perhimpunan Tani Dayak Misik”. Siun tidak menjelaskan apa rencana tujuan dan program Perhimpunan. (ask-510-2-14).
PERJANJIAN ANTAR GENERASI

Radar Sampit, 5 Oktober 2014. Sebagai salah hasil dari Pumpung Haï dan Napak Tilas Rapat Damai Tumbang Anoi 1894, sebuah dokumen akan ditandatangani oleh wakil-wakil lintas generasi. Dokumen tersebut disebut “Perjanjian Antar Generasi”. Hal tersebut diungkapkan oleh DR. Siun Jarias, SH, MH dalam paparannya di Bétang Hapakat milik MADN yang terletak di Jalan RTA Milono No.163, Palangka Raya. Siun juga menyebutkan bahwa “Perjanjian Antar Generasi” ini sekaligus merupakan tanda pada generasi-generasi berikut bahwa kita telah melakukan sesuatu dan berharap mereka melanjut-kembangkan apa yang sudah buat. (ask-510-3-14).

PERNYATAAN SIKAP PARA PENGANUT KEPERCAYAN KAHARINGAN MERATUS KALIMANTAN SELATAN
Radar Sampit, 5 Oktober 2014. Ummat Kaharingan Meratus, Kalimantan Selatan pada 1 Oktober 2014 lalu telah meneluarkan suatu sikap dan pernyataan yang mereka hadapi sejak lama di Republik ini. Pernyataan sikap tersebut didasari pandangan bahwa “Kepercayaan Kaharingan merupakan sebuah keyakinan Umatnya sejak zaman Nabi Adam dimuka Bumi ini.Agar tidak terjadi Penodaan terhadap Kepercayaan Kaharingan dan demi untuk menjaga kemurnian Kepercayaan Kaharinagan kami mendesak pemerintah NKRI menghapus diskriminasi terhadap umat Kaharingan. Karena selama ini Kepercayaan Kaharingan yang merupakan Kepercayaan Warisan Nenek Moyang Suku Dayak di Pulau Kalimantan belum pernah diakui secara resmi oleh pemerintah Indonesia. bahkan ada dugaan Kepercayaan tersebut tidak diberikan kebebasan untuk hidup dan berkembang sebagaimana mestinya. kami merasa hak asasi untuk memeluk Kepecayaan tidak dihormati oleh pemerintah Indonesia.” Pernyataan sikap tersebut membeberkan bahwa “selama ini umat Kaharingan di Kalimantan Selatan selalu mendapatkan tekanan yang bersifat diskrisminasi yang menyebabkan umat Kaharingan tidak merasa aman untuk Menganut Kepercayaan tersebut. Hal demikian, menurut Pernyataan mencerminkan pemerintah tidak sepenuhnya memberikan perlindungan atas hak kebebasan beragama dan atau berkepercayaan yang dijamin di dalam pasal 28 E ayat (2) UUD 1945 dan pada pasal 29 ayat 2 serta pada pasal 22 UU ayat (2) No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Menusia kepada seluruh warga negaranya. Hak untuk bebas mempunyai agama atau kepercayaan ini merupakan non derogable right yang artinya hak ini tidak dapat dibatasi atau ditunda atau dilarang dalam keadaan apapun dan oleh siapa pun. Saat ini perlakuan terhadap umat Kaharingan kenyataannya masih terdapat oknum-oknum pemerintah yang melakukan tindakan diskriminasi dengan dalih tidak ada Keppres dan Inpres atau surat-surat lainya dari presiden maupun Menteri Agama Republik Indonesia yang mendukung tentang keberadaan Kepercayaan Kaharingan di Indonesia. Menyikapi keadaan demikian maka Ummat Kaharingan tidak menghendaki terjadinya pertumpahan darah terulang kambali di Pulau Kalimantan dan tidak menginginkan disintegrasi bangsa. Berangkat dari sikap demikian, menurut Pernyataan berbagai upaya telah dilakukan namun yang sangat terkesan Pemerintah Indonesia menganggap Ummat Kaharingan tidak manusia di Republik ini, yang katanya merdeka. Orang Utan lebih diperhatikan oleh Pemerintah daripada ratusan ribu Umat Kaharingan yang teraniaya sejak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, bahkan di biarkan hidup menderita dan dipaksa untuk di jadikan lahan bebas pengembangan Misi Agama tertentu. Padahal Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah milik bersama seluruh Rakyatnya. Di dalam Bangsa Indonesia terdapat juga kami yang berkepercayaan Kaharingan dan dilindungi oleh UUD 1945. Tapi pada kenyataannya sampai sekarang pemerintah telah bersikap tidak adil pada kami dan tidak tegas melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar 1945, tidak melindungi dan memberikan rasa aman bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa membeda-bedakan asal-usul, Suku Agama dan atau Kepercayaan bahkan golongan.Seharusnya pemerintah Indonesia tidak membiarkan sesama anak bangsa Indonesia saling melakukan tekanan, memaksa seseorang untuk menganut agama yang tidak diyakininya seperti yang terjadi di Kalimantan Selatan Kab, Hulu Sungai Tengah, terjadi kemestian untuk diakui kami harus menganut Agama Hindu Plus Kaharingan seolah-olah umat Kaharingan tidak ada lagi di muka bumi ini. Menghadapi keadaan diskriminatif demikian, Pernyataan lebih lanjut bersikap “menuntut kepada presiden Republik Indonesia yang baru terpilih agar menjalankan tugasnya dengan baik. mengenai hal tersebut, kacuali presiden ingin Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bubar dan terpecah-pecah yang diakibatkan oleh tidak ada keadilan dan marjinalisasi yang terus berlanjut”. Tuntutan ini dinyatakan karena Ummat Kaharingan 9tanpa Hindu) karena “ Kami juga menusia ciptaan Sang Pencipta, tentunya bukan keturunan Manusia Ciptaan Setan.” Jika Negara tidak mengakui kami Umat Kaharingan. Maka Kami. pun tidak mengakui negara.!!!!”, tutup Pernyaataan Sikap yang dikeluarkan di Meratus pada 1 Oktober 2014 lalu (ask-510-1-14).

