Archive for the ‘Sejarah’ Category

TENTANG MAKALAH SALIM SAID

Tentang Makalah Salim Said

On Sunday, 23 February 2014, 22:07, ASAHAN <a.alham1938@kpnmail.nl> wrote:
PADA tahun 2000 John Roosa yang ganteng dan simpatik bersama istri Indonesianya yang cantik jelita menemui saya di rumah salah satu keponakan saya di Denpasar(Bali). Kami ngobrol-ngobrol yang bukan tema politik dan cuma bersifat perkenalan persaudaraan saja. Tapi ketika bukunya terbit yang berjudul “alih pembunuhan massal” yang saya baca berkali-kali, saya merasa amat kecewa dan lalu menulis cukup banyak komentar mengkritik bukunya. Keberatan saya: John memisahkan PKI dari pemimpinnya dan dengan mudahanya menyimpulkan bahwa yang bersalah cumalah para pemimpin PKI saja sedangkan PKI sebagai Partai tidak berslah. Kesimpulannya yang tampaknya simpatik bagi mereka yang ingin “obyektif” dan juga bagi segelintir tokoh PKI sendiri dari sayap Oporkaki (Oportunis kanan-kiri PKI), tidak lain dimaksudkan untuk merngadu beruang antara massa anggota PKI dan pimpinan mereka. Sudah tentu juga pihak suhartO golkar keberatan atas kesimpulan John Roosa tsb, karena suhartO golkar ingin komplit seluruh PKI dan semua massa anggotanya beserta yang bersimpati maupun yang netral adalah bersalah dan tidak berslalahlah apabila semua mereka itu dibunuh karna antara yang mempengaruhui maupun yang dipengaruhi dan hingga yang dicurigai kena pengaruh PKI adalah halal untuk diteror.

Kesalahan PKI yang pokok di depan suhartO/orba adalah karena punya mulut besar dan kesalahan terbesar suhartO adalah karna dia membunuh PKI yang bermulut besar meskipun korbannya itu tanpa senjata, tanpa perlawanan, tanpa tahu apa kesalahan mereka. Apakah manusia yang punya mulut besar patut dibunuh? dimusnahkan meskipun hanya punya mulut besar. Apakah hukuman bagi PKI yang bermulut besar harus dijatuhkan dengan membantai sebanyak 3 juta orang?. Filsafat “atau dibunuh atau membunuh” adalah filsafat serdadu Amerika yang tedidik khusus sabagai pasukan terlatih istimewa, terpilih dan tergembleng dalam latihan militer maha berat dan berdisiplin baja. Dan membunuh adalah tugas mereka satu-satunya dan yang termulya. Tapi pada perang Vietnam pasukan istimewa ini berhadapan dengan pasukan istimewa Vietnam yang bernama “dac cong” yang juga berarti pasuka istimewa dan dilatih secara istimewa ( yang a.l. kegiatannya mengubur diri dalam pasir pantai Vietnan Selatan yang panasnya luar biasa dan bernfas melaui pipa plastik untuk minum coca cola selama seharian dan pada malam hari bangkit dan membunuhi sedadu Aamerika). Kegiatan semacam itu tidak pernah dan tidak mungkin dilakukan oleh PKI yang sudah terbiasa duduk di kursi-kursi DPR dan karenanya situasi “atau membunuh” tidak pernah ujud dan hanya “atau dibunuh” sebagai realitas yang lebih jelas daripada matahari yang bersinar di pantai. Rasa takut “dibunuh PKI” adalah rasa takut artifisial atau rasa takut palsu yang disebarkan oleh suharto untuk menyebarkan ideologi anti komunis secara ultra berlebihan dan penyebaran kebencian dendam kesumat terhadap komunisme.

ASAHAN

From: RM.Magnis Suseno SJ
To: diskusi-kita@googlegroups.com
Sent: Sunday, February 23, 2014 4:56 AM
Subject: Re: Fw: [GELORA45] FW: Fw: makalah untuk peluncuran buku Jusuf Wanandi (CSIS). review roosa

Bung Salim,
Tak perlu saya tambah sesuatu terhadap komentar John Rooa. Kecuali terhadap satu kalimat, yaitu: Wanandi „invokes the old cliché: the atmosphere of the time was ‘kill or be killed’.” Sama seperti hampir semua komentator luar negeri Roosa seenaknya saja. Betul, “atmosphere” itu sama sekali tidak dapat membenarkan pembunuhan dan penghancuran eksistensi jutaan orang “PKI” (dan pantesan orang-orang LN mengritik bahwa itu belum disadari orang banyak pihak di Indonesia; memang, kami pun, sama dengan banyak bangsa lain, punya masalah menghadapi aib kami di masa lampau). Tetapi suasana itu memang ada dan sekurang-kurangnya sejak bulan Mei 1965 meliputi mereka yang merasa terancam oleh komunis. Orang waktu itu juga ingat akan Madiun 1948 (atau: akan apa yang diceriterakan tentang Madiun), tetapi secara sembunyi-sembunyi karena kalau disuarakan secara terbuka orang akan dikecam sebagai terkena “komunistofobi”. Justru pembungkaman segenap diskursus kritis tentang PKI dan komunisme itu, dan itu juga tanggungjawab Presiden Sukarno, menambah rasa terancam. Kami mengalami pembungkaman terakhir besar-besaran akhir 1964 dengan pelarangan Badan Penyebar Sukarnoisme Sayuti Melik serta penutupan sekitar 20 koran yang memuatnya. Bahasa PKI, Lekra dll. yang keras dan agresif penuh nada “kami akan menang, awas!” – apalagi baca cara omong Aidit selama September 1965 – ya menakutkan. 1964 orang menyanyi ”Nasakom bersatu, singkirkan kepala batu, Nasakom satu cita, Pancasila pasti jaya”, tetapi 1965 di Yogya mereka menyanyi “Nasakom bersatu, hancurkan kepala batu, Nasakom satu cita, Sosialisme pasti jaya.” Saya dan teman-teman saya waktu itu amat sangat khawatir. “PKI” kami persepsi – tepat atau tidak – sebagai a deadly enemy. Sekali lagi, persepsi itu tidak membenarkan apa yang kemudian terjadi. Tetapi persepsi itu menjelaskan sesuatu yang saya alami sendiri, rasa lega sedalam-dalamnya bahwa “bahaya komunis” semakin hilang. “Semakin” karena – barangkali Roosa menganggap kami bodoh, bisa saja, Roosa lebih tahu – sampai tgl. 11 Maret 1966 banyak kami, termasuk saya, masih khawatir bahwa Presiden Sukarno akan mengembalikan PKI. Dalam suasana di mana seakan-akan sebuah beban berat diambil dari benak banyak orang itu apakah wajar Roosa mengharapkan bahwa pemusnahan of a deadly ennemy (orang tahu pemusnahan itu, tetapi juga tidak tahu karena ukuran dan sistematikanya tersembunyi) bisa menimbulkan kritik publik? Yang bener, dong, John Roosa.
Franz Magnis-Suseno

From: Salim Said <bungsalim@yahoo.com>
Date: Sat, Feb 22, 2014 at 7:13 AM
Subject: Fw: [GELORA45] FW: Fw: makalah untuk peluncuran buku Jusuf Wanandi (CSIS). review roosa
To: Salim Said <bungsalim43@gmail.com>

Subject: RE: Fw: makalah untuk peluncuran buku Jusuf Wanandi (CSIS). review roosa

Review:

Jusuf Wanandi’s memoir allows glimpses into the mindset of Suharto-era officialdom
John Roosa

At times one comes close to feeling sorry for Pak Wanandi. So little in his life worked out as planned. The book, unlike so many je ne regrette rien autobiographies of Suharto-era officials, is filled with misgivings. He helped bring Suharto to power in 1965-66 and then regretted that the general stayed in power for so long. He rebuilt Golkar in 1970-71 and was later disappointed to see the organisation become the tool of Suharto’s personal power. He led the international PR campaign justifying the 1975 invasion of East Timor but then lamented the army’s brutal counterinsurgency tactics.

As a Chinese Indonesian, Wanandi particularly regrets the Suharto dictatorship’s blocking of his community’s access to government jobs. He changed his name from Lim Bian Kie in the spirit of assimilation only to be treated as part of a quasi-alien nation. Wanandi’s initial enthusiasm for the Suharto regime – with its promises of economic growth, political stability, and cultural tolerance – waned in the 1980s as its personalised, nepotistic, and racist character became entrenched.

Despite the author’s readiness to profess regrets, it is difficult to summon up any sympathy for him. He laboured for years on the dark side, helping the Suharto dictatorship commit a variety of crimes, and he remains proud of his work as the protégé of one of its most loathsome dirty-tricks intelligence officers, Ali Moertopo. His insider accounts of the decision-making behind various massacres are often self-serving and inaccurate.

The mass killing with which the regime began in 1965-66 was a ‘horrible mistake’. Unlike many of his New Order peers, who have either remained silent about the killing or offered full-throated justifications of it, Wanandi is at least willing to see something wrong: ‘We can never legitimise, gloss over, or forget those acts’. He even calls for investigations that can ‘bring up’ – a nicely chosen verb invoking excavations of mass graves – ‘the truths about those tragic events’.

Still, how can he call the slaughter of unarmed, defenceless detainees ‘a mistake’ rather than a crime? He can by doing what he asks us not to do. He glosses over them. He explains them with a fanciful story that blames, of all people, Sukarno. Bung Karno is supposedly at fault for not immediately banning the PKI in early October. People ‘took matters into their own hands’; in some regions, the army ‘took the initiative’. This blame-the-president story has been told before. Notosusanto and Saleh presented it in their famous 1967 tract on the September 30th Movement: ‘the public’, demanding the PKI be punished, ran amok when Sukarno tried ‘to protect the party’. The story is nonsense. Suharto and his clique of army officers sidelined Sukarno and proceeded to do what they had already planned to do. They would have used a presidential ban to legitimate their murderous assaults, just as they used his Supersemar to legitimate their March 1966 coup.

Wanandi nearly concedes as much. He claims, with remarkable frankness, that the ‘killing campaign’ in Central Java ‘was led by Sarwo Edhie’, the RPKAD commander sent there to attack the PKI in mid-October. Wanandi unfairly casts him as the sole agent of extermination. He omits Suharto’s role. And he seems oblivious to the perversity of his depiction of Sarwo Edhie’s motivations: ‘He had a personal grudge against communists to avenge the death of Achmad Yani, his friend and patron.’ Tens of thousands of ordinary civilians in Central Java, people who had nothing to do with Yani’s murder at Lubang Buaya, had to be slaughtered because Sarwo Edhie wanted to avenge the death of his old buddy from Purworedjo? Was the current president’s father-in-law that pathological? Wanandi does not mention that the student movement in Jakarta, of which he was a prominent leader, feted Sarwo Edhie as a great war hero when he returned after the killing spree.

Wanandi’s account shows how closely the student movement worked with the army. The students knew in early October that they were in no danger. The PKI put up no resistance as they rampaged through the streets, ransacking and burning houses, offices, and schools. But still they pretended as if they were brave heroes at war risking their lives. Wanandi notes in passing, without an expression of regret, that the students of the Indonesian Student Action Front (KAMI) forced people to join their demonstrations: ‘We would send civil defence (Hansip) personnel around to people’s houses, advising them that they would be regarded as PKI if they did not attend our meetings.’

Wanandi doesn’t explain precisely how and why Ali Moertopo, whom he calls Pak Ali, recruited him. He mentions that he first met him at a Kostrad ‘seminar’ in 1963 at which army officers declared that China and the PKI were their main threats, not the Western imperialist powers that Sukarno identified. (With such views being expressed, it must have been a secret, invitees-only gathering.) It was a fateful meeting: ‘I was not to know then what a great influence he was to have over my life.’

His account of Moertopo’s Opsus, the secret organisation inside Kostrad, to sabotage Konfrontasi, is as revealing as it is confusing. He claims Opsus began in mid-1965 during a meeting between Moertopo and Suharto (of Kostrad) and Yani, the army commander. But then he claims that Moertopo began contacting Des Alwi and other Socialist Party of Indonesia (PSI) figures, living abroad after their support for the failed 1957-58 rebellion, in September or October 1964. Perhaps the meeting with Yani was in mid-1964. He casually mentions, as if it was a routine matter, that Moertopo smuggled ‘rubber and other goods’ to generate money for Opsus and accumulated $17 million in banks in Singapore and Malaysia. Was the PKI’s term ‘capitalist bureaucrat’ (kabir) entirely inaccurate?

Moertopo appears in this book as a clever servant of Suharto’s. In the film about an English manor, Gosford Park (2001), a servant explains that she has to anticipate, to know what the masters want ‘before they know it themselves’. Wanandi saw Moertopo’s ‘strength’ in his ability to anticipate: ‘He always felt he had to prepare the old man [Suharto] in advance, before events happened.’

Wanandi joined Moertopo’s staff in 1967 just as the colonel became Suharto’s point man for Papua. For two years, starting in mid-1967, Wanandi was involved in the preparations for the holding of the Act of Free Choice in Papua. The strategy, according to him, was seduction. He brought in boatloads of tobacco and beer so that the Papuans would look kindly upon Indonesia. Wanandi does not discuss the coercive and deceitful tactics to win the vote, avoiding an engagement with the kind of documentation found in John Saltford’s 2003 book The United Nations and the Indonesian Takeover of West Papua, 1962-1969: The Anatomy of Betrayal, and remains silent on the terrors that Indonesia has inflicted on the Papuans since 1969. (Much of the section on Papua has already appeared in an essay Wanandi published in Inside Indonesia in 2009.

The ‘success’ in Papua emboldened Suharto’s men to attempt a similar strategy in East Timor. One of the longest sections of the book concerns Wanandi’s role in annexing East Timor in 1974-75. He is desperate to clear his name, especially now that the country has won independence, two truth commissions have issued reports exposing the Indonesian military’s atrocities and some Australian embassy files referring to his role have been declassified.

He insists that his strategy was again, merely seduction. Moertopo’s group started Operation Komodo in April 1974 for ’gathering intelligence and peddling pro-Indonesia propaganda‘ and training East Timorese to fight Fretilin on their own. They hoped to annex East Timor ‘through diplomatic means’ and then hold some kind of act of self-determination, after about seven years, once Indonesia had prepped the East Timorese so that they would vote the right way, as in Papua. The East Timorese would come to see that ‘the only logical path was to become part of Indonesia’.

As his story goes, their strategy lost out as General Benny Moerdani, the military intelligence chief, started Operation Flamboyan in early 1975, which sent Indonesian-trained East Timorese across the border to take the country by force. Then that operation lost ground to Operation Seroja in August 1975, when the military commander, Panggabean, proposed to use Indonesian troops to take East Timor. It was, Wanandi opines, a ‘stupid’ plan. Fretilin’s military victory and its declaration of independence in November provoked Suharto into opting for Panggabean’s plan. ‘The whole thing went haywire.’

While depicting Moerdani and Panggabean as the villains, Wanandi unintentionally indicts himself. At no point did his Moertopo faction envision a genuine act of self-determination for the East Timorese. The plan from the start was to annex East Timor and the debate with the other factions was only over the method.

Once the Indonesian troops launched a full-scale invasion in December, Wanandi made the diplomatic rounds: ‘It was a PR job, and not a nice one, because we didn’t agree with what was happening.’ He was in Washington DC coaching the people Indonesia sent to testify to the US Congress, explaining to them how they could not admit that the troops had ‘invaded’.

Wanandi has the remarkable ability to acknowledge a crime and then blame the victims for it. He admits Indonesian troops shot and killed five foreign journalists in Balibo to eliminate witnesses to the invasion: ‘it could not be known that they were invading’. So here is a clear admission to a war crime: the deliberate murder of non-combatants. Then he blames the journalists themselves for putting themselves in a war zone: ‘They thought it would be a picnic and of course they were shot.’ Of course.

This memoir allows us some glimpses into the depraved mindset of Suharto-era officialdom. Wanandi and his fellow Golkar leaders engineered electoral victories every five years by intimidating people. They sent civil defence personnel house-to-house to inform people that a vote against Golkar would be construed as a vote for the PKI. They organised a civil servants association as a ‘tool of Golkar to win elections’. They mobilised street toughs, the preman. Wanandi is proud of the electoral victories and is not troubled by the underhanded methods to achieve them. Pak Ali assigned him tasks and he completed them successfully. Asal bapak senang (as long as the boss is happy). Moertopo famously called commoners ‘a floating mass’; they had to be manipulated and directed because they were too stupid to think for themselves. Wanandi takes that premise for granted.

Moertopo arranged the funding for Wanandi’s think-tank, CSIS, in 1971 by calling up various Chinese Indonesian businessmen, cukong (a term Wanandi euphemistically translates as ‘patron’), and asking for money: ‘that was all that was needed’. With CSIS, Wanandi styled himself as an intellectual and cultivated contacts with foreign academics, all the while serving as a Golkar boss and intelligence operative. CSIS was another seduction strategy, this time targeting foreigners who were influential in shaping international opinion about the Suharto regime. It was also a way to monitor and punish the recalcitrant ones, like Benedict Anderson. (Anderson has written about his run-ins with Wanandi in his 1996 article in the journal Indonesia, ‘Scholarship on Indonesia and Raison d’État’.)

Wanandi would like readers to think he has a heart; that his work on the dark side has only left him streaked with grey and not dyed jet black. He recounts his lobbying in the 1970s to get political prisoners released and allow the Red Cross into East Timor. This work seems to have been greatly motivated by the need to placate foreign criticisms of the regime.

I was surprised to find Wanandi flattering my book about the September 30th Movement ‘as the best explanation of who was behind the coup and why it failed’. The praise is accompanied by a silence on my condemnation of the army’s reaction to the movement. As is his habit, he blames the victims. The movement was ‘a terrible blunder that opened the floodgates to retribution’. The PKI was responsible for the violence against it. He invokes the old cliché: the atmosphere of the time was ‘kill or be killed’. That specious depiction of the time conveniently exonerates the perpetrators who cowardly executed people who were already tied up and then made them disappear. As the recent film The Act of Killing (2012) reveals, the best way to dispel the perpetrators’ myths is to let them describe precisely what they did.

Wanandi ends his book in Candide-like fashion, bereft of the optimism that animated his early enthusiasm for the Suharto regime, writing about his think-tank as the little garden he cultivates. By the end of the book I felt like going outside and cultivating a real garden as a relief from reliving the grey-on-grey nightmare of Suharto-era officialdom.

Jusuf Wanandi, Shades of Grey: A Political Memoir of Modern Indonesia, 1965-1998 (Singapore: Equinox, 2012).

John Roosa (jroosa@mail.ubc.ca) is Associate Professor of History at the University of British Columbia and author of Pretext for Mass Murder: The September 30th Movement and Suharto’s Coup d’État in Indonesia (Madison: University of Wisconsin Press, 2006).

Supersemar

Supersemar
Oleh: Budiarto Shambazy

SELASA, 11 Maret 2014, lalu pas 48 tahun Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) terbit. Inilah salah satu tonggak penting sejarah perubahan politik kita.

Situasi politik tahun 1966 semakin bergejolak akibat Gerakan 30 September 1965 pecah. Pasca Supersemar pada Februari 1967, posisi Presiden Soekarno semakin terjepit.

Apalagi setelah Menteri Panglima Angkatan Darat Jenderal TNI Soeharto menjadi Ketua Presidium Kabinet Ampera/Pengemban Supersemar/ Pangkopkamtib. Hampir semua kalangan bersikap anti Bung Karno (BK).

Pertanggungjawaban BK di MPRS, 22 Juni 1966, berjudul Nawaksara ditolak, juga Pelengkap Nawaksara, 10 Januari 1967. Tanggal 7 Februari 1967, BK melalui dua surat yang disampaikan lewat tokoh PNI, Hardi SH, menawarkan konsep ”surat penugasan khusus”kepada Pak Harto.

Esok harinya tawaran itu ditolak. Pada 10 Februari, Pak Harto menemui BK membicarakan penolakan itu dan menyampaikan keinginan para menteri panglima keempat angkatan. Esoknya semua menteri panglima angkatan menemui BK, menawarkan konsep ”Presiden berhalangan dan menyerahkan kekuasaan” kepada Pak Harto sebagai pengemban Supersemar.

Butir pertama, ”Kami Presiden RI/Mandataris MPRS/Pangti terhitung mulai hari ini menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada Pengemban Tap MPRS Nomor IX/1966 Jenderal Soeharto sesuai dengan jiwa Tap MPRS Nomor XV/1966 dengan tidak mengurangi maksud dan jiwa UUD ’45”.

Butir kedua, ”Pengemban Tap MPRS Nomor IX/1966 melaporkan pelaksanaan penyerahan tersebut kepada Presiden setiap waktu dirasa perlu”. Waktu bergerak cepat ke Maret saat MPRS mengakhiri kekuasaan BK, 12 Maret 1967, melalui Tap MPRS XXXIII/MPRS/1967.

”Kudeta merangkak” terhadap BK menghilangkan kejayaan kita sebagai bangsa besar dengan militer disegani, mandiri dengan sumber daya manusia dan sumber daya alam melimpah, dengan utang luar negeri 2,5 miliar dollar AS, dan dengan etika moral-politik yang transformatif (non-transaksional). BK, Pak Harto, dan Gus Dur mundur tak melawan konstitusi karena tahu diri tak punya legitimasi.

Saat membacakan pleidoi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 19 September 1995, Tri Agus Siswowihardjo memelésétkan Supersemar jadi ”sudah persis seperti Marcos”. Tri Agus diadili karena mengkritik Orde Baru.

Ferdinand Marcos Presiden Filipina yang kabur ke Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat. Ia terlibat korupsi dan membunuh Senator Benigno Aquino, suami Presiden Ny Corry Aquino.

Selain pelésétan Supersemar, pleidoi Tri memopulerkan ”Su-dah Ha-rus To-bat”. Singkatan Sumbangan Dana Sosial Berhadiah (SDSB) ia sulap menjadi ”S Dalang Segala Bencana”.

Lalu, kata ”hakim”, ia pelésétkan jadi ”hubungi aku kalau ingin menang” dan ”jaksa” jadi ”jika Anda kesulitan suaplah aku”. Singkatan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ia urai jadi ”Kasih Uang Habis Perkara”.

Anda ingat bagaimana nama seorang menteri Orde Baru (Orba) dipelésétkan jadi ”Hari-hari Omong Kosong”. Nama seorang presiden pun jadi ”Bicara Jago, Habis Bicara Bingung”.

Pelésétan bagian dari bahasa politik yang tumbuh subur jika rakyat tertekan. Ia beredar dari mulut ke mulut dan menyehatkan.

Orba dulu punya proyek mercu suar Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN). Ada yang menyebutnya ”Industri Penerima Tamu Negara” karena pabriknya hanya jadi ”tujuan wisata” tamu asing yang berkunjung ke sini.

Di Thailand, pesawat IPTN dijuluki ”Gone with the Wind”, merujuk film Hollywood. Soalnya cat pesawat yang dikerjakan asal-asalan itu cepat terkelupas diterpa angin setiap kali mengangkasa.

Berhubung IPTN bermarkas di Bandung, orang Priangan punya istilah sendiri. IPTN bagi mereka singkatan ”Ieu Pesawat Teu Ngapung-ngapung” (pesawatnya enggak bisa terbang).

Negara tetangga, Singapura, dikenal sebagai tempat yang tak murah. Pemerintah rajin membangun apartemen-apartemen yang dikelola House Development Board (HDB). Bagi sebagian rakyat, HDB singkatan ”highly dangerous building” (gedung amat berbahaya). Soalnya ngeri tinggal di lantai 30-an apartemen mereka.

Rakyat negeri itu dimanjakan berbagai fasilitas umum kelas satu berbiaya mahal. Maka, Public Utilities Board (PUB) dipelésétkan jadi ”pay until broke” (bayar terus sampai bangkrut).

Salah satu PUB yang ngetop adalah electronic road pricing (ERP) yang diberlakukan di jalan-jalan protokol, seperti Orchard Road. Berhubung mahal, ERP diubah jadi ”everyday rob people” (tiap hari merampok rakyat).

Partai yang selalu memenangi pemilu di sana People’s Action Party (PAP). Kalangan yang sinis menyebutnya ”Pay And Pay” (bayar terus). Dan, Anda tahu, Singapura menerapkan denda yang kesohor ke berbagai penjuru dunia sehingga dilédék dengan ”fine city”, yang artinya bisa kota yang teratur atau sedikit-sedikit main denda.

Bangsa ini pun gemar pemelésétan politik. Undang-Undang Dasar (UUD ’45) diubah ”Ujung-ujungnya Duit Empat Liem”, istilah bisnis Ali-Baba yang merujuk ke Liem Swie Liong.

Setelah mundur sebagai wapres, Bung Hatta mengubah ”dwi tunggal” jadi ”dwi tanggal”. Persis kayak gigi anak-anak yang suka ”tanggal” (copot).

Bung Karno tak habis mengerti ada istilah Orba dan Orde Lama (Orla). Kepada pers, ia bilang cuma tahu ada ”Ordasi”(Orde Berdasi) dan ”Orplinplan”(Orde Plin-plan).

Anda pasti pernah berdarmawisata ke Dieng, Jawa Tengah, dan mampir ke Goa Semar. Potongan tubuh dan wajah penjaga goa mirip Semar. Kalau begitu, singkatan Supersemar adalah ”sudah persis seperti Semar”. Ada lagi yang memelésétkan Supersemar menjadi ”sulit dipercaya, seram, dan top markotop!” []

KOMPAS, 15 Maret 2014
Budiarto Shambazy ; Wartawan Senior Kompas

“SUPERSEMAR” – KISAH JEN. SUHARTO MENGGULINGKAN PRES. SUKARNO LEWAT SEBUAH SURAT PERINTAH PRESIDEN

“SUPERSEMAR” – KISAH JEN. SUHARTO MENGGULINGKAN PRES. SUKARNO LEWAT SEBUAH SURAT PERINTAH PRESIDEN
On Sunday, 2 March 2014, 19:01, Chan CT <SADAR@netvigator.com> wrote:
Kolom IBRAHIM ISA
Sabtu, 01 Maret 2014
——————————-

“SUPERSEMAR” – KISAH JEN. SUHARTO MENGGULINGKAN PRES. SUKARNO LEWAT SEBUAH SURAT PERINTAH PRESIDEN

* * *
Bagaimana seorang kepala negara dan kepala pemerintah – dalam hal ini – Presiden Sukarno bisa digulingkan melalui sepucuk surat perintah yang ditandadatanganinya sendiri —– Itulah yang terjadi 48 th y.l — sekitar “SUPERSEMAR” . Surat Perintah Sebelas Maret 1966”. Melalui suatu operasi canggih, dimulai dengan membubarkan Sidang Kabinet 100 Menteri yang dipimpin :Presiden Sukarno, dan tiga orang jendral yang diutusnya, Jendral Suharto berhasil memperoleh sepucuk Surat Perintah yang dimaksudkan untuk ‘terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya Revolusi’.

Begitu menerima “SUPERSEMAR” Jendral Suharto kontan membubarkan PKI. Sesuatu yang justru ditentang oleh Presiden, pemberi Supersemar kepada Suharto. Suharto menyalahgunakan, memanipulasinya sebagai legitimasi menuju penggulingan Presiden Sukarno

* * *

Mulai hari ini akan di muat berturut tulisan-tulisan sekitar SUPERSEMR, sebagai bahan input bagi pembaca menikirkan dan menarik kesimpulan sekitar SUPERSEMAR. Sepucuk surat perintah Presiden yang diamanipulasi dan disalahgunakan kemudian dibikin misterius. . . . seolah-olah tidak diketahui dimana keberadaannya sekarang ini. Tidak ada seorangpun yag tahu dimana, Presiden SBY pun tidak pernah bicara tentang ini.

Di bawah in adalah sebuah tulisan yang disiarkan 15 tahun yang lalu di pelbagain media inernet.

* * *

Dari Insubordinasi, lewat “SUPERSEMAR” Menegakkan ORDE BARU!

Oleh: Ibrahim Isa
Amsterdam, 2 Maret 1999

I). Sejak 11 Maret 1966, sudah berkali-kali ditulis mengenai masalah “Surat Perintah Presiden Republik Indonesia, 11 Maret 1966″. Satu kenyataan ialah bahwa sebegitu jauh masih belum ada pandangan, tafsiran, apalagi hasil studi yang satu mengenai soal tsb. Yang agak sama pendapat orang ialah bahwa “Surat Perintah Presiden RI” itu dibuat oleh Presiden Sukarno dalam keadaan beliau sedang di bawah tekanan situasi gawat dan desakan 3 orang jendral yang khusus datang ke Istana Bogor untuk iu.

