Archive for the ‘Sejarah’ Category

TENTANG INTERNATIONAL PEOPLE’S TRIBUNAL

Beritasatu.com

 Kamis, 12 November 2015 | 02:01

JUNIMART GIRSANG: BELANDA “NGACO” BIARKAN PENGADILAN RAKYAT TRAGEDI 1965

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP, Junimart Girsang.

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP, Junimart Girsang. (Antara)

Jakarta – Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Junimart Girsang, benar-benar geram kepada pemerintah Belanda yang membiarkan kegiatan Pengadilan Rakyat atau Internasional People Tribunal kasus pembantaian peristiwa 1965 yang digelar di Den Haag, Belanda pada 10-13 November 2015.

“Ngaco lah itu. Kita kan punya pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) sendiri. Kenapa tidak di sini saja? Lalu kepentingannnya apa Den Haag melakukan persidangan rakyat internasional itu?” tegas Junimart, Rabu (11/11).

Dia melanjutkan, posisi Pemerintah Belanda dalam hal itu tidak jelas. Sebab yang menjadi korban peristiwa itu semuanya adalah warga negara Indonesia. Belakangan, pemerintah Indonesia justru didesak minta maaf kepada para korban.

“Yang jadi korban kita. Para jenderal yang mati dari kita, rakyat juga. Kita yang rugi kok. Kok sekarang kita yang harus minta maaf? Kita ini korban,” tegas dia.

Pemerintah Indonesia dituding melakukan pelanggaran HAM dan diminta mengakui untuk kemudian meminta maaf kepada keluarga korban tragedi 1965. Tuduhan tersebut meliputi pembunuhan massal, penculikan, penganiayaan, kekerasan seksual, dan campur tangan negara lain pascaperistiwa Gerakan 30 September.

Sidang itu rencananya memeriksa 10 saksi yang merupakan korban dalam peristiwa 1965 yang berasal dari beberapa daerah seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Jakarta, Kalimantan, termasuk yang pernah menjalani bui di Pulau Buru, Maluku Utara.

 Markus Junianto Sihaloho/WBP

Beritasatu.com
Rabu, 11 November 2015 | 23:04

Kemlu Anggap Pengadilan Rakyat Sebagai Kebebasan Berekspresi

Sebuah mawar diletakkan dengan latar gambar Monumen Pancasila Sakti saat persiapan peringatan Kesaktian Pancasila, Lubang Buaya, Jakarta, Selasa (30/9).

Sebuah mawar diletakkan dengan latar gambar Monumen Pancasila Sakti saat persiapan peringatan Kesaktian Pancasila, Lubang Buaya, Jakarta, Selasa (30/9). (Antara/Rosa Panggabean)

Jakarta– Kementerian Luar Negeri (Kemlu) tidak mempermasalahkan pengadilan rakyat atau Internasional People Tribunal kasus pembantaian peristiwa 1965 yang digelar di Den Haag, Belanda pada 10-13 November 2015. Juru Bicara Kemlu Arrmanatha Nasir mengatakan Pemerintah Belanda maupun Pemerintah Indonesia tidak terlibat dengan kegiatan ini.

Dia mengatakan, kegiatan sidang di Den Haag berada di luar mekanisme hukum yang sah maupun proses nasional yang telah dan sedang berlangsung. “Sebagai negara demokrasi yang menghormati Hak Asasi Manusia (HAM), kita memandang
kegiatan tersebut sebagai kebebasan menyampaikan ekspresi dan pendapat,” ucap pria yang akrab disapa Tata ini melalui pesan singkat, di Jakarta, Rabu (11/11).

Tata menilai bangsa Indonesia harus melihat ke depan dengan tetap menghormati dan mencari penyelesaian sejarah bersama. Setiap negara memiliki dinamika sejarah masing-masing, tidak terkecuali Indonesia khususnya tahun 1965. “Penanganan nasional dalam hal ini perlu dikedepankan khususnya dalam konteks rekonsiliasi,” ucap Tata.

Pria berkepala plontos ini mengatakan sebagai negara demokrasi yang berkomitmen memajukan HAM sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo, pemerintah berupaya menyelesaikan permasalahan HAM di masa lalu, termasuk peristiwa 1965. “Penanganan masalah HAM di tahun 1965 menuntut pendekatan komprehensif dan inklusif, melibatkan seluruh elemen bangsa,” pungkas Tata.

Pemerintah Indonesia dituding melakukan pelanggaran HAM dan diminta mengakui untuk kemudian meminta maaf kepada keluarga korban tragedi 1965. Tuduhan tersebut meliputi pembunuhan massal, penculikan, penganiayaan, kekerasan seksual, dan campur tangan negara lain pascaperistiwa Gerakan 30 September.

Sidang itu rencananya memeriksa 10 saksi yang merupakan korban dalam peristiwa 1965 yang berasal dari beberapa daerah seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Jakarta, Kalimantan, termasuk yang pernah menjalani bui di Pulau Buru, Maluku Utara.[]

Leonard AL Cahyoputra/WBP

Beritasatu.com

Selasa, 10 November 2015 | 18:16

Pakar: Pengadilan Rakyat Bisa Ganggu Hubungan Belanda-Indonesia

Guru Besar Hukum Internasional UI, Hikmahanto Juwana

Guru Besar Hukum Internasional UI, Hikmahanto Juwana (Antara)

Jakarta – Pemerintah Belanda harus berhati-hati dalam menyelenggarakan International People Tribunal atau pengadilan rakyat soal kasus pembantaian PKI l965 di Den Haag pada 10-13 November 2015.

Menurut Guru Besar Hukum Internasional UI, Hikmahanto Juwana, pengadilan itu dapat dipastikan mengundang kemarahan publik di Indonesia. Terlebih lagi tanggal 10 November sebagai Hari Pahlawan di Indonesia diambil sebagai hari pembukaan persidangan.

Meski hasil persidangan ini tidak ada makna hukumnya dan pemerintah dapat mengabaikan, namun akan mengundang kontroversi di publik Indonesia. Ini akan berdampak pada hubungan yang sudah terjalin dengan baik antara Indonesia dan Belanda,” ujar Hikmahanto dalam siaran persnya, Jakarta, Selasa (10/11).

Ia mengatakan publik Indonesia akan mempermasalahkan mengapa tidak ada International People Tribunal atas kekejaman tentara Belanda terhadap rakyat Indonesia? Bisa jadi dicurigai adanya muatan muatan politis dari pemerintah Belanda dengan membiarkan International People Tribunal pembantaian PKI 1965 dilaksanakan di Den Haag.

“Jangan sampai pemerintah Belanda menggunakan standar ganda. Ketika berbicara kekejaman pemerintah Indonesia ia bersedia dijadikan ajang, tetapi ia tidak bersedia ketika negara dan tentaranya melakukan kekejaman,” pungkas Hikmahanto.

Leonard AL Cahyoputra

Selasa, 10 November 2015 | 19:18
GELAR PENGADILAN RAKYAT INTERNASIONAL, WAPRES SINDIR BELANDA
Wakil presiden RI Jusuf Kalla

Wakil presiden RI Jusuf Kalla (Humas UMY)

Jakarta – Komunitas korban 1965 di Tanah Air maupun luar negeri, berinisiatif menggelar Pengadilan Rakyat Internasional atau International People’s Tribunal (IPT) untuk korban tragedi pembantaian massal di Indonesia pada 1965, di Den Haag, Belanda, pada 10-13 November 2015.

Ditanya tanggapannya perihal pengadilan rakyat tersebut, Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) justru menyindir Belanda yang disebutnya juga pernah bertindak kejam kepada Warga Negara Indonesia (WNI).

“Kalau ada pengadilan HAM (Hak Asasi Manusia) kan, kita juga sudah adili Belanda (karena) bertindak kejam di Indonesia. Dan karena itu, dia (Belanda) bayar juga. Jadi, jangan mengadili Indonesia. Kita juga adili Belanda kalau macam-macam,” kata JK di kantor Wapres, Jakarta, Selasa (10/11).

Namun, JK menyerahkan penilaian mengenai proses pengadilan rakyat tersebut, kepada publik yang melihat.

JK mengaku tidak mengetahui detil perihal konsep ataupun proses pengadilan rakyat tersebut.

Seperti diketahui, pada tanggal 10-13 Nopember 2015, akan digelar International People’s Tribunal (IPT) untuk korban tragedi pembantaian massal di Indonesia pada 1965 akan digelar di Den Haag, Belanda.

Program yang mulai digagas pada 2013 oleh komunitas korban 1965 tersebut, ditujukan untuk militer di bawah komando Jenderal Suharto, yang kemudian menjadi presiden RI.

Jadi, ada empat agenda besar yang dibahas di pengadilan rakyat tersebut. Pertama, membahas tentang pembantaian massal dan perbudakan. Kedua, membahas tentang penahanan, penyiksaan, dan kekerasan seksual. Ketiga, membahas tentang pengasingan atau eksil, penghilangan paksa, dan propaganda kebencian. Keempat, membahas tentang keterlibatan negara lain.

Novi Setuningsih

 Beritasatu.com
Sabtu, 14 November 2015 | 19:32
JALANKAN NAWACITA, NASDEM MINTA PENUNTASAN KASUS 65 DI DALAM NEGERI

Ketua Tim Pilkada Pusat (Tim 7) Partai Nasdem Enggartiasto Lukita (tengah) didampingi Sekretaris Willy Aditya (kedua kiri) beserta anggota Taufik Basari (kiri) Martin Manurung (kedua kanan) dan Victor Laiskodat memberikan keterangan pers mengenai persiapan Rakernas Partai Nasdem di Jakarta, 20 September 2015

Ketua Tim Pilkada Pusat (Tim 7) Partai Nasdem Enggartiasto Lukita (tengah) didampingi Sekretaris Willy Aditya (kedua kiri) beserta anggota Taufik Basari (kiri) Martin Manurung (kedua kanan) dan Victor Laiskodat memberikan keterangan pers mengenai persiapan Rakernas Partai Nasdem di Jakarta, 20 September 2015 (Antara/Akbar Nugroho Gumay)

Jakarta – International People’s Tribunal 1965 yang berlangsung di Den Haag pertengahan November ini mendapat berbagai tanggapan. Dalam pidatonya pada perayaan ulang tahun partai NasDem 11 November 2015 yang lalu, Ketua Umum Partai NasDem menyatakan bahwa membawa penyelesaian kasus 65 ke negara lain merupakan cara yang kurang elok. Sebab, perjuangan tidak dilakukan di rumah sendiri.

Menurut Ketua DPP Partai NasDem bidang Hukum dan HAM, Taufik Basari, penyelesaian kasus 65 harus mampu dilakukan di dalam negeri. Terlebih lagi dalam Nawacita, Pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla telah berjanji untuk menuntaskan pelanggaran HAM masa lalu, termasuk tragedi 65.

“Semestinya pengadilan rakyat untuk kasus 65 di Den Haag memicu Presiden untuk segera menuntaskan kasus 65 di dalam negeri sesuai janjinya dalam Nawacita”, tegas Taufik Basari, Sabtu (14/11).

Taufik mengatakan, membawa proses kasus 65 ke Den Haag akan dapat memberikan kesan kepada dunia internasional bahwa mekanisme penegakan HAM di Indonesia tidak berjalan dan tidak dapat diandalkan untuk mendapat keadilan. Karena itulah, Presiden harus segera mewujudkan proses pengungkapan kebenaran dan dilanjutkan dengan rekonsiliasi untuk tragedi kemanusiaan 65.

“Kita harus mampu menyelesaikan tragedi kemanusiaan tahun 65 di dalam negeri. Ini tantangan bagi kita sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan,” katanya.

Taufik Basari menambahkan, bangsa ini harus belajar berjiwa besar. Peristiwa yang pernah terjadi di masa lalu harus diakui sebagai bagian dari sejarah, agar tidak terulang lagi di masa mendatang.

Namun setelah itu, kata dia, semua pihak juga harus mau membuka diri untuk rekonsiliasi agar dapat melangkah maju ke depan tanpa beban berkepanjangan.

“Ini saatnya pemerintah tuntaskan janjinya dalam Nawacita, agar tidak perlu lagi ada pihak yang membawa kasus-kasus serupa ke dunia internasional,” katanya.

Suara Pembaruan

Hotman Siregar/FER

Selasa, 10 November 2015 | 18:26

 PEMERINTAH TAK AKAN MINTA MAAF PADA KORBAN PELANGGARAN HAM 65
Wakil Presiden Jusuf Kalla

Wakil Presiden Jusuf Kalla (Antara/Akbar Nugroho Gumay)

Jakarta – Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) menegaskan bahwa pemerintah tidak akan minta maaf atas peristiwa 30 September 1965 atau dikenal dengan G30s Partai Komunis Indonesia (PKI).

Menurut JK, harus jelas dahulu siapa yang berbuat kejahatan dan siapa yang menjadi korban, serta siapa yang harus minta maaf.

“Apa pemerintah berbuat waktu itu? Justru orang pemerintah terbunuh. Jenderal itu terbunuh kan. Masa pemerintah meminta maaf, padahal jenderalnya terbunuh. Bagaimana sih,” kata JK di kantor Wapres, Jakarta, Selasa (10/11).

Oleh karena itu, pemerintah tidak akan minta maaf atas terbunuhnya jenderal dalam peristiwa tanggal 30 September 1965.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga telah menegaskan tidak akan meminta maaf kepada para korban Gerakan 30 September 1965.

“Tidak ada pemikiran mengenai minta maaf. Sampai detik ini tidak ada ke arah itu,” kata Jokowi usai menjadi inspektur upacara Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Nasional Lubang Buaya, Jakarta Timur, Kamis (1/10).

Seperti diketahui, pemerintah didesak untuk meminta maaf kepada korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat tahun 1965, pasca pembunuhan enam jenderal dan perwira menengah Angkatan Darat yang dituding dilakukan oleh PKI.

