Archive for the ‘Sejarah’ Category

KOMNAS HAM: PRESIDEN MINA MAAF KEPADA KORBAN, BUKAN KEPADA PKI

BBC
 INDONESIA
  • 28 September 2015

 Image copyright bbc indonesia Image caption “Kita tidak memiliki pilihan, (kasus dugaan pelanggaran HAM berat pasca 1965) itu harus diselesaikan. Karena itu menyangkut korban, menyangkut sejarah, menyangkut hak-hak orang,” kata Ketua Komnas HAM Nur Kholis.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengharapkan Presiden Joko Widodo dapat mengambil inisiatif untuk meminta maaf atau menyatakan penyesalan kepada korban pelanggaran HAM pasca 1965.

Tindakan Presiden itu dianggap sebagai upaya percepatan penyelesaian kasus tersebut di tengah lambannya pembahasan Rancangan Undang-undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (RUU KKR).

“Kita tidak memiliki pilihan, (kasus dugaan pelanggaran HAM berat pasca 1965) itu harus diselesaikan. Karena itu menyangkut korban, menyangkut sejarah, menyangkut hak-hak orang,” kata Ketua Komnas HAM Nur Kholis dalam wawancara khusus dengan BBC Indonesia, Rabu (16/09), di kantornya.

Tentang adanya penolakan oleh kelompok-kelompok di masyarakat terhadap penyelesaian kasus kekerasan pasca 1965, Nur Kholis mengatakan: “Ini tidak menyangkut dengan ideologi. Misalnya presiden harus menyatakan penyesalan kepada partai tertentu (PKI), tidak.”

Image copyright AP
Image caption Permintaan maaf atau pernyataan penyesalan Presiden itu ditujukan kepada korban kekerasan pasca peristiwa G30S dan bukan kepada PKI, kata Komnas HAM.

“Dalam konteks korban-korban anak bangsa itulah, Presiden menyatakan penyesalannya,” tandas Nur Kholis.

Tetapi mengapa menurut Nur Kholis permintaan Presiden itu harus didahului adanya konsensus nasional? Apa komentarnya terhadap tuntutan sebagian korban ’65 agar pelaku tetap diadili? Bagaimana soal kuburan massal?

Berikut petikan wawancara dengan Ketua Komnas HAM Nur Kholis:

Apa yang diharapkan Komnas HAM terhadap rencana atau wacana Presiden Joko Widodo untuk meminta maaf kepada korban pelanggaran HAM pasca 1965?

Indonesia itu masih ada beban masa lalu yang sampai hari ini belum dapat diselesaikan, yaitu berupa kasus-kasus pelanggaran HAM. Salah-satunya kasus yang terkait peristiwa 1965.

Seharusnya, beban ini dapat diselesaikan di awal-awal 1998. Kemarin itu adalah momentum terbaik bagi negara ini untuk menyelesaikan kasus-kasus ini.

Akan tetapi, mungkin tumpukan masalah besar bangsa ini begitu banyak, sehingga dari satu presiden ke presiden berikutnya, masalah ini belum dapat diselesaikan.

Image copyright AFP
Image caption Tuntutan agar pemerintah mengungkap kasus pembunuhan massal terhadap orang-orang yang dituduh simpatisan atau anggota PKI telah disuarakan secara terbuka sejak berakhirnya rezim Orde Baru pada 1998.

Kita juga menyadari bahwa kasus-kasus pelanggaran HAM berat di negara lain juga terjadi dan penyelesaiannya juga memakan waktu yang cukup panjang, lama, memakan energi yang banyak, dan biaya yang tidak sedikit.

Akan tetapi Indonesia, sebenarnya, momentumnya itu di awal-awal reformasi. Sehingga, para korban, komnnas HAM yang menghendaki penyelesaian makin jauh dari reformasi, itu semakin sulit.

Akan tetapi kita tidak memiliki pilihan, itu harus diselesaikan. Karena itu menyangkut korban, menyangkut sejarah, menyangkut hak-hak orang.

Dan yang terpenting hak generasi muda saat ini, dan generasi muda yang mendatang, untuk mengetahui sebenarnya apa yang terjadi dalam praktek bernegara di masa lalu di Indonesia. Ini juga penting.

Juga yang tidak kalah penting, negara ini memang harus dibangun dengan kejujuran, dengan mengungkap kebenaran. Tanpa itu, pondasi negara ini tidak kokoh.

Karena, kalau kita belajar dari negara-negara yang kuat, tidak ada negara itu yang dibangun dengan ketidakujujuran.

Karena itu upaya-upaya yang dilakukan Komnas HAM, para korban, NGO yang selama ini bersama korban, itu dalam rangka mengokohkan pondasi negara. Itu sangat penting bagi bangsa ini.

Dalam arti, Komnas HAM mendorong agar Presiden memberikan pernyataan maaf secara resmi?

Ya. Bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan masa lalu ini. Kalau kita baca literatur, itu tidak ada yang sama modelnya antara satu negara dengan yang lain, tetapi prinsip sama.

Misalnya, kita mau menyelesaikan kasus masa lalu yang terkait HAM, beberapa prinsip diantaranya, misalnya, kita harus mengungkapkan kebenaran.

Image copyright Getty
Image caption Di Jakarta, kantor ormas pemuda yang berafiliasi dengan PKI dirusak oleh massa anti Komunis, 13 Oktober 1965.

Kedua, kita memastikan bahwa hal serupa tidak akan terjadi di masa yang akan datang.

Itulah serangkaian prinsip. Tentu ada prinsip yang lain yang itu menjadi standar internasional yang berlaku.

Tetapi bagaimana caranya, itu tergantung kepada negaranya masing-masing.

Nah, di Indonesia, yang sudah terpikirkan konsepnya sampai saat ini terus disusun dan dibuat, ada langkah-langkah sebagai berikut:

Pertama, kita ingin membangun konsensus nasional. Penyelesaian ini bukan hanya masalah Komnas HAM, bukan hanya masalah korban, tetapi ini harus menjadi masalah bangsa.

Ini yang sangat penting dari sesuai proses ini. Harus dibangun konsensus nasional, sehingga timbul satu kepedulian, satu semangat bersama bahwa ini adalah masalah nasional.

Setelah konsensus nasional sudah dilakukan, langkah konkret apa yang harus dilakukan?

Setelah konsensus nasional, kita beranjak pada yang lebih teknis.

Sebagaimana yang disusun Komnas HAM dan korban serta konsultasi dengan NGO dan kementerian terkait, tahapan berikutnya adalah pembentukan tim di bawah presiden yang keanggotaannya bisa dari Komnas HAM, pemerintah, masyarakat sipil, kemudian juga dari perwakilan korban.

Image caption Radimin, warga sebuah desa di Kabupaten Pati, Jateng, menunjuk sebuah kuburan massal orang-orang yang dituduh PKI di sebuah hutan di kabupaten tersebut. Pemerintah dituntut mengungkap kebenaran penyebab pembunuhan massal itu.

Nah, tim di bawah Presiden inilah yang menjalankan proses berikutnya.

Proses berikutnya, misalnya mengumpulkan semua data dan informasi, meminta keterangan dari korban dan sumber-sumber yang penting.

Dan dari sanalah, mulailah tim dapat merumuskan satu pola kejahatan masa lalu itu seperti apa, dan lain-lain.

Bahan inilah yang kemudian dapat disampaikan kepada Presiden sebagai bahan bagi presiden untuk setidaknya menyampaikan penyesalan peristiwa di masa lalu.

Penyesalan Presiden itu kemudian diperuntukkan kepada siapa?

Ini tidak menyangkut dengan ideologi. Misalnya presiden harus menyatakan penyesalan kepada partai tertentu, tidak.

Dia harus menyatakan penyesalan bahwa telah terjadi conflicting ideology (konflik ideologi) di masa lalu.

Image copyright Getty
Image caption Presiden Joko Widodo telah merencanakan penyelesaian dugaan pelanggaran HAM kasus pasca 1965 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015.

Akan tetapi bukan itu poinnya. Poinnya adalah dari proses politik itu telah menimbulkan serangkaian kesengsaraan bagi negara ini dan telah melahirkan banyak korban.

Dalam konteks korban-korban anak bangsa itulah, Presiden menyatakan penyesalannya.

Itu sangat penting, karena sebagai negara hukum yang menghormati HAM, seharusnya apapun yang terjadi apakah itu di ranah politik, apakah itu di ranah sosial maupun kultural, jika itu prosesnya menimbulkan korban dan kerugian, maka negara harus hadir.

Di masa lalu, diduga negara sering tidak hadir terkait dengan masalah-masalah yang timbul di masyarakat. Diduga juga bahwa negara terlibat aktif dalam peristiwa-peristiwa itu.

Karena itu, presiden dalam kapasitas sebagai kepala negara, menyatakan kita menyesalkan bahwa telah terjadi peristiwa seperti itu, dan kita akan menyelesaikan.

Dan dengan itu, kita bersama-sama secara nasional menyatakan berharap dan berjanji bahwa peristiwa-peristiwa ini tidak akan terjadi di masa depan.

Jadi semuanya dalam konteks ini adalah untuk kebaikan bersama.

Bagaimana dengan soal ganti rugi kepada korban?

Barulah, tim akan bekerja bagaimana mengorganisasikan korban, bagaimana mengidentifikasi masalah mereka di masa lalu, kemudian apakah misalnya pemerintah dapat menyediakan ganti rugi.

Mungkin ganti rugi merupakan topik penting, akan tetapi menurut Komnas HAM mungkin tidak semua ganti rugi dapat dipenuhi. Tetapi itu sangat tergantung anggaran nasional, karena semua ini untuk kepentingan nasional.

Image copyright AFP
Image caption Anggota Front Pembela Islam, FPI, memasang poster cover buku karya politisi PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning. FPI merupakan salah satu ormas keagamaan yang menentang segala hal yang dikaitkan dengan PKI.

Akan tetapi, pengakuan adanya peristiwa di masa lalu dan kita berusaha mengungkap kebenaran, dan kemudian kita berusaha memberikan ganti rugi yang sesuai kemampuan negara, misalnya, terhadap para korban masa lalu itu, itu merupakan komitmen luar biasa.

Jadi Komnas HAM tidak ingin menempatkan ganti rugi itu dengan kompleksitas masalahnya itu di depan, tetapi pengakuan atas peristiwa di masa lalu sebagai prioritas itu menjadi sangat penting dan juga pengungkapan kebenaran.

Banyak yang orang bertanya-tanya terkait rencana atau wacana permintaan maaf Presiden itu di mana posisinya ketika di sisi lain RUU KKR mengalami deadlock?

Ada sedikit perbedaan antara permohonan maaf dan regret (penyesalan). Secara konsep, mungkin penyesalan itu merupakan jalan tengah. Karena dengan kata penyesalan, tidak ada orang yang sangat terpojokkan oleh pernyataan Presiden.

Akan tetapi agenda untuk mengungkap kebenaran peristiwa di masa lalu itu dapat dilakukan.

Akan tetapi kita kembalikan semuanya kepada Presiden untuk memilih poin yang mana untuk dipilih. Penyesalan atau permintaan maaf itu konsep yang bergulir, sedang dibahas dan dididsukisian secara serius.

Image copyright Getty
Image caption Sejumlah pemuda tengah berusaha merusak sebuah bangunan yang diduga milik anggota atau simpatisan PKI di Jakarta, 14 Oktober 1965.

Itu yang menjadi diskusi yang sangat panjang saat ini. Saya kira ini mudah-mudahan dapat berjalan dan kemudian kita dapat bekerja bersama-sama.

Poinnya adalah dalam penyelesaian masalah dugaan pelanggaran HAM di masa lalu itu adalah bekerja sama.

Jadi, dengan kata lain, senandainya nanti ada permintaan atau penyesalan Presiden, itu merupakan terobosan politik di tengah kebekuan Rancangan Undang-undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (RUU KKR)?

Tim di bawah presiden itu merupakan upaya percepatan untuk menyelesaikan persoalan ini.

Nah, RUU KKR sebenarnya sama. RUU KKR pada akhirnya itu juga akan membentuk satu komite.

Bisa saja diparalelkan. Jadi kalau KKR terbentuk, kerja tim dapat didistrisbusikan, atau kerja tim yang sudah berjalan akan diserahkan kepada komisi ini.

Jadi ini upaya pararel, dan lebih tepatnya upaya percepatan. Kita harapkan konsep KKR secara bersamaan menyandingi konsep yang sedang berjalan.

Prinsip kerjanya sama, hanya diharapkan pembentukan tim ini ada sedikit percepatan.

Kalau kita bayangkan, jika kita mau menggunakan UU KKR, kita juga setuju. Sekarang sedang berproses.

Seandainya disahkan tahun ini, maka tahun depan akan ada seleksi untuk komisioner. Pada akhir 2016 lembaga itu settle (sudah disahkan), dan komisioner akan mulai bekerja.

Image caption Upaya penuntasan kasus kekerasan pasca 1965, termasuk penyiksaan terhadap orang-orang tidak bersalah, terus disuarakan. Rutan Guntur di Jakarta adalah lokasi yang disebut sebagai tempat penahanan para tahanan politik yang dianggap simpatisan PKI.

Karena ini terkait konsep, maka konsep ini tidak bisa dirumuskan oleh Komnas HAM, korban, atau NGO (LSM) sendiri. Semua ini harus dirumuskan secara nasional.

Karena itu, Komnas HAM tahun lalu melakukan lokakarya nasional membahas soal bagaimana menyelesaikan masalah pelanggaran HAM berat masa lalu, yang mengundang banyak lembaga, korban dan NGO.

Kemudian kita melakukan konsultasi dengan para korban. Selain itu Komnas HAM berusaha rapat gabungan dengan berbagai institusi pemerintah terkait

Seperti diketahui, Komnas HAM sudah tiga kali bertemu dengan Menhukham, Kejaksaan Agung, Kapolri, Kepala BIN, Panglima TNI untuk upaya terus menerus membahas konsep ini dan secara paralel tetap berkomunikasi dengan NGO yang mendampingi korban, dan terus menerus berkomunikasi dengan para korban.

Terakhir, kami berusaha untuk bertemu seluruh pimpinan partai politik karena seperti saya katakan di awal, konsensus nasional itu menjadi satu tahap awal yang harus terpenuhi.

Dari 11 partai politik, kami sudah bertemu tiga pimpinan partai politik untuk berdiskusi soal konsep, mendengar keberatan dan menampung dukungan, sehingga nanti bagaimanapun dukungan politik bagi penyelesaian masalah ini menjadi sangat penting.

Tidak semua korban mendukung upaya rekonsiliasi, apabila pelakunya tidak diadili secara hukum?

Satu hal lagi yang sejauh ini menjadi kertas kerja atau PR bagi negara adalah apakah kita selesaikan masalah ini dengan non-judisial semuanya, atau kita pilih sebagian judisial dan sebagian lainnya non-judisial.

Image copyright Getty
Image caption Mahasiswa dan pelajar yang tergabung KAMI dan KAPPI menggelar unjuk rasa di depan Istana Presiden di Bogor menuntut agara PKI dibubarkan (1966).

Ini yang terus kita diskusikan, kita carikan konsepnya dengan seluruh kelebihan dan kelemahannya.

Satu opsi, misalnya, kita pilih ada yang dibawah ke pengadilan dan ada yang tidak dibawah ke pengadilan.

Opsi kedua, kasus diselesaikan non-yudisial.

Bagaimana perdebatan di kalangan pemerintah terkait rencana permintaan maaf Presiden Jokowi?

Kalau sikap pemerintah, saya tidak terlalu khawatir. Kalau berdasarkan amatan kami, perbedaan di tubuh pemerintah dicatat juga oleh Komnas HAM, tetapi lebih kepada distorsi informasi saja.

Mungkin informasi-informasi yang terdistribusi itu tidak sama. Kami menduga, informasi yang sampai itu tidak sama. Misalnya, mungkin, bahwa presiden harus meminta maaf kepada partai-partai ini. Saya tegaskan tidak seperti itu.

Karena itu, penting untuk duduk bersama. Kita harapkan semua elemen pemerintah duduk bersama sebelum mengeluarkan statement (pernyataan).

Pak Jusuf Kalla juga dalam beberapa kesempatan kami berjumpa, mendiskusikan secara informal. Tentu kami juga menghargai concern (kepedulian) Wakil Presiden Jusuf Kalla. Pak Jusuf Kalla menyampaikan soal ganti rugi secara langsung kepada saya.

Ya, kita akan mendiskusikan. Itu kita tidak dapat memiliki persepsi sendiri-sendiri tentang ini karena ini adalah sebuah peristiwa nasional yang besar.

Tentu apa yang menjadi kepedulian Pak Kalla juga menjadi hal penting. Komnas ham menanggapi positif.

Bagaimana Komnas HAM menyikapi sikap TNI terkait penyelesaian kasus 1965?

Apa yang disampaikan oleh Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu kita juga menanggapi positif. Mungkin beliau belum berdiskusi secara mendalam. Perbedaan di dalam tubuh TNI juga kita tanggapi positif.

Yang terpenting bagaimana membangun komunikasi dengan teman-teman TNI. Termasuk juga dengan NU, Muhammadiyah. Ini juga menurut kami, setelah sekian puluh tahun, kita harus membuka komunikasi. Itu poin kami.

Jadi, konsensus nasional ini ada prinsip umum yang disepakati secara internasional. Tetapi belajar dari negara lain, cara menyelesaikan setiap negara, berbeda.

Image copyright Getty
Image caption Presiden Abdurrahman Wahid.

Dan perbedaan di Indonesia itu, menurut kami, justru bisa menjadi capital (modal). Bahwa orang Indonesia itu suka musyawarah.

Nah itulah capital terbesar bagi bangsa ini, untuk menyelesaikan persoalan ini. Nah musyawarah itu ‘kan kita harus duduk.

Duduk bersama itulah yang memang memerlukan kekuasaan Presiden untuk mengorganisasikannya. Nah, Komnas HAM mendorong peristiwa itu terjadi.

Image copyright AFP
Image caption Presiden Megawati Soekarnoputri.

Tentu perbedaan sudah kita rasakan. Tetapi perbedaan itu lebih dimotivasi oleh tendensi dan prejudice. Menurut amatan kami, tendensi dan prejudice menjadi salah-satu ganjalan yang tidak terselesaikan sejak 1998.

Karena itu sudah saatnya kita duduk bersama dan Komnas HAM memberikan karpet merah bagi semua pihak untuk duduk bersama. Karena kalau begini terus, ya, kapan masalah ini selesai.

Komnas HAM sangat mengapresiasi rezim pemerintahan saat ini dalam kaitan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, karena ada komitmen.

Era Pak SBY sebenarnya sudah dimulai. Pak SBY harus diakui, dia meletakkan keinginan untuk menyelesaikan. Juga presiden-presiden sebelumnya.

Era Gusdur juga sudah menyatakan bahwa beliau sudah memulai. Begitu juga era Ibu Megawati. Era SBY berulangkali konsultasi dengan Komnas HAM.

Image copyright AFP
Image caption Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Era Jokowi, yang jadi pembeda, dia cantumkan itu secara tegas dalam Rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2015. Nah, ini modal tambahan bagi bangsa ini untuk menyelesaikannya.

Sekali lagi saya garis bawahi, modal terbesar bangsa ini untuk menyelesaikannya, adalah duduk bersama dalam konsep musyawarah. Tetapi musyawarah tetap dibawah prinsip internasional.

Bahwa mari kita mengungkapkan kebenaran dengan penuh kejujuran, dan mari kita berkomitmen peristiwa ini tidak terjadi lagi, baru kita sebagai bangsa yang besar maju bersama-sama.

Bagaimana sikap pimpinan partai politik terkait penyelesaian kasus 1965?

Dalam satu tahun terakhir, kami mencoba mendiskusikan dengan seluruh aktor politik penting di Indonesia. Bahkan di era sebelumnya, kita sudah bertemu dengan Ketua DPR, MPR.

Bahkan Ketua DPR yang dulu Marzuki Ali menyampaikan tentang komitmennya untuk mendorong juga. Ketua MPR yang lama apalagi. Nah Ketua MPR sekarang juga, dan kita mau bertemu Ketua DPR dan ketua parpol.

Hasil dari pertemuan dengan tiga pimpinan parpol, prinsipnya mereka mendukung dengan cacatan. Nah catatan ini sedang kita kumpulkan sebagai bahan musyawarah bersama. Menurut kami catatan itu masih bisa dididkusikan.

Image caption Komnas HAM mengaku telah membicarakan masalah penyelesaian kasus kekerasan 1965 dengan pimpinan MPR dan DPR.

Akan tetapi, bahwa informasi yang tidak sama yang diterima dan direkam oleh parpol itu juga terkonfirmasi dalam pertemuan itu.

Sehingga dengan demikian, kami kok yakin, masalah ini kalau kita mau berkoban untuk menelateni secara terus menerus, dengan seluruh hambatan yang luar biasa ini, masalah ini dapat kita selesaikan dengan modal bahwa bangsa ini memiliki suka berunding atau musyawarah

Apa komentar Anda tentang kebijakan Wali Kota Palu yang meminta maaf kepada korban kekerasan 1965, serta menyiapkan program rehabiltasi dan kompensasi?

I’m really apreciate to the major. Dia menginisiasi permohonan maaf, walaupun kita tahunya gemanya itu ‘kan hanya di Palu, tetapi inisiatifnya untuk ‘udahlah saya mohon maaf’. Dia menyatakan mohon maaf, tidak hanya regret (penyesalan). Yang setahu saya dia bukan dari keluarga korban. Nah, inisiatif-inisiatif seperti di Paluini sebenarnya dapat memberikan motivasi nasional.

Nah, kita mengharapkan inisiatif Palu ini juga dapat menjadi modal bagi wali kota yang lain, bagi gubernur yang lain, untuk juga mencoba mencari jalan, mungkin tidak mirip-mirip Palu, karena kita ketahui, bahwa penyelesaian itu berbeda-beda.

Jadi inisiatif Palu, dia berusaha membuat peraturan daerah, dia berusaha berkomunikasi dengan korban, dan juga orang-orang dulu mungkin juga memiliki hubungan keterkaitan keterlibatan dengan kekerasan, dia mencoba komunikasi, menurut kami itu inisiatif yang luar biasa.

Ada dua poin dari inisiatif Palu, yang pertama, dia inisiatif untuk declare. Kedua dia memberikan contoh action langsung. Contoh langsung ini bagi korban bagi orang-orang yang mengalami kekerasan di masa lalu, relasinya dengan state, terbukanya komunikasinya dengan negara, itu menjadi penting.

Komnas sudah bertemu dengan korban. Apa yang mereka harapkan?

Ekspektasi korban ‘kan tidak satu. Dan tentu ada korban menginginkan ini proses kebenaran dan rekonsiliasi. Ada korban yang menghendaki jalur pengadilan. Tetapi di atas semuanya, dari diskusi dengan korban, yang penting ada pengakuan negara.

Saya -secara pribadi- menganggap penyelesaian masa lalu itu bukanlah soal kalah-menang. Sekarang yang terpenting adalah mari kita ungkapkan kebenaran. Karena ini eksistensinya.

Image caption Sejumlah eks tahanan politik di Pati, Jateng, yang dituduh simpatisan atau anggota PKI, menuntut penyelesaian melalui jalur hukum.

Ke pengadilan itu cara kita untuk mengungkapkan kebenaran plus memang untuk memberikan penghukuman bagi orang yang patut dimintai pertanggungjawaban.

Tetapi untuk kasus 65 dimana orang yang patut dimintai pertanggungjawaban rata-rata sudah meninggal, itu juga ada sedikit kesulitan.

Tetapi sekali lagi, kondisi itu tidak boleh menjadi apologi bagi pemerintah.

Nah, maksudnya kita harus melangkah dalam hal ini dengan kondisi itu. Karena kalau kita coba akan berdiskusi dengan korban, dan bagi korban ada pengakuan dari state (negara) itu sangat berarti bagi korban.

Tahap berikutnya yang mungkin menjadi ekspektasi korban soal ganti rugi, itu mari diskusikan.

Ini memang mengkhawatirkan karena bisa saja tidak terduga. Tetapi tentu kita menyadari dan kita yakin, negara belajar dari sejarahnya dan meletakkan masalah ini tidak bisa ego orang per orang. Bahwa ini masalah bersama. Soal ganti rugi mari kita kompromikan.

Saya tidak bicara bahwa kebijakan Presiden seperti apa, tapi kita lihat anggaran negara berapa. Dan bagi orang yang diduga terlibat di masa lalu, juga dia harus memberilkan kontribusi model penyelesaian seperti apa. Mau juga berunding dan seterusnya.

Tetapi catatan kita, sekali lagi, adalah kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu terutama 1965, itu bukan soal kalah memang. Tapi bagaimana kita menyelesaiakan persoalan ini secara bermartabat dengan pengungkapan kebenaran.

Dengan proses ini, kemudian hasil penyelidikan Komnas HAM pada 2012 lalu, bagaimana kelanjutannya?

Pastilah sebagai penyelidik, kami berharap penyidikan itu diteruskan.

Akan tetapi manakala ada kondisi riil yang dihadapi dan ada perkembangan keinginan pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini tetapi kemudian ada masalah, khusus kasus ’65, yaitu orang-orang yang dimintai pertanggungjawaban rata-rata sudah tidak ada (meninggal dunia). Realitas ini harus memaksa Komnas HAM harus mencari jalan.

Tetapi sekali lagi jalan lain yang dipikirkan Komnas HAM ini, jangan menjadi apologi pemerintah. Jangan jadi apologi pemerintah bahwa ini kasus akan diselesaikan dengan cara ini, ini, ini.

Image caption Komnas HAM menyatakan, pihaknya tetap menginginkan agar hasil penyelidikannya terkait kasus kekerasan 1965 ditindaklanjuti, walaupun mereka tidak menolak upaya jalan lain dalam menyelesaikan kasus tersebut.

Nah cara ini, ini, ini, harus kita musyawarahkan. Karena tidak semua korban setuju, misalnya non-judisial. Tetap ada tuntutan dengan cara judicial.

Nah, mandat Komnas untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu, kita sebagai penyelidik. Tetapi upaya untuk mediasi di masyarakat juga diamanatkan UU nomor 39 tahun 1999 tentang HAM.

Jadi kami tidak ingin terjebak perdebatan kewenangan Komnas HAM atau tidak, tetapi kami ingin fokus kepada bagaimana kita mencari jalan keluar atas masalah ini yang sudah sejak 1998 ini belum terselesaikan.

Mari kita berunding dengan dewasa. Karena ini bukan soal kalah-memang, tetapi kita harus berkorban.

Peluang penyelesaian hukum, masih terbuka dengan kondisi sekarang?

Itu tidak ada jawaban yang tunggal, karena para ahli hukum memiliki argumen yang berbeda-beda untuk kasus ’65.

Kalau menurut Komnas HAM?

Kalau menurut komnas HAM, hasil penyelidikan sudah ada, tinggal dilanjutkan ke penyidikan. Cuma ‘kan kita tidak bisa ngomong kasus ’65 saja.

Karena faktanya bahwa penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu, itu dapat juga dilakukan dengan kompromi-kompromi nasional.

Artinya, bahan penyelidikan itu dapat juga dijadikan bahan untuk penyelesaian kasus ini. Karena bahan itu menurut kami matang, itu hasil penyelidikan.

Jadi, kita berharap bahwa upaya yudisial atau non-yudisial itu kerangkanya nasional dan itu harus menyelesaikan dan tidak menimbulkan masalah baru.

Karena cukup bagi korban telah puluhan tahun menjadi korban, saya pribadi saya tidak ingin mereka menjadi korban karena polemik yang muncul.

Tapi, komnas HAM tetap membuka diri dan membangun komunikasi dengan siapapun.

Di sejumlah daerah, ada tuntutan pengungkapan kuburan massal terkait korban ’65. Bagaimana Komnas HAM menyikapi tuntutan ini?