PUMPUNG HAI & NAPAK TILAS RAPAT DAMAI TUMBANG ANOI 1894

DR (HC) Teras Naoi rang, SH, Presiden Majelis Adat Dayak Nasional (MADN), Gubernur Kalteng membuka Pumpung Hai dan Napak Tilas Rapat Damai Tumbang An oi 1894 di Betang Hapakat, 2 Oktober 2014 Palangka Raya. Berlanjut di DesaTumbang Anoi, kab. Gunung Mas 3-4 Oktober 2014 (Foto.Dok.Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah/Andriani S. Kusni, Okt.2014)

DR (HC) Teras Naoi rang, SH, Presiden Majelis Adat Dayak Nasional (MADN), Gubernur Kalteng membuka Pumpung Hai dan Napak Tilas Rapat Damai Tumbang An oi 1894 di Betang Hapakat, 2 Oktober 2014 Palangka Raya. Berlanjut di DesaTumbang Anoi, kab. Gunung Mas 3-4 Oktober 2014 (Foto.Dok.Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah/Andriani S. Kusni, Okt.2014)

Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak (Batamad) menunggu kedatangan Presiden MADN, DR (HC) A. Teras Narang, SH. (Foto.Dok.Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah/Andriani S. Kusni, Okt.2014)

Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak (Batamad) menunggu kedatangan Presiden MADN, DR (HC) A. Teras Narang, SH. (Foto.Dok.Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah/Andriani S. Kusni, Okt.2014)

Para peserta Pumpung Hai (2 Okt.2014) di Palangka Raya yang kemudian berlanjut di Desa Tumbang Anoi, Kab.  Gunung Mas (3-4 Okt.2014). Foto.Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah/Andriani S. Kusni, Okt.2014.

Para peserta Pumpung Hai (2 Okt.2014) di Palangka Raya yang kemudian berlanjut di Desa Tumbang Anoi, Kab. Gunung Mas (3-4 Okt.2014). Foto.Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah/Andriani S. Kusni, Okt.2014.

SIKAP DAN PERNYATAAN PARA PENGANUT KEPERCAYAAN KAHARINGAN

SIKAP DAN PERNYATAAN PARA PENGANUT KEPERCAYAAN KAHARINGAN.