Apalagi, dalam laporan hasil penyelidikan Komisi Nasional (Komnas) HAM tahun 2012, jumlah korban pelanggaran ham berat diperkirakan mencapai 500 ribu sampai 3 juta orang, berupa pembunuhan massal yang terjadi di sejumlah daerah.

Kemudian, ratusan orang dipenjara dan sekitar 12.000 orang di buang ke Pulau Buru untuk menjalani kerja paksa.

Dalam laporannya, laporannya Komnas HAM menyebut bahwa semua pejabat dalam struktur Kopkamtib 1965-1968 dan 1970-1978 serta semua panglima militer daerah saat itu dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Laporan tersebut, kemudian disampaikan ke Kejaksaan Agung. Tetapi, dibawah kepemimpinan HM Prasetyo justru pemerintah membentuk tim rekonsiliasi yang bertujuan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu tanpa melalui jalur hukum.

Tim tersebut terdiri dari Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yassona Laoly; Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti; Menko Polhukam ketika itu, Tedjo Edhy Purjiatno; Komnas HAM, Nurkholis; Jaksa Agung, HM Prasetyo; dan Kepala Badan Intelijen Nasional, Marciano Norman tersebut, belum terlihat hasil kerjanya.

Novi Setuningsih

TENTANG INTERNATIONAL PEOPLE’S TRIBUNAL

Tribun Medan

Ngopi Sore

ADA PKI DI BELANDA: DEMI KEMANUSIAAN ATAU POLITIK DEVIDE ET IMPERA GAYA BARU
Sabtu, 14 November 2015 12:22

Ada PKI di Belanda: Demi Kemanusiaan atau Politik Devide et Impera Gaya Baru

SETENGAH abad kemudian, setelah Indonesia gunjang-ganjing oleh perkara yang tiada jelas benar siapa pemantik sumbunya, sebuah persidangan digelar di negeri yang jauh. Di Belanda. Negeri yang pemerintahnya pernah menguras kekayaan alam negeri ini dan melakukan penghilangan-penghilangan terhadap entah berapa banyak nyawa. Mungkin jutaan. Mungkin puluhan juta. Satu bentuk pelanggaran atas Hak Azasi Manusia yang masif dan terstruktur.

Dan sejak tiga hari lalu, di negeri itu, tepatnya di Kota Den Haag, digelar sidang yang salah satunya mengatasnamakan Hak Azasi Manusia. The International People Tribunal.

Korbannya adalah orang-orang yang pernah menjadi anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) dan orang-orang yang dituding (dengan atau tanpa dasar) sebagai anggota atau simpatisan PKI. Tertuduhnya? Siapa lagi jika bukan Pemerintah Republik Indonesia.

Banyak hal yang terpinggirkan dari lembaran-lembaran buku sejarah resmi (yang diajarkan di sekolah-sekolah) terungkap di sana. Umumnya cerita duka. Perihal penyiksaan, pelecehan secara seksual, juga penghilangan-penghilangan hak di berbagai sendi kehidupan.

 

Seorang ibu tua, hampir 80 umurnya, sembari terisak-isak menceritakan pengalaman yang sampai sekarang masih menghadirkan mimpi buruk bagi. Suaminya dibunuh, ia ditahan, disiksa, diperkosa. Dia bertahan hidup, tapi ia menyesalinya. Dia hidup tapi sudah tak hidup. Ia kehilangan semua hak sebagai warga negara. Di KTP-nya ada cap khusus. Dia tidak boleh memilih dalam pemilu. Keturunan-keturunannya tak boleh jadi tentara, polisi, atau pegawai negeri.

Ada PKI di Belanda: Demi Kemanusiaan atau Politik Devide et Impera Gaya Baru

Apa dosanya? “Saya beberapa kali menari di acara yang dibikin Pemuda Rakyat dan Gerwani,” katanya.

Ini bukan kisah fiktif meski mirip dengan apa yang disuguhkan Ahmad Tohari dalam novelnya yang legendaris, Ronggeng Dukuh Paruk. Ibu tua itu bukan Srinthil. Tapi nasibnya memang persis perempuan penari itu. Bedanya, Srinthil tak tahu sama sekali apa itu PKI, sedangkan perempuan yang berbicara di forum internasional ini tahu. Walau pun tahunya sebatas PKI sebagai partai politik. Tidak lebih. Dia tak memahami ideologi komunis.

Lalu ada perempuan yang lain. Dia mengalami penyiksaan, juga pelecehan secara seksual. Rambutnya, bulu kemaluannya, dibakar. Dan tatkala siksaan ini dirasanya sudah tak tertahankan lagi, dia meneriakkan nama junjungannya, Yesus Kristus, dan para penyiksa makin beringas menyiksanya, lantaran menganggap teriakan itu sebagai bentuk penghinaan. Sebab menurut pengetahuan mereka, yang entah didapat dari mana, komunis tak mungkin Kristen. Komunis itu atheis, orang-orang tak beragama yang tidak mengakui Tuhan.

Perihal PKI dan komunisme dan korban-korban pra dan pascapercobaan kudeta di tahun 1965, telah jadi pembahasan yang riuh di Indonesia. Terutama sejak kekuasaan rezim Orde Baru runtuh. Dua kelompok besar terbentuk.

Pertama, kelompok yang menginginkan adanya pengungkapan lebih terang perihal apa yang sesungguhnya terjadi. Kelompok kedua, sebaliknya. Tidak menginginkan pengungkapan. Bahwa apa yang sudah dipapar dalam buku-buku sejarah bikinan Orde Baru, maka biarlah seperti itu. PKI memang setan jahanam. Apa lagi yang mau diungkap?

Perbedaan pandangan ini menyebabkan perdebatan yang sengit. Dan jadi makin sengit menjelang 30 September tiap-tiap tahunnya. Mendadak muncul pengamat-pengamat politik baru. Baik yang memang punya kapasitas maupun yang konyol belaka lantaran berani berkomentar dengan dasar ngelmu kira-kira.

Ada PKI di Belanda: Demi Kemanusiaan atau Politik Devide et Impera Gaya Baru
Kelompok pertama menggugat. Benarkah PKI yang bertanggung jawab atas Peristiwa 1965? Benarkah PKI langsung yang membunuh enam jenderal dan satu perwira menengah yang oleh pemerintah Orde Baru kemudian dianugerahi gelar Pahlawan Revolusi itu? Atau jika pun memang ternyata benar bertanggung jawab, apakah PKI menjadi satu-satunya?

Apakah tidak ada kemungkinan sebenarnya ada pihak-pihak lain yang juga bertanggung jawab? Apakah PKI cuma pion, yang kemudian dikorbankan, di balik satu kepentingan besar di panggung politik nasional? Apakah PKI tiada lebih dari pelanduk celaka yang terjepit di antara pertarungan para gajah?

Kelompok kedua, berdasarkan buku-buku sejarah bikinan Orde Baru tadi, plus kisah-kisah pengalaman orang-orang yang mengaku pernah bermasalah dengan PKI, termasuk dalam hal ini kaitannya dengan organisasi keagamaan atau partai politik berbasis agama (terutama sekali Islam), mengemukakan argumentasi-argumentasi yang tiada kalah canggih.

Adu debat yang berlangsung dari tahun ke tahun ini masih sama kuat. Masing-masing kelompok mengklaim menang dan menganggap kontranya kalah.

Begitulah yang terjadi sampai tiba-tiba (frasa ini tentu hanya berlaku bagi yang tak secara intens mencermati perkembangan perdebatan PKI dan komunisme di Indonesia) digelar satu sidang di Belanda.

Sidang yang menghadirkan keterkejutan. Kenapa sidang seperti ini bisa digelar? Kenapa harus di Belanda?

Pemerintah bereaksi. Kelompok pro pemerintah bereaksi. Dan entah berhubungan entah tidak, situs internet yang menayangkan secara mendetail jalannya sidang pengadilan rakyat itu, tak dapat lagi diakses.

 

Ada PKI di Belanda: Demi Kemanusiaan atau Politik Devide et Impera Gaya Baru

Wakil Presiden Jusuf Kalla juga marah besar. Disebutnya, pemerintah Indonesia bisa saja menggelar sidang serupa. Tertuduhnya adalah Belanda yang secara terang dan tak terbantahkan pernah melakukan genosida di Indonesia.

Namun kemarahan Jusuf Kalla tidak menyinggung akar masalah. Yakni tuntutan eks anggota PKI dan orang-orang yang jadi simpatisan PKI, dan juga orang-orang yang lantaran sesuatu dan lain hal dituduh PKI, yang merasa telah diperlakukan tak adil oleh negara.

Jusuf Kalla tidak menjawab pertanyaan ini. Apakah atasnya pemerintah akan melakukan upaya pencarian kebenaran: apakah pemerintah Indonesia di masa itu benar atau pihak yang merasa telah ternistakan yang benar. Atau sebaliknya, pemerintah tetap pada posisi seperti sekarang, tetap membiarkan sejarah kelam yang selama ini telah terkristalkan di benak sebagian besar masyarakat.

Saya sungguh sepakat pemerintah melakukan upaya pencarian kebenaran. Apapun hasilnya akan melegakan. Jika benar PKI bersalah, toh, selama setengah abad ini mereka sudah mendapatkan hukuman. Sebaliknya, apabila tak bersalah, maka pemerintah mesti memulihkan nama baik orang-orang yang terlanjur jadi korban, dan, sangat mungkin, meminta maaf.

Pertanyaannya, apakah pemerintah mau? Masih sulit menjawabnya. Sejauh ini, masih terjadi tarik-menarik kepentingan yang sangat keras. Pemerintah beralasan, kenapa atas terbunuhnya enam jenderal dan satu perwira menengah pemerintah mesti minta maaf.

Pertanyaannya, apakah tujuh nyawa sebanding dengan 500 ribu nyawa (ada data yang menyebut angka 3 juta), perkosaan, pemenjaraan tanpa pengadilan selama puluhan tahun, pengekangan, dan pengebirian hak-hak? Tergantung darimana melihatnya. Kelompok pertama pasti mengatakan tidak. Namun kelompok kedua dijamin sepakat. Iya, bagi mereka, hukuman seperti itu memang pantas untuk setan jahanam seperti PKI.

 

Pun begitu, saya kurang sepakat dengan pengadilan di Den Haag. Saya curiga, saat mengizinkan pengadilan digelar di sana, Pemerintah Belanda tidak tulus. Kemanusiaan cuma kedok. Ada motif lain di baliknya, yakni balas dendam.

Dalam kasus menyangkut kedaulatan, Pemerintah Indonesia telah berkali-kali mengalahkan Belanda di pengadilan internasional. Pengadilan rakyat korban 1965 barangkali mereka pandang sebagai peluang untuk menang dan menghancurkan kredibilitas pemerintah Indonesia di mata dunia internasional.

Mereka tahu, sidang ini akan menimbulkan gejolak yang besar di Indonesia. Friksi antar dua kolompok yang terbentuk di tengah masyarakat di Indonesia semakin tajam. Syukur-syukur melesat jadi anarkis.

Politik pecah belah. Devide et Impera. Dengan cara seperti inilah, berabad lampau, Jan Pieterszoon Coen atawa Tuan Murjangkung, tentara dan politisi Belanda yang nyambi sebagai pedagang itu merapat ke Batavia, dan beberapa waktu kemudian telah membangun benteng dengan tembok-tembok tinggi yang dikelilingi parit lebar sebagai istananya.

Padahal pada awalnya dia datang tanpa membawa bedil dan meriam. Hanya satu kapal reyot, sedikit uang, dan belasan awak yang kurus kering karena nyaris selalu kelaparan.[]

 

 

 

TENTANG INTERNATIONAL PEOPLE’S TRIBUNAL

Inilah salah satu saksi ahli di IPT 1965, yang mengulas pengaruh CCF terhadap budaya baru di Indonesia, yaitu budaya kekerasan.
CONGRESS FOR CULTURAL FREEDOM DI INDONESIA


oleh Wijaya Herlambang

Berdirinya CCF dan Tujuannya

CCF, yang didirikan oleh dinas intelijen Amerika, CIA, pada tahun 1950 di Berlin –kemudian dipindah ke Paris– adalah lembaga kebudayan untuk beberapa tujuan: Pertama, melawan komunisme pada masa Perang Dingin di Eropa; Kedua, menampung gagasan para intelektual sayap kanan dan tokoh-tokoh kiri non-komunis terkenal; Ketiga, mempromosikan gagasan liberalisme Barat agar para intelektual tidak jatuh cinta pada Marxisme. Walaupun akhirnya skandal dukungan CIA terhadap CCF terbongkar melalui laporan dari the New York Times di tahun 1966, namun peran CCF dalam memanipulasi intelektual untuk membela kepentingan AS selama lebih dari satu dekade sebelumnya di hampir seluruh dunia, sangat berpengaruh.

Tokoh utama CCF adalah Michael Josselson yang bekerja di bawah supervisi Frank Wisner, tangan kanan bos CIA Allen Dulles. Josselson adalah seorang Yahudi asal Tartu (Estonia), yang direkrut CIA untuk bekerja di Jerman dengan tugas mengumpulkan intelektual Eropa untuk mendukung kebijakan luar negeri AS dalam menguasai sumber-sumber ekonomi dunia, terutama di dunia ketiga, termasuk Indonesia. Untuk meyakinkan para inteletual tersebut, Josselson sengaja membiarkan mereka memerangi blok Komunis melalui ide-ide liberal, mulai dari eksistensialisme hingga kritik epistemologi terhadap Marxisme, sambil menyalurkan dana CIA kepada mereka. Berbekal uang CIA sebesar $50.000, Josselson menggelar kongres di Berlin yang dihadiri oleh intelektual yang mendukung kebijakan AS seperti John Dewey, Isaiah Berlin, Albert Camus, Bertrand Russell, Sydney Hook, Arthur Koestler, Stephen Spender, Richard Wright dan ratusan nama besar lain. Hingga tahun 1960an, CCF telah menerima puluhan juta dollar dari CIA, termasuk sekitar $7 juta dari Ford Foundation, yang kemudian menjadi pendonor utama mereka. Uang ini digunakan CCF untuk mendukung kampanye AS seperti seminar-seminar internasional, menerbitkan ratusan judul buku dan puluhan jurnal ternama seperti Encounter, Der Monat, Partisan Review, New Leader, Quadrant dan lain-lain. Dengan senjata intelektual dan dana yang besar, CCF mengembangkan pengaruhnya di Asia, termasuk Indonesia.

