Archive for the ‘Sejarah’ Category

TJAKRABIRAWA, DUL ARIEF,DAN ‘MADURA CONNECTION’

Tjakrabirawa, Dul Arief, dan ‘Madura Connection’ 

Benedict Anderson menemukan indikasi bahwa eksekutor lapangan Tjakrabirawa yang menculik para jenderal adalah “komunitas Madura”, yang di antaranya sudah dikenal oleh Ali Moertopo, intelijen Soeharto sejak 1950-an.

Lelaki tua itu duduk bersandar di atas sebuah dipan besi. Dengan susah payah ia menyuapkan nasi dan lauk itu ke mulutnya. Beberapa butir nasi jatuh di atas seprai. Sudah enam bulan ini Boengkoes, nama lelaki 82 tahun itu, terbaring lemah di tempat tidur. Stroke melumpuhkannya. Mantan bintara Tjakrabirawa itu, seperti dilihat Tempo di rumah anaknya di Besuki, Situbondo, Jawa Timur, kini menghabiskan sisa hidupnya di atas dipan besi. Boengkoes adalah salah seorang pelaku dalam tragedi 30 September 1965. Pria berdarah Madura, yang saat itu berpangkat sersan mayor, ini bertugas menjemput Mayor Jenderal M.T. Harjono, Deputi III Menteri/Panglima Angkatan Darat.

Dalam sebuah wawancara dengan Tempo setelah bebas dari LP Cipinang pada 1999, Boengkoes menceritakan tugasnya itu dengan terperinci. Pada 30 September 1965 sekitar pukul 15.00. “Dalam briefing itu dikatakan ada sekelompok jenderal yang akan ‘mengkup’ Bung Karno, yang disebut Dewan Jenderal. Wah, ini gawat, menurut saya.”

Ia menyangka perintah itu baru akan dilaksanakan setelah 5 Oktober 1965. Namun, pada pukul 08.00, dipimpin oleh Dul Arief, pasukannya kembali ke Halim. Sekitar pukul 03.00 keesokan harinya, kata Boengkoes, komandan komandan pasukan berkumpul lagi. “Lalu, pasukan Tjakra dibagi tujuh oleh Dul Arief dan dikasih tahu sasarannya. Saya kebagian (Mayor) Jenderal M.T. Harjono,” ujar Boengkoes. Boengkoes kemudian berhasil menembak M.T.

Harjono. “Setelah sampai sana (Lubang Buaya), mayatnya saya serahkan ke Pak Dul Arief.” Seluruh pengakuan Boengkoes ini menarik minat Ben Anderson, Indonesianis dari Universitas Cornell. Ben pada 2002 sampai datang lagi ke Indonesia menemui Boengkoes di Besuki. Pertemuannya itu menghasilkan paper setebal 61 halaman, The World of Sergeant-Mayor Bungkus, yang dimuat di Jurnal Indonesia Nomor 78, Oktober 2004.

Paper ini, menurut Ben, melengkapi Cornell Paper yang terkenal itu. Pada 1966—setahun setelah peristiwa berdarah—bersama Ruth McVey dan Fred Bunnel, Ben menulis Cornell Paper. Pada saat itu Ben mengira bahwa inti serdadu yang bergerak di lapangan adalah orang-orang Jawa. Anggapan ini berubah setelah Ben bertemu dengan Boengkoes. Ia melihat fakta menarik bahwa hampir semua serdadu yang ditugasi menculik berdarah Madura. Pimpinan lapangannya juga berdarah Madura.

Pimpinan lapangan penculikan, seperti dikatakan Boengkoes di atas, adalah Dul Arief. Dul Arief adalah serdadu berdarah Madura. Nah, menurut Ben, Dul Arief adalah orang yang sangat dekat dengan Ali Moertopo, intelijen Soeharto. Dul dikenal Ali sejak Benteng Raiders memerangi Darul Islam di Jawa Tengah dan Jawa Barat pada 1950-an.

Perihal apakah benar Dul Arief dekat dengan Ali Moertopo, Tempo mencoba mengecek kepada Letnan Kolonel Udara (Purnawirawan) Heru Atmodjo, yang oleh Untung diikutkan dalam Dewan Revolusi. Heru sendiri berdarah Madura. Dan ternyata jawabannya mengagetkan: “Dul Arief itu anak angkat Ali Moertopo,” kata Heru kepada Erwin Dariyanto, dari Tempo.

Dalam paper Ben, anggota Tjakra lain yang berdarah Madura adalah Djahurup. Ini pun informasi menarik. Sebab, Djahurup, oleh Letnan Kolonel CPM (Purnawirawan) Suhardi diceritakan (baca: Perwira Kesayangan Soeharto), adalah orang yang ingin menerobos Istana pada 29 September, tapi kemudian dihadangnya.
http://tempointeraktif.com/khusus/selusur/g30s/page13.php

Ben menemukan fakta bahwa ternyata Boengkoes telah mengenal akrab Dul Arief sejak 1947. Saat itu mereka bergabung dalam Batalion Andjing Laut di Bondowoso. Boengkoes mengawali karier semasa revolusi di Batalion Semut Merah Tentara Keamanan Rakyat (TKR) pada 1945 di Situbondo.

Setelah Semut Merah dihancurkan Belanda pada Juli 1947, ia bergabung dengan Batalion Andjing Laut di Bondowoso dengan pangkat prajurit satu. Sebagian besar personel Andjing Laut adalah orang-orang setempat keturunan Madura.

Selama clash kedua dengan Belanda, Boengkoes bertempur di sejumlah daerah, seperti di Kediri, Madiun, dan Yogyakarta. Ia juga pernah bertugas di Seram. Pada 1953, pasukan Andjing Laut ditarik dari Seram. Seluruh personel Andjing Laut tak kembali ke Brawijaya, melainkan bergabung dengan Divisi Diponegoro di Salatiga, Jawa Tengah.

Di Divisi Diponegoro, nomor batalion berubah dari 701 menjadi 448. Namun, nama Andjing Laut tetap mereka pertahankan. Kemudian Andjing Laut menjadi bagian dari Brigade Infanteri. Hampir seluruh personelnya berdarah Madura. “Dul Arief, Djahurup, dan Boengkoes berada dalam satu batalion 448 Kodam Diponegoro,” kata Heru Atmodjo. Dan yang mengejutkan lagi: “Komandannya waktu itu Kolonel Latief,” kata Heru.

Itu artinya, dapat kita simpulkan bahwa Kolonel Latief pun sudah mengenal para eksekutor Tjakrabirawa sejak dulu. Setelah menyelesaikan Sekolah Kader Infanteri, Boengkoes dipindah ke Cadangan Umum di Salatiga. Cadangan Umum adalah gabungan pasukan Garuda I dan II yang baru pulang bertugas di Kongo. Ada dua unit pasukan Cadangan Umum di Semarang, yakni baret hijau di Srondol dan baret merah di Mudjen. Dan informasi yang mengagetkan lagi: komandan baret hijau di Srondol saat itu, menurut Boengkoes, adalah Untung!

Ketika bertugas di Cadangan Umum inilah Boengkoes direkrut masuk Banteng Raiders I di Magelang. Tak lama kemudian ia direkrut pasukan Tjakrabirawa. Meski sudah bersama dengan Untung sejak di Banteng Raiders, Boengkoes mengaku kepada Ben Anderson baru bertemu dengan Untung ketika sudah di Jakarta. “Saya belum kenal dia waktu di Srondol,” tuturnya.

Boengkoes tidak menghadapi kesulitan saat masuk Tjakrabirawa. Padahal Boengkoes menderita wasir dan disentri. “Penyakit itu saya sudah katakan. Tapi besoknya, saya diberi tahu bahwa saya sehat. Jadi saya senang.” Boengkoes tak sendirian. Ada seratusan personel Banteng Raiders yang juga lolos seleksi. “Dari Jawa Tengah, jumlah kami yang lolos seleksi cukup untuk membentuk satu kompi,” ujar Boengkoes. Tugas mereka menggantikan Polisi Militer berjaga di Istana Presiden.

