Archive for the ‘Sejarah’ Category

Supersemar (1): Misteri setelah 46 tahun



 

Supersemar (1): Misteri setelah 46 tahun

Posted on March 11 2012 by Johan simamora, / kb
Empat puluh enam tahun berlalu, misteri Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar) hingga kini belum juga terpecahkan. Di mana naskah asli surat tersebut juga masih belum bisa ditemukan.
Keraguan akan keaslian naskah Supersemar yang disimpan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) muncul setelah tumbangnya Orde Baru (Orba) pada 1998. Keraguan publik soal otentisitas surat perintah dari Presiden Soekarno ke Menteri Panglima Angkatan Darat, Letjen Soeharto, kala itu semakin diperkuat oleh beberapa saksi sejarah bekas tahanan politik Orba yang akhirnya buka suara.
Sejumlah versi proses terbitnya Supersemar pun beredar. Entah siapa yang benar. Namun dari sejumlah keterangan, yang tidak bisa dibantah adalah Supersemar yang disimpan di ANRI adalah palsu.
Supersemar yang disimpan di etalase arsip negara itu kini ada tiga versi versi. Pertama, yakni surat yang berasal dari Sekretariat Negara. Surat itu terdiri dari dua lembar, berkop Burung Garuda, diketik rapi dan di bawahnya tertera tanda tangan beserta nama ‘Sukarno’.
Sementara surat kedua berasal dari Pusat Penerangan TNI AD. Surat ini terdiri dari satu lembar dan juga berkop Burung Garuda. Ketikan surat versi kedua ini tampak tidak serapi pertama, bahkan terkesan amatiran. Jika versi pertama tertulis nama ‘Sukarno’, versi kedua tertulis nama ‘Soekarno’.
Untuk versi ketiga, lebih aneh lagi. Surat yang terakhir diterima ANRI itu terdiri dari satu lembar, tidak berkop dan hanya berupa salinan. Tanda tangan Soekarno di versi ketiga ini juga tampak berberda dari versi pertama dan kedua.
Kepala ANRI, M Asichin, memastikan ketiga surat itu adalah Supersemar palsu. Sebab, lazimnya surat kepresidenan, seharusnya kop surat Supersemar berlambang ‘bintang, padi dan kapas.’
“Bukannya Burung Garuda. Apalagi yang polosan seperti yang terakhir,” kata Asichin di Jakarta, Sabtu (10/3).
Dari segi isi, kata Asichin, beberapa versi Supersemar tersebut relatif sama. Hanya ada perbedaan dari versi pertama dan kedua. Surat pertama terdiri dari empat poin yakni, ‘I Mengingat’, ‘II Menimbang’, ‘III Memutuskan/Memerintahkan’ dan ‘IV Selesai.
“Bedanya, di versi kedua tidak ada ‘IV Selesai’,” ujar Asichin.
Benedict Anderson, pakar sejarah Indonesia asal Amerika Serikat, pernah mengatakan Supersemar asli sengaja dihilangkan. Hal itu didapatkan Anderson dari pengakuan seorang tentara yang bertugas di Istana Bogor, tempat Supersemar dibuat.
Tanpa menyebut nama dan pangkat tentara tersebut, Anderson mengatakan, Supersemar asli berkop surat Markas Besar Angkatan Darat (MBAD). Bukan kop surat dengan lambang Burung Garuda seperti yang ada sekarang.
Jelas keterangan ini menyudutkan Soeharto, yang saat itu menjabat Panglima Angkatan Darat. Sebab, dengan Supersemar berkop surat MBAD menunjukkan surat perintah itu memang diinginkan oleh Soeharto. Apalagi, muncul versi Soekarno dipaksa oleh beberapa jenderal utusan Soeharto untuk meneken Supersemar di bawah todongan senjata.
Jenderal M Jusuf, salah satu petinggi AD yang menemui Soekarno di Istana Bogor, pernah mengklaim memiliki naskah Supersemar. ANRI pernah berkali-kali meminta keterangan kepada Menteri Perindustrian Kabinet Dwikora itu. Namun, hingga akhir hayat M Jusuf pada 8 September 2004, upaya itu gagal.
Pada 31 Agustus 2005, ANRI pernah memawancarai keponakan M Jusuf, Andi Heri di Makassar. “Namun pengakuan keluarga katanya ‘kami tidak pernah menyimpan’,” ujar Asichin.
Pada 2008, pengakuan lain dibuat oleh Ubaydillah Thalib, putra Salim Thalib, staf intel Komando Operasi Tertinggi Gabungan-5 (G-5 KOTI). Thalib mengatakan ayahnya, yang meninggal 2002 lalu, pernah bercerita kepadanya bahwa Supersemar yang ada selama ini adalah palsu.
“Teks itu tidak tersusun rapi seperti yang sekarang beredar, tapi memang diketik,” ujar Ubay saat itu.
Menurut Ubay, ayahnya sempat melihat sekilas teks tersebut saat diperintahkan oleh Letkol Sudharmono untuk menyimpan di ruangannya. “Tapi sayangnya yang melihat teks Supersemar itu hanya beberapa orang,” kata Ubay.
Print Friendly

9 Maret 2012, 70 Tahun Berakhirnya Penjajahan Belanda di Bumi Nusantara

Gagasan Nusantara

Jangan membuat kepalamu menjadi perpustakaan. Sebarluaskanlah semua pengetahuanmu.

Wednesday, March 07, 2012

9 Maret 2012, 70 Tahun Berakhirnya Penjajahan Belanda di Bumi Nusantara

Oleh Batara R. Hutagalung

Ketua Komite Utang Kehormatan Belanda

 

Kebanyakan rakyat Indonesia berpendapat, bahwa Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun, tanpa mengetahui, kapan dimulainya penjajahan Belanda, dan kapan berakhirnya. Belum terlihat adanya upaya untuk memberi pencerahan yang jelas kepada rakyat Indonesia.

 

Yang pertama harus diluruskan adalah: Republik Indonesia tidak pernah dijajah oleh Belanda!

 

Republik Indonesia de jure dan de facto baru ada sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Yang dijajah oleh Belanda adalah berbagai kerajaan di Nusantara, yang kemudian dinamai oleh Belanda sebagai Netherlands-Indië, atau terjemahannya adalah India-Belanda (banyak yang menulis: Hindia-Belanda). Kata “Indonesia” pun baru “diciptakan” tahun 1850 oleh George Samuel Windsor Earl, seorang pengacara asal Inggris.(Lihat:

http://batarahutagalung.blogspot.com/2006/03/asal-usul-kata-indonesia.html)

Penjajahan Belanda di bumi Nusantara resmi berakhir pada 9 Maret 1942, yaitu ketika pemerintah India-Belanda menyerah kepada tentara Jepang, dan menyerahkan jajahannya, Netherlands-Indië, kepada Jepang. Jepang kemudian menyatakan menyerah kepada tentara sekutu pada 15 Agustus 1945. Ketika Belanda datang kembali dengan dibantu oleh 3 divisi tentara Inggris dan dua divisi tentara Australia, Republik Indonesia telah berdiri!

 

Hal kedua yang perlu diluruskan adalah, tidak seluruh wilayah Nusantara mengalami pendudukan Belanda sampai lebih dari 300 tahun. Beberapa kerajaan baru berhasil ditaklukkan Belanda di tahun 1900-an, seperti Kerajaan Batak, Kesultanan Aceh dan beberapa kerajaan di Bali. Yang pertama diduduki oleh Belanda adalah kota Jayakarta, pada 30 Mei 1619, yang oleh para penguasa baru namanya diganti menjadi Batavia. Kemudian beberapa pulau di Maluku, a.l. Banda, diserang dan diduduki oleh Belanda. Para pemimpin Banda dibunuh, dan seluruh rakyatnya yang hidup dibawa ke Batavia untuk dijual sebagai budak.  (Lihat:

http://batarahutagalung.blogspot.com/2006/10/voc-verenigde-oost-indische-compagnie.html)

 

Terhadap suatu peristiwa sejarah dapat timbul beragam interpretasi, tergantung dari sudut pandang dan kepentingan pembaca, demikian juga terhadap peristiwa yang terjadi pada 9 Maret 1942, yaitu menyerahnya pemerintah India Belanda kepada tentara Jepang yang berlangsung di Pangkalan Udara (Lanud) Kalijati. Dekat Subang, Jawa Barat.

 

Pada 9 Maret 1942, bertempat di Lanud Kalijati, Panglima Tertinggi Tentara Belanda di Netherlands Indië (India Belanda), Letnan Jenderal Hein Ter Poorten, mewakili Gubernur Jenderal India-Belanda, Tjarda van Starckenborgh-Stachouwer,  menandatangani dokumen ‘Menyerah-Tanpa-Syarat’ kepada balatentara Dai Nippon yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Hitoshi Imamura, dan menyerahkan seluruh wilayah jajahannya -India Belanda- kepada Jepang. Demikianlah peristiwa yang tertulis di buku-buku sejarah, mungkin di seluruh dunia termasuk di Indonesia, Belanda dan Jepang. Itu fakta sejarah.

 

Untuk Belanda dan sekutu-sekutunya (ABDACOM – American, British, Dutch Australian Command) ini tentu merupakan suatu peristiwa –kekalahan- yang sangat memalukan dan menyedihkan. Untuk Jepang, kemenangan ini adalah fase terakhir dari penyerbuan ke Asia Tenggara guna menguasai wilayah dan sumber daya alamnya –terutama minyak- yang sangat dibutuhkan untuk industri dan menunjang kekuatan perang Jepang.

 

Namun untuk rakyat di wilayah bekas jajahan Belanda tersebut, peristiwa menyerahnya Belanda kepada Jepang mempunyai arti lain yang sangat penting. Tanggal menyerahnya Belanda kepada Jepang itu sekaligus menandai berakhirnya secara resmi penjajahan Belanda di bumi Nusantara.

 

Setelah Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 sebagai tonggak pertama,  menyerahnya Belanda kepada Jepang pada 9 Maret 1942 merupakan tonggak kedua yang terpenting menuju berdirinya Republik Indonesia.

 

Di masa pendudukan Jepang dari 9 Maret 1942 sampai 15 Agustus 1945, bangsa Indonesia menumbuhkembangkan rasa ‘senasib dan seperjuangan’ serta memperoleh kesempatan membangun kekuatan bersenjata, yang kemudian menjadi cikal bakal Tentara Nasional Indonesia yang sangat berguna dalam perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia terhadap agresi militer Belanda.

 

Setelah berhasil menguasai seluruh wilayah bekas jajahan Belanda, pimpinan militer Jepang menyadari, bahwa mereka tidak dapat mempertahankan seluruh wilayah pendudukannya tanpa bantuan dari penduduk yang dijajahnya, karena kekuatan militernya tidak mencukupi. Apalagi perang di Eropa sejak tahun 1942 telah mengalami perubahan peta kekuatan dengan ikut sertanya Amerika Serikat ke dalam kancah peperangan. Di Asia Timur dan Tenggara, setelah menduduki Manchuria dan Cina, Jepanglah yang memulai perang melawan Amerika Serikat dan kemudian merebut semua jajahan Perancis, Inggris dan Belanda. Oleh karena itu, pimpinan militer Jepang memutuskan untuk melatih pribumi di wilayah pendudukannya untuk menjadi tentara. Walaupun hal ini semata-mata untuk kepentingan Jepang, namun untuk rakyat di bumi Nusantara, langkah Jepang ini menjadi sangat berguna.

