Archive for the ‘Sejarah’ Category

Upaya Pemulihan Nama Baik Melalui Kajian Yuridis Normatif

Sabtu, 28 Januari 2012

Bukti-bukti Sultan Hamid II Bukan Pemberontak (1)

Upaya Pemulihan Nama Baik Melalui Kajian Yuridis Normatif

“… Federalis bukan berarti Tidak Nasionalis, Federalis bukan penghianat bangsa…” kata Sultan Hamid II

Naskah ini merupakan tesis Anshari Dimyati, mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Magister Hukum. Ia mengambil Program Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana. Judul tesisnya “Delik Terhadap Keamanan Negara (Makar) di Indonesia (Suatu Analisis Yuridis Normatif pada Studi Kasus Sultan Hamid II).”

Tesis mahasiswa kelahiran Pontianak pada 18 Juli 1987, berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Prof Dr jur Andi Hamzah SH, Prof Mardjono Reksodiputro SH MA, serta Dr Surastini Fitriasih SH MH pada 24 Januari 2012, di Pascasarjana FH UI, Salemba, Jakarta.

Berikut tulisan singkat tentang tesisnya:

Penelitian ini merupakan kajian yuridis normatif pada materi Delik Terhadap Keamanan Negara (Makar) di Indonesia, kemudian delik tersebut dikomparasikan dengan sebuah studi kasus, yang salah satunya adalah kasus tuduhan “makar” atau “pemberontakan” terhadap Sultan Hamid II pada tahun 1950-1953.

Tipologi penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan yang bersifat yuridis normatif (doktriner/preskriptif), yaitu dengan penelitian melalui studi kepustakaan (library research) atau disebut juga sebagai studi dokumen (documentary research), bahan utama yang digunakan dalam penelitian adalah data atau dokumen.

KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) masih mengatur pasal yang bersifat kolonial yang hingga hari ini masih diterapkan di Indonesia, salah satunya adalah tentang Delik Terhadap Keamanan Negara. Yang dimaksud Delik Terhadap Keamanan Negara tersebut diatur di dalam Bab-I Buku Kedua KUHP. Inti dari perbuatan yang dilarang dalam Bab-I Buku Kedua KUHP tersebut adalah makar (aanslag) dan pemberontakan (opstand), dan lainnya yang bersifat mengganggu keamanan dalam negara.

Delik Terhadap Keamanan Negara hampir selalu dilatarbelakangi atau dengan tujuan-tujuan politik, dan di setiap pemerintahan suatu negara, mempunyai pengertian serta batasan tersendiri tentang perbuatan yang dikategorikan sebagai delik dengan maksud tujuan politik. Bahkan terdapat perbedaan penafsiran terhadap pengertian “politik” baik di kalangan sarjana, para hakim, maupun penguasa suatu negara.

Dalam praktik maupun sejarah Indonesia, sering kali ditemukan kasus-kasus pelanggaran hukum di Indonesia yang sebenarnya belum tentu termasuk kategori pelanggaran atas usaha pengkhianatan terhadap negara, keamanan negara atau makar. Namun oleh pemerintah selaku penguasa politik, kepada pelanggar pidana sering kali dijerat dan dikenakan dengan isi pasal-pasal perbuatan makar dan pemberontakan.

Hal itu kemudian menimbulkan berbagai polemik di pihak yang pro maupun kontra atas pengaturan hukum tentang tersebut. Kajian untuk melihat penerapan atas pengaturan tentang makar itu, kemudian dapat dilihat melalui Studi Kasus terhadap kasus kontroversial Sultan Hamid II pada tahun 1950-1953. Di mana dapat dilihat objektivitas Negara dalam mengadili sebuah kasus “makar”.

Alasan melakukan penelitian tesis: Untuk mengetahui kriteria unsur mana perbuatan yang dapat dianggap sebagai perbuatan Delik Terhadap Keamanan Negara (Makar), dan bagaimana pembuktian dalam delik makar tersebut.

Pada Kasus Sultan Hamid II, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor serta dasar pengaturan hukum yang memengaruhi hakim pada Mahkamah Agung Indonesia yang membuat putusan dalam kasus, begitu pula dengan pertimbangan berat-ringannya hukuman, serta pembuktian dalam kasus tersebut yang terdapat dalam dokumen-dokumen yang ada.

Untuk mengetahui proses dan fakta persidangan melalui pemeriksaan serta pembuktiannya terhadap perbuatan yang dituduhkan kepada Sultan Hamid II pada tahun 1950 yaitu Delik Terhadap Keamanan Negara/Makar.

Penulis melihat indikasi kesalahan serta penyimpangan dalam mengambil keputusan pada saat Mahkamah Agung Indonesia mengadili dan mengeluarkan vonis hukuman terhadap Sultan Hamid II sebagai terdakwa tuduhan makar. Hal ini disebabkan tidak adanya faktor yuridis dan ilmiah yang dapat membuktikan bahwa Sultan Hamid II tersebut bersalah secara hukum, artinya ada domain hukum yang diintervensi oleh kewenangan politik dalam mengambil sebuah keputusan maupun kebijakan.

Dalam penelitian ini, penulis memiliki tujuan bahwa ketika dikaji ulang kembali dan hasil daripada penelitian secara yuridis maupun Ilmiah menghasilkan kecenderungan terjadi kesalahan pada tuduhan atas Kasus Sultan Hamid II tersebut, sudah semestinya NAMA BAIK dan KEHORMATAN Sultan Hamid II diperbaiki sebagai layaknya seorang yang tidak pernah melakukan kejahatan/tindak pidana, dan diupayakan sedemikian mungkin agar pemerintah Indonesia dapat mencermati hal tersebut dengan pertimbangan bahwa Sultan Hamid II merupakan salah satu Bapak Bangsa yang telah berkiprah besar dalam perjuangan Indonesia, begitu pula dengan mahakarya yang telah ia wariskan kepada Indonesia yaitu sebuah Lambang Negara (Elang Rajawali Garuda Pancasila).

Kronologis Kasus Sultan Hamid II: Tuduhan makar yang dituduhkan kepada Sultan Hamid II lebih dikenal dengan Peristiwa Sultan Hamid II. Penangkapan terhadap Menteri Negara zonder Portofolio RIS itu dilakukan pada tanggal 5 April 1950, oleh Menteri Pertahanan RIS Sultan Hamengku Buwono IX atas perintah Jaksa Agung RIS Tirtawinata yang menjabat pada saat itu.

Tuduhan yang dituduhkan kepada Sultan Hamid II yaitu keterlibatannya atau keterkaitannya dengan pemberontakan APRA (Angkatan Perang Ratu Adil) atau de RAPI (Ratu Adil Persatuan Indonesia) oleh Kapten Westerling sebagai pemimpinnya di Bandung pada 23 Januari 1950, serta niatan Sultan Hamid II untuk menyerbu sidang Dewan Menteri RIS dan niat untuk membunuh tiga orang menteri RIS.

Setelah ditangkap, kasus Sultan Hamid II tidak langsung segera dibawa ke pengadilan (tidak langsung diadili). Dengan salah satu alasan Pemerintahan Sukarno pada saat itu bahwa kesulitannya terletak pada Undang-undang yang akan digunakan untuk mengadilinya.

Sedangkan Undang-undang yang ada menurut Konstitusi RIS terbatas bagi seorang Menteri atau bekas Menteri yang melakukan ambtsmidrijf (penyelewengan jabatan). Tuduhan kepada Sultan Hamid II tidak masuk dalam unsur tersebut, karena itu Pemerintah RIS harus menyiapkan suatu Undang-undang Federal sebagai landasan hukum atas kasus tersebut.

Sebelum niat untuk mempersiapkan Undang-undang tersebut tercapai, akibat peristiwa Bandung (peristiwa Westerling) Kabinet RIS bubar pada bulan Agustus 1950 dan kemudian terbentuk suatu Negara Kesatuan RI di bawah Perdana Menteri Mohamad Natsir.

Sedangkan Westerling yang memimpin langsung “aksi brutal” di Bandung tersebut dikabarkan berhasil meloloskan diri dan keluar dari Indonesia.

Rabu, tanggal 25 Februari 1953 (kurang lebih tiga tahun kemudian), kasus Sultan Hamid II mulai diperiksa oleh Mahkamah Agung Indonesia. Jaksa Agung Republik Indonesia R Soeprapto (yang menggantikan Jaksa Agung RIS Tirtawinata) mendakwa Sultan Hamid II dengan empat tuduhan yaitu: Primair; ikut menyerbu Kota Bandung bersama Westerling dan APRA/de RAPI, Subsidair; membujuk dan membantu Westerling dan Frans Najoan untuk menyerbu sidang Dewan Menteri RIS, Subsidair Lagi; memberikan denah tempat persidangan Dewan Menteri sehingga Westerling dan Frans Najoan akan mudah melakukan penyerangan, dan Lebih Subsidair Lagi; membujuk Westerling dan Frans Najoan untuk membunuh tiga pejabat tinggi.

Dasar hukum atas dakwaan yang diajukan tersebut diatur dalam Pasal; 108 ayat (1) No.2, 108 ayat (2), 110 (2) No. 1, 110 ayat (2) No. 2, 163 bis. Ayat (1) jo. Pasal 338, 340, 333 jo. Pasal 53 dan 55 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) jo. Staatsblad 1945 No. 135.

Sistem pengadilan yang digunakan untuk Sultan Hamid II adalah untuk tingkat pertama dan terakhir, artinya bahwa persidangan kasus Sultan Hamid II tersebut merupakan Forum Previlegiatum di Indonesia yang pelaksanaannya pernah diberlakukan pada Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949 dan Undang-undang Dasar Sementara 1950.

Selanjutnya tanggal 25 Maret 1953 Jaksa Agung Soeprapto menuntut hukuman 18 tahun penjara bagi Sultan Hamid II, dan pada 8 April 1953 karena tidak adanya bukti yang kuat, dakwaan primair daripada dakwaan tersebut di atas tidak dapat dibuktikan (tidak terbukti), dan Mahkamah Agung Indonesia dengan Ketua yaitu MR Wirjono Prodjodikoro menjatuhkan hukuman penjara 10 tahun dipotong masa tahanan (3 tahun) dengan dasar pertimbangan yaitu, adanya Niat Sultan Hamid II menyuruh Westerling dan Frans Najoan untuk menyerbu Dewan Menteri RIS dan menembak mati (membunuh) 3 (tiga) pejabat pemerintah (Menteri Pertahanan: Sultan Hamengku Buwono IX, Sekretaris Jenderal Kementrian Pertahanan: Mr Alibudiardjo, dan Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia: Kolonel Simatupang) pada saat itu, yang niat tersebut dibatalkan olehnya.

Kasus Sultan Hamid II ini merupakan kasus pertama kali yang diperiksa oleh Mahkamah Agung dalam tingkat pertama maupun tingkat terakhir di dalam sejarahnya, yaitu kasus pertama dan terakhir.

Landasan Mahkamah Agung untuk memutus kasus Sultan Hamid II pada tahun 1953 adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, pada dasarnya delik yang dituduhkan kepada Sultan Hamid II merupakan Delik Terhadap Keamanan Negara (Delik Makar) yang termaktub didalam Bab I Buku Kedua dari KUHP tersebut. Akumulasi dari pasal-pasal yang didakwakannya adalah: Pasal; 108 ayat (1) No.2, 108 ayat (2), 110 ayat (2) No. 1, 110 ayat (2) No. 2, 163 bis. Ayat (1) jo Pasal 338, 340, 333 jo. Pasal 53 dan 55 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) jo. Staatsblad 1945 No.135, yang menurut Penulis tidak ada satu pasal pun yang memenuhi unsur delik yang telah diuraikan berdasarkan dakwaan dan putusan.

Dengan melihat data atau dokumen perkara, bahwa yang menjadi pertimbangan hakim serta melalui dasar pengaturan hukum yang mempengaruhi hakim, untuk membuat putusan tersebut yaitu berdasarkan dakwaan dan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Agung terhadap Sultan Hamid II sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair, subsidair, subsidair, dan lebih subsidair lagi, yaitu dengan menjatuhkan hukuman penjara selama 18 tahun, dipotong dengan waktu selama terdakwa berada dalam tahanan.

Begitu pula dengan pertimbangan atas pembelaan (pleidooi) yang disampaikan oleh Sultan Hamid II dan Pembelanya Mr Surjadi, juga berdasarkan atas pemeriksaan-pemeriksaan atas sidang pengadilan.

Hasil penelitian: Dalam kasus Sultan Hamid II, dapat disimpulkan bahwa dari pertimbangan hakim di atas berdasarkan berkas putusan mahkamah agung, Penulis melihat bahwa pertimbangan hakim tersebut jauh daripada kebenaran fakta kasus yang terungkap, dan terkesan memaksakan penafsiran-penafsiran dari dakwaan yang absurd pada uraian peristiwa yang terungkap serta relevansinya pada 23 Januari 1950 dan 24 Januari 1950.

Pertimbangan hakim untuk memutus perkara Sultan Hamid II dengan menjatuhkan vonis 10 tahun penjara, bukan berdasar atas hukum yang berlaku, akan tetapi menurut berdasarkan alasan politis, pun terhadap unsur-unsur pasal yang dituduhkan, melainkan alasan yang kuat adalah pengakuan Sultan Hamid II sendiri yang mengakui telah menerima oppercommando daripada gerakan Westerling untuk mengadakan persiapan pemberontakan dan penyerbuan rapat dewan menteri RIS pada tanggal 24 Januari 1950, yang tidak jadi dilaksanakan, dan tak terdapat sama sekali peristiwa kejahatan apa pun.

Pada kasusnya di tahun 1950 itu, sebetulnya Sultan Hamid II berhak untuk dianggap tidak bersalah sebelum diputus perkaranya melalui sidang pengadilan yang adil, bebas, dan tidak memihak. Namun, fakta yang dapat dilihat melalui literatur data yang ada, pun begitu dengan pers (media cetak) yang ada kala itu membuktikan bahwa terhadap kasus tersebut, Sultan Hamid II telah dihakimi terlebih dahulu ketika isu pemberontakannya menyebar.

Ia didaulat telah bersalah oleh opini dan statement media yang memberitakan tentang kasusnya tersebut.

Tentunya hal ini dapat memengaruhi “public opinion” ke arah yang tertentu, yang mungkin juga akan dapat memengaruhi hakim. Akan tetapi menurut Penulis hal itu menjadi tidak obyektif karena Peradilan di Indonesia kala itu sangat dipengaruhi sekali dengan faktor politik Indonesia, tentunya warna yang dibawa oleh peradilan yang masih muda kala itu bercorak politik.

Kemudian faktor keadilan yang perlu juga dinilai dalam peradilan tersebut adalah terlalu lamanya Sultan Hamid II berada dalam tahanan, yaitu 3 tahun tanpa ada kejelasan. Artinya ia telah menderita hukuman 3 tahun penjara, sebelum hukuman yang sah dijatuhkan. Hal ini merupakan pelanggaran HAM yang terjadi pada dirinya, di dalam hukum, kala itu terhadap Hak Tersangka dalam tahap Pra Ajudikasi tentu sangat tidak diperhatikan. Penulis melihat fakta kesalahan serta penyimpangan dalam mengambil keputusan pada saat

Mahkamah Agung Indonesia mengadili dan mengeluarkan vonis hukuman terhadap Sultan Hamid II sebagai terdakwa tuduhan makar (pemimpin atau pengatur), hal ini disebabkan tidak adanya faktor yuridis yang dapat membuktikan bahwa Sultan Hamid II tersebut bersalah secara hukum, artinya ada domain hukum yang diintervensi oleh kewenangan politik dalam mengambil sebuah keputusan maupun kebijakan, pun begitu pula dengan situasi di Indonesia ketika itu yang tengah mengalami “konflik politik” atau “konflik ideologi politik”.

Selanjutnya Penulis berpendapat bahwa kesemua tuduhan yang disampaikan terhadap kasus Sultan Hamid II sebenarnya merupakan sebuah peradilan “politik” untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jelas banyak kecenderungan-kecenderungan yang menyimpang terhadap proses hukum yang dialami oleh Sultan Hamid II, baik dari pemeriksaan maupun pada hasil putusan dengan segala pertimbangan, pun terkait dengan hal-hal yang memberatkan serta meringankan Sultan Hamid II sebagai terdakwa.

Kurangnya proses hukum yang terbuka semakin mempersempit pandangan Penulis melihat awal berjalannya pemeriksaan pendahuluan, yaitu lamanya tuduhan dalam tahanan selama 3 tahun hingga dipindahkannya penahanan karena alasan politis, sampai pemeriksaan kasus tersebut diputuskan oleh Mahkamah Agung dengan menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara.

Penulis melihat pertimbangan hakim di dalam putusan yang menyebutkan bahwa dasar hukum Mahkamah Agung yang berkuasa untuk memutuskan perkara pidana Sultan Hamid II ini dalam pemeriksaan tingkatan pertama, berdasar atas pasal 148 Konstitusi Republik Indonesia Serikat juncto pasal 106 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia juncto Undang-undang Darurat 1950 Nomor 29, yang telah menjadi Undang-undang tahun 1951 Nomor 22 tanggal 3 Desember 1951 dengan berlaku surut sampai tanggal 27 Desember 1949, ini semua berhubung dengan sifat kejahatan-kejahatan yang dituduhkan pada terdakwa dan yang sebagian diancam dengan hukuman mati; hal ini sangat tidak rasional.

Menurut Penulis dengan penggunaan hukum yang “berlaku surut”. Kesemua pasal-pasal yang dituduhkan (di dalam KUHP) menyebutkan bahwa tidak dapat dipidana bila tidak ada perbuatan pidana/kejahatan, artinya Penulis menafsirkan bahwa kesemuanya ini merupakan delik selesai/tidak selesai tapi telah dapat dikatakan, perbuatan mengakibatkan sebuah kejahatan, setidaknya kejahatan yang sudah berjalan.

