Archive for the ‘Sejarah’ Category

Pramoedya Ananta Toer: Sukarno

Pramoedya Ananta Toer: Sukarno

Dia – Sukarno – mempersatukan dan memerdekakan negerinya. Dia membebaskan rakyat dari rasa rendah diri dan membuat mereka merasa bangga dan terhormat menjadi orang Indonesia, menjadi satu nasion yang memiliki republik Indonesia dalam pergaulan masyarakat dunia. Semua ini terjadi sesudah 350 tahun kolonialisme Belanda dan 3,5 tahun pendudukan fascisme Jepang dalam Perang Dunia ke-II. Apa yang dia kerjakan pada 17 Agustus 1945 sebenarnya adalah tepat sama dengan apa yang dilakukan Thomas Jefferson bagi negeri dan bangsa Amerika pada 4 Juli 1776. Dia menjadi satu-satunya politikus dan negarawan dalam sejarah politik modern umat manusia yang mempersatukan negeri dan bangsanya tanpa meneteskan setitik darah pun. Bandingkan dengan Jendral Suharto yang membantai dan memenjarakan dua juta orang lebih hanya untuk menegakkan rejim yang dia namakan Orde Baru.
Bung karno, begitulah paling senang dia dipanggil, telah memberikan semua bagi negerinya: kedudukan, karier politik sampai bahkan nyawanya demi persatuan, kesatuan dan perdamaian bangsanya. Itulah puncak-puncak kebenaran Sukarno yang untuk selama-lamanya tak pernah akan hapus, betapa pun bahaya desintegrasi dewasa ini mengancam Indonesia akibat warisan politik jendral Suharto. Tetapi berbeda dari pemimpin kebangkitan nasion Amerika itu, Pejoang kemerdekaan dan martabat manusia Indonesia ini tidak mendapat perlakuan adil dari sejarah sebagaimana patut dia terima dan semestinya dia diperlakukan.
Bagi sejumput kecil orang yang jujur dan tajam pandangan, ketidakadilan yang dialami Sukarno sebenarnya sudah lama diketahui, tetapi baru mulai sekarang pada saat kita akan meninggalkan abad 20, kejadian dengan Sukarno berangsur mulai terungkap dan dimengerti. Orang mulai mengerti bahwa Sukarno berada di pihak yang benar – dia bersih dari segala kotoran yang telah dilemparkan ke mukanya pada saat dia sudah tak berdaya berada dalam kerangkeng Jendral Suharto sampai kepada ajalnya.
Pada saat Sukarno bersama Mohammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, cukup banyak politisi dan kaum intelektual Amerika dan Eropa melihat dalam diri Sukarno pembawa sinar pencerahan di negeri-negeri terkebelakang; dia dipandang semacam jelmaan Thomas Jefferson atau Abraham Lincoln. Tetapi anggapan seperti itu tidak berlangsung lama. Sebab, seusai perang Dunia ke-II, seluruh dunia mendadak dilanda suatu gelombang baru maha dahsyat. Ada setan baru lebih berbahaya lagi muncul setelah setan naziisme dan setan fascisme dihancur-leburkan : setan komunis. Perang panas berganti “perang dingin” yang tidak kalah memakan jumlah korban dan penderitaan besar rakyat dibanding dengan perang panas Perang Dunia ke-II, tetapi kali ini gelanggang pertarungannya berlangsung di negeri-negeri Selatan, dan berjalan lebih lama – bukan lima tahun – tetapi memakan seluruh paroh kedua abad ke-20, dan yang paling merasakan kali ini adalah rakyat negeri-negeri berkembang di Asia, Afrika dan Latin Amerika.
Abad 20 mencatat tonggak-tonggak penting dalam perkembangan sejarah dunia. Sukarno menyebut abad 20 sebagai abad kebangkitan rakyat kulit berwarna, abad kebangkitan rakyat-rakyat Asia, Afrika, latin Amerika membebaskan diri dari belenggu kolonialisme barat. Dia sendiri memainkan peran terkemuka dalam menggalang kebangkitan bangsa-bangsa kulit berwarna, mobilisator persatuan Asia-Afrika dengan konperensi Bandung yang historis itu, kemudian gerakan A-A ini juga meluas ke Latin Amerika. Sukarno menamakan Abad 20 juga sebagai era intervensi, era dimana negara kuat dengan bebas dapat mengaduk-ngaduk urusan intern negeri lain sesuai kepentingan politik dan ekonomi yang dikehendakinya. Dari segi hubungan ketata-negaraan, apa yang disebut era intervensi itu ditandai dengan munculnya satu fenomena paling baru abad-20: kejayaan dan kecanggihan permesinan intelligent. Mereka menjadi kekuasaan di dalam kekuasaan; negara di dalam negara. Badan-badan inteligent ini menjadi kekuasaan iblis yanh lebih berkuasa dari pemerintahan yang resmi di dalam suatu negara. Merekalah yang mengatur kemana dunia harus menjurus; kearah mana suatu negeri harus berjalan. Mereka pulalah yang menetukan bahwa kepala-kepala negara seperti misalnya John F.Kennedy, Lumumba, Nkrumah, Modibo Keita, Sukarno, dan Allende, harus turun dari pentas politik dunia. Itulah pertanda lahirnya zaman tiran-tiran dan diktator baru yang resmi, yang sah dan terhormat, ditolerir dan diakui dalam pergaulan antar negara. Itulah masanya kelahiran ketidakadilan yang suci, pemerkosaan hak-hak azasi yang sah, pembunuhan massal yang adil. Abad 20 adalah era kejayaan organisasi intelligent! Dan panggung tempat penguasa-penguasa intelligent itu menyutradarai lelakon para tiran resmi ini terjadi di bumi kawasan selatan yang disebut negeri-negeri berkembang. Kekuasaan negara dalam negara inilah yang menentukan seluruh strategi dunia bagaimana melibas komunisme, bagaimana memenangkan perang dingin setelah melibas naziisme Hitler, Fascisme Mussolini dan militerisme Jepang. Pemimpin-pemimpin visioner, seperti John kennedy dengan wawasan The New Frontiernya dan Sukarno dengan The emerging forcesnya, cuma menjadi penghalang yang dengan segala cara harus disingkirkan. Strategi organisasi maha-kuasa ini dalam menumpas Komunis di Eropa Barat adalah jelas: membanjiri negeri-negeri itu dengan dana dan sandang-pangan. Tetapi berbeda sama sekali dengan Eropa Barat, resep yang digunakan di Asia, Afrika, latin Amerika, tempat lahan sasaran mereka menanam modal mereka, bukanlah kucuran dana, bukan Marshall Plan, tetapi kiriman senjata dan menciptakan rejim-rejim militer setempat sebagai penguasa atau kekuasaan dalam kekuasaan. Rejim militer seperti Mobutu di Afrika dan Suharto di Asia yang menginjak-injak hak-hak Azasi manusia mereka restui asal saja dilakukan atas nama rakyat, diajak bermitra memperkaya diri tanpa batas bersama modal asing. Memenjarakan dan membunuh rakyat tidak peduli jumlahnya, selama semua itu dilakukan atas nama demokrasi demi menumpas komunis. Dalam konteks situasi seperti itu citra Thomas Jefferson yang tadinya melekat pada Sukarno mendadak sontak berubah menjadi agen komunis berbahaya, karena Sukarno dianggap memberikan kesempatan bagi kaum komunis memperluas wilayah pengaruhnya. Itulah paradigma abad 20 kubu kapitalis barat: kekuatan dan kekuasaan militerisme lokal mengkerangkeng dinamisme dan emansipasi rakyat, demi stabilisasi politik guna meratakan jalan bagi kiprahnya penanaman modal.
Kampanye fitnah pada awalnya dimulai dengan menuduh Sukarno sebagai kolaborator militerisme Jepang, kemudian dia menjadi diktator dengan konsep demokrasi terpimpinnya, selanjutnya dia kejangkitan megalomania yang mau membangun dunia baru dengan distribusi kemakmuran yang lebih adil, padahal ekonomi negerinya sendiri –begitu katanya—tak diurus sehingga membikin rakyatnya melarat.
Benarkah apa yang dilemparkan ke muka Sukarno itu? Bukan saja politisi, ada juga pakar ilmu sosial dan sejumlah wartawan –terutama Belanda bersama rekan-rekan Indonesianya yang sepemikiran –ikut mengunyah-ngunyah sampah kotor itu. Sukarno kolaborator militerisme Jepang? Pada waktu dia dalam tahun 30-an berada dalam tahanan pemerintah kolonial Belanda, menjelang Perang Dunia ke-II, dia sudah menulis surat kepada Gubernur Jendral Belanda tentang bahaya fascisme jepang dan menawarkan kerjasama kaum nasionalis yang dia wakili untuk melawan musuh bersama itu. Pemimpin nasional Indonesia lainnya, seperti Mohammad Hatta dan Sutan Sjahrir, menawarkan hal yang sama, akan tetapi tawaran dari tiga pemimpin terkemuka Indonesia ditolak oleh Belanda. Namun sekurang-kurangnya Hatta dan Sjahrir dibebaskan dari pulau pembuangan di kepulauan Maluku dan dikembalikan ke Sukabumi di Jawa, tetapi sukarno tetap ditahan di Bengkulu-Sumatera sampai tentara Jepang datang menduduki Hindia Belanda.
Belanda dalam beberapa hari takluk kepada Jepang dan menyerahkan Indonesia dan rakyatnya termasuk Sukarno bulat-bulat ke tangan kekuasaan militeris Jepang. Orang sehat tentu bertanya: apakah ada hak moral Belanda atau siapa pun di dunia barat untuk menuduh Sukarno macam-macam bila dia menggunakan kesempatan yang terbuka baginya untuk membangunkan kesadaran nasional pemuda dan rakyat Indonesia agar bangkit siap menyongsong kemerdekaan tanah-air yang dia perjuangkan sepanjang masa hidupnya? Apa yang dikerjakan Sukarno selama pendudukan Jepang adalah suatu tugas politik maha-besar yang tidak mudah dapat dibayangkan orang sekarang. Di bawah hidung militerisme Jepang dengan kharisma pribadinya yang besar dia membangkitkan semangat rakyat yang beratus tahun dikatakan indolent menjadi matang menyala-nyala guna mempersiapkan diri rela berkorban jiwa-raga menyongsong kemerdekaan. Dunia kemudian mengenal heroisme pemuda Indonesia yang pada 10 November 1945 mengorbankan segalanya menghadapi kekuatan mahadasyat tentara sekutu pemenang Perang Dunia ke-II untuk mempertahankan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945.
Sukarno diktator? Sedikitpun dia tidak punya bakat untuk menjadi seorang diktator. Hati nuraninya terlalu anggun, dia terlalu diilhami nilai-nilai Barat kalau tak mau dikatakan menjadi korban nilai-nilai yang dia sanjung-sanjung dan junjung tinggi : demokrasi dan idée-idee Entlightment revolusi Prancis. Justru oleh karena itu pula, Sukarno tidak akan mampu membangun Indonesia sebagaimana yang dilakukan oleh Jendral Suharto. Pembangunan Indonesia atau lebih tepat pembangunan di Indonesia selama Rejim orde baru Suharto yang dipuja-puja oleh dunia Barat, memang betul hanya mampu dilakukan oleh Suharto. Sebab untuk itu mutlak diperlukan orang yang tidak punya hari-nurani, orang yang bengis tega hati sanggup membunuh dan menjebloskan siapapun dalam penjara kalau dia membutuhkan tanah untuk lapangan golf atau segala macam proyek lain yang dia dan anak-anaknya ingin miliki.
Bagaimana dengan “Demokrasi terpimpin” Sukarno? Justru dalam butir ini tidak ada satu negara demokrasi Barat pun mempunyai hak moreel untuk menuduh sukarno meninggalkan demokrasi dan menempuh diktatur lewat konsep demokrasi terpimpinnya. Bukankah justru Sukarno yang dikhianati oleh Barat yang demokratis itu? Apakah itu demokrasi barat yang dibangga-banggakan? Demokrasi Barat memang betul demokrasi, tetapi hanya untuk di dalam negeri mereka sendiri! Untuk di luar negeri, demokrasi barat itu tidak ada dan boleh tidak berlaku. Bukankah bagi demokrasi barat sah-sah saja menjajah dan menguras kekayaan negeri –negeri lain?
Sukarno menjadi Presiden secara formal selama 20 tahun, 1945-1965. Sebenarnya dia cuman enam tahun terakhir 1959-1965 berkuasa; dalam arti memegang langsung pemerintahan dimana dia kemudian meluncurkan gagasan “demokrasi terpimpin”nya. Mengapa dia berpaling ke demokrasi terpimpin? Padahal selama Sukarno aktif dalam politik, mulai zaman mahasiswanya, sampai dia menjadi presiden selama 14 tahun sampai 1959, tidak pernah dia satu kali pun menyinggung apalagi membela “demokrasi terpimpin”. Juga tidak dalam puncak dari segala pidatonya yaitu pidato bersejarah 1 Juni 1945 yang telah melahirkan wawasan politik pancasila, ideologi negara Republik Indonesia yang diterima bulat sampai detik sekarang ini. Silahkan teliti semua tulisan dan semua pidatonya yang beribu-ribu jumlahnya itu! Jadi sekali lagi mengapa Sukarno dia pilih demokrasi terpimpin? Tidak lain karena dia terlalu berkukuh pada demokrasi ala barat. Walau pun dia tidak setujui berbagai praktek penerapannya, tetapi sebagai demokrat sejati dia ikuti kemauan Hatta, Sjahrir dan berbagai pemimpin Indonesia lainnya yang bergilir memegang tapuk pemerintahan sesuai dengan Azas demokrasi pola barat. Akibatnya Indonesia memiliki 60 partai politik yang beberapa bulan sekali boleh berganti-ganti kabinet.
Sukarno terpaksa menghentikan hura-hura demokrasi Barat yang mengacau itu. Dia memperkenalkan demokrasi terpimpin yang mereorganisasi 60 partai politik menjadi 11. Suatu langkah yang dia selalu namakan sebagai suatu Notwendigkeit, suatu political neccecity. Tetapi itulah adalah diktatur! Sebaliknya bila Jendral Suharto sebagai kuda pentagon membubarkan semua partai politik dan menyisakan dua partai politik yes-man saja untuk sekedar menjadi ornamen demokrasi disamping partai Golkar sebagai kendaraan politiknya yang mutlak berkuasa, maka itu bukan demokrasi terpimpin, bukan diktatur. Inilah ciri abad 20 yang saya namakan zaman para tiran resmi. Era Mobutu, Suharto, Pinochet, era pelanggaran hak asasi yang suci dan era pembunuhan masal yang adil. Era paradigma politik luar negeri Amerika untuk memelihara dan mendukung para jendral dan rejim-rejim militer di negeri-negeri berkembang sebagai faktor stabilisator di kawasan bumi bagian selatan untuk memungkinkan modal mereka bekerja dengan aman. Khusus menyangkut Indonesia, memasuki millennium selanjutnya masih tampak jelas tanda-tanda bahwa Amerika akan tetap mengandalkan kekuatan angkatan darat berikut sekutu golkarnya sebagai perpanjangan tangan untuk menjamin kepentingan-kepentingan mereka terus dapat berlangsung seperti sediakala dimasa-masa kejayaan Orde Baru Suharto yang sudah lewat. Masih tak terpikir oleh para penguasa di Washington bahwa berkukuh terus pada paradigma kekuasaan militer sebagai faktor stabilisasi sekarang menjadi kontra-produktif bahkan destruktif. Pemecahan segala masalah, mulai dari Aceh, Ambon, Irian, Timtim, konflik etnik, sampai kepada krisis ekonomi-moneter dan stabilisasi politik untuk memungkinkan investasi modal bekerja dengan aman, kuncinya tidak lain adalah menugaskan militer menjadi militer, dan menghentikan mereka menjadi politikus.

Pramoedya Ananta Toer

Catatan: artikel ini sudah dimuat sebelumnya di Hasta Mitra. Kami muat ulang untuk memperkaya pengetahuan pembaca mengenai Sukarno dan bagaimana menempatkannya dalam sejarah bangsa ini. Sumber:Berdikirari Online, 27 Desember 2013.

 

ISIS AND HISTORY OF WAHHABISM IN SAUDI ARABIA

ISIS AND HISTORY OF WAHHABISM IN SAUDI ARABIA

Alastair Crooke Become a fan
Fmr. MI-6 agent; Author, ‘Resistance: The Essence of Islamic Revolution’
You Can’t Understand ISIS If You Don’t Know the History of Wahhabism in Saudi Arabia
Posted: 08/27/2014 11:56 am EDT Updated: 08/27/2014 11:59 am EDT

 
BEIRUT — The dramatic arrival of Da’ish (ISIS) on the stage of Iraq has shocked many in the West. Many have been perplexed — and horrified — by its violence and its evident magnetism for Sunni youth. But more than this, they find Saudi Arabia’s ambivalence in the face of this manifestation both troubling and inexplicable, wondering, “Don’t the Saudis understand that ISIS threatens them, too?”
It appears — even now — that Saudi Arabia’s ruling elite is divided. Some applaud that ISIS is fighting Iranian Shiite “fire” with Sunni “fire”; that a new Sunni state is taking shape at the very heart of what they regard as a historical Sunni patrimony; and they are drawn by Da’ish’s strict Salafist ideology.
Other Saudis are more fearful, and recall the history of the revolt against Abd-al Aziz by the Wahhabist Ikhwan (Disclaimer: this Ikhwan has nothing to do with the Muslim Brotherhood Ikhwan — please note, all further references hereafter are to the Wahhabist Ikhwan, and not to the Muslim Brotherhood Ikhwan), but which nearly imploded Wahhabism and the al-Saud in the late 1920s.
Many Saudis are deeply disturbed by the radical doctrines of Da’ish (ISIS) — and are beginning to question some aspects of Saudi Arabia’s direction and discourse.
THE SAUDI DUALITY
Saudi Arabia’s internal discord and tensions over ISIS can only be understood by grasping the inherent (and persisting) duality that lies at the core of the Kingdom’s doctrinal makeup and its historical origins.
One dominant strand to the Saudi identity pertains directly to Muhammad ibn ʿAbd al-Wahhab (the founder of Wahhabism), and the use to which his radical, exclusionist puritanism was put by Ibn Saud. (The latter was then no more than a minor leader — amongst many — of continually sparring and raiding Bedouin tribes in the baking and desperately poor deserts of the Nejd.)
The second strand to this perplexing duality, relates precisely to King Abd-al Aziz’s subsequent shift towards statehood in the 1920s: his curbing of Ikhwani violence (in order to have diplomatic standing as a nation-state with Britain and America); his institutionalization of the original Wahhabist impulse — and the subsequent seizing of the opportunely surging petrodollar spigot in the 1970s, to channel the volatile Ikhwani current away from home towards export — by diffusing a cultural revolution, rather than violent revolution throughout the Muslim world.
But this “cultural revolution” was no docile reformism. It was a revolution based on Abd al-Wahhab’s Jacobin-like hatred for the putrescence and deviationism that he perceived all about him — hence his call to purge Islam of all its heresies and idolatries.
MUSLIM IMPOSTORS
The American author and journalist, Steven Coll, has written how this austere and censorious disciple of the 14th century scholar Ibn Taymiyyah, Abd al-Wahhab, despised “the decorous, arty, tobacco smoking, hashish imbibing, drum pounding Egyptian and Ottoman nobility who travelled across Arabia to pray at Mecca.”
In Abd al-Wahhab’s view, these were not Muslims; they were imposters masquerading as Muslims. Nor, indeed, did he find the behavior of local Bedouin Arabs much better. They aggravated Abd al-Wahhab by their honoring of saints, by their erecting of tombstones, and their “superstition” (e.g. revering graves or places that were deemed particularly imbued with the divine).
All this behavior, Abd al-Wahhab denounced as bida — forbidden by God.
Like Taymiyyah before him, Abd al-Wahhab believed that the period of the Prophet Muhammad’s stay in Medina was the ideal of Muslim society (the “best of times”), to which all Muslims should aspire to emulate (this, essentially, is Salafism).
Taymiyyah had declared war on Shi’ism, Sufism and Greek philosophy. He spoke out, too against visiting the grave of the prophet and the celebration of his birthday, declaring that all such behavior represented mere imitation of the Christian worship of Jesus as God (i.e. idolatry). Abd al-Wahhab assimilated all this earlier teaching, stating that “any doubt or hesitation” on the part of a believer in respect to his or her acknowledging this particular interpretation of Islam should “deprive a man of immunity of his property and his life.”
One of the main tenets of Abd al-Wahhab’s doctrine has become the key idea oftakfir. Under the takfiri doctrine, Abd al-Wahhab and his followers could deem fellow Muslims infidels should they engage in activities that in any way could be said to encroach on the sovereignty of the absolute Authority (that is, the King). Abd al-Wahhab denounced all Muslims who honored the dead, saints, or angels. He held that such sentiments detracted from the complete subservience one must feel towards God, and only God. Wahhabi Islam thus bans any prayer to saints and dead loved ones, pilgrimages to tombs and special mosques, religious festivals celebrating saints, the honoring of the Muslim Prophet Muhammad’s birthday, and even prohibits the use of gravestones when burying the dead.

“Those who would not conform to this view should be killed, their wives and daughters violated, and their possessions confiscated, he wrote. “

Abd al-Wahhab demanded conformity — a conformity that was to be demonstrated in physical and tangible ways. He argued that all Muslims must individually pledge their allegiance to a single Muslim leader (a Caliph, if there were one). Those who would not conform to this view should be killed, their wives and daughters violated, and their possessions confiscated, he wrote. The list of apostates meriting death included the Shiite, Sufis and other Muslim denominations, whom Abd al-Wahhab did not consider to be Muslim at all.

There is nothing here that separates Wahhabism from ISIS. The rift would emerge only later: from the subsequent institutionalization of Muhammad ibn ʿAbd al-Wahhab’s doctrine of “One Ruler, One Authority, One Mosque” — these three pillars being taken respectively to refer to the Saudi king, the absolute authority of official Wahhabism, and its control of “the word” (i.e. the mosque).

It is this rift — the ISIS denial of these three pillars on which the whole of Sunni authority presently rests — makes ISIS, which in all other respects conforms to Wahhabism, a deep threat to Saudi Arabia.

BRIEF HISTORY 1741- 1818

Abd al-Wahhab’s advocacy of these ultra radical views inevitably led to his expulsion from his own town — and in 1741, after some wanderings, he found refuge under the protection of Ibn Saud and his tribe. What Ibn Saud perceived in Abd al-Wahhab’s novel teaching was the means to overturn Arab tradition and convention. It was a path to seizing power.

“Their strategy — like that of ISIS today — was to bring the peoples whom they conquered into submission. They aimed to instill fear. “

Ibn Saud’s clan, seizing on Abd al-Wahhab’s doctrine, now could do what they always did, which was raiding neighboring villages and robbing them of their possessions. Only now they were doing it not within the ambit of Arab tradition, but rather under the banner of jihad. Ibn Saud and Abd al-Wahhab also reintroduced the idea of martyrdom in the name of jihad, as it granted those martyred immediate entry into paradise.

In the beginning, they conquered a few local communities and imposed their rule over them. (The conquered inhabitants were given a limited choice: conversion to Wahhabism or death.) By 1790, the Alliance controlled most of the Arabian Peninsula and repeatedly raided Medina, Syria and Iraq.

Their strategy — like that of ISIS today — was to bring the peoples whom they conquered into submission. They aimed to instill fear. In 1801, the Allies attacked the Holy City of Karbala in Iraq. They massacred thousands of Shiites, including women and children. Many Shiite shrines were destroyed, including the shrine of Imam Hussein, the murdered grandson of Prophet Muhammad.

A British official, Lieutenant Francis Warden, observing the situation at the time, wrote: “They pillaged the whole of it [Karbala], and plundered the Tomb of Hussein… slaying in the course of the day, with circumstances of peculiar cruelty, above five thousand of the inhabitants …”

Osman Ibn Bishr Najdi, the historian of the first Saudi state, wrote that Ibn Saud committed a massacre in Karbala in 1801. He proudly documented that massacre saying, “we took Karbala and slaughtered and took its people (as slaves), then praise be to Allah, Lord of the Worlds, and we do not apologize for that and say: ‘And to the unbelievers: the same treatment.'”

In 1803, Abdul Aziz then entered the Holy City of Mecca, which surrendered under the impact of terror and panic (the same fate was to befall Medina, too). Abd al-Wahhab’s followers demolished historical monuments and all the tombs and shrines in their midst. By the end, they had destroyed centuries of Islamic architecture near the Grand Mosque.

But in November of 1803, a Shiite assassin killed King Abdul Aziz (taking revenge for the massacre at Karbala). His son, Saud bin Abd al Aziz, succeeded him and continued the conquest of Arabia. Ottoman rulers, however, could no longer just sit back and watch as their empire was devoured piece by piece. In 1812, the Ottoman army, composed of Egyptians, pushed the Alliance out from Medina, Jeddah and Mecca. In 1814, Saud bin Abd al Aziz died of fever. His unfortunate son Abdullah bin Saud, however, was taken by the Ottomans to Istanbul, where he was gruesomely executed (a visitor to Istanbul reported seeing him having been humiliated in the streets of Istanbul for three days, then hanged and beheaded, his severed head fired from a canon, and his heart cut out and impaled on his body).

In 1815, Wahhabi forces were crushed by the Egyptians (acting on the Ottoman’s behalf) in a decisive battle. In 1818, the Ottomans captured and destroyed the Wahhabi capital of Dariyah. The first Saudi state was no more. The few remaining Wahhabis withdrew into the desert to regroup, and there they remained, quiescent for most of the 19th century.

HISTORY RETURNS WITH ISIS

It is not hard to understand how the founding of the Islamic State by ISIS in contemporary Iraq might resonate amongst those who recall this history. Indeed, the ethos of 18th century Wahhabism did not just wither in Nejd, but it roared back into life when the Ottoman Empire collapsed amongst the chaos of World War I.

The Al Saud — in this 20th century renaissance — were led by the laconic and politically astute Abd-al Aziz, who, on uniting the fractious Bedouin tribes, launched the Saudi “Ikhwan” in the spirit of Abd-al Wahhab’s and Ibn Saud’s earlier fighting proselytisers.

The Ikhwan was a reincarnation of the early, fierce, semi-independent vanguard movement of committed armed Wahhabist “moralists” who almost had succeeded in seizing Arabia by the early 1800s. In the same manner as earlier, the Ikhwan again succeeded in capturing Mecca, Medina and Jeddah between 1914 and 1926. Abd-al Aziz, however, began to feel his wider interests to be threatened by the revolutionary “Jacobinism” exhibited by the Ikhwan. The Ikhwan revolted — leading to a civil war that lasted until the 1930s, when the King had them put down: he machine-gunned them.

For this king, (Abd-al Aziz), the simple verities of previous decades were eroding. Oil was being discovered in the peninsular. Britain and America were courting Abd-al Aziz, but still were inclined to support Sharif Husain as the only legitimate ruler of Arabia. The Saudis needed to develop a more sophisticated diplomatic posture.

So Wahhabism was forcefully changed from a movement of revolutionary jihad and theological takfiri purification, to a movement of conservative social, political, theological, and religious da’wa (Islamic call) and to justifying the institution that upholds loyalty to the royal Saudi family and the King’s absolute power.

OIL WEALTH SPREAD WAHHABISM

With the advent of the oil bonanza — as the French scholar, Giles Kepel writes, Saudi goals were to “reach out and spread Wahhabism across the Muslim world … to “Wahhabise” Islam, thereby reducing the “multitude of voices within the religion” to a “single creed” — a movement which would transcend national divisions. Billions of dollars were — and continue to be — invested in this manifestation of soft power.

It was this heady mix of billion dollar soft power projection — and the Saudi willingness to manage Sunni Islam both to further America’s interests, as it concomitantly embedded Wahhabism educationally, socially and culturally throughout the lands of Islam — that brought into being a western policy dependency on Saudi Arabia, a dependency that has endured since Abd-al Aziz’s meeting with Roosevelt on a U.S. warship (returning the president from the Yalta Conference) until today.

Westerners looked at the Kingdom and their gaze was taken by the wealth; by the apparent modernization; by the professed leadership of the Islamic world. They chose to presume that the Kingdom was bending to the imperatives of modern life — and that the management of Sunni Islam would bend the Kingdom, too, to modern life.

“On the one hand, ISIS is deeply Wahhabist. On the other hand, it is ultra radical in a different way. It could be seen essentially as a corrective movement to contemporary Wahhabism.”

But the Saudi Ikhwan approach to Islam did not die in the 1930s. It retreated, but it maintained its hold over parts of the system — hence the duality that we observe today in the Saudi attitude towards ISIS.
On the one hand, ISIS is deeply Wahhabist. On the other hand, it is ultra radical in a different way. It could be seen essentially as a corrective movement to contemporary Wahhabism.
ISIS is a “post-Medina” movement: it looks to the actions of the first two Caliphs, rather than the Prophet Muhammad himself, as a source of emulation, and it forcefully denies the Saudis’ claim of authority to rule.
As the Saudi monarchy blossomed in the oil age into an ever more inflated institution, the appeal of the Ikhwan message gained ground (despite King Faisal’s modernization campaign). The “Ikhwan approach” enjoyed — and still enjoys — the support of many prominent men and women and sheikhs. In a sense, Osama bin Laden was precisely the representative of a late flowering of this Ikhwani approach.
Today, ISIS’ undermining of the legitimacy of the King’s legitimacy is not seen to be problematic, but rather a return to the true origins of the Saudi-Wahhab project.
In the collaborative management of the region by the Saudis and the West in pursuit of the many western projects (countering socialism, Ba’athism, Nasserism, Soviet and Iranian influence), western politicians have highlighted their chosen reading of Saudi Arabia (wealth, modernization and influence), but they chose to ignore the Wahhabist impulse.
After all, the more radical Islamist movements were perceived by Western intelligence services as being more effective in toppling the USSR in Afghanistan — and in combatting out-of-favor Middle Eastern leaders and states.
Why should we be surprised then, that from Prince Bandar’s Saudi-Western mandate to manage the insurgency in Syria against President Assad should have emerged a neo-Ikhwan type of violent, fear-inducing vanguard movement: ISIS? And why should we be surprised — knowing a little about Wahhabism — that “moderate” insurgents in Syria would become rarer than a mythical unicorn? Why should we have imagined that radical Wahhabism would create moderates? Or why could we imagine that a doctrine of “One leader, One authority, One mosque: submit to it, or be killed” could ever ultimately lead to moderation or tolerance?
Or, perhaps, we never imagined.