 

Belanda menganggap, bahwa agresi militer Jepang adalah penyerangan terhadap wilayah Belanda. Setelah Jepang berhasil dikalahkan oleh tentara sekutu dan menyatakan ‘menyerah tanpa syarat’ pada 15 Agustus 1945, maka Belanda menganggap, bahwa wilayah yang telah mereka serahkan kepada balatentara Dai Nippon masih merupakan wilayahnya, dan Belanda merasa masih menjadi penguasa negeri tersebut. Oleh karena itu, Belanda menganggap proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 adalah pemberontakan terhadap pemerintah Belanda, dan kemudian mengerahkan kekuatan militer untuk menguasai kembali bekas jajahannya.

Untuk mengelabui opini dunia internasional Belanda menamakan agresi militernya sebagai “aksi polisional”, dan berdalih, bahwa ini adalah masalah “internal” Belanda. Namun ternyata dunia internasional tidaklah sebodoh seperti yang diperkirakan oleh pemerintah Belanda. Hal ini terlihat dalam berita yang diturunkan oleh Majalah TIME pada 4 Agustus 1947, setelah Belanda melancarkan “aksi polisional I”, yang sebenarnya adalah agresi militer terhadap Republik Indonesia. (Lihat:

http://indonesiadutch.blogspot.com/2008/01/time-aug-04-1947-dutch-police-measures.html)

 

Lihat juga majalah TIME edisi 23 Desember 1946:

http://indonesiadutch.blogspot.com/2008/01/ir-soekarno-time-magazine-dec-23-1946.html

 

Sikap Belanda yang bersikukuh masih memiliki wilayah yang telah diserahkannya kepada Jepang pada 9 Maret 1942, tidak mempunya dasar hukum internasional manapun. Tidak pernah ada hukum internasional yang mengizinkan apalagi mengatur tata-cara penguasaan satu Negara oleh Negara lain untuk dijadikan sebagai jajahan, dan memberlakukan perbudakan yang berlangsung selama lebih dari 200 (!) tahun. Yang ada pada waktu itu adalah “hukum rimba”, yaitu Negara yang kuat dan menang, berhak menjadi penguasa Negara yang kalah. Setelah itu, Negara-negara lain kemudian “mengakui kedaulatan” penguasa baru, alias penjajah. Yang juga dilakukan oleh Jerman di Eropa dan Jepang di Asia tidak berbeda dengan yang telah dilakukan oleh Negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Namun sejarah mencatat, Jerman dan Jepang kalah. Negara-negara pemenang kemudian menyaplok sebagian dari wilayah Jerman dan Jepang.

 

Hal ketiga yang harus dipahami oleh bangsa Indonesia adalah, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, sah dipandang dari semua sudut! (Lihat:

http://batarahutagalung.blogspot.com/2009/12/keabsahan-proklamasi-17-agustus-1945.html)

 

Tanggal menyerahnya Belanda kepada Jepang ini untuk rakyat Indonesia harus menjadi peristiwa yang sangat penting dan perlu diperingati setiap tahun, yaitu untuk:

  1. Menyadarkan seluruh rakyat Indonesia, bahwa tanggal 9 Maret 1942 adalah tanggal secara resmi berakhirnya penjajahan Belanda di Bumi Nusantara, dan bukan 17 Agustus 1945, juga bukan 27 Desember 1949. Memang banyak orang di Indonesia yang mengetahui mengenai peristiwa ini, terutama dosen-dosen, guru-guru dan para mahasiswa jurusan sejarah, bahwa Belanda menyerah kepada Jepang pada 9 Maret 1942, namun sebagian terbesar tidak menyadari pentingnya tanggal tersebut, yang sebenarnya merupakan akhir dari penjajahan Belanda di Bumi Nusantara.

 

  1. Untuk tetap “mengingatkan” semua peristiwa yang sehubungan dengan “lembaran hitam” sejarah Belanda di Indonesia, terutama berbagai pembantaian terhadap ratusan ribu penduduk sipil Indonesia yang dilakukan oleh tentara Belanda selama masa agresi militer mereka di Indonesia, setelah proklamasi kemerdekaan 17.8.1945, seperti di Sulawesi Selatan, Rawagede, Kranggan, dll. Masih cukup banyak korban selamat yang hidup, demikian juga janda-janda dan anak-cucu korban pembantaian. Pengorbanan mereka tidak boleh dilupakan dan diabaikan!

 

  1. Memopulerkan Pangkalan Udara Kalijati menjadi salahsatu tujuan ‘Wisata-Sjarah’ yang penting bagi bangsa Indonesia. Melihat letaknya cukup dekat satu sama lain, dapat dibuat satu paket Wisata Sejarah ke Rengasdengklok (tempat Bung Karno dan Bung Hatta “diculik”), Rawagede (sekarang bernama Balongsari), keduanya di Kabupaten Karawang dan Pangkalan Udara Kalijati di Kabupaten Subang.

 

9 Maret 1942, Akhir Penjajahan Belanda di Bumi Nusantara

 

Lihat:

http://batarahutagalung.blogspot.com/2006/02/9-maret-1942-akhir-penjajahan-belanda.html

9 Maret 2012, 70 Tahun Berakhirnya Penjajahan Belanda di Bumi Nusantara

9 Maret 2012,

70 Tahun Berakhirnya Penjajahan Belanda

di Bumi  Nusantara

 

Oleh Batara R. Hutagalung

Ketua Komite Utang Kehormatan Belanda

in:milis reformasi birokrasi <reformasi_birokrasi@yahoogroups.com> , Thursday, 8 March 2012, 16:53

 

Kebanyakan rakyat Indonesia berpendapat, bahwa Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun, tanpa mengetahui, kapan dimulainya penjajahan Belanda, dan kapan berakhirnya. Belum terlihat adanya upaya untuk memberi pencerahan yang jelas kepada bangsa Indonesia.

 

Yang pertama harus diluruskan adalah: Republik Indonesia tidak pernah dijajah Belanda!

 

Republik Indonesia de jure dan de facto baru ada sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Yang dijajah oleh Belanda adalah berbagai kerajaan di Nusantara, yang kemudian dinamai oleh Belanda sebagai Netherlands-Indië, atau terjemahannya adalah India-Belanda (banyak yang menulis: Hindia-Belanda). Kata “Indonesia” pun baru “diciptakan” oleh George Samuel Windsor Earl, seorang pengacara asal Inggis, tahun 1850. (Lihat:

http://batarahutagalung.blogspot.com/2006/03/asal-usul-kata-indonesia.html)

 

Penjajahan Belanda di bumi Nusantara resmi berakhir pada 9 Maret 1942, yaitu ketika pemerintah India-Belanda menyerah kepada tentara Jepang, dan menyerahkan jajahannya, Netherlands-Indië, kepada Jepang. Jepang kemudian menyatakan menyerah kepada tentara sekutu pada 15 Agustus 1945. Ketika Belanda datang kembali dengan dibantu oleh 3 divisi tentara Inggris dan dua divisi tentara Australia, Republik Indonesia telah berdiri!

 

Selengkapnya:

http://batarahutagalung.blogspot.com/2012/03/9-maret-2012-70-tahun-berakhir.html

 

 

 

Bagaimana JEN. SUHARTO MEMFITNAH PEREMPUAN INDONESIA ANGG. GERWANI — Pada Awal “KUP MERANGKAKNYA” Terhadap Pres. SUKARNO

Kolom IBRAHIM ISA
Rabu, 07 Maret 2012
——————-

Bagaimana JEN. SUHARTO MEMFITNAH PEREMPUAN INDONESIA ANGG. GERWANI —
Pada Awal “KUP MERANGKAKNYA” Terhadap Pres. SUKARNO

* * *

in:<nasional-list@yahoogroups.com> , Thursday, 8 March 2012, 0:02

Memperingati HARI WANITA INTERNASIONAL besok tanggal 08 Maret, 2012,
dengan sedikit di-edit disiarkan kembali sebuah
esay yang ditulis dalam rangka memperingati 100 tahun Hari Wanita
Internsional tahun lalu:

Menyongsong Hari Wanita Internasional “8 Maret”– Dan “GERWANI”
<Jum’at, 18 Februari 2011>
Seperti John Legge mengakui *”barangkali karena yang dibunuh adalah
orang-orang Komunis maka sedikit banyak hati-nurani dunia luar
seakan-akan tidak terusik oleh apa yang harus digolongkan, apa pun
penilaiannya, sebagai salah satu pembantaian paling keji dalam sejarah
modern”, Prof Dr Saskia Wieringa>>

Menjelang Hari Wanita Internasional “8 Maret” yad, baik kiranya
menjenguk ke sejarah gerakan wanita Indonesia sejak berdirinya Republik
Indonesia. Sejarah gerakan wanita Indonesia adalah suatu proses panjang
yang perlu diketahui oleh bangsa kita, generasi muda, khususnya para
aktivis yang terlibat dalam gerakan emansipasi kaum wanita Indonesia
dewasa ini.

Tulisan ini bermaksud memfokuskan perhatian pembaca pada cara licik Jen.
Suharto yang memulai kampanye anti-PKI, anti Presiden Sukarno dan anti
golongan Kiri lainnya,

dalam rangka memulai “kup merangkak”nya terhadap Presiden Sukarno, —
dengan merekayasa suatu fitnah yang teramat keji terhadap
perempuan-perempun anggota Gerwani.

Perempuan-perempuan anggota Gerwani dituduh melakukan kekejaman
menganiaya jendral-jendral TNI sebelum dibunuh di Lubang Buaya.
Suatu kebohonngan keji, yang karena demikian luasnya kampanye yang
dilakukan militer, telah menciptakan suasana politik yang mereka perlukan
untuk memulai kampanye pembantaian massal terhadap PKI, yang dituduh PKI
dan golongan Kiri lainnya. Korban mencapai sekitar 3 juta warga yang
tak bersalah (keterangan Jend. Sarwo Edhi). Kebohongan, fitnah dan
rekayasa Jen. Suharto terhadap Gerwani ini
belum pernah diungkap apalagi diakui oleh penguasa.

* * *

Rezim Orde Baru Presiden Suharto, naik panggung kekuasaan, dengan
menggunakan cara “kup merangkak” terhadap Presiden Sukarno. Suharto
menggulingkan Presiden Sukarno, setelah menuduh keterlibatan Presiden
Sukarno dengan ‘G30S’ (bahkan diinsinuasikan Presiden Sukarno adalah
‘dalang’ sesungguhnya di belakang ‘G30S’, bersama PKI.) Menonjol ialah
manuver politik Jendral Suharto itu dimulai melalui a.l suatu kampanye
bohong dan fitnahan keji, lewat media yang sangat efektif, dengan
sasaran PKI dan Gerwani.

Menurut taktik dan strategi Jendral Suharto, untuk merebut kekuasaan
politik, pemerintahan dan negara RI, dari Presiden Sukarno, harus
menghancurkan terlebih dulu kekuatan parpol dan ormas yang mendukungnya.
Kekuatan yang harus dihancurkan itu adalah PKI dan Gerwani. PKI sebagai
parpol dan Gerwani sebagai ormas wanita Indonesia yang terbesar periode itu.

Dimulailah rekayasa, fitnah keji dan kebohongan besar sekitar dibunuhnya
6 jendral dan seorang perwira menengah di Lubang Buaya. Semua koran
ditutup selain koran-koran militer dan koran-koran pendukungnya.

Dilancarkanlah berita tentang wanita-wanita anggota Gerwani yang
melakukan penganiayaan terhadap para jendral sebelum mereka dibunuh.
Diikuti oleh ‘orgi’, tari-tarian mesum para wanita Gerwani tsb dihadapan
para jendral yang akan dibunuh.