Pengaruh CCF di Panggung Kebudayaan Indonesia

Masuknya pengaruh CCF di Indonesia tak lepas dari peran para tokoh PSI seperti Sjahrir, Soedjatmoko dan Sumitro Djojohadikusumo dalam membuka pintu gerbang diplomasi antara AS dan Indonesia. Melalui tokoh-tokoh PSI, CCF menjadi akrab di telinga penulis simpatisan PSI. Misi CCF di Indonesia dilakukan dengan cara: Pertama, menjadikan tokoh-tokoh kebudayaan Indonesia anggota atau simpatisan CCF; Kedua, menyebarkan buku-buku bertema hujatan terhadap komunisme seperti kumpulan essay The God that Failed, termasuk karya-karya eksistensialis anti-Marxis seperti Albert Camus dan Miguel De Unamuno; Ketiga, menyebarkan majalah dan jurnal yang berisi agenda CCF, mensponsori proyek-proyek terjemahan dan seminar-seminar. Tema dominan dari aktivitas itu adalah mempromosikan liberalisme Barat yang dibungkus dengan istilah-istilah indah seperti eksistensialisme, kebebasan intelektual dan kebebasan berekspresi. Orang penting CCF yang bertugas mendekati intelektual Indonesia dan menyalurkan dana untuk aktivitas CCF di Indonesia serta menyebarkan buku-buku bertema liberalisme adalah Ivan Kats. Beliau inilah yang membangun jaringan di kalangan simpatisan PSI untuk menjadi aktivis kebudayan pro-AS yang militan. Tokoh-tokoh yang aktif dalam klik CCF kebanyakan mantan aktivis majalah Siasat yang kemudian bergabung dalam kelompok studi majalah Konfrontasi seperti Mochtar Lubis dan Sutan Takdir Alisjahbana, PK. Oyong, Rosihan Anwar, Soedjatmoko, Wiratmo Soekito termasuk HB. Jassin. Ketika CCF mengadakan kongres pertama mereka di Rangoon tahun 1955, Lubis dan Alisjahbana adalah delegasi yang mewakili Indonesia, sementara Sumitro Djojohadikusumo, tokoh PSI yang juga ekonom pro-AS militan, dipilih sebagai anggota dewan kehormatan CCF Asia. Tokoh-tokoh ini bertugas untuk mempromosikan ide-de liberal, tidak saja di dalam kebudayaan tapi juga ekonomi, untuk membela kepentingan AS di Indonesia.

Di tahun 1957 – 1958, ketika pemberontakan PRRI/Permesta yang didukung CIA meletus, di mana Sumitro lari keluar negeri dan mendirikan gerakan bahwa tanah, Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI) untuk menjatuhkan Presiden Sukarno, Lubis ditahan akibat dukungannya terhadap PRRI melalui korannya Indonesia Raya. Sementara, Alisjahbana dikenakan tahanan kota akibat tulisannya di majalah Konfrontasi yang juga mendukung pemberontakan. Sejak itu Ivan Kats mulai membangun klik baru dengan melibatkan simpatisan PSI yang lebih muda seperti Goenawan Mohamad dan Arief Budiman termasuk, dalam tingkat tertentu, Soe Hok Gie, Taufiq Ismail, WS. Rendra. Para aktivis ini, yang didukung sepenuhnya oleh senior mereka, terutama Wiratmo Soekito, mulai menggodok konsep kebudayaan yang diadopsi langsung dari deklarasi CCF Eropa. Dalam deklarasinya CCF menyatakan “kebudayaan hanya dapat lahir di dalam kebebasan, dan kebebasan itu akan mendorong majunya kebudayaan.” Gagasan inilah yang kemudian menjadi dasar dari istilah kebebasan berekspresi yang di Indonesia dikenal dengan istilah humanisme universal.

Walaupun istilah humanisme universal diperkenalkan pertama kali oleh Jassin ketika ia bekerja dengan A. Teeuw di UI di awal tahun 1950an, namun ide dasarnya adalah deklarasi CCF Eropa. Joebaar Ajoeb, penulis Lekra, bahkan yakin bahwa istilah humanisme universal sebenarnya diperkenalkan oleh Teeuw yang kemudian dipakai Jassin untuk menjelaskan konsep dasar CCF: kebebasan berekspresi. Teeuw sendiri sudah lama dicurigai oleh Joebaar Ajoeb dan Pramoedya Ananta Toer sebagai bagian dari misi kebudayaan kabinet Van Mook di akhir tahun 1940an yang dimotori ahli budaya Melayu Rob Neuwenhuis dan Dolf Vespoor. Misi utama kebudayaan itu adalah menginfiltrasi intelektual Indonesia pro-Barat melalui ide-ide kebebasan berekspresi yang tengah mendominasi Eropa Barat sebagai bagian dari kampanye kebudayaan AS menjelang kongres CCF. Tujuannya untuk mengaburkan garis permusuhan antara Indonesia dan Belanda yang berusaha untuk menjajah kembali Indonesia. Deklarasi CCF Eropa adalah legitimasi penting bagi konsep universal humanisme. Deklarasi ini mejadi landasan kampanye AS, untuk menguasai sumber-sumber ekonomi di dunia ketiga, termasuk Indonesia, dengan cara memusnahkan kekuatan kiri dan nasionalis atas nama demokrasi, sambil mengebiri peran Belanda. Dalam konteks inilah perwakilan CCF untuk Asia, Ivan Kats, bertugas mempengaruhi pandangan inteletual Indonesia, terutama di lingkungan simpatisan PSI, untuk mendukung kebijakan luar negeri AS di Indonesia.

CCF dan Manifes Kebudayaan

Di tahun 1960an, ketika para penulis kiri secara agresif melakukan kampanye anti-kolonial untuk mendukung kebijakan Demikrasi Terpimpin Sukarno, intelektual di lingkaran PSI juga semakin merapat ke poros politik sayap kanan termasuk militer. Dalam ketegangan politik itulah mereka mendeklarasikan Manifes Kebudayaan di tahun 1963 tidak saja sebagai bentuk perlawanan mereka terhadap ide-ide kebudayaan kiri namun juga sebagai promosi nyaring gagasan liberalisme Barat. Hasilnya memang memekakkan telinga: humanisme universal adalah sumber filsafat utama untuk menjamin kebebasan berekspresi di bidang kebudayaan. Tidak mengherankan setahun kemudian aktivitas mereka dilarang oleh Presiden Sukarno. Sejak itu mereka terbungkam walaupun tetap bergerak di bawah tanah. Dalam ketegangan politik waktu itu, tampaknya CCF mencium gelagat bahwa akan terjadi sebuah peristiwa politik penting di Indonesia yang mungkin akan berakibat buruk terhadap aktivis yang menentang kebijakan Demokrasi Terpimpin.

Dalam situasi yang tidak menguntungkan itu CCF, melalui Ivan Kats, menawarkan beasiswa bagi aktivis muda Manifes Kebudayaan yang mereka anggap berpontesi di bidang akademik. Arief Budiman adalah penerima beasiswa CCF pertama yang dikirim ke College of Europe di Belgia, walaupun setelah beberapa waktu di sana ia tidak kerasan, hingga akhirnya memustuskan untuk pulang. Orang kedua adalah Goenawan Mohamad yang dikirim ke sana hanya beberapa hari setelah peristiwa berdarah tanggal 30 September 1965. Beberapa peneliti seperti Janet Steele mempertanyakan hal ini: apakah pemberian beasiswa itu berkait dengan upaya preventif untuk mengevakuasi beberapa tokoh penting Manifes Kebudayaan? Arief Budiman menjawab tegas: tidak, itu hanya kebetulan. Sebaliknya, Goenawan justru mengakuinya. Dalam sebuah wawancara video, Goenawan mengakui bahwa alasan ia pergi ke Belgia adalah untuk ‘mengungsi’ dari peristiwa politik di tanah air. Siapa yang benar? Tidak jelas. Namun, hal penting yang dapat dicatat dari rentetan peristiwa itu adalah: CCF merupakan salah satu lembaga yang berpengaruh kuat bagi terbentuknya wacana kebudayaan liberal Barat di Indonesia. Pada saat yang sama, peran CCF merupakan petunjuk penting bahwa aktivitas kebudayaan menjadi alat politik untuk membela kepentingan AS di Indonesia. Inilah yang disebut Giles Scott-Smith sebagai “politiknya budaya non-politik.” ***

*Wijaya Herlambang, Ph.D Candidate, University of Queensland, Australia


TENTANG INTERNATIONAL PEOPLE’S TRIBUNAL

LUHUT : PKI ADA DIBUNUH, JENDERAL ADA DIBUNUH, SIAPA YANG MAU DIADILI?
Komentar “samashutama widjaja smwidjaja2004@yahoo.com , in:[GELORA45]” <GELORA45@yahoogroups.com> On Saturday, 14 November 2015, 6:43

“Yg bunuh jenderal kan sdh diadili dan dihukum,skrg gilirannya yg bunuh PKI jg hrs diadili dong.Ini br adil.”

 

 

 

LUHUT : PKI ADA DIBUNUH, JENDERAL ADA DIBUNUH, SIAPA YANG MAU DIADILI?
Rebecca Henschke
Wartawan BBC Indonesia

Menurut Luhut, demokrasi ada batasnya, dan untuk menjaga negeri sebesar Indonesia perlu ‘sedikit ketat’

Menko Polhukham Luhut Pandjaitan menuding penyelenggara IPT 65 ‘kurang kerjaan,’ anak muda kurang punya nasionalisme, demokrasi harus ada batasnya, dan gagasan menjaga terpidana narkoba dengan buaya adalah ‘lelucon.’

Dalam acara Jakarta Foreign Correspondent Club, Lunch with Minister Panjaitan, ia tak tegas menjawab ketika ditanya tentang kemungkinan Presiden Jokowi ingin mengembalikan militer dalam posisi dominan sebagaimana sebelum 1998 -saat jatuhnya Soeharto.
IPT 1965 berlangsung di Den Haag, digagas tokoh Indonesia, dengan jaksa tokoh Indonesia

Ia menyebut akan mengecek apa yang terjadi di Bali ( pelarangan acara terkait 65 di Festival Sastra Ubud 2015), namun tak menanggapi pertanyaan tentang peristiwa di Sumatera Barat (pengusiran Tom Ilyas saat mengunjungi makam ayahnya di sebuah kuburan masal), dan Jawa Tengah (pemberangusan majalah Lentera di Salatiga).

“Yang kami ingin lihat sekarang, misalnya tentang demonstrasi, kita punya peraturan. Jika ada yang tidak menaati peraturan, kami akan menempatkannya di penjara. Sesederhana itu…. tanpa (kepatuhan pada aturan) itu saya kira susah untuk memelihara negeri ini. Karena negeri ini begitu besar. Kita harus sedikit ketat soal ini. Demokrasi ya. Tapi kita harus lihat sejauh mana (kebebasan) itu bisa berjalan,” kata Luhut.

Kurang kerjaan

Tentang IPT 1965 yang sedang berlangsung di Den Haag, Belanda, awalnya Luhut seakan mempermasalahkan pihak asing yang hendak melakukan proses hukum terhadap peristiwa di Indonesia.

“Saya pikir kalau ada tribunal seperti itu, nanti orang bisa juga bikin tribunal mengenai Westerling,” katanya.

“(Dalam kekejaman yang dipimpin) Westerling, ada 45.000 orang Indonesia mati.”

IPT 1965 menghadirkan sejumlah saksi penyintas Peristiwa 1965

Kepada Luhut disebutkan bahwa penyelenggara IPT adalah orang-orang Indonesia sendiri.

“Ya biar saja. Saya mengerti. Ya, itu orang-orang Indonesia mungkin kurang kerjaan barangkali. Kita orang Indonesia tahu menyelesaikan masalah-masalah Indonesia.”

Tapi penyelenggara IPT kan orang-orang Indonesia sendiri, papar BBC.

“Ya mungkin (mereka) orang-orang Indonesia yang pikirannya sudah tidak Indonesia lagi.”

IPT 1965 diketuai pengacara dan feminis, Nursyahbani Katjasungkana, dengan Jaksa Ketua, pengacara dan pejuang HAM, Todung Mulya Lubis.

Lebih lanjut Luhut menyebut, jika ada diskusi-diskusi tentang 1965, sebetulnya, “tidak ada masalah, silakan saja berdiskusi. Tapi jangan sampai meng-over-rule kita punya undang-undang. UU kita ada, peraturan kita ada, ya kita harus sabar menunggu.”

‘Itu orang-orang Indonesia yang mungkin kurang kerjaan’
‘Siapa yang mau diadili?’
Ditanya lagi terkait kenyataan bahwa tidak ada pengadilan untuk dugaan kekejaman pasca Peristiwa G30S, Luhut menukas, “siapa yang mau diadili?”

“Sudah pada mati (orang) yang (mau) diadili. Yang PKI ada (yang) dibunuh, yang jenderal juga ada (yang) dibunuh. Jadi sekarang siapa yang mau diadili?”