Kepada Ben, Boengkoes menyebut Dul Arief sebagai kawan sehidup-semati. Keduanya kerap berbincang dalam bahasa Madura. Bongkoes bercerita, suatu waktu dia dan Dul Arief pergi jalan-jalan ke Pasar Senen, Jakarta. Di sebuah pertigaan, ada warung cendol. Di papan namanya tertulis “Dawet Pasuruan”. Ada dua gadis berparas manis yang membantu pedagang cendol itu.

“Kami duduk ngobrol dan ngrasani gadis itu dengan bahasa Madura. Tapi kok mereka kemudian tersenyum senyum. Saya mulai curiga,” ujar Boengkoes. Ternyata kemudian, pemilik warung tersebut mengaku berasal dari Pasuruan, Jawa Timur.

Dan kedua gadis tersebut mengerti bahasa Madura. “Wah, mati aku,” ujar Boengkoes. Yang aneh, menurut Ben Anderson, setelah tragedi September itu Dul Arief, si anak angkat Ali Moertopo, dan Djahurup seolah hilang tak berbekas. Menurut Heru, beberapa hari setelah G-30-S dinyatakan gagal, 60 anggota Batalion I Kawal Kehormatan Tjakrabirawa berusaha lari dari Jakarta menuju Jawa Tengah. Di Cirebon, pasukan CPM menghadang mereka. Kepada Tempo, Maulwi Saelan, mantan Wakil Komandan Resimen Tjakrabirawa, menceritakan ke-60 orang tersebut mampir di sebuah asrama TNI di Cirebon karena tidak membawa bekal makanan. Salah satu prajurit di asrama tersebut berinisiatif melapor kepadanya. “Saya perintahkan mereka untuk ditahan dulu. Pasukan dari Jakarta yang akan menjemput,” kata Maulwi.

Tapi kemudian Dul Arief dan Djahurup hilang, lenyap. Hanya Kopral Hardiono, bawahan Dul Arief, yang kemudian disidang di Mahkamah Militer Luar Biasa pada 1966 dan dituduh bertanggung jawab atas penculikan para jenderal tersebut.

“Dul Arief dan Djahurup tidak bisa dihadirkan dalam persidangan (Mahmilub),” kata Heru. Apakah keduanya “diamankan” Ali Moertopo? Entahlah.

SAPTO YUNUS | IKA NINGTYA
http://tempointeraktif.com/khusus/selusur/g30s/page14.php

Stroke Mengalahkan Penyuka Keroncong Itu

“Gelap. Saya coba cari stop kontak, saya raba-raba dinding. Tiba-tiba ada bayangan putih lari. Anak buah saya berteriak, ‘Pak, ada bayangan putih.’ Saya mengangkat senjata dan dor….”

Hernawati baru saja menyiapkan makan siang untuk ayahnya. Menunya: nasi putih dan telur mata sapi. Meski rapuh, lelaki tua itu menolak disuapi. Ia berkeras makan dengan tangannya sendiri. “Sambil melatih tangan,” kata Hernawati, 50 tahun.

Lelaki yang kini berusia 82 tahun itu adalah Boengkoes, mantan bintara Tjakrabirawa. Pangkat terakhirnya sebelum mendekam selama 33 tahun di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta, adalah sersan mayor. Menurut Hernawati, anak kedua Boengkoes, sudah enam bulan ini ayahnya tergolek lemah karena stroke. Ia susah berbicara. Tangan dan kedua kakinya setengah lumpuh. Ia kini terbaring di rumah anak keempatnya, Juwatinah, yang berdempetan dengan rumah Hernawati di Jalan PG Demaas, Dusun Kalak, Desa Demaas, Kecamatan Besuki, Situbondo, Jawa Timur.

Hernawati tak mengizinkan Tempo menemui ayahnya. Ia hanya mengizinkan Slamet Wagiyanto, 30 tahun, anak keduanya, untuk memotret sang kakek. “Percuma, Bapak tidak bisa bicara dan ingat apa pun,” ujar Hernawati. Boengkoes tinggal di Situbondo setelah mendapatkan grasi dari Presiden B.J. Habibie pada 25 Maret 1999. Di kota inilah istri dan anak-anaknya tinggal setelah Boengkoes masuk bui. Sebelumnya, keluarga Boengkoes tinggal di Semarang, Jawa Tengah. Ia menikah dengan Jumaiyah (kini 70 tahun) dan dianugerahi enam anak.

Hernawati berkisah, sebelum menderita stroke, ayahnya lebih banyak menghabiskan waktunya di pekarangan belakang rumah. Di atas lahan berukuran 10 x 15 meter itu, Boengkoes merawat 10 ayam kampung dan suka menanam pisang. “Ayamnya sekarang tinggal tiga ekor karena nggak ada yang ngerawat lagi,” kata Hernawati.

Hobi lain lelaki kelahiran Desa Buduan, Besuki, itu adalah menyanyikan lagu keroncong. Lagu favoritnya: Sepasang Mata Bola dan Bengawan Solo. Menurut Hernawati, hanya itulah kegiatan Boengkoes setelah bebas dari bui. Ia tak aktif di kegiatan kampung. Boengkoes juga tak pernah bertemu dengan temantemannya sesama mantan tahanan politik.

Kepada anak-anaknya pun ia tak pernah bercerita tentang pengalamannya di dalam penjara atau saat berdinas di Tjakrabirawa. Hernawati mengatakan ayahnya tak mau menambah beban keluarganya. Dulu, setiap tahun beban itu terasa makin berat ketika televisi memutar film Pengkhianatan G-30-S/PKI. Saat film itu diputar, keluarganya tak pernah berani keluar dari rumah. Hampir seisi kampung tahu Boengkoes terlibat dalam pembunuhan para jenderal.

Namun, sepahit apa pun pengalaman masa lalu ayahnya, Hernawati tetap yakin ayahnya tak bersalah. “Ayah cuma bawahan yang menjalankan perintah atasan,” tuturnya. Boengkoes pada 1999, selepas keluar dari penjara, dalam sebuah kesempatan wawancara, mengatakan hal yang sama, “Nggak ada, tentara kok merasa bersalah, mana ada….”

Boengkoes kini terkena stroke. Entah apakah ia masih ingat detik-detik ketika masuk mendobrak rumah M.T. Harjono. Thompsonnya melepaskan tembakan pada bayangan putih itu. Dan, saat lampu dinyalakan, tubuh M.T. Harjono tak berdaya. Peluru menembus tubuhnya dari punggung sampai perut.
http://tempointeraktif.com/khusus/selusur/g30s/page15.php

KESAKSIAN TJAKRABIRAWA TABIR G30S/PKI (HISTORIA)

KESAKSIAN TJAKRABIRAWA TABIR G30S/PKI (HISTORIA)
‘Chan CT’ SADAR@netvigator.com [GELORA45] Pak Jacky yb, Senang saya bisa berdiskusi dengan seorang tua yang sabar dan banyak pengalaman, … terimakasih atas kesediaan meluangkan waktu melayani saya. Padahal saya 10 tahun lebih muda dari bapa
Oct 7 at 4:23 PM

s
‘Chan CT’ SADAR@netvigator.com [nasional-list] <nasional-list@yahoogroups.com>
To
nasional-list@yahoogroups.com
Today at 9:14 PM

Seandainya saja BANGSA Indonesia TETAP mengakui Bung Karno penggagas Pancasila yang kemudian disahkan menjadi Dasar Negara itu, sedang Bung Karno sejak masa muda usia 25 sudah gandrung adanya persatuan NASAKOM, persatuan antara golongan NASIONAL, Agama dan Komunis yang nyata ada dalam masyarakat, bagaimana bisa menyatakan sejak semula PKI sudah seharusnya dilarang??? Bagaimana bung Karno bisa melarang PKI kalau kenyataan PKI termasuk partai yg gigih memperjuangkan KEMERDEKAAN RI dalam melawan koloni Belanda dan Jepang, bagaimana bung Karno bisa membubarkan PKI kalau kenyataan selama masa pembangunan RI, PKI adalah Partai yang berdiri paling depan dan konsekwen menentang nekolim, … adalah partai yg paling gigih mendukung dan memperjuangkan DEKON, MANIPOL- USDEK, … itulah sebab sampai nafas terakhir Bung Karno bertahan TIDAK HENDAK membubarkan PKI, apapun resiko yang harus dihadapi! Jadi, bukankah yang mempertentangan Pancasila dengan PKI yang SALAH! Apalagi mengatakan PKI keluar dari ideologi Pancasila, … khususnya sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa itu.

