Archive for the ‘Sejarah’ Category

TULISAN BUNG KARNO TENTANG PERGERAKAN DI INDONESIA

Pergerakan Di Indonesia (1)

Pergerakan tentu lahir

Toh……..diberi hak-hak atau tidak diberi hak-hak; diberi pegangan atau tidak diberi pegangan; diberi penguat atau tidak diberi penguat, — tiap-tiap makhluk, tiap-tiap umat, tiap-tiap bangsa tidak boleh tidak, pasti akhirnya berbangkit, pasti akhirnya bangun, pasti akhirnya menggerakkan tenaganya, kalau ia sudah terlalu sekali merasakan celakanya diri teraniaya oleh suatu daya angkara murka! Jangan lagi manusia, jangan lagi bangsa,– walau cacing pun tentu bergerak berkeluget-berkeluget kalau merasakan sakit!
Seluruh riwayat dunia adalah riwayat golongan-golongan manusia atau bangsa-bangsa yang bergerak menghindarkan diri dari suatu keadaan yang celaka; seluruh riwayat dunia, menurut perkataan Herbert Spencer,[1] adalah riwayat “reactief verzet van verdrukte elementen”![2] Kita ingat pergerakan Yesus kristus dan agama Kristen yang menghindarkan rakyat-rakyat Yahudi dan rakyat-rakyat Lautan Tengah dari bawah kaki burung garuda Roma; kita ingat perjuangan rakyat Belanda yang menghindarkan diri dari bawah tindasan Spanyol; kita ingat pergerakan-pergerakan demokrasi kewargaan (burgerlijke democretie) yang menghindarkan rakyat-rakyat Eropa pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 dari bawah tindasan autokrasi dan absolutisme, kita menjadi saksi atas hebatnya pergerakan-pergerakan sosialisme yang mau menggugurkan takhta kapitalisme; kita mengetahui pergerakan rakyat Mesir di bawah pimpinan Arabi dan Zaglul Pasha[3] beserta pergerakan rakyat India dibawah pimpinan Tilak[4] atau gandhi melawan ketamakan asing; kita mengetahui perjuangan rakyat Tiongkok menjatuhkan absolutisme mancu dan melawan imperialisme Barat; kita telah bertahun-tahun melihat seluruh dunia Asia bergelora sebagai lautan mendidih menentang imperialisme asing, — tidakkah ini memang sudah terbawa oleh hakikat keadaan, tidakkah ini memang sudah terbawa oleh nafsu mempertahankan dan melindungi diri atau nafsu zelfbehound[5] yang ada pada tiap-tiap sesuatu yang bernyawa, tidakkah ini memang sudah “reactief verzet van verdrukte elementen” itu?
Rakyat indonesia pun sekarang sejak 1908 sudah berbangkit; nafsu menyelamatkan diri sekarang sejak 1908 sudah menitis juga kepadanya! Imperialisme-modern yang mengaut-ngaut di Indonesia itu, imperialisme-modern yang menyebarkan kesengsaraan di mana-mana itu, — imperialisme-modern itu sudah menyinggung dan membangkitkan musuh-musuhnya sendiri. Raksasa Indonesia yang tadinya pingsan seolah-olah tak bernyawa, raksasa Indonesia itu sekarang sudah berdiri tegak dan sudah memasang tenaga! Saban kali ia mendapat hantaman, saban kali ia rebah, tetapi saban kali pula ia tegak kembali! Sebagai mempunyai kekuatan rahasia, sebagai mempunyai kekuatan penghidup, sebagai mempunyai aji-pancasona dan aji-candrabirawa, ia tidak bisa dibunuh dan malah makin lama makin tak terbilang pengikutnya!
Amboi,– di manakah kekuatan duniawi yang bisa memadamkan semangat suatu bangsa, di manakahn kekuatan duniawi yang bisa menahan bangkitnya suatu rakyat yang mencari hidup, dimanakah kekuatan duniawi yang bisa membendung banjir yang digerakkan oleh tenaga-tenaga pergaulan hidup sendiri! Di manakah kebenaran jerita anggota-anggota dan sahabat-sahabat imperialisme yang mengatakan ini ialah bikinan beberapa kaum “penghasut”, yakni kaum “opruiers”[6] kaum “raddraaiers”,[7]kaum “ophitsers”[8] dan lain sebagainya dan yang oleh karenanya sama mengira bahwa pergerakan itu bisa dibunuh kalau “penghasutnya” semua dimasukkan bui, dibuang atau digantung? Puluhan, ratusan, ya, ribuan “penghasutnya” “opruiers” dan “ophitsers” sudah dibui atau dibuang,–tetapi adakah pergerakan itu berhenti, adakah pergerakan itu mundur, tidakkah pergerakan yang umurnya baru ± 20 tahun itu malahan semakin menjadi besar dan semakin menjadi umum?
“Man totet den Geist nicht”, begitulah Freiligrath menyairkannya,–“ orang tak bisa membunuh semangat”! Di dalam tahun 1900, yakni sebelum di sini ada “ophitsers”, sebelum di sini ada “raddraaiers”, Ir. Van Kol sudah mendengungkan peringatannya di dalam Tweede Kamer demikian:
“Teruslah……..sampai sekali waktu tiba akhirnya; sekali waktu, siapa tahu entah kapan, pasti meledak kekuatan rahasia”
Dan sesungguhnya, “kekuatan rahasia” itu sudah meledak! Seluruh dunia sekarang melihat bangkit dan bergeraknya kekuatan rahasia itu!
Seluruh dunia yang tidak sengaja membuta-tuli, mengertilah, bahwa kekuatan rahasia itu bukan bikinan manusia, tetapi bikinan pergaulan hidup yang mau mengobati diri sendiri. Seluruh dunia yang tulus hati mengertilah, bahwa pergerakan ini ialah antitesa imperialisme yang terbikin oleh imperialisme sendiri. Bukan bikinan “penghasut” bukan bikinan “opruiers”, bukan bikinan “raddraaiers”, bukan bikinan “ophitsers”—pergerakan ini ialah bikinan kesengsaraan dan kemelaratan rakyat! Ir. Albarda di dalam Tweede Kamer memperingatkan: [9].
“Diantara mereka, yang berwajib atau merasa wajib membicarakan peristiwa-peristiwa zaman di muka umum, ada yang senang menggambarkan pergerakan Bumiputra dan perkembangannya sebagai hasil pikiran-pikiran revolusioner Barat dan yang mengira bahwa pergerakan itu bisa ditindas dengan jalan menghadapinya dengan kebijakan pemerintah yang keras dan dengan mengerahkan polisi dan justisi melawan propagandis-propagandisnya. Pemandangan dan taktik yang demikian itu sangat dangkal dan menunjukkan bahwa mereka tidak punya pengertian sejarah dan tidak punya pengertian politik…. Pergerakan yang demikian itu terlahir dari keadaan-keadaan masyarakat dan dari perubahan-perubahan yang dialaminya. Pergerakan demikian itu juga akan lahir dan juga akan tumbuh, meskipun tidak pernah seorang Eropa yang revolusioner menjejakkan kakinya di Hindia. Pergerakan demikian itu, tumbuh terus, meskipun semua pemimpin dan propagandisnya dibasmi.
Seperti juga dalam abad ke-16 pergerakan kerkhervorming[10] tidak terhenti dengan memburu-buru kaum bid’ah, seperti juga dalam abad ke-19 demokrasi-sosial tidak bisa dihancurkan oleh politik penindasan dengan kekerasan oleh Bismarck, begitu juga dalam abad ke-20 pergerakan Bumiputra tidak bisa didorong ke belakang, bahkan tidak bisa diberhentikan oleh kebijaksanaan pemerintah yang reaksioner. Pergerakan itu tumbuh terus dan tidak usah diragu-ragukan, bahwa ia akan mencapai cita-citanya, yakni memerdekakan penduduk Hindia dari penjajahan asing!….”
Tuan-tuan Hakim barangkali berkata, “O, itu pemandangan kaum sosialis!”
Jika demikian, marilah kita dengarkan Dr. Kraemer, seorang yang bukan sosialis, menulis dalam Koloniale Studien[11]
“Di sinilah juga letaknya keterangan, mengapa oorang salah sangka sama sekali, apabila orang menyangka, bahwa apa yang disebut kebangunan dunia Timur itu atau di dalam lingkungan kita sendiri: pergerakan Bumiputra itu, hanya menjadi soal suatu lapisan Intelektuan yang tipis dan jumlahnya sangat kecil. Mau tidak mau “rakyat murba yang diam itu” juga ikut mendidih dalam kancah pergolakan itu”,
dan Prof. Snouck Hurgronje, yang juga bukan kaum dogma, yang toh juga bukan kaum pembuta-tuli mengikuti sesuatu kepercayaan, tempo hari berkata:
“Sumbernya”……dulu dan sekarang, bukan pemupukan beberapa ribu kaum intelektual, yang terlampau banyak mendapat pendidikan Barat dan tidak bisa ditampung oleh masyarakat Bumiputra, tapi rasa perlawanan di mana-mana terhadap penjajahan oleh orang-orang dari bangsa lain, rasa perlawanan yang kadang-kadang tampak keluar dan kadang-kadang tinggal terbenam……”[12]
________________________________________
[1] Herbert Spencer (1820-1893); Seorang filusuf Inggris penganut empirisme.
[2] reactief verzet van verdrukte elementen= perlawanan terhadap elemen yang menindas.
[3] Arabi dan Zaglul Pasha, adallah pendiri partai Wafd di Mesir tahun 1918, diteruskan Mustafa Nahas Pasha dari 1927.
[4] Tilak, Bal Gangdhar (1956-1920): Politikus India yang bersama-sama Gandhi memimpin Partai Kongres, kemudian diteruskan oleh nehru.
[5] Zelfbehound= menolong diri sendiri (mandiri).
[6] Opruiers= penghasut-penghasut
[7] Raddraaiers= biang keladi
[8] Ophitsers= penghasut-penghasut
[9] Ir. Albarda, seorang sosialis Belanda di Tweede kamer, memberi peringatan kepada pemerintahnya pada tanggal 19 desember 1919.
[10] Kerkhervorming= pembaharuan gereja (Protestan)
[11] Dr.Kraemer (1888-19-) seorang ahli orientalis yang berada di Indonesia antara tahun 1921-1937, kemudian menulis buku “Koloniale Studien”, hal.5.
[12] Dikutip dari ;Colijn over Indie” hal.12.

 

Pergerakan Di Indonesia (2)

Bahwasanya, matahari bukan terbit karena ayam jantan berkokok, ayam jantan berkokok karena matahari terbit! Dan dengan sedikit perubahan, maka kami dari sini, bagi kaum-kaum yang masih saja mengira bahwa pergerakan itu bikinan “penghasut” mengobarkan lagi api pidato Jean Jaures, kampiun buruh Prancis yang termashur itu, di dalam dewan rakyat Prancis terhadap wakil-wakil kaum modal:
“Ah, Tuan-tuan, alangkah anehnya Tuan-tuan sampai tersilaukan mata, dan mengatakan bahwa evolusi universal ini terjadi karena perbuatan beberapa orang saja! Tidakkah terkena hati Tuan-tuan oleh luasnya pergerakan kebangsaan sehingga terdapat di seluruh muka bumi? Dimana-mana, di semua negeri yang tidak merdeka, ia muncul pada waktu yang sama, semenjak sepuluh tahun yang kemudian ini, tidak mungkin lagi menggambarkan sejarah Mesir, India, Tiongkok, Filipina dan Indonesia dengan tidak juga menceritakan riwayat pergerakan nasional!… Dan di hadapan pergerakan umum yang menghela rakyat-rakyat Asia ini, rakyat-rakyat yang sangat berbeda satu sama lain, dalam iklim manapun mereka itu hidup, termasuk bangsa apa pun mereka itu,– di hadapan pergerakan yang demikian itulah Tuan-tuan bicara tentang beberapa orang Penghasut yang bertindak sendiri-sendiri. Tapi dengan menuduh seperti itu Tuan-tuan terlalu memberi penghormatan kepada orang-orang yang tuan tuduh, Tuan-tuan menganggap terlalu berkuasa orang-orang yang Tuan-tuan sebut penghasut itu. Bukanlah pekerjaan mereka sendiri meletuskan pergerakan yang demikian hebatnya; tarikan nafas lemah dari beberapa mulut manusia tidak cukup untuk meletuskan tofan bangsa-bangsa Asia ini!
Tidak, Tuan-tuan, yang sebenarnya ialah: pergerakan ini timbul dari pusat kejadian-kejadian sendiri; ia timbul dari penderitaan-penderitaan yang tidak terhitung banyaknya dan sampai sekarang tidak menghubungkan diri satu sama lain, tapi mendapatkan kata semboyannya dalam semboyan menyerukan merdeka. Yang sebenarnya ialah, bahwa juga di Indonesia pergerakan nasional itu terlahir dari imperialisme yang didewa-dewakan oleh Tuan dan tidak kurang-kurangnya dari sistem drainage ekonomi yang semenjak berabad-abad bekerja di negeri itu…..Imperialisme itulah penghasut yang besar, imperialisme itulah penjahat besar yang menyuruh berontak: karena itu bawalah imperialisme itu ke depan polisi dan hakim!”[1]
Benar sekali! “Bawalah imperialisme itu ke depan polisi dan hakim!”……
Toh….bukan imperialisme, bukan anggota-anggota imperialisme, bukan sahabat-sahabat imperialisme, bukan Treub, bukan Trib, bukan Colijn, bukan Bruineman, bukan Fruin, bukan Ali Musa, bukan Wormser, yang kini berada di muka mahkamah tuan-tuan Hakim,– tetapi kami: Gatot Mangkoepradja, Maskoen, Soepriadinata, Soekarno!
Apa boleh buat, biarlah nasib pemimpin begitu! Kami tidak merasa salah. Kami merasa bersih, kami tidak merasa melanggar hal-hal yang dituduhkan, sebagai nanti akan lebih jelas kami terangkan. Kami oleh karena itu, memang mengharap-harap dan menunggu-nunggu Tuan-tuan punya putusan bebas, mengharap-harap moga-moga Tuan-tuan mengambil putusan vrijspraak[2] adanya!
Tetapi, tuan-tuan Hakim, marilah kami melanjutkan kami punya pidato pembelaan.
“Ratu Adil”, “Heru Cakra”, dan lain sebagainya
Pergerakan rakyat indonesia bukanlah bikinan kaum “penghasut”. Juga sebelum ada “penghasut” itu, juga zonder ada “penghasut” itu, udara Indonesia sudah penuh dengan hawa kesedihan merasakan kesengsaraan dan oleh karenanya, penuh pula dengan hawa keinginan menghindarkan diri dari kesengsaraan itu. Sejak berpuluh-puluh tahun udara Indonesia sudah penuh dengan hawa-hawa yang demikian itu. Sejak berpuluh-puluh tahun rakyat Indonesia itu hatinya selalu mengeluh, hatinya selalu menangis menunggu-nunggu datangnya wahyu yang akan menyalakan api pengharapan di dalamnya, menunggu-nunggu datangnya mantarm yang bisa menyanggupkan sesuap nasi dan sepotong ikan dan sepotong ikan kepadanya. Haraplah pikirkan, Tuan-tuan hakim, apakah sebabnya rakyat senantiasa percaya dan menunggu-nunggu datangnya “Ratu Adil”, apakah sebabnya sabda Prabu Jayabaya sampai hari ini hari masih terus menyalakan harapan rakyat,–apakah sebabnya seringkali kita mendengar bahwa di desa ini atau di desa itu telah muncul seorang “Imam Mahdi”, atau “Heru Cakra”, atau turunan seorang dari Wali-Sanga. Tak lain tak bukan ialah oleh karena hati rakyat yang menangis itu,” tak berhenti-hentinya, tak habis-habisnya menungu-nunggu atau mengharap-harapkan “datangnya pertolongan, sebagaimana orang yang berada dalam kegelapan tak berhenti-hentinya pula saban jam, saban menit, saban detik, menunggu-nunggu dan mengharap-harap: “kapan, kapankah matahari terbit?”
O, siapa yang mengerti akan sebab-sebab yang lebih dalam ini, siapa yang mengerti akan diepere ondergrond[3] dari kepercayaan rakyat ini, sebagaimana yang diterangkan pula oleh Prof. Snouck Hurgronje di dalam brosurnya “Vergeten Jubiles”[4], tentu sedih dan ikut menangislah hatinya, kalau ia saban kali mendengar suara rakyat meratap: “Kapan, kapankah Ratu Adil datang?”—tentu sedih dan menangislah hatinya pula dan tidak tertawa, jikalau ia saban kali melihat lekasnya dan setianya rakyat menyerahkan diri ke dalam tangan seorang kyai atau dukun yang menyebutkan diri “Heru Cakra” atau “Ratu Adil”!
“Selama kaum intelek Bumiputra belum bisa mengemukakan keberatan-keberatan bangsanya, maka “perbuatan-perbuatan yang mendahsyatkan” itu (yakni pemberontakan, Sk) adalah peledakan yang sewajarnya dari kemarahan yang disimpan-simpan dan perlawanan yang ditekan-tekan terhadap usaha yang bodoh untuk memerintah rakyat dengan tidak memperhatikan dengan sungguh-sungguh keinginan dan kepentingan-kepentingan mereka dan membikinnya jadi pedoman. Sebagaimana sekarang golongan-golongan besar dari bangsa Bumiputra senantiasa bersedia untuk dengan terus terang memihak kepada salah seorang intelektual bangsanya sendiri, yang dirasanya memperjuangkan kepentingannya, meskipun mereka itu “belum matang” untuk mengerti semua teori-teorinya, demikianlah mereka seringkali suka mengikuti pemimpin-pemimpin yang menjanjikan kepada mereka kemerdekaan yang bisa diperoleh dengan jalan rahasia dan dengan cara-cara rahasia, atau yang dengan cara sembunyi mengerahkan tentara untuk perang sabil dengan kaum kafir, bilamana ada kesempatan baik. Bahwa percobaan-percobaan yang demikian itu sia-sia saja, karena alat-alat untuk membuka jalan sama sekali tidak cukup, mereka tidak mengerti, dan demikianlah mereka menganggap setiap orang yang menjanjikan kepada mereka Ratu Adil, atau Mahdi atau pemerintahan yang adil, adalah nabi. Syarat-syarat hidup yang perlu, yang menurut perasaannya tidak diberikan kepadanya oleh alam, o;eh jalannya keadaan yang biasa, atau oleh penjajahan asing, mereka coba mencapainya dengan jala gaib yang luar biasa…dengan kepercayaan akan mendapat pertolongan tuhan,”begitulah kata Prof. Snouck Hurgronje.
Dan sebagaimana sang kiai atau sang dukun itu bukan pembikin dari kepercayaan umum dan harapan umum atas kedatangan ratu Adil atau Heru Cakra itu, sebagaimana mereka mendapat pengaruh itu ialah, hanya oleh karena rakyat umum hatinya memang menangis mendoa-doa dan menunggu-nunggu datangnya Ratu Adil atau Heru Cakra itu, maka kami yang disebut “penghasut” bukanlah pula pembikin pergerakan rakyat sekarang ini dan bukanlah pula pengaruh kami itu terjadinya ialah oleh karena licinnya kami punya lidah atau tajamnya kami punya pena.
Pergerakan rakyat adalah bikinan kesengsaraan rakyat, pengaruh kami diatas rakyat adalah pula bikinan kesengsaraan rakyat! Kami hanyalah menunjukkan jalan; kami hanyalah mencarikan bagian-bagian yang rata dan datar untuk aliran-aliran yang makin lama makin membanjir itu;– kami hanyalah menunjukkan tempat-tempat yang harus dilalui oleh banjit itu, agar supaya banjir itu bisa dengan sesempurna-sempurnanya mencapai Lautan Keselamatan dan Lautan Kebesaran adanya…..
________________________________________
[1] Dikutip dari pidato Jean Jaures (1859-1914) di Parlemen Prancis, tanggal 23 September 1903, “Rapport Jean Jaures” hal. 25, dengan sedikit perubahan.
[2] Vrijspraak= bebas dari tuntutan
[3] diepere ondergrond= rahasia yang lebih dalam
[4] Vergeten Jubile’s= peringatan ulang tahun yang dilupakan
Artikel Terkait:
• Pergerakan Di Indonesia (1)
• Partai Nasional Indonesia (4)
• Imperialisme di Indonesia (6)
• Imperialisme di Indonesia (5)
• Partai Nasional Indonesia (5)

KOMPLEKS MAKAM PANGERAN DIPONEGORO DAN KELUARGA DI MAKASSAR

    

Kompleks makam Pangeran Diponegoro, istri, anak dan cucu-cucunya di Makassar (Foto.Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak, Kalimantan Tengah/Andriani S. Kusni, 2014).