HAIDAR HAMDANI via Getty Images


















• Next
• Previous
• Next
MORE:
Ibn Abd Al WahhabDa’ishISIS WahhabismISIL WahhabismSaudi ArabiaIslamic State WahhabismThe Islamic StateThe Islamic State Saudi ArabiaISIS Saudi ArabiaIsisIsilSaudi Arabia NewsISIL Saudi Arabia
Promoted Links by Taboola

“Top Secret” Amerika dan Australia Soal Campur Tangannya di Indonesia

“Top Secret” Amerika dan Australia Soal Campur Tangannya di Indonesia

On Thursday, 1 May 2014, 1:48, Faturrachman Djamaluddin <faturrachman@yahoo.com> wrote:

 

Bangsa Anglo – Saxon adalah penjajah handal, mereka berhasil merebut , menjajah serta memakmurkan Amerika(USA), Canada ,Australia dan New Zealand dengan cara ‘menghabisi’ hutan dan hasil tambangnya. Setelah makmur mereka mulai menjarah hutan dan pertambangan(minyak dan mineral) negara2 Asia terutama Timur Tengah ,Afrika dan Amerika Latin sambil sekaligus melemahkan negara2 tersebut dg cara konflik antar sekte / suku bangsa.Indonesia merupakan primadona yg sangat mereka ketahui ‘isi perutnya’ sejak ber-abad2 lalu.
Setelah berhasil menjatuhkan pemerintahan nasionalistis Sukarno,mereka masuk kembali dan mulai menjajah lagi melalui perusahaan2 raksasa Multinasional yg shareholdernya terdiri dari Anglo-Saxon, bangsa2 Eropa daratan dan Yahudi yg memiliki ‘jewish lobby’ sangat kuat pasca P.D.II dinegara2 tsb diatas. RI-pun segera ‘dicekik’ mulai dg masuknya Freeport di Papua Barat. Seluruh mineral tambang yg ada dalam wilayah konsesi disedot habis,langsung dikapalkan menuju smelter2 diluar RI.
Pada hari ini perusahaan2 multinasional(milik Anglo-Saxon dan partner2 nya tsb diatas) berpangkalan di Singapura yg secara geopolitis sangat ideal dan dgn cerdik pula mengakomodasi keberadaan multinasional tsb. Untuk berhasil masuk ke negara yg dituju dan mampu menembus barier yg ada,multinasional berkoalisi,berpartner dg perusahaan lokal dari golongan ekonomi kuat dan mulai melaksanakan penetrasi kedalam segala sektor usaha sampai2 menguasai dunia politik serta mampu menciptakan pemerintahan yg ideal dan tunduk kepada mereka.
Kekhawatiran akan bangkitnya semangat nasionalisme RI terlihat jelas dg penempatan antisipatif ribuan pasukan khusus Amerika di Australia utk ‘memantau’ stabilitas kawasan Asia Tenggara, penempatan ‘maintenance’ kapal2 perang US Navy di Singapura dan terakhir penempatan pasukan yg diakomodasi oleh Filipina.
Mungkinkah hari ini sebagai antisipasi RI sudah perlu ‘merekonstruksi’ poros yg pernah dicetuskan oleh Bung Karno dan membangun poros baru yg ‘invisible’ dg Beijing dan Moskow?

Bagaimanapun juga multinasional2 tersebut yg notabene keadaannya ‘above the Law’ sudah siap mencerai-beraikan RI kalau tidak mau jadi ‘anak manis’.

http://forum.viva.co.id/ekonomi/1604401-top-secret-amerika-dan-australia-soal-campur-tangannya-di-indonesia.html

Tokoh dibalik G30S, Kejatuhan Soekarno & Kerusakan Indonesia II

Tokoh dibalik G30S, Kejatuhan Soekarno & Kerusakan Indonesia II

[Dokumen G30S/Soeharto] : Tokoh dibalik G30S, Kejatuhan Soekarno & Kerusakan Indonesia II

 

Saat diwawancarai Heuvel, Beek mengaku kalau ia sangat prihatin terhadap Komunisme dan Islam di Indonesia yang menurutnya sudah membahayakan. Oleh karena itu, ia berniat “menyelamatkan” minoritas Katolik di Indonesia.

Dari pernyataan ini saja sulit membantah bahwa Beek tidak memiliki peranan apa-apa dalam tragedi G-30S/PKI yang berujung pada penggulingan Soekarno dan naiknya Soeharto menjadi presiden kedua RI. Apalagi karena dalam buku berjudul ‘Tionghoa dalam Pusaran Politik’, Benny G. Setiono antara lain menulis begini;

“Pater Beek, menurut pengakuannya sendiri kepada Oei Tjoe Tat, menjadi otak dan konseptor pendongkelan Presiden Soekarno karena ia sangat membenci Komunisme …”

Tak perlu meragukan kelicikan, kecerdasan dan kehebatan Pater Beek dalam menyusun sebuah strategi. Serpak terjang Partai Komunis Indonesia (PKI) yang begitu intens untuk menjadikan Indonesia sebagai ‘saudara’ China dan Uni Soviet, membuat semua agen CIA, termasuk Beek, mencari momentum untuk memukul balik partai yang keberadaannya didukung Presiden Soekarno itu. Terlebih karena pada awal 1965, para buruh yang telah direkrut PKI menyita perusahaan-perusahaan karet dan minyak milik Amerika Serikat.

Lalu beredar beragam isu yang membuat politik Indonesia makin membara. Yang signifikan adalah isu pembentukan Dewan Jendral, isu tentang ketidakpuasan beberapa petinggi Angkatan Darat terhadap Soekarno, dan berniat untuk menggulingkannya. Soekarno disebut-sebut sempat memerintahkan pasukan Cakrabirawa untuk menangkap dan mengadili para jenderal itu. Namun siapa sangka, isu inilah yang menjadi pemantik peristiwa dahsyat dalam sejarah Indonesia; G-30/S PKI pada 30 September 1965 malam hingga 1 Oktober 1965 dinihari.

Dalam kejadian ini, enam jenderal dibunuh dan mayatnya dicemplungkan ke dalam sumur tua di Lobang Buaya, Jakarta Timur. Dalam buku-buku sejarah yang diterbitkan saat era Orde Baru, disebutkan bahwa PKI lah pelaku utama peristiwa itu dalam rangka mengambil alih kekuasaan. Apalagi karena menjelang kasus itu meledak, semua anggota PKI, termasuk yang di daerah-daerah, telah mengetahui akan adanya kejadian itu.

Namun, jika merujuk pada artikel Jos Hagers yang diterbitkan De Telegraaf, jelas sekali kalau kasus ini bisa jadi akibat ulah Beek. Apalagi karena selain Beek telah memiliki pion di Angkatan Darat, isu Dewan Jenderal juga menyebut-nyebut kesatuan itu.

Yang lebih menarik, seperti diungkap Richard Tanter, Beek telah menyiapkan sejumlah langkah setelah kasus itu meledak. Begini kata Tanter;

“Pada periode menjelang peristiwa 1965, (Pater) Beek sudah mengantisipasi soal perebutan kekuasaan oleh kaum Komunis dan ia terlibat dalam persiapan gerakan Katolik bawah tanah. Dalam periode akhir Demokrasi Terpimpim, Djikstra juga terlibat dalam ormas-ormas Pancasila yang anti-Komunis. (Pater) Beek dan sekutunya dalam gerakan ini membangun koperasi-koperasi berbasiskan di desa, koperasi simpan pinjam, bank, dan lain sebagainya. Tiap jaringan anti-Komunis tersebut memiliki koordinator untuk masalah-masalah sosial. Partai Katolik Republik Indonesia (PKRI) juga menjadi bagian basis gerakan serta aktivitas kader-kader mereka. Fokus utama Beek adalah pada pelatihan bagi aktivitas-aktivitas semacam itu, dan bukannya keterlibatan secara langsung”.

Dalam buku ‘Pater Beek, Freemason dan CIA’, Sembodo mengatakan, mereka yang digerakkan Beek untuk membentuk organisasi-organisasi itu adalah para mahasiswa Katolik yang telah dipersiapkan melalui Kasbul. Bahkan sebagai tindak lanjut, pada 3 Oktober 1965 para mahasiswa itu membentuk Kesatuan Aksi Pengganyangan GESTAPU (KAP-GESTAPU) yang pada 23 Oktober 1965 berganti nama menjadi Front Pancasila. Ketua umumnya Subchan Z.E, dan sekjennya Harry Tjan Silalahi, salah seorang kader Beek.

Setelah Front Pancasila terbentuk, organisasi-organisasi lain juga terbentuk. Di antaranya KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia), KAPI (Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia), KAPMI (Kesatuan Aksi Pemuda Mahasiswa Indonesia), KAPPI (Kesatuan Pemuda Pelajar Indonesia), KABI (Kesatuan Aksi Buruh Indonesia), KASI (Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia), dan KAGI (Kesatuan Aksi Guru Indonesia).

Bersama Front Pancasila, organisasi-organisasi melakukan demonstrasi yang menuntut pembubaran PKI dan semua organisasi underbouw-nya. Tuntutan mereka dipertegas dalam resolusi Front Pancasila saat menggelar Rapat Raksasa Pengganyangan Kontra Revolusi pada 9 November 1965 di Lapangan Banteng, Jakarta. Resolusi ini antara lain berisi tuntutan agar PKI dibubarkan dan tokoh-tokohnya diajukan ke pengadilan. Resolusi diserahkan secara langsung kepada wakil pemerintah yang hadir di tempat itu.

Dari semua organisasi mahasiswa tersebut, yang paling fenomenal adalah pembentukan KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) karena organisasi yang dibentuk pada 25 Oktober 1965 ini merupakan organisasi yang dibentuk berkat kesepakatan sejumlah organisasi yang berhasil dipertemukan oleh Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pendidikan (PTIP) Mayjen dr. Syarief Thayeb.

Organisasi-organisasi tersebut adalah HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), PMII, GMKI (Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia), SOMAL (Sekretariat Bersama Organisasi-organisasi Lokal), Mahasiswa Pancasila (Mapacas), dan IPMI (Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia). ‘Bermainnya tangan’ Beek di organisasi ini terlihat dari dominasi kader pastur itu di organisasi ini. Bahkan ketua presidium organisasi ini adalah kader orang itu, yakni Cosmas Batubara.

Sembodo menegaskan. Cosmas termasuk kader Beek yang giat menggalang aksi mahasiswa untuk mempercepat tergulingnya Soekarno dan hancurnya PKI. Sembodo bahkan berani menyebut bahwa KAMI-lah organisasi yang menjadi poros utama Beek untuk menciptakan puting beliung yang menghancurkan Soekarno dan Komunis.

Masih menurut Sembodo dalam buku ‘Pater Beek, Freemason dan CIA’, Van den Heuval dalam laporan-laporannya menjelaskan, Beek mulai menggalang kekuatan mahasiswa sejak mengajar di Universitas Admajaya. Dari sini lah ia membangun sel-sel di kalangan mahasiswa karena menyadari, selain tentara, mahasiswa merupakan kekuatan besar yang dapat digerakkan. Terbukti, ketika para pendukung Soekarno, terutama tentara, bereaksi, mahasiwalah yang dikerahkan untuk memukul balik reaksi itu.

Peranan Beek dalam pengorganisasian mahasiswa untuk menggulingkan Soekarno dibenarkan ISAI melalui hasil investigasinya yang dipublikasikan dalam buku berjudul ‘Bayang-bayang PKI’. Dalam buku itu tertulis begini;

“Selama bertahun-tahun Pater Beek memang telah menghimpun dan membina anak-anak muda, terutama mahasiswa, untuk ditempa sebagai kekuatan anti-Komunis. Basis utamanya adalah PMKRI (Pergerakan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia) yang saat itu merupakan underbouw Partai Katolik. Tokoh-tokoh PMKRI pula yang kemudian banyak terlibat dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI). Dengan pengaruh dan jaringan anti-Komunis yang kuat itu, tak heran banyak dugaan bahwa Pater Beek memainkan peranan penting dalam gerakan anti-Komunis. Antara lain, ia sering disebut-sebut sebagai penghubung antara AD dengan CIA”.

Tokoh di belakang layar kadangkala tampil juga ke hadapan publik. Bukan untuk mendeklarasikan dirinya sebagai mastermind dari suatu kejadian, melainkan untuk memantau, mengendalikan, dan memastikan bahwa apa yang telah didesainnya berjalan sesuai track yang benar.

Dalam buku ‘Pater Beek, Freemason dan CIA’, Sembodo menjelaskan, kala gerakan KAMI semakin membesar untuk menggulingkan Soekarno, Pater Beek muncul di antara para demonstrannya di jalan-jalan raya di Jakarta. Richard Tanter bahkan menyatakan begini soal kemunculan Beek di tengah orang-orang yang dikerahkannya itu;

“Keterlibatan aktif Beek pada masa itu secara fisik dalam demonstrasi-demonstrasi di jalan raya Jakarta, sehingga nyaris menyelubungi latar-belakangnya sebagai orang asing”.

Dengan kata lain, Beek muncul ke hadapan publik dengan cara menyamar, sehingga orang-orang tak dapat mengenali kalau dia sesungguhnya bukan pribumi. Luar biasa!

Strategi KAMI untuk menggulingkan Soekarno sangat halus. Pada awal gerakan, organisasi ini seolah-olah mendukung sang the founding father dan hanya menuntut pembubaran PKI. Akan tetapi, ketika Soekarno tidak memedulikan tuntutan itu, maka strategi diubah. Mereka mulai melancarkan perang terbuka terhadap Soekarno dengan cara menggelar demonstrasi secara bertubi-tubi untuk mendesak Soekarno mengundur diri sebagai presiden. Soekarno tentu saja naik pitam dan meminta agar KAMI dibubarkan.

Saat KAMI terpojok beginilah Beek mengefektifkan sel-selnya yang telah ditanam di pemerintahan. Dalam buku berjudul ‘Army and Politics in Indonesia’, Harold Crouch memaparkan, alih-alih membubarkan KAMI, Soekarno justru memindahkan markas organisasi itu dari kampus UI ke Komando Tempur II Kostrad dimana Opsus (Operasi Khusus) yang dipimpin Ali Mutopo berkantor. Maka, seperti mendapat perlindungan, pemimpin KAMI seperti Cosmas Batubara menjadi aman di sana. Bahkan dari sana pula gerakan KAMI dapat ‘dikendalikan’ oleh Ali Murtopo, dan kembali dikobarkan.

Dalam bukunya, Harold Crouch menulis, Ali Murtopo tidak sendiri dalam mengobarkan kembali aksi KAMI itu, tapi dibantu oleh Kemal Idris dan Sarwo Edhi. Bahkan agar terkesan gerakan KAMI mendapat dukungan luas dari masyarakat dan jumlah peserta demonstrasi semakin lama semakin banyak, Ali Murtopo membagi-bagikan jaket kuning yang serupa dengan jaket almamater UI, kepada mahasiswa dari kampus lain agar mereka dapat ikut serta berdemo. Crouch menyebut, jaket itu berasal dari CIA.

Tentang pembagian jaket almamater UI palsu itu diungkap Manai Sophian dalam buku ‘Bayang-bayang PKI’. Katanya:

“Saya punya dua jaket kuning yang didatangkan dari Hawai itu. Saya simpan, akan saya kasih tunjuk kalau ada orang yang tidak percaya. Jaket kuning itu dipakai anak-anak sekolah di Amerika menjelang musim dingin dan dipakai juga oleh sheriff. Lantas didatangkan ke sini. Dan oleh Ali Murtopo disuruh dibagi-bagikan. Jaket kuning ini memang bukan jaket kuning UI”.

Ketika akhirnya Soekarno benar-benar membekukan KAMI, Ali Murtopo membentuk dua organisasi baru untuk melancarkan demonstrasi anti-Soekarno selanjutnya, yaitu KAPPI dan Laskar Arif Rahman Hakim. Demonstrasi besar-besaran inilah yang memaksa Soekarno mengeluarkan Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar), surat yang aslinya hingga kini masih misterius keberadaannya, dan menjadi pertanda awal kejatuhan sang the founding father.

Gerakan 30 September 1965 atau yang dikenal dengan G-30 S/PKI, merupakan awal karir Soeharto yang paling cemerlang. Tentu saja, karena dialah pion yang telah disiapkan Beek untuk menggantikan Soekarno menjadi orang nomor satu di Indonesia.

Pembunuhan enam jenderal dalam peristiwa G-30 S/PKI membuat Angkatan Darat mengalami kekosongan kepemimpinan, dan ‘tangan-tangan’ Beek di sekitar Soekarno yang mendorong agar Soeharto ditunjuk untuk mengatasi ‘pemberontakan para PKI’, membuat Soekarno mengeluarkan Supersemaryang menurut versi Markas Besar Angkatan Darat, menugaskan Soeharto yang kala itu telah diangkat menjadi Panglima kesatuannya dengan pangkat Letnan Jenderal, untuk mengamankan dan menjaga keamanan Negara, serta institusi kepresidenan. Isi Supersemar itu lah yang menjadi dasar Soeharto untuk membubarkan PKI dan mengganti anggota-anggotanya yang duduk di Parlemen.

Hebatnya, hanya dalam waktu kurang dari dua tahun, Soeharto mampu melumpuhkan partai yang beranggotakan sekitar 30 juta orang itu. Sebagian ditahan, dan sebagian lagi dibunuh. Namun yang hingga kini juga masih ‘menakjubkan’, meski anggota PKI hanya sebanyak itu, yang terbunuh dalam tragedi paling berdarah di Indonesia itu justru jauh lebih banyak. Bahkan saking banyaknya, hingga kini jumlah orang yang dibunuh masih simpang siur.
Dalam buku berjudul ‘The Indonesian Killings 1965-1966, Studies from Java and Bali’, Robert Cribb menyebutkan data yang bervariasi tentang jumlah orang yang dibunuh kala itu. Misalnya, Donald Kirk menyebut yang dibunuh 150,000 orang, Ben Anderson dan Ruth McVey menyebut 200.000 orang, Sudomo menyebut antara 450.000 hingga 500.000 orang, Adam Malik menyebut 150.000 orang, dan L.N. Palar menyebut 100.000 orang.

Bagaimana Soeharto bisa ‘sehebat’ itu?

Dalam buku ‘Pater Beek, Freemason dan CIA’, Sembodo menyatakan bahwa keberhasilan Soeharto itu tak lepas dari campur tangan Beek. Melalui Ali Murtopo, Beek menyerahkan 5.000 nama pentolan PKI dari tingkat pusat hingga daerah-daerah, termasuk Madiun yang menjadi salah satu basis PKI, kepada CIA. Oleh Dinas Intelijen Amerika Serikat itu, data diserahkan kepada Soeharto agar orang-orang yang namanya tercantum dalam daftar itu, dihabisi. Hal ini terungkap setelah wartawati Amerika Serikat, Kathy Kadane, mewawancarai mantan pejabat Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, pejabat CIA, dan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Mantan pejabat Kedutaan Besar Amerika Serikat, Lydman, misalnya, mengakui kalau pengumpulan nama-nama orang PKI selain dilakukan oleh stafnya, juga dibantu oleh Ali Murtopo yang kala itu menjabat sebagai kepala Opsus. Dengan dua cara inilah maka 5.000 nama pentolan PKI terkumpul.

Mengapa Ali Murtopo menyerahkan dulu daftar itu kepada CIA, dan tidak langsung saja kepada Soeharto? Jawabannya jelas, karena Ali Murtopo adalah anak buah Beek, dan selain anggota Freemason, Beek adalah anggota CIA. Jadi, sebelum daftar itu digunakan oleh Soeharto, CIA harus men-screening-nya dulu agar tidak ada nama yang sebenarnya merupakan bagian dari CIA, ikut terbantai.

Yang lebih menarik, dalam buku ‘Pater Beek, Freemason dan CIA’, Sembodo mengatakan bahwa sebelum sampai kepada Soeharto, daftar itu oleh CIA diserahkan dulu kepada Kim Adhyatma, ajudan Adam Malik. Tak heran jika dalam bukunya yang berjudul ‘Legacy of Ashes, History of the CIA’, wartawan New York Times, Tim Weiner, menyebut kalau Adam Malik merupakan seorang agen CIA. Bahkan wartawan itu menyebut, pahlawan nasional berjulukan si Kancil itu merupakan pejabat tertinggi di Indonesia yang pernah direkrut Dinas Intelijen Amerika.
Soekarno digulingkan melalui cara yang sangat terencana dan sistematis yang melibatkan MPRS.

Melalui Sidang Umum yang digelar pada 1966, Lembaga Tertinggi Negara itu mengeluarkan dua ketetapannya, yaitu TAP MPRS No. IX/1966 yang mengukuhkan Supersemar menjadi Ketetapan (TAP) MPRS, dan TAP MPRS No. XV/1966 yang memberikan jaminan kepada Soeharto sebagai pemegang Supersemar, untuk setiap saat menjadi presiden apabila Soekarno berhalangan. Lembaga itu juga meminta Soekarno mempertanggungjawabkan sikapnya terkait dukungan terhadap PKI.

Pada 22 Juni 1966, Soekarno membacakan pidato pertanggungjawaban, namun pidato yang diberi judul ‘Nawaksara’ itu dianggap tidak lengkap. Pada 10 Januari 1967, Soekarno kembali membacakan pertanggungjawabannya yang kali ini diberi judul ‘Pelengkap Nawaskara’. Namun pada 16 Februari 1967, MPRS juga menyatakan menolak pertanggungjawaban itu.

Akhirnya, berkat permintaan MPRS, pada 20 Januari 1967 Soekarno menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Kekuasaan di Istana Merdeka. Penandatangan ini merupakan akhir dari karir Soekarno sebagai presiden RI karena sesuai TAP MPRS No. XV/1966, secara de facto Soeharto menjadi kepala pemerintahan Indonesia menggantikan dirinya.

Naiknya Soeharto menjadi presiden disahkan melalui Sidang Istimewa MPRS dengan agenda pencabutan kekuasaan Presiden Soekarno dan mengangkat Soeharto sebagai penggantinya. Bahkan dalam sidang itu, MPRS mencabut gelar Pemimpin Besar Revolusi yang disandang sang the founding father.

Jejak Beek dalam kudeta ini mungkin bisa dilacak dari perlakuan Soeharto selanjutnya kepada Soekarno. Setelah tidak lagi menjadi presiden, Soeharto menjadikan Soekarno sebagai tahanan politik, dan mengisolasinya dari dunia luar, sehingga tak dapat lagi berhubungan dengan rekan-rekan sesama pejuang yang merebut kemerdekaan dari penjajah Belanda dan Jepang. Padahal ketika Soeharto ketahuan korupsi ketika masih menjadi Panglima Divisi Diponegoro, Soekarno memaafkannya. Meski Soeharto ‘disekolahkan’ dulu di SSKAD sebelum ditarik ke Jakarta, ke Markas Besar Angkatan Darat.

Ketika Soekarno meninggal pada 21 Juni 1970, Soeharto juga tidak mau memenuhi amanat Soekarno untuk memakamkannya di Istana Batu Tulis, Bogor. Melalui Keppres RI No. 44 Tahun 1970, Soekarno dimakamkan di kota kelahirannya, Blitar, Jawa Timur.

Meski kemudian Soeharto menetapkan Negara dalam keadaan berkabung selama sepekan, apa yang dilakukan Soeharto terhadap Soekarno jelas terlalu berlebihan mengingat Soekarno tidak memiliki kesalahan fatal terhadapnya. Perlakuan Soeharto ini patut diduga mewakili kepentingan yang lain, yakni kepentingan orang yang menaikkannya menjadi presiden; Beek. Karena Beek benci Komunis, maka praktis dia juga membenci Soekarno.

Setelah Soekarno dihabisi, selanjutnya, melalui tangan Soeharto, Islam menjadi sasaran berikutnya.

Naiknya Soeharto menjadi presiden tak ubahnya bagai kunci pembuka jalan yang mempermudah misiPater Beek selanjutnya, yakni menghancurkan Islam. Maka tak heran jika selama 32 tahun Orde Baru berkibar, banyak terjadi peristiwa yang menyakiti umat Islam.

Dalam buku ‘Pater Beek, Freemason dan CIA’, Sembodo mengatakan kalau untuk mencapai misinya ini, Beek menggunakan konsep yang diterapkan Gereja dalam ‘mewarnai kehidupan di bumi’, yakni berperan aktif dalam berbagai lini kehidupan bernegara. Ia mengacu pada tulisan Richard Tanter yang bunyinya begini;

“Visi (Pater) Beek pribadi atas peran Gereja, Gereja harus berperan dalam mengatur Negara, kemudian mengalokasikan orang-orang yang tepat untuk bekerja di dalam dan melalui Negara”.

Dari visi ini, tegas Sembodo, jelas sekali bahwa Pater Beek mempunyai kehendak untuk ‘mewarnai’ kehidupan politik di Indonesia dengan ‘mengalokasikan orang-orang yang tepat untuk bekerja di dalam dan melalui negara’. Dengan kata lain, Beek menempatkan orang-orangnya untuk ‘cawe-cawe’ di dalam pemerintahan Orde Baru, era pemerintahan Soeharto. Dengan konsep seperti ini, maka dikembangkanlah konsep Negara yang oleh Daniel Dhakidae dalam bukunya yang berjudul ‘Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru’, disebut sebagai ‘Negara Organik’.

Menurut Daniel, konsep ini merujuk pada ajaran Thomas Aquinas, yaitu adanya jaminan ketenteraman lewat suatu pemerintahan yang ‘keras’, yang mempunyai kemampuan memerintah dan kemampuan memaksa. Konsep negara organik seperti ini akan menolak paham liberalisme dan sosialisme, karena paham liberalisme dianggap memberikan tempat istimewa bagi pribadi, sedangkan sosialisme dianggap menghalalkan perjuangan kelas yang akan menghancurkan tatanan Negara organik.

Di atas konsep seperti itu lah Orde Baru dibangun. Sebagai sebuah negara organik, Orde Baru mempunyai dua ciri yang menonjol, yakni hirarki (sentralistik) dan harmonisme. Agar Negara kuat, maka harus dipegang secara hirarkis dimana yang paling atas memegang kontrol, terhadap orang-orang di bawahnya. Sementara untuk menjaga ketenteraman, maka harmonisme harus dijaga dengan cara sebisa mungkin menghilangkan perbedaan pendapat, dan setiap permasalahan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Konsep Orde Baru ini, kata Sembodo, bila ditilik lebih mendalam tidak jauh berbeda dengan sistem Gereja Katolik yang berpusat di Vatikan, karena selama Orde Baru berkuasa, Soeharto sama seperti Paus yang mempunyai kekuasaan mutlak terhadap umatnya.

Namun, jelas Sembodo lebih jauh dalam buku ‘Pater Beek, Freemason dan CIA’, karena gereja tidak boleh politis, maka Pater Beek membutuhkan ‘alat sebagai perpanjangan tangannya’ untuk ikut cawe-cawe dalam pemerintahan Orde Baru. Sebuah alat yang efektif dan berpengaruh, serta mampu mempengaruhi jalannya pemerintahan. Maka dia membentuk sebuah lembaga think tank yang berfungsi memasok gagasan-gagasan bagi Soeharto. Maka didirikanlah CSIS (the Centre for Strategic and International Studies). Lembaga ini, menurut Daniel Dhakidae, merupakan penggabungan antara politisi, cendekiawan Katolik, dan Angkatan Darat. Lembaga inilah yang kemudian memasok gagasan dan menjaga agar Orde Baru menerapkan sistem negara organik versi Gereja pra Vatikan II.

Selain lewat CSIS, Beek juga menempatkan bidak-bidaknya di birokrasi dan militer. Di birokrasi misalnya, ada nama Cosmas Batubara dan Daoed Joeseof yang menempati jabatan menteri dalam kabinet Soeharto; dan di militer ada Ali Murtopo, Yoga Sugama serta LB Murdani yang memiliki kedudukan strategis. Ali Moertopo dengan Opsus-nya, sebuah lembaga yang mempunyai kekuasaan tak terbatas dan berandil besar dalam mengebiri politik anti-Islam. Bahkan Ali Moertopo juga menempati posisi kunci dalam Aspri (Asisten Presiden) bersama Mayjen Soedjono Humardani.

Kini jelas lah kalau Orde Baru memang era yang pendiriannya ‘ditopang’ Beek demi memuluskan misinya menghancurkan Islam dan menegakkan Katolik di Indonesia. Tentang hal ini, Richard Tanter berkata begini;

“Pemihakan semacam ini dibenarkan Beek dengan dalih, sungguh pun banyak kesalahan yang dibuat oleh Soeharto, watak Komunis maupun Islam yang tidak dapat diterimanya, membuatnya tidak bisa memilih lain, selain memberikan dukungan atas the lesser evil (tentara)”.

Ketika pertama kali mendengar nama CSIS, yang ada di benak saya adalah bahwa organisasi ini hanya organisasi para ‘orang pintar’ yang peduli pada masalah perpolitikan di Indonesia dan berusaha memberikan kontribusi positif bagi negeri ini. Anggapan ini sebagian kecil tidak salah, tapi sebagian besar saya merasa kecele karena kala itu saya memang tak tahu bagaimana sejarah berdirinya organisasi ini.

Majalah Q&R edisi 7 Februari 1998 menulis begini tentang CSIS ;

“CSIS tidak dapat dipisahkan dari almarhum Letjen Ali Moertopo dan Mayjen Soedjono Humardani, dua perwira tinggi di awal ‘Orde Baru’ dikenal sangat akrab dengan Presiden Soeharto. Namun kedua tokoh ini (kemudian ditambah dengan nama Jenderal Benny Moerdani, mantan Pangab), sangat berkait dengan suatu masa; tatkala pemerintahan Presiden Soeharto memandang politik Islam dengan syak wasangka. Bukan kebetulan pula anggota teras kepemimpinan CSIS umumnya beragama Katolik dan keturunan Cina. Tokohnya yang paling senior, Dr. Daoed Joesoep, meskipun ia seorang Muslim asal Sumatera Timur, juga ketika menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dikenal sebagai perumus kebijakan yang tidak kena di hati umat Islam Indonesia, misalnya keputusannya untuk tidak meliburkan murid di bulan Ramadan. Walhasil, CSIS dianggap identik dengan sikap anti-Islam”.

CSIS yang didirikan pada 1971 memang organisasi yang terdiri dari orang-orang yang anti-Islam. Maka, tak mengherankan kalau di tempat ini bertemu dua aliran, tentara dan sipil. Aliran tentara dipimpin langsung oleh Ali Moertopo, sedang aliran sipil di bawah komando Harry Tjan Silalahi. Kedua aliran ini kemudian bersatu untuk menggalang politik anti-Islam.

Tentang peran Pater Beek dalam pembentukan CSIS disampaikan oleh Jenderal Soemitro. Dalam buku ‘Soemitro dan Peristiwa Malari’, mantan Pengkopkamtib inipun menyebut-nyebut nama Pater Beek. Ia menyatakan, ia menerima banyak laporan tentang siapa di belakang studi bentukan Ali Moertopo itu. Menurut laporan-laporan tersebut, CSIS dibentuk Ali Moertopo bersama Soedjono Humardani, sebagian golongan Katolik, dan sekelompok orang Tionghoa yang umumnya berafiliasi dengan Pater Beek. Jelas, bahwa lembaga yang dimaksud Soemitro adalah CSIS.

Selain memengaruhi Soeharto, lewat Ali Moertopo dan Soedjono Humardani, CSIS juga berusaha bermain lewat Golkar yang sejarah pendiriannya memang tidak dapat dipisahkan dari sejarah Orde Baru.

Pada awalnya, di masa revolusi, Golkar merupakan kumpulan organisasi anti-Komunis yang bergabung dalam Front Nasional. Organisasi-organisasi yang bergabung dalam Golkar antara lain organisasi buruh tani, pegawai negeri, perempuan, pemuda, intelektual, artis dan seniman. Sebagaimana diuraikan Harold Cruch dalam bukunya, organisasi-organisasi sipil tersebut dikendalikan oleh tentara yang peranannya dominan lewat SOKSI, MKGR dan Kosgoro. Begitu Soekarno tumbang, Golkar pun dijadikan mesin politik Orde Baru.

Dalam buku berjudul “Pater Beek, Freemason dan CIA’, Sembodo mengutip penuturan Romo Dick Hartoko yang tertulis di Tempo, yang isinya begini; “Awal mula dari Golkar adalah ide seorang Romo Jesuit Beek”. Romo ini bahkan menegaskan, Beek punya kedekatan dengan salah seorang pendiri CSIS, Ali Moertopo, yang kala itu masih aktif di Opsus dan BAKIN (Badan Koordinasi Intelijen Negara).