Kepercayaan Kaharingan merupakan sebuah keyakinan Umatnya sejak zaman Nabi Adam dimuka Bumi ini.
1. agar tidak terjadi Penodaan terhadap Kepercayaan Kaharingan dan demi untuk menjaga kemurnian Kepercayaan Kaharinagan kami mendesak pemerintah NKRI menghapus diskriminasi terhadap umat Kaharingan. Karena selama ini Kepercayaan
Kaharingan yang merupakan Kepercayaan Warisan Nenek Moyang Suku Dayak di Pulau Kalimantan belum pernah diakui secara resmi oleh pemerintah Indonesia. bahkan ada dugaan Kepercayaan tersebut tidak diberikan kebebasan untuk hidup dan berkembang sebagaimana mestinya. kami merasa hak asasi untuk memeluk Kepecayaan tidak dihormati oleh pemerintah Indonesia.
2. Bahwa selama ini umat Kaharingan di Kalimantan Selatan selalu mendapatkan tekanan yang bersifat diskrisminasi yang menyebabkan umat Kaharingan tidak merasa aman untuk Menganut Kepercayaan tersebut.
kebenaran Peristiwa ini mencerminkan pemerintah tidak sepenuhnya memberikan perlindungan atas hak kebebasan beragama dan atau berkepercayaan yang dijamin di dalam pasal 28 E ayat (2) UUD 1945 dan pada pasal 29 ayat 2 serta pada pasal 22 UU ayat (2) No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Menusia kepada seluruh warga negaranya. Hak untuk bebas mempunyai agama atau kepercayaan ini merupakan non derogable right yang artinya hak ini tidak dapat dibatasi atau ditunda atau dilarang dalam keadaan apapun dan oleh siapa pun.
3. saat ini perlakuan terhadap umat Kaharingan kenyataannya masih terdapat oknom-oknom pemerintah yang melakukan tindakan diskriminasi karena tidak ada keppres dan Inpres atau surat-surat lainya dari presiden maupun menteri agama Republik Indonesia yang mendukung tentang keberadaan Kepercayaan Kaharingan di Indonesia. untuk menyikapi hal tersebut serta kami tidak menghandaki terjadinya pertumpahan darah terulang kambali di pulau Kalimantan dan untuk menghindari disintegrasi bangsa serta tetap mempertahankan kesatuan dan persetuan serta keutuhan Negara Republik Indonesia.
4. berbagai upaya telah kami lakukan namun yang sangat terkesan seakan-akan pemerintah Indonesia menganggap kami tidak menusia di Republik ini, yang katanya merdeka, namun kenyataannya orang Utan lebih diperhatikan daripada ratusan ribu Umat Kaharingan yang teraniaya sejak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, bahkan di biarkan hidup menderita dan dipaksa untuk di jadikan lahan bebas pengambangan Misi Agama tertentu .
5. Mengingat Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah milik bersama seluruh Rakyatnya Bangsa Indonesia yang didalamnya termasuk juga kami yang berkepercayaan Kaharingan bagitu juga dengan pemerintah yang harus adil dan tegas melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 serta mampu melindungi dan memberikan rasa aman bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa membeda-bedakan asal-usul, Suku Agama dan atau Kepercayaan bahkan golongan.

6. seharusnya pemerintah Indonesia tidak membiarkan sesama anak bangsa Indonesia saling melakukan tekanan, memaksa seseorang untuk menganut agama yang tidak diyakininya seperti yang terjadi di Kalimantan Selatan Kab, Hulu Sungai Tengah menjadi dua lisme Agama yaitu Hindu Plus Kaharingan seolah-olah umat Kaharingan tidak ada lagi di muka bumi ini oleh karena itu.

7. kami menuntut kepada presiden Republik Indonesia yang baru terpilih Akan agar menjalankan tugasnya dengan baik. menganai hal tersebut, kacuali presiden ingin Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bubar dan terpecah-pecah yang diakibat tidak ada keadilan dan marginalisasi yang masih dirasakan bagi seluruh rakyatnya pemerintah Indonesia hendaknya menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 sesuai cita-cita Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.
8. kami juga menusia ciptaan Sang Pencipta, tentunya bukan keturunan Manusia Ciptaan Setan.
9. Jika Negara tidak mengakui kami Umat Kaharingan. Maka Kami. pun tidak mengakui negara…!!!!

