Archive for the ‘Uncategorized’ Category

BEGITU HINA DAN RENDAHNYA HARGA DIRI ORANG INDONESIA SAAT PEMILU?

Begitu Hina Dan Rendahnya Harga Diri Orang Indonesia Saat Pemilu?
Posted on April 8 2014 by SP / IM (INDONESIA MEDIA)

Berapa harga satu suara orang Indonesia saat pemilu?
Mengapa orang Indonesia suka menjual suaranya begitu murah?


Menjelang tanggal 9 April 2014, yang merupakan hari pemungutan suara untuk pemilihan anggota legislatif, muncul sejumlah anekdot yang menggelitik tentang harga seorang rakyat dalam Pemilu.
Melalui pesan singkat (SMS) di telepon selular, ada yang menyebutkan jika tarif pekerja seks komersil (PSK) lebih tinggi dari pada harga rakyat dalam Pemilu.
“Dalam satu malam, PSK disewa sekitar Rp2 juta, sedangkan harga rakyat hanya Rp100 ribu untuk lima tahun,” kata isi pesan singkat tersebut.
Dalam pesan singkat lainnya, disebutkan juga kalau harga rakyat dalam Pemilu juga lebih rendah dari harga seekor kambing dewasa.
“Satu ekor kambing dewasa harganya sekitar Rp1,5 juta. Sedangkan harga rakyat hanya Rp100 ribu. Berarti dalam Pemilu, kambing lebih terhormat dari pada manusia,” kata isi pesan singkat itu.
Begitu hina dan rendahkah rakyat Indonesia dalam Pemilu sehingga hanya dihargai Rp100 ribu?
Pembiaran Miskin
Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Sohibul Ansor Siregar menilai, praktik politik uang tersebut terus terjadi karena adanya pembiaran agar rakyat terus berada dalam kemiskinan.
Sebagian politisi di Tanah Air menyadari bahwa rakyat yang miskin biasanya mudah didekati dan dimintai suaranya, asalkan disertai pemberian materi yang jumlahnya sebenarnya sangat kecil.
Ketika sudah berhasil mendapatkan suara rakyat dan menjadi pejabat, tidak sedikit politisi itu sengaja tidak melakukan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau konstituennya.
Dengan kata lain, masyarakat tersebut akan diupayakan untuk terus miskin sehingga bisa dijadikan objek politik uang pada Pemilu selanjutnya, bahkan untuk proses pilkada.
Ironisnya, dengan kondisi kemiskinan yang ada, apalagi dengan pengetahuan dan kesadaran politik yang terbatas, tidak sedikit rakyat miskin tersebut rela menjadi objek politik uang.
“Bagi rakyat yang melarat, lebih penting bisa makan hari ini dari pada sejahtera lima tahun mendatang,” katanya.
Kondisi itu diperparah dengan sulitnya menjegal praktik politik uang tersebut karena aturan yang dibuat juga banyak yang bermasalah, baik disengaja atau hanya kebetulan.
Dengan pemeliharaan kemiskinan tersebut, kalangan politisi itu tetap berpeluang untuk mempertahankan jabatan dan kekuasaannya karena rakyat yang akan “dieksploitasi” suaranya dengan praktik politik uang terus ada.
“Pragmatisme itu sering ada pada rakyat yang miskin. Dengan kemiskinan itu, mereka sasaran empuk politik uang karena prinsipnya ‘safety first’ (selamat duluan untuk makan),” ujar Siregar.
Sebenarnya, demokrasi adalah “gawean” bangsa yang berbudaya dan berdaulat, baik dari aspek perekonomian mau pun keinginan kuat untuk menjaga harga diri dengan tidak mengizinkan hak politik rakyat “dijual” dengan materi yang murahan.
Namun, dengan kondisi rakyat yang masih miskin, baik secara ekonomi mau pun pemahaman politik, termasuk kalangan politisi yang menganggap politik masih sebagai jalan untuk meraih kekuasaan, maka politik uang sulit dihindarkan.
“Politik uang itu bentuk ketidakpahaman atas nilai dan pilosofis demokrasi, baik rakyatnya mau pun politisi yang sedang menjajakan diri lewat parpol,” katanya.
Najis
Masyarakat harus disadarkan bahwa politik uang tersebut merupakan perbuatan yang sangat kotor, bahkan perlu dikatogorikan “najis” yang tidak boleh disentuh.
“Dengan begitu, akan muncul rasa jijik di kalangan masyarakat untuk menerima sesuatu dalam sebuah proses demokrasi,” kata sosiolog dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sumatera Utara Dr H Ansari Yamamah.
Untuk menimbulkan kesadaran dan pemahaman tersebut, seluruh pemangku kepentingan, termasuk kalangan pemuka agama perlu memberikan pendidikan politik agar masyarakat cerdas dalam Pemilu.
Selama ini, ada fenomena yang kuat jika masyarakat kurang peduli dengan politik uang, bahkan terkesan mengharapkan sesuatu dari seorang tokoh yang sedang “bertarung” dalam sebuah proses demokrasi seperti Pemilu.
Fenomena itu muncul disebabkan masyarakat tidak menyadari bahaya dari praktik politik uang sehingga menganggapnya sebagai sesuatu yang lumrah.
Salah satu penyebab munculnya fenomena itu karena tidak adanya larangan yang tegas dari pemuka agama, sekaligus menjelaskan hukum politik uang dalam pandangan agama.
Apalagi, sebagian pemuka agama justru menyatakan boleh menerima pemberian seorang calon pejabat atau politisi meski pilihan politik yang diberikan tergantung pada hati nurani masing-masing.
“Itu ajaran yang tidak baik karena seolah-olah mengajarkan masyarakat untuk bersikap munafik,” katanya.
Pemberian uang atau suatu benda yang dilakukan dalam sebuah proses demokrasi seperti Pemilu dapat dikategorikan sebagai upaya penyuapan terhadap masyarakat. Padahal, yang dibutuhkan rakyat bukan pemberian secara instan yang mudah habis dan tidak memberikan manfaat untuk jangka panjang.
Dalam sebuah proses demokrasi, yang paling dibutuhkan masyarakat adalah kepedulian dan rasa tanggung jawab pemimpin yang dibuktikan dengan penerapan kebijakan yang berpihak pada kepentingan khalayak ramai jika berhasil mendapatkan mandat masyarakat.
Jika melakukan praktik politik uang dalam Pemilu, seorang politisi terpaksa harus mengeluarkan dana yang cukup besar, baik dengan berhutang, menjual aset, atau meminjam pada orang lain.
Karena itu, ketika politisi itu berkuasa atau mendapatkan jabatan melalui praktik politik uang, tidak heran jika perhatian utamanya untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, tetapi mengembalikan modal yang telah terkuras.
Meski bukan jaminan, tetapi politisi yang tidak terlalu banyak mengeluarkan modal dalam Pemilu mungkin lebih dapat diharapkan untuk fokus dalam mencari dan menerapkan kebijakan yang peduli masyarakat kecil.
“Namun, kalau kekayaannya sudah terkuras akibat politik uang, wajarlah dia berupaya mengembalikan modalnya. Tidak ada orang yang mau rugi,” ujar Ansari.
Tak Bertangung Jawab
Ketua DPD PDI-P Sumatera Utara, Panda Nababan menganggap praktik politik uang tersebut adalah perilaku politisi yang tidak bertanggung jawab.
Sebagai politisi, ia pernah berdialog sejumlah dengan anggota legislatif yang enggan memperjuangkan aspirasi rakyat, bahkan tidak mau menerima konstituennya yang berkunjung ke gedung dewan.
Ketika dipertanyakan, Panda Nababan mengaku mendapatkan jawaban yang cukup mengejutkan yakni anggota legislatif itu merasa tidak memiliki tanggung jawab lagi terhadap rakyatnya karena sudah memberikan materi ketika dalam proses Pemilu.
“Mereka bilang, untuk apa ku urus lagi rakyat itu. Sudah kukasi dulu duit waktu Pemilu,” katanya.
Karena itu, masyarakat diharapkan dapat bersikap bijaksana dalam menghadapi politisi yang suka membagi-bagikan uang untuk mendapatkan suara dalam Pemilu.
Selain itu, mantan anggota DPR RI itu juga tidak terlalu yakin dengan praktik politik karena tidak adanya jaminan dari masyarakat yang masyarakat mendapatkan materi tersebut.
Meski telah menerima uang, tetapi tidak ada jaminan dan kepastian bahwa rakyat tersebut akan memilih politisi yang memberikan materi itu.
“Dalam bilik suara nanti, hanya dia dan Tuhan yang tahu siapa yang dicoblosnya,” kata Panda.
Sebagai gambaran, mungkin menarik untuk menyimak kalimat Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut Budiman Nadapdap yang enggan melakukan politik uang dengan memberikan uang dalam jumlah tertentu.
Biasanya, rakyat sering diberikan uang sekitar Rp100 ribu atau Rp200 ribu untuk memilih politisi tertentu dalam Pemilu.
Pihaknya menilai pemberian tersebut sangat merendahkan rakyat sebagai manusia yang bermartabat, apalagi jika dibandingkan dengan benda lain yang harganya justru lebih mahal.
“Di Tapanuli, harga kepala babi saja Rp300 ribu. Masa lebih mahal kepala babi dari manusia,” kata Budiman.
Nah, masih mau memilih karena pemberian uang? Silahkan berpikir sendiri. Tepuk dada, tanya selera []