Itu (penungkapan kuburan massal) salah-satu upaya pengungkapan kebenaran. Tetapi untuk melakukan itu diperlukan konsensus nasional dulu, kalau tidak upaya-upaya itu hanya akan menimbulkan masalah baru.

Karena begini, saat ini harus diakui, di lapangan, diskusi-diskusi itu (soal kekerasan pasca 1965) masih kadang-kadang dibubarkan, lebih kepada distorsi informasi.

Image copyright noni arnee
Image caption Kuburan massal orang-orang yang dituduh simpatisan atau anggota PKI di Dusun Plumbon, Kecamatan Ngaliyan, Semarang, Jateng.

Membuka kuburan itu menjadi agenda penting, tetapi kalau belum ada konsensus nasional, yang terjadi adalah bisa jadi akan ada kekerasan baru di lapangan, karena tidak adanya konsensus nasional.

Kenapa pada tahun 1998 itu pembongkaran kuburan itu menjadi sesuatu yang bisa dimulai dan pada kondisi itu bisa dilakukan. Karena ada momentumnya. Saat ini momentumnya sudah tidak seperti itu. Makanya diperlukan suatu konsensus baru.

Jadi selama distorsi informasi masih terjadi, sulit rasa dilakukan upaya-upaya itu.

Jika sudah ada konsensus nasional, maka itu agenda resmi negara dan kita harus lakukan di mana yang dapat kita lakukan atau memungkinkan informasinya.

Nah itu harus menjadi agenda, karena pengungkapan kebenaran salah-satunya seperti itu.[]

‘SAYA DITUDUH ANGGOTA GERWANI YANG MENCUKIL MATA JENDERAL’

  • 30 September 2015

‘Saya dituduh anggota Gerwani yang mencukil mata jenderal’

(Deborah Sumini, kelahiran 1946, warga Pati, Jateng, mahasiswa Institut Pertanian dan Gerakan Tani, Bogor, saat ditangkap pada 1965)

Saya berusia 18 tahun ketika menuntut ilmu di Institut Pertanian dan Gerakan Tani di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Ini memang yayasan milik PKI.

Saya baru tiga bulan di sana. Saya ketika itu tidak tahu ada peristiwa G30S. Saya masih ingat, kampus kami kemudian didemo oleh KAPPI dan KAMI. Ada spanduk ‘ganyang Aidit’ segala.

Kami kemudian dipulangkan. Apabila situasi pulih, kami akan dipanggil lagi. Saya mengira situasi gejolak itu tidak akan berlangsung lama.

Saya lantas pulang. Di sepanjang jalan, banyak papan nama PKI diturunkan, rumah-rumah dirusak, mulai Bogor sampai Pati, Jawa Tengah, tempat saya tinggal.

Image caption Para penyiksa itu selalu mengajukan pertanyaan tetap: ‘Ini dia Gerwani yang mencukil mata para jendral’ atau ‘Ini tokoh Gerwani yang menyileti penis jendral’ atau ‘Ini penari Harum Bunga’.

Di rumah, 8 Oktober 1965, kakak sulung saya tidak ada, sudah ‘diambil’. Situasi sangat genting. Lemari di kamar sudah diobrak-abrik. Buku-buku milik kami sudah diambil.

Setelah menyelamatkan diri dan sempat tinggal di rumah teman, saya dilaporkan oleh seseorang. Makanya, pada pukul 12 malam, rumah tempat saya tinggal digeruduk oleh polisi, Pemuda Pancasila, Banser dan Pemuda Marhaen. Rumah didobrak, saya dipukuli dan tidak sadarkan diri.

Di kantor Polres Pati, saya disiksa. Setiap saat, siang atau malam, saya ‘dibon’. Para penyiksa itu selalu mengajukan pertanyaan tetap: ‘Ini dia Gerwani yang mencukil mata para jendral’ atau ‘Ini tokoh Gerwani yang menyileti penis jendral’ atau ‘Ini penari Harum Bunga’.

Karena saya tidak melakukannya sehingga saya tidak mengakuinya, saya kemudian disiksa. Penyiksanya sampai sepuluh orang. Kaki saya diletakkan di bawah kaki meja. Kemudian meja itu diinjak mereka.

Dalam kondisi tidak sadar, saya kemudian ditelanjangi. Terus tubuh saya dicolok dengan puntung rokok dan dialiri listrik. Saya baru tahu saya ditelanjangi, setelah terbangun dan mengetahui pakaian saya sudah diganti. Saya tidak bisa membayangkan…

Semua ini berlangsung sampai sekitar lima bulan. Tanggal 30 April 1966, saya dipindah ke LP khusus perempuan di Bulu, Semarang, Jateng.

Image caption Deborah Sumini (kanan) kini aktif membantu untuk mengungkap kasus kekerasan pasca 1965. “Inilah yang sekarang saya minta kepada pemerintah: saya tidak tahu-menahu soal G30S, saya tidak salah, kenapa saya diperlakukan sedemikian rupa,” kata ibu dua anak ini.

Di sini kondisinya tidak manusiawi. Ruangan yang seharusnya didiami 25 orang diisi sampai 56 orang. Jadi kalau tidur dalam posisi miring, kami miring semua. ‘Ayo saatnya mlumah (telentang) atau saatnya miring,’ begitulah kami menghibur diri.

Tahun 1971, tepatnya tanggal 23 Februari, saya dipulangkan. Saya mendapat kartu penduduk yang ada tanda ET (eks tapol) sehingga tidak bisa kerja ke luar kota.

Saya belajar menjahit, tetapi sebagian masyarakat selalu memberi stigma ‘saya bekas Gerwani, eks tapol, PKI, atau pengkhianat yang membunuh jendral’.

Dan anak saya juga kena getahnya. Salah-satu anak saya yang nilai rata-ratanya 9 dan 10, tidak mendapat ranking di sekolah. Belakangan saya tahu, itu terjadi karena anak saya merupakan anak eks tapol.

Dan ketika anak saya yang berprestasi diajak gurunya ke SMA Nusantara di Magelang, dia akhirnya gagal diterima, walaupun saya yakin dia mampu. Saya yakin dia digugurkan karena orang tuanya eks tapol. Anak saya hampir frustasi karena masalah ini.

Mengapa anak saya yang tidak tahu-menahu dikait-kaitkan dengan apa yang saya alami. Inilah yang sekarang saya minta kepada pemerintah: saya tidak tahu-menahu soal G30S, saya tidak salah, kenapa saya diperlakukan sedemikian rupa.

Semoga rencana atau wacana permintaan maaf oleh Presiden Jokowi itu bisa dijabarkan atau diimplementasikan.

‘Saya menangis bila ingat keluarga saya berantakan’

Supardi

(Supardi, 75 tahun, eks tapol pulau Buru, bekas seniman Lekra, calon relawan konfrontasi dengan Malaysia pada 1964)

Pada usia 25 tahun, saya ditahan karena kebetulan komandan relawan ‘ganyang Malaysia’ adalah anggota PKI asal Situbondo, Jatim. Saya dipaksa mengaku mengetahui latar peristiwa G30S, tetapi saya jawab tidak tahu karena memang tidak mengetahuinya.

Saat ditahan di Polres Pati dan Baperki, saya dituduh anggota Pemuda Rakyat (organisasi kepemudaan PKI), dan saya menyatakan itu tidak benar. Jawaban ini membuat saya disiksa. Pokoknya saya dipaksa mengaku anggota PKI.

Pada September 1971, saya dibawa ke Pulau Buru dan mendekam delapan tahun. Saya tidak bisa melupakan segala siksaan yang saya alami di pulau itu, walaupun sudah setengah abad lalu. Seperti kejadian kemarin saja.

Saya masih ingat para pengawal mengatakan para tapol itu bukan manusia.

Image caption Surat resmi yang menunjukkan bahwa Supardi telah dibebaskan dari pulau Buru.

Ketika disiksa saya tidak pernah menangis, tetapi saya kadang menangis kalau teringat keluarga. Bapak saya juga ditahan saat itu, sementara ibu tinggal di rumah. Adik saya ikut membantu ibu saya untuk mencari ubi ke Gunung Muria untuk makanan saya dan bapak selama ditahan.

Keluarga saya berantakan. Rumah dijual. Semua ipar saya juga ditahan.

Setelah dibebaskan dari pulau Buru pada Agustus 1979, saya tidak punya apa-apa. Rumah nyaris roboh. Saya akhirnya menikahi janda yang memiliki dua anak, yang suaminya dibunuh setelah peristiwa G30 1965. Saya menumpang hidup.

Image caption Istri (kiri) dan adik Supardi di rumahnya di Desa Bulu Mulyo, Pati, Jateng. “Adik saya ikut membantu ibu saya untuk mencari ubi ke Gunung Muria untuk makanan saya dan bapak selama ditahan.”

Di desa tempat saya tinggal, saya dihormati. Tapi di luar kampung, saya selalu terkena stigma. KTP saya ada tulisan ET (eks tapol). Saya selalu dicurigai seolah-olah hendak menghidupkan PKI.

Andaikata Presiden Joko Widodo meminta maaf kepada korban 1965, itu belum berarti masalahnya selesai, sebelum ada kejelasan tentang rehabilitasi nama baik saya. Juga kenapa orang tidak bersalah ditahan.

Saya juga menuntut proses hukum terhadap pelaku agar semuanya menjadi jelas. Kalau rekonsiliasi tanpa penyelesaian hukum, itu bukan rekonsiliasi.

Selama ini, saya memaafkan para pelaku kekerasan terhadap saya. Para pelaku juga merupakan korban, karena dipaksa untuk membunuh orang-orang yang dituduh PKI.

‘Bisa tidur nyenyak, itu impian saya’

(Sampan Purba, 75 tahun, eks tapol pulau Buru, guru di Kabupaten Sragen, Jateng, saat ditangkap pada 1965)

Sampan Purba

Image copyright BBC INDONESIA

Pada awal November 1965, saya menyaksikan dengan perasaan mengerikan saat terjadi penangkapan umum terhadap para pimpinan PKI di Sragen.

Tetapi enam hari kemudian, di sebuah pagi, saya justru ditangkap. Sekitar satu regu aparat militer dan puluhan Pemuda Marhaen berpakaian serba hitam mendatangi rumah saya.

Mereka bertanya: mana senjatamu! Saya jawab: saya tidak punya senjata, karena saya guru. Lalu saya tanya: saya mau dibawa kemana? Mereka balik menjawab ketus: Nggak usah tanya, saya tempeleng kamu!

Ketika saya ditangkap, saya punya dua anak. Anak pertama berusia dua tahun dan yang kedua masih bayi.

Saat saya ditahan di penjara Sragen, saya ingat, setiap malam ada orang-orang yang dibawa keluar atau istilahnya ‘dibond’. Ada yang dikembalikan dalam kondisi sakit parah, tapi ada yang tidak kembali alias sudah ‘dihabisi’.

Image caption Didampingi oleh Lembaga pengabdian hukum (LPH) Yaphi di Solo, Sampan (kanan) dan beberapa eks tapol dari sejumlah wilayah Jateng ikut membantu mengungkap kebenaran yang menimpa dirinya dan korban kekerasan pasca 1965.

Tiap jam tujuh malam, terdengar dering telepon, kemudian ada suara-suara agar pihak penjara menyiapkan orang-orang yang hendak dibawa keluar tersebut. Lalu tentara datang dan orang itu kemudian dibawa.

Saya dan orang-orang yang ditahan dipaksa kerja paksa mulai membuat jalan hingga saluran air bendungan. Tiap hari kami berangkat pukul enam pagi dan tiba kembali pukul tiga dini hari.

Saat itu, saya selalu mengimpikan bisa tidur nyenyak, karena praktis kami tidak bisa tidur nyenyak.

Pada awal Oktober 1970, saya akhirnya dibawa ke pulau Buru dan ditempatkan di unit lima. Kami dipaksa menanam padi, kita membikin nasi sendiri.

Ada peristiwa mengerikan yang tidak bisa saya lupakan. Suatu hari ada informasi seorang tentara tewas.

Kami para tapol kira-kira 500 orang kemudian dikumpulkan dan dipukuli dengan kayu sejak pukul tiga sore sampai sembilan malam. Satu regu tentara melakukan pemukulan dan jika mereka letih diganti regu lainnya.

Saya berusaha memilih tempat yang aman agar tidak kena pukulan. Apabila kayu itu rusak, maka dicari kayu lainnya untuk memukul kami.

Ketika siksaan itu berakhir pukul sembilan malam, saya mendengar ada 12 tapol yang tewas. Mereka kemudian dikubur dalam satu liang.

Pada 1978, saya dipulangkan dari pulau Buru. Istri sudah minta cerai. Saya tidak bekerja, dan akhirnya saya meneruskan keahlian sebagai dalang wayang kulit. Saya bisa melakukannya walaupun saat itu eks tapol dilarang menjadi dalang.

Dalam KTP saya ada tulisan ET (eks tapol), tapi kemudian saya tutupi potret diri saya. Jadi tidak kelihatan. Aman.

‘Saya masih berstatus tahanan kota sampai sekarang’

(Sudjijato, bekas anggota TNI angkatan darat, berpangkat sersan dua saat ditangkap pada 1967 setelah kembali dari operasi Dwikora di Kalimantan)

Saya setuju dan menunggu pembuktian rencana permintaan maaf Presiden Joko Widodo kepada eks tapol 1965.

Tetapi permintaan maaf itu harus ditindaklanjuti dengan pengungkapan kebenaran kasus ini dan harus ada pengembalian nama baik bagi korban. Setelah itu barulah digelar rekonsiliasi.

Soal pengembalian nama baik itu sangat penting buat saya, karena saya dijebloskan ke penjara tanpa melalui proses hukum pada 1967 setelah saya kembali dari operasi Dwikora di Kalimantan.

Saya dipenjara di Pekalongan, Jateng, selama tujuh tahun. Dan setelah dibebaskan pada 1974, saya dikenai tahanan rumah dan wajib lapor selama satu tahun.

Setelah itu, suratnya diganti menjadi tahanan kota. Sampai sekarang surat tentang status tahanan kota terhadap diri saya belum dicabut.

Pada tanggal 16 Mei 2015 lalu, saya mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo, Kepala staf Angkatan Darat dan Pangdam setempat untuk mempertanyakan nasib kami sebagai pejuang Angkatan Darat yang disengsarakan.

Image caption Pada tanggal 16 Mei 2015 lalu, Sudjijato mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo, Kepala staf Angkatan Darat dan Pangdam setempat untuk mempertanyakan nasib mereka “sebagai pejuang Angkatan Darat yang disengsarakan”.

Saya masih ingat, setelah kembali bertugas dari operasi Dwikora dalam konfrontasi dengan Malaysia di Kalimantan, ada perintah agar senjata dimasukkan gudang dan saya dimasukkan ke penjara.

Sulit menerima logika sangkaan yang diberikan kepada saya. Lagipula, saat peristiwa G30S, saya masih bertugas di Kalimantan.

Tetapi saya masih ingat, Pangdam Diponegoro saat itu memerintahkan agar kesatuan saya untuk menandatangani ‘berdiri di belakang’ Presiden Sukarno tanpa reserve.

Saya langsung tanda tangan, karena itu perintah Pangdam Diponegoro pada waktu itu.

Ketika saya dipenjara, saya berpisah dengan istri. Dia meminta cerai. Ya, sudah. Semua sudah remuk. Terus terang saja, semua akhirnya rusak. Dan ini memang sengaja dirusak.

Soalnya, anggota militer yang dijebloskan ke penjara Pekalongan, hampir 90 persen akhirnya menjadi duda, karena istri-istrinya minta cerai semua. Anak-anaknya bubar semua. Ini saya terus terang.

Mengapa saya akhirnya bisa bertahan hidup? Mental saya kuat, sehingga membuat saya optimis sampai sekarang, sehingga dapat bertemu Anda. Saya juga bisa menjaga kesehatan.[]

Memang setelah saya dibebaskan, ada stigma terhadap diri saya karena dianggap ‘orang PKI’. Tapi saya bisa bekerja walaupun tidak boleh keluar kota.

Saya saat itu bekerja pada usaha pembuatan batik dan memiliki 16 karyawan. Ini artinya ada orang yang mau bekerja di tempat saya.

Ya, KTP saya memang ada tulisan ET (eks tapol) yang kemudian dihilangkan setelah Pak Harto modar (meninggal dunia).

3 Peristiwa Bersejarah yang Menumpahkan Air Mata Soekarno

1. Saat Membacakan Pancasila untuk yang Pertama Kali

Sehari sebelum sidang ini Soekarno menangis semalaman sambil meratap kepada Tuhan [Image Source]

Sehari sebelum sidang ini Soekarno menangis semalaman sambil meratap kepada Tuhan [Image Source]

Sehari sebelum sidang BPUPKI, Soekarno bingung tak karuan. Pasalnya, banyak kelompok-kelompok yang mendatanginya dan menyarankan bentuk-bentuk ideologi yang akan dipakainya. Ada yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara Islam, ada pula yang menginginkan negara ini jadi nasionalis hingga federal.

Penat dengan semua itu, akhirnya Soekarno pun pulang ke rumahnya yang ada di Flores. Di bawah pohon di depan rumahnya, Putra Sang Fajar pun kembali merenung tentang ideologi tersebut. Akhirnya tercetuslah Pancasila yang butir-butirnya mencakup semua kepentingan kelompok.

Mantap dengan Pancasila, Soekarno bergetar jelang sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Semalaman ia tidak bisa tidur sambil terus menangis. Dalam ratapannya tersebut ia pun berdoa, “Aku menangis karena besok aku akan menghadapi saat bersejarah dalam Hidupku. Dan aku memerlukan bantuanMU.” Keesokan harinya pukul 9 pagi, sidang pun dibuka dan Soekarno menyampaikan butir-butir Pancasila yang akan jadi ideologi dasar negara ini.

2. Saat akan Menghukum Mati Kartosuwirjo

Prosesi kematian sang sahabat baik, Kartosuwiryo [Image Source]

Prosesi kematian sang sahabat baik, Kartosuwiryo [Image Source]

Kartosuwiryo dan Soekarno sudah ibarat saudara. Keduanya sangat dekat ketika masih belajar bersama di rumah Tjokroaminoto. Di kediaman tokoh nasional tersebut, keduanya sering sekali bertukar pikiran dalam hal apa pun, termasuk berbagi suka dan duka.

3. Saat Mengunjungi Pusara Jenderal A. Yani

Hanya sekali ini Soekarno memperlihatkan kesedihannya yang begitu mendalam di depan publik [Image Source]

Hanya sekali ini Soekarno memperlihatkan kesedihannya yang begitu mendalam di depan publik [Image Source]

A. Yani sedianya akan jadi presiden kedua. Secara tersirat Bung Karno menegaskan hal tersebut dalam sebuah pernyataan. “Yani, kalau kesehatan saya belum membaik kamu yang jadi presiden.”

Ketika mengatakan hal tersebut, ada banyak orang yang mengetahuinya. Mulai Sarwo Edhie, AH Nasution, Soebandrio dan Chaerul Saleh. Pernyataan tentang rencana pengangkatan A.Yani sebagai presiden juga turut diketahui oleh istri serta anak-anak sang Jenderal.

Sumber: http://boombastis.com/2015/10/09/air-mata-soekarno/

1965 — TAHUN MAAHARI TENGGELAM: SEBUAH REFLEKSI

1965 – Tahun Matahari Tenggelam: Sebuah Refleksi

16 September 2015

 SEKITAR Lebaran 25 Desember 1965. Saya sudah lupa tanggalnya, tapi apa yang saya saksikan pada hari-hari itu kemudian melekat di benak hingga sekarang. Kembali dari Malang menuju Bandung, selepas Yogya, tiba-tiba semua kendaraan berhenti. Di jalanan orang hilir mudik. Semua diam atau berbisik-bisik. Tak ada tentara. Ada yang muram, setengah lari kembali ke rumah. Ada yang hanya saling pandang. Aneh, tak ada riang selepas Lebaran itu. Yang ada kegalauan yang membuat kami – kala itu saya masih di bangku terakhir SMA – masygul, terheran-heran ada apa gerangan. Maka kami pun menuju tepi jembatan tempat banyak orang berkumpul dan memandang ke bawah, ke sungai. Sejumlah jasad terkapar di pinggir dan tengah sungai yang dangkal. Terkejut dan terhenyak sesaat, saya tak menghitung jumlahnya. Yang pasti ada puluhan.

Mikrokosmos 

Mereka menonton, diam, lalu pergi. Pertama kali saya menyaksikan puluhan mayat manusia menjadi tontonan publik dan membiarkannya. Kami pun melanjutkan perjalanan pulang.

Tak ada yang istimewa dari kesaksian itu – kecuali bahwa hanya mimik dan raut wajah mereka menjadi bahasa yang bercerita. Sebelumnya, sejak Oktober, sudah ada kabar media tentang aksi-aksi “Basmi PKI” (Partai Komunis Indonesia). Kebanyakan orang mungkin tak segera menyadari skala dan betapa mendalam apa yang terjadi bagi masyarakat. Bandung memang bukan tempat yang tepat untuk merasakan getaran drama dan tragedi yang tengah berlangsung. Tetapi, bahasa wajah di Jawa Tengah tadi menunjukkan bahwa orang menyadari benar yang terjadi, bahwa mayat-mayat terkapar di sungai itu hanyalah sebuah mikrokosmos dari malapetaka yang lebih besar. Sebuah porsi lokal dari gambar besar yang menjelma menjadi warna zaman. Meski diam, takut, atau berbisik-bisik, khalayak desa menyadari sebuah tragedi sedang melanda bangsa ini – dan sebuah aparat negara berada dibaliknya.

Inilah pembantaian manusia terbesar di Nusantara sejak, sebutlah, anak buah Jan Pieterzoons Coen membantai penduduk Pulau Banda, sejak aksi Kapten Westerling di Sulawesi Selatan, sejak Jepang memaksakan Romusha, sejak aksi pemuda terhadap tawanan Belanda di masa yang disebut ‘Bersiap’ 1945-46. Kini, dua dasawarsa setelah merdeka, bangsa ini menjadi korban ketika setengah juta nila tumpah, merusak sebelanga susu republik – yaitu republik hasil perjuangan bangsa itu sendiri.

Dua Zeitgeist

Tiga tahun kemudian, 1968, semasa mahasiswa di Leiden, Belanda, setiap hari saya bersepeda melewati sebuah jembatan-gantung yang ditandai graffiti Soeharto Moordenaar (Soeharto Pembunuh). Di Amsterdam beredar poster bertajuk ‘The Archipelago of Prisons’ (Kepulauan Penjara) terbitan Amnesty International sekitar 1974. Tahun 1968 hingga 1980an pergolakan di Dunia Ketiga mewarnai Eropa. Di Belanda, guru besar sejarah dan sosiologi Asia Prof. Dr. W. F. Wertheim yang memimpin Komittee Indonesie dan majalah Feiten en Meningen, memelopori kajian kritis dan penyadaran masyarakat akan isu kediktaturan dan kekejaman di Indonesia, tepat di saat Belanda memulihkan hubungan dengan Indonesia.‘Terug van weggeweest’ (‘Belanda Kembali lagi ke Indonesia’), begitu istilah sinisnya. Di Paris, semacam Mekkah gerakan mahasiswa tahun 1970an, filsuf Jean-Paul Sartre menyulut kebangkitan cendekia dan perhatian dunia pada Dunia Ketiga. Di Stockholm, filsuf Bertrand Russel menggugah nurani dunia melalui Vietnam War Crime Tribunal (1971) dan mengingatkan bahwa di Indonesia dalam enam bulan jatuh korban sebesar Perang Vietnam dalam beberapa dekade (1954-1975). Sementara pemboman-permadani atas Kamboja melahirkan rezim Khmer Rouge yang tak kalah kejam dengan rezim Orde Baru di Indonesia.

Betapa kontras zaman telah memuncak. Di Dunia Ketiga, rezim-rezim di Asia dan Amerika Latin menemukan ‘solusi’ Perang Dingin dengan jalan pintas berupa kediktaturan militer dan pembantaian massa, di satu pihak, justru ketika di Eropa tuntutan Zeitgeist (warna zaman) menyoal ‘solusi’ semacam itu dan di Amerika masyarakat bangkit menentang Perang Vietnam, di lain pihak. Pada titik itulah orang menohok hipokrisi dunia: percaturan negara (geo-politik) yang mencurahkan perhatian besar terhadap kekejaman rezim komunis ala Khmer Merah di Kamboja, tetapi pada saat bersamaan bungkam tentang pembantaian manusia 1965-1966, yang memukul sayap kiri di Indonesia.[1]

Kejahatan beranak-pinak

Tahun 1990-2000an, konsep ‘Dunia Ketiga’ tadi lenyap dari khasanah publik, narasinya hilang dari wacana dunia, dan tokoh-tokoh tadi telah tiada. Tetapi ‘1965’ masih melekat, merasuki naluri masyarakat, menjadi trauma bangsa, dan kini perlahan tampil di permukaan publik dengan upaya-upaya lokal menggali kuburan-kuburan massal, fakta dan khasanah baru seputar tragedi itu. Pasca-1998, tahun ‘1965’ itu terbit kembali. Ada yang menyebutnya ‘Prahara’, ada yang memilih istilah ‘Holocaust’ dari khasanah Nazi di Jerman 1940an yang lebih mengena bagi Tragedi Besar ‘1965’.[2]

Di pertengahan 1990an itulah seorang pemilik hotel di Kuta berkisah kalem tentang perburuan dan pembunuhan di desanya bagaikan hal keseharian yang wajar saja – tanpa sesal dan pahit. Sehari sebelumnya, seorang supir bus yang membawa saya ke kota Denpasar bercerita serupa dengan semangat kebanggaan seorang jago – juga tanpa sesal dan pahit. Menyesal saya tak merekam cerita mereka. (Bali saat itu tempat transit dalam perjalanan tugas saya ke Timor Timur).

Betapa pun, setidaknya orang mulai bicara – bahkan kepada orang dari luar desa mereka. Gejala-gejala seperti itu menandai suasana zaman saat bintang Sang Jenderal Besar merosot, legitimasi rezimnya mulai goyah, tapi juga saat tragedi-tragedi berdarah yang membuka jalan bagi Orde Baru makin terungkap – bahkan berkepanjangan seperti di Timor Timur dan Aceh.

Di provinsi ke 27 itu, dunia memantau lebih intensif sehingga di akhir pendudukan militer di sana, ketika gelombang kekerasan melandanya selepas jajak-pendapat Agustus 1999, badan PBB UNAMET dapat menyimpulkan bahwa amuk ABRI dan milisi sepanjang paro kedua September menjadi-jadi justru karena mereka kaget dan marah. Bukan saja karena kalah dalam referendum, tapi karena kalah dan menjumpai situasi kebalikan di tahun 1965-66, ketika mereka bisa menghabisi musuh-musuhnya dengan leluasa.[3] Kehadiran ratusan pejabat asing, pengamat asing, LSM dan media dunia menghalangi perburuan massal. Tapi, pada gilirannya, itu mendorong aparat memacu operasi mendeportasi sekitar 200 ribuan warga Tim-Tim ke NTT dalam tempo kurang dari seminggu, dengan mengerahkan truk-truk, kapal dan Hercules. Saya menyaksikannya di kota Dili dan di bandara Comoro.

Di tahun yang sama, akhir 1999, warisan ‘1965’ itu juga membayangi operasi tentara di Aceh. Rumah Geudong, sebuah gedung mewah disewa oleh RPKAD untuk menjadi lokasi pemeriksaan dan penyiksaan.[4] Sementara di desa Jim-Jim, juga di Kabupaten Pidie, seorang ibu bercerita bagaimana tentara merendahkan martabat musuhnya dengan menelanjangi seorang perempuan dan menyuruhnya lari memutari lapangan volley. Tersangka separatis itu menjadi ‘hiburan’ bagi satuan serdadu yang menyaksikannya. Seminggu kemudian, kembali ke Amsterdam, dalam wawancara saya, mantan tokoh Gerwani Ibu Sulami bercerita bagaimana tahanan perempuan ‘dihukum’ lari telanjang mengelilingi sebuah kampung di Solo. Lapangan volley di Aceh 1990an dan kampung di Solo 1970an itu cuma saksi bisu dari penistaan yang sama. Bandingkan dengan ‘pameran’ kepala manusia di Kediri 1965[5] dan foto kepala gerilyawan Fretilin dalam adegan pamer ‘kejayaan perang’ di Tim-Tim 1980an. Sepercik kebuasan yang terwariskan.