MERATUS 1 OKTOBER 2014

PULAU-PULAU ITU MASIH BUNGKAM

PULAU-PULAU ITU MASIH BUNGKAM
2014-10-02 3:06 GMT+07:00 Giring Giring <giring.giring.giring@gmail.com> menulis:
Bung Kusni Sulang, ybk.,
Terima kasih banyak atas artikel berupa laporan media ini. Menilik topik laporannya, maka saya mesti acungkan jempol untuk Harian Radar Sampit. Menurut saya, sikap terbuka seperti di Palangka Raya itu belum pernah terjadi di Kota Pontianak ini. Paling-paling ada pernah teman-teman di sini yang mencoba menelusuri perlawanan rakyat terhadap Jepang di Mandor, sebuah Kota Kecamatan tidak jauh dari Pontianak, yang posisinya di Kab. Landak itu.
Kisah serupa di Kalbar pasti ada. Hanya saja memang masih takut-takut diungkap karena mereka masih trauma atas stigma-stigma yang distempelkan pada mereka. Bahkan bagi orang-orang tua Dayak di beberapa tempat di pedalaman sana.
Suatu sikap media yang patut saya apresiasi. Ini menginspirasi.
Salam,
R. Giring

On Thursday, 2 October 2014, 14:08, “Andang Bengkulu andang@aman.or.id [adatlist]” in: <adatlist@yahoogroups.com> wrote:

Bukan hanya Kalteng yang diam membisu tentang tragedi 30 September 1965. Indonesia secara umum sebagai sebuah bangsa masih menutupi sejarah kelam itu. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya. Terlepas dari baik atau buruk.
Indonesia negeri ‘munafik’…peristiwa 30 September 1965 yang dimunculkan bukanlah fakta sejarahnya, tapi distorsi sejarah utuk kepentingan propaganda penguasa waktu itu. Film gestapu versi orba yang wajib diputar setiap tanggal 17 agustus dan menjelang sampai puncaknya tanggal 30 september. Adalah kebohongan sejarah yang sengaja dicekokan pada generasi dan anak-anak bangsa.

Tugu pahlawan revolusi yang dibangun di Lubang Buaya adalah simbol distorsi sejarah yang sengaja diciptakan untuk penguatan pembenaran demi ‘balutan’ kepentingan yang menyertai dan melatarbelakangi terjadinya peristiwa 65.
Bagiku,,peristiwa ’65 adalah sejarah yang harus diluruskan, dibuka secara transfaran, dan faktuil. Agar sesat sejarah dan sesat pikir yang melanda bangsa ini bisa diluruskan. Tragedi 65 adalah awal ‘penjajahan’ dalam baju baru Indonesia. Penjajahan dalam kemasan “pembangunan”.
Pertanyaannya, mampukan bangsa ini untuk membuka tabir itu dan mencatatkan hal yang sebenarnya terjadi beserta motivasi dan intrik-intrik serta kepentingan politik yang menjadi latar belakang dan tujuan dari tragedi 30 September 1965 itu?
Pada 1 Oktober 2014 23.58, rokhmond onasis onasis.Iin:aman@gmail.com [adatlist] <adatlist@yahoogroups.com> menulis:

diam tidak selalu emas :)

2014-10-01 5:04 GMT+07:00 boengboeng@yahoo.com [adatlist] <adatlist@yahoogroups.com>:

WAH serem juga ya. Bisu dan sunyi selama 49 tahun. Kog bisa ya. Budayakah itu?