KONSTELASI POLITIK PASCA KEPUTUSAN JOKOWI

Konstelasi Politik Pascakeputusan Jokowi
23 Februari 2015 20:46

http://sinarharapan.co/news/read/150223095/konstelasi-politik-pascakeputusan-jokowi

clip_image002

Joko Widodo

 
Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya mengeluarkan beberapa keputusan penting pada Rabu (18/2). Keputusan ini, meskipun sangat lambat, layak diapresiasi karena berarti besar bagi kelangsungan kelembagaan Kepolisian RI (Polri) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Semua ini menyikapi efek sengkarut rivalitas KPK-Polri bagi penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

Jokowi memutuskan mengajukan Komisaris Jenderal (Komjen) Badrodin Haiti sebagai calon Kapolri baru. Keputusan ini artinya membatalkan pencalonan Komjen Budi Gunawan (BG). Keputusan selanjutnya, Jokowi mengeluarkan keputusan presiden (keppres) pemberhentian sementara dua pemimpin KPK, Abraham Samad (AS) dan Bambang Widjojanto (BW); serta menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) tentang pengangkatan sementara tiga pemimpin KPK; Taufiqurrahman Ruki, Indriyanto Seno Adji, dan Johan Budi.
Hal ini menyikapi penetapan tersangka terhadap AS dan BW dan akan pensiunnya Busyro Muqoddas.

Pro dan kontra dipastikan muncul terkait keputusan ini. Semua menjadi ujian lanjut bagi Jokowi guna meredam, mengelola, dan memberikan solusi bagi penegakan hukum di Indonesia.

Teropong Konstelasi
Konstelasi politik diprediksikan tetap menghangat pascakeputusan Jokowi. Tantangan Jokowi akan datang dari dua kubu sekaligus, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) beserta Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP). Hal ini terkait pembatalan pencalonan BG.

Badrodin sebenarnya merupakan figur yang relatif tidak menghadapi resistensi publik. Poin keberatan KIH terhadap alumnus terbaik Akpol 1982 ini dipastikan terkait kontrol dan kerja sama yang sebelumnya didapatkan dari sosok BG.

Kondisi ini adalah konsekuensi Jokowi yang sudah terjerumus masuk dalam jebakan politik transaksional. Koalisi yang dibangun selama ini cenderung pragmatis dan lebih mengesankan transaksi politik dibandingkan pembangunan politik. Bukti kasat mata adalah pembentukan kabinet dan unsur terkait yang semestinya menjadi wilayah prerogatif presiden cenderung tergerus intervensi politik dari partai-partai yang ”berkeringat” dalam kontestasi pemilihan presiden (Wahyu dan Purwantari, 2014).

DPR diprediksi tidak segera membahas persetujuan Badrodin sebagai Kapolri. DPR mendapatkan panggung guna mempertanyakan langkah Jokowi membatalkan pelantikan BG. Hal ini karena dua alasan, yaitu persetujuan paripurna DPR terhadap BG dan hasil praperadilan yang memenangkan gugatan BG.

Wacana penggunaan hak interpelasi kembali muncul dari Senayan. DPR juga berpotensi mengulur pembahasan terkait pengajuan Kapolri baru. Hal ini terkait pengajuan peninjauan kembali (PK) atas putusan praperadilan oleh KPK. Peta politik akan memanas jika PK ditolak Mahkamah Agung (MA).

DPR diperkirakan juga mempertanyakan pengangkatan Johan Budi (JB) sebagai salah satu pelaksana tugas (plt) pemimpin KPK. Hal ini dikarenakan JB pernah ditolak DPR ketika mendaftarkan diri menjadi pemimpin KPK. JB dituding melakukan pelanggaran kode etik, meskipun sudah diputuskan tidak bersalah oleh Komisi Etik KPK kala itu.

Rekomendasi Penyikapan
Peta konstelasi politik di atas berpotensi semakin memperpanjang kegaduhan politik nasional. Hal ini membutuhkan upaya ekstra dari Jokowi guna meredamnya dan mengubah energinya secara solutif. Beberapa hal penting dipertimbangkan beberapa pihak dalam menyikapi dan menindaklanjuti keputusan Jokowi.