Jadi, ‘1965’ adalah tahun yang berkepanjangan. Dia berekor panjang berkat hegemoni politik-ideologis yang memungkinkan impunitas berjalan laju, tapi juga karena mewariskan metode dan juklak-juklak sanksi dan represi. Cara-cara itu bukan monopoli tentara. Manakala perlu, intimidasi pun dilakukan terhadap pers oleh sementara diplomat (saya mengalaminya di Paris dan di Den Haag awal 1990an) dan oleh polisi (Jayapura, Papua, 2000).

Ilustrasi gambar karya Dadang Christanto

Genosida

Walhasil, Tragedi Besar 1965 itu sesungguhnya tak pernah berdiri sendiri. Dia semacam diskursus dan model perilaku yang diprojeksikan ke depan, menjadi pola yang ditularkan ke masa kini. Sebuah induk yang beranak-pinak berkat hegemoni kuasa, arus ideologis, modus siksa, macho dan jagoisme – di Tim-Tim, di Aceh dan di berbagai tempat pelanggaran HAM yang lain.

Sementara ‘1965’ itu sendiri berskala luas, meliputi konsekuensi fisik, psikologis dan material dari genosida, serial pembantaian massal, perburuan, penahanan, pemusnahan, aniaya, kekerasan seksual, penghilangan-paksa, kerja-paksa, perbudakan, pengasingan dirantau (eksil), stigmatisasi dan diskriminasi sosial-politik dan rasial.[6]

Tragedi Besar 1965 itu ibarat matahari tenggelam yang perlahan terbit kembali. Bayang-bayangnya mau tak mau akan tampil – lagi dan lagi – di permukaan, karena ‘1965’ bukan sekadar peristiwa, melainkan rangkaian kejahatan yang bertujuan spesifik namun berdampak luas dan mendalam. Dengan kata lain, Genosida: sebuah proyek dengan muatan niat dan tekad untuk menghabisi suatu kelompok spesifik – kelompok tertuduh-politik – dengan dalih “terlibat” G30S,[7] dan berdampak perubahan sosial dan politik yang luar biasa bagi masyarakat dan negara.

Agak mirip Spanyol pasca-Franco di paro awal 2000, Indonesia pada dasawarsa yang sama menyaksikan upaya-upaya awal untuk memproduksi memori masa silamnya yang kelam – untuk setidaknya mencari kebenaran sejarah – melalui publikasi, film, media, penggalian kuburan massal dan perdebatan tentang isu dan kisah-kisah seputar 1965.[8] Kemudian ada upaya Komnas-HAM dan terobosan Joshua Oppenheimer dengan kedua filmnya – ‘The Act of Killing’ (2012) dan ‘The Look of Silence’ (2014) – yang menggugah kesadaran khalayak di Indonesia dan menjadi momentum baru menjelang setengah abad ‘1965’.[9]

Syahdan, generasi baru datang yang, mau tak mau, akan tampil dengan pertanyaan “apa yang terjadi”, “mengapa, dan bagaimana, bangsa ini melakukan pembunuhan massal dan sejumlah kejahatan terhadap sesama mereka sendiri”, dan “bagaimana mungkin kita selama ini begitu lama mendiamkannya”.

Sebaliknya, kekuatan-kekuatan yang berkepentingan tentu tak tinggal diam. Mereka akan, dan telah, mengancam dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan “mengapa harus minta maaf kepada musuh?” ketika pokok masalah sebenarnya adalah azas keadilan dan reparasi bagi korban.[10] Atau menyerukan stereotip “kalau mereka menang, kami-lah yang akan dibunuh” – persis senada seruan tokoh Nazi Himmler tentang nasib bangsa Jerman yang bakal terpuruk jika kaum korbannya – Yahudi – berkuasa. Di situ sejarah cuma diandaikan belaka, tapi toh ‘if history’ itu menjadi mitos sekaligus perisai yang ampuh.

Semua itu seperti mengatakan bahwa alasan-alasan politik layak menjadi dalih untuk menghabisi nyawa manusia, yang juga sesama warga bangsa, dan sekaligus untuk mengingkari hak-hak sosial-politik mereka yang tertuduh maupun organisasi-organisasi tertuduh yang – padahal – berstatus legal pada saat menjadi korban pembantaian itu.

Dengan begitu, sebuah diskursus yang ditanamkan dengan kuat oleh Orde Baru sejak Oktober 1965, telah beralih menjadi pelindung kepentingan mapan. Mereka menjadi kekuatan-kekuatan yang merintangi upaya keadilan sekaligus tampil melindungi para pelaku yang resah akan kemungkinan terancam sanksi-sanksi politik dan hukum. Dan akan selalu menjauhkan kebenaran sejarah dari kesadaran khalayak luas. Atau, seperti sebagian kalangan di Jerman pasca-PD-II, akan terus menyangkal: “Wir haben es nicht gewusst” (Kami tidak tahu apa-apa).***

Penulis adalah wartawan. Pernah bertugas untuk Radio Nederland Seksi Indonesia (1982-2007), sebagai koresponden di Jakarta (2008-2012) dan menulis di berbagai media.

——————

[1] Di awal 1970an soal pembantaian 1965 mulai hangat dibicarakan di kalangan cendekia di Leiden. Disini Jusfiq Hadjar yang sering mengangkat isu tersebut dalam perdebatan di KITLV dengan Onghokham, Lance Castle, Peter Carey, dll.

[2] Aboeprijadi Santoso, Indonesia’s 1965 Holocaust
remembered, http://www.thejakartapost.com/news/2005/11/14/indonesia039s-1965-holocaust-remembered.html

[3] Geoffrey Robinson di: Aboeprijadi Santoso, What of truth commission for East Timor? http://www.thejakartapost.com/news/2005/01/10/what-truth-commission-east-timor.html

[4] Aboeprijadi Santoso, Of Pain and Humiliation: The Velvet Protests in Aceh, The Jakarta Post 13 Dec. 1999, http://www.library.ohiou.edu/indopubs/1999/12/18/0007.html

[5] Pipit Rochijat, Am I PKI or Non-PKI?, Indonesia, Vol. 40, Okt. 1985, hal. 37-56.

[6] Aboeprijadi Santoso, The 1965 controversy and
need for people’s tribunal, http://www.thejakartapost.com/news/2015/04/16/the-1965-controversy-and-need-people-s-tribunal.html

[7] John Roosa, Pretext for Mass Murder, The September 30th Movement and Suharto’s Coup d’État in Indonesia, 2006.

[8] Aboeprijadi Santoso, A Spanish lesson for Indonesia’s 1965, http://asiapacific.anu.edu.au/newmandala/2014/12/08/a-spanish-lesson-for-indonesias-1965/

[9] Aboeprijadi Santoso, The ‘1965’ killers – What’s    gone ‘wrong’ with Indonesia, https://www.academia.edu/3262094/The_1965_killers_What_s_gone_wrong_with_Indonesia_2013_

[10] Sri Lestari Wahyuningrum,‘Apology for PKI’: Sorry is not the point, http://www.thejakartapost.com/news/2015/08/28/apology-pki-sorry-not-point.html

PERISTIWA 65: KITA ADALAH KORBAN

Peristiwa 65: Kita Adalah Korban

21 January 2013

SAAT menelusuri memori traumatik terbesar dalam kehidupan kolektivitas kita berbangsa, yaitu peristiwa kekerasan massal yang berlangsung pasca 1965, narasi penafsiran kita terhadap peristiwa tersebut seringkali melupakan pertanyaan penting untuk melengkapi historiografi sejarah Indonesia dan  membantu kita menerangi jalan rekonsiliasi antar setiap elemen kebangsaan yang pada masa lalu menjadi aktor sejarah di dalamnya. Pertanyaan penting tersebut adalah apa tujuan politik utama dari kekerasan massal yang mengorbankan 300 ribu-2,5 juta jiwa manusia Indonesia itu?

Memang penelusuran historiografi kekerasan massal pasca 1965 menjadi sesuatu yang masih sumir. Hal ini juga dipengaruhi oleh proses konsolidasi kekuasaan rezim Orde Baru yang membutuhkan pemusatan narasi hegemonik yang menempatkan PKI sebagai pihak yang disalahkan, aktor utama yang merongrong baik kehidupan berbangsa, sendi-sendi dasar Pancasila dan melakukan kejahatan terhadap negara. Seiring dengan runtuhnya kekuasaan Orde Baru dan narasi hegemonik yang melekat dengannya, muncullah narasi-narasi alternatif dalam pembacaan terhadap peristiwa kekerasan massal pasca 1965.

Historiografi Indonesia pasca-reformasi telah menempatkan PKI tidak lagi sebagai aktor antagonis dalam peristiwa tersebut. Bahkan fakta-fakta sejarah mulai dikuak, karya-karya sejarah mulai diterjemahkan dan diperbincangkan, yang banyak di antaranya menempatkan para anggota PKI bukan sebagai pelaku kejahatan, namun sebagai korban dalam peristiwa berdarah tersebut. Salah satu buku yang secara detail melukiskan genosida terbesar dalam sejarah bangsa ini, yang menempatkan PKI sebagai korban, adalah karya yang dieditori Robert Cribb (1990), The Indonesian Killings 1965-1966: Studies from Java and Bali. Sebagai sebuah pencarian atas kebenaran sejarah, pencarian fragmen-fragmen kekerasan dalam peristiwa tersebut adalah penting, meskipun pahit.

Menjatuhkan Soekarno

Memahami peristiwa 65 tanpa melihat latar historis makro-politik terkait tantangan kekuatan internasional yang dihadapi Soekarno, serta rezim politik seperti apa yang terbangun di atas pembunuhan massal pasca 1965, tidak akan membantu kita memahami mengapa peristiwa pembunuhan massal ini harus terjadi atas nama tujuan politik tertentu. Di tengah relatif absennya pertautan antara analisis ekonomi-politik makro seputar era tahun 1960-an dan kekerasan berskala massif yang berlangsung pada era-era tersebut, buku yang dieditori Douglas Kammen dan Katherine McGregor (2012), The Contours of Mass Violence Indonesia: 1965-1968, memberi sumbangan penting bagi perambahan atas jalan baru ini.

Buku ini tidak saja mengulas secara tajam ormas dan elemen politik apa yang terlibat dalam kekerasan tersebut serta bentuk-bentuk kekerasan yang dilakukan terhadap korban, namun menukik lebih dalam pada penjelasan tentang mengapa pembunuhan tersebut harus dilakukan sebagai bagian dari sebuah agenda politik yang lebih besar. Tidaklah cukup memahami prima causa dari pembantaian 1965 semata-mata dari pertarungan ideologi dan gesekan politik ideologi aliran di level domestik pra 1965, misalnya ,antara kekuatan politik santri-Islam dengan PKI. Melampaui pertarungan di level domestik, peristiwa kekerasan 65 menjadi sebuah keharusan politik untuk memulai langkah awal menghancurkan kekuasaan Soekarno beserta basis-basis kekuatan sosial pendukungnya. Di atas puing-puing kehancuran inilah langkah strategis selanjutnya, yaitu merangkul dan mengintegrasikan Indonesia ke dalam ekonomi kapitalisme dunia dengan menempatkan aktor-aktor kekuasaan yang akan memfasilitasinya.

Dari temuan yang muncul dalam karya ini, kita dapat menelusuri pertanyaan selanjutnya: mengapa penjatuhan Soekarno dan penghancuran terhadap basis politiknya menjadi prasyarat bagi Indonesia yang terintegrasi dalam kapitalisme internasional? Seperti diuraikan Bradley R Simpson (2008) dalam Economists with Guns: Authoritarian Development and US Indonesian Relations: 1960-1968, setidaknya ada tigal hal yang menempatkan Soekarno sebagai penghalang kepentingan ekonomi-politik internasional, yaitu pertama, kepemimpinan Soekarno dalam gerakan Non-Blok yang akan membangun kekuatan internasional baru berbasis pada negara-negara Asia-Afrika. Melalui penggalangan kekuatan alternatif dunia ketiga yang kemudian dikenal dengan istilah New Emerging Forces (NEFOs), manuver internasional Soekarno ini dianggap sebagai ancaman utama bagi kekuasaan AS (terutama pada era kepemimpinan Lyndon B Johnson) dan blok kapitalismenya. Apalagi, kritisisme rezim Soekarno yang semakin lama semakin kuat terhadap kekuatan global Amerika Serikat, semakin kencang gemanya melalui identifikasi Soekarno dengan poros Jakarta-Phnom Penh-Hanoi-Peking-Pyongyang.

Kedua, agenda ekonomi terpimpin dan kebijakan subordinasi modal asing dari Soekarno, terutama sejak era demokrasi terpimpin, membuat sulitnya kepentingan ekonomi AS seperti perusahaan minyak AS, misalnya, Stanvac dan Caltex untuk masuk dan mendapatkan laba besar di Indonesia karena syarat-syarat ketat dari rezim Soekarno. Ketiga, wacana persatuan yang dibangun oleh Soekarno dengan menyatukan kaum nasionalis, agama dan komunis bukan semata-mata sebagai gagasan persatuan, namun lebih dari itu juga memisahkan persatuan nasional dengan anasir-anasir anti-revolusioner. Melalui persatuan tersebut, jalan politik Bung Karno secara perlahan mengarah pada politik menuju demokratisasi ekonomi-politik dengan menyatukan kekuatan-kekuatan sosial pendukungnya dalam sebuah blok sejarah. Kesemua alasan tersebut menjadikan semakin solidnya Amerika Serikat pada keputusan penggulingan Soekarno dan basis-basis sosial penopang kekuasaannya sebagai syarat mutlak merangkul Indonesia masuk menjadi bagian dari blok negara-negara pendukung Amerika Serikat. Hal ini dapat dijelaskan melalui rekomendasi Duta Besar AS untuk Indonesia, Marshall Green, yang menyatakan Indonesia mengarah pada komunis dan meminta pemerintah untuk memperkuat hubungan dengan unsur-unsur tentara demi menahan kecenderungan tersebut. Rekomendasi ini kemudian berujung pada tragedi genosida pasca 1965, dan dukungan Amerika Serikat terhadapnya menjadi salah satu upaya destabilisasi politik terhadap pemerintahan Soekarno.

Dukungan Amerika Serikat untuk menjatuhkan Soekarno dan menghancurkan basis sosialnya melalui kesepakatan dengan faksi-faksi politik dan tentara anti-Soekarno, pada awalnya bukan perkara mudah. Temuan jurnal Indonesia terbitan Cornell University edisi 4 tahun 1986 berjudul ‘Reports from East Java’ yang berdasarkan laporan intelijen di daerah, memperlihatkan salah satu problem ketika itu. Pada saat itu, kepemimpinan pusat Nahdlatul Ulama dibawah Rais Aam KH Wahab Hasbullah beserta tokoh mudanya KH Idham Chalid yang pro-Soekarno, menolak tindakan kekerasan massal yang akan dilakukan terhadap kekuatan PKI maupun unsur-unsur Soekarnois.

Hambatan terhadap penghancuran kekuatan sosial pendukung Soekarno dari pucuk pimpinan tertinggi NU ini membuat kekuatan tentara yang sudah mendapat dukungan kebijakan dan material dari Amerika Serikat harus bergerak sendiri ke bawah melakukan komunikasi dengan pemimpin maupun ulama di tingkat lokal. Melalui eskploitasi atas letupan ketegangan lokal antara NU dan kekuatan kiri, mendorong ketegangan di internal NU, serta manipulasi informasi yang dilakukan dengan cara menunjukkan lubang-lubang yang akan disiapkan untuk pembantaian kaum santri, operasi kekerasan dilakukan dengan mem-bypass institusi struktural kepemimpinan NU. Sehingga pada saat itu, dapat dimaklumi apabila proses pembantaian yang berlangsung digerakkan oleh emosi psikologis membinasakan atau dibinasakan.

Dari ilustrasi singkat terhadap konteks pertarungan politik internasional dan domestik serta fenomena pengabaian struktur kepemimpinan dan manipulasi informasi yang disebutkan di atas, maka kita tidak dapat melihat peristiwa tragedi 1965 ini secara sederhana. Problemnya tidak dapat disederhanakan semata-mata pada konflik antara kekuatan santri dan anti-komunis versus PKI dan pendukung Soekarno, di mana salah satu adalah korban dan yang lain adalah pelaku kekerasan. Pemahaman atas narasi sejarah yang memperlihatkan konteks makro pertarungan ekonomi-politik dan konteks mikro momen kekerasan 1965, menunjukkan kepada kita bahwa kita adalah korban. Hanya dengan memahami secara empatik bahwa sebagian besar aktor-aktor domestik yang terlibat dalam konflik adalah korban, di mana sebagian besar ormas menjadi korban dari manipulasi informasi sehingga dimanfaatkan untuk menjadi alat kekerasan oleh negara dan yang lain menjadi korban langsung dari kekerasan tersebut, maka jalan terjal berliku rekonsiliasi nasional dapat kita tempuh dengan alat-alat perjalanan yang kita butuhkan untuk merambahnya.***

Airlangga Pribadi Kusman, Pengajar Departemen Politik FISIP Universitas Airlangga, Kandidat Doktor Asia Research Center Murdoch University

AUTRALIAN WATERFRONT WORKERS SUPPORT INDONESIAN INDEPENDENCE AGAINST THE DUTCH

Australian waterfront workers support Indonesian independence against the Dutch

To support Indonesian independence, 4,000 Australian waterfront workers joined Indonesian crew members in a blockade against Dutch ships carrying arms and supplies.

Year 1945

Location: Melbourne VIC, Sydney NSW, Brisbane QLD, Fremantle WA

Until World War II, Australia’s nearest neighbour was known as the Netherlands East Indies. The Japanese invasion of 1941 and the defeat of the Dutch colonial government in 1942 enabled the Indonesian independence movement to establish the Republic of Indonesia in August 1945. As the Dutch prepared to reoccupy its colony, Indonesian nationalists in Australia lobbied the Australian government and forged strong links with the trade unions. In a show of solidarity, over 4,000 Australian waterfront workers joined Indonesian crew members in a strike and refused to load Dutch ships carrying arms and supplies, declaring such ships ‘black.’ The blockade was a high point in the relationship between Australia and Indonesia. It established a bond of friendship between the two nations which made later tensions in the relationship less acute. The support shown by Australians to the infant Indonesian republic suggested the possibility of a post-war shift in the way Australia conceived its position in the region, aligning itself regionally ahead of imperial ties.

In this radio broadcast from 1945, the first Premier of the Indonesian Republic, Sutan Sjahrir speaks to the people of Australia, claiming as friends to his fledgling nation the Australian workers who refused to load the Dutch ships. Promising close political and economic ties between neighbours, Sjahrir also refers to the recent experience of the war in the Pacific and the Australian success in repelling the Japanese in the name of freedom. Sjahrir promises that in future conflicts, an independent Indonesia will help defend Australia’s freedom.

Image Source: Sylvia Mullins being attacked with firehoses by Dutch troops on the Stirling Castle. The Sun, Sydney 7 November 1945, courtesy the Mitchell Library, NSW

(Sumber:www2b.abc.net.au)

Comments

John Jongejan :

  • 02 Apr 2012 7:17:57pm

    I’m sorry, but I find this article offensive beyond belief.
    My tears shall never make up for the loss my family had to suffer.
    The .. ‘people’ responsible for these atrocities shall always be perceived as martyrs, whereas reality shows them to be worse than the ‘enemy’ they were supposedly fighting and I will oppose this until my dying breath.

    Fighters of freedom?
    Spare me the BS.
    Children who knew now what was happening were classed as enemies and killed on sight.
    Nice way of showing how much you cared for justice & independence.

    I will *NOT* forgive the atrocities perpetrated by those who claim to be the bringers of freedom.

    May you rot in hell


    • Brian T. Manning :

      02 Apr 2012 9:23:12pm

      The struggle to prevent the Return of the Dutch Administration after they had fled in the face of the Japanese advance must not be confused with the overthrow of Soekarno by Suharto and the one million members of the PKI he slaughtered.
      Rupert Lockwoods book “Black Armada” provides a valuable account of events leading up to Australian Trade Union support for Indonesians held in the Casino internment camp by Dutch exiles.


      • John Jongejan :

        13 Apr 2012 6:23:54pm

        Thanks Brain, I’ll look into it🙂


  • Suzbat :

    02 Apr 2012 3:07:06pm

    Right now, the West Papuans are seeking independence from Indonesia and so far, the repercussions are very similar to the fate suffered by the East Timorese. Given our spotted history with the East Timorese against the Indonesians (some good, some not good), my hope is that Australians would continue to provide their support for independence, and hopefully encourage the Indonesians to return the favour they once received from Australians.


  • Anon1985 :

    25 Mar 2012 2:28:17am

    I’m Indonesian and I wasn’t aware of this event. If the Dutch ships had managed to sail to Indonesia with weapons, Indonesia’s independence could have been delayed for a few years back.

    I’m not so familiar with Mr Sutan Sjahrir but it seems he was a key player in Indonesian politics. I always thought Indonesia’s president in 1945 was Mr Soekarno. What’s a premier? Similar to a Prime Minister or Vice President?

    It’s good to learn and discover historical facts previously unknown to my knowledge. All I hear nowadays are antagonisms between Indonesia and Australia.


    • Andrew from Red Cliffs :

      27 Mar 2012 10:21:06am

      A Premier is the leader of an Australian state, similar to an American governor, I’m unsure what Indonesia terms the heads of their provinces (I think that is the right term?).


    • Walter from Canberra :

      02 Apr 2012 4:15:10pm

      According to what I read, Mr Sukarno was the first President, Mr Mr Sutan Sjahrir was the first Prime Minister (appointed by mr Sukarno). Not sure why the article calls him ‘Premier’ (perhaps a mistake?)

SIAPA SEBENARNYA SOEHARTO?

Posted September 2, 2015
Filed under: esai, Sejarah | Tags: ,
* Leave a comment

Siapa Sebenarnya Soeharto? Penguasa Boneka Penjajah Amerika!
Ahmad Yanuana Samantho / Juli 15, 2013

Siapa Sebenarnya Soeharto?

Bagian Pertama

Eramuslim

Bulan November 41 tahun lalu, Jenderal Suharto yang telah sukses mengkudeta Bung Karno,mengirim satu tim ekonomi yang terdiri dari Prof. Sadli, Prof. Soemitro Djoyohadikusumoh,dan sejumlah profesor ekonomi lulusan Berkeley University AS-sebab itu tim ekonomi ini juga disebut sebagai ‘Berkeley Mafia’-ke Swiss. Mereka hendak menggelar pertemuan dengan sejumlah konglomerat Yahudi dunia yang dipimpin Rockefeller.
Di Swiss, sebagaimana bisa dilihat dari film dokumenter karya John Pilger berjudul“The New
Ruler of the World’ yang bisa didownload di situs youtube, tim ekonomi suruhan Jenderal
Suharto ini menggadaikan seluruh kekayaan alam negeri ini ke hadapan Rockefeler cs. Dengan
seenak perutnya, mereka mengkavling-kavling bumi Nusantara dan memberikannya kepada
pengusaha-pengusaha Yahudi tersebut. Gunung emas di Papua diserahkan kepada Freeport,
ladang minyak di Aceh kepada Exxon, dan sebagainya. Undang-Undang Penanaman Modal
Asing (UU PMA) tahun 1967 pun dirancang di Swiss, menuruti kehendak para pengusaha
Yahudi tersebut.
Sampai detik ini, saat Suharto sudah menemui ajal dan dikuburkan di kompleks pemakaman
keluarga di dekat Imogiri, di sebuah daratan dengan ketinggian 666 meter di atas permukaan
laut (!?), perampokan atas seluruh kekayaan alam negeri ini masih saja terus berjalan dan
dikerjakan dengan sangat leluasa oleh berbagai korporasi Yahudi Dunia. Hasilnya bisa kita
lihat di mana-mana: angka kemiskinan di negeri ini kian membengkak, kian banyak anak putus
sekolah, kian banyak anak-anak kecil berkeliaran di jalan-jalan raya, kian banyak orangtua
putus asa dan bunuh diri, kian banyak orang gila berkeliaran di kampung-kampung, kian
banyak kriminalitas, kian banyak kasus-kasus korupsi, dan sederet lagi fakta-fakta tak
terbantahkan jika negeri ini tengah meluncur ke jurang kehancuran. Suharto adalah dalang dari
semua ini.
Tapi siapa sangka, walau sudah banyak sekali buku-buku ilmiah yang ditulis para cendekia
dari dalam dan luar negeri tentang betapa bobroknya kinerja pemerintahan di saat Jenderal
Suharto berkuasa selama lebih kurang 32 tahun, dengan jutaan fakta dan dokumen yang tak
terbantahkan, namun nama Suharto masih saja dianggap harum oleh sejumlah kalangan.
Bahkan ada yang begitu konyol mengusulkan agar sosok yang oleh Bung Karno ini disebut
sebagai Jenderal Keras Kepala (Belanda:Koepeg) diberi penghargaan sebagai pahlawan nasional
dan diberi gelar guru bangsa. Walau menggelikan, namun hal tersebut adalah fakta.
Sebab itu, tulisan ini berusaha memaparkan apa adanya tentang Jenderal Suharto. Agar
setidaknya, mereka yang menganggap Suharto layak diberi gelar guru bangsa atau pun
pahlawan nasional, harus bisa bermuhasabah dan melakukan renungan yang lebih dalam, sudah
benarkah tindakan tersebut.
Fakta sejarah harus ditegakkan, bersalah atau tidak seorang Suharto harus diputuskan lewat
jalan hukum yakni lewat jalur pengadilan. Adalah sangat gegabah menyerukan rakyat ini agar
memaafkan dosa-dosa seorang Suharto sebelum kita semua tahu apa saja dosa-dosa Suharto
karena dia memang belum pernah diseret ke muka pengadilan.
Tulisan ini akan berupaya memotret perjalanan seorang Suharto, sebelum dan sesudah menjadi
presiden. Agar tidak ada lagi pemikiran yang berkata, “Biar Suharto punya salah, tapi dia tetap
punya andil besar membangun negara ini. Hasil kerja dan pembangunannya bisa kita rasakan
bersama saat ini. Lihat, banyak gedung-gedung megah berdiri di Jakarta, jalan-jalan protokol
yang besar dan mulus, jalan tol yang kuat, Taman Mini Indonesia Indah yang murah meriah,
dan sebagainya. Jelas, bagaimana pun, Suharto berjasa besar dalam membangun negara ini!”
Atau tidak ada lagi orang yang berkata, “Zaman Suharto lebih enak ketimbang sekarang, harga
barang-barang bisa murah, tidak seperti sekarang yang serba mahal. Akan lebih baik kalau kita
kembali ke masa Suharto…” Hanya orang-orang Suhartoislah, yang mendapat bagian dari
pesta uang panas di zaman Orde Baru dan mungkin juga sekarang, yang berani mengucapkan
itu. Atau kalau tidak, ya bisa jadi, mereka orang-orang yang belum tercerahkan.

