Archive for the ‘Sejarah’ Category

Arief Budiman:SIAUW GIOK TJHAN YANG TIDAK SAYA KENAL


SIAUW GIOK TJHAN YANG TIDAK SAYA KENAL

ChanCT <SADAR@netvigator.com>,in: GELORA45@yahoogroups.com; temu_eropa@yahoogroups.com,
Sunday, 11 September 2011 16:05:00

Bung Legowo yb,
 
Baru saja terbaca komentar bung atas tulisan Arief Budiman “Siauw Giok TJhan Yang Tidak Saya Kenal”, karena memang saya tidak membaca dengan teliti tulisan yang masuk di “Temu-Eropa”, jadi baru terbaca setelah bung Iwa menambah komentar dan masuk di GELORA45 hari ini.
 
Tentu saya tidak bermaksud dan tidak berkepentingan membela Arief Budiman, karena tidak kenal baik dan hanya sekali saja bertemu saat saya berkunjung ke Melbourne tahun 1997. Tidak sempat banyak bicara dan tidak jelas bagaimana pendangan politiknya sekarang, … jadi sebatas melihat dirinya dari tulisan ini saja. Atau lebih tepat menilai TULISAN ini saja, satu tulisan Arief Budiman dalam rangka memperingati Ulang Tahun Siauw Giok Tjhan ke-90, 23 Maret 2004, 7 tahun lebih yl.
 
Bukankah kita seharusnya menyambut baik siapa saja yang bisa menyadari kesalahan? Dahulu menentang BAPERKI, mendukung LPKB bahkan ikut aktive menegakkan ORBA membasmi Komunis di Indonesia, lalu setelah melihat kenyataan ORBA yang ditegakkan justru lebih jelek dari ORLA yang dia tumbangkan. Kan, kesadaran seseorang tidak perlu menekankan duluan atau belakangan, kapan saja juga boleh dan harusnya juga disambut baik, … yang lebih penting tentu bagaimana kelanjutan dan kekonsekwenan dalam mempertahankan pendiriannya itu. Bagaimana Arief Budiman sekarang, saya tidak tahu.
 
Benar bahwa tidak sedikit tokoh BAPERKI yang memperjuangan paham Integrasi dan Multi-Budaya menjadi korban penindasan, tapi, … justru dengan adanya penindasan kejam dalam pelaksanaan “ASIMILASI” yang menginjak HAM itulah orang menjadi siuman, sadar paham itu salah dan tidak seharusnya didukung! Tapi, tokoh-tokoh utama LPKB yang menekankan konsep “ASIMILASI” harus dilaksanakan secara wajar, sedikitpun tidak mengandung paksaan, setelah melihat ternyata terjadi penyelewengan dalam pelaksanaan selama lebih 32 tahun dibawah kekuasaan jenderal Soeharto, telah terjadi paksaan atau membuat orang banyak terpaksa ikut gerakan mengganti nama. Tidak satupun tokoh-tokoh utama LPKB bersikap seperti Arief Budiman, berani secara terbuka mengakui kesalahan mengajukan konsep ASIMILASI pada jenderal Soeharto untuk dijadikan kebijaksanaan Pemerintah, … sekalipun dibawah sayup-sayup terdengar Sindhunata menjelang meninggal, mengakui juga kesalahan konsep ASIMILASI. Sayang seribu sayang, ternyata untuk tampil kedepan secara terbuka mengakui kesalahan diperlukan satu keberanian yang cukup kuat, dan Sindhunata tidak mempunyai keberanian seperti yang dilakukan Arief Budiman.
 
Salam,
ChanCT
 
 
—– 原始郵件—–
寄件者: iwamardi
傳送日期: 2011年9月11日 13:39
主旨: [GELORA45] Re: [temu_eropa] Re: SIAUW GIOK TJHAN YANG TIDAK SAYA KENAL

Wah, tepat benar komentar  bung Legowo ini.
Arief Budiman, salah satu sosok  pendiri orba dan pengguling BK , yang mengutuk Baperki dengan SGT,  sekarang berusaha bertobat (atau memupuri mukanya?)


From:legowo@aol.com” <legowo@aol.com>
To: temu_eropa@yahoogroups.com
Sent: Thursday, August 25, 2011 5:09 AM
Subject: [temu_eropa] Re: SIAUW GIOK TJHAN YANG TIDAK SAYA KENAL

 

>> Barangkali, bisa dipahami sekarang mengapa saya punya pandangan yang negatip terhadap Siauw Giok Tjhan yang suka mengganyang musuhnya yang lebih lemah. Kelompok kiri yang bergabung dengan pusat kekuasaan pada waktu itu memang cukup agresip dan cukup kasar mengganyang kami. Dan Baperki yang dipimpin oleh Siauw Giok Tjhan ada di sana. <<

Achhh, Arief ini masih suka pakai cara berpikir yang dulu….. Dia bilang, “mengganyang musuhnya yang lebih lemah.” Padahal dia sendiri bilang dibalik LPKB ada, “Di pihak lain ada kelompok politik kanan yang didukung oleh kelompok2 politik agama (Islam, Kristen, Katholik) dan juga militer, terutama Angkatan Darat.” Itu kan jelas bukan ‘musuh’ yang lebih lemah.

Yang dia maksud Baperki “mengganyang musuhnya” itu persisnya apa sihhh? Paling-paling jawabnya nanti, yahh di”ganyang”nya itu dalam slogan-slogan dalam demo, tulisan di spanduk, debat di koran, dsb. Ada beberapa dosen dibikin susah di kampus, ada belasan wartawan nggak bisa nulis karena redakturnya takut. Nggak ada yang kantor-kantornya diserbu, dibakar, rumahnya direbut, harta benda dirampas, ribuan orang dimasukkin bui, istri atau anaknya diperkosa, atau gerejanya dibakar … Nggak ada itu!

Kalau ditanya lagi, “agresip dan cukup kasar mengganyang kami,” itu persisnya dia pernah diapain? Orang dia lecet aja nggak kok! Lihat film “Gie.” Politiknya memang panas, demonya silih berganti. Tapi lawan-lawan politik Baperki, PKI, Partindo, dll itu memangnya pernah diapain?

>> saya sendiri sudah menyadari bahwa Doktrin Integrasi dan Multi-Kulturalisme yang diperjoangkan Baperki lebih benar ketimbang Doktrin yang diperjoangkan oleh lawannya, yakni Doktrin Asimilasi.<<

Wahhh, udah terlambat, Rif. Yang memperjuangkan yang “lebih benar,” itu – Integrasi dan Multi-Budaya – sudah bener-bener dihabisin 3 turunan!

Lalu Arif bilang, “bagi saya tak ada masalah dengan kelakuan politik Siauw Giok Tjhan di masa lalu.” Baguslah! Tapi dengan kelakuan politikmu sendiri, bagaimana?

—–Original Message—–
Sent: Mon, Aug 22, 2011 11:53 am

SIAUW GIOK TJHAN YANG TIDAK SAYA KENAL

oleh: Arief Budiman

Saya belum pernah bertemu dengan almarhum Siauw Giok Tjhan, bekas Ketua Baperki
yang pernah di penjara oleh pemerintah Suharto. Saya tidak mengenalnya. Dia
meninggal di Negeri Belanda setelah dia dilepaskan dari tahanannya beberapa
tahun yang lalu.

Tapi tentu saja saya mengetahui apa yang dilakukan olehnya selama hidupnya.
Apalagi kemudian saya menjadi akrab dengan dua anggota keluarganya. Mula-mula
saya berkenalan dengan putra dari adik Pak Siauw yang bermukim di Eropa. Namanya
Siauw Tiong Gie. Orangnya berani melakukan petualangan dalam arti yang positip,
sangat lincah dan informal. Kemudian saya juga bersahabat baik dengan putra Pak
Siauw sendiri yang bermukim di Australia: Siauw Tiong Djin. Sifatnya tidak beda,
penolong dan baik hati, cuma dia lebih sopan dan kurang ugal2an ketimbang Gie.

Dengan kedua orang Gie dan Djin ini, saya langsung merasa cocok dan akrab. Ini
agak aneh, karena dengan Pak Siauw sendiri, secara politik saya “bermusuhan.”

Sebagaimana diketahui, dalam hubungannya dengan politik masalah orang-orang
Indonesia keturunan Cina[1] (selanjutnya disebut orang Cina saja) di Indonesia,
ada dua kubu yang saling berseberangan. Yang pertama adalah Kubu Integrasi yang
dipelopori oleh Baperki. Yang kedua adalah Kubu Asimilasi yang dipelopori oleh
LPKB atau Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa.

Secara singkat Kubu Integrasi memperjoangkan keaneka-ragaman budaya atau “multi
culturalism”. Doktrin Integrasi meminta supaya orang-orang Cina diakui sebagai
salah satu suku, disamping suku-suku yang sudah ada di Indonesia. Ke-Cina-an
dari orang ini tidak usah dipersoalkan, seperti juga kita tidak mempersoalkan
ke-Jawa-an, ke-Batak-an atau ke-Minang-an dari suku-suku ini. Budaya Cina juga
patut dikembangkan, seperti halnya kebudayaan Jawa, Batak atau Minang. Semua
kebudayaan ini seharusnya dianggap sebagai kekayaan budaya Indonesia yang
mendasarkan diri pada semboyan Bhineka-Tunggal-Ika: Ber-aneka-ragam Tapi Satu.

Kubu Integrasi bertentangan dengan Kubu Asimilasi. Bagi mereka orang-orang Cina
di Indonesia tidak bisa disamakan sebagai salah satu suku, karena asal mereka
bukan dari salah satu daerah yang ada di Indonesia. Mereka berasal dari daratan
Cina. Kubu ini menguatirkan, kalau budaya dan identitas mereka dikembangkan,
akan terjadi loyalitas ganda dalam sikap kebangsaan orang-orang Cina ini. Kepada
yang mana mereka harus lebih setia, Cina atau Indonesia? Karena itu, kubu
Asimilasi menginginkan supaya orang-orang Cina menghilangkan identitas budayanya
dan melebur ke dalam tubuh bangsa Indonesia. Perkawinan campur antara
orang-orang Cina dan orang-orang pribumi dianjurkan (bukan dipaksakan seperti
sering dituduhkan kepada kubu ini oleh lawan-lawan politiknya) oleh Kubu
Asimilasi sebagai salah satu usaha peleburan total, badaniah dan rohaniah.

Ketika saya remaja dan menjadi mahasiswa, saya tertarik kepada Doktrin Asimilasi
ini. Pada waktu itu saya melihat ada semacam sikap sombong pada banyak orang
Cina yang saya kenal terhadap orang-orang pribumi. Mereka menganggap orang-orang
pribumi sebagai ras yang lebih inferior. Orang-orang pribumi ini dipanggil
sebagai “orang kampung,” dianggap malas dan kerjanya cuma makan saja.
Orang-orang pribumi ini sering dipanggil dengan istilah ejekan “fan kui” atau
“setan nasi.” Pendeknya orang Cina menganggap orang pribumi sebagai lebih
rendah. [2]

Pada saat itu saya sependapat dengan Doktrin Asimilasi bahwa solusinya adalah
bila orang-orang Cina melakukan “asimiliasi’, yakni meleburkan diri ke dalam
budaya orang-orang Indonesia dan menghapus ke-Cina-annya. Saya berpikir, sebagai
pendatang yang tinggal di negeri ini, orang-orang Cina-lah yang sepantasnya
menyesuaikan diri.

Keberpihakan saya pada Doktrin Asimilasi kemudian diperkuat karena saya kemudian
bergaul dengan tokoh-tokoh dari orang-orang Cina yang mendukung doktrin ini,
seperti Bapak P.K. Ojong, Pak Yap Thiam Hien, Pak Oei Tjin San, dan sebagainya.
Saya melihat mereka sebagai orang-orang jujur dan integritas kepribadiannya
baik. Karena itulah saya juga mengidentifikasikan diri saya sebagai bagian dari
kelompok Kubu Asimilasi. Apalagi kemudian adik saya, Soe Hok Gie, aktip di LPKB.

Pada saat itu, yakni permulaan tahun 1960an, sedang terjadi polarisasi politik.
Disatu pihak terdapat kubu Bung Karno, yang didukung oleh kelompok politik kiri
seperti PNI (terutama yang sayap kiri, yang dipimpin oleh Ali Sastroamidjojo dan
Surachman) dan terutama PKI. Baperki juga masuk ke dalam kelompok ini. Di pihak
lain ada kelompok politik kanan yang didukung oleh kelompok2 politik agama
(Islam, Kristen, Katholik) dan juga militer, terutama Angkatan Darat. Kedua
kelompok ini saling bersaing, dan saling menyusun kekuatan. Tampaknya kedua
kelompok ini merasa pada suatu waktu mereka akan menghadapi sebuah pertempuran
akhir yang menentukan. Karena itulah mereka ber-lomba-lomba mencari pendukung.

Tentu saja pada saat itu, Bung Karno masih sangat kuat, mengatasi kedua kelompok
yang saling bersaing ini. Karena kedekatannya dengan Bung Karno, dan
kecenderungan Bung Karno untuk berpihak kepada mereka, maka kelompok kiri juga
menjadi lebih kuat, dan lebih agresip ketimbang kelompok kanan, meskipun yang
terakhir ini didukung oleh militer. Pada saat itu, militer secara politis tunduk
dan relatip lebih lemah dalam menghadapi Bung Karno.

Keadaan politik ini mempengaruhi juga kedua kelompok orang-orang Cina yang ada
di Indonesia. Karena Kubu Integrasi dibela oleh Baperki yang merupakan partai
yang dekat dengan pusat kekuasaan, maka militer mendekati Kubu Asimilasi dan
mendirikan LPKB untuk menampung aspirasi mereka.

Saya sendiri pada waktu itu lebih tertarik pada kegiatan kesenian (khususnya
kesusastraan dan seni-lukis) ketimbang politik. Karena itu saya terlibat dalam
kelompok Manikebu. [3] Segera saya dan adik saya Hok Gie terlibat dalam kancah
perseteruan politik antara kelompok kiri dan kanan, meskipun kami terlibat dalam
dua organisasi yang berbeda.

Tapi, kelompok Manikebu tidak bertahan lama. Pada tanggal 8 Mei 1964, Presiden
Sukarno secara resmi melarang Manikebu. Segera setelah itu, orang-orang yang
terlibat Manikebu menjadi bulan-bulanan demonstrasi an mereka yang bekerja di
lembaga pemerintah digusur dari jabatannya, seperti misalnya Wiratmo Sukito dari
Radio Republik Indonesia dan H.B. Jassin dari jabatannya sebagai Dosen di
Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Para pengarang dan penulis yang tidak
punya jabatan tidak boleh menulis di media, atau tepatnya media tidak berani
memuat tulisan mereka untuk menghindari diri dari demonstrasi massa kelompok
kiri. Atau kalaupun dimuat, harus dengan nama samaran.

LPKB lebih beruntung nasibnya. Mungkin karena militer secara langsung terlibat
di dalamnya. Ketuanya adalah seorang perwira Angkatan Laut keturunan Cina,
Sindhunata. Juga beberapa tokoh partai dan mahasiswa, termasuk mereka yang dari
kalangan Islam, seperti Hary Tjan Silalahi, Jusuf Wanandi, Cosmas Batubara,
Slamet Sukirnanto, Anis Ibrahim, terlibat secara organisatoris dengan lembaga
ini. Dalam aspek ini, kubu Manikebu lebih lemah, karena hanya merupakan kelompok
seniman.

•••

Saya “mengenal” Siauw Giok Tjhan dalam perspektip politik ini, yakni sebagai
Ketua Baperki yang ada di “seberang sana.” Kelompok “sana” dengan agresip
menyerang kami, dengan selalu menekankan dirinya sebagai kelompok yang lebih
“progresif revolusioner menentang kaum Neo-Kolonialisme-Imperialisme alias
Nekolim, pendukung setia tanpa reserve Pemimpin Besar Revolusi/Panglima
Tertinggi ABRI/Presiden Seumur Hidup Sukarno.” Sedangkan kami dianggap sebagai
kelompok reaksioner dan kontra-revolusi antek Nekolim.[4] Hanya karena ada
militer yang mendukung kami, maka Manikebu masih bisa hidup untuk sementara, dan
LPKB masih terus bertahan.

Barangkali, bisa dipahami sekarang mengapa saya punya pandangan yang negatip
terhadap Siauw Giok Tjhan yang suka mengganyang musuhnya yang lebih lemah.
Kelompok kiri yang bergabung dengan pusat kekuasaan pada waktu itu memang cukup
agresip dan cukup kasar mengganyang kami. Dan Baperki yang dipimpin oleh Siauw
Giok Tjhan ada di sana.

Tapi, keadaan politik tiba-tiba berubah sejak bulan Oktober 1965. Militer
berhasil menyingkirkan Bung Karno dan membantai kaum kiri, terutama mereka yang
jadi anggota PKI. Tokoh-tokoh dan aktivis kiri dari partai lainnya banyak yang
ditangkap dan dimasukkan penjara tanpa peradilan, termasuk Siauw Giok Tjhan.

Sebagai orang yang menjadi kurban dari penindasan Demokrasi Terpimpin-nya
Sukarno, saya tentu saja menyambut perubahan ini. Saya berharap Indonesia akan
memasuki era demokrasi. Beberapa teman sarjana dan wartawan asing memang
mentertawakan kenaifan saya dan berkata: “Bagaimana kamu bisa mengharapkan
demokrasi dengan cara bekerja-sama dengan militer?” Tapi saya tidak peduli,
karena pada saat itu hanya militerlah kekuatan yang bisa membendung Sukarno.
“Saya tidak peduli neraka apa yang akan saya masuki nanti. Yang penting kita
keluar dulu dari neraka ini.” Begitu kata saya kepada mereka.

Segera, saya melihat “neraka” apa yang saya masuki. Militer yang berkuasa segera
melakukan pembunuhan masal terhadap orang-orang yang dituduh PKI, dan memasukkan
mereka ke penjara. Mereka yang memprotes, meskipun dulu membantu militer melawan
Bung Karno dan kekuatan kiri lainnya, juga diperlakukan dengan keras. Misalnya
ketika H.J.C. Princen menceritakan pada Harian KAMI tentang kuburan masal yang
dia temukan di Purwodadi. Pak Princen atau Poncke, begitu dia secara akrab
dipanggil, segera diintimidasi. (Untunglah Poncke punya banyak teman di kalangan
militer, sehingga dia tidak sampai dicelakakan.) Militer makin melebarkan
cengkeraman kekuasaannya, dan demokrasi jadi makin menjauh.

Dalam hal kebijakannya terhadap warga keturunan Cina, pemerintah militer dibawah
Jendral Suharto melakukan tindakan-tindakan yang ekstrim. Apa yang dulu
merupakan polemik intelektual antara kubu Baperki dan LPKB tentang posisi warga
keturunan Cina, sekarang posisi ini (yakni yang dianut oleh LPKB) dipaksakan
dengan bantuan kekuasaan negara. Doktrin Integrasi bukan saja dilaksanakan, tapi
dilaksanakan secara sangat ekstrim. Pertama, secara resmi istilah Tionghoa
diganti menjadi Cina, sebuah istilah yang dianggap menghina bagi kelompok Cina
waktu itu. Kemudian segala bentuk ekspresi budaya Cina dilarang: huruf Cina,
perayaan tradisional Cina seperti Tahun Baru, pertunjukan barongsai dan naga,
dan sebagainya. Bahkan nama orang dianjurkan diganti menjadi nama Indonesia.
Cuma kawin paksa saja yang tidak dilakukan.

Pada waktu itu, menghadapi tindakan-tindakan pemerintah terhadap orang-orang
Cina ini, saya merasa serba salah. Sebagai orang yang mengikuti Kubu Asimilasi
dulu, yang menginginkan supaya orang Cina meleburkan diri menjadi orang
Indonesia, saya merasa ikut bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan
pemerintah Orde Baru ini. Tentu saja saya tidak menyangka bahwa pemerintah
Suharto melaksanakan Doktrin Asimilasi sampai sejauh itu. Doktrin ini, menurut
saya, sudah dilaksanakan secara terlau ekstrim, misalnya sampai orang-orang Cina
harus mengganti nama yang diberikan oleh orang tuanya.