Hingga detik ini berbagai fihak masih terus mempelajari dan meneliti masalah tsb. Ada yang melakukannya dari titik tolak semata-mata mencari kebenaran. Ada yang dari pandangan “pelurusan” sejarah, karena mengenai soal itu dianggap ada pemutarbalikkan bahkan pemalsuan fakta-fakta. Ada juga yang melakukan penelitian itu dari segi menstudi perkembangan ketatanegaraan Indonesia selama lebih dari setengah abad berdirinya Republik Indonesia. Ada juga yang bertolak dari segi untuk melakukan pencatatan yang obyektif. Hasrat dan dorongan untuk melakukan penelitian dan studi mengenai masalah “Supersemar” itu semakin besar, karena sampai
saat ini tidak ada satupun yang mengetahui di mana disimpan aslinya “Supersemar” itu. Misterikah ini? Ataukah suatu rekayasa?

Tidak juga boleh dilewatkan dari pengamatan bahwa ada yang melakukan penulisan mengenai masalah “Supersemar” untuk lebih lanjut memutar-balikkan fakta, lebih lanjut memulas hal ihwal dengan tujuan untuk membenarkan, untuk memberikan legitimasi terhadap tindakan, kebijaksanaan dan politik yang telah dilakukan oleh jendral Suharto sejak 1 Oktober 1965 sampai dengan ditegakkannya kekuasaan Orde Baru. Rencana untuk mengadakan seminar “Nawaraksa” dalam tahun 1997 yang gugur itu , adalah dengan tujuan itu. Sampai saat ini usaha itu masih terus dilanjutkan meskipun presiden Suharto sudah 10 bulan lengser dan gerakan reformasi bergulir terus.

Ulasan ini dibuat demi menambah stimulans pada para cendekiawan, para pakar ilmu politik, sosial dan sejarah Indonesia yang berkepedulian mengakhiri masa redup dan semi-impotensi kehidupan ilmu, demi mengakhiri masa perekayasaan segala bidang kehidupan bangsa kita, termasuk bidang pemikiran dan mental warisan Orde Barunya Suharto.

Supaya pembicaraan mengenai “Supersemar” dilakukan atas dasar materi yang kongkrit, kiranya ada baiknya dikutip disini selengkapnya teks “Supersemar” seperti yang tertera dalam risalah “Hasil-hasil Sidang Umum M.P.R.S. ke-IV” yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, sbb:

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
S U R A T P E R I N T A H

I. Mengingat:
1.1. Tingkatan Revolusi sekarang ini, serta keadaan politik baik Nasional maupun internasional.
1.2. Perintah Harian Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata/Presiden Panglima Besar Revolusi pada tanggal 8 Maret 1966.

II. Menimbang:
2.1.Perlunya ada ketenangan dan kestabilan Pemerintahan dan jalannya Revolusi.

2.3.Perlu adanya jaminan keutuhan Pemimpin Besar Revolusi dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan dan rakyat untuk memelihara kewibawaan Presiden/ Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi serta segala ajaran-ajarannya.

III. Memutuskan/Memerintahkan:
Kepada: Letnan Jendral Soeharto, Menteri Panglima Angkatan Darat
Untuk : Atas nama Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi:

1. Mengambil segala tindakan yang dianggap perlu, untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya Revolusi,serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Pimpinan
Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris M.P.R.S. Demi untuk keutuhan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, dan Melaksanakan dengan pasti segala ajaran Pemimpin Besar Revolusi.

2. Mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah dengan Panglima-Panglima Angkatan-2 lain dengan sebaik-baiknya.

3.Supaya melaporkan segala sesuatu yang bersangkut paut dalam tugas dan tanggung jawabnya seperti tersebut diatas.

IV. Selesai.

Jakarta, 11 Maret 1966
Presiden/Panglimna Tertinggi/
Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris
M.P.R.S.,
ttd.
Sukarno
* * *

II.) Insubordinasi adalah langkah pertama dalam rangakaian langkah-langkah yang diambil Jendral Suharto menuju suatu coup d’etat yang tuntas. Untuk memasuki lebih lanjut materi “Supersemar”, ada baiknya sebelumnya ditelusuri sedikit, saat-saat sebelum tiga orang jendral AD, yaitu Mayjen
Amir Mahmud, Mayjen Andi Yusuf dan Mayjen Basuki Rakhmat, datang “menghadap” (atau “menodong”) Presiden Sukarno, pada tanggal 11 Maret 1966.

Sesudah terjadinya “Gerakan 30 September”, menurut salah satu sumber yang dipercaya, a.l. mantan Kolonel Latief, Brigjen Suparjo, salah seorang tokoh “G30S”, datang menghadap Presiden Sukarno memberikan laporan mengenai “G30S”. Setelah mendengar laporan Brigjen Suparjo, Presiden Sukarno memerintahkan kepada Suparjo untuk menghentikan kegiatan “G30S”. Selanjutnya gerakan ternyata memang dihentikan Keterangan ini berbeda sekali dengan ‘claim’ Suharto dan kawan-kawannya bahwa adalah KOSTRAD yang ia pimpin sendiri, yang telah menumpas “G30S”. Juga Dewi Sukarno mengemukakan kepada seorang wartawan asing bahwa adalah “Bapak” <maksudnya Presiden Sukarno> yang memerintahkan agar “G30S” menghentikan gerakannya.

Untuk mengatasi situasi, dalam usaha mencari pemecahan dan agar Revolusi Indonesia menurut pemahaman ketika itu bisa berlangsung terus, Presiden Sukarno menghubungi Kostrad. Ia memanggil Mayjen Umar Wirahadikusuma, Pangdam V Jaya, dan Majen Pranoto Reksosamudro. Presiden Sukarno mengangkat Mayor Jendral Pranoto Reksosamudro, Asisten III Panglima
Angkatan Darat, sebagai Care-taker Menteri Panglima Angkatan Darat untuk mengurus pekerjaan sehari-hari AD. Tetapi Jendral Suharto, sebagai Panglima Kostrad, menolak kebijaksanaan Presiden Sukarno. Suharto mengatakan kepada kurir-kurir Presiden Sukarno bahwa ‘untuk sementara’ ia
sudah mengambil alih pimpinan AD. Suharto juga melarang Mayjen Umar Wirahadikusma dan Mayjen Pranoto Reksosamudro untuk memenuhi panggilan Presiden Sukarno.Insubordinasi lagi!

Ini adalah insubordinasi terbuka pertama-kalinya yang dilakukan Mayjen Suharto sebagai Panglima Kostrad, terhadap Presiden Panglima Tertinggi ABRI Sukarno.Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah ABRI seorang perwira tinggi mengangkat dirinya sendiri menjadi panglima AD. Ini adalah intisari dan hakikat serta permulan dari “the creeping” coup d’etat yang dilakukan Suharto terhadap kekuasaan negara yang dijabat oleh Presiden Republik Indonesia, Sukarno.

III.) Diteliti lebih mendalam ‘insubordinasi’ dari fihak Jendral Suharto terhadap Panglima Tertinggi Presiden RI Sukarno tsb., bukanlah tindakan insubordinasi yang biasa-biasa saja. Tindakan insubordinasi Jendral Suharto itu secara hakiki merupakan tindakan fundamentil terbuka yang pertama dalam perebutan kekuasaan negara.Tindakan-tindakan selanjutnya dari Jendral Suharto terhadap Presiden Sukarno memberikan pembuktian kongkrit ke arah itu. Dengan kekuasaan atas Angkatan Darat yang telah diambilnya secara insubordinatif itu, Jendral Suharto dan kliknya di dalam ABRI mengadakan persekusi, pembersihan, penangkapan dan pembantaian terhadap kekuatan di dalam masyarakat – parpol-parpol dan ormas-ormas, birokrasi dan angkatan bersenjata RI, yang selama itu adalah sekutu dan penyokong politik serta ajaran-ajaran Presiden Sukarno.

Suharto memerlukan waktu kurang lebih lima bulan , dari Oktober 1965 sampai awal Maret ’66, untuk menindaklanjuti rencana perebutan kekuasaan atas Presiden Sukarno. Segala persiapan untuk itu tampaknya rampung pada tanggal 11 Maret 1966. Pas ketika pada hari itu Presiden Sukarno sedang mengadakan sidang Kabinet di Istana Merdeka, ribuan ‘massa’ mengepung Istana Merdeka. Situasi menjadi lebih gawat lagi ketika diketahui bahwa terdapat pasukan-pasukan bersenjata lengkap diantara yang mengepung itu, yang tidak ada tanda pengenalnya. Pasukan tsb ternyata kemudian adalah pasukan Kostrad. Presiden Sukarno bersama sementara menteri pembantunya
terpaska diselamatkan ke Istana Bogor. Menyolok untuk dicermati bahwa pada sidang Kabinet itu, dengan alasan sakit, Jendral Suharto absen. Terungkap kemudian bahwa Jendral Suharto sedang sibuk berunding dengan a.l. Tiga jendral yang kemudian ternyata adalah jendral-jendral yang diutus Suharto ke Istana Bogor, untuk menekan Presiden Sukarno . Melalui pembicaraan dibawah tekanan berat antara tiga jendral dengan Presiden Sukarno dimana hadir juga Waperdam I dr. Subandrio, dr. Leimena dan Chaerul Saleh, akhirnya tidak ada jalan lain bagi Presiden Sukarno selain menandatangani “Surat Perintah 11 Maret” yang terkenal itu.

Titik tolak Suharto mengirimkan tiga jendral itu adalah untuk secara formal minta kepada presiden agar diberi kepercayaan dan mandat penuh untuk “mengatasi” kesulitan dan menciptakan suasana tenang dan stabil. Presiden telah ada pengenalan bagaimana sebenarya Suharto itu, khususnya sesudah perintahnya mengenai pengangkatan Mayjen Pranoto Reksosamudro ditolak dan
digagalkan oleh Suharto. Maka tidaklah mudah bagi Presiden Sukarno untuk begitu saja memberikan kepercayaan dan mandat kepada Suharto. Dari teks “Supersemar” bisa ditelaah bahwa presiden Sukarno dengan didampingi oleh pembantu-banbantu-nya, masih bisa mencapai suatu perumusan yang mungkin bisa diinterpretasikan sebagai usaha untuk memberikan ketegasan tentangkelangsungan kepemimpinannya terhadap pemerintahan dan bangsa Indonesia. Paling tidak inilah yang diperkirakan oleh Presiden Sukarno ketika itu. Faktor penting lainnya yang mendorong Presiden Sukarno akhirnya tokhmenandatangani “Supersemar”, ialah pendiriannya yang sejak semula , yaitu selalu berusaha agar jangan sampai terjadi pertumpahan darah lebih lanjut yang
akan membawa penderitaan yang lebih berat lagi bagi rakyat .Namun kemudian dengan dilakukannya pembantaian besar-besaran terhadap orang-orang Komunis atau yang dianggap Komunis, golongan Kiri dan kaum Nasionalis dan Islam yang mendukung Presiden Sukarno, apa yang dikhawatirkan Presiden Sukarno terjadi juga.

IV). Dalam teks “Supersemar”, ditandaskan bahwa tujuan surat perintah itu bukanlah ‘pelimpahan kekuasaan’ dari Presiden Sukarno kepada Jendral Suharto, seperti yang sering dikemukakan oleh para pendiri dan pendukung Orba, tetapi adalah untuk mencapai “adanya ketenangan dan kestabilanPemerintahan dan jalannya Revolusi”. Memang sulit dibayangkan bagaimana pula Jendral Suharto bisa menenangkan dan menstabilkan jalannya Revolusi,seperti konsep Bung Karno ketika itu.

Demikian pula halnya mengenai masaalah ‘menjamin kepemimpinan dan kewibawaan’ Presiden Sukarno. Yang dilakukan oleh Suharto adalah kebalikannya. Selangkah demi selangkah, dengan cara ‘merangkak’ , denganberlindung di balik “Supersemar”, Jendral Suharto menggerowoti dan
menggembosi kepemimpinan dan kewibawaan Presiden Sukarno. Jendral Suharto memaksakan perombakan kabinet, meng-‘amankan’, sejumlah menteri, anggota DPR/MPRS dan perwira-perwira penyokong presiden Sukarno.

Apalagi mengenai perlunya menjamin dilaksanakannya dengan pasti ajaran-ajaran Pemimpin Besar Revolusi. Yang dilakukan Suharto jelas-jelas adalah melarang penyebaran dan pelaksanaan ajaran Bung Karno.

Mengenai perlunya ‘menjamin keselamatan pribadi’ Presiden Sukarno. Bagaimana pula langkah Suharto. Lewat DPRS dan MPRS yang sudah direkayasa Presiden Sukarno dilorot dari jabatannya sebagai kepala pemerintah dan kepala negara RI dan Suharto dinobatkan jadi Presiden. Bung Karno kemudian dikenakan ‘tahanan rumah’ sampai akhir hidup beliau. Sudah meninggalpun Bung Karno masih dipersikusi. Jenazah beliau tidak boleh dimakamkan ditempat seperti yang pernah diutarakannya sebelum ia meninggal. Jenazah beliau dimakamkan di Blitar, Jawa Timur, jauh dari pusat kegiatan politik di Jakarta. Karena Orba sangat khawatir akan merebaknya massa rakyat yang
luas yang hendak mengantar jenazah Bung Karno ke tempat peristirahatannya yang terakhir.

Melapor kepada Presiden Sukarno segala sesuatu yang dilakukannya dalam rangka “Supersemar”? Sudahlah, tidak usah lagi bicara mengenai hal itu. Bicara saja dengan Bung Karno, Suharto tidak mau.
Dari rentetan peristiwa sebelum dan sesudah dikeluarkannya “Supersemar”, bisa diasumsikan bahwa persetujuan para jendral dengan rumusan dalam “Supersemar”, adalah sbb”
Pertama, bagi Suharto yang pokok adalah memperoleh ‘legalitas’ bahwa ia bisa bertindak atas nama Presiden Sukarno, menggunakan nama Presiden Sukarno, yang memang ia lakukan semaksimal maksimalnya. Apa tindakan Suharto itu, Suharto sendiri yang menentukannya.
Kedua, dengan perumusan seperti tercantum dalam teks “Supersemar”, kekuatan yang mendukung Presiden Sukarno di dalam masyarakat, khususnya yang ada di dalam kekuatan bersenjata RI, yang ketika itu masih cukupan, bisa tertipu dan menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Suharto adalah atas dasar ‘mandat’ dari Presiden. Dengan demikian maka membikin pendukung Presiden
Sukarno menjadi lengah. Ketika mereka menyadari hal itu, sudah terlambat.Kekuatan mereka sudah dipreteli dan Suharto sudah mengkonsolidasi dan memperluas kekuasaannya. Suharto juga telah mengontrol DPR/MPRS sedemikian rupa sehingga telah memperoleh ‘legitimasi’ dan terciptalah Orde Baru yang ‘konstitusional’. Ini semua dilakukannya dengan berpangkal pada insubordinasi dan “Supersemar”.

VI). Maka, terdapatlah cukup dasar dan alasan untuk mempertanyakan: Apakah Orde Baru yang ditegakkan dengan memanipulasi dan menyalahgunakan “Surat Perintah Presiden Sukarno” tertanggal 11 Maret 1966, itu suatu kekuasaan yang legitim dan konstitusional? Sesungguhnya tidaklah sulit memberikan jawaban yang tegas. Kekuasaan Orde Baru selama 32 tahun telah menegakkan suatu ‘kebudayaan kekerasan’ yang telah menghantui dan merusak mentalitet dan moralitas bangsa. Orba telah mencampakkan prinsip-prinsip hukum, telah melakukan rekayasa
lewat opsus-opsus, telah melanggar hak-hak azasi manusia, hak-hak demokrasi serta telah membodohkan rakyat sehingga praktek korupsi, kolusi dan nepotisme bisa merajalela dan bertahan begitu lama.

Dalam politik luarnegerinya Orba telah menginvasi, mengokupasi dan atas nama’integrasi’ telah mencaplok Timor Timur. Ini menunjukkan bahwa Orba adalah suatu rezim, suatu kekuasaan yang zalim dan juga keropos. Orba telah membawa rakyat dan bangsa kita ke jurang kehancuran. Apalagi dasar dan alasan untuk menyatakan bahwa rezim Orba adalah konstitusional dan legitim. Melalui “Supersemar”, Suharto telah menegakkan Orde Baru. Kini, karena tindakan-tindakannya sendiri Orba telah menjadi sekarat. Dilanda oleh gelombang gerakan reformasi dan demokrasi, pendiri utamanya, Suharto, telah disingkirkan dari singgasana kekuasaan negara Republik Indonesia.
Orba telah menggali liang kuburnya sendiri!

“Supersemar” akan tercatat dalam sejarah Indonesia sebagai suatu pelaksanaan “master plan” dari seorang jendral dalam tindakan makarnya merebut kekuasaan negara.. “Supersemar” telah disulap menjadi pentung justru untuk memukul tokoh yang memberikannya.

Suatu tragedi nasional!

“Menyibak Tabir Orde Baru: Memoar Politik Indonesia 1965-1998”

“Menyibak Tabir Orde Baru: Memoar Politik Indonesia 1965-1998”
Diluncurkan 20/2/2014
Dan Tanggapan Prof . Dr. Salim Said

Buku Jusuf Wanandi (buku yang sudah lebih dulu diterbitkan di Singapur), yaitu – “Menyibak Tabir Orde Baru: Memoar Politik Indonesia 1965-1998”,
Diluncurkan di Jakarta pada tanggal 20/2/2014, paling tidak telah mengundang dua tanggapan menarik.
Satu dari Prof. Dr. Salim Said, doktor ilmu politik dan gurubesar pada sejumlah perguruan tinggi Indonesia, dan mantan dubes RI di Praha (2004-2008).

Sementara pakar sejarah menyatakan sbb:
Menulis sejarah atau suatu peristiwa, seperti apa isinya, itu tergantung pada dimana penulisnya berdiri. Tempat berdirinya itu menentukan apa yang ia bisa dan ingin lihat. Yang ditulisnya adalah apa yang menjadi perhatiannya.

Tanggapan Salim Said dan John Roosa berbeda besar. Menunjukkan apa yang menjadi perhatian utama masing-masing.

Prof. Dr Salim Said yang di waktu y.l “dekat sekali” dengan aktivis-aktivis mahasiswa dan para jendral yang anti-PKI dan anti-Presiden Sukarno, para periode sejak G30S, memberikan komentar a.l. Sbb:

..”buku ini penting, amat berguna bagi kita yang berminat pada politik dan sejarah modern Indonesia, ditulis dengan baik dan karena itu enak dibaca.

Lalu, . .

“Buku ini juga mengungkap sejarah politik Soeharto yang dengan instink politik dan ketrampilan yang canggih bukan saja bisa menyingkarkan Presiden pertama Republik Indonesia dengan cara yang amat canggih, tapi juga bisa berkuasa selama 32 tahun dan dengan saksama menyingkiran semua musuh-musuh politiknya. Patut dicatat, Soeharto adalah manusia terlama yang berkuasa di atas bumi Indonesia sejak wilayah ini diciptakan Allah. Juga jika dibanding dengan semua Gubernur Jenderal Belanda, para Raja dan para Sultan sejak ratusan tahun sebelumnya. Demikian a.l tanggapan Salin Said.

Prof Dr John Roosa, sejarawan dan gurubesar mengungkapkan tanggapannya a.l. Sbb:

<Terjemahan bebas> “Ia <Jusuf Wanandi> membantu Suharto berkuasa dalam tahun 1965 kemudian menyesal bahwa jendral (Suharto) begitu lama berkuasa. Ia membangun kembali Golkar dalam tahun 1970 -71 dan kemudian kecewa melihat orgnisasi itu menjadi alat kekuasaan pribadi Suharto. Ia memimpin kampanye internasional PR untuk membenarkan invasi terhadap Timor Timur 1975 kemudian menuding tentara melakukan taktik kontra-pemberontakan yang kejam.

Komentar diatas dimaksudkan untuk memperkenalkan siapa Jusuf Wanandi.

Di tahun 2000-an, seorang mantan aktivis PMKRI yang kemudian menjadi penyair dan jurnalis, dalam suatu perjalanan bersama ke Paris, pernah mengungkapkan padaku. Bahwa ia menyaksikan dan mengalami bagaimana PMKRI bersama gereja Katolik dan aktivis Partai Katolik, pada periode itu, dengan aktif melatih pemuda-pemuda untuk persiapan kampanye pembasmian dan pembantaian anggota-anggota PKI dan yang ianggap PKI serta pendukung Presiden Sukarno. Yang dipertanyakan sekarang ini: Apakah dalam bukunya itu Jusuf Wanandi bicara kongkrit tentang keterlibatan PMKRI , Partai Katolik dan Gereja Katolik dalam pelanggaran HAM terbesar di Indonesia.>

Masih pendapat John Roosa:(Terjemahan bebas) . . .“Meskipun penulisnya bersedia mengakui penyesalannya, sulit utk menyimpulkan bersimpati terhadapnya. Bertahu-tahun lamanya ia bekerja di sisi yang gelap, membantu kediktatoran Suharto melakukan berbagai kejahatan, dan ia tetap saja bangga atas pekerjaannya sebagai anak-didik yang dilindungi dari pejabat intel tipuan-kotor yag paling menjkijikkan, Ali Murtopo. Catatan inside-nya mengenai penentu dari berbagai pembantaian sering bersifat pengabdian pribadi dan tidak akurat.

“Pembantaian masal yang dimulai rezim pada permulaan 1965-1966 merupakan suatu ‘kesalahan besar’. Tidak seperi kawan sebayanya di Orde Baru, yang membisu mengenai pembunuhan-pembunuhan atau membenarkan hal itu, Wanandi setidak-tidaknya mau melihat ada sesuatu yang salah: Kita tidak bisa melegimitasi, mengabaikannya, atau melupakan tindakan-tindakan itu’. Ia bahkan berseru untuk diadakannya investigasi lengkap yang bisa “mengungkap” – suatu penggunaan kata yang dipilih baik dengan bantuan pembukaan kuburan masal — ‘kebenaran mengenai kejadian tragis itu’.

. . “Namun, bagaimana ia bisa mengatakan pembantaian terhadap para tahanan yang tak bersenjata dan tak berdaya itu sebagai, ‘suatu kesalahan’, dan bukan sebagai suatu kejahatan? Ia bisa berbuat seperti yang ia tidak minta kita melakukannya. Ia melewatkannya begitu saja. Ia menjelaskannya dengan sebuah dongeng yang menimpakan kesalahan pda Sukarno. Katanya Bung Karno salah karena tidak segera melarang PKI pad awal Oktober. Rakyat ‘telah bertindak aendiri’, di beberapa daerah tentara ‘mengambil inisiatif’. Cerita yang menyalahkan-Presiden ini telah diceriterakan lebih dulu. Notosusanto dan Saleh menghindangkannya di varian mereka yang terkenal mengenai Gerakan 30 September: ‘masyarakat’ , yang menununtut PKI dihukum, mengamuk ketika Sukarno mencoba ‘melindungi partai’ (maksudnya PKI, I.I.). Cerita seperti itu adalah omong-kosong. Suharto dan klknya, perwira-perwira tentara, menjegal Sukarno dan berindak malakukan apa yang sudah mereka rencanakan. Mereka bisa saja menggunakan larangan Presdien untuk melegitimasi serangan-serangan pembunuhan mereka, seperti halnyua mereka menggunakan Supersemar untuk melegitimasi kup Maret 1966 yang mereka lakukan.

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

Teman-teman Yth,
Kemarin siang (20 Feb) ada peluncuran buku Jusuf Wanandi (CSIS) di Jakarta. Saya mendapat kehormatan ikut membahas buku itu pada acara tersebut. Bersama ini saya lampirkan makalah yang saya sampaikan pada acara tersebut. Kalau ada di antara Anda yang sempat mengomentari makalah terlampir, saya tenatu senang sekali.
Bung Salim.

SALIM SAID:
Tentang Buku Jusuf Wanandi “Menyibak Tabir Orde Baru ”. Beberapa komentar singkat pada peluncuran buku 20 Februari 2014 di CSIS, Jakarta.

Kalau waktu yang dialokasikan kepada saya untuk mengomentari buku ini singkat, maka yang wajib saya katakan, buku ini penting, amat berguna bagi kita yang berminat pada politik dan sejarah modern Indonesia, ditulis dengan baik dan karena itu enak dibaca.

Ini adalah buku tentang politik dan perpolitikan Indonesia pada tahun-tahun terakhir Orde Lama, jatuhnya Presiden Soekarno, hancurnya Partai Komunis Indonesia (PKI), naiknya Jenderal Soeharto, mapannya kontrol rezim Orde Baru hingga jatuhnya rezim Soeharto yang selama bertahun-tahun memanfaatkan ABRI, Korpri (Korps Pegawai Negeri Indonesia) dan Golkar sebagai alat kekuasaannya.

Harus saya tekankan, buku ini menjadi menarik karena penulisnya, Jusuf Wanandi, terlibat langsung dalam bagian-bagian penting politik dan perpolitikan masa itu. Ini adalah sebuah memoar politik penulis yang juga sejarah politik Indonesia sekitar setengah abad terakhir.
Ini juga sebuah buku tentang CSIS (Centre for Strategic and International Studies), riwayatnya, perannya yang amat penting pengaruhnya dalam mendukung – bahkan acap kali malah menentukan—arah kekuasaan Soeharto pada awal dan bagian terpenting masa berkuasanya. Juga tentang ketegangan CSIS dengan kelompok kritis terhadap Orde Baru. CSIS adalah lembaga think tank pertama di Indonesia dalam sejarah intelektual serta sejarah politik negeri ini. Tapi dari penuturan Jusuf Wanandi, CSIS juga sebuah lembaga yang berperan sebagai lembaga lobby politik yang untuk waktu cukup lama berfungsi amat efektif.

Buku ini juga mengungkap sejarah politik Soeharto yang dengan instink politik dan ketrampilan yang canggih bukan saja bisa menyingkarkan Presiden pertama Republik Indonesia dengan cara yang amat canggih, tapi juga bisa berkuasa selama 32 tahun dan dengan saksama menyingkiran semua musuh-musuh politiknya. Patut dicatat, Soeharto adalah manusia terlama yang berkuasa di atas bumi Indonesia sejak wilayah ini diciptakan Allah. Juga jika dibanding dengan semua Gubernur Jenderal Belanda, para Raja dan para Sultan sejak ratusan tahun sebelumnya.

Soeharto berangkat dari Kostrad.
Nasib Soeharto mengalami pasang naik bermula ketika secara mendadak sejumlah Jenderal, para pimpinan Angkatan Darat, dibantai oleh gerakan para perwira yang dikendalikan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada subuh satu Oktober 1965. “Calon” Presiden kedua R.I. memegang jabatan Panglima Kostrad waktu itu.

Berbeda dengan Kostrad zaman sekarang yang mempunyai pasukan sebanyak dua divisi tempur, pasukan yang dipimpin Soeharto waktu itu berada di berbagai Komando militer (KODAM) yang baru akan dikerahkan ke bawah kontrol Kostrad jika ada tugas khusus dari pimpinan Angkatan Darat. Maka tidak mengherankan jika ketika tiba-tiba muncul pada satu Oktober pagi sebagai Panglima yang berani melawan usaha kudeta Gestapu, orang bertanya-tanya: Soeharto Who? Dengan kondisi itulah, Soeharto tampil dan dalam waktu dua tahun dia telah berhasil menjadi Presiden kedua Republik Indonesia.

Siapa Soeharto? Pertanyaan inilah yang – antara lain — dijawab oleh Jusuf Wanandi.

Dari posisinya yang amat dekat kepada Soeharto dan lingkungannya di sekitar Kostrad dan kemudian kantor kepresidenan, Wanandi menjelaskan siapa Soeharto. Pengamatan dan interaksi Wanandi dengan Soeharto, membawanya pada kesimpulan, Pangkostrad itu bukan Jenderal yang fobia komunis. Dan PKI jelas tahu dia bukan bagian dari lingkungan Panglima Angkatan Darat, Letnan TNI Jenderal Achmad Yani. Di mata PKI, bahkan di mata Presiden Soekarno, Yani dan kelompokmya di Markas Besar Angkatan Darat (MBAD) adalah orang-orang “keras kepala” yang anti Komunis dan anti Nasakom. Bukti dari sikap PKI itu adalah terjadinya dua kali kunjungan Kolonel Latif kepada Soeharto di rumah kediaman Pangkostrad dan di Rumah Sakit Angkatan Darat (RSPAD) beberapa jam sebelum operasi Gestapu dilancarkan.