Suharto lahir di Kemusuk, Argomulyo, Yogyakarta, 8 Juni 1921, dari keluarga petani yang
menganut kejawen. Keyakinan keluarganya ini kelak terus dipeliharanya hingga hari tua.
Karirnya diawali sebagai karyawan di sebuah bank pedesaan, walau tidak lama.
Dia sempat juga menjadi buruh dan kemudian menempuh karir militer pertama kali sebagai
prajurit KNIL yang berada di bawah kesatuan tentara penjajah Belanda. Saat Jepang masuk di
tahun 1942, Suharto bergabung dengan PETA. Ketika Soekarno memproklamirkan
kemerdekaan, Soeharto bergabung dengan TKR.
Salah satu ‘prestasi’ kemiliteran Suharto yang sering digembar-gemborkannya semasa dia
berkuasa adalah Serangan Umum 1 Maret 1949 atas Yogyakarta. Bahkan ‘prestasi’ ini sengaja
difilmkan dengan judul ‘Janur Kuning’ (1979) yang memperlihatkan jika serangan umum itu
diprakarsai dan dipimpin langsung oleh Letkol Suharto. Padahal, sesungguhnya serangan
umum itu diprakarsai Sultan Hamengkubuwono IX. Hamengkubuwono IX lah yang
memimpin serangan umum melawan Belanda. Hamengkubuwono IX adalah seorang
nasionalis yang memiliki perhatian terhadap nasib rakyatnya, karena itu ia tidak mau untuk di
jajah. (lihat biografi Sultan Hamengkubuwono IX).
Pada 1959, Suharto yang kala itu menjabat sebagai Pangdam Diponegoro dipecat oleh Nasution
dengan tidak hormat karena Suharto telah menggunakan institusi militernya untuk
mengumpulkan uang dari perusahaan-perusahaan di Jawa Tengah. Suharto kala itu juga
ketahuan ikut kegiatan ilegal berupa penyelundupan gula dan kapuk bersama Bob Hasan dan
Liem Sioe Liong.
Untuk memperlancar penyelundupan ini, didirikan prusahaan perkapalan yang dikendalikan
Bob Hasan. Konon, dalam menjalankan bisnis haramnya ini, Bob menggunakan kapal-kapal
‘Indonesian Overseas’ milik C.M. Chow. Siapa C.M. Chow ini? Dia adalah agen ganda. Pada
1950 dia menjadi agen rahasia militer Jepang di Shanghai. Tapi dia pun kepanjangan tangan
Mao Tse Tung, dalam merekrut Cina perantauan dari orang Jepang ke dalam jaringan komunis
Asia.
Pada 1943, Chow ditugasi Jepang ke Jakarta. Ketika Jepang hengkang dari Indonesia, Chow
tetap di Jakarta dan membuka usaha perkapalan pertama di negeri ini. Chow bukan saja
membina WNI Cina di Jawa Tengah dan Timur, namun juga di Sumatera dan Sulawesi. Salah
satu binaannya adalah ayah Eddy Tansil dan Hendra Rahardja yang bermarga Tan. Tan
merupakan sleeping agent Mao di Indonesia Timur. Pada pertengahan 1980-an, Hendra Rahardja
dan Liem Sioe Liong mendirikan sejumlah pabrik di Fujian, Cina (Siapa Sebenarnya Suharto;
Eros Djarot; 2006).
Nasution kala itu sangat marah sehingga ingin memecat Suharto dari AD dan menyeretnya ke
Mahkamah Militer, namun atas desakan Gatot Subroto, Suharto dibebaskan dan akhirnya
dikirim ke SeSKoAD (Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat). Selain Nasution, Jendral
Ahmad Yani juga marah atas ulah Suharto dan di kemudian hari mencoret nama Suharto dari
daftar peserta pelatihan di SeSKoAD, yang mana hal ini membuat Suharto dendam sekali
terhadap Yani. Terlebih Amad Yani adalah anak kesayangan Bung Karno.
Kolonel Pranoto Rekso Samoedro diangkat sebagai Pangdam Diponegoro menggantikan
Suharto. Pranoto, sang perwira ‘santri’, menarik kembali semua fasilitas milik Kodam
Diponegoro yang dipinjamkan Suharto kepada para pengusaha Cina untuk kepentingan
pribadinya. Suharto sangat sakit hati dan dendam terhadap Pranoto, juga terhadap Nasution
dan Yani.
Di SeSKoAD, Suharto dicalonkan untuk menjadi Ketua Senat. Namun DI. Panjaitan menolak
keras dengan menyatakan dirinya tidak percaya dengan Suharto yang dinilainya tidak bisa
dipercaya karena mempunyai banyak catatan kotor dalam karir militernya, antara lain
penyelundupan bersama para pengusaha Cina dengan dalih untuk membangun kesatuannya,
namun yang terjadi adalah untuk memperkaya dirinya.
Atas kejadian itu Suharto sangat marah. Bertambah lagi dendam Suharto, selain kepada
Nasution, Yani, Pranoto, kini Panjaitan. Aneh tapi nyata, dalam peristiwa 1 Oktober 1965,
musuh-musuh Suharto-Nasution, Yani, dan Panjaitan-menjadi target pembunuhan, sedangkan
Suharto sendiri yang merupakan orang kedua di AD tidak masuk dalam daftar kematian.
Dan ketika Yani terbunuh, Bung Karno mengangkat Pranoto Rekso Samudro sebagai Kepala
Staf AD, namun Pranoto dijegal oleh Suharto sehingga Suhartolah yang mengambil-alih
kepemimpinan AD, sehingga untuk menghindari pertumpahan darah dan perangsaudarakarena
Siliwangi di Jawa Barat (Ibrahim Adjie) dan KKO (Marinir) di Jawa Timur telah
bersumpah untuk berada di belakang Soekarno dan jika Soekarno memerintahkan untuk
‘menyapu’ kekuatan Suharto di Jakarta, maka mereka menyatakan siap untuk berperang-maka
Soekarno melantik Suharto sebagai Panglima AD pada 14 Oktober 1965. (1) .

Pasca Perang Dunia II, AS melihat Rusia sebagai satu-satunya pihak yang bisa menghalangi
hegemoninya atas dunia. Diluncurkanlah Marshall Plan sebagai upaya membendung pengaruh
komunisme yang kian lama kian meluas, dari Eropa Timur ke arah Asia Selatan, sebuah
wilayah yang sangat strategis dari sisi perdagangan dunia dan geopolitik, juga sangat kaya
dengan sumber daya alam dan juga manusianya. AS sangat cemas jika wilayah tersebut
dikuasai Soviet. Dari semua negeri di wilayah itu, Indonesia-lah negara yang paling strategis
dan paling kaya. AS sangat paham akan hal ini, sebab itu di wilayah ini Indonesia merupakan
satu-satunya wilayah yang disebut dalam Marshall Plan.

Namun untuk menundukkan Indonesia, AS jelas kesulitan karena negeri ini tengah dipimpin
oleh seorang yang sukar diatur, cerdas, dan licin. Dialah Bung Karno. Tiada jalan lain, orang ini
harus ditumbangkan, dengan berbagai cara. Sejarah telah mencatat dengan baik bagaimana
CIA ikut terlibat langsung berbagai pemberontakan terhadap kekuasaan Bung Karno. CIA juga
membina kader-kadernya di bidang pendidikan (yang nantinya melahirkan Mafia Berkeley),
mendekati dan menunggangi partai politik demi kepentingannya (antara lain lewat PSI),
membina sel binaannya di ketentaraan (local army friend) dan sebagainya. Setelah berkali-kali
gagal mendongkel Bung Karno dan bahkan sampai hendak membunuhnya, akhirnya pada
paruh akhir 1965, Bung Karno berhasil disingkirkan.
Setelah peristiwa 1 Oktober 1965, secarade facto, Jenderal Suharto mengendalikan negeri ini.
Pekan ketiga sampai dengan awal 1966, Jenderal Suharto menugaskan para kaki tangannya
membantai mungkin jumlahnya mencapai jutaan orang. Mereka yang dibunuh adalah orangorang
yang dituduh kader atau simpatisan komunis (PKI), tanpa melewati proses pengadilan
yang fair. Media internasional bungkam terhadap kejahatan kemanusiaan yang melebihi
kejahatan rezim Polpot di Kamboja ini, karena memang AS sangat diuntungkan.
Jatuhnya Bung Karno dan naiknya Jenderal Suharto dirayakan dengan penuh suka cita oleh
Washington. Bahkan Presiden Nixon menyebutnya sebagai “Hadiah terbesar dari Asia
Tenggara”. Satu negeri dengan wilayah yang sangat strategis, kaya raya dengan sumber daya
alam, segenap bahan tambang, dan sebagainya ini telah berhasil dikuasai dan dalam waktu
singkat akan dijadikan ‘sapi perahan’ bagi kejayaan imperialisme Barat.
Benar saja, Nopember 1967, Jenderal Suharto menugaskan satu tim ekonom pro-AS menemui
para’bos’ Yahudi Internasional di Swiss. Disertasi Doktoral Brad Sampson, dari Northwestern
UniversityAS menelusuri fakta sejarah Indonesia di awal Orde Baru. Prof. Jeffrey Winters
diangkat sebagai promotornya. Indonesianis asal Australia, John Pilger dalam The New Rulers of
The World, mengutip Sampson dan menulis:
“Dalam bulan November 1967, menyusul tertangkapnya ‘hadiah terbesar’ (istilah pemerintah AS untuk
Indonesia setelah Bung Karno jatuh dan digantikan oleh Soeharto), maka hasil tangkapannya itu dibagibagi.
The Time Life Corporation mensponsori konferensi istimewa di Jenewa, Swiss, yang dalam waktu
tiga hari membahas strategi pengambil-alihan Indonesia.
Para pesertanya terdiri dari seluruh kapitalis yang paling berpengaruh di dunia, orang-orang seperti
David Rockefeller. Semua raksasa korporasi Barat diwakili perusahaan-perusahaan minyak dan bank,
General Motors, Imperial Chemical Industries, British Leyland, British American Tobacco, American
Express, Siemens, Goodyear, The International Paper Corporation, US Steel, ICI, Leman Brothers, Asian
Development Bank, Chase Manhattan, dan sebagainya.”
Di seberang meja, duduk orang-orang Soeharto yang oleh Rockefeller dan pengusaha-pengusaha Yahudi
lainnya disebut sebagai ‘ekonom-ekonom Indonesia yang korup’.
“Di Jenewa, Tim Indonesia terkenal dengan sebutan ‘The Berkeley Mafia’ karena beberapa di antaranya
pernah menikmati beasiswa dari pemerintah Amerika Serikat untuk belajar di Universitas California di
Berkeley. Mereka datang sebagai peminta-minta yang menyuarakan hal-hal yang diinginkan oleh para
majikannya yang hadir. Menyodorkan butir-butir yang dijual dari negara dan bangsanya. Tim Ekonomi

Indonesia menawarkan: tenaga buruh yang banyak dan murah, cadangan dan sumber daya alam yang
melimpah, dan pasar yang besar.”
Masih dalam kutipan John Pilger, “Pada hari kedua, ekonomi Indonesia telah dibagi sektor demi
sektor.” Prof. Jeffrey Winters menyebutnya, “Ini dilakukan dengan cara yang amat spektakuler.”
“Mereka membaginya dalam lima seksi: pertambangan di satu kamar, jasa-jasa di kamar lain, industri
ringan di kamar satunya, perbankan dan keuangan di kamar yang lain lagi; yang dilakukan oleh Chase
Manhattan duduk dengan sebuah delegasi yang mendiktekan kebijakan-kebijakan yang dapat diterima
oleh mereka dan para investor lainnya. Kita saksikan para pemimpin korporasi besar ini berkeliling dari
satu meja ke meja lainnya, mengatakan, ‘Ini yang kami inginkan, itu yang kami inginkan, ini, ini, dan
ini.’ Dan mereka pada dasarnya merancang infrastruktur hukum untuk berinvestasi. Tentunya produk
hukum yang sangat menguntungkan mereka. Saya tidak pernah mendengar situasi seperti itu
sebelumnya, di mana modal global duduk dengan wakil dari negara yang diasumsikan sebagai negara
berdaulat dan merancang persyaratan buat masuknya investasi mereka ke dalam negaranya sendiri.”
Freeport mendapatkan gunung tembaga di Papua Barat (Henry Kissinger, pengusaha Yahudi AS, duduk
dalam Dewan Komisaris). Sebuah konsorsium Eropa mendapatkan Nikel di Papua Barat. Sang raksasa
Alcoa mendapatkan bagian terbesar dari bauksit Indonesia. Sekelompok perusahaan Amerika, Jepang, dan
Perancis mendapatkan hutan-hutan tropis di Kalimantan, Sumatera, dan Papua Barat.
Sebuah undang-undang tentang penanaman modal asing yang dengan terburu-buru
disodorkan kepada Presiden Soeharto membuat perampokan negara yang direstui pemerintah
itu bebas pajak untuk lima tahun lamanya. Oleh Suharto, rakyat dijejali dengan propaganda
pembangunan, Pancasila, dantrickle down effect terhadap peningkatan kesejahteraannya, tapi
fakta yang terjadi di lapangan sesungguhnya adalah proses pemiskinan bangsa secara
sistematis yang dilakukan rezim Suharto.(bersambung/rd)
Pada 12 Maret 1967, Jenderal Soeharto dilantik sebagai Presiden RI ke-2. Tiga bulan kemudian,
dia membentuk Tim Ahli Ekonomi Kepresidenan yang terdiri dari Prof Dr. Widjojo Nitisastro,
Prof. Dr. Ali Wardhana, Prof Dr. Moh. Sadli, Prof Dr. Soemitro Djojohadikusumo, Prof Dr.
Subroto, Dr. Emil Salim, Drs. Frans Seda, dan Drs. Radius Prawiro. Seluruhnya pro kapitalisme.
Nopember 1967, Suharto mengirim tim ekonomi ini ke Swiss menemui para CEO Yahudi
Internasional. Lahirlah UU PMA 1967 yang sangat menguntungkan imperialis Barat. Prinsip

kemandirian ekonomi Indonesia yang dijaga mati-matian Bung Karno, oleh Jenderal Suharto
dihabisi dengan menjadikan Indonesia sebagai negara yang sangat tergantung pada Barat
sebagai kekuatan kapitalis dunia.
“Indonesia Baru” yang lebih pro-kapitalisme sesungguhnya telah dirancang sejak tahun-tahun
1950-an. David Ransom dalam artikelnya yang populer berjudul “Mafia Berkeley dan
Pembunuhan Massal di Indonesia: Kuda Troya Baru dari Universitas-Universitas AS Masuk ke
Indonesia” (Ramparts, 1970) memaparkan jika AS menggunakan dua strategi untuk
menaklukkan Indonesia, tentu saja dengan menyingkirkan Bung Karno. Pertama, membangun
satu kelompok intelektual yang berpikiran Barat. Dan kedua, membangun satu sel dalam tubuh
ketentaraan yang siap bekerjasama dengan AS.
Yang pertama didalangi oleh berbagai yayasan beasiswa seperti Ford Foundation dan
Rockeffeler Foundation, juga berbagai universitas ternama AS seperti Berkeley, Harvard,
Cornell, dan juga MIT. David Ransom menulis, dua tokoh Partai Sosialis Indonesia (PSI),
sebuah partai kecil yang berhaluan sosialis-kanan, yakni Soedjatmoko dan Sumitro
Djojohadikusumo menjadi ujung tombak pembentukan jaringan intelektuil pro-Barat di
Indonesia. Mereka, demikian Ransom, dibina oleh AS sejak akhir tahun 1949-an.
Sedang tugas kedua dilimpahkan kepada CIA. Salah satu agennya bernama Guy Pauker yang
bergabung dengan RAND Corporation mendekati sejumlah perwira tinggi lewat salah seorang
yang dikatakan berhasil direkrut CIA, yakni Deputi Dan Seskoad Kol. Soewarto. Dan Intel
Achmad Soekendro juga dikenal dekat dengan CIA. Lewat orang inilah, demikian Ransom,
komplotan AS, mendekati militer. Suharto adalah murid dari Soewarto di Seskoad.
Di Seskoad inilah para intelektuil binaan AS diberi kesempatan mengajar para perwira.
Terbentuklah jalinan kerjasama antara sipil-militer yang pro-AS. Paska tragedi 1965 dan
pembantaian rakyat Indonesia, yang dituduh komunis, dan kelompok ini mulai membangun
‘Indonesia Baru’. Para doktor ekonomi yang mendapat binaan dari Ford kembali ke Indonesia
dan segera bergabung dengan kelompok ini, di antaranya Emil Salim.
Jenderal Suharto membentuk Trium-Virat (pemerintahan bersama tiga kaki) dengan Adam
Malik dan Sultan Hamengkubuwono IX. Ransom menulis, “Pada 12 April 1967, Sultan
mengumumkan satu pernyataan politik yang amat penting yakni garis besar program ekonomi
rejim baru itu yang menegaskan mereka akan membawa Indonesia kembali ke pangkuan
Imperialis. Kebijakan tersebut ditulis oleh Widjojo dan Sadli.”
Ransom melanjutkan, “Dalam merinci lebih lanjut program ekonomi yang baru saja di gariskan
Sultan, para teknokrat dibimbing oleh AS. Saat Widjojo kebingungan menyusun program
stabilisasi ekonomi, AID mendatangkan David Cole, ekonom Harvard yang baru saja membuat
regulasi perbankan di Korea Selatan untuk membantu Widjojo. Sadli juga sama, meski sudah
doktor, tapi masih memerlukan “bimbingan”. Menurut seorang pegawai Kedubes AS, “Sadli
benar-benar tidak tahu bagaimana seharusnya membuat suatu regulasi Penanaman Modal
Asing. Dia harus mendapatkan banyak dari Kedutaan Besar Amerika Serikat.8
Ini merupakan tahap awal dari program Rancangan Pembangunan Lima Tahunan (Repelita)
Suharto, yang disusun oleh para ekonom Indonesia didikan AS, yang masih secara langsung
dimbing oleh para ekonom AS sendiri dengan kerjasama dari berbagai yayasan yang ada.
Juni 1968, Jenderal Suharto secara diam-diam dan mendadak mengadakan reuni dengan orangorang
binaan Ford, yang dikenal sebagai “Mafia Berkeley” (untuk merancangkan susunan
Kabinet Pembangunan dan badan-badan penting tingkat tinggi lainnya): sebagai Menteri
Perdagangan ditunjuk Dekan FEUI Sumitro Djojohadikusumo (Doctor of Philosophy dari
Rotterdam), Ketua BPPN ditunjuk Widjojo Nitisastro (Doctor of Philosophy Berkeley, 1961),
Wakil Ketua BPN ditunjuk Emil Salim (Doctor of Philosophy, Berkeley, 1964 ), Dirjen
Pemasaran dan Perdagangan ditunjuk Subroto (Doctor of Philosophy dari Harvard, 1964),
Menteri Keuangan ditunjuk Ali Wardhana (Doctor of Philosophy, Berkeley, 1962), Ketua Team
PMA Moh. Sadli (Master of Science, MIT, 1956), Sekjen Departemen Perindustrian ditunjuk
Barli Halim (MBA Berkeley, 1959), sedang Sudjatmoko, penasehat Adam Malik, diangkat jadi
Duta Besar di Washington, posisi kunci poros Jakarta-Washington.
Tim ekonomi “Indonesia Baru” ini bekeja dengan arahan langsung dari Tim Studi
Pembangunan Harvard (Development Advisory Service, DAS) yang dibiayai Ford Foundation.
“Kita bekerja di belakang layar,” aku Wakil Direktur DAS Lister Gordon. AS segera membackup
penguasa baru ini dengan segenap daya sehingga stabilitas ekonomi Indonesia yang sengaja
dirusak oleh AS pada masa sebelum 1965 bisa sedikit demi sedikit dipulihkan.
Mereka inilah yang berada dibelakang Repelita yang mulai dijalankan pada awal 1969, dengan
mengutamakan penanaman modal asing dan swasembada hasil pertanian. Dalam banyak
kasus, pejabat birokrasi pusat mengandalkan pejabat militer di daerah-daerah untuk
mengawasi kelancaran program Ford ini.
Mereka bekerjasama dengan para tokoh daerah yang terdiri dari para tuan tanah dan pejabat
administratif. Terbentuklah kelompok baru di daerah-daerah yang bekerja untuk memperkaya
diri dan keluarganya. Mereka, kelompok pusat dan kelompok daerah, bersimbiosismutualisme.
Mereka juga menindas para petani yang bekerja di lapangan.(2)9
Benih Orde Baru tumbuh di atas genangan darah dan tetesan air mata rakyatnya. Arah
pembangunan (Repelita) didesain sesuai dengan keinginan Washington dengan
mengutamakan eksploitasi segenap kekayaan alam bumi Indonesia yang dikeruk habis-habisan
dan diangkut ke luar guna memperkaya negeri-negeri Barat.
Inti pergantian kekuasaan dari Bung Karno ke Jenderal Besar Suharto adalah berubahnya
prinsip pembangunan ekonomi Indonesia, dari kemandirian menjadi ketergantungan. April
1966 Suharto kembali membawa Indonesia bergabung dengan PBB. Setelah itu, Mei 1966,
Adam Malik mengumumkan jika Indonesia kembali menggandeng IMF. Padahal Bung Karno
pernah mengusir mereka dengan kalimatnya yang terkenal:“Go to hell with your aid!”
Untuk menjaga stabilitas penjarahan kekayaan negeri ini, maka Barat merancang Repelita. Tiga
perempat anggaran Repelita I (1969-1974) berasal dari utang luar negeri. “Jumlahnya
membengkak hingga US$ 877 juta pada akhir periode. Pada 1972, utang asing baru yang
diperoleh sejak tahun 1966 sudah melebihi pengeluaran saat Soekarno berkuasa.” (M.C. Ricklefs;
Sejarah Indonesia Modern, 1200-2004; Sept 2007).
Dalam hitungan bulan setelah berkuasa, kecenderungan pemerintahan baru ini untuk
memperkaya diri dan keluarganya kian menggila. Rakyat yang miskin bertambah miskin,
sedang para pejabat walau sering menyuruh rakyat agar hidup sederhana, namun kehidupan
mereka sendiri kian hari kian mewah. Bulan madu antara Suharto dengan para mahasiswa
yang dulu mendukungnya dengan cepat pudar.
Mahasiswa melihat penguasa baru ini pun tidak beres. Militer dipelihara dan digunakan
sebagai tameng penjaga status-quo. Kekuatan politik rakyat dibabat habis dengan dibonsainya
partai-partai politik hingga hanya ada tiga: Golkar, PPP, dan PDI. “Pada Februari 1970,
pemerintah mengumumkan semua pegawai negeri harus setia kepada pemerintah. Mereka
tidak diizinan bergabung dengan partai politik lain kecuali Golkar,” demikian Ricklefs.
Unjuk rasa mahasiswa yang dilakukan di depan Kantor Pangdam Siliwangi dan juga Kantor
Gubernur Jawa Barat, 9 Oktober 1970, dengan keras mengecam kelakuan tentara yang kian hari
kian dianggap repressif. Delapan tuntutan kala itu disampaikan: Kebalkah ABRI terhadap
hukum! Mengapa pakaian seragam diangap lebih mampu? Apakah seragam sama dengan
karcis kereta-api, bioskop, bus, opelet? Kapan ABRI berubah kelakuan? Siapa berani tertibkan
ABRI? Kapan ada jaminan hukum bagi rakyat? Sudah merdekakah kita dari kesewenangwenangan
hukum?” (Francois Raillon; Politik dan Ideologi Mahasiswa Indonesia 1966-1974; Des
1985).
Francis Raillon menulis, “Sepanjang 1972-1973 di sekitar Suharto terjadi rebutan pengaruh
antara ‘kelompok Amerika’ melawan ‘kelompok Jepang’. Yang pertama terdiri dari para
menteri teknokrat dan sejumlah Jenderal, Pangkopkamtib Jend. Soemitro salah satunya.
Kelompok kedua, dipimpin Aspri Presiden, Jend. Ali Moertopo, dan Jend. Soedjono
Hoemardhani.”
Suharto memang seorang pemimpin yang sangat lihai, dan tentu saja licin bagai belut yang
berenang di dalam genangan oli. Dia memanfaatkan semua orang yang berada di sekelilingnya
guna memperkuat posisinya sendiri. Ketika menumbangkan Bung Karno, Suharto menggalang
kekuatan militer, teknokrat pro-kapitalisme, dan ormas keagamaan, terutama umat Islam,
untuk menghancurkan komunisme. Namun setelah berkuasa, umat Islam ditinggalkan. Suharto
malah merangkul kekuatan salibis faksi Pater Beek SJ dan juga CSIS di mana Ali Moertopo
menjadi sesepuhnya, dan kemudian di era 1980-an akan muncul tokoh sentral Islamophobia,
murid Ali Moertopo, bernama Jenderal Leonardus Benny Moerdhani.
Dengan dukungan penuh terutama dari militer-tentu ada harga yang harus dibayarkan oleh
Suharto, yakni membagi kue KKN kepada para perwiranya-maka kekuatan sipil tidak ada
artinya. Siapa pun yang berseberangan dengannya, maka langsung dicap sebagai Anti
Pancasila. Selama periode 1970-awal 1980-an, tidak ada kekuatan sipil yang berarti yang
mampu menentang Suharto. Bayang-bayang pembunuhan massal yang dilakukan tentaranya
Suharto pada akhir 1965 sampai awal 1966 menciptakan teror tersendiri di dalam benak
rakyatnya.
Nations and Character Building yang diperjuangkan para pendiri republik ini dalam sekejap
dihancurkan oleh Suharto, dan digantikan dengan Exploitation de L’homee par L’homee,
eksploitasi yang dilakukan kubu penguasa terhadap rakyat kecil. Patut digaris-bawahi jika
eksploitasi ini terus dilakukan oleh para elit pemerintah dan juga elit parpol sampai hari ini.
Tak aneh jika sekarang ada yang berterus terang jika Suharto adalah gurunya.
Catatan hitam tentang Suharto tidak berhenti sampai disini. Dalam penegakan Hak Asasi
manusia (HAM) misalnya, rezim Orde Baru di tahun 1980-an sangat dikenal di luar negeri
sebagai rezim fasis-militeristis, sebagaimana Jerman di bawah Hitler, Italia di bawah Mussolini,
Kamboja di bawah Polpot, dan Chile di bawah Jenderal Augusto Pinochet. Ini ditegaskan
Indonesianis asal Perancis, Francois Raillon.
Bahkan M.C.Ricklefs, sejarawan Australia, menyatakan jika penegakan HAM-nya rezim
Suharto jauh lebih buruk ketimbang penguasa jajahan Belanda. “Orde Baru lebih banyak
melakukan hukuman itu ketimbang pemerintah jajahan Belanda. Orde Baru mengizinkan
penyiksaan terhadap narapidana politiknya. Sentralisasi kekuasaan ekonomi, politik,
administrasi, dan militer di tangan segelintir elit dalam pemerintahan Suharto juga lebih besar
ketimbang dalam masa pemerintahan Belanda,” tegas Ricklefs yang bertahun-tahun menelusuri
sejarah bangsa ini sejak zaman masuknya Islam.
Dalam tulisan selanjutnya akan dipaparkan satu-persatu “prestasi” rezim Suharto dalam
penegakan hak asasi manusia, terutama yang menyangkut umat Islam, hubungan haramnya
dengan Zionis-Israel, dan banyak lagi yang lainnya.