Bas
PERTAMA KALI MEDIA CETAK KALTENG BERBICARA TENTANG TRAGEDI KEMANUSIAAN SEPTEMBER 1965

Laporan Kusni Sulang
Tragedi Kemanusiaan September 1965 pada tahun 2014 ini sudah berlalu 49 tahun. Tragedi tersebut juga menimpa Kalimantan Tengah yang waktu itu baru delapan tahun dibentuk (1957). Pembunuhan berupa penembakan, penguburan hidup-hidup, kerja paksa, pemerkosaan atas anak-istri dan masakre juga terjadi. Bahkan terdapat tempat khusus untuk membuang orang-orang yang dituduh sebagai anggota Partai Komunis Indonesia yaitu di Pararapak di Barito Timur. Tentang hal ini selama 49 tahun tidak seorang pun berani membicarakan. Ketakutan dan stigma masih berada di provinsi yang dinamakan “Bumi Pancasila” dan “betang” bersama. Stigma itu digunakan sebagai senjata menjatuhkan setelah kehilangan segala argumen dan akal sehat. Sampai sekarang, tidak ada yang tahu secara persis berapa jumlah mereka yang dibunuh dalam Tragedi Kemanusiaan tersebut. Jangankan melakukan penelitian, berbicara tentang kejadian tersebut pun tidak pernah.
Film “The Act of Killing” (Jagal) karya Joshua Oppenheimer ketika masuk ke Kalimantan Tengah diputar di lingkungan sangat terbatas dan dilakukan secara diam-diam.
Orang-orang yang sesungguhnya tahu perihal Tragedi September 1965 di Kalteng, ketika Radar Sampit mewawancarai mereka, mereka menjawab sudah lupa karena sudah berlangsung setengah abad silam. “Saya sudah uzur”. Seorang wartawan yang di sini sengaja tidak saya sebutkan namanya, pernah berucap bahwa masalah Tragedi September 1965 di Kalteng masih tidak akan dibicarakan dalam 20 tahun ke depan.
Menerobos kebungkaman dan ketakutan yang berlangsung setengah abad kurang setahun ini, pada hari ini 30 September 2014, Harian Radar Sampit terbit dengan Edisi Khusus “Tragedi September Kelabu” dengan mengambil kata-kata Nelson Mandela sebagai motto yaitu “Memaafkan tapi tidak melupakan”. “Tiga puluh September 1965 menjadi awal lembaran kelam sejarah perjalanan bangsa”, tulis Redaksi Radar Sampit di halaman depan dengan huruf-huruf besar”. Pada waktu itu dilakukan “Perburuan Partai Terlarang di “Huma Betang”, tulis Redaksi Radar Sampit dari Jawa Post Group lebih lanjut. Seperti diketahui di Kalimantan Tengah, betang atau rumah panjang dipandang sebagai lambang kehidupan bersama dengan segala perbedaan.
Terbitnya Radar Sampit Nomor Khusus 30 September kejadian pertama kali soal Tragedi September 1965 dibicarakan secara terbuka di Kalimantan Tengah oleh media cetak.
Membaca sejarah Kalteng yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi dan Universitas Palangka Raya, ditambah dengan ketakutan berbicara soal-soal peka dalam sejarah, banyaknya pihak yang tak mengetahui sejarah tanah kelahiran, tidak diperhatikannya masalah sejarah, maka menjadi pertanyaan: Apakah Kalimantan Tengah takut pada sejarah, termasuk sejarahnya sendiri? Kesadaran sejarah dan budaya di provinsi ini nampak memang tidak membanggakan dan menimbulkan rupa-rupa akibat yang tidak disadari. Sampai kapan?[].

HIDUP DI TENGAH ASAP HUTAN DIBAKAR

Sungai Kahayan jam 14.00 WIB ditutup asap hutan dibakar (Foto.Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan  Tengah, Oktober 2014)

Sungai Kahayan jam 14.00 WIB ditutup asap hutan dibakar (Foto.Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah, Oktober 2014)

Sungai Kahayan ditutup asap. Asap di udara, air raksa di sungai, tanah berladang dalam 5-10 tahun ke depan menurut Dr.Siun Jarias, SH.MH, Sekda Prov. Kalteng, akan habis. Lalu bagaimana Dayak hidup di tanah kelahirannya. Kalteng yang majukah ini? (Foto.Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah/Andriani S. Kusni, Okt.2014)

Sungai Kahayan ditutup asap. Asap di udara, air raksa di sungai, tanah berladang dalam 5-10 tahun ke depan menurut Dr.Siun Jarias, SH.MH, Sekda Prov. Kalteng, akan habis. Lalu bagaimana Dayak hidup di tanah kelahirannya. Kalteng yang majukah ini? (Foto.Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah/Andriani S. Kusni, Okt.2014)

