Archive for the ‘Sejarah’ Category

Perangnya di Indonesia, Kok Monumennya di Belanda Sih?

Perangnya di Indonesia, Kok Monumennya di Belanda Sih?
Minggu, 22 Januari 2012 | 19:18

Pertempuran Tarakan pada 1942. [google] Pertempuran Tarakan pada 1942. [google]

Masih ingkatkah Anda akan pertempuran Tarakan tahun 1942? Mungkin Anda dan mayoritas orang Indonesia sudah lupa sejarah pertempuran Tarakan yang terjadi pada Januari 1942.

Tetapi yang pasti, saat ini sejumlah keluarga korban, yang didukung Yayasan Makam Pahlawan Belanda, membangun monumen perang di perairan Pulau Tarakanbdi Taman Makam Pahlawan Loenen, Belanda tengah.

Dalam sejarah, pertempuran Tarakan disebut sebagai Pearl Harbour-nya Indonesia. Pada tanggal 19 Januari 1942, rombongan kapal perang (dua di antaranya kapal penyapu ranjau) milik Jepang, masuk perairan di Laut Sulawesi.

Pasukan artileri Hindia Belanda tidak tahu bahwa sebenarnya Pemerintah Belanda di Pulau Tarakan sudah menyerah. Pasukan yang waktu itu bertugas menjaga ladang minyak, dengan meriam artileri, berhasil menenggelamkan dua kapal penyapu ranjau. Namun, pasukan Jepang, kemudian berhasil menaklukkan perlawanan.

Sekalipun sudah menyatakan menyerah, 215 tentara Hindia Belanda di Pulau Tarakan, tetap dieksekusi pasukan Jepang di atas kapal, dan jasadnya dibuang ke laut. Tujuh puluh persen korban yang dibantai pasukan Jepang lahir di Indonesia (dulu Hindia Belanda) dan 125 korban hingga kini belum diketahui namanya.

Sanak saudara, kebanyakan warga Indo-Belanda, sangat menyambut baik tugu peringatan pertempuran Tarakan. Karena karena kini mereka punya tempat untuk meletakkan bunga dan mengenang para korban. [RN/L-8]

Rendah, Apresiasi Masyarakat terhadap Nilai Sejarah

Refleksi  Sunny <ambon@tele2.se>: Salah satu ciri dari pembodohan diri atau dibodohkan ialah rendah apresiasi masyarakat terhadap sejarahnya.
SUARA PEMBARUAN DAILY

Rendah, Apresiasi Masyarakat terhadap Nilai Sejarah

 

[JAKARTA] Apresiasi masyarakat Indonesia dalam melindungi dan melestarikan benda-benda bersejarah dinilai rendah. Di samping itu, masyarakat kurang menghargai nilai sejarah bangsa. Hal ini terbukti dari maraknya pencurian dan pemalsuan benda cagar budaya.

Demikian ungkap, Guru Besar Arkeologi Universitas Indonesia, Mundardjito, ketika dihubungi SP, Jumat (23/11) malam. Terkait lima arca yang dicuri dari Museum Radya Pustaka, Mundardjito berasumsi hal itu disebabkan karena mental sumber daya manusia (SDM) yang rendah, yang tidak bertanggung jawab menjaga benda peninggalan bersejarah.

Selain itu, pemerintah juga ikut bertanggung jawab atas hilangnya sejumlah benda bersejarah. Pemerintah, kata Mundardjito, kurang menghargai SDM yang bekerja di museum dengan memberi upah yang minim. Hal ini berpengaruh pada tingkat pengawasan pekerja museum yang lemah.

“Mental bangsa ini, mental terabas, mental ingin cepat kaya. Seharusnya, ada sistem yang baik dalam meningkatkan kualitas SDM kita. Misalnya, pekerja yang berhasil menjaga benda museum dengan baik selama batas waktu tertentu akan mendapatkan penghargaan, atau hukuman jika ada benda bersejarah yang rusak, dipalsukan, apalagi hilang,” tegasnya.

Dia mengingatkan, benda bersejarah, yang merupakan benda kuno, menjadi barang buruan dengan nilai jual tinggi, karena fungsi akademik, edukasi, sosial, dan budaya. Fungsi ini dapat menghasilkan temuan baru yang dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan manusia.

Mundardjito mengatakan, apabila benda bersejarah terus-menerus tidak dirawat, dan hilang, lama kelamaan Indonesia hanya akan menjadi negeri dongeng. Dikhawatirkan hanya cerita yang bisa dibagikan pada generasi berikut. [CNV/N-4]

 


Last modified: 24/11/07

Mencari Pahlawan Lokal

 

 

Refleksi: Agaknya untuk menjadi pahlawan lokal lebih sulit atau paling sulit dari pada menjadi pahlawan untuk kepentingan elit penguasa Jakarta dan wakil mereka di daerah, sebab guna menjadi pahlawan lokal dalam masalah sosial dan ekonomi bisa paling tidak harus berhadapan dengan kepentingan kaum elit tsb. 
Bahaya bagi pahlawan lokal ialah mudah dicap anasir PKI. Selain cap ini, di Indonesia Timur ada cap yang tak kalah hebatnya yaitu “gerakan separatis”. Kalau sudah distempel cap ini bisa berarti sesak nafas. 
Mencari Pahlawan Lokal
Oleh IIP D. YAHYAKeprihatinan atas ketiadaan pahlawan lokal untuk anak-anak, seolah sudah menjadi klasik dan klise. Narasi besar yang mengemuka bagaikan pahlawan pembela kebudayaan, tak pernah mewujud dalam bentuk konkret. Ujung-ujungnya berhenti pada keprihatinan itu-itu saja seraya menyalahkan perubahan zaman. Kemajuan teknologi media yang begitu cepat tak bisa diikuti kebanyakan dari generasi tua. Sementara itu, anak-anak muda yang menguasainya kurang pendalaman pada budaya lokal. Kompromi di antara keduanya belum berujung pada sinergi, masih cenderung saling menyalahkan.

Satu hal yang sering menghambat kompromi itu adalah standar estetika dan pakem yang kaku. Serial komik wayang yang populer pada dekade 1970-an, ternyata tidak diminati anak-anak sekarang, sekalipun dicetak ulang dalam kemasan yang lebih luks. Untuk menyesuaikan wajah wayang dengan asosiasi anak-anak sekarang, bukan hal yang mudah pula. Misalnya, Arjuna dipersonifikasikan dengan pesinetron paling populer atau Bima digambarkan seperti aktor laga paling sohor. Di situlah tarik-menariknya, apakah ingin mendekatkan tokoh wayang kepada anak-anak atau tetap menjaga pakem yang sudah tidak dimengerti oleh mereka.

Memang, pada akhirnya harus ada kompromi. Masalahnya, apakah kompromi akan tetap menjaga substansi atau malah menghilangkannya? Generasi tua tampaknya harus memberi kepercayaan penuh kepada generasi muda dan sebaliknya yang muda harus bisa meyakinkan yang tua. Gap itulah yang kiranya hendak dijembatani oleh Kelompok Diskusi Kota Bandung Kidul (KDKBK). Diskusi bulanan yang dilaksanakan secara arisan oleh para anggotanya ini diikuti seniman, sastrawan, dan budayawan di tatar Kota Bandung bagian selatan.

Memilih Wastu

Siapa tokoh historis yang bisa kita angkat untuk dijadikan hero oleh anak-anak Sunda? KDKBK menyodorkan satu nama, Wastu. Menurut mereka, salah satu tokoh anak yang kuat secara historis dan punya peluang untuk diterima luas ialah Wastu atau setelah dewasa dikenal sebagai Prabu Niskala Wastukancana. Tak seperti tuturan sejarah tokoh lain yang hanya dikenal saat menjadi raja, Wastu muncul sejak usia sembilan tahun, yakni saat terjadi peristiwa Bubat (4/9/1357) yang menewaskan ayah dan kakaknya.