Kompleks makam Pangeran Diponegoro, istri, anak dan cucu-cucunya di Makassar (Foto.Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak, Kalimantan Tengah/Andriani S. Kusni, 2014).

IMG_8370

Bahasa Dayak Ngaju Sebagai Bahasa Pengantar di Kalimantan Tengah

Bahasa Dayak Ngaju Sebagai Bahasa Pengantar di Kalimantan Tengah

 

Oleh TT. Suan

Perkataan Ngaju yang sebagai kosa-kata berasal dari kata dasar aju yang berarti hulu atau udik. Sedangkan lawannya adalah kata awa yang berarti hilir, dan mejadi lema dan menjelma menjadi kosa-kata ngawa. Kata aju menjadi lema penbendaharaan kata Ngaju.
Kalimantan Tengah memiliki banyak sungai besar dan panjang. Semuanya mengalir dari utara ke selatan, bermuara di Laut Jawa. Sebagian besafr penduduknya bertempat tinggal di sepanjang tepian sungai-sungai tersebut. Secara geografis, penduduk sungai-sungai tersebut, ada yang tinggal di bagian hulu atau udik (utara), ada yang menempati bagian tengah dan ada pula yang berdiam di bagian hilkir atau selatan.
Penduduk yang mendiami bagian hulu sungai, dalam bahasa Dayak Ngaju disebut “melai tuntang mengkalewu intu hila ngaju”; yang tinggal di bagian tengah disebut “mangkalewu intu hila benteng” , sedangkan yang mendiami bagian hilir disebut “melai tuntang mangkalewu intu hila ngawa”.
Karena berdiam di sepanjang sungai dan bermukim di tepi-tepi – baik sungai besar, anak atau cabang sungai-sungai tersebut, maka yang tinggal di hulu disebut bermukim “intu huku batang danum; yang bermukim di bagian tengah disebut “melai tuntang mangkalewu intu hila benteng”, sedangkan yang bermukim dan tinggal di bagian hilir disebut “mangkalewu tuntang melai intu hila tumbang”.
Maka, baik aju atau ngaju adalah lawan dari awa atau ngawa. Tapi kata Dayak Ngaju, tidak terkait dengan kata aju atau ngaju itu!

Keturunan Maharaja Bunu

 

Manusia Ngaju adalah keturunan Maharaja Bunu, satu dari tiga Maharaja bersaudara. Dua yang lain adalah Maharaja Sangaang dan Maharaja Sangen. Mereka tinggal di negeri alam dewata disebut Lewun Sangiang terdiri dari tiga kawasan permukiman atau negeri (lewu) yaitu: Lewun Maharaja Sangiang, Lewun Maharaja Sangen, Lewun Maharaja Bunu. Zaman tiga negeri di alam atas itu, juga disebut zaman Lewu Telo.
Dari tiga Maharaja bersaudara itu, Maharaja Bunu yang menurunkan keturunan manusia Ngaju sampai hari ini. Sedangkan dua Maharaja lainnya tetap tinggal di alam atas yakni Alam Dewata yang gaib (Lihat: Hermogenes Ugang, 1983:3).

 

Bahasa Pengantar

 

Sesuai banyaknya suku, maka bermacam-macam pulalah ragam bahasanya dengan dialek masing-masing pula.
Di Kalimantan Tengah terdapat tiga suku besar, yakni Suku Ot Danum, Suku Ngaju dan Suku Ma’anyan.
Di antara ketiga bahasa tersebut, bahasa Ngaju telah menjadi lingua franca orang Dayak di Kalimantan Tengah.
Peranan bahasa Ngaju menjadi pening di Kalimantan Tengah berkat usaha para Zemndeling atau Misi Pekabaran Injil Kristen Protestan dari Jerman yang telah memilih bahasa Ngaju dalam penyiaran atau penyebaran Agama Kristen serta menerjemah Alkitab (Kita Injil) ke dalam bahasa pribumi (bahasa Ngaju) [Lihat: J. Danandjaja, “Kebudayaan Penduduk Kalimantan Tengah, in: “Manusia dan Kebudayan di Indonesia”, Penerbit Jambatan, 1971:123).
Pihak Pekabaran Injil yang menyiarkan agama Kristen (Protestan) di kalangan Suku Dayak sejak tahun 1835, selain memnyiarkan agama Kristen juga mendirikan sekolah-sekolah di mana Bahasa Dayak Ngaju diajarkan mulai kelas satu sampai kelas tiga, sekaligus sebagai bahasa pengantar.
Karena kedudukan Bahasa Dayak Ngaju yang dominan itu, maka ia merupakan bahasa umum, bahasa pergaulan dan sebagai bahasa pengantar.
Perihal Bahasa Dayak Ngaju menjadi lingua franca itu sebabnya antara lain karena ia lebih sederhana pemakaiannya, cukup soepel untuk bahasa pergaulan, baik tulisan mau pun lisan – dan terbukti pula sejarah pergerakan dari suku bangsa Dayak di daerah Kalimantan Tengah (dahulu masuk dalam Keresidenan Borneo Selatan). Bahasa Dayak Ngaju dipergunakan dalam menggerakkan mekanisme kehidupan organisasi Pakat Dayak (PD) dengan menerbitkan organ berupa Majalah Soeara Pakat yang cukup luas penyebarannya.
Bahwa Bahasa Dayak Ngaju sebagai pengantar, itu berarti lambang komunikasi antar suku Dayak dan termasuk dalam definisi mengenai bahasa itu sendiri, dalam bahasa Belanda dikatakan “taal is soms klank, taal is soms teken, taal is soms schrift, maar altijd gedachte” (bahasa itu adakalanya ia suara, bahasa itu ada kalanya ia lukisan, bahasa itu adalahnya ia tulisan, tetapi bahasa itu selalu pikiran).
Mengenai definisi bahasa ini, ada juga para pihak yang mengatakan bahwa “bahasa adalah kawan hidup kita. Apa yang hidup dalam jiwa dan sanubari kita atau menggerakkan pancaindera kita, dapat dijelmakan dengan bahasa. Dan bahasa dengan demikian adalah alat bagi manusia untuk melahirkan perasaan, maksud hati dan buah pikiran kepada sesama manusia (J. Wajong, 1956: 5).

 

Bahasa Ibu

Menurut data di kawqasan Indonesia yang rentang jaraknya antara ujung Pulau Sumatera dan batas timur Irian Jaya (Papua) yang sama dengan rentang barat-timur benua Eropa atau Amerika Serikat, terdapat tidak kurang dari lima ratus bahasa yang dipakai oleh penduduk Indonesia yang bahasanya bukan bahasa Tionghoa, Inggeris atau Arab. Dikatakan, di antara 500 bahasa daerah itu, terdapat 35 bahasa dengan penutur 100 ribu sampai kurang-lebih satu juta (Media Indonesia, Jakarta, 19 Desember 2000).
Maka Bahasa Dayak Ngaju, dengan melihagt kategori yang disajikan oleh Profesor DR. Anton Moeliono tersebut adalah termasuk dalam 35 bahasa Kalimantan Tengah dengan Pusat Penelitian Kebudayaan Dayak UNPAR tahun 1995, jumlah penutur asli Bahasa Dayak Ngaju (selanjutnya disingkat Bahasa Ngaju) diperkirakan sebanyak kurang lebih 702.000 jiwa, yang tersebar sepanjang jalur Sungai Kapuas, Sungai Kahayan, Sungai Katingan, Sungai Rungan, serta beberapa sungai kecil.
Adapun peta sebaran penutur asli Bahasa Ngaju meliputi daerah Kalimantan Tengah bagian selatan, bagian tengah dan bagian utara, meliputi juga wilayah administrasi Kota Palangka Raya, Kabupaten Kapuas, termasuk kabupaten pemekaran Pulang Pisau dan Kabupaten Kotawaringin Timur, termasuk kabuparen pemekaran Kabupaten Katingan serta sebagian Kabupaten Barito Selatan (vide: Profil Kebudayaan Dayak di Kalimantan Tengah, Bab.IV-8).
Pada tataran sejagat, menurut Helden Michle dari Summer Institute of Linguistic (SIL), di dunia terdapat 6.818 bahasa yang terdaftar dalam inventarisasi bahasa Ethnologue Language of the World di mana sebanyak 6.038 bahasa angtara 6000 hingga kurang dari satu juta orang penuturnya (Harian Komnpas, Jakarta, 25 Juli 2001).
Dengan demikian, agaknya keberadaan Bahasa Ngaju masuk dalam kelompok 6.038 bahasa tersebut.

 

Penerbitan Buku

Sejalan dengan pemilihan Bahasa Ngaju sebagai lingua franca dalam kegiatan penyiaran Agama Kristen (Protestan) oleh Misi atau Pekabaran Injil dari Jerman, maka mulai Bagian 2 abad 19 dan memasuki awal abad ke-20, pihak Misi mulai mendirikan Sekolah Rakyat (Volkschool) di mana Bahasa Ngaju diajarkan mulai dari kelas satu hingga kelas tiga. Untuk keperluan pendidakan dan sekolah-sekolah maka diterbitkan buku-buku pelajaran dalam Bahasa Ngaju, misalnya Boekoe Soeli, Boekoe Lalawa, buku Hakabeken Sarita. Bersamaan dengan itu diterbitkan pula peraturan sekolah dan buku pegangan guru: Atoran Sakola tuntang Kapatoet Goeroe Sakola Zending hong Borneo Selatan.
Di samping penerbitan buku-buku pelajaran juga diterbitkan antara lain sebuah buku pengetahuan umum tentang kesehatan dalam Bahasa Ngaju yang bersifat informatif ditulis oleh F. Kunnle, berjudul PERES TERING yakni penyakit tuberklose.
Pada tahun 1890 diterbitkan buku Almanak dalam Bahasa Ngaju berjudul RINTING ANDAU BULAN.
Almanak tersebut menyajikan tulisan-tulisan mengenai sejarah dan berita-berita dari berbagai bangsa dan negara untuk pekeraan Pejabaran Injil di kalangan Suku Dayak. Almanak Rinting Andau Bulan hanya terbit sampai tahun 1920.

Dalam pada itu, pihak Zending (Pekabaran Injil) pada tahun 1912 menerbitkan juga sebuah Majalah Tengah Bulanan dengan nama “BARITA BAHALAP” yang artinya Kabar Baik dengan menggunakan Bahasa Ngaju. Ternyata Barita Bahalap berharga bagi Pekabaran Injil dan berharga sekali bagi pertumbuhan kesusasteraan Suku Dayak pada umumnya (Lihat: F.Ukur, 1960:84).

 

Kamus Bahasa Ngaju

Penerbitan buku kamus di Indonesia menurut catatan pada abad ke-15, dimulai dari daftar kata (glosarium) ke kamus-kamus. Dan barulah pada abad ke-19 dapat dilakukan penyusunan Kamus Bahasa Melayu (yang kemudian menjadi Bahasa Indonesia) yang pertama oleh P.P.Roorda van Eysinga pada tahun 1824 yakni Nederduitsch en Maleische Woordenboek, dan pada tahun 1885 E.C. Klinker menerbitkan kamus berjudul Nieuwe Nederlandsch-Maleisch Woordenboek. Sejumlah kamus diterbitkan kemudian oleh para sarjana, yang terakhir adalah Ph.S. van Ronkel pada 1918 menerbitkan kamus Maleisch-Nederland en Nederlandsch-Maleisch Woerdenboek.
Pada tahun 1959 diterbitkan buku kamus karya DR. Aug.Hardeland, yakni Kamus Bahasa Dayak Ngaju-Jerman (Dajacksch-Deutsche Worterbuch) yang cukup tebal (viii +638 halaman).

Bila Kamus Bahasa Dayak Ngaju-Jerman yang diterbitkan pada tahun 1859 – yang penyusunannya oleh August Hardeland tahun 1858 – maka selang 137 tahun kemudian yaitu pada tahun 1996 baru terbit Kamus Dwibahasa Dayak Ngaju-Indonesia karya Albert Bingan & Offeny A. Ibrahim (cet akan pertama) dan pada tahun 1997 dicetakulang, setebal xxv +368 halaman.
Kini perkembangan eksistensi Bahasa Ngaju, merupakan Bahasa Daerah pertama yang diajarkan sebagai mata pelajaran tercanum di kurikulum sekolah-sekolah di Kalimantan Tengah, di mana Kota Palangka Raya sebagai yang pertama melaksanakannya.
Sesungguhnya, Bahasa Ngaju adalah Bahasa Dayak yang telah memiliki bentuk terkodefikasi, di antaranya telah dimilikinya Pedoman Umum Ejaan Bahasa Dayak Ngaju, hasil Seminar tentang Bahasa Dayak Ngaju di Palangka Raya yang berlangsung pada 23-24 Oktober 1987.

 

Diterbitkan dalam ‘Bulletin Panarung Budaya’, bulletin Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya, Edisi No.2 Tahun 2009.Terdapat juga dalam Kumpulan Tulisan kTT. Suan Jld.III diterbitkan oleh Lembaga Kebudayaan Dayak .Kalimantan Tengah

Empat Puluh Sembilan Tahun ANTARA Biro Palangka Raya

Empat Puluh Sembilan Tahun ANTARA Biro Palangka Raya

Oleh TT. Suan

Bulan Maret 2012, tepatnya tanggal 16 Maret 2012, usia Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA Palangka Raya genap 49 tahun, dihitung sejak ‘kehadirannya’ pada tanggal 16 Maret 1963 di kota dengan akronim “Kota Cantik”.
Simakan sekilas ihwal terbentuknya semacam ‘Perwakilan’ Korespondenschap LKBN ANTARA Palangka Raya akan dikemukakan, tetapi sebelumnya terlebih dahulu dikemukakan ihwal adanya Kantorberita-Kantorberita terbitan di masa penjajah Belanda, baik diterbitkan oleh pihak penjajah itu sendiri, mau pun yang diterbitkan oleh pihak insan pers nasionalis pejuang kemerdekaan pada bagian pertama paro pertama abad ke-20.
Kantor Berita penjajah didirikan di Hindia Belanda pada 1 April 1917 oleh Dominique W. Berrety. Kantor Berita tersebut bernama ANETA (Aglemeen Nieuws en Telegraaf Agentschap (Keagenan Berita Umum dan Telegrap), berkedudukan di Batavia (Jakarta sekarang).
Kantor Berita ANETA yang didirikan itu dimiliki oleh modal Belanda dengan memiliki alat-alat memadai, bahkan bisa disebut lengkap (pada zamannya –Ed.) dengan mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Hindia Belanda dan dari kaum ondernemers (kaum kebudi-dayaan) dan dari kaum pedagang bangsa Belanda yang sekaligus juga memegang peranan bagi kelangsungan cengkeraman kuku penjajah atass warga Bumi Nusantara.
Berdirinhya Kantor Berita ANETA di Hindia Belanda para paro pertama abad ke-20, di Negeri Belanda sendiri, pada akhir abad ke-19 telah ada Kantorberita Kerajaan Algemeen Nederlandsch Persbureau (ANP) berkedudukan di Den Haag.

 

Kantorberita Bumiputra Pada Masa Penjajahan Belanda

Wartawan sangat senior Dr. Haji Rosihan Anwar 9wafat pada usia 89 tahun, pada tanggal 14 April 2011) mengungkapkan bahwa di zaman kolonial Belanda – masa Hindia Belanda –, ada lima Kantorberita yang didirikan oleh insan jurnalistik nasionalis pejuang kemerdekaan Indonesia. Lima Kantorberita itu di antaranya adalah Indonesia Perbureau yang didirikan di Negeri Belanda oleh Ki Hadjar Dewantara, tatkala ia bersama Dr. Tjipto Mangunkusomo dan Douwes Dekker pada tahun 1913 dibuang oleh Pemerintah Hindia Belanda untuk tinggal di Negeri Belanda. Kemudian terdapat Kantorberita Alpena, Himalaya dan Kantorberita ANTARA (Lihat: Dr.Haji Rosihan Anwar, “Sejarah Kecil – Petite Histoire Indonesie, Jld.2 , hlm.5).
Alpena (Algemeene Pers en Nieuws Agentschap) didirikan Parada Harahap di Batavia (Jakarta sekarang), tetapi tidak lama umurnya.
Kantorberita Himalaya di Medan, didirikan oleh wartawan Muhammad Yunan Nasution, dan Kantorberita ANTARA yang didirikan pada 13 Desember 1937 di Batavia oleh Adam Malik bersama Albert Manoempak Sipahoetar dan Pandu Kartawigoena serta Mr (Sarjana Hukum) Soemanang.
Yang “tercecer” dan tak tercantum dalam buku Haji Rosihan Anwar tersebut yaitu adanya Kantorberita Borneo Pers en Nieuws Agenschap (BORPENA), berkedudukan di Banjarmasin. Didirikan pada tahun 1926 oleh Hausmann Baboe, seorang putra Dayak.
Sebagai Wakil Pimpinan BORPENA adalah L.H. Roendjain, seorang putra Minahasa. Menurut H. Arsyad Manan, BORPENA mendapat kemajuan dan berkembang cukup pesat. Yang menjadi langganannya bukan saja suratkabar-suratkabar di Kalimantan, melainkan juga yang ada di Pulau Jawa dan Medan, Sumatra.
Pada tahun 1928, nama BORPENA diubah menjadi KALPENA (Kalimantan Pers en Nieuws Agentschap).
Kantorberita yang sudah mulai hendak berkembang, dalam tahun 1932 terpaksa menghentikan kegiatannya, meski pun KALPENA telah menjalani masa enam tahun dalam sejarah pers Indonesia dapatlah dicatat sebagai kantorberita yang pertama di Indonesia yang ditangani oleh bangsa sendiri. Agaknya KALPENA kalah bersaing dengan Kantorberita kolonial ANETA yang dengan kemampuan modal besar, dukungan penuh dari penguasa Pemerintah Hindia Belanda.
Mengenai ihwal Kantorberita KALPENA yang didirikan 11 tahun sebelum berdirinya Kantorberita atau Lembaga Kantorberita Nasional ANTARA pada 13 Desember 1937, bisa dilihat dalam buku Lima Windu ANTARA. Sejarah & Perjuangannya (Penerbitan LKBN ANTARA , Jakarta, 1978, hlm.12).
Masih berkenaan dengan ihwal Kantorberita Hindia Belanda ANETA, yang setelah pengakuan kedaulatan Negara kita oleh Belanda, maka pada tahun 1951, keberadaannya “diambilalih” oleh pengusaha-pengusaha nasional melalui proses Yayasan Persbiro Indonesia-Aneta-Antara (PIA). Perkembangan akhirnya adalah PIA dilkuidasi dan dilebur menjadi satu dengan Kantorberita ANTARA. Karena ANTARA (dulu dinamakan Yayasan Kantorberita Nasional ANTARA (YKBN ANTARA). Karena ANTARA yang mempunyai sejarah merupakan suatu modal pokok.
Untuk selanjutnya, Kantorberita ANTARA yang dulu bernama Yayasan Kantorberita Nasional ANTARA (YKBN ANTARA) status selengkapnya adalah Lembaga Kantorberita Nasional ANTARA (LKBN ANTARA). [ Lihat: Drs. I.Taufik, “Sejarah dan Perkembangan Pers di Indonesia”, Cetakan Pertama, q977, hlm.22; lihat juga:“Lima Windu “ANTARA” Sejarah & Perjuangannya”, LKBN ANTARA, Jakartam 1978, hlm-hlm. 144-145].