Jelas disebutkan di kalimat terakhir di dalam dakwaan Lebih Subsidair Lagi di tuduhan tersebut, akan tetapi kejahatan atau percobaan kejahatan itu tidak sampai jadi dijalankan. Hal ini membuktikan percobaan perbuatan/niat tersebut tidak dilakukan/dibatalkan sebelum ada peristiwa (tidak ada peristiwa/perbuatan apa pun), jadi seharusnya tidak ada percobaan yang dapat dihukum.

Menurut Penulis, kasus Sultan Hamid II merupakan salah satu kasus tuduhan pelanggaran hukum di Indonesia yang sebenarnya tidak termasuk kategori pelanggaran atas Delik Terhadap Keamanan Negara/makar tersebut. Namun oleh Pemerintah selaku penguasa politik Indonesia, kepada pelanggar pidana dijerat dan dikenakan dengan isi pasal-pasal perbuatan di mana diatur oleh Bab-I Buku II KUHP tersebut.

Hal ini tentu menimbulkan berbagai polemik di pihak yang pro maupun kontra atas tuduhan kasus “makar” tersebut. Kesimpulan akhir Penulis bahwa berdasarkan Analisis terhadap Kasus Sultan Hamid II daripada data-data yang ada yaitu Berkasa Perkara Sultan Hamid II berikut dengan dokumen-dokumen penunjang lainnya, yaitu perbuatan mana yang telah dituduhkan kepada Sultan Hamid II terhadap kasus yang telah disangkakan terhadapnya Tidak Termasuk dalam Kategorisasi/Unsur Delik Terhadap Keamanan Negara/Makar, dan atas kasusnya tersebut pula Penulis berpendapat bahwa Sultan Hamid II sebetulnya Tidak Terbukti Bersalah atas tuduhan yang dituduhkan kepadanya. (*)

Suku Hui Siarkan Islam ke Nusantara

Jumat, 24 Februari 2012

Suku-suku Muslim di Tiongkok dan Tionghoa Islam Nusantara (12)

Suku Hui Siarkan Islam ke Nusantara

Suku Hui, komunitas muslim yang istimewa di mata Beijing
Repro: Biro Budaya Tiongkok

KB ketat Tiongkok: satu keluarga satu anak, tak berlaku untuk suku Hui, komunitas muslim yang istimewa di mata Beijing

Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) memiliki pandangan lebih lunak terhadap Islam daripada Kristen karena Islam dipandang agama pribumi warga Tiongkok.

Pemerintah RRT mendirikan Asosiasi Islam China (CIA) untuk pemberdayaan kesejahteraan warga minoritas muslim. Bahkan sejak tahun 2010, lisensi makanan dan minuman halal yang dikeluarkan pemerintah RRT lebih kuat di Timur Tengah maupun Eropa, daripada keluaran Majelis Ulama Indonesia maupun Malaysia.

Serbuan produk-produk halal dari Tiongkok bukan hanya ke Timur Tengah maupun Eropa melalui jalur darat, namun di jalur laut juga menembus pasar halal Australia maupun benua Amerika bagian utara.

Persaingan bisnis makanan-minuman berlabel halal dari Tiongkok ini membuat negara-negara di Asia Tenggara yang memiliki komunitas Islam besar menekan pemerintahnya untuk membatasi peredarannya.

Poros Beijing-Dubai-Riyadh terbentuk, salah satu kegiatan ekonomi yang menjadi saingan Amerika dan Eropa sejak pengujung tahun 2010, selaras krisis keuangan melanda dua benua itu.

Salah satu suku yang menjadi duta Beijing itu, berasal dari suku Hui, sebuah komunitas minoritas terbesar ketiga dari 55 minoritas yang diakui resmi RRT. Meskipun mereka terdiri kurang dari 1% penduduk Tiongkok, mereka kelompok muslim terbesar dengan 8.603.000 anggota resmi di data pemerintah.

Sedangkan data tak resmi lebih besar lagi, selaras program keluarga berencana (KB) ketat yang digalakkan Beijing, satu keluarga satu anak. Anak kedua di sebuah keluarga di Tiongkok, tak dapat tunjangan kesehatan gratis dan pendidikan gratis selama 12 tahun pendidikan. Peraturan KB ketat itu, tidak diberlakukan kepada suku Hui. Namun beberapa keluarga Hui menyembunyikan status anak angkatnya dengan menyekolahkannya di asrama-asrama Islam di Asia Tengah maupun di Asia Tenggara.

Kehidupan ekonomi yang lebih baik daripada suku-suku minoritas lain di Tiongkok, menjadikan Hui salah satu pemain besar di RRT. Salah satu, tentara khusus penjaga keselamatan Ketua Besar Mao Jedong berasal dari suku Hui, seorang Muslim yang taat, tak makan daging babi dan arak, membuatnya kuat untuk menjaga Ketua Besar hingga kemenangan Ketua Mao di tahun 1949.

Sejarah itu, membuat Hui paling diterima berdampingan suku Han memerintah RRT sampai sekarang ini. Perdana Menteri Tiongkok Wen Jiabao (masih menjabat sampai tahun 2012 ini), seorang suku Han namun khatam membaca kitab suci suku Hui, Alquran yang juga kitab agama Islam.

Kemahirannya dalam membaca Alquran dan diterjemahkannya ke dalam Bahasa Mandarin, membuat kagum pemerintah Qatar, sehingga menjalin kerja sama ekonomi dalam pengembangan teknologi nano maupun perminyakan. Negara di Asia Tenggara yang berkesempatan mendengarkan PM Wen Jiabao membaca kitab suci Alquran, Indonesia, tepatnya di perguruan Al-Azhar Jakarta, dan menjadi berita heboh di Aljazeera.

Hui menikmati banyak hak istimewa yang mencirikan etnis minoritas Tiongkok: mereka menerima subsidi pemerintah untuk daging sapi, dan mereka diperbolehkan memiliki lebih dari satu anak.

Populasi suku Hui telah meningkat tajam melalui migrasi, perkawinan dan adopsi. Hui, keluarga yang paling sering mengadopsi anak-anak Han, membesarkan mereka sebagai muslim dan menerima mereka sebagai Hui.

Hui memiliki unit administrasi yang lebih otonom daripada minoritas lain, dan komunitas mereka ditemukan dalam pengaturan baik di pedesaan dan perkotaan. Karena nafsu berkelana bersama dengan kesediaan untuk pergi ke mana pun peluang berdagang muncul, membuat Hui tersebar di seluruh Tiongkok.

Hui memiliki berbagai macam pekerjaan yang berhubungan dengan pembatasan Islam pada diet dan kebersihan (maksudnya makanan halal): restoran, pemilik penginapan, gembala, petani, kavaleri, caravanserai, tukang daging, penyamak kulit, pedagang teh, perhiasan, interpreter, dan ulama.

Pada bagian arah Barat-laut Tiongkok, paras Hui lebih ke Asia Tengah daripada paras suku Han Tionghoa. Suku Hui pada kawasan itu, mereka memiliki bola mata hijau hazel, jenggot panjang, tinggi, dan hidung mancung, bahkan memiliki rambut merah (pirang versi Bahasa Indonesia).

Pemerintah berikan dana rekonstruksi masjid dan telah memberikan izin untuk literatur Islam yang akan diterbitkan dan dijual. Pada tahun 1989, universitas Tionghoa muslim pertama dibuka di kota Xian, sekaligus pusat dunia Islam di Asia Timur.

Hui telah meminta suara lebih besar dalam urusan-urusan mereka sendiri. Pada tahun 1989, di Beijing, sebelum insiden Lapangan Tiananmen, 3.000 muslim memprotes penerbitan buku Seksual Bea Cukai karena ada penulis menyatakan budaya Islam berpusat pada seks. Pemerintah mendengarkan, langsung melarang buku itu, mengancam hukuman mati kepada editor dan penulis kalau tak mau meminta maaf di depan umum.

Masuknya suku Hui menjadi muslim pertama kali, sejak awal pemerintahan Dinasti Tang (618-906) awal, ketika muslim Arab dan Persia pedagang menetap di pelabuhan Kanton, Guangdong, Guangzhou, dan Fujian.

Pertengahan abad ke-8, suku-suku Turki (subras Mongol) memberontak ke penguasa Dinasti Tang, merasa kalah teknologi, suku-suku itu meminta bantuan tentara Arab penjaga perbatasan Tiongkok-Persia, akhirnya bantuan tentara Arab meraih kemenangan dan menetap di kawasan Tiongkok barat laut. Dalam perkembangannya, penguasa Tang menjalin hubungan komandan tentara Arab untuk menjaga kawasan perbatasan.

Dari 1260-1368 Masehi, Dinasti Yuan yang didirikan Kubhilai Khan, cucu Jenghis Khan merekrut suku-suku Mongol yang beragama Islam sebagai tentara dan administrator. Banyak tentara dan pejabat ini menetap di Yunnan, Tiongkok selatan.

Anak-anak Jenghis Khan mendirikan pemerintahan otonom (kerajaan sendiri), sejarawan lain menyebutnya Khanate, namun bersatu dalam panji kebesaran Kerajaan Pan Mongolia Raya. Di awal abad 14, semua Khanate keturunan Jenghis Khan memeluk Islam, kecuali Dinasti Yuan yang beribu kota di Beijing dengan raja termasyhur Khubilai Khan.

Jenghis Khan sendiri penganut kepercayaan Tengri dengan kuil besarnya di Gunung Tian Shan (Kazakhstan). Berikut sebagian Khanate keturunan Jenghis Khan yang dalam perkembangan raja-rajanya menjadi muslim, Golden Horde (Angkatan Pengelana Emas) dengan ibukota kerajaannya di Moskow (Rusia), Blue Horde (Angkatan Pengelana Biru), White Horde (Angkatan Pengelana Putih) di Eropa Timur, Mongul beribu kota di Delhi (India), Amir Timur Lenk (Pemimpin Timur yang Pincang), dan lain-lain.

Ketika suku-suku Islam di zaman Dinasti Yuan, Ming, hingga Qin (runtuh tahun 1911) identik menjadi tentara, suku Hui lebih kentara di perdagangan dan pemerintahan.

Keistimewaan suku Hui di mata Beijing saat ini, juga memiliki sejarah kelam, di pertengahan Dinasti Ming (1368-1644), Tiongkok ingin menyingkirkan suku-suku asing yang memiliki bola mata biru dan hijau, berambut pirang atau merah, memiliki kulit bule, dan tak bermata sipit. Segala sesuatu yang berbau budaya asing, dianggap menodai kebudayaan Han, salah satu korban tragedi ini semua kapal pusaka (kapal terbesar di waktu itu) pimpinan Laksamana Zeng He (Cheng Ho), dibakar habis.

Untuk menghindari penganiayaan, suku-suku muslim maupun campuran mengadopsi kebudayaan dan bahasa Tionghoa. Seiring waktu, penampilan mereka menjadi tidak bisa dibedakan dengan suku Han, baik adat istiadat maupun bahasa suku Han, meskipun mereka mempertahankan akar Islam mereka dan budaya.

Di sisi lain, merantau ke Asia Tenggara dan menjadi penyiar Islam di Nusantara. Laskar Giri Kusuma yang didirikan Sunan Giri (1478), di awal pendiriannya sebagiannya para santri suku Han Islam maupun Hui yang Islam yang merupakan pengungsi dari Tiongkok, berdakwah kepada warga lokal. Kemudian para santri Sunan Ampel yang berasal dari daerah Champa (Vietnam) sebagiannya juga suku Hui. Sampai saat ini (tahun 2012), suku Han beragama Islam di Pulau Hainan, disebut juga warga Hui Cham, sebab di zaman dulu ada negeri Champa yang diperintah penguasa Islam di zaman Dinasti Yuan (Laksamana Nasrudin).

Ketika Panembahan Jin Bun naik takhta dan menjadi Sultan Demak (1500) bergelar Sultan Sultan Fatah (meniru nama sultan Ottoman penakluk Romawi Byzantium, Sultan Fatih), menampung banyak pengungsi Hui di tentara dan pemerintahannya. Kekecewaan pada pemerintah Ming di Nanjing, pengurus perguruan Ampel Denta menginstruksikan membuang nama-nama dengan bantalan Han, dan menamainya dengan nama-nama lokal.

Pada masa Dinasti Qing (1644-1911), Beijing dikuasai bangsa Mancu dari Manchuria (atas Korea). Pemerintahan Manchu menganggap sudah tak ada bedanya antara suku Hui dan Han, kecuali agama yang dianutnya. Sehingga penguasa Mancu menganggap, suku Hui merupakan suku Han yang memeluk Islam, pengklasifikasian ini tercatat dokumen resmi pemerintahan Dinasti Qing.

Antara 1911-1949, pembangunan masjid oleh warga Hui meningkat. Pada tahun 1949, terdapat 20 ribu warga Hui di wilayah selatan Tiongkok melarikan diri ke Taiwan, menyusul kemenangan komunis di daratan. Hubungan suku Hui yang kala itu banyak di kawasan selatan Tiongkok, atau lebih dekat dengan Tibet dan Indo China (Asia Tenggara daratan) dengan suku-suku muslim di kawasan barat laut Tiongkok, memang jarang terjadi. Apalagi bahasa dan adat istiadat sangat jauh berbeda dengan suku-suku muslim di Tiongkok lainnya.

Selama Revolusi Kebudayaan (1966-1976), Pengawal Tentara Merah menghancurkan masjid, memaksa biksu dan biarawati Buddha untuk melanggar sumpah atau mengeksekusi mereka, dilarang mengajar bahasa Arab dan membakar salinan Alquran.

Namun sejak Deng Xioping memimpin Tiongkok, hak-hak warga Hui mulai diperhatikan bahkan sangat lebih dibandingkan dengan suku-suku muslim di Tiongkok lainnya. Khususnya, di pendidikan dan kesehatan, serta boleh memiliki anak lebih dari satu. Para pengungsi Hui di Taiwan, akhirnya banyak yang kembali ke kampung halamannya. Di sebagian yang lain pindah ke Pulau Hainan, karena ada ratusan ribu suku Hui hidup di pulau itu sejak abad 14.

Salah satu diktat yang dibacakan pengawal Deng Xioping ketika akan mengubur salah satu pahlawan revolusi yang beragama Islam, “Ingatlah keselamatan Ketua Mao (pendiri RRT) dijaga pahlawan Hui, dia tak makan daging babi dan tak minum arak, membuatnya selalu sehat walaupun jarang tidur, kejayaan Tiongkok di masa silam juga peran para pemikir Hui, kembalikan kehormatan Hui karena tetangga kita di barat semuanya negara-negara Islam, dan Hui bisa membantu negara kita melangkah jauh ke depan.” (habis)

Pemimpin NAZI Itu Punya Anak

http://www.sinarharapan.co.id/content/read/pemimpin-nazi-itu-punya-anak/

25.02.2012 10:50

Pemimpin NAZI Itu Punya Anak

Penulis : Nonnie Rering

(BBC Photo)

Semua orang mengenal Adolf Hitler sebagai pemimpin asal Jerman yang paling berpengaruh di dunia. Dalam sejarah biografi Hitler, pria ini diketahui meninggal pada 30 April 1945 dalam usia 56 tahun karena bunuh diri di dalam bungker bawah tanah miliknya di Berlin, Jerman.

Lantaran telanjur mencintai gundik yang akhirnya dinikahi pada 1943, Eva Braun, Hitler pun bunuh diri bersama Braun sebelum keduanya bisa lebih lama mengecap manisnya kebersamaan pasangan suami-istri.

Hingga kepergian pasangan suami istri ini, tak pernah dikabarkan kalau keduanya punya anak. Bahkan dalam sejumlah cerita Hitler, kerap tertulis kalau ia meninggal tanpa meninggalkan penerus atau keturunan.

Namun itu hanya cerita tertulis. Awal pekan ini, sejumlah harian Prancis cukup heboh dengan berita soal pemimpin Nazi paling berkarisma di abad 20-an ini ternyata punya seorang anak laki-laki dengan seorang gadis asal Prancis, Charlotte Lobjoie.

Putra Hitler yang bernama Jean-Marie Loret ini memang tak pernah bertemu ayahnya hingga meninggal di usia 67 tahun pada 1985. Namun, sejumlah bukti cukup kuat untuk mengungkapkan fakta sejarah kalau Hitler ternyata juga punya keturunan.

Berita ini sontak heboh di Prancis dan Jerman setelah majalah Paris’s Le Point mengungkapkannya dalam sebuah rangkaian tulisan, lengkap dengan beberapa bukti yang mengarah kepada kebenaran.

Ceritanya berawal dari kunjungan diktator itu ke sebuah kota kecil di Prancis, Fournes-in-Weppe, pada 1917. Lobjoie ketika itu sedang memotong jerami bersama teman-temannya yang lain ketika secara tiba-tiba seorang tentara Jerman datang dari seberang jalan.

Tentara itu melukis sesuatu di buku gambarnya sehingga membuat sejumlah wanita tertarik mengeruminya, ingin melihat apa yang dia gambar. Lobjoie diminta Hitler untuk mendekat. Sejak itu, keduanya pun makin dekat.

Melalui hubungan singkat, dua insan berbeda kelamin dan seorang tentara yang jauh dari hiburan, terjadilah hubungan intim hingga lahirnya seorang putra yang oleh ibunya diberi nama, Jean-Marie pada Maret 1918. “Ayahmu adalah seorang yang baik,” demikian bunyi sebuah pesan Lobjoie.

Ia bertanggung jawab dan selalu mengirimi uang untuk Ibu membesarkanmu. Kalau ia berkunjung, meski jarang, ia selalu mengajak ibu jalan-jalan di seputar pedesaan dan ibu bangga dengannya,” tulis Lobjoie dalam salah satu catatan hariannya yang sudah kusut.

Seperti nasib ribuan anak Prancis yang terlahir dari ayah seorang tentara Jerman, putranya selalu

mendapat perlakuan buruk dari teman-temannya di sekolah. Ia sering terlibat perkelahian saat mencoba membela ayahnya yang tak pernah kembali.

Kepada putranya, Lobjoie mulanya hanya mengatakan bahwa ayahnya hanya tentara Jerman. Ia tak pernah menyebut nama Hitler, bahkan ia membiarkan putranya bergabung dengan tentara Prancis dalam perang melawan invasi Nazi pada 1939.