Dalam satu nafas wanita-wanita anggota Gerwani digambarkan sebagai
wanita-wanita yang lebih hina dari pelacur, yang bejat, kejam dan
biadab; juga sebagai wanita-wanita Komunis yang atheis dan tak bermoral.

Kampanye fitnah Jendral Suharto ternyata efektif. Diciptakan kebencian
luar biasa di kalangan penduduk terhadap Gerwani dan PKI. Dari situ
dimulai kampanye pembantaian masal terhadap anggota-anggota PKI, Gerwani
dan para ormas pendukung politik PKI, para pendukung Presiden Sukarno
dan kaum Kiri dan demokrat lainnya.

* * *

Profesor Dr Saskia Eleonora Wieringa, seorang PhD tamatan Belanda, yang
fasih berbahasa Indonesia, melakukan riset lapangan yang panjang, luas
dan mendalam mengenai GERWANI, dan kampanye penghancuran gerakan wanita
Indonesia, khususnya yang diorganisasi oleh Gerwani.

Hasilnya adalah sebuah buku berjudul “THE POLITIZATION OF GENDER
RELATIONS IN INDONESIA — WOMEN’S MOVEMENT & GERWANI UNTIL THE NEW ORDER
STATE’
(Suatu Academisch Proefschrift, untuk meraih titel doctor pada
Universitas Amswterdam). Ini berlangsung pada tanggal 6 Oktober 1995
diAmsterdam.

Setahun setelah jatuhnya Suharto terbit Edisi Indonesia, berjudul
PENGHANCURAN GERAKAN PEREMPUAN DI INDONESIA ( Tebal: 593 halaman,
Penerbit Garba Budaya, 1999).

* * *

Baik kita simak sedikit cerita Saskia Wieringa sendiri mengenai bukunya
itu, akan kita baca a.l sbb:

“Jelas sejarah kita dibangun oleh para “sejarawan”yang mengabdi
kekuasaan militer . . . Kita yang sudah disiksa dan kalah jangan
sekali-kali menjadi putus asa. Kita harus berjuang untuk hidup. Generasi
muda harus belajar dan tahu, apa yang sebenarnya telah terjadi pada masa
lalu. Sejarah harus ditulis di atas kejujujuran, sehingga
generasi-generasi mendatang tidak akan salah mengerti.
(Dok IX 1992.22).

Sejarah yang dimaksud dalam kutipan tsb meliputi jangka waktu setengah
abad, yaitu sejak Sukarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan
Indonesia sampai sekarang, dan khususnya sekitar tahun-tahun 1965,
ketika Orde Lama Sukarno digantikan dengan Orde Baru Suharto. Mereka
yang “telah disiksa dan dikalahkan” itu adalah orang-orang dari Partai
Komunis Indonesia dahulu, atau dari organisasi ini dan itu yang termasuk
dalam ‘Keluarga Komunis”, seperti misalnya organisasi perempuan Gerwani
(Gerakan Wanita Indonesia).

Footnote 1: Saya pakai istilah “Keluarga Komunis”dengan maksud meliputi
PKI dan ormas-ormas kaitannya, yaitu Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia),
Pemuda Rakyat, SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia, BTI
(Barisan Tani Indonesia), Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat), dan HSI
(Himpunan Sarjana Indonesia). Pada 1964 dikatakan keluarga ini terdiri
dari sekitar 27 juta anggota (HR 20 Agustus 1965). Angka ini harus
dibaca dengan hati-hati, oleh karena kenyataannya banyak terjadi
keanggotaan rangkap.

Footnote 2: Antara 1950-54 organisasi ini bernama Gerwis. Saya pakai
Gerwani untuk menyebut organisasi ini secara umum, dan hanya memakai
sebutan Gerwis jika dimaksud khusus tentang priode tersebut sampai
Kongres Ke-1 tahun 1954.

* * *

Suharto tampil ke atas singasana kekuasaannya dengan menciptakan
kampanye kekerasan yang tak ada tolok bandingannya di masa lalu, dan
dikuatkan pula dengan tuduhah pesta-pesta seksual yang konon dilakukan
para anggota Gerwani.

Orde Baru tidak hanya dibangun di atas timbunan mayat-mayat, yang
diperkirakan sebanyak satu juta, dari orang-orang tak berdosa yang
dibantai selama bulan-bulan terakhir tahun 1965 dan bulan-bulan pertama
tahun 1966. Tapi Orde Baru juga dibangun di atas pembasmian kekuaatan
kaum perempuan, yang telah berhasil diperolehnya selama
dasawarsa-dasawarsa sebelumnya, kekuatan yang oleh musuh-musuh mereka
dilukiskan melalui sejumlah metafora seksual.

Selanjutnya Wieringa: Tidak banyak perhatian diberikan pada masa genting
dalam sejarah modern Indonesia ini, baik oleh peneliti dari luar maupun
dari dalam negeri sendiri. Seperti John Legge mengakui “//*barangkali
karena yang dibunuh adalah orang-orang Komunis maka sedikit banyak
hati-nurani dunia luar seakan-akan tidak terusik oleh apa yang harus
digolongkan, apa pun penilaiannya, sebagai salah satu pembantian paling
keji dalam sejarah modern”*//(Legge 1972:399)(huruf tebal dari saya:
I.I.) Jelas jika Amerika Serika menjadi merasa lega, bila selain berada
di tengah kemelut Perang Vietnam, Sukarno, yang mereka pandang sebagai
pengacau dunia yang hendak menyerahkan Indonesia ke tangan kaum Komunis
yang berbahaya itu, telah berhasil disingkirkan oleh seorang jendral
kanan yang dengan segala daya membawa Indonesia ke jalan kapitalis./

. . . .

Dalam kajian ini saya akan membuktikan, bahwa alasan lain mengapa Dunia
Barat tutup-mulut itu ialah, karena ketakmampuannya memahami tali-menali
dan intrik-intrik yang ada di balik kampanye ketidak-amanan dan
pembunuhan-embunuhan masal, yang dilakukan sesudah kup “pertama” pada 1
Oktober 1965. Kampanye beserta akibat-akibatnya itu saya pandang
sebagai kup yang “kedua”, yang dengan diam-diam telah mengangkat Suharto
ke tahta kekuasaannya. . . . .

–Suharto tampil di atas tahta kekuasaan di tengah kemelut
kejadian-kejadian susudah kup yang gagal, dan yang sampai sekarang
samasekali belum jelas . . . Suharto dan kelompok kecil pendukungnya
mengambil kesempatan itu, seolah-olah tampik tanpa rencana sebelumnya
yang terlalu jauh <Vatikiotis 1993: 2 & 22).

.

* * *

Dalam kejadian-kejadian tersebut, kup tanggal 1 Oktober 1965 merupakan
kejadian terpenting yang perlu dijelaskan. Karena entah bagaimanapun
juga, memang kejadian inilah yang akhirnya telah membukakan jalan bagi
Suharto naik ke jenjang kekuasaan. Sebagai akibatnya, diabaikanlah
kecerdikan Suharto dalam memanipulasi pendapat umum segala dalih dan
kebohongan telah digubahnya untuk menciptakan kondisi kekacauan
masyarakat, serupa seperti adegan -gara-gara- dalam pergelaran wayang.
. . . . .

Sementara Dunia Barat demi alasan-alasannya sendiri berdiri di kejauhan,
di Indonesia oposisi dipukul atau dengan cerdiknya dibikin tutup mulut
oleh pemerintah melalui represi yang kejam. Tidak hanya dengan
pembunuhan terhadap ratusan ribu orang-orang yang tak berdosa, tapi juga
dengan menahan puluhan ribu lainnya, bahkan ada di antara mereka yang
sampai lebih dari dua puluh tahun. Hanya sedikit saja dari para tahanan
itu yang dibawa ke depan mahkamah pengadilan, notabene pengadilan
kanguru sekalipun. Mereka yang selamatpun masih terus menderita.. . . .
. . . . . . .

Kekuasaan Orde Baru dibangun di atas model disiplin dan represi
kekejaman militer, di mana setiap referensimengenai ketimpangan sosial
dituding sebagai dijiwai atau berkaitan
dengan “subversi Komunis”. Mitos tentang lahirnya Orde Baru diciptakan
oleh Presiden Suharto dengan sadar, dan terus-menerus diulang-ulangnya
di dalam setiap kampanye indoktrinasi. Dalam hal ini termasuk, antara
lain, pemutaran sebuah versi film tentang apa yang disebutnya sebagai
“pengkhianatan PKI”.

Kampanye ini dibangun di atas metafora-metafora seksual, khususnya
ketakutan laki-laki terhadap kastrasi yang, dengan sejumlah dalih sangat
menjijikkan, menggambarkan organisasi perempuan Gerwani (yang
dikaitkannya dengan PKI), yang diduga berperanan di dalam kup tersebut.
Sampai sekarang analisis-analisis kekuasaan Orde Baeru selalu
mengabaikan unsur-unsur kiasan seksual yang melandasi konfigurasi
politik Indonesia dewasa ini.
Demikian a.l.; Kutipan dari buku Prof Dr Saskia Wieringa, berjudul
PENGHANCURAN
GERAKAN PEREMPUAN INDONESIA, Bab Pendahuluan, halman xxxix s/d vlvi-
selesai).

In memory of the 1999 Papua dialogue

Refl  Sunny <ambon@tele2.se>: Papua adalah salah satu bagian dari bumi yang mempunyai potensi luar bisa besarnya untuk memperkaya dan memakmurkan kaum penguasa dan elit mereka berdomisil di pusat NKRI dan oleh karena itu mereka ini selalu bukan saja berteriak harga mati, tetapi juga mematikan mereka yang memperjuangkan pembebasan dari penindasan, bebas dari pembodohan, bebas dari kemimsikan dan kemelaratan. Bebas untuk menghirup udara segar kebebasaan demi untuk membangun dan menciptakan masayarakat berkesejahteraan yang berperikemanusiaan, duduk sama rendah berdiri sama tinggi dibawah lindungan hukum nan adil.

http://www.thejakartapost.com/news/2012/03/01/leadership-slows-antigraft-move.html-0

In memory of the 1999 Papua dialogue

Budi Hernawan, Canberra | Thu, 03/01/2012 10:35 AM

Thirteen years ago today, Papua’s “Team 100” was invited by then president BJ Habibie to hold a national dialogue to discuss the Papua issue at the Presidential Palace in Jakarta.

It was no ordinary event. On the contrary, it was an extraordinary gathering of Papua’s leaders prompted by a widespread call for independence in the nation’s easternmost province.

It was marked by public demonstrations and the raising of the Papuan flag in a several cities.

All of this met with a harsh response from security forces. All of this occurred in the wake of the euphoria of Indonesia’s transition to democracy.

During the meeting 13 years ago, Team 100 leader Tom Beanal bluntly expressed Papuans’ desire to form an independent state separate from Indonesia.

This unexpected call shocked Habibie, as well as his Cabinet, who responded by asking Tom to return home and think things over.

The meeting did not result in anything meaningful. However, it became a milestone for Papuans, who presented their political aspirations with dignity and honor.

It must be underlined that none of Team 100 were arrested or charged with treason, as is now happening with the president of the so-called Federal Republic of West Papua, Forkorus Yaboisembut, and four of his followers who are being tried for alleged treason and are facing life imprisonment.

Thirteen years on, Papua’s cry for dialogue remains loud. In response, the Yudhoyono administration has held private and formal meetings with Papuan church leaders twice.