Selama era Orde Baru, Golkar merupakan partai yang tak terkalahkan karena setiap warga Indonesia, terutama pegawai negeri, dipaksa memilih partai berlambang pohon beringin. Atau hak-haknya sebagai rakyat dikebiri dan dipersulit dalam mengurus banyak hal, termasuk KTP. Tak heran, karena seperti juga CSIS, Golkar adalah organisasi bentukan Beek yang dihidupkan demi menjaga Soeharto tetap langgeng di tampuk kekuasaan, dan misinya tercapai dengan baik.

Menurut Sembodo, Romo Dick Hartoko sama sekali tidak salah karena Ali Moertopo mendapat tugas dari Beek untuk menjadikan Golkar sebagai mesin politik yang efektif, sehingga dapat memenangi Pemilu dan mengalahkan partai Islam dan partai nasionalis. Bahkan untuk lebih memastikan kemenangan Golkar, Ali Moertopo mendirikan Badan Pemilihan Umum (Bapilu) yang sebagian besar orang-orangnya beragama Katolik. Tentang hal ini, Harold Crouch mengatakan begini; “Mengabaikan organisasi-organisasi Sekber-Golkar yang lama, strategi pemilihan Golkar dirancang oleh sebuah komite yang dikumpulkan oleh Ali Moertopo, yang sebagian besar terdiri dari bekas aktivis dari kesatuan aksi. Yakin akan kebutuhan untuk ‘memodernisasi’ politik Indonesia dengan mengurangi peranan partai-partai ‘tradisional’, para anggota komite yang dikenal dengan nama Badan Pemilihan Umum (Bapilu) itu berpandangan sekuler, di dalamnya banyak anggota yang beragama Katolik”.

Crouch juga tak keliru, karena pada pemilu pertama di era Orde Baru, yakni pada 1971, Jusuf Wanandi, kader Beek, aktif di badan ini. Dia kemudian menjabat sebagai Wakil Sekjen DPP Golkar.

Selain Bapilu, bidak-bidak Beek melakukan banyak manuver untuk membuat Golkar tak terkalahkan pada masa Orde Baru. Ketika diwawancarai Majalah Sabili, Suripto mengatakan, sebetulnya banyak pihak yang mengusulkan sistem dua partai seperti di Amerika, namun gagasan itu dimentahkan oleh Ali Moertopo yang menghendaki tiga partai. Satu partai jelas Golkar, sedang dua partai lainnya yang beraliran nasionalis dan Islam. Sejarah kemudian membuktikan, gagasan Ali Moertopo-lah yang diimplementasikan Orde Baru, namun, tentu saja dengan mengebiri partai nasionalis dan Islam sehingga sepanjang era tersebut, kedua partai ini tak lebih dari figuran dalam dunia perpolitikan Indonesia agar Indonesia dipandang sebagai negara yang demokratis.

Pengebirian PNI sebagai representasi partai nasionalis, dilakukan dengan menggembosi partai itu melalui kekuatan birokrasi. Para pegawai negeri “ditekan” agar memilih Golkar, dan yang membangkang akan dipecat atau kenaikan pangkatnya ditunda. Mengenai hal ini, Harold Crouch menjelaskan begini; “Menghadapi PNI, Golkar menggunakan Komendagri (Koperasi Departemen Dalam Negeri), suatu organisasi karyawan dari Departemen Dalam Negeri, darimana dulu PNI mendapatkan banyak dukungan. Pada tahun 1970, rupanya Menteri Dalam Negeri Amir Machmud memutuskan bahwa Departemennya akan menjadi tulang punggung Golkar. Walaupun menteri selalu mengatakan bahwa para pegawai negeri masih diperbolehkan menjadi anggota partai masing-masing, tetapi ia menyatakan bahwa mereka yang mementingkan partai akan dipecat dan ia juga menyatakan bahwa keanggotaan partai sekurang-kurangnya akan menjadi hambatan bagi kenaikan pangkat”.

Pengebirian terhadap partai berideologi Islam dilakukan bidak-bidak Pater Beek dengan dua cara. Pertama, melarang berdirinya kembali Masyumi, sehingga ketika partai yang menjadi empat besar pada Pemilu 1955 itu mengajukan izin pendirian kembali, Presiden Soeharto sang penguasa Orde Baru menolaknya dengan alasan karena partai tersebut terlibat pemberontakan PRRI/Permesta. Ini alasan yang dibuat-buat, karena alasan yang sesungguhnya adalah Masyumi memiliki basis pendukung yang besar dari kalangan umat Islam. Jika izin pendirian kembali Masyumi diberikan, partai ini akan menjadi ganjalan besar bagi Golkar. Alasan lain mengapa Soeharto melarang Masyumi berdiri diutarakan Dr. George J. Aditjondro dengan ungkapan sebagai berikut; “Kebetulan sekali setelah Gestapu, pihak Islam (terutama mantan Masyumi) dianggap meminta terlalu banyak imbalan jasa atas partisipasinya dalam penumpasan Gestapu. Padahal Soeharto dan pimpinan ABRI lainnya sudah berkeputusan untuk mengelola sendiri Negara dan tidak akan berbagi kekuasaan dengan siapa pun, apalagi dengan kekuatan Islam. Ketegangan Islam melawan tentara ini lah yang melicinkan dipraktikkannya doktrin lesser evil Pater Beek tersebut”.

Ketika masih berkuasa, Soekarno berkali-kali membuat kebijakan kontroversial. Di antaranya mendukung PKI, dan melarang Masyumi. Kebijakan Soekarno ini membuat tokoh-tokoh partai Islam itu bekerja sama dengan Soeharto untuk ikut menghabisi kekuatan Komunis dan menggulingkan Soekarno, tanpa mengetahui ada siapa di belakang Soeharto. Begitu Komunis tumbang dan Soekarno terguling, Soeharto menyingkirkan partai ini dengan menjadikannya sebagai partai terlarang juga.Sebagai musuh nomor satu Pater Beek setelah Komunis dihancurkan, Islam memang mengalami tekanan yang amat hebat. Celakanya, umat Islam sendiri kurang cerdas dalam menyikapi keadaan, sehingga baru merasakan akibatnya di belakang hari.

Namun, seperti diungkap Sembodo dalam buku “Pater Beek, Freemason dan CIA”, para pendiri Masyumi tidak kekurangan akal. Agar tetap dapat berkiprah di kancah perpolitikan nasional, mereka mendirikan partai baru yang dinamakan Parmusi (Partai Muslim Indonesia). Pater Beek tentu saja tak tinggal diam. Dia menyusupkan DJ. Naro, salah seorang bidaknya, untuk memecah-belah partai itu, sehingga Parmusi terpecah menjadi dua kubu. Dengan dalih untuk meredam kemelut, pemerintahan Soeharto turun tangan, maka jatuhlah Parmusi ke tangan “Beek” karena Parmusi kemudian dipimpin MS Mintaredja yang merupakan “orangnya pemerintahan Soeharto”. Tentang hal ini, Harold Crouch menyatakan begini; “Rupanya konflik yang timbul di dalam Parmusi dibangkitkan oleh Naro dengan dorongan anggota-anggota Opsus yang dipimpin oleh Ali Moertopo. Mereka (Opsus) tidak berharap bahwa Naro akan memegang jabatan ketua umum partai, tetapi menciptakan situasi yang memungkinkan pemerintah melangkah masuk dan mengajukan calon ‘hasil kompromi’”.

Cara kedua Pater Beek cs mengebiri politik umat Islam adalah dengan merangkul, namun sekaligus mendiskreditkannya. Pekerjaan ini dilakukan oleh Ali Moertopo dengan cara mendekati mantan orang-orang DI (Darul Islam).

Pada 1965, sebagaimana diungkap Ken Comboy dalam bukunya yang berjudul “Intel, Menguak Tabir Dunia Intelijen Indonesia”, Ali Moertopo berhasil menyelundupkan orangnya yang bernama Sugiyarto dalam lingkaran mantan orang-orang DI. Sugiyarto bahkan berhasil membangun hubungan dengan Mohammad Hasan, salah seorang komandan DI di Jawa Barat. Orang-orang DI pertama kali dimanfaatkan Ali Moertopo untuk mengejar orang-orang Komunis, dan ini dibenarkan Umar Abduh dalam artikel berjudul “Latar Belakang Gerakan Komando Jihad” dengan uraian sebagai berikut;

“Dari sinilah pendekatan itu berkembang menjadi makin serius dan signifikan, ketika Ali Moertopo mengajukan ide tentang pembentukan dan pembangunan kembali kekuatan NII guna menghadapi bahaya laten Komunis dari Utara maupun dalam rangka mengambil alih kekuasaan. Ide Ali Moertopo ini selanjutnya diolah oleh Danu Mohammad Hasan dan dipandu Pitut Suharto, disambut Dodo Muhammad Darda, Tahmid Rahmat Basuki (anak Kartosuwiryo) dan H. Isma’il Pranoto (Hispran)”.

bersambung….
http://tamanhaikumiryanti.blogspot.com/
List of books, click: http://sastrapembebasan.wordpress.com/

On Monday, 10 March 2014, 22:36, MiRa <la_luta@yahoo.com> wrote:

Tuesday, March 12, 2013
Tokoh dibalik G30S, Kejatuhan Soekarno & Kerusakan Indonesia
Posted by em eses at 2:57 PM
Penjajahan selama 350 tahun yang dilakukan Belanda terhadap Indonesia memberikan kontribusi signifikan terhadap perubahan dan perkembangan perilaku anak bangsa. Apalagi jauh sebelum Belanda menjajah, kedatangan kapal-kapal VOC, sebuah perusahaan niaga di Belanda, ditunggangi sebuah Organisasi Rahasia yang menamakan diri Vrijmetselarij (Freemasonry).

Ketika Belanda menguasai Indonesia, kelompok ini tumbuh dan berkembang pesat dengan merekrut tak hanya para kaum terpelajar, politikus, pejabat negara dan aktivis, namun juga kaum ningrat. Tujuannya, tentu saja, selain untuk memperluas jaringan, juga untuk mendapatkan limpahan materi guna mewujudkan impian mendirikan negara baru di tanah yang dijanjikan, Palestina, dan menciptakan Tatanan Dunia Baru (NWO – New World Order) dimana Yahudi dgn Israelnya sebagai penguasa seluruh negara di dunia telah berdiri pada 1948, sementara cita-cita menciptakan Tatanan Dunia Baru masih sedang berproses.

Saat Indonesia dijajah Jepang, kelompok ini sempat kocar-kacir karena negeri Matahari Terbit termasuk negara yang memusuhinya. Namun setelah Jepang pergi dan Orde Lama di bawah pimpinan Presiden Soekarno bergulir, organisasi yang selalu melakukan gerakan secara diam-diam ini kembali eksis. Meski akhirnya, karena Soekarno membenci Barat dan berpihak kepada Rusia dan China (komunis), pada 1961 keberadaan organisasi ini beserta underbouw-nya, dilarang.

Soekarno sendiri kemudian digulingkan melalui sebuah konspirasi tingkat tinggi yang melibatkan CIA (Central Intelligence Agency) dan antek-antek kelompok ini yang satu di antaranya merupakan seorang pendeta (misionaris Katolik) kelahiran Amsterdam, Belanda, bernama Pater Beek. Lihat postingan Pater Beek, Freemason dan CIA Terhadap G-30-S/PKI

Bagi Freemason yang berada di belakang Amerika dan Belanda, Soekarno jelas menjadi batu sandungan. Apalagi karena pada 1961, Soekarno melarang keberadaan Vrijmetselarij dan underbow-undebow-nya. Maka orang-orang terbaik mereka dikerahkan untuk menggulingkan the founding father ini. Di antaranya CIA dan Beek.

Fakta bahwa Beek adalah agen CIA antara lain diungkap Dr. George J. Aditjondro, penulis yang juga mantan anak buah Beek, dalam artikel berjudul ‘CSIS, Pater Beek SJ, Ali Moertopo, dan LB Moerdani. Dalam artikel ini, George menulis begini;

“Menurut cerita dari sejumlah pastur yang mengenalnya lebih lama, (Pater) Beek adalah pastur radikal anti-Komunis yang bekerja sama dengan seorang pastur dan pengamat China bernama Pater Ladania di Hongkong (sudah meninggal beberapa tahun silam di Hongkong). Pos China watcher (pengamat China) pada umumnya dibiayai CIA. Maka tidak untuk sulit dimengerti jika Beek mempunyai kontak yang amat bagus dengan CIA. Sebagian pastur mencurigai Beek sebagai agen Black Pope di Indonesia. Black Pope adalah seorang kardinal yang mengepalai operasi politik Katolik di seluruh dunia”.

Fakta yang diungkap George itu didukung Mujiburrahman dalam desertasi berjudul ‘Feeling Threatened Muslim-Cristian Relations in Indonesia’s New Orde’

Bagi Beek, menggulingkan Soekarno bukanlah sesuatu yang layak untuk ditentang, karena meski berorientasi ke Soviet dan China, dan cenderung sekuler, Soekarno seorang muslim yang sangat memperhatikan perkembangan intelektualisme umat Islam. Soekarno bahkan mendirikan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) di beberapa wilayah di Indonesia untuk mencetak intelektual-intelektual Islam yang tak hanya mumpuni dalam hal keagamaan, namun juga berwawasan modern.

Pendirian IAIN ini membahayakan misi Beek, karena jika di Indonesiabermunculan orang Islam-orang Islam yang berpendidikan dan cerdas, maka misinya mengkatolikkan penduduk Pulau Jawa akan mengalami kendala besar. Bahkan eksistensi Katolik di Indonesia bisa saja terancam. Terlebih karena kala itu Soekarno juga sedang berupaya membebaskan Irian Barat yang masih dijajah Belanda, karena selain Pulau Jawa, pulau berbentuk kepala burung itu juga merupakan salah satu pusat pengKatolikkan di Indonesia.

Dalam buku berjudul ‘Pater Beek, Freemason, dan CIA’, M Sembodo menulis, dalam menjalankan misi-misinya di Indonesia, Pater Beek tidak sendirian. Sedikitnya ada dua pastur yang membantunya, yaitu Pastur Melchers dan Djikstra. Tentang hal ini, dalam salah satu tulisannya, peneliti asal Australia, Richard Tanter, menyatakan begini; “(Pater) Beek mengawali proyeknya di tahun 1950-an, bersama dengan sejumlah kecil (anggota Ordo) Jesuit lainnya, termasuk Pastur Melchers dan Djikstra; kesemuanya ini memiliki pengaruh cukup besar dalam percaturan politik di Indonesia. Di mana masing-masing menata jaringan yang serupa dengan ‘kerajaan’ personal, tetapi dalam wilayah yang berbeda dan tetap saling berkoordinasi”.

Tentang adanya Pastur Djikstra di Indonesia, dibenarkan Mujiburrahman dalam desertasinya. Tapi, menurut dia, cara kerja Pater Beek dan Pastur Djikstra berbeda. Meski mengemban misi dan tujuan yang sama. Jika Pater Beek lebih mengedepankan aspek politik, dimana Katolik harus dapat mengontrol Indonesia agar kristenisasi dapat berjalan dengan lancar. Sedang Pastur Djikstra lebih mengedepankan aspek ekonomi, sehingga Katolik dapat menjadi penguasa, sekaligus pengendali jalannya perekonomian negara dan hasil-hasilnya.

Meski dibantu pastur-pastur dari Ordo Jesuit, Beek tetap menggunakan banyak orang untuk membentuk sebuah jaringan yang amat kuat. Jaringan itu adalah orang-orang yang berada di sekitarnya, yang note bene orang Indonesia, dan di antaranya bahkan beragama Islam. Orang-orang ini ia atur dan ia kendalikan sedemikian rupa, sehingga bekerja sesuai dengan apa yang ia inginkan.

Siapa sajakah pion-pion ini?

Pada era 1960-an, Angkatan Darat (AD) merupakan pasukan TNI (Tentara Nasional Indonesia) yang sangat anti-Komunis, namun juga tidak mendukung Islam. Ini terlihat dari kiprah politik pasukan ini yang menumpas gerakan NII (Negara Islam Indonesia) yang dipelopori DII/TII pimpinan Kartosuwiryo dan Kahar Muzakar.

Selain kedua hal tersebut, TNI AD juga merupakan kesatuan yang memiliki struktur hingga ke daerah-daerah di seluruh wilayah Indonesia, dari tingkat pusat hingga kecamatan, sehingga TNI AD tak ubahnya bagai negara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun, tongkat komando tetap berada di pusat (sentralistik). Struktur ini sama dengan struktur dalam agama Katolik, karena meski gereja Katolik tersebar di seluruh dunia, namun pusat segala kebijakan yang terkait dengan agama itu tetap berada di Vatikan.

Kesamaan struktur dan arah politik TNI AD ini menarik perhatian Beek maupun CIA. Dengan dalih kerjasama dalam bidang pelatihan intelijen dan bantuan persenjataan, kedua oknum ini menyusup dan mulai menjalankan rencananya untuk menghancurkan Islam dan ‘menjajah’ Indonesia dengan cara yang berbeda dengan yang dilakukan Belanda atau Jepang, namun akibatnya akan sangat terasa hingga kapan pun, termasuk pada 2012 ini.

Kerja sama TNI AD dengan CIA dijalin pada 1950-an, saat Bung Hatta menjadi Perdana Menteri. Salah satu realisasi kerja sama ini adalah pengiriman 17 orang pilihan di lingkungan TNI AD untuk menjalani latihan di Saipan Training Station (Pusat Pelatihan Saipan) di Pulau Mariana yang berjarak 82 kilometer sebelah barat daya Manila, Philipina. Menurut Ken Comboy dalam buku berjudul ‘Intel: Dunia Intelijen Indonesia’, Saipan Training Station merupakan pusat pelatihan para agen mata-mata dan pasukan khusus yang sepaham dengan Amerika. Setelah 17 orang dari TNI AD dikirim ke sana, selanjutnya ada lagi yang dikirim, namun dalam jumlah yang berbeda-beda.

Dalam buku ‘Pater Beek, Freemason dan CIA’, M Sembodo menulis, bantuan senjata dikirimkan melalui Yan Walandouw, bawahan Mayor Jenderal Soeharto, bukan melalui pembantu Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal AH Nasution maupun Ahmad Yani yang kala itu merupakan pimpinan-pimpinan tertinggi di AD. Mengapa demikian?

Selama kerja sama dijalankan, Pater Beek secara intens bergaul dengan para perwira AD untuk mencari pion-pion yang dapat dikendalikan. Ia dengan mudah diterima karena menurut Richard Tanter, Beek merupakan pribadi yang powerfull dan mudah bergaul. Dalam setiap obrolan maupun pertemuan-pertemuan, ia sanggup menghasilkan visi kuat yang mampu menarik perhatian dan kepercayaan orang-orang di sekitarnya. Ia juga memiliki gaya bicara yang lugas dan meyakinkan, sehingga setiap kata yang keluar dari mulutnya bagaikan magnet bagi para lawan bicaranya. Dengan kelebihan seperti ini, mendekati para perwira AD dan mencari informasi tentang mereka bukan lah hal sulit bagi Beek. Maka dalam waktu singkat, tiga orang telah terbidik. Salah satunya Soeharto. siapa yang dua lagi?

Soeharto
Nama Soeharto mulai melejit setelah peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949. Dalam serangan itu Soeharto disebut-sebut sebagai pemimpin serangan. Namun berpuluh-puluh tahun kemudian, ketika Soeharto mengkhianati Latief, sahabatnya, terbongkar kalau ketika serangan terjadi, Soeharto justru sedang lahap menyantap soto babat.

Bagi Pater Beek, Soeharto merupakan orang yang paling tepat untuk dimanfaatkan demi misi-misi dan kepentingannya, karena selain bukan Muslim yang taat, Menurut Sembodo dalam buku ‘Pater Beek, Freemason dan CIA’, Soeharto juga seorang pembohong, licik, dan korup. Tak jauh berbeda dengan karakter Beek sendiri. Waktu kemudian membuktikan bahwa pilihan Beek menjadikan Soeharto sebagai pion utama, sama sekali tidak salah, karena melalui tangan Soeharto lah misi-misi dan tujuannya tercapai.

Sebelum menjadi anggota TNI AD, Soeharto menjadi bagian dari tentara kolonial Belanda (KNIL). Setelah Belanda dikalahkan Jepang, Soeharto menjadi bagian dari tentara Jepang (PETA).

Menurut Sembodo, karir Soeharto di TNI lebih banyak karena keberuntungan dibanding karena prestasi. Selepas dari Yogyakarta, Soeharto diangkat menjadi Panglima Divisi Diponegoro, Jawa Tengah, namun melakukan korupsi dan dicopot dari jabatannya. Karir Soeharto nyaris tamat, namun Presiden Soekarno meminta KASAD Jenderal AH Nasution untuk menariknya ke Jakarta dengan terlebih dulu disekolahkan di SSKAD agar mental korupsinya dapat dibersihkan.

Menurut John Helmi Mempi dan Umar Abduh dalam artikel berjudul ‘Orde Baru, Freemason dan Pater Beek 35 Tahun Sejarah Latar Belakang Politik dan Intelijen Indonesia di Bawah Soeharto, Beek mendekati Soeharto melalui istrinya, Siti Hartinah atau yang akrab dipanggil Ibu Tin Soeharto, yang lebih dulu diKatolikkan dan ditahbiskan menjadi anggota Ordo Jesuit.

Diduga kuat Beek mengetahui sosok Soeharto dari Liem Sioe Liong yang menurut John maupun Umar Abduh, merupakan salah satu agen Freemason di Indonesia. Soeharto mengenal Liem ketika masih menjadi Panglima Divisi Diponegoro. Mereka bahkan berhubungan baik.

Dua perwira lain yang didekati Beek adalah Yoga Sugama dan Ali Murtopo. Kedua orang ini direkrut karena dinilai memiliki kriteria sesuai yang ia butuhkan. Apalagi karena kedua orang inilah yang mendukung Soeharto menjadi Panglima Divisi Diponegoro. Dukungan diberikan saat Soeharto masih menjabat sebagai Komandan Resimen Yogyakarta.

Jadi, setelah mendapatkan pion utama untuk menyukseskan misinya, Beek mendapatkan pembantu-pembantu pion utamanya itu. Maka lengkap sudah pion-pion yang ia butuhkan. Tinggal mencari pion-pion pendukung lain sebagai kacung-kacung ketiga pion ini.

Yoga Sugama (tengah)
Yoga Sugama dilahirkan di Tegal, Jawa Tengah, pada 12 Mei 1925. Kala Perang Dunia II meletus, ia mendapat pendidikan militer di Tokyo, Jepang, hingga perang usai. Ketika perang kalah, ia alih profesi menjadi penerjemah di Markas Jenderal MacArthur dan kembali ke Indonesia ketika perang kemerdekaan berkecamuk. Ia bergabung dengan dinas intelijen yang dikenal dengan nama Bagian V.

Setelah Bagian V dibubarkan, ia tetap tinggal di Jawa Tengah. Di tempat itulah ia bertemu Soeharto yang kala itu masih menjabat sebagai Komandan Resimen Yogyakarta, dan menjalin hubungan yang sangat baik. Ketika Mabes Angkatan Darat berniat mengangkat Bambang Supeno menjadi Panglima Divisi Diponegoro, Soeharto yang berambisi menduduki jabatan itu, mengajak Yoga mengadakan rapat rahasia di Kopeng.

Hasilnya, dibuat suatu isu rekayasa bahwa jika Mabes mengangkat Bambang, maka beberapa perwira akan membangkang. Sabotase sukses, dan Soeharto mendapatkan jabatan yang seharusnya diemban Bambang. Atas jasanya, Yoga diangkat menjadi perwira intelijen.

Karir Yoga seluruhnya dihabiskan di dunia yang sepak terjangnya selalu dilakukan secara diam-diam dan sulit dilacak itu. Selain di Jepang, ia pernah mendapat pendidikan intelijen di Inggris pada 1951. Kehebatannya dalam dunia yang satu ini, juga sifatnya yang cenderung machiavelis (menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan), sesuai yang dibutuhkan Pater Beek. Apalagi karena untuk dapat menyukseskan misi-misinya, Beek memang harus melakukan gerakan seperti layaknya seorang intel. Meski ia seorang pastur, predikat itu hanya alat untuk mencapai misi-misinya. Itu sebabnya dalam lembaran sejarah Indonesia yang diajarkan di sekolah-sekolah maupun di perguruan tinggi-perguruan tinggi, nama ini tidak pernah sekali pun muncul karena ia memang tak pernah memunculkan dirinya secara terang-terang dalam beragam peristiwa di Indonesia, termasuk dalam peristiwa G-30S/PKI maupun peristiwa-peristiwa besar lainnya.

Pula, Orde Baru pun sengaja menyembunyikan sosok ini rapat-rapat agar apa yang sebenarnya terjadi di balik peristiwa-peristiwa itu, tidak terungkap kebenarannya, sehingga sejarah yang dicatatkan dalam buku-buku dan dicekokkan kepada para siswa di sekolah-sekolah maupun kepada para mahasiswa di perguruan tinggi-perguruan tinggi, cenderung tidak akurat, berbau rekayasa dan bahkan ada yang menyesatkan. Contohnya adalah peritiwa meletusnya G-30S/PKI.

Beek mengenal sosok Yoga Sugama dari Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), salah satu organisasi yang menjadi tunggangannya dalam menyukseskan misi-misinya. Organisasi ini bahkan ikut memiliki peranan penting dalam penggulingan Soekarno.

Ali Murtopo
Ali Murtopo lahir di Blora, Jawa Tengah, pada 23 September 1924. Karirnya di militer dimulai ketika bergabung dengan Badan Keamanan Rakyat (BKR). Pada 1950-an, ia ditugaskan di Kodam Diponegoro, bergabung dengan pasukan “Banteng Raider”, pasukan khusus untuk menumpas pemberontakan Darul Islam (DI).

Pada 1959, ketika meletus pemberontakan di sejumlah daerah, ia dikirim ke Sumatera dengan jabatan sebagai kepala staf Resimen II, dan Yoga Sugama sebagai komandan resimennya. Begitu pemberontakan PRRI berhasil ditumpas, Ali Murtopo kembali ke Jawa Tengah dan melanjutkan tugasnya di Kodam Dipenogoro. Di sini lah ia bertemu Soeharto.

Ketika Mabes Angkatan Darat ingin mengangkat Bambang Supeno sebagai Panglima Divisi Diponegoro, ia dilibatkan Soeharto dalam rapat rahasia di Kopeng yang akhirnya membuat Bambang gagal menduduki jabatan bergengsi itu. Atas jasanya, Soeharto mengangkatnya menjadi Asisten Teritorial.

Ali Murtopo dan Soeharto berpisah setelah Soeharto dicopot dari jabatan sebagai Panglima Divisi Diponegoro akibat korupsi, dan ‘disekolahkan’ Presiden Seokarno di SSKAD. Mereka berkumpul lagi setelah Ali ditarik Soeharto ke Jakarta dan diberi jabatan sebagai Deputi I KSAD. Ketika Jenderal AH Nasution mengangkat Soeharto menjadi Panglima Cadangan Umum Angkatan Darat (CADUAD) dengan pangkat Brigadir Jenderal, Soeharto mengangkat Ali menjadi Asisten Kepala Staf CADUAD.

Beek mengenal sosok Ali Mutopo juga dari PMKRI. Di mata Beek, Ali adalah sosok yang ambisius dan machiavelis, sosok yang dibutuhkannya. Apalagi karena Ali juga bukan seorang Muslim yang taat, meski berasal dari keluarga santri. Seperti Soeharto, Ali dikenal sebagai penganut ajaran kejawenatau Islam abangan.

Mengenai hubungan Ali Murtopo dengan Beek, Dr. George J. Aditjondro memberikan penjelasan begini;

“Banyak yang tak percaya kalau Ali Murtopo (yang berasal dari keluarga santri di pesisir Pulau Jawa) bias menjadi orang yang sangat anti Islam dan berjasa besar dalam menindas orang Islam di awal Orde Baru. Yang orang cenderung lupa adalah, bahwa Ali Murtopo punya rencana berkuasa. Oleh karena itu, semua yang merintanginya untuk mencapai tujuannya haruslah ditebas habis. Musuhnya bukan cuma Islam, tapi juga perwira-perwira ABRI yang dianggapnya sebagai perintang, seperti HR Dharsono, Kemal Idris, Sarwo Edhi Wibowo, dan Soemitro (Pangkopkamtib). Almarhum HR Dharsono (Pak Ton) difitnahnya berkonspirasi dengan orang-orang PSI untuk menciptakan sistem politik baru untuk menyingkirkan Soeharto. Kemal Idris dituduhnya berambisi jadi presiden. Sedang Sarwo Edhi difitnahnya merencanakan usaha menajibkan (menendang ke atas) Soeharto”.

Maka jelas apa yang membuat Beek merasa cocok merekrut orang ini. Di kemudian hari terbukti bahwa Ali Murtopo merupakan ‘abdi’ Beek yang setia, yang patuh pada apapun perintah Beek untuk menghancurkan Islam yang merupakan agama Ali Murtopo sendiri.

Untuk mencapai tujuan yang besar, maka dibutuhkan modal dan sarana yang besar pula. Pater Beek tentu menyadari hal ini, sehingga menjadikan Soeharto, Yoga Sugama dan Ali Murtopo saja tidak cukup, maka harus ada pion-pion yang menjadi pendukung ketiga pilar utamanya ini agar tujuan tercapai.

Sebelum dan selama mendekati Soeharto, Yoga Sugama, dan Ali Murtopo, Beek juga mendekati orang-orang di luar institusi militer. Di antaranya adalah mahasiswa yang dalam beberapa peristiwa, terbukti dapat dijadikan motor paling efektif untuk melancarkan sebuah gerakan dan membuat perubahan.

Bagi Beek, merekrut mahasiswa Islam untuk menjadi ‘anggota pasukannya’ tentulah tidak mudah. Maka dengan didukung agen-agen CIA dan Freemason yang lain, ia menggarap mahasiswa Katolik. Maka berdirilah PMKRI pada 25 Mei 1947.

Dalam buku ‘Pater Beek, Freemason dan CIA’, Sembodo menulis, berdirinya PMKRI bermula dari hasil fusi Federasi Katholieke Studenten Vereniging (KSV) dan Perserikatan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Yogyakarta. Kala itu Federasi PSV memiliki cabang di beberapa kota di Indonesia, yakni KSC St. Bellarminus Batavia yang didirikan di Jakarta pada 10 November 1928, KSV St. Thomas Aquinas Bandung yang didirikan pada 14 Desember 1947, dan KSV St. Lucas Surabaya yang didirikan pada 12 Desember 1948.

Federasi KSV yang didirikan pada 1949 diketuai Gan Keng Soei (KS Gani) dan Ouw Jong Peng Koen (PK Jong). Sedang PMKRI Yogyakarta yang didirikan pada 25 Mei 1947 diketuai pertama kali oleh St. Munadjat Danusaputro.
Di antara tokoh-tokoh PMKRI yang menonjol di era Demokrasi Terpimpin Soekarno adalah dua bersaudara Liem Bian Koen (Sofian Wanandi) dan Liem Bian Kie (Jusuf Wanandi).