Seorang wartawan menyebut, masih ada pembunuh yang masih hidup, yang bahkan terbuka mengakui tindakannya, sebagaimana tampak dalam film dokumenter The Act of Killing (Jagal) dan Look of Silence (Senyap) karya Joshua Oppenheimer dan kru anonim.

“Sekarang, yang bunuh-bunuh tentara, yang bunuh anu, masih ada yang hidup. Ini diadili lagi?”

Tentang gagasan yang dilontarkan Kepala BNN Budi Waseso yang ingin menggunakan buaya untuk menjaga penjara khusus para terpidana narkotika di sebuah pulau, ia menanggapinya ringan.

“Buaya itu saya kira cuma sekadar lelucon,” kata Menko Polhukam Luhut Panjaitan pula.

http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/11/151111_indonesia_lunch_with_luhut

 

 

 

 

TENTANG TRAGEDI KEMANUSIAAN SEPTEMBER 1965

MEMPERINGATI 50 TAHUN PERISTIWA G30S
Oleh Siauw Tiong Djin

Tanggal 1 Oktober oleh pemerintah Orde Baru Soeharto dijadikan Hari Kesaktian Pancasila. Pasalnya, pada 1 Oktober 1965, menurut Soeharto, Pancasila berhasil mengalahkan ideologi komunisme.

Yang dimaksud oleh Jendral Soeharto, mantan presiden RI ke dua ini tentunya adalah berhasilnya kekuatan militer yang dipimpinnya, menghancurkan Gerakan 30 September (G30S) yang dimulai di pagi hari 1 Oktober 1965.

Latar belakang G30S dan siapa yang sebenarnya memimpin dan mendalangi gerakan tersebut masih merupakan spekulasi. Sejarah dan kesaksian para pelaku yang terlibat langsung dalam G30S menyimpulkan bahwa gerakan tersebut tidak dilancarkan untuk mengganti Pancasila dengan paham komunisme. Menurut para pelaku G30S yang diadili, gerakan yang dinyatakan sebagai kudeta ini ternyata bertujuan melindungi Presiden Soekarno dari kudeta Dewan Jendral. Tidak ada bukti hukum yang bisa dijadikan sandaran penyataan kekuasaan Soeharto bahwa G30S adalah gerakan yang dilancarkan untuk mengganti Pancasila dengan paham komunisme.

Memperingati Kesaktian Pancasila pada 1 Oktober sebenarnya bukan masalah yang harus dipertentangkan. Pancasila yang telah mengikat persatuan nasionalisme Indonesia selama 70 tahun ini patut dijadikan sebuah pusaka dan dasar negara kesatuan Indonesia. Pancasila lahir pada 1 Juni 1945. Kesaktiannya, apa-pun makna kesaktian tersebut, bisa saja dirayakan pada hari lain.

Yang dimasalahkan adalah sikap pemerintah Soeharto yang mengaitkan peristiwa G30S dengan Hari Kesaktian Pancasila.

Harus diperhatikan pula bahwa G30S yang sebenarnya tidak memiliki kualifikasi sebagai sebuah gerakan, bukan apa-apa bilamana dibandingkan dengan gerakan yang dipimpin oleh Jendral Soeharto yang membawanya ke tampuk kepresidenan RI pada 1967.

Jendral Soeharto sejak bulan Maret 1966 melalui Supersemar – Surat Perintah 11 Maret (yang keabsahannya masih dipertanyakan), mengebiri kekuasaan politik Presiden Soekarno dan pada akhirnya pada 1967, menggulingkannya, dengan dalih pemulihan pelaksanaan UUD45 dan Pancasila.

Latar belakang G30S dan siapa yang memimpin dan mendalanginya masih merupakan spekulasi. Telah terbit dan disirkulasi banyak buku dan memoar yang dengan mendetail menuturkan atau menganalisa duduk persoalan berdasarkan ingatan, wawancara dengan para pelaku dan berbagai dokumen termasuk bahan-bahan pengadilan-pengadilan para pelaku. Bahan-bahan rahasia berbagai institusi intel seperti CIA yang tependam berpuluhan tahun sudah terbuka pula.

Fakta-fakta sejarah dengan tegas membuktikan bahwa versi pemerintah Soeharto tentang G30S dan keterlibatan PKI yang dijadikan sandaran kurikulum sekolah dan pengertian rakyat ber-puluhan tahun, tidak benar. Versi pemerintah ini bahkan merupakan pembohongan sejarah. PKI secara organisasi tidak terlibat dan bukan dalang G30S.

Cukup banyak penulis kini menyimpulkan bahwa Jendral Soeharto-lah yang paling berperan dan telah merekayasa G30S sebagai dalih untuk menghancurkan PKI dan kekuatan kiri di Indonesia dan kemudian secara bertahap melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno. Kepastian atas kesimpulan banyak orang ini masih memerlukan waktu dan penelitian lebih lanjut.

Sebenarnya untuk Indonesia di masa kini dan kemudian hari, kepastian atas berbagai spekulasi tentang G30S tidak sepenting apa yang terjadi setelah 2 Oktober 1965.

PKI dan para ormas-nya hingga 2 Oktober 1965 merupakan bagian penting dari kebijakan politik persatuan pemerintah sah di bawah pimpinan Presiden Soekarno yaitu Nasakom (Nasionalis, Agama dan Komunis). Kesemuanya adalah organisasi sah di zaman Demokrasi Terpimpin.

Sejak 2 Oktober 1965, kekuatan militer yang dipimpin oleh Soeharto telah melakukan kejahatan atas kemanusiaan yang terburuk setelah Perang Dunia ke II. Dalam waktu kurang dari setahun kekuatan militer ini mengkoordinasi dan memimpin aksi yang membantai lebih dari sejuta orang yang dituduh komunis dengan kejam dan tidak beradab. Antara Oktober 1965 hingga 1969 menangkap ratusan ribu orang yang dituduh komunis atau berhaluan kiri. Seratus ribu di antaranya ditahan dalam kondisi yang sangat buruk berbelas tahun tanpa proses hukum apapun. Dan sejak Oktober 1965 hingga berakhirnya kekuasaan Soeharto pada Mei 1998, jutaan orang yang dianggap berhaluan kiri dan mendukung Presiden Soekarno dipersekusi. Mereka, anak-anak dan cucu-cucunya (yang belum lahir pada 1 Oktober 1965) tidak bisa memperoleh apa yang dinamakan Surat Bebas G30S/PKI.

Tindakan yang dipimpin dan dikoordinasi oleh penguasa militer selama bertahun-tahun ini jelas merupakan kejahatan negara yang melanggar hukum, melanggar Pancasila yang kesaktiannya dikukuhkan oleh Soeharto dan melanggar HAM.

Negara yang bersandar atas Rule of Law tidak akan melakukan pembantaian terhadap jutaan orang yang tidak bersalah. Negara yang bersangkutan tidak akan menangkap dan menahan ratusan ribu orang tanpa bukti hukum di pengadilan bahwa yang ditangkap dan ditahan berbelas tahun itu betul bersalah. Dan Negara yang bersangkutan tidak akan melakukan pengejaran dan persekusi terhadap jutaan orang yang tidak bersalah tanpa proses hukum yang berlaku.

Sila-sila Pancasila dilanggar pula oleh pemerintah Soeharto. Sila Kemanusiaan Yang Adil dan beradab tentunya tidak memungkinkan penguasa militer melakukan dan memimpin pembantaian massal dan penahanan massal secara kejam dan tidak berprikemanusiaan. Sila ini mengukuhkan prinsip RI sebagai negara yang mendukung Declaration of Human Rights yang disahkan dan dijunjung oleh PBB. Sila Persatuan Indonesia tidak memungkinkan penguasa militer melakukan pengejaran massal atas dasar ideologi politik yang sebelum pengejaran itu dilakukan adalah bagian resmi kebijakan Nasakom. Sila Kerakyatan menjamin dilaksanakannya demokrasi. Penguasa militer dengan kekuatan senjata menghilangkan hak-hak demokrasi yang dijamin oleh Pancasila dan UUD 45. Tuntutan untuk keadilan ditindas dengan kekerasan senjata.

Semua pelanggaran yang berlangsung lama di zaman pemerintahan Soeharto dapat dibuktikan secara hukum dengan jelas. Masih terdapat kuburan-kuburan massal di seluruh Indonesia. Masih banyak korban yang bisa memberi kesaksian. Masih terdapat berkas-berkas resmi pemerintah Soeharto sebagai bukti-bukti nyata berbagai pelanggaran serius tersebut di atas.

KOMNASHAM pada 2012, setelah melakukan penelitian dan investigasi yang mendetail telah menyimpulkan bahwa pemerintah Soeharto telah melakukan berbagai pelanggaran HAM yang serius. Laporan KOMNASHAM tidak menerima sambutan layak dari pemerintah SBY. Masyarakat sebenarnya hanya menuntut pemerintah mengakui bahwa pemerintah Soeharto telah melakukan kejahatan negara. Tuntutan ini seharusnya diterima dan ditindak-lanjuti oleh negara hukum.

Sikap pemerintah SBY tentunya mengecewakan masyarakat. Akan tetapi sikap negatif ini bisa dimengerti karena SBY adalah seorang Jendral dan masih memiliki kaitan dengan rejim Soeharto. Harapan bahwa akan adanya perubahan sikap pemerintah bangkit setelah Jokowi terpilih sebagai Presiden. Jokowi merupakan seorang sipil yang tidak memiliki kaitan dengan pemerintahan Soeharto. Ia-pun berjanji bahwa penegakan HAM akan menjadi salah satu prioritas pemerintahannya.

Rentetan peristiwa pada Oktober 2015 tentunya mengejutkan masyarakat. Jokowi pada hari kesaktian Pancasila menegaskan bahwa pemerintah RI tidak akan meminta maaf kepada para korban pelanggaran HAM yang berkaitan dengan G30S. Tidak lama setelah itu Tom Ilyas, seorang warga negara Swedia ditahan dan dideportasi hanya karena ia mengunjungi kuburan massal di Sumatra di mana ayahnya dan banyak orang lain dibantai pada 1965. Majalah mahasiswa universitas swasta Satya Wacana, Lentera penerbitan Oktober 2015, dilarang beredar hanya karena memuat detail tentang adanya pembantaian massal di Sala Tiga. Berbagai acara pembahasan buku yang berkaitan dengan G30S di acara Ubud Writers and Readers Festival pada akhir Oktober dilarang oleh Polisi Gianyar Bali. Mereka mengacu pada TAP MPRS 1966/XXVI yang berkaitan dengan pelarangan paham Komunisme, yang sempat diusulkan oleh Gusdur untuk dicabut.

Dua acara yang dilarang keberlangsungannya di Festival Ubud diadakan di luar program Festival di Ubud dan Sanur. Para pengunjung dan pembicara di kedua acara yang bisa berlangsung tersebut diintimidasi oleh polisi.

Tidak adanya komitmen pemerintah untuk menindak-lanjuti laporan KOMNASHAM yang dipersembahkan pada 2012 mendorong para aktivis HAM dan para ahli hukum untuk mengadakan Tribunal Rakyat di Den Haag pada 10 -13 November 2015. Den Haag dipilih mungkin karena di kota itulah berbagai tribunal internasional tentang kejahatan atas kemanusiaan dilaksanakan. Tribunal Rakyat ini berkehendak mementaskan fakta-fakta hukum tentang pelanggaran HAM dan kejahatan negara yang berlangsung di zaman pemerintahan Soeharto.

Acara-acara tersebut berdasarkan keinginan memperingati peristiwa G30S yang terjadi 50 tahun yang lalu dan membeberkan pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah Soeharto. Mereka tidak mengandung kampanye atau propaganda mendukung paham komunisme. Mereka tidak dipentaskan sebagai acara-acara anti Indonesia.

RI sebagai negara hukum yang menjunjung demokrasi dan Pancasila seharusnya mendukung proses penegakan keadilan yang dituntut masyarakat. Para korban pelanggaran hukum dan pelanggaran HAM dan keluarganya perlu memperoleh pernyataan resmi pemerintah bahwa mereka tidak bersalah dan telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah.

Reaksi pemerintah terhadap proses ini mengejutkan dan mengecewakan, apalagi mengingat janji Jokowi sebagai presiden. Para mahasiswa Indonesia di negeri Belanda yang seyogyanya terlibat dalam Tribunal Rakyat diintimidasi untuk tidak ikut. Situs penyelenggara Tribunal Rakyat telah diblok di seluruh Indonesia, sehingga acara Tribunal tersebut tidak bisa diikuti on-line di Indonesia. Dan beberapa tokoh pemerintah Indonesia mengecam Tribunal ini sebagai upaya membangkitkan komunisme dan sebagai tindakan yang bertentangan dengan nasionalisme. Timbul pula peringatan-peringatan yang digunakan oleh pemerintah Orde baru yang dipimpin oleh Jendral Soeharto tentang bahaya laten komunisme, yang dijadikan dasar pembantaian dan penahanan massal.

Tribunal dimulai pada 10 November 2015, berketepatan dengan Hari Pahlawan. Pemerintah RI perlu diingatkan bahwa para pejuang kemerdekaan telah mengorbankan jiwa raganya berjuang untuk mencapai Indonesia yang merdeka, Indonesia yang berdasarkan Rule of law,
Indonesia yang menjunjung tinggi HAM dan Indonesia yang merdeka dalam arti sesungguhnya di mana rakyat memiliki hak membongkar kesalahan-kesalahan pemerintah dan pemerintah menerimanya dengan komitmen untuk melakukan perbaikan-perbaikan.