Kejahatan Suharto
Catatan atas kejahatan HAM rezim Suharto akan dimulai dari wilayah paling timur negeri ini,
yakni Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Kejahatan HAM atas Muslim Aceh diawali oleh
VOC Belanda, diteruskan oleh rezim Orde Lama Soekarno, dan ditindas lebih kejam lagi di
masa kekuasaan Suharto. Bahkan di zaman Jenderal Suharto-lah, NAD yang sangat berjasa
dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan RI-terutama dari segi finansial, sebab itu
NAD juga disebut sebagai ‘Lumbung Uang RI’-malah dijadikan lapangan tembak dengan nama
Daerah Operasi Militer (DOM), 1989-1998.
NAD merupakan daerah yang sangat kaya dengan sumber daya alamnya, yakni minyak dan
gas bumi. Sampai dengan akhir dasawarsa 1980-an, Aceh telah menyumbang lebih dari 30%
total produksi ekspor migas Indonesia. Pada 1971 di Aceh Utara ditemukan cadangan gas alam
cair (LNG) yang sangat besar. Mobil Oil, perusahaan tambang AS, diberi hak untuk
mengekploitasinya dan dalam enam tahun kemudian kompleks penyulingan KNG sudah
beroperasi di dalam areal yang dinamakan Zona Industri Lhokseumauwe (ZIL). Di tempat
yang sama, berabad lalu, di sinilah Kerajaan Islam pertama Samudera Pasai berdiri, dan kini
oleh Suharto diserahkan kekayaan alam negeri ini yang sungguh besar kepada AS.
Sebelumnya, di Aceh Timur, dalam waktu 30 tahun sejak 1961, Asamera, suatu perusahaan
minyak Kanada, telah menggali tak kurang dari 450 sumur minyak. Sumber gas alam yang
ditemukan di sekitar sumur-sumur itu lebih kaya dari persediaan gas alam di Aceh Utara.
Produksi Pabrik Pupuk ASEAN di Aceh hampir 90 persen diekspor, dan dari kompleks
petrokimia diharapkan penjualan kimia aromatik sebesar US$200 juta setahun. Pabrik Kertas
Kraft Aceh juga sudah mulai memproduksi kertas karung semen sejak 1989. Dari penghematan
impor pembungkus semen saja pemerintah sudah memperoleh laba US$89 juta setahun, sedang
ekspor kertas semen menghasilkan US$43 juta. Pada 1983 Aceh menyumbang 11 persen dari
seluruh ekspor Indonesia.
Suharto sangat tahu jika kekayaan alam Aceh sungguh luar biasa. Sebab itu, dengan amat rakus
rezim Orde Baru terus-menerus menguras kekayaan alam ini. Ironisnya, nyaris semua
keuntungan yang diperoleh dari eksploitasi kekayaan alam Aceh ini dibawa kabur ke Jakarta.

Rakyat Aceh tidak mendapatkan apa-apa. Mereka tetap tinggal dalam kemiskinan dan
kemelaratan. Pemerintah Jakarta bukannya mengembalikan uang Aceh ke rakyat Aceh sebagai
pemilik yang sah, tapi malah mengirim ribuan tentara untuk memerangi rakyat Aceh yang
sudah tidak berdaya.
Dalam dasawarsa 1990-an, dari 27 provinsi di Indonesia, Aceh menempati posisi provinsi ke-7
termiskin di seluruh Indonesia. Lebih dari 40 persen dari 5.643 desa di Aceh telah jatuh ke
bawah garis kemiskinan. Hanya 10 persen pedesaan Aceh menikmati aliran listrik. Di kawasan
ZIL hanya 20% penduduk yang mendapat saluran air bersih. Yang lain mendapat pasok air dari
sumur galian yang sering tercemar oleh limbah zona industri.
Peneliti AS, Tim Kell, dalam laporannya menulis, “Friksi dan perbenturan nilai pun terjadi
antara penduduk asli dan pendatang. Para migran menenggak bir, berdansa-dansi,
melambungkan harga-harga di pasar. Mereka hidup mewah di kolam kemiskinan rakyat Aceh.
Limbah industri mencemari tanah dan masuk ke sumur-sumur penduduk asli. Polusi meluas
ke laut, merusak lahan nelayan. Pengangguran meningkat. Pemiskinan berlanjut. Industrialisasi
gagal merombak struktur perekonomian rakyat Aceh secara fundamental, karena ia memang
tak pernah menjadi bagian dari perekonomian asli rakyat Aceh”. Inilah salah satu “hasil”
pembangunan rezim Suharto di Aceh.
Secara obyektif Tim Kell melanjutkan, “Pada tahun-tahun 1940-an para ulama PUSA sudah
kecewa atas tak diterapkannya hukum Islam di seluruh Indonesia. Pada 1950, status Aceh
sebagai provinsi dicabut dan dilebur ke dalam Provinsi Sumatera Utara. Pemerintahan sipil,
pertahanan, dan perekonomian, diambil dari ruang lingkup pengaruh PUSA. Kekecewaan atas
perlakuan semacam ini, dan kecemasan akan kehilangan identitasnya, mengantar Aceh ke
pemberontakan 1953 di bawah pimpinan Daud Beureueh.”
Di bawah rezim Suharto, Jenderal ini membawa ideologi pembangunan dan stabilitas politik,
dan dengan kacamata kuda yang “sentralistik-Majapahit”, Suharto mengangap sama semua
orang, semua daerah, semua suku, semua organisasi, termasuk Aceh. Suharto menganggap
semuanya itu sama saja dengan “Majapahit”. Status “istimewa” sebagai negeri Islam Aceh pun
dihabisi. Otonomi Aceh di bidang agama, pendidikan, dan hukum adat, sebagaimana
tercantum dalam UU No.5/1974 tentang Dasar-Dasar Pemerintahan Daerah, pada
kenyataannya keistimewaan Provinsi Aceh hanyalah di atas kertas. Gubernur dipilih hanya
dengan persetujuan Suharto, Bupati hanya bisa menjabat dengan restu Golkar. Pelecehan Aceh
terus berlanjut. Aceh bahkan dianggap tak cukup terhormat untuk menjadi tuan rumah suatu
Kodam. Komando Daerah Militer dipindahkan ke Medan.
Pada 1990, Gubernur Ibrahim Hasan yang notabene direstui Suharto mewajibkan semua murid
sekolah dasar Islam untuk mampu membaca Al-Qur’an. Peraturan ini dikecam oleh para
pejabat di Jakarta. Bahkan Depdikbud mengirim tim untuk menyelidiki “penyelewengan” ini.
Beberapa bulan kemudian pejabat Dikbud kabupaten melonggarkan peraturan yang melarang
murid perempuan memakai jilbab ke sekolah. Kepada murid yang ingin berjilbab diizinkan
untuk menyimpang dari peraturan tersebut. Pemerintah Jakarta bereaksi keras atas
pelonggaran ini. Peraturan nasional harus dipatuhi secara nasional, tanpa kecuali. Dan jilbab
diharamkan oleh rezim Suharto di Aceh.

Ted Robert Gurr dalam Why Men Rebel telah menulis bahwa orang akan berontak jika way of lifenya
terancam oleh perkembangan baru. Orang Aceh telah kehilangan sumber alamnya, mata
pencariannya, gaya hidupnya. Orang Aceh kehilangan suaminya, anak-anaknya, kehilangan
harapannya, kehilangan segalanya . . . Lalu masih adakah orang yang sangat-sangat bebal yang
masih saja bertanya, “Mengapa rakyat Aceh berontak?” Rakyat Aceh jelas telah dijadikan
tumbal bagi rezim Orde Baru. Telah diperkosa habis-habisan oleh Jakarta. Siapa pun yang
punya hati nurani jelas akan mendukung sikap rakyat Aceh yang menarik kembali
kesediaannya bergabung dengan Republik Indonesia jika hal seperti ini terus dibiarkan.
Kesabaran itu ada batasnya! (3)
Siapa SebenarnyaSoeharto?
Selain menguras habis kekayaan alam Aceh, rezim Suharto juga melancarkan genosida atas
Muslim Aceh. Yang terkenal adalah masa DOM atau Operasi Jaring Merah (1989-1998). Banyak
peneliti DOM sepakat jika kekejaman rezim ini terhadap Muslim Aceh bisa disetarakan dengan
kekejaman yang dilakukan Milisi Serbia terhadap Muslim Bosnia di era 1990-an. Wilayah NAD
yang sangat luas, sekujur tanahnya dijadikan kuburan massal di sana-sini. Muslim Aceh yang
berabad-abad hidup dalam izzah Islam, dihinakan oleh rezim fasis Suharto serendahrendahnya.
Al-Chaidar, putera Aceh yang menjadi peneliti sejarah tanah kelahirannya, menyatakan, “Jika
Kamboja di bawah rezim Pol Pot dikenal memiliki The Killing Fields atau Ladang pembantaian,
maka di Aceh dikenal pula Bukit Tengkorak. Di Aceh, jumlah ladang pembantaian yang besar
ada 35 titik, ini jauh lebih banyak ketimbang ladang pembantaian yang ada di Kamboja.”
Begitu banyak pameran kekejaman dan kebiadaban yang ditimpakan terhadap Muslim Aceh
oleh rezim Suharto, sehingga jika dijadikan buku maka bukan mustahil, riwayat Tragedi Aceh
akan menyamai tebalnya jumlah halaman koleksi perpustakaan Iskandariyah sebelum dibakar
habis pasukan Mongol.
Dari jutaan kasus kejahatan HAM di Aceh, salah satunya adalah tragedi yang menimpa Tengku
Bantaqiah, pemimpin Dayah (Pondok Pesantren) Babul Nurillah di Beutong Ateuh pada 23 Juli
1999. Ironisnya, walau secara resmi DOM sudah dicabut, namun kekejaman dan kebiadaban
yang menimpa Muslim Aceh tidaklah surut. Tragedi yang menimpa Tengku Bantaqiah dan
santrinya merupakan bukti.

Lengsernya Suharto pada Mei 1998 tidak berarti lengsernya sistem dan tabiat kekuasaan
represif ala Orde Baru. Para presiden setelah Suharto seperti Habbie, Abdurrahman Wahid,
Megawati, dan Susilo Bambang Yudhoyono, semuanya pada kenyataannya malah masih
melestarikan sistem Orde Baru ini. Salah satu buktinya adalah KKN yang di era reformasi ini
bukannya hilang namun malah tetap abadi dan berkembang penuh inovasi.
Sebab itulah, dicabutnya status DOM di Aceh pada 1998 tidak serta-merta tercerabutnya teror
dan kebiadaban yang selama ini bergentayangan di Aceh. Feri Kusuma, salah seorang aktivis
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Aceh menulis secara khusus
tentang Tragedi Tengku Bantaqiah ini. Dalam artikel berjudul ‘Jubah Putih di Beutong Ateuh’,
Feri mengawali dengan kalimat, “Beutong Ateuh memiliki sejarah yang cukup panjang. Daerah
ini dibangun sejak masa kolonial Belanda, begitu orang Beutong bersaksi. Kecamatan Beutong
Ateuh terdiri dari empat desa yaitu Blang Meurandeh, Blang Pu’uk, Kuta Teungoh dan Babak
Suak. Kondisi geografisnya cocok untuk bersantai sambil menikmati panorama alam yang
indah. Di daerah yang terletak di antara dua gunung ini mengalir sungai Beutong yang sejuk
dan jernih. Pegunungannya yang mengelilingi Beutong Ateuh termasuk gugusan Bukit
Barisan…”
Eramuslim yang pernah mengunjungi hutan belantara ini di tahun 2001, dua tahun setelah
tragedi, menjumpai kondisi yang sangat mengenaskan. Bukan saja di Beutong Ateuh, namun
juga nyaris di seluruh wilayah NAD. Kemiskinan ada di mana-mana, padahal tanah Aceh
adalah tanah yang sangat kaya raya dengan sumber daya alamnya. Jakarta telah menghisap
habis kekayaan Aceh!
Beutong Ateuh terletak di perbatasan Aceh Tengah dan Aceh Barat. Dari Ule Jalan ke Beutong
Ateuh, kita akan melewati pos kompi Batalyon 113/Jaya Sakti yang terletak di areal kebun
kelapa sawit. Di areal kompi ini, tepatnya di gapura, terpasang papan pengumuman berisi
tulisan “TEMPAT LATIHAN PERANG TNI”. Sekitar 10 kilometer dari kompi itu terpancang
sebuah petunjuk jalan yang bertuliskan “SIMPANG CAMAT”; tanda menuju ke sebuah
pemukiman. Namun tidak ada sebuah rumah pun di daerah ini. Sejauh mata memandang
hanya tampak rerimbunan pohon besar di atas bukit dan jurang yang menganga. Tak heran jika
Cut Nyak Dien dan pasukannya memilih hutan ini sebagai pertahanan terakhir.
Walau berjarak lebih kurang 15 kilometer dari hutan ini, namun Kecamatan Beutong Ateuh
tidak berbeda dengan hutan Simpang Camat. Di tengah-tengah hutan, kain putih usang terlihat
berkibaran di areal Dayah. Kubah mushola, atap beberapa rumah, dan bilik pengajian yang
berhadapan langsung dengan sungai Beutong terlihat jelas.
Tengku Bantaqiah mendirikan pesantren di desa Blang Meurandeh pada 1982 dan memberinya
nama Babul Al Nurillah. Abu Bantaqiah, begitu para murid memanggilnya, adalah alim ulama
yang disegani dan dihormati. Disini, Dayah Babul Al Nurillah mengajarkan ilmu agama, seni
bela diri, dan juga berkebun dengan menanam berbagai macam sayuran untuk digunakan
sendiri.
Kegiatan di Dayah ini tidak berbeda dengan pesantren lainnya di berbagai daerah di Indonesia.
Selain mereka yang menetap di Dayah, ada pula orang-orang yang sengaja datang dan belajar
agama untuk mengisi libur kerja atau sekolah. Jumlahnya lebih banyak daripada santri yang
tinggal di pesantren.
Di Dayah ini, para santrinya kebanyakan adalah mereka yang pernah melakukan tindakantindakan
tak terpuji di masyarakat seperti mabuk-mabukan, mencuri atau kejahatan lain yang
merugikan dirinya sendiri maupun orang banyak. “Menurut Tengku Bantaqiah, untuk apa
mengajak orang yang sudah ada di dalam masjid, justru mereka yang masih di luar masjidlah
yang harus kita ajak. Itulah dasar dari penerimaan orang-orang seperti mereka tadi menjadi
murid di sini,” tulis Feri Kusuma.
Bantaqiah adalah ulama yang teguh pendirian, sederhana, dan tidak goyah dengan godaan
dunia. Baginya, dunia ada di dalam genggamannya, bukan di hatinya. Mungkin sebab itu dia
pernah menolak bergabung sebagai anggota MUI cabang Aceh. Bantaqiah juga tidak bersedia
masuk ke dalam partai politik mana pun. Baginya, Partai Allah sudah lebih dari cukup, tidak
untuk yang lain. Sebab itu, Bantaqiah sering difitnah oleh orang yang berseberangan dengan
dirinya. Ia dituduh mengajarkan kesesatan dan pada 1985 dicap dengan sebutan Gerombolan
Jubah Putih.
Pemerintah Aceh berusaha melunakkan sikap Bantaqiah dengan membangunkan sebuah
pesantren untuknya, namun lokasinya di kecamatan Beutong Bawah, jauh dari Babul Al
Nurillah. Ini membuatnya menolak “pesantren sogokan” tersebut. Hal ini membuat hubungan
Bantaqiah dengan Pemerintah setempat kurang harmonis. Dia dituduh sebagai salah satu
petinggi GAM pada 192 dan dijebloskan ke penjara dengan hukuman 20 tahun.(bersambung/rd)
Ketika Habibie menggantikan Suharto dan menyempatkan diri ke Aceh, Bantaqiah dibebaskan.
Namun hal ini rupanya tidak berkenan di hati tentara hasil didikan rezim Suharto.
Di mata tentara, Bantaqiah adalah sama saja dengan kelompok-kelompok bersenjata Aceh yang
tidak mau menerima Pancasila. Sebab itu keberadaannya harus dienyahkan dari negeri
Pancasila ini. Para tentara Suharto itu lupa, berabad-abad sebelum Pancasila lahir, berabadabad
sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir, Nanggroe Aceh Darussalam sudah
menjadi sebuah negeri merdeka dan berdaulat lengkap dengan Kanun Meukota Alam, sebuah
konstitusi yang sangat lengkap. Bahkan jauh lebih lengkap ketimbang UUD 1945 yang
diamandemen di tahun 2002.
Sebab itu, pada Kamis, 22 Juli 1999, pasukan TNI yang terdiri dari berbagai kesatuan seperti
angkatan darat dan Brimob mendirikan banyak tenda di sekitar pegunungan Beutong Ateuh.
Walau warga setempat curiga, karena pengalaman membuktikan, di mana aparat bersenjata
hadir dalam jumlah banyak, maka pasti darah rakyat tumpah, namun warga tidak bisa berbuat
apa-apa. Firasat warga sipil terbukti. Tiba-tiba di hari itu juga terjadi insiden penembakan
terhadap warga yang tengah mencari udang. Satu luka dan yang satu lagi berhasil
menyelamatkan diri masuk hutan. Teror ini meresahkan warga.
Sedari subuh keesokan harinya, Jumat pagi, 23 Juli 1999, TNI dan Brimob sudah bergerak diamdiam
mendekati pesantren dengan perlengkapan tempur garis pertama, yang berarti senjata api
sudah terisi amunisi siap tembak. Pukul 08.00 tentara dan Brimob sudah berada di seberang
sungai dekat pesantren. Dengan alasan mencari GAM, pada pukul 09.00 mereka membakar
rumah penduduk yang letaknya hanya 100 meter di timur pesantren. Satu jam kemudian,
pasukan tersebut mulai bergerak ke pesantren. Dengan seragam tempur lengkap dengan
senjata serbu laras panjang, wajah dipulas dengan cat kamuflase berwarna hijau dan hitam,
mereka mengepung pesantren dan berteriak-teriak mencaci-maki Tengku Bantaqiah dan
memintanya segera menemui mereka.
Menjelang waktu sholat Jumat, para santri biasa berkumpul dengan Tengku Bantaqiah guna
mendengar segala nasehat dan ilmu agama. Mendengar teriakan dari tentara yang menyebutnyebut
namanya, Bantaqiah pun datang bersama seorang muridnya. Aparat bersenjata itu tidak
sabaran. Mereka merangsek ke dalam dan memerintahkan semua santri laki-laki untuk
berkumpul di lapangan dengan berjongkok menghadap sungai.
Aparat dengan suara keras dan mengancam meminta agar Bantaqiah menyerahkan senjata
apinya. Tengku Bantaqiah bingung karena memang tidak punya senjata apa pun, kecuali hanya
pacul dan parang yang sehari-hari digunakan untuk berkebun dan membuka hutan. Aparat
tidak percaya dengan semua keterangan Bantaqiah. Sebuah antena radio pemancar yang
terpasang di atap pesantren dijadikan bukti oleh aparat jika selama ini Bantaqiah menjalin
komunikasi dengan GAM. Padahal itu antene radio biasa.
“Komandan pasukan memerintahkan agar antena tersebut dicopot, dengan menyuruh putra
Bantaqiah yang bernama Usman untuk menaiki atap pesantren. Usman langsung berjalan
menuju rumahnya untuk mengambil peralatan, namun sebelum ia mencapai rumah yang
jaraknya hanya tujuh meter dari tempat tentara mengumpulkan para santri, seorang anggota
pasukan memukul Usman dengan popor senapan,” tulis Feri Kusuma, aktivis Kontras Aceh,
berjudul “Jubah Putih di Beutong Ateuh”.
Melihat anaknya terjatuh, secara refleks Bantaqiah berlari mendekatnya hendak menolong.
Tiba-tiba tentara memberondongnya dengan senjata yang dilengkapi pelontar bom. Bantaqiah
dan puteranya syahid. Dengan membabi-buta, aparat murid dari Jenderal Suharto ini
mengalihkan tembakan ke arah kumpulan santri. Lima puluh enam santri langsung syahid
bertumbangan. Tanah Aceh kembali disiram darah para syuhadanya. Santri yang terluka
dinaikkan ke truk dengan alasan akan diberi pengobatan dan yang masih hidup diminta
berbaris lalu naik ke truk yang sama. Truk ini bergerak menuju Takengon, Aceh Tengah, yang
berada di tengah rimba.

Di tengah perjalanan menuju Takengon, para santri diturunkan di Kilometer Tujuh. Mereka
diperintahkan berjongkok di tepi jurang. Tiba-tiba salah seorang santri langsung terjun ke
jurang dan menghilang dalam rimbunan hutan lebat di bawah sana. Para tentara mengguyur
jurang itu dengan tembakan. Nasib para santri yang tersisa tak diketahui sampai kini. Kuat
dugaan, para santri ini dibantai aparat Suharto dan dibuang ke jurang.
Sore hari, tentara memerintahkan warga setempat untuk menguburkan jasad yang ada. Para
perempuan digiring menuju mushola yang ada di seberang sungai dan dilarang melihat prosesi
penguburan. Aparat bersenjata ini kemudian mengamuk di pesantren. Mereka merusak dan
menghancurkan semua yang ada, mereka membakar kitab-kitab agama termasuk kitab suci al-
Quran dan surat Yasin yang ada di pesantren. Setelah puas membakar ayat-ayat Allah, aparat
bersenjata didikan Suharto ini, kemudian kembali ke barak dengan sejumlah truk,
meninggalkan warga yang tersisa yang hanya bisa menangis dan berdoa.
Setelah tragedi tersebut, warga Beutong Ateuh hanya bisa pasrah berdiam diri. Dengan
segenap daya dan upaya, para santri yang tersisa-kebanyakan perempuan tua dan anak-anak
kecil-membangun kembali pesantren tersebut dan meneruskan pendidikan dengan segala
keterbatasan. Sampai kini, pesantren ini belum memiliki cukup dana untuk mengganti seluruh
al-Quran, kitab-kitab kuning, dan surat-surat Yassin yang dibakar aparat. Juga barang-barang
lain seperti seluruh pakaian, kartu tanda pengenal, dan sebagainya yang musnah terbakar.
Sampai detik ini, tidak ada seorang pun pelaku pembantaian terhadap Tengku Bantaqiah dan
santri Beutong Ateuh yang diseret ke pengadilan. Tidak ada satu pun komandan tentara yang
dimintai pertanggungjawaban atas ulahnya membakar kitab suci Al-Qur’an dan surat Yassin,
sampai hari ini. Para pelakunya masih bebas berkeliaran. Mungkin tengah menanti hukum
AllahSubhanahu wa Ta’ala atas ulah mereka. Sama seperti guru mereka: Jenderal Suharto.
Tragedi Beutong Ateuh hanyalah satu di antara jutaan tragedi kekejaman rezim Suharto
terhadap Muslim Aceh. Anehnya, sampai detik ini tidak ada satu pun pejabat pemerintah, sipil
maupun militer, yang terlibat kejahatan HAM sangat berat atas Muslim Aceh yang diseret ke
pengadilan. Mereka masih bebas berkeliaran dan bahkan banyak yang masih bisa hidup
mewah dengan menikmati kekayaan hasil jarahan atas kekayaan bumi Aceh. Dalam tulisan
berikutnya akan dipaparkan kejahatan-kejahatan HAM Suharto lainnya terhadap umat Islam,
seperti Tragedi Tanjung Priok, Lampung, dan lainnya.

Pada awal 1980-an, rezim Suharto menghendaki agar Pancasila dijadikan satu-satunya asas
bagi seluruh partai politik dan organisasi kemasyarakatan yang ada di Indonesia. MPR
akhirnya mengukuhkan Pancasila sebagai asas tunggal (astung) di Indonesia lewat Tap MPR
No.11/1983 yang dituangkan dalam UU No.3/1985 tentang Partai Politik dan Golongan Karya
serta UU No.8/1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Penetapan Pancasila sebagai astung
menuai badai kontroversi di tengah masyarakat, terutama bagi umat Islam karena hal tersebut
telah nyata-nyata mengganggu akidah umat Islam. Walau ada elemen umat Islam yang mau
tunduk pada keinginan rezim fasis ini, namun di berbagai tempat aksi unjuk rasa menentang
ditetapkannya Pancasila sebagai astung meledak di mana-mana. Para ulama dan dai yang iman
dan akidahnya masih lurus dan bersih, dengan tegas mengatakan jika astung bertentangan
dengan akidah Islam, sebab itu wajib hukumnya menolak.
Apalagi langkah-langkah Jenderal Suharto ini lama-kelamaan mirip dengan apa yang
dilakukan para pemimpin komunis di negaranya. Jika negara komunisme memiliki partai
negara yang bertindak sebagai buldoser suara rakyat, maka Golongan Karya di masa Suharto
pun demikian. Jika negara komunisme mengkultuskan pemimpinnya dan siapa pun yang
berseberangan dengannya dihabisi, demikian pula dengan yang dilakukan Suharto.
Bukan itu saja, di mulut penguasa fasis ini, Indonesia katanya berlandaskan Pancasila dan UUD
1945, namun kenyataannya rakyat kian banyak yang hidup melarat, umat Islam dipaksa ikut
program KB, di bidang ekonomi pengusaha sipit diberi keistimewaan bahkan dengan
mematikan pengusaha-pengusaha pribumi sekali pun, KKN di sekitar Suharto gila-gilaan,
penembakan misterius yang direstui Suharto pun tengah meraja-lela, dan sebagainya. Apalagi
saat itu Jenderal Leonardus Benny Moerdhani yang dikenal sebagai jenderal islamophobia
sedang jadi anak emas Suharto, umat Islam terus-menerus ditindas.
Salah satu wilayah yang paling berani menyuarakan kebenaran, menentang sikap represif
rezim ini adalah Tanjung Priok di Jakarta Utara. Para ulama dan dai setempat berkotbah dan
menyerukan agar umat Islam agar berani untuk kembali ke akidah Islam yang sebenarnya, dan
menentang thagut, dan melawan segala bentuk kesewenang-wenangan, seperti halnya Musa
a.s. menentang dan melawan kediktatoran Firaun.
Dalam situasi panas seperti inilah, pada Senin, 10 September 1984, Sersan Hermanu yang non-
Muslim, Babinsa setempat, tiba-tiba menyiram air got ke dinding Mushola Asy-Syahadah di
Gang IV Priok. Hermanu juga masuk mushola tanpa melepas sepatu larsnya dan meninginjakinjak
semua yang ada termsuk menginjak-injak Al-Qur’an. Di saat Suharto berkuasa,
menginjak-injak Al-Qur’an, bahkan membakarnya sekali pun, adalah hal yang biasa.
Atas kelakuan Hermanu, warga marah. Diseretlah motornya dan dibakar. Babinsa itu kabur.
Tak lama kemudian, empat pengurus mushola diciduk aparat. Saat itu tersiar kabar jika
penembak misteriusnya Benny Moerdhany akan menghabisi para mubaligh. Ini kian
memanaskan situasi.
Ba’da Maghrib, Rabu, 12 September 1984, usai hujan, digelar tabligh akbar di Jalan Sindang
guna menuntut Kodim membebaskan empat pengurus mushola yang ditahan. Amir Biki
berpesan pada Yayan Hendrayana, salah seorang mubaligh, “Jangan takut-takut ngomong.”
Akhirnya Yayan yang mendapat kesempatan keempat berteriak lantang, “Man Anshoru
ilallah!?“ Siapa yang sanggup membela agama Allah!? Dijawab para jamaah, “Nahnu anshorullah!”
Kami sanggup!
Jamaah berjubel malam itu memenuhi lorong-lorong dan jalan di Priok. Tak kurang dari delapan
puluh buah speaker dipasang. Puluhan ribu warga Priok memadati jalan. Banyak di antaranya
ibu-ibu dan gadis-gadis berjilbab, sesuatu pemandangan yang masih asing di tahun itu. Entah
mengapa, malam itu Yayan Hendrayana memiliki firasat jika nanti sesuatu akan terjadi. Sebab
itu dia memerintahkan agar para perempuan dan anak-anak segera menyisih dari jamaah dan
segera masuk rumah terdekat jika terjadi apa-apa.
“…Sebab nanti tentaranya Benny akan membantai saudara-saudara sekalian!” ujar Yayan saat
bercerita pada penulis di tahun 1998. “Padahal saya tidak tahu bila nanti benar-benar terjadi
pembantaian. Saya ngomong begitu saja,” tambahnya.
Usai Yayan, Syarifin Maloko naik podium. Lalu Amir Biki. Tokoh Priok ini berkata lantang,
“Saudara-saudara, para ikhwan hamba Allah. Ternyata hingga kini tidak ada jawaban dari
Kodim. Ini berarti kita harus konsekuen dengan janji kita. Kepada saudara-saudara, saya titip
keluarga saya. Andai saya terbunuh malam ini, tolong mayat saya diarak ke seluruh Jakarta!
Jarum jam sudah menunjuk angka sebelas. Puluhan ribu jamaah Priok segera bergerak
mendekati Kodim agar mau memberikan jawaban. Namun tiba-tiba, terdengar rentetan
tembakan. Jamaah yang berada di barisan depan bertumbangan di aspal. Genangan air hujan
yang masih tersisa di aspal seketika berubah warna menjadi merah. Situasi kacau. Tentara
masih melepaskan rentetan tembakan dengan laras senjata lurus menghadap jamaah. Ratusan
jamaah Priok meregang nyawa. Setelah jalanan sepi, ratusan mayat yang bergelimpangan di
jalan segera diangkut truk tentara, entah dibawa kemana. Mobil pemadam kebakaran mondarmandir
menyemprotkan air ke aspal untuk menghilangkan genangan darah yang ada di sanasini.
Aparat berjaga di semua tempat strategis dengan senjata siap tembak.
Pembantaian ratusan jamaah pengajian Priok oleh tentaranya rezim Suharto ini menimbulkan
kemarahan umat Islam di Indonesia. Untuk meredakannya, Benny Moerdhani menggandeng
Abdurrahman Wahid keliling pesantren di Jawa. Sedang Pangdam Jaya Try Sutrisno
mengamankan ibukota dari ekses tragedi besar tersebut. Tidak ada media massa yang berani
memuat tragedi tersebut dengan sebenarnya.
Sejumlah tokoh Priok yang berhasil lolos dikejar dan ditangkap. Para ustadz dan aktivis Islam
memenuhi penjara. Siksaan bathin dan fisik mereka alami. Ba’da Priok, aktivitas dakwah Islam
benar-benar ditindas. Sedang pemurtadan meraja-lela. Inilah salah satu bentuk kekejaman
rezim Suharto terhadap dakwah Islam. Sampai detik ini penegakan hukum atas Tragedi Priok
masih belum tuntas. Misteri gelap masih menyelubunginya.(bersambung/rd)

Usai tragedi Priok, rezim Suharto sepertinya menemukan momentum untuk kian bertindak
represif terhadap dakwah Islam. Intel disebar ke berbagai masjid untuk memata-matai khotib.
Jika ceramah sang khotib dianggap sedikit keras maka langsung ditangkap dan dipenjara. Hal
inilah yang menimpa Hasan Kiat, khotib dari Priok yang hanya karena ceramahnya tegas
dalam akidah Islam ditangkap aparatnya Suharto.
Dalam tahanan rezim Suharto, penyiksaan sudah menjadi santapan keseharian. “Ustadz Zubir
dari Kalibaru disiksa terus hingga dia meninggal dunia. Seorang tapol Islam bernama Robby
giginya digerus pakai gagang pistol, nyaris rontok semua. Sedang Tasrif Tuasikal, terpidana
kasus Priok, dadanya ditusuk bayonet. Alhamdulillah, dia kuat,” ujar Hasan Kiat kepada penulis
pada tahun 1998.
Oleh aparatnya Suharto, walau tahu jika para tahanannya adalah orang-orang shalih, para
ustadz, para aktivis masjid, dan sebagainya, namun untuk memberatkan mereka, aparat
berusaha keras mengkaitkan mereka ini dengan PKI. Ini dinyatakan Hasan Kiat yang
mengalami sendiri hal seperti itu.

