Archive for the ‘Sejarah’ Category

Purwodadi: Skandal Pertama Orde Baru

Sisi Kelam Sejarah 1
Purwodadi: Skandal Pertama Orde Baru
Sabtu, 01 Oktober 2011 – 00:09:40 WIB

Kalau bukan karena Poncke Princen, dunia tak pernah tahu kisah pembunuhan massal di Indonesia

(Sumber: Historia Online)

MAMIK tak tahan lagi memendam rahasia. Setiap malam mimpi buruk selalu datang menghampiri. Bayangan orang-orang menjerit kesakitan menjelang ajal membuatnya tak tenang. Sebagai seorang Katolik yang taat, Mamik memutuskan mengakui dosanya kepada pastor di Gereja Purwodadi, Romo Wignyosumarto. Dalam hitungan hari, kabar itu sampai ke telinga Poncke Princen, mantan tentara Belanda yang memilih menjadi warga negara Indonesia dan bergiat sebagai pejuang hak azasi manusia.
Kisahnya berawal pada Februari 1969, ketika Poncke, Cees dan Henk pergi mengunjungi Purwodadi, Jawa Tengah. Ketiganya berhasil menemui Romo Wignyosumarto, pastor gereja Katolik Purwodadi yang menceritakan tentang pembunuhan massal anggota dan simpatisan PKI. Romo Wignyosumarto mendengar informasi itu dari Mamik, seorang anggota Pertahanan Rakyat (Hanra) yang turut dalam pembunuhan 50 orang lebih anggota dan simpatisan PKI.
Kepada Poncke, Romo Wignyo bercerita kalau Mamik mengalami trauma dan merasa berdosa karena turut membunuh 50 orang anggota dan simpatisan PKI.  Terdorong rasa bersalah, Mamik memberikan pengakuan dosa. Kemungkinan, atas dasar kemanusiaan, Romo Wignyo ambil resiko melanggar etika membocorkan informasi itu kepada Poncke. Nasib malang menimpa Mamik. Pada 5 Maret 1969, sebulan setelah Poncke jumpa pers,  tentara Kodim 0717/Purwodadi menangkap Mamik. Setelah itu tak diketahui lagi bagaimana riwayatnya.
Atas informasi Romo Wignyo, Princen, Cees dan Henk mengunjungi seluruh kamp tahanan yang ada di Grobogan. Di Kuwu, ia menemukan bukti kuat adanya pembunuhan terhadap sekitar 860 orang tahanan di sana. Poncke dan kedua kawannya mengumpulkan kesaksian dari penduduk sekitar yang mengetahui adanya pembunuhan massal terhadap orang-orang PKI. Dalam otobiografinya Poncke mengatakan, “orang-orang yang ditangkap pada aksi pembersihan telah dibunuh dengan cara memukul kepala para korban dengan batangan besi. Ini dilakukan pada malam hari setelah kereta api ke Yogya lewat.”
Tapi mendadak hati Poncke bimbang. Dia harus memilih antara kawan atau rakyat Indonesia yang dicintainya. “Aku berada dalam pilihan sulit. Kalau berita itu sampai dimuat lebih dulu dalam koran Belanda, dan kemudian baru pers internasional, maka kami Komisi Hak-Hak Manusia, bisa dituduh tidak berbuat apa-apa dan tutup mulut karena takut,” kata Poncke dalam otobiografinya, Kemerdekaan Memilih.  Komisi Hak-Hak Manusia yang dimaksud Poncke adalah Lembaga Hak-Hak Azasi Manusia, di mana dia duduk sebagai Wakil Ketua II.
Kebimbangan menerpanya karena dia berjanji kepada Cees van Caspel dan Henk Kolb, dua wartawan Belanda sahabatnya itu, untuk mengangkat kasus pembunuhan massal di Purwodadi sebagai berita ekslusif di De Haagsche Courant, koran tempat mereka bekerja. Namun sebelum berita turun di Belanda, Poncke putar haluan, memutuskan untuk membuka skandal terbesar di awal berdirinya rezim Orde Baru itu di hadapan wartawan nasional di Jakarta.
Pilihan untuk membuka insiden itu bukannya tanpa resiko. Dia sadar betul siapa yang dihadapinya. Tapi bagi pria yang bernama asli Johannes Cornelius Princen itu, pilihan hidup beresiko sudah dia tempuh sejak muda: memutuskan disersi dari dinas ketentaraan Belanda untuk bergabung dengan gerilyawan republikein; mendirikan Liga Demokrasi oposan Presiden Sukarno dan dipenjara karena aksinya itu. Maka ketika keluar dari penjara Orde Lama, dia kembali berdiri tegak menghadapi tiran baru sedang garang-garangnya menindas siapa pun yang menghalangi mereka.
Poncke nekat membeberkan temuannya di Purwodadi ke hadapan para wartawan di Jakarta pada Selasa, 26 Februari 1969. Gayung bersambut. Keesokan harinya, Rabu, 27 Februari 1969, Harian KAMI yang dikelola oleh Nono Anwar Makarim cum suis menurunkan berita pembunuhan itu di bawah judul: “Purwodadi Dalam Ketakutan”. Dalam keterangan persnya Poncke mengungkapkan bahwa Dandim 0717/ Purwodadi Letkol. Tedjo Suwarno berperan penting dalam peristiwa tersebut. Pernyataan Tedjo Suwarno,“lebih baik kalian (masyarakat) membersihkan (komunis) sendiri daripada saya yang membersihkannya,” diperkirakan menjadi pendorong utama terjadinya kekerasan di Purwodadi.
Kodim Purwodadi sendiri, atas perintah Kodam Diponegoro, menjalankan operasi penumpasan PKI melalui Operasi Kikis I (periode 4 Juli – Desember 1967) dan Kikis II (peiode 27 Juni  – 7 Juli 1968). Dalam dua gelombang operasi itu, ribuan orang ditangkap dan disekap di beberapa kamp penahanan yang tersebar di wilayah kabupaten Grobogan.
Selang beberapa hari setelah tersiarnya kabar pembunuhan massal di Purwodadi, banyak petinggi Angkatan Darat waktu itu, seperti Panglima AD Jend. M. Panggaben dan Pangdam Diponegoro Mayjen. Surono berlomba-lomba menyatakan bantahannya. Bahkan Poncke dituduh sebagai agen komunis. Menghadapi tuduhan itu Poncke balas menyerang mengatakan bahwa tuduhan itu tak berdasar karena pada masa Sukarno, di saat PKI ada di atas angin, dia justru menjadi lawannya. “Saya bukan seorang sentimentalis naif,” begitu kata Poncke.
Cees dan Henk yang gagal membuat berita Purwodadi ekslusif akhirnya tetap mengangkat kasus itu di De Haagsche Courant.  Hasil reportase Cees dan Henk ternyata  membawa dampak yang cukup besar. Berita itu menyulut reaksi dan gelombang protes dari masyarakat internasional, khususnya di Belanda terhadap rezim Orde Baru.
Surat kabar Belanda Trouw edisi 19 April 1969 menyiarkan “surat terbuka” dari Comite Indonesie (Komite Indonesia) yang keberatan dengan niat jalinan kerjasama Belanda-Indonesia karena dengan demikian melegalkan pembunuhan massal yang telah dilakukan Indonesia. Di lain pihak pemimpin kelompok Indonesianis terkemuka, Dr. J.M. Pluvier menyatakan bahwa pemerintah Soeharto bertanggung jawab atas penangkapan terhadap orang-orang kiri dan diskriminasi terhadap golongan Cina.
Bola salju yang menggelinding sejak peristiwa pembunuhan massal di Purwodadi terungkap semakin membesar. Dalam rangka lustrum Universitas Katolik Nijmegen, pada tanggal 17 April 1969 diselenggarakan sebuah ceramah dengan mengundang Menteri Keuangan RI, Drs. Frans Seda sebagai penceramah. Begitu Frans Seda naik ke pangung untuk mulai berceramah, Y. van Herte seorang  mahasiswa menyela dan bertanya perihal peristiwa pembunuhan massal anggota PKI selama bulan Oktober 1965. Frans menyanggupi untuk menjawab pertanyaan itu setelah ia diberi kesempatan untuk memberikan ceramah terlebih dahulu. Ternyata mereka menolak dan meminta pertanggungjawaban Frans atas pembunuhan massal di Indonesia. Akibatnya suasana menjadi kacau, bahkan Frans Seda diteriaki sebagai Moordenaar dan lafaard..!. Akhirnya ceramah dibatalkan dan Frans Seda keluar meninggalkan Aula Universitas lewat pintu belakang.
Prof. Dr. W.F. Wertheim, seorang Indonesianis yang juga menjadi salah satu anggota komite Indonesia, dalam sebuah wawancara dengan Majalah Vrije Nederland juga menyatakan ketidaksetujuannya atas bantuan finansial pemerintah Belanda bagi pemerintah Soeharto. Dalam wawancara lain dengan sebuah stasiun TV di Belanda, Wertheim kembali menegaskan, “tidak ada kerjasama” dengan rezim yang membiarkan pembunuhan massal terhadap 80.000 hingga 100.000 orang tahanan politik. Pemerintah Orde Baru yang dibuat berang oleh pernyataan Wertheim, kemudian melarangnya mengunjungi Indonesia.
Posisi pemerintah Orde Baru semakin terpojok dengan terungkapnya kasus pembunuhan massal di Grobogan.  Kasus Purwodadi yang dibongkar oleh Poncke telah menorehkan aib bagi Orde Baru di awal kekuasaannya. Tidak tanggapnya rezim Soeharto terhadap kasus Grobogan menimbulkan reaksi keras di luar negeri.  Prof. Dr. Ernest Utrecht, dalam sebuah diskusi di Universitas Nijmegen, Belanda, mengatakan bahwa “Repelita is onzin” (Repelita adalah omong kosong). Ia mengatakan bahwa bantuan kepada Indonesia adalah sama dengan imperialisme ekonomi yang membawa Indonesia memasuki Kapitalisme Barat. Kejatuhan Soekarno membawa angin segar bagi masuknya pemodal asing, karena Soeharto yang baru saja memegang kendali pemerintahan selama dua tahun telah mengambil serangkaian langkah-langkah untuk merealisasikan program perbaikan ekonomi dan memulihkan stabilitas politik dalam satu paket, dan stabilitas politik dijadikan prasyarat bagi landasan pembangunan ekonomi.
Bukan hanya pers Belanda, pers Thailand juga mengangkat kasus pembunuhan massal di Purwodadi sebagai berita, sehingga perhatian khalayak diarahkan ke Indonesia. Akibatnya Kedutaan Besar RI di Bangkok menjadi sasaran hujatan dan kritik pedas dari berbagai kalangan, baik dari pemerintah maupun organisasi sosial lainnya di Bangkok. Kasus Purwodadi nampaknya berdampak lebih jauh daripada yang diperkirakan. Soeharto yang merasa terganggu oleh peristiwa itu, akhirnya membatalkan kunjungannya ke sejumlah negara Eropa yang sejatinya akan dilakukan pada medio April 1969. Ia memutuskan baru akan mengunjungi Eropa termasuk Belanda tahun 1970.
Berbeda dengan publik di Belanda, reaksi pers Amerika terhadap pembunuhan massal terbesar sesudah Perang Dunia ke II itu dingin-dingin saja. Bahkan semenjak awal tersiar kabar penghancuran PKI di Indonesia, Majalah Time edisi 5 Juli 1966 menuliskan hal itu sebagai “berita terbaik bagi dunia Barat selama bertahun-tahun di Asia” [BONNIE TRIYANA]

 

KOL.UNTUNG MENOLAK MINTA GRASI

UNTUNG G-30-S: MENOLAK minta grasi

bambang murtianto <bambang_murtianto@yahoo.com>, PascasarjanaSTFD@yahoogroups.com &  mediacare@yahoogroups.com
Saturday, 1 October 2011 1:07 AM

kawan-kawan,
di “malam pertama yang jahanam” (istilah sejarahwan Taufik Abdullah) ini
ingin kubagi “buntutnya saja”
dari dokumen yang saya temukan tentang Pengadilan Untung
Komandan Gerakan 30 Sepember, yang menolak minta grasi
setelah divonis mati.Untuk sekedar diketahui.

salam,
bambang

Surat Pemimpin G30S  Untung

kepada Mahmillub setelah divonis Mati

 

 

“Letkol Untung bin Sjamsuri, Komandan “Gerakan 30 September” yang gagal itu…

meninggalkan Jakarta pada tanggal 2 Oktober dengan menumpang bus umum

menuju Jawa Tengah.

 

Tetapi di Tegal ia curiga bahwa dirinya sudah tercium oleh prajurit-prajurit yang juga naik bus itu, maka  berusaha melompat dari bus yang sedang melaju. Malang baginya, kakinya terbentur tiang telepon dan ia dikeroyok oleh rakyat karena dikira pencopet.

 

Untung diserahkan kepada CPM dan dengan kendaraan panser, ia dibawa ke jakarta  lewat Bandung dengan kaki dan tangannya dirantai. 

 

 

Suatu hari kami membaca berkas Persidangan Untung di Depan Mahmillub 1966. Oh….gilanya cara kerja sidang itu, yang digelar di Gedung Bappenas. Lebih ngebut daripada sopir Metromini:  mulai dari tanya jawab terdakwa dengan Hakim, pembacaan tuntutan oditur/jaksa pengajuan 12 orang saksi, termasuk Pak Heru Atmodjo yang sekarang masih hidup, pembelaan yang dibuat dan dibaca oleh Untung sendiri dan Pembelanya, Replik dan Duplik hingga pembacaan vonis berlangsung maraton siang malam sebelas  kali.  nyaris setiap hari mulai tanggal 23 Maret hingga 7 April 1966 ( lima belas hari).  Lebih ngebut dripada metromini. Betapa  hakim, oditur, terdakwa dan pembela dan panitera, terutama tukang ketiknya, bekerja sangat keras, sebab dulu belum ada komputer. Tidak seperti dewasa ini, sidang selanjutnya biasa  “dilakukan minggu depan”.     

            Dari dokumen Mahmillub kasus Untung itu juga, jelas dikatakan, yang menjadi Perwira yang membuat surat penyerahan para terdakwa ke Mahmillub ya Suharto, yang menetapkan dengan surat perintah komposisi para Hakim ya Suharto, yang memberi fiat eksekusi atas putusan hakim ya Suharto. Dan Mahmillub Perkara 1965 itu ditetapkan sebagai pengadilan pertama dan terakhir alias, tidak ada  prosedur naik banding.     

            Maka 10 hari setelah divonis mati,18 Maret 1966,, ex Letkol Untung  menulis surat pernyataan kepada Ketua Mahmillub Untung membuat Surat Pernyataan kepada Ketua Mahmillub  Letkol CHK SOEDJONO WERJOHATMODJO SH. berikut  kita simak isi surat tersebut, bahwa tujuan G30S tak lain ialah justru menyelamatkan Presiden/Pangti ABRI dari upaya kup Dewan Jenderal.