Saya melakukan pembicaraan dengan adik saya, Soe Hok Gie, yang juga tidak setuju
dengan tindakan sejauh itu, terutama soal ganti nama. Apalagi Pak Yap Thiam Hien
secara tegas menolak mengganti namanya.

Tapi saya dan Hok Gie berpendapat, kalau orang seperti kami, yang sudah mulai
dikenal sebagai tokoh oleh masyarakat waktu itu, tidak mengganti nama, maka
kemungkinan akan ada banyak orang-orang Cina yang juga tidak akan mengganti
namanya. Kalau nanti ada tindakan diskriminatif lebih jauh oleh pemerintah
maupun oleh oknum-oknum di kalangan pemerintah, orang-orang biasa yang ada
dibawah akan menjadi kurban. Bagi orang-orang seperti kami, kami bisa melawan
karena kami punya hubungan yang erat dengan pers, serta punya “koneksi” dengan
perwira-perwira tinggi militer. Atas dasar itu kami putuskan bahwa adalah
tanggung jawab sosial dan politik kami untuk mengganti nama kami menjadi nama
Indonesia.[5]

Selanjutnya, secara lambat laun, setelah menyaksikan kebijakan yang dijalankan
oleh pemerintah Suharto terhadap orang-orang keturunan Cina di Indonesia,
ber-angsur-angsur saya melihat bahwa Doktrin Assimilasi merupakan sebuah doktrin
yang salah. Salah satu yang menyadarkan saya adalah pengalaman saya ketika
belajar di Amerika Serikat selama 8 tahu, yakni dari tahun 1973 sampai 1981.
Disana saya melihat bahwa orang-orang Hitam memperjoangkan identitas budayanya,
tanpa mengurangi sikap nasionalis mereka. Mereka menganggap diri mereka sebagai
orang Amerika. Dengan semboyan “Black is Beautiful,” mereka mempopulerkan
kebudayaan Afro-Amerika, dan ini pada gilirannya memperkaya misalnya musik
Amerika. Saya melihat bahwa kita bisa tetap mempertahankan kebudayaan etnis
kita, tanpa menjadi kurang nasionalis. Nasionalisme dan etnisitas bukanlah dua
hal yang saling meniadakan, tapi mereka bisa saling berinetraksi dan saling
memperkaya. Doktrin inilah yang sekarang dikenal dengan doktrin
“multi-culturalism”. Dan tiba-tiba saya sadar bahwa inilah yang dulu
diperjoangkan oleh Baperki, yang dulu saya tentang.

Maka, sejak permulaan akhir tahun 1980an, saya mulai berbicara tentang konsep
nasionalisme yang terbuka, konsep multi-kulturalisme. Dalam wawancara-wawancara
terhadap pers tentang masalah Cina saya katakan orang-orang Cina harus bangga
terhadap budaya Cina-nya, dan budaya itu hendaknya diperkenalkan di Indonesia
untuk menambah semaraknya kebudayaan Indonesia modern. Saya katakan orang-orang
Cina hendaknya tidak merasa malu untuk menyatakan ke-Cina-annya, sambil tetap
menunjukkan dalam tingkah lakunya bahwa tanah air mereka adalah Indonesia. Saya
menyadari, mengingkari diri sebagai orang Cina membuat orang-orang ini merasa
rendah diri karena ada unsur Cina di dalam darahnya.[6] Tanpa sadar saya sudah
berubah menjadi “anggota” Baperki, lebih dari 20 tahun kemudian setelah lembaga
ini dimatikan.

Perubahan ini didukung juga oleh pertemuan saya dengan Siauw Tiong Gie dan Siauw
Tiong Djin, yang juga terjadi pada tahun 1980an. Ketika pertama kali bertemu
dengan Gie, saya agak waswas, karena saya masih punya gambaran yang negatip
terhadap pamannya, Siauw Giok Tjhan. Saya masih bersikap sangat hati-hati.

Tapi ketika menemuinya di Koln, Jerman Barat, Gie tampil sebagai anak muda yang
lincah dan cerdas. Saya tinggal di kamar kos-nya dan makan di Restoran Indonesia
yang dikelola oleh keluarganya. Saya sangat terkesan dengan penampilan anak muda
ini. Kami juga sempat membicarakan masalah Baperki, dan apa yang terjadi pada
tokoh-tokohnya di Malang, Jawa Timur, dari mana Gie berasal. Pada waktu itu
terkilas pertanyaan dalam benak saya: “Bagaimana mungkin Siauw Giok Tjhan yang
secara galak berusaha mengganyang kami pada permulaan tahun 1960an, punya
keturunan yang baik seperti Gie?” Tapi Gie memang bukan keturunan langsung dari
Pak Siauw, jadi mungkin itu sebabnya.

Tapi, ini kemudian berubah ketika saya bertemu dengan Siauw Tiong Djin, putra
langsung dari Siauw Giok Tjhan. Kejadian ini terjadi pada tahun 1988, ketika
saya diundang menjadi Peneliti Tamu di Universitas Monash, Melbourne, Australia.
Dia menilpon saya. Terus terang pada waktu itu, saya masih agak risih menemui
putra bekas “musuh politik” saya. Tapi, setelah bertemu dengan Gie, kerisihan
itu tidak cukup kuat untuk membuat saya menolak untuk membuat janji bagi sebuah
pertemuan.

Kisah selanjutnya kiranya jelas. Seperti juga Gie, saya mendapatkan Djin
merupakan orang yang baik hati, ramah dan sangat penolong. Saya segera
menyukainya dan kami jadi bersahabat.

Tapi tampaknya trauma lama belum juga hilang. Saya masih berpikir bahwa mungkin
anaknya baik, tapi berdasarkan pengalaman saya sendiri, Siauw Giok Tjhan (atau
lebih tepat lagi Baperki) sangat kasar dalam menyerang lawan-lawan politiknya.
Jadi, meskipun anaknya baik, bapaknya bisa saja tidak.

Kesan negatip ini pada akhirnya luluh ketika pada tahun 1988 saya mengadakan
sebuah konperensi besar, dengan bantuan Universitas Monash, tentang masalah
demokrasi di Indonesia.[7] Salah satu pembicara yang diundang adalah Pak Yap
Thiam Hien.

Ketika itu, Djin menilpon saya bahwa dia ingin supaya Pak Yap tinggal di
rumahnya. Saya terkejut mendengarkan permintaan tersebut. Sepengetahuan saya,
Siauw Giok Tjhan dan Yap Thiam Hien saling bermusuhan. Saya banyak mendengar
kritik-kritik Pak Yap terhadap Pak Siauw. Terhadap permintaan Djin ini, saya
katakan nanti saya akan bicarakan dulu dengan Pak Yap.

Ketika Pak Yap datang ke Melbourne, dengan hati-hati saya tanyakan apakah Pak
Yap keberatan tinggal dirumah putranya Siauw Giok Tjhan? Jawabannya mengejutkan
saya. Tidak samasekali! Bahkan dia merasa senang. Lalu saya tanyakan, bukankah
Pak Yap bermusuhan dengan ayahnya? Dia katakan, secara politis memang mereka
berseberangan, tapi dia menghormati Pak Siauw sebagai seorang idealis yang teguh
pada prinsipnya. Dia juga seorang jujur yang selalu mendahulukan kepentingan
orang lain. Dia merasa senang kalau bisa tinggal bersama Siauw Tiong Djin.

Pertahanan saya yang terakhir untuk mencurigai Siauw Giok Tjhan runtuh setelah
percakapan ini. Saya tilpon Djin dan menceritakan apa yang dikatakan Pak Yap.
Djin menyatakan bahwa ayahnya juga, meskipun berbeda pandangan politiknya,
sangat menghormati Pak Yap yang juga idealis dan prinsipil ini.

Sejak itu, bagi saya tak ada masalah dengan kelakuan politik Siauw Giok Tjhan di
masa lalu. Saya sadar bahwa kekasaran yang dilakukan oleh Baperki dalam
mengganyang lawan-lawan politiknya ketika itu merupakan tuntutan politik pada
saat tersebut. Apalagi kalau kita ingat, yang dilakukan pemerintah Orde Baru,
pemerintah yang ikut saya sokong berdirinya, bertindak lebih kejam terhadap
lawan-lawan politiknya. Dan apalagi pula, pada saat itu, saya sendiri sudah
menyadari bahwa Doktrin Integrasi dan Multi-Kulturalisme yang diperjoangkan
Baperki lebih benar ketimbang Doktrin yang diperjoangkan oleh lawannya, yakni
Doktrin Asimilasi.

***

Saya tidak mengenal Siauw Giok Tjhan dalam dua arti. Pertama, saya tidak
mengenalnya secara pribadi. Saya belum pernah bertemu dengan dia. Kedua, saya
luput mengenalnya sebagai seorang idealis yang memperjoangkan apa yang
dianggapnya benar.

Yang pertama tidak bisa saya ubah, karena yang bersangkutan sudah tiada. Yang
kedua, melalui sebuah proses waktu yang lama dan panjang, berhasil saya ubah.
Karena itu sekarang dapat saya katakan, meskipun saya tidak mengenal Siauw Giok
Tjhan secara pribadi, saya mengenal apa yang diperjoangkannya.

Dia, saya kira, pantas dikagumi.

———————————————————-

[1] Istilah Cina ini sebenarnya dimaksudkan dipakai untuk orang-orang Cina yang
bukan warganegara Indonesia. Orang Cina yang sudah jadi warganegara Indonesia
dipanggil orang Indonesia. Tapi dalam praktek, orang-orang Cina yang sudah
warganegarapun dipanggil sebagai orang Cina. Kemudian, setelah istilah ini
dipakai selama lebih dari 30 tahun, kita jadi terbiasa. Konotasi penghinaan
sudah hilang, kecuali bagi generasi tuanya. Saya sendiri berpikir lebih baik
kita adopsi saja kedua istilah itu, Cina dan Tionghoa, supaya kita tidak
tersinggung lagi kalau ada orang yang menyebut kita Cina. Bukankah istilah Cina
sudah jadi lazim digunakan di Indonesia sekarang tanpa bermaksud menyinggung?
Inilah alasannya mengapa saya memakai istilah Cina sampai sekarang.

[2] Hal yang sebaliknya juga terjadi. Orang-orang Cina dianggap oleh orang-orang
pribumi sebagai jorok, mata duitan, kelakuannya kasar dan tidak sopan (misalnya
bersendawa sehabis makan) dan hal2 lain yang negatip sifatnya. Ketika saya
kecil, saya ingat teman2 saya orang pribumi suka mengejek saya dengan
mengatakan: “Cina loleng, makan tahi sekaleng.”

[3] Manikebu atau Manifes Kebudayaan dicetuskan oleh para seniman liberal pada
tahun 1963. Kelompok militer, dalam usaha menghimpun kekuatan untuk menghadapi
Bung Karno dan kelompok kiri lainnya, juga merangkul yang bergabung dalam
kelompok Manikebu ini.

[4] Untuk orang-orang yang hidup di jaman itu, tentunya slogan-slogan politik
seperti ini masih akan diingat dengan jelas. Slogan-slogan politik ini
diteriakkan dan dituliskan setiap hari dalam rapat-rapat politik dan media
massa.

[5] Waktu itu, saya dan Hok Gie berdiskusi dengan teman kami, sarjana Amerika
ahli Indonesia, Prof. Ben Anderson. Dia mentertawakan maksud kami untuk
mengganti nama. Setelah kami jelaskan bahwa ini merupakan tanggung jawab sosial
dan politik kami, dia tampaknya bisa memahami.

[6] Saya mengalami sendiri hal ini. Saya pernah, ketika remaja dulu, saya
membenci diri saya karena saya lahir sebagai etnis Cina. Pada waktu itu, saya
sampai menghindari berpacaran dengan gadis2 keturunan Cina, dengan tujuan supaya
keturunan saya nanti bisa mengurangi “dosa asal” ini. Saya bisa bayangkan
tentunya ada banyak juga pemuda2 Cina yang punya perasaan rendah diri seperti
saya, karena hidup di bawah pemerintah Suharto yang menjalankan propaganda bahwa
menjadi Cina di Indonesia merupakan sesuatu yang buruk.

[7] Hasil konperensi ini sekarang sudah dijadikan buku yang saya sunting
sendiri, dengan judul: State and Civil Society in Indonesia, diterbitkan oleh
Centre of Southeast Asian Studies, Monash University, Australia. Buku ini
dicetak pertama pada tahun 1990, cetakan ketiga pada tahun 1994.

Copas dari : ChanCT (tio-net).

Tokoh PKI Hasan Raid : “G30S/SOEHARTO, BUKAN G3OS/PKI”


Tokoh PKI Hasan Raid : “G30S/SOEHARTO, BUKAN G3OS/PKI”

Berikut adalah tulisan tokoh PKI Hasan Raid alm (dengan nama samaran
Sulangkang Suwalu) yang berjudul « G30S/Soeharto, bukan G30S/PKI », dan
disiarkan di berbagai mailing-list
Tulisan ini iambil dari apakabar@access.digex.net , 8 Agustus 1998
G30S/SOEHARTO, BUKAN G3OS/PKI

« Sudah hampir 2 bulan Soeharto dipaksa berhenti sebagai presiden oleh
kekuatan mahasiswa dan rakyat. Dengan demikian gagallah rencananya untuk
terus menjadi Presiden sampai dengan 2003. Sementara itu 21/2 bulan lagi
adalah hari genapnya 33 tahun meletusnya G30S.

Ki Oetomo Darmadi (Swadesi, No 1541/Th XXX/Juli 1998) mengemukakan, “Sudah
33 tahun tragedi nasional, apa yang disebut G30S menjadi ganjalan sejarah.
Sudah seyogianya di era reformasi sekarang misteri tersebut disingkap secara
transparan, jujur terbuka”.

“Mengapa, ini penting sebagai pelajaran sejarah, betapa dahsyatnya
akibat-akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa tersebut terhadap kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Antara lain bangsa ini terbelah
menjadi dua: Orde Lama dan Orde Baru, dengan implikasi luas pada sektor
kehidupan sosial, politik, ekonomi dan pertahanan keamanan. Terlebih-lebih
jika ditilik dari hak dasar azasi manusia (HAM) hampir seluruh Deklarasi HAM
PBB (10 Des 1948) dilanggar. Pancasila hanya dijadikan lips-service, dan
hampir semua hak warga sipil yang termaktub dalam batang tubuh UUD 45
dinodai. Terlalu banyak lembar catatan keganasan rezim Soeharto selama 32
tahun berkuasa, sehingga ada yang menjuluki ‘drakula’, pembunuh berdarah
dingin den sebagainya. Tidak mengherankan jika Indonesia ditempatkan sebagai
pelanggar HAM terberat, sebab korban penubunuhan massal peristiwa G.30-S/PKI
1965 saja melampaui korban Perang Dunia II.”

Sesungguhnya sudah lama dituntut supaya misteri G30S yang sesungguhnya
diungkap secara terbuka, jujur dan adil. Hanya saja tuntutan semacam itu di
masa Soeharto berkuasa suatu yang mustahil bisa dilaksanakan. Sebab dengan
membuka misterinya, akan terbuka lah bahwa G3OS yang sesungguhnya ialah
G30S/Soeharto, bukan G30S/PKI. Mari kita telusuri!

HUBUNGAN SOEHARTO DENGAN G30S

Hubungan Soeharto, terutama dengan Kolonel Latief, seorang tokoh G3OS,
begitu akrab dan mesranya. Lepas dari persoalan apakah hubungan yang erat
itu karena Soeharto yang menjadi bagian atau pimpinan G30S yang tersembunyi,
atau karena kelihaian Soeharto memanfaatkan tokoh-tokoh G30S untuk mencapai
tujuannya menjadi orang pertama di Indonesia.

Hubungannya itu dapat diketahui, ketika pada 28 September 1965, Kolonel
Latief bersama isterinya berkunjung ke rumah Jenderal Soeharto di jalan H.
Agus Salim. Menurut Kolonel Latief (Kolonel Latief: “Pembelaan sidang
Mahmilti II Jawa Bagian Barat” 1978) maksud kunjungannya ialah guna
menanyakan adanya info Dewan Jenderal, sekaligus melaporkan kepada beliau.

“Oleh beliau justru memberitahukan kepada saya, bahwa sehari sebelum saya
datang, ada seorang bekas anak buahnya berasal dari Yogyakarta, bernama
Soebagiyo, memberitahukan tentang adanya info Dewan Jenderal AD yang akan
mengadakan coup d’etat terhadap kekuasaan pemerintahan Presiden Soekarno.
Tanggapan beliau akan diadakan penyelidikan”.

Seterusnya Kolonel Latief mengemukakan bahwa 30 September 1965 (malam), ia
berkunjung ke RSPAD untuk menjumpai Jenderal Soeharto, yang sedang menunggui
putranya yang tersiram sup panas. Sambil menjenguk putrandanya itu, juga
untuk melaporkan bahwa dini hari l Oktober l965 G30S akan melancarkan
operasinya guna menggagalkan rencana kudeta yang hendak dijalankan Dewan
Jenderal. Kunjungannya ke Jenderal Soeharto di RSPAD tersebut, adalah
merupakan hasil kesepakatan dengan Kolonel Untung dan Brigjen Supardjo.

Seperti diketahui menurut Brigjen Supardjo (Tempo, 1 Oktober 1988) tanggal
16 September 1965 telah terbentuk gerakan tsb, di bawah pimpinan Letnan
Kolonel Untung. Kolonel Latief semula berkeberatan Letkol Untung menjadi
pimpinannya dan meminta supaya gerakan dipimpin seorang jenderal. Tetapi
karena Kamaruzzaman (Syam) memtahankan supaya tetap Untung, karena ia
pengawal presiden, maka akhirnya Letnan Kolonel Untung yang memimpinnya.

Kamaruzzaman ini menurut Wertheim (Wertheim: “Sejarah tahun 1965 yang
tersembunyi” dalam Suplemen Arah, No 1 th 1990) adalah “seorang double
agent”. Yang dimaksud “double agent” Wertheim ialah agennya Aidit (dalam
Biro Khusus) dan agen Soeharto (yang diuntungkan oleh Peristiwa G30S).

Sesungguhnya G30S tak akan bisa melancarkan operasi militernya dini hari
lOktober 1965 itu, sekiranya Jenderal Soeharto mencegahnya dan bukan
membiarkannya. Tampaknya karena Soeharto berkepentingan agar Men/Pangad A.
Yani terbunuh, maka dengan diam-diam direstuinya operasi militer G30S yang
hendak dilancarkan itu. Jika Soeharto tidak berkepentingan terbunuhnya
A.Yani, tentu rencana operasi G30S itu akan dicegahnya, atau langsung saja
Kolonel Latief ditangkapnya, atau rencana G30S itu dilaporkannya kepada
atasannya, misalnya kepada Jenderal Nasution. Dengan demikian operasi G30S
itu gagal.

Bagi Kolonel Latief dengan tidak ada pencegahan dari Jenderal Soeharto,
berarti Jenderal Soeharto merestuinya dan operasi G30S dini hari l Oktober
dilaksanakannya.

Soeharto merestui operasi G30S itu secara diam-diam, karena ia mengetahui
ada sebuah konsensus dalam TNI-AD bahwa bila Pangad berhalangan, otomatis
Panglima Kostrad yang menjadi penggantinya. Dan Panglima Kostrad ketika itu
adalah dirinya sendiri.

MALING BERTERIAK MALING

Paginya (pukul 6.30), dengan dalih ia mendapat informasi dari tetangganya,
Mashuri, bahwa Jendral A. Yani dan beberapa jenderal lain telah terbunuh,
Soeharto dengan Toyotanya, sendirian (tanpa pengawal) berangkat ke Kostrad.
Melalui Kebun Sirih, Merdeka Selatan. Soeharto sudah tahu benar siapa
sasaran G30S.

Sejalan dengan laporan yang disampaikan Kolonel Latief kepada Jenderal
Soeharto di RSPAD malam itu, maka daerah, dimana markas Kostrad terletak,
tidak diawasi atau dijaga pasukan G30S. Yang dijaga hanya daerah lain saja
di Merdeka Selatan. Ini menjadi indikasi adanya saling pengertian antara
G30S dengan Panglima Kostrad. Jika tidak ada saling pengertian, tentu daerah
di mana Markas Kostrad berada juga akan dijaga pasukan G30S.