Pertama, bagi Jokowi, penting segera intens melobi politik. Lobi pertama dan terberat adalah kepada Megawati, PDIP, dan partai politik (parpol) anggota KIH. Lobi selanjutnya kepada KMP untuk memuluskan pembahasan di DPR.

Hal yang mesti dihindari Jokowi adalah menciptakan transaksi baru yang kembali menjadi jebakan pada kemudian hari. Komunikasi politik kepada publik juga penting dilakukan guna meyakinkan komitmen dan kebijakannya dalam menyelesaikan sengkarut permasalahan akhir-akhir ini.

Keputusan ini belumlah cukup. Jokowi juga penting untuk segera berkoordinasi antarlembaga tinggi negara guna menyusun peta jalan daurat menyelesaikan konflik KPK-Polri dan segala efek yang ditimbulkannya.

Kedua, DPR mesti melakukan prinsip kehati-hatian dalam menyikapi dan menindaklanjuti keputusan Jokowi. Hak-hak politik boleh saja digunakan, tetapi mesti mendasarkannya kepada kemaslahatan dan kondusivitas bangsa.

Menjadi penting bagi DPR untuk segera merespons dan membahas pengajuan Kapolri baru. Masa reses yang akhir bulan ini direncanakan, penting untuk diundur. Semua ini agar polemik segera selesai dan Polri dapat bekerja optimal lagi.

Ketiga, publik harus tetap mengawal dan mengawasi dinamika kebangsaan pascakeputusan Jokowi. Publik mesti terus kritis mendesak Jokowi memenuhi janji dan komitmennya guna mengembalikan kondisi kelembagaan KPK dan Polri. Kontrol publik terhadap DPR juga penting agar politisasi masalah tidak mendominasi permasalahan penegakan hukum.

Keempat, nama-nama yang disebut Jokowi harus menunjukkan integritas dan kapasitas dalam menjalankan amanah. Badrodin, jika disetujui dan terpilih sebagai Kapolri, penting memprioritaskan kepemimpinanya kepada upaya merestorasi hubungan Polri dengan KPK.

Ketiga nama baru plt pemimpin KPK juga bertanggung jawab sama. Selain itu, perlu dilakukan penyikapan internal guna mengembalikan kerja KPK. Langkah penyikapan terkait potensi penetapan tersangka kepada dua pemimpin KPK, 21 penyidik KPK, serta Novel Baswedan.

KPK juga mesti melakukan refleksi dan perbaikan terkait hasil praperadilan. Lepas dari pro dan kontra, KPK penting mengevaluasi hal penetapan tersangka dan pelaksanaan SOP lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Penyikapan yang produktif dan solutif pascakeputusan Jokowi membutuhkan kenegarawanan dan komitmen semua pihak. Kepentingan politik dan golongan sudah saatnya dikubur di bawah kepentingan bangsa. Presiden Jokowi sebagai pemimpin negara berbeban lebih besar dan diharapkan lebih tegas ke depan.

TETAPKAN DULU WILAYAH ADAT

Tetapkan Dulu Wilayah Adat
Rabu 26 Juni 2013

Jakarta, KOMPAS – Niat melakukan audit lingkungan demi memperbaiki tata kelola lahan dan kawasan hutan perlu didahului penetapan wilayah adat. Tanpa melakukan itu, dikhawatirkan akan timbul lebih banyak konflik.
Demikian ditegaskan staf khusus Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Rukka Sombolinggi, di Jakarta, Selasa (25/6). Jumat pekan lalu, dua provinsi, yaitu Provinsi Jambi dan Kalimantan Timur, menandatangani nota kesepahaman dengan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) tentang penataan perizinan pemanfaatan lahan dari sektor perkebunan dan pertambangan.
Menurut Rukka, perlu ditegaskan bagaimana mekanisme komunikasi kewenangan antarkabupaten ke provinsi.
”Jika komunikasi lemah, percuma juga,” ujar Manajer Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Kiki Taufik.

 
Hentikan izin baru
Menurut Rukka, izin baru harus dihentikan sebelum pengembalian wilayah adat selesai. Pada pertengahan Mei, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan untuk pengembalian wilayah adat yang selama ini diklaim negara.
Luas wilayah adat yang harus dikembalikan sebagai implikasi keputusan tersebut, kata Rukka, minimal 40 juta hektar.
Sementara itu, Kiki mengatakan, ”Pertama harus dilihat peta konsesi dan perizinan. Bagaimana harmonisasi antarkabupaten? Setelah itu, perlu dilihat data rencana tata ruangnya.”
Menurut dia, isu otonomi daerah bisa menjadi kendala karena Kantor Badan Pertanahan Nasional di daerah langsung berada di bawah Kantor BPN Pusat. Mereka tak harus lapor ke provinsi.
Kabupaten yang bersedia ikut program ini ialah Kabupaten Berau, Kutai Barat, dan Kutai Kartanegara (Kaltim). Di Provinsi Jambi, yang bersedia ikut Kabupaten Merangin, Muaro Jambi, dan Muara Tebo. (ISW)

a

JOKOWI PETRUK APA PANDU?

JOKOWI PETRUK APA PANDU?

http://news.detik.com/read/2015/01/24/055852/2812679/103/jokowi-petruk-apa-pandu?9922022

Sabtu, 24/01/2015 05:58 WIB
Kolom Djoko Suud
Djoko Suud – detikNews

Jakarta – Pimpinan KPK ditangkap. Sosok ‘bertanda merah’ diajukan sebagai calon Kapolri. Mantan bandar judi didapuk batur (embat-embate pitutur). Entah kebijakan menceng apalagi nanti. Ada apa ini Bapak Presiden Jokowi yang terhormat. Apa ini pengejawantahan Petruk jadi ratu, atau Pandu ratu sejatinya ratu?

Aneh bin ajaib. Jokowi lurus, tegas, populis, menyemaikan harapan rakyat tentang datangnya zaman gemilang, tiba-tiba dalam hitungan bulan telah berubah haluan. Puting beliung mengobrak-abrik suasana batin rakyat. Membelokkan secercah harapan itu pada kaca benggala kekelaman.

Ada yang tidak nyambung dengan semua itu. Kita pun dibuat tidak percaya, bahwa itu adalah langkah Presiden Jokowi. Presiden yang telah menyihir kita dengan tampilannya yang sederhana, ceplas-ceplos, dan bertindak mendekati naluri rakyat.

Ketidak-percayaan rakyat, bahwa rentetan peristiwa itu tidak skenario Jokowi memang mengemuka dalam berbagai media. Ada Surya Paloh dikait-kaitkan. Juga Megawati yang terkesan dikuati petinggi partai dalam berbagai statemen yang ‘menyerang’ KPK. Semua itu, percaya atau tidak, mendegradasi eksistensi Presiden Jokowi.