            Setelah divonis dengan hukuman mati, Letkol untung menolak meminta grasi. Tetapi secara pribadi dia menjerahkan persoalan dari kami beserta seluruh pengikut Gerakan 30 September kepada kebidjaksanaan P.J.M. Presiden PANGTI ABRI PEMIMPIN BESAR REVOLUSI.

                Dan untuk mendapat keputusan pengadilan yang adil, dia memohon supaya dibentuk Panitia khusus.

 

Untuk mendapatkan suatu keadilan jang dapat diterima oleh semua fihak, kami mohon proloog Gerakan 30 September diselesaikan lebih dahulu dengan tjara semua jang ada sangkut pautnja dengan proloog didengar atau diperiksa oleh suatu Panitya. Mengadjukan permohonan kepada P.J.M. Presiden untuk menundjuk/membentuk Panitya tsb. Kami jakin bahwa hasil dari Panitya tersebut akan dapat digunakan untuk penjelesaian jang seadil-adilnja bagi Gerakan 30 September.

Kita simak saja surat Letkol Untung itu yang sempat saya temukan dan scanning berikut.


Tjimahi, 18 Maret 1966

 

Kepada Jth. Ketua Mahkamah Militer

Luar Biasa

di DJAKARTA

 

 

SURAT   PERNJATAAN

 

 

Jang ber. tanda tangan dibawah ini :

N a m a :    Untung bin Sjamsuri

Lahir di/tanggal Desa  Sruni,  Kedungbadjul  Kebumen  Djawa  Tengah, 3 Djuli 1926.

Pekerdjaan teraehtr    :    Letnan   Kolonel   Infanterie NRP.   11284

DAN Jon I Kawal Kehormatan Tjakrabirawa.

Alamat  terachir         :    Djalan Tjidurian No. 9 Djakarta.

 

Dengan ini menjatakan :

1. Tidak  menerima   Keputusan/Hukuman jang   didjatuhkan   atas diri kami oleh Sidang Mahkamah Militer Luar Biasa jang bersidang pada tanggal 7 Maret 1966 di Gedung BAPENAS Djakarta .

2. Selandjutnja menjerahkan persoalan dari kami beserta seluruh pengikut Gerakan 30 September kepada kebidjaksanaan P.J.M. Presiden PANGTI ABRI PEMIMPIN BESAR REVOLUSI.

 

Dibawah ini kami tjantumkan alasan-alasan  adanja kami mengadjukan pernjataan tersebut diatas :

(1) a. Berita Atjara Pemeriksaan Pendahuluan karena pengaruh suasana dan tjara-tjara pemeriksaan dapat terdjadi keterangan-keterangan jang tidak sesuai (jang tidak benar) masuk dalam Berita Atjara pemeriksaan Pendahuluan jang sama sekali tidak ada hubungannja dengan peristiwa Gerakan 30 September, misalnja mengenai factor Pribadi P.J.M. Presiden dan Pemerintahan jang bertjorak lain.

Kami menegaskan disini bahwa Gerakan 30 September tidak mempunjai tudjuan lain ketjuali untuk menjelamatkan Revolusi dan Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno dari rentjana coup Dewan Djendral.

 

(1) b.  Barang bukti ialah Dekrit no. 1 (Dewan Revolusi) setelah kami ingat kembali Dekrit no. 1 jang didjadikan barang bukti adalah tidak asli. Jang asll terdapat 3 tanda tangan ialah tanda tangan kami   sendiri,   tanda tangan  ex.   Djendral  Supardjo  dan tanda   tangan ex. Let.-Kol. Udara Heru Atmodjo, sedang Jang didjadikan   barang   bukti hanja   terdapat   tangan   kami   sendiri.   hal mana tidak pernah dibikin Dekrit jang hanja kami tanda tangani sendiri.

Mengingat   keterangan-keterangan   dalam   Berita   Atjara   Pendahuluan dan barang bukti merupakan bahan jang sangat penting   sebagal   bahan   Sidang,   maka   akan  merupakan  peranan jang  sangat  kuat dalam   menentukan   tjorak   dari   Keputusan Sidang,  dimana  dapat Keputusan  Sidang  tidak  sesuai dengan kenjataan jang terdjadi, seperti jang kami alami sekarang kami dfpersalahkan akan membentuk Pemerintahan jang bertjorak lain dan menggeser P.J.M. Presiden.

Hal jang sedemiklan tersebut sama sekali tidak mendjadi tudjuan dari  Gerakan 30 September jang kami pimpin. Mohon perhatian mengenai alasan jang kami kemukakan diatas.

 

(2) Kami merasakan djuga bahwa proloog Gerakan 30 September ialah rentjana Coup Dewan Djendral belum diselesaikan setjara adil, oleh Sidang proloog Gerakan 30 September dinjatakan tidak ada dan rnendjadikan Gerakan 30 September sebagai sebab dari semua peristiwa/kesulitan dan dinjatakan sebagai pemberontakan bersendjata untuk menggulingkan Pemerintah jang sjah, bagi kami tuduhan jang sedemikian itu sangatlah sulit untuk diterima, karena memang tidak sesuai dengan tudjuan Gerakan 30 September. Untuk mendapatkan suatu keadilan jang dapat diterima oleh semua fihak, kami mohon proloog Gerakan 30 September diselesaikan lebih dahulu dengan tjara semua jang ada sangkut pautnja dengan proloog didengar atau diperiksa oleh suatu Panitya. Mengadjukan permohonan kepada P.J.M. Presiden untuk menundjuk/membentuk Panitya tsb. Kami jakin bahwa hasil dari Panitya tersebut akan dapat digunakan untuk penjelesaian jang seadil-adilnja bagi Gerakan 30 September.

 

(3) Mengenai Gerakan 30 September dipersalahkan mengadakan pem­berontakan bersendjata dengan niat menggulingkan Pemerintahan jang sjah dan melakukan makar.

 

Untuk jang pertama jalah pemberontakan bersendjata dengan niat menggulingkan Pemerintahan jang sjah, untuk ini kami hadapkan dengan kenjiataan jang telah terdjadi!

—      Bahwa Gerakan 30 September tetap setia dan ta’at kepada P.J.M. Presiden PANGTI ABRI Pemimpin Besar Revolusi dengan bukti delegasi Gerakan 30 September menghadap untuk melapor dan mohon restu P.J.M. Presiden PANGTI ABRI Pe­mimpin Besar Revolusi.

—      Bahwa para Menteri dan para Pendjabat Lembaga Kekuasaan Negara jang termasuk dalam Dewan Revolusi sampai saat ini masih dipertjaja oleh P.J.M. Presiden dan tetap dalam kedudukan dan Djabatan Pemerintahan sipil maupun militer.

 

Kenjataan-kenjataan diatas mohon untuk didjadikan bahan pertimbangan untuk pernjataan kami ini. Tentang tindakan pembunuhan terhadap para Djendral dan seorang Perwira Pertama dalam Sidang kami sudah menjatakan pertanggungan djawab kami, sudah tentu pertanggungan djawab jang telah kami njatakan  tersebut mengandung maksud dan permohonan supaja pelaksana-pelaksana dari perbuatan  tersebut dibebaskan  dari  tuntutan  atas perbuatannja.

 

Ketua jang terhormat.

Demikian alasan-alasan jang kami  adjukan untuk  mengiringi per­njataan kami tersebut diatas, sangat besar harapan kami bahwa alasan-alasan kami itu dapat memperkuat bagi maksud dari pernjataan kami  tersebut diatas. Dengan setulus hati kami memandang sangat perlu untuk mengemukakan disini bahwa dengan pernjataan jang kami adjukan ini tidaklah ada maksud dari kami bahwa dengan Gerakan 30 September kami telah membuat djasa oleh karena itu kami membikin pernjataan ini.

Ketua jang terhormat  sungguh-sungguh tidak  ada  sedikitpun  kami mempunjai maksud  jang sedemikian  itu.   Jang  kami maksudkan   agar kami memperoleh penjelesaian jang seadil-adilnja berdasarkan kenjataan-kenjataan dalam proloog — peristiwa dan ipiloognja. Kami sangat berat dinjatakan sebagai manusia jang tidak  berguna   (totaal  onbruikbaar), perasaan kemanusiaan kami  sangat  tertusuk  oleh  pernjataan tersebut diatas;   karena   kami   masih merasa  mampu  untuk   turut   melakukan, perdjoangan guna kepentingan Revolusi Negara  dan Bangsa Indonesia dan kami  sampai  detik ini  masih  tetap setia dan ta’at kepada P.J.M. Presiden PANGTI ABRI  Pemimpin  Besar  Revolusi.   Kami masih setia kepada Pantja Azimat Revolusi — Pantja Sila.

                Kami masih setia kepada Sumpah Pradjurit dan Sapta  Marga.

                Achirnja kami mohon  ma’af jang  sebesar-besarnja  atas  kehilafan dan kesalahan kami baik selama dalam tahanan ataupun waktu diadakan Sidang-Sidang dan kami menjampaikan banjak-banjak terima kasih atas perawatan dan perlakuan jang baik terhadap diri kami selama ini

 

 

Hormat  kami  jang  mengadjukan pernjataan.

t.t.d.

 

UNTUNG   bin   SJAMSURI.

 

 

 

 

Disalin  sesuai  dengan aslinja 

 

jang  menjalin

 

P A N I T E R A,

HAMZIL RUSLI BC. HK.

KAPTEN CKH NRP: 303840

Peringatan G30S, Menyembuhkan Luka Sejarah

Peringatan G30S

Refl.:awind <j.gedearka@upcmail.nl>
in:nasional-list@yahoogroups.com, Saturday, 1 October 2011 5:05 A

 

Kebohongan serta penipuan yang dilakukan oleh penguasa ORBA  dibawah pimpinan jenderal haji Suharto pasti akan terbongkar. Bagaimanapun kebusukan ditutupi akhirnya toh akan kecium juga. Pada saat itu pula para korban ORBA  bagaikaan bunga yang layu mekar kembali.
image 

SATU TIANG PENUH: Terbunuhnya sejumlah jenderal dalam peristiwa G30S PKI, lazim diperingati pada 30 September dengan memasang bendera setengah tiang. Namun tidak demikian dengan sejumlah dinas dan instansi serta sekolah di Blora. Seperti di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora). Bendera dipasang satu tiang penuh di depan kantor Disdikpora, Jumat (30/9). Padahal institusi bidang pendidikan itu semestinya lebih tahu sejarah di Indonesia. (SM CyberNews/Abdul Muiz)

 

http://www.sinarharapan.co.id/content/read/peringatan-g30s-menyembuhkan-luka-sejarah/

30.09.2011 13:34

Peringatan G30S, Menyembuhkan Luka Sejarah

Penulis : Wahyu Dramastuti

(foto:dok/antaranews.com)

Luka itu masih menganga. Pedih, sakit tak terperi. Padahal, waktu sudah beranjak jauh dari 46 tahun lampau.

Tak ada obat yang mampu menyembuhkannya karena rasa sakit ini merasuk jauh ke lubuk hatinya, merusakkan jiwanya. Bahkan, sampai terbawa-bawa dalam mimpi buruk, hingga hari ini. Mungkin ini pula yang membuatnya menderita insomnia.

Lelaki ini berusia di atas 70 tahun. Masih lekat dalam ingatannya bagaimana orang-orang tak berdosa mengalami penyiksaan luar biasa. Darah di mana-mana, memercik ke tembok-tembok di sebuah ruangan besar.

Ada seorang pemuda dari Ansor yang digebuki dengan ekor ikan pari lalu tidurnya di atas tikar. Ketika bangun tidur keesokan harinya, tikar itu menempel di tubuhnya.

Suatu hari aktivis dari Ansor melancarkan protes terhadap perlakuan sewenang-wenang ini, sehingga pemuda yang sudah telanjur disiksa itu kemudian dikeluarkan dari tahanan. Ketika beberapa orang mempertanyakan mengapa pemuda itu dilepaskan, ada tentara yang menjawab enteng, “Salah ambil.”

Cerita pilu ini diketahui SH dari lelaki tersebut. “Kamu mengenal aku, jadi kamu bisa merasakan apa yang kualami dan kurasakan, kan?” kata pria berperawakan gagah ini sambil tertunduk dan geleng-geleng kepala.

Dia juga menceritakan kisah miris di mana ada seorang anak umur 12 tahun, yang tentu tidak tahu apa-apa tentang peristiwa G30S, tapi ditahan kemudian dipindahkan ke Pulau Buru. Namun, cerita tentang anak ini tak pantas dipublikasikan.

Masih ada lagi jutaan cerita yang membuat bulu kuduk berdiri. Termasuk di kalangan militer sendiri, lelaki ini menyaksikan bagaimana seorang tentara berpangkat mayor jenderal di-PKI-kan, kemudian tanda pangkatnya ditarik begitu saja oleh prajurit “kroco” atas perintah komandan operasi.

Kisah ini meluncur dari mulut pria yang berhati lembut ini. Rasa kemanusiaannya sangat tinggi, terutama untuk membantu masyarakat miskin tanpa memandang segala perbedaan. Bahkan, sejak muda dia sudah bergerak membantu warga di pelosok desa terisolasi.

“Waktu itu (peristiwa G30S) saya tidak bisa mengeluarkan isi hati karena terikat pada sumpah jabatan. Melihat kenyataan itu saya menangis, ada konflik batin, stres. Mungkin saya lebih tersiksa daripada mereka yang disiksa secara fisik itu. Saya tahu bahwa itu tidak benar, tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa,” tuturnya.

Ia melanjutkan, perintah dari atasan harus dilaksanakan. Tapi, dalam pelaksanaannya ada yang menyeleweng, misalnya target bernama A pada saat yang ditentukan sudah pindah lokasi, sehingga siapa saja termasuk X yang saat itu sedang berada di lokasi ditangkap militer.

“Jadi asal comot saja, padahal apakah dengan mengambil si X berarti akan bisa mendapatkan si A? Emangnya orang PKI itu bodoh-bodoh?” dia tertawa.

Dia memang termasuk orang yang protes terhadap peristiwa salah sasaran yang berulang kali terjadi itu, dan merasa sangat menyesal pernah memilih profesi sebagai tentara yang kemudian malah terjerumus dalam peristiwa terkelam di negeri ini.

Kasih Kemanusiaan

Sialnya lagi, tak lama kemudian dia justru yang dijebloskan ke penjara. Kelaparan, kesakitan, dan kedinginan mewarnai hari-harinya selama delapan tahun di dalam sel.

Jelas membuncah sudah rasa penyesalan dalam dirinya: mengapa mati-matian mengikuti instruksi pemimpin yang bicara atas nama bangsa dan negara. Namun hikmahnya, justru di dalam penjara itulah rasa welas asih-nya terhadap sesama manusia bersemi kembali.