Setelah lebih tujuh abad berselang, peristiwa tragis itu terus abadi dalam memori kolektif orang Sunda. Tokoh yang kemudian berhasil membangkitkan kembali kebanggaan kerajaan Sunda akibat “pengkhianatan” Gajahmada itu adalah Wastu. Selama 13 tahun tokoh ini dipersiapkan dan menyiapkan diri untuk menjadi raja (1371) dan kemudian memimpin Galuh selama 104 tahun (1475).

Setelah wafat, Wastu dimakamkan di Nusalarang Panjalu. Sejumlah prasasti yang diwariskannya masih terjaga utuh hingga sekarang di Astana Gede Kawali. Menurut KDKBK, masa 11 tahun itu harus menjadi ruang kreasi untuk menampilkan Wastu sebagai sosok heroik bagi anak Sunda.

“Latar belakang peristiwa Bubat akan menjadi ilustrasi pengantar yang dramatik,” kata sastrawan Dian Hendrayana. Apalagi Dian punya pengalaman ketika menulis kumpulan cerita pendek Lalakon Bingbang, yang mengambil setting pada masa itu. “Cerita yang sudah ditulis sejumlah orang tentang Wastu akan sangat membantu kita untuk merekonstruksi kehidupan Wastu muda. Memang akan ada kendala pada detail aksesori yang digunakan saat itu, tapi mungkin di situlah ruang kreasi buat kita,” tambahnya.

Sementara dalam pandangan Mamat B. Sasmita yang mengutip beberapa sumber, ada sejumlah peristiwa dramatis dalam sejarah Wastu yang menarik sebagai cerita. “Saat Wastu diculik Rakean Hujung untuk belajar di tengah rakyat kebanyakan, saat Wastu akhirnya tahu bahwa ayah dan kakaknya terbunuh di Bubat, juga waktu ia berkelana hingga ke Sumatra.” Menurut pengelola Rumah Baca Sunda ini, masa pencarian Wastu itu bisa dimuarakan pada diskursus soal kabuyutan. Sebab ada “kutukan” yang menyebutkan, siapa saja orang Sunda yang tidak bisa menjaga kabuyutan hingga berhasil dirusak musuh, mereka lebih hina dari kulit musang di tempat sampah.

Wastu adalah tokoh yang berhasil menjaga kabuyutan Sunda. Maka menjadi menarik untuk menemukan makna sebenarnya dari kabuyutan itu. Kalau ia sekadar tempat, tentu tak akan bertahan dalam perubahan cuaca dan waktu. Kalau ia adalah ideologi, ideologi semacam apa yang harus dipertahankan itu. Kalau ia adalah mentalitas, bagaimana uraiannya agar bisa ditranformasikan ke generasi berikutnya.

Yang pasti, kebanyakan orang Sunda hari ini masih merasa belum bahagia hidupnya dan banyak merasakan berbagai ketimpangan. Mereka masih merasa “dijajah” oleh sistem kekuasaan yang tidak adil. Masih merasa sebagai kulit musang di keranjang sampah itu. Dengan demikian, mencari terminologi yang kontekstual dari kabuyutan itu tetaplah relevan dengan kondisi kehidupan saat ini. Dan sosok Wastu dianggap sangat tepat sebagai titik pijaknya.

Kalau mau dicari-cari kemiripannya, tokoh Wastu barangkali mendekati kisah Avatar, ”The Legend of Aang” yang sekarang sedang digandrungi. Ketika dunia membutuhkan penolong dari kekejaman Negara Api, Avatar menghilang, dan beratus tahun kemudian muncullah Aang si pengendali udara. Untuk menjadi Avatar, tokoh Aang harus mencari tiga guru lain yang masing-masing menguasai pengendalian air-bumi-api.

Ketika kerajaan Sunda kehilangan pemimpin dan dilanda kepedihan mendalam karena “kepongahan” Majapahit, putra mahkota yang harus menggantikannya ternyata masih anak-anak. Masyarakat Sunda harus menunggu bertahun-tahun sampai Wastu siap memimpin mereka. Seperti Aang, Wastu harus belajar dengan keras kepada guru-guru dari delapan penjuru angin, hingga ke tanah seberang. Apa saja yang dipelajari Wastu hingga mampu mempertahankan kabuyutan Sunda lebih dari satu abad? Apakah Wastu juga membalas dendam terhadap Majapahit seperti Aang menghancurkan Negara Api?

Hal menarik lain dari sosok Wastu adalah kemampuannya mengelola dendam pribadi dan dendam masyarakat Sunda itu. Ayahnya, Prabu Linggabuana adalah raja yang dihormati. Demikian pula Dyah Pitaloka, kakaknya, adalah putri yang dicintai rakyat. Penyesalan atas nasib Pitaloka terus terpelihara sampai hari ini, yang menyesali kematian tragis sang putri seraya mengagumi keteguhannya dalam menjaga kehormatan dirinya.

Dalam sejarahnya, Wastu justru mengalirkan energi dendam itu dengan membangun kesejahteraan Sunda. Penulis Carita Parahiyangan sampai menulis, “Jangankan manusia, bahkan air, cahaya, angin, langit, dan eter pun merasa betah berada di bawah kekuasaannya. ” Jadi, kalau saat Aang marah ia menjelma sosok yang mematikan lawan, Wastu malah menjelma bak malaikat yang melimpahkan kasih sayang kepada seluruh penghuni negeri. Ada kontekstualisasi prestasi Wastu itu dengan tuntutan kepemimpinan dunia saat ini, yakni yang kuat dan tegas tetapi humanis, pluralis, dan cinta damai.

Wastu Project

Menurut Irfan Amalee yang pada 18/11/07 mendapat giliran menjadi tuan rumah diskusi, agar semua pembicaraan soal sosok hero anak Sunda itu berujung pada kerja kolektif yang konkret, rencana tersebut dinamakan “Wastu Project”. Project di sini maksudnya adalah sebuah rencana kerja, bukan “projek” dalam konotasi yang koruptif itu. Amalee yang memiliki studio komik, itu akan menyiapkan tim untuk mengenalkan Wastu secara visual. Sementara yang lain akan membantu dari aspek materi.

Dalam benak anak-anak muda yang akrab dengan teknologi informatika, artikulasi soal pengenalan Wastu ini memang sangat berbeda. Mereka langsung memikirkan media promosi yang tepat, memanfaatan media massa yang dikenal anak-anak. Demikian pula ketika ditanyakan kalimat apa yang tepat untuk mengenalkan Wastu kepada anak-anak Sunda, Hasbi Assiddiqi dosen Sastra Inggris UIN Gunung Djati misalnya, memberikan tawaran seperti berikut: Wastu? Sure! Wastu, Looking for Kabuyutan. Wastu, the Legend. Me, the Next Wastu. Dunia memang terus berubah. Jadi, jangan kaget kalau suatu ketika anak Anda mendapatkan mug tokoh Wastu dari gerai Mc Donald atau KFC.

Demikianlah, sebuah rencana besar telah dicanangkan. Setidaknya, hasrat itu sebagai bagian implementasi dari petuah dalam Carita Parahiyangan, “Sugan aya nu dek nurutan inya twah nu surup ka Nusalarang. Pakeun heubeul jaya dina buana, pakeun nanjeur na juritan!” Semoga ada generasi kemudian yang mau mengikuti jejak dia yang bersemayam di Nusalarang, agar hidup sentosa di dunia, agar menang di medan perang. Maukah Anda bergabung untuk mewujudkan projek tersebut? Ditunggu.***

 Penulis, anggota Kelompok Diskusi Kota Bandung Kidul.