Jalan Rajawali, sebuah jalan utama di Palangka Raya jam 10.00 pagi, oleh asap hutan terbakar jarak pandang kurang lebih  200 meter. Jam lima pagi asap lebih tebal lagi. (Foto.Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah/Andriani S. Kusni, Okt. 2014)

Jalan Rajawali, sebuah jalan utama di Palangka Raya jam 10.00 pagi, oleh asap hutan terbakar jarak pandang kurang lebih 200 meter. Jam lima pagi asap lebih tebal lagi. (Foto.Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah/Andriani S. Kusni, Okt. 2014)

Kemarau panjang membuat tanah pun retak-retak. Berharap saja derita yang menghimpit tidak mengeringkan harapan penduduk walau pun olehnya  harapan dan kejahatan menjadi tetangga dekat di sebelah rumah (Foto.Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah/Andriani S. Kusni, Okt. 2014).

Kemarau panjang membuat tanah pun retak-retak. Berharap saja derita yang menghimpit tidak mengeringkan harapan penduduk walau pun olehnya harapan dan kejahatan menjadi tetangga dekat di sebelah rumah (Foto.Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah/Andriani S. Kusni, Okt. 2014).

JOKOWI SIMPAN JURUS RAHASIA BERANTAS MAFIA MIGAS

Jokowi Simpan Jurus Rahasia Berantas Mafia Migas
Ray Jordan – detikfinance
Selasa, 23/09/2014 19:14 WIB

http://finance.detik.com/read/2014/09/23/191444/2699001/1034/jokowi-simpan-jurus-rahasia-berantas-mafia-migas?991101mainnews

Jakarta -Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) mengaku punya cara untuk memberantas mafia minyak dan gas (migas) di dalam negeri. Namun Jokowi tak mau membuka rahasia jurusnya.

Ditemui di Balaikota, Jakarta, Jokowi mengatakan, bila dia membuka caranya memberantas mafia migas, maka oknum mafianya akan kabur duluan. Bahkan Jokowi tidak mau mengomentari soal rencana Deputi Kepala Kantor Tim Transisi, Hasto Kristiyanto, yang menyatakan akan membekukan Petral, anak usaha PT Pertamina.

“Tanya ke Pak Hasto. Begini lho, hal-hal yang berkaitan dengan mafia seperti itu, tidak mungkin kita buka. Nanti dilihat,” jelas Jokowi Selasa (23/9/2014).

Soal pembenahan mafia migas, Jokowi mengatakan, semua sisi akan dibenahi, bukan hanya di Pertamina lewat Petral saja.

Pada kesempatan itu, Jokowi juga menjawab soal pertanyaan cara dia memilih menteri yang tidak pro kepada asing. Dia mengatakan, misi menteri-menterinya nanti harus diisi oleh misi kerakyatan.

“Sebelum melaksanakan pekerjaan itu diisi dengan misi kerakyatan, diisi dengan visi kerakyatan. Bagaimana kesulitan rakyat saat ini, bagaimana rakyat saat ini, baik yang di desa, di kampung nelayan, di daerah terpencil, bagaimana sulitnya. Kita harus mengerti. Kalau perlu diajak ke sana. Tunjukin. Tunjukin, ini lho, ini lho. Begitu. Dan isinya, isi kerakyatannya isi,” tutur Jokowi.(dnl/hen)

JOKOWI BISA TERSANDERA DIRI SENDIRI

Jokowi Bisa Tersandera Diri Sendiri

http://www.antaranews.com/berita/454270/jokowi-bisa-tersandera-diri-sendiri
Kamis, 18 September 2014 19:24 WIB
Pewarta: Jaka Suryo

Presiden terpilih, Joko Widodo. Adalah PDI Perjuangan yang dipimpin Megawati Soekarnoputri yang memberi dia kendaraan politik untuk melaju di Pemilu Presiden 2014. (ANTARA FOTO/Widodo S Jusuf)
Jakarta (ANTARA News) – Direktur eksekutif Poll Tracking Institute, Hanta Yudha, menilai Presiden terpilih, Jokowi, akan tersandera dirinya sendiri dalam menjalankan pemerintahannya ke depan

“Jadi, janji-janjinya yang meleset itulah yang akan menyandera dirinya sendiri sebagai presiden. Seharusnya, dia berani membuktikan janji-janjinya, tentu dengan segala konsekuensinya. Tapi, faktanya meleset,” kata Yudha, di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis.