President Susilo Bambang Yudhoyono has also appointed two special representatives, Lt. Gen. (ret.) Bambang Darmono and Dr. Farid Hussain, to address the issue of dialogue through different mechanisms.

What next in the last two years of Yudhoyono’s presidency? What can we expect as follow up? Will we see political negotiations, as we have seen in Aceh? All these questions remain unanswered.

As we know, dialogue is not the only game in town. Some Papuans do not share this view and have publicly expressed their determination to pursue international legal mediation to bring independence to Papuan.

However, it remains unclear to the public how this option could be achieved. Others have been advocating for Indonesia to recognize the sovereign state of Papua.

These advocates have been charged with treason and now are standing trial.

In daily life, we are confronted with other questions that. For instance, what will happen when Papua finally holds its long-delayed gubernatorial election?

Can the continuing violence in Papua’s highlands and the area near PT Freeport Indonesia’s operations be terminated?

The violence in those areas have caused a lot of tension, damage and deaths that urgently need to be addressed.

On the government side, we also observe a number of different interpretations on how to conduct a dialogue.

One approach holds that the dialog should be about Papua and not between Jakarta and Papua, as proposed by many voices in Papua. The logic of this argument is that Papua is part of Indonesia.

So the polarization of Jakarta and Papua will not help solve the problem. Rather, all stakeholders in Papua should have an equal opportunity to discuss the fate of Papua.

Following the Aceh model, other proponents argue that negotiations should be bipartisan, involving representatives from the Indonesian government and their Papuan counterparts. But this approach still augurs the question of who Papua’s representatives are and whether Papuans can be united.

Another approach asserts limits on any negotiations on the territorial integrity of Indonesia while preparing to offer a wide range of concessions, including granting amnesty for political prisoners, reviewing the 1969 Act of Free Choice, addressing human rights abuses and reviewing the implementation of special autonomy for Papua.

The last approach co-opts the whole point of dialogue by creating parallel events to discuss the same issues, albeit infused with completely different notions.

In the long run this may cause distraction and confusion if negotiations between Jakarta and Papua are realized.

Obviously, for the government, a Papuan dialogue is not the only game in town either. The Yudhoyono administration confronts many equally pressing issues, such as its energy policy, which has already sparked strong opposition from political opponents.

Meanwhile, unresolved corruption scandals continue to undermine the government’s legitimacy and its capacity to deliver public service.

Nevertheless, if we look back to 1999, Papua’s call for dialogue has not been resolved after 13 years, whereas preliminary engagement between Jakarta and Papua has signaled something positive.

It is time to take advantage of the goodwill from both sides despite all differences, which are common in any political settings.

The window of opportunity under the current administration will not be open for much longer and none of us can guarantee whether the next administration will still be willing to engage in dialogue.

It is also the time for Yudhoyono to conclude his final term by contributing to Indonesia’s democracy and resolving the problem of Papua once for all.

The writer is a Franciscan friar and former director of the Office of Justice and Peace of the Catholic Church in Jayapura, Papua. He is currently pursuing a doctorate at the Australian National University.

The Craft of the Historian: Revolution, Reaction & Reform from a Javanese Perspective, 1785-1855

Jangan membuat kepalamu menjadi perpustakaan. Sebarluaskanlah semua pengetahuanmu.

Sunday, March 04, 2012

The Craft of the Historian: Revolution, Reaction & Reform from a Javanese Perspective, 1785-1855


Hari Sejarah Nasional (National History Day)
Rabu, 29 Februari 2012 di The British International School Jakarta. 

 Key note speech oleh Dr. Peter Carey

 Born of parents who had made their lives in Asia, the Far East has always been a part of my life. My first seven years (1948-55) were spent in Burma and these early years marked me.  In my very traditional British boarding school – Winchester – I retained a fascination for SE Asia. But studying Southeast Asian history for A level was sadly not an option. It was the same at Oxford. Even though my Oxford tutors quickened my love of history through insisting that I use primary sources, it was not until I graduated in 1969 that I was able to pursue my Asian interests.

 Like all the best things in life, the unexpected had a hand in determining my decision to take up SE Asian history. On finishing my written exams, I was placed on the borderline between a First and a Second-Class Honours degree. This necessitated an oral examination – then called a ‘viva’ (viva voce). I contacted my French Revolution Special Subject tutor in Balliol, Richard Cobb (1917-96), who had inspired me with his idea that a successful historian has to have a ‘second identity’ in the country and epoch she is studying: for Richard it was late eighteenth-century France. I asked him to prepare me for the viva. His idea of preparation was to invite me to take a pint of beer with him on Balliol lawn.

 It was a wonderful June evening and who should walk over to join us but the chair of the History Examination Board, Professor Jack Gallagher, a famous historian of India and imperial Britain. ‘And what will you do with a First, young man, if you give a good account of yourself in the oral exam tomorrow?’ He asked. ‘Oh! That’s easy!’ I replied, ‘Richard has been such an inspiring tutor that I will look at a French department and write a local history of the French Revolution.’ ‘Don’t do that!’ came Gallagher’s immediate reply, ‘that’s an over-subscribed field. But if you like that period why don’t you study the impact of the French Revolution overseas by looking at Java during the administration of Napoleon’s only non-French marshal – Herman Willem Daendels (1762-1818; in office as Governor-General, 1808-11). His papers must be somewhere in the Colonial Archives in The Hague or Paris. Give it some thought!’

 This was a bombshell and it did indeed get me thinking. I had an English Speaking Union (ESU) scholarship to do graduate studies at Cornell University in the USA. Why not use that opportunity to take up Jack Gallagher’s challenge? I arrived and announced to my Cornell professors that Daendels and his French Revolutionary inspired colonial administration in Java was my research topic. ‘Great! But that’s not what we do here!’ they said. ‘First, learn the local languages (Indonesian and Javanese) along with the language of the colonial administration – Dutch – and then tell us what you want to do!’  Starting with Dutch, I headed for Cornell’s famed Olin Library, taking out HJ de Graaf’s Geschiedenis van Indonesie (History of Indonesia) (1949) in its Dutch original which I read from cover to cover. When I came to his chapter on the Java War (1825-30), my eye fell on an etching of the Javanese prince, Diponegoro (1785-1855), who had led the five-year struggle against the Dutch. I then had what the Javanese would call a ‘kontak batin’ (a communication from the heart). It was a Eureka moment. Who was this mysterious figure on horseback at the head of his troops entering the prepared encampment from whence he would be captured by treachery and exiled to the Celebes (Sulawesi) for the rest of his life (1830-55).  Maybe instead of the very European Daendels, I would look at the impact of the French Revolution in its colonial setting by studying the life and thoughts of someone at the receiving end, the quintessential Javanese prince, Diponegoro, now one of Indonesia’s foremost national heroes.

 The rest is history. Over 40 years have passed since I sat on Balliol lawn, and in that time my whole professional life has been focused on thinking and writing about Diponegoro. In 2007 my magnum opus biography – Power of Prophecy: Prince Dipanagara and the End of an Old Order in Java, 1785-1855  – was published by the Royal Institute for SE Asian and Caribbean Studies (KITLV) in Leiden, and sold out its first two editions. This month it will come out in an expanded Indonesian language edition: Kuasa Ramalan: Pangeran Diponegoro dan Akhir Tatanan Lama di Jawa, 1785-1855  (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia). The age through which Diponegoro lived in late eighteenth and early nineteenth century Java is an excellent illustration of the theme of the current History Day – Revolution, Reaction and Reform. The Revolutions through which he lived were not made in Java but imported from Europe: namely the twin industrial and political revolutions which tore the old regimes in both Europe and Asia apart and hit Java like an Asian tsunami with the coming of Daendels in January 1808.

 In the space of under a decade (1808-16) during the administrations of the Napoleonic marshal and his British nemesis, Lieutenant-Governor Thomas Stamford Raffles (1781-1826; in office, 1811-16), the old colonial order of the Dutch East India Company (1603-1799) was destroyed and a new Netherlands-Indies administration (1818-1942) was born in its place. This Administration’s founding charter – the constitutional regulation (regeerings-reglement) of January 1818 – envisaged a new legal order or rechtstaat and a complete replacement of the corrupt administration of the Company by a new colonial administrative service. This was the reform which turned Java into one of the most lucrative colonies in the world. In the space of just forty years following the end of the Java War, the Dutch took USD75 billion in today’s money out of the island through the profits they made from the ‘Cultivation System’ (1830-70) – in which export crops like sugar, tea, coffee and indigo were bought at low fixed prices from Javanese farmers and sold on world markets at international rates.

 This underlying energy to make profits at any price sparked the reaction of the Java War in which the twin forces of Javanese nationalism and Islam were united under Diponegoro’s ‘holy war’ banner. For the probably the first time in Javanese history, all sections of society were brought together in a single cause. Diponegoro’s efforts came to naught, but his name lived on and just ninety years after his death in 1855, the Indonesians once more rose against the Dutch and after four years of guerrilla war known as the Indonesian Revolution (1945-49), they eventually won their formal independence from Holland in 1949. Revolution, Reaction, Reform colonial style was thus played out across the world’s largest archipelago which placed on the map of Europe would stretch from Lisbon to Minsk and Copenhagen to Ankara. This is an Asian epic, a chapter of world history which at this year’s National History Day you can begin to explore.

 Remember the National History Day gives you a rare opportunity to learn the value of rigorous academic research and how such research can shape popular perceptions and events. Cathy Gorn, the Executive Director of the NHD who has just been awarded the prestigious National Humanities Medal by President Barack Obama, in her acceptance speech cited how three students along with their History teacher from Adlai E. Stevenson High School in Lincolnshire, Illinois, helped to change history in the famous ‘Mississipi Burning’ case. The students selected the 1964 murders of civil rights workers in Philadelphia, Mississippi, for their National History Day Project, creating a documentary that presented important new evidence and helped convince the state of Mississippi to investigate, reopen the case and convict Edgar Ray Killen for the murders. Just think of that – a documentary based on painstaking research which helps to change the course of justice. Just amazing!

Here in Indonesia, Batara Hutagalung (Surabaya, 1944-    ), an historian from North Sumatra who has written numerous books on colonial history (including the British military campaign in Surabaya in November 1945 which left thousands dead), also won a significant victory for the cause of justice. His persistence in securing evidence regarding the Rawagede massacre of 9 December 1947 during the Indonesian War of Independence against the Dutch (1945-49) won a ruling from a Dutch court on 14 September 2011. The court ordered that €20.000 compensation be paid by the Dutch Government to each of the eight remaining widows of the 431 young men massacred by Dutch troops in a village between Karawang and Bekasi. Long immortalised in Indonesian poet Chairil Anwar’s 1948 poem ‘Karawang-Bekasi’ whose opening lines read: ‘We who lie sprawled between Karawang and Bekasi cannot cry ‘Freedom’ or raise our weapons any more!’ Batara Hutagalung’s research symbolically raised the bodies of those massacred young men and brought them to the court room, thus ensuring their eventual valediction.

Remember, through their writings and research historians can literally change the course of history. Knowledge is power and for those who serve the Muse of History, Clio, that power is very considerable. But to use it properly there must be great intellectual integrity and honesty of purpose. All too often history can be abused for political ends – think of the way history is written in dictatorships and totalitarian states. Today you will learn how the craft of the historian can be applied. That craft requires skill and motivation. It is open to abuse and to honour. Today you will learn the path of honour. You are embarking on a journey which will literally change your life. Make sure you have packed everything you need for the road and step forward with confidence!

The journey of a thousand miles starts with a single step!