Tes Darah

Lobjoie menceritakan semua kisah itu, tepat sebelum kematiannya pada awal 1950-an. Ia mengatakan bahwa ayah biologis Jean-Marie adalah seorang diktator paling terkenal dalam sejarah manusia.

“Agar tidak mengalami depresi, saya bekerja nonstop dan tidak pernah mengambil hari libur atau tidak pernah refreshing. Selama 20 tahun saya bahkan tidak pergi ke bioskop,” kata Jean-Marie, yang pada 1930-an diadopsi keluarga Loret hingga namanya menjadi Jean-Marie Loret.

Kurang lebih 20 tahun berusaha melupakan identitas ayahnya, Jean-Marie akhirnya terpancing menyelidiki masa lalunya. Lewat bantuan sejumlah ilmuwan, ia mendapati golongan darahnya identik dengan Hitler. Ia juga memiliki gaya tulisan tangan yang sama. Fotonya pun menunjukkan kemiripan tak terbantahkan.

Unsur-unsur lain yang menguatkan kisah ini adalah dokumen resmi Tentara Jerman yang menunjukkan seorang petugas kerap diminta mengantar amplop berisi uang tunai untuk Lobjoie selama Perang Dunia II.

Setelah Lobjoie meninggal, Jean-Marie juga menemukan sebuah lukisan di loteng rumah ibunya dengan bubuhan tanda tangan Hitler. Di Jerman, juga ditemukan lukisan Hitler berupa gambar seorang wanita yang tampak persis seperti wajah Lobjoie.

Francois Gibault, pengacara Loret, mengatakan, “Dia (Loret) pertama kali datang menemui saya pada 1979, tapi agak bingung dan tidak tahu apakah ia ingin diakui publik sebagai anak Hitler atau untuk menghapus semua bukti-bukti. Rahasia ini memang baru diungkap tak lama setelah Loret mengeluarkan bukunya bertitel Your Father’s Name is Hitler.

Penyelidikan mulai gencar hingga didapati tes genetik pada 2008. Seorang wartawan asal Belgia melakukan kunjungan mulai dari Jerman, Austria, Prancis, hingga Amerika Serikat untuk mendapatkan contoh darah Hitler di tempat-tempat terakhir yang ia kunjungi sebelum meninggal.

Ia juga mengunjungi Austria dan Long Island yang dikenal sebagai tempat terakhir yang dikunjungi Lobjoie bersama Hitler secara diam-diam. Dari hasil tes DNA, dipastikan kalau Jean-Marie bukanlah putra dari Hitler. Setelah itu, cerita ini sontak ditutup.

Namun, pekan lalu, Prancis kembali gempar setelah Le Point mengeluarkan sejumlah bukti dari Universitas Heidelberg kalau Jean-Marie adalah putra biologis dari Hitler.(Daily News/Berbagai Sumber)

Dwi Fungsi TNI

Dwi Fungsi TNI

DR. Alexander Tjaniago <yskp45@yahoo.co.id>,in:GELORA45@yahoogroups.com , Thursday, 9 February 2012, 6:02

Sdr.Salim Said yth.,

Article yang diantar disini adalah sebagai respond untuk Tulisan Mr. Olle Törnquist, a Professor of Political Science and Development Research, University of Oslo, Norwegia (lihat dibawah).
Jarang sekali ada Tulisan mengenai Indonesia dari para ahli Skandinavia, apalagi Tulisan yang menyangkut masalah prinsil, seperti Tulisan Prof.Olle Törnquist.
 Kebanyakan Tulisan mengenai Indonesia  di Europa-Barat penulisan para ahli Negeri Belanda dan England, dari Instutute for Internatinal Study, London, yang sering dikujungi Jendral Ali Murtopo dahulu.
Tulisan yang diantar disini buat Anda bukanlah sesuatu yang baru,pekerjaan Anda sehari-hari sebagai Pejabat Tinggi “Kekuasaan Negara Dwi Fungsi TNI”( Duta Besar R.I.) etc.
Tetapi Tulisan yang kecil tsb.t
elah membantah Pernyataan Anda,cuplikan,
“Dwifungsi telah dihapuskan sendiri oleh TNI pada April 2000″.
Disini kita bertolakbelakang,  yang dihapuskan bukan kekuasaan Dwi Fungsi TNI, melainkan nama ORDE-BARU, pelaksanan Doctrine Dwi Fungsi TNI” diteruskan oleh Jendral Susilo Bambang Yudhoyono: KESBANGPOL dan Business TNI + BIN = KOPKAMTIB.
KESBANGPOL dikepalai seorang Mayjen TNI -Militerpolitik-, dan bertanggungjawab langsung pada Pangti TNI- Jendral SBY, dengan
fungsi=>: mengawasi kehidupan ke Partaian dan Ormas;
Business TNI=>dari Kementerian Pertahanan sampai ke KODAM-KODAM dan berkolaborasi dengan kepentingan Perusahaan-Perusahaan Asing ( UUD Penanaman Modal Asing, Berkeley Mafia, 1967). Dan kini juga urusan perampokan Lahan Petani untuk Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit disepanjang kepulauan Indonesia; Hutan Tropis telah digunduli dari Sabang sampai ke Merauke. BIN, tak usah diberi Komentar, Anda lebih tahu.

Data-data untuk itu, bisa Anda temukan:

1.Road to Power: Indonesian Military Poltics,1945-1967
by Sundhaussen, 1982.
2.Suharto and His Generals:Indonesian Military Politics,1975-1983
by David Jenkins, 1984
3.Indonesian Politics Under Suharto
by Michael R.j.Vatikiotis,1994
4.The Indonesian military business complex
by Bilveer Sungh, 2001
5.The Declining Socio-Political Role on he Indonesian Military
by Keng S.Cheong, 1998

6.Power Politics and the Indonesian military
by Damien Kingsbury, 2003
7.Sukarno and the Indonesian Coup
by Helen-Louise Hunter, 2007
8.Military Reform and Democratisation
by Karabekir Akkoynlu, 2007
9.The Indonsian Military After the New Order
by Sukardi Rinakit, 2003
10.Staatszerfall als Herrschaftsstrategie
by Felix Heiduk,2007
11.Legitimizing Military Rule.Indonesian Armed forces Ideology,
1958-2008. An article from:Comtemporary Southeast Asia,
by Douglas Kammen, 2008
12.The Politic of Military and Humanitarian Interventions
by Didier fassin and Mariela Pandafi, 2010
13.Indonesian Military Personal,including:Suharto, Wiranto,
A.H.Nasution, Sudharmono,
TrySutrisno,Sudiman,UmarWirahadikusumah, Prabowo,
Teddy Jusuf, SarwoEdhie Wibowo,etc.
by Hephaestus Books, 2011

Didalam Literatur-Literatur tsb. diatas (dapat ditemukan pada Perpustakaan Oriental’s Institute Akademy of Sciences of R.F. of Russian, Moscow. Disini pernah juga bekerja ex-Jendal TNI Suharyo, sebagai Refugee Politique) akan Anda temukan,bahwa Dwi Fungsi tidak dihapuskan (Analisa-Logic), seperti yang Anda nyatakan, yang dihapuskan hanya nama Orde-Baru (Reformasi?).

Kunci dari masalah yalah, Perusahaan-Perusahaan Raksasa Asing memerlukan kekuasaan Dwi Fungsi TNI, dan sebalik, para Jendral Dwi Fungsi TNI memerlukan Pengusaha-Asing. Seperti ditulis oleh
Kwik Lian Gie, cuplikan:

“PENGUASAAN EKONOMI INDONESIA OLEH KEKUATAN ASING – BERKELEY MAFIA” 

“Dalam bulan November 1967, menyusul tertangkapnya ‘hadiah terbesar’, hasil tangkapannya dibagi. The Time-Life Corporation mensponsori konferensi istimewa di Jenewa yang dalam waktu tiga hari merancang pengambil alihan Indonesia. Para pesertanya meliputi para kapitalis yang paling berkuasa di dunia, orang-orang seperti David Rockefeller. Semua raksasa korporasi Barat diwakili : perusahaan-perusahaan minyak dan bank, General Motors, Imperial Chemical Industries, British Leyland, British American Tobacco, American Express, Siemens, Goodyear, The International Paper Corporation, US Steel. Di seberang meja adalah orang-orangnya Soeharto yang oleh Rockefeller disebut “ekonoom-ekonoom Indonesia yang top”.

“Di Jenewa, Tim Sultan terkenal dengan sebutan ‘the Berkeley Mafia’, karena beberapa di antaranya pernah menikmati beasiswa dari pemerintah Amerika Serikat untuk belajar di Universitas California di Berkeley. Mereka datang sebagai peminta-minta yang menyuarakan hal-hal yang diinginkan oleh para majikan yang hadir. Menyodorkan butir-butir yang dijual dari negara dan bangsanya, Sultan menawarkan : …… buruh murah yang melimpah ….. cadangan besar dari sumber daya alam ….. pasar yang besar.”

 

“Freeport mendapatkan bukit (mountain) dengan tembaga di Papua Barat (Henry Kissinger duduk dalam board). Sebuah konsorsium Eropa mendapat nikel Papua Barat. Sang raksasa Alcoa mendapat bagian terbesar dari bauksit Indonesia. Sekelompok perusahaan-perusahaan Amerika, Jepang dan Perancis mendapat hutan-hutan tropis di Sumatra, Papua Barat dan Kalimantan. Sebuah undang-undang tentang penanaman modal asing yang dengan buru-buru disodorkan kepada Soeharto membuat perampokan ini bebas pajak untuk lima tahun lamanya. Nyata dan secara rahasia, kendali dari ekonomi Indonesia pergi ke Inter Governmental Group on Indonesia (IGGI), yang anggota-anggota intinya adalah Amerika Serikat, Canada, Eropa, Australia dan, yang terpenting, Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia.”

 

Dan inilah Business TNI, yang berjalan sampai sekarang.R.I. telah dijualhabis, oleh para ahli Militerpolitik TNI=>Dwi Fungsi TNI.

 

Salam Hormat

 

A.Tjaniago

Sdr DR. Tjaniago YTH,
Untuk mengerti perkembangan Dwifungsi, mungkin ada baiknya Anda membaca buku saya Legimizing Military Rule. Kalau Anda di Negeri Belanda, Anda bisa mendaparkannya di perpustakaan KITLV. Seandainya thesis Anda sudah terbit sebagai buku, di mana kiranya bisa saya peroleh? Bolehkan saya tahu di Universitas mana Anda mempertahankan thesis Anda itu (untuk mempermudah saya mencarinya). Tambahan informasi (lebih lengkap dalam buku saya) Dwifungsi telah dihapuskan sendiri oleh TNI pada April 2000. Kopkamtib lama sebelumnya telah dihapuskan oleh Suharto sendiri untuk digantikan dengan Bakorstranas (semoga ingatan saya tidak salah). Dan lembaga yang terakhir ini dibubarkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid tidak lama setelah Beliau dilantik sebagai Presiden. Senang membaca surat Anda yang menjelaskan Anda sudah tahu apa itu fitnah. Cuma mungkin ada baiknya Anda ingat juga bahwa sesorang bisa terjerumus ke lembah fitnah bukan karena jahat melainkan karena  tidak punya informasi yang lengkap sebelum menjatuhkan vonis kepada sasarannya.
Salam hormat,
Bung Salim.

Dari: DR. Alexander Tjaniago <yskp45@yahoo.co.id>
Judul: Bls: Trs: [GELORA45] Democracy bashing: on corruption and peace in Aceh
Kepada: barisan.merahputih@yahoo.co.id, nurman286@gmail.com
Cc: GELORA45@yahoogroups.com, redaksiberdikari@yahoo.com, gri.mhmd@gmail.com, inti-net@yahoogroups.com
Tanggal: Jumat, 3 Februari, 2012, 6:01 AM

Havoc throughout the burden of the life of the people and the Indonesian Nation nearly a half century began with
            U.S.Role in 1965 Indonesia Military’s Coup

New York Times Continues to Conceal U.S. Role in 1965 Indonesia Coup

By Conn Hallinan, January 23, 2012
Gen. Suharto (left)
Gen. Suharto (left)

Why is the New York Times concealing the key role that the United States played in the 1965 coup in Indonesia that ended up killing somewhere between 500,000 and 1 million people? In a story Jan. 19—“Indonesia Chips Away At the Enforced Silence Around a Dark History”—the Times writes that the coup was “one of the darkest periods in modern Indonesian history, and the least discussed, until now.”

The fall of General Suharto’s military dictatorship rule does not mean a life of Democracy in Indonesian Society. Mechanism of the TNI’s Dual Function ( Dwi Fungsi TNI ) is never, never changed. One of the main important point of the Dwi Fungsi TNI is Business TNI, it’s means the Indonesian military trade, wherewith running since nearly half a century and holds the life of the country’s economy and the nation of Indonesia.

The Indonesian military business not only sells all the Earth’s Natural Resources Indonesia, but also sells Flora, sells and sells tropical Forest, Fauna, such as Uranghutan, Rhino, etc. out the country. And now even sold islands of Indonesia to foreigners.

President General Susilo Bambang Yudhoyono said the Indonesian goverment did not have any plan or wish to take over or nationalize foreign companies in Indonesia and asked foreign firm to continue doing bussiness in the country without any worry. I guarantee that there will be no nationalization of foreign companies”, ANTARA, November 02,2006.
Statement of the President and Supreme Commander of the TNI’s is an invitation to all International giant Capital’s Company for operated to drain Wealth and to enslave the Earth Indonesia and Indonesian people will be very cheap Coolie in their own country.
In the same time the National Entrepreneuer Indonesian will be destoryed being unable to compete with Association of the International Capital’smonopol.

Indonesia’s army ‘retains business empire’

By Karishma Vaswani
BBC News, Jakarta, 12 January 2010

Archive photo of Indonesian soldiers at a military parade, June 2006

Indonesia’s army used to be one of the region’s most powerful
Indonesia’s military business reforms are totally inadequate and have failed to dismantle the armed forces’ business empire, Human Rights Watch says.
US-based group alleges that many of the military’s businesses have been implicated in human rights abuses ..
Under the “dwifungsi” (dual function) concept of former Indonesian President Suharto’s government, soldiers were not only entrusted with defending the state, but played an active role in politics and business.
“Indonsia National Military Takeover of business by government is limited due in accordan with Law Nummber 34 Year 2004 on the military, espcially Article 76. deadline set five years after the Law on TNI imposed, or the same as October 16,2009. However, according to Defence Minister Juwono Sudarsono, does not mean that the issue before the date of the takeover of TNI businesses are completely done. He said, for some time after the deadline are still there such a thing the transition period”,wrote Jakarta,Kompas, November 10,2008, and the transition time it runs to this day, without limit, and without control.
d

US firm pays Indonesian army
Kopassus, Indonesia's elite special forces

The Indonesian military are accused of human rights abuses in Papua

The American mining giant Freeport McMoran paid the Indonesian military more than $5m last year for protection in Papua, a troubled Indonesian province.

Confirmation of the long-suspected arrangement was contained within a confidential document leaked to the media.
Freeport paid the army to protect their employees at Papua’s Grasberg mine, one of the world’s largest gold and copper mines.
The Indonesian military have been accused of widespread corruption and human rights abuses in Papua, where they are trying to contend with a sporadic separatist revolt.
The relationship between Freeport and the military is a very serious blemish on the situation in Papua
Carmel Budiardjo, human rights activist
  Thedocument was written in response to queries from Freeport’s shareholders, who were said to be uncomfortable with the security arrangements that the subsidiary Freeport Indonesia had in Papua.
The document details the payment of $5.6m to the Indonesian military in 2002, and $4.7m in 2001.
Troops at Freeport mine

Papuans distrust army guards at Freeport mine

Then arises the question “What is Democracy?” and”Who Needs Democracy?”.

With respect to the writer of “Democracy bashing: on corruption and peace in Aceh “Mr.Olle Tornquist, a Proffessor of Poltical Science and Development Reasearch University of Oslo,I would like to try to broaden the understanding of democracy for the sake of filling a close look at the meaning of democrcy in Indonesia.

A lot depends on the content of the “Democracy” we put into the word.
One possible set of definitions of term focusses on this system’s guarantees of the Social Justice and Freedom from arbitrary political power.


This approach can lead us in the most common direction of looking at citizens’right from the induvidualistic liberal perspective. Another way is to see demoracy as a specific form of governance ( a way to administer citizens, like a democracy of the Dwi Fungsi TNI:corruption, Collusion and Nepotism).
Yet another point of view suggests democracy should be concidered exclusively in the context of economic development.The issues that are of primary concern to most people hit by enormous social and economic dislocations and accordingly their primary polical priorities and values, are focused predominantly on their prospects for material well-being, corruption, and finally, the opportunity to be equal citizens within the state (by eliminating sources of discrimination based on age, disabilities, gender, erhnicity,etc.) What democratization meant in practice of life of the Indonesian people is basically of the challenge for liberalization of the narrow of the military’s political elite from almost any legal or social control. Only quite a small group was able to fully take advantage of the benefits of “democracy”.Indeed, primarily within the classical liberal tradition, democracy seems inextricable from a capitalist market system.

But the regimes of the Dwi Fungsi TNI’s put a pragmatic spin on the ideological notion of “democracy”in economic and political conservative authoritarianism.
Thus, the notion of “democracy” has been redifined by the politico-economic-bureaucratic Elit of the Dwi Fungsi TNI’s to consolidate their unified social power. And so, “democracy” serves the Dwi Fungsi TNI’s state ( and its elite ) and has become an indispensable tool for its development as far as it serves “its purpose”,
and Democracy and democratic institutions are functioning within that frame,i.e.

democracy seems to be involved in a plot  in which it is captured by the state, transformed by the ruling Groups into a commodity, and serves – predominantly – state and private interests as part of the power grid. In other words “democracy” is
losing its original appeal and its broader, previously unquestionable, social support.
Peace in Aceh have been pid by a resident Acehnese with 30 000 inhabitants
are terorized by TNI.

A.Tjaniago

Democracy bashing: on corruption and peace in Aceh

Olle Törnquist, Oslo | Fri, 01/27/2012 10:39 AM

Indonesia changes. In 1998, suddenly, democracy stood for everything good. Even Soeharto’s cronies and generals clung to it. Now, by contrast, it tends to be blamed for everything bad.