Dia menjelaskan yang dia maksud itu, tentang Jokowi akan tersandera dalam usaha memenuhi janji-janjinya selama kampanye Pemilu Presiden selama ini.

Misalnya Jokowi menjanjikan kabinet ramping, menteri tidak boleh rangkap jabatan parpol, dan koalisi tanpa syarat, atau tanpa bagi-bagi kekuasaan; namun dalam perjalanan fakta politik sampai saat ini semuanya meleset.

Yudha sendiri mengakui, bahkan sebelum dilantik pada 20 Oktober sulit menemui “kebaruan” dari Jokowi.

Karena itu Yudha menyarankan, Jokowi diimbangi Wakil Presiden terpilih, Jusuf Kalla.

“Hanya saja di internal Jokowi ada yang berusaha menghambat langkah JK. Padahal, kalau perlu tambahan kekuatan DPR, JK bisa turun gunung. Misalnya mendekati PPP, Golkar, Demokrat, dan lainnya,” katanya.

Yudha menilai ada kerentanan politik di internal Jokowi sendiri, yang bisa mengganggu efektifitas pemerintahan.

Semestinya, kata dia, harus dilakukan perbaikan sistem. Sebab, sistem yang baik dengan presiden yang lemah akan membuat pemerintahan juga tidak efektif, dan sebaliknya.

“Presiden yang kuat seperti SBY dengan sistem yang buruk, maka akan seperti sekarang ini. Dalam demokrasi keduanya harus kuat,” katanya menambahkan.

Kalau keduanya lemah, lanjut dia, maka pemerintahan Jokowi akan mudah goyang oleh politik, dan sulit bisa bekerja efektif.

“Memang selama tidak melanggar hukum, etika, makar, dan pengkhianatan pada negara, dan tetap berpihak kepada rakyat, maka presiden tak bisa dimakzulkan,” kata dia.

“Tapi, kalau pemerintahannya tidak efektif, terus saja digoyang, maka tak bisa kerja untuk negara,” katanya.

Menurut dia, setidaknya ada tiga momentum politik yang akan terjadi dalam beberapa pekan ke depan, yaitu pengesahan RUU Pilkada pada 25 September, pemilihan pimpinan DPR, dan susunan kabinet Jokowi-JK.

“Dalam tiga momentum itu akan terjadi dinamika politik. Misalnya bisa saja ada partai Koalisi Merah Putih (KMP) berubah mendukung Jokowi-JK, dan itulah kerentatan dari KMP sendiri,” kata dia.

“Kalau Demokrat dukung Jokowi (287 kursi), dan KMP (273 kursi) DPR. RUU Pilkada divoting, maka Jokowi bisa menang. Tapi, kita tunggu saja segala kemungkinan masih akan terjadi,” katanya.
Editor: Ade Marboen

IS BRUNEI’S SHARIAH THREAT REAL?

Is Brunei’s Shariah Threat Real?
Written by Our Correspondent
THU,02 OCTOBER 2014 Barang