 Dr. Peter Carey
 Fellow Emeritus of Trinity College, Oxford
 18 February 2012

——————-


Dr. Peter Carey, penulis buku:

‘The Power of Prophecy: Prince Dipanagara and the End of an Old Order in Java, 1785-1855’,
KITLV 2007.

Bahasa Indonesia:
‘ Kuasa Ramalan: Pangeran Diponegoro dan Akhir tatanan Lama di Jawa, 1785-1855’
Gramedia, Maret 2012. 


—————————- 

 Dimuat di weblog ini dengan seizin Dr. Peter Carey

Dikutip dari website Batara Hutagalung

Tak Terbukti Bersalah di Mata Hukum

Rabu, 1 Februari 2012

Pemulihan Nama Baik Sultan Hamid II (2)

Tak Terbukti Bersalah di Mata Hukum

Setelah konsep federalisme ditolak sebagian besar politisi nasional kala itu, Sultan Hamid II kembali ditangkap karena berkawan dengan orang-orang Partai Masyumi.

Pada tahun 1950 terjadi “Pemberontakan Westerling” di Negara Pasundan (kini Jawa Barat). Peristiwa tersebut menyeret keterlibatan seorang politikus ternama asal Negeri Pontianak-Borneo Barat bernama Sultan Hamid II yang dituduh sebagai “pemimpin dan/atau pengatur” pemberontakan tersebut.

Tak pelak lagi, Sultan Pontianak terakhir ini pun pada tanggal 5 April 1950 ditangkap. Tuduhan yang dialamatkan kepada Sultan Hamid II yaitu keterlibatannya (keterkaitannya) dengan pemberontakan APRA (Angkatan Perang Ratu Adil) atau de RAPI (Ratu Adil Persatuan Indonesia) yang dipimpin Kapten Raymond Westerling di Bandung pada 23 Januari 1950, serta mempunyai “niatan” untuk menyerbu sidang Dewan Menteri RIS (Republik Indonesia Serikat) yang niat tersebut kemudian beliau batalkan.

Alih-alih tak terdapat sebuah fakta yang membuktikan tuduhan kepadanya di pengadilan, Sultan Hamid II tetap saja divonis bersalah dengan ganjaran hukuman 10 tahun penjara (dipotong masa tahanan 3 tahun).

Kala mendapatkan kedaulatan pascakolonialisme (KMB 1949), Indonesia menapaki transisi pendewasaan politiknya. Namun konfigurasi hukum yang diusung tak serta-merta dapat diandalkan. Dalam kasus Sultan Hamid II ini dapat dilihat bahwa Indonesia sebagai negara yang dengan kepentingan politiknya menghukum seseorang hanya karena niatnya melakukan pembunuhan, yang malahan kemudian niat tersebut dibatalkan. Adakah lagi negara lain (selain negara ini) yang menghukum niat seseorang (apalagi kemudian niat itu urung dilaksanakan)? Mungkin hanya negara ini yang seperti itu.

“Dalam memperjuangkan kemerdekaan bagi nusa dan bangsa, timbullah keyakinan saya, bahwa bentuk federalisme itulah yang paling baik bagi negara kita,” begitulah pernyataan Sultan Hamid II pada pleidooi kasusnya yang dibacakannya di hadapan mahkamah pengadilan.

Barangkali cita-citanya mengenai bentuk negara federal inilah satu-satunya “dosa” dirinya di negara yang katanya ber-Bhineka Tunggal Ika ini, karena memang kesalahan lainnya yang dituduhkan kepadanya nyata-nyata tak terbukti di pengadilan. Sedangkan di sisi lain, penafsiran absolut dari kebhinekaan tersebut adalah persatuan (federalism), bukan kesatuan (unitarism). Dengan mengusung cita-cita mulia tersebut, segenap jiwa dan raga telah diabdikannya kepada negerinya tercinta. Karena cita-citanya yang mulia itu pula dirinya kemudian dinistakan oleh negara kesatuan ini.

Tak habis sampai di sini saja fitnah dan tuduhan yang tak berdasar seperti itu ditimpakan kepadanya. Setelah menjalani masa hukuman penjara selama sepuluh tahun, pada tahun 1958, Sultan Hamid II dikeluarkan dari penjara.

Selang beberapa lama menghirup udara bebas, pada Maret 1962 ia kembali ditangkap. Penangkapan tersebut juga dilakukan terhadap Sutan Sjahrir, Ide Anak Agung Gde Agung, dan Subadio Sastrosatomo, pun beberapa pemimpin Masyumi (Prawoto Mangkusasmito, Yunan Nasution, Isa Anshary, dan Mohammad Roem) juga ditangkap.

Fitnah dan tuduhan yang ditimpakan kepada para tokoh tersebut yaitu konspirasi untuk melakukan tindakan subversif terhadap negara (para tokoh ini ditangkap dan dihukum penjara tanpa adanya proses pengadilan).

Sultan Hamid II wafat di Jakarta, 30 Maret 1978, yaitu sekitar 12 tahun setelah bebas dari kurungan rezim Orde Lama-Soekarno. Ia dimakamkan dengan upacara kebesaran Kesultanan Pontianak di Pemakaman Batu Layang Pontianak (Pemakaman Keluarga Kesultanan Pontianak). Sultan Pontianak VII ini wafat tanpa menunjuk pengganti.

Sultan Hamid II adalah sosok pejuang dan pemimpin yang visioner. Ia tak hanya memikirkan suatu konsep negara yang pada zamannya dianggap paling relevan oleh sebagian pihak, melainkan konsep fundamental yang jauh ke depanlah gagasannya itu. Sultan Hamid II bercita-cita menyejahterakan rakyatnya di Negeri Borneo Barat yang kuat, mandiri, serta sejahtera dalam bernegara.

Ia akan selalu berada di hati putra-putri Borneo Barat, walaupun sejarah menistakannya. Namanya akan selalu harum semerbak di memori kolektif anak negeri yang berpikiran sehat, walau kuasa kegelapan membenamkannya.

Rasa sesak di dada, bercampur dengan keharuan yang begitu rupa membuat penulis menggeletar, ketika mendengar pernyataan Anshari Dimyati pada sidang tesisnya yang dengan lantang ia menyebutkan bahwa Sultan Hamid II tidak bersalah secara hukum. Namun, marwah Pemimpin Borneo Barat itu tak serta-merta dapat dikembalikan.

“Penelitian berdasarkan Analisis Yuridis Normatif udah dipertahankan dan dapat dipertanggongjawabkan. Tapi satu agé’ langkah kite sebagai Putera Borneo Barat, Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung (MA) mao’ tak mao’ haros dilakukan, karene itulah satu-satunye care kite untok meruntohkan Putosan Kasus Sultan Hamid II di taon 1950-1953, dan mengembalikan name baék beliau,” tegas Anshari Dimyati dengan Bahasa Melayu-nya yang kental usai sidang tesisnya. Demi pergulatan ingatan melawan lupa, rangkaian sejarah patut dibongkar kembali. (selesai)

Upaya Pemulihan Nama Baik Melalui Kajian Yuridis Normatif

Sabtu, 28 Januari 2012

Bukti-bukti Sultan Hamid II Bukan Pemberontak (1)

Upaya Pemulihan Nama Baik Melalui Kajian Yuridis Normatif

“… Federalis bukan berarti Tidak Nasionalis, Federalis bukan penghianat bangsa…” kata Sultan Hamid II

Naskah ini merupakan tesis Anshari Dimyati, mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Magister Hukum. Ia mengambil Program Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana. Judul tesisnya “Delik Terhadap Keamanan Negara (Makar) di Indonesia (Suatu Analisis Yuridis Normatif pada Studi Kasus Sultan Hamid II).”

Tesis mahasiswa kelahiran Pontianak pada 18 Juli 1987, berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Prof Dr jur Andi Hamzah SH, Prof Mardjono Reksodiputro SH MA, serta Dr Surastini Fitriasih SH MH pada 24 Januari 2012, di Pascasarjana FH UI, Salemba, Jakarta.

Berikut tulisan singkat tentang tesisnya:

Penelitian ini merupakan kajian yuridis normatif pada materi Delik Terhadap Keamanan Negara (Makar) di Indonesia, kemudian delik tersebut dikomparasikan dengan sebuah studi kasus, yang salah satunya adalah kasus tuduhan “makar” atau “pemberontakan” terhadap Sultan Hamid II pada tahun 1950-1953.

Tipologi penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan yang bersifat yuridis normatif (doktriner/preskriptif), yaitu dengan penelitian melalui studi kepustakaan (library research) atau disebut juga sebagai studi dokumen (documentary research), bahan utama yang digunakan dalam penelitian adalah data atau dokumen.

KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) masih mengatur pasal yang bersifat kolonial yang hingga hari ini masih diterapkan di Indonesia, salah satunya adalah tentang Delik Terhadap Keamanan Negara. Yang dimaksud Delik Terhadap Keamanan Negara tersebut diatur di dalam Bab-I Buku Kedua KUHP. Inti dari perbuatan yang dilarang dalam Bab-I Buku Kedua KUHP tersebut adalah makar (aanslag) dan pemberontakan (opstand), dan lainnya yang bersifat mengganggu keamanan dalam negara.

Delik Terhadap Keamanan Negara hampir selalu dilatarbelakangi atau dengan tujuan-tujuan politik, dan di setiap pemerintahan suatu negara, mempunyai pengertian serta batasan tersendiri tentang perbuatan yang dikategorikan sebagai delik dengan maksud tujuan politik. Bahkan terdapat perbedaan penafsiran terhadap pengertian “politik” baik di kalangan sarjana, para hakim, maupun penguasa suatu negara.

Dalam praktik maupun sejarah Indonesia, sering kali ditemukan kasus-kasus pelanggaran hukum di Indonesia yang sebenarnya belum tentu termasuk kategori pelanggaran atas usaha pengkhianatan terhadap negara, keamanan negara atau makar. Namun oleh pemerintah selaku penguasa politik, kepada pelanggar pidana sering kali dijerat dan dikenakan dengan isi pasal-pasal perbuatan makar dan pemberontakan.

Hal itu kemudian menimbulkan berbagai polemik di pihak yang pro maupun kontra atas pengaturan hukum tentang tersebut. Kajian untuk melihat penerapan atas pengaturan tentang makar itu, kemudian dapat dilihat melalui Studi Kasus terhadap kasus kontroversial Sultan Hamid II pada tahun 1950-1953. Di mana dapat dilihat objektivitas Negara dalam mengadili sebuah kasus “makar”.

Alasan melakukan penelitian tesis: Untuk mengetahui kriteria unsur mana perbuatan yang dapat dianggap sebagai perbuatan Delik Terhadap Keamanan Negara (Makar), dan bagaimana pembuktian dalam delik makar tersebut.

Pada Kasus Sultan Hamid II, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor serta dasar pengaturan hukum yang memengaruhi hakim pada Mahkamah Agung Indonesia yang membuat putusan dalam kasus, begitu pula dengan pertimbangan berat-ringannya hukuman, serta pembuktian dalam kasus tersebut yang terdapat dalam dokumen-dokumen yang ada.

Untuk mengetahui proses dan fakta persidangan melalui pemeriksaan serta pembuktiannya terhadap perbuatan yang dituduhkan kepada Sultan Hamid II pada tahun 1950 yaitu Delik Terhadap Keamanan Negara/Makar.