Menurut Yoga Sugama (Yoga Sugama: “Memori Jenderal Yoga” [hal: 148-153])
pada pagi 1 Oktober 1965 itu, dirinyalah yang pertama tiba di Kostrad.
Kepada Ali Murtopo, Yoga Sugama memastikan bahwa yang melancarkan gerakan
penculikan dini hari tersebut, adalah anasir-anasir PKI. Ali Murtopo tidak
begitu saja mau menerima keterangan Yoga Sugama tersebut.

Setelah ada siaran RRI pukul 7.20, yang mengatakan telah terbentuk Dewan
Revolusi yang diketuai Kolonel Untung, maka Yoga Sugama memperkuat
kesimpulannya di atas. Sebab Yoga Sugama kenal Untung sebagai salah seorang
perwira TNI-AD yang berhaluan kiri. Untung pernah menjadi anak buahnya
ketika RTP II bertugas menumpas PRRI di Sumatera Barat.

Jenderal Soeharto juga bertanya kepada Yoga Sugama, “Apa kira-kira Presiden
Soekarno terlibat dalam gerakan ini.” Yoga Sugama dengan tegas menjawab
“Ya”. Tuduhan Yoga Sugama bahwa dibelakang gerakan itu adalah anasir-anasir
PKI dan Presiden Soekarno terlibat, tentu saja sangat membesarkan hati
Soeharto. Karena dengan demikian rencananya untuk menghancurkan PKI dan
menggulingkan Presiden Soekarno mendapat dukungan dari bawahannya.

Pada pukul jam 9.00 pagi itu Jenderal Soeharto (Tempo, 1 Oktober 1998)
memberikan briefing. Dengan tegas ia mengatakan: “Saya banyak mengenal
Untung sejak dulu. Dan Untung sendiri sejak 1945 merupakan anak didik tokoh
PKI Pak Alimin”. Ini tentu bualan Soeharto saja. Sebab Pak Alimin baru
kembali ke Indonesia pertengahan tahun 1946. Bagaimana ia mendidik Untung
sejak tahun 1945, padahal ketika itu Pak Alimin masih berada di daratan
Tiongkok.

Tidak lah kebetulan Kamaruzzaman mempertahankan Kolonel Untung menjadi
pimpinan G30S. Sudah diperhitungkannya, bahwa suatu ketika nama Untung tsb
akan dapat digunakan sebagai senjata oleh Soeharto untuk menghancurkan PKI.

Kamaruzzaman memang seorang misterius. Secara formal dia adalah orangnya
Aidit (dalam BC). Sedang sesungguhnya dia adalah di pihak lawannya Aidit,
dia bertugas menghancurkan PKI dari dalam.

Untuk itu lah maka Kamaruzzaman, seperti dikatakan Manai Sophian (Manai
Sophiaan (“Kehormatan bagi yang berhak”) membuat ketentuan bahwa persoalan
yang akan disampaikan kepada Aidit, harus melalui dirinya. Banyak hal yang
penting yang tak disampaikannya pada Aidit. Akibatnya setelah gerakan
dimulai terjadilah kesimpangsiuran, penyimpangan yang merugikan Aidit/PKI.

Sesuai dengan rencananya, maka Soeharto (G.30-S pemberontakan PKI”, Sekneg,
1994, hal 146, 47) pada 1 Oktober tersebut tanpa sepengetahuan, apalagi
seizin Presiden/Pangti Soekarno mengangkat dirinya menjadi pimpinan TNI-AD.
Padahal jabatan Panglima suatu angkatan, adalah jabatan politik. Itu
merupakan hak prerogatif Presiden untuk menentukan siapa orangnya.

Dikesampingkannya hak prerogatif Presiden/Pangti ABRI tersebut, diakui
Soeharto dalam 4 petunjuk kepada Presiden Soekarno yang harus disampaikan
oleh Kolonel KKO Bambang Widjanarko yang berkunjung ke Kostrad 1 Oktober
1965 itu. Kedatangan Bambang Widjanarko adalah untuk memanggil Jenderal
Pranoto Reksosamudro yang telah diangkat menjadi caretaker Menpangad
sementara oleh Presiden, untuk datang ke Halim menemui Presiden Soekarno.

Usaha Bambang Widjanarko untuk meminta Jenderal Pranoto Reksosamudro ke
Halim itu dihalangi Soeharto. Empat petunjuk tersebut ialah:

1. Mayjen TNI Pranoto Reksosamudro dan Mayjen TNI Umar Wirahadikusumah tidak
dapat menghadap Presiden Soekarno untuk tidak menambah korban. (Ini berarti
Soeharto menuduh Presiden Soekarno lah yang bertanggungjawab atas penculikan
sejumlah jenderal dini hari 1 Oktober tersebut. Sesuai dengan jawaban Yoga
Sugama kepadanya tentang keterlibatan Presiden Soekarno dalam G30S. Karena
Ketua Dewan Revolusi adalah Kolonel Untung, pasukan pengawal Presiden
Soekarno)

2. Mayjen TNI Soeharto untuk sementara telah mengambil oper pimpinan TNI-AD
berdasarkan perintah Tetap Men/Pangad. (Ini berarti perintah tetap
Men/Pangad, maksudnya konsensus dalam TNI-AD lebih tinggi dari hak
prerogatif presiden dalam menentukan siapa yang harus memangku jabatan
panglima suatu angkatan).

3. Diharapkan agar perintah-perintah Presiden Soekarno selanjutnya
disampaikan melalui Mayjen TNI Soeharto. (Ini berarti Mayien TNI Soeharto
yang mengatur Presiden Soekarno untuk berbuat ini atau itu, meski pun
dibungkus dengan kata-kata “diharapkan”. Semestinya Presiden yang mengatur
Mayjen Soeharto, bukan sebaliknya. Presiden adalah Panglima Tertinggi ABRI).

4. Mayjen TNI Soeharto memberi petunjuk kepada Kolonel KKO Bambang
Widjanarko agar berusaha membawa Presiden Soekarno keluar dari Pangkalan
Udara Halim Perdanakusumah, karena pasukan yang berada di bawah komando
Kostrad akan membersihkan pasukan-pasukan pendukung G3OS yang berada di
Pangkalan Udara Halim Perdana Kusumah sebelum tengah malam 1 Oktober 1965.
(Ini berarti Soeharto “memerintahkan” Soekarno meninggalkan Pangkalan Udara
HPK, karena Halim akan diserbu. Padahal sebelumnya Presiden Soekarno telah
memerintahkan kepada Brigjen Supardjo supaya menghentikan operasi militer
G30S dan jangan bergerak tanpa perintahnya. Tampaknya perintah lisan
Presiden/Pangti Soekarno demikian, dianggap tidak berlaku bagi dirinya.
Malahan situasi itu digunakannya untuk “memukul” pasukan G30S.

Empat petunjuk Mayjen Soeharto kepada Presiden Soekarno melalui Kolonel KKO
Bambang Widjanarko menunjukkan: dengan menggunakan G30S, Jenderal Soeharto
mulai l Oktober 1965 secara de facto menjadi penguasa di Indonesia. Sebagai
langkah awal untuk memegang kekuasaan de jure di Indonesia nantinya. Ya,
maling berteriak maling. Dirinya yang kudeta, PKI yang dituduhnya melakukan
pemberontakan.

PEMBANTAIAN MASSAL

Sesudah kekuasaan secara de facto berada di tangannya, hunting (perburuan)
terhadap anggota dan simpatisan PKI dilancarkannya sejadi-jadinya. Menurut
MR Siregar (MR Siregar: “Tragedi Manusia dan Kemanusiaan”, Amsterdam 1993,
hal: 214-217) betapa ganasnya perburuan untuk meruntuhkan moral orang-orang
komunis sehingga tak berani melakukan perlawanan. Istilah hunting
(perburuan) ini digunakan Sumitro dalam wawancaranya dengan BBC.

Sekadar ilustrasi dari hunting Sumitro dapat dikemukakan, di antaranya:

Di Jakarta: Sekawan progrom menjerang air dalam drum. Ketika air sudah
menggelegak, seorang yang mereka “amankan”, kalau tidak lupa dari IPPI,
dengan posisi kepala ke bawah dan kaki ke atas, dicelupkan ke dalamnya.
Adegan mengerikan dan memilukan yang tak dapat disaksikan mata manusia biasa
menggelitik pembunuh-pembunuh berdarah dingin itu.

Di Jawa Tengah: HJ Princen mengatakan dia yakin sekitar 800 orang telah
dibunuh dengan pukulan batang-batang besi pada kepala, tapi bahwa jumlah tsb
mungkin lebih tinggi. Selain daripada itu pasukan di bawah pimpinan Sarwo
Edhie pergi dari desa ke desa, membawa pergi korban-korban mereka dengan
truk-truk untuk dibunuh. Banyak dari mereka diwajibkan menggali kuburannya
sendiri.

Di Jawa Timur: Banser, sayap militer dari ANSOR menjelajahi desa-desa.
Mengambil orang-orang komunis. Mereka membawa korban-korban mereka ke desa
berpenduduk padat dan membunuhnya. Beberapa diantaranya ditanam dalam
kuburan yang dangkal, yang digali sendiri oleh para korban, dan
jenazah-jenazah lain dilemparkan ke dalam sungai atau sumur-sumur. Tumpukan
mayat terhampar pada pesisir sungai, dan sejumlah sungai sampai tersumbat
oleh apungan mayat-mayat.

Di Kupang: Seorang pemimpin PKI dikeroyok kawanan progrom. Setelah lemah
dihajar, kedua belah tangannya diikat dengan seutas tali panjang. Ujung lain
dari tali itu diikatkan pada sebuah jeep tentara. Jeep ini kemudian meluncur
ketengah-tengah kota, menyeret sang korban yang terbanting-banting sepanjang
route yang dilalui. Sang korban memekik-mekik dan mengerang bukan
kepalang.Jalan-jalan yang dilalui berbelang ceceran darah sang korban. Muka
dan tubuhnya terkelupas.

Di Sulawesi Utara: Sejumlah tangkapan kader PKI dihajar habis-habisan.
Dengan tangan terikat dibawa berlayar ke lepas pantai. Sesampai di geladak,
setiap kaki mereka digantungi batu-batu besar. Kemudian jangkar diangkat dan
kapal pun segera melaju ke lepas pantai. Pesta pesiar maut ini dimulai
dengan membuang hidup-hidup para korban seorang demi seorang ke laut.

Menurut Sarwo Edhie (MIK: “50 tahun Merdeka & Problema Tapol/Napol”, 1995,
hal 59), seperti yang dikemukakannya kepada Permadi SH dan oleh Permadi SH
disampaikannya dalam Seminar Sehari 28 Januari 1995 di LBH Jakarta, bahwa
jumlah yang dibunuh dalam peristiwa G30S itu bukan 1,5 juta orang, melainkan
3 juta orang. Sebagian besar atas perintahnya.

Mengenai pembantaian terhadap massa anggota dan simpatisan PKI ini, menurut
Manai Sophiaan (Manai Sophiaan: “Kehormatan Bagi yang Berhak”, 1994, hal
311) korban penumpasan sangat besar. Abdurrahman Wahid, Ketua PBNU ketika
diwawancarai oleh “Editor”, mengaku bahwa orang Islam membantai 500.000 eks
PKI. Tentu masih ada lagi yang dibunuh oleh orang-orang yang tidak masuk
orang Islam. Maka angka 1 juta, seperti yang diumumkan oleh Amnesti
Internasional, bisa dimengerti.

Sedang Dawam Rahardjo (Masalah Tapol & Napol dari Perspektif Konstitusi,
1994, hal 58-59) mengemukakan dalam Seminar di LBH bahwa dalam film “Riding
a Tiger” diceritakan mengenai keterangan seorang yang sangat lugu sekali,
bagaimana membunuh orang-orang PKI secara sangat teratur dan sopan, pokoknya
diatur dengan baik, sehingga tidak menimbulkan gejolak-gejolak dsb. Padahal
bagi orang lain, itu merupakan suatu pertunjukkan yang mengerikan sekali.
Demikian jugalah dengan bagaimana tahun 1965 telah terjadi pembunuhan bangsa
kita oleh bangsa kita sendiri, termasuk oleh orang Islam dimana bila
mengingat itu semua, timbul rasa ngeri bercampur malu, rasa berdosa yang
besar.

Dawam Rahardjo juga mengemukakan bahwa tapol mulia karena mereka adalah
orang-orang yang berpendirian. Sebenarnya pemrasaran takut mengatakan hal
ini, tapi kalau konsekuen kita sebenarnya harus menghargai orang-orang PKI
juga, sebab orang-orang PKI juga mempunyai cita-cita luhur. Mereka bukan
orang kriminal.

G30S BUKAN PEMBERONTAKAN PKI

Permadi SH (50 tahun Merdeka & Problema Tapol/Napol, 1995, hal 59) dalam
Seminar Sehari di YLBHI pada 28 Januari 1995 mengemukakan “Saya kesulitan
menjawab pertanyaan anak-anak muda sekarang. Kalau memang PKI itu berontak,
berontak terhadap siapa? Sebab pemerintah waktu itu yang dipimpin Bung Karno
menguntungkan posisi mereka. Kemudian berapa orang yang dibunuh PKI?

Benarkah PKI punya bedil dan membunuh orang-orang lain, kecuali yang 7
jenderal dan beberapa kolonel dan lain sebagainya dan itu pun masih
dipertanyakan: apakah PKI atau tentara sendiri yang membunuhnya.

Menurut Oei Tjoe Tat (Oei Tjoe Tat: “Memoar Oei Tjo Tat”, hal 171) yang
jelas Presiden Soekarno tidak merasa diberontaki PKI. Kalau G30S itu
pemberontakan PKI, berarti PKI berontak pada pemerintah Soekarno 1 Okt 1965.
Bila demikian, mengapa Nyoto (orang ketiga dalam PKI) tidak ditangkap
Soekarno ketika hadir dalam sidang Kabinet 6 Okt 1965? Malah ketika sidang
Kabinet 6 Oktober tsb, kebetulan saya berdekatan duduk dengan Nyoto, oleh
Bung Karno disilakannya untuk ngomong-ngomong.

Juga dalam pidato Presiden Soekarno (Dalam buku “Memenuhi Panggilan Tugas”,
jilid 7, hal 172-173) tanggal 21 Desember 1965 mengatakan: Gestok (Gerakan 1
Oktober -pen) harus kita hantam, tetapi komunisme tidak bisa, karena ajaran
komunis itu adalah hasil keadaan objektif dalam masyarakat Indonesia,
seperti halnya nasionalis dan agama. Nasakom telah kutulis sejak aku berumur
25 tahun dalam tahun 1926, dan ini akan kupegang teguh sampai aku masuk
liang kubur.

Menurut Manai Sophiaan (Manai Sophiaan: “Kehormatan Bagi yang Berhak”, hal
312) sesudah Brigjen Supardjo (dari G30S) melaporkan apa yang terjadi dini
hari 1 Oktober pada Presiden Soekarno di Halim, Presiden Soekarno
memerintahkan Brigjen Supardjo untuk menghentikan semua operasi militer
G30S. Perintah itu diberikan, pada saat G30S secara militer dalam posisi
memegang inisiatif. Ini terjadi di Halim 1 Okt 1965. Perintah lisan Presiden
Soekarno itu ditaati, operasi militer berhenti seketika. Senjata yang berada
di tangan para militer, yang berkekuatan dua batalyon, diperintahkan oleh
AURI supaya dikembalikan ke dalam gudang.

Seorang saksi mata yang berada di Halim 1 Okt 1965 itu mengatakan bahwa DN
Aidit yang juga berada di Halim ketika mendengar perintah supaya operasi
militer dihentikan, memberi reaksi marah.

Melapornya Brigjen Supardjo kepada Presiden Soekarno dan bukan kepada Aidit,
menjadi bukti yang hidup bahwa G3OS bukan pemberontakan PKI dan bukan PKI
yang menjadi dalagnya. Kalau PKI yang berontak atau menjadi dalangnya, tentu
Brigjen Supardjo melapornya kepada Aidit dan bukan kepada Presiden Soekarno.
Padahal Brigjen Supardjo dengan tidak memperdulikan bagaimana reaksi Aidit
terhadap perintah lisan Presiden Soekarno untuk menghentikan operasi
militer. Perintah itu ditaati sepenuhnya.

Manai Sophiaan (Manai Sophiaan: “Kehormatan Bagi yang Berhak”, hal: 151)
melalui bukunya juga mengatakan bahwa Sunardi SH pada tanggal 10 Des 1981
telah mengirim surat kepada 500 alamat pejabat tinggi, termasuk Presiden
Soeharto. Isinya menuduh Presiden Soeharto terlibat G30S. Sunardi SE
ditangkap dan diadili. Dinyatakan sebagai pengkhianat. Oleh Pengadilan
Negeri 7 Oktober 1982 dituntut hukuman 4 tahun 6 bulan, potong masa tahanan.

Di dalam pidato pembelaannya, Sunardi SH mengatakan bahwa coup d’etat G.30-S
1965 yang dikatakan gagal, justru berhasil dengan baik, sesuai dengan
rencana lebih dulu, telah diatur dan diperhitungkan dengan cermat, yaitu
menjatuhkan kekuasaan Presiden Soekarno sebagai pemegang pemerintahan yang
sah.

Jelasnya, menurut Sunardi SH bahwa G30S adalah kudeta Soeharto, bukan
pemberontakan PKI. Jika G30S pemberontakan PKI tentu Sunardi SH tidak akan
mengatakan G.30-S berhasil. Karena kenyataannya bersamaan dengan
tergulingnya Presiden Soekarno dari kekuasaannya, PKI pun turut hancur.

Sedang Oei Tjoe Tat (Memoar Oei Tjoe Tat, hal 170) mengatakan: menurut
pengamatan saya sejak 1 dan 2 Oktober 1965 kekuasaan de facto sudah terlepas
dari tangan Presiden Soekarno selaku penguasa RI. Memang padanya masih ada
corong mikrofon, tetapi inisiatif dan kontrol jalannya situasi sudah hilang.
Yang ada hanya tinggal sedikit kekuasaan atas piranti dan sarana untuk
mewujudkan kehendak politiknya. Dengan kata lain, pada 1 Oktober 1965
berakhirlah sesungguhnya rezim Soekarno.

Sementara itu Ny Dewi Soekarno (Vrij Nederland tanggal 16 April 1970)
melalui Surat terbuka yang ditujukannya kepada Jenderal Soeharto antara lain
mengatakan: Tuan telah meyakinkan orang banyak (memfitnah) dengan
melancarkan berita bahwa G.30-S dilakukan oleh PKI. Hal itu jelas tidak
benar. Bukankah yang melakukan gerakan itu orang-orang militer. Jelas bahwa
peristiwa G.30-S adalah akibat pertentangan yang ada di kalangan ABRI
sendiri.

Dalam pada itu Soeharto pada Minggu 23 Januari 1994 menerima rombongan
peserta pembekalan back to basic TNI AL di Tapos Bogor. Di tengah
perbincangan yang santai dan penuh keakraban sepanjang satu setengah jam
itulah Pak Harto, kata Tabloid Detik mengungkapkan: Saya menerima sebuah
buku berjudul “Prima Dosa”. Isinya menggugat pemerintahan sekarang dan
menggugat saya, bahwa yang menciptakan G30S itu saya. Mereka memutar balikan
fakta.

Sementara pengamat luar negeri tentang G30S ini menyimpulkan beberapa hal.
Peter Dale Scott, profesor ahli bahasa Inggeris dari University of
California, Berkeley, AS, menerbitkan tulisan yang berjudul: “The
UnitedStates and the Overthrow of Soekarno 1965-1967″ (AS dan penggulingan
Soekarno). Karyanya itu dimuat dalam Pacific Affairs pada tahun 1984, isinya
menguraikan peranan CIA dalam menggerakkan TNI-AD, terutama oleh SESKOAD. Ia
menyimpulkan: G30S kudeta yang dilakukan Soeharto.