Ini makin memperpuruk keadaan dengan ‘ditangkapnya’ Bambang Widjojanto. Peristiwa susul-menyusul yang menempatkan KPK sebagai pihak yang dizolimi itu kian mengental. Bola salju itu semakin membesar. Ini yang memaksa siapa saja yang masih punya hati nurani, simpati dan berempati terhadap institusi penjerat koruptor itu.

Situasi itu menempatkan Presiden Jokowi menerima awu anget. Bola panas. Dia dipaksa untuk sigap dan bertindak tegas jika tidak ingin dirinya terbakar. Kendati sikap ini akan bentrok dengan ‘politik balas budi’ yang terlihat terang benderang dalam kasus ini, tetapi ketegasan itu sangat amat penting.

Dalam dunia wayang, gonjang-ganjing tidak karuan ini tersketsa dalam Petruk Kantong Bolong dan Pandu Dewanata. Petruk adalah anak menderita dibuang keluarga. Ditolong Lurah Semar bijak, diambil anak, dididik, untuk dikenalkan etika dan harga sebuah pengabdian

Sedang Pandu Dewanata, dari keluarga terhormat yang menjaga kehormatan itu. Dia jujur dan berani demi kebenaran. Sampai-sampai dia disebut berdarah putih, saking suci dan bersihnya. Dia pun akhirnya menjadi raja tanpa batas.

Petruk menempati tahta tertinggi, itu ketika negara tertimpa musibah. Jimat Kalimasada (jati diri bangsa) berhasil dikuasai lawan. Saat situasi chaos, Petruk mendapat rembulan. Jimat itu terlempar padanya. Demi keselamatan negara dan dilandasi kesadaran ketidak-mampuan menghadapi lawan, maka jimat itu ditelan. Yang terjadi, Petruk yang rakyat biasa itu berubah wajah, dan sakti mandraguna.

Dia jadi sulit ditaklukkan. Satria mana saja, dari kerajaan lawan maupun kawan semuanya kalah. Kerajaan diserahkan. Petruk akhirnya diangkat menjadi raja. Raja dari rakyat jelata, yang bagi pembuat cerita, siapa tahu mengilhami dirinya, bahwa kemiskinan dan penderitaan yang pernah diderita tidak lagi terjadi pada rakyatnya.

Tetapi yang terjalani justru sebaliknya. Kuasa dan harta membuatnya loba dan pongah. Pesta dan foya-foya dilakukan di mana-mana. Sikap sopan dan luhur yang dulu mengkohesi menjadi sirna. Adigang dan adigung adalah waktu yang menyertainya.

Petruk, proletar itu ketika berkuasa, menggunakan kuasa dan harta sebagai pelampiasan dendam masalalu. Bukan mengentas kemiskinan, menghilangkan derita rakyat agar tidak lahir ‘Petruk-Petruk miskin’ baru. Tapi nyatanya, ketika ‘Petruk Raja’ berkuasa, justru bertumbuhan ‘Petruk-Petruk papa, teraniaya, dan semakin banyak rakyat tak berdaya.

Presiden Jokowi, dulu dipersonifikasikan sebagai Petruk yang jadi presiden. Itu karena latar belakang keluarganya. Namun sikapnya yang memenuhi unsur hastabrata memberi keyakinan pada rakyat, bahwa dialah Pandu kekinian. Pemimpin yang santun, anggun, dan berani demi kebenaran.

Sekarang pembuktian, sosok seperti apakah Presiden Jokowi itu, ketika negara sedang membutuhkan ketegasan. Beranikah Jokowi tampil ke depan seperti Pandu yang tidak punya pamrih? Atau dia telah berubah jadi Petruk beneran, yang nanti akhir ceritanya adalah ger-geran. Raja yang jadi guyonan.