Penulis melihat indikasi kesalahan serta penyimpangan dalam mengambil keputusan pada saat Mahkamah Agung Indonesia mengadili dan mengeluarkan vonis hukuman terhadap Sultan Hamid II sebagai terdakwa tuduhan makar. Hal ini disebabkan tidak adanya faktor yuridis dan ilmiah yang dapat membuktikan bahwa Sultan Hamid II tersebut bersalah secara hukum, artinya ada domain hukum yang diintervensi oleh kewenangan politik dalam mengambil sebuah keputusan maupun kebijakan.

Dalam penelitian ini, penulis memiliki tujuan bahwa ketika dikaji ulang kembali dan hasil daripada penelitian secara yuridis maupun Ilmiah menghasilkan kecenderungan terjadi kesalahan pada tuduhan atas Kasus Sultan Hamid II tersebut, sudah semestinya NAMA BAIK dan KEHORMATAN Sultan Hamid II diperbaiki sebagai layaknya seorang yang tidak pernah melakukan kejahatan/tindak pidana, dan diupayakan sedemikian mungkin agar pemerintah Indonesia dapat mencermati hal tersebut dengan pertimbangan bahwa Sultan Hamid II merupakan salah satu Bapak Bangsa yang telah berkiprah besar dalam perjuangan Indonesia, begitu pula dengan mahakarya yang telah ia wariskan kepada Indonesia yaitu sebuah Lambang Negara (Elang Rajawali Garuda Pancasila).

Kronologis Kasus Sultan Hamid II: Tuduhan makar yang dituduhkan kepada Sultan Hamid II lebih dikenal dengan Peristiwa Sultan Hamid II. Penangkapan terhadap Menteri Negara zonder Portofolio RIS itu dilakukan pada tanggal 5 April 1950, oleh Menteri Pertahanan RIS Sultan Hamengku Buwono IX atas perintah Jaksa Agung RIS Tirtawinata yang menjabat pada saat itu.

Tuduhan yang dituduhkan kepada Sultan Hamid II yaitu keterlibatannya atau keterkaitannya dengan pemberontakan APRA (Angkatan Perang Ratu Adil) atau de RAPI (Ratu Adil Persatuan Indonesia) oleh Kapten Westerling sebagai pemimpinnya di Bandung pada 23 Januari 1950, serta niatan Sultan Hamid II untuk menyerbu sidang Dewan Menteri RIS dan niat untuk membunuh tiga orang menteri RIS.

Setelah ditangkap, kasus Sultan Hamid II tidak langsung segera dibawa ke pengadilan (tidak langsung diadili). Dengan salah satu alasan Pemerintahan Sukarno pada saat itu bahwa kesulitannya terletak pada Undang-undang yang akan digunakan untuk mengadilinya.

Sedangkan Undang-undang yang ada menurut Konstitusi RIS terbatas bagi seorang Menteri atau bekas Menteri yang melakukan ambtsmidrijf (penyelewengan jabatan). Tuduhan kepada Sultan Hamid II tidak masuk dalam unsur tersebut, karena itu Pemerintah RIS harus menyiapkan suatu Undang-undang Federal sebagai landasan hukum atas kasus tersebut.

Sebelum niat untuk mempersiapkan Undang-undang tersebut tercapai, akibat peristiwa Bandung (peristiwa Westerling) Kabinet RIS bubar pada bulan Agustus 1950 dan kemudian terbentuk suatu Negara Kesatuan RI di bawah Perdana Menteri Mohamad Natsir.

Sedangkan Westerling yang memimpin langsung “aksi brutal” di Bandung tersebut dikabarkan berhasil meloloskan diri dan keluar dari Indonesia.

Rabu, tanggal 25 Februari 1953 (kurang lebih tiga tahun kemudian), kasus Sultan Hamid II mulai diperiksa oleh Mahkamah Agung Indonesia. Jaksa Agung Republik Indonesia R Soeprapto (yang menggantikan Jaksa Agung RIS Tirtawinata) mendakwa Sultan Hamid II dengan empat tuduhan yaitu: Primair; ikut menyerbu Kota Bandung bersama Westerling dan APRA/de RAPI, Subsidair; membujuk dan membantu Westerling dan Frans Najoan untuk menyerbu sidang Dewan Menteri RIS, Subsidair Lagi; memberikan denah tempat persidangan Dewan Menteri sehingga Westerling dan Frans Najoan akan mudah melakukan penyerangan, dan Lebih Subsidair Lagi; membujuk Westerling dan Frans Najoan untuk membunuh tiga pejabat tinggi.

Dasar hukum atas dakwaan yang diajukan tersebut diatur dalam Pasal; 108 ayat (1) No.2, 108 ayat (2), 110 (2) No. 1, 110 ayat (2) No. 2, 163 bis. Ayat (1) jo. Pasal 338, 340, 333 jo. Pasal 53 dan 55 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) jo. Staatsblad 1945 No. 135.

Sistem pengadilan yang digunakan untuk Sultan Hamid II adalah untuk tingkat pertama dan terakhir, artinya bahwa persidangan kasus Sultan Hamid II tersebut merupakan Forum Previlegiatum di Indonesia yang pelaksanaannya pernah diberlakukan pada Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949 dan Undang-undang Dasar Sementara 1950.

Selanjutnya tanggal 25 Maret 1953 Jaksa Agung Soeprapto menuntut hukuman 18 tahun penjara bagi Sultan Hamid II, dan pada 8 April 1953 karena tidak adanya bukti yang kuat, dakwaan primair daripada dakwaan tersebut di atas tidak dapat dibuktikan (tidak terbukti), dan Mahkamah Agung Indonesia dengan Ketua yaitu MR Wirjono Prodjodikoro menjatuhkan hukuman penjara 10 tahun dipotong masa tahanan (3 tahun) dengan dasar pertimbangan yaitu, adanya Niat Sultan Hamid II menyuruh Westerling dan Frans Najoan untuk menyerbu Dewan Menteri RIS dan menembak mati (membunuh) 3 (tiga) pejabat pemerintah (Menteri Pertahanan: Sultan Hamengku Buwono IX, Sekretaris Jenderal Kementrian Pertahanan: Mr Alibudiardjo, dan Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia: Kolonel Simatupang) pada saat itu, yang niat tersebut dibatalkan olehnya.

Kasus Sultan Hamid II ini merupakan kasus pertama kali yang diperiksa oleh Mahkamah Agung dalam tingkat pertama maupun tingkat terakhir di dalam sejarahnya, yaitu kasus pertama dan terakhir.

Landasan Mahkamah Agung untuk memutus kasus Sultan Hamid II pada tahun 1953 adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, pada dasarnya delik yang dituduhkan kepada Sultan Hamid II merupakan Delik Terhadap Keamanan Negara (Delik Makar) yang termaktub didalam Bab I Buku Kedua dari KUHP tersebut. Akumulasi dari pasal-pasal yang didakwakannya adalah: Pasal; 108 ayat (1) No.2, 108 ayat (2), 110 ayat (2) No. 1, 110 ayat (2) No. 2, 163 bis. Ayat (1) jo Pasal 338, 340, 333 jo. Pasal 53 dan 55 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) jo. Staatsblad 1945 No.135, yang menurut Penulis tidak ada satu pasal pun yang memenuhi unsur delik yang telah diuraikan berdasarkan dakwaan dan putusan.

Dengan melihat data atau dokumen perkara, bahwa yang menjadi pertimbangan hakim serta melalui dasar pengaturan hukum yang mempengaruhi hakim, untuk membuat putusan tersebut yaitu berdasarkan dakwaan dan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Agung terhadap Sultan Hamid II sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair, subsidair, subsidair, dan lebih subsidair lagi, yaitu dengan menjatuhkan hukuman penjara selama 18 tahun, dipotong dengan waktu selama terdakwa berada dalam tahanan.

Begitu pula dengan pertimbangan atas pembelaan (pleidooi) yang disampaikan oleh Sultan Hamid II dan Pembelanya Mr Surjadi, juga berdasarkan atas pemeriksaan-pemeriksaan atas sidang pengadilan.

Hasil penelitian: Dalam kasus Sultan Hamid II, dapat disimpulkan bahwa dari pertimbangan hakim di atas berdasarkan berkas putusan mahkamah agung, Penulis melihat bahwa pertimbangan hakim tersebut jauh daripada kebenaran fakta kasus yang terungkap, dan terkesan memaksakan penafsiran-penafsiran dari dakwaan yang absurd pada uraian peristiwa yang terungkap serta relevansinya pada 23 Januari 1950 dan 24 Januari 1950.

Pertimbangan hakim untuk memutus perkara Sultan Hamid II dengan menjatuhkan vonis 10 tahun penjara, bukan berdasar atas hukum yang berlaku, akan tetapi menurut berdasarkan alasan politis, pun terhadap unsur-unsur pasal yang dituduhkan, melainkan alasan yang kuat adalah pengakuan Sultan Hamid II sendiri yang mengakui telah menerima oppercommando daripada gerakan Westerling untuk mengadakan persiapan pemberontakan dan penyerbuan rapat dewan menteri RIS pada tanggal 24 Januari 1950, yang tidak jadi dilaksanakan, dan tak terdapat sama sekali peristiwa kejahatan apa pun.

Pada kasusnya di tahun 1950 itu, sebetulnya Sultan Hamid II berhak untuk dianggap tidak bersalah sebelum diputus perkaranya melalui sidang pengadilan yang adil, bebas, dan tidak memihak. Namun, fakta yang dapat dilihat melalui literatur data yang ada, pun begitu dengan pers (media cetak) yang ada kala itu membuktikan bahwa terhadap kasus tersebut, Sultan Hamid II telah dihakimi terlebih dahulu ketika isu pemberontakannya menyebar.

Ia didaulat telah bersalah oleh opini dan statement media yang memberitakan tentang kasusnya tersebut.

Tentunya hal ini dapat memengaruhi “public opinion” ke arah yang tertentu, yang mungkin juga akan dapat memengaruhi hakim. Akan tetapi menurut Penulis hal itu menjadi tidak obyektif karena Peradilan di Indonesia kala itu sangat dipengaruhi sekali dengan faktor politik Indonesia, tentunya warna yang dibawa oleh peradilan yang masih muda kala itu bercorak politik.

Kemudian faktor keadilan yang perlu juga dinilai dalam peradilan tersebut adalah terlalu lamanya Sultan Hamid II berada dalam tahanan, yaitu 3 tahun tanpa ada kejelasan. Artinya ia telah menderita hukuman 3 tahun penjara, sebelum hukuman yang sah dijatuhkan. Hal ini merupakan pelanggaran HAM yang terjadi pada dirinya, di dalam hukum, kala itu terhadap Hak Tersangka dalam tahap Pra Ajudikasi tentu sangat tidak diperhatikan. Penulis melihat fakta kesalahan serta penyimpangan dalam mengambil keputusan pada saat

Mahkamah Agung Indonesia mengadili dan mengeluarkan vonis hukuman terhadap Sultan Hamid II sebagai terdakwa tuduhan makar (pemimpin atau pengatur), hal ini disebabkan tidak adanya faktor yuridis yang dapat membuktikan bahwa Sultan Hamid II tersebut bersalah secara hukum, artinya ada domain hukum yang diintervensi oleh kewenangan politik dalam mengambil sebuah keputusan maupun kebijakan, pun begitu pula dengan situasi di Indonesia ketika itu yang tengah mengalami “konflik politik” atau “konflik ideologi politik”.

Selanjutnya Penulis berpendapat bahwa kesemua tuduhan yang disampaikan terhadap kasus Sultan Hamid II sebenarnya merupakan sebuah peradilan “politik” untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jelas banyak kecenderungan-kecenderungan yang menyimpang terhadap proses hukum yang dialami oleh Sultan Hamid II, baik dari pemeriksaan maupun pada hasil putusan dengan segala pertimbangan, pun terkait dengan hal-hal yang memberatkan serta meringankan Sultan Hamid II sebagai terdakwa.