Inilah sepenggal kisah tentang lelaki ini. Dengan bersusah payah dia melewati perjalanan hidup yang penuh “ranjau”. Satu-satunya penghiburan yang kini dilakukannya adalah menyalurkan kasih kepada sesama lewat Yayasan Pelayanan Kasih (YPK).

Di dalam YPK ada organ bernama Balai Pengobatan Umum (BPU) yang melayani pasien umum dan pasien gigi dari keluarga tidak mampu, serta Crisis Center Yayasan Pelayanan Kasih (CCYPK) yang membantu penderita penyakit berat, khususnya penderita kanker, yang hidupnya berada di bawah garis kemiskinan dan sulit mengakses pelayanan pengobatan.

Tak terkira sudah berapa jumlah orang yang telah dibantunya. Sejak didirikan tahun 2004 YPK telah menolong puluhan ribu orang, terutama dalam bidang kesehatan. Maklumlah, keluarganya sebagian besar berprofesi sebagai dokter.

Seluruh pendanaan untuk menyalurkan bantuan lewat YPK dan CCYPK ini diperoleh dari hasil penyewaan Gedung Grha Kasih dan Vila Grha Kasih yang dibangunnya di atas areal seluas sekitar 7.000 meter persegi di Kampung Cipari, Kelurahan Cisarua, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Gedung dan vila yang indah dengan pemandangan alam eksotis ini disewakan untuk tempat peristirahatan, retret, rapat, dan social outings (misalnya kumpul keluarga).

Tarifnya pun tergolong paling murah jika dibandingkan dengan vila serupa di sekitarnya, jika ditilik dari bangunan yang relatif baru dan fasilitas lengkap. Paling murah, karena tempat ini memang nonprofit, tidak mengambil keuntungan dari para tamunya.

Perjalanan untuk menghidupkan YPK ini pun ternyata tidak mudah, karena dia kesulitan menemukan partner yang bisa menjiwai isi hatinya dalam rangka menjalankan visi-misi tersebut. Maka dia sempat stres gara-gara orang-orang di sekelilingnya tidak pas dalam menerjemahkan kehendaknya yang “lepas bebas” tanpa ikatan duniawi lagi.

Lelaki ini bertekad penuh untuk mendedikasikan sisa hidupnya hanya untuk misi kemanusiaan. Dia tidak pernah menghitung berapa uang yang harus dikeluarkan dan berapa yang harus kembali masuk ke kantong pribadi.

Gedung Grha Kasih dan Vila Grha Kasih dia persembahkan sepenuhnya kepada Tuhan melalui sesama. Buktinya, dia tidak pernah dan tidak akan pernah meminta — walau satu perak pun — uang dari hasil penyewaan ini untuk kantong pribadi maupun keluarganya.

Ungkapan Syukur

Perjalanan untuk mendirikan Grha Kasih pun tidak mudah, karena setelah dibangun sekitar tahun 2000 malah hendak dibakar oleh masyarakat lantaran dikira akan dibuat sebuah gereja.

Tentu saja dia kalang kabut dibuatnya. Namun lambat laun masyarakat bisa memahami dan menerima bahwa tujuan utama pendirian bangunan ini semata-mata untuk membantu sesama yang menderita, tanpa memandang suku, agama, ras, antargolongan (SARA).

Lelaki ini memang berbeda. Gerakan sosial yang dilakukannya unik. Habis-habisan, mati-matian, kata orang. Bahkan ada yang bilang ngongso, memaksakan diri.

Permodalan yang digunakan memang hanya bersumber dari pribadinya seorang diri. Padahal, jika dilihat dari sisi iman, gerakan sosial yang seperti inilah yang justru ideal sebab tanpa embel-embel mencari keuntungan materi pribadi. Sumber modalnya pun tidak diperoleh dari hasil korupsi ataupun menyuap.

Apa yang didedikasikan oleh pria ini hanya bermuara pada satu tujuan, yaitu memuliakan nama Tuhan. Selain itu, sebagai ucapan syukur bahwa berdasarkan keyakinannya, dia telah diampuni dan diselamatkan oleh Tuhan, serta diberi kemurahan rezeki sehingga diberi kesempatan untuk menyalurkan kasih kepada sesama tanpa pamrih.

Yah, dia memang patut bersyukur mengingat seorang teman yang mengenalnya sejak muda pernah berujar kepada SH, “Dia itu orang yang dilindungi oleh malaikat-malaikat. Kalau tidak, dia sudah mati dari dulu-dulu.”

Rasa syukur kepada Tuhan karena telah diselamatkan, telah merasuk jauh ke dalam kalbunya.

Ini tercermin dari ungkapan hatinya dalam kehidupan sehari-hari, yang tak menampakkan sedikit pun ada rasa dendam yang membekas di hatinya terhadap pemimpinnya dahulu, yang telah menjerumuskannya menjadi “pelaku” dalam peristiwa paling gelap di negeri ini.

Hanya karena dia sadar bahwa kondisi politik tahun 1965-an memang serbadilematis, sulit bagi setiap orang untuk menghindarinya.

Padahal, lelaki ini tahu betul, siapa yang seharusnya bertanggung jawab dalam peristiwa G30S.

Namun, dia memilih diam, hanya karena merasa tidak berdaya dan tidak akan ada gunanya jika mengungkapnya ke permukaan. Diam-diam dia telah memaafkan masa lalunya, sebagai satu-satunya obat penyembuh luka sejarah itu.

 

Ibrahim Isa
Avatar Juliani Wahjana
Hilversum, Belanda
Hilversum, Belanda

‘Hidupku Jungkir Balik Akibat G30S’

Diterbitkan : 30 September 2011 – 9:45am | Oleh Juliani Wahjana (www.ranesi.nl)

Diarsip dalam:

Peristiwa 30 September 1965 terjadi 46 tahun lalu. Bisa dibilang lama bagi yang tidak mengalaminya. Tapi bagi mereka yang terlibat langsung, peristiwa yang mengubah sejarah Indonesia dan jalan hidup banyak anak manusia itu, ibarat kejadian kemarin saja.

Walaupun sudah 46 tahun berlalu dan belakangan terdapat upaya untuk mengungkap apa yang terjadi pada waktu itu, tapi kebenaran belum seluruhnya muncul ke permukaan. Warisan beban masa lalu dari peristiwa G30S, harus suatu saat dituntaskan, semakin cepat semakin baik. Penting, bukan saja bagi mereka yang terlibat langsung serta anak-cucu mereka yang sampai sekarang masih menyandang dampaknya, tapi juga bagi generasi-generasi seterusnya, supaya mereka tidak perlu lagi menyandang beban ini.

Ibrahim Isa, 81 tahun, menyebut diri sebagai nasionalis Indonesia dan bermukim di Belanda, adalah satu dari sekian banyak anak manusia yang jalan hidupnya berubah drastis akibat peristiwa G30S itu.

Getir
“Getir…..ya….karena paspor saya dicabut, dibatalkan. Pada permulaan Januari 1966, di Havana (ibukota Kuba, Red) berlangsung konperensi internasional untuk rakyat bangsa-bangsa Amerika Latin. Konperensi penting yang diselenggarakan oleh berbagai organisasi termasuk organisasi kami di Kairo, di mana saya duduk sebagai wakil Indonesia. Jadi saya ambil bagian aktif dalam konperensi ini.

Ketika saya ada di Jakarta pada bulan Oktober (1965, Red), saya lihat keadaan jungkir balik di Indonesia. Saya sudah perhitungkan pasti dari Indonesia tidak akan mengirimkan delegasi sebab ini delegasi rakyat. Gerakan ini di Indonesia isinya banyak orang kiri dan sudah banyak yang ditangkap dan hilang.

Bentuk delegasi
Ketika saya tiba di Havana, Desember 1965, saya jelaskan pada panitia pengorganisasi bahwa di Indonesia terjadi begini-begini sehingga tidak akan mampu mengirim orang ke Havana. Terus panitia mengatakan, kalau begitu Bung Isa saja yang mewakili karena Bung kan mewakili Indonesia di Kairo di gerakan Asia Afrika. Saya jawab saya tidak bisa sendiri, mesti bersama-sama dengan yang lain.

Kebetulan banyak teman lain yang ada di luar negeri. Saya minta mereka, akhirnya ada tujuh atau delapan orang membentuk delegasi Indonesia.

Dua delegasi
Tiba-tiba datang delegasi dari Indonesia, diketuai Brigjen Latief Hendraningrat. Saya lihat komposisi delegasi ini, ketuanya jenderal, salah satu orang terpenting letkol, yang lain-lain saya tidak kenal. Saya jelaskan pada panitia. Saya bilang ini bukan delegasi rakyat, non governmental, tapi dikontrol militer.

Dilemanya, Pak Latief ini adalah teman saya. Dia anggota parlemen komisi luar negeri, mewakili PNI (Partai Nasional Indonesia, Red), tapi masih jenderal. Secara hirarkis, dia di bawah Soeharto. Ketika ketemu Pak Latief, saya tanya apa yang mau dibicarakannya dalam konperensi. Dia bilang: “Saya garis PNI, garis Presiden Soekarno, anti imperialisme, ganyang Malaysia, dsb”.

Saya jawab mereka tidak mau dengar tentang itu. Mereka tahu ada pergolakan di Jakarta dan mereka ingin tahu bagaimana Presiden Soekarno. Sebab Presiden Soekarno diketahui sebagai tokoh yang mendukung gerakan kemerdekaan. Karena dia bilang tidak bisa jelaskan hal itu, saya bilang saya yang akan jelaskan. Tapi dia bilang tidak bisa. Tidak tercapai sepakat, maka diajukanlah ke komite. Mereka putuskan menerima wakil yang dipimpin Isa.

Jakarta marah
, saya tidak menyesal
Di situlah Jakarta marah sekali. Di Jakarta hanya ada dua koran, Berita Yuda dan Angkatan Bersenjata. Di situ dimuat bahwa Isa ini adalah orangnya G30S yang ada di luar negeri, melakukan subversi, menjelek-jelekkan Indonesia, dsb. Itulah yang menyebabkan paspor saya dan teman-teman dicabut tanpa proses, tanpa ditanya.

Kalau boleh dibilang, itulah satu titik balik besar pada hidup saya. Tapi kalau ditanya apakah saya menyesal? Tidak. Saya tidak menyesal. Kalau kita berbuat demi cita-cita yang kita anggap benar, adil,  dan mulia, itu pasti ada resikonya. Ini saya anggap sebagai resiko yang harus dihadapi.

Saya hanya sedih…sampai sekarang, melihat teman-teman yang ditangkap, banyak yang disiksa, dan juga banyak yang sudah tidak ada. Ini sangat sedih. Tapi kesedihan ini tidak merintangi saya untuk meneruskan kegiatan”.

 

Ibrahim Isa dalam laporan J.Wahjana

DALANG DAN APARAT PEMBASMI KOMUNIS DAN PENGGULINGAN BUNG KARNO (1)

DALANG DAN APARAT PEMBASMI KOMUNIS
DAN PENGGULINGAN BUNG KARNO (1)
Oleh Dian Su
in:”gelora45″ <gelora45@yahoogroups.com>, Friday, September 30, 2011, 12:06 PM
 
 
.National Security Council (NSC) –
POLITBIRO PERANG DINGIN.
 
Komunisme sudah berkembang dari teori menjadi praktek, hingga telah terbentuk negara yang didasarkan pada ajaran komunisme. Seusai Perang Dunia kedua, bukan hanya ada Uni Republik-Republik  Sovyet Sosialis (URSS), tetapi telah berkembang hingga di Eropa Tengah dan Timur terbentuk negara-negara sosialis dipimpin partai-partai komunis. Para penguasa negara Amerika Serikat membayangkan bahaya, bahwa komunis akan merebut dan menguasai setiap jengkal bumi ini. Karena itu, dimana saja ada atau muncul, kaum komunis harus dibasmi.
 
Maka pelaksanaan strategi pembasmian komunisme sejagat adalah sangat rumit, sudah menyangkut pembasmian kekuasaan banyak negara, harus berhadapan dengan kekuatan politik, ekonomi, militer dan budaya. Setelah dipaparkan Doktrin Truman – the policy of containment, dan yang diikuti oleh gagasan anti-komunis rollback Dulles, Doktrin Eisenhower, maka diperlukan aparat yang kuat untuk pelaksanaannya. Banyak segi yang tak bisa dilakukan secara terbuka oleh Pemerintah Amerika Serikat. Karena itu diciptakan berbagai aparat yang canggih dan rapih, diantaranya terdapat “Pemerintah Bayangan”.   Aparat-aparat yang canggih dan rapih ini bekerja di bawah komando National Security Council (NSC), Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat, Politbiro Perang Dingin.
 
National Security Council (NSC) didirikan berdasarkan Undang-Undang Umum 82-253, yang disahkan 26 Juli 1947, sebagai bagian dari reorganisasi umum aparat Keamanan Nasional Amerika, berdasarkan ketetapan National Security Act tahun 1947 (PL 235-61 Stat 496, U.S.C. 402) yang kemudian diamendir oleh National Security Act tahun 1949 (63 Stat. 579, 50 U.S.C. National Security Act Amendments of 1949 63 Stat. 579, 50 U.S.C. 401 et seq). Dalam tahun 1949, sebagai bagian dari Plan Reorganisasi, NSC ditempatkan di dalam Kantor Eksekutif Presiden. NSC memainkan peranan menentukan mengenai politik luarnegeri Amerika. Dewan ini berfungsi semenjak kepresidenan Truman, Eisenhower, Nixon, Kennedy, Johnson dan seterusnya.
 
Fungsi dari NSC, sebagai mana yang ditetapkan dalam undang-undang tahun 1947 adalah memberi nasehat pada Presiden mengenai integritas politik – politik dalam negeri, luarnegeri, dan militer yang berhubungan dengan keamanan nasional, untuk memudahkan kerjasama antar kementerian-kementerian. Di bawah pimpinan Presiden, NSC bisa memberi petunjuk mengenai hal-hal yang menyangkut Keamanan Nasional Amerika, mempertimbangkan politik-politik dan kemudian melaporkannya atau mengajukan usul-usul kepada Presiden.
 