Menurut Mujiburrahman dalam desertasi bertajuk ‘Feeling Threatened Muslim-Christian Releations in Indonesia’s New Orde’, kedua bersaudara ini merupakan kader utama Beek di PMKRI. Kedua orang ini merupakan motor gerakan mahasiswa untuk menggulingkan Soekarno dan membasmi PKI. Setelah kedua ‘musuh’ tersebut dihancurkan, mereka kemudian mengorganisasikan penindasan terhadap Islam.
Selain kedua bersaudara tersebut, dalam desertasinya Mujiburrahman juga menyebut kader Beek yang lain, yakni Cosmas Batubara dan Harry Tjan Silalahi. Di era Orde Baru, Cosmas menduduki berbagai jabatan penting, termasuk menteri. Ia kelahiran Simalungun 19 September 1938 lulusan Perguruan Tinggi Publisistik Jakarta dan FISIP UI yang aktif di PMKRI sejak masih kuliah. Ia bahkan sempat menjadi ketua umum organisasi itu.
Harry Tjan Silalahi yang lahir di Jogjakarta pada 11 Februari 1934 pernah menjabat sebagai sekjen Partai Katolik. Ia aktif berorganisasi sejak masih SMA, dimana kala itu ia menjadi anggota Chung Lien Hui, organisasi keturunan Tionghoa. Di bawah kepemimpinannya, organisasi itu berganti nama menjadi Persatuan Pelajar Sekolah Menengah Indonesia (PPSMI). Ia juga aktif di Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia.

Setelah lulus SMA, Harry pindah ke Jakarta dan kuliah di Fakultas Hukum UI. Ia lulus pada 1962. Selama kuliah, ia aktif di perkumpulan Sin Ming Hui dan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), dan terpilih menjadi sekjen. Dari sini lah ia dikenal Pater Beek dan direkrut.

Selain menggarap mahasiswa di dalam negeri, melalui Ali Moertopo, Beek juga menggarap mahasiswa Indonesia yang tengah menuntut ilmu di luar negeri. Mahasiswa-mahasiswa ini kelak akan menjadi bagian dari CSIS (Center for Strategic and International Studies) yang menjadi think thank Orde Baru dalam setiap kebijakannya. Tentang pembangunan jaringan ini diungkap sendiri oleh Harry Tjan Silalahi dalam tulisan berjudul ‘Centre Lahir dari Tantangan dan Jaman’. Begini petikannya;

“Bapak Ali Moertopo almarhum mendorong para aktivis di dalam negeri untuk mengadakan kontak kerjasama dengan para aktivis mahasiswa di luar negeri tersebut. Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di Eropa Barat, seperti antara lain di Perancis, yang waktu itu dipimpin Bapak Daoed Joesoef, PPI Belgia yang diketuai Saudara Surjanto Puspowardojo, PPI Swiss yang dipimpin oleh Saudara Biantoro Wanandi, demikian pula PPI Jerman Barat yang dipimpin oleh Saudara Hadi Susanto, telah mengambil sikap seperti yang ditunjukkan para mahasiswa dan sarjana yang ada di Indonesia”.

Menurut M. Sembodo dalam buku ‘Pater Beek, Freemason, dan CIA’, para mahasiswa dan pemuda-pemuda Katolik tersebut kemudian diberi pelatihan oleh Pater Beek yang dikenal dengan sebutan Kaderisasi Sebulan (Kasbul), untuk dijadikan ‘laskar Kristus’ yang menjalankan Kristenisasi di Indonesia secara besar-besaran. Dalam fikiran mereka ditanamkan doktrin bahwa Islam adalah musuh, Islam adalah agama pedang, Islam adalah perampok Yerusalem, Islam adalah perebut Konstantinopel, dan Islam adalah agama anti-Kristus. Tuduhan-tuduhan yang sungguh jauh dari kebenaran.

Tentang apa saja pelajaran yang diberikan kepada para mahasiswa dan pemuda itu, Richard Tanter menjelaskannya sebagai berikut;

“(Pater) Beek menyelenggarakan kursus-kursus satu bulanan secara reguler bagi mahasiswa, aktivis, maupun kaum muda pedesaan. Dengan menghadirkan pastur maupun rohaniawan, sebagai bagian dari program kaderisasi; pelatihan keterampilan kepemimpinan, kemampuan berbicara di hadapan publik, keterampilan menulis, ‘dinamika kelompok’, serta analisis sosial”.

Sedang Cosmas Batubara menjelaskan begini; “Beliau (Pater Beek) hanya memberikan training-training untuk menghadapi Komunis. Kita didoktrin agar kuat melawan Marxisme-Leninisme. Juga diajarkan bagaimana kelompok Komunis itu beraksi, dan bagaimana menghadapi mereka. Itu kami pelajari. Kalau tidak, bagaimana kami bias melawan CGMI”.

Apa yang dikatakan Cosmas ini membenarkan adanya Kasbul, namun membantah menyerang Islam. Namun Richard Tanter mengungkapkan begini; “Bagi (Pater) Beek, ada dua musuh besar, baik bagi Indonesia maupun Gereja, adalah Komunisme dan Islam, dimana ia melihat keduanya memiliki banyak keserupaan; sama-sama memiliki kualitas ancaman”.

Jadi, jelas, Beek memang menggunakan ‘pasukannya’ untuk terlebih dahulu menghancurkan Komunis di Indonesia, dan setelah itu Islam. Tantang hal ini, Tanter mengatakan begini; “Pasca 1965, posisi militan yang anti-Islam digaungkan dengan arus dominan yang berlaku dalam kepemimpinan Angkatan Darat ketika itu. Indonesia yang diidealkan Beek adalah Indonesia yang nasionalistik, non-Islamik, dengan golongan Kristen mendapatkan tempat yang istimewa”.

Dengan metode menggunakan mahasiswa sebagai ‘pasukan tempur’, Pater Beek sukses menghancurkan dua musuh sekaligus, Komunis dan Islam, dan bahkan waktu kemudian membuktikan bahwa setelah itu Kristenisasi berjalan dengan mulus di Indonesia. Tentu saja, setelah Soeharto menjadi presiden.

Gerakan 30 S/PKI
Hingga kini bagaimana pada malam 30 September hingga 1 Oktober 1965 dapat meletus, masih dianggap misteri bagi banyak orang. Tentu saja, karena selama ini sejarawan sekalipun hanya mengaitkan peristiwa itu dengan Soekarno, Soeharto, PKI, Angkatan Darat, dan CIA. Dalam buku ‘Pater Beek, Freemason, dan CIA’, Sembodo meyakini bahwa jika peristiwa itu dikaitkan pula dengan Pater Beek, maka masalahnya menjadi benderang.

Soekarno, lelaki flamboyan kelahiran Blitar, Jawa Timur, memang tak dapat dilepaskan dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Sejak mahasiswa, ia telah terlibat dalam perjuangan anti-Kolonialisme, sehingga sempat merasakan pengapnya penjara Sukamiskin dan beberapa tempat pembuangan. Sepak-terjangnyapun banyak yang kontroversial. Ketika Jepang menjajah Indonesia, ia ‘bekerja sama‘ dengan negeri Matahari Terbit itu, sehingga ribuan rakyat Indonesia dikirim ke kamp kerja paksa romusha. Setelah Indonesia merdeka, ia dan Bung Hatta bekerja sama menyingkirkan Muso, sahabatnya sendiri ketika masih di Surabaya. Memasuki usia 50-an, ia mulai berseberangan dengan Hatta, sehingga pasangan yang beken disebut Dwi Tunggal itu retak, dan ‘bermesra-mesraan’ dengan Komunis. Ia pun akhirnya terjungkal dari tampuk kekuasaan dengan cara yang amat menyedihkan.

Peran Soekarno pada 1950-1960-an dalam jagat perpolitikan internasional terbilang cukup menonjol. Bersama Nehru, Castro, Tito dan yang lainnya, ia memelopori berdirinya poros baru di luar poros Amerika Serikat (AS) dan sekutu-kutunya (Blok Barat), serta Uni Soviet bersama konco-konconya (Blok Timur). Poros itu kemudian dikenal dengan sebutan Non Blok.

Poros baru ini menentang segala bentuk kolonialisme, namun kemudian banyak yang melihat, terutama Amerika Serikat dan antek-anteknya, bahwa orientasi politik Soekarno cenderung ke kiri alias ke Blok Timur. Ini tercermin dari program nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing yang berada di Indonesia, kampanye ganyang Malaysia dan operasi Pembebasan Irian Barat yang dianggap merugikan kepentingan Barat. Apalagi karena selain merupakan basis utama Kristenisasi, kala itu Barat, khususnya Amerika Serikat, telah tahu kalau di bumi Papua terkandung bahan tambang yang melimpah ruah, termasuk emas. Lebih parah lagi, kala itu pun tanpa tedeng aling-aling Soekarno menjalin hubungan baik dengan pempimpin China, Mao Zedong.

Tak ayal, Blok Barat kebakaran jenggot. Tentang hal ini, dalam buku berjudul ‘Dalih Pembunuhan Massal, Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto’, John Rossa menulis begini;

“Bagi mereka (Amerika Serikat), Presiden Soekarno merupakan sebuah kutukan. Politik luar negerinya yang bebas aktif (yang dipermanenkan pada Konferensi Asia-Afrika 1955), hujatan berulang kali terhadap imperialisme Barat, dan kesediaannya merangkul PKI sebagai bagian integral dalam politik Indonesia, ditafsirkan Washington sebagai bukti kesetiaan Soekarno kepada Moskow dan Beijing. Einshower dan Dulles bersaudara-Allen sebagai kepala CIA dan John Foster sebagai kepala Departemen Luar Negeri-memandang semua pemimpin nasionalis Dunia Ketiga yang ingin netral di tengah-tengah perang dingin, sebagai antek-antek komunis”.

Kondisi yang tak menguntungkan ini membuat Amerika Serikat dan konco-konconya mencari cara untuk menyingkirkan Soekarno, sebuah cara yang sangat halus, rapih, dan terkoordinir dengan sangat baik agar pihak luar, bahkan bangsa Indonesia sendiri, tak tahu kalau mereka lah otak penggulingan ini. Cara yang tepat untuk hal ini tentu saja cara yang biasa digunakan intelijen. Maka, menurut Sembodo dalam buku ‘Pater Beek, Freemason, dan CIA’, CIA pun diberi kepercayaan untuk menyusun rencana penggulingan ini, dan CIA melibatkan semua agennya, terutama Pater Beek.

Aad van den Heuvel
Semula, keterlibatan Beek dalam penggulingan Soekarno hanya dianggap sebagai fiksi belaka, namun setelah Aad van den Heuval, mantan presenter radio dan televise KRO, merilis laporan berjudul ‘Dit was Bradpunt, Goedenavond’ (Demikianlah, Fokus Kali Ini, Selamat Malam) pada 2005, publik Eropa sekalipun langsung percaya kalau Beek memang terlibat dalam penggulingan itu.

Dalam laporan yang didasari hasil penelitian itu, Heuvel dengan yakin memaparkan bahwa penggulingan terhadap Soekarno merupakan hasil kerja sama Beek dengan Soeharto dan dua orang terdekatnya; Ali Murtopo dan Soedjono Hoemarda ni. Tulisan Heuval ini layak diyakini keakuratannya karena juga didasari hasil wawancara dengan Beek.

Selama kurun waktu antara 1965-1973, Aad van den Heuvel kerap wara-wiri ke Indonesia untuk meliput gejolak politik di negara kepulauan ini. Jika ditugaskan ke Indonesia, biasanya memakan waktu satu atau dua bulan. Dalam kurun waktu inilah Heuvel bertemu Pater Beek dan mewawancarainya. Soal pertemuannya dengan Beek, Heuvel memaparkan begini;

“Pada perjalanan saya yang pertama ke Indonesia, saya berkenalan dengan dia (Pater Beek), bersama-sama rekan Ed van Westerloo. Kami melakukan kontak dengan dia melalui seorang misionaris-Pater Wolbertus Daniels, yang telah menyelesaikan masa magangnya di KRO dan akan mendirikan radio di Indonesia. Pater Wolbertus meminta kepada kami untuk langsung bertanya kepada pastur yang mengetahui, bila ingin mengetahui kondisi politik, yang bertempat tinggal di Gunung Sahari, Jakarta. Di sana kami mendengar cerita dalam kejutan yang terus bertambah. Selanjutnya, setiap tahun kami mengunjunginya. Bisa dikatakan dia sudah menjadi informan kami yang terpenting. Pada kenyataannya, dia adalah wakil pihak ketiga”.

Bagi wartawan KRO itu, bertemu Pater Beek bagaikan sebuah berkah karena darinya, dia mendapatkan informasi-informasi maha penting dan eksklusif. Ini diakui sendiri oleh Heuvel dengan pernyataannya yang sebagai berikut;

“Bagi para wartawan KRO, sang pastur (Beek) benar-benar merupakan berkah yang jatuh dari langit. Ia dapat menyingkapkan masalah-masalah tidak hanya sekedarnya saja. Sepanjang pertemuan-pertemuan tersebut, kami menandai bahwa dia adalah otak dari pembalikan itu. Misalnya, apabila kami ingin bicara dengan Opsus-sejenis dinas rahasia- maka dia dapat membuatnya menjadi mungkin”.

Maka, sejak laporan-laporan Heuvel mengudara di Belanda, dan kemudian dituangkan dalm buku, kekejian dan kelicikan Pater Beek dalam tragedi G-30S/PKI, tragedi paling mengenaskan dalam sejarah negeri ini, serta kejadian-kejadian yang mengikutinya, mulai terkuak.

Tak ayal, buku Heuvel menjadi pergunjingan di Belanda. Sayang, pemerintah Indonesia hingga kini sama sekali tidak meneliti secara lebih mendalam isi buku itu agar sejarah bangsa ini menjadi terang benderang. Entah, apakah karena setelah era Orde Baru tumbang pada 1998, pemerintah memutuskan untuk tetap menyembunyikan identitas orang itu, atau ada alasan lainnya. Bahkan buku-buku tentang G-30S/PKI yang telah diterbitkanpun semuanya tidak ada yang menyinggung secara detil dan komprehensif soal peranan Beek dalam tragedi yang menewaskan ribuan orang itu, termasuk sejumlah jenderal yang mayatnya dibenamkan dalam sebuah sumur di Lubang Buaya, Jakarta Timur.

Saat diwawancarai Heuvel, Beek mengaku kalau ia sangat prihatin terhadap Komunisme dan Islam di Indonesia yang menurutnya sudah membahayakan. Oleh karena itu, ia berniat “menyelamatkan” minoritas Katolik di Indonesia.

Dari pernyataan ini saja sulit membantah bahwa Beek tidak memiliki peranan apa-apa dalam tragedi G-30S/PKI yang berujung pada penggulingan Soekarno dan naiknya Soeharto menjadi presiden kedua RI. Apalagi karena dalam buku berjudul ‘Tionghoa dalam Pusaran Politik’, Benny G. Setiono antara lain menulis begini;

“Pater Beek, menurut pengakuannya sendiri kepada Oei Tjoe Tat, menjadi otak dan konseptor pendongkelan Presiden Soekarno karena ia sangat membenci Komunisme …”

Tak perlu meragukan kelicikan, kecerdasan dan kehebatan Pater Beek dalam menyusun sebuah strategi. Serpak terjang Partai Komunis Indonesia (PKI) yang begitu intens untuk menjadikan Indonesia sebagai ‘saudara’ China dan Uni Soviet, membuat semua agen CIA, termasuk Beek, mencari momentum untuk memukul balik partai yang keberadaannya didukung Presiden Soekarno itu. Terlebih karena pada awal 1965, para buruh yang telah direkrut PKI menyita perusahaan-perusahaan karet dan minyak milik Amerika Serikat.

Lalu beredar beragam isu yang membuat politik Indonesia makin membara. Yang signifikan adalah isu pembentukan Dewan Jendral, isu tentang ketidakpuasan beberapa petinggi Angkatan Darat terhadap Soekarno, dan berniat untuk menggulingkannya. Soekarno disebut-sebut sempat memerintahkan pasukan Cakrabirawa untuk menangkap dan mengadili para jenderal itu. Namun siapa sangka, isu inilah yang menjadi pemantik peristiwa dahsyat dalam sejarah Indonesia; G-30/S PKI pada 30 September 1965 malam hingga 1 Oktober 1965 dinihari.

Dalam kejadian ini, enam jenderal dibunuh dan mayatnya dicemplungkan ke dalam sumur tua di Lobang Buaya, Jakarta Timur. Dalam buku-buku sejarah yang diterbitkan saat era Orde Baru, disebutkan bahwa PKI lah pelaku utama peristiwa itu dalam rangka mengambil alih kekuasaan. Apalagi karena menjelang kasus itu meledak, semua anggota PKI, termasuk yang di daerah-daerah, telah mengetahui akan adanya kejadian itu.

Namun, jika merujuk pada artikel Jos Hagers yang diterbitkan De Telegraaf, jelas sekali kalau kasus ini bisa jadi akibat ulah Beek. Apalagi karena selain Beek telah memiliki pion di Angkatan Darat, isu Dewan Jenderal juga menyebut-nyebut kesatuan itu.

Yang lebih menarik, seperti diungkap Richard Tanter, Beek telah menyiapkan sejumlah langkah setelah kasus itu meledak. Begini kata Tanter;

“Pada periode menjelang peristiwa 1965, (Pater) Beek sudah mengantisipasi soal perebutan kekuasaan oleh kaum Komunis dan ia terlibat dalam persiapan gerakan Katolik bawah tanah. Dalam periode akhir Demokrasi Terpimpim, Djikstra juga terlibat dalam ormas-ormas Pancasila yang anti-Komunis. (Pater) Beek dan sekutunya dalam gerakan ini membangun koperasi-koperasi berbasiskan di desa, koperasi simpan pinjam, bank, dan lain sebagainya. Tiap jaringan anti-Komunis tersebut memiliki koordinator untuk masalah-masalah sosial. Partai Katolik Republik Indonesia (PKRI) juga menjadi bagian basis gerakan serta aktivitas kader-kader mereka. Fokus utama Beek adalah pada pelatihan bagi aktivitas-aktivitas semacam itu, dan bukannya keterlibatan secara langsung”.

Dalam buku ‘Pater Beek, Freemason dan CIA’, Sembodo mengatakan, mereka yang digerakkan Beek untuk membentuk organisasi-organisasi itu adalah para mahasiswa Katolik yang telah dipersiapkan melalui Kasbul. Bahkan sebagai tindak lanjut, pada 3 Oktober 1965 para mahasiswa itu membentuk Kesatuan Aksi Pengganyangan GESTAPU (KAP-GESTAPU) yang pada 23 Oktober 1965 berganti nama menjadi Front Pancasila. Ketua umumnya Subchan Z.E, dan sekjennya Harry Tjan Silalahi, salah seorang kader Beek.

Setelah Front Pancasila terbentuk, organisasi-organisasi lain juga terbentuk. Di antaranya KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia), KAPI (Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia), KAPMI (Kesatuan Aksi Pemuda Mahasiswa Indonesia), KAPPI (Kesatuan Pemuda Pelajar Indonesia), KABI (Kesatuan Aksi Buruh Indonesia), KASI (Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia), dan KAGI (Kesatuan Aksi Guru Indonesia).

Bersama Front Pancasila, organisasi-organisasi melakukan demonstrasi yang menuntut pembubaran PKI dan semua organisasi underbouw-nya. Tuntutan mereka dipertegas dalam resolusi Front Pancasila saat menggelar Rapat Raksasa Pengganyangan Kontra Revolusi pada 9 November 1965 di Lapangan Banteng, Jakarta. Resolusi ini antara lain berisi tuntutan agar PKI dibubarkan dan tokoh-tokohnya diajukan ke pengadilan. Resolusi diserahkan secara langsung kepada wakil pemerintah yang hadir di tempat itu.

Dari semua organisasi mahasiswa tersebut, yang paling fenomenal adalah pembentukan KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) karena organisasi yang dibentuk pada 25 Oktober 1965 ini merupakan organisasi yang dibentuk berkat kesepakatan sejumlah organisasi yang berhasil dipertemukan oleh Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pendidikan (PTIP) Mayjen dr. Syarief Thayeb.

Organisasi-organisasi tersebut adalah HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), PMII, GMKI (Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia), SOMAL (Sekretariat Bersama Organisasi-organisasi Lokal), Mahasiswa Pancasila (Mapacas), dan IPMI (Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia). ‘Bermainnya tangan’ Beek di organisasi ini terlihat dari dominasi kader pastur itu di organisasi ini. Bahkan ketua presidium organisasi ini adalah kader orang itu, yakni Cosmas Batubara.

Sembodo menegaskan. Cosmas termasuk kader Beek yang giat menggalang aksi mahasiswa untuk mempercepat tergulingnya Soekarno dan hancurnya PKI. Sembodo bahkan berani menyebut bahwa KAMI-lah organisasi yang menjadi poros utama Beek untuk menciptakan puting beliung yang menghancurkan Soekarno dan Komunis.

Masih menurut Sembodo dalam buku ‘Pater Beek, Freemason dan CIA’, Van den Heuval dalam laporan-laporannya menjelaskan, Beek mulai menggalang kekuatan mahasiswa sejak mengajar di Universitas Admajaya. Dari sini lah ia membangun sel-sel di kalangan mahasiswa karena menyadari, selain tentara, mahasiswa merupakan kekuatan besar yang dapat digerakkan. Terbukti, ketika para pendukung Soekarno, terutama tentara, bereaksi, mahasiwalah yang dikerahkan untuk memukul balik reaksi itu.

Peranan Beek dalam pengorganisasian mahasiswa untuk menggulingkan Soekarno dibenarkan ISAI melalui hasil investigasinya yang dipublikasikan dalam buku berjudul ‘Bayang-bayang PKI’. Dalam buku itu tertulis begini;

“Selama bertahun-tahun Pater Beek memang telah menghimpun dan membina anak-anak muda, terutama mahasiswa, untuk ditempa sebagai kekuatan anti-Komunis. Basis utamanya adalah PMKRI (Pergerakan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia) yang saat itu merupakan underbouw Partai Katolik. Tokoh-tokoh PMKRI pula yang kemudian banyak terlibat dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI). Dengan pengaruh dan jaringan anti-Komunis yang kuat itu, tak heran banyak dugaan bahwa Pater Beek memainkan peranan penting dalam gerakan anti-Komunis. Antara lain, ia sering disebut-sebut sebagai penghubung antara AD dengan CIA”.

Tokoh di belakang layar kadangkala tampil juga ke hadapan publik. Bukan untuk mendeklarasikan dirinya sebagai mastermind dari suatu kejadian, melainkan untuk memantau, mengendalikan, dan memastikan bahwa apa yang telah didesainnya berjalan sesuai track yang benar.

Dalam buku ‘Pater Beek, Freemason dan CIA’, Sembodo menjelaskan, kala gerakan KAMI semakin membesar untuk menggulingkan Soekarno, Pater Beek muncul di antara para demonstrannya di jalan-jalan raya di Jakarta. Richard Tanter bahkan menyatakan begini soal kemunculan Beek di tengah orang-orang yang dikerahkannya itu;

“Keterlibatan aktif Beek pada masa itu secara fisik dalam demonstrasi-demonstrasi di jalan raya Jakarta, sehingga nyaris menyelubungi latar-belakangnya sebagai orang asing”.

Dengan kata lain, Beek muncul ke hadapan publik dengan cara menyamar, sehingga orang-orang tak dapat mengenali kalau dia sesungguhnya bukan pribumi. Luar biasa!

Strategi KAMI untuk menggulingkan Soekarno sangat halus. Pada awal gerakan, organisasi ini seolah-olah mendukung sang the founding father dan hanya menuntut pembubaran PKI. Akan tetapi, ketika Soekarno tidak memedulikan tuntutan itu, maka strategi diubah. Mereka mulai melancarkan perang terbuka terhadap Soekarno dengan cara menggelar demonstrasi secara bertubi-tubi untuk mendesak Soekarno mengundur diri sebagai presiden. Soekarno tentu saja naik pitam dan meminta agar KAMI dibubarkan.

Saat KAMI terpojok beginilah Beek mengefektifkan sel-selnya yang telah ditanam di pemerintahan. Dalam buku berjudul ‘Army and Politics in Indonesia’, Harold Crouch memaparkan, alih-alih membubarkan KAMI, Soekarno justru memindahkan markas organisasi itu dari kampus UI ke Komando Tempur II Kostrad dimana Opsus (Operasi Khusus) yang dipimpin Ali Mutopo berkantor. Maka, seperti mendapat perlindungan, pemimpin KAMI seperti Cosmas Batubara menjadi aman di sana. Bahkan dari sana pula gerakan KAMI dapat ‘dikendalikan’ oleh Ali Murtopo, dan kembali dikobarkan.

Dalam bukunya, Harold Crouch menulis, Ali Murtopo tidak sendiri dalam mengobarkan kembali aksi KAMI itu, tapi dibantu oleh Kemal Idris dan Sarwo Edhi. Bahkan agar terkesan gerakan KAMI mendapat dukungan luas dari masyarakat dan jumlah peserta demonstrasi semakin lama semakin banyak, Ali Murtopo membagi-bagikan jaket kuning yang serupa dengan jaket almamater UI, kepada mahasiswa dari kampus lain agar mereka dapat ikut serta berdemo. Crouch menyebut, jaket itu berasal dari CIA.

Tentang pembagian jaket almamater UI palsu itu diungkap Manai Sophian dalam buku ‘Bayang-bayang PKI’. Katanya:

“Saya punya dua jaket kuning yang didatangkan dari Hawai itu. Saya simpan, akan saya kasih tunjuk kalau ada orang yang tidak percaya. Jaket kuning itu dipakai anak-anak sekolah di Amerika menjelang musim dingin dan dipakai juga oleh sheriff. Lantas didatangkan ke sini. Dan oleh Ali Murtopo disuruh dibagi-bagikan. Jaket kuning ini memang bukan jaket kuning UI”.

Ketika akhirnya Soekarno benar-benar membekukan KAMI, Ali Murtopo membentuk dua organisasi baru untuk melancarkan demonstrasi anti-Soekarno selanjutnya, yaitu KAPPI dan Laskar Arif Rahman Hakim. Demonstrasi besar-besaran inilah yang memaksa Soekarno mengeluarkan Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar), surat yang aslinya hingga kini masih misterius keberadaannya, dan menjadi pertanda awal kejatuhan sang the founding father.

Gerakan 30 September 1965 atau yang dikenal dengan G-30 S/PKI, merupakan awal karir Soeharto yang paling cemerlang. Tentu saja, karena dialah pion yang telah disiapkan Beek untuk menggantikan Soekarno menjadi orang nomor satu di Indonesia.

Pembunuhan enam jenderal dalam peristiwa G-30 S/PKI membuat Angkatan Darat mengalami kekosongan kepemimpinan, dan ‘tangan-tangan’ Beek di sekitar Soekarno yang mendorong agar Soeharto ditunjuk untuk mengatasi ‘pemberontakan para PKI’, membuat Soekarno mengeluarkan Supersemaryang menurut versi Markas Besar Angkatan Darat, menugaskan Soeharto yang kala itu telah diangkat menjadi Panglima kesatuannya dengan pangkat Letnan Jenderal, untuk mengamankan dan menjaga keamanan Negara, serta institusi kepresidenan. Isi Supersemar itu lah yang menjadi dasar Soeharto untuk membubarkan PKI dan mengganti anggota-anggotanya yang duduk di Parlemen.

Hebatnya, hanya dalam waktu kurang dari dua tahun, Soeharto mampu melumpuhkan partai yang beranggotakan sekitar 30 juta orang itu. Sebagian ditahan, dan sebagian lagi dibunuh. Namun yang hingga kini juga masih ‘menakjubkan’, meski anggota PKI hanya sebanyak itu, yang terbunuh dalam tragedi paling berdarah di Indonesia itu justru jauh lebih banyak. Bahkan saking banyaknya, hingga kini jumlah orang yang dibunuh masih simpang siur.
Dalam buku berjudul ‘The Indonesian Killings 1965-1966, Studies from Java and Bali’, Robert Cribb menyebutkan data yang bervariasi tentang jumlah orang yang dibunuh kala itu. Misalnya, Donald Kirk menyebut yang dibunuh 150,000 orang, Ben Anderson dan Ruth McVey menyebut 200.000 orang, Sudomo menyebut antara 450.000 hingga 500.000 orang, Adam Malik menyebut 150.000 orang, dan L.N. Palar menyebut 100.000 orang.

Bagaimana Soeharto bisa ‘sehebat’ itu?

Dalam buku ‘Pater Beek, Freemason dan CIA’, Sembodo menyatakan bahwa keberhasilan Soeharto itu tak lepas dari campur tangan Beek. Melalui Ali Murtopo, Beek menyerahkan 5.000 nama pentolan PKI dari tingkat pusat hingga daerah-daerah, termasuk Madiun yang menjadi salah satu basis PKI, kepada CIA. Oleh Dinas Intelijen Amerika Serikat itu, data diserahkan kepada Soeharto agar orang-orang yang namanya tercantum dalam daftar itu, dihabisi. Hal ini terungkap setelah wartawati Amerika Serikat, Kathy Kadane, mewawancarai mantan pejabat Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, pejabat CIA, dan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Mantan pejabat Kedutaan Besar Amerika Serikat, Lydman, misalnya, mengakui kalau pengumpulan nama-nama orang PKI selain dilakukan oleh stafnya, juga dibantu oleh Ali Murtopo yang kala itu menjabat sebagai kepala Opsus. Dengan dua cara inilah maka 5.000 nama pentolan PKI terkumpul.

Mengapa Ali Murtopo menyerahkan dulu daftar itu kepada CIA, dan tidak langsung saja kepada Soeharto? Jawabannya jelas, karena Ali Murtopo adalah anak buah Beek, dan selain anggota Freemason, Beek adalah anggota CIA. Jadi, sebelum daftar itu digunakan oleh Soeharto, CIA harus men-screening-nya dulu agar tidak ada nama yang sebenarnya merupakan bagian dari CIA, ikut terbantai.

Yang lebih menarik, dalam buku ‘Pater Beek, Freemason dan CIA’, Sembodo mengatakan bahwa sebelum sampai kepada Soeharto, daftar itu oleh CIA diserahkan dulu kepada Kim Adhyatma, ajudan Adam Malik. Tak heran jika dalam bukunya yang berjudul ‘Legacy of Ashes, History of the CIA’, wartawan New York Times, Tim Weiner, menyebut kalau Adam Malik merupakan seorang agen CIA. Bahkan wartawan itu menyebut, pahlawan nasional berjulukan si Kancil itu merupakan pejabat tertinggi di Indonesia yang pernah direkrut Dinas Intelijen Amerika.
Soekarno digulingkan melalui cara yang sangat terencana dan sistematis yang melibatkan MPRS.

Melalui Sidang Umum yang digelar pada 1966, Lembaga Tertinggi Negara itu mengeluarkan dua ketetapannya, yaitu TAP MPRS No. IX/1966 yang mengukuhkan Supersemar menjadi Ketetapan (TAP) MPRS, dan TAP MPRS No. XV/1966 yang memberikan jaminan kepada Soeharto sebagai pemegang Supersemar, untuk setiap saat menjadi presiden apabila Soekarno berhalangan. Lembaga itu juga meminta Soekarno mempertanggungjawabkan sikapnya terkait dukungan terhadap PKI.

Pada 22 Juni 1966, Soekarno membacakan pidato pertanggungjawaban, namun pidato yang diberi judul ‘Nawaksara’ itu dianggap tidak lengkap. Pada 10 Januari 1967, Soekarno kembali membacakan pertanggungjawabannya yang kali ini diberi judul ‘Pelengkap Nawaskara’. Namun pada 16 Februari 1967, MPRS juga menyatakan menolak pertanggungjawaban itu.

Akhirnya, berkat permintaan MPRS, pada 20 Januari 1967 Soekarno menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Kekuasaan di Istana Merdeka. Penandatangan ini merupakan akhir dari karir Soekarno sebagai presiden RI karena sesuai TAP MPRS No. XV/1966, secara de facto Soeharto menjadi kepala pemerintahan Indonesia menggantikan dirinya.

Naiknya Soeharto menjadi presiden disahkan melalui Sidang Istimewa MPRS dengan agenda pencabutan kekuasaan Presiden Soekarno dan mengangkat Soeharto sebagai penggantinya. Bahkan dalam sidang itu, MPRS mencabut gelar Pemimpin Besar Revolusi yang disandang sang the founding father.