Zaman Bersiap Pemicu Peristiwa Rawagede

Indisch Monument

Avatar Yunita Rovroy
Hilversum, Belanda
Hilversum, Belanda

Zaman Bersiap Pemicu Peristiwa Rawagede

Diterbitkan : 19 Januari 2012 – 12:45pm | Oleh yunita rovroy (Foto: JAGO/Wikimedia)

Diarsip dalam:

“Kekerasan yang terjadi pada zaman Bersiap memicu kekerasan di Rawagede,” ungkap Sjef Franken dari organisasi veteran Belanda VOMI, menanggapi tuntutan Komite Utang Kehormatan Belanda (K.U.K.B.) agar Kejaksaan Belanda menyelidiki pelaku pembantaian di desa yang kini bernama Balongsari itu.

K.U.K.B. berharap Kejaksaan Belanda menyelidiki kesaksian pelaku kasus Rawagede yang ditayangkan televisi Belanda tahun silam. “Ada seorang militer yang mengatakan dia membunuh warga desa tapi tidak menyesal. Kemudian ada yang menyatakan mengeksekusi 120 orang,” kata Jeffry Pondaag, Ketua K.U.K.B.

Aneh
Setelah acara ini ditayangkan di televisi Belanda, pihak Kejaksaan menyatakan tidak menyelidiki kasus ini karena tidak ada yang melaporkan. “Kami merasa agak aneh. Kan jaksa sebenarnya harus menyelidiki apa yang terjadi,” tutur Jeffry Pondaag kepada Radio Nederland.

Ketua K.U.K.B. pernah mendengar masih ada delapan pelaku kasus Rawagede 9 Desember 1947, yang masih hidup. Walaupun demikian, ia juga mengakui tidak punya bukti akan hal itu. “Belum tentu delapan orang itu yang menembak. Itu harus dibuktikan dulu. Itu pekerjaan Jaksa untuk menyelidiki.”

Tidak tepat
Langkah yang diambil K.U.K.B., menurut Sjef Franken dari organisasi veteran Belanda VOMI, tidak tepat. “Semua pelanggaran HAM yang terjadi zaman itu ada penyebabnya. Siapa yang harus diminta pertanggungjawaban setelah sekian lama? Ini hanya upaya mengejar untung saja.”

Pembunuhan di Rawagede memang tidak bisa dibenarkan. Tapi orang juga tidak boleh melupakan apa yang terjadi pada zaman Bersiap, mulai 17 Agustus 1945 hingga awal 1946.

“Setelah tahun 1945 angkatan bersenjata Indonesia dan kelompok-kelompok gerilyawan membunuh secara massal setiap orang Belanda yang mereka temukan, apakah itu perempuan, laki-laki atau anak-anak. Itu pun tidak bisa dibenarkan,” tutur Franken kepada Radio Nederland.

Menurutnya, satu peristiwa terkait dengan peristiwa lain. “Ada aksi dan reaksi.”

Permintaan maaf Belanda
Sjef Franken juga mengkritik permintaan maaf Belanda 9 Desember 1947 kepada para keluarga korban kasus Rawagede. “Saya tidak setuju.”

Menurut Franken pemerintah Indonesia pun harus meminta maaf atas kekerasan yang dilakukan pada zaman Bersiap.

Sementara itu pihak Kejaksaan Belanda di Arnhem, Belanda tengah, telah memberikan tanggapan dan menyatakan akan mempelajari permohonan K.U.K.B.

Favorit/Cari dengan:

Diskusi

Indonesia Tak Lagi Bungkam Soal PKI

PKI Batavia Commisariat meeting, 1925

Avatar Dina Wiyasti
Hilversum, Belanda
Hilversum, Belanda

Indonesia Tak Lagi Bungkam Soal PKI

Diterbitkan : 19 Januari 2012 – 3:19pm | Oleh Dina Wiyasti (Foto: Wikimedia)

Diarsip dalam:

Pembersihan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Indonesia kembali dipelajari dalam napas penuh keterbukaan. Begitu bunyi kalimat pembuka dalam sebuah artikel di International Herald Tribune edisi Kamis (19/01).

Sebuah pertunjukan yang menggambarkan penumpasan “para petani” digelar dalam peluncuran Breaking the Silence, sebuah memoar kolektif dari 15 pria dan wanita yang mengalami pembersihan komunis tahun 1965-1966, peristiwa yang menewaskan sedikitnya 500 ribu orang dan mengawali 32 tahun era Orde Baru pimpinan mantan Presiden Soeharto.

Masa pembersihan adalah salah satu periode tergelap namun jarang dibahas dalam sejarah Indonesia modern. Tapi buku hanya sebagian dari rangkaian penelitian yang muncul atas subjek yang telah lama ditekan ini.

Bulan November film “Sang Penari” sudah lebih dulu dirilis. Film menggambarkan kisah cinta dengan latar belakang masa penuh gejolak tersebut.

Majalah mingguan Tempo baru-baru ini juga menerbitkan laporan khusus mengenai seorang komandan tentara yang memimpin upaya pemberantasan Partai Komunis Indonesia, tulis International Herald Tribune.

Komnas HAM
Minggu ini, anggota komisi hak asasi manusia Indonesia, Komnas HAM, bertemu dengan puluhan korban dari pelanggaran aksi 1965-66 untuk membahas penyelidikan berkelanjutan atas pembunuhan massal.

Wakil ketua komisi, Nur Kholis, mengatakan Komnas HAM telah mengumpulkan kesaksian dari 350 korban tapi kesulitan menemukan bukti kuat dalam bentuk dokumen dan foto, sebelum dapat mengirimkan laporannya kepada Jaksa Agung.

Selama beberapa dekade, peristiwa 1965-66 terselubung dalam apa yang dikatakan Geoffrey Robinson, seorang sejarawan di University of California, Los Angeles sebagai “keheningan yang dipaksakan”.

Belajar masa lalu
Publikasi Breaking the Silence memenuhi tingginya permintaan rakyat Indonesia yang ingin belajar tentang masa lalu mereka. Namun seperti dikatakan Robinson, penganiayaan yang terjadi puluhan tahun kepada siapa saja yang terkait dengan partai terlarang PKI telah sukses membungkam banyak orang yang selamat.

Namun Putu Oka Sukanta, editor Breaking the Silence, mengatakan buku ini memberikan kesempatan bersuara bagi para korban.

“Ini adalah ekspresi perlawanan agar dapat menjadi manusia lagi,” tukas Putu (72), yang tahun 1966 ditahan selama 10 tahun tanpa pengadilan karena menjadi anggota Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra), yang terkait dengan PKI.

Menebus kesalahan
Taris Zakira Alam (17), keponakan buyut Itji Tarmizi, seorang pelukis yang dituduh sebagai simpatisan komunis dan menghabiskan sebagian besar hidupnya dalam persembunyian, mengatakan kehadiran buku ini penting sekali agar orang tidak hanya membahas pembersihan tetapi juga untuk menebus kesalahan ke para korban.

“Sebagai generasi muda, kita harus berjuang untuk ini,” katanya.

Rawagede, Kompensasi Itu Malah Tak Membawa Tenang Hati

18.01.2012 11:00

Rawagede, Kompensasi Itu Malah Tak Membawa Tenang Hati

(foto:dok/SH)

Komisi Nasional (Komnas) HAM meminta polisi dan seluruh pemerintah setempat, termasuk camat, lurah, dan kepala RT di Rawagede ikut aktif melindungi hak para janda penerima kompensasi dana pemerintah Belanda.