A major example is how even radical NGOs and the liberal media often argue that corruption is because democracy and decentralization have paved the way for crooked politicians. The dictum is that freedom and elections may be good for other purposes, but obviously not for fighting corruption. For this there must be separate means, “just look at Singapore”. Another more recent claim is that elections had to be postponed “to save peace in Aceh”.

How come that democracy which was seen as fundamental in fighting corruption, collusion and nepotism under Soeharto is now deemed to generate corruption? And how could the agreement on inclusive democracy in Aceh, which facilitated peace and reconstruction, be projected as a threat toagainst peace?

One answer is that the decriers’ definition of democracy differs from that in unbiased studies. Most scholars of the development of democracy agree that the aim of democracy is popular control of public affairs on the basis of political equality – while the means to reach this aim include institutions such as human rights, equal citizenship and justice, rule of law, free and fair elections, representative parties and interest organizations in addition to free media, culture, academe and citizen associations.

So although liberal democrats then claim that it is enough if all individuals have the chance to use these means, while social democrats say that democratization must also include the enhancement of the underprivileged’s social and political capacity to give them a fair chance too, both agree that the basic concepts enable unbiased studies of the extent to which the various means of democracy promote the aim of democracy.

In Indonesia however, the increasingly common definitions of democracy are dichotomous and limited to a few of the institutional means, typically the “negative freedoms” (against the state) and fair elections. This might make some sense in static world wide measurements, but it is deceptive in analyses of the dynamics of democracy in a country or province.

One reason is that with such definitions no regression or improvement is possible, only either-or.

Another reason is that since democracy is so narrowly defined that even representation is ignored, it is hard to analyze whether freedoms and elections may improve if dissidents have the chance to, for instance, build interest organizations and thus better parties too.

Thus it is also difficult to analyze whether elections combined with better representation of middle- and working-class interests would be a way of fighting for the improved rule of law and against corruption, as in successful democratic countries.

No, when democracy is defined dichotomously, narrowly and procedurally, and then associated with corruption, the natural conclusion is that rule of law must be crafted and corruption must be resisted through undemocratic means, as for instance in Singapore.

But how can such misplaced analyses survive and even become popular? One reason is that the ignorant scholarship is politically useful. It is good for those who are against popular control of public affairs on the basis of political equality to be able to associate  democracy with poorly functioning freedom and elections and with corruption.

And it is fine for technocrats and civil society activists (who rarely win elections and  build representative popular parties and organizations) to first be able to say that they need to avoid crooked politics to promote better laws, rights and citizens’ self management through networks, campaigns and lobbying — and then forget that this has typically required tactical alliances with  rulers, businessmen, the army and religious leaders with quite separate different long term interests, as in Indonesia 1965 and as in Thailand from 2006.

There is a similar logic to the claim that elections had to be postponed to save peace in Aceh because GAM leaders in the Aceh Party (PA) boycotted them. This would have been easier to understand if the electoral rules had blocked PA, as they are designed to bar local parties in other parts of Indonesia. But in Aceh they were not! The problem was instead that the pioneering Helsinki-formula to foster peace by including all parties and groups in democracy has been undermined by major actors such as PA itself.

In face of the 2006 local elections, reformist leadex-commanders including the incumbent governor, Irwandi Yusuf, and related citizen activists could bypass autocratic GAM leaders by joining hands and running as independents. But even though the reformists won, they did not build a new party, develop strong democratic politics and foster popular movements but combined old command structures with government positions and opted for reconciliation within PA.

Making things worse, the citizen groups also neglected popular organization, focusing on their own small parties. So when also harassed and isolated by PA’s and Irwandi’s tactical understanding with President Susilo Bambang Yudhoyono’s Democratic Party in the 2009 parliamentary elections, the civil society parties suffered disastrous electoral losses and were disqualified from further participation.

Thereafter PA, which was now relieved from competing against local parties, also tried to prevent Irwandi and other leaders from running as independents in the upcoming local elections. So when the Constitutional Court upheld the national rights of independent candidates (pioneered in Aceh!), PA even resisted the legal system, obstructed democracy by boycotting the elections and generated fears that peace was at stake.

So although Irwandi has also, though to a lesser degree, weakened the crucial inclusive democracy, it is important to remember that the Constitutional Court’s decision to reopen registration was unavoidable primarily because of PA’s tampering with democracy and should not allow the party to benefit from the postponement of the elections at the expense of other candidates.

It is stronger democracy that is needed to save peace as well as to fight corruption, not the other way around!

The writer is professor of Political Science and Development Research, University of Oslo, was the academic director of Indonesia’s participatory democracy surveys and is the lead-author and co-editor of Aceh: The Role of Democracy for Peace and Reconstruction 2 ed. 2011, Singapore: ISEAS, and in Indonesian by PCD Press.

VOC Gouverneur-Generaal J.P. Coen is ‘De grootste schurk’

Kolom IBRAHIM ISA
Kemis, 09 Februari 2012
————————
http://ibrahimisa.blogspot.com/

VOC Gouverneur-Generaal J.P. Coen is ‘De grootste schurk’
(Untuk PEMBACA BELANDA DAN INDONESIA)

<Anjuran Agar Belajar Baik-baik Bhs. Indonesia dan Bhs. Belanda)

Tulisan di bawah ini, adalah terjemahan ke dalam bahasa Belanda dari
teks Kolom Ibrahim Isa, tertanggal 17 Juni 2011. Ada tiga sebab mengapa
teks ini disiarkan kembaali. Sekaligus disiarkan terjemahannya ke dalam
bahasa Belanda.

*Pertama*, Diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda, karena dirasakan masih
perlu bagi banyak orang Belanda, baik mereka-mereka yang dari generasi
‘senior’, yang pernah mengalami masa “tempo doeloe”, zaman Indonesia
oleh dunia Barat di kenal sebagai ‘Nederlands Indïe’, atau Hindia
Belanda — maupun bagi mereka-mereka yang dari generasi muda. Yang
kebanyakan hanya kenal Pulau Bali, ‘Borobudur’, dan “Toba Meer”.

* * *

Kepada mereka-mereka itu perlu pelan-pelan tetapi konsisten,
dijelas-jelaskan, diterang-terangkan, bahwa kolonialisme Belanda atas
Indonesia, telah menyebabkan penderitaan dan pengorbanan yang amat besar
bagi rakyat Indonesia. Keputusan Pengadilan Den Haag, membenarkan
gugatan para janda korban Pembantaian Rawagede oleh tentara Belanda,
merupakan pendidikan yang baik bagi masyarakat Belanda, maupun bagi
Indonesia, penguasanya khsusunya. Belajar mengakui dosa dan kesalahan
yang dilakukan penguasa terhadap rakyat.

*Kedua, *Mendorong sahabat-sahabat dan cendekiawan Indonesia, khususnya
yang menggeluti sejarah Indonesia-Belanda, agar dengan sungguh-sungguh
dan terrencana menguasai bahasa Belanda. Karena, hendak belajar sejarah
Indonesia, maka sumber utama di macanegara adalah NEGERI BELANDA. Juga
orang-orangnya, pakar-pakarnya, masih bisa ditemui dan diajak meriset
sama-sama sekitar hubungan Indonesia-Belanda. Di bidang ini masih, boleh
dikata, simpang siur tafsiran orang. Termasuk tafsir mengenai peranan,
umpamanya, Persetujuan Linggarjati, Renville, maupun Konferensi Meja
Bundar. Apalagi mengenai peranan VOC. Tidak kurang dari mantan PM
Belanda, Pieter Balkenende, yang menilai peranan VOC sebagai sesuatu
yang positif. Harus belajar dari semangat VOC, katanya di muka forum
PERINGATAN 400 TAHUN VOC di Den Haag.

Dengan sendirinya, sebagai saran kepada Belanda, khususnya
cendekiawannya yang menggeluti masalah Indonesia-Belanda, BELAJARLAH
BAHASA INDONESIA baik-baik.

*Ketiga, Terus terang! Karena bangga dan ingin “pamer”. “Pamer” bahwa
aku berhasil mengajarkan bahasa Indonesia, kepada cucu kami /*/MAYA
KEUNING (19)/*/, putri si Sulung, Pratiwi Tjandra Rini. Maya kini studi
di tahun pertama Fakultas Kedokteran Universitas Amsterdam. Kepadanya
kuberitahukan bahwa terjemahannya itu, akan disiarkan untuk publik.
Sebagai penghargaan dan dorongan agar ia terus belajar bahasa Indonesia.
Sampai menguasainya. Ucapannya, intonasinya sudah mirip sekali. Yang
masih perlu ditambah adalah khazanah, vocabulary, kata-kata Indonesia.
Maya sudah bisa mengkhayati ‘logika’ bahasa Indonesia. Tahun depan ia
hendak berkunjung agak lama ke Indonesia. Mau praktek di salah satu
hospital di Indonesia, katanya.

* * *

VOC Gouverneur-Generaal J.P. Coen is ‘De grootste schurk’
<Geschreven door Ibrahim Isa> Vertaald door Maya Keuning

VOC Gouverneur-Generaal J.P. Coen is ‘De grootste schurk,’ zegt het
geweten van de Nederlandse mens.

/Zo beschuldigt de Nederlander Jan Pieterszoon Coen (1587-1629) van de
VOC. Zo wordt het geweten geuit van de Nederlanders, die respect hebben
voor de geschiedenis van de relatie tussen Indonesië en Nederland en
daar meer over willen weten. Van hen, die de historische feiten erkennen
zoals die zich werkelijk hebben voorgedaan. En dan in het bijzonder de
feiten betreffende de periode dat gouverneur-generaal J.P. Coen in
dienst was van de machtige VOC in Indonesië. /

/Het voorgaande schreef Eric van de Beek in de Volkskrant van 12 juli
2011. Verder vond hij: ‘iemand als Coen hoor je niet te eren’ en ‘De
tijdsomstandigheden waren geen verzachtende omstandigheden voor de
massamoordenaar J.P. Coen.’ ‘De geschiedenis van ons vaderland kent geen
grotere schurk dan deze,’ stelt Eric van de Beek. /

/De woorden die Van de Beek schrijft zijn hard, gedreven door zijn woede
en zijn kritiek op de gemeenteraad van Hoorn. De gemeenteraad heeft het
verzoek afgewezen om het beeld van voormalig gouverneur-generaal Coen
midden in de stad Hoorn te verwijderen, evenals een petitie van Hoornse
inwoners. De inwoners beschouwen het beeld van J.P. Coen als onterend
voor de goede naam van het Nederlandse volk. Het beeld was door de
gemeente Hoorn opgericht ter gelegenheid van de 300ste geboortedag van
Coen./

/De vraag is nu: waarom wordt Coen geacht onterend te zijn voor de goede
naam van het volk? Eric van de Beek schrijft dat deze man de stad
Batavia heeft opgericht door het veroveren en platbranden van Jayakarta.
Hij heeft daarnaast massamoorden gepleegd op de Banda-eilanden. Toen
zijn er in totaal bijna 15.000 Bandanezen vermoord. Coen erkende zelf
het volgende: “De inboorlingen sijn meest allen dood door den oorloch,
aarmoede ende gebreck vergaen. Zeer weynich isse in de omliggende
eilanden ontcomen.”/

/In feite was er al protest te horen voordat het beeld in Hoorn werd
opgericht. In het jaar 1887 schreef een historicus genaamd J.A. van der
Chijs het volgende: ‘Ik betwijfel of het oprichten van een beeld voor
J.P. Coen nog wel zal worden doorgezet. Aan zijn naam kleeft immers
bloed.’ Desondanks stond het ‘vervloekte’ beeld van Coen zes jaar later
(1893) midden in de stad. Na de oprichting ontstond veel protest van het
volk: er werd meerdere malen over geschreven door de pers en er werden
petities getekend tegen het bestaan van het beeld van Coen. Maar de
politici en de vertegenwoordigers van Hoorn bleven zich koppig
verdedigen. Deze zaak geeft aan hoe groot de invloed en de macht nog is
van de conservatieve politiek onder de leiders van Nederland, met
inbegrip van de vertegenwoordigers van Hoorn. Er vonden destijds
demonstraties plaats waarbij het beeld zelfs beklad werd met verf. Dit
laat zien hoe groot de afkeur en de woede is van de inwoners van Hoorn.
Waarom wordt er op deze manier eer betoond aan de massamoordenaar J.P.
Coen? Eric van de Beek: ‘Een massamoordenaar hoort niet te worden geëerd
met het oprichten van een standbeeld in het centrum van onze stad’. De
directeur van het Westfries Museum verklaarde in het RTL-nieuws: ‘Coen
was een wreed mens, maar hij was in zijn tijd niet de enige.’ Met een
diepe zucht sluit Eric van de Beek zijn artikel af: ‘In de stad Hoorn
staat een standbeeld geweid aan de massamoordenaar Jan Pieterszoon Coen:
dit is voer voor psychologen.’/

/***/

/Tijdens een bijeenkomst op 21 juni j.l. op het Indonesisch Instituut
van Wetenschappen te Jakarta werd het onderwerp ‘de relatie tussen
Indonesië en Nederland’ aangesneden door Asvi Warman Adam. Ik heb toen
gezegd dat Jan Pieterszoon Coen, die als gouverneur-generaal van de VOC
over ons land heerste, een plunderaar was die met zijn schip vol
soldaten naar Indonesië voer om onze rijkdom aan specerijen te roven.
Leunend op de armada en het leger van de VOC werd hij een van de leiders
van Indonesië. Het is niet toevallig dat het Koninklijke
Nederlandsch-Indische Leger in die koloniale periode het leger van de
Compagnie werd genoemd door ons volk./

/Ik heb naar voren gebracht dat de gegevens over de gruwelijkheden van
Coen destijds zeer duidelijk zijn terug te lezen in het boek “De Garoeda
en De Ooievaar” van historicus Herman Burgers./

/De relatie tussen Indonesië en Nederland is af en toe hecht en kan dan
weer zuur zijn. Een zogenaamde ‘hate and love relationship’. De
voornaamste oorzaak van deze veranderlijke relatie is enkel en alleen de
houding van de leiders in Den Haag. Als er wordt gesproken over een
‘love relationship’ dan was dat hoogstwaarschijnlijk gedurende de
periode van de Orde Baru. Al het kapitaal, de bedrijven en ander ‘bezit’
van Nederland, zoals de tuinbouw, waren hiervoor genationaliseerd onder
leiding van President Sukarno. Tijdens het Orba-regime werd het allemaal
teruggegeven aan Nederland./

/***/

/Voorlopig is het niet nodig om de pre-onafhankelijkheidsperiode van
Indonesië in het tijdperk van kolonialistisch Nederland te bespreken.
Wij beperken ons tot de periode vanaf het einde van de Pacifische Oorlog
met de overwinning van de geallieerden op het Keizerrijk Japan.
Nederland beschouwde de Proclamatie van de Onafhankelijkheid van
Indonesië en daarmee het oprichten van de Republik Indonesia op 17
augustus 1945 als een schending van de soevereiniteit van het koninkrijk
Nederland en haar Hindia Belanda./

/De Republik Indonesia was volgens Nederland een illegale staat: het
schond de Nederlandse constitutie en viel daardoor buiten haar wetten.
President Sukarno van de Republik Indonesia werd collaborateur van Japan
genoemd, wat van de republiek een Japanse creatie maakte, een marionet.
Het gevolg was dat Den Haag de luitenant gouverneur-generaal Van Mook
naar Indonesië stuurde, gesteund door zijn leger en de NICA. Zo is in
Indonesië het eerste conflict begonnen na de Pacifische Oorlog. Namelijk
die van de Indonesische Republiek versus het Nederlands Koninkrijk, die
hardnekkig de status quo wilde handhaven./

/In die periode was er nooit sprake van een warme en vriendelijke
relatie tussen Indonesië en Nederland. Er was altijd wel wat aan de
hand. Zoals de betrokkenheid van Nederland bij de coup d’etat van
Kapitein Westerling, ook wel de Ratu Adil genoemd. Het Nederlandse
beleid, die hardnekkig haar macht wilde behouden over Irian Barat, had
tot gevolg dat er een reeks subversieve acties hebben plaatsvonden. Dit
was de oorzaak van de volgende lange periode van wrijving in de relatie
tussen Indonesië en Nederland./

/* * */

/Na de reformatie in 1998 was dit nog steeds een hindernis. Een andere
belangrijke kwestie was die van de Onafhankelijkheidsdag. Nederland
bleef van mening dat Indonesië een onafhankelijk land werd na het
ondertekenen van de Overeenkomst van de Rondetafelconferentie. Het
ondertekenen werd gevolgd door de soevereiniteitsoverdracht aan de
Republiek der Verenigde Staten van Indonesië. Dit vond plaats op 29
december 1949 terwijl wij, het volk van Indonesia, volhouden dat wij een
onafhankelijk en soeverein land en volk zijn geworden op een andere dag.
Namelijk 17 augustus 1945 toen de onafhankelijkheid van Indonesia werd
geproclameerd door Sukarno en Mohammed Hatta. Het maakt niet uit of dit
feit wordt erkent of ontkent door Nederland of door wie dan ook./

/Er zijn nog verscheidene andere problemen geweest, zoals het zetelen
van de regering van de Republiek Zuid Maluku in Nederland, terwijl
Nederland alleen een diplomatieke relatie zou hebben met de Republiek
Indonesië. Dit was de reden van het afzeggen van het staatsbezoek van
president Yudhoyono naar Nederland. /

/Als je de ontwikkelingen bekijkt in de relatie tussen Indonesië en
Nederland kan men concluderen dat er in Nederland nog een conservatieve
opinie domineert over de rol van het Nederlandse kolonialisme in
Indonesië, over de VOC en over het ontstaan van de Republiek Indonesia
op 17 augustus 1945. Met name in de kringen van machthebbers. /

/Tegelijkertijd begint er ook een objectieve en realistische visie op te
komen in de kringen van Nederlandse geleerden en historici. Dit wordt
onder andere weerspiegeld in het artikel van Eric van de Beek en in het
boek van historicus Herman Burgers over de geschiedenis van de relatie
tussen Indonesië en Nederland./

* * *

Kolom IBRAHIM ISA
Minggu, 17 Juli 2011
——————–

*Gubernur Jendral VOC J.P. COEN (1587-1629), -Adalah BAJINGAN PALING
BESAR, — Kata Hati Nurani Orang Belanda*

Kalimat-kalimat tsb diatas adalah pernyataan orang Belanda sendiri.
Begitulah cetusan hati nurani orang Belanda yang mau tau, dan merespek
sejarah hubungan Indonesia-Belanda. Yang mau mengakui fakta-fakta
sejarah sebagaimana apa adanya. Khususnya yang bersangkutan dengan masa
berkuasanya VOC di Nusantara di bawah gubernur jendral J. Pieterszoon
Coen(1587-1629).