Jejak Beek dalam kudeta ini mungkin bisa dilacak dari perlakuan Soeharto selanjutnya kepada Soekarno. Setelah tidak lagi menjadi presiden, Soeharto menjadikan Soekarno sebagai tahanan politik, dan mengisolasinya dari dunia luar, sehingga tak dapat lagi berhubungan dengan rekan-rekan sesama pejuang yang merebut kemerdekaan dari penjajah Belanda dan Jepang. Padahal ketika Soeharto ketahuan korupsi ketika masih menjadi Panglima Divisi Diponegoro, Soekarno memaafkannya. Meski Soeharto ‘disekolahkan’ dulu di SSKAD sebelum ditarik ke Jakarta, ke Markas Besar Angkatan Darat.

Ketika Soekarno meninggal pada 21 Juni 1970, Soeharto juga tidak mau memenuhi amanat Soekarno untuk memakamkannya di Istana Batu Tulis, Bogor. Melalui Keppres RI No. 44 Tahun 1970, Soekarno dimakamkan di kota kelahirannya, Blitar, Jawa Timur.

Meski kemudian Soeharto menetapkan Negara dalam keadaan berkabung selama sepekan, apa yang dilakukan Soeharto terhadap Soekarno jelas terlalu berlebihan mengingat Soekarno tidak memiliki kesalahan fatal terhadapnya. Perlakuan Soeharto ini patut diduga mewakili kepentingan yang lain, yakni kepentingan orang yang menaikkannya menjadi presiden; Beek. Karena Beek benci Komunis, maka praktis dia juga membenci Soekarno.

Setelah Soekarno dihabisi, selanjutnya, melalui tangan Soeharto, Islam menjadi sasaran berikutnya.

Naiknya Soeharto menjadi presiden tak ubahnya bagai kunci pembuka jalan yang mempermudah misiPater Beek selanjutnya, yakni menghancurkan Islam. Maka tak heran jika selama 32 tahun Orde Baru berkibar, banyak terjadi peristiwa yang menyakiti umat Islam.

Dalam buku ‘Pater Beek, Freemason dan CIA’, Sembodo mengatakan kalau untuk mencapai misinya ini, Beek menggunakan konsep yang diterapkan Gereja dalam ‘mewarnai kehidupan di bumi’, yakni berperan aktif dalam berbagai lini kehidupan bernegara. Ia mengacu pada tulisan Richard Tanter yang bunyinya begini;

“Visi (Pater) Beek pribadi atas peran Gereja, Gereja harus berperan dalam mengatur Negara, kemudian mengalokasikan orang-orang yang tepat untuk bekerja di dalam dan melalui Negara”.

Dari visi ini, tegas Sembodo, jelas sekali bahwa Pater Beek mempunyai kehendak untuk ‘mewarnai’ kehidupan politik di Indonesia dengan ‘mengalokasikan orang-orang yang tepat untuk bekerja di dalam dan melalui negara’. Dengan kata lain, Beek menempatkan orang-orangnya untuk ‘cawe-cawe’ di dalam pemerintahan Orde Baru, era pemerintahan Soeharto. Dengan konsep seperti ini, maka dikembangkanlah konsep Negara yang oleh Daniel Dhakidae dalam bukunya yang berjudul ‘Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru’, disebut sebagai ‘Negara Organik’.

Menurut Daniel, konsep ini merujuk pada ajaran Thomas Aquinas, yaitu adanya jaminan ketenteraman lewat suatu pemerintahan yang ‘keras’, yang mempunyai kemampuan memerintah dan kemampuan memaksa. Konsep negara organik seperti ini akan menolak paham liberalisme dan sosialisme, karena paham liberalisme dianggap memberikan tempat istimewa bagi pribadi, sedangkan sosialisme dianggap menghalalkan perjuangan kelas yang akan menghancurkan tatanan Negara organik.

Di atas konsep seperti itu lah Orde Baru dibangun. Sebagai sebuah negara organik, Orde Baru mempunyai dua ciri yang menonjol, yakni hirarki (sentralistik) dan harmonisme. Agar Negara kuat, maka harus dipegang secara hirarkis dimana yang paling atas memegang kontrol, terhadap orang-orang di bawahnya. Sementara untuk menjaga ketenteraman, maka harmonisme harus dijaga dengan cara sebisa mungkin menghilangkan perbedaan pendapat, dan setiap permasalahan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Konsep Orde Baru ini, kata Sembodo, bila ditilik lebih mendalam tidak jauh berbeda dengan sistem Gereja Katolik yang berpusat di Vatikan, karena selama Orde Baru berkuasa, Soeharto sama seperti Paus yang mempunyai kekuasaan mutlak terhadap umatnya.

Namun, jelas Sembodo lebih jauh dalam buku ‘Pater Beek, Freemason dan CIA’, karena gereja tidak boleh politis, maka Pater Beek membutuhkan ‘alat sebagai perpanjangan tangannya’ untuk ikut cawe-cawe dalam pemerintahan Orde Baru. Sebuah alat yang efektif dan berpengaruh, serta mampu mempengaruhi jalannya pemerintahan. Maka dia membentuk sebuah lembaga think tank yang berfungsi memasok gagasan-gagasan bagi Soeharto. Maka didirikanlah CSIS (the Centre for Strategic and International Studies). Lembaga ini, menurut Daniel Dhakidae, merupakan penggabungan antara politisi, cendekiawan Katolik, dan Angkatan Darat. Lembaga inilah yang kemudian memasok gagasan dan menjaga agar Orde Baru menerapkan sistem negara organik versi Gereja pra Vatikan II.

Selain lewat CSIS, Beek juga menempatkan bidak-bidaknya di birokrasi dan militer. Di birokrasi misalnya, ada nama Cosmas Batubara dan Daoed Joeseof yang menempati jabatan menteri dalam kabinet Soeharto; dan di militer ada Ali Murtopo, Yoga Sugama serta LB Murdani yang memiliki kedudukan strategis. Ali Moertopo dengan Opsus-nya, sebuah lembaga yang mempunyai kekuasaan tak terbatas dan berandil besar dalam mengebiri politik anti-Islam. Bahkan Ali Moertopo juga menempati posisi kunci dalam Aspri (Asisten Presiden) bersama Mayjen Soedjono Humardani.

Kini jelas lah kalau Orde Baru memang era yang pendiriannya ‘ditopang’ Beek demi memuluskan misinya menghancurkan Islam dan menegakkan Katolik di Indonesia. Tentang hal ini, Richard Tanter berkata begini;

“Pemihakan semacam ini dibenarkan Beek dengan dalih, sungguh pun banyak kesalahan yang dibuat oleh Soeharto, watak Komunis maupun Islam yang tidak dapat diterimanya, membuatnya tidak bisa memilih lain, selain memberikan dukungan atas the lesser evil (tentara)”.

Ketika pertama kali mendengar nama CSIS, yang ada di benak saya adalah bahwa organisasi ini hanya organisasi para ‘orang pintar’ yang peduli pada masalah perpolitikan di Indonesia dan berusaha memberikan kontribusi positif bagi negeri ini. Anggapan ini sebagian kecil tidak salah, tapi sebagian besar saya merasa kecele karena kala itu saya memang tak tahu bagaimana sejarah berdirinya organisasi ini.

Majalah Q&R edisi 7 Februari 1998 menulis begini tentang CSIS ;

“CSIS tidak dapat dipisahkan dari almarhum Letjen Ali Moertopo dan Mayjen Soedjono Humardani, dua perwira tinggi di awal ‘Orde Baru’ dikenal sangat akrab dengan Presiden Soeharto. Namun kedua tokoh ini (kemudian ditambah dengan nama Jenderal Benny Moerdani, mantan Pangab), sangat berkait dengan suatu masa; tatkala pemerintahan Presiden Soeharto memandang politik Islam dengan syak wasangka. Bukan kebetulan pula anggota teras kepemimpinan CSIS umumnya beragama Katolik dan keturunan Cina. Tokohnya yang paling senior, Dr. Daoed Joesoep, meskipun ia seorang Muslim asal Sumatera Timur, juga ketika menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dikenal sebagai perumus kebijakan yang tidak kena di hati umat Islam Indonesia, misalnya keputusannya untuk tidak meliburkan murid di bulan Ramadan. Walhasil, CSIS dianggap identik dengan sikap anti-Islam”.

CSIS yang didirikan pada 1971 memang organisasi yang terdiri dari orang-orang yang anti-Islam. Maka, tak mengherankan kalau di tempat ini bertemu dua aliran, tentara dan sipil. Aliran tentara dipimpin langsung oleh Ali Moertopo, sedang aliran sipil di bawah komando Harry Tjan Silalahi. Kedua aliran ini kemudian bersatu untuk menggalang politik anti-Islam.

Tentang peran Pater Beek dalam pembentukan CSIS disampaikan oleh Jenderal Soemitro. Dalam buku ‘Soemitro dan Peristiwa Malari’, mantan Pengkopkamtib inipun menyebut-nyebut nama Pater Beek. Ia menyatakan, ia menerima banyak laporan tentang siapa di belakang studi bentukan Ali Moertopo itu. Menurut laporan-laporan tersebut, CSIS dibentuk Ali Moertopo bersama Soedjono Humardani, sebagian golongan Katolik, dan sekelompok orang Tionghoa yang umumnya berafiliasi dengan Pater Beek. Jelas, bahwa lembaga yang dimaksud Soemitro adalah CSIS.

Selain memengaruhi Soeharto, lewat Ali Moertopo dan Soedjono Humardani, CSIS juga berusaha bermain lewat Golkar yang sejarah pendiriannya memang tidak dapat dipisahkan dari sejarah Orde Baru.

Pada awalnya, di masa revolusi, Golkar merupakan kumpulan organisasi anti-Komunis yang bergabung dalam Front Nasional. Organisasi-organisasi yang bergabung dalam Golkar antara lain organisasi buruh tani, pegawai negeri, perempuan, pemuda, intelektual, artis dan seniman. Sebagaimana diuraikan Harold Cruch dalam bukunya, organisasi-organisasi sipil tersebut dikendalikan oleh tentara yang peranannya dominan lewat SOKSI, MKGR dan Kosgoro. Begitu Soekarno tumbang, Golkar pun dijadikan mesin politik Orde Baru.

Dalam buku berjudul “Pater Beek, Freemason dan CIA’, Sembodo mengutip penuturan Romo Dick Hartoko yang tertulis di Tempo, yang isinya begini; “Awal mula dari Golkar adalah ide seorang Romo Jesuit Beek”. Romo ini bahkan menegaskan, Beek punya kedekatan dengan salah seorang pendiri CSIS, Ali Moertopo, yang kala itu masih aktif di Opsus dan BAKIN (Badan Koordinasi Intelijen Negara).

Selama era Orde Baru, Golkar merupakan partai yang tak terkalahkan karena setiap warga Indonesia, terutama pegawai negeri, dipaksa memilih partai berlambang pohon beringin. Atau hak-haknya sebagai rakyat dikebiri dan dipersulit dalam mengurus banyak hal, termasuk KTP. Tak heran, karena seperti juga CSIS, Golkar adalah organisasi bentukan Beek yang dihidupkan demi menjaga Soeharto tetap langgeng di tampuk kekuasaan, dan misinya tercapai dengan baik.

Menurut Sembodo, Romo Dick Hartoko sama sekali tidak salah karena Ali Moertopo mendapat tugas dari Beek untuk menjadikan Golkar sebagai mesin politik yang efektif, sehingga dapat memenangi Pemilu dan mengalahkan partai Islam dan partai nasionalis. Bahkan untuk lebih memastikan kemenangan Golkar, Ali Moertopo mendirikan Badan Pemilihan Umum (Bapilu) yang sebagian besar orang-orangnya beragama Katolik. Tentang hal ini, Harold Crouch mengatakan begini; “Mengabaikan organisasi-organisasi Sekber-Golkar yang lama, strategi pemilihan Golkar dirancang oleh sebuah komite yang dikumpulkan oleh Ali Moertopo, yang sebagian besar terdiri dari bekas aktivis dari kesatuan aksi. Yakin akan kebutuhan untuk ‘memodernisasi’ politik Indonesia dengan mengurangi peranan partai-partai ‘tradisional’, para anggota komite yang dikenal dengan nama Badan Pemilihan Umum (Bapilu) itu berpandangan sekuler, di dalamnya banyak anggota yang beragama Katolik”.

Crouch juga tak keliru, karena pada pemilu pertama di era Orde Baru, yakni pada 1971, Jusuf Wanandi, kader Beek, aktif di badan ini. Dia kemudian menjabat sebagai Wakil Sekjen DPP Golkar.

Selain Bapilu, bidak-bidak Beek melakukan banyak manuver untuk membuat Golkar tak terkalahkan pada masa Orde Baru. Ketika diwawancarai Majalah Sabili, Suripto mengatakan, sebetulnya banyak pihak yang mengusulkan sistem dua partai seperti di Amerika, namun gagasan itu dimentahkan oleh Ali Moertopo yang menghendaki tiga partai. Satu partai jelas Golkar, sedang dua partai lainnya yang beraliran nasionalis dan Islam. Sejarah kemudian membuktikan, gagasan Ali Moertopo-lah yang diimplementasikan Orde Baru, namun, tentu saja dengan mengebiri partai nasionalis dan Islam sehingga sepanjang era tersebut, kedua partai ini tak lebih dari figuran dalam dunia perpolitikan Indonesia agar Indonesia dipandang sebagai negara yang demokratis.

Pengebirian PNI sebagai representasi partai nasionalis, dilakukan dengan menggembosi partai itu melalui kekuatan birokrasi. Para pegawai negeri “ditekan” agar memilih Golkar, dan yang membangkang akan dipecat atau kenaikan pangkatnya ditunda. Mengenai hal ini, Harold Crouch menjelaskan begini; “Menghadapi PNI, Golkar menggunakan Komendagri (Koperasi Departemen Dalam Negeri), suatu organisasi karyawan dari Departemen Dalam Negeri, darimana dulu PNI mendapatkan banyak dukungan. Pada tahun 1970, rupanya Menteri Dalam Negeri Amir Machmud memutuskan bahwa Departemennya akan menjadi tulang punggung Golkar. Walaupun menteri selalu mengatakan bahwa para pegawai negeri masih diperbolehkan menjadi anggota partai masing-masing, tetapi ia menyatakan bahwa mereka yang mementingkan partai akan dipecat dan ia juga menyatakan bahwa keanggotaan partai sekurang-kurangnya akan menjadi hambatan bagi kenaikan pangkat”.

Pengebirian terhadap partai berideologi Islam dilakukan bidak-bidak Pater Beek dengan dua cara. Pertama, melarang berdirinya kembali Masyumi, sehingga ketika partai yang menjadi empat besar pada Pemilu 1955 itu mengajukan izin pendirian kembali, Presiden Soeharto sang penguasa Orde Baru menolaknya dengan alasan karena partai tersebut terlibat pemberontakan PRRI/Permesta. Ini alasan yang dibuat-buat, karena alasan yang sesungguhnya adalah Masyumi memiliki basis pendukung yang besar dari kalangan umat Islam. Jika izin pendirian kembali Masyumi diberikan, partai ini akan menjadi ganjalan besar bagi Golkar. Alasan lain mengapa Soeharto melarang Masyumi berdiri diutarakan Dr. George J. Aditjondro dengan ungkapan sebagai berikut; “Kebetulan sekali setelah Gestapu, pihak Islam (terutama mantan Masyumi) dianggap meminta terlalu banyak imbalan jasa atas partisipasinya dalam penumpasan Gestapu. Padahal Soeharto dan pimpinan ABRI lainnya sudah berkeputusan untuk mengelola sendiri Negara dan tidak akan berbagi kekuasaan dengan siapa pun, apalagi dengan kekuatan Islam. Ketegangan Islam melawan tentara ini lah yang melicinkan dipraktikkannya doktrin lesser evil Pater Beek tersebut”.

Ketika masih berkuasa, Soekarno berkali-kali membuat kebijakan kontroversial. Di antaranya mendukung PKI, dan melarang Masyumi. Kebijakan Soekarno ini membuat tokoh-tokoh partai Islam itu bekerja sama dengan Soeharto untuk ikut menghabisi kekuatan Komunis dan menggulingkan Soekarno, tanpa mengetahui ada siapa di belakang Soeharto. Begitu Komunis tumbang dan Soekarno terguling, Soeharto menyingkirkan partai ini dengan menjadikannya sebagai partai terlarang juga.Sebagai musuh nomor satu Pater Beek setelah Komunis dihancurkan, Islam memang mengalami tekanan yang amat hebat. Celakanya, umat Islam sendiri kurang cerdas dalam menyikapi keadaan, sehingga baru merasakan akibatnya di belakang hari.

Namun, seperti diungkap Sembodo dalam buku “Pater Beek, Freemason dan CIA”, para pendiri Masyumi tidak kekurangan akal. Agar tetap dapat berkiprah di kancah perpolitikan nasional, mereka mendirikan partai baru yang dinamakan Parmusi (Partai Muslim Indonesia). Pater Beek tentu saja tak tinggal diam. Dia menyusupkan DJ. Naro, salah seorang bidaknya, untuk memecah-belah partai itu, sehingga Parmusi terpecah menjadi dua kubu. Dengan dalih untuk meredam kemelut, pemerintahan Soeharto turun tangan, maka jatuhlah Parmusi ke tangan “Beek” karena Parmusi kemudian dipimpin MS Mintaredja yang merupakan “orangnya pemerintahan Soeharto”. Tentang hal ini, Harold Crouch menyatakan begini; “Rupanya konflik yang timbul di dalam Parmusi dibangkitkan oleh Naro dengan dorongan anggota-anggota Opsus yang dipimpin oleh Ali Moertopo. Mereka (Opsus) tidak berharap bahwa Naro akan memegang jabatan ketua umum partai, tetapi menciptakan situasi yang memungkinkan pemerintah melangkah masuk dan mengajukan calon ‘hasil kompromi’”.

Cara kedua Pater Beek cs mengebiri politik umat Islam adalah dengan merangkul, namun sekaligus mendiskreditkannya. Pekerjaan ini dilakukan oleh Ali Moertopo dengan cara mendekati mantan orang-orang DI (Darul Islam).

Pada 1965, sebagaimana diungkap Ken Comboy dalam bukunya yang berjudul “Intel, Menguak Tabir Dunia Intelijen Indonesia”, Ali Moertopo berhasil menyelundupkan orangnya yang bernama Sugiyarto dalam lingkaran mantan orang-orang DI. Sugiyarto bahkan berhasil membangun hubungan dengan Mohammad Hasan, salah seorang komandan DI di Jawa Barat. Orang-orang DI pertama kali dimanfaatkan Ali Moertopo untuk mengejar orang-orang Komunis, dan ini dibenarkan Umar Abduh dalam artikel berjudul “Latar Belakang Gerakan Komando Jihad” dengan uraian sebagai berikut;

“Dari sinilah pendekatan itu berkembang menjadi makin serius dan signifikan, ketika Ali Moertopo mengajukan ide tentang pembentukan dan pembangunan kembali kekuatan NII guna menghadapi bahaya laten Komunis dari Utara maupun dalam rangka mengambil alih kekuasaan. Ide Ali Moertopo ini selanjutnya diolah oleh Danu Mohammad Hasan dan dipandu Pitut Suharto, disambut Dodo Muhammad Darda, Tahmid Rahmat Basuki (anak Kartosuwiryo) dan H. Isma’il Pranoto (Hispran)”.

Pada saat Ali Moertopo melakukan infiltrasi ke DI inilah, menurut Sembodo, Komando Jihad didirikan, dan langsung ‘dimainkan’ Ali Moertopo untuk kepentingan politik pemerintahan Soeharto. Di antaranya, untuk mendapatkan tambahan suara dalam jumlah signifikan bagi Golkar. Tentang hal ini Ken Comboy mengatakan begini;

“ … Opsus melihat kesempatan untuk menghidupkan kembali kelompok kanan berlatar belakang agama ini. Ini dikarenakan Ali Moertopo sedang mencari kelompok-kelompok pemilih yang akan mendukung Golkar, mesin politik Orde Baru, dalam Pemilu 1971. Dengan harapan para pemimpin Komando Jihad ini akan mampu mengerahkan simpatisan mereka …”

Sembodo menambahkan, setelah Komandio Jihad terbentuk, Ali Moertopo menyusupkan Pitut Soeharto, orangnya, untuk berhubungan dengan para pimpinan Komando Jihad. Cara Pitut untuk melaksanakan tugasnya adalah dengan melakukan ‘barter’ minyak. Tentang hal ini diutarakan Ken Comboy sebagai berikut;

“Guna melancarkan usahanya, ia (Pitut) mengunakan pendekatan unik. Atas persetujuan Pertamina, suatu perusahaan Negara di bidang minyak dan gas, Pitut mendapatkan hak distribusi minyak tanah untuk wilayah Jawa. Kemudian minyak tersebut ditawarkan kepada para pemimpin Darul Islam yang kemudian memberikan hak distribusi lokal kepada simpatisan mereka. Balasannya; mereka harus memberikan suaranya kepada Golkar”.

Cara yang ditempuh Pitut berhasil, sehingga pada Pemilu 1971 Golkar menang mutlak. Namun menjelang Pemilu 1977, para pimpinan Komando Jihad membuat Ali Moertopo berang karena Danu sebagai salah seorang pimpinan Komando Jihad, mengatakan kalau organisasinya akan memberikan suaranya kepada PPP, bukan kepada Golkar. Dengan tuduhan akan melakukan makar, empat bulan sebelum Pemilu digelar, semua pimpinan Komando Jihad dan anggota-anggotanya yang berjumlah puluhan orang, ditangkapi dan dijebloskan ke penjara. Tentang hal ini, Janet Steele memberikan uraian sebagai berikut dalam bukunya yang berjudul “Wars Within, Pergulatan Tempo, Majalah Berita Sejak Zaman Orde Baru”;

“Pada Pemilu 1977, Laksamana Soedomo (seorang militer beragama Katolik), panglima Kopkamtib, mengumumkan adanya komplotan anti-pemerintah bernama “Komando Jihad”. Pemilihan waktu pengumuman itu dipercaya berkaitan dengan otak segala skenario, yakni asisten pribadi Soeharto, Ali Moertopo, menimbulkan kepercayaan bahwa “Komando Jihad” adalah upaya yang didukung pemerintah untuk mendiskreditkan politik Islam sebelum pemilu berlangsung”.

Sedang mengenai proses penangkapan, Umar Abduh dalam artikel berjudul “Latar Belakang Gerakan Komando Jihad” menguraikan begini;
“Jumlah korban penangkapan oleh pihak Laksusda Jaktim yang digelar pada tanggal 6-7 Januari 1977 terhadap para rekrutan baru H. Isma’il Pranoto mencapai 41 orang, 24 orang di antaranya diproses hingga sampai pengadilan. H. Isma’il Pranoto (Hispran) divonis seumur hidup, sementara para rekrutan Hispran yang juga disebut sebagai para pejabat daerah struktur II Neo NII tersebut, baru diajukan ke persidangan pada tahun 1982, setelah ‘disimpan’ dalam tahanan militer selama 5 tahun, dengan vonis hukuman yang bervariasi. Ada yang divonis 16 tahun, 15 tahun, 14 tahun hingga paling ringan 6 tahun penjara. H. Isma’il Pranoto disidangkan perkaranya di Pengadilan Negeri Surabaya tahun 1978 dengan memberlakukan UU Subversif PNPS No 11 Tahun 1963 atas tekanan Pangdam VIII Brawijaya saat itu, Mayjen TNI-AD Witarmin. Sejak itulah UU Subversif ini digunakan sebagai senjata utama untuk menangani semua kasus yang bernuansa maker dari kalangan Islam”.
—-
“Di Jawa Tengah sendiri aksi penangkapan terhadap anggota Neo NII rekrutan H. Isma’il Pranoto dan H. Husen Ahmad Salikun oleh Opsus, seperti Abdullah Sungkar maupun Abu Bakar Ba’asyir dan kawan-kawan berjumlah cukup banyak, sekitar 50 orang, akan tetapi yang diproses hingga ke pengadilan hanya sekitar 29 orang. Penangkapan terhadap anggota Neo NII wilayah Jawa Tengah rekrutan H. Isma’il Pranoto dan H. Husen Ahmad Salikun berlangsung tahun 1978-1979”.
Ustadz Abu Bakar Ba’asyir, salah seorang korban Komando Jihad, menuturkan pengalamannya ketika berada dalam pemeriksaan dan penahanan di Latsusda Diponegoro, Semarang; “Pemeriksaan yang dilakukan atas diri saya adalah dilakukan secara terus-menerus, siang dan malam. Bahkan sering-sering semalam suntuk. Kalau jawaban-jawaban saya tidak sesuai dengan kehendak pemeriksa, bukan saja ditolak, tetapi juga dicaci-maki yang menyakitkan hati, lalu pemeriksaan ditunda semauya. Pernah juga saya diperiksa oleh pemeriksa dari Jakarta, yaitu sdr. Bahar (pangkatnya saya lupa), selama empat hari empat malam tanpa memperhatikan kondisi fisik. Permintaan saya untuk istirahat, hanya diperkenankan sekali, sehingga pemeriksaan ini benar-benar di luar kemampuan fisik saya. Namun toh tetap dilanjutkan. Maka TERPAKSALAH jawaban yang saya berikan mengikuti apa maunya, yang penting cepat selesai dan istirahat”.
Adanya penangkapan-penangkapan ini memberikan pembenaran bagi Ali Moertopo untuk mengeluarkan pernyataan melalui pemerintah, bahwa telah muncul bahaya makar yang dilakukan oleh ekstrimis Islam guna memecah belah NKRI. Dengan cara ini, Ali Moertopo berhasil membangun image bahwa umat Islam adalah warganegara yang tidak setia kepada NKRI, dan karena takut dianggap ikut-ikutan melakukan makar, maka umat Islam pun berbondong-bondong memilih Golkar.
Kenneth E. Ward mengakui, rezim Orde Baru sedari awal memang sudah menempatkan umat Islam melulu identik dengan Darul Islam, sehingga cenderung hendak menghancurkan Islam. Pendapat Kenneth ini dibenarkan William Widdle dengan pernyataannya yang sebagai berikut;
“Saya selalu berpendapat bahwa sejak awal orang CSIS (organisasi think thank Orde Baru yang didirikan Ali Moertopo) memang terlalu berprasangka terhadap politik Islam di Indonesia. Banyak kebijakan mereka, termasuk Golkar, diciptakan untuk melawan politik Islam yang sebetulnya, menurut pendapat saya, tidak perlu dilawan”.
Heru Cahyono dalam buku “Peranan Ulama dalam Golkar, 1970-1980, dari Pemilu Sampai Malari”, memberikan uraian yang hampir serupa. Ia menguraikan bahwa kebijakan politik Soeharto terhadap Islam amat merugikan umat Islam, karena kelompok Ali Moertopo yang memegang kendali begitu besar dalam pendekatan kepada umat Islam, berintikan tokoh-tokoh yang tidak Islami. Inilah strategi kelompok Ali Murtopo untuk mengebiri politik umat Islam dan menjadikan Islam sebagai kambing hitam demi kepentingan politik Pater Beek, Soeharto, dan dirinya sendiri.

Upaya-upaya penghancuran Islam tak pernah henti hingga Orde Baru tumbang pada 1998. Cara yang dilakukan umumnya sama, merangkul umat Islam dan dikemudian mediskeditkannya dengan berbagai rekayasa. Tokoh-tokoh yang terlibatpun semakin banyak, yang semuanya merupakan orang-orang Orde Baru yang mungkin saja termasuk ‘orang-orang binaan’ Pater Beek. Satu di antaranya yang sangat terkenal adalah LB Moerdani.

LB. Moerdani
Tentang tokoh yang satu ini, George J. Aditjondro dalam artikel berjudul “CSIS, Pater Beek SJ, Ali Moertopo dan L.B. Moerdani” memberikan uraian sebagai berikut;
“Selama Ali masih menjadi orang penting di sekitar Soeharto, salah seorang kadernya disimpan di Korea Selatan sebagai Konjen. Itulah L.B. Moerdani. Sudah sejak di Kostrad pada zaman konfrontasi dengan Malaysia, para senior di Kostrad kabarnya sudah melihat tanda-tanda adanya rivalitas diam-diam antara Ali dan Moerdani. Banyak yang menduga perbedaan mereka pada gaya. Ali suka pamer kekuasaan, sedang Moerdani pada kerahasiaan dan misteri. Persamaan mereka adalah semua haus kekuasaan. Tapi dalam ingin berkuasa ini juga ada perbedaan. Ali ingin menjadi orang yang berkuasa, sementara Moerdani hanya ingin menjadi orang yang mengendalikan orang yang berkuasa”.
Meski permusuhan antara Ali Moertopo dan LB Moerdani membuat karir Moerdani terhambat, namun akhirnya Moerdani kemudian muncul juga ke permukaan.
Karir Moerdani meroket setelah peristiwa Malari pada 1974. Apalagi karena setelah itu Soeharto membubarkan Aspri (Asisten Presiden), lembaga yang dikuasai penuh oleh Ali Moertopo. Tentang hal ini George J. Aditjondro mengungkapkan begini;
“Tapi setelah terjadi Malari, Ali Moertopo tidak bisa lagi menghalangi Moerdani untuk tampil ke depan. Sejak inilah bintang Moerdani mulai menanjak. Moerdani boleh berbeda style dengan Ali, tapi karena sama-sama ingin berkuasa, keduanya perlu tanki pemikir. Maka CSIS yang mulai cemas karena merosotnya posisi dan peran Ali Moertopo pada masa pasca Malari, Berjaya lagi oleh naiknya Moerdani”.
L.B. Moerdani beragama Katolik dan sangat membenci Islam. Inilah yang membuat dia mudah diterima CSIS. Bahkan masuknya Moerdani ke lembaga yang dibentuk Pater Beek itu ibarat ikan menemukan air. Tentang hala ini, George J. Aditjondtro berkata begini;
“Moerdani adalah orang Katolik yang kebetulan secara pribadi sangat benci kepada Islam. Karena itu lancar saja kerjasama Moerdani dengan CSIS. Sebagai orang Katolik ekstrim kanan, Moerdani di CSIS merasa di rumah sendiri. Itulah sebabnya mengapa Moerdani sekarang tenang bisa berkantor di CSIS (menggunakan bekas kantor Ali Moertopo)”.
Dalam memilih kader, cara Moerdani dan Ali Moertopo relatif tak berbeda. Jika Moertopo ‘memukul’ Islam dengan menggunakan orang Islam juga, Moerdani pun begitu. Cara ini terbukti efektif karena selama Moerdani ‘merajalela’, Islam di Indonesia benar-benar berada dalam suasana suram karena terdiskreditkan dan terpojokan.
Salah satu peristiwa yang dicurigai melibatkan Moerdani adalah kasus ‘Jamaah Imran’ yang berlanjut pada pembajakan pesawat Garuda bernomor penerbangan GA 206 tujuan Medan pada 28 Maret 1981 yang kemudian dikenal dengan kasus Pembajakan Wolya. Kecurigaan ini muncul karena seperti kasus meletusnya G-30 S/PKI yang menguntungkan Soeharto, kasus Jamaah Imran dan Pembajakan Woyla juga menguntungkan Moerdani.
Dalam biografi LB Moerdani yang ditulis Julius Pour terdapat kronologis awal kasus itu yang bunyinya sebagai berikut;
“Sabtu 28 Maret 1981, pesawat terbang Garuda Indonesia nomor penerbangan GA 206 tujuan Medan, tinggal landas dari Bandar Udara Talangbetutu, Palembang …. Mendadak, terdangar keributan kecil dari arah kabin penumpang. Co-Pilot Hedhy Juwantoro juga mendengar suara ribut yang masuk ke ruang kokpit. Ia baru saja akan memalingkan kepalanya ketika tiba-tiba seorang lelaki bertubuh kekar menyerbu ke dalam kokpit sambil berteriak; “Jangan bergerak, pesawat kami bajak ….””
Pembajakan itu dilakukan oleh lima laki-laki. Pemerintahan Orde Baru menyebut, para pembajak ini merupakan bagian dari Jamaah Imran, sebuah jamaah radikal yang didirikan di Bandung, Jawa Barat, dan dipimpin oleh Imran.