NSC diketuai oleh Presiden. Yang hadir dalam rapat-rapatnya secara teratur adalah  Wakil Presiden, Menteri Luarnegeri, Menteri Keuangan, Menteri Pertahanan, Pembantu Presiden untuk Keamanan Nasional. Ketua Gabungan Kepala-Kepala Staf adalah penasihat militer tetap dari Dewan, dan Direktur Badan Intelijen Nasional adalah penasihat intelijen. Kepala Staf Kepresidenan, penasehat Presiden, dan pembantu Presiden di bidang Politik Ekonomi diundang untuk menghadiri sidang-sidang NSC. Jaksa Agung dan Direktur Kantor Manajemen Anggaran Belanja juga diundang menghadiri sidang yang bersangkutan dengan masalah tanggungjawab mereka. Pada masa kepresidenan Kennedy, yang mengendalikan NSC adalah aristokrat McGeorge Bundy, yang memainkan peranan penting dalam masalah politik luarnegeri selama tahun 60an sampai dia meninggalkan kedudukan dalam pemerintahan untuk menjadi ketua Ford Foundation. Stafnya termasuk Walt Rostow, dari MIT Center for International Studies, Harvard economist Carl Kaysen, Michael Forrestal(putera mantan  president of Dillon, Read), dan Robert Komer (seorang pejabat pemerintah). Yang berikut ini adalah anggota Komite Eksekutif NSC pada masa pemerintahan Kennedy yang bersidang secara teratur dengan periodik dua minggu: Lyndon Johnson, Wakil Presiden, perwakilan dari kapital minyak Texas; Dean Rusk, mantan Presiden Rockefeller Foundation; Robert  McNamara, mantan presiden Ford Motors; Robert F.Kennedy, multimilioner dari Boston; Douglas Dillon, mantan presiden Dillon, Read; Roswell Gilpakric, ahli hukum sebuah korporasi dari New York; McGeorge Bundy, seorang aristokrat dari Boston yang mantan dean di Harvard; Adlai Stevenson, ahli hukum sebuah korporasi dari Chicago; John McCone, seorang multimilioner industrialist dari Los Angeles; Dean Acheson, seorang ahli hukum dan mantan Menteri Luarnegeri; Robert Lovett, seorang bankir investor pada Brown Brothers, Harriman; Jenderal Maxwell Taylor, seorang penasihat Presiden, dan mantan kepala Mexican Light and Power Company, Ltd;  Jenderal Mayor  Marshall Sylvester Carter, wakil Direktur CIA; George Ball, seorang ahli hukum sebuah korporasi kemudian menjadi mitra dari Lehman Brothers; Edwin M.Martin, pejabat Kementerian Luarnegeri, pakar khusus mengenai Amerika Latin; Lwedlyn Thompson, pejabat Kementerian Luarnegeri; Theodore.Sorensen, penulis pedato dan penasehat Presiden. 1). [Baca David Horowitz Corporations and the Cold War, published with the Bertrand Russel Peace Foundation, Monthly Review Press, First Printing, New York and London, 1969, hal.43-46]
 
Yang duduk dalam NSC adalah  tokoh-tokoh terkemuka di bidang politik, ekonomi dan militer, yaitu “mereka-mereka yang menguasai Amerika”. Dan ruang lingkup yang ditangani oleh NSC menunjukkan besarnya kekuasaan Dewan ini. Karena itu, John Fischer dari Harper’s Magazine menulis bahwa “NSC adalah Politbiro Mr Truman” 2). [Ibid., hal. 44]. Ini berarti, NSC adalah Politbiro Perang Dingin. Putusan-putusannya memberi haluan dan menetapkan langkah-langkah yang diambil Amerika Serikat dalam Perang Dingin., yaitu dalam melaksanakan the policy of containment – Doktrin Truman, membendung dan membasmi komunisme sejagat. Dalam usaha membasmi komunisme sejagat, NSC telah mengambil serentetan putusan yang mengintervensi banyak negeri, termasuk Indonesia. Antara lain putusan-putusan NSC 171/1, 5518, 5901, 6023.
 
Pelaksanaan strategi pembasmian komunisme sejagat adalah sangat rumit. Ini sudah menyangkut pembasmian kekuasaan negara, harus berhadapan dengan kekuatan politik, ekonomi, militer dan budaya suatu negara. Sesudah dipaparkannya Doktrin Truman – the policy of containment, dan yang diikuti oleh gagasan anti-komunis rollback Dulles serta Doktrin Eisenhower, maka diperlukan aparat yang kuat untuk pelaksanaannya. Banyak segi yang tak bisa dilakukan secara terbuka oleh Pemerintah Amerika Serikat. Karena itu diciptakan berbagai aparat yang canggih dan rapih, diantaranya terdapat “Pemerintah Bayangan”.  Di samping itu dibangun dan digalakkan CIA, RAND Corporation, Ford Foundation, Pakta-Pakta Militer NATO, SEATO dll;… sampai-sampai Kubu Suharto-CIA.

Dokumentasi SEKITAR “G30S” – , AMSTERDAM

Dokumentasi SEKITAR “G30S” – <PERDOI>, AMSTERDAM,,Di Bawah Asuhan SARMAJI

Kolom IBRAHIM ISA
Selasa, 27 September 2011
————————-

Dokumentasi SEKITAR “G30S” – <PERDOI>, AMSTERDAM

Di Bawah Asuhan SARMAJI

Bulan September, sebagaimana biasa, sudah sejak 1965, saat ketika di
Indonesia rezim Orde Baru Jendral Suharto, mulai ditegakkan di bumi
Indonesia, — di mancanegara, teristimewa di media internetnya,
bermunculan banyak tulisan sekitar “G30S”. Lebih-lebih lagi sekitar
pembantaian masal terhadap orang-orang PKI, dituduh PKI, dan para para
pendukung setia Presiden Sukarno dan orang-orang Kiri lainnya.

Yang disoroti ialah berlangsungnya kampanye pemusnahan terhadap golongan
Kiri, yang dimulai pada tahun-tahun 1965, 1966 dan 1967. Kasus itu
menjadi topik dan fokus perhatian dunia. Tidak sedikit para pemeduli
Indonesia di dunia internasional, membuat analisis dan mencanangkan,
bahwa suatu ‘kudeta merangkak’ sedang berlangsung di Indonesia.
Pelakunya adalah Jendral Suharto. Korbannya adalah Presiden Sukarno.
Dunia Barat menyambut riang perkembangan di Indonesia itu, bahkan
memberikan dukungan politik, ekonomi, finsiil dan persenjataan pada Orde
Baru yang lahir dari pertumpahan darah terbesar di sepanjang sejarah
perubahan kekuasaan di dunia ini.

Tidak sedikit tulisan dan analisis mengungkapkan bahwa ‘kudeta merangkak
Jendral Suharto’ tsb adalah suatu ‘proyek’ yang sudah lama dirancangkan.
Sesuai “strategi perang dingin”mereka.

* * *

Dengan turun-panggungnya Presiden Suharto,— sebagai salah satu hasil
penting gerakan Reformasi dan Demokrasi, — di Indonesia diberlakukan
sementara hak-hak demokrasi, seperti: — kebebasan menyatakan pendapat
dan menyiarkannya. Sejak itu terbit ratusan, bahkan ribuan tulisan,
makalah dan buku, tentang “G30S” dan pelanggaran HAM terbesar dalam
sejarah Indonesia, yang terjadi setelah Jendral Suharto berhasil
menumpas “G30S”.

Selama berkuasanya rezim Orba, Indonesia ditutup rapat dari semua
informasi independen sekitar “G30S”. Publik melulu dijejali penulisan
dan propaganda Penerangan AD dan media lainnya yang dibolehkan oleh
rezim, mengenai “G30S”menurut versi pemerintah.

Sejak jatuhnya Suharto, Indonesia menjadi terbuka bagi semua informasi
dan penulisan sekitar Peristiwa 1965 dan “G30S” yang bebas dari
pengontrolan dan pelarangan penguasa. Sesuatu yang disambut oleh publik
yang berhasrat menciptakan suatu masyarakat madani di Indonesia.

* * *

Suatu kenyataan — Tidak banyak yang tahu, — bahwa selagi Presiden
Suharto masih berkuasa dan Orba berjaya, di saat Indonesia merupakan
daerah terlarang bagi setiap literatur mengenai “G30S”, selain versi
rekayasa pemerintah, — seorang warga Indonesia, di Amsterdam, yang
terhalang pulang, bernama *SARMAJI*, *MULAI MENGHIMPUN SUATU
DOKUMENTASI, meliputi siaran, penerbitan, buku dan makalah sekitar
Peristiwa 1965, khususnya sekitar “G30S”.

Sarmaji melakukannya sebagai perlawanan terhadap politik penerangan Orba
yang menutup warga Indonesia dari semua informasi independen.
Dokumentasi yang dikelola Sarmaji menerobos Orba yang memasung informasi
terhadap warganegara Indonesia dan dunia. Tetapi di Belanda, siapa saja
yang berkunjung ke Dokumentasi Indonesia Amsterdam, bisa mengakses
berbagai informasi tertulis mengenai Indonesia, khususnya mengenai “G30S”.

Sarmaji membangun DOKUMENTASI Indonesia di Belanda adalah sesuatu yang
tidak pernah terjadi sebelumnya di Holland. Suatu himpunan dokumentasi
mengenai “G30S” yang lain, bahkan, bertentangan dengan versi pemerintah
Orba. Di Indonesia, umumnya, masyarakat hanya boleh tahu versi Orba yang
direkayaa mengenai “G30S”. Di Amsterdam dengan tekun Sarmaji menyusun
sebuah dokumentasi mengenai G30S. Dengan demikian pembaca memperoleh
bahan informasi dan dokumentasi yang berimbang mengenai G30S. Di
Amsterdam, Sarmaji, menembus ‘pembreidelan informasi’ yang dikenakan
Orba terhadap warga Indonesia.

Di Belanda tidak sedikit berdatangan dosen dan gurubesar Indonesia,
siswa dan mahasiswa Indonesia yang berkunjung atau melakukan studi dan
penelitian ilmiah. Mereka-mereka itu berdatangan ke negeri Belanda, dari
pelbagai perguruan tinggi Indonesia, seperti Universitas Indonesia,
Universitas Gajah Mada, pelbagai universitas Islam, Universitas
Diponegoro, Unpad dll. Tiba di Belanda mereka segera memperoleh
informasi yang tersebar dari mulut ke mulut, tentang keberadaan
Dokumentasi Indonesia di Amsterdam yang dikelola oleh Sarmaji.

Bagi sarjana-sarjana Indonesia seperti Dr. Asvi Warman Adam, Prof Dr.
Bambang Purwanto, sejarawan muda Bonnie Triyana, dan Dr Muridan, —
Perhimpunan Dokumentasi Indonesia, Amsterdam, tidak asing lagi. Mereka
biasa berkunjung ke sana.

Juga para pakar, peneliti, dosen dan profesor asing yang melakukan studi
dan penulisan mengenai Indonesia, yang berkunjung ke KITLV, IISG dan
lembaga pengetahuan lainnya di Belanda, banyak yang memerlukan
berkunjung ke Perhimpungan Dokumentasi Indonesia, PRDOI. Termasuk
diantaranya Dr. Cribb, Dr Max Lane, Prof David Hill, Prof Dr Michael
Bodden, dan Prof Dr Kate McGregor. dll.

* * *

Satu-satunya DOKUMENTASI INDONESIA DI AMSTERDAM Dengan Fokus “PERISTIWA
G30S” Dan Kelanjutannya.

Kemis pekan lalu, kuperlukan benar mengunjungi PERDOI, Perhimpunan
Dokumentasi Indonesia, Amsterdam. Ini adalah kunjungan yang kesekian
kalinya. Nama lengkapnya, adalah Stichting Perhimpunan Dokumentasi
Indonesia, alamat:NAALDWIJKSTRAAT 36, 1059 GH Amsterdam,Nederland.

Pada permulaannya lembaga ini didirikan untuk menghimpun dokumentasi
mengenai kasus “G30S”. Kutanyakan Sarmaji, pemrakarsa dan pengelola
PERDOI: Mengapa Bung memulai prakarsa ini?

Ya, jawab Sarmaji: “Saya ada di Belanda disebabkan oleh terjadinya
peristiwa “G30S”. Sebagai mahasiswa di Beijing, saya menolak
menandatangani dokumen yang disodorkan KBRI Beijing, untuk mengutuk
Presiden Sukarno. Akibatnya paspor saya dicabut oleh penguasa INDONESIA.

“Bagaimana tokh? Saya ini pendukung Bung Karno. Saya Sukarnois! Ketika
minta suaka di Holland. Saya tegaskan bahwa saya lakukan ini karena saya
SUKARNOIS.

“Jadi saya di sini, di Belanda, bukan karena saya TKI, Tenaga Kerja
Indonesia. Ketika itu, saya adalah mahasiswa yang sedang studi di
Perguruan Tinggi Ilmu Keguruan, Beijing. Terjadi peristiwa “G30S”.
Kemudian Suharto memulai kampanye pembunuhan masal terhadap warga yang
tidak bersalah, terhadap PKI, dituduh PKI, dan terhadap pendukung
Presiden Sukarno.

“Kehidupan saya berubah drastis. Rakyat amat menderita akibat persekusi
Jendral Suharto. Saya sendiri, kehilangan segala-galanya. Menjadi
“stateless”. Kehilangan masa muda. Tentu saya merasa sedih sekali.
Tetapi. saya tidak boleh menyerah! Saya harus mengubah kesedihan menjadi
kekuatan.

“Dan sekarang ini kekuatan itu adalah buku-buku ini*. Dihimpun mula-mula
dengan fokus peristiwa “G30S”. Kemudian dengan sumbangan sahabat dan
kenalan, baik yang di luarnegeri maupun dari Indonesia, sudah berkembang
menjadi dokumentasi berjumlah kurang lebih 3000 buah, meliputi masalah
lainnya menyangkut Indonesia. Sejarah, ekonomi, politik dan kebudayaan.
Bisa memberikan informasi yang diperlukan oleh generasi muda kita, yang
melakukan studi dan penelitian mengenai perjuangan rakyat Indonesia
untuk keadilan dan kebenaran, adalah sumbangan kecil yang dapat saya
berikan. Dapat berbuat demikian saya merasa lega, puas dan nyaman!

* * *

“Bung Sarmaji telah menghimpun cukup banyak bahan informasi mengenai
“G30S”, kataku. “Saya ingin bertanya kepada Bung: Siapa dalang
G30S?”.Demikian pertanyaan yang kuajukan kepada Sarmaji hari itu.

Dia menjawab dengan mantap dan pasti: “Saya setuju dengan kesimpulan
yang dibuat oleh mantan Panglima AURI, Marsekal Udara Omar Dani. Dalang
“G30S’ adalah Amerika Serikat.”

CIA. Operasi militer “G30S”, menurut Sarmaji adalah suatu aksi yang
dirancang untuk berakhir dengan kegagalan. CIA-Amerika merancangkannya,
sebagai jebakan untuk menggulingkan Presiden Sukarno. Dan untuk
menggulingkan Presiden Sukarno, mereka harus menghancurkan PKI. PKI
dalam hal ini terprovokasi dan terjebak. CIA melakukannya antara lain
melalui “orang dalamnya” — *SYAM KAMARUZZAMAN.

“Sedangkan Jendral Suharto adalah PION Amerika yang secara lihay menarik
keuntungan paling besar dari peristiwa “G30S”, penggulingan Presiden
Sukarno dan penghancuran PKI.