Kurangnya proses hukum yang terbuka semakin mempersempit pandangan Penulis melihat awal berjalannya pemeriksaan pendahuluan, yaitu lamanya tuduhan dalam tahanan selama 3 tahun hingga dipindahkannya penahanan karena alasan politis, sampai pemeriksaan kasus tersebut diputuskan oleh Mahkamah Agung dengan menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara.

Penulis melihat pertimbangan hakim di dalam putusan yang menyebutkan bahwa dasar hukum Mahkamah Agung yang berkuasa untuk memutuskan perkara pidana Sultan Hamid II ini dalam pemeriksaan tingkatan pertama, berdasar atas pasal 148 Konstitusi Republik Indonesia Serikat juncto pasal 106 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia juncto Undang-undang Darurat 1950 Nomor 29, yang telah menjadi Undang-undang tahun 1951 Nomor 22 tanggal 3 Desember 1951 dengan berlaku surut sampai tanggal 27 Desember 1949, ini semua berhubung dengan sifat kejahatan-kejahatan yang dituduhkan pada terdakwa dan yang sebagian diancam dengan hukuman mati; hal ini sangat tidak rasional.

Menurut Penulis dengan penggunaan hukum yang “berlaku surut”. Kesemua pasal-pasal yang dituduhkan (di dalam KUHP) menyebutkan bahwa tidak dapat dipidana bila tidak ada perbuatan pidana/kejahatan, artinya Penulis menafsirkan bahwa kesemuanya ini merupakan delik selesai/tidak selesai tapi telah dapat dikatakan, perbuatan mengakibatkan sebuah kejahatan, setidaknya kejahatan yang sudah berjalan.

Jelas disebutkan di kalimat terakhir di dalam dakwaan Lebih Subsidair Lagi di tuduhan tersebut, akan tetapi kejahatan atau percobaan kejahatan itu tidak sampai jadi dijalankan. Hal ini membuktikan percobaan perbuatan/niat tersebut tidak dilakukan/dibatalkan sebelum ada peristiwa (tidak ada peristiwa/perbuatan apa pun), jadi seharusnya tidak ada percobaan yang dapat dihukum.

Menurut Penulis, kasus Sultan Hamid II merupakan salah satu kasus tuduhan pelanggaran hukum di Indonesia yang sebenarnya tidak termasuk kategori pelanggaran atas Delik Terhadap Keamanan Negara/makar tersebut. Namun oleh Pemerintah selaku penguasa politik Indonesia, kepada pelanggar pidana dijerat dan dikenakan dengan isi pasal-pasal perbuatan di mana diatur oleh Bab-I Buku II KUHP tersebut.

Hal ini tentu menimbulkan berbagai polemik di pihak yang pro maupun kontra atas tuduhan kasus “makar” tersebut. Kesimpulan akhir Penulis bahwa berdasarkan Analisis terhadap Kasus Sultan Hamid II daripada data-data yang ada yaitu Berkasa Perkara Sultan Hamid II berikut dengan dokumen-dokumen penunjang lainnya, yaitu perbuatan mana yang telah dituduhkan kepada Sultan Hamid II terhadap kasus yang telah disangkakan terhadapnya Tidak Termasuk dalam Kategorisasi/Unsur Delik Terhadap Keamanan Negara/Makar, dan atas kasusnya tersebut pula Penulis berpendapat bahwa Sultan Hamid II sebetulnya Tidak Terbukti Bersalah atas tuduhan yang dituduhkan kepadanya. (*)

Suku Hui Siarkan Islam ke Nusantara

Jumat, 24 Februari 2012

Suku-suku Muslim di Tiongkok dan Tionghoa Islam Nusantara (12)

Suku Hui Siarkan Islam ke Nusantara

Suku Hui, komunitas muslim yang istimewa di mata Beijing
Repro: Biro Budaya Tiongkok

KB ketat Tiongkok: satu keluarga satu anak, tak berlaku untuk suku Hui, komunitas muslim yang istimewa di mata Beijing

Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) memiliki pandangan lebih lunak terhadap Islam daripada Kristen karena Islam dipandang agama pribumi warga Tiongkok.

Pemerintah RRT mendirikan Asosiasi Islam China (CIA) untuk pemberdayaan kesejahteraan warga minoritas muslim. Bahkan sejak tahun 2010, lisensi makanan dan minuman halal yang dikeluarkan pemerintah RRT lebih kuat di Timur Tengah maupun Eropa, daripada keluaran Majelis Ulama Indonesia maupun Malaysia.

Serbuan produk-produk halal dari Tiongkok bukan hanya ke Timur Tengah maupun Eropa melalui jalur darat, namun di jalur laut juga menembus pasar halal Australia maupun benua Amerika bagian utara.

Persaingan bisnis makanan-minuman berlabel halal dari Tiongkok ini membuat negara-negara di Asia Tenggara yang memiliki komunitas Islam besar menekan pemerintahnya untuk membatasi peredarannya.

Poros Beijing-Dubai-Riyadh terbentuk, salah satu kegiatan ekonomi yang menjadi saingan Amerika dan Eropa sejak pengujung tahun 2010, selaras krisis keuangan melanda dua benua itu.

Salah satu suku yang menjadi duta Beijing itu, berasal dari suku Hui, sebuah komunitas minoritas terbesar ketiga dari 55 minoritas yang diakui resmi RRT. Meskipun mereka terdiri kurang dari 1% penduduk Tiongkok, mereka kelompok muslim terbesar dengan 8.603.000 anggota resmi di data pemerintah.

Sedangkan data tak resmi lebih besar lagi, selaras program keluarga berencana (KB) ketat yang digalakkan Beijing, satu keluarga satu anak. Anak kedua di sebuah keluarga di Tiongkok, tak dapat tunjangan kesehatan gratis dan pendidikan gratis selama 12 tahun pendidikan. Peraturan KB ketat itu, tidak diberlakukan kepada suku Hui. Namun beberapa keluarga Hui menyembunyikan status anak angkatnya dengan menyekolahkannya di asrama-asrama Islam di Asia Tengah maupun di Asia Tenggara.

Kehidupan ekonomi yang lebih baik daripada suku-suku minoritas lain di Tiongkok, menjadikan Hui salah satu pemain besar di RRT. Salah satu, tentara khusus penjaga keselamatan Ketua Besar Mao Jedong berasal dari suku Hui, seorang Muslim yang taat, tak makan daging babi dan arak, membuatnya kuat untuk menjaga Ketua Besar hingga kemenangan Ketua Mao di tahun 1949.

Sejarah itu, membuat Hui paling diterima berdampingan suku Han memerintah RRT sampai sekarang ini. Perdana Menteri Tiongkok Wen Jiabao (masih menjabat sampai tahun 2012 ini), seorang suku Han namun khatam membaca kitab suci suku Hui, Alquran yang juga kitab agama Islam.

Kemahirannya dalam membaca Alquran dan diterjemahkannya ke dalam Bahasa Mandarin, membuat kagum pemerintah Qatar, sehingga menjalin kerja sama ekonomi dalam pengembangan teknologi nano maupun perminyakan. Negara di Asia Tenggara yang berkesempatan mendengarkan PM Wen Jiabao membaca kitab suci Alquran, Indonesia, tepatnya di perguruan Al-Azhar Jakarta, dan menjadi berita heboh di Aljazeera.

Hui menikmati banyak hak istimewa yang mencirikan etnis minoritas Tiongkok: mereka menerima subsidi pemerintah untuk daging sapi, dan mereka diperbolehkan memiliki lebih dari satu anak.

Populasi suku Hui telah meningkat tajam melalui migrasi, perkawinan dan adopsi. Hui, keluarga yang paling sering mengadopsi anak-anak Han, membesarkan mereka sebagai muslim dan menerima mereka sebagai Hui.

Hui memiliki unit administrasi yang lebih otonom daripada minoritas lain, dan komunitas mereka ditemukan dalam pengaturan baik di pedesaan dan perkotaan. Karena nafsu berkelana bersama dengan kesediaan untuk pergi ke mana pun peluang berdagang muncul, membuat Hui tersebar di seluruh Tiongkok.

Hui memiliki berbagai macam pekerjaan yang berhubungan dengan pembatasan Islam pada diet dan kebersihan (maksudnya makanan halal): restoran, pemilik penginapan, gembala, petani, kavaleri, caravanserai, tukang daging, penyamak kulit, pedagang teh, perhiasan, interpreter, dan ulama.

Pada bagian arah Barat-laut Tiongkok, paras Hui lebih ke Asia Tengah daripada paras suku Han Tionghoa. Suku Hui pada kawasan itu, mereka memiliki bola mata hijau hazel, jenggot panjang, tinggi, dan hidung mancung, bahkan memiliki rambut merah (pirang versi Bahasa Indonesia).

Pemerintah berikan dana rekonstruksi masjid dan telah memberikan izin untuk literatur Islam yang akan diterbitkan dan dijual. Pada tahun 1989, universitas Tionghoa muslim pertama dibuka di kota Xian, sekaligus pusat dunia Islam di Asia Timur.

Hui telah meminta suara lebih besar dalam urusan-urusan mereka sendiri. Pada tahun 1989, di Beijing, sebelum insiden Lapangan Tiananmen, 3.000 muslim memprotes penerbitan buku Seksual Bea Cukai karena ada penulis menyatakan budaya Islam berpusat pada seks. Pemerintah mendengarkan, langsung melarang buku itu, mengancam hukuman mati kepada editor dan penulis kalau tak mau meminta maaf di depan umum.

Masuknya suku Hui menjadi muslim pertama kali, sejak awal pemerintahan Dinasti Tang (618-906) awal, ketika muslim Arab dan Persia pedagang menetap di pelabuhan Kanton, Guangdong, Guangzhou, dan Fujian.

Pertengahan abad ke-8, suku-suku Turki (subras Mongol) memberontak ke penguasa Dinasti Tang, merasa kalah teknologi, suku-suku itu meminta bantuan tentara Arab penjaga perbatasan Tiongkok-Persia, akhirnya bantuan tentara Arab meraih kemenangan dan menetap di kawasan Tiongkok barat laut. Dalam perkembangannya, penguasa Tang menjalin hubungan komandan tentara Arab untuk menjaga kawasan perbatasan.

Dari 1260-1368 Masehi, Dinasti Yuan yang didirikan Kubhilai Khan, cucu Jenghis Khan merekrut suku-suku Mongol yang beragama Islam sebagai tentara dan administrator. Banyak tentara dan pejabat ini menetap di Yunnan, Tiongkok selatan.

Anak-anak Jenghis Khan mendirikan pemerintahan otonom (kerajaan sendiri), sejarawan lain menyebutnya Khanate, namun bersatu dalam panji kebesaran Kerajaan Pan Mongolia Raya. Di awal abad 14, semua Khanate keturunan Jenghis Khan memeluk Islam, kecuali Dinasti Yuan yang beribu kota di Beijing dengan raja termasyhur Khubilai Khan.

Jenghis Khan sendiri penganut kepercayaan Tengri dengan kuil besarnya di Gunung Tian Shan (Kazakhstan). Berikut sebagian Khanate keturunan Jenghis Khan yang dalam perkembangan raja-rajanya menjadi muslim, Golden Horde (Angkatan Pengelana Emas) dengan ibukota kerajaannya di Moskow (Rusia), Blue Horde (Angkatan Pengelana Biru), White Horde (Angkatan Pengelana Putih) di Eropa Timur, Mongul beribu kota di Delhi (India), Amir Timur Lenk (Pemimpin Timur yang Pincang), dan lain-lain.