Dalam buku ‘Pater Beek, Freemason dan CIA’. Sembodo menjelaskan bahwa Jamaah Imran adalah kelompok yang dibentuk setelah Komando Jihad ‘dilumpuhkan’ Ali Moertopo.

Tiga bulan setelah jamaah ini terbentuk, seorang anggota intelijen dari kesatuan TNI Yon Armed Cimahi, yang menurut Umar Abduh bernama Najamuddin, menyusup dan memprovokasi agar kelompok ini melakukan gerakan radikal untuk melawan pemerintahan Soeharto secara terbuka. Anggota intel ini bahkan menunjukkan senjata jenis apa saja yang cocok untuk dipakai setiap anggota Jamaah Imran, dan meminta setiap anggota Jamaah itu difoto sambil memegang senjata yang ia perlihatkan. Bodoh, anggota jamaah itu mau saja tanpa menelaah dulu apa maksud dan tujuan si penyusup. Tentang hal ini, diuraikan Umar Abduh sebagai berikut;
“Gerakan pemuda Islam Bandung pimpinan Imran terpedaya, terjebak dalam isu provokasi intelijen tersebut, apalagi setelah Najamuddin menjanjikan akan memberikan suplai berbagai jenis senjata organik ABRI, seraya menunjukkan contoh konkret senjata mana yang yang diperlukan dan pantas untuk masing-masing orang. Bodohnya, ketika beberapa anggota kelompok ini diminta agar masing-masing difoto seraya memegang senjata hasil pemberian yang dijanjikan dan berlangsung hanya sesaat oleh Najamuddin itu, tidak seorang pun dari anggota gerakan Imran keluar sikap kritisnya”.
Setelah menunjukkan senjata-senjata yang layak dipakai Jamaah Imran, Najamuddin kemudian memprovokasi jamaah itu agar segera melakukan gerakan terbuka melawan pemerintahan Soeharto. Cara pertama yang disarankan adalah menyerang kantor polisi-kantor polisi dan merebut senjatanya agar dengan demikian jamaah itu memiliki senjata sendiri sebagai bekal melawan pemerintah. Bodohnya lagi, provokasi itu termakan pimpinan dan anggota jamaah, dan Polsek Cicendo, Bandung, diserang.
Soal penyerangan ini, Umar Abduh menjelaskan sebagai berikut; “Dengan bermodalkan sebuah Garrand tua itulah kelompok ini terjebak dalam skenario premature melalui provokasi penyerangan Polsek Cicendo, Bandung. Melalui modus operasi penyerangan pos polisi yang dilengkapi dengan seragam militer sebagai akibat, entah sengaja atau kebetulan, telah menahan sebuah kendaraan bermotor roda dua bernomor polisi sementara (profit) milik anggota jamaah. Momentum ini dimanfaatkan Najamuddin untuk merealisir terjadinya aksi kekerasan bersenjata, antara lain menyiapkan magazine dan amunisi senapan Garrand hasil curian, satu hari menjelang penyerangan pos polisi tersebut. Penyerangan akhirnya berlangsung brutal, dengan bermodalkan satu pucuk senjata Garrand hasil curian (pemberian Najamuddin), Salman dan kawan-kawan berhasil menembak mati 3 polisi serta melukai satu orang di Polsek tersebut, dan merampas senjata genggam sebanyak 3 buah”.

Penyerangan Polsek Cicendo menggegerkan Nusantara. Karena kasus ini merupakan hasil ‘olahan’ intelijen, dengan mudahnya 13 dari sekitar 30 anggota Jamaah Imran dapat dibekuk dalam waktu teramat singkat. Yang berhasil meloloskan diri, di antaranya Imran Ahmad Yani Wahid (sang pemimpin jamaah), Zulfikar, Mahrizal, Abu Sofian, Wendy dan HM Yusuf Djanan, kabur ke Surabaya dan Malang.

Selama di pelarian, entah apakah Najamuddin tetap berhubungan dengan Imran cs untuk dapat terus memprovokasinya ataukah tidak, namun Sembodo dalam buku “Pater Beek, Freemason dan CIA” menjelaskan, selama dalam pelarian ini lah Imran cs memiliki niat untuk membajak pesawat, dan kemudian berangkat ke Palembang untuk melaksanakan aksinya.
Soal keberangkatan Imran cs ke Palembang ini dijelaskan Umar Abduh sebagai berikut; “Setelah memperoleh bekal yang dianggap cukup, maka dengan mengandalkan tiga pucuk revolver jenis Colt 38 hasil rampasan di Polsek Cicendo, Bandung, dan satu pucuk revolver maccarov kaliber 32 hasil pemberian Ir. Yacob Ishak (Mayor TNI-AU) dan dua buah granat serta beberapa batang dinamit, selanjutnya mereka berangkat menuju Palembang pada 25 Maret. Rombongan pembajak tersebut berangkat dari Lawang-Malang tanggal 22 Maret, dan sampai di Palembang tanggal 26 Maret”.
Pada 28 Maret 1981, Imran cs menuju Bandara Talangbetutu, Palembang. Untuk mengelabui petugas, Imran memerintahkan Ma’ruf yang berseragam Pramuka membawa senjata api dan bahan peledak. Pada saat Imran cs melewati pintu terakhir bandara, maka Ma’ruf yang sudah siap dengan ransel di tangan, sekonyong-konyong berteriak sambil berlari; “ … Bang, ransel ketinggalan ..! Ransel ketinggalan …!”
Aksi Ma’ruf ini berhasil mengecoh petugas pemeriksaan, sementara ransel berhasil diterima dengan selamat oleh Imran cs tanpa diperiksa lagi. Drama pembajakan Garuda pun berlangsung.

LB Moerdani diuntungkan oleh kasus ini, karena dia lah yang memimpin langsung operasi pembebasan para sandera, dan melumpuhkan para pembajak. Namanya pun kian bersinar, dan menjadi salah satu sosok yang disegani, juga ditakuti di negeri ini.

Roda selalu berputar dan sinar bintang tak selalu benderang. Begitupula dengan karir seseorang, termasuk karir LB Moerdani. Pada 1988, Soeharto mencopotnya dari jabatan sebagai Panglima ABRI, dan sejak itu karirnya meredup.

Setahun setelah pencopotan dilakukan, atau sekitar pertengahan 1989, dalam perjalanan pulang dari kunjungan ke Beograd, Yugoslavia, Soehartomengatakan begini; “Biar jenderal atau menteri, yang bertindak inskonstitusional akan saya gebuk”.

Pernyataan Soeharto ini kontan membuat orang percaya bahwa yang dimaksud ‘Bapak Orde Baru’ itu adalah LB Moerdani. Apalagi karena sebelum pemecatan terjadi, Moerdani sempat menyarankan agar Soeharto jangan maju lagi sebagai presiden pada pemilu 1993, sehingga hubungan antara keduanya menjadi tegang.
Salah seorang yang percaya bahwa Moerdani akan melakukan kudeta adalah Mayjen (Purn) Kivlan Zen. Terkait hal ini, majalah Tempo edisi 10 Februari 2008 memberitakan begini; “Mayjen (Purn) Kivlan Zen, bekas Kepala Staf Kostrad malah mengatakan Benny akan melakukan kudeta. Informasi ini menurut Kivlan Zen dilaporkan Prabowo Subiyanto kepada mertuanya (Soeharto) yang berujung pada pemecatan Benny dari jabatan Panglima ABRI seminggu sebelum Sidang MPR 1988”.
Menurut Sembodo dalam buku ‘Pater Beek, Freemason, dan CIA’, pasca pemecatan, Moerdani ‘bermain’ melalui dua orang kepercayaannya, yakni Try Soetrisno yang menggantikan dirinya sebagai Panglima ABRI, dan Harsudiono Hartas yang menjabat sebagai Kasospol ABRI. Berkat manuver politikHarsudiono pada pemilihan presiden 1993, BJ Habibie yang sempat digadang-gadang bakal menjadi wakil Soeharto, tersingkir, dan Try Sutrisno naik menjadi wakil presiden. ’Permainan’ Moerdani berhasil, karena selama Try Sutrisno menjadi pendamping Soeharto, sepak terjang Moerdani yang selama bertahun-tahun mendiskreditkan dan membunuhi umat Islam, tak pernah diungkit-ungkit. Meski dia sempat diadili oleh Mahkamah Militer karena kasus Tragedi Tanjung Priok pada 12 September 1984 yang menurut Solidaritas Nasional untuk Tragedi Tanjung Priok (SONTAK) menelan korban tewas hingga sekitar 400 umat Islam, namun dia tidak menjadi tersangka dan tetap dapat menghirup udara bebas. Padahal seperti disebut Janet Steele dalam buku berjudul “Wars Within, Pergulatan Tempo, Majalah Berita Sejak Zaman Orde Baru”, kasus berdarah di kawasan Jakarta Utara ini jelas merupakan hasil operasi intelijen. Bahkan saat diwawancarai majalah Tempo untuk edisi 19 Januari 1985, Moerdani mengakui kalau ia menyebut Tanjung Priok sebagai “asbak”. Ini lah kutipan kata-kata LB Moerdani ketika itu.
“Ibarat seperti orang merokok, abunya tentu saja tidak boleh dibuang di sembarang tempat. Asbak diperlukan untuk tempat abu. Nah, Tannjung Priok memang sengaja dijadikan semacam ‘asbak’, tempat penyaluran emosi”.
Untuk diketahui, Tanjung Priok merupakan salah satu basis Islam di Jakarta dan menurut Sembodo, kawasan itu juga sedang dijadikan salah satu basis Kristenisasi. Tak heran jika dalam waktu singkat di situ didirikan sejumlah gereja yang pembangunannya pun tidak dirundingkan dulu dengan warga.

Kasus Tanjung Priok meledak setelah anggota Babinsa Koja Selatan, Jakarta Utara, bernama Sersan Satu Hermanu, meminta warga mencopot poster berisi imbauan agar wanita mengenakan jilbab yang dipasang di Mushala As-Saadah. Ketika permintaan ditolak, anggota Babinsa itu mencopot poster, namun tanpa mencopot sepatu dahulu kala memasuki mushala. Warga pun marah, dan kasus berkembang menjadi pembataian massal di Jalan Yos Sudarso, jalan utama di Jakarta Utara, yang dilakukan oleh militer. LB Moerdani sendiri kala itu sempat mengklaim bahwa yang tewas hanya 18 orang dan yang luka-luka 53 orang. Namun banyaknya warga yang hilang setelah kejadian itu membuat klaim ini tak dipercaya. Apalagi setelah SONTAK melakukan pendataan, yang tewas dan hilang ternyata mencapai sekitar 400 orang, sementara yang luka juga mencapai ratusan orang. Banyaknya warga yang hilang karena setelah pembantaian berlangsung, jasadnya diangkut dengan kendaraan militer dan kemudian dibuang entah kemana, dan hingga kini masih menjadi tanda tanya besar.
Sembodo menyebut, dengan naiknya Try Sutrisno menjadi Wapres, Moerdani bahkan tetap dapat ‘mengendalikan’ Orde Baru.

LB Moerdani meninggal pada 29 Agustus 2004 di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, akibat stroke dan infeksi paru-paru dan dimakamkan Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan, dengan diiringi upacara militer.

Pater Beek telah meninggalkan jejak yang luar biasa buruk bagi bangsa Indonesia, meski tak semua buku-buku yang membahas tentang dirinya, seperti misalnya buku berjudul “Pater Beek SJ: Larut Tetapi Tidak Hanyut”, tidak mengungkap secara utuh sepak terjang pastur bernama lengkap Josephus Gerardus Beek itu selama berkiprah di Nusantara. Maklum, buku ini merupakan sebuah autobiografi. Penulisnya J.B Soedarmanta dan diterbitkan Penerbit Obor pada September 2008. Buku ini bahkan menyebut Beek sebagai sosok yang memiliki kepribadian unik, menarik : tegas, disiplin, logis, realistik, sportif, konsekuen dan saleh.

Namun demikian, buku ini juga menyebut peranan besar Beek dalam pengembangan agama Katolik di Indonesia, dan juga merupakan pendiri CSIS serta Kasebul. Bahkan Kepala Badan Koordinasi Intelijen Indonesia (Kabakin) Letjen Soetopo Yuwono pernah meminta Vatikan agar menarik orang ini, dan dikabulkan. Namun Beek kembali lagi ke Indonesia pada 1974.

Selain itu, sepak terjang Beek juga sempat membuat pastur-pastur yang lain gerah, sehingga mereka mengajukan protes, dan salah seorang koleganya mengatakan begini;
“Secara teoretis, idenya sebetulnya positif, tetapi pada prakteknya menjadi kisruh.”
Beek meninggal pada 17 September 1983 di RS Saint Carolus, Jakarta, dalam usia 66 tahun dan dimakamkan di Giri Sonta, kompleks pemakaman dan peristirahatan ordo Serikat Yesus di Ungaran, Semarang, Jawa Tengah. Sebelum meninggal, seperti ditulis Benny G. Setiono dalam buku berjudul “Tionghoa Dalam Pusaran Politik”, kepada Oei Tjoe Tat, seorang politikus, Pater Beek mengaku terus terang bahwa ia sangat menyesal dan kecewa ikut mendongkel Presiden Soekarno karena pemerintahan penggantinya yang dipimpin Soeharto ternyata jauh lebih jelek dari perkiraannya. Bahkan lebih jelek dari pemerintahan Sukarno. Itu sebabnya ia 4 (empat) kali ziarah ke makam Bung Karno untuk mohon ampun atas segala dosa-dosanya.

Mungkin, dari apa yang telah diungkap ulang pada blog ini, sejarah bangsa Indonesia harus ditulis ulang agar para siswa dan mahasiswa mendapatkan pengetahuan yang benar tentang sejarah negerinya sendiri, sehingga mereka dapat belajar dari masa lalu, dan memberikan yang terbaik untuk masa kini. Sebab, apa yang terjadi di masa kini juga merupakan buah dari perjalanan sejarah masa lalu.

Membiarkan saja sejarah yang ditulis di atas kebohongan akan membuat Indonesia makin terjerumus dalam beragam kesulitan yang sulit diakhiri, karena sama saja artinya membiarkan negara ini tetap dalam genggaman para pembohong pencipta kebohongan sejarah itu. Waktu telah membuktikan, rezim pembohong takkan dapat memakmurkan rakyat. Kasus penguasaan lahan tambang di Papua oleh Freeport adalah salah satu contohnyanya, karena demi kepentingan pribadi, lahan yang seharusnya dapat memakmurkan masyarakat sekitar, justru hanya membuat masyarakat kian merana, terjerembab dalam kemiskinan yang kian dalam.

Kita butuh pionir untuk dapat meluruskan sejarah, pionir yang kredibel, akuntabel, dan memiliki mental negarawan sejati, bukan negarawan yang mengaku peduli pada kepentingan bangsa dan negara, namun ternyata antek negara lain yang memiliki peran besar dalam merusak negeri ini.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta’ala mendengar permohonan kita. Aamiin

Sumber :
http://sangpemburuberita.blogspot.com/tokoh-di-balik-kerusakan-indonesia-1.html
-4.html, – 5.html, – 6.html, – 7.html, -8.html, -9.html, -10.html, -11.html, -12.html, -13.html, -14.html, -15.html, -16.html, -17.html, -18.html, -19.html, -20.html, -21.html, -22.html, -23.html, -24.html
Buku “Peter Beek, Freemason dan CIA” – M. Sembodo (mss/a7)
Sumber: http://mengenalsecretsocieties.blogspot.nl/2013/03/tokoh-dibalik-g30s-kejatuhan-soekarno.html#.Ux4iS4XqXIU

TULISAN BUNG KARNO TENTANG PERGERAKAN DI INDONESIA

Pergerakan Di Indonesia (1)

Pergerakan tentu lahir

Toh……..diberi hak-hak atau tidak diberi hak-hak; diberi pegangan atau tidak diberi pegangan; diberi penguat atau tidak diberi penguat, — tiap-tiap makhluk, tiap-tiap umat, tiap-tiap bangsa tidak boleh tidak, pasti akhirnya berbangkit, pasti akhirnya bangun, pasti akhirnya menggerakkan tenaganya, kalau ia sudah terlalu sekali merasakan celakanya diri teraniaya oleh suatu daya angkara murka! Jangan lagi manusia, jangan lagi bangsa,– walau cacing pun tentu bergerak berkeluget-berkeluget kalau merasakan sakit!
Seluruh riwayat dunia adalah riwayat golongan-golongan manusia atau bangsa-bangsa yang bergerak menghindarkan diri dari suatu keadaan yang celaka; seluruh riwayat dunia, menurut perkataan Herbert Spencer,[1] adalah riwayat “reactief verzet van verdrukte elementen”![2] Kita ingat pergerakan Yesus kristus dan agama Kristen yang menghindarkan rakyat-rakyat Yahudi dan rakyat-rakyat Lautan Tengah dari bawah kaki burung garuda Roma; kita ingat perjuangan rakyat Belanda yang menghindarkan diri dari bawah tindasan Spanyol; kita ingat pergerakan-pergerakan demokrasi kewargaan (burgerlijke democretie) yang menghindarkan rakyat-rakyat Eropa pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 dari bawah tindasan autokrasi dan absolutisme, kita menjadi saksi atas hebatnya pergerakan-pergerakan sosialisme yang mau menggugurkan takhta kapitalisme; kita mengetahui pergerakan rakyat Mesir di bawah pimpinan Arabi dan Zaglul Pasha[3] beserta pergerakan rakyat India dibawah pimpinan Tilak[4] atau gandhi melawan ketamakan asing; kita mengetahui perjuangan rakyat Tiongkok menjatuhkan absolutisme mancu dan melawan imperialisme Barat; kita telah bertahun-tahun melihat seluruh dunia Asia bergelora sebagai lautan mendidih menentang imperialisme asing, — tidakkah ini memang sudah terbawa oleh hakikat keadaan, tidakkah ini memang sudah terbawa oleh nafsu mempertahankan dan melindungi diri atau nafsu zelfbehound[5] yang ada pada tiap-tiap sesuatu yang bernyawa, tidakkah ini memang sudah “reactief verzet van verdrukte elementen” itu?
Rakyat indonesia pun sekarang sejak 1908 sudah berbangkit; nafsu menyelamatkan diri sekarang sejak 1908 sudah menitis juga kepadanya! Imperialisme-modern yang mengaut-ngaut di Indonesia itu, imperialisme-modern yang menyebarkan kesengsaraan di mana-mana itu, — imperialisme-modern itu sudah menyinggung dan membangkitkan musuh-musuhnya sendiri. Raksasa Indonesia yang tadinya pingsan seolah-olah tak bernyawa, raksasa Indonesia itu sekarang sudah berdiri tegak dan sudah memasang tenaga! Saban kali ia mendapat hantaman, saban kali ia rebah, tetapi saban kali pula ia tegak kembali! Sebagai mempunyai kekuatan rahasia, sebagai mempunyai kekuatan penghidup, sebagai mempunyai aji-pancasona dan aji-candrabirawa, ia tidak bisa dibunuh dan malah makin lama makin tak terbilang pengikutnya!
Amboi,– di manakah kekuatan duniawi yang bisa memadamkan semangat suatu bangsa, di manakahn kekuatan duniawi yang bisa menahan bangkitnya suatu rakyat yang mencari hidup, dimanakah kekuatan duniawi yang bisa membendung banjir yang digerakkan oleh tenaga-tenaga pergaulan hidup sendiri! Di manakah kebenaran jerita anggota-anggota dan sahabat-sahabat imperialisme yang mengatakan ini ialah bikinan beberapa kaum “penghasut”, yakni kaum “opruiers”[6] kaum “raddraaiers”,[7]kaum “ophitsers”[8] dan lain sebagainya dan yang oleh karenanya sama mengira bahwa pergerakan itu bisa dibunuh kalau “penghasutnya” semua dimasukkan bui, dibuang atau digantung? Puluhan, ratusan, ya, ribuan “penghasutnya” “opruiers” dan “ophitsers” sudah dibui atau dibuang,–tetapi adakah pergerakan itu berhenti, adakah pergerakan itu mundur, tidakkah pergerakan yang umurnya baru ± 20 tahun itu malahan semakin menjadi besar dan semakin menjadi umum?
“Man totet den Geist nicht”, begitulah Freiligrath menyairkannya,–“ orang tak bisa membunuh semangat”! Di dalam tahun 1900, yakni sebelum di sini ada “ophitsers”, sebelum di sini ada “raddraaiers”, Ir. Van Kol sudah mendengungkan peringatannya di dalam Tweede Kamer demikian:
“Teruslah……..sampai sekali waktu tiba akhirnya; sekali waktu, siapa tahu entah kapan, pasti meledak kekuatan rahasia”
Dan sesungguhnya, “kekuatan rahasia” itu sudah meledak! Seluruh dunia sekarang melihat bangkit dan bergeraknya kekuatan rahasia itu!
Seluruh dunia yang tidak sengaja membuta-tuli, mengertilah, bahwa kekuatan rahasia itu bukan bikinan manusia, tetapi bikinan pergaulan hidup yang mau mengobati diri sendiri. Seluruh dunia yang tulus hati mengertilah, bahwa pergerakan ini ialah antitesa imperialisme yang terbikin oleh imperialisme sendiri. Bukan bikinan “penghasut” bukan bikinan “opruiers”, bukan bikinan “raddraaiers”, bukan bikinan “ophitsers”—pergerakan ini ialah bikinan kesengsaraan dan kemelaratan rakyat! Ir. Albarda di dalam Tweede Kamer memperingatkan: [9].
“Diantara mereka, yang berwajib atau merasa wajib membicarakan peristiwa-peristiwa zaman di muka umum, ada yang senang menggambarkan pergerakan Bumiputra dan perkembangannya sebagai hasil pikiran-pikiran revolusioner Barat dan yang mengira bahwa pergerakan itu bisa ditindas dengan jalan menghadapinya dengan kebijakan pemerintah yang keras dan dengan mengerahkan polisi dan justisi melawan propagandis-propagandisnya. Pemandangan dan taktik yang demikian itu sangat dangkal dan menunjukkan bahwa mereka tidak punya pengertian sejarah dan tidak punya pengertian politik…. Pergerakan yang demikian itu terlahir dari keadaan-keadaan masyarakat dan dari perubahan-perubahan yang dialaminya. Pergerakan demikian itu juga akan lahir dan juga akan tumbuh, meskipun tidak pernah seorang Eropa yang revolusioner menjejakkan kakinya di Hindia. Pergerakan demikian itu, tumbuh terus, meskipun semua pemimpin dan propagandisnya dibasmi.
Seperti juga dalam abad ke-16 pergerakan kerkhervorming[10] tidak terhenti dengan memburu-buru kaum bid’ah, seperti juga dalam abad ke-19 demokrasi-sosial tidak bisa dihancurkan oleh politik penindasan dengan kekerasan oleh Bismarck, begitu juga dalam abad ke-20 pergerakan Bumiputra tidak bisa didorong ke belakang, bahkan tidak bisa diberhentikan oleh kebijaksanaan pemerintah yang reaksioner. Pergerakan itu tumbuh terus dan tidak usah diragu-ragukan, bahwa ia akan mencapai cita-citanya, yakni memerdekakan penduduk Hindia dari penjajahan asing!….”
Tuan-tuan Hakim barangkali berkata, “O, itu pemandangan kaum sosialis!”
Jika demikian, marilah kita dengarkan Dr. Kraemer, seorang yang bukan sosialis, menulis dalam Koloniale Studien[11]
“Di sinilah juga letaknya keterangan, mengapa oorang salah sangka sama sekali, apabila orang menyangka, bahwa apa yang disebut kebangunan dunia Timur itu atau di dalam lingkungan kita sendiri: pergerakan Bumiputra itu, hanya menjadi soal suatu lapisan Intelektuan yang tipis dan jumlahnya sangat kecil. Mau tidak mau “rakyat murba yang diam itu” juga ikut mendidih dalam kancah pergolakan itu”,
dan Prof. Snouck Hurgronje, yang juga bukan kaum dogma, yang toh juga bukan kaum pembuta-tuli mengikuti sesuatu kepercayaan, tempo hari berkata:
“Sumbernya”……dulu dan sekarang, bukan pemupukan beberapa ribu kaum intelektual, yang terlampau banyak mendapat pendidikan Barat dan tidak bisa ditampung oleh masyarakat Bumiputra, tapi rasa perlawanan di mana-mana terhadap penjajahan oleh orang-orang dari bangsa lain, rasa perlawanan yang kadang-kadang tampak keluar dan kadang-kadang tinggal terbenam……”[12]
________________________________________
[1] Herbert Spencer (1820-1893); Seorang filusuf Inggris penganut empirisme.
[2] reactief verzet van verdrukte elementen= perlawanan terhadap elemen yang menindas.
[3] Arabi dan Zaglul Pasha, adallah pendiri partai Wafd di Mesir tahun 1918, diteruskan Mustafa Nahas Pasha dari 1927.
[4] Tilak, Bal Gangdhar (1956-1920): Politikus India yang bersama-sama Gandhi memimpin Partai Kongres, kemudian diteruskan oleh nehru.
[5] Zelfbehound= menolong diri sendiri (mandiri).
[6] Opruiers= penghasut-penghasut
[7] Raddraaiers= biang keladi
[8] Ophitsers= penghasut-penghasut
[9] Ir. Albarda, seorang sosialis Belanda di Tweede kamer, memberi peringatan kepada pemerintahnya pada tanggal 19 desember 1919.
[10] Kerkhervorming= pembaharuan gereja (Protestan)
[11] Dr.Kraemer (1888-19-) seorang ahli orientalis yang berada di Indonesia antara tahun 1921-1937, kemudian menulis buku “Koloniale Studien”, hal.5.
[12] Dikutip dari ;Colijn over Indie” hal.12.

 

Pergerakan Di Indonesia (2)

Bahwasanya, matahari bukan terbit karena ayam jantan berkokok, ayam jantan berkokok karena matahari terbit! Dan dengan sedikit perubahan, maka kami dari sini, bagi kaum-kaum yang masih saja mengira bahwa pergerakan itu bikinan “penghasut” mengobarkan lagi api pidato Jean Jaures, kampiun buruh Prancis yang termashur itu, di dalam dewan rakyat Prancis terhadap wakil-wakil kaum modal:
“Ah, Tuan-tuan, alangkah anehnya Tuan-tuan sampai tersilaukan mata, dan mengatakan bahwa evolusi universal ini terjadi karena perbuatan beberapa orang saja! Tidakkah terkena hati Tuan-tuan oleh luasnya pergerakan kebangsaan sehingga terdapat di seluruh muka bumi? Dimana-mana, di semua negeri yang tidak merdeka, ia muncul pada waktu yang sama, semenjak sepuluh tahun yang kemudian ini, tidak mungkin lagi menggambarkan sejarah Mesir, India, Tiongkok, Filipina dan Indonesia dengan tidak juga menceritakan riwayat pergerakan nasional!… Dan di hadapan pergerakan umum yang menghela rakyat-rakyat Asia ini, rakyat-rakyat yang sangat berbeda satu sama lain, dalam iklim manapun mereka itu hidup, termasuk bangsa apa pun mereka itu,– di hadapan pergerakan yang demikian itulah Tuan-tuan bicara tentang beberapa orang Penghasut yang bertindak sendiri-sendiri. Tapi dengan menuduh seperti itu Tuan-tuan terlalu memberi penghormatan kepada orang-orang yang tuan tuduh, Tuan-tuan menganggap terlalu berkuasa orang-orang yang Tuan-tuan sebut penghasut itu. Bukanlah pekerjaan mereka sendiri meletuskan pergerakan yang demikian hebatnya; tarikan nafas lemah dari beberapa mulut manusia tidak cukup untuk meletuskan tofan bangsa-bangsa Asia ini!
Tidak, Tuan-tuan, yang sebenarnya ialah: pergerakan ini timbul dari pusat kejadian-kejadian sendiri; ia timbul dari penderitaan-penderitaan yang tidak terhitung banyaknya dan sampai sekarang tidak menghubungkan diri satu sama lain, tapi mendapatkan kata semboyannya dalam semboyan menyerukan merdeka. Yang sebenarnya ialah, bahwa juga di Indonesia pergerakan nasional itu terlahir dari imperialisme yang didewa-dewakan oleh Tuan dan tidak kurang-kurangnya dari sistem drainage ekonomi yang semenjak berabad-abad bekerja di negeri itu…..Imperialisme itulah penghasut yang besar, imperialisme itulah penjahat besar yang menyuruh berontak: karena itu bawalah imperialisme itu ke depan polisi dan hakim!”[1]
Benar sekali! “Bawalah imperialisme itu ke depan polisi dan hakim!”……
Toh….bukan imperialisme, bukan anggota-anggota imperialisme, bukan sahabat-sahabat imperialisme, bukan Treub, bukan Trib, bukan Colijn, bukan Bruineman, bukan Fruin, bukan Ali Musa, bukan Wormser, yang kini berada di muka mahkamah tuan-tuan Hakim,– tetapi kami: Gatot Mangkoepradja, Maskoen, Soepriadinata, Soekarno!
Apa boleh buat, biarlah nasib pemimpin begitu! Kami tidak merasa salah. Kami merasa bersih, kami tidak merasa melanggar hal-hal yang dituduhkan, sebagai nanti akan lebih jelas kami terangkan. Kami oleh karena itu, memang mengharap-harap dan menunggu-nunggu Tuan-tuan punya putusan bebas, mengharap-harap moga-moga Tuan-tuan mengambil putusan vrijspraak[2] adanya!
Tetapi, tuan-tuan Hakim, marilah kami melanjutkan kami punya pidato pembelaan.
“Ratu Adil”, “Heru Cakra”, dan lain sebagainya
Pergerakan rakyat indonesia bukanlah bikinan kaum “penghasut”. Juga sebelum ada “penghasut” itu, juga zonder ada “penghasut” itu, udara Indonesia sudah penuh dengan hawa kesedihan merasakan kesengsaraan dan oleh karenanya, penuh pula dengan hawa keinginan menghindarkan diri dari kesengsaraan itu. Sejak berpuluh-puluh tahun udara Indonesia sudah penuh dengan hawa-hawa yang demikian itu. Sejak berpuluh-puluh tahun rakyat Indonesia itu hatinya selalu mengeluh, hatinya selalu menangis menunggu-nunggu datangnya wahyu yang akan menyalakan api pengharapan di dalamnya, menunggu-nunggu datangnya mantarm yang bisa menyanggupkan sesuap nasi dan sepotong ikan dan sepotong ikan kepadanya. Haraplah pikirkan, Tuan-tuan hakim, apakah sebabnya rakyat senantiasa percaya dan menunggu-nunggu datangnya “Ratu Adil”, apakah sebabnya sabda Prabu Jayabaya sampai hari ini hari masih terus menyalakan harapan rakyat,–apakah sebabnya seringkali kita mendengar bahwa di desa ini atau di desa itu telah muncul seorang “Imam Mahdi”, atau “Heru Cakra”, atau turunan seorang dari Wali-Sanga. Tak lain tak bukan ialah oleh karena hati rakyat yang menangis itu,” tak berhenti-hentinya, tak habis-habisnya menungu-nunggu atau mengharap-harapkan “datangnya pertolongan, sebagaimana orang yang berada dalam kegelapan tak berhenti-hentinya pula saban jam, saban menit, saban detik, menunggu-nunggu dan mengharap-harap: “kapan, kapankah matahari terbit?”
O, siapa yang mengerti akan sebab-sebab yang lebih dalam ini, siapa yang mengerti akan diepere ondergrond[3] dari kepercayaan rakyat ini, sebagaimana yang diterangkan pula oleh Prof. Snouck Hurgronje di dalam brosurnya “Vergeten Jubiles”[4], tentu sedih dan ikut menangislah hatinya, kalau ia saban kali mendengar suara rakyat meratap: “Kapan, kapankah Ratu Adil datang?”—tentu sedih dan menangislah hatinya pula dan tidak tertawa, jikalau ia saban kali melihat lekasnya dan setianya rakyat menyerahkan diri ke dalam tangan seorang kyai atau dukun yang menyebutkan diri “Heru Cakra” atau “Ratu Adil”!
“Selama kaum intelek Bumiputra belum bisa mengemukakan keberatan-keberatan bangsanya, maka “perbuatan-perbuatan yang mendahsyatkan” itu (yakni pemberontakan, Sk) adalah peledakan yang sewajarnya dari kemarahan yang disimpan-simpan dan perlawanan yang ditekan-tekan terhadap usaha yang bodoh untuk memerintah rakyat dengan tidak memperhatikan dengan sungguh-sungguh keinginan dan kepentingan-kepentingan mereka dan membikinnya jadi pedoman. Sebagaimana sekarang golongan-golongan besar dari bangsa Bumiputra senantiasa bersedia untuk dengan terus terang memihak kepada salah seorang intelektual bangsanya sendiri, yang dirasanya memperjuangkan kepentingannya, meskipun mereka itu “belum matang” untuk mengerti semua teori-teorinya, demikianlah mereka seringkali suka mengikuti pemimpin-pemimpin yang menjanjikan kepada mereka kemerdekaan yang bisa diperoleh dengan jalan rahasia dan dengan cara-cara rahasia, atau yang dengan cara sembunyi mengerahkan tentara untuk perang sabil dengan kaum kafir, bilamana ada kesempatan baik. Bahwa percobaan-percobaan yang demikian itu sia-sia saja, karena alat-alat untuk membuka jalan sama sekali tidak cukup, mereka tidak mengerti, dan demikianlah mereka menganggap setiap orang yang menjanjikan kepada mereka Ratu Adil, atau Mahdi atau pemerintahan yang adil, adalah nabi. Syarat-syarat hidup yang perlu, yang menurut perasaannya tidak diberikan kepadanya oleh alam, o;eh jalannya keadaan yang biasa, atau oleh penjajahan asing, mereka coba mencapainya dengan jala gaib yang luar biasa…dengan kepercayaan akan mendapat pertolongan tuhan,”begitulah kata Prof. Snouck Hurgronje.
Dan sebagaimana sang kiai atau sang dukun itu bukan pembikin dari kepercayaan umum dan harapan umum atas kedatangan ratu Adil atau Heru Cakra itu, sebagaimana mereka mendapat pengaruh itu ialah, hanya oleh karena rakyat umum hatinya memang menangis mendoa-doa dan menunggu-nunggu datangnya Ratu Adil atau Heru Cakra itu, maka kami yang disebut “penghasut” bukanlah pula pembikin pergerakan rakyat sekarang ini dan bukanlah pula pengaruh kami itu terjadinya ialah oleh karena licinnya kami punya lidah atau tajamnya kami punya pena.
Pergerakan rakyat adalah bikinan kesengsaraan rakyat, pengaruh kami diatas rakyat adalah pula bikinan kesengsaraan rakyat! Kami hanyalah menunjukkan jalan; kami hanyalah mencarikan bagian-bagian yang rata dan datar untuk aliran-aliran yang makin lama makin membanjir itu;– kami hanyalah menunjukkan tempat-tempat yang harus dilalui oleh banjit itu, agar supaya banjir itu bisa dengan sesempurna-sempurnanya mencapai Lautan Keselamatan dan Lautan Kebesaran adanya…..
________________________________________
[1] Dikutip dari pidato Jean Jaures (1859-1914) di Parlemen Prancis, tanggal 23 September 1903, “Rapport Jean Jaures” hal. 25, dengan sedikit perubahan.
[2] Vrijspraak= bebas dari tuntutan
[3] diepere ondergrond= rahasia yang lebih dalam
[4] Vergeten Jubile’s= peringatan ulang tahun yang dilupakan
Artikel Terkait:
• Pergerakan Di Indonesia (1)
• Partai Nasional Indonesia (4)
• Imperialisme di Indonesia (6)
• Imperialisme di Indonesia (5)
• Partai Nasional Indonesia (5)