Setelah kompensasi diberikan pemerintah Belanda kepada para janda pada 9 Desember 2011, nasib nahas lain pun terjadi kepada keluarga korban. Kini, konflik perebutan uang tersebut terjadi. Sayangnya, pemerintah setempat seakan lepas tangan dari tanggung jawab melindungi hak warganya.

Adalah Ifdhal Kasim, Ketua Komnas HAM, yang memaparkannya kepada SH, Selasa (17/1).

Sebelumnya, saat awal konflik ini terjadi, pada pertengahan Desember 2011, setelah uang kompensasi diterima para janda, Komnas HAM telah menghubungi camat dan lurah di Rawagede agar ikut melindungi para janda yang mendapat ancaman dari keluarganya dan warga sekitar yang menuntut “jatah” karena merasa berhak juga.

Langkah yang diambil pemerintah setempat dinilai Ifdhal cukup fatal. Ia mendapat informasi bahwa camat dan lurah setempat malah meminta para janda untuk menandatangani perjanjian yang mengharuskan mereka membagi 50 persen dana kompensasi kepada keluarga dan tetangga.

“Harusnya hal ini tidak boleh terjadi. Ini gugatan pribadi para janda. Yang berhak mendapat kompensasi adalah para korban langsung, dalam hal ini janda korban. Jadi, ini kekayaan mereka pribadi, dan pihak lain tidak berhak menuntut. Polisi, lurah, camat, dan kepala RT harusnya ada di sana untuk melindungi hak para janda ini, bukannya malah memaksa para janda membagi uang mereka,” tutur Ifdhal Kasim.

Ia menambahkan, ada sebagian janda yang sudah menandatangani karena takut dengan ancaman keluarga mereka dan warga yang akan membakar rumah mereka, sebagian lainnya tidak mau. Jika hal ini terus terjadi, Komnas HAM akan mendatangi langsung lokasi dan mengusahakan tindakan lainnya.

Jalan damai yang dirintis pemerintah Belanda untuk korban pembantaian Rawagede membawa konflik baru. Kerabat, tetangga, keluarga dari penerima kompensasi membujuk bahkan mengintimidasi dan memaksa mereka membagi uang yang diterima.

Peristiwa ini sampai harus membuat pihak keamanan setempat turun tangan. Sampai terjadinya peristiwa ini, pemerintah Belanda belum memberikan komentarnya, menurut laporan Associated Press, Selasa.

Kompensasi dana diberikan langsung oleh pemerintah Belanda kepada penggugat, yaitu sembilan janda korban pembantaian oleh koloni Belanda tahun 1947 tersebut.

Walaupun hanya sembilan janda yang menggugat, sejumlah pihak mengklaim bahwa kompensasi sebesar Rp 240 juta yang diterima masing-masing penggugat adalah milik mereka juga karena mereka termasuk anggota keluarga dari korban.

“Ini tidak adil. Kuasa hukum kami menyatakan bahwa uang tersebut juga milik kami, dan kami dapat menggunakannya seperti yang kami mau,” kata Muskar Warjo, yang kehilangan ayah dan kakeknya dalam pembataian Rawagede yang menewaskan hampir seluruh warga laki-laki.

Muskar, yang menerima kompensasi mewakili ibunya yang telah meninggal tahun 2009, harus menghadapi amarah dan benci tetangganya sesaat setelah putusan dijatuhkan. Dari 10 orang penggugat, tiga telah meninggal saat proses pengadilan berjalan, dan kompensasi diberikan kepada ahli warisnya.

Muskar mengaku, ratusan orang berteriak dari luar rumahnya, mengancam akan membakar jika ia tidak membagi kompensasi yang diterimanya. “Akhirnya, saya tidak memiliki pilihan lain,” kata laki-laki 75 tahun ini dengan mata berkaca-kaca.

Ia memutuskan untuk meninggalkan rumahnya tanggal 27 Desember 2011, saat warga sekitar memutuskan untuk membagi-bagikan uangnya. Ia diungsikan oleh pejabat setempat ke desa tetangga untuk alasan keselamatan.

Tak lama kemudian pejabat lokal menjemputnya di rumah sanak keluarga. Si aparat desa ini berjanji menjamin keselamatannya, namun ia harus menandatangani surat kesepakatan bahwa ia mau membagikan uangnya.

Kondisi serupa dialami keluarga janda korban, Wanti Dodo. Dua anaknya dari suami pertama, yang tewas dalam pembantaian, menuntut pembagian uang kompensasi yang diterimanya. Keinginan Wanti sejak lama untuk memiliki gelang dan cincin emas harus dikubur dalam-dalam.

Kepala Desa Rawagede, Mamat, telah mengadakan pertemuan dengan para penggugat dan keluarganya untuk mencari jalan keluar.

“Ini merupakan situasi ekstrem yang sensitif. Pemerintah Belanda tidak dapat diharapkan untuk memahami uang tersebut. Distribusinya tidak adil, sehingga menimbulkan masalah baru. Kami tahu, tidak mungkin dapat membuat semua orang senang, tapi kami harus mencobanya,” katanya.(AP/CR-30)

Veil of Silence Lifted in Indonesia

Veil of Silence Lifted in Indonesia – NYTimes.com 19/01/12 10:13 AM

http://www.nytimes.com/2012/01/19/world/asia/veil-of-silence-lifted-in-indonesia.html?_r=1&ref=indonesia&pagewanted=print Page 1 of 4

Reprints

This copy is for your personal, noncommercial use only. You can order presentation-ready copies for distribution

to your colleagues, clients or customers here or use the “Reprints” tool that appears next to any article. Visit

http://www.nytreprints.com for samples and additional information. Order a reprint of this article now.

January 18, 2012

Veil of Silence Lifted in Indonesia

By SARA SCHONHARDT

JAKARTA – As a solitary voice intoned a traditional Indonesian harvest song, dancers acted out the gathering of rice. Members of the audience joined in – most knew the words – until the song was overtaken by a vigorous hip-hop backbeat.

Women in military uniforms stormed the stage. A man in drag rapped while these “soldiers”assaulted the “farmers.” In the end, bodies of victims lay about. A sober audience broke into applause.

The performance marked the release of “Breaking the Silence,” a collective memoir of 15 men and women who experienced the anti-Communist purges in 1965-66, an event that left at least 500,000 people dead and ushered in the 32-year rule of Suharto and his “New Order.”

It is one of the darkest but seldom-discussed periods in modern Indonesian history. But the new book is only part of an emerging examination of this long-suppressed subject. In November, there was the release of “Sang Penari ,” a feature film that depicts the unfolding of a love story against the backdrop of that tumultuous time. The newsweekly Tempo recently published a special report on an army commander who had led efforts to wipe out the Indonesian

Communist Party, or P.K.I.

This week, members of the Indonesian human rights commission, Komnas HAM, met with dozens of victims of the 1965-66 abuses to discuss a continuing investigation of the mass killings. The commission’s vice chairman, Nur Kholis, said Komnas HAM had collected testimonies from 350 victims but was struggling to find stronger evidence, in the form of documents and photographs, before submitting its report to the attorney general.

For decades the events of 1965-66 were shrouded in what Geoffrey Robinson, a historian at the University of California, Los Angeles, calls “enforced silence.”

They began with a coup attempt against President Sukarno on Sept. 30, 1965, in which members of a group calling itself the Sept. 30 Movement, or G30S, killed six top generals.

General Suharto, who helped put down the putsch and took control of the army, blamed the P.K.I. and led a campaign to purge the country of party members and other leftists. In the months that followed, security forces, local militias and vigilantes hunted down and killed thousands of people suspected of being Communists.