Semua itu (penulisnya, Eric van de Beek) bisa dibaca di s.k nasional
Belanda, “De Volkskrant”, 12 Juli 2011. Ditambahkannya pula, ‘iemand
als Coen hoor je niet te eren’. Terjemahan bebas: ‘Orang seperti Coen
tak patut dihormati’. Tambah lagi “De tijdomstandigheden waren geen
verzachtende omstandigheden voor de massamoordenaar J.P. Coen’. Artinya,
‘Situasi ketika itu, bukanlah sesuatu yang (bisa) meringankan bagi
seorang pembantai-massal seperti J.P. Coen’. Eric Van de Beek
menegaskan, ‘sejarah tanah air kita, tak mengenal bajingan yang lebih
besar lagi’ (maksudnya tak ada bajingan yang lebih besar selain JP Coen).

Van de Beek menulis kata-kata seperti tsb diatas terdorong oleh
kejengkelannya serta kritik keras pada Dewan Perwakilan Gemeente Hoorn,
Holland, yang menolak permintaan dan petisi sebagian masyarakat yang
menuntut agar patung mantan gubernur jendral VOC J.P. Coen di tengah
kota Hoorn itu, disingkirkan dari situ. Dianggap mencemarkan nama (baik)
bangsa Belanda. Patung tsb didirikan oleh Gemeente Hoorn sebagai
kenangan ulangtahun ke-300 J.P. Coen.

Mengapa Coen dinyatakan telah mencemarkan nama baik bangsa Belanda?
Tulis Eric van de Beek: Dia (Coen) mendirikan kota Batavia dengan
terlebih dahulu membakar habis kota Jayakarta. Ia (Coen) melakukan
pembantaian masal di kepulauan Banda. Hampitr keseluruhan 15.000
penduduk kepulauan Banda habis dibunuh. Coen sendiri mengakuinya,
tulisnya: ‘De inboorlingen sijn meest allen dood door den oorloch,
aarmoede ende gebreck vergaen. Zeer weynich isse in de omliggende
eilanden ontcomen’.

Sesungguhnya, sebelum dibangunnya patung Coen di tengah kota Hoorn, hal
itu sudah menjadi masalah. Pada tahun 1887, seorang historikus Belanda
bernama J. A Van der Chijs. Menulis a.l sbb: Saya ragukan apakah
(dibangunnya patung JP Coen) masih akan diteruskan. (Karena) pada
namanya melekat darah.’ Namun, 6 tahun kemudian (1893) patung Coen (
yang sialan itu) berdiri juga di tengah kota Hoorn. Setelah berdirinya
patung Coen disitu, banyak protes diajukan masyarakat. Tidak sedikit
tulisan dan petisi yang dimuat di pers yang memprotes keberadaan patung
JP Coen di tengah kota Hoorn. Tetapi politisi dan penguasa kota Hoorn
berkeras-kepala mempertahankannya. Hal mana menunjukkan bahwa pengaruh
dan kekuatan politik konservatif masih kokoh dikalangan penguasa
Belanda, termasuk di kotapraja Hoorn.

Demonstrasi-demonstrasi diadakan dan bahkan patung Coen disirami cat
dsb. Menunjukkan ketidak-relaan dan kemarahan masyarakat Hoorn. Mengapa
‘bajingan pembunuh masal’ JP Coen diberikan penghormatan dengan
mendirikan patungnya di tengah kota Hoorn. Eric van de Beek: ‘Seorang
pembunuh masal tidak patut dihormati, dengan mendirikan patungya dipusat
kota kita’.

Direktur Musium Westfries menyatakan di RTL-Nieuws: ; Dia (Coen) adalah
seorang yang kejam. Tetapi dia(Coen) bukan satu-satunya orang yang
begitu’. Dengan keluhan berat Eric van de Beek menutup tulisannya sbb:
‘Sebuah kota Hoorn dengan patung yang diperuntukkan bagi seorang
penjagal-manusia seperti JP Coen: Ini suatu bahan (pemikiran)bagi para
akhli ilmu jiwa’

* * *

Ketika bicara di pertemuan di LIPI, Jakarta, 21 Juni y.l., menyinggung
masalah hubungan Indonesia-Belanda, yang dikemukakan oleh Asvi Warman
Adam, aku nyatakan bahwa Jan Pieterszoon Coen (1587-1629), gubernur
jendral VOC yang menguasai negeri kita dulu, adalah p e r a m p o k,
yang dengan kapal dan tentaranya datang ke Indonesia untuk merampok
kekayaan rempah-rempah kita. Selanjutya JP Coen menjadi penguasa
Nusantara, dengan bersandar pada armada dan tentara VOC-nya. Tidak
kebetulan tentara KNIL di periode kolonial oleh masyarakat kita disebut
tentara KUMPENI, maksudnya compagnie, VOC.

Kukemukakan, bahwa catatan mengenai kekejaman JP Coen di Indonesia dulu,
jelas sekali dikemukakan dalam *buku sejarawan Herman Burgers (2010), “De
Garoeda en De Ooievaar”.*

Memang, hubungan Indonesia-Belanda benar-benar sebentar “mesra” sebentar
“kecut”. Suatu ‘hate and love relation’. Sebab utama dari keadaan
seperti itu semata-mata disebabkan oleh ‘ulahnya’ fihak penguasa di Den
Haag sendiri. Bila tokh dikatakan ada masa ‘love relation’ antara
Indonesia dan Belanda, maka itu kemungkinan besar, terjadi pada periode
rezim Orde Baru.

Di saat itu rezim Orba mengembalikan semua modal, perusahaan dan ‘milik’
Belanda lainnya, seperti perkebunan-perkebunan, yang sebelumnya
dinasionalisasi oleh pemerintahan Presiden Sukarno.

* * *

Tidak usahlah kita singgung lagi sementara ini, mengenai periode pra
kemerdekaan Indonesia, pada zaman kolonialisme Belanda. Kita batasi saja
sejak berakhirnya Perang Pasifik, dengan kemenangan Sekutu (A,B,C,D —
yaitu America, Britain, China dan Dutch) atas Kerajaan Jepang. Belanda
menganggap Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, — berdirinya negara
Republik Indonesia, pada tanggal 17 Agustus 1945, sebagai suatu
‘pelanggaran’ terhadap ‘kedaulatan’ Kerajaan Belanda, yang meliputi
Hindia Belanda (Indonesia).

Republik Indonesia, oleh Belanda dianggap sesuatu yang ilegal, di luar
hukum. Karena melanggar Konstitusi Kerajaan Belanda. Presiden RI,
Sukarno, menurut Belanda, adalah kolaborator Jepang. Maka RI adalah
ciptaan dan boneka Jepang. Lalu Den Haag mengirim Van Mook (dari
Australia) yang diangkat jadi Letnan-Jendral Gubernuir Hindia Belanda,
dengan tentara NICA-nya. Dimulailah ‘konflik’ pertama pasca Perang
Pasifik, di Indonesia. Yaitu antara Republik Indonesia versus Kerajaan
Belanda yang berkeras hendak mempertahankan statusquo.

Selama periode selanjutnya tak pernah ada hubungan ‘bersahabat’ yang
‘hangat’ antara Indonesia dan Belanda. Ada saja soalnya, Misalnya
keterlibatan Belanda dengan kudeta Kapten Westerling yang pakai nama
‘Ratu Adil’. Aksi-aksi subversi dan kemudian yang terpanjang masa
‘kecut’ dalam hubungan Indonesia –Belanda, disebabkan oleh politik
Belanda yang bersikeras hendak terus menguasai Irian Barat.

* * *

Setelah Reformasi (1998), — masih tetap ada ganjelan itu. Antara lain
yang terpenting ialah, mengenai masalah HARI MERDEKANYA INDONESIA.
Belanda bertahan pada sikapnya, bahwa Indonesia menjadi negeri merdeka,
s e t e l a h ditandatanganinya Persetujuan Konferensi Meja Bundar
(KMB), yang diikuti oleh suatu proses PENYERAHAN KEDAULATAN oleh
Kerajaan Belanda kepada Republik Indonesia Serikat (RIS). Itu terjadi
pada tanggal 29 Desember 1949. Sedangkan kita, bangsa Indonesia,
bertahan pada kenyataan bahwa dengan diproklamasikannya KEMERDEKAAN
INDONESIA, oleh Sukarno dan Moh, Hatta, atas nama bangsa Indonesia, pada
tanggal 17 Agustus, 1945, — — — pada saat itulah kita menjadi SUATU
NEGERI DAN BANGSA YANG MERDEKA DAN BERDAULAT. Tidak peduli diakui atau
ditolak oleh Belanda atau oleh siapapun.

Ada serentetan masalah lainnya, antara lain bermukimnya ‘pemerintah RMS
(Republik Maluku Selatan), di Belanda, padahal Belanda hanya mengakui
dan punya hubungan diplomatik dengan negara Republik Indonesia. Sehingga
kasus ini sempat menjadi kendala kunjungan Presiden Republik Indnesia,
S.B Yudhoyono, ke negeri Belanda.

Menelusuri perkembangan hubungan Indonesia-Belanda, bisa disaksikan
bahwa di Belanda (terutama di kalangan yang berkuasa) masih berkuasa
pandangan kolot tentang peranan kolonialisme Belanda di Indonesia,
tentang peranan VOC dan tentang harijadi Republik Indonesia, 17 A|gustus
1945.

Bersamaan dengan itu tumbuh terus pandangan yang obyektif dan realis di
kalangan cendekiawan dan pakar sejarah Belanda, seperti antara lain
tercermin dalam *tulisan Eric van de Beek dan buku sejarah hubungan
Indonesia-Belanda yang ditulis oleh sejarawan Herman Burgers.

Menimbang Sartono Kartodirdjo dan Onghokham

Menimbang Sartono Kartodirdjo dan Onghokham

Oleh Asvi Warman Adam 

Senin, 10 Des 2007,


Mengenang Sejarawan “Gerakan Petani” dan “Ratu Adil”
Sejarawan Onghokham mengalami stroke di Jogjakarta, Februari 2001, ketika menghadiri peringatan ulang tahun ke-80 Sartono Kartodirdjo. Penyakit itu tidak pernah pulih sampai dia meninggal tujuh tahun kemudian, 30 Agustus 2007.

Wartawati senior Tuti Kakiailatu menulis bahwa “Penderitaan Ong telah berakhir”. Pada 8 Desember 2007, diluncurkan buku dalam rangka 100 hari wafatnya Onghokham. Pada hari yang sama, dimakamkan Sartono Kartodirjo yang telah berpulang 36 jam sebelumnya.

Sartono Kartodirdjo dan Onghokham adalah dua sejarawan besar Indonesia yang sama-sama menaruh perhatian terhadap sejarah kolonialisme. Keduanya sama-sama menulis disertasi tentang petani pada masa penjajahan. Ong menulis tentang petani dan priayi pada abad XIX di Keresidenan Madiun. Sedangkan Sartono menulis tentang pemberontakan petani di Banten pada 1888. Mereka berdua lulusan Yale University (MA bagi Sartono sebelum melanjutkan ke Amsterdam University dan PhD bagi Onghokham).

Kehidupan petani tidak terlepas dari gagasan milenarisme. Wacana tentang ratu adil mewarnai gerakan petani di Banten sebagaimana dibahas dalam disertasi Sartono. Ong melihat konsep ratu adil itu sebagai retorika para lawan raja. Di Jawa, legitimasi diperoleh melalui wahyu. Konsep wahyu tersebut menjelaskan kekuasaan mutlak raja dan perlawanan terhadap dia berarti perlawanan terhadap Tuhan.

Namun, konsep tersebut juga menjadikan kedudukan raja tidak stabil karena wahyu bisa berpindah setiap waktu kepada orang lain. Orang yang bakal mendapat wahyu itu menjadi ratu adil yang didambakan kedatangannya.

Sartono dan Ong sama-sama tertarik pada revolusi Prancis. Dalam tulisannya mengenang Denys Lombard, Sartono menulis tentang perbandingan antara revolusi Prancis dengan revolusi Indonesia.

Menurut Sartono, dalam revolusi Prancis, golongan borjuis mengawali revolusi, sedangkan petani menentukan seberapa jauh dapat dilaksanakan. Dalam revolusi Indonesia, terbentuk struktur politik baru menggantikan sistem politik kolonial.

Namun, revolusi sosial yang terjadi secara lokal dan regional tidak mempunyai dampak luas dan tidak bisa merombak struktur sosial secara radikal. Rakyat belum menikmati statusnya sebagai warganegara secara penuh.

Ong tertarik pada revolusi Prancis melalui buku sejarah yang pertama dibacanya di perpustakaan sekolah di Surabaya tentang Marie Antoinette, sang ratu yang hidup penuh glamor dan dipenggal kepalanya dengan guillotine. Sampai tua, Ong masih terkenang guru sejarahnya yang menerangkan revolusi Prancis dengan gaya yang dramatis.

Sartono maupun Ong adalah sejarawan yang memiliki integritas yang tidak ditawar. Sartono pernah dihubungi pihak sekretariat negara untuk memperbaiki naskah buku putih tentang Gerakan 30 September. Dia menyindir pemerintah “menulis sejarah harus sesuai dengan fakta”. Namun, buku itu tetap diterbitkan pada 1994 tanpa memedulikan catatan Sartono.

Tentang pemalsuan sejarah, Ong melihat itu sudah terjadi sejak dulu dan di mana-mana. Namun, dia membedakan karya sejarah yang memberikan legitimasi berlebihan terhadap kerajaan Mataram seperti Babad Tanah Jawi.

Menurut Ong, karya itu tidak merugikan siapa pun, kecuali pengelabuan terhadap masyarakat mengenai kebesaran suatu kerajaan. Yang lebih berbahaya adalah “pemalsuan yang membawa akibat perang, kekejaman, dan pengejaran terhadap suatu golongan oleh kelompok yang berkuasa”. Kolom itu ditulis Ong di tengah kejayaan Orde Baru di majalah Tempo September 1981, pembaca tentu mafhum siapa yang dituju.

Sartono adalah sejarawan akademis. Berpuluh tahun dia mengajar di Universitas Gadjah Mada dan mempunyai murid yang tersebar mulai Banda Aceh sampai Papua. Dia diangkat sebagai guru besar emeritus. Sedangkan Universitas Indonesia kurang memanfaatkan keahlian dan pengetahuan Onghokham, sehingga yang bersangkutan pensiun muda dalam usia 55 tahun. Tapi, Ong lebih banyak menulis di media massa, kumpulan tulisannya pada Star Weekly, Kompas, dan Tempo telah dibukukan.

Bahkan, Onghokham adalah sejarawan Indonesia yang paling sering menulis di Prisma, majalah ilmu sosial yang bergengsi itu. Ong adalah sejarawan publik.

Tulisan-tulisan Ong banyak menyindir praktik politik Orde Baru, bahkan relevan dengan kondisi dewasa ini. Judul buku Ong yang merupakan kumpulan tulisan di majalah Tempo adalah Wahyu yang Hilang dan Negeri yang Guncang. Cocok untuk suasana di tanah air sekarang. Memang, negara ini sekarang sedang guncang. Namun, “wahyu” itu sekarang di mana dan akan berpindah kepada siapa? Apakah rakyat dapat berharap akan datang sang ratu adil?