KOMPLEKS MAKAM PANGERAN DIPONEGORO DAN KELUARGA DI MAKASSAR

    

Kompleks makam Pangeran Diponegoro, istri, anak dan cucu-cucunya di Makassar (Foto.Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak, Kalimantan Tengah/Andriani S. Kusni, 2014).

Kompleks makam Pangeran Diponegoro, istri, anak dan cucu-cucunya di Makassar (Foto.Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak, Kalimantan Tengah/Andriani S. Kusni, 2014).

IMG_8370

Bahasa Dayak Ngaju Sebagai Bahasa Pengantar di Kalimantan Tengah

Bahasa Dayak Ngaju Sebagai Bahasa Pengantar di Kalimantan Tengah

 

Oleh TT. Suan

Perkataan Ngaju yang sebagai kosa-kata berasal dari kata dasar aju yang berarti hulu atau udik. Sedangkan lawannya adalah kata awa yang berarti hilir, dan mejadi lema dan menjelma menjadi kosa-kata ngawa. Kata aju menjadi lema penbendaharaan kata Ngaju.
Kalimantan Tengah memiliki banyak sungai besar dan panjang. Semuanya mengalir dari utara ke selatan, bermuara di Laut Jawa. Sebagian besafr penduduknya bertempat tinggal di sepanjang tepian sungai-sungai tersebut. Secara geografis, penduduk sungai-sungai tersebut, ada yang tinggal di bagian hulu atau udik (utara), ada yang menempati bagian tengah dan ada pula yang berdiam di bagian hilkir atau selatan.
Penduduk yang mendiami bagian hulu sungai, dalam bahasa Dayak Ngaju disebut “melai tuntang mengkalewu intu hila ngaju”; yang tinggal di bagian tengah disebut “mangkalewu intu hila benteng” , sedangkan yang mendiami bagian hilir disebut “melai tuntang mangkalewu intu hila ngawa”.
Karena berdiam di sepanjang sungai dan bermukim di tepi-tepi – baik sungai besar, anak atau cabang sungai-sungai tersebut, maka yang tinggal di hulu disebut bermukim “intu huku batang danum; yang bermukim di bagian tengah disebut “melai tuntang mangkalewu intu hila benteng”, sedangkan yang bermukim dan tinggal di bagian hilir disebut “mangkalewu tuntang melai intu hila tumbang”.
Maka, baik aju atau ngaju adalah lawan dari awa atau ngawa. Tapi kata Dayak Ngaju, tidak terkait dengan kata aju atau ngaju itu!

Keturunan Maharaja Bunu

 

Manusia Ngaju adalah keturunan Maharaja Bunu, satu dari tiga Maharaja bersaudara. Dua yang lain adalah Maharaja Sangaang dan Maharaja Sangen. Mereka tinggal di negeri alam dewata disebut Lewun Sangiang terdiri dari tiga kawasan permukiman atau negeri (lewu) yaitu: Lewun Maharaja Sangiang, Lewun Maharaja Sangen, Lewun Maharaja Bunu. Zaman tiga negeri di alam atas itu, juga disebut zaman Lewu Telo.
Dari tiga Maharaja bersaudara itu, Maharaja Bunu yang menurunkan keturunan manusia Ngaju sampai hari ini. Sedangkan dua Maharaja lainnya tetap tinggal di alam atas yakni Alam Dewata yang gaib (Lihat: Hermogenes Ugang, 1983:3).

 

Bahasa Pengantar

 

Sesuai banyaknya suku, maka bermacam-macam pulalah ragam bahasanya dengan dialek masing-masing pula.
Di Kalimantan Tengah terdapat tiga suku besar, yakni Suku Ot Danum, Suku Ngaju dan Suku Ma’anyan.
Di antara ketiga bahasa tersebut, bahasa Ngaju telah menjadi lingua franca orang Dayak di Kalimantan Tengah.
Peranan bahasa Ngaju menjadi pening di Kalimantan Tengah berkat usaha para Zemndeling atau Misi Pekabaran Injil Kristen Protestan dari Jerman yang telah memilih bahasa Ngaju dalam penyiaran atau penyebaran Agama Kristen serta menerjemah Alkitab (Kita Injil) ke dalam bahasa pribumi (bahasa Ngaju) [Lihat: J. Danandjaja, “Kebudayaan Penduduk Kalimantan Tengah, in: “Manusia dan Kebudayan di Indonesia”, Penerbit Jambatan, 1971:123).
Pihak Pekabaran Injil yang menyiarkan agama Kristen (Protestan) di kalangan Suku Dayak sejak tahun 1835, selain memnyiarkan agama Kristen juga mendirikan sekolah-sekolah di mana Bahasa Dayak Ngaju diajarkan mulai kelas satu sampai kelas tiga, sekaligus sebagai bahasa pengantar.
Karena kedudukan Bahasa Dayak Ngaju yang dominan itu, maka ia merupakan bahasa umum, bahasa pergaulan dan sebagai bahasa pengantar.
Perihal Bahasa Dayak Ngaju menjadi lingua franca itu sebabnya antara lain karena ia lebih sederhana pemakaiannya, cukup soepel untuk bahasa pergaulan, baik tulisan mau pun lisan – dan terbukti pula sejarah pergerakan dari suku bangsa Dayak di daerah Kalimantan Tengah (dahulu masuk dalam Keresidenan Borneo Selatan). Bahasa Dayak Ngaju dipergunakan dalam menggerakkan mekanisme kehidupan organisasi Pakat Dayak (PD) dengan menerbitkan organ berupa Majalah Soeara Pakat yang cukup luas penyebarannya.
Bahwa Bahasa Dayak Ngaju sebagai pengantar, itu berarti lambang komunikasi antar suku Dayak dan termasuk dalam definisi mengenai bahasa itu sendiri, dalam bahasa Belanda dikatakan “taal is soms klank, taal is soms teken, taal is soms schrift, maar altijd gedachte” (bahasa itu adakalanya ia suara, bahasa itu ada kalanya ia lukisan, bahasa itu adalahnya ia tulisan, tetapi bahasa itu selalu pikiran).
Mengenai definisi bahasa ini, ada juga para pihak yang mengatakan bahwa “bahasa adalah kawan hidup kita. Apa yang hidup dalam jiwa dan sanubari kita atau menggerakkan pancaindera kita, dapat dijelmakan dengan bahasa. Dan bahasa dengan demikian adalah alat bagi manusia untuk melahirkan perasaan, maksud hati dan buah pikiran kepada sesama manusia (J. Wajong, 1956: 5).

 

Bahasa Ibu

Menurut data di kawqasan Indonesia yang rentang jaraknya antara ujung Pulau Sumatera dan batas timur Irian Jaya (Papua) yang sama dengan rentang barat-timur benua Eropa atau Amerika Serikat, terdapat tidak kurang dari lima ratus bahasa yang dipakai oleh penduduk Indonesia yang bahasanya bukan bahasa Tionghoa, Inggeris atau Arab. Dikatakan, di antara 500 bahasa daerah itu, terdapat 35 bahasa dengan penutur 100 ribu sampai kurang-lebih satu juta (Media Indonesia, Jakarta, 19 Desember 2000).
Maka Bahasa Dayak Ngaju, dengan melihagt kategori yang disajikan oleh Profesor DR. Anton Moeliono tersebut adalah termasuk dalam 35 bahasa Kalimantan Tengah dengan Pusat Penelitian Kebudayaan Dayak UNPAR tahun 1995, jumlah penutur asli Bahasa Dayak Ngaju (selanjutnya disingkat Bahasa Ngaju) diperkirakan sebanyak kurang lebih 702.000 jiwa, yang tersebar sepanjang jalur Sungai Kapuas, Sungai Kahayan, Sungai Katingan, Sungai Rungan, serta beberapa sungai kecil.
Adapun peta sebaran penutur asli Bahasa Ngaju meliputi daerah Kalimantan Tengah bagian selatan, bagian tengah dan bagian utara, meliputi juga wilayah administrasi Kota Palangka Raya, Kabupaten Kapuas, termasuk kabupaten pemekaran Pulang Pisau dan Kabupaten Kotawaringin Timur, termasuk kabuparen pemekaran Kabupaten Katingan serta sebagian Kabupaten Barito Selatan (vide: Profil Kebudayaan Dayak di Kalimantan Tengah, Bab.IV-8).
Pada tataran sejagat, menurut Helden Michle dari Summer Institute of Linguistic (SIL), di dunia terdapat 6.818 bahasa yang terdaftar dalam inventarisasi bahasa Ethnologue Language of the World di mana sebanyak 6.038 bahasa angtara 6000 hingga kurang dari satu juta orang penuturnya (Harian Komnpas, Jakarta, 25 Juli 2001).
Dengan demikian, agaknya keberadaan Bahasa Ngaju masuk dalam kelompok 6.038 bahasa tersebut.

 

Penerbitan Buku

Sejalan dengan pemilihan Bahasa Ngaju sebagai lingua franca dalam kegiatan penyiaran Agama Kristen (Protestan) oleh Misi atau Pekabaran Injil dari Jerman, maka mulai Bagian 2 abad 19 dan memasuki awal abad ke-20, pihak Misi mulai mendirikan Sekolah Rakyat (Volkschool) di mana Bahasa Ngaju diajarkan mulai dari kelas satu hingga kelas tiga. Untuk keperluan pendidakan dan sekolah-sekolah maka diterbitkan buku-buku pelajaran dalam Bahasa Ngaju, misalnya Boekoe Soeli, Boekoe Lalawa, buku Hakabeken Sarita. Bersamaan dengan itu diterbitkan pula peraturan sekolah dan buku pegangan guru: Atoran Sakola tuntang Kapatoet Goeroe Sakola Zending hong Borneo Selatan.
Di samping penerbitan buku-buku pelajaran juga diterbitkan antara lain sebuah buku pengetahuan umum tentang kesehatan dalam Bahasa Ngaju yang bersifat informatif ditulis oleh F. Kunnle, berjudul PERES TERING yakni penyakit tuberklose.
Pada tahun 1890 diterbitkan buku Almanak dalam Bahasa Ngaju berjudul RINTING ANDAU BULAN.
Almanak tersebut menyajikan tulisan-tulisan mengenai sejarah dan berita-berita dari berbagai bangsa dan negara untuk pekeraan Pejabaran Injil di kalangan Suku Dayak. Almanak Rinting Andau Bulan hanya terbit sampai tahun 1920.

Dalam pada itu, pihak Zending (Pekabaran Injil) pada tahun 1912 menerbitkan juga sebuah Majalah Tengah Bulanan dengan nama “BARITA BAHALAP” yang artinya Kabar Baik dengan menggunakan Bahasa Ngaju. Ternyata Barita Bahalap berharga bagi Pekabaran Injil dan berharga sekali bagi pertumbuhan kesusasteraan Suku Dayak pada umumnya (Lihat: F.Ukur, 1960:84).

 

Kamus Bahasa Ngaju

Penerbitan buku kamus di Indonesia menurut catatan pada abad ke-15, dimulai dari daftar kata (glosarium) ke kamus-kamus. Dan barulah pada abad ke-19 dapat dilakukan penyusunan Kamus Bahasa Melayu (yang kemudian menjadi Bahasa Indonesia) yang pertama oleh P.P.Roorda van Eysinga pada tahun 1824 yakni Nederduitsch en Maleische Woordenboek, dan pada tahun 1885 E.C. Klinker menerbitkan kamus berjudul Nieuwe Nederlandsch-Maleisch Woordenboek. Sejumlah kamus diterbitkan kemudian oleh para sarjana, yang terakhir adalah Ph.S. van Ronkel pada 1918 menerbitkan kamus Maleisch-Nederland en Nederlandsch-Maleisch Woerdenboek.
Pada tahun 1959 diterbitkan buku kamus karya DR. Aug.Hardeland, yakni Kamus Bahasa Dayak Ngaju-Jerman (Dajacksch-Deutsche Worterbuch) yang cukup tebal (viii +638 halaman).

Bila Kamus Bahasa Dayak Ngaju-Jerman yang diterbitkan pada tahun 1859 – yang penyusunannya oleh August Hardeland tahun 1858 – maka selang 137 tahun kemudian yaitu pada tahun 1996 baru terbit Kamus Dwibahasa Dayak Ngaju-Indonesia karya Albert Bingan & Offeny A. Ibrahim (cet akan pertama) dan pada tahun 1997 dicetakulang, setebal xxv +368 halaman.
Kini perkembangan eksistensi Bahasa Ngaju, merupakan Bahasa Daerah pertama yang diajarkan sebagai mata pelajaran tercanum di kurikulum sekolah-sekolah di Kalimantan Tengah, di mana Kota Palangka Raya sebagai yang pertama melaksanakannya.
Sesungguhnya, Bahasa Ngaju adalah Bahasa Dayak yang telah memiliki bentuk terkodefikasi, di antaranya telah dimilikinya Pedoman Umum Ejaan Bahasa Dayak Ngaju, hasil Seminar tentang Bahasa Dayak Ngaju di Palangka Raya yang berlangsung pada 23-24 Oktober 1987.

 

Diterbitkan dalam ‘Bulletin Panarung Budaya’, bulletin Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya, Edisi No.2 Tahun 2009.Terdapat juga dalam Kumpulan Tulisan kTT. Suan Jld.III diterbitkan oleh Lembaga Kebudayaan Dayak .Kalimantan Tengah

Empat Puluh Sembilan Tahun ANTARA Biro Palangka Raya

Empat Puluh Sembilan Tahun ANTARA Biro Palangka Raya

Oleh TT. Suan

Bulan Maret 2012, tepatnya tanggal 16 Maret 2012, usia Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA Palangka Raya genap 49 tahun, dihitung sejak ‘kehadirannya’ pada tanggal 16 Maret 1963 di kota dengan akronim “Kota Cantik”.
Simakan sekilas ihwal terbentuknya semacam ‘Perwakilan’ Korespondenschap LKBN ANTARA Palangka Raya akan dikemukakan, tetapi sebelumnya terlebih dahulu dikemukakan ihwal adanya Kantorberita-Kantorberita terbitan di masa penjajah Belanda, baik diterbitkan oleh pihak penjajah itu sendiri, mau pun yang diterbitkan oleh pihak insan pers nasionalis pejuang kemerdekaan pada bagian pertama paro pertama abad ke-20.
Kantor Berita penjajah didirikan di Hindia Belanda pada 1 April 1917 oleh Dominique W. Berrety. Kantor Berita tersebut bernama ANETA (Aglemeen Nieuws en Telegraaf Agentschap (Keagenan Berita Umum dan Telegrap), berkedudukan di Batavia (Jakarta sekarang).
Kantor Berita ANETA yang didirikan itu dimiliki oleh modal Belanda dengan memiliki alat-alat memadai, bahkan bisa disebut lengkap (pada zamannya –Ed.) dengan mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Hindia Belanda dan dari kaum ondernemers (kaum kebudi-dayaan) dan dari kaum pedagang bangsa Belanda yang sekaligus juga memegang peranan bagi kelangsungan cengkeraman kuku penjajah atass warga Bumi Nusantara.
Berdirinhya Kantor Berita ANETA di Hindia Belanda para paro pertama abad ke-20, di Negeri Belanda sendiri, pada akhir abad ke-19 telah ada Kantorberita Kerajaan Algemeen Nederlandsch Persbureau (ANP) berkedudukan di Den Haag.

 

Kantorberita Bumiputra Pada Masa Penjajahan Belanda

Wartawan sangat senior Dr. Haji Rosihan Anwar 9wafat pada usia 89 tahun, pada tanggal 14 April 2011) mengungkapkan bahwa di zaman kolonial Belanda – masa Hindia Belanda –, ada lima Kantorberita yang didirikan oleh insan jurnalistik nasionalis pejuang kemerdekaan Indonesia. Lima Kantorberita itu di antaranya adalah Indonesia Perbureau yang didirikan di Negeri Belanda oleh Ki Hadjar Dewantara, tatkala ia bersama Dr. Tjipto Mangunkusomo dan Douwes Dekker pada tahun 1913 dibuang oleh Pemerintah Hindia Belanda untuk tinggal di Negeri Belanda. Kemudian terdapat Kantorberita Alpena, Himalaya dan Kantorberita ANTARA (Lihat: Dr.Haji Rosihan Anwar, “Sejarah Kecil – Petite Histoire Indonesie, Jld.2 , hlm.5).
Alpena (Algemeene Pers en Nieuws Agentschap) didirikan Parada Harahap di Batavia (Jakarta sekarang), tetapi tidak lama umurnya.
Kantorberita Himalaya di Medan, didirikan oleh wartawan Muhammad Yunan Nasution, dan Kantorberita ANTARA yang didirikan pada 13 Desember 1937 di Batavia oleh Adam Malik bersama Albert Manoempak Sipahoetar dan Pandu Kartawigoena serta Mr (Sarjana Hukum) Soemanang.
Yang “tercecer” dan tak tercantum dalam buku Haji Rosihan Anwar tersebut yaitu adanya Kantorberita Borneo Pers en Nieuws Agenschap (BORPENA), berkedudukan di Banjarmasin. Didirikan pada tahun 1926 oleh Hausmann Baboe, seorang putra Dayak.
Sebagai Wakil Pimpinan BORPENA adalah L.H. Roendjain, seorang putra Minahasa. Menurut H. Arsyad Manan, BORPENA mendapat kemajuan dan berkembang cukup pesat. Yang menjadi langganannya bukan saja suratkabar-suratkabar di Kalimantan, melainkan juga yang ada di Pulau Jawa dan Medan, Sumatra.
Pada tahun 1928, nama BORPENA diubah menjadi KALPENA (Kalimantan Pers en Nieuws Agentschap).
Kantorberita yang sudah mulai hendak berkembang, dalam tahun 1932 terpaksa menghentikan kegiatannya, meski pun KALPENA telah menjalani masa enam tahun dalam sejarah pers Indonesia dapatlah dicatat sebagai kantorberita yang pertama di Indonesia yang ditangani oleh bangsa sendiri. Agaknya KALPENA kalah bersaing dengan Kantorberita kolonial ANETA yang dengan kemampuan modal besar, dukungan penuh dari penguasa Pemerintah Hindia Belanda.
Mengenai ihwal Kantorberita KALPENA yang didirikan 11 tahun sebelum berdirinya Kantorberita atau Lembaga Kantorberita Nasional ANTARA pada 13 Desember 1937, bisa dilihat dalam buku Lima Windu ANTARA. Sejarah & Perjuangannya (Penerbitan LKBN ANTARA , Jakarta, 1978, hlm.12).
Masih berkenaan dengan ihwal Kantorberita Hindia Belanda ANETA, yang setelah pengakuan kedaulatan Negara kita oleh Belanda, maka pada tahun 1951, keberadaannya “diambilalih” oleh pengusaha-pengusaha nasional melalui proses Yayasan Persbiro Indonesia-Aneta-Antara (PIA). Perkembangan akhirnya adalah PIA dilkuidasi dan dilebur menjadi satu dengan Kantorberita ANTARA. Karena ANTARA (dulu dinamakan Yayasan Kantorberita Nasional ANTARA (YKBN ANTARA). Karena ANTARA yang mempunyai sejarah merupakan suatu modal pokok.
Untuk selanjutnya, Kantorberita ANTARA yang dulu bernama Yayasan Kantorberita Nasional ANTARA (YKBN ANTARA) status selengkapnya adalah Lembaga Kantorberita Nasional ANTARA (LKBN ANTARA). [ Lihat: Drs. I.Taufik, “Sejarah dan Perkembangan Pers di Indonesia”, Cetakan Pertama, q977, hlm.22; lihat juga:“Lima Windu “ANTARA” Sejarah & Perjuangannya”, LKBN ANTARA, Jakartam 1978, hlm-hlm. 144-145].

 

Dari Status Korespondenschap Menjadi Biro

Pada awal bulan Januari 1963, Gubernur Tjilik /riwut ke Jakarta untuk menemui beberapa Departemen dan Menteri berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah Kalimantan Tengah, termasuk pelaksanaan Pembangunan Chusus Kota Palangka Raya (PCPR), juga menemui pucuk pimpinan Kantorberita ANTARA agar di Palangka Raya ada wartawan dari Kantorberita Nasional ANTARA.
Pada bulan Maret 1963, diselenggarakan Musyawarah Alim Ulama Se-Kalimantan Tengah, berlangsung dari tanggal 17 sd 24 Maret 1963. Dalam kerangka Musyawarah ini, pimpinan LKBN ANTARA diundang menghadiri acara pembukaan Musyawarah.
Menjelang pembukaan Musyawarah Alim Ulama itu , pada Sabtu malam, diselenggarakan acara resepsi bertempat di Aula Kantor Gubernur Kalimantan Tengah (kantor ini kemudian dijadikan Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana adanya sekarang ini). Acara pertemuan dihadiri oleh Panca Tunggal, yang sekarang menjadi Muspida, dengan para tamu dan undangan dari Jakarta.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Tjilik Riwut menyampaikan Surat Keterangan PernyataanPenunjukan sebagai Korespin den LKBN ANTARA daerah Pemberitaan Kalimantan Tengah ialah T.T. Suan.
Kemudian, pimpinan LKBN ANTARA, Bapak Pandoe Kartawigoena menyerahkan Kartu Pers atau Kartu Wartawan LKBN ANTARA kepada pemegangnya yaitu T.T. Suan.
Pada awal melaksanakan tugas-tugas wartawan, pertama kalinya Gubernur Tjilik Riwut menyediakan sebuah mesin ketik tua merk Neumann, dan fasilitas terbatas pengiriman berita melalui P.T.T. Palangka Raya untuk mengirim naskah berita melalui Kantor Pos maupun menmgirim berita telegram atau surat kawat melalui jalur telekomunikasi (Kantor Telegrafis).
Karena masih kurangnya perumahan, bangunan gedung kantor, maka pekerjaan administrasi dan jurnalistik dilakukan di rumah.Pada tahun 1968, Korespondenschap LKBN ANTARA mendapat tambahan atenaga satu orang lagi yakni Saudara J.F. Nahan. Dengan demikian maka kegiatan dan volume pengiriman berita ke Pusat jumlahnya bertambah, termasuk naskah rubrik untuk ANTARA Spektrum.
Pada tahun 1973, untuk Korespondenschap Palangka Raya oleh Pusat disediakan mesin teleks sehingga memperlancar pengiriman berita atau informasi ke Kantor Pusat LKBN ANTARA Jakarta. Sementara itu, adanya perhatian Pemerintah Daerah (Pemda) Kalimantan Tengah terhadap LKBN ANTARA dengan antara lain jumlah tertentu sesuai kemampuan keuangan, berlangganan penerbitan Bulletin Warta Berita, Ekonomi & Keuangan dan Warta Perundang-undangan.
Bulan Agustus 1974, PWI Cabang Kalimantan Tengah bernafas lega karena mendapat gedung kantor yang cukup memadai , terletak di Jalan A.Yani, kawasan Flamboyan Atas, Palangka Raya. Gedung Kantor PWI tersebut adalah hibah atau alihan aset dari Pemda Kalimantan Tengah.
Dengan adanya gedung kantor PWI tersebut, mempelancar kegiatan para wartawan, karena keadaannya lumayan, maka wartawan LKBN ANTARA dapat ikut berkantor menggunakan salah satu ruang gedung kantor PWI Cabang Kalimantan Tengah tersebut.
Tapi kareena kawasan Flamboyan Atas Jalan A. Yani tersebut dibangun rumah-rumah toko (ruko), maka pihak Pemda Kalimantan Tengah segera “turun tangan” , yang pada tahun anggaran 1983-10984, menyediakan biaya untuk membangun Gedung Kantor bagi Pengurus PWI Cabang Kalimantan Tengah dan bagi korespon den, perwakilan LKBN ANTARA Palangka Raya. Pelaksanaannya dilakukan oleh Biro HUMAS Pemda Kalimantan Tengah. Kedua gedung kantor tersebut di Jalan R.T.A. Milono. Untuk gedung kantor wartawan LKBN ANTARA dibangun di Km 2,5 dan gedung kantor PWI Kalimantan Tengah dibangun di Km.3.
Pada akhir tahu n 1984, wartawan dan karyawan LKBN ANTARA Palangka Raya, dapat mulai menempati gedung kantornya, demikian juga pihak pengurus dan karyawan PWI Cabang Kalimantan Tengah mulai melakukan kegiatan organisasi dan kewartawanan di gedung kantornya yang usai dibangun itu.
Saat gedung kantor usai dibangun serta dilengkapi dengan perkakas mebeler dan lain-lain, wartawan dan karyawan LKBN ANTARA Palangka Raya menempatinya, sudah berganti status dari “Koresponden- (schap) ditingkatkan menjadi ‘Biro’ sehin gga lengkapnya Lembaga Kantorberita Nasional (LKBN) ANTARA Biro Palangka Raya. Sekarang namanhya Biro ANTARA Kalimantan Tengah.
Sampai akhir 1980-an, jumlah Cabang, Perwakilan, Korespon den LKBN ANTARA seluruh Indonesia tercatat: Cabang 15 buah dan Perwakilan, Koreponden-(schap) 28 buah.
Dalam usianya genap 49 tahun pada 2012 sekarang ini, LKBN ANTARA Biro Palangka Raya telah dan sedang dipercayakan, dibina dan dipimpin oleh Saudara Saidulkarnain Ishak, didampingin insan jurnalis profesional dan karyawan yang tekun melaksanakan tugas pengabdian ditopang dengan peralatan dan fasilitas, memadai dan canggih. Diharapkan ke depan terus dapat meraih keberhasilan.

Diterbitkan dalam Harian Kalteng Pos, Palangka Raya, 19 Maret 2012.

in: Kumpulan Tulisan TT.Suan Jld.III, Penerbit Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah.

Sejarah Kota Sampit

Sejarah Kota Sampit *

Oleh TT. Suan

 
Pendahuluan

Menulis sejarah Kota Sampit, tentu bukanlah pekerjaan yang gampang. Bahan-bahan tertulisan atau pun sumber-sumber lisan mengenai Kota Sampit, baik sebagai nama permukiman, nama kawasan, mau pun sebagai nama sungai, sangat langka. Saya sendiri tidak memiliki dokumen-dokumen yang berarti mengenai subyek ini.

Sekalipun demikian, akhirnya dengan segala keterbatasan dan kekurangan, maka makalah dengan judul yang diminta oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Tengah itu, saya terima dengan mencoba menyusunnya, beserta harapan bakal ada pihak lain yang dapat melakukannya secara lebih baik, mengingat Sampit memiliki makna p[enting dalam “mengisi ruang dan waktu” perjalanan sejarah kawasan Kalimantan umumnya, khusus Sejarah Kalimantan Tengah kita, lebih khusus lagi sejarah Kabupaten Kotawringin Timur yang kita cintai dan banggakan.

Bagian awal makalah ini akan mengemukakan ihwal Sampit sebagai nama kawasan, sebagai nama sungai dan warga yang menggunakan bahasa (dialek) Sampit; sedangkan pada bagian akhir, mengemukakan aspek Sejarah dari Kota Sampit itu sendiri.