After Mr. Suharto became president in 1967, government censors routinely screened books, films and other media for mentions of the killings, said Mr. Robinson, whose book “The Dark Side of Paradise” focused on the post-coup massacres in Bali. Even in the 13 years since a popular uprising helped oust Suharto in 1998, the topic has largely been avoided in schools and public forums.

The official history in government-issued school textbooks describes a coup led by the “G30S/PKI” – linking the Sept. 30 Movement to the P.K.I. The subsequent mass killings are played down and cast as part of a patriotic campaign. The ban on Communist organizations enacted in 1966 remains in effect.

Recently, however, the purges have been the focus of academic seminars, personal memoirs and other forums.

In 2010, the Constitutional Court struck down a law that had been used to ban several books about the coup on the grounds of their “potential to disturb public order.” The attorney general can still ban some works for being provocative or misleading – and textbooks must still link the Sept. 30th Movement with the P.K.I. – but rights advocates and academics say the repeal has expanded the space for public discourse.

Since 2009, Ultimus, a publisher in Central Java Province, has released more than a dozen accounts by survivors.

“These books are something new,” said Baskara Wardaya, co-founder of the Center for History and Political Ethics at Sanata Dharma University, which holds seminars, history-writing workshops and book discussions to address past rights abuses.

Publications like “Breaking the Silence” meet a rising demand by Indonesians eager to learn about their past, Mr. Baskara said. Still, Mr. Robinson said, decades of persecution of anyone associated with the banned P.K.I. have discouraged many survivors from speaking out.

Usman Hamid, an adviser for theInternational Center for Transitional Justice , a legal aid group that has been collecting survivors’ testimonies, said many senior military officers and former members of Islamic groups that are alleged to have taken part in the killings resist efforts to bring this part of Indonesian history into the spotlight.

The same holds true, Mr. Usman said, of some political parties that dominate Parliament, reflecting the influence still wielded by Golkar, which is the party founded by Mr. Suharto and has been part of the governing coalition since he was ousted. But Mr. Usman argued that uncovering the truth was necessary to hold political leaders formerly aligned with Mr. Suharto accountable. Putu Oka Sukanta, the editor of “Breaking the Silence,” said sharing accounts of

the violence gave a voice to the victims and gave younger Indonesians access to a history they were not taught in school.

“It’s an expression of fighting to become human again,” said Mr. Putu, 72, who in 1966 was detained for 10 years without trial for belonging to the Institute of People’s Culture, a literary and social movement associated with the P.K.I.

Djoko Sri Moeljono, 73, was also among the hundreds of thousands of artists, academics and trade unionists jailed at that time as “leftists.” After his arrest in 1965, for being a trade union member and graduate of a Sukarno-supported metallurgy program in the Soviet Union, he spent six years in forced labor. He was then exiled to a remote island until 1978.

Now he is among the survivors sharing their memories with young Indonesians in discussion groups organized by universities and nongovernmental organizations.

The Commission for the Disappeared and Victims of Violence, or Kontras , recently produced a graphic detailing the nearly two dozen statutes that still bar former political prisoners from employment in fields like education and the military.

To bring the purges into popular culture, dance troupes and puppet theaters have staged performances. The American filmmaker Robert Lemelson’s 2009 documentary “40 Years of Silence: An Indonesian Tragedy,” examines the impact of the killings on four families from Central Java and Bali.

In 2006, the independent National Commission on Violence Against Women sponsored a documentary in which high school students videotaped interviews with survivors.

Ratna Hapsari, a high school teacher and head of the Indonesian History Teachers Association, is leading an effort to revise the country’s curriculum. The process has not run smoothly.

In 2004, the Education Ministry removed passages linking the P.K.I. with the Sept. 30 Movement in textbooks. But in 2007, under pressure from the military and some leaders of Islamic-based parties in Parliament, the attorney general ordered the new books withdrawn for disturbing public order. In some places, they were publicly burned.

“The curriculum is very restricted,” said Ms. Ratna, who uses alternative texts in her classes and

promotes outside learning through other resources, including the Internet.

Many older Indonesians see younger people’s interest in the purges as a positive sign of efforts to reclaim their country’s history. “We were taught that P.K.I. was really something evil,” said Lely Cabe, 30, a cultural officer at the Goethe Institute , the German cultural center, which hosted the event marking the release of “Breaking the Silence.” “Now the younger generation isasking why.”

Taris Zakira Alam, 17, a great-niece of Itji Tarmizi, a painter who was accused of being a Communist sympathizer and spent much of his life in hiding, said it was important not only to discuss the purges but also to make amends to the victims. “As a young generation, we have to fight for this,” she said.

Rawagede Beda dengan Zaman Bersiap

Beranda Radio Video Sajian Dosir Interaktif

Indisch monument

Hilversum, Belanda
Hilversum, Belanda

Rawagede Beda dengan Zaman Bersiap

Diterbitkan : 17 Januari 2012 – 8:00am | Oleh Jean van de Kok (Foto: JAGO, wikimedia)

“Sekarang giliran Indonesia minta maaf atas kekerasan pada zaman Bersiap. Kakek saya seorang Indo Belanda menceritakan kekejaman para pemuda (yang dipanas-panasi Bung Tomo) membunuh para korban kamp interniran dengan bambu runcing dan klewang, tangan dan kaki dipotong dan dibuang ke kali.”

Demikian seorang penulis di situs web kelompok Indo Belanda (kalangan berdarah campuran Belanda-Indonesia), yang tergugah menulis kekesalannya setelah Belanda menyatakan maaf dan memberi ganti rugi kepada para janda korban pembantaian Rawagede.

Bukan orang Indonesia saja yang menjadi korban kekerasan saat perang kemerdekaan, para pemuda ekstrem juga beraksi terutama terhadap warga Indo Belanda. Demikian bisa dibaca pada situs web mereka.

Zaman Bersiap
Diskusi sekitar kekerasan yang terjadi pada zaman perang kemerdekaan lebih dari setengah abad lalu tidak saja dilakukan di situs web. Koran Belanda Trouw dan NRC Handelsblad memuat surat pembaca yang meminta perhatian untuk apa yang dialami kalangan Indo Belanda setelah Jepang takluk.

Di Indonesia terjadi kekerasan oleh berbagai kelompok pemuda radikal terhadap orang Indo Belanda. Periode berdarah ini masuk buku sejarah Belanda sebagai zaman Bersiap. Tidak banyak orang di Belanda tahu zaman Bersiap ini.

David Barnouw, sejarawan Lembaga Dokumentasi Perang Belanda NIOD, menjelaskan yang dimaksud dengan Bersiap adalah periode sekitar 17 Agustus 1945 sampai awal 1946. “Periode penuh kekerasan, tidak ada yang berkuasa, kelompok-kelompok para-militer, para kriminal membunuh orang Indo Belanda dan Cina. Orang Belanda totok masih aman di kamp interniran,” demikian David Barnouw.

Tidak disinggung
Geert Prins, redaktur majalah orang Indo Belanda Moesson, setuju di Belanda tidak banyak orang yang tahu mengenai periode penuh kekerasan ini. Ia menambahkan tentu saja zaman Bersiap ini lepas dari apa yang terjadi di Rawagede. Rawagede adalah kejadian yang berbeda dan sangat mengerikan.

Geert Prins berpendapat apa yang terjadi di zaman Bersiap masih mendapat perhatian besar di kalangan pembaca majalah Moesson. Yang mencolok, mereka jarang mengeluh atau menceritakan pengalaman ini.