Sedang ACA Dake, dalam bukunya setebal 480 halaman, yang berjudul “In Spirit
of the Red Banteng” yang diterbitkan pada 1974 di Den Haag, mengemukakan
bahwa ia berhasil mendapatkan copy dari pemeriksaan Kolonel Widjanarko yang
mengungkapkan bahwa Bung Karno telah memutuskan pengamanan para jendral yang
tidak loyal pada satu rapat rahasia di Bali dalam bulan Juni 1965 dan
merundingkan dengan Untung pada Agustus 1965. Pada 23 September 1965
Komandan Cakrabirawa JenderaL Sabur diperintahkan “untuk secepat mungkin
mengambil tindakan terhadap para jenderal yang tidak loyal.”

Wertheim dalam tulisannya yang berjudul “Soeharto and the Untung Coup the
Missing Link (1970)” menyimpulkan bahwa AD yang melakukan kudeta. Ia
meragukan keterlibatan komunis, karena di saat itu PKI sudah berada diambang
puncak kekuasaan. Jadi buat apa susah-susah lagi merebut kekuasaan.

Menurut Cornell Papers, persoalan G30S adalah persoalan intern AD. Jadi
bukan PKI yang mendalangi peristiwa itu. Namun pada saat-saat terakhir ada
usaha memancing supaya PKI terlibat. Kalau toh PKI terlibat, keterlibatannya
hanya insidentil.

Dan menarik apa yang dikatakan Leo Suryadinata (Golkar dan Militer, hal
19-20) bahwa “jika PKI menjadi dalang kudeta, ia adalah dalang yang sama
sekali tidak siap”. Artinya, PKI memang tidak menyiapkan G30S.

KESIMPULAN

Sudah tiba waktunya untuk mengatakan yang benar sebagai benar dan yang salah
sebagai salah. Sejarah G30S yang selama 32 tahun ini diputarbalikkan oleh
kekuasaan Soeharto, harus ditempatkan pada tempat yang sebenarnya. Yaitu
G30S adalah G30S/Soeharto dan bukan G30S/PKI.

Menurut AM Hanafi (AM Hanafi Menggugat, 1998, hal 262) bahwa “G30S
menggunakan Soekarno dan Soeharto menggunakan G30S”. Jadi, “G30S/Soeharto”.

Jalan Baru Untuk Republik Indonesia Musso (1948)

SEBUAH PENDAPAT

Nama Sneevliet  adalah Hendricus Josephus Franciscus Marie Sneevliet, nama panggilan sehari-hari di Belanda biasanya Henk dari Hendrik, Hendricus atau Hendrikus..(Sunny <ambon@tele2.se>)

 

 

Arif Sadikin,in:GELORA45@yahoogroups.com, Saturday, September 10, 2011 9:15 PM

Pendapat IX, lanjutan yg lalu.

Sampai di pendapat VIII yl masih belum ada respons dari pembaca. Mungkin karena terlalu teoritis atau mungkin dirasa tdk ada hubungannya dgn keadaan kita dewasa ini, atau mungkin seperti alasan Bung Chan bahwa menunggu sampai selengkapnya dulu.

Alasan saya tdk mengajukan sekaligus lengkap tema yg ingin saya bahas bersama ini, pertama, kalau artikel ttg sesuatu itu terlalu panjang biasanya pembaca akan malas membaca seluruhnya. Dan biasa juga dilompati supaya cepat selesai karena membosankan. Alasan lain karena memang kesehatan kurang mengijinkan. Cuma mengingat tema2 yg saya ajukan ini sangat erat hubungannya dgn kepentingan masyarakat luas di Indonesia maka saya paksakan semampunya.

Semua itu mengingat sikon masyarakat kita di Indonesia saat ini sudah sangat memprihatinkan sekali, maka memperlajari pengalaman keberhasilan atau kegagalan perjuangan di masa lampau mengandung arti sangat penting bagi perjuangan kita saat ini dan selanjutnya.

Yg jelas akibat kegagalan th 26 tlh mengakibatkan para kader pimpinan serta ribuan yg terlibat dari pemberontakan yg salah itu tlh terbunuh dan terbasmi tanpa membawa hasil apapun kecuali hanya kenangan yg menyedihkan. Coba pikir, kecuali yg dibunuh, sebagian ditangkap dan dibuang ke Digul, atau ada juga yg lolos menyelamatkan diri dan meneruskan gerakannya, atau ada juga beberapa yg bisa lari ke luarnegri, seperti Musso ke Uni Spvjet dan Tan Malaka yg mencoba mengadakan kegiatannya di beberapa negri lain.

Dinilai dari cita2 atau tujuan perjuangannya utk mencapai Sosialisme-Marxis, yaitu suatu Sistem Masyarakat Proletar yg bebas dari penghisapan kapitalisme, jelas sangat utopis. Jika dilihat sepintas, cita2nya adalah baik dan mulia sekali, tetapi kenyataan syarat2 sikon yg ada pd waktu itu samasekali tdk memberi dasar. Sehingga pemberontakan tahun 26 tlh mengalami kegagalan yg sia2.

Beberapa kader yg masih bebas segera menghimpun kebali kekuatannya dan meneruskan perjuangannya dgn kegiatan di bawah-tanah. Tapi tanpa sedikit pun belajar dari kegagalan yg baru saja dialaminya. Apakah karena di kalangan Pimpinannya tdk ada yg mampu atau teori-dasar Marxisnya: Materialisme Dialektika dan Materialisme Historis-nya yg tumpul. Yg jelas disamping tiada yg menyadari kesalahannya malah dibanggakan sbg tonggak revolusioner.

Coba kita telusuri dulu kejadian berikutnya di tahun 48 yg terkenal dgn sebutan Peristiwa Madiun. Atau suatu gerakan lanjutan dari kesalahan tahun 26. Yg jelas sekali akibat penyesatan “Jalan Baru Muso” yg saya lampirkan lengkap. Di bawah ini sebagian kutipannya: (berwarna merah).

Uraian dari: Penerbit
Jakarta, 5 Oktober 1953.

Rapat Polit-Biro CC PKI pada tanggal 13-14 Agustus 1948 di Yogyakarta, setelah mendengar uraian Kawan Musso tentang pekerjaan dan kesalahan Partai dalam dasar-dasar organisasi dan politik serta setelah mengadakan diskusi sedalam-dalamnya memutuskan, mengambil resolusi sebagai berikut :


Sumber: Yayasan “Pembaruan” Jakarta 1953, Cetakan Ke-VII.

Dimuat ke HTML oleh anonim di Homepage Mengerti PKI. Diedit supaya sesuai dengan ejaan yang baru oleh Arief Chandra (April 2007).

Rencana Resolusi Polit-Biro untuk dimajukan pada Kongres ke-V dari Partai Komunis Indonesia. Disetujui oleh Konferensi PKI pada tanggal 26 dan 27 Agustus 1948

Jalan Baru Untuk Republik Indonesia

Musso (1948)

Lapangan organisasi

Untuk dapat memahamkan kesalahan-kesalahan PKI di lapangan organisasi, sebaiknya diuraikan lebih dahulu sedikit riwayat PKI.

Dalam tahun 1935 PKI dibangunkan kembali secara illegal atas inisiatif Kawan Musso. Selanjutnya PKI illegal inilah yang memimpin perjuangan anti-fasis selama pendudukan Jepang. Kesalahan pokok di lapangan organisasi yang dibuat oleh PKI illegal ialah, tidak dimengertinya perubahan-perubahan keadaan politik di dalam negeri sesudah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Sebenarnya pada saat itulah, PKI harus melepaskan bentuknya yang illegal dan muncul dalam masyarakat Indonesia Merdeka dengan terang-terangan.

Akan tetapi karena pada saat itu dan seterusnya bentuk yang illegal ini masih dipegang teguh, maka dengan demikian PKI telah mendorong orang-orang yang menghendaki adanya PKI, untuk mendirikan PKI legal, dan telah memberi kesempatan kepada anasir-anasir avonturir yang berhaluan Trotskis untuk mendirikan PBI. Dengan berdirinya PKI legal dan PBI ini, maka timbullah keharusan bagi PKI illegal untuk merebut selekas-lekasnya pimpinan atas partai-partai ini, supaya perjuangan klas buruh jangan sampai menyimpang dari rel revolusioner. Dengan sendirinya keharusan ini mengakibatkan terbagi-baginya kader illegal kita, yang sudah tentu melemahkan organisasi.

Dari artikel berjudul Partai Komunis Indonesia terlampir, saya kutipkan bagiannya:

Pada masa awal pelarangan ini, PKI berusaha untuk tidak menonjolkan diri, terutama karena banyak dari pemimpinnya yang dipenjarakan. Pada 1935 pemimpin PKI Moeso kembali dari pembuangan di Moskwa, Uni Soviet, untuk menata kembali PKI dalam gerakannya di bawah tanah. Namun Moeso hanya tinggal sebentar di Indonesia. Kini PKI bergerak dalam berbagai front, seperti misalnya Gerindo dan serikat-serikat buruh. Di Belanda, PKI mulai bergerak di antara mahasiswa-mahasiswa Indonesia di kalangan organisasi nasionalis, Perhimpoenan Indonesia , yang tak lama kemudian berada di dalam kontrol PKI [3].

Kutipan di bawah, saya ambil dari Peristiwa Madiun. Lengkapnya dilampirkan.

 

Latar belakang

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, muncul berbagai organisasi yang membina kader-kader mereka, termasuk golongan kiri dan golongan sosialis. Selain tergabung dalam Pesindo (Pemuda Sosialis Indonesia), Partai Sosialis Indonesia (PSI) juga terdapat kelompok-kelompok kiri lain, antara lain Kelompok Diskusi Patuk, yang diprakarsai oleh Dayno, yang tinggal di Patuk, Yogyakarta. Yang ikut dalam kelompok diskusi ini tidak hanya dari kalangan sipil seperti D.N. Aidit, Syam Kamaruzzaman, dll., melainkan kemudian juga dari kalangan militer dan bahkan beberapa komandan brigade, antara lain Kolonel Joko Suyono, Letkol Sudiarto (Komandan Brigade III, Divisi III), Letkol Soeharto (Komandan Brigade X, Divisi III. Kemudian juga menjadi Komandan Wehrkreis III, dan menjadi Presiden RI), Letkol Dahlan, Kapten Suparjo, Kapten Abdul Latief dan Kapten Untung Samsuri.

Pada bulan Mei 1948 bersama Suripno, Wakil Indonesia di Praha, Musso, kembali dari Moskow, Rusia. Tanggal 11 Agustus, Musso tiba di Yogyakarta dan segera menempati kembali posisi di pimpinan Partai Komunis Indonesia. Banyak politisi sosialis dan komandan pasukan bergabung dengan Musso, antara lain Mr. Amir Sjarifuddin Harahap, dr. Setiajid, kelompok diskusi Patuk, dll.

Aksi saling menculik dan membunuh mulai terjadi, dan masing-masing pihak menyatakan, bahwa pihak lainlah yang memulai. Banyak perwira TNI, perwira polisi, pemimpin agama, pondok pesantren di Madiun dan sekitarnya yang diculik dan dibunuh.

Tanggal 10 September 1948, mobil Gubernur Jawa Timur RM Ario Soerjo (RM Suryo) dan mobil 2 perwira polisi dicegat massa pengikut PKI di Ngawi. Ketiga orang tersebut dibunuh dan mayatnya dibuang di dalam hutan. Demikian juga dr. Muwardi dari golongan kiri, diculik dan dibunuh. Tuduhan langsung dilontarkan, bahwa pihak lainlah yang melakukannya. Di antara yang menjadi korban juga adalah Kol. Marhadi yang namanya sekarang diabadikan dengan Monumen yang berdiri di tengah alun-alun Kota Madiun dan nama jalan utama di Kota Madiun.

Kelompok kiri menuduh sejumlah petinggi Pemerintah RI saat itu, termasuk Wakil Presiden/Perdana Menteri Mohammad Hatta telah dipengaruhi oleh Amerika Serikat untuk menghancurkan Partai Komunis Indonesia, sejalan dengan doktrin Harry S. Truman, Presiden AS yang mengeluarkan gagasan Domino Theory. Truman menyatakan, bahwa apabila ada satu negara jatuh ke bawah pengaruh komunis, maka negara-negara tetangganya akan juga akan jatuh ke tangan komunis, seperti layaknya dalam permainan kartu domino. Oleh karena itu, dia sangat gigih dalam memerangi komunis di seluruh dunia.

Kemudian pada 21 Juli 1948 telah diadakan pertemuan rahasia di hotel “Huisje Hansje” Sarangan, dekat Madiun yang dihadiri oleh Soekarno, Hatta, Sukiman, Menteri Dalam negeri, Mohamad Roem (anggota Masyumi) dan Kepala Polisi Sukanto, sedangkan di pihak Amerika hadir Gerald Hopkins (penasihat politik Presiden Truman), Merle Cochran (pengganti Graham yang mewakili Amerika dalam Komisi Jasa Baik PBB). Dalam pertemuan Sarangan, yang belakangan dikenal sebagai “Perundingan Sarangan”, diberitakan bahwa Pemerintah Republik Indonesia menyetujui Red Drive Proposal (proposal pembasmian kelompok merah). Dengan bantuan Arturo Campbell, Sukanto berangkat ke Amerika guna menerima bantuan untuk kepolisian RI. Campbell yang menyandang gelar resmi Atase Konsuler pada Konsulat Jenderal Amerika di Jakarta, sesungguhnya adalah anggota Central Intelligence Agency – CIA

Diisukan, bahwa Sumarsoso tokoh Pesindo, pada 18 September 1948 melalui radio di Madiun telah mengumumkan terbentuknya Pemerintah Front Nasional bagi Karesidenan Madiun. Namun Soemarsono kemudian membantah tuduhan yang mengatakan bahwa pada dia mengumumkan terbentuknya Front Nasional Daerah (FND) dan telah terjadi pemberontakan PKI. Dia bahwa FND dibentuk sebagai perlawanan terhadap ancaman dari Pemerintah Pusat

Pada 19 September 1948, Presiden Soekarno dalam pidato yang disiarkan melalui radio menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia, untuk memilih: Musso-Amir Syarifuddin atau Soekarno-Hatta. Maka pecahlah konflik bersenjata, yang pada waktu itu disebut sebagai Madiun Affairs (Peristiwa Madiun), dan di zaman Orde Baru terutama di buku-buku pelajaran sejarah kemudian dinyatakan sebagai pemberontakan PKI Madiun.

Akhir konflik

Kekuatan pasukan pendukung Musso digempur dari dua arah: Dari barat oleh pasukan Divisi II di bawah pimpinan Kolonel Gatot Subroto, yang diangkat menjadi Gubernur Militer Wilayah II (Semarang-Surakarta) tanggal 15 September 1948, serta pasukan dari Divisi Siliwangi, sedangkan dari timur diserang oleh pasukan dari Divisi I, di bawah pimpinan Kolonel Sungkono, yang diangkat menjadi Gubernur Militer Jawa Timur, tanggal 19 September 1948, serta pasukan Mobiele Brigade Besar (MBB) Jawa Timur, di bawah pimpinan M. Yasin.

Panglima Besar Sudirman menyampaikan kepada pemerintah, bahwa TNI dapat menumpas pasukan-pasukan pendukung Musso dalam waktu 2 minggu. Memang benar, kekuatan inti pasukan-pasukan pendukung Musso dapat dihancurkan dalam waktu singkat.

Tanggal 30 September 1948, kota Madiun dapat dikuasai seluruhnya. Pasukan Republik yang datang dari arah timur dan pasukan yang datang dari arah barat, bertemu di Hotel Merdeka di Madiun. Namun pimpinan kelompok kiri beserta beberapa pasukan pendukung mereka, lolos dan melarikan diri ke beberapa arah, sehingga tidak dapat segera ditangkap.

Baru pada akhir bulan November 1948 seluruh pimpinan dan pasukan pendukung Musso tewas atau dapat ditangkap. Sebelas pimpinan kelompok kiri, termasuk Mr. Amir Syarifuddin Harahap, mantan Perdana Menteri RI, dieksekusi pada 20 Desember 1948, atas perintah Kol. Gatot Subroto.

 

 

Jika dikaji selengkapnya, dari Jalan Baru Musso, sama sekali tdk mengandung penganalisaan dari kegagalan dlm pemberontakan tahun 26. Sehingga tak ada manfaatnya yg bisa ditarik pelajaran bagi perjuangan selanjutnya. Dan dgn demikian inti kesalahan pemberontakan th 26, tlh diulang lagi dlm peristiwa th 48. Bahkan lebih celakanya lagi, dlm peristiwa Madiun tlh terjadi saling tumpas justru di dlm barisan yg seharusnya menjadi kawan seiring dlm Revolusi awal itu.

Kita yakin bahwa perjuangan para pahlawan kita dgn penuh pengorbanan di masa lalu, cita2nya adalah mulia, demi kebaikan Proletariat. Tetapi ternyata dlm perjalanannya tlh mengalami kegagalan demi kegagalan, sehingga tujuan yg ingin dicapai bukannya berhasil malah mengakibatkan makin parahnya penderitaan rakyat kecil. Hal ini dgn jelas membuktikan adanya kekeliruan dlm menentukan tujuan dan metode perjuangannya.  Dan kesalahan2nya itulah yg harus dipelajari supaya bisa dikoreksi demi tercapainya cita2 mulia itu. Tanpa belajar dari pengalaman maka segala pekerjaan apapun tak mungkin akan berhasil. Itulah hukum alamiahnya.

Sekian dulu pendapat saya. Semoga diskusi kita akan membawa manfaat!

Salam!

A. Sadikin

 

 

 

Pendapat IX, lanjutan yg lalu.

Sampai di pendapat VIII yl masih belum ada respons dari pembaca. Mungkin karena terlalu teoritis atau mungkin dirasa tdk ada hubungannya dgn keadaan kita dewasa ini, atau mungkin seperti alasan Bung Chan bahwa menunggu sampai selengkapnya dulu.

Alasan saya tdk mengajukan sekaligus lengkap tema yg ingin saya bahas bersama ini, pertama, kalau artikel ttg sesuatu itu terlalu panjang biasanya pembaca akan malas membaca seluruhnya. Dan biasa juga dilompati supaya cepat selesai karena membosankan. Alasan lain karena memang kesehatan kurang mengijinkan. Cuma mengingat tema2 yg saya ajukan ini sangat erat hubungannya dgn kepentingan masyarakat luas di Indonesia maka saya paksakan semampunya.

Semua itu mengingat sikon masyarakat kita di Indonesia saat ini sudah sangat memprihatinkan sekali, maka memperlajari pengalaman keberhasilan atau kegagalan perjuangan di masa lampau mengandung arti sangat penting bagi perjuangan kita saat ini dan selanjutnya.

Yg jelas akibat kegagalan th 26 tlh mengakibatkan para kader pimpinan serta ribuan yg terlibat dari pemberontakan yg salah itu tlh terbunuh dan terbasmi tanpa membawa hasil apapun kecuali hanya kenangan yg menyedihkan. Coba pikir, kecuali yg dibunuh, sebagian ditangkap dan dibuang ke Digul, atau ada juga yg lolos menyelamatkan diri dan meneruskan gerakannya, atau ada juga beberapa yg bisa lari ke luarnegri, seperti Musso ke Uni Spvjet dan Tan Malaka yg mencoba mengadakan kegiatannya di beberapa negri lain.

Dinilai dari cita2 atau tujuan perjuangannya utk mencapai Sosialisme-Marxis, yaitu suatu Sistem Masyarakat Proletar yg bebas dari penghisapan kapitalisme, jelas sangat utopis. Jika dilihat sepintas, cita2nya adalah baik dan mulia sekali, tetapi kenyataan syarat2 sikon yg ada pd waktu itu samasekali tdk memberi dasar. Sehingga pemberontakan tahun 26 tlh mengalami kegagalan yg sia2.

Beberapa kader yg masih bebas segera menghimpun kebali kekuatannya dan meneruskan perjuangannya dgn kegiatan di bawah-tanah. Tapi tanpa sedikit pun belajar dari kegagalan yg baru saja dialaminya. Apakah karena di kalangan Pimpinannya tdk ada yg mampu atau teori-dasar Marxisnya: Materialisme Dialektika dan Materialisme Historis-nya yg tumpul. Yg jelas disamping tiada yg menyadari kesalahannya malah dibanggakan sbg tonggak revolusioner.