Proses pelurusan sejarah dan penegakan HAM dan keadilan yang berlangsung selama 10 tahun terakhir tidak berkaitan dengan pembangkitan paham komunisme. Pemerintah Jokowi harus dengan tegas dan konstruktif menunjukkan bahwa ia menentang semua tindakan yang melanggar hukum, melanggar HAM dan melanggar Pancasila. Ia harus memenuhi janjinya untuk menegakkan keadilan di Indonesia, bukan mengembalikan Indonesia ke zaman penindasan yang sempat membuat orang Indonesia merasa tidak merdeka di zaman kemerdekaan.

________________________________________
Posted by: “Chan CT” <SADAR@netvigator.com> to [nasional-list]” nasional-list@yahoogroups.com, Saturday, 14 November 2015, 2:50

TENTANG INTERNATIONAL PEOPLE’S TRIBUNAL

 

KALAU PKI TIDAK DIBERNTAS, KITALAH YANG BINASA?

Menjelang berlangsungnya IPT 1965 di Den Haag, muncul berbagai argumen yang membenarkan pembunuhan serta kekejaman terhadap mereka yang dituduh PKI pada 1965-67.

Oleh: Soe Tjen Marching

http://www.dw.com/id/kalau-pki-tidak-diberantas-kitalah-yang-binasa/a-18749872

clip_image001

Salah satu argumen yang paling populer adalah: “Bila PKI tidak diberantas, maka kamilah yang binasa”. Lihatlah apa yang terjadi di Rusia selama pemerintahan Stalin dan Kamboja selama pemerintahan Pol Pot. Mereka adalah penguasa komunis yang telah menewaskan jutaan orang di Negeri mereka sendiri! Apakah Anda mau Indonesia menjadi seperti itu – diperintah oleh orang-orang seperti Stalin atau Pol Pot? Pembunuhan massal ini diperlukan untuk menyelamatkan bangsa Indonesia, mereka menambahkan. Sayang, mereka tidak menyadari bahwa argumen seperti ini telah banyak digunakan oleh berbagai diktator di seluruh dunia untuk membenarkan kampanye pembunuhan massal mereka.

Pol Pot selama hidupnya menyatakan beberapa kali: “Saya ingin kalian mengetahui bahwa semua yang saya lakukan, adalah untuk Bangsa dan Negara.” Dan apa yang Pol Pot lakukan, tepatnya? Ia melaksanakan pemberantasan berdarah untuk menyingkirkan orang-orang yang menentangnya dengan memenjarakan atau langsung membunuh siapa pun yang dicurigai berkhianat.

clip_image002

Argumen yang berdasarkan nasionalisme juga didengungkan oleh Stalin ketika ia melaksanakan pembunuhan massal di Ukraina selama tahun 1932-1933, dengan membiarkan orang-oran mati kelaparan. Orang-orang Ukraina menuntut untuk mandiri dari Soviet, tapi Stalin tidak rela melepaskan daerah dengan tanah yang begitu subur itu, sehingga ia mengambil hasil panen dari Ukraina dengan paksa. Jutaan orang meninggal karena kelaparan dan Stalin menyatakan orang-orang Ukraina sebagai “musuh rakyat.”

Jadi, genosida terbesar pemimpin Soviet pada awalnya tidak ada hubungannya dengan ideologi komunis. Genosida itu dilancarkan demi perebutan wilayah dan kekuasaan. Orang-orang Ukraina bahkan telah berjuang untuk kemerdekaan mereka sejak zaman para Tsar Russia, jauh sebelum Partai Komunis mengambil alih pemerintahan negeri itu. Jadi, Stalin bisa dibilang hanya melanjutkan wilayah yang dipertahankan oleh jaman Kerajaan Russia. Stalin bahkan tidak segan-segan untuk menghancurkan partai komunis di Ukraina dan organisasi komunis lain yang mengritiknya.

Pol Pot, Stalin dan Suharto sama-sama kejam

Baik Pol Pot, Stalin maupun Suharto, menggunakan alasan serupa: memberantas musuh-musuh mereka, demi menyelamatkan bangsa dan Negara. Rasa patriotisme dan nasionalisme menjadi senjata para diktator untuk mengklaim hak mereka dalam melakukan apa saja. Itu sebabnya tidak ada gunanya untuk membayangkan apa yang akan terjadi jika Indonesia diperintah oleh orang seperti Pol Pot. Jika Anda melihat otoritarianisme dan berbagai pembunuhan massal yang terjadi, negeri ini sebenarnya sudah diperintah oleh seorang yang jauh lebih buruk daripada Pol Pot, karena Soeharto berhasil mempertahankan kekuasaannya jauh lebih lama dari diktator Kamboja (yang hanya berkuasa kurang dari tahun tiga tahun, dari 25 Oktober 1976 sampai 7 Januari 1979). Bahkan sekarang pun, antek-antek Soeharto masih berkuasa di Indonesia.

clip_image003

Sekarang, perkenankan saya bercerita tentang pertemuan saya dengan warga Kamboja di awal 1990-an yang menyatakan bahwa Pol Pot bukanlah pembunuh massal tetapi seorang patriot besar yang mencintai negaranya. Warga Kamboja ini menekankan: “Jika Pol Pot tidak menghukum kaum kapitalis, kita pasti sudah hancur karena orang seperti Presiden Anda, Soeharto!”

Tentu saja, Pol Pot bisa dengan mudah menggunakan kasus di Indonesia untuk membenarkan genosida berdarah atas instruksinya: “Lihatlah apa yang terjadi pada para komunis di Indonesia, ini bisa terjadi pada kita, jika kita tidak membasmi orang-orang yang menentang komunisme!” Jika Anda mendukung genosida komunis di Indonesia karena alasan ini, berarti dengan tidak langsung, Anda juga membenarkan pembunuhan massal di mana saja. Bagaimana Anda bisa begitu pasti bahwa membunuh seseorang adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan hidup Anda?

Dan bagaimana orang bisa yakin bahwa jika komunisme tidak diberantas di Indonesia, PKI akan berkuasa? Partai Nasional Indonesia (PNI) mungkin saja masih berkuasa jika Soeharto tidak mengambil alih. Kemungkinan lain adalah Masyumi, Partai berbasis Islam, akan menang dalam Pemilu selanjutnya. Karena partai ini adalah pemenang kedua (setelah PNI) dalam pemilihan terakhir sebelum rezim Orde Baru. PKI berada dalam urutan keempat pada Pemilu terakhir semasa Sukarno. Dan juga ada kemungkinan terbentuk koalisi, karena Sukarno seringkali mendengungkan konsepnya tentang persatuan nasionalisme, komunisme dan agama.

Tentu saja, ada banyak sekali kemungkinan, tetapi retorika “membunuh atau dibunuh” telah membuat mustahil bagi orang untuk melihat kemungkinan-kemungkinan lain ini.

Propaganda licik

Banyak orang juga gagal untuk memahami bahwa jika komunis di Indonesia benar-benar siap dengan pemberontakan, mengapa begitu mudah untuk membunuh mereka secara massal? Jutaan orang dibantai dengan darah dingin, dikubur hidup-hidup, dipenjara, disiksa dan diperkosa hampir tanpa ada yang perlawanan serius dari para korban ini.

clip_image004

PKI adalah salah satu partai komunis terbesar di dunia pada tahun 1960, dengan sekitar tiga juta anggota. Jika jutaan manusia ini benar-benar bersenjata dan siap untuk memberontak, seperti yang dipropagandakan oleh Soeharto, tidakkah mereka akan melawan pembunuhan besar-besaran anggota mereka? Namun cuci-otak yang disebarkan oleh rezim Orde Baru telah menghambat orang untuk berpikir jernih tentang masalah ini.

Seorang pemimpin Partai Nazi, Hermann Goering, sangat mengerti tentang strategi untuk membuat orang tidak lagi bisa berpikir kritis dan menyetir mereka. Dengan menyebar ketakutan, maka massa bisa digerakkan untuk mendukung pembunuhan massal: “Orang-orang tidak ingin perang, tapi mereka selalu bisa disetir untuk mengikuti kehendak pemimpin mereka. Ini mudah,” Begitu Goering sempat menyatakan: “Yang harus Anda lakukan adalah memberitahu mereka bahwa negeri dan rakyat sedang diserang, dan mencela para pencinta damai karena kurangnya jiga patriotisme mereka karena tidak bersedia bertindak saat negara dalam bahaya. “

Banyak orang Indonesia telah jatuh ke dalam perangkap ini pada tahun 1965 dan masih belum bebas dari propaganda licik itu hingga kini.


Posted by: “Chan CT” <SADAR@netvigator.com>

TENTANG INTERNATIONAL PEOPLE’S TRIBUNAL

MENGENAL SOE TJEN, ANAK EKS TAPOL TOLAK MERTUA SBY JADI PAHLAWAN
Reporter : Didi Syafirdi | Senin, 10 November 2014 11:20

Merdeka.com – Soe Tjen Marching bereaksi ketika mendengar kabar Letnan Jenderal (Purnawirawan) Sarwo Edhie Wibowo akan dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Buru-buru dia membuat petisi, dan kini sudah 6.899 orang membubuhi tanda tangannya.

Penolakan ini bukan tanpa alasan. Ketika pecah peristiwa G30S PKI, keluarganya oleh Orde Baru dicap komunis. Ayah Soe Tjen dipenjara pada 1966, tanpa proses peradilan. Baru bebas awal 1969. Sementara sang ibu dipecat dari pekerjaannya sebagai pengajar.

Trauma menyelimuti hidup perempuan kelahiran Surabaya, 23 April 1971 itu. Dia berontak, karena meyakini ayahnya tidak pernah bersentuhan dengan PKI, dan hanya membantu organisasi buruh.

Pada masa itu, pembersihan orang-orang kiri dipimpin Sarwo Edhie, mantan komandan RPKAD (sekarang Kopassus). Mertua Presiden RI Ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY) tersebut diduga mendalangi pembunuhan ratusan bahkan jutaan ribu warga Indonesia yang dicurigai komunis.

“Saya ingin mengabarkan bahwa Sarwo Edhie telah gagal menjadi Pahlawan Nasional tahun ini. Presiden Jokowi menganulir usulan era Presiden SBY memasukkan nama mertuanya sendiri,” kata Soe Tjen dalam rilis kepada merdeka.com, Senin (10/11).

Penggagas petisi pembubaran kementerian agama itu menilai hingga saat ini keluarga korban genosida ’65 masih belum mendapat keadilan. Para pelaku juga belum diadili meski terlibat dalam pembantaian.

“Meskipun sudah berhasil, tapi kita tak boleh lengah,” kata perempuan bergelar PhD dari Universitas Monash, Australia itu.

Kini, Soe Tjen lebih dikenal sebagai penulis dan komponis. Hasil karyanya telah dipagelarkan di Asia, Australia, Eropa dan Amerika. Sebagai seorang komponis, ia pernah memenangi kompetisi tingkat nasional di Indonesia pada 1998.

Setelah menikah dengan Prof Angus Nicholls, kini Soe banyak berkecimpung di dunia akademis. Dia beberapa kali menjadi dosen tamu di berbagai Universitas di Australia, Britania dan Eropa.

http://www.merdeka.com/peristiwa/mengenal-soe-tjen-anak-eks-tapol-tolak-mertua-sby-jadi-pahlawan.html

 

SEPULUH HAL YANG PERLU ANDA KETAHUI TENTANG PENGADILAN RAKYAT INTERNASIONAL KASUS 1965

 
Banyak kesalahpahaman terjadi terhadap Pengadilan Rakyat Internasional. Berikut sepuluh hal yang belum banyak diketahui tentangnya.
Oleh: Bonnie Triyana

 

SIDANG perdana Pengadilan Rakyat Internasional (International People’s Tribunal) dalam kasus kejahatan serius terhadap kemanusiaan pada 1965-1966 akan diselenggarakan di Den Haag hari ini, Selasa, 10 November, pukul 09:00 pagi waktu Belanda. Inisiatif masyarakat sipil Indonesia
itu berangkat dari itikad menyelesaikan perkara yang tak pernah terlihat jelas titik terang penyelesaiannya oleh negara Indonesia.
Berikut sepuluh hal yang perlu diketahui tentang Pengadilan Rakyat Internasional 1965.
1. Apa itu International People’s Tribunal?
International People’s Tribunal adalah bentuk pengadilan yang digelar oleh kelompokkelompok masyarakat dan bersifat internasional untuk membahas kasus-kasus pelanggaran HAM berat dan dampaknya. Mekanisme ini berada di luar negara dan lembaga formal seperti
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kekuatannya berasal dari suara para korban dan masyarakat sipil, nasional dan internasional.
2. Apakah People’s Tribunal sama dengan Pengadilan Internasional?
Tidak. IPT berbeda dari pengadilan internasional seperti ICTR di Rwanda dan ICTY (Yugoslavia). Pengadilan internasional dibentuk Dewan Keamanan PBB atau Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Otoritas IPT terletak pada landasan moralnya bahwa hukum adalah juga instrumen masyarakat sipil yang tidak dimiliki semata oleh kekuasaan negara.
3. Kenapa People’s Tribunal harus diselenggarakan?
Sebagai pengadilan rakyat, kekuatan Tribunal terletak pada kapasitasnya untuk memeriksa bukti-bukti, melakukan pencatatan sejarah yang akurat mengenai genosida dan kejahatan kemanusiaan yang telah dilakukan, dan menerapkan prinsip-prinsip hukum kebiasaan internasional pada fakta-fakta yang ditemukan. Selanjutnya, Tribunal ini melangkah memasuki kekosongan yang ditinggalkan oleh negara, tetapi tidak dimaksudkan menggantikan peran negara dalam proses hukum.

4. Bagaimana mekanisme dan prosesnya?
Tribunal memiliki format pengadilan HAM secara formal. Pada tahap awal, IPT membentuk Tim Peneliti profesional dan menyusun Dewan Hakim internasional. Tim peneliti bertugas menghimpun, meneliti, dan mengkaji data dan kesaksian, dan merumuskannya secara hukum dan menyerahkannya kepada Tim Penuntut/jaksa.