Dr Asvi Warman Adam, sejarawan di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jakarta

Menoleh SEBENTAR Ke “PERISTIWA 27 JULI 1996” Atau ‘PERISTIWA SABTU KELABU”

Menoleh SEBENTAR Ke “PERISTIWA 27 JULI 1996” Atau ‘PERISTIWA SABTU KELABU”

Kolom IBRAHIM ISA
Minggu, 29 Januari 2012

in:NASIONAL-LIST YAHOOGROUPS <nasional-list@yahoogroups.com> , Sunday, 29 January 2012, 22:35

Menoleh SEBENTAR Ke “PERISTIWA 27 JULI 1996” Atau ‘PERISTIWA SABTU
KELABU”

/Mengapa sekarang mengangkat kembali “Peristiwa 27 Juli 1996”? /

/Maksudnya, tak lain, adalah, untuk menambah bahan, dokumentasi,
analisis kritis dan fakta, dalam rangka mencari-tau mengapa ‘konflik
antara SBY dan Mega’ begitu heibat. Sehingga Mega beroposisi terhadap
pemerintah Presiden SBY, dan tidak mau hadir dalam undangan-undangan
penting Presiden SBY kepadanya. Termasuk undangn perayaan 17 Agustus 1945. /

/Tampaknya tidak umum diketahui, termasuk oleh anggota-anggota PDI-P,
bahkan kader-kadernyapun kurang menyadari, bahwa ‘konflik” SBY vs Mega,
sesungguhnya punya latar belakang agak jauh ke belakang, Paling tidak
sejak ‘Peristiwa 26 Juli 1996”, di Jalan Diponegoro 58, Jakarta. Yaitu,
ketika kantor PDI Mega diserbu massa pendukung PDI pimpinan Soeryadi.
PDI Soeryadi dengan bantuan aparat keamanan negeri sebagai kekuatan
pokoknya./

/Kalau ditelusuri ke belakang, maka tampaknya penjelasan mengeni apa
sebab terjadi konflik Mega vs SBY, bahwa itu dikarenakan — Mega dua
kali kalah dalam pemilihan presiden, — itu bukan merupakan penjelasan
yang mengungkap inti masalah. Barangkali memang ada ada faktor itu,
tetapi ada yang lebih mendasar, lebih prinsipil. Bahwa, – – ‘konflik’
antara Mega vs SBY, bukan masalah ‘like and dislike’, bukan masalah
pribadi, tetapi MASALAH PRINSIPIL. Katakanlah punya latar belakang
IDEOLOGIS. /

/SBY, — Seperti jelas dari praktek politiknya selama menjabat fungsi
tertinggi negara, dan Partai Demokrat yang dilahirkannya, tampak beda
besar dengan strategi dan politik PDI-P di bawah pimpinan Mega. /

/PDI-P Mega menjadikan Pancasila dan ajaran Bung Karno sebagai dieologi
pembimbingnya (paling tidak seperti yang dideklarasikannya).Sedangkan
Partai Demokrat yang dibina SBY meneruskan strategi dan politik Orba,
yang berorientsi pada NEO LIBERALISME./

/* * */

“/Peristiwa 27 Juli 1996”, — baik disegarkan ingatan kita, — adalah
peristiwa penyerbun dan didudukinya dengan kekerasan kantor Partai
Demokrasi Indonesia, yang dipimpin oleh Megawati Sukarnoputri, Kekerasan
tsb telah menimbulkan korban yang tewas, luka-luka dan ‘hilang’.. Mega
ketika itu sudah mencuat namanya sebagai tokoh politik periode rezim
Orba, yang berani berkonfrontasi, berhadap-hadapan terhadap Orba. Mega
menantang Presiden Suharto yang ketika itu sedang jaya-jayanya. /

/Sejak Megawati berani secara terbuka menantang Suharto, mula-mula
sekitar penyelenggaraan Kongresi PDI, dimana kekuatan rezim Orba
melakukan segala sesuatu untuk menggeser Megawati dari kepimpinan PDI,
— sampai kepada ucapan Mega, bahwa ia bersedia mengambil oper
kepemimpinan negara bila itu disetujui rakyat. Sejak itu rezim Orba
menggencarkan segala daya upaya untuk menghancurkan PDI pimpinan Mega.
Menggantikannya dengan PDI pimpinan Soeryadi yang sepenuhnya merupakan
alat politik yang patuh pada Suharto./

“/*Perisitiwa 26 Juli 1996” adalah puncak operasi intel Suharto untuk
menggeser Megawati dari dunia politik Indonesia dan menghancurkan
samasekali PDI pimpinan Megawati.*/

/*Nah, dalam operasi “Peristiwa 27 Juli 1996” militer yang
bertanggung-jawab, yang mengambil keputusan ‘penyerbuan’ itu tidak lain
adalah Brigjen Susilo Bambang Yudhoyono. Ketika itu ia menjabat Kasdam
Jaya.*/

/*Inilah  a.l. LATAR BELAKANG penting konflik SBY vs Mega. Sudah sejak
dulu SBY dan kekuatan yang diwakilinya HENDAK MENHANCURKAN PDI-P
PIMPINAN MEGAWATI.*/

/* * */

/B*aik telutusuri “suntingan” WIKIPEDIA, sekitar “PERISTIWA 27 JULI
1996”, sbb:*/

/Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas//*,*/

/*Peristiwa 27 Juli 1996 adalah peristiwa pengambilalihan secara
paksa*//kantor DPP <http://id.wikipedia.org/wiki/DPP> Partai Demokrasi
Indonesia <http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Demokrasi_Indonesia>
(PDI) di Jl Diponegoro 58 Jakarta Pusat yang saat itu dikuasai pendukung
Megawati Soekarnoputri
<http://id.wikipedia.org/wiki/Megawati_Soekarnoputri>. Penyerbuan
dilakukan oleh massa pendukung Soerjadi
<http://id.wikipedia.org/wiki/Soerjadi> (Ketua Umum versi Kongres PDI di
Medan
<http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kongres_PDI_di_Medan&action=edit&redlink=1>)
serta dibantu oleh aparat dari kepolisian dan TNI
<http://id.wikipedia.org/wiki/TNI>./

/Peristiwa ini meluas menjadi kerusuhan di beberapa wilayah di Jakarta
<http://id.wikipedia.org/wiki/Jakarta>, khususnya di kawasan Jalan
Diponegoro, Salemba, Kramat. Beberapa kendaraan dan gedung terbakar./

/Pemerintah saat itu menuduh aktivis PRD
<http://id.wikipedia.org/wiki/PRD> sebagai penggerak kerusuhan.
Pemerintah Orde Baru kemudian memburu dan menjebloskan para aktivis PRD
ke penjara. Budiman Sudjatmiko
<http://id.wikipedia.org/wiki/Budiman_Sudjatmiko> mendapat hukuman
terberat, yakni 13 tahun penjara./

/ISTILAH/

/Ada dua istilah untuk Peristiwa 27 Juli ini, yaitu:/

*

/Kudatuli

<http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kudatuli&action=edit&redlink=1>.
Akronim dari Kerusuhan 27 Juli. Pertama kali dimuat di Tabloid
Swadesi <http://id.wikipedia.org/wiki/Swadesi> dan kemudian luas
digunakan oleh berbagai media massa. Mayjen TNI (Purn.) Prof. Dr.
Soehardiman, SE juga pernah menggunakannya dalam bukunya. /

*

/Sabtu Kelabu

<http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sabtu_Kelabu&action=edit&redlink=1>.
Merujuk pada hari saat terjadinya peristiwa ini yaitu hari Sabtu,
kata “kelabu” untuk menggambarkan “suasana gelap” yang melanda
panggung perpolitikan Indonesia saat itu. Tidak diketahui
pencetusnya, namun diduga semula beredar dalam forum-forum di
Internet. /

/*LAPORAN KOMNAS – HAM*/

/Hasil penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
<http://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Nasional_Hak_Asasi_Manusia>: 5
orang meninggal dunia, 149 orang (sipil maupun aparat) luka-luka, 136
orang ditahan. Komnas HAM juga menyimpulkan telah terjadi sejumlah
pelanggaran hak asasi manusia./

/Dokumen dari Laporan Akhir Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyebut
pertemuan tanggal 24 Juli <http://id.wikipedia.org/wiki/24_Juli> 1996 di
Kodam Jaya <http://id.wikipedia.org/wiki/Kodam_Jaya> dipimpin oleh
Kasdam Jaya Brigjen Susilo Bambang Yudhoyono
<http://id.wikipedia.org/wiki/Susilo_Bambang_Yudhoyono>. Hadir pada
rapat itu adalah Brigjen Zacky Anwar Makarim
<http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Zacky_Anwar_Makarim&action=edit&redlink=1>,
Kolonel Haryanto, Kolonel Joko Santoso
<http://id.wikipedia.org/wiki/Joko_Santoso>, dan Alex Widya Siregar
<http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Alex_Widya_Siregar&action=edit&redlink=1>.
Dalam rapat itu, Susilo Bambang Yudhoyono memutuskan penyerbuan atau
pengambilalihan kantor DPP PDI oleh Kodam Jaya./

/Dokumen tersebut juga menyebutkan aksi penyerbuan adalah garapan Markas
Besar ABRI c.q. Badan Intelijen ABRI bersama Alex Widya S. Diduga,
Kasdam Jaya menggerakkan pasukan pemukul Kodam Jaya, yaitu Brigade
Infanteri 1/Jaya Sakti/Pengamanan Ibu Kota pimpinan Kolonel Inf. Tri
Tamtomo untuk melakukan penyerbuan. Seperti tercatat di dokumen itu,
rekaman video peristiwa itu menampilkan pasukan Batalion Infanteri
201/Jaya Yudha menyerbu dengan menyamar seolah-olah massa PDI
pro-Kongres Medan. Fakta serupa terungkap dalam dokumen Paparan Polri
tentang Hasil Penyidikan Kasus 27 Juli 1996, di Komisi I dan II DPR RI,
26 Juni 2000.[1]
<http://id.wikipedia.org/wiki/Peristiwa_27_Juli#cite_note-0>/

/Latar belakang/

/Soeharto <http://id.wikipedia.org/wiki/Soeharto> dan pembantu
militernya merekayasa Kongres PDI di Medan dan mendudukkan kembali
Soerjadi sebagai Ketua Umum PDI. Rekayasa pemerintahan Orde Baru untuk
menggulingkan Megawati itu dilawan pendukung Megawati dengan menggelar
mimbar bebas di Kantor DPP PDI./

/Mimbar bebas yang menghadirkan sejumlah tokoh kritis dan aktivis
penentang Orde Baru, telah mampu membangkitkan kesadaran kritis rakyat
atas perilaku politik Orde Baru. Sehingga ketika terjadi pengambilalihan
secara paksa, perlawanan dari rakyat pun terjadi./

/Pasca Orde Baru/

/Pengadilan Koneksitas yang digelar pada era Presiden Megawati
<http://id.wikipedia.org/wiki/Megawati> hanya mampu membuktikan seorang
buruh bernama Jonathan Marpaung yang terbukti mengerahkan massa dan
melempar batu ke Kantor PDI. Ia dihukum dua bulan sepuluh hari,
sementara dua perwira militer yang diadili, Kol CZI Budi Purnama (mantan
Komandan Detasemen Intel Kodam Jaya) dan Letnan Satu (Inf) Suharto
(mantan Komandan Kompi C Detasemen Intel Kodam Jaya) divonis bebas./

/Garis waktu/

/*Pukul 01.00* /

/Di Markas PDI ada sekitar 300 orang yang berjaga — suatu kebiasaan
dilakukan sejak Kongres Medan lalu. Di luar pagar, ada sekitar 50 orang.
Satgas dan simpatisan Megawati mulai terlelap dan sebagian ada yang main
catur di pinggir pelataran kantor dan juga di Jalan Diponegoro dengan
beralaskan terpal./

/*Pukul 03.00* /

/Para pendukung Mega mulai mencium sesuatu bakal terjadi, setelah
patroli mobil polisi berkali-kali melintas. Sebagian dari mereka mencoba
memantau keadaan dari jembatan kereta api Cikini
<http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Cikini&action=edit&redlink=1>./

*

/*Pukul 05.00* /

/Serombongan pasukan berbaju merah, kaus PDI, bergerak menuju Diponegoro
58. Konon mereka diangkut dengan delapan truk./

*
/*Pukul 06.15* /

/Pasukan berkaus merah tadi akhirnya sampai di depan Kantor PDI dan
kedatangan mereka disambut para pendukung Mega dengan lemparan batu.
Pasukan merah tadi pun membalas dengan batu dan lontaran api. Maka,
spanduk yang menutupi hampir semua bagian depan Kantor PDI terbakar
ludes. Bentrok fisik pun tak terhindarkan. Sebuah sumber mengatakan ada
empat orang tewas, tapi angka ini belum dikonfirmasi./

/Semua jalan menuju ke arah Diponegoro sudah diblokir oleh kesatuan
polisi. Perempatan Matraman <http://id.wikipedia.org/wiki/Matraman>
menuju ke Jalan Proklamasi ditutup dengan seng-seng Dinas Pekerjaan Umum
<http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Dinas_Pekerjaan_Umum&action=edit&redlink=1>
yang sedang dipakai dalam pembangunan jembatan layang Pramuka-Jalan Tambak./

/Massa sudah berkumpul di depan Bank BII Megaria
<http://id.wikipedia.org/wiki/Bioskop_Megaria>. Sedang di samping pos
polisi sudah bersiap dua mobil anti huru-hara dan empat mobil pemadam
kebakaran persis di depan DPP PDI. Polisi anti huru-hara terlihat ketat
di belakang mobil anti huru-hara dan di depan Kantor PDI./

/*Pukul 09.15* /

/Di samping Kantor PDI (dan PPP) terlihat massa — yang tampaknya bukan
dari PDI — sedang baku lempar batu dengan ABRI
<http://id.wikipedia.org/wiki/ABRI> yang bertameng dan bersenjatakan
pentungan. Massa terus melawan dengan melempar batu./

/*Pukul 09. 24* /

/Massa di belakang Gedung SMP 8 dan 9, di samping Kantor PDI dan PPP,
mulai terdesak mundur ketika ada bantuan pasukan yang tadinya hanya
berjaga-jaga di bawah jembatan kereta api. Mereka dipukul mundur sampai
di belakang Gedung Proklamasi
<http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Gedung_Proklamasi&action=edit&redlink=1>.
Tiga wartawan foto mulai membidik massa yang lari tunggang langgang,
Sedang salah seorang wartawan foto mendekati pasukan loreng dan berusaha
mengambil gambar. Tiba-tiba seorang wartawan foto — yang belakangan
diketahui bernama Sukma dari majalah Ummat
<http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Majalah_Ummat&action=edit&redlink=1>
— terlihat dipukuli pasukan loreng dan diseret bajunya (Lihat berita
KOMPAS, 29 Juli 1996). Dari sana Sukma — dengan menarik bajunya —
dibawa ke belakang Gedung SMP 8 dan 9 Jakarta, tempat pasukan loreng
berkumpul yang berjarak 300 meter dari tempat pertama pemukulan./

/*Pukul 09. 35* /

/Massa di depan Megaria yang diblokade pasukan polisi anti huru-hara,
melempar batu ketika mobil ambulans dari Sub Dinas Kebakaran Jakarta
yang meluncur dari kantor DPP PDI mencoba menerobos kerumanan massa dan
polisi di depan Bank BII di pertigaan Megaria. Massa yang berada di
depan gedung bioskop Megaria
<http://id.wikipedia.org/wiki/Bioskop_Megaria> dan Bank BII,
berteriak-teriak dan bernyanyi, “Mega pasti menang, pasti menang, pasti
menang”./

/*Pukul 09. 45* /

/Wartawan dalam dan luar negeri, yang sedari pagi berkumpul di depan pos
polisi, mulai dihalau oleh pasukan anti huru-hara menuju kerumunan massa
di depan Bank BII./

/Saat itu juga terlihat kepulan asap hitam membubung dari DPP PDI. Salah
seorang satgas PDI pro Mega mengatakan bahwa sebagian Kantor PDI sempat
dibakar dan arsip-arsip di dalam kantor sudah dimusnahkan. Korban tewas
dari PDI pro Megawati yang berada di DPP diperkirakan empat orang.
Sekitar 300 orang luka parah, 50 orang diantaranya dari cabang-cabang
Jawa Timur yang tengah berjaga-jaga di Kantor PDI./

/Jalan Diponegoro di depan DPP PDI mulai dibersihkan dari batu-batu dan
bekas kebakaran. Seonggok bangkai mobil dan motor yang terbakar juga
disiram dan berada persis di depan pintu masuk Kantor PDI./

/*Pukul 11. 30* /

/Ribuan massa terus bertambah dan terpisah letaknya di tiga tempat.
Yaitu di depan Bioskop Megaria, di depan BII, serta di depan Telkom,
persis di depan jalan tempat Proyek Apartemen Menteng. Mereka menjadi
satu kerumunan besar di pos polisi di bawah jembatan kereta api layang.
Belum lagi massa dari arah Selatan di bawah jembatan layang kereta api
yang sebelumnya dipukul mundur, sudah mulai bergerak maju dan menjadi
satu kembali dengan massa besar tadi./

/Mimbar bebas pun digelar. Helikopter polisi terus memantau massa yang
mulai mengadakan mimbar bebas. Dipandu aktivis pemuda, mimbar bebas
menjadi ajang umpatan pada aparat keamanan, dan sanjungan untuk Mega.
“Mega pasti menang, pasti menang, pasti menang…..,” terus terdengar.
Massa yang masih di dalam pagar lintasan kereta api mulai merobohkan
pagar besi, lantas menyatu dengan massa peserta mimbar bebas./

Pukul 11. 40* /

/Massa yang berada di dalam pagar lintasan kereta api mulai melempar
batu ke arah aparat yang sudah berjaga-jaga di depan SMP 8 dan 9
Jakarta. Terdengar dari kejauhan massa di mimbar bebas terus berteriak
mengecam aparat berseragam loreng. Batu-batu yang beterbangan membuat
wartawan berlindung di belakang blokade polisi dan sebagian lagi
menyelamatkan diri dengan berlindung di mobil anti huru-hara./

/Pihak kepolisian Jakarta Pusat berusaha menenangkan massa yang
melempari pasukan dari Yon Kavaleri VII dan Yon Armed 7 Jayakarta. Massa
yang terus bergerak membuat pasukan berseragam loreng bertahan di
sekitar Jalan Pegangsaan Timur./

/Di depan pos polisi, massa yang terus bertambah jumlahnya memenuhi
pentas mimbar bebas. Massa di depan bioskop Megaria merobohkan pagar
besi pembatas jalan dan bergabung menyaksikan mimbar bebas. Salah
seorang tampak berdiri di tengah lingkaran massa dengan membawa tongkat
berbendera Merah Putih yang dikibarkan setengah tinggi tongkat. Dia
berteriak, “Kita di sini menjadi saksi sejarah. Kawan-kawan kita mati di
dalam Kantor PDI. Kita harus menunggu komando langsung dari Ibu Mega,”
teriaknya lantang. Yang lain menyanyikan, “Satu komando….. satu
tindakan.” Kemudian ada doa bersama untuk mereka yang tewas./

/*Pukul 12. 40* /

/Pihak keamanan meminta utusan mimbar bebas untuk bersama-sama pihak
keamanan masuk melihat situasi di dalam Kantor PDI. Lima orang akhirnya
dipilih, sementara mimbar bebas terus berjalan./

/*Pukul 12. 45* /

/Bantuan polisi dari satuan Sabhara Polda Metro Jaya mulai berdatangan
memenuhi jalan depan Kantor PDI. Sedang lima orang utusan di bawah
pimpinan Drs. Abdurrahman Saleh, bekas pengurus Yayasan Lembaga Bantuan
Hukum Indonesia, masuk ke dalam kantor DPP yang porak poranda. Sekitar
lima menit berada di dalam Kantor PDI, lima utusan tadi ke luar. Salah
seorang wakil utusan, ketika ditanya TEMPO Interaktif tentang bagaimana
kondisi di dalam kantor DPP, mengatakan, “Di dalam tidak ada apa-apa;
darah berceceran di semua ruangan.” Orang ini bercerita sambil menahan
tangis; matanya sarat air mata, sambil membawa jaket merah PDI bernama
dada Nico Daryanto, mantan Sekretaris Jenderal PDI, dan satu spanduk merah./