*) Djoko Suud, budayawan dan pemerhati sosial

TIANG PERDAMAIAN ITU MASIH TEGAK DI TEMPATNYA SEMULA

TIANG PERDAMAIAN ITU MASIH TEGAK DI TEMPATNYA SEMULA
Oleh Kusni Sulang

Mengakhiri Tragedi Sampit tahun 2000-2001, di Km. 6 Sampit ibukota Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) didirikan sebuah Tiang Perdamaian. Tiang tinggi menjulang itu, tentunya dimaksudkan untuk memperingatkan semua orang agar Tragedi berdarah yang tidak menguntungkan siapa pun itu tidak terulang lagi dan jangan sekali-kali diulang.
Dalam masyarakat majemuk seperti di Kotim, serta Kalteng secara keseluruhan, Tiang Perdamaian bersejarah itu, sekarang masih berdiri di tempatnya semula. Niscayanya patut dirawat dan diperlakukan sebagai Monumen Utama, bukan embel-embel dan ditepikan. Bukanlah mustahil, apabila orang-orang ke Sampit yang tak luput dari pertanyaan adalah Tragedi Sampit 2000-2001 dan di sinilah Tiang Perdamaian membantu kita bertutur. Tiang ini dari segi sejarah merupakan salah-satu ikon Sampit dan bahkan ikon Kalteng. Tiang Perdamaian ini jauh lebih berarti dari Patung Manjuhan (Jelawat) yang baru dibangun dan secara politik, sejarah, kultural serta linguistik sulit dipertanggungjawabkan. Seniscayanya juga, Tragedi Sampit yang berdarah itu diperingati saban tahun agar penduduk tidak gampang lupa dan melupakan sejarah. Apakah memperingati Tragedi itu akan membuka luka lama? Bisa jadi, tapi barangkali ketika luka itu menganga, orang-orang diingatkan kembali tentang bagaimana niscayanya hidup dalam masyarakat majemuk dengan menerapkan prinsip di mana langit dijunjung, di situ bumi dibangun sesuai kedudukan sebagai warganegara Republik dan anak bangsa bernama Indonesia. Orang Poso bilang: Kalau mau masuk Poso, gantungkan badigmu di pohon perbatasan karena lain padang lain belalang, lain lubuk lain pula ikannya. Terbukanya luka lama, secara perbandingan jauh lebih kurang sakitnya daripada ribuan korban nyawa dan harta benda melayang lagi secara sia-sia. Terbukanya luka barangkali gampang mengingatkan kita betapa Tragedi model Tragedi Sampit 2000, tidak baik dan tidak menguntungkan siapa pun. Memperingati Tragedi Sampit 2000 merupakan salah satu bentuk pendidikan kewarganegaraan yang republikan dan berkeindonesiaan, bagaimana hidup beradat, menjadi manusia beradat di mana pun.
Saya khawatir Tragedi Sampit 2000 tidak dipelajari benar-benar secara mendalam sehingga menyisakan arogansi di satu pihak dan dendam di pihak lain. Dua sikap ini sebenarnya tidak lain dari dua sisi dari satu mata uang, wujud dari lupa dan minim adat, bentuk dari tidak belajar sejarah sekali pun berdarah-darah, sehingga gampang tersulut dan membakar. Akibatnya pengalaman keledai yaang tersandung dua-tiga kali di batu serupa bisa terjadi di kehidupan bermasyarakat kita. Tragedi berdarah-darah tahun 2000-2001 itu hanya dilihat sebagai peristiwa tragis (kalau pun mereka pandang sebagai tragedi) tanpa makna samasekali dalam arti peningkatan taraf kesadaran manusiawi, anak bangsa, putera-puteri negeri dan warganegara.
Campurtangan Dewan Adat Dayak (DAD) Kotim yang diketuai oleh Hamidhan IJ Biring dalam relokasi para pedagang Pasar Mangkikit, Sampit, 17 Januari 2015, saya lihat sebagai salah satu bentuk dari konstatasi dk”.i atas. Sebab tentunya DAD Kotim tahu benar bahwa tidak sedikit dari pedagang Pasar Mangkikit adalah para pedagang asal Madura. Turut-sertanya DAD Kotim Hamidhan dalam relokasi para pedagang yang kebanyak asal Madura, gampang meyalakan bara terpendam dan yang dicoba dijaga selama ini agar tidak berkobar. Kalau pun ada MoU (Nota Kesepakatan antara pemerintah kabupaten dan DAD Kotim Hamidhan dan dijadikan dasar untuk campurtangan, penafsiran tentang MoU yang berbunyi “menunjang tercapainya tujuan kegiatan program pembangunan di Kotim”, penafsiran demikian sangat melenceng dari Perda No. 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak Kalimantan Tengah Bab XII Tentang Barisan Pertahanan Masyarakat /Adat Dayak Pasal 34 yang berbunyi: “ Untuk menjamin agar dipatuhinya sanksi Adat yang telah ditetapkan, maka Damang Kepala Adat bersama Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat didukung oleh Dewan Adat melalui Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak”. Pasal ini sudah menetapkan wilayah operasi Batamad. Campurtangan DAD Kotim Hamidhan menjadi lebih tidak berdasar dan lebih tidak bisa dipertanggungjawabkan ketika Kepala Disperindagsar Kotim Mudjiono membantah tudingan bahwa pihaknya melibatkan lembaga adat dalam polemik Pasar Mangkikit. “Itu, kemarin tidak ada permintaan dari kami juga tidak ada MoU. Itu hanya partisipasi”, kilah Mudjiono (Radar Sampit 22/1/2015). Dari pernyataan ini nampak ada pihak yang melakukan kebohongan berbahaya dan tidak etis yaitu dengan menjual nama pihak lain. Dalam hal ini pihak lain yang dijual itu adalah Disperindagsar. Penjualan nama seperti ini pernah dilakukan juga terhadap Sekda Provinsi Dr. Siun Jarias, SH.MH. Penjualan nama orang atau pihak lain bukanlah tindakan beradat, dan lebih tidak beradat lagi jika mengatasnamai adat dan kelembagaannya.
Yang mengherankan adalah bungkamnya MADN, DAD Provinsi dan Bupati Kotim Supian Hadi yang mengaku berhasil membangun Kotim, dalam manuvre serius dan berbahaya seperti yang dilakukan oleh DAD Kotim Hamidhan. Apakah kebungkaman yang kebetulan atau diam yang berarti?
Dalam sajak terbarunya (januari 2015) Adhie Massardi melukiskan figur-figur dan karakater seperti di atas dalam kata-kata: “Apabila para bajingan sudah memasuki struktur kekuasaan /mustahil alat negara bisa membawa mereka ke dalam penjara/dan apabila para bajingan sudah menguasai Istana maka tinggal menunggu datangnya bencana”.
Haridepan mereka? Adhie Massardie memprediksinya sebagai berikut: “Maka ketika angin buritan bersekutu dengan waktu dan mengumpulkan remah-remah menjadi satu/perahu akan melaju menerjang badai menuju titik awal/meninggalkan para begundal dan orang-orang bebal”.
Artinya kita harus meninggalkan para begundal dan orang-orang bebal. Mereka harus dibersihkan dari kelembagaan apa pun, lebih-lebih yang berada di “Istana” alias kekuasaan. Jangan jual adat dan jangan lagi bakar Kalteng. Republik dan Indonesia sebagai rangkaian nilai menurunkan dan menetapkan aturan main yang tidak bisa ditawar-tawar.Pesan inilah yang barangkali dipancarkan siang-malam oleh Tiang Perdamaian Km.6 Sampit yang dilupakan atau yang tidak didengar . Atau apakah kita tergolong bilangan yang disebut “bajingan”, “begundal”, dan “orang bebal”? []
BADAN PENGELOLA URUSAN MASYARAKAT ADAT MALINAU TERBENTUK

Malinau. Radar Sampit, 25 Januari 2015. Bupati Malinau, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Yansen TP pada 19 November 2014 lalu telah mengeluarkan Peraturan Bupati Malinau Tentang pembentukan Badan Pengelola Urusan Masyarakat Adat (BPUMA) Kabupaten Malinau. Sebelumnya, pada tahun 2012, Bupati Malinau telah menerbitkan Peraturan Daerah Malinau No.10 Tahun 2012 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat di Kabupaten Malinau.
BPUMA menurut Peraturan Bupati tersebut dilarang antara lain untuk “melibatkan BPUMA ke dalam kegiatan politik, langsung atau tidak langsung; dilarang mengatasnamakan BPUMA kecuali didasarkan pada ketentuan yang berlaku dalam BPUMA; dilarang menyalahgunakan wewenang BPUMA”.
BPUMA adalah lembaga pengelola urusan Masyarakat Adat dan bersifat independen, mmempunyai fungsi memastikan keberlangsungan pengakuan dan perlindungan Masyarakat Adat sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Malinau No. 10 Tahun 2012.
Badan ini terdiri dari wakil-wakil pemerintah Kabupaten Malinau (Dinas Kehutanan, Bagian Hukum, Tata Pemerintahan dan seorang anggota DPRD); Wakil-wakil Lenbaga Adat dari semua suku Dayak yang ada di Kabupaten Malinau; seorang akademisi dan wakil LSM yang ditetapkan.
Untuk membantu BPUMA dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya, dibentuk satu Sekretatiat terdiri atas Divisi Tata Usaha, Divisi Pendaftaran, Divisi Verifikasi dan Divisi Finalisasi.
Pembentukan BPUMA merupakan usaha pertama di Indonesia untuk mengkongkretkan pengakuan dan perlindungan Masyarakat Adat oleh penyelenggara Negara. (ask-10-1-15).