Jaksa akan mendakwa negara, berdasarkan bukti-bukti yang disajikan tentang pihak mana yang bertanggung jawab atas genosida dan kejahatan kemanusiaan yang meluas atau sistematis yang dilakukan negara. Bukti yang disajikan terdiri dari dokumen, bahan-bahan visual (audio),
keterangan-keterangan saksi, dan sarana hukum lain yang diakui. Berdasarkan bahan dan bukti tersebut, Dewan Hakim akan menimbang, merumuskna dakwaan, dan menjatuhkan sanksisanksi hukum kepada para tersangka, serta mengusulkan reparasi dan ganti rugi bagi para korban dan penyintas kepada negara yang harus menyelesaikannya secara hukum.
Para hakim akan menghasilkan putusan berdasarkan materi yang disajikan dan memanggil negara terkait agar mereka menyadari bahwa sejauh ini mereka telah gagal untuk bertanggung jawab kepada para korban, baik secara hukum maupun moral. Putusan ini juga akan digunakan sebagai dasar untuk mengubah narasi sejarah; selain itu digunakan sebagai
dokumen lobi untuk resolusi PBB mengenai kejahatan-kejahatan ini.
5. Apa saja contoh kasus yang menggunakan mekanisme tribunal ini dan bagaimana hasilnya?
Tokyo’s People Tribunal: The Women’s International War Crimes Tribunal for the Trial of Japan’s Military Sexual Slavery, Japan (TPT). TPT dibentuk tahun 2000 sebagai respon atas kejahatan seksual yang dilakukan Jepang pada Perang Dunia II. Tribunal ini bertujuan mengangkat “comfort system” agar menjadi perhatian komunitas internasional, menuntut keadilan terhadap mereka yang bertanggung jawab, serta dampak berkelanjutan dari impunitas tersebut yang dialami para korban.
Russell Tribunal on Palestine (RtoP). RToP dibentuk tahun 2009 sebagai tindakan atas diamnya komunitas internasional terhadap berbagai pelanggaran hukum internasional yang dilakukan Israel. Tujuanya memobilisasi dan mendorong keterlibatan masyarakat sipil internasional
dalam isu Palestina. Tribunal ini menyelidiki keberlanjutan pendudukan Palestina oleh Israel serta tidak dipenuhinya berbagai resolusi PBB, termasuk opini dari Mahkamah Keadilan Internasional (International Court of Justice) mengenai pembangunan tembok pemisah oleh Israel di wilayah Palestina. RToP juga menyelidiki tanggung jawab Israel dan negara-negara lain, khususnya Amerika Serikat, negara-negara Uni Eropa, dan organisasi internasional terkait (PBB, Uni Eropa, Liga Arab).
Nama Russel diambil dari nama filsuf Inggris Bertrand Russel yang pertama kali merintis penyelenggaraan tribunal dalam kasus kejahatan kemanusiaan Amerika dalam perang Vietnam.
6. Apa saja contoh kasus-kasus kejahatan serius di negara lain yang belum terselesaikan?
Di negara-negara lain, kasus-kasus kejahatan serius ada yang terselesaikan dan ada yang masih menuntut penyelesaian. Yang terselesaikan bisa dengan pendekatan keadilan yang retributif (retributive justice), misalnya melalui mekanisme pengadilan, atau melalui mekanisme restoratif
(restorative justice) seperti rekonsiliasi, pemulihan dan kompensasi serta memorialisasi.
Sementara itu beberapa kasus kejahatan serius yang pernah terjadi di dunia masih menunggu penyelesaian. Salah satu yang cukup terkenal adalah kejahatan serius masa lalu yang terjadi di bawah kediktatoran Presiden Fransisco Franco di Spanyol, di mana lebih dari 100.000 orang dibunuh dan dihilangkan, 300.000 bayi diculik, serta ratusan ribu lainnya menjadi korban kekerasan. Hingga hari ini, pemerintah yang berkuasa di Spanyol masih belum menindaklanjuti tuntutan penyelidikan atas kejahatan serius ini.
7. Apa tujuan IPT 1965?
IPT bermaksud mendesak penyelesaian secara hukum dan berkeadilan oleh negara atas kasuskasus pelanggaran HAM seputar pembantaian 1965 dan dampaknya yang selama ini terabaikan melalui pengadilan formal. IPT tidak dimaksud, dan tidak bertugas, menjadi pengganti (substitute) dari negara untuk menggelar pengadilan formal, menjatuhkan sanksi hukum, dan menjamin ganti-rugi dan reparasi bagi para korban dan penyintas.
Sebagai sarana tekanan politik dan moral, IPT mendorong masyarakat, yaitu warga, partai politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, para korban dan penyintas, dan masyarakat internasional, negara-negara luar, lembaga PBB dan organisasi lain agar mendesak
negara melakukan tugas peradilan formal, yaitu melakukan penelitian seksama, memeriksa kasus-kasus dan kesaksian korban dan penyintas, serta menyelesaikan kasus kasus tersebut secara hukum.
8. Kenapa IPT diselenggarakan sekarang?
Presiden baru, Joko Widodo, (sejak 20 Oktober 2014) berjanji selama kampanye pemilihannya untuk menangani pelanggaran HAM masa lalu, termasuk yang terkait dengan 1965. Namun, persoalan ini kemudian dikesampingkan dari daftar prioritas. Jaksa Agung yang baru, HM Prasetyo, menyatakan bahwa “solusi permanen” harus dicari untuk pelanggaran hak asasi manusia masa lalu termasuk “tragedi 1965” (The Jakarta Post, 22 Mei 2015). Solusi ini akan dicari dalam upaya rekonsiliasi. Dengan demikian pemerintah mengabaikan fase pencarian kebenaran dan keadilan, padahal tanpa fase tersebut upaya rekonsiliasi tak banyak bermakna.
Dari reaksi pemerintah saat itu telah jelas bahwa mekanisme domestik untuk dapat melaksanakan apa yang direkomendasikan laporan Komisi 2012 sama sekali tidak memadai.
9. Mengapa Den Haag, Belanda, yang dipilih penyelenggaraan Tribunal?
Tribunal akan diselenggarakan pada 10-13 November 2015 di Den Haag. Den Haag dipilih karena kota ini dikenal sebagai simbol keadilan dan perdamaian internasional. Peace Palace terletak di sana, sebagaimana juga Mahkamah Pidana Internasional. Beberapa pengadilan khusus dan penting diselenggarakan di sana atau memiliki sekretariat di kota tersebut, seperti
Tribunal Yugoslavia. Tribunal Tokyo (Pengadilan Perempuan Internasional atas Kejahatan Perang karena Perbudakan Seksual Militer Jepang) menyelenggarakan sidang putusannya di Den Haag (2001).
10. Apa hasil dan dampak yang diharapkan dari IPT 65 ini?

a) Untuk pemerintah Indonesia. Hasil Tribunal ini memang tidak otomatis mengikat negara Indonesia secara legal-formal. Tetapi karena sifatnya sebagai mekanisme Pengadilan Rakyat di tingkat internasional, ia dapat menjadi landasan hukum bagi masyarakat untuk menuntut negara agar menghadirkan keadilan pada tragedi 1965 sekaligus memutus impunitas para pelaku peristiwa 1965-1966. Hasil Tribunal kasus 1965 juga dapat menjadi sumber legitimasi bagi negara Indonesia untuk membuktikan diri sebagai negara yang mampu memenuhi pertanggungjawaban dan menjadi bagian dari komunitas internasional yang dihormati karena ketanggapannya dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat di masa lalu.

b) Untuk masyarakat umum. Hasil Tribunal ini akan menjadi preseden yang baik dalam proses penyelesaian sejarah konflik politik Indonesia periode 1965-1966 secara lebih adil. Dengan demikian diharapkan berkontribusi pada penciptaan iklim politik Indonesia yang mengakui dan menghormati hak azasi manusia. Di masa depan, cara-cara berpolitik dengan
menggunakan kekerasan (baik genosida maupun kejahatan kemanusiaan) tidak akan dengan mudah ditolerir, baik oleh negara maupun masyarakat.
c) Untuk korban. Bagi para korban tragedi 1965-1966 dan keluarganya, hasil Tribunal ini dapat berkontribusi pada proses pemulihannya sebagai korban genosida dan kejahatan kemanusiaan.
Sebab, proses Tribunal ini dipandang sebagai salah satu upaya pencarian kebenaran tentang peristiwa 1965 dan segala bentuk ketidakadilan yang terjadi pada para korban (dan keluarganya). Adanya pengakuan dari negara bahwa telah terjadi ketidakadilan dan kekerasan yang sistematis dan meluas dalam bentuk genosida dan kejahatan kemanusiaan pada periode
1965-1966 merupakan kunci dari proses pemulihan para korban.
Upaya-upaya pemulihan korban yang dimaksud di antaranya dengan proses rehabilitasi, reparasi, dan restitusi. Dampak lain yang diharapkan dari hasil Tribunal ini adalah menyurutnya stigmatisasi terhadap para korban dan keluarganya sebagai pihak yang memiliki kaitan, secara langsung maupun tidak langsung, dengan PKI. Menyurutnya stigmatisasi
tersebut diharapkan akan berujung pada pulihnya kedudukan hukum para korban dan keluarganya di hadapan hukum.
IPT juga ditujukan untuk mendapatkan pengakuan internasional atas tindak genosida dan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan negara Indonesia pada “peristiwa 1965” dan setelahnya, juga atas keterlibatan negara Barat tertentu dalam kampanye militer terhadap mereka yang disebut-sebut sebagai pendukung Gerakan 30 September.
Selain itu untuk menarik perhatian internasional yang berkelanjutan terhadap genosida dan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan negara Indonesia pada peristiwa pembantaian 1965 dan setelahnya; dan terhadap kelambanan negara untuk membawa pelaku ke pengadilan, antara lain dengan mengundang Pelapor Khusus Pelanggaran HAM di Masa Lalu ke Indonesia.[]

Sumber:  ExLibris 1965 <exlibris1965@gmail.com> , Friday, 13 November 2015, 8:27,

 

 

 

TENTANG INTERNATIONAL PEOPLE’S TRIBUNAL

KEPALA BIN ANGGAP PENGADILAN RAKYAT DI DEN HAAG BAGIAN DARI DEMOKRASI
Kamis, 12 November 2015 | 18:09 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Badan Intelijen Negara Sutiyoso menganggap Pengadilan Rakyat Internasional (IPT) yang digelar di Den Haag, Belanda, sebagai bentuk berdemokrasi.
Sutiyoso mengajak agar Indonesia tidak perlu bersikap berlebihan soal digelarnya pengadilan itu.
“Itu pun kita tidak mengakui, saya kira pemerintah Belanda juga,” ujar Sutiyoso, saat ditemui di Ancol, Jakarta Utara, Kamis (12/11/2015).
“Di alam demokrasi seperti ini, membiarkan saja bukan berarti memihak ke mereka. Jadi kita tidak perlu bersikap berlebihan dengan menanggapi soal di sana,” ujarnya.
BIN sendiri, menurut Sutiyoso, sejak awal telah mengetahui siapa penggagas dibentuknya pengadilan yang mengadili kasus pelanggaran hak asasi manusia tahun 1965 di Indonesia.
Namun, Pemerintah Indonesia tidak dapat melarang atau mencegah hal itu dilakukan. Menurut Sutiyoso, berbagai putusan yang dikeluarkan pengadilan tersebut juga bukan keharusan untuk diikuti.
Pertimbangan soal tragedi 1965 hanya dapat dipahami oleh pihak internal.
Sutiyoso optimis bahwa Indonesia tidak akan dikecam jika tidak mengikuti putusan Pengadilan Rakyat Internasional. Menurut dia, publik internasional akan memahami hal tersebut. Apalagi, bukan Indonesia saja yang dituduh melanggar HAM di masa lalu.
“Banyak negara lain, seperti peristiwa di Vietnam, di Afganistan, peristiwa zaman dulu, saat Belanda kepada kita juga banyak kalau mau diungkap,” kata Sutiyoso.
Menurut Sutiyoso, pemerintah telah sepakat dengan mekanisme rekonsiliasi untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia.  “Melalui rekonsiliasi, itu saja lah pegangannya. Sudah, masa lalu itu sudah kita tutup saja,” kata mantan Pandam Jaya tersebut.
Penulis : Abba Gabrillin
Editor
: Bayu Galih
Pembantaian 1965 di Indonesia: Apa Yang Diketahui Amerika Serikat?
Margaret Scott

 

alt

Ilustrasi gambar oleh Yayak Yatmaka

DALAM pertemuannya dengan Joko Widodo, presiden Indonesia yang diterimanya di ruang kerjanya, Oval Office, minggu yang lalu, saya melihat adanya beberapa persamaan antara presiden Barack Obama dengan Joko Widodo,. Keduanya persis seusia, dan Widodo, yang sering dipanggil Jokowi, tampak seperti versi lebih pendek dan lebih kurus dari Obama. Persamaan lainnya: keterkaitan pribadi dengan salah satu pembantaian paling buruk di dunia sejak Perang Dunia II. Pada akhir tahun 1960an, Obama tinggal bersama ibunya di Jakarta, persis pada tahun-tahun ketika pembunuhan terhadap ratusan ribu orang yang diduga sebagai Komunis, sebuah pembersihan yang dirancang secara cermat yang pada akhirnya membawa rejim Orde Baru yang didukung AS ke puncak kekuasaan; Jokowi dibesarkan dalam kemiskinan di Jawa Tengah, di dekat sebuah sungai yang pada tahun 1965 dipenuhi dengan mayat-mayat.