Moesson, demikian Geert Prins, pernah mewawancarai para korban Bersiap, antara lain bibi pemimpin redaksi Moesson Marjolein van Asdonk. Ia sangat menderita secara psikis sampai sekarang. Dan anehnya tidak ada orang yang tahu, juga anak-anaknya.

Ketika ditanya mengapa hal ini tidak pernah disinggung? Jawabannya: “Orang toh tidak akan mengerti.”

Anarki
Lalu apa latar belakang kekerasan terhadap warga Indo Belanda ini? Sejarawan Universitas Negeri Malang, Hariyono yang meneliti periode sejarah Indonesia ini menjelaskan:

“Konteks yang harus dipahami adalah siapa yang membunuh, tentara yang terlatih oleh pemerintah, atau para gerilyawan yang belum terkendali dan terorganisir oleh pemerintah RI. Rakyat melampiaskan kekecewaannya sekaligus kemarahannya, ketika menghadapi pasukan Belanda maupun orang-orang Indo Belanda dengan melakukan kekerasan.”

Hariyono menyamakan kekerasan massal ini dengan kekerasan setelah reformasi pada tahun 1998, rakyat yang kurang terdidik kemudian mengadakan aksi anarkis. Inilah konteks budaya dan politik yang juga terjadi pada awal revolusi kemerdekaan Indonesia terhadap kalangan Indo Belanda.

Jangan dibandingkan
David Barnouw, sejarawan NIOD, Lembaga Dokumentasi Perang Belanda, menolak persamaan Rawagede dengan zaman Bersiap. Dalam kasus Rawagede jelas siapa pelakunya, sekelompok tentara Belanda di bawah pimpinan seorang mayor.

Kemudian susah juga menuntut maaf dari Indonesia untuk zaman Bersiap, karena pada gilirannya Indonesia akan menuntut minta maaf juga, berlanjut sampai kapan? “Jan Pieterszoon Coen, Gubernur Jenderal VOC yang membantai rakyat Banda, apakah pemerintah Belanda harus minta maaf juga?” Demikian David Barnouw.

Kelompok Indo Belanda yang mengalami kekerasan pada zaman Bersiap tidak minta ganti rugi, demikian Geert Prins, redaktur majalah Indisch Moesson. “Kami tidak dendam seperti yang digambarkan dalam media Belanda, orang Indo Belanda minta pengakuan sejarah mereka. Memang kami akan senang kalau pihak Indonesia minta maaf,” katanya.

“Saya tidak minta ganti rugi untuk keluarga saya yang dibunuh, saya akan merasa malu. Yang saya inginkan adalah pengakuan, bukan permintaan maaf. Agar orang mengenal para korban, supaya jangan dilupakan generasi penerus,” demikian Jan A. Somers, seorang pembaca harian NRC Handelsblad dalam rubrik surat pembaca.

Favorit/Cari dengan:
  • Diskusi
J.H. Werinussa *** RMS *** 17 Januari 2012 – 7:58pm / Republik Maluku Selatan *** RMS ***

Belanda pada dasarnya, menggunakan semua budaya VOC. Jadi adalah sungguh suatu perbuatan tercela dan kejahatan, karena segala sesuatu yang menyangkut VOC yang artinya sebuah Perusahan saja, digunakan semua peraturannya dan perundang undangannya itu sebagai urusan Kerajaan. Inilah fakta kejahatan pemerintah kerajaan Belanda dalam memainkan taktik VOC sebagai konsep pemerintahan membentuk HINDIA BELANDA. Ini sama juga dengan Sukarno dan NKRI dengan segala tipudaya manipulasinya dalam bernegara. VOC menjadi alat pelengkap bagi Hindia Belanda dan NKRI menjadi alat pelengkap bagi tujuan Sukarno. Jadi setelah VOC berdiam, orang orang VOC itu terus berlanjut membentuk Hindia Belanda. Sedangkan di NKRI, orang orang RIS dibantai atau dibunuh oleh Sukarno dan gejolak melebarluaskan kekuasaannya atas konsep RIS itu, terus dimanfaatkan. Jadi baik Kerajaan Belanda maupun NKRI buatan Sukarno tahun 1950 di Jakarta itu, kedua duanya sama sama penjahat dan penipu. Ini namanya setali 3. uang.

Rommyan 17 Januari 2012 – 8:21pm

Memang, ini sulit sekali untuk diakui. Kalau menurut Hakim Belanda pada keputusan Rawagede September 2011, maka Indonesia sebagai negara Federal, baru diakui oleh Belanda dan PBB pada tanggal 27 Desember 1949 di Amsterdam Belanda. Untuk itu, Indonesia itu, adalah satu negara berdaulat mutlak dan berbentuk Negara Federasi dan bukan NKRI. Sekarang, munculnya NKRI membuat garis lurus dan panjang menjadi bengkok dan pendek. Sehingga untuk mengambil keputusan yang jitu menyangkut tuntutan Rawagede dan lain lain di Indonesia, membuat lebih kacau dan bertamabah sulit. Ya pada akhirnya, pemerintah kerajaan belanda tetap menang. Karena Indonesia tidak pernah ada. Kenapa, pemerintah NKRI di Jakarta tidak memberitahukan rakyatnya saja untuk membicarakan pengorbanan Rakyat Jawa? itu jauh lebih menguntungkan dari Indonesia dan NKRInya. Nah sekarang, siapa yang bodoh? Pemerintah NKRI atau Belanda?

mbahpur 17 Januari 2012 – 9:25am / Indonesia

Kemudian susah juga menuntut maaf dari Indonesia untuk zaman Bersiap, karena pada gilirannya Indonesia akan menuntut minta maaf juga, berlanjut sampai kapan? “Jan Pieterszoon Coen, Gubernur Jenderal VOC yang membantai rakyat Banda, apakah pemerintah Belanda harus minta maaf juga?” Demikian David Barnouw.

Bapak Barnouw yang budiman, VOC adalah instansi swasta (walau berstatus dng hak2 istimewanya). Jadi secara de jure VOC bukan atas nama Pemerintah Belanda dalam upayanya mendirikan imperium di mana mana di dunia ini. Kecuali sesudah VOC pada 1799 dibubarkan.

 

Keturunan orang2 Indonesia yg tersingkir oleh PP 10

Keturunan orang2 Indonesia yg tersingkir oleh PP 10

Sumber: Nang Yan, George Sze, 2011/2/15 上午 10:18:26

                

Sekumpulan anak yang bermain angklung ini bukan anak Indonesia. Mereka adalah generasi ketiga dan keempat warga China yang harus keluar dari Indonesia karena Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1959. Walaupun

Lokasi Yingde
telah meninggalkan Indonesia puluhan tahun, mereka tetap cinta Indonesia dan bertekad untuk melestarikan budaya Indonesia untuk merekatkan persahabatan antara China dan Indonesia.
Letak kota kecil bernama Yingde (baca: Ingte) ini kira-kira 140 kilometer dari Guangzhou. Untuk mencapainya harus melewati jalan tol yang pemandangan kiri-kanannya mengingatkan pada Jalan Tol Cikampek-Purwakarta-Padalarang. Dengan lewat jalan tol, Yingde bisa ditempuh dalam waktu sekitar dua jam.