Apa yang dipercakapkan Latif dan Soeharto pada kedua pertemuan tersebut diungkapkan sendiri oleh keduanya. Di kediaman Soeharto, menurut cerita sang Pangkostrad, Latif melaporkan adanya Dewan Jenderal yang akan menyingkirkan Soekarno, sang Presiden. Pada pertemuan di RSPAD, karena keterbatasan waktu, tidak banyak yang mereka bicarakan. Meski ada dugaan Latif melaporkan operasi akan segera dimulai “mengambil” para Jenderal yang sebelumnya secara publik sudah dikampanyekan Soekarno sebagai “tidak loyal” kepada Pemimpin Besar Revolusi.

Menurut rencananya, para Jenderal yang dituduh sebagai anggota Dewan Jenderal tersebut akan diambil untuk dihadapkan kepada Presiden Sukarno. Di depan Sukarno para Jenderal dari MBAD akan didaulat disingkiran dari MBAD dan posisi mereka diberikan kepada Jenderal yang mudah diatur oleh Sukarno. Latif berharap (menurut pengakuannya pada Mahkamah Militer yang mengadilinya di Bandung) Jenderal Soeharto yang akan naik menggantikan Pangad Jenderal Yani.

Kita tidak mempunyai informasi apakah harapan Kolonel Latif tersebut disampaikan kepada Soeharto pada pertemuan di RSPAD malam itu. Yang kita semua ketahui kemudian, pada pagi esoknya para Jenderal terbunuh, Soeharto mengamuk, orang-orang PKI kemudian banyak yang terbunuh di samping sejumlah besar dipenjarakan. Termasuk Latif. Siapa yang harus bertanggungjawab terhadap pembunuhan massal di banyak tempat itu?

Menurut Wanandi, baik Soeharto maupun Sukarno, sampai batas tertentu, harus iku bertanggungjawab. Tapi Sukarno pertama-tama yang harus bertanggungjawab. Waktu itu dia masih Presiden. Soeharto, menurut Wanandi, seharusnya berusaha meyakinkan Soekarno meredakan ketegangan dan histeri massa yang menyebabkan pembunuhan massal itu.

Menurut ceritanya sendiri, beberapa kali Soeharto meminta PKI dibubarkan, tapi Sukarno berkeras dan selalu berusaha meminta massa tenang sembari menunggu komando Pemimpin Besar Revolusi. Histeria yang nyaris merata, ketakutan kepada PKI yang sudah dipersepsikan sanggup dan telah melakukan pembunuhan keji dan sadis, hanya menyebabkan seruan dan himbauan Sukarno ikut tertiup angin menjauh dari masyarakat yang “histeris”. Pembunuhan berlanjut hingga yang harus dibunuh nyaris sudah habis. Menurut Wanandi, yang memicu terjadinya pembantaian adalah karena tidak adanya otoritas yang berwibawa mencegah dan menghentikannya. Di Jawa Tengah dan Jawa Timur pembantaian merupakan kelanjutan berdarah dari ketegangan yang sudah berlangsung lama, antara lain sebagai akibat aksi sepihak PKI dan Barisan Tani Indonesia (BTI). Tidak disebutkan Wanandi trauma Peristiwa Madiun 1948 yang sebenarnya juga menjadi salah satu akar pembantaian tersebut. Seperti diketahui Gestapu terjadi hanya 17 tahun setelah Pristiwa Madiun.

Masih tentang siapa Soeharto, Jusuf Wanandi mengungkapkan pengalamannya mendampingi pemimpin tertinggi Indonesia yang baru itu. Ternyata acuan sejarahnya terbatas pada sejarah kerajaan Jawa . Berbeda dengan Sukarno sebelumnya, dunia gagasan Soeharto berputar dan hanya berakar pada budaya Jawa, termasuk gagasan kekuasaan Jawa yang diketahuinya kebanyakan dari pengalaman dan cerita wayang. Sukarno sejak muda membaca luas tentang berbagai gagasan politik, ideologi dan sejarah dunia. Bagi seorang Soeharto yang memulai karir militernya sebagai pada tentara Hindia Belanda (Knil), wacana dan sejarah gagasan yang setiap hari menjadi “suguhan” Soekarno lewat sejumlah pidatonya yang bagaikan tidak kunjung habis itu, adalah barang asing.
Dengan latar belakang seperti itulah kita harus mengerti peran CSIS dan Jusuf Wanandi, Harry Tjan dan teman-temannya terhadap Soeharto dan periode awal pemerintahan Orde Baru. CSIS berdiri pada saat dan waktu yang tepat.Mereka yang mendirikan CSIS sudah bergiat di zaman Orde Lama ketika mereka menghadapi PKI. Di sana para pastor Jesuit ikut memainkan peran penting. Salah seorang di antaranya adalah Pater Beek. Sayang dalam buku Wanandi ini peran Beek sama sekali tidak muncul secara semestinya.

Kelompok politik cum intelektual yang paling siap pada awal sejarah Orde Baru adalah kelompok yang kemudian berumah dalam CSIS. Para Jenderal yang mendadak berkuasa itu memerlukan sejumlah gagasan bagi mengelola negara. Hanya CSIS waktu itu yang siap. Pada CSIS itulah bertemu kepentingan politik kelompok Katolik tertentu, kekuatan politik sekuler, peranakan Tionghoa tertentu, Ali Murtopo, Sujono Humardani dan Soeharto sebagai konsumen berbagai gagasan dari lembaga tersebut.
Buku ini menjelaskan secara gamblang peran besar CSIS waktu itu, dan peran pribadi Jusuf Wanandi serta Harry Tjan Silalahi. Itu terjadi pada periode Soeharto masih “perawan” dalam dunia politik. Yang sejak awal dipunyai mantan Pangkostrad itu terutama hanya instink politik yang hebat dan kemampuan taktis yang prima serta ramalan seorang guru tentang hari depan Soeharto sebagai orang yang akan punya peran penting dan kuasa besar. Sebagai seorang yang pada dasarnya cerdas, Soeharto cepat belajar. Menurut cerita banyak orang, kalau pada tahun-tahun pertama masa berkuasnya dia mencatat ketika para teknokrat menjelaskan kebijakan yang harus diputuskan, sekian tahun kemudian para Professor – dikenal sebagai Berkely Mafia —yang mencatat jika Soeharto menguraikan pikiran dan rencananya. Kalau pada awal masa berkuasanya Soeharto mendengarkan secara saksama taklimat yang diberikan Jusuf Wanandi dan Harry Tjan Silalahi, di kemudian hari CSIS dan para pendukungnya (Ali Murtopo dan L.B. Moerdani) dicampakkan begitu saja oleh Bapak Presiden. Soeharto merasa sudah tahu semua. Pengalaman hidupnya sejak masa kecil mendidik dirinya tidak mudah tergantung pada siapa saja. Juga tidak kepada ABRI, yang merupakan modal kekuasaan utamanya pada awal kekuasaannya. Maka tidak sulit dimengerti jika CSIS juga dicampakkan akhirnya.

Belajar dari pengalaman tragis Sukarno yang berkuasa tanpa dukungan solid satu partai (dan karena itu terpaksa bergantung pada PKI untuk “mengimbangi” Angkatan Darat), Soeharto memerlukan partai yang akan ditugaskannya menduduki kursi-kursi di parlemen untuk melegitimasi kekuasaan otoriternya. Karena itu dia menolak gagasan Wanandi dan teman-temannya yang merencanakan membuat partai yang betul-betul akan menjalankan peran sebagai penyalur aspirasi masyarakat, sekaligus pendukung pemerintah. Soeharto memilih Sekretariat bersama (Sekber) Golkar, merombaknya untuk kemudian mengontrolnya dengan menempatkan para Jenderal yang gampang dikendalikannya.

Meski tidak terlalu terlihat, sejak awal dan secara berangsur, Soeharto mempersiapkan Golkar tergantung padanya sembari secara perlahan menghindarkannya dari ketergantungan kepada ABRI. Hal ini dengan bagus digambarkan oleh Wanandi. Ujung dari kebijakan Soeharto ini adalah konflik Presiden dengan ABRI yang merasa makin dijauhkan dari kekuasaan. Konflik antara Soeharto dengan ABRI mulai terbuka pada masa kepanglimaan L.B. Moerdani. Tapi jika diamati secara saksama akan terlihat, latar belakang konflik yang berhulu pada pristiwa Malari.

Jenderal TNI Soemitro, Pangkopkamtib.
Pristiwa Malari (Malapetaka Januari) 1974 memperhadapkan Ali Mutopo dan kelompoknya (CSIS dan Opsus) dengan Jenderal TNI Soemitro, sang Pangkopkamtib yang juga Wakil Panglima ABRI. Polarisasi di kalangan kekuasaan waktu itu sebenarnya merupakan konflik antara para Jenderal di lembaga-lembaga militer (dipersonifikasihan oleh Soemitro) dan Para jenderal politik di sekitar Soeharto, dengan Murtopo dan Sujono Humardani sebagai contoh spesialnya. Diperhatikan secara saksama, sesungguhnya waktu itu tidak ada di antara para Jenderal tersebut yang merupakan potensi ancaman terhadap pusat kekuasaan Soeharto. Kompetisi yang terjadi lebih kurang masih pada tingkat rebutan mendekati kuping Soeharto sang Raja.

Kompetisi tak terkendali pada suatu saat, lalu meledak menjadi huru hara ketika Perdana Menteri Jepang sedang berkunjung ke Indonesia. Di mata Wanandi, demonstrasi demi demonstrasi mahasiswa masa itu adalah gerakan untuk menyerang Soeharto. Barangkali memang ada golongan mahasiswa dengan latar belakang politik tertentu yang berusaha memanfaatkan kesempatan dengan mendesak Soemitro menyingkirkan Soeharto. Tapi Soemitro dan kelompoknya, para tentara professional di Dephan dan Kopkamtib, belum punya rencanaa sejauh itu. Kesimpulan Wanandi mengenai adanya ancaman terhadap Soeharto barangkali lahir lebih dari ketakutan tokoh CSIS itu dan klompoknya yang cemas apa yang bakal terjadi pada mereka jika kelompok Soemitro berhasil menyingkirkan Ali Murtopo. Secara militer kelompok Soemitro memang lebih kuat. Tapi sebenarnya dan kenyataannya yang paling kuat dan akhirnya keluar sebagai pemenang adalah Soeharto juga. Sebagai akibat Malari, Soemitro pensiun dini dari ABRI dan Ali Murtopo secara berangsur dijauhkan dari lingkungan istana kekuasaan Soeharto.

Khusus tentang Soemitro, saya mendapat akses luas kepada mantan Pangkopkamtib yang berbadan subur itu setelah saya menyelesaikan pendidikan saya di Ohio. Karena disertasi saya mengenai peran politik TNI, saya sering berjumpa dengan Soemitro, selain dengan sejumlah Jenderal senior lainnya. Sejak akhir tahun delapanpuluhan dan berlanjut ke tahun sembilanpuluhan. Dari berbagai diskusi dan wawancara, saya berkesimpulan Pak Mitro itu padasarnya politically naïve. Tindakan- tindakannya dalam “konfrontasi” dengan Ali Murtopo adalah tindakan politik, suatu hal yang tidak disadarinya. Dia punya rencana reformasi politik, perubahan politik, tapi tidak pernah menyadari bahwa setiap perubahan pasti menguntungkan satu pihak dan merugikan golongan lain. Baik Ali Murtopo, juga Soeharto akan dirugikan oleh agenda perubahan Soemitro. Kalau gagasan Soemitro berhasil dijalankan, kekuasaan tentara bertambah, Ali dan kelompoknya tersingkir, dan kontrol Soeharto secara perlahan akan berbagi dengan Mabes ABRI. Untuk mencegah “ancaman” Soemitro itu, Soeharto segera menyingkirkannya. Menarik untuk dicatat, gagasan Soemitro sebagian besar kelak menjadi garis perjuangan ABRI dalam menghadapi Soeharto, terutama sejak masa kepanglimaan L.B. Moerdani. Nasib Moerdani juga berakhir , lebih kurang sama, dengan nasib tragis yang menimpa Soemitro.

L.B. Moerdani.
Bagaikan sebuah pagelaran wayang kulit, ketika “wayang” Soemitro masuk kotak secara mendadak, ki Dalang mengeluarkan “wayang” Benny Moerdani dari kotak. Secara mendadak juga. Moerdani yang sedang bersiap-siap berangkat Ke Negeri Belanda sebagai Duta Besar, secara mendadak ditarik dari Seoul ke Jakarta. Dengan kekuasaan besar yang diberikan Soeharto kepadanya, Moerdani tampil lebih berkuasa dari Soemitro. Menurut Wanandi yang amat dekat dengan Moerdani, perwira komando itu (pangkat terakhir di RPKAD, mayor, Komandan Bataliyon) pada dasarnya lebih seorang tentara dari pada politisi. Pada hal pengangkatan dan pekerjaannya sebagai pejabat intel sangat sarat politik. Tugas Moerdani bukan hanya menjaga keamanan pisik Soeharto dan keluarganya, tapi terutama kekuasaan dan kontrol Bapak Presiden atas negara.

Seperti Soemitro sebelumnya, Moerdani juga kemudian mengembangkan visi politiknya di dalam dan di sekitar kekuasaan Soeharto. Berada di sekitar Soeharto selama bertahun-tahun, Benny tiba pada kesimpulan, perkembangan pengelolaan negara dan politik yang dilakukan Soeharto sudah mencapai tingkat membahayakan negara. Gagasan Moerdani, kekuasaan harus dikembalikan kepada ABRI yang pada awal Orde Baru menaikkan Soeharto. Jalan pikiran Moerdani yang demikian tidak berbeda jauh dengan pendapat Soemitro sebelumnya. Seperti Soemitro, Moerdani juga disingkirkan Soeharto. Dengan kata lain, Moerdani juga mengulangi nasib tragis seniornya.

Benny cerdas, membaca banyak, berani dan punya pengalaman tempur yang nyaris tak tertandingkan di kalangan TNI. Tapi kelemahannya sama dengan Soemitro, tidak canggih berpolitik. Moerdani tentara yang mumpuni dan memulai karirnya di Jakarta — setelah ditarik dari Korea Selatan — sebagai loyalis tulen Soeharto. Tapi di kemudian hari, dia menderita disillusi kepada sang Presiden yang bertahun-tahun diabdinya sepenuh hati. Seloyal apapun Moerdani, yang lebih penting bagi Soeharto adalah kekuasaannya. Kepada Wanandi, Ali Murtopo pernah mengungkapkan, Soeharto tidak pernah percaya seratus persen kepada siapa pun. Bapak Presiden itu juga , menurut Murtopo yang mengenalnya sejak lama di Semarang, enggan bergantung kepada hanya satu kelompok. Maka ketika gagasan dan gerak-gerik Benny sudah terlihat sebagai ancaman di mata Soeharto, dengan mudah Bapak Presiden mencampakkan sang loyalis, menggantikannya dengan kekuatan lain. Inilah cerita di balik apa yang umum dikenal kemudian sebagai “de-benny-sasi.”

Tanjung Priok dan Try Sutrisno dan L.B. Moerdani.
Dalam kasus Tanjung Priok yang mengakibatkan banyak korban, sebagai Panglima Kodam Jakarta, Try Sutrisno, menurut Wanandi, adalah yang bersalah dan seharusnya bertanggung jawab. Tapi Moerdani melindungi Try karena demikianlah kehendak Soeharto. Perintah kepada Moerdani, karir Try jangan rusak oleh kasus Tanjung Priok. Soeharto mempersiapkan Try Sutrisno menjadi Pangab. Moerdani sendiri juga mengharapkan Try Sutrisno menjadi peminpin ABRI karena, menurut Wanandi, Benny punya rencana mengendalikan Try dari belakang.

Timur Timor dan Moerdani.
Selama ini pendapat umum di Indonesia terutama di kalangan militer senior, invasi pasukan gabungan ABRI ke Timor Timur (Operasi Seroja) tujuh Desember 1975, adalah pekerjaan L.B. Moerdani sebagai Asisten Intel Mabes ABRI/Dephankam. Tapi menurut Wanandi penyerbuan besar-besaran bukan gaya Moerdani. Benny berlatar belakang intel, dan memang tidak bisa mengelak mengenai keterlibatannya. Tapi keputusan Operasi Seroja ditetapkan Dephankam/ABRI, bukan Moerdani. Kepala intel itu, menurut Wanandi, hanya merencanakan operasi intel dengan sekitar 300 pasukan yang akan bekerja sama dengan sejumlah pengunsi di perbatasan.
Pandangan lain mengenai Operasi Seroja diceritakan oleh Letjen TNI (purn) Sayidiman Suryohadiprodjo dalam pengantar buku Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri. Timor Timur Untold Story. Menurut Sayidiman, sebagai yang didengarnya dari Jenderal TNI Maraden Panggabean, Pangab waktu itu, izin yang diberikan Presiden Soeharto kepada Moerdani sebagai pemimpin Operasi Seroja adalah operasi intel. Bagi Sayidiman, pada dasarnya satu operasi intelejen adalah tertutup (covert), bukan secara terbuka, bukan dengan penyerbuan oleh pasukan gabungan. Jadi, menurut Sayidiman lagi, melaksanakan operasi intelejen –seperti yang dilakukan Moerdani di Timor Timur — dengan cara operasi militer konvensional, jelas sebuah keganjilan, bahkan kesalahan.

Soeharto dan Nasution.
Tidak kurang menarik pendapat Jusuf Wanandi mengenai hubungan Jenderal Soeharto dengan Jenderal Nasution. Menurut Wanandi, ketegangan antara kedua pembesar tentara itu bersumber pada sikap Nasution yang “tidak pernah memaafkan Soeharto mengambil jabatan Presiden.” Dengan kata lain, Wanandi berkesimpulan Nasution berambisi menjadi pangganti Sukarno dan gagal karena Soeharto. Kesimpulan ini terutama bersumber pada pengamatan Wanandi terhadap sidang MPRS 1968. MPRS waktu itu dipimpin Jenderal Nasution sebagai Ketua. Draf GBHN susunan Badan Pekerja MPRS yang dikontrol Nasution bersama dengan apa yang disebut Wanandi sebagai “golongan kanan,” berusaha mengganjal Soeharto dengan cara mempersulit hari depan kepresidenannya. Wanandi dan kelompoknya berhasil menggagalkan rencana Nasution tersebut.
Topik draf dari Badan Pekerja MPRS tersebut sampai kini secara terbuka belum pernah secara obyektif dibicarakan. Bahkan dokumen-dokumen draf Badan Pekerja itu kononnya sudah hampir tidak bisa lagi ditemukan. Sekarang sulit secara obyektif menilai apakah Nasution masa itu memang menjalankan kebijakan yang akan berakhir pada terbukanya kesempatan bagi dirinya menjadi Presiden.

Yang kita tahu sejak awal keributan Gestapu, Nasution tidak pernah menunjukkan minat menjadi Presiden menggantikan Sukarno. Nasution malah mendorong dan mendukung Soeharto menghadapi Sukarno dan akhirnya menggantikan Presiden pertama R.I. tersebut. Nasution tahu bahwa dia bukan orang Jawa dan waktu itu hanya orang Jawa yang bisa menghadapi Sukarno. Seandainya Nasution berambisi menggantikan Sukarno, dia tidak akan menolak tawaran Pangkostrad Soeharto agar Nasution, perwira paling senior dalam ABRI waktu itu, memimpin “perlawanan” terhadap Gestapu dan kemudian Sukarno.
Selain watak Nasution yang terkenal peragu, Sukarno memang mengarahkan serangannya kepada Nasution yang dipandangnya “otak” kekuatan anti Komunis di dalam Angkatan Darat. Jadi kalau Nasution yang tampil kedepan, dan bukan Soeharto, perjuangan melawan Sukarno akan menjadi lebih sulit.

Sebagai seorang militer senior, Nasution juga berpendapat, jangan sampai terjadi pergantian komandan pada saat operasi sedang berjalan. Ketika Nasution muncul di Kostrad dalam keadaan pincang dan kaki terkilir pada satu Oktober petang, Soeharto sudah memimpin operasi. Kebijakan pertama Nasution, bantu Soeharto dan tolak keputusan Sukarno mendudukkan Mayjen TNI Pranoto Rekso Samudro sebagai pejabat sementara Panglima Angkatan Darat.

Ketegangan awal Soekarno-Nasution muncul ketika kedua Jenderal berbeda dalam cara menyelesaikan Gestapu. Nasution berkehendak Sukarno diadili, sementara Soeharto ingin urusan dengan Sukarno diselesaikan dengan jalan politik dan diplomasi. Di kemudian hari, ketika Soeharto sudah menjadi Presiden, ketegangan di antara mereka bersumber pada tafsiran atas konsep keterlibatan politik militer.Tafsiran Nasution sangat legalistik, sementara Soeharto lebih politis dan opportunistik.
Sebagai seorang ilmuwan politik yang mempelajari konsep dan sejarah peran politik tentara yang dicetuskan mula-mula oleh Nasution, saya berkesimpulan, Nasution cenderung lebih legalistik dari pada realistis. Pemikiran politik Nasution berkembang di masa pra Gestapu, ketika tentara hanya satu di antara beberapa kekuatan politik di Indonesia. Pada masa pasca Gestapu, ketika militer (TNI-ABRI) sudah menjadi kekuatan politik tunggal, pemikiran Nasution tidak membahas perkembangan baru tersebut. Di sana Soeharto mengembangkan sendiri konsepnya sebagai militer (Seminar Angkatan Darat II) yang telah menjadi penguasa politik tunggal. Kritik Nasution terhadap Orde Baru dan terhadap Soeharto berputar di sekitar perbedaan tafsiran terhadap konsep peran politik tentara tersebut. Dengan kata lain dan secara singkat, harus saya katakan, saya belum menemukan bukti untuk menerima kesimpulan Jusuf Wanandi bahwa “Nasution tidak pernah memaafkan Soeharto karena mengambil jabatan kepresidenan.”

Penutup.
Saya ingin menutup komentar saya atas buku Jusuf Wanandi yang kita bicarakan sekarang ini dengan mengulangi pernyataan awal saya. Ini buku amat penting. Salah satu yang membuat buku ini amat penting adalah terungkapnya sejumlah hal yang sayangnya belum sempat secara saksama diuraikan penulis. Tapi ini lalu harus ditafsirkan, Jusuf Wanandi, sadar atau tidak, memberi tugas kepada para peneliti politik dan sejarah agar meneliti dan mengungkapkan hal-hal tersebut.

Berikut ini beberapa pertanyaan menarik yang menantang para peneliti:
Menyangkut CSIS, pertanyaannya, siapa yang meladeni siapa? Siapa yang paling berkepentingan memanfaatkan CSIS? Ali Mutopo yang punya ambisi kekuasaan dan memerlukan tanki pemikir? Kelompok-kelompok cendekiawan Katolik yang lebih memilih hijau tentara karena takut pada hijau Islam? Kelompok pebisnis Tionghoa perantauan yang memerlukan perlindungan kekuasaan?

Penting untuk diketahui, Jenderal Soemitro menyebut Ali Murtopo (sebagai pemimpin Opsus) sebagai tokoh yang mendirikan CSIS untuk kepentingan operasi politiknya.

Menyangkut kepercayaan Wanandi,”Nasution tidak pernah memaafklan Soeharto karena mengambil jabatan Presiden,” perlu penelitian terhadap proses sidang MPRS 1968 serta dokumen-dokumen Badan Pekerja MPRS yang kabarnya sekarang sudah sulit ditemukan. Penelitian tersebut jangan sampai dipisahkan dari perkembangan hubungan Soeharto-Nasution sejak satu Oktober sore di Kostrad hingga naiknya mantan Pangkostrad itu menjadi Presiden kedua R.I.

Rapat para Jenderal pada tahun 1978 yang menunjukkan sikap kritis kepada kebijakan Soeharto. Momentum ini membuka kesempatan kepada Menteri Perindustrian, Jenderal Muhammad Jusuf, mempertontonkan kesetiaan dan pembelaannya kepada Presiden Soeharto. Beberapa waktu kemudian Jusuf menjadi Panglima ABRI. Bagaimana sebenarnya jalannya rapat para Jenderal tersebut? Apa yang dibicarakan di sana? Bisakah disimpulan Jenderal Jusuf (waktu itu sudah 14 tahun meninggalkan kegiatan militer aktif) menjadi Pangab karena pameran loyalitasnya tersebut, atau merupakan rencana lama Soeharto memberi “anugerah” kepada salah seorang yang berhasil mendapatkan dokumen Supersemar?

Peneliti yang jeli masih akan menemukan lebih banyak lagi topik menarik untuk diteliti dari membaca buku Jusuf Wanandi ini.***

Salim Said, doktor ilmu politik lulusan Ohio State University, Ohio, USA , Guru Besar Ilmu politik pada Universitas Muhammadiah Malang (UMM), Universitas Pertahanan Indonesia (Unhan), Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), dan pengajar tetap pada Sesko TNI, Sesko AD, Sesko AL. Menulis sejumlah buku mengenai peran politik TNI, Salim Said juga pernah ditugaskan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menduduki kursi Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Ceko (2006-2010).

“Palu Meminta Maaf kepada Keluarga Korban 1965”

IBRAHIM ISA – – WALIKOTA PALU TELADAN,,PELURUSAN SEJARAH MELAWAN “LUPA”
On Monday, 10 February 2014, 1:42, ASAHAN <a.alham1938@kpnmail.nl> wrote:
KALAU SBY jadi meminta maaf atas pelanggaran HAM berat, dia akan digulingkan pihak-pihak lawannya karena itu adalah kesempatan emas bagi pihak lawan SBY untuk melabraknya. Dia berhati-hati. Mega turut dalam komplotan menggulingkan Gus Dur. Apa motivnya? . Gus Dur teman dia sejak remaja. Motiv yang pokok barangkali karena dia ingin jadi Presiden yang hanya dalam kesempatan demikian bisa dia lakukan. Lalu sebagai Presiden, Mega juga menjalankan politik BERHATI-HATI seperti juga yang dijalankan SBY sekarang ini. Untuk apa?.Untuk menyelamatkan jabatan dan sebagai hasilnya dia tidak mempunyai prestasi yang berarti yang bahkan merehabilitasi nama bapaknya sebagai Preaiden yang digulingkan suhartO- pun, tidak dia lakukan. Sukses besar Mega adalah dengan politknya yang berhati hati itu dia selamat menjalani masa jabatan Presidennya hingga ahir meskipun rakyat tidak memetik setetes faedahpun.
Lantas politik apa yang akan dijalankan Jokowi bila dia terpilih sebagai Presiden? Apakah Jokowi akan juga melakukan politik berhati-hati (baca: KOMPOMI) terhadap lawan-lawan serta pihak koalisinya? untuk juga menyelamatkan jabatan?, meneruskan politik tradisionil berhati-hati yang pernah dijalankan Mega, SBY dan bahkan juga Habibie? Kalau cuma akan demikian, apalah lagi artinya seorang Jokowi ? Atau kita hanya harus optimis, positiev denken? .Bisakah Indonesia diperbaiki cuma dengan cara begini?
ASAHAN.

From: Salim Said
To: Group Diskusi Kita ; alumnas-oot ; Bismo Gondokusumo ; hasto66@gmail.com ; hadi.lukmono@yahoo.co.id ; pramonoanungwibowo@yahoo.co.id ; Fadli Zon ; Achmad Sucipto, Admiral ; Ahmad Syafii Maarif ; Djoko Rahardjo ; nurhayati_aliassegaf@yahoo.com ; Effendi Ghazali ; bambangsoesatyo@yahoo.com ; Anwar Nasution ; hammuluk@yahoo.com ; priyobudisantoso1@yahoo.com ; hamid awaludin ; amirsantoso14@yahoo.com ; Syafiuddin Makka ; Muhammad Basri ; Bahtiar Effendy ; Ichsan Loulembah ; Harjono Kartohadiprodjo ; suaidi.marasabessy@yahoo.com ; chandra motik ; tantowi.yahya@yahoo.co.id
Sent: Sunday, February 09, 2014 3:45 AM
Subject: Fwd: Kolom IBRAHIM ISA – – WALIKOTA PALU TELADAN,,PELURUSAN SEJARAH MELAWAN “LUPA”
Menarik untuk diamati. Salah satu pertanyaan, apakah walikota Palu mudah memohon maaf sebab di wilayah Palu memang tidak terjadi pembantaian di tahun 1965? Jadi minta maaf atau tidak minta maaf jadinya sama saja. Saudara Ichsan Lolulembah adalah putra Sulawesi Tengah yang mungkin bisa kita harapkan menjelaskan latar belakang permintaan maaf ini.