/Kelima utusan tersebut didaulat naik ke atas mobil anti huru-hara untuk
melaporkan keadaan di dalam gedung. Baru beberapa kata terucap dari
utusan tadi, sebuah batu melayang entah darimana dan mengenai tangan
seorang utusan yang berdiri di atas mobil anti huru-hara. Akhirnya,
laporan keadaan Kantor PDI berhenti sampai di si/*Pukul 13. 52* /

/Pengacara Megawati, RO Tambunan, berpidato di depan Kantor PDI. Dia
mengatakan, “Kita menduduki Kantor DPP karena Megawati adalah pimpinan
yang syah. Negara ini adalah negara hukum, jadi tunggu proses hukum
selesai,” katanya keras. Yang dimaksud Tambunan adalah proses hukum
berupa tuntutan Megawati ke alamat Soerjadi dan sejumlah pejabat
pemerintah di pengadilan yang sampai kini masih disidangkan, sehingga
status Kantor PDI belum diputuskan./

/Menurut RO Tambunan, Kapolres Jakarta Pusat sudah berjanji tidak
seorang pun diperkenankan masuk, termasuk kubu Soerjadi. Barang-barang
tak satu pun boleh keluar dari dalam kantor; pihak pengacara akan
mendaftar barang-barang DPP. “Ini negara hukum, kita harus turuti
perintah hukum,” ujar Tambunan./

/*Pukul 14. 05* /

/Soetardjo Soerjogoeritno, salah satu pimpinan DPP PDI yang pro
Megawati, tiba-tiba terlihat berjalan mendekati Kantor PDI. Sesaat
kemudian Soerjogoeritno bicara dengan Kapolres Jakarta Pusat soal status
Kantor PDI./

/Massa yang mencoba mendekati Soerjogoeritno dihalau anggota Brimob yang
bersiaga dengan anjing pelacak. Tapi, melihat ribuan orang, dua anjing
herder itu tak berani bergerak mengejar massa. Massa makin berani. “Kami
ini manusia, kok dikasih anjing,” kata seseorang marah. Siang itu pula
setumpuk koran Terbit yang memberitakan Kantor DPP PDI Diserbu,
ramai-ramai dirobek-robek./

/*Pukul 14. 29* /

/Hujan batu terjadi. Massa yang di berada depan pos polisi melempari
barikade polisi anti huru-hara. Satuan anti kerusuhan itu terpaksa
mundur dan berlindung dari hujan batu. Mobil anti huru-hara yang tetap
nongkrong di bawah jembatan layang dilempari batu bertubi-tubi. Dua
lapis barisan polisi dan tentara bergerak maju. Dengan tameng dan
tongkat mereka merangsek maju menghalau massa. Maka, ribuan orang itu
beringsut mundur ke arah Salemba./

/Ada sekitar seratus orang yang berlindung di dalam gedung Kedutaan
Besar Palestina, persis di depan Kantor PDI. Di samping Kantor PDI, di
Kantor PPP, terlihat puluhan wartawan berkumpul. Sementara itu, polisi
dan tentara mengejar massa sampai di depan Rumah Sakit Cipto (RSCM).
Beberapa orang terlihat dipentung dengan rotan. Seorang siswa STM 1
Jakarta, menangis di depan bioskop Megaria — lengannya patah ketika
menangkis pukulan dan pentungan petugas. Di depan Megaria itu suasananya
gaduh, ambulans meraung-raung terus menerus. Korban-korban yang bocor
kepalanya dan luka-luka diseret ke depan Kantor PDI dan menjadi bidikan
foto wartawan./

/*Pukul 15. 00* /

/Enam buah panser mulai berdatangan di depan pos polisi Megaria. Persis
di depan Rumah Sakit Cipto (RSCM), sebuah bus tingkat dibakar massa. Tak
jauh dari bus yang terbakar, satu lagi bus PPD nomor trayek 40, disiram
bensin dan dibakar dengan sebuah korek api. Terbakarlah bus jurusan
Kampung Rambutan-Kota itu./

/*Pukul 15. 37* /

/Persis di depan Fakultas Kedokteran UI Salemba, sebuah bus Patas PPD
nomor trayek 2, habis terbakar. Ribuan massa mulai mencabuti rambu-rambu
lalu lintas dan menghancurkan lampu lalu-lintas di pertigaan Salemba.
Asrama Kowad — yaitu gedung Persit Kartika Candra Kirana — merupakan
gedung pertama yang diamuk massa. Pertama-tama dengan lemparan batu dari
luar, kemudian massa masuk ke halaman, dan membakar gedung tersebut.
Sebuah kendaraan jip yang diparkir di halaman dibakar massa, menimbulkan
api yang besar./

/Wisma Honda yang terletak di sebelah Barat gedung Persit, tak luput
dari lemparan batu. Tapi, beberapa jam kemudian, gedung Honda itu pun
habis dilalap si jago merah. Massa kemudian bergerak ke arah Selatan dan
membakar Gedung Departemen Pertanian yang berlantai delapan. Sebuah
sedan Mercy juga dibakar habis./

/*Pukul 15. 55* /

/Massa terus bergerak ke arah Matraman. Maka, beberapa gedung pun jadi
korban amukan api yang disulut massa. Pertama-tama gedung Bank
Swansarindo Internasional. Api yang berasal dari karpet lantai dan
korden jendela kaca itu dengan cepat merambat ke atas gedung berlantai
lima ini. Show room Auto 2000 yang berada disebelahnya juga tidak luput
dari amukan massa dan dibakar beserta mobil yang dipamerkan di dalamnya.
Selanjutnya Bank Mayapada juga dibakar massa./

/Ribuan massa terus bergerak ke arah Matraman. Dengan tembakan ke udara,
massa mulai tercerai-berai. Sebagian ke arah Pramuka, sebagian lagi ke
arah Proyek Perdagangan Senen. Sebelumnya, seorang polisi kelihatan
memegangi kepalanya yang bocor kena lemparan batu. Dia berkata kepada
seorang rekannya yang berseragam loreng, “Bapak yang bawa senjata ke
depan saja Pak.”/

/*Pukul 16. 19* /

/Massa rupanya melempari Bank BHS di Jalan Matraman. Kelihatan api mulai
menyala di samping gedung BHS, tetapi tidak sampai menyentuh gedung bank
itu karena sepasukan tentara berbaret hitam dengan tronton pengangkut
pasukan segera tiba./

/Sedangkan jalan Salemba Raya terlihat gelap. Asap hitam tebal dari
gedung Bank Mayapada dan Auto 2000 membubung ke udara. Massa yang
bergerak ke arah Salemba inilah yang kemudian membakar gedung Darmex,
Gedung Telkom, terus sampai ke arah Senen. Namun mereka dihalau panser
tentara dan gagal mencapai Senen./

/*Pukul 16. 33* /

/Tiga panser didatangkan ke perempatan Matraman. Panser ini berhasil
membubarkan massa yang merusak semua rambu-rambu lalu lintas./

/*Pukul 19.00* /

/Massa di Jalan Proklamasi mulai berkerumun. Tak lama kemudian mereka
membakar toko Circle K, Studio SS Foto, dan beberapa bangunan lagi. Aksi
dikabarkan berlangsung sampai pukul 01.00 dinihari.[2]
<http://id.wikipedia.org/wiki/Peristiwa_27_Juli#cite_note-1>/

/Buku dan penelitian/

/Peristiwa 27 Juli menghasilkan sejumlah buku dan sejumlah penelitian.
Pejabat militer juga menulis buku untuk menjelaskan posisinya dalam
kasus itu. Benny S Butarbutar, yang menulis buku Soeyono Bukan Puntung
Rokok (2003), memaparkan Kasus 27 Juli dari perspektif Soeyono yang kala
itu menjabat Kepala Staf Umum ABRI <http://id.wikipedia.org/wiki/ABRI>.
Ia membangun teori persaingan srikandi kembar antara Megawati dan Siti
Hardijanti Rukmana
<http://id.wikipedia.org/wiki/Siti_Hardijanti_Rukmana> sebagai latar
terjadinya Kasus 27 Juli. Ia juga memaparkan, rivalitas di tubuh tentara
yang membuatnya tersingkir dari militer. Soeyono menyebutnya sebagai
Killing the Sitting Duck Game, rekayasa untuk “Membunuh Bebek Lumpuh.”
Sehari sebelum kejadian, Soeyono mengalami kecelakaan di Bolaang Mongondow./

/Buku lain yang muncul adalah Membongkar Misteri Sabtu Kelabu 27 Juli
1996 dengan editor Darmanto Jatman (2001). Tim peneliti Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia
<http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Ilmu_Pengetahuan_Indonesia> juga
membukukan hasil penelitian mengenai Militer dan Politik Kekerasan Orde
Baru-Soeharto di Belakang Peristiwa 27 Juli? (2001)./

/Peringatan/

/Pada Rabu 26 Juli <http://id.wikipedia.org/wiki/26_Juli> 2006
<http://id.wikipedia.org/wiki/2006>, Malam Dasawarsa Tragedi 27 Juli
1996 digelar di bekas Kantor Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Jalan
Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat. Acara hanya dihadiri
keluarga korban dan saksi mata peristiwa ini. Petinggi partai yang sudah
berubah nama menjadi PDI Perjuangan
<http://id.wikipedia.org/wiki/PDI_Perjuangan> tidak terlihat hadir.
Begitu juga Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri
<http://id.wikipedia.org/wiki/Megawati_Sukarnoputri>. Walau begitu acara
berjalan khidmat. Setelah tahlilan, peringatan itu diteruskan pemotongan
tumpeng kemudian ditutup dengan renungan. [3]
<http://id.wikipedia.org/wiki/Peristiwa_27_Juli#cite_note-2>/

/Referensi/
1.
/*^*/

<http://id.wikipedia.org/wiki/Peristiwa_27_Juli#cite_ref-0>/Selimut Politik
Sabtu Kelabu

<http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2004/07/26/LU/mbm.20040726.LU94162.id.html>,
Tempo /

2.

/*^*/
<http://id.wikipedia.org/wiki/Peristiwa_27_Juli#cite_ref-1>/TEMPO
Interaktif, edisi 23/01 – 10/Agustus/1996 /
3.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Peristiwa_27_Juli#cite_ref-2>/Liputan 6
<http://liputan6.com/view/1,126444,1,0,1153978562.html> /

Pranala luar/

/*(Indonesia)*////, Tempo /

/*(Indonesia)*//Diponegoro 58, Suatu Hari pada 1996

<http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2004/07/26/LU/mbm.20040726.LU94166.id.html>,
Tempo /

/*(Indonesia)*//Letjen (Purn.) Soeyono: “SBY Ada di Lokasi, tapi
…”

<http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2004/07/26/LU/mbm.20040726.LU94165.id.html>,
Tempo /
/*(Indonesia)*//Pengakuan Syarwan Hamid (Detik)
<http://jkt.detik.com/gudangdata/pengakuan-syarwan.shtml> /
/*(Indonesia)*//Kasus 27 Juli

<http://unisosdem.org/article_printfriendly.php?aid=2247&coid=3&caid=22>
/
/*(Indonesia)*//Kapolri Perintahkan Kasus 27 Juli Dilanjutkan
(Media Indonesia)
<http://www.mediaindo.co.id/cetak/berita.asp?id=2004060802030413>
/*(Indonesia)*//Kumpulan tulisan seputar peristiwa 27 Juli

<http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2004/07/26/LU/>/*(Indonesia)*//Kekerasan
27 Juli 1996 Dalam Kenangan Ujang
(liputan6.com)
<http://www.liputan6.com/view/11,59271,1,0,1153935589.html>
/(Indonesia)*//Kudatuli
<http://lifeschool.wordpress.com/2008/07/27/kudatuli/> /

New York Times Continues to Conceal U.S. Role in 1965 Indonesia Coup

New York Times Continues to Conceal U.S. Role in 1965 Indonesia Coup

By Conn Hallinan, January 23, 2012

Gen. Suharto (left)
Gen. Suharto (left)

Why is the New York Times concealing the key role that the United States played in the 1965 coup in Indonesia that ended up killing somewhere between 500,000 and 1 million people? In a story Jan. 19—“Indonesia Chips Away At the Enforced Silence Around a Dark History”—the Times writes that the coup was “one of the darkest periods in modern Indonesian history, and the least discussed, until now.”Indeed it is, but the Times is not only continuing to ignore U.S. involvement in planning and carrying out the coup, but apparently doesn’t even bother to read its own clip files from that time that reported the Johnson administration’s “delight with the news from Indonesia.” The newspaper also reported a cable by Secretary of State Dean Rusk supporting the “campaign against the communists” and assuring the leader of the coup, General Suharto, that the “U.S. government [is] generally sympathetic with, and admiring of, what the army is doing.”

What the Indonesian Army was doing was raping and beheading communists, leftists, and trade unionists. Many people were savagely tortured to death by the military and its right-wing Muslim allies in the Nahdlatul Ulama and the Muhammadiyah. A number of those butchered were fingered by U.S. intelligence.

According to a three-part series in the July 1999 Sydney Morning Herald, interviews with Indonesian political prisoners, and examinations of U.S. and Australian documents, “Western powers urged the Indonesian military commanders to seize upon the false claims of a coup attempt instigated by the Indonesian Communist Party (PKI), in order to carry out one of the greatest civilian massacres of the 20thcentury and establish a military dictatorship.”

General Suharto claimed that the PKI was behind the assassination of six leading generals on the night of July 30, 1965, the incident that ignited the coup. But the Herald series included interviews with two of the men involved in the so-called July 30 putsch, both of who claim the PKI had nothing to do with the uprising. At the time, the PKI was part of a coalition government, had foresworn violence, and had an official policy of a “peaceful transition” to socialism. In fact, the organization made no attempt to mobilize its three million members to resist the coup.

The U.S. made sure that very few of those communists—as well as the leaders of peasant, women, union, and youth organizations— survived the holocaust. According to U.S. National Security Archives published by George Washington University, U.S. intelligence agents fingered many of those people. Then U.S. Ambassador to Indonesia, Marshall Green, said that an Embassy list of top Communist leaders “is being used by the Indonesian security authorities that seem to lack even the simplest overt information on PKI leadership at the time…”

The U.S. was well aware of the scale of the killings. In an April 15, 1966 telegram to Washington, the Embassy wrote, “We frankly do not know whether the real figure [of PKI killed] is closer to 100,000 or 1,000,000, but believe it wiser to err on the side of the lower estimates, especially when questioned by the press.”

Besides helping the military track down and murder any leftists, the U.S. also supplied the right-wing Kap-Gestapu movement with money. Writing in a memo to then Assistant Secretary of State McGeorge Bundy, Green wrote “The chances of detection or subsequent revelation of our support in this instance are as minimal as any black bag operation can be.”

States News Service reporter Kathy Kadane interviewed several former diplomats and intelligence agents and found that the list turned over to the Indonesian security forces had around 5,000 names on it. “It was really a big help to the Army,” former embassy political officer Robert J. Martens told Kadane. “They probably killed a lot of people, and I probably have a lot of blood on my hands, but that is not all bad. There is a time when you have to strike hard at a decisive moment.”

At the time, Washington was beginning a major escalation of the Vietnam War, and the Johnson administration was fixated on its mythical domino theory that communists were about to take over Asia. The U.S. considered Indonesia to be a strategically important country, not only because it controlled important sea passages, but also because it was rich in raw materials in which U.S. corporations were heavily invested. These included Richfield and Mobil oil companies, Uniroyal, Union carbide, Eastern Airlines, Singer Sewing Machines, National Cash Register, and the Freeport McMorRan gold and copper mining company.

At the time, Indonesian President Sukarno was one of the leaders of the “third force” movement, an alliance of nations that tried to keep itself aloof from the Cold War between the U.S. and the Soviet Union. The 1955 Bangdung Conference drew countries from throughout Asia and Africa to Indonesia to create an anti-colonialist, non-aligned movement. It also drew the ire of the U.S, which refused to send a representative to Bangdung.

In the polarized world of the Cold War, non-alignment was not acceptable to Washington, and the U.S. began using a combination of diplomacy, military force and outright subversion to undermine countries like Indonesia and to bring them into alliances with the U.S. and its allies. The CIA encouraged separatist movements in the oil-rich provinces of Sumatra and Sulawesi. The British and the Australians were also up to their elbows in the 1965 coup, and France increased its trade with Indonesia following the massacre.

The relations between Jakarta and Washington are long and sordid. The U.S. gave Indonesia the green light to invade and occupy East Timor, an act that resulted in the death of over 200,000 people, or one-third of the Timorese population, a kill ratio greater than Pol Pot’s genocidal mania in Cambodia. Washington is also supportive of Indonesia’s seizure of Irian Jaya (West Papua) and, rather than condemning the brutality of the occupation, has blamed much of the violence on the local natives.

The Cold War is over, but not U.S. interests in Asia. The Obama administration is pouring military forces into the region and has made it clear that it intends to contest China’s growing influence in Asia and Southeast Asia. Here Indonesia is key. Some 80 percent of China’s energy supplies pass through Indonesian-controlled waters, and Indonesia is still a gold mine—literally in the case of Freeport McMoRan on Irian Jaya—of valuable resources.

So once again, the U.S. is turning a blind eye to the brutal and repressive Indonesian military that doesn’t fight wars but is devilishly good at suppressing its own people and cornering many of those resources for itself. The recent decision by the White House to begin working with Kopassus—Indonesia’s equivalent of the Nazi SS—is a case in point. Kopassus has been implicated in torture and murder in Irian Jaya and played in key role in the 1999 sacking of East Timor that destroyed 70 percent of that country’s infrastructure following Timor’s independence vote. Over 1,500 Timorese were killed and 250,000 kidnapped to Indonesian West Timor.

It appears that Indonesians are beginning to speak up about the horrors of the 1965 coup. Books like Geoffrey Robinson’s “The Dark Side of Paradise” and Robert Lemelson’s documentary film, “40 Years of Silence: an Indonesian Tragedy,” are slowly wearing away at the history manufactured by the military dictatorship.