Hijrah ke Lampung

Karena kondisi Jakarta khususnya dan Jawa pada umumnya sangat represif bagi dakwah
Islam, sedangkan kemaksiatan tambah lama tambah meraja-lela, hal ini membuat sekelompok
aktivis dakwah mengambil keputusan untuk melakukan hijrah. Lampung menjadi tujuannya.
Di tanah ini mereka bercita-cita membuka lahan baru, membangun rumah dan perkampungan,
lengkap dengan mushola sebagai tempat ibadah dan belajar ilmu agama. Sebuah
perkampungan islami, demikian harapan mereka.
Sukardi merupakan salah seorang aktivis dakwah yang memiliki harapan itu. Pemilik optik
‘Nusa Indah’ di Priok ini aktif di pengajiannya Nur Hidayat, seorang mantan atlet karateka
nasional. Pada tahun 1988, seorang sahabatnya bernama Haryanto menyatakan jika mereka
akan hijrah ke Lampung, tepatnya di Dukuh Cihideung, Dusun Talangsari III, Lampung.
21
“Saya lalu rembukan dengan isteri. Isteri saya hanya berkata, ‘Jika memang itu berada di jalan
Allah, saya siap kemana saja berangkat,” tutur Sukardi kepada penulis saat bertemu pada 1998.
Akhirnya semua kacamata dagangan dilelang murah.
Pada 10 Januari 1989, Sukardi memboyong Ismawati (20 th) sang isteri, dua anaknya yang
masih kecil (Eka Triyani, 5 th, dan Ahmad Daulatul Indi, 3 th), serta seorang ipar, Sumarni (19
th).
“Bersama sepuluh keluarga saya berangkat ke Lampung. Yang hijrah tahap pertama ini orangorang
lapangan semua. Kami bukan pendakwah. Jadi kita-kita ini yang membuka lahan,” ujar
Sukardi.
“Duapuluh hari pertama tak ada kegiatan apa-apa. Kami hanya mengerjakan ibadah rutin dan
menanam singkong. Informasi dari Jakarta yang menyatakan Lampung sudah siap huni
ternyata belum apa-apa. Gelombang demi gelombang orang-orang Jakarta datang ke Lampung
dan bergabung bersama kami,” lanjutnya.
Di saat itu, sosok perempuan berjilbab merupakan suatu keanehan. Sebab itu, kedatangan para
perempuan berjilbab di Lampung disikapi oleh para warga asli, terlebih aparat pemerintah
daerahnya, sebagai sesuatu yang harus diwaspadai. Kepala desa setempat pun melayangkan
surat aduan kepada Camat Zulkifli Malik. Tak lama kemudian surat dari Camat Zulkifli datang
mengundang Warsidi, pimpinan jamaah, agar datang ke kantor kecamatan.
“Entah apa isi surat aduan dari kepala desa itu. Namun surat undangan dari camat sangat
mencurigakan. Apalagi kami sudah mendengar kabar jika Pak Warsidi akan ditangkap,” papar
Sukardi.
Akhirnya setelah bermusyawarah, jamaah sepakat untuk mencegah Warsidi menghadap
Camat. Sebagai gantinya dibuat surat yang ditulis oleh ipar Sukardi, Sumarni, yang berbunyi:
“Sebaik-baiknya umaro adalah yang mendatangi ulama. Dan seburuk-buruknya ulama adalah
yang mendatangi umaro.” Lalu dilanjutkan dengan kalimat, “…mengingat kesibukan kami
mengisi pengajian di beberapa tempat, maka kami mohon agar Bapak bisa datang sendiri ke
tempat kami untuk melihat sendiri kondisi sebenarnya.”
Tak lama kemudian Camat dikawal beberapa aparat datang menemui Warsidi. Lalu Camat itu
mengundang kembali Warsidi agar datang ke tempatnya. Jamaah menolak. Situasi memanas.
Setelah rombongan camat pulang, Warsidi memerintahkan agar jamaah mempersiapkan diri
bila kondisi memburuk.
“Akhirnya saya dan kawan-kawan bikin panah di satu tempat di luar Cihideung. Tiba-tiba
datang utusan Pak Warsidi yang bilang jika pada tanggal 15 Februari nanti tentara akan
menyerang desa kami. Akhirnya kami balik ke Cihideung. Ada yang bilang kami berlatih bela
diri, latihan memanah, itu bohong semua. Kami malah tidak mau ada konfrontasi dengan
aparat di sini. Kami hanya ingin membangun satu perkampungan yang islami, jauh dari
kemaksiatan,” tambah Sukardi.
Pada 3 Febrari 1989, Danramil Kapten Soetiman datang sendirian naik motor, kemudian, 7
Februari 1989, sepasukan tentara bersenjata lengkap menyerbu Cihideung. Jamaah Warsidi
yang tidak pernah menduga akan hal itu berlarian menyelamatkan diri sambil berteriak,
“Allahu Akbar!”
Para perempuan dan anak-anak kecil beror ke Cihideung. Jamaah menerimanya dengan baik.
Jamaah malah menerangkan cara bercocok tanam lada yang baik. Tak lama kemudian Kapten
Soetiman pulang. Situasi tetap berjalan biasa.
Lima hari larian menuju mushola yang dianggapnya aman. Rumah Allah tidak akan mungkin
diserang, pikir mereka. Namun perkiraan mereka ternyata salah besar. Tentaranya rezim
Suharto ternyata tidak menganggap istimewa rumah Allah. Para tentara segera mengepung
mushola tersebut.
Dengan berteriak-teriak, tentara memerintahkan agar semua yang berlindung di mushola
segera keluar. Para perempuan dan anak-anak kecil yang berlindung di dalam mushola kian
ketakutan. Mereka hanya bisa berdzikir dengan bibir yang gemetar ketakutan. Melihat tidak
ada yang mau keluar, para tentara itu langsung menembaki mushola. Belum cukup dengan
berondongan tembakan, mushola yang penuh para perempuan berjilbab dan anak-anak kecil
itu pun dibakar habis. Tentaranya Suharto mengulangi kekejaman yang pernah dilakukan
tentara Zionis-Israel di Shabra-Satila. Semua yang ada di dalam mushola menggapai syahid
dengan cara amat memilukan.
Sukardi yang saat kejadian tengah dalam perjalanan ke Jakarta lolos dari pembantaian itu.
Hanya saja, isteri, ipar, dan dua anaknya yang masih balita termasuk korban yang terpanggang
hidup-hidup di mushola. Walau demikian, Sukardi ditangkap di Jakarta dan ditahan sampai
dengan tahun 1994, bersama dengan Nur Hidayat, Maryanto, dan yang lainnya.
Dengan mata merah menahan kesedihan yang sangat, Sukardi menerawang, “Sampai saat ini
saya masih suka mendengar isak tangis anak-anak saya. Mereka memanggil-manggil saya,
“Bapak.. Bapak…” Ya Allah, saya ingin melihat mereka lagi. Saya ingin tahu di mana kubur
mereka. Sampai sekarang, saya tidak tahu di mana mereka dikuburkan. Mudah-mudahan,
Allah mengumpulkan kami semua dijannahnanti. Amien.” Dalam Tragedi Lampung, aparat
rezim Suharto telah membantai lebih dari 250 nyawa anak bangsa, sebagian besar perempuan
dan anak-anak kecil yang syahid terpanggang di dalam rumah Allah. Tragedi ini pun sampai
sekarang masih menyisakan banyak misteri. Penegakan hukum belum tuntas.
Tragedi Aceh, Tanjung Priok, Lampung, hanyalah sebagian kecil kejahatan kemanusiaan yang
dilakukan penguasa rezim Suharto terhadap umat Islam. Belum lagi tragedi lainnya yang tidak
kalah mengerikan seperti yang ditimpakan pada rakyat Timor-Timur, Papua, Kedungombo,
dan sebagainya.
Seperti kata orang bijak, kehidupan ibarat roda yang berputar. Maka ada saat naik, ada pula
saat turun. Demikian juga dengan kekuasaan Jenderal Suharto. Rezim yang lahir dari genangan
darah jutaan rakyatnya ini dengan dukungan penuh dari blok imperialis dan kolonialis Barat,
mengalami “masa keemasan” di akhir tahun 1960-an hingga semester kedua tahun 1990-an.
Selama hampir sepertiga abad, Jenderal Suharto menjadi presiden dengan kekuasaan nyaris
absolut bagaikan raja atau pun diktator. Siapa pun yang berani berseberangan keyakinan dan
pandapat dengannya, walau ia bekas teman paling setia pun, pasti akan disingkirkan.
Di masa awal kekuasaannya, rezim ini menggadaikan kekayaan alam bangsa yang sedemikian
besar kepada jaringan korporasi Yahudi sekaligus merancang cetak biru perundang-undangan
penanaman modal asing Indonesia di Swiss (1967). Langkah ini diikuti dengan “stabilisasi”
perekonomian dan politik di dalam negeri, dengan campur tangan penuh kekuatan imperialis
dan kolonialis dunia seperti Amerika Serikat dan Jepang.
Terhadap dakwah Islam, rezim Jenderal Suharto bersikap sangat keras. Walau di awal naiknya
kekuasaan umat Islam sempat digandeng dengan mesra, namun setelah berkuasa, umat Islam
ditendang keluar dari pusat kekuasaan. Dakwah Islam menjadi barang haram dan bahkan
menjadi sasaran operasi intelijen di bawah komando Jenderal Ali Moertopo hingga Jenderal
Leonardus Benny Moerdhani.
Sepanjang tahun 1970-an, rezim Jenderal Suharto menikmati masa kejayaan dan kemakmuran
dengan ‘Oil Booming‘-nya. Di sisi lain, korupsi, kolusi, dan nepotisme juga tumbuh dengan
sangat subur. Cendana menjadi pusat dari peredaran keuangan di negeri ini. Dan banyak orang
yang haus kekuasaan dan juga kekayaan secara gerilya maupun terang-terangan merapat ke
Cendana.
Pada akhir tahun 1980-an dan awal 1990-an, seiring perubahan kepentingan politis Amerika
Serikat, di mana era perang dingin sudah bisa dikatakan berakhir dengan tumbangnya Uni
Soviet dan imperium komunis di Eropa Timur, maka berubah pula orientasi politis dari rezim
Jenderal Suharto. Walau demikian ‘stabilitas politik dan ekonomi’ serta ‘Pancasila’ masih
menjadi tuhan yang tidak boleh diganggu gugat.
Dakwah Islam yang sudah puluhan tahun ditindas dengan amat represif, perlahan-lahan
simpulnya dikendurkan oleh Suharto. Banyak kalangan menyebut Suharto sudah bertobat dan
akan khusnul khatimah. Atribut-atribut keislaman seperti peci putih, sorban, dan jubah mulai
dikenakan oleh Jenderal yang tangannya berlumuran darah jutaan rakyatnya ini. Jilbab secara
perlahan juga mulai berkibaran di seantero negeri. Tokoh-tokoh Islam dengan cepat dan-maafsedikit
gegabah, menyebut hal ini sebagai kebangkitan Islam di Indonesia, padahal baru sebatas
kulit luarnya saja. Sedangkan ‘tradisi’ KKN tetap dilestarikan bahkan sekarang sudah
mengalami inovasi yang sangat luar biasa. Ke masjid sering namun tetap saja gila memburu
proyek-proyek yang sarat dengan mark-up anggaran dan sebagainya.
Yoshihara Kunio, yang meneliti hubungan bisnis dan politik kekuasaan di Asia Tenggara,
termasuk Indonesia, menerbitkan bukunya yang akhirnya dilarang beredar oleh Suharto. Buku
tersebut berjudul “Kapitalisme Semu Asia Tenggara”. Untuk Indonesia, Kunio menyatakan jika
pondasi perekonomian bangsa ini sebenarnya sangat rapuh karena dibangun berdasarkan
praktik KKN semata, sedangkan para pengusaha kecil-menengah yang lokal nyaris hidup
sendiri tanpa adanya suatu proteksi atau pun perlindungan khusus dari pemerintah.
Akibatnya, kian hari kian banyak perusahaan lokal yang dicaplok oleh korporasi asing.
Sebab itu, ketika tepat 100 tahun gerakan Zionisme Internasional merayakan kelahirannya, dan
salah seorang pengusaha Yahudi dunia bernama George Soros memborong mata uang dollar
AS dari pasar uang dunia, maka meletuslah krisis keuangan yang berawal dari Thailand dan
terus merembet ke Indonesia. Harga membubung tinggi dan banyak pengusaha hasil KKN
ambruk. Jahatnya, para konglomerat kakap yang amat dekat dengan Cendana malah melarikan
diri ke luar negeri dengan membawa uang rakyat Indonesia dengan nilai yang amat sangat
banyak. Uang hasil BLBI yang jumlahnya ratusan triliun rupiah dijarah dan tidak pernah
dikembalikan hingga detik ini. Indonesia meluncur pasti menuju kebinasaan.
Dari berbagai tekanan yang dilakukan mahasiswa, sejumlah pejabat, dan pastinya juga
Washington, Presiden Suharto akhirnyalengser pada Mei 1998.
Euphoria gerakan reformasi meledak. Habibie jadi presiden, diganti Abdurrahman Wahid, lalu
Megawati, dan kemudian Susilo Bambang Yudhoyono. Gerakan reformasi sudah berusia
sepuluh tahun lebih, namun di lapangan, praktik-praktik peninggalan rezim Suharto, yaitu
KKN ternyata bukan berkurang namun malah tambah marak dan inovatif dengan berbagai
dalih danhujjah.
Malah sejumlah tokoh yang mengaku reformis, dari yang sekuler sampai yang katanya
fundamentalis, kini nyata-nyata mendekati Cendana kembali yang memang masih memiliki
kekayaan materil yang luar biasa. Mereka beramai-ramai mengangkat Suharto sebagai orang
yang patut diteladani dan bahkan dikatakan sebagai Guru Bangsa. Panglima besar KKN malah
dijadikan Guru Bangsa. Ini merupakan sesuatu yang “amat hebat dan sungguh fantastis”.
Hal ini membuktikan kepada kita semua betapa gerakan reformasi tenyata telah gagal total.
Para Suhartois masih kuat bercokol di negeri ini. Hari-hari menjelang Pemilu 2009 ini kita bisa
melihat dengan mudah siapa saja orang-orang Indonesia, baik itu yang sekular maupun yang
mengklaim sebagai reformis, yang sesungguhnya Suhartois. Mereka membuka topengnya
lewat iklan, lewat manuver politik, dan sebagainya.
Padahal, demi menegakkan keadilan, Suharto selayaknya diadili di muka pengadilan. Suharto
adalah Jenderal Augusto Pinochet-nya Chille, Jenderal Lon Nol-nya Kamboja, yang harus tetap
mempertanggungjawabkan segala apa yang pernah diperbuatnya selama puluhan tahun di
depan pengadilan yang sungguh-sungguh menegakkan keadilan. Bukan malah dijadikan ikon
bagi perubahan.
Untuk menutup serial ini, ada baiknya kita mencamkan satu ayat Al-Qur’an surat Al-An’am
ayat 70 tentang kaum yang mempermainkan agamanya demi kenikmatan kehidupan dunia.
Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:
“Dan tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan
senda-gurau, dan mereka telah ditipu oleh kehidupan dunia. Peringatkanlah (mereka) dengan
al-Qur’an itu agar masing-masing diri tidak dijerumuskan ke dalam neraka, karena
perbuatannya sendiri. Tidak akan ada baginya pelindung dan tidak (pula) pemberi syafa’at
selain daripada Allah…” (Tamat/rd)
Sumber:
https://ahmadysamantho.wordpress.com/2013/07/15/siapa-sebenarnya-soeharto-penguasaboneka-
amerika/
http://www.eramuslim.com/berita/tahukah-anda/siapa-sebenarnya-suharto-tamat.htm

PERMINTAAN MAAF BUKAN KEPADA PKI

Posted September 1, 2015
Filed under: INFO, Sejarah | Tags: ,
* Leave a comment

ANTARA News

Permintaan maaf bukan untuk PKI

Senin, 31 Agustus 2015 14:37 WIB
Permintaan maaf bukan untuk PKI

Yasona Laoly (FOTO ANTARA/Yudhi Mahatma)
Jakarta (ANTARA News) – Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, menegaskan, jika ada permintaan maaf untuk kasus pelanggaran HAM dalam kurun 1965-1966, maka hal itu bukan untuk Partai Komunis Indonesia (PKI), tetapi untuk korban.

“Yang jelas, hal itu masih dalam proses pembahasasan dengan beberapa lembaga seperti Komnas HAM dan Kontras, apa bentuk penyelesaian kasus pelanggaran HAM dalam kurun 1965-1966 yang terjadi pascaperistiwa Gerakan 30 September 1965 (G30S) itu,” ujarnya, di Jakarta, Senin.

Setelah menghadiri rapat koordinasi Koordinator Hukum, Politik dan Keamanan di Kemenkopolhukam, Jakarta, ia mengatakan pemerintah masih mempertimbangkan, apakah akan mengeluarkan kebijakan dalam bentuk penyesalan atau permintaan maaf kepada para korban.

“Permintaan maaf akan diberikan jika pemerintah menemukan tindakan-tindakan yang tidak tepat, ketidakadilan maupun pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pada korban pada kurun 1965-1966,” kata anggota DPR periode 2004-2009 itu.

Selain itu, pemerintah juga masih menimbang, apakah langkah penyelesaian kasus tersebut dilakukan menurut pro-justitia atau non-pro justitia.

Namun, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Luhut Pandjaitan, mengatakan, wacana permintaan maaf kepada korban pelanggaran HAM 1965-1966 belum terpikirkan.

“Belum pernah terpikir (permintaan maaf itu),” ujar Pandjaitan, jenderal yang lama berkarir di Korps Pasukan Khusus TNI AD (dulu bernama RPKAD pada masa 1960-an), singkat ketika dikonfirmasi oleh pewarta.

Polemik penyelesaian masalah pelanggaran HAM di Indonesia terus bergulir hangat.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu, menolak pilihan permintaan maaf dari negara kepada korban pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam kurun waktu 1965-1966 setelah Gerakan 30 September 1965 (G30S).

Saat ini, pemerintah sedang menggodok kebijakan menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang terjadi di masa lalu, termasuk pelanggaran HAM 1965-1966 yang menimpa orang-orang yang terkait ataupun terduga anggota PKI.

Salah satu cara yang dipertimbangkan adalah rekonsiliasi.

Hal ini sempat diungkapkan Kepala Kepolisian Indonesia, Jenderal Polisi Badrodin Haiti, namun menurut dia, kebijakan itu perlu sosialisasi mendalam.

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sendiri memiliki komitmen untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia.

Hal tersebut terdapat dalam visi misi dan program aksi berjudul Jalan Perubahan Untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian, yang berisi penjabaran dari Nawa Cita.

Dalam naskah itu tertulis, “Kami berkomitmen menyelesaikan secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu yang sampai dengan saat ini masih menjadi beban sosial politik bagi bangsa Indonesia, seperti Kerusuhan Mei, Trisakti-Semanggi 1 dan 2, Penghilangan Paksa, Talang Sari-Lampung, Tanjung Priok, Tragedi 1965”.[]

TAKTIK PERJUANGAN KAUM NASIONALIS INDONESIA

Posted August 29, 2015
Filed under: esai, Sejarah | Tags: ,
* Leave a comment

Taktik Perjuangan Kaum Nasionalis Indonesia
Selama Pendudukan Jepang.

I. Pendapat Berbagai Kaum Pergerakan Terhadap Perang Pasifik.

Melihat pertarungan yang mulai menajam antara Amerika Serikat, Jepang dan Inggris dikawasan Pasifik, Sukarno memperkirakan bahwa pertentangan ini dapat memicu timbulnya Perang Pasifik. Analisa ini dikemukakan oleh Sukarno untuk pertama kalinya di depan kongres P.P.P.K.I (Permufakatan Perkumpulan Politik Kebangsaan Indonesia) kedua yang diselenggarakan tanggal 25 hingga 27 di Solo.

Keesokan harinya tanggal 28 Desember 1929, Sukarno berpidato di depan sebuah rapat umum di Yogyakarta mengulangi kesimpulannya tentang kemungkinan pecahnya Perang Pasifik. Hari berikutnya Sukarno ditangkap pemerintah kolonial Belanda bersama Gatot Mangkupradja lalu dibawa dengan kereta api dan dijebloskan ke penjara Banceuy di Bandung.

Selanjutnya Sukarno berpendapat meskipun Perang Pasifik tidak akan mendatangkan kemerdekaan Indonesia, tetapi perang itu akan dapat mempercepat datangnya kemerdekaan itu. “Mempercepat” dapat diartikan sebagai datangnya suatu kesempatan bagi kaum nasionalis Indonesia “memanfaatkan pertentangan antara kolonialis Belanda dengan fasisme Jepang” sebagaimana Sukarno membuktikannya dikemudian hari.

Paro kedua tahun 1932 setelah menyelesaikan pendidikannya, Hatta kembali ke Indonesia. Ketika itu telah terdapat perbedaan pendapat mengenai taktik perjuangan antara Partindo yang dipimpin oleh Sukarno dengan PNI-Pendidikan yang dipimpin oleh Hatta.

Sukarno berpendapat bahwa tugas utama sekarang adalah melakukan agitasi dan aksi massa untuk machtsvorming. Pendapat Sukarno ini jelas berhubungan dengan analisanya tentang kemungkinan terjadinya Perang Pasifïk dimana ia mengatakan “Janganlah hendaknya kita belum sedia, kalau nanti musuh-musuh kita berkelahi satu sama lain dengan cara mati-matian di dekat negeri kita dan barangkali di dalam daerah negeri kita juga. Janganlah hendaknya kita kebutaan sikap, kalau lain-lain bangsa Asia dengan merapatkan diri satu sama lain tahu menentukan sikapnya didalam keributan ini.”

Sedangkan Hatta berpendapat bahwa PNI-Pendidikan mengutamakan pembentukan kader yang tahan uji dan mendidik massa. Pendapat Hatta ini di dasarkan kepada kenyataan bahwa kaum pergerakan belum cukup kuat, sehingga memerlukan waktu lama untuk dapat menumbangkan kolonialis Belanda di Indonesia. Kaum kolonialis Belanda dapat menggunakan kekuasaannya di Hindia Belanda menangkap, memenjarakan dan mengasingkan para pemimpin pergerakan kemerdekaan Indonesia. Dengan pendidikan, kita dapat menyiapkan banyak calon-calon pemimpin. Bila pemimpin yang sekarang ditangkap dan dibuang oleh Belanda, maka telah tersedia pemimpin-pemimpin muda yang akan tampil memimpin perjuangan. “Agitasi baik pembuka jalan! Didikan membimbing Rakyat ke organisasi! Sebab itu usaha kita sekarang: Pendidikan!”.

Dalam usaha mencari titik temu antara Partindo dengan PNI-Pendidikan, pada tanggal 25 September 1932 Hatta berkunjung ke rumah Sukarno di Bandung dan bertemu dengan Sukarno dan Sartono. Dalam tukar pikiran tersebut, Sukarno mengatakan kepada Hatta bahwa mendidik rakyat supaya cerdas memerlukan waktu bertahun-tahun dan baru akan tercapai kalau hari sudah kiamat. Hatta menjawab bahwa kemerdekaan mungkin tidak akan tercapai selagi ia masih hidup. Karena itulah dengan memberikan pendidikan kepada generasi muda, kita mengharapkan agar mereka meneruskan ajaran-ajaran kita dikemudian hari sehingga tercapailah kemerdekaan Indonesia sebagaimana yang kita cita-citakan.

Perdebatan ini tidak mencapai kata sepakat diantara keduanya. Tanggal 31 Juli 1933 Sukarno dan beberapa pimpinan Partindo lainnya ditangkap oleh pemerintah kolonial Belanda. Sukarno akhirnya dibuang ke Ende, Flores. Penangkapan ini dilanjutkan dengan larangan bersidang dan berapat bagi partai-partai non-kooperasi (non-ko) seperti Partindo, PNI-Pendidikan, PSII dan Permi. Tak lama kemudian, pada tanggal 25 Februari 1934, Hatta dan beberapa pimpinan PNI-Pendidikan lainnya seperti Sjahrir, Bondan ditangkap dan dibuang ke Boven Digul, Irian Barat.