From: isa <i.bramijn@chello.nl>
Date: 2014-02-08 21:47 GMT+07:00
Subject: Kolom IBRAHIM ISA – – WALIKOTA PALU TELADAN,,PELURUSAN SEJARAH MELAWAN “LUPA”
To:

Kolom IBRAHIM ISA
Sabtu, 08 Februari 2014
———————————-
WALIKOTA PALU TELADAN
PELURUSAN SEJARAH MELAWAN “LUPA”

* * *

“Palu Meminta Maaf kepada Keluarga Korban 1965”

“Walikota Palu Rusdy Mastura juga akan memulihkan hak-hak kekeluargaan korban yang diuduh terlibat dalam Partai Komunis Indonesia”. . . . .

* * *

Peristiwa diatas terjadi dalam tahun 2012/13. Suatu permintaan maaf terhadap keluarga Korban 1965 dan pemulihan hak-hak kekeluargaan korban, yang dinyatakan oleh seorang pejabat negara Republik Indonesia, Walikota Palu Rusdy Mastura, dan Pemerintah Kota Palu. Kejadian tsb diberitakan secara nasional oleh Tempo.com. Tindakan Walikota Palu dan Pemerintah Kotapraja Palu tsb merupakan penerobosan besar. Meskipun terjadi pada tingkat daerah, di sebuah kotapraja di Sulawesi Tengah, namun, punya arti penting nasional.
Kemudian terjadi sbb (20/5/2013) –Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin mendeklarasikan Desa/Kelurahan Sadar Hukum dan Kota Palu sebagai Kota Sadar HAM di lapangan. Walikota Palu, Sulawesi Tengah. Acara ini merupakan tindak lanjut dari program kerja Panitia Ranham Propinsi Sulawesi Tengah. Deklarasi dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Longky Janggola; Walikota Palu, Rusdi Mastura; Wakil Walikota Palu dan Kapolda Sulawesi Tengah.
Ketika menganalisis peristiwa tsb sekaligus mengeritik sikap Presiden SBY — Sri Sulastri Wahyuningroem, yang sedang meneliti Keadilan Transisional di Indonesia untuk mencapai PhD pada Universitas Nsaional Ausastralia di Brisbane, menulis a.l teks aslinya dalam bahasa Inggris bb:
“President Susilo Bambang Yudhoyono has always been reluctant to include the 1965 mass killings in his never-realized plan to make an official apology to survivors; and as head of state, he never supported or instructed the Attorney General’s Office to follow up the four-year investigation by the National Commission on Human Rights (Komnas HAM) into the 1965/1966 crimes against humanity.
“Since his time in office will end this year, we can congratulate Yudhoyono for another success in allowing such an important issue to be “hidden with shame”, both domestically and internationally.
“Unlike Yudhoyono or most of our other political leaders, the Palu mayor has choosen to come to terms with the past because, as he said to me some time ago: “This kind of [atrocity] must never happen again”. He learned from his own personal experience the damage and cost to communities as well as to the victims, as a result of decades of stigmatization of being associated with the Sept. 30 Movement, and concluded that survivors were entitled to peace and dignity.
“The Palu regulation fits with a title awarded to the city by the Law and Human Rights Ministry, Palu: city of human rights awareness. The bylaw is one of the mayor’s efforts to realize his commitment following his formal apology.
“The Palu initiative reminds us of one very important thing in democracy: That it is always possible to push for change at a local level, even though the status quo may remain strong at the center of politics in Indonesia. The New Order’s master narrative on the so-called “abortive coup” blamed the Indonesian Communist Party (PKI) and justified the mass killing of suspected leftists and other civilians. This was the political legitimacy used by president Soeharto to hold sway and maintain his power for more than three decades.
“Since the dawning of the 1998 Reform era and its failure to acknowledge this country’s dark history, the same narrative has remained strong and has provided the basis of political legitimacy for the new, supposedly democratic, regimes.
<The writer is researching transitional justice in Indonesia for her PhD thesis at the Australian National University in Canberra.>
Dialihbasakan kira-kira sbb:
“Presiden SBY selalu enggan memasukkan masalah pembunuhan masal 1965 dalam rencana-yang tidak pernah dilaksanakannya, untuk minta maaf resmi kepada para penyintas, dan sebagai kepala negara, ia tidak pernah mendukung atau menginstruksikan Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti investigasi empat-tahun yang dilakukan oleh KomnasHAM terhadap kejahatan kemanusiaan 1965/1966.
“Karena masa jabatnnya akan berakhir tahun ini; kita bisa mengucapkan selamat kepada Yudhoyono untuk sukses lainnya membiarkan kasus begitu penting seperti itu “disembunyikan dengan malu”, baik secara nasional maupun internasional.
“Lain dari Yudhoyono atau sebagian besar dari pemimpin kita, Walikota Palu memilih mengakui dan mengakhiri masa lampau, karena kata beliau kepada saya suatu ketika: “(Kekejaman) semacam itu tidak boleh terulang lagi”. Ia belajar dari pengalaman pribadinya kerusakan dan kerugian terhadap masyarakat sama seperti terhadap para korban, sebagai akibat dari stigmatisasi dilibatkan dengan Gerakan 30 September, dan (ia) menyimpulkan bahwa para penyintas berhak atas kedamaian dan hargadiri manusia.
“Pengaturan Palu cocok dengan penghargaan yang diberikan pada kota tsb oleh Kementerian Hukum dn Ham kepada Palu: Kota Sadar Ham. Pengaturan tsb merupakan usaha Walikota untuk merealisasi janjinya sebagai tindak lanjut permintaan maaf yang dilakukannya secara resmi.
“Prakarsa Palu mengingatkan kita pada satu hal penting di dalam demokrasi: Bahwa adalah selalu mungkin mendorong terjadinya perubahan di tingkat lokal, meskipun statusquo masih kuat di pusat politik di Indonesia. Versi yang diuarkan oleh Orde Baru mengenai apa yang dinamakan “kudeta yang gagal” yang dituduhkan pada Partai Komunis Indonesia (PKI) dan (dengan itu) membenarkan pembunuhan masal terhadap orang-orang Kiri yang dicurigai dan warga sipil lainnya. Ini adalah legitimasi politik yang digunakan Presiden Suharto untuk berkuasa terus selama lebih dari tiga dasawarsa.
“Sejak dimulainya era Reformasi 1998 dan kegagalannya untuk mengakui sejarah kelam negeri ini, cerita yang sama masih kuat dan telah memberikan dasar bagi legitimasi politik untuk rezim-rezim baru yang dikatakan demokratis.

Permintaan maaf serupa pernah dilakukan oleh Gus Dur, mantan Presiden RI. Ada sedikit perbedaan. Kotapraja Palu memulihkan hak/hak kekeluargaan korban. Gus Dur belum sampai kesitu. Makanya Pramudya Ananta Tur merespons permintaan maaf Gus Dur, menyatakan `kok gampang amat minta maaf ´. Pram menuntut Gus Dur sebagai pejabat tertinggi negara melakukan tindakan kongkrit di bidang pemulihan hak-hak kewarganegaraa korban. Baik lewat MPRS atau dalam posisi beliau sebagai Presiden R.I.
Mungkin Gus Dur juga bermaksud demikian. Hanya kurang waktu dan keburu digulingkan oleh manuver politik Amin Rais-Akbar Tanjung-Wiranto. . . ., dan . . . . . Megawati.
* * *
Kesimpulan yang dikemukakan dalam tulisan Sri Sulastri Wahyuningroem, sesuai dengan kenyataan situasi Indonesia dewasa ini.
Perubahan-perubahan yang berkembang selangkah demi selangkah sejak dimulainya era reformsi, menunjukkan adanya kemajuan-kemajuan di daerh yang bersifat pendobrakan terhadap situasi “jalan ditempat”: yang masih berlangsung di pusat. Di lain fihak masih terjadi peritsiwa di Jawa Timur, dimana suatu pertemuan peluncuran buku mengenai TAN MALAKA di ancam dibubarkan oleh organisasi yang mengatasnamai Islam.
Gerakan masal yang berkembang terus di daerah — suatu waktu akan menghasilkan perubahan berarti di tingkat pusat. Dalam hal gerakan daerah yang maju, Kota Palu dan Walikotanya Rusdy Mastura, adalah TELADAN!!

TNI, CIA, dan Pembantaian Etnis Tionghoa di Kalbar

TNI, CIA, dan Pembantaian Etnis China di Kalbar

http://www.shnews.co/detile-29562-tni-cia-dan-pembantaian-etnis-china-di-kalbar.html

Aju | Sabtu, 14 Desember 2013 – 16:03 WIB

Soeharto mendorong penumpasan PGRS/PARAKU.

PONTIANAK – Central Intelijen Agency (CIA) atau Badan Intelejen Amerika Serikat dan Tentara Nasional Indonesia (TNI), berada di balik pembantaian paling sadis dan kejam terhadap 30.000 orang etnis China di Provinsi Kalimantan Barat pada 1967. Hal ini dilakukan dalam rangka mengakhiri pengaruh komunis di Asia Tenggara.
Pembantaian dipicu materi pemberitaan provokatif dari Pelaksana Penguasa Perang Daerah (Peperalda) dan Kodam XII/Tanjungpura di Radio Republik Indonesia (RRI) regional Pontianak, 21 September 1967.
Peperalda Kalimantan Barat mengatasnamakan Johanes Chrisostomus Oevaang Oeray, tokoh suku Dayak dan mantan Gubernur Kalimantan Barat 1959-1966 yang menyatakan perang terhadap Pasukan Gerilya Rakyat Sarawak/Pasukan Rakyat Kalimantan Utara (PGRS/PARAKU).
Laurentius Herman Kadir, satu-satunya saksi hidup, mahasiswa semester akhir Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) angkatan pertama dan mantan Wakil Gubernur Kalimantan Barat periode 2003-2008 dan kini berusia 72 tahun, datang ke kediaman JC Oevaang Oeray di Jalan Sidas Nomor 5, Pontianak.
Pak Oevaang, kenapa mereka secara sepihak menyatakan perang terhadap PGRS/PARAKU? Ini hal berbahaya, protes LH Kadir.

 

Bingung

JC Oevaang Oeray tampak bingung dimarahi anak muda seperti LH Kadir. Sebelum suasana bingung reda, dua perwira Kodam XII/Tanjungpura berpangkat letnan kolonel, mendatangi kediaman JC Oevaang Oeray.
Keduanya minta maaf karena telah mencatut nama JC Oevaang Oeray di RRI regional Pontianak, sehingga menimbulkan kemarahan luar biasa kalangan masyarakat suku Dayak di pedalaman dan perbatasan.
Di samping itu, keduanya minta bantuan JC Oevaang Oeray untuk turut serta meredam aksi brutal warga Dayak. Aksi kemarahan warga Dayak memang di luar skenario. Awalnya hanya dimaksudkan menggiring etnis China agar terusir dari pedalaman dan perbatasan, malah berubah menjadi aksi pembantaian paling sadis.
Di hadapan JC Oevaang Oeray, kedua perwira menengah utusan Kodam XII/Tanjungpura, menyatakan sudah tidak mampu lagi meredam aksi beringas suku Dayak. Kodam XII/Tanjungpura memohon bantuan nyata dari JC Oevaang Oeray, ujar LH Kadir.
Menurut LH Kadir, setelah JC Oevaang Oeray turun tangan, aksi brutal warga Dayak berhasil dihentikan. Tapi nyawa 30.000 manusia tidak berdosa sudah terlanjur melayang.
Ratusan ribu lainnya mengungsi di Singkawang, Pontianak, dan sekitarnya. Orang-orang yang mampu, terpaksa memilih pindah ke Depok, Tangerang, Bekasi, Pasar Minggu Jakarta Selatan, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Medan.

 

Sangat Politis

Kadir menuturkan, aksi rusuh massal berupa pengusiran dan pembunuhan warga China oleh warga Dayak di Kalimantan Barat pada 1967, sangat politis dan tidak bisa dilihat secara parsial.
Tidak bisa dimungkiri, pemerintah berada di balik aksi rusuh massa 1967 di Kalimantan Barat. Tanggal 16 Agustus 1968 malam, Presiden Soeharto secara khusus, melalui pidato di layar TVRI, mengucapkan terima kasih kepada suku Dayak di Kalimantan Barat yang telah membantu pemerintah dan TNI menumpas pemberontakan PGRS/PARAKU.
Provinsi Kalimantan Barat memiliki peran unik pada era Perang Dingin Asia Tenggara. Amerika Serikat merasa sama sekali tidak berarti atas kemenangan perang melumpuhkan komunis di Vietnam, jika kekuatan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Indonesia tidak segera dilumpuhkan.
Di mata CIA, Presiden Soekarno merupakan satu-satunya penghalang penghancuran PKI di Indonesia. Kendati tidak terlibat, Presiden Soekarno tidak memiliki sikap tegas terhadap PKI setelah pecah konfrontasi Indonesia-Malaysia, sehubungan status Negara Bagian Sabah dan Negara Bagian Sarawak, 1964-1966.
Faktanya PKI selalu berada di barisan terdepan mendukung langkah Presiden Soekarno menginvasi Sabah dan Sarawak.
Dalam suasana konfrontasi, CIA di bawah kordinasi Duta Besar Amerika Serikat Marshall Green, meledakkan Gerakan 30 September (G30S) 1965. Kemudian PKI dituding sebagai dalangnya. G30S 1965 berujung kepada kejatuhan Presiden Soekarno dan Indonesia-Malaysia rujuk kembali pada 11 Agustus 1966.

Ditumpas

Saat Soeharto berada di tampuk kekuasaanya, PGRS/PARAKU yang sebelumnya adalah satu ujung tombak dalam menginvasi Sabah dan Sarawak, akhirnya ditumpas secara militer karena dari 937 personel terlatih, hanya 99 orang bersedia menyerahkan diri, dan selebihnya melakukan perlawanan bersenjata.
Atas dasar itulah, aktivis PGRS/PARAKU kemudian dikategorikan Presiden Soeharto sebagai PKI. Etnis China mesti diusir dari pedalaman dan perbatasan karena dicap penyuplai logistik dan mata-mata bagi aktivis PGRS/PARAKU.
Aksi perlawanan PGRS/PARAKU membuat nyali pemerintah dan TNI ciut. Pada 16 Juli 1967 malam, Pangkalan TNI AU di Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, direbut satu kompi PGRS/PARAKU dipimpin Sofjan, Wong Hon, dan The Wa Su.
Menurut Peter Dale Scoot, mantan diplomat Amerika Serikat, ada tiga skenario CIA Amerika Serikat dalam menjatuhkan kepemimpinan Presiden Soekarno, sebagai musuh nomor satu AS di dunia pada masa itu.
Pertama, mengondisikan G30S 1965 di Jakarta. Kedua, melakukan pembunuhan massal terhadap pihak yang dinilai terlibat PKI. Ketiga, melakukan kriminalisasi politik terhadap para politikus dan birokrat yang dinilai sebagai Soekarnois atau orang dekat Presiden Soekarno.
Mengacu kepada analisis Peter Dale Scoot, aksi pembantaian etnis China di pedalaman dan perbatasan Provinsi Kalimantan Barat 1967, merupakan bagian kedua skenario CIA dalam menghancurkan kekuatan komunis di Asia Tenggara.

Sumber : Sinar Harapan

MENIT-MENIT LEPASNYA TIMOR-TIMUR DARI INDONESIA

Sejarah Lepasnya Timor Timur Yang tak Pernah Terungkap
Posted by KabarNet pada 03/08/2013

 

MENIT-MENIT LEPASNYA TIMOR-TIMUR DARI INDONESIA
Berikut ini adalah tulisan seorang wartawan yang meliput jajak pendapat di Dili, Timor-timur. Tulisan berikut ini sungguh luar biasa, namun sekaligus membuat dada sesak.
Ditulis oleh Kafil Yamin, wartawan kantor berita The IPS Asia-Pacific, Bangkok, yang dikirim ke Timor Timur pada tanggal 28 Agustus 1999 untuk meliput ‘Jajak Pendapat Timor-Timur’ yang diselenggarakan UNAMET [United Nations Mission in East Timor], 30 Agustus 1999. Judul asli dari tulisan ini adalah Menit-Menit yang Luput dari Catatan Sejarah Indonesia. Saya sengaja ubah judulnya dengan maksud agar lebih jelas mengenai apa yang terkandung dalam tulisan tersebut.

MENIT-MENIT YANG LUPUT DARI CATATAN SEJARAH INDONESIA
Oleh: Kafil Yamin

 

Jajak pendapat itu, yang tidak lain dan tidak bukan adalah referendum, adalah buah dari berbagai tekanan internasioal kepada Indonesia yang sudah timbul sejak keruntuhan Uni Soviet tahun 1989. Belakangan tekanan itu makin menguat dan menyusahkan Indonesia. Ketika krisis moneter menghantam negara-negara Asia Tenggara selama tahun 1997-1999, Indonesia terkena. Guncangan ekonomi sedemikian hebat; berimbas pada stabilitas politik; dan terjadilah jajak pendapat itu.

Kebangkrutan ekonomi Indonesia dimanfaatkan oleh pihak Barat, melalui IMF dan Bank Dunia, untuk menekan Indonesia supaya melepas Timor Timur. IMF dan Bank Dunia bersedia membantu Indonesia lewat paket yang disebut bailout, sebesar US$43 milyar, asal Indonesia melepas Timtim.

Apa artinya ini? Artinya keputusan sudah dibuat sebelum jajak pendapat itu dilaksanakan. Artinya bahwa jajak pendapat itu sekedar formalitas. Namun meski itu formalitas, toh keadaan di kota Dili sejak menjelang pelaksanan jajak pendapat itu sudah ramai nian. Panita jajak pendapat didominasi bule Australia dan Portugis. Wartawan asing berdatangan. Para pegiat LSM pemantau jajak pendapat, lokal dan asing, menyemarakkan pula – untuk sebuah sandiwara besar. Hebat bukan?
Sekitar Jam 1 siang, tanggal 28 Agustus 1999, saya mendarat di Dili. Matahari mengangkang di tengah langit. Begitu menyimpan barang-barang di penginapan [kalau tidak salah, nama penginapannya Dahlia, milik orang Makassar], saya keliling kota Dili. Siapapun yang berada di sana ketika itu, akan berkesimpulan sama dengan saya: kota Dili didominasi kaum pro-integrasi. Mencari orang Timtim yang pro-kemerdekaan untuk saya wawancarai, tak semudah mencari orang yang pro-integrasi.

Penasaran, saya pun keluyuran keluar kota Dili, sampai ke Ainaro dan Liquica, sekitar 60 km dari Dili. Kesannya sama: lebih banyak orang-orang pro-integrasi. Di banyak tempat, banyak para pemuda-pemudi Timtim mengenakan kaos bertuliskan Mahidi [Mati-Hidup Demi Integrasi], Gadapaksi [Garda Muda Penegak Integrasi], BMP [Besi Merah Putih], Aitarak [Duri].

Setelah seharian berkeliling, saya berkesimpulan Timor Timur akan tetap bersama Indonesia. Bukan hanya dalam potensi suara, tapi dalam hal budaya, ekonomi, sosial, tidak mudah membayangkan Timor Timur bisa benar-benar terpisah dari Indonesia. Semua orang Timtim kebanyakan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Para penyedia barang-barang kebutuhan di pasar-pasar adalah orang Indonesia. Banyak pemuda-pemudi Timtim yang belajar di sekolah dan universitas Indonesia, hampir semuanya dibiayai pemerintah Indonesia. Guru-guru di sekolah-sekolah Timtim pun kebanyakan orang Indonesia, demikian juga para petugas kesehatan, dokter, mantri.

Selepas magrib, 28 Agustus 1999, setelah mandi dan makan, saya duduk di lobi penginapan, minum kopi dan merokok. Tak lama kemudian, seorang lelaki berusia 50an, tapi masih terlihat gagah, berambut gondrong, berbadan atletis, berjalan ke arah tempat duduk saya; duduk dekat saya dan mengeluarkan rokok. Rupanya ia pun hendak menikmati rokok dan kopi.

Mungkin karena dipersatukan oleh kedua barang beracun itu, kami cepat akrab. Dia menyapa duluan: “Dari mana?” sapanya.

“Dari Jakarta,” jawabku, sekalian menjelaskan bahwa saya wartawan, hendak meliput jajak pendapat.

Entah kenapa, masing-masing kami cepat larut dalam obrolan. Dia tak ragu mengungkapkan dirinya. Dia adalah mantan panglima pasukan pro-integrasi, yang tak pernah surut semangatnya memerangi Fretilin [organisasi pro-kemerdekaan], “karena bersama Portugis, mereka membantai keluarga saya,” katanya. Suaranya dalam, dengan tekanan emosi yg terkendali. Terkesan kuat dia lelaki matang yang telah banyak makan asam garam kehidupan. Tebaran uban di rambut gondrongnya menguatkan kesan kematangan itu.

“Panggil saja saya Laffae,” katanya.
“Itu nama Timor atau Portugis?” Saya penasaran.
“Timor. Itu julukan dari kawan maupun lawan. Artinya ‘buaya’,” jelasnya lagi.

Julukan itu muncul karena sebagai komandan milisi, dia dan pasukannya sering tak terdeteksi lawan. Setelah lawan merasa aman, tiba-tiba dia bisa muncul di tengah pasukan lawannya dan melahap semua yang ada di situ. Nah, menurut anak buah maupun musuhnya, keahlian seperti itu dimiliki buaya.

Dia pun bercerita bahwa dia lebih banyak hidup di hutan, tapi telah mendidik, melatih banyak orang dalam berpolitik dan berorganisasi. “Banyak binaan saya yang sudah jadi pejabat,” katanya. Dia pun menyebut sejumlah nama tokoh dan pejabat militer Indonesia yang sering berhubungan dengannya.

Rupanya dia seorang tokoh. Memang, dilihat dari tongkrongannya, tampak sekali dia seorang petempur senior. Saya teringat tokoh pejuang Kuba, Che Guevara. Hanya saja ukuran badannya lebih kecil.

“Kalau dengan Eurico Guterres? Sering berhubungan?” saya penasaran.
“Dia keponakan saya,” jawab Laffae. “Kalau ketemu, salam saja dari saya.”

Cukup lama kami mengobrol. Dia menguasai betul sejarah dan politik Timtim dan saya sangat menikmatinya. Obrolan usai karena kantuk kian menyerang.

Orang ini menancapkan kesan kuat dalam diri saya. Sebagai wartawan, saya telah bertemu, berbicara dengan banyak orang, dari pedagang kaki lima sampai menteri, dari germo sampai kyai, kebanyakan sudah lupa. Tapi orang ini, sampai sekarang, saya masih ingat jelas.

Sambil berjalan menuju kamar, pikiran bertanya-tanya: kalau dia seorang tokoh, kenapa saya tak pernah mendengar namanya dan melihatnya? Seperti saya mengenal Eurico Gueterres, Taur Matan Ruak? Xanana Gusmao? Dan lain-lain? Tapi sudahlah.

Pagi tanggal 29 Agustus 1999. Saya keluar penginapan hendak memantau situasi. Hari itu saya harus kirim laporan ke Bangkok. Namun sebelum keliling saya mencari rumah makan untuk sarapan. Kebetulan lewat satu rumah makan yang cukup nyaman. Segera saya masuk dan duduk. Eh, di meja sana saya melihat Laffae sedang dikelilingi 4-5 orang, semuanya berseragam Pemda setempat. Saya tambah yakin dia memang orang penting – tapi misterius.

Setelah bubar, saya tanya Laffae siapa orang-orang itu. “Yang satu Bupati Los Palos, yang satu Bupati Ainaro, yang dua lagi pejabat kejaksaan,” katanya. “Mereka minta nasihat saya soal keadaan sekarang ini,” tambahnya.

Kalau kita ketemu Laffae di jalan, kita akan melihatnya ‘bukan siapa-siapa’. Pakaiannya sangat sederhana. Rambutnya terurai tak terurus. Dan kalau kita belum ‘masuk’, dia nampak pendiam.

Saya lanjut keliling. Kota Dili makin semarak oleh kesibukan orang-orang asing. Terlihat polisi dan tentara UNAMET berjaga-jaga di setiap sudut kota. Saya pun mulai sibuk, sedikitnya ada tiga konferensi pers di tempat yang berbeda. Belum lagi kejadian-kejadian tertentu. Seorang teman wartawan dari majalah Tempo, Prabandari, selalu memberi tahu saya peristiwa-peristiwa yang terjadi.

Dari berbagai peristiwa itu, yang menonjol adalah laporan dan kejadian tentang kecurangan panitia penyelenggara, yaitu UNAMET. Yang paling banyak dikeluhkan adalah bahwa UNAMET hanya merekrut orang-orang pro-kemerdekaan di kepanitiaan. Klaim ini terbukti. Saya mengunjungi hampir semua TPS terdekat, tidak ada orang pro-integrasi yang dilibatkan.
Yang bikin suasana panas di kota yang sudah panas itu adalah sikap polisi-polisi UNAMET yang tidak mengizinkan pemantau dan pengawas dari kaum pro-integrasi, bahkan untuk sekedar mendekat. Paling dekat dari jarak 200 meter. Tapi pemantau-pemantau bule bisa masuk ke sektratriat. Bahkan ikut mengetik!

Di sini saya perlu mengungkapkan ukuran mental orang-orang LSM dari Indonesia, yang kebanyakan mendukung kemerdekaan Timtim karena didanai asing. Mereka tak berani mendekat ke TPS dan sekretariat, baru ditunjuk polisi UNAMET saja langsung mundur. Tapi kepada pejabat-pejabat Indonesia mereka sangat galak: menuding, menuduh, menghujat. Berani melawan polisi. Di hadapan polisi bule mereka mendadak jadi inlander betulan.

Tambah kisruh adalah banyak orang-orang pro-integrasi tak terdaftar sebagai pemilih. Dari 4 konferensi pers, 3 di antaranya adalah tentang ungkapan soal ini. Bahkan anak-anak Mahidi mengangkut segerombolan orang tua yang ditolak mendaftar pemilih karena dikenal sebagai pendukung integrasi.

Saya pun harus mengungkapkan ukuran mental wartawan-wartawan Indonesia di sini. Siang menjelang sore, UNAMET menyelenggarakan konferensi pers di Dili tentang rencana penyelenggaraan jajak pendapat besok. Saya tentu hadir. Lebih banyak wartawan asing daripada wartawan Indonesia. Saya yakin wartawan-wartawan Indonesia tahu kecurangan-kecurangan itu.

Saat tanya jawab, tidak ada wartawan Indonesia mempertanyakan soal praktik tidak fair itu. Bahkan sekedar bertanya pun tidak. Hanya saya yang bertanya tentang itu. Jawabannya tidak jelas. Pertanyaan didominasi wartawan-wartawan bule.

Tapi saya ingat betapa galaknya wartawan-wartawan Indonesia kalau mewawancarai pejabat Indonesia terkait dengan HAM atau praktik-praktik kecurangan. Hambatan bahasa tidak bisa jadi alasan karena cukup banyak wartawan Indonesia yang bisa bahasa Inggris. Saya kira sebab utamanya rendah diri, seperti sikap para aktifis LSM lokal tadi.

Setelah konferensi pers usai, sekitar 2 jam saya habiskan untuk menulis laporan. Isi utamanya tentang praktik-praktik kecurangan itu. Selain wawancara, saya juga melengkapinya dengan pemantauan langsung.

Kira-kira 2 jam setelah saya kirim, editor di Bangkok menelepon. Saya masih ingat persis dialognya:
“Kafil, we can’t run the story,” katanya.
“What do you mean? You send me here. I do the job, and you don’t run the story?” saya berreaksi.
“We can’t say the UNAMET is cheating…” katanya.
“That’s what I saw. That’s the fact. You want me to lie?” saya agak emosi.
“Do they [pro-integrasi] say all this thing because they know they are going to loose?”
“Well, that’s your interpretation. I’ll make it simple. I wrote what I had to and it’s up to you,”
“I think we still can run the story but we should change it.”
“ I leave it to you,” saya menutup pembicaraan.

Saya merasa tak nyaman. Namun saya kemudian bisa maklum karena teringat bahwa IPS Asia-Pacific itu antara lain didanai PBB.
***
Kira-kira jam 5:30 sore, 29 Agustus 199, saya tiba di penginapan. Lagi-lagi, Laffae sedang dikerumuni tokoh-tokoh pro-integrasi Timtim. Terlihat Armindo Soares, Basilio Araujo, Hermenio da Costa, Nemecio Lopes de Carvalho, nampaknya mereka sedang membicarakan berbagai kecurangan UNAMET.

Makin malam, makin banyak orang berdatangan. Orang-orang tua, orang-orang muda, tampaknya dari tempat jauh di luar kota Dili. Kelihatan sekali mereka baru menempuh perjalanan jauh.