Ketika suku-suku Islam di zaman Dinasti Yuan, Ming, hingga Qin (runtuh tahun 1911) identik menjadi tentara, suku Hui lebih kentara di perdagangan dan pemerintahan.

Keistimewaan suku Hui di mata Beijing saat ini, juga memiliki sejarah kelam, di pertengahan Dinasti Ming (1368-1644), Tiongkok ingin menyingkirkan suku-suku asing yang memiliki bola mata biru dan hijau, berambut pirang atau merah, memiliki kulit bule, dan tak bermata sipit. Segala sesuatu yang berbau budaya asing, dianggap menodai kebudayaan Han, salah satu korban tragedi ini semua kapal pusaka (kapal terbesar di waktu itu) pimpinan Laksamana Zeng He (Cheng Ho), dibakar habis.

Untuk menghindari penganiayaan, suku-suku muslim maupun campuran mengadopsi kebudayaan dan bahasa Tionghoa. Seiring waktu, penampilan mereka menjadi tidak bisa dibedakan dengan suku Han, baik adat istiadat maupun bahasa suku Han, meskipun mereka mempertahankan akar Islam mereka dan budaya.

Di sisi lain, merantau ke Asia Tenggara dan menjadi penyiar Islam di Nusantara. Laskar Giri Kusuma yang didirikan Sunan Giri (1478), di awal pendiriannya sebagiannya para santri suku Han Islam maupun Hui yang Islam yang merupakan pengungsi dari Tiongkok, berdakwah kepada warga lokal. Kemudian para santri Sunan Ampel yang berasal dari daerah Champa (Vietnam) sebagiannya juga suku Hui. Sampai saat ini (tahun 2012), suku Han beragama Islam di Pulau Hainan, disebut juga warga Hui Cham, sebab di zaman dulu ada negeri Champa yang diperintah penguasa Islam di zaman Dinasti Yuan (Laksamana Nasrudin).

Ketika Panembahan Jin Bun naik takhta dan menjadi Sultan Demak (1500) bergelar Sultan Sultan Fatah (meniru nama sultan Ottoman penakluk Romawi Byzantium, Sultan Fatih), menampung banyak pengungsi Hui di tentara dan pemerintahannya. Kekecewaan pada pemerintah Ming di Nanjing, pengurus perguruan Ampel Denta menginstruksikan membuang nama-nama dengan bantalan Han, dan menamainya dengan nama-nama lokal.

Pada masa Dinasti Qing (1644-1911), Beijing dikuasai bangsa Mancu dari Manchuria (atas Korea). Pemerintahan Manchu menganggap sudah tak ada bedanya antara suku Hui dan Han, kecuali agama yang dianutnya. Sehingga penguasa Mancu menganggap, suku Hui merupakan suku Han yang memeluk Islam, pengklasifikasian ini tercatat dokumen resmi pemerintahan Dinasti Qing.

Antara 1911-1949, pembangunan masjid oleh warga Hui meningkat. Pada tahun 1949, terdapat 20 ribu warga Hui di wilayah selatan Tiongkok melarikan diri ke Taiwan, menyusul kemenangan komunis di daratan. Hubungan suku Hui yang kala itu banyak di kawasan selatan Tiongkok, atau lebih dekat dengan Tibet dan Indo China (Asia Tenggara daratan) dengan suku-suku muslim di kawasan barat laut Tiongkok, memang jarang terjadi. Apalagi bahasa dan adat istiadat sangat jauh berbeda dengan suku-suku muslim di Tiongkok lainnya.

Selama Revolusi Kebudayaan (1966-1976), Pengawal Tentara Merah menghancurkan masjid, memaksa biksu dan biarawati Buddha untuk melanggar sumpah atau mengeksekusi mereka, dilarang mengajar bahasa Arab dan membakar salinan Alquran.

Namun sejak Deng Xioping memimpin Tiongkok, hak-hak warga Hui mulai diperhatikan bahkan sangat lebih dibandingkan dengan suku-suku muslim di Tiongkok lainnya. Khususnya, di pendidikan dan kesehatan, serta boleh memiliki anak lebih dari satu. Para pengungsi Hui di Taiwan, akhirnya banyak yang kembali ke kampung halamannya. Di sebagian yang lain pindah ke Pulau Hainan, karena ada ratusan ribu suku Hui hidup di pulau itu sejak abad 14.

Salah satu diktat yang dibacakan pengawal Deng Xioping ketika akan mengubur salah satu pahlawan revolusi yang beragama Islam, “Ingatlah keselamatan Ketua Mao (pendiri RRT) dijaga pahlawan Hui, dia tak makan daging babi dan tak minum arak, membuatnya selalu sehat walaupun jarang tidur, kejayaan Tiongkok di masa silam juga peran para pemikir Hui, kembalikan kehormatan Hui karena tetangga kita di barat semuanya negara-negara Islam, dan Hui bisa membantu negara kita melangkah jauh ke depan.” (habis)

Pemimpin NAZI Itu Punya Anak

http://www.sinarharapan.co.id/content/read/pemimpin-nazi-itu-punya-anak/

25.02.2012 10:50

Pemimpin NAZI Itu Punya Anak

Penulis : Nonnie Rering

(BBC Photo)

Semua orang mengenal Adolf Hitler sebagai pemimpin asal Jerman yang paling berpengaruh di dunia. Dalam sejarah biografi Hitler, pria ini diketahui meninggal pada 30 April 1945 dalam usia 56 tahun karena bunuh diri di dalam bungker bawah tanah miliknya di Berlin, Jerman.

Lantaran telanjur mencintai gundik yang akhirnya dinikahi pada 1943, Eva Braun, Hitler pun bunuh diri bersama Braun sebelum keduanya bisa lebih lama mengecap manisnya kebersamaan pasangan suami-istri.

Hingga kepergian pasangan suami istri ini, tak pernah dikabarkan kalau keduanya punya anak. Bahkan dalam sejumlah cerita Hitler, kerap tertulis kalau ia meninggal tanpa meninggalkan penerus atau keturunan.

Namun itu hanya cerita tertulis. Awal pekan ini, sejumlah harian Prancis cukup heboh dengan berita soal pemimpin Nazi paling berkarisma di abad 20-an ini ternyata punya seorang anak laki-laki dengan seorang gadis asal Prancis, Charlotte Lobjoie.

Putra Hitler yang bernama Jean-Marie Loret ini memang tak pernah bertemu ayahnya hingga meninggal di usia 67 tahun pada 1985. Namun, sejumlah bukti cukup kuat untuk mengungkapkan fakta sejarah kalau Hitler ternyata juga punya keturunan.

Berita ini sontak heboh di Prancis dan Jerman setelah majalah Paris’s Le Point mengungkapkannya dalam sebuah rangkaian tulisan, lengkap dengan beberapa bukti yang mengarah kepada kebenaran.

Ceritanya berawal dari kunjungan diktator itu ke sebuah kota kecil di Prancis, Fournes-in-Weppe, pada 1917. Lobjoie ketika itu sedang memotong jerami bersama teman-temannya yang lain ketika secara tiba-tiba seorang tentara Jerman datang dari seberang jalan.

Tentara itu melukis sesuatu di buku gambarnya sehingga membuat sejumlah wanita tertarik mengeruminya, ingin melihat apa yang dia gambar. Lobjoie diminta Hitler untuk mendekat. Sejak itu, keduanya pun makin dekat.

Melalui hubungan singkat, dua insan berbeda kelamin dan seorang tentara yang jauh dari hiburan, terjadilah hubungan intim hingga lahirnya seorang putra yang oleh ibunya diberi nama, Jean-Marie pada Maret 1918. “Ayahmu adalah seorang yang baik,” demikian bunyi sebuah pesan Lobjoie.

Ia bertanggung jawab dan selalu mengirimi uang untuk Ibu membesarkanmu. Kalau ia berkunjung, meski jarang, ia selalu mengajak ibu jalan-jalan di seputar pedesaan dan ibu bangga dengannya,” tulis Lobjoie dalam salah satu catatan hariannya yang sudah kusut.

Seperti nasib ribuan anak Prancis yang terlahir dari ayah seorang tentara Jerman, putranya selalu

mendapat perlakuan buruk dari teman-temannya di sekolah. Ia sering terlibat perkelahian saat mencoba membela ayahnya yang tak pernah kembali.

Kepada putranya, Lobjoie mulanya hanya mengatakan bahwa ayahnya hanya tentara Jerman. Ia tak pernah menyebut nama Hitler, bahkan ia membiarkan putranya bergabung dengan tentara Prancis dalam perang melawan invasi Nazi pada 1939.

Tes Darah

Lobjoie menceritakan semua kisah itu, tepat sebelum kematiannya pada awal 1950-an. Ia mengatakan bahwa ayah biologis Jean-Marie adalah seorang diktator paling terkenal dalam sejarah manusia.

“Agar tidak mengalami depresi, saya bekerja nonstop dan tidak pernah mengambil hari libur atau tidak pernah refreshing. Selama 20 tahun saya bahkan tidak pergi ke bioskop,” kata Jean-Marie, yang pada 1930-an diadopsi keluarga Loret hingga namanya menjadi Jean-Marie Loret.

Kurang lebih 20 tahun berusaha melupakan identitas ayahnya, Jean-Marie akhirnya terpancing menyelidiki masa lalunya. Lewat bantuan sejumlah ilmuwan, ia mendapati golongan darahnya identik dengan Hitler. Ia juga memiliki gaya tulisan tangan yang sama. Fotonya pun menunjukkan kemiripan tak terbantahkan.

Unsur-unsur lain yang menguatkan kisah ini adalah dokumen resmi Tentara Jerman yang menunjukkan seorang petugas kerap diminta mengantar amplop berisi uang tunai untuk Lobjoie selama Perang Dunia II.

Setelah Lobjoie meninggal, Jean-Marie juga menemukan sebuah lukisan di loteng rumah ibunya dengan bubuhan tanda tangan Hitler. Di Jerman, juga ditemukan lukisan Hitler berupa gambar seorang wanita yang tampak persis seperti wajah Lobjoie.

Francois Gibault, pengacara Loret, mengatakan, “Dia (Loret) pertama kali datang menemui saya pada 1979, tapi agak bingung dan tidak tahu apakah ia ingin diakui publik sebagai anak Hitler atau untuk menghapus semua bukti-bukti. Rahasia ini memang baru diungkap tak lama setelah Loret mengeluarkan bukunya bertitel Your Father’s Name is Hitler.

Penyelidikan mulai gencar hingga didapati tes genetik pada 2008. Seorang wartawan asal Belgia melakukan kunjungan mulai dari Jerman, Austria, Prancis, hingga Amerika Serikat untuk mendapatkan contoh darah Hitler di tempat-tempat terakhir yang ia kunjungi sebelum meninggal.

Ia juga mengunjungi Austria dan Long Island yang dikenal sebagai tempat terakhir yang dikunjungi Lobjoie bersama Hitler secara diam-diam. Dari hasil tes DNA, dipastikan kalau Jean-Marie bukanlah putra dari Hitler. Setelah itu, cerita ini sontak ditutup.

Namun, pekan lalu, Prancis kembali gempar setelah Le Point mengeluarkan sejumlah bukti dari Universitas Heidelberg kalau Jean-Marie adalah putra biologis dari Hitler.(Daily News/Berbagai Sumber)

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 63 other followers