“Namun sasaran utama AS adalah kekyaan bumi dan laut Indonesia. Mereka
sejak lama bermaksud untuk menggeser Belanda dan Inggris dari Indonesia
dan mengusainya untuk kepentingannya sendiri. Untuk itulah AS
menggulingkan Presiden Sukarno dan menghancurkan PKI, dan kekuatan
demokratis lainnya di Indonesioa. Demikian Sarmaji!

<Pada kesempatan lain cerita mengenai PERDOI dan pengelolanya, Sarmaji,
bisa disambung lagi>

Terima Ancaman Soeharto di Hari Pers

Terima Ancaman Soeharto di Hari Pers

TRIBUNnews.comTRIBUNnews.com –  12 menit yang lalu

Laporan Wartawan Tribunnews.com Febby Mahendra Putra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTAJAKOB Oetama, pendiri Kompas Gramedia (KG), merayakan ulang tahun ke-80 pada 27 September 2011. Selain syukuran di Bentara Budaya Jakarta, peringatan ulang tahun Chairman KG tersebut juga ditandai peluncuran buku berjudul Syukur Tiada Akhir, Jejak Langkah Jakob Oetama, disusun ST Sularto, wartawan senior Kompas. Berikut petikan buku setebal 659 halaman itu.

MALAM menjelang 5 Februari 1978, Jakob Oetama dan Petrus Kanisius (PK) Ojong tengah berdiskusi membahas tawaran pemerintah Soeharto. Tawaran itu terkait pelarangan terbit Harian Kompas, bersama 12 koran dan majalah lainnya, sejak 12 Januari 1978.

Kompas boleh terbit kembali asal menandatangani pernyataan tertulis, berisi permintaan maaf sekaligus berjanji tidak akan memuat tulisan yang menyinggung penguasa. “Jakob, jangan minta maaf. Mati dibunuh hari ini, nanti tahun depan, sama saja,” ujar PK Ojong seperti ditirukan Jakob Oetama.

Mendengar perkataan PK Ojong tersebut Jakob menjawab, “Mayat hanya bisa dikenang, tetapi tidak akan mungkin diajak berjuang. Perjuangan masih panjang dan membutuhkan sarana, di ataranya lewat media massa.” PK Ojong mengundur dan Jakob mengambil alih persoalan dengan menandatangani pernyataan minta maaf dan janji tertulis kesetiaan seperti diminta pemerintah.

Situasi politik pada saat itu diwarnai oleh protes mahasiswa di mana-mana. Aksi protes lewat pertemuan-pertemuan di kampus, aksi poster, maupun turun ke jalan, sudah terjadi di berbagai tempat.
Mahasiswa menuntut pengunduran diri Soeharto di awal 1978.
Semua peristiwa itu ditulis hampir semua media, termasuk Kompas. Pada 16 Januari, Jakob menulis tajuk rencana berjudul Aspirasi Mahasiswa, bersamaan dengan pemuatan berita di halaman depan berjudul Kas Kopkamtib Sudomo: Turun ke Jalan Akan Ditindak Tegas.

Selama Orde Baru berkuasa, berkali-kali Kompas mendapat teguran, bahkan seringkali disertai ancaman. Hingga pada akhirnya Kompas, bersama beberapa media lainnya, dibredel selama dua minggu.

Keputusan menerima tawaran pemerintah tak lepas dari faktor kemanusiaan yaitu nasib sekitar 2.500 karyawan, termasuk wartawan, yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan pada 1965 (saat Kompas baru terbit 3 bulan).
“Saya tahu Ojong berat hari mengiyakan. Sikap dan pandangan hidupnya sebagai orang yang sudah punya jam terbang lebih lama dibandingkan saya, selain Rosihan Anwar dan Mochtar Lubis, yang masing-masing punya sosok kewartawanan sendiri,” kata Jakob

Pria kelahiran Desa Jowahan, Magelang, Jawa Tengah itu yakin pilihan menerima tawaran pemerintah merupakan langkah yang benar, ketika mengikuti pelatihan jurnalisktik di Universitas Hawaii, pada 1980-an. Saat itu ada peserta dari Amerika Serikat yang nyeletuk, “Jakob, you are a living hero (Jakob, Anda pahlawan yang hidup).”

Jakob yakin keputusan yang dilakukan pada saat itu bukan menjual diri atau kompromistis, namun bentuk dari prinsip teguh dalam perkara tetapi lentur dalam cara. Prinsip sebagai pedoman kerja tersebut telah dikembangkan sejak Kompas lahir.

Kepada PK Ojong, yang juga pendiri Kompas Gramedia, Jakob menyatakan, “Tanda tangan ini basa-basi saja. Tidak akan berlaku seumur hidup.”
Keputusan dalam kapasitas sebagai Pemimpin redaksi Kompas tersebut tidak terlalu diwarnai motivasi bisnis, kecuali tanggung jawab menyediakan lapangan kerja bagi karyawan, tetapi terutama motivasi idealisme memberi pengaruh pada perkembangan masyarakat.

“Daripada peranan Kompas diambialih media lain yang belum tentu bisa memperbaiki pers Indonesia, sebaiknya syarat dipenuhi,” kata Jakob. PK Ojong akhirnya setuju, namun sejak itu ia memutuskan tidak aktif lagi dalam pengambilan kebijakan redaksional.

Setelah terbit kembali 6 Februari 1978, tekanan politik yang keras terhadap Kompas tetap terjadi. Padahal Kompas duah bersikap netral. Kompas ibarat bermain di atas buih. Saat Jakob berjabat tangan dengan Presiden Soeharto pada acara Hari Pers ke-32 di Solo, 9 Februari 1978, penguasa Orde Baru bicara singkat tapi jelas maksudnya.

“Aja meneh-meneh (Jangan lakukan lagi),” kata Soeharto. Jakob jenggah karena kalimat Soeharto itu bernada ancaman. Kalimat senada dilontarkan Soeharto di pesawat ketika melakukan lawatan kenegaraan ke Yogoslavia dan Uni Sovyet.

“Tak gebuk,” ujar Soeharto menjawab pertanyaan tentang liputan media massa berkaitan dengan aksi-aksi mahasiswa tahun 1980-an yang mirip gerakan mahasiswa 1970-an. Berbeda dengan ekspresi dingin saat melontarkan acaman pada 1978, kali ini  tangan Soeharto mengepal siap meninju.  Baca Juga: Bimbang, Jadi Guru atau Wartawan

G30S – SUHARTO 1965 PANGKAL/SUMBER KEKACAUAN HINGGA DEWASA INI

G30S – SUHARTO 1965 PANGKAL/SUMBER

KEKACAUAN HINGGA DEWASA INI

Oleh Dian Su

Dian Su <diansu6363@yahoo.com>,in: nasional-list <nasional-list@yahoogroups.com>
Wednesday, 28 September 2011 4:01 PM


 

                        Peristiwa sejarah yang dasyat yang pernah terjadi di negeri kita – Indonesia pada tanggal 30 September dan 1 Oktober 1965 jam 04.00 pagi, yaitu diculik dan dibunuhnya 6 perwira tinggi AD dan 1 perwira pertama (Jendral A. Yani, Panglima AD dan teman-temannya dari Markas Besar AD di Jakarta) adalah tindak awal kup merangkak jendral Suharto yang direkayasa AS-CIA dan Inggris-MI6 terhadap Presiden RI pertama Ir. Soekarno, salah seorang tokoh – pimpinan perjuangan kemerdekaan, proklamator Indonesia merdeka penuh yang anti kolonial-imperialis untuk membangun sosialisme di Indonesia.

            Almarhum Jendral Suharto, pendukung dan pembelanya sampai hari ini masih menyatakan bahwa peristiwa itu adalah usaha kup G30S/PKI. Sudah puluhan buku, tulisan yang ditulis oleh tokoh pelaku sejarah, ahli, pemerhati sejarah baik dalam bahasa Indonesia di Indonesia maupun dalam bahasa asing, Belanda, Inggris, Perancis, dan lainnya yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia membuktikan bahwa peristiwa itu adalah rekayasa AS, Inggris yang didukung negara imperialis lain.

            Fitnah, pembohongan, pemutarbalikan itu dilakukan sejak 2 Oktober 1965, yaitu sejak dilarangnya terbit semua surat kabar, kecuali Berita Yuda dan Angkatan Bersenjata milik AD yang memuat berita dan tulisan pembohongan menghasut rakyat melawan PKI sebagai kambing hitam peristiwa September ’65 untuk dijadikan sasaran utama dihancurkan.

            Sejak tanggal 5 Oktober 1965, hari Angkatan Bersenjata, kantor PKI, organisasi massa buruh, tani, perempuan, pemuda, pelajar, mahasiswa, sarjana, dan lain-lain baik di Jakarta maupun di daerah-daerah diobrak abrik, dibakar oleh massa yang dihasut oleh AD Suharto. Demikian juga kegiatan menangkapi, menahan, menyiksa, membunuh tokoh-tokoh, kader, baik anggota PKI, ormas atau orang-orang yang mereka curigai, baik laki-laki, perempuan, anak-anak, ibu mengandung temasuk orang lanjut usia, tanpa diketahui dari mana mereka dan tanpa surat penangkapan serta alasannya.

             Pembunuhan secara besar-besaran  terjadi, dilakukan di Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Tengah, Selatan, Lampung, Kalimantan Barat, Sulawesi, dan lainnya. Menurut almarhum Jendral Sarwo Edi Wibowo, bekas komandan RPKAD (kemudian menjadi Kopasus) menyatakan pada Permadi, S.H sewaktu beliau mengunjungi Sarwo Edi sakit, yang dibunuh 3 juta orang, yang ditahan (baca: dipenjara) tanpa proses hukum menurut Jendral Tri Sutrisno, mantan Komkamtip, ada 1.900.000 orang. Ini yang tercatat, bila dimasukan yang tidak tercatat semuanya tidak kurang dari 2 juta orang selama 14 tahun, bahkan ada yang sampai tahun 1998. Tidak kurang dari 20 juta orang yang dicabut hak-hak kewarganegaraannya termasuk mereka yang sedang tugas belajar dari pemerintah di luar negeri dicabut passpornya.

            Jendral Suharto mengangkat diri sendiri menjadi panglima AD/Kasad pada tanggal 2 Oktober 1965, dan kemudian dengan menggunakan sidang MPRS memecat Presiden Sukarno dan mengangkat dirinya menjadi Presiden. Setelah menjadi presiden, Suharto mengunakan kedudukan untuk  mengabdi kapitalis global seperti kepada AS memberi konsesi mendirikan Freepot di Papua Barat untuk mengeruk tembaga, emas, perak, uranium; New Mont mengeduk emas di dasar laut pantai Sulawesi, Lombok; Esson untuk mengebor minyak tanah di laut dan menguasai ladang minyak di Cepu, perusahaan mengeduk timah di Bangka; memberi keleluasan Jepang manguasai transportasi – otomotif, elektronik dan barang kosumtif lainnya. Demikian bank-bank asing yang juga diberi keleluasaan beroperasi di Indonesia menguasai peredaran uang melalui investasinya.

            Suharto mendapatkan upah dan jasa menumpas gerakan rakyat anti kolonialisnme, imperalis yang berarti mengamankan investasi modal asing di Indonesia. Pinjaman dari Bank-bank internasional, seperti dari IMF, Bank Dunia, ADB dan persekutuan kaum kapitalis dunia untuk membangun infrastruktur – jalan-jalan guna memudahkan angkutan barang dagangan negeri kapitalis ke konsumen; membangun pertanian – “revolusi hijau’ agar desa bisa menjadi pasar barang impor dari negeri kapitalis untuk membuktikan timbulnya kemakmuran ini karena digantikannya kekuasaan presiden Soekarno dan dibunuhnya, dihancurkannya PKI dan kekuatan anti kolonialis, anti imperialisme serta tegaknya kembali kolonialisme, imperialisme di Indonesia dan perlu mutlaknya menegakkan kekuasaan militeris Suharto.

            Undang-undang, keputusan presiden, peraturan, instruksi presiden yang tujuannya untuk menegakkan dominasi kekuasaan, kekuatan neo-kolonialis dibuat. Suharto berkoar-koar ke semua negara imperialis agar menginvestasikan kapitalnya di Indonesia karena Indonesia kaya sumber daya alamnya, cukup melimpah tenaga murah, dan terjaminnya keamanan dan kepastian hukum bagi negeri-negeri imperialis.

            Dengan jaminan yang ditawarkan, diberikan Suharto ini mengalirkan “bantuan” (baca: pinjaman) ke Indonesia , dan dengan demikian timbulah kemungkinan kekayaan, modal untuk di korup kroni Suharto. Selama Jendral Suharto berkuasa -32 tahun, telah menghimpun kekayaan yang menggunung pada diri dan keluarganya dengan mengorup 35 milyar dollar dari pinjaman hutang yang 150 milyar dollar. Hal ini diakui dan dinyatakan oleh Prof. DR Sumitro, mantan besannya, dan Bank dunia, bukan rahasia lagi.

            Kejahatan Jendral Suharto mulai mengkup, menahan sampai meninggal presiden Soekarno, menganiaya, membunuh 3 juta orang, menahan selama 14 tahun 2 juta orang, mencabut hak kewarganegaraan 20 juta orang, sampai dia meninggal belum pernah dijamah oleh hukum, karena perundang-undangan, pengadilan, kepolisian, kejaksaan semuanya diatur untuk melindungi dia, keluarga dan kroni-kroninya.

            Budaya politik, ekonomi, sosial yang sudah disusun dan didoktrinkan dalam masyarakat terutama pada pengikut dan pembelanya, walaupun Jendral Suharto sudah digulingkan dan diganti dengan sistem reformasi, masih tetap menancap dalam benak mereka. Reformasi pada hakekatnya dan isinya bukannya menjungkirbalikan tatanan yang lama tetapi hanya mengganti bentuk dan cara  dengan yang baru, dengan isi yang lama, yaitu tetap melanjutkan, mempertahankan posisi negeri ini sebagai negeri neo-kolonial dari negara neo-imperalisme – kapitalis global dengan sistem neo-liberalisme.

            Ketergantungan dalam politik dari neo-imperalis, global kapitalis masih tetap kokoh, demikian juga dalam ekonomi, hukum, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan, termasuk dalam pertahanan. Dasar inilah yang ditegakkan Suharto pada anak didik angkatan berikutnya sampai dewasa ini, walaupun bentuk dan caranya berubah sesuai dengan kata reformasi.

            Korupsi, menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, kelompok, partai adalah sudah menjadikebudayaan berjamaah, bukan hanya di tingkat bawah, tetapi yang utama di tingkat atas, puncaknya. Perbuatan seperti ini sudah diajarkan, diberi contoh oleh Jendral Suharto dan kini penggantinya tinggal menggunakannya dengan disesuaikan pada kondisi, situasi yang baru. Kini semua prinsip, dasar yang telah dibangun Suharto, dengan landasan reformasi, penggantian bentuk dan cara telah dijalankan oleh presiden Sby sehingga hasilnya menimbulkan kesemrawutan, kekacauan yang tidak dapat dihindari.