Seorang perempuan muda, cukup manis, tampaknya aktifis organisasi, terlihat sibuk mengatur rombongan itu. Saya tanya dia siapa orang-orang ini.

“Mereka saya bawa ke sini karena di desanya tidak terdaftar,” katanya. “Mereka mau saya ajak ke sini. Bahkan mereka sendiri ingin. Agar bisa memilih di sini. Tidak ada yang membiayai. Demi merah putih,” jawabnya bersemangat.

Saya tergetar mendengar bagian kalimat itu: “…demi merah putih.”

Mereka semua ngobrol sampai larut. Saya tak tahan. Masuk kamar. Tidur. Besok jajak pendapat.

Pagi 30 Agustus 1999. Saya keliling Dili ke tempat-tempat pemungutan suara. Di tiap TPS, para pemilih antri berjajar. Saya bisa berdiri dekat dengan antrean-antrean itu. Para ‘pemantau’ tak berani mendekat karena diusir polisi UNAMET.

Karena dekat, saya bisa melihat dan mendengar bule-bule Australia yang sepertinya sedang mengatur barisan padahal sedang kampanye kasar. Kebetulan mereka bisa bahasa Indonesia: “Ingat, pilih kemerdekaan ya!” teriak seorang cewek bule kepada sekelompok orang tua yang sedang antre. Bule-bule yang lain juga melakukan hal yang sama.

Sejenak saya heran dengan kelakuan mereka. Yang sering mengampanyekan kejujuran, hak menentukan nasib sendiri. Munafik, pikir saya. Mereka cukup tak tahu malu.

Setelah memantau 4-5 TPS saya segera mencari tempat untuk menulis. Saya harus kirim laporan. Setelah mengirim laporan. Saya manfaat waktu untuk rileks, mencari tempat yang nyaman, melonggarkan otot. Toh kerja hari itu sudah selesai.

Sampailah saya di pantai agak ke Timur, di mana patung Maria berdiri menghadap laut, seperti sedang mendaulat ombak samudra. Patung itu bediri di puncak bukit. Sangat besar. Dikelilingi taman dan bangunan indah. Untuk mencapai patung itu, anda akan melewati trap tembok yang cukup landai dan lebar. Sangat nyaman untuk jalan berombongan sekali pun. Sepanjang trap didindingi bukit yang dilapisi batu pualam. Di setiap kira jarak 10 meter, di dinding terpajang relief dari tembaga tentang Yesus, Bunda Maria, murid-murid Yesus, dengan ukiran yang sangat bermutu tinggi.

Patung dan semua fasilitasnya ini dibangun pemerintah Indonesia. Pasti dengan biaya sangat mahal. Ya, itulah biaya politik.

Tak terasa hari mulai redup. Saya harus pulang. Besok pengumuman hasil jajak pendapat.

Selepas magrib, 30 September 1999. Kembali saya menunaikan kewajiban yang diperintahkan oleh kebiasaan buruk: merokok sambil minum kopi di lobi penginapan. Kali ini, Laffae mendahului saya. Dia sudah duluan mengepulkan baris demi baris asap dari hidung dan mulutnya. Kami ngobrol lagi.

Tapi kali ini saya tidak leluasa. Karena banyak tamu yang menemui Laffae, kebanyakan pentolan-pentolan milisi pro-integrasi. Ditambah penginapan kian sesak. Beberapa pemantau nginap di situ. Ada juga polisi UNAMET perwakilan dari Pakistan.

Ada seorang perempuan keluar kamar, melihat dengan pandangan ‘meminta’ ke arah saya dan Laffae. Kami tidak mengerti maksudnya. Baru tau setelah lelaki pendampingnya bilang dia tak kuat asap rokok. Laffae lantas bilang ke orang itu kenapa dia jadi pemantau kalau tak kuat asap rokok. Kami berdua terus melanjutkan kewajiban dengan racun itu. Beberapa menit kemudian cewek itu pingsan dan dibawa ke klinik terdekat.

Saya masuk kamar lebih cepat. Tidur.

Pagi, 4 September 1999. Pengumuman hasil jajak pendapat di hotel Turismo Dili. Bagi saya, hasilnya sangat mengagetkan: 344.508 suara untuk kemerdekaan, 94.388 untuk integrasi, atau 78,5persen berbanding 21,5persen.

Ketua panitia mengumumkan hasil ini dengan penuh senyum, seakan baru dapat rezeki nomplok. Tak banyak tanya jawab setelah itu. Saya pun segera berlari mencari tempat untuk menulis laporan. Setelah selesai, saya balik ke penginapan.

Di lobi, Laffae sedang menonton teve yang menyiarkan hasil jajak pendapat. Sendirian. Saat saya mendekat, wajahnya berurai air mata. “Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Mereka curang..” katanya tersedu. Dia merangkul saya. Lelaki pejuang, tegar, matang ini mendadak luluh. Saya tak punya kata apapun untuk menghiburnya. Lagi pula, mata saya saya malah berkaca-kaca, terharu membayangkan apa yang dirasakan lelaki ini. Perjuangan keras sepanjang hidupnya berakhir dengan kekalahan.

Saya hanya bisa diam. Dan Laffae pun nampaknya tak mau kesedihannya terlihat orang lain. Setelah beberapa jenak ia berhasil bersikap normal.
“Kota Dili ini akan kosong..” katanya. Pelan tapi dalam. “Setelah kosong, UNAMET mau apa.”

Telepon berbunyi, dari Prabandari Tempo. Dia memberi tahu semua wartawan Indonesia segera dievakuasi pakai pesawat militer Hercules, karena akan ada penyisiran terhadap semua wartawan Indonesia. Saya diminta segera ke bandara saat itu juga. Kalau tidak, militer tidak bertanggung jawab. Semua wartawan Indonesia sudah berkumpul di bandara, tinggal saya. Hanya butuh lima menit bagi saya untuk memutuskan tidak ikut. “Saya bertahan, nDari. Tinggalkan saja saya.”

Laffae menguping pembicaraan. Dia menimpali: “Kenapa wartawan kesini kalau ada kejadian malah lari?” katanya. Saya kira lebih benar dia mikirnya.

Saya lantas keluar, melakukan berbagai wawancara, menghadiri konferensi pers, kebanyakan tentang kemarahan atas kecurangan UNAMET. “Anggota Mahidi saja ada 50 ribu; belum Gardapaksi, belum BMP, belum Halilintar, belum masyarakat yang tak ikut organisasi,” kata Nemecio Lopez, komandan milisi Mahidi.

Kembali ke penginapan sore, Laffae sedang menghadapi tamu 4-5 orang pentolan pro-integrasi. Dia menengok ke arah saya: “Kafil! Mari sini,” mengajak saya bergabung.

“Sebentar!” saya bersemangat. Saya tak boleh lewatkan ini. Setelah menyimpan barang-barang di kamar, mandi kilat. Saya bergabung. Di situ saya hanya mendengarkan. Ya, hanya mendengarkan.

“Paling-paling kita bisa siapkan seribuan orang,” kata ketua Armindo Soares, saya bertemu dengannya berkali-kali selama peliputan.

“Saya perlu lima ribu,” kata Laffae.

“Ya, lima ribu baru cukup untuk mengguncangkan kota Dili,” katanya, sambil menengok ke arah saya.

“Kita akan usahakan,” kata Armindo.

Saya belum bisa menangkap jelas pembicaraan mereka ketika seorang kawan memberitahu ada konferensi pers di kediaman Gubernur Abilio Soares. Saya segera siap-siap berangkat ke sana. Sekitar jam 7 malam, saya sampai di rumah Gubernur. Rupanya ada perjamuan. Cukup banyak tamu. Soares berbicara kepada wartawan tentang penolakannya terhadap hasil jajak pendapat karena berbagai kecurangan yang tidak bisa dimaklumi.

Setelah ikut makan enak, saya pulang ke penginapan sekitar jam 8:30 malam. Sudah rindu bersantai dengan Laffae sambil ditemani nikotin dan kafein. Tapi Laffae tidak ada. Anehnya, penginapan jadi agak sepi. Para pemantau sudah check-out, juga polisi-polisi UNAMET dari Pakistan itu. Tak banyak yang bisa dilakukan kecuali tidur.

Namun saat rebah, kantuk susah datang karena terdengar suara-suara tembakan. Mula-mula terdengar jauh. Tapi makin lama makin terdengar lebih dekat dan frekuensi tembakannya lebih sering. Mungkin karena perut kenyang dan badan capek, saya tertidur juga.

Tanggal 5 September pagi, sekitar jam 09:00, saya keluar penginapan. Kota Dili jauh lebi lengang. Hanya terlihat kendaran-kendaraan UNAMET melintas di jalan. Tak ada lagi kendaraan umum. Tapi saya harus keluar. Apa boleh buat – jalan kaki. Makin jauh berjalan makin sepi, tapi tembakan nyaris terdengar dari segala arah. Sesiang ini, Dili sudah mencekam.

Tidak ada warung atau toko buka. Perut sudah menagih keras. Apa boleh buat saya berjalan menuju hotel Turismo, hanya di hotel besar ada makanan. Tapi segera setelah itu saya kembali ke penginapan. Tidak banyak yang bisa dikerjakan hari itu.

Selepas magrib 5 Setember 1999. Saya sendirian di penginapan. Lapar. Tidak ada makanan. Dili sudah seratus persen mencekam. Bunyi tembakan tak henti-henti. Terdorong rasa lapar yang sangat, saya keluar penginapan.

Selain mencekam. Gelap pula. Hanya di tempat-tempat tertentu lampu menyala. Baru kira-kira 20 meter berjalan, gelegar tembakan dari arah kanan. Berhenti. Jalan lagi. Tembakan lagi dari arah kiri. Tiap berhenti ada tarikan dua arah dari dalam diri: kembali atau terus. Entah kenapa, saya selalu memilih terus, karena untuk balik sudah terlanjur jauh. Saya berjalan sendirian; dalam gelap; ditaburi bunyi tembakan. Hati dipenuhi adonan tiga unsur: lapar, takut, dan perjuangan menundukkan rasa takut. Lagi pula, saya tak tau ke arah mana saya berjalan. Kepalang basah, pokoknya jalan terus.

Sekitar jam 11 malam, tanpa disengaja, kaki sampai di pelabuhan Dili. Lumayan terang oleh lampu pelabuhan. Segera rasa takut hilang karena di sana banyak sekali orang. Mereka duduk, bergeletak di atas aspal atau tanah pelabuhan. Rupanya, mereka hendak mengungsi via kapal laut.

Banyak di antara mereka yang sedang makan nasi bungkus bersama. Dalam suasa begini, malu dan segan saya buang ke tengah laut. Saya minta makan! “Ikut makan ya?” kata saya kepada serombongan keluarga yang sedang makan bersama. “Silahkan bang!.. silahkan!..” si bapak tampak senang. Tunggu apa lagi, segera saya ambil nasinya, sambar ikannya. Cepat sekali saya makan. Kenyang sudah, sehingga ada tenaga untuk kurang ajar lebih jauh: sekalian minta rokok ke bapak itu. Dikasih juga.

Sekitar jam 3 malam saya berhasil kembali ke penginapan.

Pagi menjelang siang, tanggal 6 September 1999. Saya hanya duduk di lobi penginapan karena tidak ada kendaraan. Tidak ada warung dan toko yang buka. Yang ada hanya tembakan tak henti-henti. Dili tak berpenghuni – kecuali para petugas UNAMET. Nyaris semua penduduk Dili mengungsi, sebagian via kapal, sebagian via darat ke Atambua. Orang-orang pro-kemerdekaan berlarian diserang kaum pro-integrasi. Markas dan sekretariat dibakar. Darah tumpah lagi entah untuk keberapa kalinya.

Sekarang, saya jadi teringat kata-kata Laffae sehabis menyaksikan pengumuman hasil jajak pedapat kemarin: “Dili ini akan kosong..”

Saya pun teringat kata-kata dia: “Saya perlu lima ribu orang untuk mengguncang kota Dili..” Ya, sekarang saya berkesimpulan ini aksi dia. Aksi pejuang pro-integrasi yang merasa kehilangan masa depan. Ya, hanya saya yang tahu siapa tokoh utama aksi bumi hangus ini, sementara teve-teve hanya memberitakan penyerangan mililis pro-integrasi terhadap kaum pro-kemerdekaan.

Tentu, orang-orang pro-integrasi pun mengungsi. Laffae dan pasukannya ingin semua orang Timtim bernasib sama: kalau ada satu pihak yang tak mendapat tempat di bumi Loro Sae, maka semua orang timtim harus keluar dari sana. Itu pernah diucapkannya kepada saya.

Inilah hasil langsung jajak pendapat yang dipaksakan harus dimenangkan. Hukum perhubungan antar manusia saat itu sepasti hukum kimia: tindakan lancung dan curang pasti berbuah bencana.
***
Saya harus pulang, karena tidak banyak yang bisa dilihat dan ditemui. Untung masih ada omprengan yang mau mengantara ke bandara. Sekitar jam 11 pagi saya sampai di pelabuhan udara Komoro. Keadaan di bandara sedang darurat. Semua orang panik. Semua orang ingin mendapat tiket dan tempat duduk pada jam penerbangan yang sama. Karena hura-hara sudah mendekati bandara. Lagi pula penerbangan jam itu adalah yang satu-satunya dan terakhir.

Bule-bule yang biasanya tertib kini saling sikut, saling dorong sampai ke depan komputer penjaga kounter. Ada bule yang stres saking tegangnya sampai-sampai minta rokok kepada saya yg berdiri di belakang tenang-tenang saja. Beginilah nikmatnya jadi orang beriman.

Banyak yang tidak kebagian tiket. Entah kenapa saya lancar-lancar saja. Masuk ke ruangan tunggu, di situ sudah ada Eurico Gutteres. Saya hampiri dia, saya bilang saya banyak bicara dengan Laffae dan dia menyampaikan salam untuknya. Eurico memandang saya agak lama, pasti karena saya menyebut nama Laffae itu.

Sore, 7 Novembe3, 1999, saya mendarat di Jakarta.

Penduduk Timtim mengungsi ke Atambua, NTT. Sungguh tidak mudah mereka mengungsi. Polisi UNAMET berusaha mencegah setiap bentuk pengungsian ke luar Dili. Namun hanya sedikit yang bisa mereka tahan di Dili.

Di kamp-kamp pengungsian Atambua, keadaan sungguh memiriskan hati. Orang-orang tua duduk mecakung; anak-anak muda gelisah ditelikung rasa takut; sebagian digerayangi rasa marah dan dendam; anak-anak diliputi kecemasan. Mereka adalah yang memilih hidup bersama Indonesia. Dan pilihan itu mengharuskan mereka terpisah dari keluarga.

Pemerintah negara yang mereka pilih sebagai tumpuan hidup, jauh dari menyantuni mereka. Kaum milisi pro-integrasi dikejar-kejar tuntutan hukum atas ‘kejahatan terhadap kemanusiaan’, dan Indonesia, boro-boro membela mereka, malah ikut mengejar-ngejar orang Timtim yang memilih merah putih itu. Eurico Guterres dan Abilio Soares diadili dan dihukum di negara yang dicintai dan dibelanya.

Jendral-jendral yang dulu menikmati kekuasaan di Timtim, sekarang pada sembunyi. Tak ada yang punya cukup nyali untuk bersikap tegas, misalnya: “Kami melindungi rakyat Timtim yang memilih bergabung dengan Indonesia.” Padahal, mereka yang selalu mengajarkan berkorban untuk negara; menjadi tumbal untuk kehormatan pertiwi, dengan nyawa sekalipun.

Sementara itu, para pengungsi ditelantarkan. Tak ada solidaritas kebangsaan yang ditunjukkan pemerintah dan militer Indonesia.

Inilah tragedi kemanusiaan. Melihat begini, jargon-jargon negara-negara Barat, media asing, tentang ‘self determination’, tak lebih dari sekedar ironi pahit. Sikap negara-negara Barat dan para aktifis kemanusiaan internasional yang merasa memperjuangkan rakyat Timtim jadi terlihat absurd. Sebab waktu telah membuktikan bahwa yang mereka perjuangkan tak lebih tak kurang adalah sumberdaya alam Timtim, terutama minyak bumi, yang kini mereka hisap habis-habisan.

Pernah Laffae menelepon saya dari Jakarta, kira-kira 3 bulan setelah malapetaka itu. Ketika itu saya tinggal di Bandung. Dia bilang ingin ketemu saya dan akan datang ke Bandung. Saya sangat senang. Tapi dia tak pernah datang..saya tidak tahu sebabnya. Mudah-mudahan dia baik-baik saja.
***
12 TAHUN BERALU SUDAH. APA KABAR BAILOUT IMF YANG 43 MILYAR DOLAR ITU? SAMPAI DETIK INI, UANG ITU ENTAH DI MANA. ADA BEBERAPA PERCIK DICAIRKAN TAHUN 1999-2000, TAK SAMPAI SEPEREMPATNYA. DAN TIDAK MENOLONG APA-APA. YANG TERBUKTI BUKAN MENCAIRKAN DANA YANG DIJANJIKAN, TAPI MEMINTA PEMERINTAH INDONESIA SUPAYA MENCABUT SUBSIDI BBM, SUBSIDI PANGAN, SUBSIDI LISTRIK, YANG MEMBUAT RAKYAT INDONESIA TAMBAH MISKIN DAN SENGSARA. ANEHNYA, SEMUA SARANNYA ITU DITURUT OLEH PEMERINTAH RENDAH DIRI BIN INLANDER INI.

Yang paling dibutuhkan adalah menutupi defisit anggaran. Untuk itulah dana pinjaman [bukan bantuan] diperlukan. Namun IMF mengatasi defisit angaran dengan akal bulus: mencabut semua subsidi untuk kebutuhan rakyat sehingga defisit tertutupi, sehingga duit dia tetap utuh. Perkara rakyat ngamuk dan makin sengsara, peduli amat.

Melengkapi akal bulusnya itu IMF meminta pemerintah Indonesia menswastakan semua perusahaan negara, seperti Bank Niaga, BCA, Telkom, Indosat.

Pernah IMF mengeluarkan dana cadangan sebesar 9 milyar dolar. Tapi, seperti dikeluhkan Menteri Ekonomi Kwik Kian Gie ketika itu, seperak pun dana itu tidak bisa dipakai karena hanya berfungsi sebagai pengaman. Apa bedanya dengan dana fiktif?

Lagi pula, kenapa ketika itu pemerintah Indonesia seperti tak punya cadangan otak, yang paling sederhana sekalipun. KENAPA MAU MELEPAS TIMTIM DENGAN IMBALAN UTANG? BUKANKAN SEMESTINYA KOMPENSASI? ADAKAH DI DUNIA INI ORANG YANG HARTANYA DI BELI DENGAN UTANG? NIH SAYA BAYAR BARANGMU. BARANGMU SAYA AMBIL, TAPI KAU HARUS TETAP MENGEMBALIKAN UANG ITU. BUKANKAH INI SAMA PERSIS DENGAN MEMBERI GRATIS? DAN DALAM KASUS INI, YANG DIKASIH ADALAH NEGARA? YA, INDONESIA MEMBERI NEGARA KEPADA IMF SECARA CUMA-CUMA.

Kalau saya jadi wakil pemerintah Indonesia waktu itu, saya akan menawarkan ‘deal’ yang paling masuk akal: “Baik, Timor Timur kami lepas tanpa syarat. Ganti saja dana yang sudah kami keluarkan untuk membangun Timtim selama 24 tahun.” Dengan demikian, tidak ada utang piutang.

SAMPAI HARI INI INDONESIA MASIH MENYICIL UTANG KEPADA IMF, UNTUK SESUATU YANG TAK PERNAH IA DAPATKAN. SAYA HARAP GENERASI MUDA INDONESIA TIDAK SEBODOH PARA PEMIMPIN SEKARANG.
__._,_.___

PRABOWO: KAMBING HITAM 1998

PRABOWO: KAMBING HITAM 1998
http://soedoetpandang.wordpress.com/2014/03/27/prabowo-kambing-hitam-1998/

Oleh Jose Manuel Tesoro
Majalah Asiaweek

====================
Catatan Redaksi: Artikel ini diterjemahkan dari laporan investigasi yang ditulis Majalah Asiaweek Vo. 26/No. 8, 3 Maret 2000. Membaca artikel ini kita akan diantarkan oleh Tesoro kepada konstruksi fakta-fakta yang berbeda dengan stigma yang melekat pada berbagai peristiwa pada 1998.
====================

Satu pertanyaan yang akan selalu terlontar ketika membahas tragedi 1998 di Indonesia adalah: benarkah Prabowo adalah dalang yang sebenarnya?

Pada malam hari tanggal 21 Mei 1998, kisah itu dimulai. Lusinan tentara bersiap siaga di sekitar Istana Merdeka Jakarta dan kediaman B.J. Habibie di pinggir kota. Habibie, kurang dari 24 jam sebelumnya telah menjadi presiden Indonesia ketiga. Komandan dari pasukan ini adalah Letnan Jenderal Prabowo Subianto yang dikenal brutal. Seminggu sebelunmya, dia telah menyusun kekuatan terselubung pada pertemuan yang diselenggarakannya diam-diam—operasi-operasi pasukan khusus, preman jalanan, dan kekuatan muslim radikal—yang bertugas membunuh, membakar, memerkosa, merampok dan menyebarkan kebencian antar-ras di jantung kota Jakarta. Tujuannya: untuk merusak nama saingannya, Panglima ABRI Jenderal Wiranto, dan memaksa mertuanya, Soeharto untuk menjadikannya sebagai panglima angkatan bersenjata. Selangkah kemudian, di puncak kekacauan itu, dia akan menjadi presiden.
Pengunduran diri Soeharto yang terlalu dini sebagai presiden menggagalkan ambisi-ambisi Prabowo. Maka, dia melampiaskan kernarahannya pada Habibie. Malapetaka bagi Indonesia, dan mimpi bu-ruk bagi Asia Tenggara, mungkin akan terjadi, jika tidak datang sebuah perintah dari Wiranto untuk membebas-tugaskan jenderal yang berbahaya dan di luar kontrol itu dari posisinya sebagai Pangkostrad. Dengan marah sekali, Prabowo membawa tentaranya ke halaman istana dan mencoba mengepungnya, lalu dengan menyandang senjata memasuki ruang kerja Habibie.
Tetapi akhirnya dia dapat dikalahkan. Usaha kudetanya ini adalah puncak dari drama sepuluh hari di sekitar jatuhnya Soeharto, pemimpin Indonesia selama tiga dekade.
Masalahnya, tidak semua rincian kejadian itu benar adanya, bahkan mungkin tak ada yang benar.
Yang pertama adalah tentang apa yang dilakukan Prabowo. “Saya tak pernah mengancam Habibie,” katanya. Apakah Prabowo merencanakan kerusuhan Mei untuk melawan etnik Cina di Indonesia sebagai jalan menjatuhkan Wiranto atau Soeharto? “Saya tidak berada di belakang kerusuhan-kerusuhan itu. Itu adalah kebohongan besar,” dia menjawab dengan sungguh-sungguh. “Saya tidak pernah mengkhianati Habibie, saya tidak pernah mengkhianati negara.”
Prabowo bukan orang suci. Selama 24 tahun, dia menjadi anggota militer Indonesia yang setia mengikuti perintah Presiden. Dia telah membangun pasukan khusus yang elit, Kopassus, untuk melawan pemberontakan dan terorisme di dalam negeri. Prabowo juga telah menikahi putri kedua Soeharto dan menikmati kekayaan, kekuatan, dan kebebasan dari pertanggungjawaban hukum yang dinikmati oleh The First Family. Dia mengaku menculik sembilan aktivis pada awal 1998, beberapa di antaranya disiksa. Sekitar 12 orang lainnya yang diyakini telah diculik pada operasi yang sama, hingga kini tak ada kabarnya.
Tapi apakah Prabowo seorang iblis? Agustus 1998, Dewan Kehormatan Perwira (DKP) mendapati dia melakukan kesalahan dalam menafsirkan perintah atasan, dan merekomendasikan sanksi serta pengadilan militer. Prabowo lalu dibebas-tugaskan. Pada laporannya bulan Oktober 1998, Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang dibentuk pemerintah untuk menyelidiki kerusuhan Mei meminta dia diselidiki tentang kerusuhan tersebut. Sejak itu, media massa domestik dan mancanegara menghubungkan namanya dengan istilah-istilah seperti “merencanakan”, “dalang yang licik, kejam, dan sembrono”, “orang fanatik yang haus kekuasaan.”
Tertulis dalam suratkabar terbitan Asia: “Dia dikatakan membenci orang-orang Cina”. Keyakinan bahwa dialah yang memulai kerusuhan-kerusuhan itu dan gagal untuk menghentikannya, telah dicatat dalam buku-buku sejarah. “Aku monster di balik semuanya,” Prabowo berkata dengan tragis.
Menurut pendapat jurnalis veteran Aristides Katoppo: “Dia telah dibuat menjadi orang yang dipersalahkan untuk sesuatu yang tidak diperbuatnya. Dia mungkin menginginkan sesuatu. Tetapi mengadakan kudeta? Ini tidak benar. Ini disinformasi.”
Sekalipun begitu, hampir dua tahun sejak Soeharto mundur, tidak ada bukti muncul ke permukaan yang menghubungkan Prabowo dengan ke-rusuhan-kerusuhan yang memicu jatuhnya Orde Baru. Gambaran yang lengkap dari hari-hari tersebut tetap tidak jelas dan tersamar dalam laporan-laporan yang saling bertentangan, dan sumber-sumber anonim. Pada September 1998, Marzuki Darusman, yang kemudian menjabat ketua TGPF dan kemudian menjadi Jaksa Agung, mengungkapkan kepada para wartawan. “Saya rasa terdapat banyak lagi hal lain, selain Prabowo. Saya mengatakan bahwa dia hanya penjaga dari rahasia-rahasia tersebut. Dan dia mungkin dapat dipengaruhi untuk mengungkapkan sedikit jika terpaksa.”
“Ada kelompok tertentu yang menginginkan saya menjadi kambing hitam, mungkin untuk menyembunyikan keterlibatan mereka.” (Prabowo Subianto)
Prabowo telah diadili oleh opini publik dan didapati bersalah. Tetapi dia tidak pernah memiliki kesempatan memberikan kesaksiannya. Dia menghabiskan waktunya di luar negeri. Sementara itu, istrinya tetap di Indonesia dan anaknya menempuh studi di Amerika Serikat.
Saat ini, banyak orang mengakui bahwa Prabowo mungkin sasaran yang mudah, tetapi tidak sepenuhnya sasaran yang tepat. Menurut pendapat jurnalis veteran Aristides Katoppo: “Dia telah dibuat menjadi orang yang dipersalahkan untuk sesuatu yang tidak diperbuatnya. Dia mungkin menginginkan sesuatu. Tetapi mengadakan kudeta? Ini tidak benar. Ini disinformasi.”
Prabowo sendiri percaya bahwa tuduhan terhadapnya memiliki sebuah alasan. “Ada kelompok tertentu yang menginginkan saya menjadi kambing hitam, mungkin untuk menyembunyikan keterlibatan mereka.”
Yang muncul dari pemikiran pribadi Prabowo, seiring penyelidikan sebuah majalah independen, adalah sesuatu yang jauh berbeda, lebih mirip dongeng sebenarnya, daripada penilaian umum bahwa jatuhnya Soeharto adalah buah dari pertempuran antara si baik dan si jahat, dimana Prabowo dianggap sebagai penjahatnya. Kisah ini adalah laporan dari dan tentang politik tingkat tinggi Indonesia, jangkauan tertinggi politik Indonesia, sebuah pengungkapan rahasia yang terus berubah secara tak terduga, dan kerumitan dari aktor-aktornya. Kisah ini menantang pemahaman kita mengenai negeri ini: militernya, keluarga mantan penguasanya, dan sejarahnya. Apapun gambaran yang Anda dapatkan, tidaklah mungkin melihat mundurnya Soeharto di masa lalu, atau kepribadian dan konfliknya dengan masa sekarang, dengan cara yang sama seperti sebelumnya.