http://www.asiasentinel.com/society/brunei-shariah-threat-real/

Hassanal: Got that old-time religion
Or is the Sultan just trying to get on Allah’s right side?
In 1997, Shannon Marketic, a former Miss USA who was somewhat down on her luck accepted an offer to go to the Sultanate of Brunei in exchange for US$3,00 a day to do some modeling and promotional work.
What happened after that, she alleged, had little to do with modeling and promotional work and a lot to do with being groped and sexually harassed at the palace of the tiny, oil-steeped sultanate. She charged that she had been held against her will for 32 days while being gassed and sexually molested.
Marketic sued the sultanate for US$10 million and told lurid tales of harem-like activities . She didn’t get anywhere with her suit, but enough other women have described having been flown into the sultanate to party at the 1,778 palace in Bandar Sri Begawan, the capital, to make her charges believable. In 1993 the Philippine Senate investigated allegations that women were being lured to Brunei for sex, though no charges were ever brought against anyone from Brunei.
The sultan’s brother, Jefri, has left a widespread trail of escapades across the world, including in London. He named one of his yachts “Tits” with the two tenders named Nipple 1 and Nipple 2 and at one point was said to have kept a harem of 20 prostitutes in London.
A growing brood of the sultan’s children and other relatives have also been seen partying in hot spots across Asia, Europe and the US, particularly Hollywood . The huge, garish Empire Hotel in the capital has a vast ballroom in its basement where scantily-clad young westerners have been seen partying and carousing with members of the Sultan’s extended family. It is widely known in Bandar Sri Begawan that the modishly dressed young driving their Hummers and high-performance sports cars around town like to have just as much fun – including drinking alcohol and having gay relationships – as goes on anywhere, if not more so.
That makes it all the more hypocritical that the sultan, earlier this year, revised Brunei’s penal code to rely heavily on shariah law with all of its ramifications, including recommendations for stoning of gays and adulterers.
Despite the hypocrisy, the sultanate has rejected numerous recommendations by the UN’s Human Rights Council against the sixth-century Islamic punishments, which include widened use of the death penalty, restrictions on the right of freedom of expression and religion, and discrimination against women and girls.
Women who get abortions can be flogged publicly and children can be sentenced to amputations. Consensual sex by adulterers liable to stoning to death for everyone, it is assumed, but for the sultan’s far-flung family. One of the Sultan’s sons is widely believed to be gay and it is unlikely that anybody is going to stone him.
Criticism of the new penal code has been met with a warning by the sultan that mocking the king, Islamic scholars or shariah law would be categorized as offences.
The sultanate has always been publicly chaste although most vices including alcohol are easily available via a drive to Limbang, a slice of Malaysia next to the tiny kingdom. More than a decade ago, the one cocktail lounge in what was then the Sheraton Hotel – which had been thronged by various junior members of the royalty who were prone to park their Lambos in the driveway — was closed by order of the Sultan, who in earlier years was regarded as sybaritic as his brother.
The question is how much of this antediluvian religious craziness means anything. There are underground bars in Bandar Sri Begawan that can be found without too much trouble where not only the Chinese, who make up 10 percent of the population, and thousands of Filipino workers disport, but Malays as well. There are said to be gay bars in the nominally strait-laced city where both Malays and Chinese meet freely,
So why now? Most of the speculation, since he isn’t talking, is that the 68-year-old sultan, going into his golden years, wants to get right with Allah. As sultan, he is the head of religion in the country, which is growing increasingly spherical with mosques equipped with state of the art loudspeaker systems that deliver the call to prayer as far as the oil platforms that dot the South China Sea, making him one of the richest men on the planet, with a net worth projected at US$20 billion. His partying years behind him, he is often seen publicly at prayers in the increasing number of mosques.
Whether anyone actually is stoned for adultery – after all the old testament injunction against casting the first stone may apply – doesn’t appear to matter, many residents have told journalists. Sin will go on as long as it is kept out of sight, at least in the toiling classes.
Nonetheless, Amnesty International is one of several human rights organizations horrified enough to issue a statement against the punishments, noting that Brunei has yet to ratify the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, and is disappointed that Brunei has rejected all recommendations to this effect by UN delegates including from Egypt, Tunisia, Australia, Czech Republic, Djibouti, France, Portugal, Sierra Leone and Sweden, among others.
Despite guarantees in Brunei’s Constitution of religious freedom, laws and policies restrict this right for Muslims and non-Muslims alike, Amnesty International charged. The revised Penal Code significantly expands the scope of the restriction and the penalties for offences, including by imposing the death penalty on offences such as mocking the Prophet Muhammad and by criminalizing exposing Muslim children to the beliefs and practices of any religion other than Islam.
Amnesty International strongly urged the government to reconsider its decision to reject key human rights recommendations. In particular, it must urgently bring its new Penal Code in line with international human rights law and standards. That, however is extremely unlikely to happen despite a supposed boycott on the pricey hotels owned in London and Los Angeles by the royal family.[]

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 63 other followers