Seperti yang sudah terjadi, sekumpulan dokumen-dokumen intelijen baru saja di-deklasifikasi oleh CIA pada musim gugur ini, yang membuka kesempatan untuk mengkaji kembali kejadian-kejadian tersebut, termasuk keterlibatan AS didalamnya. Selain itu, Jokowi yang mulai menjabat presiden sejak tahun lalu, adalah seorang presiden pertama yang berasal dari luar lingkaran oligarki dan elit-elit politik yang memang sudah tumbuh selama beberapa dekade semasa Orde Baru dan bahkan terus berkembang setelah kejatuhannya pada 1998. Di masa kampanyenya, Jokowi berjanji akan membentuk pemerintahan yang terbuka dan pluralis kepada 250 juta penduduk Indonesia, yang tersebar di 17,000 pulau dan yang merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Banyak pihak berharap bahwa reformasi yang dibawa oleh Jokowi akan mencakup penanganan terhadap pembantaian yang telah berusia lima puluh tahun ini. Pertanyaannya, apakah Obama siap untuk mendukung Jokowi, yang administrasi pemerintahannya terganggu oleh perlawanan keras terhadap penyelesaian untuk mengatasi apa yang terjadi pada tahun 1965?

Pembantaian massal di Indonesia adalah saat-saat genting dalam Perang Dingin. Subuh hari pada 1 Oktober 1965, enam jendral Indonesia dibunuh oleh sekelompok perwira-perwira muda yang mengaku hendak menghentikan pengambilalihan kekuasaan oleh ‘Dewan Jendral’ yang didukung CIA. Gerakan ini direncanakan dengan sangat buruk dan berantakan hanya dalam waktu dua puluh empat jam. Ketika itu, Indonesia dipimpin oleh Sukarno, seorang kiri revolusioner romantik yang kemudian menjadi otokrat. Negeri ini juga memiliki Partai Komunis terbesar ketiga di dunia, Partai Komunis Indonesia (PKI), yang memiliki kurang lebih tiga juta anggota. TNI-Angkatan Darat dan pemerintahan AS segera menuduh PKI yang berada di balik kudeta ini. (Ada banyak hal yang kita belum tahu tentang rangkaian peristiwa ini, akan tetapi, ketua PKI, D.N. Aidit, paling tidak mengetahui adanya usaha kudeta ini; tidak lama kemudian dia dibunuh oleh TNI-Angkatan Darat). Dengan mengambil kesempatan untuk menjatuhkan Sukarno dan menggulung komunisme, TNI-Angkatan Darat melancarkan kampanye dengan kekerasan yang mengakibatkan kira-kira lima ratus ribu hingga satu juta orang yang diduga Komunis dibunuh – tidak ada yang tahu persisnya.

Pembunuhan enam jenderal, dan cerita-cerita rekayasa bahwa mereka disiksa terlebih dahulu oleh perempuan-perempuan Komunis, dipakai untuk meningkatkan perasaan anti-Komunis. Hanya dalam beberapa hari, TNI Angkatan Darat bersama milisi-milisinya menyebar ke seantero kepulauan ini, menahan siapa saja yang terkait dengan PKI berserta organisasi-organisasi buruh dan taninya. Kemudian, biasanya pada malam hari, mereka yang ditahan dibawa keluar dan ditembak, dipenggal kepalanya, atau ditikam hingga mati. Milisi-milisi binaan TNI-Angkatan Darat umumnya yang melakukan pembantaian ini, yang anggota-anggotanya berasal dari preman-preman atau pemuda anggota dua organisasi Muslim di negeri ini. Para korban dikuburkan secara massal atau dibuang begitu saja ke sungai. Banyak cerita-cerita mengerikan tentang sungai-sungai ini di Jawa, Sumatra, Bali, yang penuh sesak dengan mayat sehingga air berubah menjadi merah.

Untuk administrasi pemerintahan Lyndon Johnson, pertumpahan darah ini merupakan sebuah tonggak kemenangan, yang mengubah perimbangan kekuasaan di Asia Tenggara. Akan tetapi, untuk rakyat Indonesia ini adalah saat-saat mengerikan. Selain pembantaian tersebut, ratusan ribu orang lainnya dijebloskan ke dalam penjara, dan keluarga mereka bersama dengan keluarga korban pembunuhan secara resmi dikucilkan. Ketika pembunuhan berakhir, orang-orang Indonesia hidup dibawah pemerintahan militer pimpinan Jendral Suharto, yang menyebarkan mitos ciptaan bahwa TNI-Angkatan Darat menyelamatkan bangsa ini dari kaum Komunis yang ateis. Tidak ada yang berani untuk berbicara tentang apa yang sebenarnya terjadi.

Pada tahun 1967, Obama yang berusia enam tahun pindah ke Jakarta bersama ibunya, Ann Dunham, persis ketika Suharto sedang mengonsolidasikan pemerintahannya yang kejam itu. “Sindiran-sindiran, selain setengah bisik-bisik; begitulah yang didapati ibu saya ketika kami tiba di Djakarta kurang dari setahun setelah terjadinya salah satu operasi penindasan yang lebih cepat dan menyeluruh dalam jaman modern,” demikian Obama menulis dalam memoarnya, Dreams of My Father. “Ide ini menakutkan ibu saya, pikiran bahwa sejarah bisa seluruhnya ditelan begitu saja.”

scoot1
Presiden Indonesia Joko Widodo dan Presiden AS Barack Obama di Gedung Putih,
Washington, DC, 26 Oktober 2015.

Akan tetapi, sejak akhir tahun 1990an, ada peningkatan usaha-usaha untuk menemukan kembali sejarah tersebut. Pada 1998, Indonesia bangkit melawan Suharto, yang kediktatoran militernya berlangsung selama 32 tahun. Gerakan ini, yang dikenal dengan nama reformasi, dan kejatuhan Suharto, membawa pada penelisikan baru terhadap peristiwa-peristiwa tahun 1965. Banyak orang Indonesia memberontak terhadap hal-hal tabu dalam membicarakan pembantaian massal, yang mulai mereka selidiki lewat jurnalisme, buku-buku, dan film-film. Pada tahun-tahun terakhir ini, berbagai organisasi lokal juga berusaha untuk menemukan lokasi-lokasi kuburan massal dan memberikan bimbingan kepada para penyintas. Semua usaha ini dibantu oleh dokumen-dokumen milik Amerika. Pada tahun 2001, sekalipun ada usaha dari CIA untuk mencegahnya, AS membuka dokumen-dokumen Hubungan Luar Negeri Amerika Serikat 1964-1968, sekumpulan dokumen Departemen Luar Negeri termasuk didalamnya dokumen-dokumen rahasia tentang pemerintahan pada periode itu. Di sana digambarkan bagaimana pejabat-pejabat AS mendorong pemusnahan PKI, dengan memberikan bimbingan secara rahasia dan mendorong TNI-Angkatan Darat untuk menyelesaikan pekerjaannya.

Akan tetapi dokumen-dokumen tersebut tidak mengungkapkan kapan perencanaan pembantaian massal itu dibikin, dan kapan AS tahu akan keberadaannya. Beberapa dari pertanyaan tersebut kini terfokus lebih tajam dengan dibukanya lebih banyak dokumen-dokumen CIA pada 16 September, termasuk, untuk pertamakalinya, catatan-catatan tentang apa yang diberitahu oleh CIA kepada Presiden Johnson ketika kudeta yang gagal tersebut menjadi alasan untuk melakukan pembunuhan massal. Didorong oleh keputusan pengadilan, CIA membuka Briefing Harian Presiden pada periode tahun 1961 hingga 1969 yang sebelumnya ditutupi, sesuatu yang dianggap sebagai informasi intelijen yang paling penting dan paling dirahasiakan. Dokumen-dokumen ini memang tidak mengubah dasar cerita tentang 1965 yang telah kita ketahui, tetapi dokumen-dokumen ini juga memberikan bukti terbaik hingga saat ini tentang bagaimana AS mendorong pemusnahan kaum Komunis dan pendukung-pendukung Sukarno yang pro-Cina.

Sekalipun dalam kenyataannya saat itu AS sedang meningkatkan keterlibatannya di Vietnam, Indonesia berada pada urutan pertama dalam brifing harian presiden, mulai dari saat kegagalan kudeta itu pada awal bulan Oktober hingga akhir November tahun itu. Membaca brifing- brifing pada periode ini, membawa kita tenggelam pada analisis administrasi pemerintahan Johnson yang menggambarkannya sebagai sekarang-atau-tidak-sama sekali (kesempatan) “untuk menggulung kaum Komunis” di Indonesia, sebagaimana dinyatakan pada brifing tanggal 4 Oktober. (Ini adalah kurun waktu yang sama yang dijelajahi dalam film-film buatan Joshua Oppenheimer, The Act of Killing [2012] dan The Look of Silence [2014] – yang pertama melalui mata si penjagal dan kedua melalui mata korbannya).

Hari demi hari, Presiden Johnson mendapat laporan terkini tentang gerakan tentara Indonesia melawan kaum Komunis, namun dengan sedikit sekali menyebutkan terjadinya kekerasan didalamnya. “Dari semua indikasi,” demikian brifing harian tanggal 6 Oktober menyebutkan, “para pimpinan Angkatan Darat tampaknya ingin sekali untuk memusnahkan kaum Komunis dan makin waspada terhadap Sukarno sendiri.” Dua hari berikutnya, Johnson diberitahu bahwa “kekuatan para jenderal dalam melawan kaum Komunis masih harus dimantapkan,” dan kemudian ada lima baris dihilangkan. Beberapa brifing menyebutkana terjadinya penahanan-penahanan dan sweeping oleh tentara pada malam hari, namun tidak ada satupun disebutkan adanya pembantaian massal yang berlangsung selama beberapa bulan.

Koran-koran Indonesia tidak melaporkan tentang pembantaian ini juga. Koran The New York Times dan The Washington Post mencatat bahwa terdapat laporan tentang pembunuhan rahasia yang terorganisasi terhadap mereka yang diduga Komunis, akan tetapi Angkatan Darat mengurung pada koresponden asing ini di Ibukota selama beberapa bulan. Hingga bulan Desember, Indonesia tidak lagi menjadi nomor satu dalam brifing-brifing itu, namun tetap tampak secara teratur, dengan laporan berlanjutnya pertarungan kekuasaan Angkatan Darat dan Sukarno, yang masih menganggap dirinya sebagai ‘presiden seumur hidup’ dan tetap didukung karena popularitasnya sebagai pemimpin Indonesia di masa perjuangan kemerdekaan melawan Belanda. Sebagian besar brifing dari bulan Desember hingga Maret menggambarkan secara pelan tapi pasti naiknya kekuasaan orang kuat AD, Jendral Suharto.

Pada 12 Maret 1966, Indonesia kembali memimpin dalam brifing harian. “Saat ini, tentara Angkatan Darat sudah mengendalikan situasi, namun terlalu dini untuk menganggap bahwa Sukarna sudah jatuh untuk selamanya. Rakyat di Djakarta jelas tampak bersama militer dan ibukota dilaporkan tenang,” demikian brifing tersebut. “Masih harus ditunggu apakah tentara Angkatan Darat akan segera bergerak untuk mengonsolidasikan posisinya. Tanda-tanda awal kelihatannya menjanjikan; Partai Komunis akhirnya dinyatakan terlarang.” Pada titik ini, pembantaian besar-besaran umumnya telah berakhir.

Karena dokumen-dokumen yang dibuka ini terkena sensor besar-besaran, banyak rahasia yang tetap tidak terungkap. Obama akan membuat demokrasi Indonesia yang rentan ini jauh lebih baik dengan membantu Jokowi melonggarkan sejarah yang masih banyak dan tersembunyi ini, termasuk berbagai dokumen rahasia seperti laporan harian CIA – yang mungkin akan memberi indikasi berapa banyak jenderal-jenderal tersebut memberitahu CIA dan bagaimana reaksi AS terhadapnya. Namun ini tampaknya mustahil, karena deklasifikasi lebih jauh membutuhkan permintaan yang kuat dari pemerintah Indonesia atau dari sebuah komisi kebenaran.

Ini semua tidaa terlalu menguntungkan untuk Indonesia, yang telah dengan perlahan telah menciptakan politik demokrasi sejak 1998. Tujuhbelas tahun kemudian, Indonesia dan Jokowi terjebak dalam kekacaubalauan yang dramatik namun telah bisa diduga sebelumnya: sebuah semangat berdemokrasi yang harus terus berjuang untuk hidup berdampingan dengan oligarki yang sudah mengakar dan elite politik yang korup. Salah satu alasannya adalah sekalipun Suharto telah lama pergi, sebagian besar elite pada masa kediktatoran Orde Baru – para jendral, para taipan minyak dan batubara, elite politik dan blantik kekuasaan — telah berkembang. Era reformasi telah membawa persaingan tajam dalam pemilihan langsung dan kegaduhan kebebasan pers, namun tidak mampu menanggalkan impunitas tentara, yang tidak pernah mau menanggapi pembantaian massal tahun 1965.

scoot2

Seorang serdadu mengawal para terdakwa Komunis di Tangerang, di luar kota Jakarta,
1 Desember, 1965.

Pertarungan antara kaum reformis dan peninggalan Orde Baru adalah hal yang melatarbelakangi kampanye presiden Jokowi. Dia besar pada tahun 1960an di sebuah kampung miskin di Solo, sebuah kota di Jawa Tengah; pada 2005 dia menjadi walikota Solo yang sangat populer dan terampil menyelesaikan masalah. Dia adalah wajah reformasi, dan selera humornya, kesederhanaannya, blusukannya yang terkenal ke pasar-pasar, dan cintanya yang unik terhadap musik Heavy Metal telah membuatnya menjadi kesayangan pers Indonesia. Dia melambung ke pentas nasional, menjadi gubernur Jakarta pada tahun 2012, dan kemudian pada 2014 berhasil meraih kursi kepresidenan.