RANGKAIAN KEJADIAN
Banyak cerita beredar di Jakarta tentang Prabowo. Pada cerita popular tentang kejatuhan Soeharto, mantan perwira pasukan khusus seringkali berperan sebagai pengarang cerita tersebut: tentang seorang penjahat yang jenius, jika dia mau menjelaskan, dapat menunjukkan bagaimana seluruh rangkaian kejadian dari peristiwa-peristiwa yang dia rencanakan untuk memutuskan suatu persekongkolan yang cerdik.
Tetapi pada akhir kekuasaan Soeharto, dia bukan satu-satunya tokoh. Terdapat banyak aktor, banyak motif, dan banyak kelicikan. Di tengah kerusuhan sosial dan kemerosotan ekonomi, di kalangan elit Jakarta telah rnenjadi jelas bahwa jauh sebelum Mei 1998, pertanyaannya bukan lagi apakah Presiden akan mengundurkan diri atau tidak, tetapi kapan dia akan mundur. Ini berarti mereka terlibat dalam permainan yang sulit: bertahan dalam loyalitas terhadap Soeharto, atau setidaknya kelihatan demikian, dan pada saat yang sama menyelamatkan diri dan bersiap meniti masa depan tanpa Soeharto.
Para mahasiswa dan kaum oposisi yang populer, terlepas dari high-profile mereka, adalah pemain yang paling tak berdaya. Keputusan yang sesungguhnya dibuat di sekeliling Presiden. Ada enam anak Soeharto. Ada wakil presidennya, Habibie. Ada menteri-menteri Soeharto dan ketua parlemennya. Dan ada kekuatan pasukan angkatan bersenjatanya, dan dua jenderal tingginya, Wiranto dan Prabowo.
Menjelang peristiwa Mei, Prabowo telah nyaman berada di pusat kekuasaan. Pada Maret 1998, dia telah dipromosikan dari Danjen Kopassus menjadi Panglima Komando Strategi Angkatan Darat. Jabatan baru membuatnya menjadi seorang jenderal bintang tiga. Teman sejawatnya di Kopassus, Mayor Jenderal Syafrie Syamsuddin telah menjadi komandan garnisun ibukota sejak September 1997. Mantan pimpinan Kopassus sebelum Prabowo, Jenderal Subagyo Hadisiswoyo, telah menjadi KSAD. Sekutunya yang lain, Mayor Jenderal Muchdi Purwopranjono, kini menjadi bos Kopassus yang baru.
Hubungan Jenderal Prabowo dengan atasannya, Wiranto, tak begitu baik. “Tidak ada chemistry yang bagus di antara kami,” kata Prabowo. “Kami tidak pernah bertugas pada unit yang sama. Kami berasal dari latar belakang yang berbeda.”
Wiranto dan Prabowo berada dalam posisi yang seimbang. Tetapi pada bulan Maret, saat MPR memilih kembali Soeharto dan menunjuk Habibie sebagai Wakil Presiden, Prabowo kelihatan melangkah satu tingkat lebih tinggi. Dia sahabat lama Habibie. Mereka sama-sama mempunyai watak khas barat dan sebuah idealisme yang optimistis.
Wiranto tumbuh dewasa dalam tradisi Jawa. Prabowo tumbuh dewasa di luar negeri, di ibukota-ibukota negara-negara di Eropa dan Asia. Prabowo selalu ditempatkan pada tugas lapangan dan medan tempur, sedangkan Wiranto menghabiskan waktu pada pekerjaan staf dan teritorial. Setelah empat tahun bertugas sebagai ajudan Soeharto, karir Wiranto melesat menjadi Pangdam Jaya dan Pangkostrad. Tahun 1997 dia menjadi KSAD. Maret 1998, Soeharto menjadikannya sebagai panglima angkatan bersenjata dan menteri pertahanan. Kepada Wiranto, Asiaweek mengirim klaim dan komentar Prabowo yang menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam laporan ini. Ajudan Wiranto menjawab bahwa Wiranto memutuskan untuk menanggapinya dalam edisi Asiaweek selanjutnya.
Wiranto dan Prabowo berada dalam posisi yang seimbang. Tetapi pada bulan Maret, saat MPR memilih kembali Soeharto dan menunjuk Habibie sebagai Wakil Presiden, Prabowo kelihatan melangkah satu tingkat lebih tinggi. Dia sahabat lama Habibie. Mereka sama-sama mempunyai watak khas barat dan sebuah idealisme yang optimistis. “Saya suka pandangannya tentang teknologi tinggi,” kata Prabowo. “Hal itu menarik hati saya.” Selalu terdapat hal seperti ini: “Kami akan menunjukkan bahwa Indonesia dapat menjadi luar biasa.” Mereka sering bertemu. Di antara sesama jenderal, Prabowo merupakan pelindung Habibie yang sangat bersemangat.
Kesehatan Soeharto mulai goyah. Dia terkena stroke ringan pada bulan Desember 1997. Habibie memiliki kesempatan yang baik untuk menggantikannya, peluangnya jauh lebih baik daripada yang pernah dialami para wakil presiden sebelumnya. Bagi Prabowo, kenaikan Habibe menjadi presiden berarti sebuah peluang emas untuk menjadi Panglima ABRI. “Beberapa kali dia (Habibie) menyebutkan: kalau saya jadi presiden, kamu akan menjadi panglima angkatan bersenjata, kamu akan berbintang empat.”
Ketika dia telah mendapatkan satu reputasi atas kesetiaan penuhnya pada Soeharto, Prabowo juga memelihara hubungan dengan pihak-pihak yang mengkritik rezim Orde Baru.
Itu akan menjadi kenyataan jika terjadi suksesi wajar. Runtuhnya rupiah, yang mulai pada bulan Oktober 1997, telah mengirimkan gelombang kerusuhan sosial ke seluruh Nusantara. Januari 1998, sebuah bom meledak di sebuah apartemen di Jakarta yang sedang dipakai oleh anggota sayap kiri Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang terlarang. Militer berusaha menghadapi tuntutan demonstrasi mahasiswa. Beberapa aktivis hilang secara misterius pada 27 April. Pius Lustrilanang memberi kesaksian tentang penculikan dan dua bulan penahanannya. Itu adalah laporan pertama dari banyak laporan oleh para aktivis yang diculik. Selama interogasinya, Lustrilanang mengatakan, dia telah disetrum dengan aliran listrik dan dibenamkan ke dalam air. Walau Wiranto menyangkal bahwa penculikan itu adalah policy, muncul kecurigaan umum yang diarahkan pada tubuh militer, khususnya Kopassus, yang masih identik dengan Prabowo, meskipun dia tidak lagi bersatu dengan unit tersebut.
Ketika dia telah mendapatkan satu reputasi atas kesetiaan penuhnya pada Soeharto, Prabowo juga memelihara hubungan dengan pihak-pihak yang mengkritik rezim Orde Baru. Prabowo menjalin hubungan dengan Jenderal Nasution hingga Adnan Buyung Nasution, seorang ahli hukum yang menjadi pendiri Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, sebuah lembaga yang banyak membela dan membantu aktivis-aktivis anti-Soeharto.
Prabowo membangun hubungan dengan tokoh-tokoh muslim, yang menganggap diri mereka menjadi korban pemerintahan militeristik yang dipengaruhi oleh kekuatan Kristen, sekaligus korban pengucilan ekonomi dalam dominasi etnik Cina. Di antara mereka ada nama Amien Rais, seorang profesor dari Yogyakarta yang melakukan perlawanan terhadap kekuatan Kristen dan dominasi etnis Cina di bidang ekonomi dan bisnis, dan mulai mengeluarkan kritik terbuka terhadap Soeharto.
Kontak-kontak Prabowo yang tidak lazim itu, dan kedekatannya dengan Habibie, membuatnya terasing dari lingkungannya di sekeliling Presiden.

KERUSUHAN
Kejadian tersebut bermula hari Selasa, 12 Mei, ketika Prabowo menerima panggilan telepon. Beberapa mahasiswa tertembak selama demonstrasi di Universitas Trisakti. Naluri pertama Prabowo adalah untuk menyalahkan pasukan keamanan yang tidak disiplin. “Kadang-kadang polisi dan tentara kita begitu tidak profesional. Anda dapat melihat beberapa kesatuan seperti itu. Ya, Tuhan, ini bodoh. Itu adalah reaksi pertama saya.”
Merasa situasi darurat segera terjadi, dia pergi ke markas besarnya di Medan Merdeka, yang hanya terletak di samping markas garnisun. Sebagai Panglima Kostrad, tugas Prabowo adalah menyediakan anak buah dan peralatan. “Saya memanggil pasukan, menyiagakan mereka,” katanya. “Pasukan ini selalu di bawah kendali operasional dari komandan garnisun. Itulah sistem kami. Saya pada dasarnya hanya berkapasitas sebagai pemberi saran. Saya tidak mempunyai wewenang.”
Dia kembali ke rumah setelah tengah malam, tetapi kembali ke markas Kostrad pagi-pagi esok harinya, 13 Mei. Ketika perusuh mulai merampok dan membakar gedung-gedung, Prabowo menghabiskan waktu seharian untuk memikirkan cara bagaimana menggerakkan dan menampung batalion-batalionnya. Kecemasan lain: esok harinya Wiranto telah dijadwalkan memimpin sebuah upacara angkatan darat pada pagi berikutnya di Malang, Jawa Timur, sekitar 650 km lebih dari ibukota yang sedang kacau. Sepanjang tanggal 13 Mei, Prabowo berkata bahwa dia mencoba membujuk Wiranto untuk membatalkan kehadirannya di Malang. “Saya menganjurkan bahwa kita membatalkan upacara tersebut di Malang,” katanya. “Jawabnya: tidak, upacara tersebut tetap berlangsung. Saya menelepon kembali. Itu terjadi bolak-balik. Delapan kali saya menelepon kantornya, delapan kali saya diberitahu bahwa upacara itu harus tetap dilaksanakan.”
Jadi pada jam enam pagi, hari Kamis tanggal 14 Mei, Prabowo tiba di pangkalan udara Halim di Jakarta Timur. Dia mengatakan terkejut, pada situasi yang tegang seperti ini, menjumpai sebagian besar pimpinan militer ada di sana. Selama penerbangan dan upacara, dia mengatakan bahwa Wiranto dan dia tak banyak bicara satu sama lain.
Mereka tiba kembali di ibukota lewat tengah hari. Prabowo kembali ke markas besar Kostrad, lalu langsung menemui Syafrie. Pangdam Jaya saat itu akan mensurvei bagian barat kota dengan helikopter. Prabowo menerima ajakan Syafrie untuk bergabung. Sambil menyaksikan hari kedua kerusuhan dari langit yang berasap, Prabowo tak habis pikir, “Mengapa terdapat begitu sedikit tentara di sekitarnya?”
Sekitar jam 03.30 sore hari, Prabowo meninggalkan Kostrad untuk menemui Habibie. Presiden sedang berada di Kairo sejak 9 Mei untuk menghadiri sebuah konferensi tingkat tinggi. Wakil Presiden dan Prabowo berbincang tentang kemungkinan sebuah suksesi. Berdasarkan konstitusi, Prabowo menjelaskan bahwa Habibie adalah pengganti Soeharto. Kemudian berganti topik tentang siapa Pangab berikutnya. “Saya harus tahu tentang pergantian itu,” kata Prabowo. “Dia (Habibie) berkata, ‘jika namamu muncul, saya akan setujui’. Ada sebuah perbedaan besar di sana.”
engah malam, Prabowo ditelepon sekretarisnya. Buyung Nasution dan sekelompok tokoh dari berbagai latar belakang ingin menemuinya.
Dalam perjalanan kembali menuju markas Kostrad, Prabowo memperhatikan bahwa urat nadi bisnis utama Jakarta kelihatan tak terkawal. Dia bertemu komandan garnisun. “Saya berkata: Syafrie, di Jalan Thamrin tidak ada tentara. Dia meyakinkan saya bahwa ada cukup tentara. Dia meminta saya ikut, dan kami memeriksanya.” Prabowo menyarankan untuk mengambil separuh dari 16 kendaraan lapis baja yang sedang menjaga kementerian pertahanan dan mengirim mereka ke Jalan Thamrin. Hal itu dilaksanakan.
Tengah malam, Prabowo ditelepon sekretarisnya. Buyung Nasution dan sekelompok tokoh dari berbagai latar belakang ingin menemuinya. Pertemuan 14 Mei ini akan menjadi perhatian utama pada investigasi selanjutnya mengenai kerusuhan Mei.
“Ketika saya tiba di markas, mereka ada di sana,” kata Prabowo. “Saya tidak memanggil mereka, mereka menanyakan, apa yang sedang terjadi?” Buyung Nasution mengkonfirmasi kebenaran rumor yang beredar bahwa Prabowo-lah yang mendalangi kerusuhan, penembakan di Trisakti, begitu juga penculikan-penculikan.
Buyung juga bertanya apakah terdapat persaingan antara dia dan Wiranto. Prabowo menyangkal semuanya. “Bagaimana bisa terjadi persaingan?” dia menjelaskan sekarang. “Dia bintang empat, saya bintang tiga. Saya sedang mencoba untuk mengejarnya. Tapi bukankah saya calon yang tepat untuk menggantikannya?”
Setelah menghadiri rapat komando yang dipimpin langsung oleh Wiranto, Prabowo tiba di tempat pertemuan berikutnya hampir jam satu malam. Dua teman dekat Abdurrahman Wahid menyarankan agar Prabowo menjumpai ulama itu, yang hampir saja terlelap saat sang jenderal tiba. Wahid, alias Gus Dur, masih berkenan menerima Prabowo dan bertanya tentang situasi yang kacau balau. “Saya katakan, kami bisa mengendalikan situasi esok hari,” kata Prabowo.
Setelah berganti baju, Prabowo langsung menuju bandara Halim Perdana Kusuma, di mana Soeharto mendarat, Jumat, 15 Mei dinihari. Prabowo menunggu di dalam mobil ketika Wiranto bertemu Soeharto. Mereka bertiga, disertai sebagian besar petinggi militer, melaju menuju kediaman Soeharto di Jalan Cendana, Jakarta Pusat.
Pada akhir pemerintahannya, Soeharto menjadi begitu tergantung pada menteri-menterinya, jenderal-jenderalnya, dan anak-anaknya yang mengelilinginya setiap waktu. Soeharto adalah pemimpin mereka, tetapi rasanya, orang tua itu juga menjadi tawanan mereka.
Prabowo berkata, Soeharto bermuka masam di depannya. Sekarang Prabowo sadar bahwa saat itu Soeharto berpikir menantunya itu memiliki rencana menggulingkannya. Kata Prabowo, “Muncul di koran-koran bahwa Jenderal Nasution, yang semua orang tahu dekat dengan saya, mengatakan bahwa Amien Rais harus bicara dengan Jenderal Prabowo untuk mengendalikan situasi. Informasi ini pasti sampai kepada Pak Harto.”
Pada akhir pemerintahannya, Soeharto menjadi begitu tergantung pada menteri-menterinya, jenderal-jenderalnya, dan anak-anaknya yang mengelilinginya setiap waktu. Soeharto adalah pemimpin mereka, tetapi rasanya, orang tua itu juga menjadi tawanan mereka.
“Ada seni intrik istana yang sudah berakar ribuan tahun,” kata Prabowo. “Anda berbisik dengan sangat hati-hati, dan meracuni pikiran seseorang. Saya mencoba memberikan informasi, tetapi saya justru dianggap ikut campur. Ada orang yang meracuni pikirannya (Soeharto): bahwa menantunya ada di sana hanya untuk merebut kekuasaan.”
Pemikiran itu, Prabowo yakin, ikut membantu menjatuhkannya.

PENGUNDURAN DIRI
Suara-suara yang menghendaki perubahan semakin kencang. Fraksi-fraksi dari partai yang berkuasa, jenderal-jenderal purnawirawan, semua menuntut pengunduran diri Presiden Soeharto. Pada tanggal 15 Mei, para pimpinan Nandatul Ulama (NU) menyampaikan pernyataan politik dengan lima pokok. Satu poin menggarisbawahi penghargaan mereka atas pernyataan Soeharto di Mesir: “Bila saya tidak lagi dipercaya, saya akan menjadi seorang pandito (orang bijaksana).” Tanggapan NU ini merupakan cara diplomatis dari sikap mereka yang percaya bahwa era Soeharto telah berakhir.
Prabowo menghabiskan hampir seluruh akhir pekannya, dari tanggal 15 Mei hingga tanggal 17 Mei, di markas Kostrad untuk menangani pasu-kannya. Sabtu sore, tanggal 16 Mei, seorang teman memperlihatkan selembar salinan yang tampaknya seperti suatu pernyataan pers dari Mabes ABRI yang mendukung sikap NU. Prabowo langsung pergi menghadap Presiden. “Pak, ini berarti militer meminta Bapak mundur!” katanya memberitahu Soeharto.
Presiden lantas meminta menantunya untuk memeriksanya pada Jenderal Subagyo. Ternyata, KSAD tidak tahu apa-apa. Kedua jenderal itu langsung menghadap Soeharto. Pagi-pagi sekali, 17 Mei, Mabes ABRI menarik kembali pemyataan tersebut sebelum sempat diterbitkan di banyak surat kabar. Menurut Prabowo, beberapa waktu kemudian, di pagi yang sama, Wiranto tiba di Cendana untuk menekankan kepada Soeharto bahwa ia juga tidak tahu apa-apa mengenai pernyataan tersebut.
Hal tersebut menyingkap hal yang masih tersembunyi. Bagaimana sebuah pernyataan yang begitu sensitif dapat timbul tanpa sepengetahuan juru bicara atau Panglima ABRI?
Saya sendiri berhasil mendapat salinan press release tersebut, tertanggal 16 Mei. Rilis tersebut tidak bertanda tangan resmi atau tidak berkepala surat ABRI. Saya sempat bertemu Brigjen A. Wahab Mokodongan, juru bicara resmi ABRI pada bulan Mei 1998. Ia memastikan, militer telah menarik pernyataan tersebut, tetapi menyatakan bahwa ia tidak mengetahui asal mulanya. Setelah konferensi pers pada larut malam, katanya, ia heran mendapatkan pernyataan tersebut dalam mesin fotokopinya. Sewaktu ia melaporkan pada Wiranto, Panglima ABRI segera memerintahkan penyelidikan. Mokodongan mengatakan pihak intel memeriksa semua komputer dalam lingkup markas besar. “Tidak ditemukan yang seperti ini,” katanya.
Malam harinya di Cendana, Prabowo mengaku bertemu Wiranto, yang memberitahu bahwa anak-anak Soeharto ingin berperang. “Bagaimana mungkin?” jerit Prabowo.
Kami berbicara dengan tiga wartawan Indonesia yang meliput peristiwa-peristiwa sepanjang tahun 1998. Dua orang teringat bahwa mereka menerima pernyataan tersebut pada konferensi pers Wahab Mokodongan. (Seorang wartawan bahkan secara pasti ingat betul bahwa Mokodongan telah membacakannya). Seorang lainnya yakin majalahnya bahkan mendapat faks dari kantor Mokodongan. Hal tersebut menyingkap hal yang masih tersembunyi. Bagaimana sebuah pernyataan yang begitu sensitif dapat timbul tanpa sepengetahuan juru bicara atau Panglima ABRI?
Pada tanggal 18 Mei, Prabowo bertemu Amien Rais. Tokoh oposisi ini, seingat Prabowo, mengatakan: “Saya rasa situasinya sekarang tidak dapat dipertahankan lagi. Saya rasa Anda harus meyakinkan Pak Harto untuk mundur.” Tetapi posisi Prabowo jelas-jelas tidak memungkinkan. Malam harinya di Cendana, Prabowo mengaku bertemu Wiranto, yang memberitahu bahwa anak-anak Soeharto ingin berperang. “Bagaimana mungkin?” jerit Prabowo. Hari itu, Amien Rais menyampaikan seruan berdemonstrasi pada tanggal 20 Mei di Monas. Prabowo berusaha mencegahnya, karena dicemaskan akan dihadiri ribuan orang, dan mung-kin akan jatuh korban.
Prabowo kemudian menemui putri sulung Soeharto, Siti Hardiyanti Rukmana, alias Tutut. Menurut Prabowo, Tutut bertanya apa langkah mereka berikutnya. “Saran saya,” kata Prabowo, “ganti Wiranto atau terapkan UU darurat. Soeharto tidak ingin melakukan keduanya. Maka saya berkata: ‘Apakah ada cara lain?’.”
Tutut lalu bertanya apa yang akan terjadi bila ayahnya mundur. Prabowo menjawab, berdasarkan undang-undang, Habibie yang akan menggan-tikan.
Seruan langsung bagi Soeharto untuk mundur datang pada hari yang sama. Kira-kira pukul 03.00 petang, pada tanggal 18 Mei, dengan didudukinya gedung parlemen oleh mahasiswa yang berdemonstrasi, Ketua MPR Harmoko rneminta pengunduran diri Soeharto. Larut malamnya, Wiranto mengeluarkan pernyataan di depan konferensi pers bahwa pernyataan Harmoko dan kawan-kawan dari parlemen merupakan “pendapat pribadi”.
Sehubungan dengan keberadaan para mahasiswa di gedung parlemen, petang hari sebelumnya Wiranto telah bertemu dengan sekelompok ak-tivis, termasuk pula pimpinan alumni Universitas Indonesia, Hariadi Darmawan. Mereka memastikan bahwa para mahasiswa merencanakan untuk bergerak menuju parlemen, dan mendiskusikan cara terbaik untuk mencegah kerusuhan yang akan terjadi. Seseorang menyarankan agar para mahasiswa dijaga oleh militer, atau dibawa ke parlemen dengan kendaraan.
Malam itu, Wiranto menemui perwira senior untuk mendiskusikan demonstrasi. “Rapat yang diketuai Wiranto memutuskan bahwa perintahnya adalah untuk mencegah arak-arakan dengan segala cara,” kata Prabowo mengingat kembali. “Saya berkali-kali menanyakan apa maksudnya. Apakah kami menggunakan peluru tajam? Ia (Wiranto) tidak memberi jawaban jelas.”
Pagi berikutnya, kata Pangdam Jaya Syafrie Syamsuddin, ia diperintahkan dua ajudan Wiranto untuk menyiapkan transportasi. Sekitar pukul 10.00 pagi, katanya, ia juga mendapat informasi bahwa pimpinan MPR telah memberikan izin masuk kompleks parlemen bagi para mahasiswa. Para mahasiswa menolak hampir seluruh kendaraan militer, tetapi selama mereka datang dengan kendaraan, Syafrie menjamin mereka tidak akan mendapatkan gangguan sepanjang perjalanan menuju parlemen.
Hari berikutnya, tanggal 19 Mei, Prabowo sepenuhnya terlibat dalam upaya mengamankan Monas dari demonstrasi yang telah direncanakan Amien Rais. Malam itu, Wiranto menemui perwira senior untuk mendiskusikan demonstrasi. “Rapat yang diketuai Wiranto memutuskan bahwa perintahnya adalah untuk mencegah arak-arakan dengan segala cara,” kata Prabowo mengingat kembali. “Saya berkali-kali menanyakan apa maksudnya. Apakah kami menggunakan peluru tajam? Ia (Wiranto) tidak memberi jawaban jelas.”
Sepanjang malam, Amien Rais menerima utusan-utusan yang dikirim untuk membujuknya membatalkan demonstrasi. Ia akhirnya mengalah dan arak-arakan yang ditakuti tidak pernah terjadi. Tetapi tanggal 20 Mei, Soeharto mendapat dua pukulan. Empat belas menterinya mengundurkan diri dari kabinet. Dan ia berulangkali mendapat penolakan dari orang-orang yang dimintanya untuk duduk dalam “Komite Reforrnasi”.
Setelah matahari terbenam, Prabowo mengunjungi Habibie. “Saya berbicara dengannya: Pak, Pak Harto mungkin akan mundur. Bapak siap? Ia (Habibie), Anda tahu, ya ya ya. Saya katakan: Anda harus bersiap-siap.” Dari kediaman Habibie, Prabowo kembali ke Cendana. “Begitu jelas semuanya aman, saya masuk, masih mengenakan seragam militer,” dia berkata. “Saya pikir saya akan dapat tepukan di pundak: berhasil mencegah aksi demonstrasi. Tidak ada lagi pembunuhan. Tidak ada lagi martir. Pasukan terkendali. Syafrie telah melakukan tugasnya dengan baik. Dan… kemudian, plak!!!”
“… Belakangan isteri saya mengatakan bahwa ada laporan saya bertemu Habibie tiap malam. Saya ketemu Gus Dur, Amien Rais dan Buyung Nasution. Tapi kami tidak berunding untuk menjatuhkan Soeharto.”
Di ruang keluarga, kata Prabowo, duduklah keluarga Soeharto dengan Wiranto. Yang pertama berdiri adalah Siti Hutami Endang Adiningsih, putri bungsu Soeharto. Prabowo mencoba mengingat kembali. “Mamiek menatap saya, lalu menudingkan jarinya seinci dari hidung saya dan ber-kata: ‘Kamu pengkhianat!’, dan kemudian ‘Jangan injakan kakimu di rumah saya lagi!’ Akhirnya saya keluar. Saya menunggu. Saya ingin masuk. Saya bilang bahwa saya butuh penjelasan. Namun istri saya hanya bisa menangis.”

PRABOWO PULANG KE RUMAH
Hari berikutnya, tanggal 21 Mei, pada pukul 09.05 pagi, setelah ditinggalkan oleh parlemen dan kabinetnya, Soeharto secara resmi mengundurkan diri, setelah 32 tahun berkuasa sebagai presiden. Pidato pengundurannya yang singkat itu disiarkan ke seluruh penjuru negeri. Walaupun mengalami penghinaan malam sebelumnya di Cendana, Prabowo masih menghadiri upacara tanggal 21 Mei, katanya, untuk memberikan dukungan moral pada penerus Soeharto, Habibie. Sesudah Habibie diambil sumpahnya, Wiranto berdiri untuk menyampaikan pernyataan bahwa dirinya dan ABRI akan melindungi Soeharto dan keluarganya.
Sewaktu keluarga Soeharto kembali menuju Cendana, Prabowo mengikuti mereka. “Saya pergi hanya untuk menenteramkan Pak Harto,” katanya. “Tetapi tentu saja saya sudah dituduh menjadi pengkhianat. Situasinya sangat tegang antara saya dan anak-anak Pak Harto. Belakangan isteri saya mengatakan bahwa ada laporan saya bertemu Habibie tiap malam. Saya ketemu Gus Dur, Amien Rais dan Buyung Nasution. Tapi kami tidak berunding untuk menjatuhkan Soeharto. Kami membicarakan cara terbaik untuk meredakan aksi kekerasan ini.” Soeharto dan keluarganya sama sekali tidak menjawab permintaan tanggapan atas pernyataan-pernyataan Prabowo yang diajukan Asiaweek.

PERUBAHAN BESAR
Habibie pun menjadi presiden. Tanggal 21 Mei, pukul 16.00, Prabowo menemui sahabat dan tokoh yang dikaguminya itu untuk menyampaikan ucapan selamat. “Ia mencium kedua pipi saya,” kata Prabowo, yang sengaja meminta waktu untuk ketemu sore itu.
Malam itu juga, Prabowo tiba di kediaman Habibie, ditemani Komandan Kopassus, Muchdi. Karena Wiranto mungkin akan tetap menjadi menteri pertahanan, Prabowo mengatakan ia menyarankan agar KSAD Subagyo dijadikan Panglima ABRI untuk mencegah terkonsentrasinya kekuasaan hanya pada satu orang saja. Usulan itu menjadikan Prabowo calon terbaik untuk menggantikan Subagyo sebagai KSAD. “Benar, saya mencoba mempengaruhi (Habibie),” aku Prabowo. “Saya dekat dengannya!” Tidak pernah sedikitpun, kata Prabowo, ia mengancam presiden baru sebagaimana kabar burung yang beredar selama ini.
Hari berikutnya, 22 Mei, setelah sholat Jumat, telepon Prabowo berdering. Pataka Kostrad diminta oleh Mabes Angkatan Darat. Prabowo mengingat, “Mereka meminta bendera saya. Yang berarti mereka ingin mengganti saya.” Dia buru-buru kembali ke Kostrad. “Saya masih ingat Habibie mengatakan: ‘Prabowo, jika kamu sedang bingung, datang saja pada saya dan jangan memikirkan tentang protokol’. Saya mengenal beliau sudah lama. Saya rasa, oke, saya akan ketemu Habibie. Dia ada di istana. Jadi, saya pergi ke sana.”
Dia datang menjelang sore, dalam konvoi tiga Land Rover berisi staf dan pengawal. “(Kami) masuk,” kata Prabowo. “Situasi sangat tegang. Penga-wal kepresidenan menatap saya dengan wajah aneh. Saya pikir karena saya dilaporkan akan menyerang atau semacam itu. Saya bertemu ajudan Presiden dan mengatakan: Saya ingin menemui Pak Habibie. Saya hanya minta waktu 10 menit. Saya hanya ingin menanyakan sesuatu pada beliau. Ini sangat penting bagi saya.”
Sebelum memasuki ruangan Habibie, Prabowo mengatakan dia menyerahkan pistolnya. “Karena begitu prosedurnya. Kalau Anda menghadap atasan, Anda harus meninggalkan senjata. Saya tidak dilucuti.”
“Dalam benak saya (Habibie) waktu itu masih memercayai saya, tetapi dia telah dihasut.”
Kemudian dia berjalan ke ruangan presiden. “Dia mencium kedua pipi saya,” kata Prabowo. “Saya berkata: Pak, tahukah Bapak bahwa saya akan digantikan hari ini? ‘Ya, ya, ya,’ katanya. ‘Mertuamu memintaku untuk menggesermu. Itulah yang terbaik. Jika kamu ingin mundur dari kemiliteran, saya akan menjadikanmu duta besar di Amerika Serikat’. Itulah yang dia katakan.”
Prabowo mengatakan jika dia sangat terkejut. “Oh Tuhan, ada apa ini?” dia coba mengingat. “Dalam benak saya (Habibie) waktu itu masih me-mercayai saya, tetapi dia telah dihasut. Kemudian, saya menemui Subagyo. Ketika masuk, saya bertemu beberapa jenderal yang mendukung saya. Pesan mereka adalah: mari buat perlawanan. Saya berkata: tenang saja. Saya ketemu Muchdi di sana. Kami mengatakan: kami akan menyingkir, tetapi beri kami waktu, sehingga orang berpikir normal saja ada pergantian posisi. Saya pikir Subagyo beralih ke Wiranto. Wiranto berkata: tidak, harus hari ini.