 

Dari Status Korespondenschap Menjadi Biro

Pada awal bulan Januari 1963, Gubernur Tjilik /riwut ke Jakarta untuk menemui beberapa Departemen dan Menteri berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah Kalimantan Tengah, termasuk pelaksanaan Pembangunan Chusus Kota Palangka Raya (PCPR), juga menemui pucuk pimpinan Kantorberita ANTARA agar di Palangka Raya ada wartawan dari Kantorberita Nasional ANTARA.
Pada bulan Maret 1963, diselenggarakan Musyawarah Alim Ulama Se-Kalimantan Tengah, berlangsung dari tanggal 17 sd 24 Maret 1963. Dalam kerangka Musyawarah ini, pimpinan LKBN ANTARA diundang menghadiri acara pembukaan Musyawarah.
Menjelang pembukaan Musyawarah Alim Ulama itu , pada Sabtu malam, diselenggarakan acara resepsi bertempat di Aula Kantor Gubernur Kalimantan Tengah (kantor ini kemudian dijadikan Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana adanya sekarang ini). Acara pertemuan dihadiri oleh Panca Tunggal, yang sekarang menjadi Muspida, dengan para tamu dan undangan dari Jakarta.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Tjilik Riwut menyampaikan Surat Keterangan PernyataanPenunjukan sebagai Korespin den LKBN ANTARA daerah Pemberitaan Kalimantan Tengah ialah T.T. Suan.
Kemudian, pimpinan LKBN ANTARA, Bapak Pandoe Kartawigoena menyerahkan Kartu Pers atau Kartu Wartawan LKBN ANTARA kepada pemegangnya yaitu T.T. Suan.
Pada awal melaksanakan tugas-tugas wartawan, pertama kalinya Gubernur Tjilik Riwut menyediakan sebuah mesin ketik tua merk Neumann, dan fasilitas terbatas pengiriman berita melalui P.T.T. Palangka Raya untuk mengirim naskah berita melalui Kantor Pos maupun menmgirim berita telegram atau surat kawat melalui jalur telekomunikasi (Kantor Telegrafis).
Karena masih kurangnya perumahan, bangunan gedung kantor, maka pekerjaan administrasi dan jurnalistik dilakukan di rumah.Pada tahun 1968, Korespondenschap LKBN ANTARA mendapat tambahan atenaga satu orang lagi yakni Saudara J.F. Nahan. Dengan demikian maka kegiatan dan volume pengiriman berita ke Pusat jumlahnya bertambah, termasuk naskah rubrik untuk ANTARA Spektrum.
Pada tahun 1973, untuk Korespondenschap Palangka Raya oleh Pusat disediakan mesin teleks sehingga memperlancar pengiriman berita atau informasi ke Kantor Pusat LKBN ANTARA Jakarta. Sementara itu, adanya perhatian Pemerintah Daerah (Pemda) Kalimantan Tengah terhadap LKBN ANTARA dengan antara lain jumlah tertentu sesuai kemampuan keuangan, berlangganan penerbitan Bulletin Warta Berita, Ekonomi & Keuangan dan Warta Perundang-undangan.
Bulan Agustus 1974, PWI Cabang Kalimantan Tengah bernafas lega karena mendapat gedung kantor yang cukup memadai , terletak di Jalan A.Yani, kawasan Flamboyan Atas, Palangka Raya. Gedung Kantor PWI tersebut adalah hibah atau alihan aset dari Pemda Kalimantan Tengah.
Dengan adanya gedung kantor PWI tersebut, mempelancar kegiatan para wartawan, karena keadaannya lumayan, maka wartawan LKBN ANTARA dapat ikut berkantor menggunakan salah satu ruang gedung kantor PWI Cabang Kalimantan Tengah tersebut.
Tapi kareena kawasan Flamboyan Atas Jalan A. Yani tersebut dibangun rumah-rumah toko (ruko), maka pihak Pemda Kalimantan Tengah segera “turun tangan” , yang pada tahun anggaran 1983-10984, menyediakan biaya untuk membangun Gedung Kantor bagi Pengurus PWI Cabang Kalimantan Tengah dan bagi korespon den, perwakilan LKBN ANTARA Palangka Raya. Pelaksanaannya dilakukan oleh Biro HUMAS Pemda Kalimantan Tengah. Kedua gedung kantor tersebut di Jalan R.T.A. Milono. Untuk gedung kantor wartawan LKBN ANTARA dibangun di Km 2,5 dan gedung kantor PWI Kalimantan Tengah dibangun di Km.3.
Pada akhir tahu n 1984, wartawan dan karyawan LKBN ANTARA Palangka Raya, dapat mulai menempati gedung kantornya, demikian juga pihak pengurus dan karyawan PWI Cabang Kalimantan Tengah mulai melakukan kegiatan organisasi dan kewartawanan di gedung kantornya yang usai dibangun itu.
Saat gedung kantor usai dibangun serta dilengkapi dengan perkakas mebeler dan lain-lain, wartawan dan karyawan LKBN ANTARA Palangka Raya menempatinya, sudah berganti status dari “Koresponden- (schap) ditingkatkan menjadi ‘Biro’ sehin gga lengkapnya Lembaga Kantorberita Nasional (LKBN) ANTARA Biro Palangka Raya. Sekarang namanhya Biro ANTARA Kalimantan Tengah.
Sampai akhir 1980-an, jumlah Cabang, Perwakilan, Korespon den LKBN ANTARA seluruh Indonesia tercatat: Cabang 15 buah dan Perwakilan, Koreponden-(schap) 28 buah.
Dalam usianya genap 49 tahun pada 2012 sekarang ini, LKBN ANTARA Biro Palangka Raya telah dan sedang dipercayakan, dibina dan dipimpin oleh Saudara Saidulkarnain Ishak, didampingin insan jurnalis profesional dan karyawan yang tekun melaksanakan tugas pengabdian ditopang dengan peralatan dan fasilitas, memadai dan canggih. Diharapkan ke depan terus dapat meraih keberhasilan.

Diterbitkan dalam Harian Kalteng Pos, Palangka Raya, 19 Maret 2012.

in: Kumpulan Tulisan TT.Suan Jld.III, Penerbit Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah.

Sejarah Kota Sampit

Sejarah Kota Sampit *

Oleh TT. Suan

 
Pendahuluan

Menulis sejarah Kota Sampit, tentu bukanlah pekerjaan yang gampang. Bahan-bahan tertulisan atau pun sumber-sumber lisan mengenai Kota Sampit, baik sebagai nama permukiman, nama kawasan, mau pun sebagai nama sungai, sangat langka. Saya sendiri tidak memiliki dokumen-dokumen yang berarti mengenai subyek ini.

Sekalipun demikian, akhirnya dengan segala keterbatasan dan kekurangan, maka makalah dengan judul yang diminta oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Tengah itu, saya terima dengan mencoba menyusunnya, beserta harapan bakal ada pihak lain yang dapat melakukannya secara lebih baik, mengingat Sampit memiliki makna p[enting dalam “mengisi ruang dan waktu” perjalanan sejarah kawasan Kalimantan umumnya, khusus Sejarah Kalimantan Tengah kita, lebih khusus lagi sejarah Kabupaten Kotawringin Timur yang kita cintai dan banggakan.

Bagian awal makalah ini akan mengemukakan ihwal Sampit sebagai nama kawasan, sebagai nama sungai dan warga yang menggunakan bahasa (dialek) Sampit; sedangkan pada bagian akhir, mengemukakan aspek Sejarah dari Kota Sampit itu sendiri.

 

Kitab Nagarakertagama

Nama Sampit, merupakan salah satu dari nama-nama kawasan di Pulau Kalimantan bersama-sama na,ma-nama kawasan di Nusantara dalam lingkup Kerajaan Majapahit, tercantum dalam buku Nagarakertagama tahun 1365, gubahan Rakawi Prapanca, tercantum pada Syair 13 bait ke-5 dan Syair 14 bait 1 sevbagaimana disebutkan Muhammad Yamin (lihat: Muhammad Yamin, “Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945”, Penerbit Yayasan Prapantja, Jakarta, Jilid I, hlm-hlm. 136-138). Nama-nama Kawasan yang disebutkan dalam buku tersebut, antara lain nama Sampit.

Dengan demikian, maka nama Sampit – sebagai nama kawasan atau n ama permukiman telah ada setidaknya sejak abad XIV.
Dajaksche Provintien

Memasuki abad XIX, di kalangan penduduk Dayak sejak Belanda meluaskan kekuasaannya di Kalimantan Selatan, berakhirnya Perang Banjar (1859-1863) di mana suku Dayak secara riil di bawah kekuasaan penjajah Belanda. Ketika berakhirnya pendudukan Inggris di Indonesia pada tahun 1817, penguasa Belanda kembali menduduki Banjarmasin, yang memaksa Kesultanan Banjarmasin, supaya diserahkan secara tertulis kepada Pemerintah Belanda. Demikianlah, Sultan Sulaiman menandatangani Persetujuan (Contract) yang dikenal dengan Persetujuan Karang Intan 1-1- 1817, di mana dipertegas, kawasan yang disebut wilayah Dayak disebut dengan Dayak Besar dan Dayak Kecil (de Grote en Kleine Dajak).

Persetujuan Karang Intan Pertama itu kemudian mengalami alterasi dan ampiliasi (perubaham peralihan dan penyempurnaan) pada tanggal 13 September 1823, disebut Persetujuan Karang Intang Kedua.

Dalam persetujuan Karang Intang Kedua ini dicantumkan kawasan-kawasan yang diserahkan kepada kekuasaan Belanda, yaitu Fort Tatas, Kween, Berau, Pulau Laut, Pasir, Taboniau, Pegatan, Sampit, dan seluruh daerah taklukannya (daerah di bawah pengaruh Kesultanan Banjarmasin), yakni sesuai dengan nama kawasan yang pernah diserahkan kepada penguasai Inggris pada tahun 1812 yang ditandatangani oleh Sultan dan Residen Inggris, Alexander Hare.

Berdasarkan Persetujuan Karang Intan Kedua itu pula, maka wilayah yang oleh Belanda disebut dengan nama Dajaksche Provintien (Wilayah Propinsi Dayak) meliputi kawasan-kawasan Ka[puas-Kahayan, dusun, Pembuang (Seruyan), Katingan, Sampit, Kotawaringin dan Jelai. Sejak tahun 1823 daerah-daerah ini mulai diurus oleh Pemerintah Hindia Belanda berdasarkan Persetujuan Karang Intan Kedua. Dan sejak tahun itu, daerah-daerah tersebut tidak lagi berada di bawah pengaruh kekuasaan Kesultanan Banjarmasin.

Onderafdeling Sampit

Dengan tertancapnya kekuasaan, penjajah Belanda merambah jauh masuk ke dalam Kalimantan . Kemudian pada tahun 1938 Pemerintah Hindia Belanda membentu Provinsi Borneo (Provinsi Borneo bentukan lama adalah pada tahun 1913) meliputi dua keresidenan, yaitu Keresidenan Borneo Bagian Barat (Residentie Westerafdeling van Borneo) dan Keresidenan Bagian Selatan dan Timur Borneo (R4esidentie Zuider en Oosterafdeling van Borneo); terbagi atas lima afdeling. Satu dari di antara afedeling itu, adalah Afedeling Kapoeas-Barito. Afdeling Kapoeas-Barito itu sendiri meliputi enam inderafdeling yaitu:

(1). Onderafdeling Boven Dajak (Dayak Hulu). Ibukotanya Kuala Kurun (sekarang Kabupaten Gunung Mas);

(2). Onderafdeling Beneden Dajak (Dayak Hilir), ibukotanya Kuala Kapuas (sekarang Kabupaten Kapuas);

(3). Onderafdeling Moeara Teweh, ibukotanya Moeara Teweh (sekarang Kabuparen Barito Utara);

(4). Onderafdeling Boentok, ibukotanya Buntok (sekarang Kabuparen Barito Selatan);

(5). Onderafdeling Sampit, ibukotanya Sampit (sekarang Kabupaten Kotawaringin Timur), dan

(6). Onderafdeling Kotawaringin dengan ibukotanya Pangkalan Bun (sekarang Kabupaten Kotawaringin Barat). [Lihat: Sejarah Kalimantan Tengah”, Penerbitan Pemprov. Kalimantan Tengah, 2006, hlm-hlm. 66-67].

Pada zaman Pemerintahan Hindia Belanda, Sampit selain dikenal sebagai nama suatu wulayah pemerintahan, sebagai nama permukiman sekaligus juga sebagai nama sungai disebut Sungai Sampit. Padahal semenjak zaman Tetek-Tatum, sungai itu dinamakan sungai Mentaya, menurut lafal lidah penutur bahasa Ot Danum adalah Sungai Mataya. Tapi memang ada Sungai Sampit, yaitu anak sungai Mentaya, terletak pada tepi Barat sebelah hulu Bagendang, ibukota Kecamatan Mentaya Hilir Utara.

Oloh Sampit

Penduduk domestik lembah Sungai Mentaya adalah Suku Dayak Ngaju dan sebagian Suku Ot Danum (di bagian Hulu Sungai Kalang). Suku Dayak Ngaju yang berdiam di bagian hilir lembah Sungai Mentaya berkomunikasi – bertutur kata di antara mereka menggunakan bahasa yang disebut Bahasa (Logat) Sampit serta dikenal dengan sebutan Oloh Sampit/Oloh Mantaya. (Oloh , baca Uluh).

Pada tahun 1872 K.W. Tiedtke (Controleur Onderafdeling Sampit) telah menyusun daftar kata dialek Orang Sampit dalam Woordenlist der Sampitsche.
Kota Sampit

Sekilas perjalanan “Lawat Sejarah Kota Sampit” dengan bincang-bincang bertolak dari tuturan Tetek-Tatum, yakni Sejarah Lisan Suku Dayak Ot Danum dan Suku Dayak Ngaju di mana Oloh Sampit adalah bagian dari Suku Dayak Ngaju (Lihat: Tjilik Riwut, “Maneser Panatau Tatu Hiang”, Penyunting Nila Riwut, Penerbit Pusakalim, Palangka Raya, Cetakan I, hlm. 65).

Sungai Mentaya dalam bahasa Ot Danum disebut dengan nama Batang Danum Kupang Bulau, di mana Kota Sampit terletak di tepinya. Jika merujuk pada Tetek-Tatum, di sejarah lisan Dayak itu disebutkan tentang adanya di tanah permukiman tersebut, sebuah keluarga Tamanggung Sempung – ayah kandung Bungai – bernama Bitang Bawin Sapit (perempuan) Daerah permukiman tersebut dinamai Tanah Ambau, Rowo Baamang, Bitang Bawin, kemudian beranak seorang perempuan bernama Pasui Deleng Pinang Mataja.

Sejarah lisan Tetak-Tatum seperti diketahui adalah awal sejarah Suku Dayak Ot Danum dan Suku Dayak Ngaju. Sedangkan nama-nama di atas adalah nama-nama dalam Bahasa Dayak Ot Danum, yang dalam Bahasa Dayak Ngajunya: Bintang Bawin (gadis) Sampit, Mangkalewu (bermukim) intu Petak Ambau bernama Deleng Pinang Mataja, Bintang Putri Sampit yang bernama Pasui. Pasui itulah asal keturunan Suku Dayak Tamuan (di Sungai Cempaga) dan Suku Dayak daerah aliran Sungai Mentaya dan Sungai Sampit. Sedangkan Baamang adalah permukiman tertua yang menjadi bagian Kota Sampit.

Berangkat dari sekilas ihwal Bintang Bawin Sampit sebagai awal silsilah menjadi keturunan Suku Dayak, kawasan pantai dari lembah aliran Sungai Mentaya, orang kemudian bisa memahami, bahwa Suku Dayak sejak atau kurun sejarah lisan Tetak-Tatum menyebar dari pedalaman dan berdiam di kawasan pantai Pulau Kalimantan (T.T. Suan, 2001).
Dalam menyimak sejarah Kota Sampit, berdasarkan tuturan, yang menjadi pertanyaan adalah asal-usul Sampit itu sendiri. Yang paling gampang adalah dikonotasikan dengan Sungai Sampit, anak Sungai Mentaya. Konon diceritakan oleh para tetua, bahwa kegiatan warga Sampit di masa lampau berpusat di daerah-daerah permukiman di pedesaan seperti yang berada di kawasan Sungai Sampit seperti Bagendang, Langgana, Bakucing, Bapanggang, Bangkuang dan Ramban.

Pada waktu itu, Langgana merupakan pusat kegiatan warga Sampit yang cukup ramai. Diceritakan pula bahwa kegiatan warga desa-desa tersebut antara lain berburu, bercocok-tanam, melakukan kerajinan emas (hulu sungai Sampit dahulu, merupakan tempat mencari emas secara tradisional yaitu mendulang bulau), membuat kerajinan tikar lampit yang kita kenal hingga sekarang.

Bekas Langganan sebagai pusat kegiatan kehidupan dahulu, sekarang sudah berubah menjadi hutan belantara.

Sementara di Bagendang ditemukan kuburan kuno orang-orang Tionghoa. Seperti diketahui orang Tionghoa dikenal sebagai pedagang yang ulet.
Ditemukannya kuburan kuno orang Tionghoa tersebut, merupakan bukti sejarah bahwa pada awal abad XVI di kawasan Sungai Sampit, telah berkembang menjadi daerah perdagangan yang ramai, tempat berkumpulnya warga untuk saling bertukar kebutuhan hidup sehari-hari (Lihat: Asnawi Sitar, “Menjajaki Sejarah Kota Sampit”, in: SKU Dinamika Pembangunan, Palangka Raya [dua bagian], Minggu II, Maret 1997).