Mereka yang memilih Jokowi memiliki harapan yang setinggi langit untuk menghidupkan kembali perjuangan melawan korupsi, dan bahkan usaha untuk mengadili tentara atas pelanggaran hak-hak asasi manusia. Ada perbincangan sebelum peringatan pembantaian 1965 bulan ini bahwa Jokowi akan menawarkan permintaan maaf resmi kepada para penyintas dan keluarga korban. Akan tetapi, tahun pertama Jokowi menjabat mengungkapkan keterbatasan kekuasaanya. Dia tidak mengontrol DPR, dan bahkan partai yang mencalonkan dirinya menolak untuk mendorong agenda-agendanya.

Kelesuan ekonomi Cina telah melukai ekonomi Indonesia, dan pemerintahan Jokowi berusaha keras menciptakan lapangan kerja, sementara sekitar 40 persen rakyat Indonesia hidup dengan $2 per hari atau bahkan kurang. Bencana asap yang mengerikan telah menutup wilayah ini karena pembakaran hutan untuk membersihkan tanah, sebuah metode yang murah yang seringkali dilakukan oleh orang-orang kuat (oligarchs) dan tokoh-tokoh militer yang punya koneksi kuat agar bisa membangun perkebunan kelapa sawit; dan Jokowi tidak mampu berbuat apa-apa. Dan lewat berbagai langkah politiknya yang keliru, Jokowi telah melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), lembaga produk reformasi yang paling efektif. Angka poll Jokowi telah menurun drastis, dan jajak pendapat akhir-akhir ini memperlihatkan jika saat ini diadakan pemilihan umum lagi, Prabowo Subianto, politisi mapan yang dikalahkannya pada pemilihan yang lalu, akan mampu mengalahkan Jokowi.

Dengan demikian, tidak terlalu mengherankan bahwa pembicaraan tentang komisi kebenaran atau permintaan maaf atas pembantaian ini kemudian berhenti. Bahkan pada bulan Agustus, para pemimpin parlemen mengatakan bahwa mereka akan menentangnya, sedangkan para jendral pada politisi-politisi Islam garis keras mengingatkan bangkitnya komunis gaya baru yang tidak bertuhan. Jokowi mendengarkan pesan itu. Meluruskan 1965 adalah tindakan politik yang sangat beresiko; terlalu banyak orang yang yang menjadi kaya dan berkuasa karena Orde Baru dan mereka tidak tertarik untuk mengkaji ulang mitos yang menjadi dasar Orde Baru tersebut.

Bahkan diskusi-diskusi tidak resmi pembantaian massal tersebut telah memicu reaksi balik dari kelompok politik mapan. Bulan ini, Indonesia menjadi tamu kehormatan pada Frankfurt Book Fair, dan tiga novelis yang paling menyedot perhatian semuanya menempatkan 1965 sebagai pusat fiksi mereka. Pada hari ketika pesta buku ini dibuka, kelompok-kelompok Islam garis keras melakukan protes di Jakarta dan menyatakan bahwa pengarang-pengarang ini secara aktif memperomosikan komunisme. Bahkan acara sastra tahunan yang digelar di Indonesia, Ubud Writers & Readers Festival, yang dimulai tanggal 28 Oktober, dipaksa untuk membatalkan tiga sesi tentang 1965, termasuk pertunjukkan film karya kedua sutradara Oppenheimer dan sebuah panel diskusi dengan novelis Eka Kurniawan, salah seorang pengarang yang tampi di Frankfurt. Polisi mengatakan jika sesi-sesi tersebut tidak dibatalkan, seluruh festival akan ditutup. “Semangat festival adalah tidak mendiskusikan hal-hal yang akan membuka luka lama,” demikian katanya.

Akan tetapi, banyaknya detail-detail baru yang muncul dari pembukaan arsip-arsip baik di Indonesia maupun di Washington mungkin akan membuat sejarah masa lalu yang kelam itu semakin sulit untuk dihindari. Misalnya, Jess Melvin, seorang mahasiswa doktoral dari Australia, baru-baru ini menemukan, dalam arsip-arsip pemerintahan di Aceh, dokumen-dokumen TNI Angkatan Darat, yang mengkonfirmasikan bahwa pembantaian-pembantaian tersebut diorganisir oleh pihak militer lewat sebuah operasi yang sistematis. Menurut Melvin, catatan-catatan tersebut memperlihatkan rantai komando dan perintah militer yang mendorong pembantaian dan pemberian bantuan yang menjelaskan partisipasi orang-orang sipil dalam pembantaian tersebut. “Dokumen-dokumen ini,” tulisnya, “memperlihatkan bahwa kepemimpinan militer mengerti dan menerapkan apa yang mereka namakan ‘pemusnahan PKI’ sebagai sebuah operasi nasional yang disengaja dan terpusat.”

Duta besar Amerika di Indonesia pada waktu itu, Marshall Green, di dalam berbagai wawancara dan memoarnya menyatakan bahwa dukungan rahasia AS kepada tentara Indonesia pada waktu itu hanyalah beberapa walkie talkie dan obat-obatan. Namun dari arsip tahun 2001 dan dari laporan-laporan pers, kita tahu bahwa kedutaan besar Amerika di Jakarta juga memberikan daftar nama-nama anggota-anggota PKI kepada TNI Angkatan Darat – mungkin ada ribuan nama. Dan brifing harian (kepada presiden) juga mengisyaratkan adanya keterlibatan AS yang lebih besar (dalam pembantaian itu). Akan tetapi, cerita yang lebih lengkap hanya mungkin didapat jika ada lebih banyak dokumen AS dan catatan-catatan TNI-Angkatan Darat dibuka untuk umum.

Amerika Serikat telah berbuat banyak untuk membuka rahasia-rahasia Perang Dingin, namun dia bisa berbuat lebih banyak lagi. Perjuangan Indonesia menjadi sebuah negara demokratik dan terhindar dari kembalinya pemerintahan oleh satu orang kuat, sebagian tergantung dari pengetahuan akan sejarah masa lalunya. Obama tahu persis akan hal ini dan, sebagai presiden, dia memiliki kekuasaan untuk membantu mengisi catatan sejarah ini.***

Penulis adalah wartawan Amerika yang menulis tentang Indonesia dan adjunct professor di New York University’s Wagner School of Public Service.

*Diterjemahkan dari judul asli “The Indonesian Massacre: What Did the US Know?”, November 2, 2015 oleh Made Supriatma. From The New York Review of Books Daily. Copyright © 2015 by Margaret Scott. Dimuat ulang di sini dengan tujuan Pendidikan.[]

 

Harian IndoProgress,9 November 2015

TENTANG INTERNATIONAL PEOPLE’S TRIBUNAL

INDONESIA ANGGAP SEPI PENGADILAN DI DEN HAAG
MEDIAINDONESIA.COM,Kamis, 12 November 2015 Penulis: (WIB/Kim/Nov/X-6)
WAKIL Presiden Jusuf Kalla menilai International People’s Tribunal (Pengadilan Rakyat Internasional) di Den Haag, Belanda, yang menyidangkan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) 1965 merupakan hal yang diada-adakan. “Itu kan persidangan bukan pengadilan benaran. Kalau pengadilan benaran bisa bertahun-tahun. Itu hanya pengadilan, apalah, semu, mungkin latihan-latihanlah. Tidak usah kita tanggapi,” ujar Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden, Jakarta, kemarin. Pengadilan Rakyat Internasional soal kejahatan kemanusiaan di Indonesia pada periode 1965 digelar di Den Haag, Belanda, 10-13 November 2015.

Enam pengacara asal Indonesia menjadi penuntut dalam Pengadilan Rakyat Internasional, di antaranya Todung Mulya Lubis dan Uli Parulian. Selain itu, sejumlah saksi dari Indonesia juga dilibatkan. Terpisah, meskipun menyebut hasil pengadilan tersebut tak mengikat secara hukum, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengakui itu bakal berimbas secara politis. “Ya, memang (tidak mengikat), tapi kan secara politik mengganggu. Itu aja,” kata dia.  Saat didesak untuk melancarkan protes ke Belanda, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi tak menemukan alasan yang jelas.

“Pemerintah Belanda tidak terlibat sama sekali dalam kegiatan itu. Ini merupakan kegiatan yang dilakukan sebuah kelompok dan wujud freedom of expression,” kata Retno. Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyatakan bahwa hal itu menodai nasionalisme dan patriotisme. Pasalnya, pengadilan itu diajukan oleh rakyat Indonesia. “Ada anak bangsa yang sedang bermain-main dengan hatinya. Menurut NasDem, itu salah,” kata Surya di Kantor DPP Partai NasDem, Jakarta, kemarin.

Menurut Surya, Indonesia memiliki kedaulatan hukum sehingga tak tepat jika kasus itu diselesaikan oleh bangsa lain. Apalagi, lanjutnya, Belanda memiliki jejak pelanggaran HAM ketika menjajah Indonesia. “Mengorek luka lama, menempatkan pemerintah, Soeharto sebagai terdakwa, rasanya kurang pas,” tegasnya. Ia menegaskan Indonesia ialah negara berdaulat yang menghormati HAM. Namun, tegasnya, kepentingan nasional juga harus dilindungi.[]

 

TENTANG INTERNATIONAL PEOPLE’S TRIBUNAL

Tribunal Rakyat Internasional: Menolak Bungkam, Melawan Impunitas
Patut di Sokong Sampai Mencapai Tujuannya
Kolom IBRAHIM ISA
Rabu, 11 Nov 2015

* * *

Sidang IPT di Den Haag (Tribunal Rakyat Internasional) punya tujuan yang jelas, adil dan benar : Yaitu
Menolak Bungkam, Melawan Impunitas.
Merupakan tuntutan perjuangan — keharusan melawan (terutama) sikap pemguasa sampai kini yang BUNGKAM dan MEMBIARKAN, bahkan MEMPERTAHANKAN IMPUNITAS . . . .Terhadap pelanggaran HAM terbesar yang pernah terjadi di RI, dimana sekitar 3 juta warga tidak bersalah telah jatuh korban.
* * *
Terselenggaranya IPT di Den Haag menunjukkan bahwa perjuangan demi keadilan dan kebenaran bagi korban Tragedi 1965, perjuangan demi pemberlakuan HAM di Indonesia — , masih akan berlangsung terus, dan akan semakin sengit. Oleh karena itu perjuangan ini harus dipertahankan dan dikobarkan.
IPT 1965 ini dipimpin oleh tujuh hakim, tujuh jaksa penuntut umum, dan satu hakim panitera..(cnn)

Ketua Panitia Penyelenggara IPT 1965, Nursyahbani Katjasungkana, menyatakan sidang rakyat yang digelar di Negeri Kincir Angin itu bakal menghadirkan sekitar 5 orang saksi ahli dan 10 saksi fakta. Kesepuluh saksi fakta itu merupakan korban yang mengetahui dan mengalami langsung peristiwa ‘pembantaian’ 1965. (cnn)
* * *

Sengit, rumit dan akan lamanya perjuangan melawan “bungkam” dan “impunitas”, diungkapkan a.l. oleh Todung Mulya Lubis: Advokat International People’s Tribunal (IPT) 1965 Todung Mulya Lubis, bahwa ia siap menanggung risiko dicap sebagai pengkhianat bangsa.

”Kami tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi pada kami ketika pulang dari sini. Sangat mungkin kami dituduh mengeringkan linen kotor di tempat terbuka, memperlihatkan sisi gelap masyarakat dan bangsa kami, dan karenanya kami akan dianggap sebagai pengkhianat,”ujar Todung.

Upaya yang ditempuh Tim Pengungkap Kebenaran Peristiwa 1965 kali ini telah menjadi semacam upaya terakhir yang berkelindan dengan kejaran waktu.
Melalui IPT 1965, diharap pemerintah RI setidaknya mau mendengar semua kesaksian dan terbuka hatinya untuk kemudian tergugah melakukan rekonsiliasi secara menyeluruh dan meluruskan sejarah.

“Bagaimanapun, hak kemanusiaan perlu dipulihkan, kesalahan harus dikoreksi, dan keadilan mesti ditegakkan,” kata Todung.
* * *
Menjelaskan a.l. Kedudukan IPT, Penulis Ayu Wahyuningrum a.l menjelaskan . .
“Tribunal Rakyat Internasional , meskipun tidak mendapatkan legitimasi formal dari negara, namun memiliki dampak penting secara teori, prinsip dan politik. TRI tidak saja memberikan ruang bagi korban untuk mereklamasi tuntutannya, tapi juga mampu memberi fondasi dan pengakuan internasional terhadap sebuah kejahatan berat, dan memobilisir solidaritas dunia untuk menekan negara-negara menunaikan tanggung jawab bersama untuk menegakkan HAM dan keadilan. TRI adalah suatu terobosan yang mendasarkan dirinya pada prinsip-prinsip hukum, namun tetap mengedepankan kebutuhan untuk kebenaran, pemulihan untuk korban serta reformasi institusi untuk jaminan ketidak berulangan di masa depan.
“Terkait dengan Indonesia, TRI sudah pernah dilakukan sebanyak tiga kali dengan dampaknya masing-masing. Ke depannya, TRI patut dipertimbangkan sebagai satu lagi alternatif masyarakat sipil untuk menuntaskan kasus-kasus kejahatan berat, di tingkat internasional, secara bermartabat. Sejumlah tantangan memang ada di depan mata, dan ini juga hal yang perlu didialogkan bersama. Untuk dialog itulah saya menulis tulisan ini sebagai sebuah pengantar semata.

-Penulis adalah kandidat Doktor, Australian National University (ANU), peneliti International Peoples’ Tribunal untuk kejahatan berat 1965 (IPT 65).

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 69 other followers