 

Kitab Nagarakertagama

Nama Sampit, merupakan salah satu dari nama-nama kawasan di Pulau Kalimantan bersama-sama na,ma-nama kawasan di Nusantara dalam lingkup Kerajaan Majapahit, tercantum dalam buku Nagarakertagama tahun 1365, gubahan Rakawi Prapanca, tercantum pada Syair 13 bait ke-5 dan Syair 14 bait 1 sevbagaimana disebutkan Muhammad Yamin (lihat: Muhammad Yamin, “Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945”, Penerbit Yayasan Prapantja, Jakarta, Jilid I, hlm-hlm. 136-138). Nama-nama Kawasan yang disebutkan dalam buku tersebut, antara lain nama Sampit.

Dengan demikian, maka nama Sampit – sebagai nama kawasan atau n ama permukiman telah ada setidaknya sejak abad XIV.
Dajaksche Provintien

Memasuki abad XIX, di kalangan penduduk Dayak sejak Belanda meluaskan kekuasaannya di Kalimantan Selatan, berakhirnya Perang Banjar (1859-1863) di mana suku Dayak secara riil di bawah kekuasaan penjajah Belanda. Ketika berakhirnya pendudukan Inggris di Indonesia pada tahun 1817, penguasa Belanda kembali menduduki Banjarmasin, yang memaksa Kesultanan Banjarmasin, supaya diserahkan secara tertulis kepada Pemerintah Belanda. Demikianlah, Sultan Sulaiman menandatangani Persetujuan (Contract) yang dikenal dengan Persetujuan Karang Intan 1-1- 1817, di mana dipertegas, kawasan yang disebut wilayah Dayak disebut dengan Dayak Besar dan Dayak Kecil (de Grote en Kleine Dajak).

Persetujuan Karang Intan Pertama itu kemudian mengalami alterasi dan ampiliasi (perubaham peralihan dan penyempurnaan) pada tanggal 13 September 1823, disebut Persetujuan Karang Intang Kedua.

Dalam persetujuan Karang Intang Kedua ini dicantumkan kawasan-kawasan yang diserahkan kepada kekuasaan Belanda, yaitu Fort Tatas, Kween, Berau, Pulau Laut, Pasir, Taboniau, Pegatan, Sampit, dan seluruh daerah taklukannya (daerah di bawah pengaruh Kesultanan Banjarmasin), yakni sesuai dengan nama kawasan yang pernah diserahkan kepada penguasai Inggris pada tahun 1812 yang ditandatangani oleh Sultan dan Residen Inggris, Alexander Hare.

Berdasarkan Persetujuan Karang Intan Kedua itu pula, maka wilayah yang oleh Belanda disebut dengan nama Dajaksche Provintien (Wilayah Propinsi Dayak) meliputi kawasan-kawasan Ka[puas-Kahayan, dusun, Pembuang (Seruyan), Katingan, Sampit, Kotawaringin dan Jelai. Sejak tahun 1823 daerah-daerah ini mulai diurus oleh Pemerintah Hindia Belanda berdasarkan Persetujuan Karang Intan Kedua. Dan sejak tahun itu, daerah-daerah tersebut tidak lagi berada di bawah pengaruh kekuasaan Kesultanan Banjarmasin.

Onderafdeling Sampit

Dengan tertancapnya kekuasaan, penjajah Belanda merambah jauh masuk ke dalam Kalimantan . Kemudian pada tahun 1938 Pemerintah Hindia Belanda membentu Provinsi Borneo (Provinsi Borneo bentukan lama adalah pada tahun 1913) meliputi dua keresidenan, yaitu Keresidenan Borneo Bagian Barat (Residentie Westerafdeling van Borneo) dan Keresidenan Bagian Selatan dan Timur Borneo (R4esidentie Zuider en Oosterafdeling van Borneo); terbagi atas lima afdeling. Satu dari di antara afedeling itu, adalah Afedeling Kapoeas-Barito. Afdeling Kapoeas-Barito itu sendiri meliputi enam inderafdeling yaitu:

(1). Onderafdeling Boven Dajak (Dayak Hulu). Ibukotanya Kuala Kurun (sekarang Kabupaten Gunung Mas);

(2). Onderafdeling Beneden Dajak (Dayak Hilir), ibukotanya Kuala Kapuas (sekarang Kabupaten Kapuas);

(3). Onderafdeling Moeara Teweh, ibukotanya Moeara Teweh (sekarang Kabuparen Barito Utara);

(4). Onderafdeling Boentok, ibukotanya Buntok (sekarang Kabuparen Barito Selatan);

(5). Onderafdeling Sampit, ibukotanya Sampit (sekarang Kabupaten Kotawaringin Timur), dan

(6). Onderafdeling Kotawaringin dengan ibukotanya Pangkalan Bun (sekarang Kabupaten Kotawaringin Barat). [Lihat: Sejarah Kalimantan Tengah”, Penerbitan Pemprov. Kalimantan Tengah, 2006, hlm-hlm. 66-67].

Pada zaman Pemerintahan Hindia Belanda, Sampit selain dikenal sebagai nama suatu wulayah pemerintahan, sebagai nama permukiman sekaligus juga sebagai nama sungai disebut Sungai Sampit. Padahal semenjak zaman Tetek-Tatum, sungai itu dinamakan sungai Mentaya, menurut lafal lidah penutur bahasa Ot Danum adalah Sungai Mataya. Tapi memang ada Sungai Sampit, yaitu anak sungai Mentaya, terletak pada tepi Barat sebelah hulu Bagendang, ibukota Kecamatan Mentaya Hilir Utara.

Oloh Sampit

Penduduk domestik lembah Sungai Mentaya adalah Suku Dayak Ngaju dan sebagian Suku Ot Danum (di bagian Hulu Sungai Kalang). Suku Dayak Ngaju yang berdiam di bagian hilir lembah Sungai Mentaya berkomunikasi – bertutur kata di antara mereka menggunakan bahasa yang disebut Bahasa (Logat) Sampit serta dikenal dengan sebutan Oloh Sampit/Oloh Mantaya. (Oloh , baca Uluh).

Pada tahun 1872 K.W. Tiedtke (Controleur Onderafdeling Sampit) telah menyusun daftar kata dialek Orang Sampit dalam Woordenlist der Sampitsche.
Kota Sampit

Sekilas perjalanan “Lawat Sejarah Kota Sampit” dengan bincang-bincang bertolak dari tuturan Tetek-Tatum, yakni Sejarah Lisan Suku Dayak Ot Danum dan Suku Dayak Ngaju di mana Oloh Sampit adalah bagian dari Suku Dayak Ngaju (Lihat: Tjilik Riwut, “Maneser Panatau Tatu Hiang”, Penyunting Nila Riwut, Penerbit Pusakalim, Palangka Raya, Cetakan I, hlm. 65).

Sungai Mentaya dalam bahasa Ot Danum disebut dengan nama Batang Danum Kupang Bulau, di mana Kota Sampit terletak di tepinya. Jika merujuk pada Tetek-Tatum, di sejarah lisan Dayak itu disebutkan tentang adanya di tanah permukiman tersebut, sebuah keluarga Tamanggung Sempung – ayah kandung Bungai – bernama Bitang Bawin Sapit (perempuan) Daerah permukiman tersebut dinamai Tanah Ambau, Rowo Baamang, Bitang Bawin, kemudian beranak seorang perempuan bernama Pasui Deleng Pinang Mataja.

Sejarah lisan Tetak-Tatum seperti diketahui adalah awal sejarah Suku Dayak Ot Danum dan Suku Dayak Ngaju. Sedangkan nama-nama di atas adalah nama-nama dalam Bahasa Dayak Ot Danum, yang dalam Bahasa Dayak Ngajunya: Bintang Bawin (gadis) Sampit, Mangkalewu (bermukim) intu Petak Ambau bernama Deleng Pinang Mataja, Bintang Putri Sampit yang bernama Pasui. Pasui itulah asal keturunan Suku Dayak Tamuan (di Sungai Cempaga) dan Suku Dayak daerah aliran Sungai Mentaya dan Sungai Sampit. Sedangkan Baamang adalah permukiman tertua yang menjadi bagian Kota Sampit.

Berangkat dari sekilas ihwal Bintang Bawin Sampit sebagai awal silsilah menjadi keturunan Suku Dayak, kawasan pantai dari lembah aliran Sungai Mentaya, orang kemudian bisa memahami, bahwa Suku Dayak sejak atau kurun sejarah lisan Tetak-Tatum menyebar dari pedalaman dan berdiam di kawasan pantai Pulau Kalimantan (T.T. Suan, 2001).
Dalam menyimak sejarah Kota Sampit, berdasarkan tuturan, yang menjadi pertanyaan adalah asal-usul Sampit itu sendiri. Yang paling gampang adalah dikonotasikan dengan Sungai Sampit, anak Sungai Mentaya. Konon diceritakan oleh para tetua, bahwa kegiatan warga Sampit di masa lampau berpusat di daerah-daerah permukiman di pedesaan seperti yang berada di kawasan Sungai Sampit seperti Bagendang, Langgana, Bakucing, Bapanggang, Bangkuang dan Ramban.

Pada waktu itu, Langgana merupakan pusat kegiatan warga Sampit yang cukup ramai. Diceritakan pula bahwa kegiatan warga desa-desa tersebut antara lain berburu, bercocok-tanam, melakukan kerajinan emas (hulu sungai Sampit dahulu, merupakan tempat mencari emas secara tradisional yaitu mendulang bulau), membuat kerajinan tikar lampit yang kita kenal hingga sekarang.

Bekas Langganan sebagai pusat kegiatan kehidupan dahulu, sekarang sudah berubah menjadi hutan belantara.

Sementara di Bagendang ditemukan kuburan kuno orang-orang Tionghoa. Seperti diketahui orang Tionghoa dikenal sebagai pedagang yang ulet.
Ditemukannya kuburan kuno orang Tionghoa tersebut, merupakan bukti sejarah bahwa pada awal abad XVI di kawasan Sungai Sampit, telah berkembang menjadi daerah perdagangan yang ramai, tempat berkumpulnya warga untuk saling bertukar kebutuhan hidup sehari-hari (Lihat: Asnawi Sitar, “Menjajaki Sejarah Kota Sampit”, in: SKU Dinamika Pembangunan, Palangka Raya [dua bagian], Minggu II, Maret 1997).

Tersebutlah pula pada bagian pertama abad XIX, warga dari desa-desa kawasan Sungai Sampit berpindah dan bermukim ke Saranau yang sebelumnya bernama Banua Usang (sekarang dikenal dengan nama Mentaya Seberang). Sementara itu, orang-orang Tionghoa pun berdatangan seraya menetap dengan membuat pemukiman di seberang Saranau, yakni pada tepi Barat Sungai Mentaya. Tempat ini kemudian berkembang pesat sehingga sebagian warga yang bermukim di Saranau ikut pindah, menyeberang ke tempat yang terdekat. Tempat terdekat itu adalah desa Baamang.

Dalam perjalanan waktu, orang-orang dari Saranau (Banua Usang) ini berbaur dengan warga Bugis. Mereka pun ikut pindah ke Sampit, ke tempat yang sekarang terletak di antara Pelabuhan hingga ke Sungai Mesjid anak Sungai Mentaya ke arah Barat.

Versi lain, asal kata Sampit berasal dari pohon Asam dan Lampit yang disingkat Sampit, yaitu orang-orang yang desanya banyak membuat tikar dari bahan rotan (cf. Asnawi Sitar, “Menjajaki Sejarah Kota Sampit, 1997).
Kotapraja Administratif

Kota Sampit sebagai ibukota Kabupaten Kotawaringin Timur, pada tahun 1960-an dibentuk sebagai Kotapraja Administratif Sampit berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah tanggal 17 Agustus 1964 Nomor 8/Pem-607-C-2-4 yang berlaku terhitung tanggal 17 Agustus 1964 tentang pembentukan Kantor Persiapan Pembentukan Daerah Tingkat II Kotapraja Sampit di Sampit dengan wilayah kerja meliputi dua kecamatan:

1. Mentawa Baru
2. Baamang

Surat Keputusan gubernur Kaltengt tersebut disusul dengan Surat Keputusan tanggal 7 Juli 1965 Nomor 17/Pem 442-C-2-4 berlaku terhitung 1 Juni 1965 tentang mengubah status Kantor Persiapan Pembentukan Daerah Tingkat II Kotapraja Sampit menjadi Kantor Pembentuk Daerah Tingkat II Kotapraja Sampit.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintah Di Daerah yang tidak mengenal adanya wilayah/daerah adminstratif, maka Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah tanggal 1 Februari 1979 Nomor 22/KPTS/19798 tentang penghapusan Kantor Pembentuk Daerah Tingkat II Kotapraja Sampit serta menghapuskan status Wilayah dan Kantor Pembentukan Daerah Tingkat II Kotapraja Sampit.

Palangka Raya, 14 Juli 2005.

• Makalah ini disampaikan pada seminar Lawatan Sejarah Kalimantan Tengah, tanggal 14-16 juli 2005 di Palangka Raya.

in: Kumpulan Tulisan TT.Suan Jld III, Penerbit:Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah

TENTANG MAKALAH SALIM SAID

Tentang Makalah Salim Said

On Sunday, 23 February 2014, 22:07, ASAHAN <a.alham1938@kpnmail.nl> wrote:
PADA tahun 2000 John Roosa yang ganteng dan simpatik bersama istri Indonesianya yang cantik jelita menemui saya di rumah salah satu keponakan saya di Denpasar(Bali). Kami ngobrol-ngobrol yang bukan tema politik dan cuma bersifat perkenalan persaudaraan saja. Tapi ketika bukunya terbit yang berjudul “alih pembunuhan massal” yang saya baca berkali-kali, saya merasa amat kecewa dan lalu menulis cukup banyak komentar mengkritik bukunya. Keberatan saya: John memisahkan PKI dari pemimpinnya dan dengan mudahanya menyimpulkan bahwa yang bersalah cumalah para pemimpin PKI saja sedangkan PKI sebagai Partai tidak berslah. Kesimpulannya yang tampaknya simpatik bagi mereka yang ingin “obyektif” dan juga bagi segelintir tokoh PKI sendiri dari sayap Oporkaki (Oportunis kanan-kiri PKI), tidak lain dimaksudkan untuk merngadu beruang antara massa anggota PKI dan pimpinan mereka. Sudah tentu juga pihak suhartO golkar keberatan atas kesimpulan John Roosa tsb, karena suhartO golkar ingin komplit seluruh PKI dan semua massa anggotanya beserta yang bersimpati maupun yang netral adalah bersalah dan tidak berslalahlah apabila semua mereka itu dibunuh karna antara yang mempengaruhui maupun yang dipengaruhi dan hingga yang dicurigai kena pengaruh PKI adalah halal untuk diteror.

Kesalahan PKI yang pokok di depan suhartO/orba adalah karena punya mulut besar dan kesalahan terbesar suhartO adalah karna dia membunuh PKI yang bermulut besar meskipun korbannya itu tanpa senjata, tanpa perlawanan, tanpa tahu apa kesalahan mereka. Apakah manusia yang punya mulut besar patut dibunuh? dimusnahkan meskipun hanya punya mulut besar. Apakah hukuman bagi PKI yang bermulut besar harus dijatuhkan dengan membantai sebanyak 3 juta orang?. Filsafat “atau dibunuh atau membunuh” adalah filsafat serdadu Amerika yang tedidik khusus sabagai pasukan terlatih istimewa, terpilih dan tergembleng dalam latihan militer maha berat dan berdisiplin baja. Dan membunuh adalah tugas mereka satu-satunya dan yang termulya. Tapi pada perang Vietnam pasukan istimewa ini berhadapan dengan pasukan istimewa Vietnam yang bernama “dac cong” yang juga berarti pasuka istimewa dan dilatih secara istimewa ( yang a.l. kegiatannya mengubur diri dalam pasir pantai Vietnan Selatan yang panasnya luar biasa dan bernfas melaui pipa plastik untuk minum coca cola selama seharian dan pada malam hari bangkit dan membunuhi sedadu Aamerika). Kegiatan semacam itu tidak pernah dan tidak mungkin dilakukan oleh PKI yang sudah terbiasa duduk di kursi-kursi DPR dan karenanya situasi “atau membunuh” tidak pernah ujud dan hanya “atau dibunuh” sebagai realitas yang lebih jelas daripada matahari yang bersinar di pantai. Rasa takut “dibunuh PKI” adalah rasa takut artifisial atau rasa takut palsu yang disebarkan oleh suharto untuk menyebarkan ideologi anti komunis secara ultra berlebihan dan penyebaran kebencian dendam kesumat terhadap komunisme.

ASAHAN

From: RM.Magnis Suseno SJ
To: diskusi-kita@googlegroups.com
Sent: Sunday, February 23, 2014 4:56 AM
Subject: Re: Fw: [GELORA45] FW: Fw: makalah untuk peluncuran buku Jusuf Wanandi (CSIS). review roosa

Bung Salim,
Tak perlu saya tambah sesuatu terhadap komentar John Rooa. Kecuali terhadap satu kalimat, yaitu: Wanandi „invokes the old cliché: the atmosphere of the time was ‘kill or be killed’.” Sama seperti hampir semua komentator luar negeri Roosa seenaknya saja. Betul, “atmosphere” itu sama sekali tidak dapat membenarkan pembunuhan dan penghancuran eksistensi jutaan orang “PKI” (dan pantesan orang-orang LN mengritik bahwa itu belum disadari orang banyak pihak di Indonesia; memang, kami pun, sama dengan banyak bangsa lain, punya masalah menghadapi aib kami di masa lampau). Tetapi suasana itu memang ada dan sekurang-kurangnya sejak bulan Mei 1965 meliputi mereka yang merasa terancam oleh komunis. Orang waktu itu juga ingat akan Madiun 1948 (atau: akan apa yang diceriterakan tentang Madiun), tetapi secara sembunyi-sembunyi karena kalau disuarakan secara terbuka orang akan dikecam sebagai terkena “komunistofobi”. Justru pembungkaman segenap diskursus kritis tentang PKI dan komunisme itu, dan itu juga tanggungjawab Presiden Sukarno, menambah rasa terancam. Kami mengalami pembungkaman terakhir besar-besaran akhir 1964 dengan pelarangan Badan Penyebar Sukarnoisme Sayuti Melik serta penutupan sekitar 20 koran yang memuatnya. Bahasa PKI, Lekra dll. yang keras dan agresif penuh nada “kami akan menang, awas!” – apalagi baca cara omong Aidit selama September 1965 – ya menakutkan. 1964 orang menyanyi ”Nasakom bersatu, singkirkan kepala batu, Nasakom satu cita, Pancasila pasti jaya”, tetapi 1965 di Yogya mereka menyanyi “Nasakom bersatu, hancurkan kepala batu, Nasakom satu cita, Sosialisme pasti jaya.” Saya dan teman-teman saya waktu itu amat sangat khawatir. “PKI” kami persepsi – tepat atau tidak – sebagai a deadly enemy. Sekali lagi, persepsi itu tidak membenarkan apa yang kemudian terjadi. Tetapi persepsi itu menjelaskan sesuatu yang saya alami sendiri, rasa lega sedalam-dalamnya bahwa “bahaya komunis” semakin hilang. “Semakin” karena – barangkali Roosa menganggap kami bodoh, bisa saja, Roosa lebih tahu – sampai tgl. 11 Maret 1966 banyak kami, termasuk saya, masih khawatir bahwa Presiden Sukarno akan mengembalikan PKI. Dalam suasana di mana seakan-akan sebuah beban berat diambil dari benak banyak orang itu apakah wajar Roosa mengharapkan bahwa pemusnahan of a deadly ennemy (orang tahu pemusnahan itu, tetapi juga tidak tahu karena ukuran dan sistematikanya tersembunyi) bisa menimbulkan kritik publik? Yang bener, dong, John Roosa.
Franz Magnis-Suseno

From: Salim Said <bungsalim@yahoo.com>
Date: Sat, Feb 22, 2014 at 7:13 AM
Subject: Fw: [GELORA45] FW: Fw: makalah untuk peluncuran buku Jusuf Wanandi (CSIS). review roosa
To: Salim Said <bungsalim43@gmail.com>

Subject: RE: Fw: makalah untuk peluncuran buku Jusuf Wanandi (CSIS). review roosa

Review:

Jusuf Wanandi’s memoir allows glimpses into the mindset of Suharto-era officialdom
John Roosa

At times one comes close to feeling sorry for Pak Wanandi. So little in his life worked out as planned. The book, unlike so many je ne regrette rien autobiographies of Suharto-era officials, is filled with misgivings. He helped bring Suharto to power in 1965-66 and then regretted that the general stayed in power for so long. He rebuilt Golkar in 1970-71 and was later disappointed to see the organisation become the tool of Suharto’s personal power. He led the international PR campaign justifying the 1975 invasion of East Timor but then lamented the army’s brutal counterinsurgency tactics.

As a Chinese Indonesian, Wanandi particularly regrets the Suharto dictatorship’s blocking of his community’s access to government jobs. He changed his name from Lim Bian Kie in the spirit of assimilation only to be treated as part of a quasi-alien nation. Wanandi’s initial enthusiasm for the Suharto regime – with its promises of economic growth, political stability, and cultural tolerance – waned in the 1980s as its personalised, nepotistic, and racist character became entrenched.

Despite the author’s readiness to profess regrets, it is difficult to summon up any sympathy for him. He laboured for years on the dark side, helping the Suharto dictatorship commit a variety of crimes, and he remains proud of his work as the protégé of one of its most loathsome dirty-tricks intelligence officers, Ali Moertopo. His insider accounts of the decision-making behind various massacres are often self-serving and inaccurate.

The mass killing with which the regime began in 1965-66 was a ‘horrible mistake’. Unlike many of his New Order peers, who have either remained silent about the killing or offered full-throated justifications of it, Wanandi is at least willing to see something wrong: ‘We can never legitimise, gloss over, or forget those acts’. He even calls for investigations that can ‘bring up’ – a nicely chosen verb invoking excavations of mass graves – ‘the truths about those tragic events’.

Still, how can he call the slaughter of unarmed, defenceless detainees ‘a mistake’ rather than a crime? He can by doing what he asks us not to do. He glosses over them. He explains them with a fanciful story that blames, of all people, Sukarno. Bung Karno is supposedly at fault for not immediately banning the PKI in early October. People ‘took matters into their own hands’; in some regions, the army ‘took the initiative’. This blame-the-president story has been told before. Notosusanto and Saleh presented it in their famous 1967 tract on the September 30th Movement: ‘the public’, demanding the PKI be punished, ran amok when Sukarno tried ‘to protect the party’. The story is nonsense. Suharto and his clique of army officers sidelined Sukarno and proceeded to do what they had already planned to do. They would have used a presidential ban to legitimate their murderous assaults, just as they used his Supersemar to legitimate their March 1966 coup.

Wanandi nearly concedes as much. He claims, with remarkable frankness, that the ‘killing campaign’ in Central Java ‘was led by Sarwo Edhie’, the RPKAD commander sent there to attack the PKI in mid-October. Wanandi unfairly casts him as the sole agent of extermination. He omits Suharto’s role. And he seems oblivious to the perversity of his depiction of Sarwo Edhie’s motivations: ‘He had a personal grudge against communists to avenge the death of Achmad Yani, his friend and patron.’ Tens of thousands of ordinary civilians in Central Java, people who had nothing to do with Yani’s murder at Lubang Buaya, had to be slaughtered because Sarwo Edhie wanted to avenge the death of his old buddy from Purworedjo? Was the current president’s father-in-law that pathological? Wanandi does not mention that the student movement in Jakarta, of which he was a prominent leader, feted Sarwo Edhie as a great war hero when he returned after the killing spree.

Wanandi’s account shows how closely the student movement worked with the army. The students knew in early October that they were in no danger. The PKI put up no resistance as they rampaged through the streets, ransacking and burning houses, offices, and schools. But still they pretended as if they were brave heroes at war risking their lives. Wanandi notes in passing, without an expression of regret, that the students of the Indonesian Student Action Front (KAMI) forced people to join their demonstrations: ‘We would send civil defence (Hansip) personnel around to people’s houses, advising them that they would be regarded as PKI if they did not attend our meetings.’

Wanandi doesn’t explain precisely how and why Ali Moertopo, whom he calls Pak Ali, recruited him. He mentions that he first met him at a Kostrad ‘seminar’ in 1963 at which army officers declared that China and the PKI were their main threats, not the Western imperialist powers that Sukarno identified. (With such views being expressed, it must have been a secret, invitees-only gathering.) It was a fateful meeting: ‘I was not to know then what a great influence he was to have over my life.’

His account of Moertopo’s Opsus, the secret organisation inside Kostrad, to sabotage Konfrontasi, is as revealing as it is confusing. He claims Opsus began in mid-1965 during a meeting between Moertopo and Suharto (of Kostrad) and Yani, the army commander. But then he claims that Moertopo began contacting Des Alwi and other Socialist Party of Indonesia (PSI) figures, living abroad after their support for the failed 1957-58 rebellion, in September or October 1964. Perhaps the meeting with Yani was in mid-1964. He casually mentions, as if it was a routine matter, that Moertopo smuggled ‘rubber and other goods’ to generate money for Opsus and accumulated $17 million in banks in Singapore and Malaysia. Was the PKI’s term ‘capitalist bureaucrat’ (kabir) entirely inaccurate?

Moertopo appears in this book as a clever servant of Suharto’s. In the film about an English manor, Gosford Park (2001), a servant explains that she has to anticipate, to know what the masters want ‘before they know it themselves’. Wanandi saw Moertopo’s ‘strength’ in his ability to anticipate: ‘He always felt he had to prepare the old man [Suharto] in advance, before events happened.’

Wanandi joined Moertopo’s staff in 1967 just as the colonel became Suharto’s point man for Papua. For two years, starting in mid-1967, Wanandi was involved in the preparations for the holding of the Act of Free Choice in Papua. The strategy, according to him, was seduction. He brought in boatloads of tobacco and beer so that the Papuans would look kindly upon Indonesia. Wanandi does not discuss the coercive and deceitful tactics to win the vote, avoiding an engagement with the kind of documentation found in John Saltford’s 2003 book The United Nations and the Indonesian Takeover of West Papua, 1962-1969: The Anatomy of Betrayal, and remains silent on the terrors that Indonesia has inflicted on the Papuans since 1969. (Much of the section on Papua has already appeared in an essay Wanandi published in Inside Indonesia in 2009.

The ‘success’ in Papua emboldened Suharto’s men to attempt a similar strategy in East Timor. One of the longest sections of the book concerns Wanandi’s role in annexing East Timor in 1974-75. He is desperate to clear his name, especially now that the country has won independence, two truth commissions have issued reports exposing the Indonesian military’s atrocities and some Australian embassy files referring to his role have been declassified.

He insists that his strategy was again, merely seduction. Moertopo’s group started Operation Komodo in April 1974 for ’gathering intelligence and peddling pro-Indonesia propaganda‘ and training East Timorese to fight Fretilin on their own. They hoped to annex East Timor ‘through diplomatic means’ and then hold some kind of act of self-determination, after about seven years, once Indonesia had prepped the East Timorese so that they would vote the right way, as in Papua. The East Timorese would come to see that ‘the only logical path was to become part of Indonesia’.

As his story goes, their strategy lost out as General Benny Moerdani, the military intelligence chief, started Operation Flamboyan in early 1975, which sent Indonesian-trained East Timorese across the border to take the country by force. Then that operation lost ground to Operation Seroja in August 1975, when the military commander, Panggabean, proposed to use Indonesian troops to take East Timor. It was, Wanandi opines, a ‘stupid’ plan. Fretilin’s military victory and its declaration of independence in November provoked Suharto into opting for Panggabean’s plan. ‘The whole thing went haywire.’

While depicting Moerdani and Panggabean as the villains, Wanandi unintentionally indicts himself. At no point did his Moertopo faction envision a genuine act of self-determination for the East Timorese. The plan from the start was to annex East Timor and the debate with the other factions was only over the method.

Once the Indonesian troops launched a full-scale invasion in December, Wanandi made the diplomatic rounds: ‘It was a PR job, and not a nice one, because we didn’t agree with what was happening.’ He was in Washington DC coaching the people Indonesia sent to testify to the US Congress, explaining to them how they could not admit that the troops had ‘invaded’.

Wanandi has the remarkable ability to acknowledge a crime and then blame the victims for it. He admits Indonesian troops shot and killed five foreign journalists in Balibo to eliminate witnesses to the invasion: ‘it could not be known that they were invading’. So here is a clear admission to a war crime: the deliberate murder of non-combatants. Then he blames the journalists themselves for putting themselves in a war zone: ‘They thought it would be a picnic and of course they were shot.’ Of course.

This memoir allows us some glimpses into the depraved mindset of Suharto-era officialdom. Wanandi and his fellow Golkar leaders engineered electoral victories every five years by intimidating people. They sent civil defence personnel house-to-house to inform people that a vote against Golkar would be construed as a vote for the PKI. They organised a civil servants association as a ‘tool of Golkar to win elections’. They mobilised street toughs, the preman. Wanandi is proud of the electoral victories and is not troubled by the underhanded methods to achieve them. Pak Ali assigned him tasks and he completed them successfully. Asal bapak senang (as long as the boss is happy). Moertopo famously called commoners ‘a floating mass’; they had to be manipulated and directed because they were too stupid to think for themselves. Wanandi takes that premise for granted.

Moertopo arranged the funding for Wanandi’s think-tank, CSIS, in 1971 by calling up various Chinese Indonesian businessmen, cukong (a term Wanandi euphemistically translates as ‘patron’), and asking for money: ‘that was all that was needed’. With CSIS, Wanandi styled himself as an intellectual and cultivated contacts with foreign academics, all the while serving as a Golkar boss and intelligence operative. CSIS was another seduction strategy, this time targeting foreigners who were influential in shaping international opinion about the Suharto regime. It was also a way to monitor and punish the recalcitrant ones, like Benedict Anderson. (Anderson has written about his run-ins with Wanandi in his 1996 article in the journal Indonesia, ‘Scholarship on Indonesia and Raison d’État’.)

Wanandi would like readers to think he has a heart; that his work on the dark side has only left him streaked with grey and not dyed jet black. He recounts his lobbying in the 1970s to get political prisoners released and allow the Red Cross into East Timor. This work seems to have been greatly motivated by the need to placate foreign criticisms of the regime.

I was surprised to find Wanandi flattering my book about the September 30th Movement ‘as the best explanation of who was behind the coup and why it failed’. The praise is accompanied by a silence on my condemnation of the army’s reaction to the movement. As is his habit, he blames the victims. The movement was ‘a terrible blunder that opened the floodgates to retribution’. The PKI was responsible for the violence against it. He invokes the old cliché: the atmosphere of the time was ‘kill or be killed’. That specious depiction of the time conveniently exonerates the perpetrators who cowardly executed people who were already tied up and then made them disappear. As the recent film The Act of Killing (2012) reveals, the best way to dispel the perpetrators’ myths is to let them describe precisely what they did.

Wanandi ends his book in Candide-like fashion, bereft of the optimism that animated his early enthusiasm for the Suharto regime, writing about his think-tank as the little garden he cultivates. By the end of the book I felt like going outside and cultivating a real garden as a relief from reliving the grey-on-grey nightmare of Suharto-era officialdom.

Jusuf Wanandi, Shades of Grey: A Political Memoir of Modern Indonesia, 1965-1998 (Singapore: Equinox, 2012).

John Roosa (jroosa@mail.ubc.ca) is Associate Professor of History at the University of British Columbia and author of Pretext for Mass Murder: The September 30th Movement and Suharto’s Coup d’État in Indonesia (Madison: University of Wisconsin Press, 2006).

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 63 other followers