Tersebutlah pula pada bagian pertama abad XIX, warga dari desa-desa kawasan Sungai Sampit berpindah dan bermukim ke Saranau yang sebelumnya bernama Banua Usang (sekarang dikenal dengan nama Mentaya Seberang). Sementara itu, orang-orang Tionghoa pun berdatangan seraya menetap dengan membuat pemukiman di seberang Saranau, yakni pada tepi Barat Sungai Mentaya. Tempat ini kemudian berkembang pesat sehingga sebagian warga yang bermukim di Saranau ikut pindah, menyeberang ke tempat yang terdekat. Tempat terdekat itu adalah desa Baamang.

Dalam perjalanan waktu, orang-orang dari Saranau (Banua Usang) ini berbaur dengan warga Bugis. Mereka pun ikut pindah ke Sampit, ke tempat yang sekarang terletak di antara Pelabuhan hingga ke Sungai Mesjid anak Sungai Mentaya ke arah Barat.

Versi lain, asal kata Sampit berasal dari pohon Asam dan Lampit yang disingkat Sampit, yaitu orang-orang yang desanya banyak membuat tikar dari bahan rotan (cf. Asnawi Sitar, “Menjajaki Sejarah Kota Sampit, 1997).
Kotapraja Administratif

Kota Sampit sebagai ibukota Kabupaten Kotawaringin Timur, pada tahun 1960-an dibentuk sebagai Kotapraja Administratif Sampit berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah tanggal 17 Agustus 1964 Nomor 8/Pem-607-C-2-4 yang berlaku terhitung tanggal 17 Agustus 1964 tentang pembentukan Kantor Persiapan Pembentukan Daerah Tingkat II Kotapraja Sampit di Sampit dengan wilayah kerja meliputi dua kecamatan:

1. Mentawa Baru
2. Baamang

Surat Keputusan gubernur Kaltengt tersebut disusul dengan Surat Keputusan tanggal 7 Juli 1965 Nomor 17/Pem 442-C-2-4 berlaku terhitung 1 Juni 1965 tentang mengubah status Kantor Persiapan Pembentukan Daerah Tingkat II Kotapraja Sampit menjadi Kantor Pembentuk Daerah Tingkat II Kotapraja Sampit.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintah Di Daerah yang tidak mengenal adanya wilayah/daerah adminstratif, maka Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah tanggal 1 Februari 1979 Nomor 22/KPTS/19798 tentang penghapusan Kantor Pembentuk Daerah Tingkat II Kotapraja Sampit serta menghapuskan status Wilayah dan Kantor Pembentukan Daerah Tingkat II Kotapraja Sampit.

Palangka Raya, 14 Juli 2005.

• Makalah ini disampaikan pada seminar Lawatan Sejarah Kalimantan Tengah, tanggal 14-16 juli 2005 di Palangka Raya.

in: Kumpulan Tulisan TT.Suan Jld III, Penerbit:Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah

TENTANG MAKALAH SALIM SAID

Tentang Makalah Salim Said

On Sunday, 23 February 2014, 22:07, ASAHAN <a.alham1938@kpnmail.nl> wrote:
PADA tahun 2000 John Roosa yang ganteng dan simpatik bersama istri Indonesianya yang cantik jelita menemui saya di rumah salah satu keponakan saya di Denpasar(Bali). Kami ngobrol-ngobrol yang bukan tema politik dan cuma bersifat perkenalan persaudaraan saja. Tapi ketika bukunya terbit yang berjudul “alih pembunuhan massal” yang saya baca berkali-kali, saya merasa amat kecewa dan lalu menulis cukup banyak komentar mengkritik bukunya. Keberatan saya: John memisahkan PKI dari pemimpinnya dan dengan mudahanya menyimpulkan bahwa yang bersalah cumalah para pemimpin PKI saja sedangkan PKI sebagai Partai tidak berslah. Kesimpulannya yang tampaknya simpatik bagi mereka yang ingin “obyektif” dan juga bagi segelintir tokoh PKI sendiri dari sayap Oporkaki (Oportunis kanan-kiri PKI), tidak lain dimaksudkan untuk merngadu beruang antara massa anggota PKI dan pimpinan mereka. Sudah tentu juga pihak suhartO golkar keberatan atas kesimpulan John Roosa tsb, karena suhartO golkar ingin komplit seluruh PKI dan semua massa anggotanya beserta yang bersimpati maupun yang netral adalah bersalah dan tidak berslalahlah apabila semua mereka itu dibunuh karna antara yang mempengaruhui maupun yang dipengaruhi dan hingga yang dicurigai kena pengaruh PKI adalah halal untuk diteror.

Kesalahan PKI yang pokok di depan suhartO/orba adalah karena punya mulut besar dan kesalahan terbesar suhartO adalah karna dia membunuh PKI yang bermulut besar meskipun korbannya itu tanpa senjata, tanpa perlawanan, tanpa tahu apa kesalahan mereka. Apakah manusia yang punya mulut besar patut dibunuh? dimusnahkan meskipun hanya punya mulut besar. Apakah hukuman bagi PKI yang bermulut besar harus dijatuhkan dengan membantai sebanyak 3 juta orang?. Filsafat “atau dibunuh atau membunuh” adalah filsafat serdadu Amerika yang tedidik khusus sabagai pasukan terlatih istimewa, terpilih dan tergembleng dalam latihan militer maha berat dan berdisiplin baja. Dan membunuh adalah tugas mereka satu-satunya dan yang termulya. Tapi pada perang Vietnam pasukan istimewa ini berhadapan dengan pasukan istimewa Vietnam yang bernama “dac cong” yang juga berarti pasuka istimewa dan dilatih secara istimewa ( yang a.l. kegiatannya mengubur diri dalam pasir pantai Vietnan Selatan yang panasnya luar biasa dan bernfas melaui pipa plastik untuk minum coca cola selama seharian dan pada malam hari bangkit dan membunuhi sedadu Aamerika). Kegiatan semacam itu tidak pernah dan tidak mungkin dilakukan oleh PKI yang sudah terbiasa duduk di kursi-kursi DPR dan karenanya situasi “atau membunuh” tidak pernah ujud dan hanya “atau dibunuh” sebagai realitas yang lebih jelas daripada matahari yang bersinar di pantai. Rasa takut “dibunuh PKI” adalah rasa takut artifisial atau rasa takut palsu yang disebarkan oleh suharto untuk menyebarkan ideologi anti komunis secara ultra berlebihan dan penyebaran kebencian dendam kesumat terhadap komunisme.

ASAHAN

From: RM.Magnis Suseno SJ
To: diskusi-kita@googlegroups.com
Sent: Sunday, February 23, 2014 4:56 AM
Subject: Re: Fw: [GELORA45] FW: Fw: makalah untuk peluncuran buku Jusuf Wanandi (CSIS). review roosa

Bung Salim,
Tak perlu saya tambah sesuatu terhadap komentar John Rooa. Kecuali terhadap satu kalimat, yaitu: Wanandi „invokes the old cliché: the atmosphere of the time was ‘kill or be killed’.” Sama seperti hampir semua komentator luar negeri Roosa seenaknya saja. Betul, “atmosphere” itu sama sekali tidak dapat membenarkan pembunuhan dan penghancuran eksistensi jutaan orang “PKI” (dan pantesan orang-orang LN mengritik bahwa itu belum disadari orang banyak pihak di Indonesia; memang, kami pun, sama dengan banyak bangsa lain, punya masalah menghadapi aib kami di masa lampau). Tetapi suasana itu memang ada dan sekurang-kurangnya sejak bulan Mei 1965 meliputi mereka yang merasa terancam oleh komunis. Orang waktu itu juga ingat akan Madiun 1948 (atau: akan apa yang diceriterakan tentang Madiun), tetapi secara sembunyi-sembunyi karena kalau disuarakan secara terbuka orang akan dikecam sebagai terkena “komunistofobi”. Justru pembungkaman segenap diskursus kritis tentang PKI dan komunisme itu, dan itu juga tanggungjawab Presiden Sukarno, menambah rasa terancam. Kami mengalami pembungkaman terakhir besar-besaran akhir 1964 dengan pelarangan Badan Penyebar Sukarnoisme Sayuti Melik serta penutupan sekitar 20 koran yang memuatnya. Bahasa PKI, Lekra dll. yang keras dan agresif penuh nada “kami akan menang, awas!” – apalagi baca cara omong Aidit selama September 1965 – ya menakutkan. 1964 orang menyanyi ”Nasakom bersatu, singkirkan kepala batu, Nasakom satu cita, Pancasila pasti jaya”, tetapi 1965 di Yogya mereka menyanyi “Nasakom bersatu, hancurkan kepala batu, Nasakom satu cita, Sosialisme pasti jaya.” Saya dan teman-teman saya waktu itu amat sangat khawatir. “PKI” kami persepsi – tepat atau tidak – sebagai a deadly enemy. Sekali lagi, persepsi itu tidak membenarkan apa yang kemudian terjadi. Tetapi persepsi itu menjelaskan sesuatu yang saya alami sendiri, rasa lega sedalam-dalamnya bahwa “bahaya komunis” semakin hilang. “Semakin” karena – barangkali Roosa menganggap kami bodoh, bisa saja, Roosa lebih tahu – sampai tgl. 11 Maret 1966 banyak kami, termasuk saya, masih khawatir bahwa Presiden Sukarno akan mengembalikan PKI. Dalam suasana di mana seakan-akan sebuah beban berat diambil dari benak banyak orang itu apakah wajar Roosa mengharapkan bahwa pemusnahan of a deadly ennemy (orang tahu pemusnahan itu, tetapi juga tidak tahu karena ukuran dan sistematikanya tersembunyi) bisa menimbulkan kritik publik? Yang bener, dong, John Roosa.
Franz Magnis-Suseno

From: Salim Said <bungsalim@yahoo.com>
Date: Sat, Feb 22, 2014 at 7:13 AM
Subject: Fw: [GELORA45] FW: Fw: makalah untuk peluncuran buku Jusuf Wanandi (CSIS). review roosa
To: Salim Said <bungsalim43@gmail.com>

Subject: RE: Fw: makalah untuk peluncuran buku Jusuf Wanandi (CSIS). review roosa

Review:

Jusuf Wanandi’s memoir allows glimpses into the mindset of Suharto-era officialdom
John Roosa

At times one comes close to feeling sorry for Pak Wanandi. So little in his life worked out as planned. The book, unlike so many je ne regrette rien autobiographies of Suharto-era officials, is filled with misgivings. He helped bring Suharto to power in 1965-66 and then regretted that the general stayed in power for so long. He rebuilt Golkar in 1970-71 and was later disappointed to see the organisation become the tool of Suharto’s personal power. He led the international PR campaign justifying the 1975 invasion of East Timor but then lamented the army’s brutal counterinsurgency tactics.

As a Chinese Indonesian, Wanandi particularly regrets the Suharto dictatorship’s blocking of his community’s access to government jobs. He changed his name from Lim Bian Kie in the spirit of assimilation only to be treated as part of a quasi-alien nation. Wanandi’s initial enthusiasm for the Suharto regime – with its promises of economic growth, political stability, and cultural tolerance – waned in the 1980s as its personalised, nepotistic, and racist character became entrenched.

Despite the author’s readiness to profess regrets, it is difficult to summon up any sympathy for him. He laboured for years on the dark side, helping the Suharto dictatorship commit a variety of crimes, and he remains proud of his work as the protégé of one of its most loathsome dirty-tricks intelligence officers, Ali Moertopo. His insider accounts of the decision-making behind various massacres are often self-serving and inaccurate.

The mass killing with which the regime began in 1965-66 was a ‘horrible mistake’. Unlike many of his New Order peers, who have either remained silent about the killing or offered full-throated justifications of it, Wanandi is at least willing to see something wrong: ‘We can never legitimise, gloss over, or forget those acts’. He even calls for investigations that can ‘bring up’ – a nicely chosen verb invoking excavations of mass graves – ‘the truths about those tragic events’.

Still, how can he call the slaughter of unarmed, defenceless detainees ‘a mistake’ rather than a crime? He can by doing what he asks us not to do. He glosses over them. He explains them with a fanciful story that blames, of all people, Sukarno. Bung Karno is supposedly at fault for not immediately banning the PKI in early October. People ‘took matters into their own hands’; in some regions, the army ‘took the initiative’. This blame-the-president story has been told before. Notosusanto and Saleh presented it in their famous 1967 tract on the September 30th Movement: ‘the public’, demanding the PKI be punished, ran amok when Sukarno tried ‘to protect the party’. The story is nonsense. Suharto and his clique of army officers sidelined Sukarno and proceeded to do what they had already planned to do. They would have used a presidential ban to legitimate their murderous assaults, just as they used his Supersemar to legitimate their March 1966 coup.

Wanandi nearly concedes as much. He claims, with remarkable frankness, that the ‘killing campaign’ in Central Java ‘was led by Sarwo Edhie’, the RPKAD commander sent there to attack the PKI in mid-October. Wanandi unfairly casts him as the sole agent of extermination. He omits Suharto’s role. And he seems oblivious to the perversity of his depiction of Sarwo Edhie’s motivations: ‘He had a personal grudge against communists to avenge the death of Achmad Yani, his friend and patron.’ Tens of thousands of ordinary civilians in Central Java, people who had nothing to do with Yani’s murder at Lubang Buaya, had to be slaughtered because Sarwo Edhie wanted to avenge the death of his old buddy from Purworedjo? Was the current president’s father-in-law that pathological? Wanandi does not mention that the student movement in Jakarta, of which he was a prominent leader, feted Sarwo Edhie as a great war hero when he returned after the killing spree.

Wanandi’s account shows how closely the student movement worked with the army. The students knew in early October that they were in no danger. The PKI put up no resistance as they rampaged through the streets, ransacking and burning houses, offices, and schools. But still they pretended as if they were brave heroes at war risking their lives. Wanandi notes in passing, without an expression of regret, that the students of the Indonesian Student Action Front (KAMI) forced people to join their demonstrations: ‘We would send civil defence (Hansip) personnel around to people’s houses, advising them that they would be regarded as PKI if they did not attend our meetings.’

Wanandi doesn’t explain precisely how and why Ali Moertopo, whom he calls Pak Ali, recruited him. He mentions that he first met him at a Kostrad ‘seminar’ in 1963 at which army officers declared that China and the PKI were their main threats, not the Western imperialist powers that Sukarno identified. (With such views being expressed, it must have been a secret, invitees-only gathering.) It was a fateful meeting: ‘I was not to know then what a great influence he was to have over my life.’

His account of Moertopo’s Opsus, the secret organisation inside Kostrad, to sabotage Konfrontasi, is as revealing as it is confusing. He claims Opsus began in mid-1965 during a meeting between Moertopo and Suharto (of Kostrad) and Yani, the army commander. But then he claims that Moertopo began contacting Des Alwi and other Socialist Party of Indonesia (PSI) figures, living abroad after their support for the failed 1957-58 rebellion, in September or October 1964. Perhaps the meeting with Yani was in mid-1964. He casually mentions, as if it was a routine matter, that Moertopo smuggled ‘rubber and other goods’ to generate money for Opsus and accumulated $17 million in banks in Singapore and Malaysia. Was the PKI’s term ‘capitalist bureaucrat’ (kabir) entirely inaccurate?

Moertopo appears in this book as a clever servant of Suharto’s. In the film about an English manor, Gosford Park (2001), a servant explains that she has to anticipate, to know what the masters want ‘before they know it themselves’. Wanandi saw Moertopo’s ‘strength’ in his ability to anticipate: ‘He always felt he had to prepare the old man [Suharto] in advance, before events happened.’

Wanandi joined Moertopo’s staff in 1967 just as the colonel became Suharto’s point man for Papua. For two years, starting in mid-1967, Wanandi was involved in the preparations for the holding of the Act of Free Choice in Papua. The strategy, according to him, was seduction. He brought in boatloads of tobacco and beer so that the Papuans would look kindly upon Indonesia. Wanandi does not discuss the coercive and deceitful tactics to win the vote, avoiding an engagement with the kind of documentation found in John Saltford’s 2003 book The United Nations and the Indonesian Takeover of West Papua, 1962-1969: The Anatomy of Betrayal, and remains silent on the terrors that Indonesia has inflicted on the Papuans since 1969. (Much of the section on Papua has already appeared in an essay Wanandi published in Inside Indonesia in 2009.

The ‘success’ in Papua emboldened Suharto’s men to attempt a similar strategy in East Timor. One of the longest sections of the book concerns Wanandi’s role in annexing East Timor in 1974-75. He is desperate to clear his name, especially now that the country has won independence, two truth commissions have issued reports exposing the Indonesian military’s atrocities and some Australian embassy files referring to his role have been declassified.

He insists that his strategy was again, merely seduction. Moertopo’s group started Operation Komodo in April 1974 for ’gathering intelligence and peddling pro-Indonesia propaganda‘ and training East Timorese to fight Fretilin on their own. They hoped to annex East Timor ‘through diplomatic means’ and then hold some kind of act of self-determination, after about seven years, once Indonesia had prepped the East Timorese so that they would vote the right way, as in Papua. The East Timorese would come to see that ‘the only logical path was to become part of Indonesia’.

As his story goes, their strategy lost out as General Benny Moerdani, the military intelligence chief, started Operation Flamboyan in early 1975, which sent Indonesian-trained East Timorese across the border to take the country by force. Then that operation lost ground to Operation Seroja in August 1975, when the military commander, Panggabean, proposed to use Indonesian troops to take East Timor. It was, Wanandi opines, a ‘stupid’ plan. Fretilin’s military victory and its declaration of independence in November provoked Suharto into opting for Panggabean’s plan. ‘The whole thing went haywire.’

While depicting Moerdani and Panggabean as the villains, Wanandi unintentionally indicts himself. At no point did his Moertopo faction envision a genuine act of self-determination for the East Timorese. The plan from the start was to annex East Timor and the debate with the other factions was only over the method.

Once the Indonesian troops launched a full-scale invasion in December, Wanandi made the diplomatic rounds: ‘It was a PR job, and not a nice one, because we didn’t agree with what was happening.’ He was in Washington DC coaching the people Indonesia sent to testify to the US Congress, explaining to them how they could not admit that the troops had ‘invaded’.

Wanandi has the remarkable ability to acknowledge a crime and then blame the victims for it. He admits Indonesian troops shot and killed five foreign journalists in Balibo to eliminate witnesses to the invasion: ‘it could not be known that they were invading’. So here is a clear admission to a war crime: the deliberate murder of non-combatants. Then he blames the journalists themselves for putting themselves in a war zone: ‘They thought it would be a picnic and of course they were shot.’ Of course.

This memoir allows us some glimpses into the depraved mindset of Suharto-era officialdom. Wanandi and his fellow Golkar leaders engineered electoral victories every five years by intimidating people. They sent civil defence personnel house-to-house to inform people that a vote against Golkar would be construed as a vote for the PKI. They organised a civil servants association as a ‘tool of Golkar to win elections’. They mobilised street toughs, the preman. Wanandi is proud of the electoral victories and is not troubled by the underhanded methods to achieve them. Pak Ali assigned him tasks and he completed them successfully. Asal bapak senang (as long as the boss is happy). Moertopo famously called commoners ‘a floating mass’; they had to be manipulated and directed because they were too stupid to think for themselves. Wanandi takes that premise for granted.

Moertopo arranged the funding for Wanandi’s think-tank, CSIS, in 1971 by calling up various Chinese Indonesian businessmen, cukong (a term Wanandi euphemistically translates as ‘patron’), and asking for money: ‘that was all that was needed’. With CSIS, Wanandi styled himself as an intellectual and cultivated contacts with foreign academics, all the while serving as a Golkar boss and intelligence operative. CSIS was another seduction strategy, this time targeting foreigners who were influential in shaping international opinion about the Suharto regime. It was also a way to monitor and punish the recalcitrant ones, like Benedict Anderson. (Anderson has written about his run-ins with Wanandi in his 1996 article in the journal Indonesia, ‘Scholarship on Indonesia and Raison d’État’.)