But the U.S. has yet to come clean on its role in the 1965 horror, and the New York Times has apparently decided to continue that silence, perhaps because once again Indonesia is pivotal to Washington’s plans for Asia?

For more of Conn Hallinan’s essays visit Dispatches From the Edge. Meanwhile, his novels about the ancient Romans can be found at The Middle Empire Series.

KIRIMAN PROF DR BASKARA T. WARDAYA Sekitar PEMBANTAIAN 1965” di “NEW YORK TIMES”

Kolom IBRAHIM ISA
Senin, 23 Januari 2012

in: NASIONAL-LIST YAHOOGROUPS <nasional-list@yahoogroups.com> , Tuesday, 24 January 2012, 0:58

KIRIMAN PROF DR BASKARA T. WARDAYA Sekitar

PEMBANTAIAN 1965” di “NEW YORK TIMES”

Pagi ini kuterima kiriman sebuah artikel dari sahabat-karibku Romo (Prof
DR) Baskara T Wardaya. Baskara adalah salah seorang pendiri Pusat Untuk
Sejarah dan Etika Politik di UniversitAs Sanata Dharma, Yogjakarta.
Artikel yang dikirimkannya itu ditulis oleh jurnalis s.k. Amerika, The
New York Times (18 Januari 2012). Sara Schonhart namanya.

Kiriman bahan ini penting bagiku.

*Pertama*, karena, didalamnya ada komentar Baskara.

*Kedua*, tulisan Sara Schonhart membenarkan apa yang sudah kita tahu,
tentang meningkatnya perhatian para sarjana dan masyarakat umumnya di
Indonesia terhadap masalah sejarah Indonesia sekitar Peristiwa Tragedi
Nasional 1965. Suatu periode dalam sejarah Indonesia yang ‘dibungkam’
oleh rezim Orba selama 30 tahun lebih, dan oleh pendukung Orba yang
masih memegang posisi-posisi kekuasaan dalam periode pasca Suharto.

“*Veil of Silence Lifted In Indonesia”; “Selubung Membisu Telah
Ditanggalkan di Indonesia”. Demikianlah judul tulisan Sara Schonhart di
The New York Times 18 Januari 2012.*

Maksudnya adalah SELUBUNG yang selama ini menutupi kejadian-kejadian di
sekitar Peristiwa 1965. Terutama yang berkaitan dengan makin banyaknya
belakangan ini, terbit buku, tulisan, majalah, dan kegiatan diskusi
maupun seminar di Indonesia mengenai bagian sejarah ndonesia yang
berkaitan dengan Pembantaian 1965 oleh penguasa militer di bawah Jendral
Suharto.

*Ketiga*, ini menunjukkan bahwa setelah lebih setengah abad terjadinya
Pembantaian 1965, namun jurnalis AS dan The New York Times masih belum
lupa. Malah menganggap penting, meningkatnya perhatian masyarakat
Indonesia mengenai masalah sejarahnya yang masih ‘digelapkan’ oleh
penguasa itu.

* * *

Apa yang ditulis oleh Sara Schonhart, sekaligus membantah komentar tak
benar oleh penulis Belanda Adriaan van Dis, bahwa di kalangan generasi
Indonesia dewasa ini sedikit atau tak ada samasekali perhatian terhadap
masalah sejarahnya. Kongkritnya ini apa yang dikatakan oleh Van |Dis:
*“Orang Indonesia pada umumnya tidak meminati sejarah negara sendiri,
mereka lebih suka mitos dan fantasi nasionalisme”. *“Memang tidak enak
mengatakan itu, tapi kadar intelektual para cendekiawan Indonesia sangat
kurang,” Demikian Adriaan Van Dis.

Tulis Sara Schonhart seperti apa yang dikatakan Baskra: “Buku-buku (yang
terbit belakangan) ini adalah sesuatu yang baru”. Diterbitkannya buku
seperti “Mendobrak Kebisuan” (Breaking the Silence”) menjawab tuntutan
yang semakin meningkat di kalangan orang-orang Indonesia yang hendak
belajar mengenai masa lampau mereka.

”Namun seperti dikatakan oleh penulis Amerika lainnya, + puluhan tahun
persekusi terhadap siapa saja yang ada hubungan dengan PKI yang dilarang
itu, telah membikin banyak korban yang masih hidup, masih tutup mulut”.

* * *

Silakan pembaca membaca lengkapnya artikel The New York Times berjudul:

“*VEIL OF SILENCE LIFTED IN INDONESIA”; *

“*SELUBUNG MEMBISU TELAH DITANGGALKAN DI INDONESIA” *

* * *

*By Sara Schonhart in The New York Times:*

*<Associated Press>*

In 1967, President Sukarno, left, was replaced by General Suharto,
right, who suppressed examinations of the events of that time.

Women in military uniforms stormed the stage. A man in drag rapped while
these “soldiers” assaulted the “farmers.” In the end, bodies of victims
lay about. A sober audience broke into applause.

The performance marked the release of “Breaking the Silence,” a
collective memoir of 15 men and women who experienced the anti-Communist
purges in 1965-66, an event that left at least 500,000 people dead and
ushered in the 32-year rule of Suharto and his “New Order.”

It is one of the darkest but seldom-discussed periods in modern
Indonesian history. But the new book is only part of an emerging
examination of this long-suppressed subject. In November, there was the
release of Sang Penari,” a feature film that depicts the unfolding of a
love story against the backdrop of that tumultuous time. The newsweekly
Tempo recently published a special report on an army commander who had
led efforts to wipe out the Indonesian Communist Party, or P.K.I.

This week, members of the Indonesian human rights commission, Komnas
HAM, met with dozens of victims of the 1965-66 abuses to discuss a
continuing investigation of the mass killings. The commission’s vice
chairman, Nur Kholis, said Komnas HAM had collected testimonies from 350
victims but was struggling to find stronger evidence, in the form of
documents and photographs, before submitting its report to the attorney
general.

For decades the events of 1965-66 were shrouded in what Geoffrey
Robinson, a historian at the University of California, Los Angeles,
calls “enforced silence.”

They began with a coup attempt against President Sukarno on Sept. 30,
1965, in which members of a group calling itself the Sept. 30 Movement,
or G30S, killed six top generals. General Suharto, who helped put down
the putsch and took control of the army, blamed the P.K.I. and led a
campaign to purge the country of party members and other leftists. In
the months that followed, security forces, local militias and vigilantes
hunted down and killed thousands of people suspected of being Communists.

After Mr. Suharto became president in 1967, government censors routinely
screened books, films and other media for mentions of the killings, said
Mr. Robinson, whose book “The Dark Side of Paradise” focused on the
post-coup massacres in Bali. Even in the 13 years since a popular
uprising helped oust Suharto in 1998, the topic has largely been avoided
in schools and public forums.

The official history in government-issued school textbooks describes a
coup led by the “G30S/PKI” — linking the Sept. 30 Movement to the P.K.I.
The subsequent mass killings are played down and cast as part of a
patriotic campaign. The ban on Communist organizations enacted in 1966
remains in effect.

Recently, however, the purges have been the focus of academic seminars,
personal memoirs and other forums.

In 2010, the Constitutional Court struck down a law that had been used
to ban several books about the coup on the grounds of their “potential
to disturb public order.” The attorney general can still ban some works
for being provocative or misleading — and textbooks must still link the
Sept. 30th Movement with the P.K.I. — but rights advocates and academics
say the repeal has expanded the space for public discourse.

Since 2009, Ultimus, a publisher in Central Java Province, has released
more than a dozen accounts by survivors.

“These books are something new,” said Baskara Wardaya, co-founder of the
Center for History and Political Ethics at Sanata Dharma University,
which holds seminars, history-writing workshops and book discussions to
address past rights abuses.

Publications like “Breaking the Silence” meet a rising demand by
Indonesians eager to learn about their past, Mr. Baskara said. Still,
Mr. Robinson said, decades of persecution of anyone associated with the
banned P.K.I. have discouraged many survivors from speaking out.

Usman Hamid, an adviser for the Intenational Centerfor Transitional
Justice, a legal aid group that has been collecting survivors’
testimonies, said many senior military officers and former members of
Islamic groups that are alleged to have taken part in the killings
resist efforts to bring this part of Indonesian history into the spotlight.

The same holds true, Mr. Usman said, of some political parties that
dominate Parliament, reflecting the influence still wielded by Golkar,
which is the party founded by Mr. Suharto and has been part of the
governing coalition since he was ousted. But Mr. Usman argued that
uncovering the truth was necessary to hold political leaders formerly
aligned with Mr. Suharto accountable. Putu Oka Sukanta, the editor of
“Breaking the Silence,” said sharing accounts of the violence gave a
voice to the victims and gave younger Indonesians access to a history
they were not taught in school.

“It’s an expression of fighting to become human again,” said Mr. Putu,
72, who in 1966 was detained for 10 years without trial for belonging to
the Institute of People’s Culture, a literary and social movement
associated with the P.K.I.

Djoko Sri Moeljono, 73, was also among the hundreds of thousands of
artists, academics and trade unionists jailed at that time as
“leftists.” After his arrest in 1965, for being a trade union member and
graduate of a Sukarno-supported metallurgy program in the Soviet Union,
he spent six years in forced labor. He was then exiled to a remote
island until 1978.

Now he is among the survivors sharing their memories with young
Indonesians in discussion groups organized by universities and
nongovernmental organizations.

The Commission for the Disappeared and Victims of Violence, or |Kontras
, recently produced a graphic detailing the nearly two dozen statutes
that still bar former political prisoners from employment in fields like
education and the military.

To bring the purges into popular culture, dance troupes and puppet
theaters have staged performances. The American filmmaker Robert
Lemelson’s 2009 documentary “40 Years of Silence: An Indonesian
Tragedy”, examines the impact of the killings on four families from
Central Java and Bali.

In 2006, the independent Nationa Commissionon Vikolence Against Women
sponsored a documentary in which high school students videotaped
interviews with survivors.

Ratna Hapsari, a high school teacher and head of the Indonesian History
Teachers Association, is leading an effort to revise the country’s
curriculum. The process has not run smoothly.

In 2004, the Education Ministry removed passages linking the P.K.I. with
the Sept. 30 Movement in textbooks. But in 2007, under pressure from the
military and some leaders of Islamic-based parties in Parliament, the
attorney general ordered the new books withdrawn for disturbing public
order. In some places, they were publicly burned.

“The curriculum is very restricted,” said Ms. Ratna, who uses
alternative texts in her classes and promotes outside learning through
other resources, including the Internet.

Many older Indonesians see younger people’s interest in the purges as a
positive sign of efforts to reclaim their country’s history. “We were
taught that P.K.I. was really something evil,” said Lely Cabe, 30, a
cultural officer at the Goiethe Institute , the German cultural center,
which hosted the event marking the release of “Breaking the Silence.”
“Now the younger generation is asking why.”

Taris Zakira Alam, 17, a great-niece of Itji Tarmizi, a painter who was
accused of being a Communist sympathizer and spent much of his life in
hiding, said it was important not only to discuss the purges but also to
make amends to the victims. “As a young generation, we have to fight for
this,” she said.

Demikianlah, tulis Sara Schonhart dalam The New York Times, sebuah
tulisan yang dikirimkan Prof Dr Baskara T. Wardaya, kepada
sahabat-sahabatnya di Indonsia.

Kita menyampaikan banyak berterima kasih kepada Prof Dr (Romo) Baskara
T. Wardaya untuk pengiriman bahan penting itu.

New York Times Continues to Conceal U.S. Role in 1965 Indonesia Coup

New York Times Continues to Conceal U.S. Role in 1965 Indonesia Coup

By Conn Hallinan, January 23, 2012

Gen. Suharto (left)
Gen. Suharto (left)

Why is the New York Times concealing the key role that the United States played in the 1965 coup in Indonesia that ended up killing somewhere between 500,000 and 1 million people? In a story Jan. 19—“Indonesia Chips Away At the Enforced Silence Around a Dark History”—the Times writes that the coup was “one of the darkest periods in modern Indonesian history, and the least discussed, until now.”Indeed it is, but the Times is not only continuing to ignore U.S. involvement in planning and carrying out the coup, but apparently doesn’t even bother to read its own clip files from that time that reported the Johnson administration’s “delight with the news from Indonesia.” The newspaper also reported a cable by Secretary of State Dean Rusk supporting the “campaign against the communists” and assuring the leader of the coup, General Suharto, that the “U.S. government [is] generally sympathetic with, and admiring of, what the army is doing.”

What the Indonesian Army was doing was raping and beheading communists, leftists, and trade unionists. Many people were savagely tortured to death by the military and its right-wing Muslim allies in the Nahdlatul Ulama and the Muhammadiyah. A number of those butchered were fingered by U.S. intelligence.

According to a three-part series in the July 1999 Sydney Morning Herald, interviews with Indonesian political prisoners, and examinations of U.S. and Australian documents, “Western powers urged the Indonesian military commanders to seize upon the false claims of a coup attempt instigated by the Indonesian Communist Party (PKI), in order to carry out one of the greatest civilian massacres of the 20thcentury and establish a military dictatorship.”

General Suharto claimed that the PKI was behind the assassination of six leading generals on the night of July 30, 1965, the incident that ignited the coup. But the Herald series included interviews with two of the men involved in the so-called July 30 putsch, both of who claim the PKI had nothing to do with the uprising. At the time, the PKI was part of a coalition government, had foresworn violence, and had an official policy of a “peaceful transition” to socialism. In fact, the organization made no attempt to mobilize its three million members to resist the coup.

The U.S. made sure that very few of those communists—as well as the leaders of peasant, women, union, and youth organizations— survived the holocaust. According to U.S. National Security Archives published by George Washington University, U.S. intelligence agents fingered many of those people. Then U.S. Ambassador to Indonesia, Marshall Green, said that an Embassy list of top Communist leaders “is being used by the Indonesian security authorities that seem to lack even the simplest overt information on PKI leadership at the time…”

The U.S. was well aware of the scale of the killings. In an April 15, 1966 telegram to Washington, the Embassy wrote, “We frankly do not know whether the real figure [of PKI killed] is closer to 100,000 or 1,000,000, but believe it wiser to err on the side of the lower estimates, especially when questioned by the press.”

Besides helping the military track down and murder any leftists, the U.S. also supplied the right-wing Kap-Gestapu movement with money. Writing in a memo to then Assistant Secretary of State McGeorge Bundy, Green wrote “The chances of detection or subsequent revelation of our support in this instance are as minimal as any black bag operation can be.”

States News Service reporter Kathy Kadane interviewed several former diplomats and intelligence agents and found that the list turned over to the Indonesian security forces had around 5,000 names on it. “It was really a big help to the Army,” former embassy political officer Robert J. Martens told Kadane. “They probably killed a lot of people, and I probably have a lot of blood on my hands, but that is not all bad. There is a time when you have to strike hard at a decisive moment.”

At the time, Washington was beginning a major escalation of the Vietnam War, and the Johnson administration was fixated on its mythical domino theory that communists were about to take over Asia. The U.S. considered Indonesia to be a strategically important country, not only because it controlled important sea passages, but also because it was rich in raw materials in which U.S. corporations were heavily invested. These included Richfield and Mobil oil companies, Uniroyal, Union carbide, Eastern Airlines, Singer Sewing Machines, National Cash Register, and the Freeport McMorRan gold and copper mining company.

At the time, Indonesian President Sukarno was one of the leaders of the “third force” movement, an alliance of nations that tried to keep itself aloof from the Cold War between the U.S. and the Soviet Union. The 1955 Bangdung Conference drew countries from throughout Asia and Africa to Indonesia to create an anti-colonialist, non-aligned movement. It also drew the ire of the U.S, which refused to send a representative to Bangdung.

In the polarized world of the Cold War, non-alignment was not acceptable to Washington, and the U.S. began using a combination of diplomacy, military force and outright subversion to undermine countries like Indonesia and to bring them into alliances with the U.S. and its allies. The CIA encouraged separatist movements in the oil-rich provinces of Sumatra and Sulawesi. The British and the Australians were also up to their elbows in the 1965 coup, and France increased its trade with Indonesia following the massacre.

The relations between Jakarta and Washington are long and sordid. The U.S. gave Indonesia the green light to invade and occupy East Timor, an act that resulted in the death of over 200,000 people, or one-third of the Timorese population, a kill ratio greater than Pol Pot’s genocidal mania in Cambodia. Washington is also supportive of Indonesia’s seizure of Irian Jaya (West Papua) and, rather than condemning the brutality of the occupation, has blamed much of the violence on the local natives.

The Cold War is over, but not U.S. interests in Asia. The Obama administration is pouring military forces into the region and has made it clear that it intends to contest China’s growing influence in Asia and Southeast Asia. Here Indonesia is key. Some 80 percent of China’s energy supplies pass through Indonesian-controlled waters, and Indonesia is still a gold mine—literally in the case of Freeport McMoRan on Irian Jaya—of valuable resources.

So once again, the U.S. is turning a blind eye to the brutal and repressive Indonesian military that doesn’t fight wars but is devilishly good at suppressing its own people and cornering many of those resources for itself. The recent decision by the White House to begin working with Kopassus—Indonesia’s equivalent of the Nazi SS—is a case in point. Kopassus has been implicated in torture and murder in Irian Jaya and played in key role in the 1999 sacking of East Timor that destroyed 70 percent of that country’s infrastructure following Timor’s independence vote. Over 1,500 Timorese were killed and 250,000 kidnapped to Indonesian West Timor.

It appears that Indonesians are beginning to speak up about the horrors of the 1965 coup. Books like Geoffrey Robinson’s “The Dark Side of Paradise” and Robert Lemelson’s documentary film, “40 Years of Silence: an Indonesian Tragedy,” are slowly wearing away at the history manufactured by the military dictatorship.

But the U.S. has yet to come clean on its role in the 1965 horror, and the New York Times has apparently decided to continue that silence, perhaps because once again Indonesia is pivotal to Washington’s plans for Asia?

For more of Conn Hallinan’s essays visit Dispatches From the Edge. Meanwhile, his novels about the ancient Romans can be found at The Middle Empire Series.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 61 other followers