Padahal kenyataan sejarah, saat tahun 1920 itu, PKI justru didirikan oleh beberapa tokoh Sarekat Islam, termasuk Semaun ketua PKI pertama. Masalah Agama sepenuhnya adalah masalah pribadi seseorang yg tidak perlu direcoki oleh Partai dan bahkan juga oleh NEGARA. Biarkan saja seseorang bebas menentukan sendiri, masih percaya dan berkeyakinan pada Agama apa saja yg dianggap paling baik untuk dirinya. Bahkan tokoh PKI kenamaan, Amir Syarifuddin saat dieksekusi hukuman mati oleh Pemerintah Hatta sehubungan Peristiwa Madiun, tetap pegang Bible ditangannya. Laah, seorang tokoh Sarekat Islam yang juga tokoh PKI ternama, Haji Misbach, itu tetap saja menyandang Haji didepan namanya, … dimana salahnya?

Lalu, sila-sila selanjutnya, saya perhatikan justru itulah yang juga diperjuangkan secara konsekwen oleh PKI sejak didirikan, … sebagaimana juga telah diakui sendiri oleh PKI, khususnya periode 51-65 telah terjadi kesalahan-kesalahan yang dilakukan, bahkan kesalahan serius yang mengakibatkan partai ini berhasil dibasmi dan tidak bisa bangkit lagi sampai sekarang, sekalipun sudah lewat 1/2 abad.

Untuk memandang KEDEPAN, bagi yang masih menjunjung tinggi PANCASILA sebagai DASAR NEGARA, pelanggaran HAM-berat yang pernah terjadi ditahun 1965-1967, sudah seharusnya cepat dituntaskan, apa dan dimana masalahnya bisa terjadi kekejaman kemanusiaan yang begitu dahsyat! Dan, … karena masalah yang besar/berat dengan banyaaknya warga tak berdosa dibantai, dipenjarakan selama belasan tahun, dibuang kepulau Buru selama belasan tahun, … setelah lewat 1/2 abad tidak juga terselesaikan, TIDAK BERHASIL menindak tegas tokoh utama yang harus bertanggungjawab. Dibiarkan lewat begitu saja seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa, … maka masalah-masalah kecil akan terus berlangsung dan terjadi setiap saat di Nusantara ini. Coba saja perhatikan, apa yang terjadi di Papua sana beberapa waktu yl, apa yang terjadi pembakaran Gereja di Aceh Singkil kemarin ini, dan, … entah akan meletup dimana lagi sekelompok warga menghakimi sendiri lawan pendapatnya yang dianggap bersalah, … mudah-mudahan saja aparat keamanan tetap sigap dan cekatan menangani dan segera menertribkan kerusuhan yang terjadi, jangan biarkan korban bergelimpangan lebih banyak, …!

Pegang erat-erat sebagaimana penegasan bung Saafrudien Bahar: “Pancasila mengandung Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, maka pelanggaran HAM berat – yang dilakukan oleh siapapun juga – adalah bertentangan dengan Pancasila.”

Saya SETUJU menyatakan aksi penangkapan 7 jenderal dan membunuhnya di Lubang Buaya tanpa proses pengadilan sah dan adil adalah pelanggaran HAM, tapi gerak selanjutnya setelah jenderal Soeharto menjabat komandan KOPKAMTIB, melakukan pengejaran, penangkapan, pembantaian terhadap jutaan orang yang dituduh komunis, simpatisan dan Soekarnois, … yang juga dilakukan tanpa proses pengadilan yang sah dan adil, adalah juga pelanggaran HAM-berat yang lebih kejam lagi!

Salam-damai,
ChanCT

From: TS
Sent: Friday, October 16, 2015 4:53 PM
To: Group Diskusi Kita
Subject: Re: Fw: Fwd: Kesaksian Tjakrabirawa Tabir G30S/PKI (Historia)