Wanandi would like readers to think he has a heart; that his work on the dark side has only left him streaked with grey and not dyed jet black. He recounts his lobbying in the 1970s to get political prisoners released and allow the Red Cross into East Timor. This work seems to have been greatly motivated by the need to placate foreign criticisms of the regime.

I was surprised to find Wanandi flattering my book about the September 30th Movement ‘as the best explanation of who was behind the coup and why it failed’. The praise is accompanied by a silence on my condemnation of the army’s reaction to the movement. As is his habit, he blames the victims. The movement was ‘a terrible blunder that opened the floodgates to retribution’. The PKI was responsible for the violence against it. He invokes the old cliché: the atmosphere of the time was ‘kill or be killed’. That specious depiction of the time conveniently exonerates the perpetrators who cowardly executed people who were already tied up and then made them disappear. As the recent film The Act of Killing (2012) reveals, the best way to dispel the perpetrators’ myths is to let them describe precisely what they did.

Wanandi ends his book in Candide-like fashion, bereft of the optimism that animated his early enthusiasm for the Suharto regime, writing about his think-tank as the little garden he cultivates. By the end of the book I felt like going outside and cultivating a real garden as a relief from reliving the grey-on-grey nightmare of Suharto-era officialdom.

Jusuf Wanandi, Shades of Grey: A Political Memoir of Modern Indonesia, 1965-1998 (Singapore: Equinox, 2012).

John Roosa (jroosa@mail.ubc.ca) is Associate Professor of History at the University of British Columbia and author of Pretext for Mass Murder: The September 30th Movement and Suharto’s Coup d’État in Indonesia (Madison: University of Wisconsin Press, 2006).

Supersemar

Supersemar
Oleh: Budiarto Shambazy

SELASA, 11 Maret 2014, lalu pas 48 tahun Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) terbit. Inilah salah satu tonggak penting sejarah perubahan politik kita.

Situasi politik tahun 1966 semakin bergejolak akibat Gerakan 30 September 1965 pecah. Pasca Supersemar pada Februari 1967, posisi Presiden Soekarno semakin terjepit.

Apalagi setelah Menteri Panglima Angkatan Darat Jenderal TNI Soeharto menjadi Ketua Presidium Kabinet Ampera/Pengemban Supersemar/ Pangkopkamtib. Hampir semua kalangan bersikap anti Bung Karno (BK).

Pertanggungjawaban BK di MPRS, 22 Juni 1966, berjudul Nawaksara ditolak, juga Pelengkap Nawaksara, 10 Januari 1967. Tanggal 7 Februari 1967, BK melalui dua surat yang disampaikan lewat tokoh PNI, Hardi SH, menawarkan konsep ”surat penugasan khusus”kepada Pak Harto.

Esok harinya tawaran itu ditolak. Pada 10 Februari, Pak Harto menemui BK membicarakan penolakan itu dan menyampaikan keinginan para menteri panglima keempat angkatan. Esoknya semua menteri panglima angkatan menemui BK, menawarkan konsep ”Presiden berhalangan dan menyerahkan kekuasaan” kepada Pak Harto sebagai pengemban Supersemar.

Butir pertama, ”Kami Presiden RI/Mandataris MPRS/Pangti terhitung mulai hari ini menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada Pengemban Tap MPRS Nomor IX/1966 Jenderal Soeharto sesuai dengan jiwa Tap MPRS Nomor XV/1966 dengan tidak mengurangi maksud dan jiwa UUD ’45”.

Butir kedua, ”Pengemban Tap MPRS Nomor IX/1966 melaporkan pelaksanaan penyerahan tersebut kepada Presiden setiap waktu dirasa perlu”. Waktu bergerak cepat ke Maret saat MPRS mengakhiri kekuasaan BK, 12 Maret 1967, melalui Tap MPRS XXXIII/MPRS/1967.

”Kudeta merangkak” terhadap BK menghilangkan kejayaan kita sebagai bangsa besar dengan militer disegani, mandiri dengan sumber daya manusia dan sumber daya alam melimpah, dengan utang luar negeri 2,5 miliar dollar AS, dan dengan etika moral-politik yang transformatif (non-transaksional). BK, Pak Harto, dan Gus Dur mundur tak melawan konstitusi karena tahu diri tak punya legitimasi.

Saat membacakan pleidoi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 19 September 1995, Tri Agus Siswowihardjo memelésétkan Supersemar jadi ”sudah persis seperti Marcos”. Tri Agus diadili karena mengkritik Orde Baru.

Ferdinand Marcos Presiden Filipina yang kabur ke Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat. Ia terlibat korupsi dan membunuh Senator Benigno Aquino, suami Presiden Ny Corry Aquino.

Selain pelésétan Supersemar, pleidoi Tri memopulerkan ”Su-dah Ha-rus To-bat”. Singkatan Sumbangan Dana Sosial Berhadiah (SDSB) ia sulap menjadi ”S Dalang Segala Bencana”.

Lalu, kata ”hakim”, ia pelésétkan jadi ”hubungi aku kalau ingin menang” dan ”jaksa” jadi ”jika Anda kesulitan suaplah aku”. Singkatan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ia urai jadi ”Kasih Uang Habis Perkara”.

Anda ingat bagaimana nama seorang menteri Orde Baru (Orba) dipelésétkan jadi ”Hari-hari Omong Kosong”. Nama seorang presiden pun jadi ”Bicara Jago, Habis Bicara Bingung”.

Pelésétan bagian dari bahasa politik yang tumbuh subur jika rakyat tertekan. Ia beredar dari mulut ke mulut dan menyehatkan.

Orba dulu punya proyek mercu suar Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN). Ada yang menyebutnya ”Industri Penerima Tamu Negara” karena pabriknya hanya jadi ”tujuan wisata” tamu asing yang berkunjung ke sini.

Di Thailand, pesawat IPTN dijuluki ”Gone with the Wind”, merujuk film Hollywood. Soalnya cat pesawat yang dikerjakan asal-asalan itu cepat terkelupas diterpa angin setiap kali mengangkasa.

Berhubung IPTN bermarkas di Bandung, orang Priangan punya istilah sendiri. IPTN bagi mereka singkatan ”Ieu Pesawat Teu Ngapung-ngapung” (pesawatnya enggak bisa terbang).

Negara tetangga, Singapura, dikenal sebagai tempat yang tak murah. Pemerintah rajin membangun apartemen-apartemen yang dikelola House Development Board (HDB). Bagi sebagian rakyat, HDB singkatan ”highly dangerous building” (gedung amat berbahaya). Soalnya ngeri tinggal di lantai 30-an apartemen mereka.

Rakyat negeri itu dimanjakan berbagai fasilitas umum kelas satu berbiaya mahal. Maka, Public Utilities Board (PUB) dipelésétkan jadi ”pay until broke” (bayar terus sampai bangkrut).

Salah satu PUB yang ngetop adalah electronic road pricing (ERP) yang diberlakukan di jalan-jalan protokol, seperti Orchard Road. Berhubung mahal, ERP diubah jadi ”everyday rob people” (tiap hari merampok rakyat).

Partai yang selalu memenangi pemilu di sana People’s Action Party (PAP). Kalangan yang sinis menyebutnya ”Pay And Pay” (bayar terus). Dan, Anda tahu, Singapura menerapkan denda yang kesohor ke berbagai penjuru dunia sehingga dilédék dengan ”fine city”, yang artinya bisa kota yang teratur atau sedikit-sedikit main denda.

Bangsa ini pun gemar pemelésétan politik. Undang-Undang Dasar (UUD ’45) diubah ”Ujung-ujungnya Duit Empat Liem”, istilah bisnis Ali-Baba yang merujuk ke Liem Swie Liong.

Setelah mundur sebagai wapres, Bung Hatta mengubah ”dwi tunggal” jadi ”dwi tanggal”. Persis kayak gigi anak-anak yang suka ”tanggal” (copot).

Bung Karno tak habis mengerti ada istilah Orba dan Orde Lama (Orla). Kepada pers, ia bilang cuma tahu ada ”Ordasi”(Orde Berdasi) dan ”Orplinplan”(Orde Plin-plan).

Anda pasti pernah berdarmawisata ke Dieng, Jawa Tengah, dan mampir ke Goa Semar. Potongan tubuh dan wajah penjaga goa mirip Semar. Kalau begitu, singkatan Supersemar adalah ”sudah persis seperti Semar”. Ada lagi yang memelésétkan Supersemar menjadi ”sulit dipercaya, seram, dan top markotop!” []

KOMPAS, 15 Maret 2014
Budiarto Shambazy ; Wartawan Senior Kompas

“SUPERSEMAR” – KISAH JEN. SUHARTO MENGGULINGKAN PRES. SUKARNO LEWAT SEBUAH SURAT PERINTAH PRESIDEN

“SUPERSEMAR” – KISAH JEN. SUHARTO MENGGULINGKAN PRES. SUKARNO LEWAT SEBUAH SURAT PERINTAH PRESIDEN
On Sunday, 2 March 2014, 19:01, Chan CT <SADAR@netvigator.com> wrote:
Kolom IBRAHIM ISA
Sabtu, 01 Maret 2014
——————————-

“SUPERSEMAR” – KISAH JEN. SUHARTO MENGGULINGKAN PRES. SUKARNO LEWAT SEBUAH SURAT PERINTAH PRESIDEN

* * *
Bagaimana seorang kepala negara dan kepala pemerintah – dalam hal ini – Presiden Sukarno bisa digulingkan melalui sepucuk surat perintah yang ditandadatanganinya sendiri —– Itulah yang terjadi 48 th y.l — sekitar “SUPERSEMAR” . Surat Perintah Sebelas Maret 1966”. Melalui suatu operasi canggih, dimulai dengan membubarkan Sidang Kabinet 100 Menteri yang dipimpin :Presiden Sukarno, dan tiga orang jendral yang diutusnya, Jendral Suharto berhasil memperoleh sepucuk Surat Perintah yang dimaksudkan untuk ‘terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya Revolusi’.

Begitu menerima “SUPERSEMAR” Jendral Suharto kontan membubarkan PKI. Sesuatu yang justru ditentang oleh Presiden, pemberi Supersemar kepada Suharto. Suharto menyalahgunakan, memanipulasinya sebagai legitimasi menuju penggulingan Presiden Sukarno

* * *

Mulai hari ini akan di muat berturut tulisan-tulisan sekitar SUPERSEMR, sebagai bahan input bagi pembaca menikirkan dan menarik kesimpulan sekitar SUPERSEMAR. Sepucuk surat perintah Presiden yang diamanipulasi dan disalahgunakan kemudian dibikin misterius. . . . seolah-olah tidak diketahui dimana keberadaannya sekarang ini. Tidak ada seorangpun yag tahu dimana, Presiden SBY pun tidak pernah bicara tentang ini.

Di bawah in adalah sebuah tulisan yang disiarkan 15 tahun yang lalu di pelbagain media inernet.

* * *

Dari Insubordinasi, lewat “SUPERSEMAR” Menegakkan ORDE BARU!

Oleh: Ibrahim Isa
Amsterdam, 2 Maret 1999

I). Sejak 11 Maret 1966, sudah berkali-kali ditulis mengenai masalah “Surat Perintah Presiden Republik Indonesia, 11 Maret 1966″. Satu kenyataan ialah bahwa sebegitu jauh masih belum ada pandangan, tafsiran, apalagi hasil studi yang satu mengenai soal tsb. Yang agak sama pendapat orang ialah bahwa “Surat Perintah Presiden RI” itu dibuat oleh Presiden Sukarno dalam keadaan beliau sedang di bawah tekanan situasi gawat dan desakan 3 orang jendral yang khusus datang ke Istana Bogor untuk iu.

Hingga detik ini berbagai fihak masih terus mempelajari dan meneliti masalah tsb. Ada yang melakukannya dari titik tolak semata-mata mencari kebenaran. Ada yang dari pandangan “pelurusan” sejarah, karena mengenai soal itu dianggap ada pemutarbalikkan bahkan pemalsuan fakta-fakta. Ada juga yang melakukan penelitian itu dari segi menstudi perkembangan ketatanegaraan Indonesia selama lebih dari setengah abad berdirinya Republik Indonesia. Ada juga yang bertolak dari segi untuk melakukan pencatatan yang obyektif. Hasrat dan dorongan untuk melakukan penelitian dan studi mengenai masalah “Supersemar” itu semakin besar, karena sampai
saat ini tidak ada satupun yang mengetahui di mana disimpan aslinya “Supersemar” itu. Misterikah ini? Ataukah suatu rekayasa?

Tidak juga boleh dilewatkan dari pengamatan bahwa ada yang melakukan penulisan mengenai masalah “Supersemar” untuk lebih lanjut memutar-balikkan fakta, lebih lanjut memulas hal ihwal dengan tujuan untuk membenarkan, untuk memberikan legitimasi terhadap tindakan, kebijaksanaan dan politik yang telah dilakukan oleh jendral Suharto sejak 1 Oktober 1965 sampai dengan ditegakkannya kekuasaan Orde Baru. Rencana untuk mengadakan seminar “Nawaraksa” dalam tahun 1997 yang gugur itu , adalah dengan tujuan itu. Sampai saat ini usaha itu masih terus dilanjutkan meskipun presiden Suharto sudah 10 bulan lengser dan gerakan reformasi bergulir terus.

Ulasan ini dibuat demi menambah stimulans pada para cendekiawan, para pakar ilmu politik, sosial dan sejarah Indonesia yang berkepedulian mengakhiri masa redup dan semi-impotensi kehidupan ilmu, demi mengakhiri masa perekayasaan segala bidang kehidupan bangsa kita, termasuk bidang pemikiran dan mental warisan Orde Barunya Suharto.

Supaya pembicaraan mengenai “Supersemar” dilakukan atas dasar materi yang kongkrit, kiranya ada baiknya dikutip disini selengkapnya teks “Supersemar” seperti yang tertera dalam risalah “Hasil-hasil Sidang Umum M.P.R.S. ke-IV” yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, sbb:

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
S U R A T P E R I N T A H

I. Mengingat:
1.1. Tingkatan Revolusi sekarang ini, serta keadaan politik baik Nasional maupun internasional.
1.2. Perintah Harian Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata/Presiden Panglima Besar Revolusi pada tanggal 8 Maret 1966.

II. Menimbang:
2.1.Perlunya ada ketenangan dan kestabilan Pemerintahan dan jalannya Revolusi.

2.3.Perlu adanya jaminan keutuhan Pemimpin Besar Revolusi dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan dan rakyat untuk memelihara kewibawaan Presiden/ Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi serta segala ajaran-ajarannya.

III. Memutuskan/Memerintahkan:
Kepada: Letnan Jendral Soeharto, Menteri Panglima Angkatan Darat
Untuk : Atas nama Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi:

1. Mengambil segala tindakan yang dianggap perlu, untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya Revolusi,serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Pimpinan
Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris M.P.R.S. Demi untuk keutuhan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, dan Melaksanakan dengan pasti segala ajaran Pemimpin Besar Revolusi.

2. Mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah dengan Panglima-Panglima Angkatan-2 lain dengan sebaik-baiknya.

3.Supaya melaporkan segala sesuatu yang bersangkut paut dalam tugas dan tanggung jawabnya seperti tersebut diatas.

IV. Selesai.

Jakarta, 11 Maret 1966
Presiden/Panglimna Tertinggi/
Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris
M.P.R.S.,
ttd.
Sukarno
* * *

II.) Insubordinasi adalah langkah pertama dalam rangakaian langkah-langkah yang diambil Jendral Suharto menuju suatu coup d’etat yang tuntas. Untuk memasuki lebih lanjut materi “Supersemar”, ada baiknya sebelumnya ditelusuri sedikit, saat-saat sebelum tiga orang jendral AD, yaitu Mayjen
Amir Mahmud, Mayjen Andi Yusuf dan Mayjen Basuki Rakhmat, datang “menghadap” (atau “menodong”) Presiden Sukarno, pada tanggal 11 Maret 1966.

Sesudah terjadinya “Gerakan 30 September”, menurut salah satu sumber yang dipercaya, a.l. mantan Kolonel Latief, Brigjen Suparjo, salah seorang tokoh “G30S”, datang menghadap Presiden Sukarno memberikan laporan mengenai “G30S”. Setelah mendengar laporan Brigjen Suparjo, Presiden Sukarno memerintahkan kepada Suparjo untuk menghentikan kegiatan “G30S”. Selanjutnya gerakan ternyata memang dihentikan Keterangan ini berbeda sekali dengan ‘claim’ Suharto dan kawan-kawannya bahwa adalah KOSTRAD yang ia pimpin sendiri, yang telah menumpas “G30S”. Juga Dewi Sukarno mengemukakan kepada seorang wartawan asing bahwa adalah “Bapak” <maksudnya Presiden Sukarno> yang memerintahkan agar “G30S” menghentikan gerakannya.

Untuk mengatasi situasi, dalam usaha mencari pemecahan dan agar Revolusi Indonesia menurut pemahaman ketika itu bisa berlangsung terus, Presiden Sukarno menghubungi Kostrad. Ia memanggil Mayjen Umar Wirahadikusuma, Pangdam V Jaya, dan Majen Pranoto Reksosamudro. Presiden Sukarno mengangkat Mayor Jendral Pranoto Reksosamudro, Asisten III Panglima
Angkatan Darat, sebagai Care-taker Menteri Panglima Angkatan Darat untuk mengurus pekerjaan sehari-hari AD. Tetapi Jendral Suharto, sebagai Panglima Kostrad, menolak kebijaksanaan Presiden Sukarno. Suharto mengatakan kepada kurir-kurir Presiden Sukarno bahwa ‘untuk sementara’ ia
sudah mengambil alih pimpinan AD. Suharto juga melarang Mayjen Umar Wirahadikusma dan Mayjen Pranoto Reksosamudro untuk memenuhi panggilan Presiden Sukarno.Insubordinasi lagi!

Ini adalah insubordinasi terbuka pertama-kalinya yang dilakukan Mayjen Suharto sebagai Panglima Kostrad, terhadap Presiden Panglima Tertinggi ABRI Sukarno.Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah ABRI seorang perwira tinggi mengangkat dirinya sendiri menjadi panglima AD. Ini adalah intisari dan hakikat serta permulan dari “the creeping” coup d’etat yang dilakukan Suharto terhadap kekuasaan negara yang dijabat oleh Presiden Republik Indonesia, Sukarno.

III.) Diteliti lebih mendalam ‘insubordinasi’ dari fihak Jendral Suharto terhadap Panglima Tertinggi Presiden RI Sukarno tsb., bukanlah tindakan insubordinasi yang biasa-biasa saja. Tindakan insubordinasi Jendral Suharto itu secara hakiki merupakan tindakan fundamentil terbuka yang pertama dalam perebutan kekuasaan negara.Tindakan-tindakan selanjutnya dari Jendral Suharto terhadap Presiden Sukarno memberikan pembuktian kongkrit ke arah itu. Dengan kekuasaan atas Angkatan Darat yang telah diambilnya secara insubordinatif itu, Jendral Suharto dan kliknya di dalam ABRI mengadakan persekusi, pembersihan, penangkapan dan pembantaian terhadap kekuatan di dalam masyarakat – parpol-parpol dan ormas-ormas, birokrasi dan angkatan bersenjata RI, yang selama itu adalah sekutu dan penyokong politik serta ajaran-ajaran Presiden Sukarno.