Coba kita telusuri dulu kejadian berikutnya di tahun 48 yg terkenal dgn sebutan Peristiwa Madiun. Atau suatu gerakan lanjutan dari kesalahan tahun 26. Yg jelas sekali akibat penyesatan “Jalan Baru Muso” yg saya lampirkan lengkap. Di bawah ini sebagian kutipannya: (berwarna merah).

Uraian dari: Penerbit
Jakarta, 5 Oktober 1953.

Rapat Polit-Biro CC PKI pada tanggal 13-14 Agustus 1948 di Yogyakarta, setelah mendengar uraian Kawan Musso tentang pekerjaan dan kesalahan Partai dalam dasar-dasar organisasi dan politik serta setelah mengadakan diskusi sedalam-dalamnya memutuskan, mengambil resolusi sebagai berikut :


Sumber: Yayasan “Pembaruan” Jakarta 1953, Cetakan Ke-VII.

Dimuat ke HTML oleh anonim di Homepage Mengerti PKI. Diedit supaya sesuai dengan ejaan yang baru oleh Arief Chandra (April 2007).

Rencana Resolusi Polit-Biro untuk dimajukan pada Kongres ke-V dari Partai Komunis Indonesia. Disetujui oleh Konferensi PKI pada tanggal 26 dan 27 Agustus 1948

Jalan Baru Untuk Republik Indonesia

Musso (1948)

Lapangan organisasi

Untuk dapat memahamkan kesalahan-kesalahan PKI di lapangan organisasi, sebaiknya diuraikan lebih dahulu sedikit riwayat PKI.

Dalam tahun 1935 PKI dibangunkan kembali secara illegal atas inisiatif Kawan Musso. Selanjutnya PKI illegal inilah yang memimpin perjuangan anti-fasis selama pendudukan Jepang. Kesalahan pokok di lapangan organisasi yang dibuat oleh PKI illegal ialah, tidak dimengertinya perubahan-perubahan keadaan politik di dalam negeri sesudah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Sebenarnya pada saat itulah, PKI harus melepaskan bentuknya yang illegal dan muncul dalam masyarakat Indonesia Merdeka dengan terang-terangan.

Akan tetapi karena pada saat itu dan seterusnya bentuk yang illegal ini masih dipegang teguh, maka dengan demikian PKI telah mendorong orang-orang yang menghendaki adanya PKI, untuk mendirikan PKI legal, dan telah memberi kesempatan kepada anasir-anasir avonturir yang berhaluan Trotskis untuk mendirikan PBI. Dengan berdirinya PKI legal dan PBI ini, maka timbullah keharusan bagi PKI illegal untuk merebut selekas-lekasnya pimpinan atas partai-partai ini, supaya perjuangan klas buruh jangan sampai menyimpang dari rel revolusioner. Dengan sendirinya keharusan ini mengakibatkan terbagi-baginya kader illegal kita, yang sudah tentu melemahkan organisasi.

Dari artikel berjudul Partai Komunis Indonesia terlampir, saya kutipkan bagiannya:

Pada masa awal pelarangan ini, PKI berusaha untuk tidak menonjolkan diri, terutama karena banyak dari pemimpinnya yang dipenjarakan. Pada 1935 pemimpin PKI Moeso kembali dari pembuangan di Moskwa, Uni Soviet, untuk menata kembali PKI dalam gerakannya di bawah tanah. Namun Moeso hanya tinggal sebentar di Indonesia. Kini PKI bergerak dalam berbagai front, seperti misalnya Gerindo dan serikat-serikat buruh. Di Belanda, PKI mulai bergerak di antara mahasiswa-mahasiswa Indonesia di kalangan organisasi nasionalis, Perhimpoenan Indonesia , yang tak lama kemudian berada di dalam kontrol PKI [3].

Kutipan di bawah, saya ambil dari Peristiwa Madiun. Lengkapnya dilampirkan.

 

Latar belakang

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, muncul berbagai organisasi yang membina kader-kader mereka, termasuk golongan kiri dan golongan sosialis. Selain tergabung dalam Pesindo (Pemuda Sosialis Indonesia), Partai Sosialis Indonesia (PSI) juga terdapat kelompok-kelompok kiri lain, antara lain Kelompok Diskusi Patuk, yang diprakarsai oleh Dayno, yang tinggal di Patuk, Yogyakarta. Yang ikut dalam kelompok diskusi ini tidak hanya dari kalangan sipil seperti D.N. Aidit, Syam Kamaruzzaman, dll., melainkan kemudian juga dari kalangan militer dan bahkan beberapa komandan brigade, antara lain Kolonel Joko Suyono, Letkol Sudiarto (Komandan Brigade III, Divisi III), Letkol Soeharto (Komandan Brigade X, Divisi III. Kemudian juga menjadi Komandan Wehrkreis III, dan menjadi Presiden RI), Letkol Dahlan, Kapten Suparjo, Kapten Abdul Latief dan Kapten Untung Samsuri.

Pada bulan Mei 1948 bersama Suripno, Wakil Indonesia di Praha, Musso, kembali dari Moskow, Rusia. Tanggal 11 Agustus, Musso tiba di Yogyakarta dan segera menempati kembali posisi di pimpinan Partai Komunis Indonesia. Banyak politisi sosialis dan komandan pasukan bergabung dengan Musso, antara lain Mr. Amir Sjarifuddin Harahap, dr. Setiajid, kelompok diskusi Patuk, dll.

Aksi saling menculik dan membunuh mulai terjadi, dan masing-masing pihak menyatakan, bahwa pihak lainlah yang memulai. Banyak perwira TNI, perwira polisi, pemimpin agama, pondok pesantren di Madiun dan sekitarnya yang diculik dan dibunuh.

Tanggal 10 September 1948, mobil Gubernur Jawa Timur RM Ario Soerjo (RM Suryo) dan mobil 2 perwira polisi dicegat massa pengikut PKI di Ngawi. Ketiga orang tersebut dibunuh dan mayatnya dibuang di dalam hutan. Demikian juga dr. Muwardi dari golongan kiri, diculik dan dibunuh. Tuduhan langsung dilontarkan, bahwa pihak lainlah yang melakukannya. Di antara yang menjadi korban juga adalah Kol. Marhadi yang namanya sekarang diabadikan dengan Monumen yang berdiri di tengah alun-alun Kota Madiun dan nama jalan utama di Kota Madiun.

Kelompok kiri menuduh sejumlah petinggi Pemerintah RI saat itu, termasuk Wakil Presiden/Perdana Menteri Mohammad Hatta telah dipengaruhi oleh Amerika Serikat untuk menghancurkan Partai Komunis Indonesia, sejalan dengan doktrin Harry S. Truman, Presiden AS yang mengeluarkan gagasan Domino Theory. Truman menyatakan, bahwa apabila ada satu negara jatuh ke bawah pengaruh komunis, maka negara-negara tetangganya akan juga akan jatuh ke tangan komunis, seperti layaknya dalam permainan kartu domino. Oleh karena itu, dia sangat gigih dalam memerangi komunis di seluruh dunia.

Kemudian pada 21 Juli 1948 telah diadakan pertemuan rahasia di hotel “Huisje Hansje” Sarangan, dekat Madiun yang dihadiri oleh Soekarno, Hatta, Sukiman, Menteri Dalam negeri, Mohamad Roem (anggota Masyumi) dan Kepala Polisi Sukanto, sedangkan di pihak Amerika hadir Gerald Hopkins (penasihat politik Presiden Truman), Merle Cochran (pengganti Graham yang mewakili Amerika dalam Komisi Jasa Baik PBB). Dalam pertemuan Sarangan, yang belakangan dikenal sebagai “Perundingan Sarangan”, diberitakan bahwa Pemerintah Republik Indonesia menyetujui Red Drive Proposal (proposal pembasmian kelompok merah). Dengan bantuan Arturo Campbell, Sukanto berangkat ke Amerika guna menerima bantuan untuk kepolisian RI. Campbell yang menyandang gelar resmi Atase Konsuler pada Konsulat Jenderal Amerika di Jakarta, sesungguhnya adalah anggota Central Intelligence Agency – CIA

Diisukan, bahwa Sumarsoso tokoh Pesindo, pada 18 September 1948 melalui radio di Madiun telah mengumumkan terbentuknya Pemerintah Front Nasional bagi Karesidenan Madiun. Namun Soemarsono kemudian membantah tuduhan yang mengatakan bahwa pada dia mengumumkan terbentuknya Front Nasional Daerah (FND) dan telah terjadi pemberontakan PKI. Dia bahwa FND dibentuk sebagai perlawanan terhadap ancaman dari Pemerintah Pusat

Pada 19 September 1948, Presiden Soekarno dalam pidato yang disiarkan melalui radio menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia, untuk memilih: Musso-Amir Syarifuddin atau Soekarno-Hatta. Maka pecahlah konflik bersenjata, yang pada waktu itu disebut sebagai Madiun Affairs (Peristiwa Madiun), dan di zaman Orde Baru terutama di buku-buku pelajaran sejarah kemudian dinyatakan sebagai pemberontakan PKI Madiun.

Akhir konflik

Kekuatan pasukan pendukung Musso digempur dari dua arah: Dari barat oleh pasukan Divisi II di bawah pimpinan Kolonel Gatot Subroto, yang diangkat menjadi Gubernur Militer Wilayah II (Semarang-Surakarta) tanggal 15 September 1948, serta pasukan dari Divisi Siliwangi, sedangkan dari timur diserang oleh pasukan dari Divisi I, di bawah pimpinan Kolonel Sungkono, yang diangkat menjadi Gubernur Militer Jawa Timur, tanggal 19 September 1948, serta pasukan Mobiele Brigade Besar (MBB) Jawa Timur, di bawah pimpinan M. Yasin.

Panglima Besar Sudirman menyampaikan kepada pemerintah, bahwa TNI dapat menumpas pasukan-pasukan pendukung Musso dalam waktu 2 minggu. Memang benar, kekuatan inti pasukan-pasukan pendukung Musso dapat dihancurkan dalam waktu singkat.

Tanggal 30 September 1948, kota Madiun dapat dikuasai seluruhnya. Pasukan Republik yang datang dari arah timur dan pasukan yang datang dari arah barat, bertemu di Hotel Merdeka di Madiun. Namun pimpinan kelompok kiri beserta beberapa pasukan pendukung mereka, lolos dan melarikan diri ke beberapa arah, sehingga tidak dapat segera ditangkap.

Baru pada akhir bulan November 1948 seluruh pimpinan dan pasukan pendukung Musso tewas atau dapat ditangkap. Sebelas pimpinan kelompok kiri, termasuk Mr. Amir Syarifuddin Harahap, mantan Perdana Menteri RI, dieksekusi pada 20 Desember 1948, atas perintah Kol. Gatot Subroto.

 

 

Jika dikaji selengkapnya, dari Jalan Baru Musso, sama sekali tdk mengandung penganalisaan dari kegagalan dlm pemberontakan tahun 26. Sehingga tak ada manfaatnya yg bisa ditarik pelajaran bagi perjuangan selanjutnya. Dan dgn demikian inti kesalahan pemberontakan th 26, tlh diulang lagi dlm peristiwa th 48. Bahkan lebih celakanya lagi, dlm peristiwa Madiun tlh terjadi saling tumpas justru di dlm barisan yg seharusnya menjadi kawan seiring dlm Revolusi awal itu.

Kita yakin bahwa perjuangan para pahlawan kita dgn penuh pengorbanan di masa lalu, cita2nya adalah mulia, demi kebaikan Proletariat. Tetapi ternyata dlm perjalanannya tlh mengalami kegagalan demi kegagalan, sehingga tujuan yg ingin dicapai bukannya berhasil malah mengakibatkan makin parahnya penderitaan rakyat kecil. Hal ini dgn jelas membuktikan adanya kekeliruan dlm menentukan tujuan dan metode perjuangannya.  Dan kesalahan2nya itulah yg harus dipelajari supaya bisa dikoreksi demi tercapainya cita2 mulia itu. Tanpa belajar dari pengalaman maka segala pekerjaan apapun tak mungkin akan berhasil. Itulah hukum alamiahnya.

Sekian dulu pendapat saya. Semoga diskusi kita akan membawa manfaat!

Salam!

A. Sadikin

 

Kisah Rawagede Punya Banyak Versi

Kisah Rawagede Punya Banyak Versi

Leeghttp://www. rnw.nl/bahasa- indonesia/ article/kisah- rawagede- punya-banyak- versi

Balongsari, Indonesia
Kisah Rawagede Punya Banyak Versi
Diterbitkan : 8 September 2011 – 1:38pm | Oleh Redaksi Indonesia (Foto: Jan Lepeltak)
Diarsip dalam:
ejarah
14 September 2011 Pengadilan Den Haag akan menerbitkan vonis gugatan Rawagede. Radio Nederland Wereldomroep menerbitkan seri tulisan mengenai gugatan tersebut. Kali ini rincian data tragedi pembantaiannya.

Kasus Rawagede
Nama desa Rawagede kini telah berubah menjadi Balongsari. Desa ini terletak di Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang. Sekitar lima belas kilometer ke arah Timur Laut dari ibukota kabupaten.

Pada tanggal 9 Desember 1947, komandan batalyon militer Belanda, 3-9 RI, R. Boer, memerintahkan Mayor Alphons J.H. Wijnen untuk melakukan operasi ke desa Rawagede. Batalyon ini mendapat bantuan 70 tenaga militer dari kompi para 1 KNIL, kompi zeni 12 dan satuan kavaleri. Operasi di Rawagede melibatkan 90 orang militer, yang dibagi menjadi tiga kelompok.

Versi KUKB
Tugas operasi ini adalah menangkap Kapten Lukas Kustario, seorang perwira TNI yang aktif di wilayah tersebut. Ia dicari karena aktif mempengaruhi kepala desa di wilayah tersebut untuk mendukung republik. Kapten Lukas Kustario juga berusaha mempersatukan berbagai laskar perlawanan yang ada, dan dengan demikian memperkuat TNI. Selain itu, ia juga bertugas mengkordinasikan aksi perlawanan terhadap Belanda. Demikian menurut situs Yayasan Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB) atau Stichting Comité Nederlandse Ereschulden.

Pimpinan operasi pembersihan Mayor Alphons Wijnen mengerahkan pasukan untuk mengepung desa dan memerintahkan semua penduduk untuk berkumpul. Pada penduduk, tentara Belanda menanyakan keberadaan para pejuang republik. Khususnya Kapten Lukas Kustario. Namun, tidak ada penduduk yang mengatakan keberadaan para pejuang. Mereka yang tidak tahu, tentu tidak bisa menceritakan apa-apa. Dan mereka yang tahu, tidak mau membocorkan informasi.

Selanjutnya semua penduduk laki-laki diperintahkan untuk berdiri berjejer di lapangan. Menurut salah seorang korban selamat, Saih bin Sakam, ia termasuk dari sekitar duapuluh orang penduduk pria yang mendapat perintah untuk berdiri berjejer. Di antara mereka adalah ayah dan para tetangga Saih bin Sakam. Kemudian mereka “didereded” (bahasa Sunda, artinya diberondong, red.) oleh tentara Belanda. Saih bin Sakam kena tembakan di tangan. Ia menjatuhkan diri dan pura-pura mati. Beberapa lama kemudian, ketika ada kesempatan, ia segera melarikan diri.

Versi Militer Belanda
Beberapa hari setelah pembantaian terjadi, pihak militer Belanda menerbitkan penjelasan tentang kasus ini. Penjelasan tersebut dimuat oleh harian Nieuwsgier yang terbit di Jakarta, pada tanggal 23 Desember 1947. Menurut pihak militer, selama bulan bulan pertama setelah Politionele Actie keadaan di daerah ini cukup tenang.

Namun, perlahan-lahan berbagai Republiekense benden berhasil menyelundup masuk dan mulai mempengaruhi penduduk. Ketika merasa sudah cukup kuat, mereka mulai melancarkan perlawanan terbuka. Misalnya, merusak jembatan, jalan, rel kereta api dan penggilingan padi.

Penduduk yang tidak mendukung kegiatan mereka, akan menghadapi resiko diculik, atau bahkan dibunuh. Untuk itu tersedia beberapa algojo khusus. Di dekat bendungan Balahar, di sungai Citarum, ditemukan 28 mayat tanpa kepala.

Singkat kata, berbagai kejahatan, sabotase dan pengrusakan makin meraja lela. Sehingga, pada pekan ke dua bulan Desember, pihak Belanda mengambil keputusan untuk melakukan tindakan tegas. Dan sejauh itu sudah dapat dipastikan bahwa desa Rawagede merupakan pusat semua kegiatan tersebut.

Pada tanggal 9 Desember pasukan militer Belanda mulai mengepung desa Rawagede. Para “bende” ke luar dari desa tersebut dalam beberapa kelompok, yang terdiri dari sepuluh orang, dan mulai melepaskan tembakan. Pihak militer berhasil menembak mati 150 orang, dan menangkap sembilan orang.

Jumlah Korban
Mengenai jumlah korban tewas, beberapa sumber menyebut angka berbeda. Menurut buku De Excessennota, tentara Belanda mengeksekusi sekitar 20 orang penduduk. Dan jumlah korban tewas selama operasi berlangsung 150 jiwa.

Sementara pada batu peringatan di Taman Makam Pahlawan Sampurnaraga, jumlah korban tewas di Rawagede pada tanggal 9 Desember 1947 tersebut 431 jiwa.

Harm Scholtens, seorang sejarawan Belanda, menemukan angka lain, dari arsip het Hooggerechtshof (Pengadilan Tinggi, red.) di Batavia. Tentara Belanda pada hari itu melakukan eksekusi sebanyak delapan atau sembilan kali. Dengan cara menjejerkan penduduk yang akan dieksekusi. Dan setiap jejeran terdiri dari duabelas orang.

Selanjutnya, di luar desa, mereka masih menembak mati sekitar tujuh atau sepuluh orang penduduk lainnya. Dengan demikian, menurut Harm Scholtens, jumlah korban eksekusi antara 100 hingga 120 jiwa.

Arsip dokumen juga memuat informasi bahwa komandan kompi tentara Belanda tidak lupa menekankan, agar jangan mengeksekusi orang yang tidak bersalah. Menurut dokumen tersebut, semua orang yang dieksekusi berambut panjang dan telapak tangan serta kaki mereka tidak kapalan. Selain itu, mereka membawa surat-surat yang bersangkut-paut dengan Hizboellah atau organisasi semacamnya.

Harian Nieuwsgier terbitan tanggal 16 Desember 1947 mengutip pemberitaan harian Berita Indonesia mengenai operasi pembersihan di Rawagede ini. Menurut Berita Indonesia, selama empat hari pelaksanaan operasi, tentara Belanda telah membunuh 312 orang penduduk, dan melukai sekitar 200 orang lainnya.

Tentang jumlah korban tewas ini, semua sumber tidak dilengkapi dengan daftar nama dan identitas korban.

Tentara Wajib Militer
Menurut penelitian Harm Scholtens pasukan yang terlibat dalam pembantaian adalah tentara wajib militer. Ini menarik, karena berbeda dengan militer profesional KNIL, tentara wajib militer dikenal bersifat lunak. Sehingga mendapat julukan tentara “soesoe.” Mereka dikenal bersikap ramah terhadap penduduk dan kritis terhadap kebijakan pemerintah dalam masalah proses dekolonisasi.

Saat ini tampaknya semua orang yang terlibat dan mengalami langsung kasus pembantaian tersebut sudah meninggal dunia. Mayor Alphons J.H. Wijnen telah meninggal di Belanda pada tahun 2011. Sementara korban eksekusi yang berhasil menyelamatkan diri, dan sempat berkunjung ke Belanda, Saih bin Sakam, meninggal pada tanggal 8 Mei 2011 lalu.

Menanti Situs Majapahit Lasem Jadi Laboratorium Sejarah

Menanti Situs Majapahit Lasem Jadi Laboratorium Sejarah

Leeghttp://www. sinarharapan. co.id/content/ read/menanti- situs-majapahit- lasem-jadi- laboratorium- sejarah/

08.09.2011 10:09

Menanti Situs Majapahit Lasem Jadi Laboratorium Sejarah
Penulis : Pujianto

(foto:dok/ist)
Sejarah Kerajaan Majapahit pada era 1351 Masehi mewariskan empat peninggalan berupa batu tapak kaki Raja Majapahit yang dikenal dengan watu tapak, Gua Tinatah, kursi kajar, dan lingga kajar.