Saya kira kesalahan utama dari Pemerintah Republik Indonesia dimasa lalu adalah membiarkan PKI hidup setelah merdeka, yakni sejak 17 Agustus 1945. Seharusnya bila benar demikian PKI tidak sejalan dengan Pancasila maka pada tanggal 17 Agustus 1945 seharusnya partai atheis tersebut batal demi hukum, karena Indonesia bukan Hindia Belanda, Indonesia sejak Agustus 1945 adalah negara baru yang menganut ajaran Pancasila dan memiliki UUD yang baru pula. Tetapi ternyata PKI dibiarkan hidup di bumi nusantara pasca 1945 berarti secara De Jure dan De Facto dianggap sebagai partai yang resmi boleh hidup dan berkembang di negara tersebut dan juga Bung Karno pernah mengatakan bahwa PKIpun pernah berjuang melawan penjajah Belanda dan ini tidak bisa kita pungkiri. Pertanyaannya sekarang siapa kemudian yang perlu disalahkan??? Bung Karno dan kawan-kawan yang membiarkan PKI hidup terus pasca 1945??? Tentara? Kaum Agama? Saya kira tidak ada yang perlu disalahkan karena semua rakyat Indonesia pada saat itu memiliki euphoria yang sama yakni gembira terbebas dari belenggu penjajahan yang memperbudak anak bangsa, mereka (bangsa Indonesia) pada saat itu adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Ini sekilas tulisan dari pidato Bung Karno mengenai PKI dari kumpulan tulisan pak Umar Said:
Cuplikan dari pidato Bung Karno :
(Catatan : teks cuplikan pidato ini diambil oleh penyusun buku “Revolusi belum selesai” dari Arsip Negara, dan disajikan seperti aslinya. Kelihatannya, pidato Bung Karno ini diucapkannya tanpa teks tertulis, seperti halnya banyak pidato-pidatonya yang lain yang juga tanpa teks tertulis).
“Nah ini saudara-saudara, sejak dari saya umur 25 tahun, saya sudah bekerja mati-matian untuk samenbundeling (penggabungan) ) semua revolutionaire krachten (kekuatan revolusioner) buat Indonesia ini. Untuk menggabungkan menjadi satu semua aliran-aliran, golongan-golongan, tenaga-tenaga revolusioner di dalam kalangan bangsa Indonesia. Dan sekarang pun usaha ini masih terus saya jalankan dengan karunia Allah S W T. Saya sebagai Pemimpin Besar Revolusi, sebagai Kepala Negara, sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata, saya harus berdiri bukan saja di atas semua golongan, tetapi sebagai ku katakan tadi, berikhtiar untuk mempersatuan semua golongan.
“Ya golongan Nas, ya golongan A, ya golongan Kom. Kita punya kemerdekaan sekarang ini, Saudara-saudara, hasil daripada keringat dan darah, ya Nas, ya A, ya Kom. Jangan ada satu golongan berkata, ooh, ini kemerdekaan hanya hasil perjuangan kami Nas saja. Jangan ada satu golongan berkata, ooh, ini kemerdekaan adalah hasil daripada perjuangan-perjuangan kami A saja. Jangan pula ada golongan yang berkata, kemerdekaan ini adalah hasil daripada perjuangan kami, golongan Kom saja.
“Tidak .Sejak aku masih muda belia, Saudara-saudara, aku melihat bahwa golongan-golongan ini semuanya, semuanya membanting tulang, berjuang, bahkan berkorban untuk kemerdekaan Indonesia. Saya sendiri adalah Nas, tapi aku, demi Allah, tidak akan berkata kemerdekaan ini hanya hasil dari pada perjuangan Nas. Aku pun orang agama, bisa dimasukkan dalam golonban A, ya pak Saifuddin Zuhri, saya ini ? Malahan, saya ini oleh dunia Islam internasional diproklamir menjadi Pahlawan Islam dan Kemerdekaan. Tetapi demi Allah, demi Allah, demi Allah SWT, tidak akan saya berkata bahwa perjuangan kita ini, hasil perjuangan kita, kemerdekaan ini adalah hasil perjuangan daripada A saja.
“Demikian pula aku tidak akan mau menutup mata bahwa golongan Kom, masya Allah, Saudara-saudara, urunannya, sumbangannya, bahkan korbannya untuk kemerdekaan bukan main besarnya. Bukan main besarnya !
“Karena itu, kadang-kadang sebagai Kepala Negara saya bisa akui, kalau ada orang berkata, Kom itu tidak ada jasanya dalam perjuangan kemerdekaan, aku telah berkata pula berulang-ulang, malahan di hadapan partai-partai yang lain, di hadapan parpol yang lain, dan aku berkata, barangkali di antara semua parpol-parpol, di antara semua parpol-parpol, ya baik dari Nas maupun dari A tidak ada yang telah begitu besar korbannya untuk kemerdekaan Indonesia daripada golongan Kom ini, katakanlah PKI, Saudara-saudara.
“Saya pernah mengalami. Saya sendiri lho mengalami, Saudara-saudara, mengantar 2000 pemimpin PKI dikirim oleh Belanda ke Boven Digul. Hayo, partai lain mana ada sampai ada 2000 pimpinannya sekaligus diinternir, tidak ada. Saya pernah sendiri mengalami dan melihat dengan mata kepala sendiri, pada satu saat 10 000 pimpinan daripada PKI dimasukkan di dalam penjara. Dan menderita dan meringkuk di dalam penjara yang bertahun-tahun.
“Saya tanya, ya tanya dengan terang-terangan, mana ada parpol lain, bahkan bukan parpolku, aku pemimpin PNI, ya aku dipenjarakan, ya diasingkan, tetapi PNI pun tidak sebesar itu sumbangannya kepada kemerdekaan Indonesia daripada apa yang telah dibuktikan oleh PKI. Ini harus saya katakan dengan tegas.
“Kita harus adil, Saudara-saudara, adil, adil, adil, sekali adil. Aku, aku sendiri menerima surat, kataku beberapa kali di dalam pidato, surat daripada pimpinan PKI yang hendak keesokan harinya digantung mati oleh Belanda, yaitu di Ciamis. Ya, dengan cara rahasia mereka itu, empat orang mengirim surat kepada saya, keesokan harinya akan digantung di Ciamis. Mengirim surat kepada saya bunyinya apa ? Bung Karno, besok pagi kami akan dihukum di tiang penggantungan. Tapi kami akan jalani hukuman itu dengan ikhlas, oleh karena kami berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Kami berpesan kepada Bung Karno, lanjutkan perjuangan kami ini, yaitu perjuangan mengejar kemerdekaan Indonesia.
“Jadi aku melihat 2000 sekaligus ke Boven Digul. Berpuluh ribu sekaligus masuk di dalam penjara. Dan bukan penjara satu dua tahun, tetapi ada yang sampai 20 tahun, Saudara-saudara. Aku pernah mengalami seseorang di Sukamiskin, saya tanya : Bung, hukumanmu berapa? 54 tahun. Lho bagaimana bisa 54 tahun itu ? Menurut pengetahuanku kitab hukum pidana tidak ada menyebutkan lebih daripada 20 tahun. 20 tahun atau seumur hidup atau hukuman mati, itu tertulis di dalam Wetboek van Strafrecht (kitab hukum pidana). Kenapa kok Bung itu 54 tahun? Ya. Pertama kami ini dihukum 20 tahun, kemudian di dalam penjara, kami masih mempropaganda-kan kemerdekaan Indonesia antara kawan-kawan pesakitan, hukuman. Itu konangan, konangan, ketahuan, saya ditangkap, dipukuli, dan si penjaga yang memukuli saya itu saya tikam mati. Sekali lagi aku diseret di muka hakim, dapat tambahan lagi 20 tahun. Menjadi 40 tahun.
“Sesudah saya mendapat vonnis total 40 tahun ini, sudah, saya tidak ada lagi harapan untuk bisa keluar dari penjara. Sudah hilang-hilangan hidup saya di dalam penjara ini, saya tidak akan menaati segala aturan-aturan di dalam penjara. Saya di dalam penjara ini terus memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pada satu waktu saya ketangkap lagi, oleh karena saya berbuat sebagai yang dulu, saya menikam lagi, tapi ini kali tidak mati, tambah 14 tahun, 20 tambah 20 tambah 14 sama dengan 54 tahhun.
“Ini orang dari Minangkabau, Saudara-saudara. Dia itu tiap pagi subuh-subuh sudah sembahyang. Dan selnya itu dekat saya, saya mendengar dia punya doa kepada Allah SWT ; Ya Allah, ya Robbi, aku akan mati di dalam penjara ini. Tetapi sebagaimana sembahyangku ini, shalatku ini, maka hidup dan matiku adalah untuk Engkau.
“Coba; coba, coba, coba ! Lha kok ada sekarang ini golongan-golongan yang berkata bahwa komunis atau PKI tidak ada jasa di dalam kemerdekaan Indonesia ini.
“Sama sekali tidak benar ! Aku bisa menyaksikan bahwa di antara parpol-parpol malahan mereka itu yang telah berjuang dan berkorban paling besar.”

From: <laode.mk@gmail.com>
Date: 2015-10-16 8:55 GMT+07:00
Subject: Re: Kesaksian Tjakrabirawa Tabir G30S/PKI (Historia)
To: group-independen@googlegroups.com

Saya setuju dengan MHK mari kita melihat kehidupan kedepan.

From: Harjono Kartohadiprodjo <harjono@kartohadiprodjo.or.id>
Sender: group-independen@googlegroups.com
Date: Fri, 16 Oct 2015 08:02:40 +0700
To: Salim Said<group-independen@googlegroups.com>
ReplyTo: group-independen@googlegroups.com
Subject: Re: Kesaksian Tjakrabirawa Tabir G30S/PKI (Historia)

Pendapat Bung Saafroedin‎ Bahar bahwa PKI keluar dari idiologi Pancasila benar. Berarti menyalahi komitmen mereka terha dap berdirinya NKRI dng memaksakan idiologi Marxisme yg merupakan bagian Idiologi Komunis Dunia.
Hal ini terang2an dan secara terbuka disampaikan oleh Ajitorop SH anggota Polit Biro PKI dalam seminar Hukum Nasional 1 di Aula U I jl.Salemba 4 pada tahun 1964.

Saat itu Prof Mr.Soediman Kartohadiprodjo sedang membaca kan naskahnya yg isinya: Hukum Indonesi Berlandaskan Pancasila, langsung ditentang dan minta supaya pembacaan naskah tsb dihentikan. (Begitu orogan dan kasarnya, merasa kuasa dan diatas angin se bagai anggota Polit Biro PKI). Dengan mengatakan : ” Pancasila sudah tidak diperlukan lagi, karena Bangsa Indonesia sudah terbentuk. ” Maka terjadi perdebatan yg keras dan kasar sehingga situasi seminar kacau,krn beberapa anggota Pemuda Rakyat tampil dng meneriakan Prof Soediman ‎ adalah “SOSKA” atau Sosialis Kanan (sebutan PKI terhadap PSI). Bahkan Prof Soediman perlu dikawal oleh murid2 dari Akademi Hukum Militer(Ali Said,Kanter dsb).

Demikianlah orogansinya Anggota PKI pada saat itu, besar kepala dan merasa dirinya diatas angin karena Bung Karno sebagai Pemimpin Besar Revolusi mengeluar kan pemahaman NASAKOM.

Padahal Seminar tersebut dalam forum seminar para intelektual dan Ajitorop SH adalah muridnya Prof Soediman di FHUI, jadi tau dan kenal betul.

Apakah tindakan Aji‎torop SH bisa dikatakan tindakan melawan hak azasi manusia(HAM), jawaban saya JELAS. Karena dng kasar melarang orang mengelu arkan pendapatnya sebagai intelek.

Jadi para simpatisan ex PKI hendaknya menyadari akibat perbuatannya.
Sebaiknya sebagai warga yg sebangsa mari kita melihat kedepan,jangan mengungkit penderItaan karena akibat perbuatannya. Berpikirlah yg positive bagi Indonesia Raya bukan membangkitkan perpecahan.