Dulu, kalau mau ke Yingde, sebelum ada tol, perjalanannya sangat sulit dan butuh waktu lebih dari lima jam dari Guangzhou. Yingde adalah kota kecil setara kecamatan. Di sana terdapat kebun teh yang terkenal milik
Anak anak Indonesia di Yingde

pemerintah, yakni perkebunan teh Yinghua. Pekerja di kebun teh Yinghua memang warga negara China. Mereka berbicara dengan bahasa China. Tetapi ketika mereka berbicara, terselip secara samar aksen-aksen yang jelas bukan asli China. Kadang kala juga muncul kata-kata yang jelas bukan kosakata China.
Pekerja kebun teh Yinghua memang orang China, tetapi mereka bukan kelahiran China. Mereka lahir di India, Malaysia, Singapura, Vietnam, dan tentu juga dari Indonesia. Pekerja kebun teh yang berasal dari
Indonesia adalah orang China yang harus meninggalkan Indonesia karena terkena Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1959. Peraturan itu melarang orang China menetap di tingkat kecamatan. Alhasil, orang China yang berada di seluruh kecamatan harus keluar dari kecamatan.

Bagi mereka yang memiliki keluarga di kabupaten, mereka bisa menumpang di sana dan memulai hidup baru di kabupaten atau kota. Namun, bagi mereka
Perkebunan tea di Yinghua

yang tidak memiliki siapa-siapa, mereka harus keluar dari Indonesia. Sebagian besar dari mereka terpaksa kembali ke China daratan walaupun mereka merasa asing dengan China. Sebagian besar dari mereka adalah generasi ketiga. Kakek merekalah yang lahir di China lalu bermigrasi ke Indonesia. Dengan “pengusiran” itu, mereka merasa seperti bukan orang China dan juga bukan orang Indonesia.


Ketika mereka sampai di China, sekitar tahun 1960-an, mereka ditempatkan oleh Pemerintah China di Yingde. Ternyata Yingde adalah tempat penampungan bagi orang China yang terusir dari negara tempat kelahiran mereka. Sedikitnya orang yang ditampung di sana berasal dari 26 negara berbeda. “Ketika itu ada sekitar 10.000 pengungsi di sana. Rata-rata mereka keluar dari negara kelahiran mereka karena gejolak politik dan  perang yang terjadi di negara kelahiran,” kata Gunawan Chen (71), Ketua Perkumpulan Perantauan Yinghua, saat ditemui di Yingde, 20 Januari lalu.
Hidup di perkebunan yang kondisi iklimnya sangat berbeda dengan
Permainan musik angklung di Yingde

Indonesia tentu saja bukan hal mudah. Jika musim dingin, mereka merasa sangat kedinginan. Jika musim panas, panasnya bukan kepalang. “Tiga tahun pertama adalah masa-masa yang paling menyulitkan. Setiap orang tentu pernah merasa lapar, tetapi kelaparan tidak semua orang merasakan. Tiga tahun itu kami kelaparan semua,” kenang Gunawan yang tercatat sebagai alumnus SMA Aloysius, Semarang.
Setiap hari mereka makan dari pemberian jatah negara. “Makanannya hanya ada ubi. Tidak ada minyak goreng saat itu, jadi semua yang kami makan adalah rebus-rebusan,” kata Wu Jien Nam (70) yang berasal dari Aceh.Mereka tinggal di kampung-kampung yang dikenal sebagai Kampung Jawa, Kampung Aceh, Kampung Vietnam, Kampung India, Kampung Malaysia, dan sebagainya. Kekerabatan di antara mereka tetap terjalin erat
Tarian lenggang Nyai Betawi

untuk saling menguatkan.Walaupun hidup susah, mereka mengaku masih bisa menolong banyak orang. “Waktu itu banyak sekali bayi-bayi yang dibuang di jalan atau di semak-semak. Ini karena adanya peraturan yang hanya memperbolehkan satu keluarga satu anak. Kira-kira ada 100 bayi yang diangkat anak oleh kami yang berasal dari Indonesia,” kata Wu.
Semua kesulitan-kesulitan itu mereka jalani dengan kesabaran. Kini mereka mengaku sudah hidup enak. Dengan pensiun sebesar 1.000 yuan atau sekitar Rp 1,3 juta per bulan, mereka sudah merasa cukup. Anak-anak mereka pun sudah besar dan sudah bekerja. Walau telah 50 tahun tinggal di Yingde, ternyata jiwa mereka masih merasa sebagai orang Indonesia. Tidak ada dendam di hati mereka kepada Pemerintah Indonesia. “Itu bagian dari sejarah hidup. Tidak ada yang perlu disesali. Indonesia tetap berada di hati kami,” kata Gunawan dengan tersenyum.
Bukti mereka masih sangat mencintai Indonesia adalah mereka tetap
Tarian Seudati dari Aceh

berbahasa Indonesia kepada anak cucu mereka. Memasak makanan Indonesia, dan yang lebih hebat lagi, mengajarkan anak cucu mereka tarian dan lagu-lagu Indonesia. Bahkan, bermain angklung sudah menjadi kebiasaan anak-anak generasi ketiga mereka.
Ketika Kompas berkunjung ke desa mereka, para remaja putri mempersembahkan tarian Lenggang Nyai Betawi, seudati dari Aceh, dan tari-tari kreasi dari berbagai daerah Nusantara. Lalu mereka juga menyanyikan lagu Potong Bebek Angsa dengan angklung. Mereka tampil dengan sangat antusias walaupun sore itu mereka kedinginan karena suhu menunjukkan nol derajat celsius, sementara angin terus-menerus berembus.


“Inilah kegiatan kami saat ini, terus berusaha mempromosikan budaya Indonesia agar terjalin persahabatan antara China dan Indonesia,” kata Huang Hui Lan, yang juga berasal dari Aceh. Huanglah yang merintis, mengelola, dan mengatur Sanggar Seni Budaya Sukarelawan ini. Bahkan, putri bungsu Huang, Zheng Ying, sekarang sedang berada di Indonesia untuk belajar bahasa Indonesia dan sekaligus belajar menari di Solo.
Huang sendiri kini mampu berbicara bahasa Jawa karena hampir setiap hari dia dikelilingi oleh orang-orang yang bercakap-cakap dengan bahasa Jawa. “Saya belajar bahasa Jawa justru di sini. Almarhum suami saya orang Semarang. Pak Gunawan orang Sukoharjo. Istri Pak Gunawan orang Madiun,” kata Huang sambil tertawa.


Apa yang dilakukan mereka ini, menurut Huang, juga karena didukung oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI), yang ketika itu dijabat oleh Harimawan Sujitno. Hingga kini, KJRI terus mendukung kegiatan mereka dengan mengirimkan pelatih tari, memberikan angklung dan juga kostum-kostum untuk menari. Dengan dukungan KJRI, mereka sekarang terkenal seantero China. Mereka sering diundang untuk tampil pada acara-acara persahabatan yang berkaitan dengan Indonesia. “Sebulan bisa tiga-empat kali tampil, keliling China,” kata Huang yang hari itu baru pulang dari Beijing.
Mereka juga sempat tampil di depan Jusuf Kalla yang berkunjung ke China saat beliau menjabat Wakil Presiden. Peristiwa itu sangat membekas dalam diri mereka dan menjadi kebanggaan mereka. “Indonesia masih tetap di hati kami. Kami selalu rindu untuk kembali ke sana,” kata Gunawan. (ARN/kompas/IM)

Orang Indonesia Buta Sejarah

Orang Indonesia Buta Sejarah

Depan
Senin 9 Januari RNW -
Hindia Belanda

Hilversum, Belanda
Hilversum, Belanda

Orang Indonesia Buta Sejarah

Diterbitkan : 9 Januari 2012 – 1:11pm | Oleh Jean van de Kok (Foto: bogers)

“Orang Indonesia pada umumnya tidak meminati sejarah negara sendiri, mereka lebih suka mitos dan fantasi nasionalisme,” demikian sastrawan Belanda Adriaan van Dis.