Suharto memerlukan waktu kurang lebih lima bulan , dari Oktober 1965 sampai awal Maret ’66, untuk menindaklanjuti rencana perebutan kekuasaan atas Presiden Sukarno. Segala persiapan untuk itu tampaknya rampung pada tanggal 11 Maret 1966. Pas ketika pada hari itu Presiden Sukarno sedang mengadakan sidang Kabinet di Istana Merdeka, ribuan ‘massa’ mengepung Istana Merdeka. Situasi menjadi lebih gawat lagi ketika diketahui bahwa terdapat pasukan-pasukan bersenjata lengkap diantara yang mengepung itu, yang tidak ada tanda pengenalnya. Pasukan tsb ternyata kemudian adalah pasukan Kostrad. Presiden Sukarno bersama sementara menteri pembantunya
terpaska diselamatkan ke Istana Bogor. Menyolok untuk dicermati bahwa pada sidang Kabinet itu, dengan alasan sakit, Jendral Suharto absen. Terungkap kemudian bahwa Jendral Suharto sedang sibuk berunding dengan a.l. Tiga jendral yang kemudian ternyata adalah jendral-jendral yang diutus Suharto ke Istana Bogor, untuk menekan Presiden Sukarno . Melalui pembicaraan dibawah tekanan berat antara tiga jendral dengan Presiden Sukarno dimana hadir juga Waperdam I dr. Subandrio, dr. Leimena dan Chaerul Saleh, akhirnya tidak ada jalan lain bagi Presiden Sukarno selain menandatangani “Surat Perintah 11 Maret” yang terkenal itu.

Titik tolak Suharto mengirimkan tiga jendral itu adalah untuk secara formal minta kepada presiden agar diberi kepercayaan dan mandat penuh untuk “mengatasi” kesulitan dan menciptakan suasana tenang dan stabil. Presiden telah ada pengenalan bagaimana sebenarya Suharto itu, khususnya sesudah perintahnya mengenai pengangkatan Mayjen Pranoto Reksosamudro ditolak dan
digagalkan oleh Suharto. Maka tidaklah mudah bagi Presiden Sukarno untuk begitu saja memberikan kepercayaan dan mandat kepada Suharto. Dari teks “Supersemar” bisa ditelaah bahwa presiden Sukarno dengan didampingi oleh pembantu-banbantu-nya, masih bisa mencapai suatu perumusan yang mungkin bisa diinterpretasikan sebagai usaha untuk memberikan ketegasan tentangkelangsungan kepemimpinannya terhadap pemerintahan dan bangsa Indonesia. Paling tidak inilah yang diperkirakan oleh Presiden Sukarno ketika itu. Faktor penting lainnya yang mendorong Presiden Sukarno akhirnya tokhmenandatangani “Supersemar”, ialah pendiriannya yang sejak semula , yaitu selalu berusaha agar jangan sampai terjadi pertumpahan darah lebih lanjut yang
akan membawa penderitaan yang lebih berat lagi bagi rakyat .Namun kemudian dengan dilakukannya pembantaian besar-besaran terhadap orang-orang Komunis atau yang dianggap Komunis, golongan Kiri dan kaum Nasionalis dan Islam yang mendukung Presiden Sukarno, apa yang dikhawatirkan Presiden Sukarno terjadi juga.

IV). Dalam teks “Supersemar”, ditandaskan bahwa tujuan surat perintah itu bukanlah ‘pelimpahan kekuasaan’ dari Presiden Sukarno kepada Jendral Suharto, seperti yang sering dikemukakan oleh para pendiri dan pendukung Orba, tetapi adalah untuk mencapai “adanya ketenangan dan kestabilanPemerintahan dan jalannya Revolusi”. Memang sulit dibayangkan bagaimana pula Jendral Suharto bisa menenangkan dan menstabilkan jalannya Revolusi,seperti konsep Bung Karno ketika itu.

Demikian pula halnya mengenai masaalah ‘menjamin kepemimpinan dan kewibawaan’ Presiden Sukarno. Yang dilakukan oleh Suharto adalah kebalikannya. Selangkah demi selangkah, dengan cara ‘merangkak’ , denganberlindung di balik “Supersemar”, Jendral Suharto menggerowoti dan
menggembosi kepemimpinan dan kewibawaan Presiden Sukarno. Jendral Suharto memaksakan perombakan kabinet, meng-‘amankan’, sejumlah menteri, anggota DPR/MPRS dan perwira-perwira penyokong presiden Sukarno.

Apalagi mengenai perlunya menjamin dilaksanakannya dengan pasti ajaran-ajaran Pemimpin Besar Revolusi. Yang dilakukan Suharto jelas-jelas adalah melarang penyebaran dan pelaksanaan ajaran Bung Karno.

Mengenai perlunya ‘menjamin keselamatan pribadi’ Presiden Sukarno. Bagaimana pula langkah Suharto. Lewat DPRS dan MPRS yang sudah direkayasa Presiden Sukarno dilorot dari jabatannya sebagai kepala pemerintah dan kepala negara RI dan Suharto dinobatkan jadi Presiden. Bung Karno kemudian dikenakan ‘tahanan rumah’ sampai akhir hidup beliau. Sudah meninggalpun Bung Karno masih dipersikusi. Jenazah beliau tidak boleh dimakamkan ditempat seperti yang pernah diutarakannya sebelum ia meninggal. Jenazah beliau dimakamkan di Blitar, Jawa Timur, jauh dari pusat kegiatan politik di Jakarta. Karena Orba sangat khawatir akan merebaknya massa rakyat yang
luas yang hendak mengantar jenazah Bung Karno ke tempat peristirahatannya yang terakhir.

Melapor kepada Presiden Sukarno segala sesuatu yang dilakukannya dalam rangka “Supersemar”? Sudahlah, tidak usah lagi bicara mengenai hal itu. Bicara saja dengan Bung Karno, Suharto tidak mau.
Dari rentetan peristiwa sebelum dan sesudah dikeluarkannya “Supersemar”, bisa diasumsikan bahwa persetujuan para jendral dengan rumusan dalam “Supersemar”, adalah sbb”
Pertama, bagi Suharto yang pokok adalah memperoleh ‘legalitas’ bahwa ia bisa bertindak atas nama Presiden Sukarno, menggunakan nama Presiden Sukarno, yang memang ia lakukan semaksimal maksimalnya. Apa tindakan Suharto itu, Suharto sendiri yang menentukannya.
Kedua, dengan perumusan seperti tercantum dalam teks “Supersemar”, kekuatan yang mendukung Presiden Sukarno di dalam masyarakat, khususnya yang ada di dalam kekuatan bersenjata RI, yang ketika itu masih cukupan, bisa tertipu dan menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Suharto adalah atas dasar ‘mandat’ dari Presiden. Dengan demikian maka membikin pendukung Presiden
Sukarno menjadi lengah. Ketika mereka menyadari hal itu, sudah terlambat.Kekuatan mereka sudah dipreteli dan Suharto sudah mengkonsolidasi dan memperluas kekuasaannya. Suharto juga telah mengontrol DPR/MPRS sedemikian rupa sehingga telah memperoleh ‘legitimasi’ dan terciptalah Orde Baru yang ‘konstitusional’. Ini semua dilakukannya dengan berpangkal pada insubordinasi dan “Supersemar”.

VI). Maka, terdapatlah cukup dasar dan alasan untuk mempertanyakan: Apakah Orde Baru yang ditegakkan dengan memanipulasi dan menyalahgunakan “Surat Perintah Presiden Sukarno” tertanggal 11 Maret 1966, itu suatu kekuasaan yang legitim dan konstitusional? Sesungguhnya tidaklah sulit memberikan jawaban yang tegas. Kekuasaan Orde Baru selama 32 tahun telah menegakkan suatu ‘kebudayaan kekerasan’ yang telah menghantui dan merusak mentalitet dan moralitas bangsa. Orba telah mencampakkan prinsip-prinsip hukum, telah melakukan rekayasa
lewat opsus-opsus, telah melanggar hak-hak azasi manusia, hak-hak demokrasi serta telah membodohkan rakyat sehingga praktek korupsi, kolusi dan nepotisme bisa merajalela dan bertahan begitu lama.

Dalam politik luarnegerinya Orba telah menginvasi, mengokupasi dan atas nama’integrasi’ telah mencaplok Timor Timur. Ini menunjukkan bahwa Orba adalah suatu rezim, suatu kekuasaan yang zalim dan juga keropos. Orba telah membawa rakyat dan bangsa kita ke jurang kehancuran. Apalagi dasar dan alasan untuk menyatakan bahwa rezim Orba adalah konstitusional dan legitim. Melalui “Supersemar”, Suharto telah menegakkan Orde Baru. Kini, karena tindakan-tindakannya sendiri Orba telah menjadi sekarat. Dilanda oleh gelombang gerakan reformasi dan demokrasi, pendiri utamanya, Suharto, telah disingkirkan dari singgasana kekuasaan negara Republik Indonesia.
Orba telah menggali liang kuburnya sendiri!

“Supersemar” akan tercatat dalam sejarah Indonesia sebagai suatu pelaksanaan “master plan” dari seorang jendral dalam tindakan makarnya merebut kekuasaan negara.. “Supersemar” telah disulap menjadi pentung justru untuk memukul tokoh yang memberikannya.

Suatu tragedi nasional!

“Menyibak Tabir Orde Baru: Memoar Politik Indonesia 1965-1998”

“Menyibak Tabir Orde Baru: Memoar Politik Indonesia 1965-1998”
Diluncurkan 20/2/2014
Dan Tanggapan Prof . Dr. Salim Said

Buku Jusuf Wanandi (buku yang sudah lebih dulu diterbitkan di Singapur), yaitu – “Menyibak Tabir Orde Baru: Memoar Politik Indonesia 1965-1998”,
Diluncurkan di Jakarta pada tanggal 20/2/2014, paling tidak telah mengundang dua tanggapan menarik.
Satu dari Prof. Dr. Salim Said, doktor ilmu politik dan gurubesar pada sejumlah perguruan tinggi Indonesia, dan mantan dubes RI di Praha (2004-2008).

Sementara pakar sejarah menyatakan sbb:
Menulis sejarah atau suatu peristiwa, seperti apa isinya, itu tergantung pada dimana penulisnya berdiri. Tempat berdirinya itu menentukan apa yang ia bisa dan ingin lihat. Yang ditulisnya adalah apa yang menjadi perhatiannya.

Tanggapan Salim Said dan John Roosa berbeda besar. Menunjukkan apa yang menjadi perhatian utama masing-masing.

Prof. Dr Salim Said yang di waktu y.l “dekat sekali” dengan aktivis-aktivis mahasiswa dan para jendral yang anti-PKI dan anti-Presiden Sukarno, para periode sejak G30S, memberikan komentar a.l. Sbb:

..”buku ini penting, amat berguna bagi kita yang berminat pada politik dan sejarah modern Indonesia, ditulis dengan baik dan karena itu enak dibaca.

Lalu, . .

“Buku ini juga mengungkap sejarah politik Soeharto yang dengan instink politik dan ketrampilan yang canggih bukan saja bisa menyingkarkan Presiden pertama Republik Indonesia dengan cara yang amat canggih, tapi juga bisa berkuasa selama 32 tahun dan dengan saksama menyingkiran semua musuh-musuh politiknya. Patut dicatat, Soeharto adalah manusia terlama yang berkuasa di atas bumi Indonesia sejak wilayah ini diciptakan Allah. Juga jika dibanding dengan semua Gubernur Jenderal Belanda, para Raja dan para Sultan sejak ratusan tahun sebelumnya. Demikian a.l tanggapan Salin Said.

Prof Dr John Roosa, sejarawan dan gurubesar mengungkapkan tanggapannya a.l. Sbb:

<Terjemahan bebas> “Ia <Jusuf Wanandi> membantu Suharto berkuasa dalam tahun 1965 kemudian menyesal bahwa jendral (Suharto) begitu lama berkuasa. Ia membangun kembali Golkar dalam tahun 1970 -71 dan kemudian kecewa melihat orgnisasi itu menjadi alat kekuasaan pribadi Suharto. Ia memimpin kampanye internasional PR untuk membenarkan invasi terhadap Timor Timur 1975 kemudian menuding tentara melakukan taktik kontra-pemberontakan yang kejam.

Komentar diatas dimaksudkan untuk memperkenalkan siapa Jusuf Wanandi.

Di tahun 2000-an, seorang mantan aktivis PMKRI yang kemudian menjadi penyair dan jurnalis, dalam suatu perjalanan bersama ke Paris, pernah mengungkapkan padaku. Bahwa ia menyaksikan dan mengalami bagaimana PMKRI bersama gereja Katolik dan aktivis Partai Katolik, pada periode itu, dengan aktif melatih pemuda-pemuda untuk persiapan kampanye pembasmian dan pembantaian anggota-anggota PKI dan yang ianggap PKI serta pendukung Presiden Sukarno. Yang dipertanyakan sekarang ini: Apakah dalam bukunya itu Jusuf Wanandi bicara kongkrit tentang keterlibatan PMKRI , Partai Katolik dan Gereja Katolik dalam pelanggaran HAM terbesar di Indonesia.>

Masih pendapat John Roosa:(Terjemahan bebas) . . .“Meskipun penulisnya bersedia mengakui penyesalannya, sulit utk menyimpulkan bersimpati terhadapnya. Bertahu-tahun lamanya ia bekerja di sisi yang gelap, membantu kediktatoran Suharto melakukan berbagai kejahatan, dan ia tetap saja bangga atas pekerjaannya sebagai anak-didik yang dilindungi dari pejabat intel tipuan-kotor yag paling menjkijikkan, Ali Murtopo. Catatan inside-nya mengenai penentu dari berbagai pembantaian sering bersifat pengabdian pribadi dan tidak akurat.

“Pembantaian masal yang dimulai rezim pada permulaan 1965-1966 merupakan suatu ‘kesalahan besar’. Tidak seperi kawan sebayanya di Orde Baru, yang membisu mengenai pembunuhan-pembunuhan atau membenarkan hal itu, Wanandi setidak-tidaknya mau melihat ada sesuatu yang salah: Kita tidak bisa melegimitasi, mengabaikannya, atau melupakan tindakan-tindakan itu’. Ia bahkan berseru untuk diadakannya investigasi lengkap yang bisa “mengungkap” – suatu penggunaan kata yang dipilih baik dengan bantuan pembukaan kuburan masal — ‘kebenaran mengenai kejadian tragis itu’.

. . “Namun, bagaimana ia bisa mengatakan pembantaian terhadap para tahanan yang tak bersenjata dan tak berdaya itu sebagai, ‘suatu kesalahan’, dan bukan sebagai suatu kejahatan? Ia bisa berbuat seperti yang ia tidak minta kita melakukannya. Ia melewatkannya begitu saja. Ia menjelaskannya dengan sebuah dongeng yang menimpakan kesalahan pda Sukarno. Katanya Bung Karno salah karena tidak segera melarang PKI pad awal Oktober. Rakyat ‘telah bertindak aendiri’, di beberapa daerah tentara ‘mengambil inisiatif’. Cerita yang menyalahkan-Presiden ini telah diceriterakan lebih dulu. Notosusanto dan Saleh menghindangkannya di varian mereka yang terkenal mengenai Gerakan 30 September: ‘masyarakat’ , yang menununtut PKI dihukum, mengamuk ketika Sukarno mencoba ‘melindungi partai’ (maksudnya PKI, I.I.). Cerita seperti itu adalah omong-kosong. Suharto dan klknya, perwira-perwira tentara, menjegal Sukarno dan berindak malakukan apa yang sudah mereka rencanakan. Mereka bisa saja menggunakan larangan Presdien untuk melegitimasi serangan-serangan pembunuhan mereka, seperti halnyua mereka menggunakan Supersemar untuk melegitimasi kup Maret 1966 yang mereka lakukan.

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

Teman-teman Yth,
Kemarin siang (20 Feb) ada peluncuran buku Jusuf Wanandi (CSIS) di Jakarta. Saya mendapat kehormatan ikut membahas buku itu pada acara tersebut. Bersama ini saya lampirkan makalah yang saya sampaikan pada acara tersebut. Kalau ada di antara Anda yang sempat mengomentari makalah terlampir, saya tenatu senang sekali.
Bung Salim.

SALIM SAID:
Tentang Buku Jusuf Wanandi “Menyibak Tabir Orde Baru ”. Beberapa komentar singkat pada peluncuran buku 20 Februari 2014 di CSIS, Jakarta.

Kalau waktu yang dialokasikan kepada saya untuk mengomentari buku ini singkat, maka yang wajib saya katakan, buku ini penting, amat berguna bagi kita yang berminat pada politik dan sejarah modern Indonesia, ditulis dengan baik dan karena itu enak dibaca.

Ini adalah buku tentang politik dan perpolitikan Indonesia pada tahun-tahun terakhir Orde Lama, jatuhnya Presiden Soekarno, hancurnya Partai Komunis Indonesia (PKI), naiknya Jenderal Soeharto, mapannya kontrol rezim Orde Baru hingga jatuhnya rezim Soeharto yang selama bertahun-tahun memanfaatkan ABRI, Korpri (Korps Pegawai Negeri Indonesia) dan Golkar sebagai alat kekuasaannya.

Harus saya tekankan, buku ini menjadi menarik karena penulisnya, Jusuf Wanandi, terlibat langsung dalam bagian-bagian penting politik dan perpolitikan masa itu. Ini adalah sebuah memoar politik penulis yang juga sejarah politik Indonesia sekitar setengah abad terakhir.
Ini juga sebuah buku tentang CSIS (Centre for Strategic and International Studies), riwayatnya, perannya yang amat penting pengaruhnya dalam mendukung – bahkan acap kali malah menentukan—arah kekuasaan Soeharto pada awal dan bagian terpenting masa berkuasanya. Juga tentang ketegangan CSIS dengan kelompok kritis terhadap Orde Baru. CSIS adalah lembaga think tank pertama di Indonesia dalam sejarah intelektual serta sejarah politik negeri ini. Tapi dari penuturan Jusuf Wanandi, CSIS juga sebuah lembaga yang berperan sebagai lembaga lobby politik yang untuk waktu cukup lama berfungsi amat efektif.

Buku ini juga mengungkap sejarah politik Soeharto yang dengan instink politik dan ketrampilan yang canggih bukan saja bisa menyingkarkan Presiden pertama Republik Indonesia dengan cara yang amat canggih, tapi juga bisa berkuasa selama 32 tahun dan dengan saksama menyingkiran semua musuh-musuh politiknya. Patut dicatat, Soeharto adalah manusia terlama yang berkuasa di atas bumi Indonesia sejak wilayah ini diciptakan Allah. Juga jika dibanding dengan semua Gubernur Jenderal Belanda, para Raja dan para Sultan sejak ratusan tahun sebelumnya.

Soeharto berangkat dari Kostrad.
Nasib Soeharto mengalami pasang naik bermula ketika secara mendadak sejumlah Jenderal, para pimpinan Angkatan Darat, dibantai oleh gerakan para perwira yang dikendalikan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada subuh satu Oktober 1965. “Calon” Presiden kedua R.I. memegang jabatan Panglima Kostrad waktu itu.