Salam,
MHK
From: Salim Said
Sent: Jumat, 16 Oktober 2015 06.40
To: Group Diskusi Kita; alumnilemhanas92@yahoo.com; group-independen@googlegroups.com; alumnas-oot; Tito Karnavian; rosyidahnoor@kemenag.go.id
Reply To: group-independen@googlegroups.com
Subject: Fwd: Fwd: Kesaksian Tjakrabirawa Tabir G30S/PKI (Historia)

From: Saafroedin Bahar <drsaafroedin.bahar@gmail.com>
Date: 2015-10-16 6:21 GMT+07:00
Subject: Re: Fwd: Kesaksian Tjakrabirawa Tabir G30S/PKI (Historia)
To: “Prof. Dr. Salim Said” <diskusi-kita@googlegroups.com>

Bung Salim dan teman-teman sekalian, jika dipikir-pikir, rasanya ada tiga aspek yg terkait dengan G30S/PKI ini, khususnya dalam kaitannya dengan Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara, yaitu
1) aspek ideologi yg dianut PKI, tercantum dlm Manifesto Komunis th 1848, memuat ajaran ttg pertentangan kelas – antara kelas proletar dan kelas borjuis – dan ajaran tentang revolusi dan diktatur proletariat, dianut oleh seluruh partai komunis di dunia, termasuk PKI;
Oleh karena Pancasila mengajarkan kebangsaan, persatuan, kegotongroyongan, dan musyawarah mufakat, kelihatannya ideologi komunisme ini tidak serasi dengan Pancasila.
2) aspek institusional dan operasional, merujuk pada ajaran Lenin sejak 1917, yaitu partai komunis, termasuk PKI, sebagai partai yang menjadi ujung tombak revolusi dan diktatur proletariat, dengan dua susunan, yaitu a) susunan terbuka, dipimpin oleh CC PKI; , dan b) susunan tertutup dan rahasia khusus utk persiapan kudeta, terdiri dari anggota ABRI yg bisa dipengaruhi PKI, dikendalikan oleh Biro Khusus PKI, yg langsung dipimpin oleh DN Aidit. Walaupun bersifat khusus dan rahasia, dan dikendalikan secara pribadi oleh DN Aidit, namun jajaran Biro Khusus PKI – di pusat dan di daerah – tetap merupakan bagian dari struktur PKI.
Ditinjau dari segi Pancasila yang mengajarkan musyawarah mufakat – tentu secara terbuka dan tidak melalui kudeta – maka aspek institusional dan operasional ini juga tidak sesuai dengan Pancasila. Dan :
3) aspek pelanggaran HAM berat oleh unsur-unsur PKI serta agt ABRI yg sudah dipengaruhi oleh PKI; dan rangkaian reaksi spontan berdarah oleh masyarakat terhadap anggota dan simpatisan PKI..
Oleh karena Pancasila mengandung Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, maka pelanggaran HAM berat – yang dilakukan oleh siapapun juga – adalah bertentangan dengan Pancasila.
Dlm acara ILC tanggal 29 September 2015 yang lalu semua aspek tsb sudah terungkap dgn jelas.
Sungguh menarik, bhw sesuai dengan tiga aspek tersebut di atas, walaupun secara resmi sudah dibubarkan pd th 1966, namun PKI sebagai partai tetap ada dan tetap melanjutkan kegiatannya, dan mengadakan kongres nasionalnya secara berkala, paling akhir th 2010 di Magelang, Jawa Tengah. Selain itu salah satu partai besar yg ada dewasa ini – yaitu PDI Perjuangan – secara terbuka memberi tempat pd simpatisan PKI.
Tentang aksi berdarah tg 30 September 1965 itu sendiri, dlm acara ILC tanggal 29 September tersebut saya tertarik dgn pertanyaan bung AM Fatwa kepada Pono agt Biro Khusus PKI – sewaktu di penjara – bgmn keadaan yg sesungguhnya. Pono menjawab bhw agt Biro Khusus yang lain sudah melarang Aidit meneruskan rencananya, namun ternyata Aidit menolak. Info ini jelas baru.
Dengan susunan terbuka dan tertutup dari keanggotaan PKI tsb di atas, walaupun secara umum seluruh anggota dan simpatisan PKI memang terlibat dalam berbagai aksi sefihak terhadap golongan lain, namun saya duga sebagian besar agt PKI memang tidak tahu ttg rencana rahasia khusus kudeta tanggal 30 September 1965 yang dikendalkan oleh Biro Khusus yang dipimpin oleh DN Aidit..
Masyarakat tentu saja tidak dapat membedakan antara anggota terbuka dan anggota tertutup PKI ini. Masyarakat melihat PKI ya PKI. Sebagai anggota PKI dan ormasnya , dalam suasana yang sangat emosional awal Oktober 1965 itu, mereka secara glondongan menjadi sasaran kemarahan masyarakat – yg sebelumnya telah menjadi sasaran aksi sepihak PKI -. setelah terbukti kekejaman yang dilakukan oleh beberapa oknum militer yg dipengaruhi PKI, dan anggota Pemuda Rakyat serta anggota Gerwani, terhadap pimpinan TNI-AD, Tayangan visual TVRI ttg pengangkatan tujuh jenazah korban aksi sepihak PKI di Lubang Buaya merupakan momen yg sangat menentukan bagi nasib PKI.
Sekedar catatan, rencana kudeta PKI ini tidak hanya di Jakarta, tetapi juga di beberapa provinsi lain yg dipengaruhi PKI melalui Biro Khusus. Saya juga meneliti hal ini untuk daerah Sumatera Barat, yg kodamnya sudah dipengaruhi oknum -oknum PKI, dan menuliskan temuan saya dlm disertasi saya di UGM Th 1996.
Jadi jelas bhw mulanya PKI melakukan pelanggaran berat HAM, kemudian menjadi korban dari reaksi masyarakat thd pelanggaran berat HAM yg mereka lakukan.
Mengenai solusi ke masa depan, saya setuju dgn gagasan ” saling maaf memaafkan ” yg digagas NU, sebab fakta memang menunjukkan bhw PKI -selain menjadi korban – juga melakukan pelanggaran berat HAM.
Akhirnya, bagaimana tentang adanya upaya untuk mencabut Ketetapan MPRS Nom TAP-XXV/MPRS/1966 yang membubarkan PKI serta melarang Marxisme-Leninisme/Komunisme, serta untuk mengakui kembali PKI sebagai partai politik ?
Silakan lihat aspek pertama dan aspek kedua tersebut di atas. Masih bersediakah kita melihat atau mengalami kembali peristiwa semacam G30S/PKI ini ?

Dr.Saafroedin Bahar
Male, 78 yrs, Jakarta

2015-10-06 9:04 GMT+07:00 Chan CT <sadar@netvigator.com>:

Adanya tambahan-tambahan informasi dari berbagai sudut pandang, pengalaman langsung tentu sangat PENTING untuk diungkap sebanyak mungkin kenyataan sejarah, … biar pekerja politik-sejarah anak bangsa mendapatkan masukan dari berbagai sudut pandang itu dan dengan demikian bisa lebih jernih mencerna, menimbang dan menyampaikan KESIMPULAN yang lebih mendekati kenyataan sesungguhnya! Dengan BERANI berusaha menentukan mana yang BENAR, MELURUSKAN mana yang BENGKOK bahkan membuang yang FITNAH!

Dengan pengertian itu pula, usaha bung Salim dengan menyelenggarakan Seminar “50 Tahun Kegagalan Gestapu” sangat baik, syukur kalau panitia bisa menyebar luaskan makalah setiap pembicara didunia maya, untuk diikuti lebih orang. Begitu juga alangkah baiknya kalau naskah tulisan Pak Jacky Mardono bisa diorbitkan didunia maya, … untuk kita ikuti bersama!

Salam,
ChanCT

From: Salim Said
Sent: Tuesday, October 6, 2015 8:43 AM
To: saleh.djamhari@gmail.com ; Agus Widjojo ; alumnilemhanas92@yahoo.com ; Group Diskusi Kita ; group-independen@googlegroups.com ; kiki syahnakri ; Sayidiman Suryohadiprojo ; Widi Atmoko ; Tito Karnavian ; Hilmar Farid ; Harry Tjan Silalahi ; Jaya Suprana ; Taufiq Ismail ; Dr. Taufik Abdullah ; aal@imparsial.org ; Chan ; Asahan Aidit ; Jacky Mardono Tjokrodiredjo ; marsetio ; marbleAD@state.gov ; A. Mustofa Bisri ; Retno L Marsudi ; nuning_nk@yahoo.com
Subject: Fwd: Kesaksian Tjakrabirawa Tabir G30S/PKI (Historia)

Tambahan informasi utk Seminar ttg 50 tahun kegagaloan Gestapu pada 21 Oktober 2015 di aula Nurcholis Madjid, Universitas Paramadina.