“Memang tidak enak mengatakan itu, tapi kadar intelektual para cendekiawan Indonesia sangat kurang,” tutur Van Dis yang sedang merampungkan dokumentr tentang Indonesia untuk televisi Belanda. Ia termasuk elit intelektual Belanda yang banyak menulis dan dikutip dalam media Belanda.
Harian Belanda NRC Handelsblad mewawancarai Adriaan van Dis tentang Indonesia masa kini.
Keluarga Adriaan berasal dari Indonesia, mereka berlatar belakang Indo, campuran Indonesia-Belanda. Menurutnya penyebab ketidaksadaran historis adalah: pemerintah Orde Baru mewariskan kurikulum pendidikan yang jelek.
Jalan pintas
Pendapat ini didukung sejarawan Indonesia, Hariyono, guru besar pada Universitas Negeri Malang. Katanya, “Waktu yang diberikan dalam kurikulum terbatas, guru sejarah kemudian mengambil jalan pintas. Sejarah diajarkan sepotong-sepotong.”
Namun menurut Hariyono masalah ini sudah berakar dalam masyarakat Indonesia jauh sebelum Orde Baru. Jaman pergerakan nasional dan jaman kolonial melihat sejarah bukan sebagai wacana akademis, namun sebagai mitos nasionalisme.
“Mereka sampai lupa bagaimana posisi Indonesia dalam tatanan dunia. Sejarah Indonesia tidak bisa dilihat dari konteks Indonesia saja,” demikian Hariyono. Pemerintah Orde Baru menempatkan sejarah sebagai kepentingan rejim. Kalau tidak mendukung kepentingan maka dianggap salah.
Tidak jelek
Bonnie Triyana, sejarawan yang kritis terhadap kesadaran historis menyatakan pelajaran sejarah pada jaman Orde Baru sangat mono tafsir. Artinya, hanya ada satu kebenaran. Tidak ada versi lain. Dengan demikian generasi muda tidak memiliki kesadaran kritis.
Namun Bonnie menolak ide Adriaan van Dis bahwa orang Indonesia pada umumnya acuh tak acuh terhadap sejarah mereka. “Sekarang dengan informasi lewat internet, media massa yang bebas berkembang, orang bisa tahu banyak tentang masa silam,” demikian Bonnie.
Ia sendiri pemimpin redaksi Majalah Historia Online yang membidik anak muda sebagai kelompok sasaran. Mereka datang dengan berbagai penafsiran sejarah. “Jadi kesadaran historis kawula muda Indonesia tidak sejelek yang diungkapkan Adriaan van Dis.”
Plesiran sejarah tempo doeloe
Kesadaran sejarah anak muda Indonesia yang tidak jelek dialami Ade Purnama, pemiliki biro pariwisata sejarah Plesiran Tempo Doeloe. Para peserta antusias dengan masa silam. Mereka membawa orang tua dan sanak keluarga mengunjungi situs-situs bersejarah. Orang Indonesia sejak dulu suka sejarah.
“Mereka tinggal di lingkungan bersejarah, dekat benteng VOC, bangunan-bangunan bersejarah, makam pahlawan. Mereka suka mencari tahu latar belakang sejarahnya.”
Paket wisata sejarah yang ditawarkan tidak jaman kolonial saja, juga jaman kerajaan–kerajaan Nusantara dan purbakala. Namun yang paling disukai adalah jaman VOC. Maklum ini sejarah yang kurang diketahui.
Di sekolah terutama diajarkan sejarah jaman kemerdekaan. Jaman VOC pada abad ke-17 menjadi terlalu jauh.
Rahasia sukses biro wisatanya adalah kemasan yang menarik, karena di sekolah orang Indonesia mendapat pelajaran sejarah yang membosankan. Sebaliknya Plesiran Tempo Doeloe mengajak para peserta ke tempat bersejarah, sambil menceritakan kisah historis dari berbagai sudut pandang: Belanda, orang lokal, majalah, koran-koran jaman dulu.
Peserta disuguhi pertunjukan film, slide dan sajian makanan khas jaman dulu. “Jadi kemasannya yang penting, isi yang berat dijadikan ringan dengan cara yang santai,” demikian Ade.
Insan bertanggung jawab
Sejarawan Universitas Negeri Malang Hariyono menambahkan bagaimana menempatkan sejarah bagi murid sekolah. “Sejarah harus dijadikan wacana yang bukan saja untuk dikagumi tapi juga untuk menyadarkan adanya sebuah proses. Anak didik sebaiknya disadarkan bahwa mereka tidak hanya perlu kagum pada tokoh atau peristiwa masa lampau, tapi juga harus bisa kritis terhadap masa kini dan masa depannya.”
Dalam melihat sejarah sebagai proses, Hariyono melihat manusia diminta pertanggungjawaban. Inilah sebabnya banyak orang Indonesia yang menghindari tanggung jawab mereka karena melihat sejarah bukan sebagai proses, tapi berita masa lalu yang agung dan besar. Demikian sejarawan Hariyono.

Diskusi

J.H. Werinussa *** RMS *** 9 Januari 2012 – 6:27pm / Republik Maluku Selatan *** RMS ***
Kepada yth, Bapak Andrian van Dis dan juga bapak Hariyono Guru Besar Pada Universitas Negeri Malang. Sesungguhnya kecintaan dan keinginannya untuk menanamkan sejarah Indonesia yang lebih tepat dan benar bagi rakyat Indonesia seperti yang dikemukakan diatas, adalah tidak gampang, karena faktor penghabatnya itulah regim TNI atau militer dan para penguasa Orde Lama dan Orde baru. Harapan beta, semoga bukan hanya itu, melainkan kata “INDO NESI A” perlu juga menjadi perhatian serius bagi para ahli sejarah Indonesia. selanjutnya, dari mana asal mulanya kata Indonesia itu didapatkan dan untuk apa maknanya? Dan sejauh manakah jangkauan Indonesia itu, untuk membentuk satu negara dan bangsa? Kemudia, bagaimana ada hubungannya antara Indonesia itu dengan NUSANTARA dan JAWA? Setelah itu, perlu juga dijelaskan bahwa, kapankah, Orang Jawa, dan Madura, Banteng, Bali, Sumater, kalimantan, sulawesi, Maluku dan Papua bisa menjadi INDONESIA? Kapankah hal itu terjadi? Apakah ada pembuktian resmi bahwa, Indonesia itu adalah mencakup Sabang sampai ke Maroke? kapankah hal itu terjadi? dan inilah yang dimaksudkan dengan Indonesia. kalau sampai Tidak ada pembuktian pasti tentang Indonesia itu adalah satu negara dan bangsa yang pasti, maka sebaiknya, nama Indonesia itu, dihilangkan saja, karena bisa menimbulkan berbagai argument mengenainya, dan bisa terbukti sebagai pasafah penipuan atau palsu. Kapankah Indonesia itu resmi sebagai satu negara dan bangsa yang pasti. Harus ada pembuktian yang pasti dan jelas dan tidak boleh seakan mendongen saja seperti selama ini. Atas perhatiannya, beta membilang terimakasih. Dan terimalah salam kebangsaan kami “Mena Muria” Dari BPPKRMS God Bless RMS amin.
Franz matua beno 9 Januari 2012 – 3:08pm / “RMS”
YA NAMANYA SI LUTUNG LUTUNG JOWOO, LIATNYA JUGA LESU, TASEDAP DIMATA KAU DICIPTAKAN UNTUK JADI BUDAK KULI JONGOS JONGOS SEUMUR HIDUPMU, EH GIMANA KABARNYA DI ARAB SANA, NONTON SANA TUH SUTIYEUM LAGI DIPANCUNG DI SAUDI, SEKIAN.
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 61 other followers