Peninggalan tersebut tersebar di sejumlah tempat di kawasan Gunung Kajar, Pegunungan Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.

Menurut Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) kabupaten setempat, tidak banyak masyarakat yang tahu bahwa di Lasem ada peninggalan Majapahit. Pemerintah kabupaten itu pun selama ini terkesan kurang peduli dengan aset sejarah dan wisata itu, sehingga benda-benda di situs tersebut tidak terawat.

“Buktinya, lantaran tidak terawat, goresan huruf Pallawa di lingga kajar itu sulit dibaca lagi. Begitu pula peninggalan- peninggalan Majapahit yang lain. Misalnya, kursi kajar, juga tidak terperhatikan. Batu itu tidak lagi menyerupai kursi karena sebagian telah hancur,” kata Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia Kabupaten Rembang, Edy Winarno.

Situs Majapahit Lasem, demikian tempat peninggalan- peninggalan itu disebut, terletak kawasan Gunung Kajar, Desa Kajar, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang. Dari kota tua Lasem atau jalan pantai utara Lasem, kawasan yang terkenal dengan sumber air yang melimpah itu berjarak sekitar 7 kilometer ke arah selatan.

MSI kabupaten setempat, kata Edy, sempat memperkenalkan studi sejarah lokal berbasis realitas dan wisata kepada seratusan guru sejarah atau pengajar Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) sebagai upaya melestarikan Situs Majapahit tersebut belum lama ini.

“Kami juga mendesak dinas pendidikan setempat untuk mengajarkan sejarah lokal di setiap sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah,” katanya.

Menurut Edy, Situs Majapahit di kawasan Gunung Kajar, Pegunungan Lasem, layak menjadi ajang studi karena kisah di balik sejumlah peninggalan itu tidak lepas dari sejarah wilayah Lasem pada masa Kerajaan Majapahit.

Ia menjelaskan, wilayah Lasem muncul setelah Tribuwana Wijayatunggadewi membentuk Dewan Pertimbangan Agung atau Bathara Sapta Prabu pada 1351. Salah satu anggota Dewan Pertimbangan Agung itu adalah Dyah Duhitendu Dewi, adik kandung Hayam Wuruk.

Setelah menikah dengan anggota Dewan Pertimbangan Agung yang lain, Rajasawardana, Dewi Indu menjadi penguasa di Lasem dengan gelar Putri Indu Dewi Purnamawulan. Ia kemudian dikenal dengan nama Bhre Lasem.

Dalam Kitab Negarakertagama dan Tafsir Sejarahnya karya Slamet Muljana, kisah Dewi Indu dan Rajasawardana diterjemahkan Negarakertagama Pupuh V dan VI. Dalam Pupuh V ayat 1 disebutkan, “Adinda Baginda raja di Wilwatikta: Puteri jelita, bersemayam di Lasem Puteri jelita Daha, cantik ternama Indudewi Puteri Wijayarajasa” .

Dalam Pupuh VI ayat 3 dituliskan, “Bhre Lasem menurunkan puteri jelita Nagarawardani bersemayam sebagai permaisuri pangeran di Wirabumi Rani Pajang menurunkan Bhre Mataram Sri Wikramawardana bagaikan titisan Hyang Kumara, wakil utama Sri Narendra”.

Sejarawan Lasem, Slamet Widjaja, mengatakan, Lasem, khususnya Desa Kajar, merupakan salah satu daerah terpenting Kerajaan Majapahit. Desa Kajar merupakan tempat memberikan pengetahuan serta ajaran agama dan moral pada para pejabat, panglima, dan prajurit Kerajaan Majapahit.

“Kajar merupakan kependekan dari ‘ka’ yang berarti kaweruh (pengetahuan) dan ‘jar’ yang berarti ajaran,” katanya. Menurutnya, pada 1354, Raja Majapahit Hayam Wuruk berkunjung ke Lasem dan Desa Kajar.

“Untuk mengenang kunjungan itu sekaligus sebagai prasasti tanda daerah kekuasaan Majapahit, Bhre Lasem membuat ukiran telapak kaki Hayam Wuruk di sebuah batu andesit di lereng Gunung Kajar,” kata dia.

Hingga kini, ukiran telapak kaki itu masih ada dan warga Desa Kajar meyakini ukiran itu sebagai bekas telapak kaki Hayam Wuruk. Warga kerap menyebut batu telapak kaki itu sebagai watu tapak.

Slamet Widjaja juga menuturkan peninggalan lain Kerajaan Majapahit di Lasem, seperti gua tinatah, kursi kajar, dan lingga kajar. Ia juga menunjukkan peran penting Desa Kajar selama Majapahit berkuasa. Gua Tinatah merupakan dua gua yang terletak di Gunung Kajar.

Gua pertama merupakan tempat menyepi pejabat atau panglima Majapahit. Gua itu hanya cukup untuk satu orang. Gua kedua merupakan tempat para prajurit yang dibawa pejabat atau panglima Majapahit untuk berjaga-jaga.

Gua kedua dapat menampung sekitar 15 orang. “Setelah menyepi selama beberapa waktu di Gua Tinatah, pejabat atau panglima Majapahit itu disucikan dengan air Kajar. Dia duduk di sebongkah batu yang mirip kursi. Warga menyebut kursi itu sebagai kursi kajar,” katanya.

Selain itu, untuk menghargai Desa Kajar sebagai sumber mata air yang membawa kesuburan bagi daerah lain, Bhre Lasem juga membuat lingga berhuruf Pallawa di dekat lingga pada zaman batu dan salah satu mata air Kajar. “Namun, lingga tersebut tak terawat, sehingga huruf Pallawa pada lingga tersebut tak jelas lagi terbaca,” katanya.

Edy Winarno juga mengatakan, pihaknya sudah mendokumentasikan Situs Majapahit tersebut. Dokumentasi itu merupakan salah satu referensi jika sejumlah pihak membutuhkannya.

“Kami mengusulkan pada pemerintah kabupaten (pemkab) setempat untuk menjadikan Situs Majapahit di Lasem sebagai laboratorium sejarah. Situs itu dapat pula menjadi tempat wisata untuk menyusuri jejak peninggalan Majapahit di Lasem,” katanya.

Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang, Noor Effendi, mengatakan, banyak masyarakat tidak mengetahui secara detail kisah sejarah peninggalan Kerajaan Majapahit di kawasan Gunung Kajar, Pegunungan Lasem.

“Usulan menjadikan Situs Majapahit di Lasem menjadi laboratorium sejarah jelas merupakan gagasan jangka panjang. Dalam waktu dekat, kami akan mengemas sebuah paket wisata sejarah yang tidak hanya melibatkan Situs Majaphit di Lasem, tapi juga Situs Megalitikum Terjan, dan Situs Plawangan,” tuturnya. (Ant)

Dilema Belanda antara Ekses dan Kejahatan Perang

http://www.rnw.nl/bahasa-indonesia/article/dilema-belanda-antara-ekses-dan-kejahatan-perang

Avatar Redaksi Indonesia
Hilversum, Belanda
Hilversum, Belanda

Dilema Belanda antara Ekses dan Kejahatan Perang

Diterbitkan : 9 September 2011 – 1:39pm | Oleh Redaksi Indonesia (Jan Lepeltak)

Diarsip dalam:

Walaupun proses dekolonisasi Indonesia dianggap selesai, banyak pihak di Belanda masih bergelut mengenai sikap yang harus diambil sehubungan masa lalu mereka di tanah jajahan, khususnya di kalangan pemerintahan.

Salah satu topik yang masih menjadi beban adalah berbagai kasus tindak kekerasan yang dilakukan oleh militer Belanda selama periode 1945-1949. Juga mengenai kasus pembantaian di desa Rawagede pada tanggal 9 Desember 1947. Sikap Belanda sebenarnya sudah berubah, ungkap pakar sosiologi Belanda, Prof. Dr. Jan Breman, guru besar emeritus di Universiteit van Amsterdam.

“Memang, berubah sejalan dengan berlalunya waktu. Pada mulanya pihak Belanda cukup dengan membantah bahwa tindak kekerasan seperti itu tidak pernah terjadi. Atau, menolak untuk membicarakan hal-hal semacam itu.  Padahal, sejak awal pun data dan fakta mengenai berbagai kasus tindak kekerasan sudah tersedia. Ini bisa disamakan dengan sikap orang Jerman dulu, mengenai Perang Dunia II: Wir haben es nicht gewusst(kita tidak tahu, red),” jelas Jan Breman.

Ekses, Bukan Kejahatan Perang
Perkembangan berikutnya menurut Jan Breman adalah soal klasifikasi. Den Haag membantah bahwa kejadian seperti itu diklasifikasikan sebagai kejahatan perang. Dalam bahasa Belanda kejahatan perang dinamakan: ‘oorlogmisdaad’.

Tetapi untuk Rawagede istilah yang digunakan adalah ‘ekses’. Sambil sekaligus menyatakan bahwa tindak kekerasan yang sama, juga dilakukan pihak Indonesia. Baik Belanda mau pun Indonesia melakukan pelanggaran. Hal-hal seperti itu memang patut disesalkan, tapi bagaimana pun biasa terjadi dalam keadaan perang.

Penerapan sikap ini sama sekali lain jika menyangkut pelanggaran yang dilakukan oleh Jerman pada masa Perang Dunia II. Sampai sekarang Belanda masih menuntut pada Jerman agar mengakui berbagai pelanggaran yang mereka lakukan selama Perang Dunia II.

Ketika berbagai kasus tidak kekerasan makin banyak terkuak sulit bagi pemerintah Belanda untuk terus menyangkal bahwa pelanggaran seperti itu tidak pernah terjadi. Dengan demikian, mulai ada pengakuan bahwa betul, hal-hal tersebut terjadi. Tapi ditambahkan, itu semua tak terhindarkan dalam suasana perang. Bagi Den Haag, sekarang yang terpenting adalah kelanjutan hubungan dengan Indonesia, demi masa depan.

Kadaluwarsa
Sikap berikutnya, demikian lanjut Jan Breman, adalah menyatakan kasus-kasus tersebut sudah kadaluwarsa. Juga dalam hal ini Belanda bersikap ganda karena dalam berbagai kasus kejahatan perang seperti yang dilakukan tentara Jerman tidak ada batasan kadaluwarsa.

Dengan sikap seperti itu, sulit bagi Belanda untuk bertindak adil bagi para korban atau keluarga mereka.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah sikap almarhum Presiden Soeharto. “Ketika itu, pemerintah Indonesia sama sekali tidak punya minat untuk mengangkat berbagai kasus pembunuhan yang dilakukan oleh tentara Belanda pada warga wilayah jajahan. Karena Jendral Soeharto sendiri melakukan hal yang sama, justru pada warga masyarakatnya sendiri,” Kata Breman.

Sikap Ganda
Selanjutnya, Jan Breman mencoba menjelaskan mengapa Belanda bersikap ganda seperti itu, padahal sampai sekarang Belanda selalu bersuara paling lantang kalau dalam urusan pelanggaran hak-hak asasi manusia.

Menurut Jan Breman, ini bukan yang kali pertama. Pemerintah Belanda memang punya sejarah panjang dalam soal tidak bersedia memikul tanggung-jawab. Selalu tidak mau membicarakan kasus-kasus yang terjadi di bawah tanggung-jawab mereka. Apalagi mengaku bersalah.

Hal tersebut berkaitan dengan sikap banyak kalangan di Belanda, yang masih berlaku hingga sekarang, bahwa dampak hubungan kolonial sebenarnya sangat positif bagi negeri dan rakyat Indonesia. “Dan sekarang kita tahu, bahwa hal itu sama sekali tidak benar,” demikian Prof. Jan Breman.

Masih Tabu
Sejauh ini, tidak banyak orang di Indonesia yang berusaha mengangkat kasus-kasus kejahatan perang atau pelanggaran HAM yang terjadi pada masa perang kemerdekaan dulu. Padahal Soeharto sudah lama lengser dan Indonesia bagaimana pun juga telah makin demokratis.

Prof. Jan Breman menjelaskan, “itu sepenuhnya karena sikap yang diambil oleh kebanyakan orang di Indonesia sendiri. Sampai sekarang, orang di Indonesia masih enggan untuk membicarakan proses bagaimana Jendral Soeharto dulu muncul menjadi penguasa, yaitu melalui kudeta.”

Ketika itu, demikian Jan Breman, jumlah korban pembunuhan diperkirakan satu juta jiwa atau lebih, terutama di pulau Jawa dan Bali, tapi juga di berbagai tempat lain di Indonesia, menyusul pecahnya Peristiwa G30S pada tahun 1965.

Kekejaman Pada Masa Dekolonisasi
Di kalangan pemerintahan, baik di Belanda mau pun di Indonesia, banyak orang beranggapan rakyat biasa sudah tidak memperdulikan lagi masa kolonial dan masa perang kemerdekaan.

Prof. Jan Breman membantah hal ini. Rakyat biasa tidak melupakan kekejaman yang terjadi. Sebagaimana yang ia alami sendiri, ketika melakukan penelitian di Desa Curug, Kecamatan Karangsembung, Kabupaten Cirebon.

Prof. Jan Breman melakukan penelitian tahun 1996-1967 dan tinggal selama beberapa lama di desa tersebut. Menjelang akhir penelitian, seorang pria, pamong desa, datang menghampiri Jan Breman. Dan berkata: “Saya sebenarnya tidak mau berbicara dengan anda. Karena, tentara kalian, dulu menyiksa saya, dan menyebabkan saya cacat.”

Orang ini memperlihatkan telapak tangannya yang cacat, akibat pukulan popor senapan tentara Belanda. Dari contoh sederhana seperti itu, Jan Breman menyimpulkan, gambaran ideal sementara kalangan di Belanda mengenai masa kolonial dulu sama sekali berbeda dengan pengalaman yang dirasakan oleh rakyat biasa di Indonesia.

 

BUNG KARNO SEKITAR “G30S”

BUNG KARNO SEKITAR “G30S”
Kolom IBRAHIM ISA

Jum’at, 09 September 2011

*<Bagian 3>*

Dalam tulisannya menyambut buku “REVOLUSI BELUM SELESAI”, berisi
kumpulan pidato Presiden Sukarno setelah terjadinya “G30S”, Peneliti
Senior LIPI, Dr Asvi Warman Adam, membeberkan bahwa: Meskipun AURI,
Marinir dan sebagian besar kekuatan bersenjata Kodam Brawijaya (Jawa
Timur) masih loyal kepada Presiden Sukarno, Bung Karno tidak
memerintahkan mereka untuk bertindak terhadap yang ingin menggulingkan
Presiden RI (yaitu kekuatan militer yang dikepalai oleh Jendral Suharto).

Ini disebabkan karena Presiden Sukarno tidak ingin terjadi pertumpahan
darah antar bangsa.

Sikap Presiden Sukarno ini, — yang berusaha mencegah pertumpahan darah
di antara sesama bangsa, bahkan diambilnya pada hari-hari awal
pembangkangan Jendral Suharto terhadap Presiden Paanglima Tertinggi
ABRI, Sukarno, dengan menyabot keputusan Presiden Sukarno menunjuk
Jendral Pranoto Reksosamudro, menjadi caretaker pimpinan Angkatan Darat,
mengisi kekosongan pimpinan AD, setelah dibunuhnya enam orang perwira
tinggi yang menjabat pimpinan Angkatan Darat ketika itu.

Perwira-perwira tinggi ABRI, yang loyal pada Presiden Sukarno langsung
menyatakan kepada Bung Karno bahwa di bawah komando Presiden Sukarno,
mereka mampu memukul kekuatan yang membangkang dan yang mulai
melaksanakan ‘kudeta merangkaknya’. Bung Karno menolak memberikan
komando itu, dengan maksud menghindari pertumpahan darah antar bangsa.
<informasi diperoleh dari Ibu Suryadarma kepadaku, dalam percakapan pada
suatu pertemuan di Jakarta, minggu pertama Oktober 1965, I.I.>.

Tetapi, ternyata sikap dan kemauan baik Presiden Sukarno itu tak
terlaksana. Karena sejak Jendral Suharto mengambil oper kekuasaan di
Angkatan Darat, pertumpahan darah besar-besaran terjadi, seperti yang
bisa dibaca dalam pidato-pidato Bung Karno. Jendral Suharto, yang sudah
berketetapan menggulingkan Presiden Sukarno dan merebut kekuasaan negara
dan pemerintahan di tangannya sendiri, telah dengan licik
menyalahgunakan kemaun baik Bung Karno.

Sejak disingkirkannya Presiden dari kekuasaan negara dan pemerintahan
melalui kombinasi kekerasan, pertumpauan darah, persekusi terhadap para
pendukungnya, terutama PKI dan simpatisannya, pemenjaraan dan pembuangan
ke pulau Buru – sudah berpuluh bahkan ratusan tulisan, analisis pakar
dan buku hasil studi yang disiarkan di Indonesia maupun di mancanegara.
Semua itu menunjuk pada SATU ARAH: Pergantian presiden Indonesia, dari
Presiden Sukarno ke Presiden Suharto, berlangsung lewat suatu
pertumpahan darah yang paling besar di Indonesia. Bahwa perebutan
kekuasan yang terjadi di Indonesia pada akhir tahun 1965 itu adalah
suatu perebutan kekuasaan yang paling canggih, tetapi juga paling
berdarah yang pernah terjadi.

Melebihi fakta-fakta dan anlisis yang pernah ditulis selama ini, DUA
JILID BUKU BERJUDUL “REVOLUSI BELUM SELESAI”, I dan II, berisi
pidato-pidato Presiden Sukarno pasca Peristiwa G30S, adalah dokumen yang
paling otentik dan yang bisa diandalkan mengenai kebenaran bahwa
PEREBUTANKEKUASAAN YG TERJADI DI INDONESIA PADA AKHIR 1965 adala
perebutan kekuasaan yang dalangnya adalah JENDRAL SUHARTO.

* * *

Di bawah ini disiarkan bagian terakhir Kata Pengantar Dr Aswi untuk buku
“REVOLUSI BELUM SELESAI”, kumpulan pidato-pidato Bung Karno sesudah
Peristiwa “G30S”, — yang di “black out” oleh Jendral Suharto yang
ketika itu sudah berkuasa di ibu kota.

*Dr. Asvi Warman Adam:*

*BUNG KARNO KONSISTEN MENDUKUNG ”NASAKOM”*

Kalau dilihat dari rangkaian pidato Bung Karno dari 1 Oktober 1965
sampai awal 1967 memang terlihat kekonsistenan sikapnya yang “mendukung
Nasakom dan anti-nekolim”. “Indonesia buatku adalah suatu /totaliteit”,
/ujar Bung Karno. Tetapi nadanya makin lemah. Bila akhir tahun 1965 ia
marah dan mengatakan akan men-/donder/orang-orang yang tidak mendengar
perintahnya, maka tahun 1966 dan 1967 ia tampak capek dan mulai putus
asa. Tanggal 7 April 1966 pada pelantikan dan penyumpahan Menteri/Pangau
Rusmin Nurjadin, Bung Karno mengatakan, /I am still President, stll
Supreme Commander of the Armed Forces”./

Bulan Mei 1966 termasuk dalam peringatan Hari Kebangkitan Nasional 20
Mei, ia tidak mau berbicara. Pada pelantikan Omar Senoadji sebagai
Menteri Kehakiman, Juni 1966, ia hanya berpidato sangat singkat. Ketika
ia kemudian berpidato lagi, suaranya sudah semakin lemah. Pada tanggal 6
Juli 1966 dalam penutupan Sidang ke-4 sudah merasa plong bahwa ia ikut
membentuk Kabinet

Ampera /(Note: MPRS juga menetapkan bahwa Pemilu akan diadakan. Rencana
pemilu 5 Juli 1968. Jadwal itu diundur Suharto menjadi tahun 1971 agar
lebih “sasfe”. Tahun 1969 Suharto sempat membuang ribuan Tapol Golongan
B yang dianggapnya berbahaya ke pulau Buru.) /Mulanya ia membaca di
surat kabar bahwa MPRS menugaskn Jendral Suharto untuk membentuk
kabinet. Tetapi kenyatannya suaranya tidak didengar lagi oleh Suharto.
Orang-orang kepercayaannya seperti Leimena dan Ruslan Abdulgani tidak
masuk dalam kabinet.