From: Joseph Daves <jhdaves@hotmail.com>
Date: 2015-10-06 1:22 GMT+07:00
Subject: RE: Kesaksian Tjakrabirawa Tabir G30S/PKI (Historia)
To: Salim Said <bungsalim43@gmail.com>

My comments:

1. Only low level Gestapu players (Dul Arief, Bungkus and Djahurup) were Madurese. None were involved in planning for the operation.

The principal plotters were Javanese. All were disgruntled and leftist in political orientation. They included Brigadier General Mustafa Syarif Supardjo, the West Kalimantan battle commander; Jakarta 1st Infantry Brigade Commander Colonel Abdul Latief; Lieutenant Colonel Untung Sjamsuri, the army battalion commander in the Tjakrabirawa presidential guard regiment; Air Force Major Soejono, defense force commander at Halim Perdanakusumah Air Force Base in south Jakarta; and two Kostrad unit commanders, Major Bambang Sukirno of 454 Banteng Raider Battalion and Major Bambang Supeno of 530 Raider Battalion, that had moved to Jakarta from home bases in Central and East Java, respectively, to participate in the annual October 5 Armed Forces Day event. Abdul Latief and Untung were Diponegoro officers. Supardjo’s background was in the West Java Siliwangi Division.

2. Bungkus told Ben Anderson there had never been any connection between Ali Moertopo and Dul Arief. Heru Atmodjo is the only one to suggest Dul Arief was Moertopo’s “adopted son.” In my opinion, Heru is not a reliable witness.

Accounts provided by Omar Dani and Heru Atmodjo are dubious. After decades in prison, both men painted a broad but unsubstantiated conspiracy that Soeharto somehow masterminded the September 30th Movement operation and consistently bent the facts to deflect criticism of their own roles. Both were alleged to be in contact with Sjam’s Special Bureau well before the operation. They were in contact with Sjam’s assistant, Waluyo, and it is reasonable to assume both knew about the plot in advance, despite later assertions they were passive observers. (Hunter, Sukarno, p. 70.)

3. According to autopsy reports, Harjono died from bayonet wounds, not from gunshot. Other accounts maintain Sergeant Major Bungkus led the team that went to Yani’s home (and shot him dead) rather than Harjono’s place.

Yani’s body had ten gunshot wounds. Panjaitan was shot in the head three times. Parman suffered five gunshot wounds, two to the head, and a fractured skull, jaw and left leg. Suprapto had eleven bullet wounds, along with fractures and lacerations from a knife or bayonet. Sutoyo had three gunshot wounds, one to the head, a crushed skull and right hand. Harjono had a long, deep cut to the abdomen and assorted lacerations, apparently bayonet wounds. Tendean had four gunshot wounds and a fractured skull. (Ben Anderson, “How Did the Generals Die?” (Ithaca: Cornell University Southeast Asia Program, Indonesia, Volume 43, April 1987), p. 122.)

4. Regarding the Tjakrabirawa Regiment,

The 3,000-man Tjakrabirawa (a Sanskrit term meaning “Powerful Weapon”) presidential guard regiment played a central role during the watershed events of late-1965. Sukarno’s decision in May 1963 to replace his Military Police bodyguards and form the special presidential guard unit had annoyed army leaders. The Tjakrabirawa Regiment included battalions from the Marines, Air Force, Police and Army. It was decided, without consulting Army Headquarters, the army battalion would come from Diponegoro Division, rather than the Military Police or the elite Army Paracommando Regiment (RPKAD). Besides bodyguards, the Tjakrabirawa Regiment included accomplished musicians, singers, dancers and food tasters.

Sukarno’s adjutant, Military Police Colonel Mohamed Sabur (later promoted to brigadier general) was appointed Tjakrabirawa Regiment Commander despite his lack of experience with troops. (Sabur had served continuously as an adjutant since 1950, when still a major.) Subordinate battalion commanders were chosen principally based on their loyalty to Sukarno. RPKAD developed a bitter rivalry with the Tjakrabirawa Regiment, especially after the presidential guard adopted brick red berets similar to those worn by the elite army commandos. RPKAD members and the Tjakrabirawa Regiment’s marine battalion had clashed during 1964 at the Central Jakarta Senen market. (Conboy, Kopassus, pp. 110-111, and Julius Pour, Benny Moerdani: Profile of a Soldier Statesman, translated by Tim Scott (Jakarta: Yayasan Kejuangan Panglima Besar Sudirman, 1993), pp. 195-196.)

5. Regarding Lt Col Untung’s “brilliant career,”

Lieutenant Colonel Untung Sjamsuri, forty years old, the self-proclaimed September 30th Movement Commander, was known to have leftist political inclinations. He was a volunteer in the Heiho military auxiliary force under the Japanese and joined the leftist “Digdo” (Sudigdo) Battalion in Wonogiri, Central Java during the Revolution (later moved to Boyolali as Diponegoro Battalion 444), a unit peripherally involved in the September 1948 communist uprising at Madiun. Untung’s career was set back due to involvement in the Madiun Affair. He continued to serve as a company commander in the Digdo Battalion through the mid-1950s, including a period in 1953-1954 under Diponegoro Regiment 15 Commander Colonel Soeharto. Captain Untung was in the Diponegoro Combat Regiment during the 17 Agustus Operation against PRRI rebels in West Sumatra in 1958.

Still a captain after fifteen years service, Untung’s prospects rebounded along with the PKI’s growing popularity in the early-1960s. In 1963, he was promoted to major as deputy commander for Diponegoro 454 Banteng Raider Battalion in Srondol (outside Semarang), an Army General Reserve (Caduad) unit employed in the West Irian Trikora campaign (and later involved in the September 30th Movement). As the first officer to parachute into West Irian (in early-1962 near Kaimana on the south coast), Untung was hailed as a war hero. After Sukarno recognized him during the victory celebration, Untung became a devoted admirer. Untung was promoted as the Battalion 454 Commander and transferred in May 1965 into the prestigious post as Diponegoro battalion commander in the Tjakrabirawa regiment.

Untung had served under Soeharto in Central Java and during the West Irian campaign. It has been reported that Soeharto was a guest at Untung’s wedding in Kebumen, Central Java in late-1964. Among others, co-conspirator Colonel Abdul Latief maintained Soeharto was in the wedding party (Latief, Pledoi Kol. A. Latief, p. 280.), while in his own as-told-to biography Lieutenant General Kemal Idris (then Kostrad deputy) contended he actually attended the ceremony on Soeharto’s behalf. (Kemal Idris, as told to H. Rosihan Anwar, Ramadhan K.H., Ray Rizal and Din Madjid, Bertarung Dalam Revolusi (Fighting in the Revolution), (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), p. 180.)

Despite leftist sympathies, Untung was a practicing Muslim and seems to have been genuinely “outraged by the high living and corrupt practices of high-ranking army officers.” (U.S. Office of Central Intelligence Memorandum Number 2330/65, Washington, October 6, 1965.) Short and stout, he was unsophisticated and politically naive. His own men described him as “puritanical.” The disgruntled officer was an easy target for Sjam and his Special Bureau handlers. Sjam allegedly picked Untung to command the September 30th Movement for symbolic reasons (his position in the Presidential Guard), rather than his leadership ability. Untung was easily influenced by others, perhaps another reason Sjam selected him. Fellow conspirators Colonel Abdul Latief and Major Soejono privately questioned Sjam’s choice. (U.S. Central Intelligence Agency, The Coup that Backfired (Washington, DC: Central Intelligence Agency, December 1968), pp. 110 and 126-127.) Indeed, when Sjam announced Untung would lead the movement during a meeting on September 19, no one was more surprised than Untung himself. (Hunter, Sukarno, p. 84.)

Fellow conspirator Air Force Lieutenant Colonel Heru Atmodjo maintained Sjam had complete control over Untung and Major Soejono, both simple men with limited education who were easily manipulated. (Garda Sembiring and Harsono Sutedjo (editors), Gerakan 30 September 1965: Kesaksian Letkol (Pnb) Heru Atmodjo (Jakarta: People’s Empowerment Consortium, 2004), pp. 5 and 174.) During interrogation, Untung admitted he had been deceived. “I would like to state from my heart that I truly regret everything that occurred on October 1 because I had no knowledge at all nor was I informed either by the military which took part in the movement or by the PKI which planned the entire movement the cruel tragedy that would occur and thus this was beyond my humanity. I once again state that I truly regret what has happened.” (Cited in U.S. Central Intelligence Agency, The Coup that Backfired, pp. 314-315.)