Melihat kemungkinan serangan Jepang ke Hindia Belanda, Hatta mengajukan pandangan agar rakyat Indonesia dan pergerakan rakyat tidak mengambil pendirian pro-demokrasi Barat atau kontra fasisme Jepang, tetapi tetap kepada cita-cita Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Kemudian dalam maklumat yang dibuat Hatta atas permintaan Mr. Amir Sjarifudin menjelang serangan Jepang, Hatta menulis bahwa perang yang terjadi di Hindia Belanda adalah perang antara tentara Jepang dengan angkatan bersenjata kolonial Belanda.

Perang Dunia kedua yang berkecamuk di Eropa dan Asia-Pasifik mengubah pandangan kaum pergerakan. Sjahrir dan Dr. Tjipto berpendapat fasisme lebih berbahaya bagi pergerakan nasional daripada kolonialis Belanda. Mereka menarik kesimpulan bahwa perlawanan terhadap kaum kolonialis Belanda tidak lagi merupakan tugas utama dari propaganda kaum pergerakan nasional. Pergerakan nasional hendaknya melepaskan sikap non-kooperasi terhadap Belanda. Kemerdekaan Indonesia berkaitan erat dengan kompleksitas situasi dunia dewasa ini. Tanpa sekutu, kita mungkin tidak bisa mempertahankan eksistensi kita. Disinilah terletak dasar dari politik praktis kita untuk melakukan kerjasama dengan Belanda. Pada umumnya para pemimpin gerakan nasional Indonesia merasakan ancaman yang lebih berbahaya datang dari negara-negara Poros bila dibandingkan dari kaum kolonialis Belanda. Dr. Tjipto Mangunkusumo yang menurut pandangan Sjahrir adalah seorang ‘pejuang terbesar yang pernah dimiliki oleh pergerakan nasional kita’ segera menyurati Thamrin dan Sukarno menyatakan pendapatnya bahwa ia berpihak kepada negara-negara Sekutu dalam melawan negara-negara Poros.

Untuk menyatukan langkah, kaum pergerakan kemerdekaan aliran kooperatif (aliran-ko) membentuk GAPI (Gabungan Politik Indonesia) di Jakarta pada bulan Mei 1939 yang dipimpin oleh Muhammad Husni Thamrin, Mr. Amir Syarifuddin, Abikusno Tjokrosujono. Tanggal 17 Desember 1939 GAPI mengadakan aksi diseluruh Indonesia menuntut Indonesia ber-Parlemen. Kemudian pada tanggal 25 Desember 1939 dibentuklah Kongres Rakyat Indonesia untuk memperkuat tuntutan Indonesia ber-Parlemen.

Tuntutan Indonesia berparlemen disokong oleh kaum nasionalis di dalam Volksraad dimana pada bulan Februari 1940 anggota Volksraad Wiwoho mengajukan sebuah mosi mendukung Indonesia ber-Parlemen. Pemerintah Belanda menganggap sepi saja tuntutan Indonesia ber-Parlemen tersebut, bahkan pemerintah kolonial Hindia Belanda memperketat izin mengadakan rapat. Setelah negeri Belanda di duduki Jerman, pada awal tahun 1941, pemerintah Belanda di pengasingan di London mengirimkan komisi Visman ke Indonesia untuk “mendengar” berbagai pendapat di Indonesia.

Setelah komisi Visman kembali ke London, pemerintah kerajaan Belanda dipengasingan menyatakan bahwa bila perang selesai, akan dilangsungkan konperensi kerajaan yang juga akan dihadiri oleh pemimpin rakyat dilingkungan kerajaan Belanda untuk membicarakan perubahan-perubahan tata-negara di tanah jajahan Belanda. Sekarang belum waktunya mengadakan perubahan! Tidak ada perubahan sikap penjajah Belanda menghadapi tuntutan kaum pergerakan, selain Dr. Charles nan der Plas atas nama pemerintah kolonial Hindia Belanda (N.E.I) memberikan uang sebesar 25.000 gulden kepada Mr. Amir Sjarifuddin sebagai biaya membangun gerakan bawah tanah menentang Jepang.

Demikianlah terdapat tiga sikap kaum pergerakan nasional Indonesia dalam menghadapi kemungkinan pecahnya Perang Pasifik. Sukarno menganggap Perang Pasifik adalah suatu kesempatan baik bagi kaum pergerakan nasional Indonesia; Hatta menganggap perang Pasifik yang akan terjadi merupakan perang antara fasisme Jepang dengan kolonialis Belanda; sedangkan sebagian kaum nasionalis seperti Dr. Tjipto, Sjahrir; kaum Komunis Indonesia dan kaum pergerakan lainnya menyatakan sikap memihak Belanda (Sekutu) melawan fasisme Jepang.

II. Pertemuan Dengan Pemerintah Militer Jepang

Menjelang pemerintah kolonial Hindia Belanda di Indonesia menyerah kepada Jepang, Sukarno diungsikan dari tempat pembuangannya di Bengkulu ke Padang. Setelah tentara pendudukan Jepang tiba di Padang dan Bukittinggi, pimpinan tentara Jepang di Bukittinggi, Kolonel Fujiyama meminta bertemu dengan Sukarno di Bukittinggi. Terjadilah pembicaraan antara Fujiyama dengan Sukarno sebagaimana yang dituturkan Sukarno dalam autobiografinya yang ditulis oleh Cindy Adams sebagai berikut :
Fujiyama: “Peperangan ini bertujuan membebaskan Asia dari penaklukan kolonialisme Barat. ….. Didalam pengertian inilah kami ingin mengetahui, apakah tuan mempunyai keinginan untuk memberikan bantuan kepada tentara Dai Nippon”.

Sukarno: “Sekarang saya mengetahui apa yang tuan inginkan, saya kira tuan mengetahui keinginan saya”.

Fujiyama: “Tidak tuan Sukarno, saya tidak tahu. Apakah yang sesungguhnya dikehendaki oleh rakyat Indonesia ?

Sukarno : “Merdeka”.

Fujiyama: “Sebagai seorang patriot yang mencintai rakyatnya dan menginginkan kemerdekaan mereka, tuan harus menyadari bahwa Indonesia Merdeka hanya dapat dibangun dengan bekerja-sama dengan Jepang”.

Sukarno: “Ya, sekarang sudah jelas dan terang bagi saya bahwa tali-hidup kami berada di Jepang. Maukah pemerintah tuan membantu saya untuk kemerdekaan Indonesia ?”

Fujiyama: “Kalau tuan menjanjikan kerja-sama yang mutlak selama masa pendudukan kami, kami akan berikan janji yang tidak bersyarat untuk membina kemerdekaan tanah air tuan.”

Selanjutnya Sukarno menyatakan bahwa “ini adalah pertama kali aku menceritakan kisahku tentang bagaimana, bilamana dan di mana, dan mengapa aku mengambil keputusan untuk menyeret diriku untuk berdampingan dengan Jepang.”

Pemerintah kolonial Hindia Belanda juga memindahkan tempat pembuangan Hatta dan Sjahrir dari Banda Neira ke sekolah polisi Sukabumi, Jawa Barat. Setelah Jepang menduduki Hindia Belanda, pimpinan tentara pendudukan Jepang di Jawa mengirimkan seorang perwiranya menemui Hatta di Sukabumi. Kolonel Ogura menyatakan bahwa kepala Pemerintahan Militer Jepang di Jawa ingin bertukar pikiran dengan tuan Hatta, dan apakah tuan bersedia bersama-sama berangkat ke Jakarta.

Pertemuan berlangsung di rumah Gunseikan dimana telah menunggu Sumobucho dan opsir-opsir tinggi pembantunya. Setelah menanyakan keadaan Hatta selama pembuangan, mereka menanyakan apakah Hatta bersedia bekerjasama dengan Pemerintah Militer Jepang. Sebelum menjawab, Hatta bertanya, apakah Jepang akan menjajah Indonesia ? Sumobucho menjawab bahwa sama sekali tidak. Jepang datang kemari akan menolong memerdekakan Indonesia dari penjajahan. Hatta menyatakan kesediaannya bekerjasama sebagai penasehat saja, tidak sebagai pegawai pemerintah tentara pendudukan Jepang. Gunseikan setuju dan memerintahkan tuan Miyoshi yang bertindak sebagai penterjemah mencarikan kantor buat Hatta yang akan diberi nama “Cabang I dari Gunseikanbu”. Menurut keterangan Hatta, tujuannya menerima kerjasama dengan Pemerintah Militer Jepang sebagai penasehat adalah sebagai usaha mencoba meringankan tekanan tentara Jepang kepada rakyat.

Berbeda dengan sikap Sukarno dan Hatta tersebut diatas, Sjahrir menghindarkan diri berhubungan dengan pejabat-pejabat Jepang. Setelah keberangkatan Hatta dari Sukabumi ke Jakarta, Sjahrir menitipkan anak-anak angkatnya kepada iparnya, lalu melakukan perjalanan keberbagai kota di Jawa.

III. Kesepakatan Sukarno, Hatta dan Sjahrir

Untuk mendapatkan bantuan yang lebih besar dari para pemimpin rakyat Indonesia, Panglima Tentara Pendudukan Jepang di Jawa, Jenderal Imamura berpendapat perlu dibentuk suatu Pemerintahan Sipil dengan melibatkan para pemimpin bangsa Indonesia.

Kaum nasionalis yang berada di Jawa menolak ikut serta dalam pemerintahan sipil tersebut tanpa Sukarno. Dengan dukungan kuat dari Hatta, pemimpin nasionalis di Jawa ketika itu meminta kepada tentara pendudukan Jepang agar Sukarno didatangkan ke Jawa”.

Maka Jenderal Imamura meminta Kolonel Fujiyama, panglima pasukan Jepang di Sumatera agar Soekarno dibawa ke Jakarta. Tanggal 9 Juli 1942 kapal yang membawa Soekarno dan keluarganya dari Palembang berlabuh di pelabuhan Pasar Ikan. Sukarno menghubungi seorang famili Hatta yang berada di Pasar Ikan agar disampaikan pesan kepada Hatta bahwa ia sudah tiba dari Sumatera. Dan tidak akan bicara dengan siapapun sebelum bertemu dengan Hatta. Setelah menerima pesan Sukarno, Hatta minta diberitahukan kepada Sukarno bahwa ia akan datang menjemput Sukarno ke pelabuhan Pasar Ikan sore hari itu juga.

Disebuah ruangan di Pasar Ikan, kedua pemimpin tersebut bertemu. Hatta menyatakan rasa gembiranya dapat bertemu kembali dengan Sukarno, Ibu Inggit dan anak angkat mereka setelah terpisah hampir sepuluh tahun. Ketika ditanya oleh Hatta bagaimana pendapatnya mengenai perang Asia Timur, Sukarno menyatakan bahwa Jepang akan kalah …. asal kita tidak menentang mereka secara terang-terangan. Setelah berbicara selama lebih kurang setengah jam, Hatta mengajak Sukarno dan keluarganya menginap dirumahnya. Sukarno meminta kepada Hatta agar malam itu juga mereka bertiga dengan Sjahrir dapat bertukar pikiran.

1. Lahirnya Dwitunggal Sukarno Hatta.

Setelah makan malam bersama di rumah Hatta tanggal 9 Juli 1942, Sukarno, Hatta dan Sjahrir mulai berembuk.

Sukarno memulai pembicaran dengan mengatakan : “Bung Hatta dan saya di masa yang lalu telah mengalami pertentangan yang mendalam. Memang disatu waktu kita tidak berbaik satu sama lain. Akan tetapi sekarang kita menghadapi suatu tugas yang jauh lebih besar daripada yang dapat dilakukan oleh salah seorang dari kita. Perbedaan dalam hal partai atau strategi tidak ada lagi. Pada waktu sekarang kita satu. Dan kita bersatu di dalam perjuangan bersama.” Hatta segera menyatakan persetujuannya. Keduanya berjabat tangan dengan kesungguhan hati. Kemudian Sukarno melanjutkan : “Inilah janji kita sebagai Dwitunggal. Inilah sumpah kita yang jantan untuk bekerja berdampingan dan tidak akan berpecah hingga negeri ini mencapai kemerdekaan sepenuhnya.”

“Sebenarnya jiwa dan praktek Dwi Tunggal itu terutama berbentuk kebulatan kami berdua yang tidak tertulis dengan resmi, yaitu berupa tekad kami berdua, bahwa di dalam memimpin negara dalam revolusi dan perjuangan kemerdekaan, kebijakan dan tindakan-tindakan senantiasa diambil dengan kebulatan kami berdua. Banyak dokumen yang kami tandatangani berdua. Akan tetapi, apabila salah seorang diantara kami berdua tidak berada di ibukota, maka tindakan salah satu akan didukung dan dijunjung pula oleh yang lainnya”.

2. Jepang Pasti Kalah Dalam Perang Dunia Kedua ini.

Hatta mengatakan bahwa Jepang memang mendapat kesempatan memukul terlebih dahulu, tetapi industrinya ketinggalan dari industri Amerika. Amerika dapat memperbaiki alat perangnya dan dalam beberapa waktu dapat muncul kembali sebagai kekuatan yang mengatasi Jepang.

Menurut keterangan Sjahrir, “Kelihatannya, Abdul Rahman (nama samaran yang digunakan Sjahrir untuk Sukarno) sangat terpengaruh oleh sukses yang diperoleh Jepang. Jelas pula ia telah diperlakukan dengan kasar oleh Jepang di Sumatera. Ia menganggap Jepang adalah fasis murni, dan menganggap bahwa kita musti menggunakan cara perlawanan yang halus dalam berhadapan dengan mereka,……. . Lebih lanjut, ia memperkirakan bahwa masa depan jauh dari harapan kita, karena ia menganggap perang dengan Jepang paling kurang akan memakan waktu sepuluh tahun. Saya menyampaikan pandangan saya bahwa perang akan jauh lebih singkat, dan kita harus mengembangkan tujuan revoluioner kita. Dia maupun Hafil (nama samaran yang digunakan Sjahrir untuk Mohammad Hatta) tidak menentang pendapat tersebut, ….. “..

Kesimpulan akhir adalah : Sukarno, Hatta maupun Sjahrir sependapat bahwa Jepang akan kalah dalam Perang Asia Timur ini. Mereka bertiga hanya berbeda dalam perkiraan waktu berapa lama Jepang baru mengalami kekalahan dalam perang Pasifik.

3. Memadukan Perjuangan Legal dan Illegal Selama Masa Pendudukan
Jepang.

Bertiga mereka menyusun taktik perjuangan selama masa pendudukan Jepang. Hatta mengatakan bahwa ia menerima kerjasama dengan Pemerintah Militer Jepang sebagai penasehat untuk dapat meringankan tekanan tentara Jepang kepada rakyat. Lalu Sjahrir menyambung perkataan Hatta mengatakan bahwa Sukarno dan Hatta barangkali tidak dapat mengelakkan kerjasama tersebut. Namun ia yang tidak begitu terkenal akan tetap tinggal seperti sekarang ini.

Menurut keterangan Sukarno, mereka bertiga menyusun rencana-rencana gerakan untuk masa yang akan datang. Disetujui bersama bahwa mereka bertiga akan bekerjasama dengan dua cara. Sukarno dan Hatta bekerja diatas tanah secara terang-terangan, sedangkan Sjahrir bekerja dibawah tanah secara rahasia. Menurut Sjahrir “….. kami setuju bahwa mereka akan melakukan tindakan yang dimungkinkan secara legal untuk memberikan bantuan kepada perjuangan nasional secara luas, dan bersamaan dengan itu secara rahasia membantu perjuangan perlawanan. Kami menyadari bahwa Jepang akan mencoba menggunakan popularitas Rahman untuk tujuan propaganda, dan kami sependapat bahwa Jepang harus ditekan untuk mendapatkan konsesi politik bagi kaum nasionalis.”

”Yang satu memenuhi tugas yang tidak dapat dilakukan oleh cara yang lain. “Untuk memperoleh konsesi-konsesi politik yang berkenaan dengan pendidikan militer dan jabatan-jabatan pemerintahan bagi orang-orang kita, kita harus memperlihatkan diri dengan cara kolaborasi”, kata Sukarno. Biarlah saya, kata Sjahrir menyarankan , “untuk mengadakan gerakan bawah tanah dan menyusun bagian penyadap berita dan gerakan rahasia lainnya”.

4. Membangun dan Menyusun Kembali Pergerakan Rakyat.

Dalam pertemuan tersebut, Hatta menyarankan agar Sukarno tidak memasuki Gerakan 3 A ( Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia, Jepang Cahaya Asia) yang dipimpin oleh Shimizu. Gerakan 3 A dibenci orang karena banyak menggolong daripada menolong. Gerakan tersebut tidak memberikan apa-apa kepada rakyat kita. Lagi pula Jepang sangat membesar-besarkan peranan Gerakan 3 A ini. Tidak ada pemimpin bangsa Indonesia terkemuka yang duduk di dalam pimpinan Gerakan 3 A tersebut. Betul, kata Sjahrir. Gerakan tersebut tujuannya hanya untuk mengumpulkan bahan makanan dari rakyat kita, merampas kekayaan alam kita dan bahkan mengumpulkan tenaga manusia kita untuk kepentingan Jepang.

Sukarno berpandangan lain. Ia justru hendak memasukinya. Karena Gerakan 3 A ini tidak menguntungkan kita, maka dengan memasukinya, kita dapat membubarkannya dari dalam dan menggantinya dengan gerakan lain. Selanjutnya Sukarno mengatakan bahwa kita harus melancarkan “gerakan kebangsaan”. Kita tidak bisa diam-diam menyuruh rakyat kita berjuang tanpa adanya bimbingan. Bila kita tidak bisa membangun gerakan, maka kita tentu dapat melakukan infiltrasi kedalam gerakan yang sudah ada yang dibuat oleh Jepang. Kita harus membangun dan menyusun kembali pergerakan rakyat menuju cita-cita Indonesia Merdeka.

5. Mendidik dan Mempersiapkan Rakyat Menuju Kemerdekaan.

Sukarno selanjutkan mengatakan “Rakyat kita adalah bangsa yang suka damai, mau senang dan mengalah, dan pemaaf. Sungguhpun rakyat Indonesia hampir mencapai jumlah tujuh puluh juta dan diperintah oleh hanya 500.000 orang, akan tetapi darah rakyat tidak pernah bergolak sedemikian panas sehingga sanggup bertempur melawan Belanda. Belanda menenteramkan penguasaannya dengan memberikan kebaikan-kebaikan palsu.”

“Jepang tidak. Kita tahu bahwa Jepang tidak segan-segan memenggal kepala orang dengan sekali ayunan pedangnya. Kita mengetahui muslihat mereka, memaksa si korban meminum berliter-liter air dan kemudian melopat keatas perutnya. Kita sudah mengenal jeritan ditengah malam yang menakutkan yang keluar dari markas Kempeitai. Orang Jepang memang keras. Kejam. Cepat melakukan tindakan kurang ajar. Dan ini akan membuka mata rakyat guna mengadakan perlawanan….. Kondisi-kondisi inilah yang akan menciptakan suatu kebulatan tekad. Kalau rakyat kita betul-betul digencet, maka akan datanglah revolusi mental. Setelah itu revolusi fisik”.

Hatta mengatakan bahwa kita bisa menggunakan kemenangan tentara Jepang atas tentara Belanda untuk meningkatkan kepercayaan diri bangsa kita sendiri, sehingga tidak ada lagi anggapan dikalangan rakyat bahwa bangsa Asia lebih rendah dari orang Barat.

“Sebenarnya strategi kami adalah satu-satunya pilihan yang mungkin dijalankan ketika itu. Jadi kami tidak mempunyai pilihan lain. Pendudukan Jepang adalah kesempatan yang besar dan bagus sekali untuk mendidik dan mempersiapkan rakyat kita.”

Strategi dan Taktik perjuangan yang dibicarakan mereka bertiga tersebut diatas bertujuan mempersiapkan rakyat dan pergerakan kemerdekaan Indonesia selama pendudukan Jepang, menunggu kesempatan saatnya Jepang mengalami kekalahan dari Sekutu untuk menyatakan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia telah menentukan nasibnya sendiri, yaitu Indonesia Merdeka. Tugas selanjutnya adalah menghadapi Belanda yang tergabung dalam negara-negara Sekutu sebagai pemenang perang yang akan datang kembali menjajah Indonesia.

Pertemuan Sukarno dengan Penguasa Militer Jepang di Jawa

Apakah strategi perjuangan tersebut diatas dapat dilaksanakan tergantung kepada pembicaraan Sukarno dengan penguasa militer Jepang di Jawa esok harinya. Ketika bertemu, Letnan Jenderal Imamura-lah mula-mula membuka pembicaraan : “Saya memanggil tuan ke Jawa dengan maksud yang baik. Tuan tidak akan dipaksakan bekerja bertentangan dengan kemauan tuan. Hasil dari pembicaraan kita —- apakah tuan bersedia untuk bekerjasama dengan kami atau tetap sebagai penonton saja —- sama sekali tergantung kepada tuan sendiri.”

“Boleh saya bertanya, apakah rencana Dai Nippon Teikoku untuk Indonesia?”

Menjawab Imamura, “Saya hanya Panglima Tertinggi dari tentara ekspedisi. Teno Heika sendirilah yang berhak menentukan, apakah negeri tuan akan diberi otonomi dalam arti yang luas dibawah lindungan pemerintahnya. Ataukah akan memperoleh kemerdekaan sebagai negara-bagian dalam suatu federasi dengan Dai Nippon. Ataupun menjadi negara merdeka dan berdaulat penuh. Saya tidak dapat memberikan janji yang tepat tentang bentuk kemerdekaan yang akan diberikan kepada negeri tuan. Keputusan yang demikian tidak dapat diambil sebelum peperangan ini selesai. Sungguhpun demikian, kami dapat memahami cita-cita dan syarat-syarat tuan, dan ini sejalan dengan cita-cita kami.”

Kalimatku selanjutnya adalah, “Terima kasih Jenderal. Terima kasih karena tuanlah orang yang mendupak Belanda yang terkutuk itu keluar. Saya mencobanya selama bertahun-tahun. Negeri saya mencoba selama berabad-abad. Akan tetapi Imamuralah orang yang berhasil.” “Untuk memimpin rakyat kami sesuai dengan pemerintahan militer, saya memerlukan orang sebagai pembantu pimpinan. Urusan pemerintahan hanya dapat dilancarkan, kalau orang Indonesia ditempatkan pada jabatan-jabatan pemerintahan….”.

“Kalau ini pemecahan yang terbaik untuk memajukan kemakmuran dan kesejahteraan, maka orang Indonesia akan diberi kesempatan ikut dalam menyelesaikan urusan dalam negeri secara meningkat. Jabatan-jabatan dalam pemerintahan akan diberikan kepada bangsa Indonesia dengan segera.”

Kita berterima kasih kepada Bernhard Damn yang telah melakukan penelitian mengenai kebenaran keterangan Sukarno tersebut diatas. Damn mengutip keterangan Letnan Jenderal Imanura dalam buku kenangannya menyebutkan bahwa kepada Sukarno dijelaskan : “apakah Indonesia akan mendapat status otonom di dalam Imperium Jepang, menerima kemerdekaan sebagai suatu persekutuan, atau kemerdekaan penuh, merupakan soal yang akan diputuskan oleh pemerintah Jepang dan Tenno sendiri; ia tidak bisa ikut menentukannya. Hal itu tak disangsikan lagi baru akan dibicarakan sesudah perang, dan sampai saat itu yang berkuasa adalah rezim militer. Namun ia berjanji kepada Sukarno bahwa kesejahteraan penduduk akan diperhatikan, dan bahwa orang-orang Indonesia akan diikutsertakan dalam tugas-tugas pemerintah dan administratif.”

Pada saat itu tidak disinggung mengenai pelatihan militer bagi orang-orang Indonesia. Tetapi dalam kenyataan dikemudian hari, ketika terdesak dalam perang Pasifik, penguasa militer Jepang di Indonesia menyetujui tuntutan Sukarno untuk membentuk tentara Pembela Tanah Air (PETA) yang terdiri dari orang-orang Indonesia yang terlatih dalam kemiliteran.

IV. Pelaksanaaan Strategi Perjuangan Bersama.

Kegiatan Sukarno-Hatta

Kerjasama dengan penguasa militer Jepang telah menciptakan pandangan dikalangan rakyat bahwa Sukarno-Hatta, terutama Sukarno adalah pemimpin terpandang bangsa Indonesia. Yang lebih penting lagi adalah kerjasama tersebut juga menciptakan saluran tetap yang menghubungkan mereka dengan massa rakyat. Saluran tetap itu berupa pidato-pidato radio yang dapat di dengar diseluruh pelosok kota dan desa di Jawa, kunjungan ke berbagai kota di Jawa, rapat-rapat umum yang dikunjungi rakyat sampai ratusan ribu orang, serta melalui organisasi Putera, Jawa Hokkokai, Peta, Barisan Pelopor, BPKUPKI dan BPKI yang dipimpin oleh Sukarno. Bulan Maret 1943, untuk pertama kalinya Sukarno memegang jabatan resmi dalam suatu badan yang baru dibentuk bernama Pusat Tenaga Rakyat disingkat PUTERA. Tokyo menganggap PUTERA ini sebagai alat dari Sukarno untuk mengerahkan bantuan rakyat digaris belakang bagi kepentingan perang Jepang. Tetapi Sukarno mengartikannya sebagai alat yang nomor dua paling baik guna melengkapkan suatu badan penggerak politik yang sempurna.

Pada pertengahan kedua tahun 1943, lengkaplah bagian kedua dari rencana-rencana Sukarno. Yaitu kesiapan rakyat dibidang militer berbentuk tentara sukarela dengan nama PETA (Pembela Tanah Air). Jepang menderita kekalahan-kekalahan yang mengejutkan di seluruh daerah yang didudukinya di Pasifik dan tentaranya tersebar meliputi daerah pendudukan Jepang yang luas sekali. Mereka ingin agar prajuritnya mendapat tenaga bantuan dari para pemuda Indonesia yang tidak pengalami pendidikan Belanda dan dengan demikian tidak mempunyai perasaan pro-Barat. …. Para pemuda ini akan disuntik dengan pikiran-pikiran anti-Barat dan digembleng untuk berperang. Komando Tinggi Jepang menyetujui tentara PETA sebagai tentara yang dipersiapkan untuk melawan Sekutu jika mereka datang menyerbu Indonesia. Jenderal-jenderal itu tentu berpendapat, bahwa lebih baik menumpahkan darah bangsa Indonesia daripada mengorbankan prajurit-prajuritnya sendiri.

Sebaliknya Sukarno memandang peristiwa ini sebagai sesuatu kesempatan baik bagi rakyat Indonesia untuk menjadi tentara yang terlatih. Ini adalah kesempatan yang pertama kalinya bagi bangsa Indonesia belajar menggunankan senapan dan untuk pertama kali pula mereka belajar mempertahankan dirinya sendiri. Komando Tinggi Jepang mengharapkan bantuan Sukarno dalam menarik calon-calon yang baik untuk dididik menjadi perwira. “Tuan-tuan,” aku menegaskan. “Orang tidak akan mempertahankan negerinya secara sukarela, kecuali jika dia seorang patriot. Perasaan kebencian terhadap Sekutu yang sifatnya negatif dan yang akan tuan tanamkan harus diperkuat dengan cinta kepada tanah-air yang sifatnya positif seperti yang saya ajarkan.”

“Kalau begitu tuan Sukarno,” mereka memutuskan, “berikanlah kepada kami nama orang orang yang kesetiannya terhadap tanah airnya dapat tuan jamin sendiri.”