REKAM JEJAK SUGIANTO SABRAN, PELAPOR BAMBANG WIDJOJANTO

Rekam jejak yang dikumpulkan dari berbagai sumber:

1. Menyiksa pekerja organisasi lingkungan hidup, Faith Doherty dan Ruwindrijarto, 2000

2. Menyiksa seorang pekerja media lokal Lintas Khatulistiwa, Abi Kusno, 2000

3. Masuk penjara dengan hukuman percobaan satu setengah bulan, 2001

4. Kasus pembalakan liar Taman Nasional Tanjung Puting, 2002

5. Kasus illegal logging, 2006

6. Pernah masuk DPO (daftar pencarian orang) dan mengganti nama menjadi Yusuf Sugianto

Dok. KPU

“Wakil rakyat” 2009-2014 DPR RI Komisi Hukum Fraksi PDI-P. Dok. KPU

Nama Sugianto Sabran sempat mencuat saat terjadi kasus penyiksaan investigator lingkungan hidup Faith Doherty dari Environmental Investigation Agency, London dan Ruwidrijanto, anggota lembaga swadaya masyarakat Telapak Indonesia.

AN INTERVIEW WITH FAITH DOHERTY

Courtesy: Faith Doherty

Courtesy: Faith Doherty

Mongabay: Can you tell us about what happened when you were kidnapped in Indonesia by logger barons?

Faith Doherty: In August 1999, EIA and our Indonesian partners Telapak released a report called The Final Cut (See our website http://www.eia-international.org) which exposed illegal logging in Tanjung Puting National Park and named both the company (Tanjung Lingga) and Central Kalimantan’s timber baron Abdul Rasyid as being behind the logging.

In early 2000, my Indonesian colleague and I returned to the Park to monitor the situation and see if the authorities had done anything to stop this blatant abuse of the law. Our findings were to be used at a World Bank meeting with the Indonesian government as part of the Consultative Group of Indonesia. (CGI)

We managed to find a massive sawmill and warehouse that had thousands of cubic meters of Ramin, a timber only found in the national park. Ramin is used for picture frames, snooker cues, baby cribs and futon frames. After filming our findings we returned to our hotel. We received a phone call from reception to tell us some men had come from Tanjung Lingga and wanted us to go with them to meet Abdul Rasyid to discuss our findings. We had no choice and were taken into a car, doors locked and driven to the Tanjung Lingga office. Once inside the office we were met by Sugianto, the nephew of Abdul Rasyid and for the next few hours, beaten, shouted at and threatened with a pistol. My colleague sustained injuries to his face and bruising to his body, while my fingers were broken on my right hand. The police were called and were told we had broken into their offices and should be arrested. We were taken to the police station and questioned.

We were held in this police station for three days while negotiations continued between the Head of Police in Jakarta and Regional police, the UK Embassy, the US Embassy, many NGOs and the Dayak leaders of Central Kalimantan. While this was going on we were subjected to a mob of men posted outside the police station and at times outside the window of the room we were being held in with machetes, sticks and verbal abuse for the entire three days. These men were paid by Tanjung Lingga.

After one day, three of Tanjung Lingga’s executives came to see us at the police station including their lawyer. They wanted me to go on television and retract all the information we had written about them and their role in the destruction of the National Park, and threats to the orangutan. I told them that I couldn’t do that without the permission of my board of directors at EIA, who were on holiday at that time. We managed to stall this process for a while, so that we could give time to those fighting for our release.

After 3 days both of us managed to get out of Pangkalanbun, the small town closest to Tanjung Putting National Park but only due to some brave policemen and efforts of many people including EIA and Telapak. But even after we had escaped, Sugianto and Rasyid’s men followed us to Jakarta and we had to find a safe house to stay in for a while so that we could work on getting the information we had found out in to the public domain.

A week later, we were able to give our information over to the authorities, and present our findings to both the World Bank and the new Indonesian Government at the CGI. With attention on what had happened to us, we were able to ensure this issue became more than just a footnote in a very big meeting addressing the many issues Indonesia was facing at the time. The major issue we were able to get across was that of how corruption was the root cause of illegal logging in Indonesia and that the billion dollar timber industry had been getting away in supplying illegally harvested timber to global markets for a long long time. Something had to change.
Read more: http://news.mongabay.com/2010/0707-hance_doherty.html#ixzz3PqXTYtFa

 

PETIKAN WAWANCARA DENGAN PRESIDEN TELAPAK AMBROSIUS RUWINDRIJARTO

Courtesy: Samdhana Institute

Courtesy: Samdhana Institute

Mongabay.com: Komitmen untuk menyelamatkan hutan kemudian diuji pada tahun 1999 saat terjadi insiden di dekat Tanjung Puting. Bisakah diceritakan apa yang terjadi saat itu?

Ruwi: Saya dan teman dari EIA, Faith Doherty, berhadapan dengan grup Tanjung Lingga, yang merupakan bos dari penebangan liar di Taman Nasional Tanjung Putting dan banyak daerah lainnya di Kalimantan. Perusahaan tersebut membayar preman untuk membawa kami dari hotel ke kantor mereka tempat dimana kemudian kami diserang dan ditahan selama berjam-jam. Perusahaan tersebut menguasai seluruh kota dan akhirnya menyerahkan kami pada polisi-dalam kasus ini Divisi Investigasi Kriminal. Perusahaan berpikir bahwa divisi spesial di kepolisian lokal akan mengikuti apapun yang mereka perintahkan. Tapi divisi investigasi kriminal ini kemudian melindungi kami.

Tiga hari kemudian terjadi ‘tarik tambang’ antara divisi investigasi kriminal dan petugas polisi lainnya, aparat militer, serta preman perusahaan. Kami ditahan di bagian investigasi kriminal karena kantor dikelilingi oleh kerumunan massa, yang dibayar oleh perusahaan. Akhirnya kami bisa meninggalkan tempat itu dan terbang kembali ke Jakarta. Itu bisa terjadi setelah banyak negosiasi dan dengan banyak tekanan dari Jakarta seperti dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kedutaan Inggris. Bahkan Presiden Gus Dur ikut memperhatikan hal ini dan membuat pernyataan publik mengenai penculikan dan penyiksaan.

Mongabay.com: Apakah para pelaku akhirnya dihukum?