Berbeda dengan Kostrad zaman sekarang yang mempunyai pasukan sebanyak dua divisi tempur, pasukan yang dipimpin Soeharto waktu itu berada di berbagai Komando militer (KODAM) yang baru akan dikerahkan ke bawah kontrol Kostrad jika ada tugas khusus dari pimpinan Angkatan Darat. Maka tidak mengherankan jika ketika tiba-tiba muncul pada satu Oktober pagi sebagai Panglima yang berani melawan usaha kudeta Gestapu, orang bertanya-tanya: Soeharto Who? Dengan kondisi itulah, Soeharto tampil dan dalam waktu dua tahun dia telah berhasil menjadi Presiden kedua Republik Indonesia.

Siapa Soeharto? Pertanyaan inilah yang – antara lain — dijawab oleh Jusuf Wanandi.

Dari posisinya yang amat dekat kepada Soeharto dan lingkungannya di sekitar Kostrad dan kemudian kantor kepresidenan, Wanandi menjelaskan siapa Soeharto. Pengamatan dan interaksi Wanandi dengan Soeharto, membawanya pada kesimpulan, Pangkostrad itu bukan Jenderal yang fobia komunis. Dan PKI jelas tahu dia bukan bagian dari lingkungan Panglima Angkatan Darat, Letnan TNI Jenderal Achmad Yani. Di mata PKI, bahkan di mata Presiden Soekarno, Yani dan kelompokmya di Markas Besar Angkatan Darat (MBAD) adalah orang-orang “keras kepala” yang anti Komunis dan anti Nasakom. Bukti dari sikap PKI itu adalah terjadinya dua kali kunjungan Kolonel Latif kepada Soeharto di rumah kediaman Pangkostrad dan di Rumah Sakit Angkatan Darat (RSPAD) beberapa jam sebelum operasi Gestapu dilancarkan.

Apa yang dipercakapkan Latif dan Soeharto pada kedua pertemuan tersebut diungkapkan sendiri oleh keduanya. Di kediaman Soeharto, menurut cerita sang Pangkostrad, Latif melaporkan adanya Dewan Jenderal yang akan menyingkirkan Soekarno, sang Presiden. Pada pertemuan di RSPAD, karena keterbatasan waktu, tidak banyak yang mereka bicarakan. Meski ada dugaan Latif melaporkan operasi akan segera dimulai “mengambil” para Jenderal yang sebelumnya secara publik sudah dikampanyekan Soekarno sebagai “tidak loyal” kepada Pemimpin Besar Revolusi.

Menurut rencananya, para Jenderal yang dituduh sebagai anggota Dewan Jenderal tersebut akan diambil untuk dihadapkan kepada Presiden Sukarno. Di depan Sukarno para Jenderal dari MBAD akan didaulat disingkiran dari MBAD dan posisi mereka diberikan kepada Jenderal yang mudah diatur oleh Sukarno. Latif berharap (menurut pengakuannya pada Mahkamah Militer yang mengadilinya di Bandung) Jenderal Soeharto yang akan naik menggantikan Pangad Jenderal Yani.

Kita tidak mempunyai informasi apakah harapan Kolonel Latif tersebut disampaikan kepada Soeharto pada pertemuan di RSPAD malam itu. Yang kita semua ketahui kemudian, pada pagi esoknya para Jenderal terbunuh, Soeharto mengamuk, orang-orang PKI kemudian banyak yang terbunuh di samping sejumlah besar dipenjarakan. Termasuk Latif. Siapa yang harus bertanggungjawab terhadap pembunuhan massal di banyak tempat itu?

Menurut Wanandi, baik Soeharto maupun Sukarno, sampai batas tertentu, harus iku bertanggungjawab. Tapi Sukarno pertama-tama yang harus bertanggungjawab. Waktu itu dia masih Presiden. Soeharto, menurut Wanandi, seharusnya berusaha meyakinkan Soekarno meredakan ketegangan dan histeri massa yang menyebabkan pembunuhan massal itu.

Menurut ceritanya sendiri, beberapa kali Soeharto meminta PKI dibubarkan, tapi Sukarno berkeras dan selalu berusaha meminta massa tenang sembari menunggu komando Pemimpin Besar Revolusi. Histeria yang nyaris merata, ketakutan kepada PKI yang sudah dipersepsikan sanggup dan telah melakukan pembunuhan keji dan sadis, hanya menyebabkan seruan dan himbauan Sukarno ikut tertiup angin menjauh dari masyarakat yang “histeris”. Pembunuhan berlanjut hingga yang harus dibunuh nyaris sudah habis. Menurut Wanandi, yang memicu terjadinya pembantaian adalah karena tidak adanya otoritas yang berwibawa mencegah dan menghentikannya. Di Jawa Tengah dan Jawa Timur pembantaian merupakan kelanjutan berdarah dari ketegangan yang sudah berlangsung lama, antara lain sebagai akibat aksi sepihak PKI dan Barisan Tani Indonesia (BTI). Tidak disebutkan Wanandi trauma Peristiwa Madiun 1948 yang sebenarnya juga menjadi salah satu akar pembantaian tersebut. Seperti diketahui Gestapu terjadi hanya 17 tahun setelah Pristiwa Madiun.

Masih tentang siapa Soeharto, Jusuf Wanandi mengungkapkan pengalamannya mendampingi pemimpin tertinggi Indonesia yang baru itu. Ternyata acuan sejarahnya terbatas pada sejarah kerajaan Jawa . Berbeda dengan Sukarno sebelumnya, dunia gagasan Soeharto berputar dan hanya berakar pada budaya Jawa, termasuk gagasan kekuasaan Jawa yang diketahuinya kebanyakan dari pengalaman dan cerita wayang. Sukarno sejak muda membaca luas tentang berbagai gagasan politik, ideologi dan sejarah dunia. Bagi seorang Soeharto yang memulai karir militernya sebagai pada tentara Hindia Belanda (Knil), wacana dan sejarah gagasan yang setiap hari menjadi “suguhan” Soekarno lewat sejumlah pidatonya yang bagaikan tidak kunjung habis itu, adalah barang asing.
Dengan latar belakang seperti itulah kita harus mengerti peran CSIS dan Jusuf Wanandi, Harry Tjan dan teman-temannya terhadap Soeharto dan periode awal pemerintahan Orde Baru. CSIS berdiri pada saat dan waktu yang tepat.Mereka yang mendirikan CSIS sudah bergiat di zaman Orde Lama ketika mereka menghadapi PKI. Di sana para pastor Jesuit ikut memainkan peran penting. Salah seorang di antaranya adalah Pater Beek. Sayang dalam buku Wanandi ini peran Beek sama sekali tidak muncul secara semestinya.

Kelompok politik cum intelektual yang paling siap pada awal sejarah Orde Baru adalah kelompok yang kemudian berumah dalam CSIS. Para Jenderal yang mendadak berkuasa itu memerlukan sejumlah gagasan bagi mengelola negara. Hanya CSIS waktu itu yang siap. Pada CSIS itulah bertemu kepentingan politik kelompok Katolik tertentu, kekuatan politik sekuler, peranakan Tionghoa tertentu, Ali Murtopo, Sujono Humardani dan Soeharto sebagai konsumen berbagai gagasan dari lembaga tersebut.
Buku ini menjelaskan secara gamblang peran besar CSIS waktu itu, dan peran pribadi Jusuf Wanandi serta Harry Tjan Silalahi. Itu terjadi pada periode Soeharto masih “perawan” dalam dunia politik. Yang sejak awal dipunyai mantan Pangkostrad itu terutama hanya instink politik yang hebat dan kemampuan taktis yang prima serta ramalan seorang guru tentang hari depan Soeharto sebagai orang yang akan punya peran penting dan kuasa besar. Sebagai seorang yang pada dasarnya cerdas, Soeharto cepat belajar. Menurut cerita banyak orang, kalau pada tahun-tahun pertama masa berkuasnya dia mencatat ketika para teknokrat menjelaskan kebijakan yang harus diputuskan, sekian tahun kemudian para Professor – dikenal sebagai Berkely Mafia —yang mencatat jika Soeharto menguraikan pikiran dan rencananya. Kalau pada awal masa berkuasanya Soeharto mendengarkan secara saksama taklimat yang diberikan Jusuf Wanandi dan Harry Tjan Silalahi, di kemudian hari CSIS dan para pendukungnya (Ali Murtopo dan L.B. Moerdani) dicampakkan begitu saja oleh Bapak Presiden. Soeharto merasa sudah tahu semua. Pengalaman hidupnya sejak masa kecil mendidik dirinya tidak mudah tergantung pada siapa saja. Juga tidak kepada ABRI, yang merupakan modal kekuasaan utamanya pada awal kekuasaannya. Maka tidak sulit dimengerti jika CSIS juga dicampakkan akhirnya.

Belajar dari pengalaman tragis Sukarno yang berkuasa tanpa dukungan solid satu partai (dan karena itu terpaksa bergantung pada PKI untuk “mengimbangi” Angkatan Darat), Soeharto memerlukan partai yang akan ditugaskannya menduduki kursi-kursi di parlemen untuk melegitimasi kekuasaan otoriternya. Karena itu dia menolak gagasan Wanandi dan teman-temannya yang merencanakan membuat partai yang betul-betul akan menjalankan peran sebagai penyalur aspirasi masyarakat, sekaligus pendukung pemerintah. Soeharto memilih Sekretariat bersama (Sekber) Golkar, merombaknya untuk kemudian mengontrolnya dengan menempatkan para Jenderal yang gampang dikendalikannya.

Meski tidak terlalu terlihat, sejak awal dan secara berangsur, Soeharto mempersiapkan Golkar tergantung padanya sembari secara perlahan menghindarkannya dari ketergantungan kepada ABRI. Hal ini dengan bagus digambarkan oleh Wanandi. Ujung dari kebijakan Soeharto ini adalah konflik Presiden dengan ABRI yang merasa makin dijauhkan dari kekuasaan. Konflik antara Soeharto dengan ABRI mulai terbuka pada masa kepanglimaan L.B. Moerdani. Tapi jika diamati secara saksama akan terlihat, latar belakang konflik yang berhulu pada pristiwa Malari.

Jenderal TNI Soemitro, Pangkopkamtib.
Pristiwa Malari (Malapetaka Januari) 1974 memperhadapkan Ali Mutopo dan kelompoknya (CSIS dan Opsus) dengan Jenderal TNI Soemitro, sang Pangkopkamtib yang juga Wakil Panglima ABRI. Polarisasi di kalangan kekuasaan waktu itu sebenarnya merupakan konflik antara para Jenderal di lembaga-lembaga militer (dipersonifikasihan oleh Soemitro) dan Para jenderal politik di sekitar Soeharto, dengan Murtopo dan Sujono Humardani sebagai contoh spesialnya. Diperhatikan secara saksama, sesungguhnya waktu itu tidak ada di antara para Jenderal tersebut yang merupakan potensi ancaman terhadap pusat kekuasaan Soeharto. Kompetisi yang terjadi lebih kurang masih pada tingkat rebutan mendekati kuping Soeharto sang Raja.

Kompetisi tak terkendali pada suatu saat, lalu meledak menjadi huru hara ketika Perdana Menteri Jepang sedang berkunjung ke Indonesia. Di mata Wanandi, demonstrasi demi demonstrasi mahasiswa masa itu adalah gerakan untuk menyerang Soeharto. Barangkali memang ada golongan mahasiswa dengan latar belakang politik tertentu yang berusaha memanfaatkan kesempatan dengan mendesak Soemitro menyingkirkan Soeharto. Tapi Soemitro dan kelompoknya, para tentara professional di Dephan dan Kopkamtib, belum punya rencanaa sejauh itu. Kesimpulan Wanandi mengenai adanya ancaman terhadap Soeharto barangkali lahir lebih dari ketakutan tokoh CSIS itu dan klompoknya yang cemas apa yang bakal terjadi pada mereka jika kelompok Soemitro berhasil menyingkirkan Ali Murtopo. Secara militer kelompok Soemitro memang lebih kuat. Tapi sebenarnya dan kenyataannya yang paling kuat dan akhirnya keluar sebagai pemenang adalah Soeharto juga. Sebagai akibat Malari, Soemitro pensiun dini dari ABRI dan Ali Murtopo secara berangsur dijauhkan dari lingkungan istana kekuasaan Soeharto.

Khusus tentang Soemitro, saya mendapat akses luas kepada mantan Pangkopkamtib yang berbadan subur itu setelah saya menyelesaikan pendidikan saya di Ohio. Karena disertasi saya mengenai peran politik TNI, saya sering berjumpa dengan Soemitro, selain dengan sejumlah Jenderal senior lainnya. Sejak akhir tahun delapanpuluhan dan berlanjut ke tahun sembilanpuluhan. Dari berbagai diskusi dan wawancara, saya berkesimpulan Pak Mitro itu padasarnya politically naïve. Tindakan- tindakannya dalam “konfrontasi” dengan Ali Murtopo adalah tindakan politik, suatu hal yang tidak disadarinya. Dia punya rencana reformasi politik, perubahan politik, tapi tidak pernah menyadari bahwa setiap perubahan pasti menguntungkan satu pihak dan merugikan golongan lain. Baik Ali Murtopo, juga Soeharto akan dirugikan oleh agenda perubahan Soemitro. Kalau gagasan Soemitro berhasil dijalankan, kekuasaan tentara bertambah, Ali dan kelompoknya tersingkir, dan kontrol Soeharto secara perlahan akan berbagi dengan Mabes ABRI. Untuk mencegah “ancaman” Soemitro itu, Soeharto segera menyingkirkannya. Menarik untuk dicatat, gagasan Soemitro sebagian besar kelak menjadi garis perjuangan ABRI dalam menghadapi Soeharto, terutama sejak masa kepanglimaan L.B. Moerdani. Nasib Moerdani juga berakhir , lebih kurang sama, dengan nasib tragis yang menimpa Soemitro.

L.B. Moerdani.
Bagaikan sebuah pagelaran wayang kulit, ketika “wayang” Soemitro masuk kotak secara mendadak, ki Dalang mengeluarkan “wayang” Benny Moerdani dari kotak. Secara mendadak juga. Moerdani yang sedang bersiap-siap berangkat Ke Negeri Belanda sebagai Duta Besar, secara mendadak ditarik dari Seoul ke Jakarta. Dengan kekuasaan besar yang diberikan Soeharto kepadanya, Moerdani tampil lebih berkuasa dari Soemitro. Menurut Wanandi yang amat dekat dengan Moerdani, perwira komando itu (pangkat terakhir di RPKAD, mayor, Komandan Bataliyon) pada dasarnya lebih seorang tentara dari pada politisi. Pada hal pengangkatan dan pekerjaannya sebagai pejabat intel sangat sarat politik. Tugas Moerdani bukan hanya menjaga keamanan pisik Soeharto dan keluarganya, tapi terutama kekuasaan dan kontrol Bapak Presiden atas negara.

Seperti Soemitro sebelumnya, Moerdani juga kemudian mengembangkan visi politiknya di dalam dan di sekitar kekuasaan Soeharto. Berada di sekitar Soeharto selama bertahun-tahun, Benny tiba pada kesimpulan, perkembangan pengelolaan negara dan politik yang dilakukan Soeharto sudah mencapai tingkat membahayakan negara. Gagasan Moerdani, kekuasaan harus dikembalikan kepada ABRI yang pada awal Orde Baru menaikkan Soeharto. Jalan pikiran Moerdani yang demikian tidak berbeda jauh dengan pendapat Soemitro sebelumnya. Seperti Soemitro, Moerdani juga disingkirkan Soeharto. Dengan kata lain, Moerdani juga mengulangi nasib tragis seniornya.

Benny cerdas, membaca banyak, berani dan punya pengalaman tempur yang nyaris tak tertandingkan di kalangan TNI. Tapi kelemahannya sama dengan Soemitro, tidak canggih berpolitik. Moerdani tentara yang mumpuni dan memulai karirnya di Jakarta — setelah ditarik dari Korea Selatan — sebagai loyalis tulen Soeharto. Tapi di kemudian hari, dia menderita disillusi kepada sang Presiden yang bertahun-tahun diabdinya sepenuh hati. Seloyal apapun Moerdani, yang lebih penting bagi Soeharto adalah kekuasaannya. Kepada Wanandi, Ali Murtopo pernah mengungkapkan, Soeharto tidak pernah percaya seratus persen kepada siapa pun. Bapak Presiden itu juga , menurut Murtopo yang mengenalnya sejak lama di Semarang, enggan bergantung kepada hanya satu kelompok. Maka ketika gagasan dan gerak-gerik Benny sudah terlihat sebagai ancaman di mata Soeharto, dengan mudah Bapak Presiden mencampakkan sang loyalis, menggantikannya dengan kekuatan lain. Inilah cerita di balik apa yang umum dikenal kemudian sebagai “de-benny-sasi.”

Tanjung Priok dan Try Sutrisno dan L.B. Moerdani.
Dalam kasus Tanjung Priok yang mengakibatkan banyak korban, sebagai Panglima Kodam Jakarta, Try Sutrisno, menurut Wanandi, adalah yang bersalah dan seharusnya bertanggung jawab. Tapi Moerdani melindungi Try karena demikianlah kehendak Soeharto. Perintah kepada Moerdani, karir Try jangan rusak oleh kasus Tanjung Priok. Soeharto mempersiapkan Try Sutrisno menjadi Pangab. Moerdani sendiri juga mengharapkan Try Sutrisno menjadi peminpin ABRI karena, menurut Wanandi, Benny punya rencana mengendalikan Try dari belakang.

Timur Timor dan Moerdani.
Selama ini pendapat umum di Indonesia terutama di kalangan militer senior, invasi pasukan gabungan ABRI ke Timor Timur (Operasi Seroja) tujuh Desember 1975, adalah pekerjaan L.B. Moerdani sebagai Asisten Intel Mabes ABRI/Dephankam. Tapi menurut Wanandi penyerbuan besar-besaran bukan gaya Moerdani. Benny berlatar belakang intel, dan memang tidak bisa mengelak mengenai keterlibatannya. Tapi keputusan Operasi Seroja ditetapkan Dephankam/ABRI, bukan Moerdani. Kepala intel itu, menurut Wanandi, hanya merencanakan operasi intel dengan sekitar 300 pasukan yang akan bekerja sama dengan sejumlah pengunsi di perbatasan.
Pandangan lain mengenai Operasi Seroja diceritakan oleh Letjen TNI (purn) Sayidiman Suryohadiprodjo dalam pengantar buku Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri. Timor Timur Untold Story. Menurut Sayidiman, sebagai yang didengarnya dari Jenderal TNI Maraden Panggabean, Pangab waktu itu, izin yang diberikan Presiden Soeharto kepada Moerdani sebagai pemimpin Operasi Seroja adalah operasi intel. Bagi Sayidiman, pada dasarnya satu operasi intelejen adalah tertutup (covert), bukan secara terbuka, bukan dengan penyerbuan oleh pasukan gabungan. Jadi, menurut Sayidiman lagi, melaksanakan operasi intelejen –seperti yang dilakukan Moerdani di Timor Timur — dengan cara operasi militer konvensional, jelas sebuah keganjilan, bahkan kesalahan.