            Dewasa ini, hari-hari inii negeri induk kapitalis global, AS, Eropa sedang dalam taraf memasuki krisis keuangan, pembayaran yang pasti akan berkembang menjadi krisis ekonomi, dan memuncaknya krisis politik. Sudah pasti Indonesia yang sedang semrawut akibat melanjutkan pemerintahan Suharto akan terseret dalam krisis ini yang lebih dalam daripada krisis tahun 1988. Krisis bukan hanya menyangkut perusahaan swasta, tetapi juga negara. Jalan memperbaikinya, mengubahnya menjadi yang baru sesuai dengan tuntutan jamannya bukan lagi reformasi – tetapi tidak lain adalah revolusi. Revolusi adalah perubahan suatu kualitas lama menjadi kualitas baru secara mendadak dalam seluruh tatanan kehidupan, termasuk pikiran, kesadaran masyarakat. Inilah keharusan, kenistaan dialektika sejarah alam termasuk manusia dan masyarakatnya pasti akan terjadi, bukan karena kemauan segelintir atau sekelompok orang tetapi kemauan mayoritas rakyat dalam masyarakat negeri neo-kolonial dan neo-liberal Indonesia dewasa ini. Ini berarti keniscayaan alami yang tidak dapat dihindari. Tinggal waktu, momen, situasi yang akan menetapkan kapan hal itu akan terjadi.

G30S: Jenderal Suharto, Sang Jagal

G30S: Jenderal Suharto, Sang Jagal

(Harsutejo)

傳送日期: 2011年9月28日 21:08

 

Jenderal Besar (Purn) Suharto, Bapak Pembangunan, Sang Supersemar, Presiden Republik Indonesia (1968-1998) adalah juga Ketua Dewan Pembina Golkar di sepanjang tiga dekade kekuasaannya. Selama itu Suharto dipilih sebagai Presiden RI sebanyak 7 kali dengan dukungan penuh Golkar sebagai bagian dari tiga pilar ABG (ABRI, Birokrasi, Golkar). Seorang penulis menyebut ‘Suharto adalah Golkar dan Golkar adalah Suharto’. Sebenarnyalah Suharto adalah juga ABRI dan birokrasi, jadi Suharto itu identik dengan kekuasaan negara, bahkan dengan negara itu sendiri. Pendeknya Suharto ya Indonesia. Bukan main! Lalu Sang Jagal? Tentu ada yang akan bilang “betapa kasar sebutan itu”. Apa boleh buat, fakta sejarah yang terjadi pada 1965/1966 memang demikian, bahkan di sepanjang kekuasaan Suharto sejak 1965 sampai 1998.

Karena Indonesia itu juga Suharto, maka tak aneh jika hanya dia yang berhak menafsirkan UUD 1945. Dalam pasal 7 disebutkan “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali”. Kalimat ini dianggap jelas masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden hanya lima tahun pertama dan lima tahun kedua jika dipilih. Sama sekali tidak disebutkan boleh lima tahun ketiga dst. “Siapa bilang UUD 45 membatasi jabatan presiden cumak dua kali, tidak ada nyang membatasi…” begitu Suharto bersabda sebagai tafsirnya. Dalam bahasa gaul kira-kira berbunyi “sukak-sukak aku”. Selanjutnya tentang Pasal 33 yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Itu berarti untuk kemakmuran Suharto, anak cucu cicit, begundal alias kroninya dalam dan luar negeri. Kan Suharto itu Indonesia, tidak ada yang salah bukan!

Rezim militer Orba dibangun oleh Suharto cs lewat lumuran darah enam orang jenderal dan tiga juta rakyat Indonesia setelah didahului fitnah kotor dongeng horor tentang tarian harum bunga di Lubang Buaya terhadap Gerwani dan PKI. Selanjutnya kedudukan Suharto mendapatkan legitimasi dengan apa yang disebutnya Supersemar, surat perintah 11 Maret 1966 dari Presiden Sukarno yang dipalsukan itu dengan menghilangkan yang asli. Legitimasi selanjutnya didapat dengan menafsirkan UUD 1945 seenak udelnya sendiri. Legitimasi yang lain perlu dibangun dengan peran sejarah Letkol Suharto dalam serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta terhadap pendudukan Belanda yang diklaimnya sebagai pemilik gagasan dan pelaksana di lapangan. Senyum Suharto menggambarkan kata-kata yang tak diucapkannya, “Habis petinggi militer yang lain pada ngumpet carik slamet, sedang Sultan Hamengkubowono IX cumak nongkrong di istananya, maka ya saya sendiri yang tampil menghadapi musuh…….” Tentu saja Suharto mendapatkan dukungan barisan kaum intelektual dan cerdik pandai di segala lini yang dapat dibelinya. Maka ditulislah sejarah dirinya dengan tinta emas, dibuatlah film kepahlawanan dirinya yang tiada tara seperti ‘Janur Kuning’ dan ‘Pengkhianatan G30S/PKI’ serta bangunan ‘Monumen Yogyakarta Kembali’ di Yogya yang megah itu.

Dunia Barat merasa berutang budi ketika Jenderal Suharto menggulung PKI dan seluruh gerakan kiri dan akhirnya menggulingkan Presiden Sukarno, simbol rakyat Indonesia dan dunia ketiga dalam menghadapi imperialisme dunia. Maka langkah selanjutnya adalah mendepolitisasi rakyat yang menjadi tujuan bersama antara dunia Barat dengan penguasa represif. Dua kekuatan itu bekerja sama menyingkirkan mayoritas penduduk Indonesia dari kehidupan ekonomi dan politik di negara mereka sendiri. Gaya rezim ini meniadakan pembangunan politik elementer alias politik tanpa pembangunan politik, soalnya politik itu tabu bagi rakyat. Biarlah politik itu menjadi monopoli Suharto, ABRI, Birokrasi, dan Golkar. Sedang PPP dan PDI diberi peranan politik pinggiran pupuk bawang sebagai ornamen demokrasi.

Suharto masih merasa kurang pas jika belum dilengkapi legitimasi yang lain daripada yang lain, yakni legitimasi alam gaib. Ia pun dibentengi oleh sejumlah dukun dan azimat yang diatur dari atas, barangkali oleh Ki Semar. Bukan kebetulan jika Suharto mengidentifikasikan dirinya dengan Ki Semar. Salah seorang dukun yang tersohor sekaligus asisten khusus Suharto ialah Jenderal Sudjono Humardani. Ia pernah diutus menjemput “kembang wijayakusuma” bagi kesaktian dan kemenangan Suharto dari Pulau Nusakambangan. Untuk itu Suharto melakukan apa yang dalam bahasa Jawa disebut nglakoni, menjalankan olah mental dan spiritual dengan cara berpuasa, kungkum di sungai tertentu yang dianggap istimewa atau wingit dengan air dingin menusuk, tidak sebarang orang tahan dan bisa diterima oleh tempat itu. Suharto bersemadi di pinggir sungai yang seram, di gua atau di pantai Samudera Hindia untuk menghadap Nyai Loro Kidul dalam mitos Jawa, bahkan disebut melakukan perkawinan sakral dengan sang Nyai. Apa istrinya tidak cemburu ya?

Dalam hubungannya dengan harta korupsi yang pernah dijarah Suharto bersama keluarganya, maka ada gagasan Presiden Gus Dur untuk melakukan tawaran damai kepada keluarga Cendana. Hal ini merupakan langkah persuasif Presiden Gus Dur agar keluarga Cendana “sudi berkontribusi kepada negara dan rakyat”. Maka pada akhir Mei 2000 dikirimlah utusan terdiri dari Menteri Pertambangan dan Energi Susilo Bambang Yudoyono, Ketua Gerakan Pemuda Ansor Saifullah Yusuf dan Zarnuba Arifa Chafsoh alias Yenny, putri Presiden Gus Dur. Jika keluarga Cendana setuju dengan jalan damai, maka rencananya Gus Dur akan mengeluarkan surat pengampunan kepada Suharto dengan imbalan keluarga Cendana mengembalikan harta jarahannya sebesar 70-90%. Konon harta yang diincar di luar negeri saja sebesar 45 miliar dollar AS. Ketika itu jaksa Agung Marzuki Darusman sedang melakukan pengusutan perkara korupsi Suharto. Niat baik Gus Dur tak terimbangi. Ya mereka hanya mau menjarah dan tak sudi berkontribusi untuk negara dan rakyat. Rakyat jelata mempunyai ungkapan sederhana “mana ada maling mau mengaku”. Konon polisi Indonesia punya kiat jitu, bahkan mummi Mesir Kuno pun tak dapat mengelak mengakui umurnya.

Ketetapan MPR No.XI/1998 mengamanatkan pemberantasan KKN yang dilakukan siapa pun termasuk mantan Presiden Suharto. Pada tahun 2000 Suharto hendak dituntut dalam perkara “gurem” dalam tindak korupsi sebesar Rp1,7 triliun dan 419 juta dollar AS terhadap uang yayasan yang didirikannya (Yayasan Darmais, Dakab, Supersemar, Amal Bhakti Muslim Pancasila, Dana Mandiri, Gotong Royong dan Trikora). Yayasan yang bertujuan sosial ini memiliki aset sebesar Rp 4,014 triliun. Yayasan ini telah menghimpun dana dengan berbagai macam aturan pemotongan gaji pegawai negeri, sebagian laba bank pemerintah serta BUMN serta dari para pengusaha kakap. Dalam kenyataannya dana itu dibuat bancaan untuk modal perusahaan milik Bob Hasan, Bank Yama milik Tutut, Sempati Air milik Tommy. Ini semua merupakan penyalahgunaan. Akhirnya Jaksa Agung Mei 2006 mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara (SKP3). Suharto memang digdaya.

Diberitakan pada akhir Februari 2007 tim Kejagung, instansi sama yang mengeluarkan SP3 akan melayangkan somasi dengan gugatan perdata terhadap mantan Presiden Suharto yang harus mengembalikan uang negara sekitar Rp 1,5 triliun yang diduga hasil korupsi semasa mengetuai tujuh yayasan. Kata Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh, Suharto telah melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum, itu yang akan digunakan dalam gugatan perdata. Hal ini dilanjutkan oleh Jaksa Agung Hendarman Supandji pada 2007 sampai Suharto sakit gawat pada Januari 2008. Menurut pakar bidang perkorupsian Junus Aditjondro, hal ini cuma akal-akalan mencari popularitas.

Jatuhnya Suharto pada 1998 tidak serta merta mengakhiri rezim lama, pelembagaan hal-hal menyesatkan terus berlangsung. Suharto ditumbangkan, kuku-kukunya sebagai bagian dari rezim militer Orba masih mencengkeram berbagai aspek kehidupan bangsa dan negeri ini. Bersamanya terdapat suatu lapisan militer dan sipil yang telah mencengkeram akumulasi kekayaan amat besar yang kemudian menjadi sah secara hukum yang akan tetap memberikan pengaruhnya dalam jangka panjang dalam bidang politik maupun ekonomi, dengan politik kekuatan uang alias politik menyogok, menekan, mengancam dan meneror, menculik, kalau perlu membunuh yang menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya kekerasan rezim Orba. Yang paling belakang ini terbukti dengan dibunuhnya Munir pada 6 September 2004 serta tindak kekerasan lain yang dilakukan oleh “oknum” penguasa dan negara sampai 2011 ini.

Kekayaan mereka itu setidaknya sebesar 60 miliar dollar AS ketika Suharto jatuh, hampir setara dengan 600 triliun rupiah. Sedang realisasi APBN Perubahan 2006 untuk belanja negara sebesar Rp 528 triliun, artinya Suharto dengan Kerajaan Cendana beserta begundal dan kroninya, sipil maupun militer, mampu membeli negeri ini. Awas, kepala kita masing-masing bisa dibelinya.

Dalam keadaan kerusakan otak permanen di RSPP Januari 2008, bahkan mendekati koma, ia tetap sakti. Tak aneh jika Presiden, Kabinet, para petinggi negara, wartawan cetak dan elektronik begitu sibuk dan repot. Banjir, tanah longsor, angin ribut, antrean minyaktanah, kedelai tak terbeli pembuat tempe tahu, dengan jutaan rakyat menderita, semua silahkan menunggu.

Akhirnya Suharto meninggal pada 27 Januari 2008. Sebagai yang kemudian diberitakan sebuah koran, pameran lukisan Heri Dono yang direncanakan dengan tajuk The Dying King and I (Sang Raja yang Sekarat dan Aku) buru-buru diubah The King is Dead, Long Life The Puppets (Sang Raja Mangkat, Hidup Para Boneka). Suharto terlukis dalam “Salah Tangkap Pangeran Diponegoro”. (Harsutejo, Kamus Kejahatan Orba – Cinta Tanahair dan Bangsa, Komunitas Bambu, Depok, 2010).

 

CARA CIA MEMBASMI KOMUNIS DAN KAUM KIRI.

CARA CIA MEMBASMI KOMUNIS DAN KAUM KIRI. 

Oleh Dian Su

in: Dian Su <diansu6363@yahoo.com>,in: Wahana-News <wahana-news@yahoogroups.com>, Wednesday, 28 September 2011 8:56 PM

Peristiwa pembunuhan tahun 1965, pembasmian komunis dan kaum kiri di Indonesia bukanlah kejadian pembantaian manusia satu-satunya dalam sejarah. Tahun 1950, gerilya anti Jepang yang seusai Perang Dunia kedua berkembang jadi gerilya bersenjata di bawah pimpinan Huk Balahap di Filipina dibasmi liwat pembantaian, kekerasan bersenjata di bawah pimpinan CIA. Dari penyimpulan pengalamannya membasmi gerilya di Filipina, CIA merumuskan gagasan OPERASI PHOENIX. Operasi ini dijalankan di Vietnam untuk membasmi gerilya di bawah pimpinan Partai Komunis Vietnam  liwat pembunuhan besar-besaran. Cara-cara pembasmian komunis dan kaum kiri ini menjadi bahan pendidikan di akademi militer Fort Leavenworth yang mendidik perwira-perwira Vietnam Selatan dan
Indonesia. Dari Indonesia terdapat antara lain, Jenderal Ahmad Yani, Brigjen Soewarto, Sarwo Edhie dll. Pada tahun 1965 di Indonesia sudah terdapat dua ribu perwira hasil didikan akademi-akademi militer Amerika.