Kekalahan sudah di depan mata. Sukarno merasa berdiri di atas bara api
yang menyala-nyala. “Saudara tidak merasakan apa yang saya rasakan”.
Ketika melantik kebinet Ampera 28 Juli 1966 Bung Karno mengatakan bahwa
Supersemar buikanlah penyerahan kekuasaan. /“I repeat again it is not a
transfer of power”./

*KITA MAU MELARANG KOMUNISME, MELARANG SOSIALISME*

*SEBAGAI ISME, */*“MBOTEN SAGET”.*/

Maka yang datang berkunjung ke Istna Bogor tinggallah para eksponen 45
dengan tokohnya antara lain Bung Tomo. Kepada mereka Sukarno berpidato
tanggal 9 Sepember 1966. “Nah, kita mau melarang komunisme, melarang
sosialisme sebagai isme. /Mboten saget, /Saudara-saudara. MPRS jangan
melarang isme, laranglah kegiatannya”. Tanggal 8 September 1966 dibentuk
Dewan Kehormatan Menteri, suatu badan yang tidak ada fungsinya. Ketika
pada pejuang 45 itu datang kepada Sukarno seminggu kemudian (13
September 1966) sang Presiden menyanyi lagu buruh /Internationale. /Ia
juga mencurahkan isi hatinya kepada orang tua angkatan 45, tentang
anggota KAMI yang menggedor truk sayur, sehingga menyebabkan harga sayur
mayur naik di Jakarta. Sukarno juga mendengar dari Cosmas Batubara bahwa
kami telah diselundupi. Selain demonstrasi juga ada perkosaan dan
perampokan. Tetapi kepada para wartawan yang hadir, Sukarno mengatakan
informasinya itu /off the record./” Kamu orang sanggup tidak menulis.
Kalau menulis, /tabokin ya”. /Seorang Presiden yang dulu berbicara
lantang di PBB, ternyata sudah begitu ciut nyalinya.

*SUKARNO TIDAK INGIN TERJADI PERTUMPAHAN DARAH SESAMA BANGSA*

Dalam beberapa pidatonya terdengar keluhan. Misalnya di Departemen P dan
K orang-orang yang mendukung Bung Karno dinonaktifkan. Ia juga mengeluh
bahwa perintahnya tidak diindahkan. Sebetulnya seberapa drastihkan
kekuasaan yang dipegangnya? Presiden Sukarno masih sempat melantik
taruna AURI dan ia juga berpidato dalam peringatan 20 tahun KKO. Paling
sedikit dari Angkatan Udara, Marinir dan sebagian besar tentara Kodam
Brawijaya masih setia kepada Bung Karno. Tetapi kenapa ia hanya sekadar
menyerukan “jangan gontok-gontokan antar-angkatan bersenjata” /(Note: Ia
berseru, “Jangan sampai ada satu tetes darah pun antara AURI dengan
Angkatan Darat”)/. Kenapa dalam waktu yang cukup panjang antara tahun
1965 sampai dengan 1967, ia sebagai Panglima Tertinggi Angkatan
Bersenjata tidak memerintahkan tentara yang loyal kepadanya untuk
melawan pihak yang ingin menjatuhkannya sebagai Presiden? Sukarno tidak
ingin terjadi pertumpahan darah sesama bangsa.

Dalam skala tertentu, yang tidak diharapkan Bung Karno itu telah terjadi
setelah ia meninggal.

(Kata Pengantar Dr Asvi Warman Adam Selesai)

BUNG KARNO SEKITAR PERISTIWA “G30S”

BUNG KARNO SEKITAR PERISTIWA “G30S”

Kolom IBRAHIM ISA

Kemis, 08 September 2011

*<Bg. II>*

“*Saya yang ditunjuk MPRS menjadi Panglima Besar Revolusi*

*Bukan Engkau Suharto, Bukan Engkau Suharto”*

** * **

Berikut ini adalah lanjutan tulisan y.l — turunan Kata Pengantar
Peneliti Senior LIPI, Dr Asvi Warman Adam, untuk dua jilid buku REVOLUSI
BELUM SELESAI I, II — berisi pidato-pidato Bung Karno meyusul
terjadinya “G30S”, yang di- ‘black out’ Jendral Suharto.

Asvi Adam dengan teliti dan sistimatis ‘meresume’ isi pidato-pidato Bung
Karno setelah Peristiwa G30S. Pembaca bisa mengikuti dengan mudah dan
jelas sekali, bagaimana ‘lihaynya’ fihak militer di bawah Jendral
Suharto melaksanakan “kudeta merangkak” terhadap Presiden Sukarno.

Bila sedikit saja ada sikap keterbukaan dan kejujuran pada fakta-fakta
setelah membaca pidato-pidato Bung Karno tsb —- yang telah diuraikan
secara cekak aos dan jelas oleh Peneliti Senior LIPI, Asvi Adam, pembaca
dengan yakin akan menyimpulkan, bahwa: KUDETA MERANGKAK SUHARTO TERHADAP
PRESIDEN SUKARNO, adalah apa yang terjadi menyusul Peristiwa “G30S”.
Bahwa yang melakukan perebutan kekuasaan negara dan pemerintahan RI, – –
– adalah fihak militer di bawah Jendral Suharto.

* * *

Kita siarkan di bawah ini, lanjutan Kata Pengantar pada buku REVOLUSI
BELUM SELESAI.

Dr. Asvi Warman Adam:

*Bung Karno Menentang Warga Tionghoa Dijadikan Kambing Hitam*

*Perintahnya Tidak Digubris*

Sukarno nasih bersemangat, tetapi siapa yang masih mau meneruskan
revolusi antinekolim dengan “Mengganyang Malaysia” tsb. Ia hanya mau
berdamai jika Malaysia menyetujui Manila Agreement yang berisi
referendum di Kalimantan Utara. Terhadap PBB-pun sikapnya tidak kendor,
Indonesia tidak akan kembali memasuki lembaga itu sebelum PBB
direorganisasi.

Sukarno menginginkan ketenangan dalam masyarakat agar ia dapat brperan
sebagai 1) Hakim tertinggi, 2) Penyelamat negara, dan 3) Penyelamat
Revolusi. Karena itu ia menyerukan, “Awas adu-domba antarangkatan,
jangan mau dibakar. Jangan gontok-gontokan. Jangan hilang akal. Jangan
bakar-bakar, jangan ditunggangi”.

“Saya minta ketenangan, mau kumpulkan fakta-fakta dulu. Mau selidiki
dulu”. Pidato itu menyinggung tentantg /Trade Commission /Republik
Rakyat Tiongkok di Djatipetamburan yang diserbu massa. “Jangan gegabah”,
katanya. Massa marah karena ada isu bahwa Juanda meninggal karena
diracun oleh dokter RRT. Padahal menurut Sukarno, Juanda meninggal
akibat serangan jantung. Sukarno menentang rasialisme yang menjadikan
warga Tionghoa sebagai kambing hitam.

Sukarno marah. Bung Karno memekik, marah, marah. Marah Bung Karno
berbeda dari Gandhi. Permimpin India itu pernah marah, lalu dia berpuasa
selama 23 hari. Kalau Sukarno dia tidak berpuasa tetapi akan /donder
/orang yang tidak mengikuti perintahnya. Ia menjelaskan bahwa karena
sering marah ada orang yang menilai bahwa Bung Karno telah kehilangan
wibawa.

Dalam pidato 20 November 1965 di depan keempat panglima angkatan di
Istana Bogor, Bung Karno mengatakan bahwa ada “perwira yang /bergudul.
Bergudul /itu apa? Hei, Bung apa itu /bergudul?/Ya, kepala batu”.
Tampaknya ucapannya itu ditujukan kepada Suharto. Pada kesempatan yang
sama Sukarno menegaskan bahwa “Saya yang ditunjuk MPRS menjadi Panglima
Besar Revolusi. Terus terang bukan Subandrio. Bukan Leimena . . . Bukan
engkau Suharto, bukan engkau Suharto dst. ( Berbeda dari nama tokoh
lain, Suharto disebut dua kali dan secara berturut-turut).

*MENGAPA SUKARNO TIDAK MAU MEMBUBARKAN PKI?*

Mengapa Sukarno tidak mau membubarkan PKI? Padahal ini alasan utama
untuk menjatuhkannya dari kursi kepresidenan. Karena Bung Karno hendak
menyelesaikan masalah G30S dengan memegang teguh ajaran /three in
one-/nya (istilah ini terdapat dalam pidato tersebut, jadi bukan /three
in one-/nya Gubernur DKI Jaya Surtiyoso), yaitu Nasakom. “Nasakom itu
amanat Allah SWT,” ujarnya. Bung Karno tidak mau membubarkan PKI karena
dia konsisten dengan pandangan sejak tahun 1926 tentang Nas
(Nasionalisme, A (Agama) dan Kom (Komunisme). Dalam sebuah pidato ia
menegaskan bahwa yang dimaksudkan dengan Kom tersebut bukanlah komunisme
dalam pengertian sempit, melainkan marxisme atau lebih tepat
“sosialisme”. Dalam kesempatan lain Sukarno mensinyalir bahwa Revolusi
Indonesia telah dibelokkan ke kanan, padalah Revolusi Indonesia itu pada
intinya adalah Kiri. Meskipun demikian Sukarno bersaksi, “Saya bukan
Komunis”. Dalam kasus 1965, ia tahu bahwa ada oknum PKI yang bersalah.
Tetapi kalau ada tikus yang memakan kue di dalam rumah, jangan sampai
rumah itu yang dibakar.

Sukarno mengakui bnahwa “perbuatan Untung salah”. Tetapi Bung Karno
ingin melakukan penyelidikan dulu sebelum mengambil keputusan tentang
Peristiwa G30S secara keseluruhan. Ia ingin melihat kejadian itu secara
komprehensif, dari prolog sampai epilognya. Peristiwa itu sendiri
dianggapnua hanya riak di tengah samudra dalam sejarah perjuangan bangsa
yang sangat panjang.

Selain menyerukan agar rakyat dan tentara tetap bersatu, Bung Karno juga
mengungkapkan keterlibatan pidah asing yang memberikan kepada Indonesia
uang sebanyak Rp 150 juta untuk mengembangkan /the free world ideology.
/Sukarno juga mengatakan bahwa ia memiliki surat Kartosuwirjo yang
menyuruh para pengikutnya terus berjuang karena “Amerika di belakang
kita”. Dalam kesempatan lain, Bung Karno mengutuk nekolim dan CIA. Ia
berseru di depan diplomat asing di Jakarta, “Ambassador jangan subversi”.

Bung Karno juga membantah tentang isu mengenai ditemukan kursi listrik
di rumah seorang pimpinan PKI. Menurut Sukarno itu tidak mungkin, karena
kursi listrik memakai voltase 440 V, sedangkan listrik di Jakarta (waktu
itu) masih 110 volt.

Tanggal 11 Desember 1965 dalam pidato di depan Golongan Karya Front
Nasional di Bogor, Sukarno kembali marah karena ia terpaksa menunggu
selama satu jam. Tanggal 12 Desember 1965 ketika berpidato dalam rangka
ulang tahun Kantor Berita /Antara /di Bogor. Presiden mengatakan,
berdasarkan visum dokter, tidak ada kemaluan yang dipotong dalam
peristiwa di Lubang Buaya. Demikian pula tidak ada mata yang dicukil
seperti ditulis pers. Keesokan hrinya, 13 Desember 1965 di depan para
gubernur se-Indonesia ia mengatakan bahwa pisau yang dihebohkan
pencungkil mata itu tak lain dari pisau penyadap lateks pohon karet.

Beberapa kali Sukarno sengaja berpidato di depan generasi muda yang
keras mengeritiknya. Peristiwa pembantaian di Jawa Timur diungkapkan
Sukarno dalam pidato di depan Perhimpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Bogor
tanggal 18 Desember 1965. Bahkan ia meminta HMI agar “turba ke Jawa
Tengah dan Jawa Timur” untuk menghentikan pembantaian.

Banyak orang yang bersimpati kepada PKI atau Pemuda Rakyat (PR) yang
dipotong, disembelih. Sukarno melanjutkan bahwa pembunuhan itu dilakukan
dengan sadis, orang bahkan tidak berani untuk menguburkan jenazah korban.

“Awas kalau berani /ngrumat /jenazah, engkau akan dibunuh. Jenazah itu
/diklelerkan /begitu saja, di bawah pohon, di pinggir sungai, dilempar
bagai bangkai anjing yang sudah mati”.

Bahkan mobil (Bung Karno memakai istilah /oto) /disetop di Jawa Timur.
Penumpangnya diberi bungkusan yang berisi kepala anggota Pemuda Rakyat.

Dalam kesempatan yang sama, Bung Karno sempat bercanda di depan
mahasiswa itu, “Saya sudah 65 tahun meski menururt Ibu Hartini seperi
baru 28 tahun. Saya juga melihat ibu Hartini seperti 21 tahun. Tanggal
21 Desember 1965 Sukarno berpidato di depan Kesatuan Aksi Mahasiswa
Indonesia (KAMI) di Istora Senayan. Ia sangat sedih ketika para
menterinya di bilang goblok oleh para demonstran.

Pidato-pidato Sukarno sebagian juga menjawab kecaman terhadap kebijakan
ekonomi pemerintah pada masa itu, termasuk soal kelangkaan pangan. Bung
Karno mengatakan bahwa “1000 dewa kayangan tidak bisa pecahkan masalah
ini dalam satu hari”.

Presiden tidak suka megaproyeknya dikritik. Ia mengungkapkan bahwa Tugu
Nasional (kini dikenal sebagai Monas, Monumen Nasional) dibangun
bukanlah dengan budget negara melainkan dari sumbangan pengusaha,
sumbangan dari ekspor kopra dan sumbangan pada karcis bioskop. Sayang
pada pintu Monumen Nasional itu tidak ada ucapan serperti yang terdapat
pada Museum Nasional Mexico yang pernah dikunjunginya. Bung Karno sangat
terkesan dengan kalimat tersebut yaitu /“Now we leave the museum but not
history”./

Kepada mahasiswa yang mengecam “Tidak perlu monumen, yang perlu beras”,
Sukarno membalas “Monumen itu celana. Celana bagi bangsa yang sedang
melakukan revolusi. Makanan jiwa agar rakyat berkobar semangatnya.
Manusia tidak hidup dari roti dan nasi tok”.Ia juga membandingkan dengan
rakyat Rusia yang “memilih makan batu daripada kehilangan kemerdekaan”.

Sukarno juga membela diri dalam pembangunan toko serba ada Sarinah.
Manurutnya Sarinah dapat berperan sebagai stabilisator harga.
Sarinah-Sarinah yang lain juga harus dibangun di banyak kota di
Indonesia. Ia jug mengharapkan agar barang-barang yang dijual di sana
minimal 60 persen berasal dari produk dalam negeri.

Demikian pula dengan Planetarium yang terdapat di Taman Ismail Marzuki
(TIM) sekarang (waktu itu masih Kebun Binatang) berasal dari sumbangan
pengusaha Aslam sebanyak 600 ribu dollar AS. Sebagai imbalan, sang
pengusaha diberi /deferred payment. /Tanggal 18 Juli 1966 Presiden masih
berbicara tentang Proyek Menarabungka (Menara Bung Karno) yang tingginya
“dua kali Tugu Nasional”. Ia juga menyinggung tentang Gedung Conefo yang
harus selesai akhir tahun 1966, Mengenai lukisan-lukisan yang
dimilikinya, B|ung Karno mengatakan bahwa ia akan menghadiahkan bagi
negara bila sudah ada National Galery of Art.

Ia juga membantah isu bahwa Hartini menerima uang sebanyak Rp 200 juta
dari Slamet Saroyo, Direktur Perusahaan Dagang Kalimas untuk digunakan
bagi gerpol (gerilya politik) PKI. Setelah dicek ternyata nama Slamet
Suroyo tidak ada pada perusahaan tersebut.

Sukarno tidak setuju dengan program Keluarga Berencana. Diperlukan
sumber daya yang besar untuk mengolah sumber daya alam Indonesia yang
berlimpah. Masalah kelebihan penduduk di pulau Jawa harus diatasi dengan
transmigrasi ke luar Jawa.

Terhadap tuduhan di media massa bahwa ia termasuk orde lama, Sukarno
menjawab bahwa justru ia yang pertama memakai istilah “membongkar orde
lama agar kita bisa memasuki era baru” dalam pidato serah terima jabatan
Menteri/Pangal Martadinata, kepada Mulyadi, 25 Februari 1966. Pada
kesempatan lain, Sukarno berujar bahwa ia tidak termasuk orde lama atau
orde baru melainkan masuk orde asli. Apapun istilah yang dipakai,
ternyata konsep itu tidak memiliki makna yang sama antara Sukarno dengan
penentangnya.

Gaya bahasa Sukarno memang khas. Ia tidak sega memakai kata yang kasar
tetapi spontan. Beda sekali dengan Suharto yang memakai bahasa halus
tetapi tindakannya sangat keras. Di tengah sidang kabinet, di depan para
menteri, Presiden Sukarno tak segan mengatakan bahwa ia ingin ke
belakang. /Mau kencing dulu. /Dokter RRT katanya telah memberi dia obat
yang menyebabkan ia sering buang air kecil. Dalam peristiwa lain, ketika
perintahnya tidak diindahkan, ia berteriak bahwa /Saya merasa dikentuti.
/Pernah pula ia mengutip cerita Sayuti Melik tentang /“kontole
ketembak”./Namun di lain pihak ia mahir juga menggunakan kata-kata yang
bernilai sastra. /“Kami menggoyangkan langit, menggemparkan darat dan
menggelorakan samudera, agar tidak jadi bangsa yang hidup hanya 2,5 sen
sehari. Bangsa yang kerja keras, bukan bangsa tempe, bukan bangsa kuli.
Bangsa yang rela menderita demi pembelian cita-cita”./

Dalam pidatonya tanggal 30 September 1965 ia sempat mengritik pers yang
kurang tepat dalam menulis nama anak-anaknya. Nama Megawati
sebetulnya*Megawati Sukarnaputri*, bukan Megawati Sukarnoputri. Demikian
pula dengan *Guntur Sukarnaputra.*

*C. Di Balik Pidato*

Apa yang disampaikan oleh Sukarno dalam pidato-pidatonya merupakan
bantahan terhadap apa yag ditulis oleh media massa. Monopoli informasi
dan sekaligus monopoli kebenaran adalah c/ausa prima /dari orde baru. In
dilakukan sedari dini, sedemikian cepatnya. Umar Wirahadikusumah
mengumumkan jam malam, 1 Oktober 1965 pukul 18.000 sampai 06.00. Pada
saat yang sama ia juga menutup semua koran kecuali/Angkatan Bersenjata/
dan /Brita Yudha. /Koran-koran lain tidak boleh beredar selama seminggu.
Tetapi waktu sepekan ini dimanfaatkan betul oleh para militer untuk
mengkampanyekan PKI berada di belakang Peristiwa G30S. Kampanye yang
paling lihai tentu menenai Gerwani. Mengapa? Karena isu itu sangat ampuh
untuk membangkitkan kemarahan rakyat. Kalau perempuan kiri saja sudah
demikian bejat moralnya, apalagi priyanya.

Meskipun masih berpidato dalam berbagai kesempatan, pernyataan Bung
Karno tidak disiarkan oleh koran-koran. Pemberedelan selama sepekan itu
telah menciutkan nyali wartawan. Koran nasional umumnya lebih sering
mengutip /Antara /atau /Angkatan Bersenjata /untuk berita-berita menenai
G30S. Bukan hanya dicekal, tetapi ucapan Sukarno ternyata juga diplintir
oleh pers misalnya. “Presiden memerintahkan agar supaya jangan
takut-takut, hantam saja semua orang-orang Gestapu.” Sukarno mengatakan
bahwa dia tidak pernah mengucapkan kalimat terrsebut. Bahkan Bung Karno
pernah menerima pamflet yang menuding dia sebagai dalang utama G30S.