Soeharto dan Nasution.
Tidak kurang menarik pendapat Jusuf Wanandi mengenai hubungan Jenderal Soeharto dengan Jenderal Nasution. Menurut Wanandi, ketegangan antara kedua pembesar tentara itu bersumber pada sikap Nasution yang “tidak pernah memaafkan Soeharto mengambil jabatan Presiden.” Dengan kata lain, Wanandi berkesimpulan Nasution berambisi menjadi pangganti Sukarno dan gagal karena Soeharto. Kesimpulan ini terutama bersumber pada pengamatan Wanandi terhadap sidang MPRS 1968. MPRS waktu itu dipimpin Jenderal Nasution sebagai Ketua. Draf GBHN susunan Badan Pekerja MPRS yang dikontrol Nasution bersama dengan apa yang disebut Wanandi sebagai “golongan kanan,” berusaha mengganjal Soeharto dengan cara mempersulit hari depan kepresidenannya. Wanandi dan kelompoknya berhasil menggagalkan rencana Nasution tersebut.
Topik draf dari Badan Pekerja MPRS tersebut sampai kini secara terbuka belum pernah secara obyektif dibicarakan. Bahkan dokumen-dokumen draf Badan Pekerja itu kononnya sudah hampir tidak bisa lagi ditemukan. Sekarang sulit secara obyektif menilai apakah Nasution masa itu memang menjalankan kebijakan yang akan berakhir pada terbukanya kesempatan bagi dirinya menjadi Presiden.

Yang kita tahu sejak awal keributan Gestapu, Nasution tidak pernah menunjukkan minat menjadi Presiden menggantikan Sukarno. Nasution malah mendorong dan mendukung Soeharto menghadapi Sukarno dan akhirnya menggantikan Presiden pertama R.I. tersebut. Nasution tahu bahwa dia bukan orang Jawa dan waktu itu hanya orang Jawa yang bisa menghadapi Sukarno. Seandainya Nasution berambisi menggantikan Sukarno, dia tidak akan menolak tawaran Pangkostrad Soeharto agar Nasution, perwira paling senior dalam ABRI waktu itu, memimpin “perlawanan” terhadap Gestapu dan kemudian Sukarno.
Selain watak Nasution yang terkenal peragu, Sukarno memang mengarahkan serangannya kepada Nasution yang dipandangnya “otak” kekuatan anti Komunis di dalam Angkatan Darat. Jadi kalau Nasution yang tampil kedepan, dan bukan Soeharto, perjuangan melawan Sukarno akan menjadi lebih sulit.

Sebagai seorang militer senior, Nasution juga berpendapat, jangan sampai terjadi pergantian komandan pada saat operasi sedang berjalan. Ketika Nasution muncul di Kostrad dalam keadaan pincang dan kaki terkilir pada satu Oktober petang, Soeharto sudah memimpin operasi. Kebijakan pertama Nasution, bantu Soeharto dan tolak keputusan Sukarno mendudukkan Mayjen TNI Pranoto Rekso Samudro sebagai pejabat sementara Panglima Angkatan Darat.

Ketegangan awal Soekarno-Nasution muncul ketika kedua Jenderal berbeda dalam cara menyelesaikan Gestapu. Nasution berkehendak Sukarno diadili, sementara Soeharto ingin urusan dengan Sukarno diselesaikan dengan jalan politik dan diplomasi. Di kemudian hari, ketika Soeharto sudah menjadi Presiden, ketegangan di antara mereka bersumber pada tafsiran atas konsep keterlibatan politik militer.Tafsiran Nasution sangat legalistik, sementara Soeharto lebih politis dan opportunistik.
Sebagai seorang ilmuwan politik yang mempelajari konsep dan sejarah peran politik tentara yang dicetuskan mula-mula oleh Nasution, saya berkesimpulan, Nasution cenderung lebih legalistik dari pada realistis. Pemikiran politik Nasution berkembang di masa pra Gestapu, ketika tentara hanya satu di antara beberapa kekuatan politik di Indonesia. Pada masa pasca Gestapu, ketika militer (TNI-ABRI) sudah menjadi kekuatan politik tunggal, pemikiran Nasution tidak membahas perkembangan baru tersebut. Di sana Soeharto mengembangkan sendiri konsepnya sebagai militer (Seminar Angkatan Darat II) yang telah menjadi penguasa politik tunggal. Kritik Nasution terhadap Orde Baru dan terhadap Soeharto berputar di sekitar perbedaan tafsiran terhadap konsep peran politik tentara tersebut. Dengan kata lain dan secara singkat, harus saya katakan, saya belum menemukan bukti untuk menerima kesimpulan Jusuf Wanandi bahwa “Nasution tidak pernah memaafkan Soeharto karena mengambil jabatan kepresidenan.”

Penutup.
Saya ingin menutup komentar saya atas buku Jusuf Wanandi yang kita bicarakan sekarang ini dengan mengulangi pernyataan awal saya. Ini buku amat penting. Salah satu yang membuat buku ini amat penting adalah terungkapnya sejumlah hal yang sayangnya belum sempat secara saksama diuraikan penulis. Tapi ini lalu harus ditafsirkan, Jusuf Wanandi, sadar atau tidak, memberi tugas kepada para peneliti politik dan sejarah agar meneliti dan mengungkapkan hal-hal tersebut.

Berikut ini beberapa pertanyaan menarik yang menantang para peneliti:
Menyangkut CSIS, pertanyaannya, siapa yang meladeni siapa? Siapa yang paling berkepentingan memanfaatkan CSIS? Ali Mutopo yang punya ambisi kekuasaan dan memerlukan tanki pemikir? Kelompok-kelompok cendekiawan Katolik yang lebih memilih hijau tentara karena takut pada hijau Islam? Kelompok pebisnis Tionghoa perantauan yang memerlukan perlindungan kekuasaan?

Penting untuk diketahui, Jenderal Soemitro menyebut Ali Murtopo (sebagai pemimpin Opsus) sebagai tokoh yang mendirikan CSIS untuk kepentingan operasi politiknya.

Menyangkut kepercayaan Wanandi,”Nasution tidak pernah memaafklan Soeharto karena mengambil jabatan Presiden,” perlu penelitian terhadap proses sidang MPRS 1968 serta dokumen-dokumen Badan Pekerja MPRS yang kabarnya sekarang sudah sulit ditemukan. Penelitian tersebut jangan sampai dipisahkan dari perkembangan hubungan Soeharto-Nasution sejak satu Oktober sore di Kostrad hingga naiknya mantan Pangkostrad itu menjadi Presiden kedua R.I.

Rapat para Jenderal pada tahun 1978 yang menunjukkan sikap kritis kepada kebijakan Soeharto. Momentum ini membuka kesempatan kepada Menteri Perindustrian, Jenderal Muhammad Jusuf, mempertontonkan kesetiaan dan pembelaannya kepada Presiden Soeharto. Beberapa waktu kemudian Jusuf menjadi Panglima ABRI. Bagaimana sebenarnya jalannya rapat para Jenderal tersebut? Apa yang dibicarakan di sana? Bisakah disimpulan Jenderal Jusuf (waktu itu sudah 14 tahun meninggalkan kegiatan militer aktif) menjadi Pangab karena pameran loyalitasnya tersebut, atau merupakan rencana lama Soeharto memberi “anugerah” kepada salah seorang yang berhasil mendapatkan dokumen Supersemar?

Peneliti yang jeli masih akan menemukan lebih banyak lagi topik menarik untuk diteliti dari membaca buku Jusuf Wanandi ini.***

Salim Said, doktor ilmu politik lulusan Ohio State University, Ohio, USA , Guru Besar Ilmu politik pada Universitas Muhammadiah Malang (UMM), Universitas Pertahanan Indonesia (Unhan), Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), dan pengajar tetap pada Sesko TNI, Sesko AD, Sesko AL. Menulis sejumlah buku mengenai peran politik TNI, Salim Said juga pernah ditugaskan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menduduki kursi Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Ceko (2006-2010).

“Palu Meminta Maaf kepada Keluarga Korban 1965”

IBRAHIM ISA – – WALIKOTA PALU TELADAN,,PELURUSAN SEJARAH MELAWAN “LUPA”
On Monday, 10 February 2014, 1:42, ASAHAN <a.alham1938@kpnmail.nl> wrote:
KALAU SBY jadi meminta maaf atas pelanggaran HAM berat, dia akan digulingkan pihak-pihak lawannya karena itu adalah kesempatan emas bagi pihak lawan SBY untuk melabraknya. Dia berhati-hati. Mega turut dalam komplotan menggulingkan Gus Dur. Apa motivnya? . Gus Dur teman dia sejak remaja. Motiv yang pokok barangkali karena dia ingin jadi Presiden yang hanya dalam kesempatan demikian bisa dia lakukan. Lalu sebagai Presiden, Mega juga menjalankan politik BERHATI-HATI seperti juga yang dijalankan SBY sekarang ini. Untuk apa?.Untuk menyelamatkan jabatan dan sebagai hasilnya dia tidak mempunyai prestasi yang berarti yang bahkan merehabilitasi nama bapaknya sebagai Preaiden yang digulingkan suhartO- pun, tidak dia lakukan. Sukses besar Mega adalah dengan politknya yang berhati hati itu dia selamat menjalani masa jabatan Presidennya hingga ahir meskipun rakyat tidak memetik setetes faedahpun.
Lantas politik apa yang akan dijalankan Jokowi bila dia terpilih sebagai Presiden? Apakah Jokowi akan juga melakukan politik berhati-hati (baca: KOMPOMI) terhadap lawan-lawan serta pihak koalisinya? untuk juga menyelamatkan jabatan?, meneruskan politik tradisionil berhati-hati yang pernah dijalankan Mega, SBY dan bahkan juga Habibie? Kalau cuma akan demikian, apalah lagi artinya seorang Jokowi ? Atau kita hanya harus optimis, positiev denken? .Bisakah Indonesia diperbaiki cuma dengan cara begini?
ASAHAN.

From: Salim Said
To: Group Diskusi Kita ; alumnas-oot ; Bismo Gondokusumo ; hasto66@gmail.com ; hadi.lukmono@yahoo.co.id ; pramonoanungwibowo@yahoo.co.id ; Fadli Zon ; Achmad Sucipto, Admiral ; Ahmad Syafii Maarif ; Djoko Rahardjo ; nurhayati_aliassegaf@yahoo.com ; Effendi Ghazali ; bambangsoesatyo@yahoo.com ; Anwar Nasution ; hammuluk@yahoo.com ; priyobudisantoso1@yahoo.com ; hamid awaludin ; amirsantoso14@yahoo.com ; Syafiuddin Makka ; Muhammad Basri ; Bahtiar Effendy ; Ichsan Loulembah ; Harjono Kartohadiprodjo ; suaidi.marasabessy@yahoo.com ; chandra motik ; tantowi.yahya@yahoo.co.id
Sent: Sunday, February 09, 2014 3:45 AM
Subject: Fwd: Kolom IBRAHIM ISA – – WALIKOTA PALU TELADAN,,PELURUSAN SEJARAH MELAWAN “LUPA”
Menarik untuk diamati. Salah satu pertanyaan, apakah walikota Palu mudah memohon maaf sebab di wilayah Palu memang tidak terjadi pembantaian di tahun 1965? Jadi minta maaf atau tidak minta maaf jadinya sama saja. Saudara Ichsan Lolulembah adalah putra Sulawesi Tengah yang mungkin bisa kita harapkan menjelaskan latar belakang permintaan maaf ini.

From: isa <i.bramijn@chello.nl>
Date: 2014-02-08 21:47 GMT+07:00
Subject: Kolom IBRAHIM ISA – – WALIKOTA PALU TELADAN,,PELURUSAN SEJARAH MELAWAN “LUPA”
To:

Kolom IBRAHIM ISA
Sabtu, 08 Februari 2014
———————————-
WALIKOTA PALU TELADAN
PELURUSAN SEJARAH MELAWAN “LUPA”

* * *

“Palu Meminta Maaf kepada Keluarga Korban 1965”

“Walikota Palu Rusdy Mastura juga akan memulihkan hak-hak kekeluargaan korban yang diuduh terlibat dalam Partai Komunis Indonesia”. . . . .

* * *

Peristiwa diatas terjadi dalam tahun 2012/13. Suatu permintaan maaf terhadap keluarga Korban 1965 dan pemulihan hak-hak kekeluargaan korban, yang dinyatakan oleh seorang pejabat negara Republik Indonesia, Walikota Palu Rusdy Mastura, dan Pemerintah Kota Palu. Kejadian tsb diberitakan secara nasional oleh Tempo.com. Tindakan Walikota Palu dan Pemerintah Kotapraja Palu tsb merupakan penerobosan besar. Meskipun terjadi pada tingkat daerah, di sebuah kotapraja di Sulawesi Tengah, namun, punya arti penting nasional.
Kemudian terjadi sbb (20/5/2013) –Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin mendeklarasikan Desa/Kelurahan Sadar Hukum dan Kota Palu sebagai Kota Sadar HAM di lapangan. Walikota Palu, Sulawesi Tengah. Acara ini merupakan tindak lanjut dari program kerja Panitia Ranham Propinsi Sulawesi Tengah. Deklarasi dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Longky Janggola; Walikota Palu, Rusdi Mastura; Wakil Walikota Palu dan Kapolda Sulawesi Tengah.
Ketika menganalisis peristiwa tsb sekaligus mengeritik sikap Presiden SBY — Sri Sulastri Wahyuningroem, yang sedang meneliti Keadilan Transisional di Indonesia untuk mencapai PhD pada Universitas Nsaional Ausastralia di Brisbane, menulis a.l teks aslinya dalam bahasa Inggris bb:
“President Susilo Bambang Yudhoyono has always been reluctant to include the 1965 mass killings in his never-realized plan to make an official apology to survivors; and as head of state, he never supported or instructed the Attorney General’s Office to follow up the four-year investigation by the National Commission on Human Rights (Komnas HAM) into the 1965/1966 crimes against humanity.
“Since his time in office will end this year, we can congratulate Yudhoyono for another success in allowing such an important issue to be “hidden with shame”, both domestically and internationally.
“Unlike Yudhoyono or most of our other political leaders, the Palu mayor has choosen to come to terms with the past because, as he said to me some time ago: “This kind of [atrocity] must never happen again”. He learned from his own personal experience the damage and cost to communities as well as to the victims, as a result of decades of stigmatization of being associated with the Sept. 30 Movement, and concluded that survivors were entitled to peace and dignity.
“The Palu regulation fits with a title awarded to the city by the Law and Human Rights Ministry, Palu: city of human rights awareness. The bylaw is one of the mayor’s efforts to realize his commitment following his formal apology.
“The Palu initiative reminds us of one very important thing in democracy: That it is always possible to push for change at a local level, even though the status quo may remain strong at the center of politics in Indonesia. The New Order’s master narrative on the so-called “abortive coup” blamed the Indonesian Communist Party (PKI) and justified the mass killing of suspected leftists and other civilians. This was the political legitimacy used by president Soeharto to hold sway and maintain his power for more than three decades.
“Since the dawning of the 1998 Reform era and its failure to acknowledge this country’s dark history, the same narrative has remained strong and has provided the basis of political legitimacy for the new, supposedly democratic, regimes.
<The writer is researching transitional justice in Indonesia for her PhD thesis at the Australian National University in Canberra.>
Dialihbasakan kira-kira sbb:
“Presiden SBY selalu enggan memasukkan masalah pembunuhan masal 1965 dalam rencana-yang tidak pernah dilaksanakannya, untuk minta maaf resmi kepada para penyintas, dan sebagai kepala negara, ia tidak pernah mendukung atau menginstruksikan Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti investigasi empat-tahun yang dilakukan oleh KomnasHAM terhadap kejahatan kemanusiaan 1965/1966.
“Karena masa jabatnnya akan berakhir tahun ini; kita bisa mengucapkan selamat kepada Yudhoyono untuk sukses lainnya membiarkan kasus begitu penting seperti itu “disembunyikan dengan malu”, baik secara nasional maupun internasional.
“Lain dari Yudhoyono atau sebagian besar dari pemimpin kita, Walikota Palu memilih mengakui dan mengakhiri masa lampau, karena kata beliau kepada saya suatu ketika: “(Kekejaman) semacam itu tidak boleh terulang lagi”. Ia belajar dari pengalaman pribadinya kerusakan dan kerugian terhadap masyarakat sama seperti terhadap para korban, sebagai akibat dari stigmatisasi dilibatkan dengan Gerakan 30 September, dan (ia) menyimpulkan bahwa para penyintas berhak atas kedamaian dan hargadiri manusia.
“Pengaturan Palu cocok dengan penghargaan yang diberikan pada kota tsb oleh Kementerian Hukum dn Ham kepada Palu: Kota Sadar Ham. Pengaturan tsb merupakan usaha Walikota untuk merealisasi janjinya sebagai tindak lanjut permintaan maaf yang dilakukannya secara resmi.
“Prakarsa Palu mengingatkan kita pada satu hal penting di dalam demokrasi: Bahwa adalah selalu mungkin mendorong terjadinya perubahan di tingkat lokal, meskipun statusquo masih kuat di pusat politik di Indonesia. Versi yang diuarkan oleh Orde Baru mengenai apa yang dinamakan “kudeta yang gagal” yang dituduhkan pada Partai Komunis Indonesia (PKI) dan (dengan itu) membenarkan pembunuhan masal terhadap orang-orang Kiri yang dicurigai dan warga sipil lainnya. Ini adalah legitimasi politik yang digunakan Presiden Suharto untuk berkuasa terus selama lebih dari tiga dasawarsa.
“Sejak dimulainya era Reformasi 1998 dan kegagalannya untuk mengakui sejarah kelam negeri ini, cerita yang sama masih kuat dan telah memberikan dasar bagi legitimasi politik untuk rezim-rezim baru yang dikatakan demokratis.

Permintaan maaf serupa pernah dilakukan oleh Gus Dur, mantan Presiden RI. Ada sedikit perbedaan. Kotapraja Palu memulihkan hak/hak kekeluargaan korban. Gus Dur belum sampai kesitu. Makanya Pramudya Ananta Tur merespons permintaan maaf Gus Dur, menyatakan `kok gampang amat minta maaf ´. Pram menuntut Gus Dur sebagai pejabat tertinggi negara melakukan tindakan kongkrit di bidang pemulihan hak-hak kewarganegaraa korban. Baik lewat MPRS atau dalam posisi beliau sebagai Presiden R.I.
Mungkin Gus Dur juga bermaksud demikian. Hanya kurang waktu dan keburu digulingkan oleh manuver politik Amin Rais-Akbar Tanjung-Wiranto. . . ., dan . . . . . Megawati.
* * *
Kesimpulan yang dikemukakan dalam tulisan Sri Sulastri Wahyuningroem, sesuai dengan kenyataan situasi Indonesia dewasa ini.
Perubahan-perubahan yang berkembang selangkah demi selangkah sejak dimulainya era reformsi, menunjukkan adanya kemajuan-kemajuan di daerh yang bersifat pendobrakan terhadap situasi “jalan ditempat”: yang masih berlangsung di pusat. Di lain fihak masih terjadi peritsiwa di Jawa Timur, dimana suatu pertemuan peluncuran buku mengenai TAN MALAKA di ancam dibubarkan oleh organisasi yang mengatasnamai Islam.
Gerakan masal yang berkembang terus di daerah — suatu waktu akan menghasilkan perubahan berarti di tingkat pusat. Dalam hal gerakan daerah yang maju, Kota Palu dan Walikotanya Rusdy Mastura, adalah TELADAN!!

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 61 other followers