________________________________________
Date: Mon, 5 Oct 2015 09:46:02 +0700
Subject: Fwd: Kesaksian Tjakrabirawa Tabir G30S/PKI (Historia)
From: bungsalim43@gmail.com
To: jhdaves@hotmail.com; drtaufikabdullah@yahoo.co.id; saleh.djamhari@gmail.com

• Ada komentar? Ben Anderson terus berusaha membuktikan teorinya yang menyebut Gestapu sebagai hanya soal internal Angkatan Darat. Elemen baru yang dia perkenalkan: Suku Madura.
From: Chan CT <sadar@netvigator.com>
Date: 2015-09-28 6:51 GMT+07:00
Subject: Kesaksian Tjakrabirawa Tabir G30S/PKI (Historia)
To: GELORA_In <GELORA45@yahoogroups.com>

Kesaksian Tjakrabirawa Tabir G30S/PKI (Historia)
http://cintabelanegara.blogspot.hk/2015/06/kesaksian-tjakrabirawa-tabir-g30spki.html

Benedict Anderson menemukan indikasi bahwa eksekutor lapangan Tjakrabirawa yang menculik para jenderal adalah “komunitas Madura”, yang di antaranya sudah dikenal oleh Ali Moertopo, intelijen Soeharto sejak 1950-an.

clip_image001

Lelaki tua itu duduk bersandar di atas sebuah dipan besi. Dengan susah payah ia menyuapkan nasi dan lauk itu ke mulutnya. Beberapa butir nasi jatuh di atas seprai. Sudah enam bulan ini Boengkoes, nama lelaki 82 tahun itu, terbaring lemah di tempat tidur. Stroke melumpuhkannya. Mantan bintara Tjakrabirawa itu, seperti dilihat Tempo di rumah anaknya di Besuki, Situbondo, Jawa Timur, kini menghabiskan sisa hidupnya di atas dipan besi. Boengkoes adalah salah seorang pelaku dalam tragedi 30 September 1965. Pria berdarah Madura, yang saat itu berpangkat sersan mayor, ini bertugas menjemput Mayor Jenderal M.T. Harjono, Deputi III Menteri/Panglima Angkatan Darat.

Dalam sebuah wawancara dengan Tempo setelah bebas dari LP Cipinang pada 1999, Boengkoes menceritakan tugasnya itu dengan terperinci. Pada 30 September 1965 sekitar pukul 15.00. “Dalam briefing itu dikatakan ada sekelompok jenderal yang akan ‘mengkup’ Bung Karno, yang disebut Dewan Jenderal. Wah, ini gawat, menurut saya.

clip_image002

Mantan Tjakrabirawa Sersan Mayor Boengkoes bercerita mengenai kronologi aksi mereka dalam peristiwa G30S. Ia dan kawan-kawannya merasa ditipu dan dimanfaatkan.

Ia menyangka perintah itu baru akan dilaksanakan setelah 5 Oktober 1965. Namun, pada pukul 08.00, dipimpin oleh Dul Arief, pasukannya kembali ke Halim. Sekitar pukul 03.00 keesokan harinya, kata Boengkoes, komandan komandan pasukan berkumpul lagi. “Lalu, pasukan Tjakra dibagi tujuh oleh Dul Arief dan dikasih tahu sasarannya. Saya kebagian (Mayor) Jenderal M.T. Harjono,” ujar Boengkoes. Boengkoes kemudian berhasil menembak M.T. Harjono. “Setelah sampai sana (Lubang Buaya), mayatnya saya serahkan ke Pak Dul Arief.” Seluruh pengakuan Boengkoes ini menarik minat Ben Anderson, Indonesianis dari Universitas Cornell. Ben pada 2002 sampai datang lagi ke Indonesia menemui Boengkoes di Besuki. Pertemuannya itu menghasilkan paper setebal 61 halaman, The World of Sergeant-Mayor Bungkus, yang dimuat di Jurnal Indonesia Nomor 78, Oktober 2004.

Paper ini, menurut Ben, melengkapi Cornell Paper yang terkenal itu. Pada 1966—setahun setelah peristiwa berdarah—bersama Ruth McVey dan Fred Bunnel, Ben menulis Cornell Paper. Pada saat itu Ben mengira bahwa inti serdadu yang bergerak di lapangan adalah orang-orang Jawa. Anggapan ini berubah setelah Ben bertemu dengan Boengkoes. Ia melihat fakta menarik bahwa hampir semua serdadu yang ditugasi menculik berdarah Madura. Pimpinan lapangannya juga berdarah Madura.

Pimpinan lapangan penculikan, seperti dikatakan Boengkoes di atas, adalah Dul Arief. Dul Arief adalah serdadu berdarah Madura. Nah, menurut Ben, Dul Arief adalah orang yang sangat dekat dengan Ali Moertopo, intelijen Soeharto. Dul dikenal Ali sejak Benteng Raiders memerangi Darul Islam di Jawa Tengah dan Jawa Barat pada 1950-an.

Perihal apakah benar Dul Arief dekat dengan Ali Moertopo, Tempo mencoba mengecek kepada Letnan Kolonel Udara (Purnawirawan) Heru Atmodjo, yang oleh Untung diikutkan dalam Dewan Revolusi. Heru sendiri berdarah Madura. Dan ternyata jawabannya mengagetkan: “Dul Arief itu anak angkat Ali Moertopo,” kata Heru kepada Erwin Dariyanto, dari Tempo.

Dalam paper Ben, anggota Tjakra lain yang berdarah Madura adalah Djahurup. Ini pun informasi menarik. Sebab, Djahurup, oleh Letnan Kolonel CPM (Purnawirawan) Suhardi diceritakan (baca: Perwira Kesayangan Soeharto), adalah orang yang ingin menerobos Istana pada 29 September, tapi kemudian dihadangnya.

Ben menemukan fakta bahwa ternyata Boengkoes telah mengenal akrab Dul Arief sejak 1947. Saat itu mereka bergabung dalam Batalion Andjing Laut di Bondowoso. Boengkoes mengawali karier semasa revolusi di Batalion Semut Merah Tentara Keamanan Rakyat (TKR) pada 1945 di Situbondo.

Setelah Semut Merah dihancurkan Belanda pada Juli 1947, ia bergabung dengan Batalion Andjing Laut di Bondowoso dengan pangkat prajurit satu. Sebagian besar personel Andjing Laut adalah orang-orang setempat keturunan Madura.

Selama clash kedua dengan Belanda, Boengkoes bertempur di sejumlah daerah, seperti di Kediri, Madiun, dan Yogyakarta. Ia juga pernah bertugas di Seram. Pada 1953, pasukan Andjing Laut ditarik dari Seram. Seluruh personel Andjing Laut tak kembali ke Brawijaya, melainkan bergabung dengan Divisi Diponegoro di Salatiga, Jawa Tengah.

Di Divisi Diponegoro, nomor batalion berubah dari 701 menjadi 448. Namun, nama Andjing Laut tetap mereka pertahankan. Kemudian Andjing Laut menjadi bagian dari Brigade Infanteri. Hampir seluruh personelnya berdarah Madura. “Dul Arief, Djahurup, dan Boengkoes berada dalam satu batalion 448 Kodam Diponegoro,” kata Heru Atmodjo. Dan yang mengejutkan lagi: “Komandannya waktu itu Kolonel Latief,” kata Heru.
Itu artinya, dapat kita simpulkan bahwa Kolonel Latief pun sudah mengenal para eksekutor Tjakrabirawa sejak dulu. Setelah menyelesaikan Sekolah Kader Infanteri, Boengkoes dipindah ke Cadangan Umum di Salatiga. Cadangan Umum adalah gabungan pasukan Garuda I dan II yang baru pulang bertugas di Kongo. Ada dua unit pasukan Cadangan Umum di Semarang, yakni baret hijau di Srondol dan baret merah di Mudjen. Dan informasi yang mengagetkan lagi: komandan baret hijau di Srondol saat itu, menurut Boengkoes, adalah Untung!