Ruwi: Sugianto yang merupakan orang utama di perusahaan yang dimiliki oleh Abdul Rasjid, mendapat hukuman yang sangat ringan dari pengadilan daerah. Dia mendapat hukuman beberapa bulan masa percobaan. Abdul Rasjid tidak pernah diproses secara hukum. Sugianto kemudian terpilih menjadi Bupati Kotawaringin Barat. Kemenangannya dalam pemilu ditentang oleh lawan politiknya karena dugaan money politics dan Mahkamah Agung membatalkan kemenangan Sugianto. Tetapi kemudian Sugianto naik banding dan kasusnya saat ini belum tuntas. Kemungkinan ia akan tetap mendapatkan posisi dan menjabat sebagai bupati.

http://indonesia.mongabay.com/news/2011/id0310-ruwi_telapak_interview.html

Dalam wawancara dengan Tempo pada 2002, Sugianto tidak membantah. “Sudah untung mereka tidak kami bunuh,” katanya, “Masuk ke perusahaan orang kok seperti itu.” Sugianto bahkan tidak membantah telah memberi order menyiksa Abi Kusno. “Dia masih tergolong kakek saya,” katanya, “Tapi dia juga pemeras. Sudah untung dia tidak kami bunuh.” Saat itu, Sugianto hanya dihukum percobaan satu setengah bulan. (Baca majalah Tempo, 21-27 Oktober 2002)

http://www.tempo.co/read/news/2015/01/23/063637107/pelapor-bambang-kpk-dan-isu-jari-aktivis-nbsp

Abi menyebut dua nama yang bertanggung jawab atas kekerasan itu: Sugianto dan Abdul Rasyid.

Sugianto juga pernah dikaitkan dengan kasus pembalakan liar di Taman Nasional Tanjung Puting. Waktu itu tahun 2002 Sugianto dipercaya pamannya, Abdul Rasyid, mengelola perusahaan Tanjung Lingga yang mendapat hak pengusahaan hutan seluas 40 ribu hektare lebih di Kalimantan Tengah.

Terbongkarnya pembalakan liar diakui sendiri oleh Sugianto. Ia terekam video pabrik-pabrik ramin milik Abdul Rasyid yang dibuat oleh tim investigasi Environmental Investigation Agency bersama Ruwidrijanto, anggota Telapak Indonesia, pada tahun 1999. Saat itu, Sugianto lah yang mengantar tim tersebut. Kepada Sugianto, mereka menyamar sebagai pengusaha kayu yang melihat-lihat pabrik milik Rasyid.

Dalam rekaman itu Sugianto juga memaparkan bagaimana seluk beluk mengekspor kayu-kayu secara ilegal dari Taman Nasional Tanjung Puting. Tindakan itu, ujar Sugianto untuk menghindari pajak ekspor yang mencapai 25 persen.

http://www.pkspiyungan.org/2015/01/parah-pelapor-bw-ternyata-pernah-potong.html

RACHMAWATI MERADANG PELANTIKAN JOKOWI DIHADIRI NEGARA SAHABAT

Rachmawati Meradang Pelantikan Jokowi Dihadiri Negara Sahabat

Merdeka.com – 16 Oktober 2014
MERDEKA.COM. Adik kandung Megawati Soekarnoputri, Rachmawati Soekarnoputri menuding Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) mempermalukan Bangsa Indonesia. Menurut dia, pelantikan Jokowi yang akan dihadiri perwakilan negara sahabat sebagai bentuk kepentingan pihak asing.

“Apa pentingnya pelantikan Jokowi untuk mereka (bangsa asing), ini pasti ada kepentingannya, pasti pihak asing merongrong untuk meminta aset negara ke Jokowi,” ujar Rachmawati saat menggelar konferensi pers di kediamannya di Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu (15/10)

Rachmawati menduga, Jokowi memiliki koneksi dengan bangsa asing, terutama dalam pengerukan kekayaan alam di tanah air. Akibat kekhawatirannya ini, putri dari Presiden pertama Indonesia, Soekarno itu berharap agar DPR mempertimbangkan untuk melantik Jokowi sebagai Presiden.

“Saya berharap agar DPR mempertimbangkan untuk pelantikan Jokowi, karena mempermalukan bangsa sudah banyak bermain dengan bangsa asing,” pungkasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal MPR Edi Siregar menyebutkan satu per satu perwakilan negara-negara yang akan menghadiri pelantikan Jokowi-JK.

“Ada Sultan Brunei, PM Singapura, PM Malaysia, PM Timor Leste, PM Papua Niugini, Presiden Iran, PM Haiti, Wakil PM Thailand, PM Australia, dan satu orang mantan PM Jepang,” ujar Edi.

Selain itu, kata Edi, beberapa perwakilan dan utusan khusus negara lain juga akan datang, yaitu Menteri Luar Negeri (Menlu) AS, Menlu Inggris, Menlu Selandia Baru, Menteri Federasi Rusia, utusan Vietnam, utusan RRT, serta utusan Belanda.
Sumber: Merdeka.com
Berita Lainnya
• Rachmawati ngaku hingga ke luar negeri cari rekening Jokowi
• Progress 98 & Rachmawati kompak minta pelantikan Jokowi ditunda
• Progress 98: Jokowi & istri punya 52 rekening di luar negeri
• Rachmawati ingin seluruh pimpinan KPK diganti

KontraS KECEWA SIKAP TIM TRANSISI JOKOWI SOAL PENGADILAN HAM

KontraS kecewa sikap Tim Transisi Jokowi soal pengadilan HAM

Reporter : Juven Martua Sitompul | Sabtu, 20 September 2014 15:05

http://www.merdeka.com/peristiwa/kontras-kecewa-sikap-tim-transisi-jokowi-soal-pengadilan-ham.html

Merdeka.com – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengaku kecewa atas pernyataan yang dilontarkan deputi tim transisi Presiden terpilih Jokowi-JK, Andi Widjajanto. Sebab, pernyataan itu tak sesuai dengan komitmen Jokowi-JK sebelumnya.

“Pernyataan tersebut bukan hanya mengecewakan pihak korban tapi juga mencederai rasa keadilan. Karena sudah jelas kalau Jokowi-JK berkomitmen untuk menuntaskan pelanggaran HAM berat,” kata Kepala divisi pemantauan impunitas KontraS, Muhammad Daud, kepada wartawan di kantornya di Jalan Borobudur, Jakarta, Sabtu (20/9).

Daud mengatakan, komentar yang tiba-tiba diucapkan oleh deputi tim transisi Jokowi-JK sangatlah kontradiksi. Pasalnya, saat mencalonkan diri sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di masa lalu.

Tak hanya itu, Daud pun menyatakan bertolak belakang dengan alasan yang disampaikan deputi tim transisi Jokowi-JK. Karena menurutnya persoalan penyelesaian hukum bukanlah terletak pada anggaran melainkan keberanian seorang pemimpin menentukan arah penyelesaiannya.

“Tim transisi harus merumuskan Jaksa Agung yang berani, penyelesaian kasus HAM berat bukan saja dari anggaran tapi yang terpenting modal keberanian,” tegas dia.

Dalam penuturannya, soal pembentukan pengadilan HAM Ad Hoc tak dialokasikan pada anggaran pemerintahan baru bukan saja terjadi saat ini. Pada pemerintahan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pun pernah terjadi dan itu dapat terselesaikan dengan cara yang baik.