William Colby, mantan Direktur CIA menyatakan, bahwa program pembunuhan besar-besaran di Indonesia adalah sama dengan Program Phoenix. Para pembunuh, teroris-teroris ini dididik dan dilatih di sekolah-sekolah Western Hemisphere Institute For Security Cooperation, yang dulunya The School of The Americas, Ft. Benning,  Georgia dan The Counter-Insurgency Training Center, Ft. Bragg, Fayetville, N.C. [Baca The REAL Phoenix Program, Posted By: tenavision Date: Friday, 6-Jan-2006 12:38:49] :

Program Phoenix diramu oleh Kepala Divisi Timur Jauh CIA, William Colby, dilaksanakan oleh Kepala Kantor CIA, William Casey. Tom Ridge, Oliver North dan Bob Kerry adalah diantara mata-mata pelaksana Program Phoenix. Di sekitar tahun enampuluhan, beberapa orang pengajar masalah kontra-pemberontakan datang di Indonesia memberi latihan. Latihan militer Amerika Serikat ini dilakukan dengan rahasia karena Washington menganggap pemimpin negeri ini yang netralis, Sukarno adalah dicurigai secara politik. Latihan hanya diperbolehkan, agar Amerika Serikat mendapat pengaruh dalam militer Indonesia yang dianggap dapat disandari.

Bantuan dan latihan yang diberikan Amerika secara rahasia, yang bagian terbesarnya diberi nama yang tidak menakutkan “civic action”, yang umumnya diperkirakan berarti untuk membangun jalan, memberi tenaga untuk klinik-klinik kesehatan dan bentuk-bentuk kegiatan lainnya dengan pekerja sivil berupa kegiatan-kegiatan saling-bantu. Tetapi “civic action” juga memberi syarat untuk kerja rahasia di Indonesia, demikian pula di Filipina dan Vietnam, yaitu untuk perang syaraf.

Untuk menangkal Partai Komunis Indonesia yang kuat, Beret Merah Angkatan Darat melancarkan pembunuhan ratusan ribu manusia, priya dan wanita serta kanak-kanak. Begitu banyak mayat dilemparkan masuk sungai-sungai di Jawa Timur hingga airnya menjadi merah oleh darah. Dalam taktik perang syaraf klasik, mayat-mayat yang telanjang juga mengabdi untuk peringatan bagi para penduduk di desa-desa di hilir sungai.
“Supaya tidak tenggelam, mayat-mayat itu secara sembarangan diikatkan pada pancang-pancang bambu”, tulis saksi mata Pipit Rochijat. “Dan hanyutnya mayat-mayat itu dari daerah Kediri ke daerah hilir Kali Brantas mencapai tujuan pentingnya dengan mayat-mayat itu ditumpuk di atas rakit berhiaskan  panji-panji PKI berkibar dengan bangga” [Baca Rochijat: “Am I PKI or Non-PKI?”, Indonesia, Oct. 1985]

Sementara penulis sejarah, menghubungkan kekerasan yang luarbiasa ini dengan sikap tentara yang keterlaluan kegila-gilaan yang bertindak dengan “kekejaman yang tak direncanakan” atau “histeria massa” yang menyebabkan berlangsungnya pembunuhan sampai hampir setengah juta orang Indonesia, banyak di antaranya adalah turunan Tionghoa.
Tetapi taktik yang berulang-kali menempatkan mayat secara menakutkan itu adalah cocok dengan doktrin perang syaraf militer, yang menurut seorang perwira pimpinan para pembunuh, itu adalah satu bentuk isyarat tuntutan untuk pembasmian PKI.

Sarwo Edhie, komandan para komando yang terkenal dengan pasukan Beret Merah, memberi peringatan, bahwa perlawanan komunis “jangan diberi kesempatan untuk berkonsentrasi atau mengkonsolidasi diri. Secara sistimatik harus dipukul mundur dengan segala cara, termasuk perang syaraf” [Baca The Revolt of the G30S/PKI and Its Suppression, diterjemahkan oleh Robert Cribb dalam The Indonesian Killings.] Sarwo Edhie sudah dikenal sebagai seorang penghubung CIA, ketika dia bertugas di Kedutaan Indonesia di Australia. [Baca Pacific, May-June 1968]

Dalam The Very Dark Side of U.S. History, Consortium News / By Peter Dale Scott and Robert Parry,
Oct. 8, 2010, dipaparkan bahwa dalam memoirnya, Lansdale membual mengenai salah satu trick perang syaraf yang legendaris, yang dipergunakan melawan gerilya Huk, melawan mereka yang dianggap percaya akan tahayul dan takut pada makhluk seperti vampir penghisap darah, yang disebut dalam bahasa penduduk setempat asuang.
“Pasukan psy-war melakukan penghadangan di jalan yang biasanya ditempuh oleh rombongan gerilya Huk,” tulis Lansdale. “Ketika rombongan patroli Huk itu liwat di tempat penghadangan, pasukan psy-war dengan diam-diam menangkap orang yang paling belakang dari rombongan patroli Huk itu. Karena malam gelap, peristiwa ini tak diketahui oleh rombongan patroli itu. Orang yang ditangkap itu dibunuh, dengan diberi dua lobang di lehernya, sepertinya bekas gigitan vampir penghisap darah, ditegakkan mayat itu diatas tumitnya, dikeringkan darahnya, dan dibawa kembali mayat itu ke jalan semula.
Ketika rombongan gerilya Huk itu kembali mencari temannya yang hilang, menemukan mayat kawan mereka tanpa darah, maka setiap anggota patroli Huk itu akan percaya, bahwa asuang sudah menghisap darah nya” [Baca Lansdale: In the Midst of Wars ]. Inilah operasi perang syaraf untuk menakut-nakuti gerilya Huk.
“Taktik khusus dari pasukan adalah mengepung suatu daerah; semua yang ada dalam daerah kepungan itu dianggap sebagai musuh” , kata seorang kolonel Filipina yang pro Amerika. “Hampir setiap hari didapati mayat mengapung di sungai, banyak diantara mereka adalah korban dari kesatuan Nenita dari pasukan mayor Napoleon Valeriano  [Baca Benedict J. Kerkvliet, The Huk Rebellion: A Study of Peasant Revolt in the Philippines.]

Kurt Nimmo menulis dalam: CIA Assassination Program Revealed: Nothing New Under the Sun, bahwa Program pembunuhan besar-besaran di Indonesia adalah didasarkan pada pengalaman-pengalaman CIA di Filipina. Para penasehat militer Amerika dari Joint US Military Advisory Group (JUSMAG) dan Kantor CIA di Manila merencanakan dan memimpin penindasan berdarah terhadap kekuatan nasionalis Hukbong Mapagpalaya ng Bayan [Catatan Roland G Simbulan: Operasi Rahasia dan CIA, Hidden History in the Philipines]

Sebuah petunjuk perintah CIA mengenai pembunuhan menyatakan, bahwa adalah perlu membunuh seorang pemimpin politik yang karirnya jelas menunjukkan bahaya bagi usaha kemerdekaan. CIA  tidak memilih-milih ketika melakukan pembunuhan sejumlah besar orang di Indonesia. Sesudah membasmi komunis di tahun 1965, perwira-perwira militer Indonesia memimpin pasukan mereka melikwidasi Partai Komunis Indonesia dan akhirnya menggulingkan Presiden Sukarno.

Peter Dale Scott menulis, bahwa tugas terbesar membasmi PKI dan pendukungnya yang berlumuran darah yang sekarang diakui oleh para sahabat Suharto sudah mengorbankan lebih dari setengah juta jiwa. Untuk pertama kalinya pejabat-pejabat Amerika mengakui bahwa tahun 1965 secara sistimatik mereka telah menghimpun daftar nama pimpinan komunis dari pimpinan atasan sampai kader-kader desa. Sebanyak 5.000 nama diserahkan kepada Tentara Indonesia, dan kemudian diperiksa oleh pejabat Amerika nama-nama mereka yang ditangkap dan dibunuh, menurut pejabat-pejabat Amerika. [Kathy Kadane menulis untuk South Carolina’s Herald Journal on May, 1990]

Semua program CIA semenjak Perang Vietnam, sesungguhnya adalah kelanjutan dari PROGRAM PHOENIX. Ke dalamnya termasuk operasi penyeludupan senjata dan narkotik di Iran; operasi di Nicaragua yang dikendalikan oleh William Casey dan Oliver North; serangan atas Panama yang mengakibatkan 20.000 orang mati. Masih dapat disebutkan tentang kejadian-kejadian di Amerika Selatan dan Tengah, Irlandia, Kroatia, Serbia, Kosovo, Makedonia, Montenegro, Afganistan, Indonesia yang selama empat bulan dengan 500.000 terbunuh, nama-nama orang yang akan dibasmi dikumpulkan pejabat Kedutaan Besar AS dan diserahkan pada Suharto yang naik berkuasa liwat kup CIA, pasukan Suharto mendapat bimbingan dan diberi bantuan jeep, senjata, radio-radio lapangan. Sinyal siaran pesan-pesan radio single side band.
KWM-2s dapat dimonitor National Security Agency.

Para penasehat militer dari Joint US Military Advisory Group (JUSMAG) dan kantor CIA di Manila merencanakan dan memimpin penindasan berdarah terhadap gerakan nasionalis Hukbong Mapagpalaya ng Bayan (HMB) yang seusai Perang Dunia kedua menentang dengan keras amendemen Parity Rights dan persetujuan militer yang berat sebelah dengan Amerika Serikat. Berhasilnya CIA mematahkan pemberontakan Huk yang berlandaskan kaum tani di tahun 1950, menjadikan operasi ini satu model untuk operasi-operasi kontra pemberontakan di masa depan di Vietnam dan Amerika Latin. Kolonel Lansdale dan koleganya kolonel Napoleon Valeriano kemudian menggunakan pengalaman kontra-gerilyanya di Filipina ini untuk mendidik mata-mata para pekerja rahasia di Vietnam dan di sekolah yang diselenggarakan Amerika, yang melatih
pembunuh-pembunuh kontra-gerilya di Amerika Latin. Jadi, Filipina sudah menjadi prototipe contoh operasi-operasi rahasia yang sukses dan perang syaraf. [Baca Covert Operations and the CIA’s Hidden History in the Philippines, By Roland G. Simbulan, Convenor/Coordinator, Manila Studies Program University of the Philippines, Lecture at the University of the Philippines-Manila, Rizal Hall, Padre Faura, Manila, August 18, 2000.]

Pada akhir tahun limapuluhan, CIA juga aktif menggunakan daerah Filipina, terutama pangkalan udara Clark Air Base, untuk latihan dan melancarkan operasi mata-mata dan logistik, dimana Amerika Serikat secara rahasia mendukung para kolonel yang memberontak di Indonesia (PRRI-Permesta), tapi gagal menggulingkan Presiden Sukarno. Waktu itu CIA memberi bantuan suplai, latihan dan pangkalan logistik di beberapa pulau Filipina, termasuk landasan udara di pulau Tiwi-Tiwi, Sanga-Sanga. Sebuah maskapai milik CIA, the Civil Air Transport, secara aktif dipergunakan oleh CIA dari daerah Filipina untuk memberikan bantuan langsung bagi grup pemberontakan militer yang berusaha menggulingkan Presiden Sukarno di ujung tahun limapuluhan. [Ibid]

Sekali lagi, dalam hubungan dengan ini, keunggulan-keunggulan dari model Indonesia menunjukkan dengan jelas, bahwa di masa selanjutnya, Amerika akan mencari kesempatan-kesempatan untuk sasaran-sasaran pembunuhan besar-besaran dan bila terjadi bisa direkayasa secara rahasia dengan lebih baik. Ini bisa berarti menggunakan mereka sebanyak mungkin untuk berjuang membasmi musuh atas dasar apapun. “Mantan  Direktur CIA, William Colby, dalam satu wawancara, menyatakan bahwa kegiatan Kedutaan Besar AS di Indonesia menyiapkan daftar nama pemimpin-pemimpin PKI adalah sama dengan pelaksanaan Program Phoenix CIA di Vietnam. Tahun 1965, Colby adalah Direktur Divisi Timur Jauh dari CIA yang bertanggung jawab untuk memimpin strategi rahasia Amerika di Asia” [San Fancisco Examiner,
20/5/90 ]. Ketika di tahun 1962 dia mengambil jabatan ini, Colby mengatakan “dia mendapati bahwa Amerika tidak mempunyai daftar lengkap para aktivis PKI”  di Indonesia, dan dia berpendapat bahwa “ini adalah satu celah dalam sistim intelijen” [Ibid]. Maka tak pelak lagi dia pun mengambil langkah untuk mengatasi keadaan ini.

OPERASI PHOENIX pada dasarnya adalah proyek pembunuhan yang dikelola Amerika dengan menggunakan Pasukan Khusus, dan ditujukan pada kader-kader Front Pembebasan Nasional Vietnam. Perang Vietnam yang berkembang sampai sedemikian jauh, walaupun liwat saringan politik dan media pers, terhitung juga bahwa Operasi Phoenix telah menyebabkan 41.000 rakyat Vietnam mati [“The CIA: A Forgotten History”, p145]
Dengan OPERASI PHOENIX yang tak berperi kemanusiaan, diiringi dengan pemboman besar-besaran hingga bom-bom yang dijatuhkan di Vietnam melebihi jumlah bom dalam Perang Dunia kedua, walaupun menggunakan semua senjata termodern pada waktu itu, Amerika tidak berhasil membasmi komunis Vietnam dan menundukkan Republik Demokrasi Vietnam.

CIA tidak hanya melakukan pembasmian komunis dengan pembunuhan-pembunuhan yang tak berperi kemanusiaan. Di samping operasi pembasmian secara fisik , CIA menggalakkan operasi-operasi psikhis. Operasi di bidang propaganda anti-komunis juga merupakan kegiatan sangat penting dari CIA. Untuk itu, dibangun dan digalakkan siaran Radio Svoboda, Radio Free Europe dengan berbagai bahasa yang ditujukan ke daerah Uni Sovyet dan negara-negara sosialis Eropa Timur. Di Asia digalakkan Radio Free Asia, yang terutama ditujukan ke daerah Republik Rakyat Tiongkok. Isi siarannya adalah berpropaganda anti-komunis, mendiskreditkan sistim sosialis. Seiring dengan propaganda anti-komunis CIA dengan siaran radio ini, terdapat kegiatan internet yang menggunakan berbagai Website, terutama website World Socialist
Web Site (WSWS), jaringan Internasionale Ke-IV Trotskis. Tidak kalah dengan kampanye CIA, Website ini sangat tangguh dalam berpropaganda anti Partai Komunis Tiongkok, anti sistim sosialis yang dibangun di Tiongkok.