Bermacam-macam isu beredar, misalnya tentang Juanda yag meninggal karena
diracun oleh dokter RRT. Atau “Oei Tjoe Tat pergi ke Macao, untuk apa?
Sebanyak 700 penggilingan padi di Jakarta dimiliki dimiliki oleh
Baperki”. Kata Sukarno ada sebuah foto yang dimuat dalam surat kabar
yang sama sebanyak 8 (delapan) kali. Bila Ben Anderson dalam tulisannya
di jurnal /Indonesia/ terbitan Cornel mengungkapkan hasil /visum et
repertum /dokter bahwa kemaluan jenderal tidak disilet dalam pembunuhan
Lubang Buaya 1 Oktober 1965, jauh sebelumnya Sukarno dengan lantang
mengatakan bahwa 100 silet yang dibagi-bagikan untuk menyilet kemaluan
jenderal itu tidak masuk akal.

Pembantian yang terjadi tahun 1965/1966 diketahui dan disadari oleh
Sukarno, teapi ia tidak kuasa mencegahnya. Ia mengungkapkan bahwa di
daerah terjadi sembelihan. Hal itu disebabkan oleh bukan perkara
ideologi melainkan karena persaingan untuk merebut jabatan di pemerintah
atau persaingan pribadi (rebutan cewek), sehingga seseorang dituduh
terlibat G30S.

Ia juga bercerita tentang kisah Nabi Muhammad yang pernah diancam akan
dibunuh oleh seorang kafir, lehernuya sempat digorok, tetapi Nabi
memaafkan orang itu, sehingga akhirnya dia masuk Islam.

* * * <Bersambung>

KOMENTAR SALIM SAID TERHADAP TULISAN A.UMAR SAID

KOMENTAR SALIM SAID TERHADAP TULISAN A.UMAR SAID

Salim Said <bungsalim@yahoo.com>,in: “GELORA45@yahoogroups.com” <GELORA45@yahoogroups.com>
Wednesday, 7 September 2011 05:17:42


Membaca tulisan Umar Said membuat saya “terlempar” kembali ke masa-masa tegang dalam politik Indonesia pada tahun-tahun Orde Lama menjelang Gestapu yang terjadi pada 1 Oktober 1965. Setelah  hampir 50 tahun apakah Umar Said tidak bisa memanfaatkan begitu banyak informasi dari berbagai sumber dalam bercerita tentang apa yang terjadi di Indonesia waktu itu? Umar Said seakan tidak beranjak dari masa lalu dan memberi kesan kuat bahwa beliau tidak melihat sejarah terus berjalan.
 
Cuma itu komentar singkat saya kepada tulisan Umar Said.
 
Salam hormat,
Salim Said.

 

Bahan Renungan Sekitar G30S, Bung Karno, Suharto dan PKI


http://umarsaid.free.fr/


Menjelang tanggal 30 September 2011  dalam website http://umarsaid.free.fr/ akan diusahakan penyajian secara berturut-turut tulisan atau artikel mengenai berbagai soal yang berkaitan dengan G30S, yang merupakan peristiwa besar dan sangat bersejarah bagi negara dan bangsa Indonesia.

 

Penyajian berbagai bahan bacaan  tentang G30S ini dimaksudkan sebagai ajakan kepada sebanyak mungkin orang untuk mengenang kembali atau merenungkan macam-macam akibat dari tindakan para jenderal Angkatan Darat di bawah pimpinan Suharto sebagai kelanjutan peristiwa G30S itu.

 

Sebab, seperti yang sama-sama kita ketahui,  dengan dalih untuk bertindak terhadap pelaku-pelaku pembunuhan 6 jenderal-jenderal Angkatan Darat, Suharto bersama pimpinan militer lainnya telah melakukan pelanggaran HAM secara besar-besaran yang tiada taranya dalam sejarah bangsa.  Pelanggaran HAM ini dimulai sejak Oktober 1965, berturut-turut dan terus-menerus selama puluhan tahun, sampai jatuhnya Orde Baru dalam tahun 1998.

 

Mula-mula atau pada tingkat awal, para pemimpin PKI dari tingkat yang paling atas sampai yang paling  bawah banyak yang telah dibunuhi, disiksa dengan berbagai cara, dipenjarakan atau dihilangkan. Itu terjadi di seluruh Indonesia. Boleh dikatakan  bahwa  seluruh pimpinan dan kader-kader PKI  di berbagai tingkat  telah dihancur-luluhkan dengan cara-cara  yang biadab sekali.

 

Kemudian,  dilakukan pembunuhan massal di banyak tempat di seluruh Indonesia, terutama Jawa Tngah, Jawa Timur, Bali, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi, serta dibarengi dengan penangkapan dan pemenjaraan ratusan ribu orang-orang tidak bersalah apa-apa, yang menjadi anggota atau simpatisan PKI dan organisas massa seperti SOBSI, BTI, Pemuda Rakyat, Gerwani, IPPI, CGMI, PGRI Non-vaksentral, HSI, Lekra.

 

Sebagian dari mereka ada yang ditahan (tanpa pengadilan) di Pulau Buru atau Nusa Kambangan, atau Plantungan,  sampai belasan tahun. Di antara mereka terdapat intelektual atau sarjana (insinyur, dokter, dosen, wartawan, penulis, seniman, sastrawan).

 

Nasib yang menyedihkan puluhan juta keluarga korban Orba

 

Sebagian terbesar sekali di antara ratusan ribu eks-tahanan politik (eks-tapol) ini hidup sengsara sesudah keluar dari penjara atau tahanan, karena sulit sekali mencari pekerjaan dan hidup normal, atau mendapat berbagai macam perlakuan yang tidak layak dari masyarakat atau aparat-aparat pemerintahan.

 

Banyak dari begitu banyak eks-tapol ini sudah meninggal karena usia tua, dan karena kesulitan hidup, atau karena sakit. Mereka tidak mendapat bantuan yang layak dari pemerintah. Juga tidak dari sanak saudara atau kerabat, yang umumnya juga sudah sulit untuk hidup mereka sendiri, atau karena takut memberi bantuan.

 

Jadi, jumlah keluarga atau sanak-saudara  (dekat maupun jauh) para korban pembunuhan dan pemenjaraan adalah besar sekali. Mereka ini banyak yang menjauhi atau putus hubungan dengan keluarga para korban Orde Baru ini. Dan keadaan  demikian ini berlangsung selama 32 tahun pemerintahan Suharto. Bahkan, walaupun rejim militer sudah tumbang dalam tahun 1998, namun nasib sebagian terbesar para korban Orde Baru masih  belum banyak berobah. Sampai sekarang !!!

 

Sampai sekarang, masih saja ada banyak orang yang menyembunyikan hubungan kekeluargaan mereka dengan para korban Orde Baru (anggota PKI, korban pembunuhan massal atau para eks-tapol). Padahal, mereka sama-sama tidak bersalah apa-apa sama sekali.

 

Pelanggaran HAM selama puluhan tahun

 

Dari itu semua nyatalah dengan jelas sekali bahwa Suharto dengan Orde Baru-nya  telah melakukan pelanggaran HAM secara besar-besaran, terhadap puluhan juta orang, lagi pula dalam jangka lama sampai puluhan tahun. Kejahatan terhadap kemanusiaan yang begitu besar dan begitu luas dan juga begitu lama  (dan begitu biadab pula !)  ini tidaklah boleh dilupakan sama sekali oleh bangsa kita , termasuk oleh generasi-generasi yang akan datang.

 

Melupakan kejahatan besar  Orde Baru terhadap HAM adalah sikap politik yang salah dan sikap moral yang sesat. Dan cuwèk saja atau selalu bersikap masa bodoh terhadap penderitaan begitu lama dari jutaan para korban rejim Suharto mencerminkan hati nurani yang rusak atau akhlak yang tidak sehat.

 

Sebaliknya, mengutuk banyak dosa-dosa berat rejim militer Suharto di berbagai bidang  adalah tindakan yang sah atau  menghujatnya sebesar mungkin adalah  cermin hati nurani yang benar dan mulia. Orang-orang yang bernalar sehat dan menjujung tinggi-tinggi perasaan kemanusiaan tentunya akan tidak menyukai pelanggaran-pelanggaran HAM yang begitu banyak dan begitu serius oleh Orde Baru.

 

Sebab, tidak bisa dibayangkan, sudah berapa banyak darah yang ditumpahkan dalam pembantaian jutaan orang-orang tidak bersalah, atau berapa banyak air mata yang sudah dicucurkan oleh jutaan keluarga para korban Orde Baru selama puluhan tahun itu di seluruh Indonesia.

 

Tidak pernah ada dalam sejarah bangsa Indonesia kejadian yang begitu merusak persatuan bangsa,  yang begitu menyayat-nyayat hati rakyat banyak, yang begitu mengotori fikiran banyak orang, seperti yang dilakukan oleh Orde Baru  (dengan para pendukungnya terutama pimpinan Angkatan Darat dan Golkar waktu itu )  sebagai kelanjutan G30S.

 

 

Dosa besar Orba lainnya : pengkhianatan terhadap Bung Karno

 

Dosa besar  rejim Suharto tidak hanya berupa  pelanggaran HAM secara besar-besaran dan biadab terhadap seluruh golongan kiri di seluruh Indonesia, melainkan dibarengi dengan penggulingan  secara khianat terhadap Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno. Pengkhianatan pimpinan Angkatan Darat (waktu itu) terhadap Bung Karno adalah dosa besar lainnya dari Orde Baru terhadap bangsa dan negara kita.

 

Dosa besar pengkhianatan Suharto dkk terhadap Bung Karno adalah dosa raksasa yang tidak bisa, dan tidak boleh, dan juga  tidak layak untuk dilupakan  (apalagi,  tidak dima’afkan) oleh bangsa kita, termasuk generasi bangsa di kemudian hari.

 

Sebab, seperti dibuktikan oleh sejarah, dan juga berdasarkan kesaksian kita masing-masing selama ini,  pengkhianatan Suharto dkk dengan menggulingkan Bung Karno sama sekali bukanlah merupakan penyelamatan bangsa dan negara, melainkan sebaliknya :  perusakan dan pembusukan di segala bidang, yang dampaknya atau akibatnya kelihatan nyata sekali dalam situasi sekarang !!!

 

Dengan menggulingkan Bung Karno secara khianat  — melalui « kudeta merangkak »-nya — Suharto dkk telah merusak jiwa asli proklamasi Republik Indonesia, memelintir atau memalsu Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, membunuh elan revolusioner rakyat Indonesia, memadamkan ajar-ajaran revolusioner Bung Karno yang sudah dikobarkannya puluhan tahun  sejak muda  di tahun 1926.

 

Dengan menyebarkan dalih bahwa Bung Karno tidak mau bertindak tegas terhadap para pelaku G30S, dan bahkan menguar-uarkan isapan jempol bahwa Bung Karno « tersangkut » peristiwa ini atau menjadi « dalang » yang sebenarnya, maka akhirnya ia digulingkan oleh Suharto dkk melalui sidang MPRS yang sudah dipreteli dan di-« vermaak » untuk kepentingan golongan militer waktu itu.

 

Latar belakang mengapa Bung Karno digulingkan Suharto

 

Suharto dkk menggulingkan Bung Karno karena Bung Karno merupakan satu-satunya  (sekali lagi : satu-satunya !) tokoh besar yang bisa mempersatukan seluruh bangsa Indonesia dengan ajaran-ajaran revolusionernya, antara lain : Pancasila, Manifesto Politik (Manipol), NASAKOM, Berdikari, Trisakti, yang pada pokoknya adalah berorientasi pro-wong cilik, pro-masyarakat adil dan makmur dan anti-imperialis.

 

Bung Karno, pemimpin nasionalis kiri revolusioner yang merupakan tokoh tinggi dunia ketiga (Asia-Afrika-Amerika Latin ) dan gerakan non-blok, dan penggagas utama lahirnya « poros » Jakarta-Pnompenh-Hanoi-Peking-Pyongyang (yang pada pokoknya adalah poros anti-AS) merupakan musuh besar imperialis AS.

 

Sudah sejak permulaan tahun-tahun 50-an, imperialis AS dan sekutu-sekutunya berusaha  melemahkan, atau melumpuhkan, bahkan menghilangkan kepemimpinan Bung Karno, karena politiknya yang tidak menguntungkan imperialis AS (ingat, antara lain : persahabatan dengan  RRT, peristiwa Korea Utara dan Selatan, persoalan Taiwan, konferensi Bandung, Ganefo dll dll).

 

Imperialisme AS (dan sekutu-sekutunya)  sejak lama « menggarap » sebagian pimpinan Angkatan Darat untuk dijadikan « our local friends » (teman-teman lokal)., melalui training militer dalam institut-institut di AS dan lewat saluran-saluran partai Masyumi dan PSI  (ingat antara lain : peristiwa 3 Selatan, dan  kemudian terbentuknya dewan-dewan militer di berbagai daerah yang contohnya : Dewan Gajah di Sumatra Utara, Dewan Banteng di Sumatra Barat, Dewan Garuda di Sumatera Selatan, Dewan Manguni di Sulawesi)

 

Pada umumnya, Dewan-dewan militer ini mempunyai sikap yang anti Bung Karno (atau mempersoalkan kepemimpinannya) dan juga jelas-jelas anti-PKI. Puncak dari sikap anti Bung Karno dan anti-PKI ini kemudian kelihatan lebih jelas sekali  dengan meletusnya pembrontakan PRRI-Permesta dalam tahun 1958, yang seperti dibuktikan oleh sejarah , mendapat bantuan besar dari imperialisme AS.

 

Jadi, mengingat itu semua, maka kita bisa melihat bahwa penghancuran kekuatan kiri di Indonesia dan sekaligus juga penggulingan secara khianat terhadap Bung Karno akibat peristiwa G30S ada hubungannya dengan sikap sebagian pimpinan Angkatan Darat yang sejak lama sudah anti Bung Karno dan anti PKI, dan yang sejalan atau searah dengan kepentingan imperialisme AS.

 

Menghacurkan PKI lebih dulu untuk melumpuhkan Bung Karno

 

Peristiwa G30S merupakan  peluang besar bagi sebagian pimpinan Angkatan Darat dan kekuatan imperialisme AS untuk mewujudkan rencana yang sudah sejak lama  mereka impi-impikan, yaitu : mengakhiri  kepemimpinan Bung Karno dengan menghancurkan terlebih dulu kekuatan kiri di Indonesia yang dipelopori oleh PKI.

 

Dan tergulingnya Bung Karno yang disusul dengan penahanannya serta dibiarkannya menderita sakit parah sampai wafatnya merupakan dosa besar rejim Suharto dkk yang tidak bisa   – dan tidak boleh !!! –  dima’afkan oleh orang-orang yang berhati nurani yang bersih  dan berfikiran waras.

 

Sebab, sejak hilangnya Bung Karno sebagai  pemimpin dan guru bangsa, atau sebagai pedoman moral dan kehidupan politik  revolusioner, atau sebagai pengayom kepentingan  seluruh rakyat, maka sekarang ini situasi negara dan bangsa menjadi makin rusak atau membusuk di segala bidang.

 

Korupsi besar-besaran yang merajalela dengan ganas sekali di semua bidang dewasa ini , kerusakan moral di kalangan elite, kebejatan akhlak yang membikin runyamnya dunia hukum dan peradilan, kebobrokan di kalangan partai-partai politik, kebusukan sikap para anggota DPR dan DPRD, adalah akibat  — langsung maupun tidak langsung  — dari tindakan khianat Suharto dkk  terhadap Bung Karno dan kejahatan-kejahatan besar  lainnya terhadap golongan kiri.

 

Itu semua layak untuk menjadi renungan kita bersama dalam menyongsong 30 September yang akan datang.

 

Paris, 7 September  2011   

 

A.      Umar Said    

 

JANGAN SEKALI-KALI MELUPAKAN SEJARAH!

JANGAN SEKALI-KALI MELUPAKAN SEJARAH!
Kolom Ibrahim Isa
*Rabu, 07 September 2011
————————————*

“DASIMERAH”, SERU BUNG KARNO !
*JANGAN SEKALI-KALI MELUPAKAN SEJARAH!
*
** * *
*

*HARI INI, 07 SEPTEMBER TUJUAH TAHUN Y.L. PEJUANG HAM INDONESIA MUNIR
DIBUNUH!*

*INGATKAN PRESIDEN SBY JANJINYA URUS TUNTAS KASUS MUNIR!*

*SUCIWATI — “Saya optimis kasus ini bisa tuntas.”*

** * **

*Di bawah ini disiarkankembali ulasan-berita ” REDAKSI INDONESIA”, 06
September, 2011, mengenai KASUS MUNIR: *

** * **

*Tepat tujuh tahun lalu, 7 September 2011, Munir bin Thalib – pembela
hak azasi ternama di Indonesia – ditemukan tewas dalam penerbangan
maskapai Garuda dari Jakarta ke Belanda. Autopsi yang dilakukan
pemerintan Belanda menunjukkan ia meninggal karena keracunan arsenik.*

*Tujuh tahun setelah pembunuhan Munir, dua orang dijatuhi hukuman,
tetapi yang bertanggungjawab di tingkat atas belum diseret ke
pengadilan. Kini Amnesty International melayangkan surat terbuka kepada
Jaksa Agung RI Basrief Arief untuk melakukan penyelidikan baru dan
independen terhadap kasus Munir, SH. Suciwati, istri almarhum Munir
optimis tekanan internasional bisa membantu menuntaskan kasus Munir.
Kapan pun juga.*

*Pollycarpus*

*Suciwati: “Saya mendapat kabar bahwa Pollycarpus akan dibebaskan bulan
Desember mendatang. Informasi itu saya terima dari orang MA, yang tahu
persis hakim-hakim yang ditunjuk yang akan menangani kasus Pollycarpus.
Kita lihat Desember apakah itu terjadi.” *

*Lalu apa gunanya surat terbuka Amnesty International melihat
perkembangan politik Indonesia saat ini? Menurut Suciwati, ia selalu
melihat sesuatu dari segi positif. Ketika dukungan internasional
melemah, mereka diam. Ketika dukungan internasional dilakukan, mulailah
dia bergerak lagi, sehingga kemudian Muchdi ditangkap. *

*”Itu karena banyak pihak yang dulu juga mengirimkan surat kepada Mabes
Polri, kepada Jaksa Agung, kepada SBY. Saya masih ingat ada sekian ratus
orang parlemen Uni Eropa mengirimkan surat untuk penuntasan kasus ini,
dan kita melihat hasilnya. Memang kemudian ada tindak lanjut dengan
penangkapan Muchdi. Saya melihat memang ada banyak hal yang janggal.
Indonesia apa sih yang tidak bisa dipermainkan, apalagi hukum,” terang
Suciwati panjang lebar.*

*”Tapi saya optimis. Kalau saya ingin sesuatu berubah, ya itu harus
terus dilakukan. Tidak ada hal yang sia-sia buat saya, ketika kita
melakukan sesuatu. Lebih baik itu daripada tidak melakukan sama sekali,”
lanjut Suciwati.*

*Komoditi*

*”Selama ini yang kita lihat kasus Munir dijadikan komoditi politik,
untuk mencari keuntungan diri sendiri dan golongan. Itu sudah dilakukan
SBY ketika pertama kali tahu ada kasus pembunuhan Munir. Ia kemudian
membuat Tim Pencari Fakta dan kemudian berjanji, ini adalah sejarah
bangsa. Karena melalui kasus ini kita bisa berubah menjadi bangsa yang
baik atau tidak. Maka kasus ini harus dituntaskan. Dia berjanji begitu
di depan rakyat Indonesia. Tapi dia tidak menindaklanjuti,” cerita
Suciwati.*

*Suciwati terlihat optimis kasus Munir ini akan dituntaskan dan yang
bertanggungjawab di tingkat atas akan dihukum.*

*Suciwati: “Selama kita terus-menerus menulis surat, selama kita
mempertanyakan secara konsisten kepada orang-orang yang punya
kewenangan, selama kita optimis dan ingin melihat Indonesia menjadi
lebih baik, ya saya optimis kasus ini bisa tuntas.”*

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 60 other followers