Juli 1944 Pulau Saipan yang sangat strategis jatuh ketangan Amerika. Ini berarti tembusnya garis pertahanan Jepang di kepulauan Mariana. Oleh karena itu, Jepang mempercepat pemberian konsesi pada usaha kemerdekaan Indonesia. 7 September 1944 Tokyo mengumumkan janji kemerdekaan Indonesia dengan segera, dan tanggal yang baik akan ditentukan lebih lanjut. Lalu disiapkanlah sebuah badan baru, bernama Jawa Hokokai yang berada dibawah pimpinan Sukarno dan akan bekerja sebagai aparat pemerintahan sipil yang pertama. Jawa Hokokai membentuk dewan-dewan setempat diseluruh pulau Jawa. Penggunaan bahasa Indonesia serta diperbolehkannya mengibarkan bendera merah putih mempunyai arti penting dalam meningkatkan rasa kebangsaan Indonesia. Semua ini merupakan persiapan penting bagi suatu revolusi nasional dimasa datang. Dewan-dewan ini dikemudian hari telah memungkinkan pemerintah RI yang baru merdeka melaksanakan wewenangnya sampai ke desa-desa diseluruh Jawa.

Tanggal 1 April 1945 tentara Amerika mendarat di Okinawa. Tanggal 29 April, Kaisar Jepang menyetujui pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia disingkat BPUPKI. Tanggal 7 Mei Jerman bertekuk lutut. 28 Mei 1945 BPUPKI mengadakan sidangnya yang pertama. Menjelang kekalahan Jepang, pada tanggal 7 Agustus BPKUPKI di bubarkan dan diganti dengan organisasi baru bernama Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia disingkat PPKI dengan Sukarno sebagai ketua dan Mohammad Hatta sebagai wakil Ketua. Jelaslah sekarang tidak ada lagi yang dapat menghentikan gerakan kemerdekaan Indonesia yang berlangsung dibawah pimpinan Sukarno-Hatta dan organisasi PPKI.

Terbentuknya BPUPKI dan PPKI telah memberikan kesempatan kepada para pemimpin nasional yang berasal dari hampir seluruh kepulauan Indonesia untuk berkumpul di Jakarta membicarakan dasar negara serta undang-undang dasar negara Indonesia yang hendak didirikan. Tanpa persiapan-persiapan tersebut diatas sudah pasti para pemimpin dan bangsa Indonesia tidak mungkin dapat menyambut datangnya kesempatan memproklamirkan kemerdekaan Indonesia begitu Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu dan mengorganisasi perlawanan menentang kembalinya Belanda menjajah Indonesia.

Kegiatan Perlawanan Dibawah Tanah.

Atas persetujuan saudara perempuannya yang memiliki rumah, tanah dan sawah di daerah Cipanas, Sjahrir membangun pusat gerakan bawah tanah pimpinannya disana.

Mula-mula menghubungi kolega dari PNI-Pendidikan yang bergerak dibawah tanah menentang Jepang. Beberapa kawan seperjuangan lama yang dapat dipercaya Sjahrir sering datang berhubungan dengannya di Cipanas. Sebagian orang yang tidak mengetahui kegiatan Sjahrir mengatakan ia sedang mendapat gangguan mental, dan sebagian lagi mengatakan bahwa Sjahrir sedang memulihkan kesehatannya dari penyakit tbc di Cipanas. Berita-berita bohong seperti itu membantu juga mengelabui Kempeitai, sehingga kegiatan bawah tanah Sjahrir yang berpusat di Cipanas tidak menjadi perhatian Jepang.

Sjahrir membangun hubungan dengan kegiatan dibawah tanah menentang Jepang yang dilakukan oleh orang-orang Indo-Belanda dan Tionghoa. Untuk memperoleh senjata, ia membangun hubungan dengan mantan tentara kolonial yang mengetahui dimana senjata senjata ex-tentara kolonial disembunyikan. Juga berusaha membina hubungan dengan grup Belanda yang anti Jepang seperti pengarang de Willingen dan seorang dari politikus reformis Belanda Jacques. Mr. Sutjipto aktif berhubungan dengan pemuda intelektual dan mahasiswa, serta turut memberikan bantuan finansial kepada kegiatan Sjahrir.

Dalam waktu-waktu tertentu Sjahrir melakukan perjalan dengan kereta api keberbagai kota di Jawa menghubungi beberapa grup kaum nasionalis yang bekerja di bawah tanah di Jawa. Pada suatu ketika, Sjahrir ditawari seorang nyonya Belanda apakah mau menyewa rumahnya di Jakarta dengan sewa yang murah. Sjahrir kemudian menjadikan rumah tersebut sebagai salah satu pos pergerakan bawah tanah di Jakarta hingga Jepang menyerah. Pertemuan-pertemuan diantara beberapa grup dibawah tanah tersebut menghasilkan sebuah program bersama yang menjadikan Indonesia Merdeka sebagai tujuannya.

Program tersebut disampaikan kepada Hatta di Jakarta. Disamping menerima laporan kegiatan bawah tanah yang dipimpin oleh Sjahrir, Hatta selalu menyampaikan apa yang ia ketahui mengenai tindakan yang akan dilakukan Jepang yang dapat membahayakan gerakan bawah tanah. Selama pendudukan Jepang, Hatta tetap berhubungan dengan gerakan bawah tanah pimpinan Sjahrir.

Selain kelompok Sjahrir, Mr. Amir Sjarifuddin dan PKI illegal juga melakukan kegiatan bawah tanah menentang Jepang. Kempeitai (dinas rahasia Jepang) segera dapat mencium kegiatan bawah tanah Mr. Amir Sjarifuddin, sehingga beberapa orang-orangnya ditangkap Jepang. April 1942, melalui seorang mahasiswa hukum Mr. Amir Sjarifuddin mengirim pesan kepada Hatta di Jakarta agar Hatta dapat menolongnya. 29

Oleh Hatta ia diminta datang ke Jakarta dan mengusulkan agar Amir Sjarifuddin mengambil sikap “bekerjasama” dengan Jepang. Hatta menjelaskan kepada pihak Jepang bahwa Amir Sjarifuddin ditangkap Belanda dan disuruh memilih untuk bekerja pada pemerintah Belanda atau dibuang ke Boven Digul. Tetapi ia adalah seorang pemimpin pergerakan rakyat menentang kolonial Belanda. Kemudian Mr. Amir Sjarifuddin dipekerjakan oleh Jepang pada organisasi propaganda Jepang. Tahun 1943 ia bersama beberapa koleganya ditangkap Jepang dan dijatuhi hukuman mati. Berkat campur tangan Sukarno dan Hatta, hukuman Mr. Amir Sjarifuddin diubah menjadi hukuman seumur hidup dan ia bebas setelah Jepang menyerah kepada Sekutu.

Secara terpencar-pencar, PKI illegal juga melancarkan gerakan bawah tanah menentang Jepang berpedoman kepada keputusan Sidang ke-7 Komintern tahun 1935 yang menganjurkan kepada kaum komunis untuk membentuk Front Rakyat menentang fasisme. Keputusan Komintern ini dibawa oleh Musso ketika ia secara rahasia kembali ke Indonesia tahun 1936. Diantaranya grup bawah tanah yang dipimpin oleh Pamoedji dan Widarta yang menggunakan Gerindo sebagai organisasi legalnya dan menerbitkan lembaran berita tidak tetap bernama ‘Menara Merah’. Ada pula organisasi PKI illegal yang bergerak di Lasem-Pemalang. Tidak jelas apakah gerakan PKI illegal yang terpencar-pencar ini berada dibawah pimpinan Amir Sjarifuddin yang menurut pengakuannya telah masuk menjadi anggota PKI illegal ketika Musso kembali ke Indonesia tahun 1936.

Menjelang kekalahan Jepang, terdapat juga kelompok-kelompok pemuda dan mahasiswa yang melakukan kegiatan dibawah tanah menetang Jepang. Kegiatan mereka terutama terpusat di Jakarta. Kelompok mahasiswa Kedokteran terpusat di asrama mahasiswa Jl. Prapatan 10. Satu lagi berpusat diasrama Baperpi di Cikini 71. Yang lain adalah kelompok Asrama Angkatan Baru, Menteng yang didirikan oleh Departemen Propaganda Jepang. Kemudian ada Asrama Indonesia Merdeka yang didirikan atas usaha Laksamana Maeda, perwira penghubung antara Angkatan Laut dengan Angkatan Darat Jepang ke-16 yang memerintah pulau Jawa.

Tokoh-tokoh kaum nasionalis, seperti Sukarno dan Hatta memberikan kuliah dan ceramah di berbagai kelompok tersebut secara legal. Pertengahan tahun 1944, perwakilan Angkatan Laut Jepang juga meminta Sjahrir ikut memberikan kuliah di Asrama Indonesia Merdeka.

Tidaklah mudah bagi Sukarno dan Hatta melakukan pekerjaan legal selama masa pendudukan tentara Jepang di Indonesia.

Menurut penuturan Sukarno “Kemanapun aku pergi, aku diiringi oleh perwira-perwira Jepang atau menelitiku secara diam-diam. Seringkali Kempeitai datang diwaktu yang tidak tertentu. Aku harus menjaga diriku setiap saat. Orang Jepang tidaklah bodoh. Mereka tidak pernah mempercayaiku sepenuhnya. Kaki-tangan kami dalam gerakan-gerakan bawah tanah mengabarkan, bahwa ada rencana Jepang hendak membunuh semua pemimpin bangsa Indonesia. Pun orang mengatakan, bahwa Jepang masih memerlukan tenagaku guna mengambil hati rakyat untuk kepentingan mereka. Akan tetapi disaat tugas ini selesai, gilirankupun akan datang pula. Aku senantiasa dalam bahaya.”

Selama bekerjasama dengan Jepang, Hatta juga menghadapi bahaya besar. Kempeitai Jepang pernah merencanakan suatu “kecelakaan lalu lintas” untuk membunuh Hatta. Tetapi pimpinan Pemerintah Militer Jepang merasa Hatta masih diperlukan, sehingga rencana membunuh Hatta dibatalkan. Kemudian atas desakan Kempeitai, pemerintah militer Jepang di Jawa setuju untuk menahan Hatta di Jepang. Sebelum berangkat ke Jepang, Mr. Hendromartono, seorang teman yang bekerja pada Departemen Perburuhan meminta Hatta untuk tidak berangkat ke Jepang dan ia bersedia menyembunyikan Hatta pada suatu tempat yang dikuasai oleh kawan kita. Ia mendengar bahwa Jepang berencana hendak menahan Hatta di Jepang. Hatta menjawab “Daripada jatuh ketangan Pemerintah Militer Jepang disini, yang hasilnya pasti aku akan dibunuhnya, lebih baik aku dibuangnya ke Tokyo”.

Hasil yang dicapai oleh Sukarno-Hatta selama pendudukan Jepang ini tak terlepas dari perjuangan terus menerus yang mereka lakukan terhadap penguasa militer Jepang seperti yang diakui sendiri oleh Yamamoto, pimpinan penguasa militer Jepang di Jawa : “Terjadi perselisihan berkepanjangan antara kaum nasionalis radikal (Indonesia) dan Tentara ke-16 (Jepang). Pihak pertama selama perang menuntut kemerdekaan segera, hal ini membuat kami kehilangan muka. Situasi perang membuat kami berusaha keras bertahan dalam persatuan, tetapi dalam kenyataannya terjadi perjuangan keras, jika tidak menggunakan kata perjuangan, maka negosiasi akan berlangsung tanpa akhir diantara kedua belah pihak. Keadaan yang menekan ini berlangsung sampai Jepang menyerah.”

Menjelang kekalahan Jepang pasukan PETA yang terlatih secara militer pada akhir tahun 1945 berjumlah lebih kurang 38.000 orang. Seinendan (Barisan pemuda) yang membantu peningkatan produksi, mempersiapkan tanah-tanah untuk ditanami, memperbaiki jalan-jalan berjumlah kira-kira 500.000 orang, sedangkan Keibodan yang membantu polisi menjaga keamanan kota dan desa berjumlah lebih dari 1.000.000 orang. Seinendan dan Keibodan menghimpun para pemuda berumur 14 sampai 25 tahun. Selain itu ada Barisan Pelopor dan Hisbullah masing-masing menghimpun 60.000 dan 50.000 dan Heiho berjumlah 50.000 orang. Mereka ini semuanya merupakan cikal-bakal kekuatan perlawanan bersenjata terhadap Belanda yang berusaha menjajah Indonesia kembali.

V. Taktik Perjuangan Tidak Sama dengan “Kolaborator”.

Semua kaum pergerakan kemerdekaan Indonesia memahami dengan jelas bahwa Jepang menduduki Indonesia bukanlah untuk mengusir penjajah Belanda dan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Hal ini dapat kita baca dari tulisan-tulisan Sukarno maupun Hatta sebelum perang Pasifik meletus. Belanda telah menjajah Indonesia ratusan tahun dan sekarang Jepang datang merampasnya juga dengan tujuan untuk menjajah Indonesia. Bagi Indonesia, baik Belanda maupun Jepang adalah dua negara penjajah Indonesia.

Bila demikian, lalu apakah yang seharusnya menjadi dasar bagi penentuan sikap kaum pergerakan kemerdekaan Indonesia: Apakah akan bekerjasama dengan Belanda atau dengan Jepang atau menentang keduanya?

Pada umumnya, setelah Jepang menduduki Indonesia tinggal 2 sikap berbeda yang diambil oleh kaum pergerakan nasional. Menentang Jepang dengan gerakan bawah tanah atau pura-pura bekerjasama dengan Jepang demi mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Sukarno bersama-sama dengan Hatta mengambil sikap “bekerjasama” dengan Jepang. Selain itu, sebagian besar pemimpin Islam Indonesia juga mengambil sikap “bekerjasama” dengan Jepang. Sedangkan kaum Komunis mengikuti pedoman Komintern agar bekerjasama dengan kaum penjajah Belanda membentuk front bersama anti-fasis. Kaum Sosialis juga mengambil sikap bekerjasama dengan Belanda mengikuti sikap yang diambil oleh kaum Sosialis Eropa Barat yang bekerjasama dengan pemerintahnya melawan fasisme Jerman.

Belanda sebagaimana negara-negara Eropa Barat lainnya serta Uni Soviet adalah negara-negara merdeka yang berdaulat yang sedang menghadapi agresi dan pendudukan fasisme Jerman. Menjadi kewajiban bagi pemerintah, bangsa dan rakyatnya untuk melawan kaum agresor. Mengambil sikap bekerjasama dengan Jerman tidak bisa lain harus dipandang sebangai pengkhianatan terhadap bangsa, rakyat dan pemerintah mereka. Front anti-fasis yang mereka anjurkan kepada negeri-negeri jajahan adalah taktik untuk menggalang front seluas mungkin mengalahkan negara Poros. Bila negara Poros dapat dikalahkan, maka otomatis negara-negara tersebut dapat memperoleh kembali kemerdekaan tanah airnya.

Hal ini berbeda sekali dengan keadaan Indonesia saat itu. Indonesia adalah negara jajahan Belanda yang menghadapi agresi dan pendudukan Jepang. Bagi Indonesia perang antara Belanda dan Jepang adalah perang diantara dua negara penjajah dalam memperebutkan tanah jajahan yang ketika itu dinamai Hindia Belanda. Bila Belanda yang tergabung dalam Sekutu mencapai kemenangan dari Jepang tidaklah otomatis Indonesia menjadi negara merdeka. Belanda, sebagaimana kenyataan membuktikan setelah perang, akan datang kembali untuk memulihkan penjajahannya terhadap Indonesia.

Demikian juga, bagi Indonesia, peperangan antara Jepang dengan Belanda di Indonesia samasekali tidak ada sangkut-pautnya dengan perjuangan antara demokrasi dan fasisme. Bila menganggap Belanda mewakili kekuatan demokrasi, apakah perbuatan Belanda membunuh, memperbudak, merampok dan menjajah Indonesia ratusan tahun itu merupakan bagian dari sistem demokrasi? Dan bila bersikap bekerjasama dengan Belanda melawan Jepang, apakah setelah Jepang dikalahkan, Belanda akan membiarkan Indonesia menentukan nasibnya sendiri? Kenyataan menunjukkan samasekali tidak!

Oleh karena itu, sikap yang diambil kaum pergerakan kemerdekaan untuk bekerjasama dengan Belanda atau dengan Jepang hanya dapat dipandang sebagai taktik dalam perjuangan mencapai kemerdekaan Indonesia. Sikap tersebut tidak dapat dipandang sebagai perbedaan sikap antara paham demokrasi atau faham fasisme ! Taktik atau siasat adalah cara untuk mendekatkan atau untuk mencapai tujuan. Tujuan kaum pergerakan adalah secepatnya mencapai Indonesia Merdeka. Karena itu, apakah selama perang Pasifik kaum pergerakan akan bekerjasama dengan Belanda/Sekutu atau Jepang atau menentang kedua-duanya, tergantung kepada analisa yang tepat tentang sikap manakah yang lebih menguntungkan bagi perjuangan mencapai Indonesia Merdeka.

Bagaimanakah sikap Belanda terhadap kaum pergerakan kemerdekaan Indonesia sebelum meletusnya perang Pasifik ? Pertama-tama Belanda melakukan usaha mengancurkan kaum pergerakan aliran non-ko dengan melakukan penangkapan dan pembuangan terhadap para pemimpin mereka, seperti Sukarno, Hatta dan Sjahrir.

Menjelang Jepang menyerang Sumatera, Gubenur Jenderal Belanda menolak usul Residen Bengkulu agar Sukarno dikebalikan ke Jawa, karena kuatir akan adanya “hasil-hail yang tidak menguntungkan” dari perjumpaan Sukarno dengan orang-orang Jepang. Sukarno dipindahkan ke Padang agar dapat diungsikan dengan kapal ke Australia melalui pelabuhan Teluk Bayur. Kapal pengungsi yang sedianya tiba di Teluk Bayur di bom oleh Jepang di dekat pulau Enggano, sehingga maksud Belanda melanjutkan pembuangan Sukarno keluarnegeri tidak terlaksana.

Sebelum Jepang mendarat di Hindia Belanda, Mr. Amir Sjarifuddin dan Mr. Sutjipto mengunjungi Hatta dan Sjahrir ditempat penahanannya di Sukabumi. Mereka mengajukan dua soal. Pertama, meminta Hatta dan Sjahrir berpidato di radio menentang serbuan Jepang ke Indonesia. Kedua, menanyakan apakah Hatta dan Sjahrir tidak lebih baik menyingkir ke luarnegeri. Sjahrir langsung menolak dan menyatakan ia akan tetap tinggal di Indonesia. Hatta menolak menyingkir keluar negeri bila bergantung kepada pemerintah kolonial Belanda.

Semua itu adalah usaha pemerintah kolonial Belanda untuk mengisolasi Sukarno-Hatta-Sjahrir agar tidak dapat berhubungan dengan Jepang dan rakyat Indonesia, karena takut akan “dimanfaatkan” oleh Jepang atau takut mendapat manfaat dari pendudukan Jepang di Indonesia. Belanda berusaha agar Sukarno-Hatta-Sjahrir tidak menggunakan pendudukan Jepang mempersiapkan kemerdekaan yang dapat menyusahkan Belanda dalam usahanya kembali menjajah Indonesia setelah perang Pasifik usai.

Begitulah sikap Belanda yang terakhir terhadap kaum pergerakan sebelum menyerahkan Indonesia kepada Jepang tanggal 9 Maret 1942. Sebagai penjajah baru yang telah menduduki wilayah taklukan yang begitu luas dari Korea, Taiwan, Manchuria, sebagian dari Tiongkok, Indo-China, Thailand dan Birma, serta beberapa kepulauan di Pasifik, dan sedang melancarkan perang terhadap kekuatan Sekutu (Amerika Serikat, Inggris, Australia dan Belanda) yang kuat, Jepang sangat memerlukan “kerjasama” dari para pemimpin pergerakan kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, kepada Sukarno dan Hatta, Jepang menawarkan akan membina kemerdekaaan Indonesia dalam apa yang mereka namakan “Persemakmuran Asia Timur Raya” dibawah pimpinan Jepang, apabila bersedia membantu Jepang dalam perang Pasifik.

Berdasarkan pertimbangan bahwa bantuan para pemimpin Indonesia hanya dapat terlaksana apabila kepada mereka diberikan kesempatan melakukan agitasi, mengadakan rapat-rapat umum, membentuk berbagai organisasi baik sipil maupun militer, maka Sukarno menganggap tawaran Jepang ini “adalah kesempatan yang besar dan bagus sekali untuk mendidik dan mempersiapkan rakyat kita.” Pidato Sukarno di awal pendudukan Jepang berulang-kali menyebutkan bahwa “Nippon mengasih kans kepada kita”

Apakah strategi dan taktik perjuangan yang disepakati oleh Sukarno-Hatta-Sjahrir selama pendudukan militer Jepang di Indonesia tersebut dipandang sebagai berkolaborasi dengan Jepang ? Dan Sukarno-Hatta dipandang sebagai “kolaborator Jepang”, sebagaimana yang dituduhkan Belanda ketika baru kembali berusaha menjajah Indonesia ?

Masalah bekerjasama dengan Belanda atau dengan Jepang adalah semata-mata merupakan masalah “taktik perjuangan” mencapai Indonesia merdeka. Sama sekali tidak dapat dipandang sebagai sesuatu sikap kolaborasi dengan pihak penjajah.

Tahun 1940 dalam usaha mencari bantuan untuk gerakan kemerdekaan Birma, Aung San, ayah dari pejuang hak asasi Birma saat ini Aung San Suu Kyi pernah bekerjasama dengan Jepang. Aung San dilatih di Jepang, lalu dikirim ke Birma oleh Jepang melancarkan perlawanan terhadap Inggris dan membantu invasi Jepang tahun 1942 ke Birma. Tetapi ia tidak puas terhadap perlakuan Jepang di Birma, maka kemudian ia membalik menentang Jepang. Setelah perang dunia ke-2 berakhir Aung San menentang kembalinya Inggris menjajah Birma dan pada 19 Juli 1947 ia dibunuh. Jenderal Aung San hingga kini tetap dianggap sebagai bapak pendiri Birma Merdeka dan seorang pahlawan nasional Birma.

Selama perang dunia kedua, Uni Sovjet dan Nazi Jerman pernah mengadakan perjanjian tidak saling mengagresi yang ditandatangani di Moskow 23 Agustus 1939 yang dikenal sebagai Pakta Molotov-Ribbentrop. Pakta ini berakhir tanggal 22 Juni 1941 ketika Jerman tiba-tiba menyerang Uni Sovjet. Uni Sovyet juga pernah mengadakan Pakta Netralitas dengan fasis Jepang tanggal 13 April 1941 dimana Uni Sovyet mengakui kemerdekaan negara boneka Jepang Manchuria dan Jepang mengakui kemerdekaan Mangolia. Kedua perjanjian perdamaian ini merupakan taktik Uni Sovjet untuk mempersiapkan diri sebelum perang meletus dengan fasis Jerman dan Jepang.

Bila kolaborasi itu diartikan bekerjasama dengan penjajah untuk tujuan yang sama, maka Sukarno dan Hatta tidak pernah dalam masa pendudukan Jepang menyatakan sikap mempunyai tujuan yang sama dengan Jepang. Sukarno dan Hatta selalu mengatakan bahwa tujuan mereka hanya satu, yaitu mencapai Indonesia merdeka. Pandangan mereka ini dinyatakan secara terbuka, baik ketika pertama kali bertemu dengan pejabat militer Jepang, dalam pidato-pidato dan juga dalam tindakan selama tiga setengah tahun itu.

Dalam sebuah rapat besar tahun 1942 yang dihadiri “Tuan-tuan Pembesar Bala Tentara Dai Nippon” Hatta mengatakan “Indonesia terlepas dari penjajahan imperialisme Belanda. Dan oleh karena itu ia tidak ingin menjadi jajahan kembali. Tua dan muda merasakan ini setajam-tajamnya. Bagi pemuda Indonesia, ia lebih suka melihat Indonesia tenggelam ke dalam lautan daripada mempunyainya sebagai jajahan orang kembali”.

Bekerjasama dengan Jepang adalah satu bagian dari strategi dan taktik perjuangan keseluruhannya selama pendudukan Jepang yang direncanakan bersama oleh Sukarno-Hatta-Sjahrir. Kerjasama dengan Jepang adalah cara yang mereka sebut sebagai bekerja diatas tanah secara terang-terangan. Bagian lainnya adalah bekerja di bawah-tanah secara rahasia yang dipimpin oleh Sjahrir. Seperti penjelasan Sukarno “Yang satu memenuhi tugas yang tidak dapat dilakukan oleh cara yang lain. ….. Strategi kami adalah satu-satunya pilihan yang mungkin dijalankan ketika itu”.

Mengenai penilaian taktik Sukarno-Hatta-Sjahrir, salah seorang tokoh pemuda pendorong proklamasi Soebadio Sastrosatomo menulis : “Adapun pandangan dan penilaian kami terhadap Sukarno-Hatta lebih ditentukan oleh keadaan yang nyata daripada penilaian yang didasarkan atas paham demokrasi di satu pihak dan fasisme di lain fihak. Kedua tokoh ini seolah-olah tidak dapat dinilai atas paham sosialisme atau fasisme. Mereka hanya dapat dinilai dan diperlakukan sebagai tokoh-tokoh utama pemimpin bangsa Indonesia. Seolah-olah harus dinilai diluar paham demokrasi atau sosialisme. Mereka berdiri diluar atau diatas kedua paham ini. Mereka diterima oleh rakyat dan bangsa Indonesia sebagai pemimpin bangsa Indonesia.”
Ryan
Jakarta, April 2015

DIPERLUKAN RISET SEBELUM REKONSILIASI KORBAN 1965-1966

Posted August 26, 2015
Filed under: Sejarah | Tags:
* Leave a comment
ANTARA News
DIPERLUKAN RISET SEBELUM REKONSILIASI KORBAN 1965-1966
Selasa, 25 Agustus 2015 21:25 WIB
Diperlukan riset perlu sebelum rekonsiliasi korban 1965-1966

Dokumentasi karangan mawar diletakkan dengan latar gambar Monumen Pancasila Sakti saat persiapan peringatan Kesaktian Pancasila, Lubang Buaya, Jakarta, Selasa (30/9). Setiap tanggal 1 Oktober diperingati sebagai hari Kesaktian Pancasila untuk mengenang peristiwa pemberontakan PKI pada 30 September 1965. (ANTARA FOTO/Rosa Panggabean)
Jakarta (ANTARA News) – Pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun, mengatakan, riset mendalam diperlukan sebelum pemerintah memutuskan melakukan rekonsiliasi atau pemulihan hubungan dengan para korban pelanggaran HAM pada 1965-1966, yang terjadi pasca G30S/PKI pada 1965 (G30S).

“Saya kira perlu ada riset mendalam tentang ide rekonsiliasi dan dampak yang akan ditimbulkannya,” ujar Badrun, di Jakarta, Selasa.

Dia melanjutkan, dengan riset yang akan menghasilkan data-data yang valid itu, pemerintah akan bisa menjamin stabilitas nasional.

Sebab permasalahan pada 1965-1966 bersifat sensitif dan merupakan hal serius karena ada jutaan orang yang menjadi korban, baik meninggal atau dihukum tanpa proses peradilan.

Ditambah lagi pola pikir masyarakat yang kebanyakan belum berubah tentang peristiwa G30S, sehingga belum bisa memaknai rekonsiliasi.

“Karenanya perlu dilakukan publikasi-publikasi ilmiah untuk membangun kesadaran publik tentang pentingnya rekonsiliasi,” ujar dia.

Selain riset mendalam, dia juga meminta pemerintah untuk mempertimbangkan pencabutan Ketetapan MPR Sementara (MPRS) Nomor XXV/1996 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang Di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia Bagi Partai Komunis Indonesia Dan Larangan Setiap Kegiatan Untuk Menyebarkan Atau Mengembangkan Paham Atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme.

Dia menyadari langkah ini akan sangat berat, berkaca saat masa kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid, yang akrab disapa Gus Dur.

Pada masa kepemimpinannya sebagai Presiden, Gus Dur pernah mengajukan usulan untuk mencabut Tap MPRS XXV/1966, namun ditolak MPR yang saat itu diketuai Amien Rais.

Editor: Ade Marboen