Dengan dananya yang melimpah ruah, Ford Foundation sangat intensif bergerak di bidang penerbitan mengabdi propaganda anti-komunis. Para penulis yang kehausan dana akan mendapat fasilitas dari Ford Foundation untuk menerbitkan karya-karya yang anti komunis. Praeger Publishers, yang dibangun Frederick A. Praeger tahun 1949, adalah salah satu  Badan Penerbit penting yang memenuhi pesan CIA telah menerbitkan banyak karya tentang komunisme, yang sebenarnya mengabdi pada propaganda anti komunisme. Church Committee Senat Amerika tahun 1976 menyatakan,  bahwa selama tiga puluh tahun atas permintaan dan subsidi CIA telah diterbitkan lebih dari seribu judul buku proganda anti komunisme.
Dengan dukungan CIA, Penerbit Praeger sudah menerbitkan buku-buku anti-komunisme antara lain “The Dynamic of Soviet Society” oleh Walt Rostow; “The New Class” oleh Milovan Djilas; “Concise History of the Communist Party” oleh Robert A.Burton; “The Foreign Aid Programs of the Soviet Bloc and Communist China” oleh Kust Muller; “In Pursuit of World Order” oleh Richard N. Gardner; “Peking and People’s Wars” oleh Jenderal Mayor Sam Griffith; “The Yenan Way” oleh Eudocio Ravines”; “Life and Death in  Soviet Russia” oleh Valentin Gonzales; “The Anthill” oleh Suzanne Labin; “The Politics of Struggle: The Communist  Front and Political Warfare” oleh  James D.Atkinson; “From Colonialism to
Communism” oleh Hoang Van Chi; “Why Vietnam” oleh Frank Trager; dan “Terror in Vietnam” oleh Jay Malin.

Bekerjasama dengan berbagai Penerbit, memberi dana bagi penerbitan karya-karya tulis yang anti komunis adalah salah satu kegiatan CIA liwat Ford Foundation. Kegiatan ini sudah memainkan  peranan penting dalam melaksanakan the policy of containment di semua benua,..termasuk Indonesia. Buku Negara Madiun? yang terbit dengan dana Ford Foundation, bermanfaat menyalahkan PKI dalam Peristiwa Madiun adalah sejenis buku yang dideretkan di atas.

Kenapa di Vietnam, Operasi Phoenix membunuh, memenjarakan, menyiksa jutaan rakyat, gagal membasmi  Partai Komunis Vietnam dan gagal mengalahkan Republik Demokrasi Vietnam, tapi di Indonesia berhasil menghancurkan PKI dan menggulingkan Pemerintah Bung Karno ?. Sebabnya adalah: di Indonesia, semenjak tahun 1949 di bawah rekayasa CIA, Ford Foundation dengan program duapuluh tahunnya berkolaborasi dengan RAND Corporation, Rockefeller Foundation, menggunakan berbagai akademi militer AS Fort Leavenworth, Fort Benning, Fort Bragg mendidik sejumlah besar perwira Angkatan Darat, mendidik sejumlah besar intelektual hingga terbentuknya kelompok “Berkeley Mafia”, dengan dukungan partai-partai
kanan anti komunis Masjumi, kaum sosial demokrat PSI dan penganut aliran Trotskis, semuanya menjadi kekuatan anti-komunis anti Bung karno. Inilah yang dikerahkan Kubu Suharto-CIA membasmi kaum komunis dan kaum kiri serta berhasil menggulingkan Pemerintah Presiden Sukarno. Walaupun terdapat Partai Komunis yang besar, yang gigih mengangkat semboyan anti imperialisme Amerika, tapi PKI tidak memimpin kekuatan bersenjata seperti Partai Komunis Vietnam, PKI menempuh jalan damai dalam berrevolusi, tidak dipersiapkan untuk menghadapi musuh biadab yang demikian perkasa, yang semenjak bertahun-tahun secara berencana dengan teliti mempersiapkan pembasmian kaum komunis dan kaum kiri Indonesia dengan tujuan menggulingkan Bung Karno.

Operasi PROGRAM PHOENIX yang dilancarkan CIA adalah sumber malapetaka yang mengorbankan banyak jiwa. Rezim fasis orba Suharto yang anti komunis ditegakkan dengan memanipulasi G30S, adalah hasil dari Operasi ini. Rezim ini memusatkan kampanye tuduhannya, bahwa PKI lah dalang G30S, PKI lah yang bertanggungjawab atas terjadinya korban pembunuhan besar-besaran  itu.

Sesudah rezim Suharto digulingkan, para pakar sejarah Indonesia memusatkan perhatian pada mencari sumber dan sebab musabab bencana ini. Di antara sekian banyak pakar sejarah, Pak Asvi Warman Adam adalah salah seorang yang berusaha keras secara objektif meninjau dan menulis kembali sejarah. Membantah versi tunggal Pemerintah Orba Suharto yang menyatakan PKI adalah dalang G30S. Tapi tak sedikit yang menulis dengan haluan melemparkan tanggungjawab kesalahan pada pimpinan PKI atau Bung Karno. Ini adalah pemalsuan sejarah. Hal ini dilakukan oleh Victor Miroslav Fic, Jung Chang, A.C.A.Dake, Noegroho Notosoesanto dll. Mereka dengan segala jalan, termasuk dengan pemalsuan-pemalsuan sejarah,  berusaha membuktikan bahwa PKI adalah dalang dalam peristiwa G30S yang bermuara pada
peristiwa pembantaian manusia yang berlumuran darah ini.

Di kalangan generasi muda yang menjadi korban peristiwa berdarah ini, terdapat usaha untuk mempelajari dan memahami masa lampau, belajar sejarah, mencari sumber malapetaka yang telah menimpa bangsa. Ada yang disesatkan oleh pandangan, bahwa malapetaka itu disebabkan oleh kesalahan pimpinan PKI. Dengan mudah dikobarkan pengertian bahwa malapetaka dalam kehidupan mereka adalah akibat dari kesalahan pimpinan PKI. Pandangan demikian bisa ditunggangi oleh usaha membangkitkan komunisto-fobi yang selalu dikobarkan CIA. Kalau ini berkembang, maka akan menghasilkan lahirnya generasi muda yang anti-komunis di Indonesia. Dengan begini, barulah tuntas pembasmian komunis sampai ke akar-akarnya. Inilah yang jadi idaman
penguasa Amerika Serikat

Bung Karno, G30S dan Sejarah Indonesia

Bung Karno, G30S dan Sejarah Indonesia

(Harsutejo)

n <GELORA45@yahoogroups.com>, Monday, 26 September 2011 8:35 PM

 

Bung Karno (BK) yang sejak remaja berjuang untuk kemerdekaan rakyat Indonesia, pada puncak kekuasaannya sebagai Presiden Republik Indonesia, tiba-tiba dituduh dan diperlakukan sebagai orang yang hendak melakukan perebutan kekuasaan alias kudeta, bahkan sebagai pemberontak. Betapa absurdnya! Prof Dr Brigjen Nugroho Notosusanto menulis, “Pada 1 Oktober 1965 beberapa kelompok pemberontak (kursif hs) berkumpul di Pangkalan Udara Halim. Kelompok Cenko [central komando] menempati gedung Penas, Presiden beserta pengikut-pengikutnya menempati rumah Komodor Udara Susanto, dan kelompok ketiga (yang lebih kecil jumlahnya), yang terdiri dari Ketua PKI Aidit beserta pembantunya, menempati rumah Sersan Dua Udara Suwardi”

Seperti kita ketahui keberadaan BK di Halim pada 1 Oktober 1965 berdasarkan prosedur baku penyelamatan Presiden, karena di Halim selalu siap pesawat yang dapat membawanya ke mana pun pada saat keadaan memerlukan. Presiden Sukarno dituduh melakukan pemberontakan dan kudeta. Kudeta itu dilakukan terhadap pemerintahan Presiden Sukarno, untuk menjatuhkan dirinya dipimpin oleh Presiden Sukarno sendiri. Betapa kacau balaunya jalan pikiran Pak Profesor yang ahli filsafat sejarah ini, tidak masuk akal dan tidak tahu malu. Tak aneh jika Pak Profesor ini pula yang berusaha menghapuskan gambar BK dalam foto bersejarah detik-detik Proklamasi 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur, Jakarta, seolah BK tak pernah hadir di sana.

Apa yang dituduhkan tersebut dioper dalam analisis terhadap G30S yang dilakukan oleh Jenderal Nasution (dengan “bijak” Jenderal Suharto tidak ikut menuduhnya secara terbuka) dalam bukunya Memenuhi Panggilan Tugas, Jilid 6: Masa Kebangkitan Orde Baru, 1988. Nasution menggunakan dua hal, pertama pidato BK di Senayan pada malam hari 30 September 1965 yang mengambil dunia pewayangan antara lain BK mengutip nasihat tokoh Kresna kepada ksatria Arjuna bahwa tugas itu tidak menghitung-hitung korban [ia menghubungknnya dengan G30S yang sedang dipersiapkan]. Lalu disebutkan BK bergembira ria malam itu dengan menyanyi-nyanyi dan menari [maksudnya menyongsong kemenangan G30S]. Selanjutnya ia juga menggunakan kesaksian Kolonel KKO Bambang Wijanarko, salah seorang pengawal Presiden Sukarno dalam interogasi yang dilakukan oleh Kopkamtib tentang penerimaan surat oleh BK di Senayan malam itu dari Letkol Untung [yang notabene sedang mempersiapkan pasukan G30S untuk menculik para jenderal].

Analisis tersebut menjadi dongeng semacam kisah detektif yang dirangkai murahan. Seluruh rakyat Indonesia, bahkan seluruh dunia, mengenal BK sebagai orator yang selalu berpidato berapi-api sejak muda dengan mengutip kata-kata bijak banyak tokoh dunia, juga kisah pewayangan yang sangat dikuasainya. Beliau pun menyukai bernyanyi dan menari bergembiraria dalam banyak kesempatan. Jadi kisah Jenderal Nasution tentang hal itu mengenai BK sama sekali bukan hal baru. Kisah itu sekedar menggiring pembacanya yang dapat dibodohi dan ditipu untuk mendapatkan persepsi bahwa BK terlibat G30S, bahkan dalangnya.

Apa yang dikemukakan Jenderal Nasution di atas kemudian dikemas secara lebih “ilmiah” dan dijadikan “teori” oleh Antonie Dake dalam bukunya In the Spirit of Red Banteng: Indonesian Communists Between Moscow and Peking, 2002. Lalu diperbarui dalam bukunya Sukarno File – Berkas-Berkas Sukarno 1965-1967, Kronologi Suatu Keruntuhan, 2005. Bahwa inisiatif G30S untuk mengambil tindakan terhadap sejumlah jenderal datang dari Presiden Sukarno, selanjutnya Aidit cs menggunakan kesempatan untuk membonceng. Boleh dibilang “teori” Dake ini semata-mata didukung oleh bahan interogasi terhadap Bambang Wijanarko, tanpa mengupas bagaimana suatu kesaksian dapat dikorek dan disusun oleh penguasa militer yang memperlakukan mereka bagai nyamuk yang dapat dijentiknya setiap saat tanpa perlindungan. Mereka yang berpengalaman dengan interogasi model rezim ini mengetahui benar kesaksian macam apa yang mungkin diberikan oleh Wijanarko yang dikutip Dake dan dijadikan pilar teorinya. Dake menambahkan kenyataan ketika 1972 ia datang ke Indonesia, ia mendapati pemerintah Suharto memandang Sukarno tidak tersangkut dalam peristiwa G30S. Dengan begitu kemungkinan kesaksian Wijanarko direkayasa untuk merugikan Sukarno terbantah meski masih terbuka kemungkinannya. Agaknya Dake kurang dapat menangkap roh rezim Orba. Setiap pelajar politik mengetahui, pada saat diperlukan jika para pembantu Suharto bicara tentang Sukarno, mereka pun hendak merangkul dengan cara “menghibur” jutaan rakyat yang masih tetap mencintai BK dengan ungkapan Jawa yang digemari Suharto, mikul dhuwur mendhem jero.

Kesaksian Bambang Wijanarko tersebut dibantah keras oleh Kolonel Pomad Maulwi Saelan, Wadan Cakrabirawa yang malam itu, 30 September 1965 di Senayan, tidak pernah beranjak dari dekat BK sampai kembali ke istana, tak ada gerak gerik BK yang lepas dari pengamatan Saelan. Ia menganggap hal itu sebagai aneh dan direkayasa. Keterangan yang direkayasa ini mendapat imbalan, Bambang Wijanarko tidak ditahan, bahkan mendapat jabatan, sedang Saelan yang di depan pemeriksa membantah keras keterangan Bambang Wijanarko ditahan selama lebih dari 4 tahun.* “Teori” di atas selanjutnya dikembangkan oleh Victor M Fic dengan memasukkan unsur romantik ke dalam bukunya Kudeta 1 Oktober 1965, Sebuah Studi Tentang Konspirasi yang melibatkan buah diskusi antara Aidit dengan Mao Dzedong yang juga mirip dengan kisah detektif, yang pernah menghebohkan Jakarta pada 2005 yang lalu.

Sebagian besar pendukung BK terutama di kalangan angkatan bersenjata sampai akhir 1965 dan permulaan 1966 berharap sang penyambung lidah rakyat akan segera memberikan perintah untuk menindak keras Jenderal Suharto cs, sebelum sang pembangkang lebih bersimaharajalela dan menjerumuskan negeri ini. BK selalu mendambakan persatuan dan anti kekerasan, terus-menerus menjaganya sampai detik terakhir kekuasaannya. ‘Celah’ itu justru digunakan Jenderal Suharto melakukan kekerasan berdarah besar-besaran dan sistematis membasmi sekelompok rakyat Indonesia yang setia mendukung BK, praktis tanpa perlawanan berarti bagaikan menyerahkan leher mereka masing-masing untuk digorok. Sampai detik terakhir BK menolak usulan para pengikutnya terutama dari kalangan Angkatan Bersenjata untuk melakukan perlawanan terhadap langkah-langkah kekerasan berdarah Jenderal Suharto.

Setelah dijatuhkannya BK maka sejarah Indonesia menyimpang dari garis-garis yang telah diletakkan dan diperjuangkan olehnya sejak muda, Indonesia telah terjungkirbalik menjadi negara penuh penindasan, negeri tergantung hampir dalam segalanya. Budaya korupsi telah benar-benar mencengkeram seluruh aspek kehidupan bangsa dengan mengkhianati ajaran Trisakti: bebas dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Pancasila yang dikumandangkan oleh penggalinya sebagai alat pemersatu seluruh potensi bangsa telah dijadikan alat pecahbelah oleh rezim militer Orba, alat manipulasi. Jadilah Pancasila azas tunggal dengan tafsir tunggal rezim militer Jenderal Suharto menurut kepentingan sang rezim (Harsutejo, Kamus Kejahatan Orba – Cinta Tanahair dan Bangsa, Komunitas Bambu, Depok, 2010).


* Sebelum meninggal dalam suatu kesempatan percakapan singkat dengan Joesoef Isak (alm) di Jakarta, Wijanarko mengeluhkan bahwa kesaksian semacam itulah yang dikehendaki interogator penguasa Orba yang tak mampu dielakkannya (Keterangan Joesoef Isak kepada penulis pada 25 Juni 2002).

 

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 63 other followers