“Soal anggaran itu teknis administrasi dulu presiden Gus Dur pernah memperlakukan hal yang sama. Ketika anggaran tidak ada, harusnya posnya saja yang dipikirkan jangan disampaikan ke publik. Karena kalo soal anggaran itu tidak akan selesai semua persoalan hukum,” pungkas Daud.

Sebelumnya Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, Andi Widjajanto memberikan pernyataan bahwa pembentukan pengadilan HAM Ad Hoc memerlukan biaya. Dan pada RAPBN 2015 tidak mengalokasikan dana untuk tujuan tersebut.

Maka untuk mengesahkan Rancangan Undang-undang Pengadilan HAM Ad Hoc ini harus disetujui terlebih dahulu, baru kemudian anggaran untuk pengadilan HAM Ad Hoc dapat dimasukan dalam revisi anggaran tahun depan. Sehingga pembentukan itu dipastikan tidak akan dilaksanakan pada waktu dekat ini.

MEGAWATI DINILAI JADI “KUNCI” MULUSKAN PEMERINAHAN JOKOWI

Megawati dinilai jadi “kunci” muluskan pemerintahan Jokowi

Minggu, 5 Oktober 2014 00:30 WIB Pewarta: Zuhdiar Laeis
http://www.antaranews.com/berita/456990/megawati-dinilai-jadi-kunci-muluskan-pemerintahan-jokowi

Semestinya, Megawati (Ketua Umum PDI Perjuangan, red.) mau membuka komunikasi politik ke partai-partai politik lain, terutama Demokrat. Peran Bu Mega amat penting,”

Semarang (ANTARA News) – Megawati Soekarnoputri menjadi “kunci” untuk memuluskan jalan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, kata pengamat politik Universitas Diponegoro Semarang Teguh Yuwono.

“Semestinya, Megawati (Ketua Umum PDI Perjuangan, red.) mau membuka komunikasi politik ke partai-partai politik lain, terutama Demokrat. Peran Bu Mega amat penting,” katanya di Semarang, Sabtu.

Menurut dia, pemerintahan Jokowi-JK setidaknya dalam enam bulan pertama akan menghadapi tantangan yang tidak ringan dengan dominasi Koalisi Merah Putih (KMP) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Mau tidak mau, kata dia, PDI Perjuangan harus membuka komunikasi politik dengan parpol-parpol di luar Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang sudah dijalinnya dengan Nasdem, PKB, Hanura, dan PKPI.

“Peluang besar untuk menjalin komunikasi politik ya dengan Demokrat. Bu Mega (Megawati, red.) harus mau bertemu langsung dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY),” kata pengajar FISIP Undip tersebut.

Megawati sempat mengutus Jokowi, JK, Surya Paloh (Ketua Umum Nasdem), dan Puan Maharani untuk bertemu dengan SBY.

Akan tetapi, kata Teguh, ternyata SBY hanya mau bertemu langsung dengan Megawati.

“Kalau mau komunikasi politik dengan Demokrat berjalan, ya, Bu Mega harus mau menemui Pak SBY. Jika Bu Mega tidak mau turun tangan, ya, Jokowi-JK akan menghadapi tantangan berat,” katanya.

Ia menjelaskan Jokowi harus menghadapi tantangan untuk memperjuangkan dua peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terkait pemilihan kepala daerah (pilkada) yang akan dibahas DPR.

Persoalan UU Pilkada, kata dia, sebenarnya baru “warming up” (pemanasan) bagi Jokowi-JK yang tentunya tidak bisa berjalan sukses jika PDI Perjuangan dengan KIH masih berjuang sendiri.

Dalam menjalin komunikasi politik dengan parpol-parpol lain di luar KIH, kata dia, memang dibutuhkan kekuatan ekstra, yakni kesediaan Megawati untuk turun langsung melakukan lobi-lobi politik.

“Sebenarnya, peran JK juga sangat besar untuk mendorong dukungan dari Golkar. Harusnya JK bisa, apalagi (JK, red.) pernah menjadi Ketua Umum Golkar. Akan tetapi, power JK belum terlihat,” kata Teguh.

(KR-ZLS/M029)

Editor: Ruslan Burhani

PEMBANGKANG MENANG JAWATAN SPEAKER PARLIMEN

Pembangkang menang jawatan Speaker Parlimen

http://utusan.com.my/utusan/Luar_Negara/20141003/lu_08/Pembangkang-menang-jawatan-Speaker-Parlimen

JAKARTA 2 Okt. – Ahli-ahli politik pembangkang Indonesia, hari ini memenangi kerusi penting Dewan Parlimen selepas penyokong bakal Presiden Indonesia, Joko Widodo atau Jokowi bertindak keluar dewan akibat kekecohan semasa pemilihan jawatan Speaker Dewan, semalam.

Penggal baharu Parlimen Indonesia bermula semalam dengan dihadiri seramai 560 anggota Parlimen yang baharu dan sesi itu dikuasai parti yang menyokong bekas Jeneral Prabowo Subianto yang tewas kepada Jokowi semasa pilihan raya Presiden pada Julai lalu, pemimpin pertama yang tidak mempunyai asal usul autokratik.

Selain perbahasan ke atas undang-undang baharu yang berlarutan sehingga lewat malam, penyokong Prabowo menggunakan kelebihan kerusi yang mereka miliki untuk mendesak pemilihan jawatan Speaker dan empat lagi jawatan Timbalan Speaker diadakan dengan segera.

Ahli politik daripada Parti Demokratik Indonesia Perjuangan (PDI-P), bagaimanapun mahu pemilihan itu ditunda selepas tempoh persidangan itu berlarutan sehingga tengah malam.

Namun, pembangkang bertegas pemilihan jawatan itu perlu diadakan segera, mengakibatkan penyokong Jokowi mengerumuni podium dewan dan bertindak keluar dewan tidak lama selepas itu.

Keadaan itu mengakibatkan parti-parti yang menyokong Prabowo yang menguasai 63 peratus kerusi dewan mendapat keputusan sebulat suara akan calon yang mereka pilih tanpa menerima sebarang tentangan yang kemudiannya disahkan awal pagi ini.

Mereka memilih Setya Novanto, seorang pemimpin kanan Parti Golkar yang juga bekas orang kepercayaan Suharto sebagai Speaker Dewan dan tiga lagi ahli politik pembangkang dinamakan sebagai timbalan Speaker. – AFP
Artikel Penuh: http://utusan.com.my/utusan/Luar_Negara/20141003/lu_08/Pembangkang-menang-jawatan-Speaker-Parlimen#ixzz3F4LqNWMG
© Utusan Melayu (M) Bhd

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 60 other followers