DALANG
Bahkan, setelah digeser dari jabatannya, dibuang oleh sekutunya, dan dijatuhkan oleh saingannya, hal terburuk masih menanti Prabowo. Bulan berikutnya, para perwira yang dianggap dekat dengannya dimutasikan atau dinonaktifkan. Pada 25 Juni, Wiranto menggeser Syafrie dari jabatan Pangdam Jaya, sebuah permulaan dari perombakan besar-besaran di tubuh militer. Setelah berdirinya Dewan Kehormatan Perwira, Komandan Jen-deral Kopassus Muchdi dan seorang kolonel Kopassus dicopot dari jabatannya.
Ditambah lagi beredarnya rumor yang makin kencang bahwa Prabowo dan anak buahnya telah menyebabkan kerusuhan Mei. Pada 23 Juli, Habibie menyusun 18 anggota TGPF untuk menemukan “dalang” di balik kerusuhan massal di 6 kota besar, termasuk Jakarta. Setelah bekerja tiga bulan, TGPF menyimpulkan bahwa penculikan, krisis ekonomi, Sidang Umum MPR, aksi-aksi demonstrasi dan tragedi Trisakti semua berhubungan erat dengan kerusuhan.
Butir pertama dari sembilan rekomendasi adalah agar pemerintah melakukan pengusutan terhadap pertemuan 14 Mei di Kostrad untuk “menemukan peran Letjen Prabowo dan sekutu-sekutunya dalam proses yang mengarah pada kerusuhan”.
“Apa motivasi kami merancang kerusuhan,” ia bertanya. “Kepentingan kami adalah mempertahankan kekuasaan. Saya bagian dari rezim Soeharto. Jika Pak Harto bertahan tiga tahun lagi, saya mungkin sudah jadi jenderal bintang empat. Mengapa saya harus membakar ibukota? Itu bertentangan dengan kepentingan saya, selain berlawanan dengan prinsip saya.”
Dalam ringkasan eksekutif yang disebarkan ke berbagai media massa, tidak disebut nama Prabowo sebagai dalang kerusuhan. Tapi tuduhan itu mengarah padanya, pada pertemuan 14 Mei, dan sebelas kali penyebutan namanya. Itu lebih dari Syafrie, yang namanya disebut empat kali, atau Wiranto, yang saat itu masih menjabat Menteri Pertahanan dan Keamanan sekaligus Panglima TNI. Nama Wiranto hanya disebutkan sekali, itupun sebagai salah satu penandatangan dekrit yang membentuk TGPF.
“Bagaimana mungkin saya mengadakan pertemuan merancang kerusuhan pada tanggal 14?” tanyanya. “Padahal kerusuhan dimulai pada tanggal 13. Dan yang menemui saya adalah kaum oposisi Orde Baru.”
Prabowo mengecam berbagai insinuasi dalam laporan tersebut. “Apa motivasi kami merancang kerusuhan,” ia bertanya. “Kepentingan kami adalah mempertahankan kekuasaan. Saya bagian dari rezim Soeharto. Jika Pak Harto bertahan tiga tahun lagi, saya mungkin sudah jadi jenderal bintang empat. Mengapa saya harus membakar ibukota? Itu bertentangan dengan kepentingan saya, selain berlawanan dengan prinsip saya.” Dia menganggap laporan itu tidak logis. “Bagaimana mungkin saya mengadakan pertemuan merancang kerusuhan pada tanggal 14?” tanyanya. “Padahal kerusuhan dimulai pada tanggal 13. Dan yang menemui saya adalah kaum oposisi Orde Baru.”
“Kalaupun Anda tak percaya jika saya masih memiliki rasa kemanusiaan,” bantahnya, “kalau kami menghancurkan etnis Cina, perekonomian kami juga ikut hancur. Ini seperti bunuh diri. Jika saya memulai kerusuhan, mengapa saya tidak dijatuhi dakwaan?! Sebab, bukti-bukti akan mengarah pada mereka yang menuduh saya.”
Dia rnembantah kesan bahwa dia anti Cina. Katanya, seperti pada umumnya orang Indonesia, dia tidak setuju kalau etnis minoritas Cina mengendalikan sebagian besar perekonomian. “Para pengusaha Cina berpikir saya akan menyingkirkan mereka. Tapi model ekonomi saya adalah kebijakan ekonomi baru Malaysia.”
Apakah ini berarti dia tidak memulai kerusuhan untuk memberi pelajaran pada etnis Cina?
“Kalaupun Anda tak percaya jika saya masih memiliki rasa kemanusiaan,” bantahnya, “kalau kami menghancurkan etnis Cina, perekonomian kami juga ikut hancur. Ini seperti bunuh diri. Jika saya memulai kerusuhan, mengapa saya tidak dijatuhi dakwaan?! Sebab, bukti-bukti akan mengarah pada mereka yang menuduh saya.”
Untuk menemukan bukti-bukti dimaksud, saya mengamati dokumen-dokumen hasil kerja TGPF. Saya menyimak dengan teliti semua salinan sampai volume enam. (Hanya volume pertama, yang berisi ringkasan eksekutif, yang dibagikan ke media massa untuk dipublikasikan).
Empat dari lima volume lainnya berisi laporan korban dan kerusakan, kisah saksi mata tentang kerusuhan dan pemerkosaan, dan percobaan un-tuk mengenali pola kejadian. Satu volume berisi transkrip wawancara terhadap perwira-perwira militer yang sedang bertugas pada saat kerusuhan itu terjadi. Sebagai tambahan, saya berbicara dengan sembilan dari 18 anggota TGPF, seperti sejarawan Hermawan Sulistyo, yang memimpin 12 anggota tim yang bekerja keras di lapangan.
Apakah kerusuhan sengaja direncanakan? Banyak orang yang melaporkannya kepada tim percaya kerusuhan itu direncanakan, tetapi tidak ada bukti sedikit pun dalam enam volume dokumen yang menguatkan pernyataan saksi mata, atau yang memberi petunjuk tentang siapa orang yang berada di balik kerusuhan.
Awal-mula kerusuhan tetap menjadi satu pertanyaan tak terjawab. Inilah yang hendak dikaitkan dengan pertemuan 14 Mei. Namun, ketika saya berbicara pada tiga orang dari mereka yang hadir, termasuk anggota TGPF Bambang Widjojanto, semua menyangkal keterkaitan mereka dengan kerusuhan. Mereka mengulangi penyangkalannya pada konferensi pers sehari setelah laporan TGPF dipublikasikan. Kesaksian mereka nampak cocok dengan pengakuan Prabowo.
Benarkah Panglima Kostrad dengan sengaja membiarkan kerusuhan terjadi di luar kendali? Akan sangat sulit baginya untuk bertindak, karena ia tidak mempunyai wewenang. Di bawah prosedur baku, Kapolda menangani keamanan kota. Komando diambil alih Komandan Garnisun (Pangdam Jaya) jika polisi tidak mampu memulihkan ketertiban.
Syafrie dengan tegas menyangkal jika Prabowo memegang kendali terhadap dirinya. “Prabowo tidak pernah memengaruhi saya,” ujar Syafrie. “Dia itu teman saya, tetapi saya harus memegang prosedur dalam tugas saya.”
Faktanya, ini diakui oleh Kapolda Mayjen Hamami Nata kepada TGPF pada 28 Agustus 1998, dan dibenarkan oleh Syafrie. Mantan Pangdam Jaya itu memastikan kapan saat penyerahan komando tersebut, yaitu sore hari tanggal 14 Mei. Gerombolan perusuh mulai menyerang pos-pos polisi, sehingga polisi menarik diri untuk menghindari jatuhnya korban. Sejak sore tanggal 14 Mei itu, Syafrie mengambil alih. Tanggal 15 Mei, kerusuhan meluas.
Pengumuman laporan TGPF ditunda sampai 3 November karena adanya pertentangan di dalam komisi. “Situasinya sangat bernuansa politik,” tambah anggota TGPF, Nursjabani Katjasungkana. “Opini telah terbentuk. Dalam proses merangkai fakta, sulit memisahkan dengan tegas antara fakta dan opini.”
Syafrie dengan tegas menyangkal jika Prabowo memegang kendali terhadap dirinya. “Prabowo tidak pernah memengaruhi saya,” ujar Syafrie. “Dia itu teman saya, tetapi saya harus memegang prosedur dalam tugas saya.”
Kenyataannya, atasan langsung Syafrie adalah Wiranto.
Pengumuman laporan TGPF ditunda sampai 3 November karena adanya pertentangan di dalam komisi. “Situasinya sangat bernuansa politik,” tambah anggota TGPF, Nursjabani Katjasungkana. “Opini telah terbentuk. Dalam proses merangkai fakta, sulit memisahkan dengan tegas antara fakta dan opini.”
Perdebatan tak dapat dihindarkan antara anggota komisi yang sipil dan militer, di antara mereka yang ingin membatasi pada temuan bukti-bukti yang dapat diterima menurut hukum, dan mereka yang menganggapnya sebagai “fakta sosial”. Satu hal yang menggemparkan dari temuan fakta adalah jumlah korban pemerkosaan. Sulistyo menyebutkan bahwa dari 109 kasus pemerkosaan yang dilaporkan, timnya hanya bisa memverifikasi 14 kasus. Akan tetapi beberapa orang dalam komisi yang telah menerima laporan kasus langsung dari korban, merasa bahwa jumlah tersebut seharusnya lebih tinggi. Angka yang muncul pada laporan akhir adalah 66 kasus pemerkosaan yang telah diverifikasi, ditambah 19 korban pelecehan dan kekerasan seksual.
Dalam transkrip, anggota tim meminta Subagyo mencari hubungan antara hilangnya empat aktivis pada puncak kerusuhan dengan penculikan para aktivis yang terjadi sebelumnya. Tetapi Subagyo, setidaknya dalam catatan, tidak berhasil menemukannya. Tapi pada laporan akhir, tetap dilukiskan hubungan antara penculikan Prabowo sebelum Mei dan kerusuhan massal di bulan Mei.
Transkrip dan kesaksian yang disampaikan oleh Prabowo dan Syafrie kepada TGPF tentang kegiatan mereka antara tanggal 12-14 Mei menyebutkan informasi yang sama dari yang mereka katakan pada saya selama hampir 20 bulan kemudian. Hampir semua anggota TGPF yang saya temui menolak bahwa telah terjadi adanya campur tangan dari luar yang mempengaruhi penyelidikan. Beberapa anggota mengatakan bahwa mereka tidak terpengaruh oleh prasangka mereka sendiri atau tentang rumor keterkaitan Prabowo dengan kerusuhan.
Tanggal 12 Oktober 1998, TGPF memanggil KSAD Subagyo dalam kapasitasnya sebagai ketua Dewan Kehormatan Perwira yang menyelidiki Prabowo. Dalam transkrip, anggota tim meminta Subagyo mencari hubungan antara hilangnya empat aktivis pada puncak kerusuhan dengan penculikan para aktivis yang terjadi sebelumnya. Tetapi Subagyo, setidaknya dalam catatan, tidak berhasil menemukannya. Tapi pada laporan akhir, tetap dilukiskan hubungan antara penculikan Prabowo sebelum Mei dan kerusuhan massal di bulan Mei.
Ketua Komisi Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KONTRAS), Munir, tidak melihat adanya suatu hubungan. “Pada bulan Mei, saya melihat adanya pergerakan di dalam elit politik yang mendorong berubahnya situasi politik,” katanya. “Ini berbeda dengan penculikan-penculikan, yang merupakan sebuah konspirasi untuk mempertahankan sistem.”
Salah satu anggota TGPF, I Made Gelgel, melihat masalah ini adalah dari cara menafsirkarmya. “Itu tidak masuk akal,” katanya. “Di satu sisi Pra-bowo ingin melindungi kekuasaan mertuanya, dan pada sisi lainnya merancang kerusuhan.”

KUDETA
Pada 30 Juni 1998, Habibie mengatakan Prabowo telah menekannya. Menurut Hartono Mardjono, Habibie menerima laporan dari ajudannya, Letjen Sintong Panjaitan, bahwa kediaman Habibie telah dikepung oleh pasukan Kostrad dan Kopassus. Menurut Presiden Habibie, Panjaitan telah menyelamatkan keluarganya dengan menerbangkan mereka ke Istana Negara. Mardjono mengatakan bahwa dia keberatan dengan cerita Habibie. Dia berkata, mustahil Prabowo akan menyerang Habibie sejak dipastikan hari jatuhnya Soeharto.
Habibie menceritakan cerita yang sama pada Sunday Times yang terbit di London, “Rumah saya telah dikelilingi oleh dua kelompok pasukan,” katanya dalam sebuah wawancara yang diterbitkan tanggal 8 November 1998, bahwa, “pasukan pertama adalah pengawal reguler yang bertanggung jawab kepada Jenderal Wiranto, yang diperintahkan berpatroli melindungi saya, dan satunya lagi pasukan Kostrad yang bertanggung jawab pada Prabowo.”
Inti permasalahan semua versi cerita Habibie adalah bahwa pasukan yang melindungi kediamannya diperintahkan untuk berada di sana tidak oleh Prabowo, tetapi oleh Wiranto.
Pada 15 Februari 1999, Habibie berkata di depan sekumpulan jurnalis Asia dan Jerman di Jakarta: “Pasukan-pasukan itu atas perintah seseorang yang namanya tidak akan saya sembunyikan, Jenderal Prabowo, berpusat di beberapa tempat, termasuk rumah saya.” Pada waktu itu Habibie mengindikasikan bahwa Wiranto telah melaporkan situasi tersebut kepadanya dan melindunginya.
Inti permasalahan semua versi cerita Habibie adalah bahwa pasukan yang melindungi kediamannya diperintahkan untuk berada di sana tidak oleh Prabowo, tetapi oleh Wiranto. Pada briefing komando 14 Mei, Pangab telah memerintahkan Kopassus menjaga kediaman Presiden dan Wakil Presiden. Perintah itu ditetapkan secara tertulis pada 17 Mei kepada perwira senior, termasuk Syafrie, Komandan Garnisun pada waktu itu, yang menunjukkan salinan perintah itu pada saya. Dalam pernyataannya di depan parlemen pada 23 Februari 1999, Wiranto mengatakan, “Tidak ada percobaan kudeta.”
Prabowo yakin dirinya mampu merebut kekuasaan pada hari-hari kekacauan Mei 1998. Tapi intinya, dia tidak melakukannya. “Keputusan untuk memecat saya adalah sah,” ucap Prabowo. “Saya tahu kebanyakan pasukan saya akan mematuhi perintah saya. Tapi saya tidak ingin mereka mati karena berperang membela jabatan saya.”
Ketika saya meminta Habibie untuk menanggapi pernyataan tegas Prabowo, ajudannya Dewi Fortuna Anwar menyampaikan pada saya, “Pak Habibie tidak harus membuat sanggahan langsung mengenai pernyataan Prabowo.”
Dia menyarankan untuk berbicara dengan beberapa orang, termasuk Sintong Panjaitan, semua yang diyakini hadir tanggal 22 Mei di Istana. Setelah mencoba berulang kali menghubungi orang-orang tersebut, saat kisah ini dicetak pada 23 Februari, mereka tidak bersedia memberikan komentar.
Prabowo yakin dirinya mampu merebut kekuasaan pada hari-hari kekacauan Mei 1998. Tapi intinya, dia tidak melakukannya. “Keputusan untuk memecat saya adalah sah,” ucap Prabowo. “Saya tahu kebanyakan pasukan saya akan mematuhi perintah saya. Tapi saya tidak ingin mereka mati karena berperang membela jabatan saya. Saya ingin menunjukkan bahwa saya menempatkan kepentingan negara dan rakyat di atas diri saya. Saya membuktikan bahwa saya adalah prajurit yang setia. Setia pada negara, setia pada republik.”

PENCULIKAN-PENCULIKAN
Pasukan khusus yang selalu patuh pada Prabowo salah menafsirkan perintahnya tentang penangkapan para aktivis pada awal 1998.
“Orang-orang itu tidak punya keinginan bertemu langsung atau menelepon saya,” tambahnya. “Saya ingin mengatakan,” kata Prabowo. “Semua yang saya lakukan, saya lakukan dengan se-pengetahuan atasan saya, dengan izin mereka dan di bawah perintah mereka.”
Di depan Dewan Kehormatan Perwira, Prabowo mengakui “kesalahannya”, tetapi tak dapat menolak dia hanya menjalankan perintah, sebagaimana diketahui seluruh rekannya. Atasan Prabowo, mantan Pangab Feisal Tandjung, dan penggantinya, Wiranto, sama-sama menolak bahwa pe-rintah tersebut berasal dari mereka, atau dari Panglima Tertinggi Soeharto. Prabowo menyatakan dia tidak pernah menerima secara langsung keputusan dewan kehormatan.
Tujuan dari operasi tersebut, katanya, adalah untuk menghentikan pengeboman. “Kami ingin mencegah rangkaian teror.” Beberapa tersangka, katanya, termasuk dalam daftar buron polisi. Tapi, ia mengakui kecerobohannya dalam bertindak. … Dia mengatakan dia tidak pernah memerintahkan penyiksaan.
“Saya hanya mendengamya melalui radio,” katanya. “Orang-orang itu tidak punya keinginan bertemu langsung atau menelepon saya,” tambahnya. “Saya ingin mengatakan,” kata Prabowo. “Semua yang saya lakukan, saya lakukan dengan sepengetahuan atasan saya, dengan izin mereka dan di bawah perintah mereka. Mungkin tidak semua yang ada di rantai komando, karena beberapa atasan saya senang bekerja langsung melompat ke bawah beberapa level. Tetapi ini saya katakan secara kategoris.”
Tujuan dari operasi tersebut, katanya, adalah untuk menghentikan pengeboman. “Kami ingin mencegah rangkaian teror.” Beberapa tersangka, katanya, termasuk dalam daftar buron polisi. Tapi, ia mengakui kecerobohannya dalam bertindak. Dia tidak pernah mengunjungi tahanan dari para aktivis, dan memercayakan laporan petugas yang menangani operasi tersebut. Dia mengatakan dia tidak pernah memerintahkan penyiksaan.
Aktivis Pius Lustrilanang menyebutkan bahwa, selama di penjara, dua aktivis lainya menceritakan padanya bahwa dituduh merencanakan memasang bom. Anggota Partai Rakyat Demokratik (PRD), Faisol Reza, salah satu tawanan, menyangkal adanya keterlibatan partainya. “Pihak militerlah yang menyebarkan isu bom,” katanya. “Kami cuma korban.”
Lustrilanang kemudian menjelaskan, mencegah pengeboman bukanlah satu-satunya tujuan. Dia yakin dirinya dan rekan-rekannya diculik untuk menghindari demonstrasi yang dicemaskan akan mengganggu jalannya Sidang Umum MPR, Maret 1998. Prabowo mengatakan, penculikan itu adalah operasi tunggal. “Saya curiga,” tuturnya, “Tapi pada akhirnya, hal itu masih dalam tanggung jawab saya.”
“Dia berpikir dirinya orang dalam, padahal dia consummate outsider,” tutur sejarawan Amerika, Daniel Lev. Pendidikan luar negerinya membawanya pada persepsi Barat, yang dalam hal politik membuatnya bertentangan dengan keluarga Soeharto dan angkatan bersenjata. Bahkan identitas muslimnya dianggap kurang kental oleh kelompok radikal yang bersekutu dengannya.
Menurut KONTRAS, setidaknya selusin aktivis masih hilang. Lustrilanang mengatakan bahwa sedikitnya tiga di antara mereka pernah ditahan bersamanya. Prabowo terkejut dengan fakta ini, dan dia menambahkan tidak mengetahui nasib mereka yang hilang. Dia tetap enggan mengungkapkan identitas yang memberi perintah.

ORANG LUAR YANG JADI TUMBAL
Keterlibatan Prabowo dalam penculikan dan dukungannya untuk Habibie mungkin membuatnya tamat, baik di mata publik maupun di mata Soeharto. Tetapi kesetiaanya pada kedua Presiden dan Wakil Presiden dapat menjadi bukti kuat yang melawan pernyataan bahwa dia merancang kerusuhan atau kudeta, yang akan membahayakan keduanya, baik Presiden Soeharto maupun Presiden Habibie. Pertanyaannya kemudian bukanlah “mengapa Prabowo berbalik melawan mertuanya, dan Habibie—sahabatnya”; pertanyaannya justru, “mengapa mereka berdua, Soeharto dan Habibie, malah kemudian berbalik melawan Prabowo”.
Bagi kaum konservatif, Prabowo dianggap menuntut terlalu banyak perubahan. Sedangkan bagi rezim yang berkuasa, dia nampak terlalu reformis. Jika dia memegang kekuasaan, sepertinya dia sebagai menantu Soeharto akan meneruskan kesinambungan kepentingan rezim. Singkatnya, ia tidak berada pada tempat yang tepat, juga tidak berada pada waktu yang tepat.
Salah satu alasannya adalah posisi Prabowo. “Dia berpikir dirinya orang dalam, padahal dia consummate outsider,” tutur sejarawan Amerika, Daniel Lev. Pendidikan luar negerinya membawanya pada persepsi Barat, yang dalam hal politik membuatnya bertentangan dengan keluarga Soeharto dan angkatan bersenjata. Bahkan identitas muslimnya dianggap kurang kental oleh kelompok radikal yang bersekutu dengannya.
Bagi kaum konservatif, Prabowo dianggap menuntut terlalu banyak perubahan. Sedangkan bagi rezim yang berkuasa, dia nampak terlalu reformis. Jika dia memegang kekuasaan, sepertinya dia sebagai menantu Soeharto akan meneruskan kesinambungan kepentingan rezim. Singkatnya, ia tidak berada pada tempat yang tepat, juga tidak berada pada waktu yang tepat.
Faktor lain adalah reputasinya, entah itu sesuatu yang nyata, mitos, atau direkayasa. Reputasi itu mungkin menuntun beberapa anggota TGPF untuk mempercayai satu teori tertentu mengenai kerusuhan. Reputasinya itu memungkinkan munculnya kesalahpahaman mengenai penjagaan di sekitar kediaman Habibie. Reputasi Prabowo itu juga yang masih mengaitkannya dengan berbagai kekerasan di Indonesia, seperti kerusuhan yang berlanjut di Maluku.
Ada beberapa penjelasan yang mudah. Walaupun penjelasan yang lain terasa dipaksakan. Setelah Mei, Wiranto dijuluki “pro-reformasi”, “tentara profesional”, seseorang yang akan “mengawal tiap inci negaranya menuju demokrasi”. Suatu saat, ia lebih populer daripada Habibie, dan memiliki peluang bersaing merebut jabatan kepresidenan, sekalipun dikenal sangat loyal kepada Soeharto. Bagaimana bisa dia bekerjasama dengan lawan seperti ini? Pertanyaan lain: mengapa Wiranto memaksa membawa jajaran pimpinan senior muter ke Jawa Timur pada 14 Mei? Siapa yang bertanggung jawab untuk “pernyataan kesetiaan” militer tentang Soeharto? Mengapa dia menyuruh mahasiswa masuk parlemen dan membiarkan mereka mendudukinya sampai jatuhnya Soeharto?
Prabowo mengaku versi ceritanya benar, tidak kurang dan tidak lebih. Kejadian yang sama mungkin berbeda dilihat dari sudut pandang pihak lain: Soeharto, Habibie, anak-anak Soeharto, Wiranto.
“Saya harus sangat adil,” kata Prabowo tentang Wiranto. “Dia menginginkan reformasi, tetapi dia juga punya ambisi politik.” Dari sudut pandangnya sendiri, dirinya setia. Dari sudut pandang pihak lain, tindakannya dapat terlihat seperti rival yang mematikan, seorang pengkhianat, seorang konspirator. Saling curiga, bingung, dan salah pengertian sudah semestinya memiliki peranan dalam drama Mei 1998. Setiap pemain kunci mungkin berpikir pihak lain akan mengkhianatinya. Jika politik Indonesia disamakan dengan pertunjukan wayang, setiap pe-main sangat mungkin ketakutan oleh bayang-bayang pengkhianatan yang lain.
“Setelah TGPF,” Munir dari KONTRAS menekankan, “apa yang berkembang adalah tak mungkin menuduh Wiranto bertanggung jawab, walaupun dalam hirarki dialah yang ada di puncak. Ini adalah kemenangan politik Wiranto untuk meraih tiket menuju rezim baru, padahal dirinya bagian tak terpisahkan dari rezim lama yang tumbang.”
Seseorang mungkin masih dapat menemukan plot dan kontra-plot. Tetapi untuk melihat lebih dari sekadar konspirasi, kita perlu memilah kebenaran-kebenaran yang kompleks dari bumbu-bumbu fiksi yang membuatnya jadi terlihat lebih menarik.
Apapun fakta di balik kerusuhan, cerita yang benar dan bisa dibuktikan akan bermanfaat. “Setelah TGPF,” Munir dari KONTRAS menekankan, “apa yang berkembang adalah tak mungkin menuduh Wiranto bertanggung jawab, walaupun dalam hirarki dialah yang ada di puncak. Ini adalah kemenangan politik Wiranto untuk meraih tiket menuju rezim baru, padahal dirinya bagian tak terpisahkan dari rezim lama yang tumbang.”
Akankah konsolidasi militer Wiranto dan kebangkitannya di bidang politik menjadi sesuatu yang mungkin tanpa berakhirnya Prabowo?
Bayangan bahwa Prabowo merupakan dalang di balik berbagai kerusuhan, penculikan, dan penyalahgunaan kekuasaan di berbagai bidang, semuanya kebanyakan muncul setelah Soeharto tumbang. Bisa dikatakan, semua stigma yang melekat pada diri Prabowo itu sebenarnya telah menyelamatkan posisi banyak orang dari rezim lama yang telah tumbang tadi.
“Dia seharusnya tak menjadi satu-satunya orang yang dipersalahkan untuk semua hal,” kata Jaksa Agung Marzuki Darusman kepada Asiaweek. “Dia sekadar sasaran yang empuk.” Tapi itulah yang terjadi. Dengan dikambing-hitamkannya Prabowo, tidak seorangpun kemudian akan berusaha mencari tersangka lain, atau menuntut jatuhnya karir perwira lainnya. Tak seorangpun akan balas dendam terhadap orang-orang yang masih hilang. Tak seorangpun memerlukan pengakuan bersalah. Sejauh ada cukup kepercayaan bahwa masalah seseorang akan lenyap bila ada pihak lain, baik perorangan maupun kelompok, yang dapat dipersalahkan dan ke-mudian disingkirkan. (Dengan reportase tambahan oleh Arif Mustolih, Jakarta)

*) Tulisan ini merupakan terjemahan dari laporan investigasi yang ditulis Majalah Asiaweek No. 8/Vol. 26, 3 March 2000.

Kasbul: Kaderisasi Katolik Anti Komunis

Kasbul: Kaderisasi Katolik Anti Komunis

Oleh: M. Sembodo*

Selama ini Kasbul [Kaderisasi Sebulan], tempat penggodokan kader-kader Katolik, seolah-olah berada di antara titik ada dan tiada. Apakah wadah pengkaderan ini benar-benar ada atau hanya mitos semata? Tulisan ini akan menjawabnya
Pater Beek: Pastor anti Komunis
Kasbul merupakan ajang bagi Pater Beek untuk mendidik kader-kader Katolik yang militan. Awalnya, tempat kaderisasi terletak di Asrama Realiono, Yogyakarta. Letak asrama ini tak jauh dari kampus Universitas Sanata Dharma di Jalan Gejayan [sekarang Jalan Afandi], Yogyakarta. Di tempat inilah para kader Katolik muda dididik untuk menghadapi kaum Komunis dan Islam.
Pater Beek memang dikenal sebagai rohoniawan yang anti Komunis. Sebelum peristiwa 1965 pecah, Pater Beek mendidik mahasiswa-mahasiswa Katolik dalam Kasbul untuk melawan kekuatan Komunis. Richard Tanter [1991] menyatakan:
“Bagi [Pater] Beek, ada dua musuh besar bagi Indonesia maupun bagi Gereja, yaitu Komunisme dan Islam, di mana ia melihat keduanya memiliki banyak keserupaan: sama-sama memiliki kualitas ancaman.”
Oleh sebab itu, Pater Beek mengkonsolidasi kekuatan untuk melawan Komunisme yang saat itu kuat di Indonesia. Ia kumpulkan mereka untuk diberi pendidikan. Terutama yang dihimpun adalah mahasiswa-mahasiswa Katolik dari berbagai daerah. Dalam buku berjudul Bayang-Bayang PKI [1996] disebutkan:
“Selama bertahun-tahun Pater Beek memang telah menghimpun dan membina anak-anak muda, terutama mahasiswa, untuk ditempa sebagi kekuatan anti-komunis. Basis utamanya adalah PMKRI [Pergerakan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia], yang saat itu merupakan organisasi underbouw Partai Katolik. Tokoh-tokoh PMKRI pula yang kemudian banyak terlibat dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia [KAMI]. Dengan pengaruh dan jaringan anti-komunis yang kuat itu, tak heran banyak dugaan bahwa Pater Beek memainkan peranan penting dalam gerakan anti-komunis. Antara lain, ia sering disebut-sebut sebagai penghubung antara AD dan CIA.”
Keterlibatan Pater Beek adalam gerakan anti Komunis juga ditulis oleh Oei Tjoe Tat [1995] dalam memoarnya. Ia memberikan kesaksian sebagai berikut:
“Pater Beek itu, saya lihat pertama kali setelah saya dibebaskan. Saya di dalam tahanan mendengar dari orang-orang PNI, BAPERKI, PKI, dan sebagainya bahwa Pater Beek ini adalah agen CIA. Dia membina pemuda-pemuda keturunan Katolik, terutama pemuda-pemuda keturunan Tionghoa-Katolik, untuk antara lain membakar gedung Kedubesan RRT, membakar gedung Universitas Res Publika dan menghancurkan semua gedung-gedung PKI atau rumah-rumah orang PKI. Ini dianggap ultra-kanan. Selama saya mendengarkan itu, saya di RTM. Bagaimanapun saya Katolik. Jadi, ada seorang pastur Katolik begitu, saya diam. Tapi pada waktu saya diperkenalkan dengan Pater Beek dan datang ke sini [RTM-red] kemudian, dia mengaku. Dia bilang begini pada saya, “Kalau pak Oei perlu sesuatu dari…, saya bisa. Ali Moertopo, semua jenderal.” Saya dengar dia ini membantu Liem Bian Koen dan Liem Bian Khie, Sumarlin. Semua ini di bawah dia. Dia juga kuat di PMKRI.”
Ketika PKI ditumpas pasca Peristiwa 1965, Pater Beek, lewat Ali Moertopo, menyerahkan 5.000 nama orang-orang PKI pada CIA. Hal ini terungkap ketika wartawati AS, Kathy Kadane, yang mewawancarai mantan pejabat Kedubes AS di Jakarta, pejabat CIA dan Deplu AS. Ia mendapatkan pengakuan dari nara sumbernya itu. Salah satu yang diwawancarai adalah Lydman—mantan wakil kepala misi Kedubes AS di Jakarta. Dalam wawancara tersebut Lydman mengatakan pengumpulan nama-nama orang PKI selain dilakukan oleh stafnya juga dibantu oleh Ali Moertopo.
Lantas bagaimana nasib 5.000 nama orang-orang komunis tersebut? Robert J Martens—yang saat Peristiwa 1965 pecah menjabat sebagai Sekretaris I Kedubes AS—melakukan pengecekan terhadap 5.000 orang dalam daftar itu. Dari hasil pengecekannya didapatkan semua orang yang terdapat dalam daftar itu ditangkap dan kemudian dibunuh. Menanggapi pembunuhan tersebut, Pater Beek dalam wawancaranya dengan Aaad van Heuvel [1993] dengan ringan mengatakan: “Masalahnya mereka atau kita [yang dibunuh].”
Setelah orang-orang Komunis ditumpas, entah apa alasannya, pada tahun 1967 tempat pendidikan Kasbul di pindahkan ke Klender, Jakarta Timur. Menurut Mujiburrahman [2006], tempat di Klender dikelola oleh seorang suster bernama Mathilda Maria Van Thienen. Dari wawancara dengan sang suster, Mujiburrahman mendapatkan keterangan bahwa asrama di Klender terdiri dari tiga blok dengan 72 ruangan dan 114 tempat tidur. Biasanya Pater Beek akan datang empat kali dalam setahun memimpin acara Kasbul.

Sistem Kaderisasi dalam Kasbul
Dalam setiap pelatihan Kasbul, biasanya diikuti oleh 100 orang—sepuluh di antaranya adalah perempuan. Mereka merupakan kader-kader Katolik terpilih dari berbagai daerah dengan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Supaya bisa mengikuti kaderisasi yang sifatnya rahasia ini, seseorang harus mendapatkan rekomendasi dari romo di tempatnya berasal. Pendanaan dari acara ini sebagian besar didapatkan dari luar negeri, terutama Belanda dan Jerman.
Aturan Kasbul memang cukup berat. Seseorang yang telah mengikuti Kasbul dilarang keras menceritakan keikut sertaannya pada orang lain, baik pada keluarga maupun teman. Sebelum pelatihan, mereka akan menjalani serangkaian test psikologi. Test ini digunakan untuk mengatahui sifat dan keahlian seseorang yang kelak diperlukan sewaktu melakukan penugasan. Sedangkan untuk menyembunyikan identitas seseorang, maka selama pelatihan nama diubah sehingga antara satu peserta dengan peserta yang lain tidak saling mengenal identitas sebenarnya.
Metode pelatihan yang diterapkan Pater Beek dalam Kasbul merupakan kombinasi antara kaderisasi Katolik ala Jesuit dan Komunis. Oleh karena itu, tak mengherankan kalau selama kaderisasi dididik dengan disiplin yang keras. Menurut Mujiburrahman, selama pelatihan tak jarang mereka harus terlibat dalam adu fisik, direndahkan dan dilecehkan guna menggembleng mental. Apa yang diungkapkan Mujiburrahman juga dibenarkanoleh Dr. George J. Aditjondro:
“Dalam kegiatan Kasbul itu bukan cuma indoktrinasi yang dilakukan, bahkan latihan fisik yang mendekati latihan militer juga diberikan. Di sana para kader dilatih menghadapi situasi jika diintrograsi oleh lawan. Bagaimana meloloskan diri dari tahanan, bagaimana survive dan sebagainya.”
Sementara itu, Richard Tanter juga memberikan pendapat yang serupa:
“Dalam pratiknya, kursus-kursus tersebut mengambil metode campuran, perpaduan teknik-teknik pendidikan Jesuit dan Komunis, berbasiskan disiplin diri yang kuat. Kursus atau pelatihan-pelatihan ini diselenggarakan dengan pendekataan yang amat brutal atas para pesertanya: para calon kader bahkan kerap kali diharuskan saling menghajar atau memukul rekan-rekan sepelatihannya sendiri, dihina dengan keharusan merangkak di lantai yang penuh dengan kotoran, sesi-sesi harian yang panjang penuh dengan umpatan mengejutkan di tengah malam buta.”
Selain cara-cara yang telah diuraikan di atas, mereka juga diharuskan puasa sepanjang hari dan berdoa semalam suntuk. Hal seperti itu juga dilakukan oleh Pater Beek. Sementara itu, bagi peserta pelatihan yang melanggar disiplin yang telah ditetapkan akan dihukum, dan apabila sudah berulang-ulang melakukan kesalahan, maka akan dipulangkan.
Dalam Kasbul seseorang juga diuji kejujurannya. Sebagaimana dituturkan Mujiburrahman, cara pengujian ini dilakukan Pater Beek dengan cara meletakkan uang pada sebuah buku yang sering dibaca oleh peserta. Bila uang itu hilang, maka Pater Beek akan melakukan investigasi. Ia akan mencoba mengidentifikasikan siapa yang mengambil uang tersebut. Pertama-tama ia akan menanyai penjual dikompleks pelatihan itu. Apabila uang tidak ditransaksikan di tempat itu, maka ia menanyai orang-orang yang dicurigai. Dan setelah uang ditemukan, ia akan menghukum orang tersebut.

Pindah Sasaran: Dari Komunis Ke Islam
Setelah Komunis berhasil dihancurkan oleh Orde Baru, sasaran Pater Beek pindah ke Islam. Teori Pater Beek tentang Islam sebagai ancaman dikenal sebagai teori Lasser Evil Theory [Teori Setan Kecil]. Dalam teori itu dibabarkan bahwa setelah komunis berhasil dihancurkan oleh tentara, maka akan muncul dua ancaman. Tentang dua ancaman ini Dr. George J. Aditjondro memberikan uraian sebagai berikut:
“Setelah komunis dihancurkan oleh tentara, [Pater] Beek melihat ada dua ancaman [setan] yang dihadapi kaum Katolik di Indonesia. Kedua ancaman sama-sama berwarna hijau, Islam dan tentara. Tapi Beek yakin, tentara adalah ancaman yang lebih kecil [lasser evil] dibandingkan Islam yang dilihatnya sebagai setan besar. Berdasarkan pikiran itulah maka perintah Beek kepada kader-kadernya adalah rangkul tentara dan gunakan mereka untuk menindas Islam.”
Tentang pilihan Pater Beek memilih Orde Baru dan tentaram ditekankan Ricarad Tanter sebagai berikut:
“Pemilihan semacam ini dibenarkan [Pater] Beek, dengan dalih sungguh pun banyak kesalahan yang dilakukan yang dibuat oleh Soeharto, watak Komunis maupun Islam yang tidak dapat diterimanya, membuatnya tidak bisa memilih lain, selaian memberikan dukungan atas the lesser evil [tentara].”
B. Suryasmoro Ispandrihari—salah satu narasumber Mujiburrahman dalam desertasinya—yang pernah ikut Kasbul pada tahun 1988, mengungkapkan bahwa para peserta diajarkan untuk menjadikan Islam sebagai musuh yang menakutkan. “Islam adalah musuh Katolik…Dan jika diperlukan lulusan Kasbul harus mengambil senjata untuk berjuang melawan Islam,” begitu penuturan B. Suryasmoro Ispandrihari menirukan ucapan salah seorang pengajarnya di Kasbul. Pernyataan Suryasmoro Ispandrihari juga dibenarkan oleh Damai Pakpahan—seorang peserta Kasbul tahun 1984 dan sekarang menjadi aktivis LSM di Yogyakarta. Karena doktrin dalam Kasbul yang Islam phobia, membuat Damai Pakpahan memilih keluar dari jaringan Kasbul. Apa yang dilakukan oleh Damai Pakpahan juga dilakukan Dr. George J. Aditjondro. Ia menuturkan sebagai berikut:
“Saya sendiri juga pernah menjadi kader Pater Beek dan dilatih melawan komunis. Tapi seperti juga Wangge, ketika CSIS sudah menjadikan Islam sasarannya, dan karena CSIS menjadi tanki pemikir Rezim Suharto, juga karena ikut berdarahnya tangan CSIS di Timor Timur, saya tidak bisa lagi tetap berada dalam jaringan pengikut Pater Beek.

Epilog: Setelah Katolik Dipinggirkan Soeharto
Setelah selesai kaderisasi para lulusan Kasbul diharuskan setia pada pater Beek. Bentuk kesetiaan ini selain taat menjalankan perintah juga diharuskan membuat laporan setiap bulan. Tentang hal di diungkapkan oleh Ricard Tanter:
“Setelah hari-hari yang melelahkan, dalam jam tidur yang mat pendek, dan lain sebagainya, hasil akhirnya adalah: menjadi seorang kader yang sepenuhnya setia, patuh kepada Beek secara personal; menjadi orangnya Beek seumur hidup, yang bersedia melakukan apa saja baginya. Ketika para kader itu dipulangkan ke habitat asalnya, orang-orang muda ini kemudian diminta untuk menghasilkan laporan bulanan atas segala hal yang mereka dengar dan lihat di dalam organisasi masing-masing, yang dilakukan untuk Beek dan demi Beek seorang. Secara bertahap Beek membangun kepentingan dirinya, sebuah jaringan—kerja intelejen personal. Bagi pimpinan-pimpinan Gereja yang mendukung program Beek, maka hasilnya tentu akan memuaskan.”
Apa yang diungkapkan Richard Tanter memang benar. Para lulusan Kasbul kemudian dibuatkan jaringan yang dikembangkan dengan sistem sel. Masing-masing sel dipimpin oleh seorang koordinator yang berhubungan dengan koordinator sel-sel lainnya. Dengan sistem ini, selain organisasinya rapi, juga memungkinkan gerakan yang efektif. Sementara itu, para lulusan terbaik akan dikirim ke luar negeri.
Posisi politik Kasbul memang tidak ajeg. Setelah melawan Komunis, Islam, mereka kemudian bergeser melawan Soeharto. Ini terjadi ketika pada tahun 1990-an Soeharto mulai merangkul Islam dengan merestui berdirinya ICMI [Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia], dan posisi CSIS mulai disingkirkan. Sejak kejadian itu, bandul politik Kasbul menjadi anti Soeharto. Tidak mengherankan kalau kemudian kader-kader Kasbul disebar masuk ke dalam gerakan prodemokrasi. Tentu saja sebagian dari kader-kader Kasbul masuk dalam PRD [Partai Rakyat Demokratik]—yang pada waktu itu paling keras melawan Orde Baru.
Sekarang, setelah Soeharto jatuh, dalam demokrasi terbuka, kader-kader Kasbul menyebar lagi. Mereka tentu akan terus terlibat dalam politik. Menjelang Pemilu 2014, mereka tentu mempunyai kepentingan untuk mendukung calon presiden tertentu. Ajianto Dwi Nugroho, misalnya, kader Kasbul lulusan Fisipol UGM, saat ini sedang menggalang kekuatan untuk memajukan Jokowi sebagai presiden mendatang. Lewat lembaga yang dimilikinya—yang sebagian stafnya alumni Kasbul—ikut momoles pencitraan Jokowi dalam berbagai media.
Kerja Ajianto Dwi Nugroho bisa dijadikan contoh bagaimana kader-kader Kasbul bekerja. Sewaktu mahasiswa, ia masuk dalam lingkaran pers mahasiswa UGM, Balairung. Sembari di Balairung ia mendekat pada gerakan mahasiswa semacam SMID [Solidaritas Mahasiswa untuk Demokrasi] Yogyakarta, dan Dewan Mahasiswa UGM. Walaupun agak terlambat, ia kemudian masuk menjadi anggota PRD pada tahun 1999. Untuk survive ia sempat berpacaran dengan mahasiswi beragama Islam dan berkerudung, guna membiayai hidupnya. Dengan pelatihan yang diperoleh ketika mengikuti Kasbul, ia bisa mengambil peran dalam setiap perubahan politik yang ada. Itulah salah satu kelebihan kader-kader Kasbul.***

M. Sembodo, Penulis buku “Pater Beek, Freemason dan CIA.”

Daftar Bacaan:
Aditjondro, George J. Dr. tt. CSIS, Pater Beek SJ, Ali Moertopo dan L.B. Moerdani, Situs
Sastra Pembebasan.
Heuvel, Aad van den. 1993. De speler die de Wayang-poppen manipuleerde, Indonesia
Magazine [July-August].
Mujiburrahman. 2006. Feeling Threatened Muslim-Cristian Relations ini Indonesia’s
Worder, Amsterdam University Press, Nederland.
Tanter, Richard. 1991. Beek, Father J. van. SJ, Appendix 1 of his Intelligence, Agencies
and Trid Word Militarization: A Case Study of Indonesia [PhD,
thesis, Monash University], Australia.
Tim ISAI. 1996. Bayang Bayang PKI, ISAI, Jakarta.
Toer, Pramoedya Ananta [ed]. 1995. Memoar Oei Tjoe Tat, Hasta Mitra, Jakarta.
Sumber: Friday, 1 August 2014, 1:17, “‘Kiong Hoo Djie’ djiekh@gmail.com [GELORA45]” <GELORA45@yahoogroups.com> wrote:

Time for Indonesia To Face PKI Past

Time for Indonesia To Face PKI Past
http://www.thejakartaglobe.com/news/time-for-indonesia-to-face-pki-past/

By Kennial Caroline Laia on 11:55 pm February 16, 2014.
Category Featured, Human Rights, News
Tags: ‘The Act of Killing’, communism, history

 

When the documentary film The Act of Killing, which portrays the 1965 massacres of people accused of having ties to communism, was internationally released, it was well received by critics and has gone on to receive a nomination at this year’s prestigious Academy Awards.
Despite recognition from the international film industry, however, different reactions also emerged, especially in Indonesia, where several groups have strongly refused or ‘denied’ that the horrible massacre was a part of Indonesian history.
Last week, a book discussion titled “Tan Malaka, Gerakan Kiri, Dan Revolusi Indonesia, September 1948-Desember 1949” (“Tan Malaka, The Leftist Movement and Indonesian Revolution, Sept. 1948 – Dec. 1949”) which was supposed to be delivered by its author, Dutch historian and philosopher Harry A. Poeze, as part of his book tour across Java, was banned by the police.
This followed a number of protests by several hard-line Islamist groups including the Islamic Defenders Front (FPI), pushing to stop the event by claiming it was “spreading a misleading ideology” in Indonesia.
Tan Malaka was a prominent nationalist and a pioneer of the Communist Party of Indonesia (PKI) and a proponent of a syncretism between Islam and communism.
In 1926, Tan was involved in an attempt to overthrow the Dutch colonial government.
However he later strongly refused to join the movement, saying that the local forces in Indonesia, then known as Dutch East-Indies, were not strong enough to fight Dutch colonial rule.
Similarly, Tan opposed the PKI leadership during a coup against President Sukarno in Madiun.
He was executed by the Indonesian military in 1949 but was later named a national hero by Sukarno.
Poeze told the Jakarta Globe that he had no intentions of spreading any sort of ideology through discussions about his book.
“The book we wanted to discuss was my previous book, published in 2007. It talks about the left-wing movement and Tan Malaka in 1948-1949. It also talks about the mystery of Tan’s death and his grave.”
“My book is all about the history of the Indonesian revolution and has thousands of footnotes. There was no intention of spreading the ideology of Communism whatsoever. It was meant to talk about Tan Malaka, it was purely about history,” he emphasized.
Poeze regrets that the Surabaya Police, who were supposed to be protecting and implementing the law, had surrendered to the protesters’ demands to call off the book discussion.
Police weren’t trying to protect participants of the discussion, who are civilians, he said, emphasizing that from such a point of view, it could be seen as police having sided with protesters.
“If FPI wants to erase the Communist-Socialist issue from history, this can be seen as manipulation of history. Indonesia has to admit that in the past, such a left-wing ideology existed in the country.”
“In addition, Tan Malaka was not a culprit at all. He was an Indonesian hero, Sukarno made a hero of him, so I think it’s weird such a discussion could be targeted by protesters and the police should side with them,” he said.
He explained that it was the duty of historians to write factual stories and uncover truths with a high degree of objectivity.
“We cannot deny that Tan Malaka is a part of Indonesian history. There should be a discussion or a book about him and that’s what my books are trying to do,” he said.
Political motives
A historian from the Indonesian Institute of Sciences (LIPI), Asvi Warman Adam said that while Communism had an element of support in the country there was little threat from it these days.
“Communism is so yesterday. Even though some countries profess it as their ideology, most of those countries have been implementing a liberal economy,” he said, adding that people no longer had a reason to fear Communist views. “There’s a newer idea people should be paying attention to — neoliberalism.”
“The thing is, our government doesn’t completely understand Tan Malaka. He was the one who opposed the idea of a coup in 1926. He wasn’t involved in Madiun in 1948. In many respects, he was contrary to the PKI and its ideas,” Asvi said.
He said it was not clear why certain groups had opposed the discussion, saying he assumed that such actions were used by some people to portray Communism in a bad light, the same bad light imposed through propaganda by the government of former President Suharto.
Asvi added that the banning of such discussions may indicate that certain parties wanted the truth about Indonesia’s past to remain hidden.
“Until recently, discussions about Poeze’s books were allowed, but why not now? We should be careful with the people who asked for the discussion to be called off,” he said, adding that police shouldn’t be banning the discussion but instead prioritize civilians’ safety.
Tension between Islamic groups and the Indonesian Military (TNI) on one side and the communists dates way back, to when the war in Madiun resulted in the death of a religious leader and members of the PKI, Asvi said.
The 1955 general election, the country’s first, saw the influence of the PKI rise, heightening tension between the party and the Islamic groups and the military.
At that time, the PKI was the fourth-largest party behind the nationalist PNI, Sukarno’s vehicle, the modern Islamic party Masyumi and traditionalist Islam’s Nahdlatul Ulama.
Using hatred against the PKI, Suharto, then a two-star general and commander of the Army’s strategic command (Kostrad), rose to power and subsequently blamed a failed coup and the murder of a number of generals in September, 1965, on the communists.
At least 500,000 people were killed in the aftermath of that incident, allegedly perpetrated by Islamic and nationalist groups with the help of the Army.
During the New Order regime, communist teaching was banned, and being used by the regime as a common enemy to spread its propaganda.
“The root of the troubles was a political matter which was dressed up as a matter of religion,” said Asvi.
J.J. Rizal, a historian from the Bambu Community, said that it was necessary for the public to be aware that although the New Order has long passed, political views implanted during the era remain fresh and strong in today’s society.
“The main machine has died, but its followers still remain,” he said.
Rizal also seconded opinions that see the government and the nation as not having the courage to face its past and admit that Communism was once a part of Indonesia’s history.
“As long as certain groups still freely roam, there’s no real freedom,” he said. “If they can protest against a national hero such as Tan Malaka and the police fail to provide protection for people to discuss him, just revoke his heroic title, it’s no use.”
Rizal emphasized that with ongoing protests on the freedom of speech, Indonesia is yet to be completely free from the propaganda spread under the New Order regime.
“The government should clarify the truth and should call off the 1966 law which discriminates against Communism, which continues to spark protests against people who wish to discuss the topic,” the historian said.
In 1966, the People’s Consultative Assembly, then the highest institution in the country, ratified a law prohibiting Communism, allowing the capture and killing of people considered to have ties with Communism, be it men, women or children, civilians or intellectuals.
When Abdurrahman Wahid, better known as Gus Dur, rose to become president in 1999, a year after the fall of Suharto’s regime, he tried to revoke the law but the move triggered rejection from various parties, and heralded his fall from power.

 

Hiding crimes?

Human Rights Watch researcher Andreas Harsono said that Poeze is a renowned academic who is competent to talk about Tan Malaka. “Before the law, [the book discussion] is legitimate and must have been protected by law,” he said.
“The question is why did police cooperate with the FPI to ban the book discussion? The police should have taken action against the party who protested but ironically did the opposite. Those parties both violated human rights and at the same time violated the law,” Andreas added.
Andreas also said that such an act coming from law enforcement means that Indonesia cannot protect its own laws.
“An ideology cannot be a threat for one country. In some European countries, there are several Communist parties. We should mirror that,” he said.
Andreas quoted author George Orwell who once said that he who controls the past controls the future. And he who controls the present controls the past. “So, if you want to have a good future for your country, you have to learn about your own history,” said Andreas.
“That is why the mass killings in 1965-1966 in Bali and Madura, also the Madurese in Pontianak, ethnic Chinese killings in Kalimantan, or in Papua, and in Timor Leste or in Aceh have to be understood deeply to prevent a similar event from occurring in the future,” he said.
Haris Azhar, the executive director of human rights organization Kontras, said that it was a mistake to ban a book discussion, and part of a systematic effort to prevent any discussion about the country’s past.
“The issue of Communism is being used to shield certain groups from their mistakes. It is being used to shut down their guilt for their own interest. Many ignorant people are being used to attack alleged communists,” he said.
Haris said that any discussion on Communism, including about Tan Malaka, was fine, and efforts to ban it were counter-productive.
“With respect to people who came from a background associated with Communism, they have now been accepted. In their day-to-day life, the people are OK with them,” he said.
“However, there are many who still get discriminated because of their Communist background. Discrimination is still prevalent,” he said.
Haris said the public should not overreact on the issue of Communism.
“Today the party is no more. It no longer has any cadres — but freedom of expression and opinion is granted in the constitution,” he said.
He said the 1966 ruling should be revoked immediately. “If a law is discriminative, then that law is no longer appropriate. If we claim to be a democracy, there should be no such law. Nobody should discriminate against anyone. We should be ashamed of ourselves,” he said.

 

‘Fostered idiocy’
Indonesian literary figure Putu Oka Sukanta said the protests from a number of small Islamist hard-line groups were the result of the lack of insightful knowledge about what they are against.
“Many people are afraid and then forbid something even though they don’t know exactly what it is,” he said, adding that such a view was “a form of idiocy and dullness.”
“The most important point for such groups is to prohibit this or that. They use muscle, without being thoughtful,” he said.
Putu, who was jailed without a trial during the New Order era for alleged involvement in Communism, said that discussion is part of civilization, and should be protected by the country’s laws.
“Any groups have to be invited into dialogue with intellectuals to discuss anything. But they must be willing to refrain from the use of violence.”
“If someone writes a book, people who don’t agree with its findings are free to come up with their own book that supports their view,” he said.
Such open discussion must be done to educate the nation, he said. “We should not be afraid to discuss things and we must read in order not to be left behind by other countries in the constellation of nations in the world,” Putu said.
Commenting on the ban of Poeze’s talk, Putu stressed that there was no law against having different opinions, but he stressed that the government’s stance in maintaining the 1966 law was incomprehensible.
He said that if there were any small groups creating commotion when someone holds a book discussion, this reflects badly on those group themselves.
“These groups do not understand government policy or the freedom of speech,” he said. “We should ask them, why did they do such a thing? Why can’t they let intellectuals meet in peace and talk about our own history?”
Unfortunately, without a clear explanation, police have always allowed these groups to get away with their protests.
“The police should have been protecting the intellectuals, rather than fighting against them. The government never prohibits such events, so why did police bother to give in to the FPI’s demands? The police is part of the government apparatus, not this small group’s tool,” Oka said.

Blast from the past
Putu said that Indonesians needed to really understand that the capturing of people accused of being communists after Oct. 1, 1965 was illegal because no warrants had been issued or any legal procedures followed.
“They were arrested and were jailed without a trial. They couldn’t have an attorney. The regime treated them as ‘outside of the law,’ ” he recalled.
“Not having any legal protection, these people lost their status as citizens. They were treated arbitrarily; were tortured, were exiled. They had no basic rights,” he said.
“Even after getting out of prison, the humiliation continued by having their identity card marked by letters “E.T.,” meaning ex-political prisoner.
He said that even after the New Order fell, these people couldn’t claim any compensation from the government for their illegal arrest or captivity.
“As for intellectuals, they were not permitted to write or read. Not having a pen or even a paper was the most severe torment for intellectuals. It was worse than not eating or not drinking,” he said.
“The New Order made a systematic effort to destroy one’s intellect,” he added.
“Many went insane but I fought by stringing words together in my memory and imagination,” he said.
He said that while the communist suspects had been victimized by the state, the killers of 1965-66 still roamed free.
“They don’t feel guilty, even though some of them have become crazy, but the murderers who still survive expect some reward, Putu said, referring to Anwar Congo in The Act of Killing.
He demanded the government revoke the 1966 ruling, adding that this would otherwise be a lasting reference for some groups to protest any discussion related to Communism in the country, because there were statutes that could allow them to hide behind the law.
Putu said that the government must have a national campaign to provide understanding to the groups opposing any discussion about Communism while launching an inquiry to clarify what exactly happened in 1965-66 and why it happened, because much of what happened in those dark days has been successfully covered up.
“The government must explain to the nation the incident in 1965; Was there really a coup from the PKI? Was the torture of the generals even real? That is the task of current government: to clarify the truth,” he said.
“This is not the duty of small groups [such as the FPI], this is the government’s responsibility,” he said.
The truth must be revealed in order to understand what happened and why, he said. “How can we get better in the future without knowing our past mistakes?”

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 60 other followers