Ketika bertugas di Cadangan Umum inilah Boengkoes direkrut masuk Banteng Raiders I di Magelang. Tak lama kemudian ia direkrut pasukan Tjakrabirawa. Meski sudah bersama dengan Untung sejak di Banteng Raiders, Boengkoes mengaku kepada Ben Anderson baru bertemu dengan Untung ketika sudah di Jakarta. “Saya belum kenal dia waktu di Srondol,” tuturnya.

Boengkoes tidak menghadapi kesulitan saat masuk Tjakrabirawa. Padahal Boengkoes menderita wasir dan disentri. “Penyakit itu saya sudah katakan. Tapi besoknya, saya diberi tahu bahwa saya sehat. Jadi saya senang.” Boengkoes tak sendirian. Ada seratusan personel Banteng Raiders yang juga lolos seleksi. “Dari Jawa Tengah, jumlah kami yang lolos seleksi cukup untuk membentuk satu kompi,” ujar Boengkoes. Tugas mereka menggantikan Polisi Militer berjaga di Istana Presiden.

Kepada Ben, Boengkoes menyebut Dul Arief sebagai kawan sehidup-semati. Keduanya kerap berbincang dalam bahasa Madura. Bongkoes bercerita, suatu waktu dia dan Dul Arief pergi jalan-jalan ke Pasar Senen, Jakarta. Di sebuah pertigaan, ada warung cendol. Di papan namanya tertulis “Dawet Pasuruan”. Ada dua gadis berparas manis yang membantu pedagang cendol itu.

“Kami duduk ngobrol dan ngrasani gadis itu dengan bahasa Madura. Tapi kok mereka kemudian tersenyum senyum. Saya mulai curiga,” ujar Boengkoes. Ternyata kemudian, pemilik warung tersebut mengaku berasal dari Pasuruan, Jawa Timur.

Dan kedua gadis tersebut mengerti bahasa Madura. “Wah, mati aku,” ujar Boengkoes. Yang aneh, menurut Ben Anderson, setelah tragedi September itu Dul Arief, si anak angkat Ali Moertopo, dan Djahurup seolah hilang tak berbekas. Menurut Heru, beberapa hari setelah G-30-S dinyatakan gagal, 60 anggota Batalion I Kawal Kehormatan Tjakrabirawa berusaha lari dari Jakarta menuju Jawa Tengah. Di Cirebon, pasukan CPM menghadang mereka. Kepada Tempo, Maulwi Saelan, mantan Wakil Komandan Resimen Tjakrabirawa, menceritakan ke-60 orang tersebut mampir di sebuah asrama TNI di Cirebon karena tidak membawa bekal makanan. Salah satu prajurit di asrama tersebut berinisiatif melapor kepadanya. “Saya perintahkan mereka untuk ditahan dulu. Pasukan dari Jakarta yang akan menjemput,” kata Maulwi.

Tapi kemudian Dul Arief dan Djahurup hilang, lenyap. Hanya Kopral Hardiono, bawahan Dul Arief, yang kemudian disidang di Mahkamah Militer Luar Biasa pada 1966 dan dituduh bertanggung jawab atas penculikan para jenderal tersebut.

“Dul Arief dan Djahurup tidak bisa dihadirkan dalam persidangan (Mahmilub),” kata Heru. Apakah keduanya “diamankan” Ali Moertopo? Entahlah.

“Gelap. Saya coba cari stop kontak, saya raba-raba dinding. Tiba-tiba ada bayangan putih lari. Anak buah saya berteriak, ‘Pak, ada bayangan putih.’ Saya mengangkat senjata dan dor….”
Penembak itu adalah Boengkoes, mantan bintara Tjakrabirawa. Pangkat terakhirnya sebelum mendekam selama 33 tahun di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta, adalah sersan mayor. Menurut Hernawati, anak kedua Boengkoes, sudah enam bulan ini ayahnya tergolek lemah karena stroke. Ia susah berbicara. Tangan dan kedua kakinya setengah lumpuh. Ia kini terbaring di rumah anak keempatnya, Juwatinah, yang berdempetan dengan rumah Hernawati di Jalan PG Demaas, Dusun Kalak, Desa Demaas, Kecamatan Besuki, Situbondo, Jawa Timur.

Hernawati tak mengizinkan Tempo menemui ayahnya. Ia hanya mengizinkan Slamet Wagiyanto, 30 tahun, anak keduanya, untuk memotret sang kakek. “Percuma, Bapak tidak bisa bicara dan ingat apa pun,” ujar Hernawati. Boengkoes tinggal di Situbondo setelah mendapatkan grasi dari Presiden B.J. Habibie pada 25 Maret 1999. Di kota inilah istri dan anak-anaknya tinggal setelah Boengkoes masuk bui. Sebelumnya, keluarga Boengkoes tinggal di Semarang, Jawa Tengah. Ia menikah dengan Jumaiyah (kini 70 tahun) dan dianugerahi enam anak.

Hernawati berkisah, sebelum menderita stroke, ayahnya lebih banyak menghabiskan waktunya di pekarangan belakang rumah. Di atas lahan berukuran 10 x 15 meter itu, Boengkoes merawat 10 ayam kampung dan suka menanam pisang. “Ayamnya sekarang tinggal tiga ekor karena nggak ada yang ngerawat lagi,” kata Hernawati.

Hobi lain lelaki kelahiran Desa Buduan, Besuki, itu adalah menyanyikan lagu keroncong. Lagu favoritnya: Sepasang Mata Bola dan Bengawan Solo. Menurut Hernawati, hanya itulah kegiatan Boengkoes setelah bebas dari bui. Ia tak aktif di kegiatan kampung. Boengkoes juga tak pernah bertemu dengan temantemannya sesama mantan tahanan politik.

Kepada anak-anaknya pun ia tak pernah bercerita tentang pengalamannya di dalam penjara atau saat berdinas di Tjakrabirawa. Hernawati mengatakan ayahnya tak mau menambah beban keluarganya. Dulu, setiap tahun beban itu terasa makin berat ketika televisi memutar film Pengkhianatan G-30-S/PKI. Saat film itu diputar, keluarganya tak pernah berani keluar dari rumah. Hampir seisi kampung tahu Boengkoes terlibat dalam pembunuhan para jenderal.

clip_image003

Letkol Untung bin Samsuri ketika tertangkap dalam pelariannya. Kepada kawan-kawannya di sel tahanan seperti yang diceritakan kepada Ben Anderson, Letkol Untung yakin lolos dari eksekusi karena kedekatannya dengan Mayjen Soeharto. Namun ia tetap saja dieksekusi mati

Namun, sepahit apa pun pengalaman masa lalu ayahnya, Hernawati tetap yakin ayahnya tak bersalah. “Ayah cuma bawahan yang menjalankan perintah atasan,” tuturnya. Boengkoes pada 1999, selepas keluar dari penjara, dalam sebuah kesempatan wawancara, mengatakan hal yang sama, “Nggak ada, tentara kok merasa bersalah, mana ada….”

Boengkoes kini terkena stroke. Entah apakah ia masih ingat detik-detik ketika masuk mendobrak rumah M.T. Harjono. Thompsonnya melepaskan tembakan pada bayangan putih itu. Dan, saat lampu dinyalakan, tubuh M.T. Harjono tak berdaya. Peluru menembus tubuhnya dari punggung sampai perut.

Penculikan Mayjen M.T. Haryono

clip_image004
Jenderal Korban G30S-PKI 1965
Di depan Mahkamah Militer Luar Biasa, Untung menghadirkan saksi Perwira Rudhito Kusnadi Herukusumo, yang mendengar rekaman rahasia rapat Dewan Jenderal.

Letnan Kolonel Untung bin Syamsuri layaknya seorang pelaku kriminal. Turun dari panser, lelaki cepak bertubuh tegap itu tampak menggigil ketakutan. Kepalanya menunduk, takut menatap ratusan orang yang tak henti menghujatnya. Bekas Komandan Batalion I Tjakrabirawa itu juga gamang ketika akan menembus barikade massa Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, yang menyemut di pelataran parkir gedung Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta.

Kala itu, Rabu, 23 Februari 1966, pukul 9 pagi. Di lantai dua gedung di Jalan Taman Suropati Nomor 2 itu, Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub) mengadili Untung, 40 tahun, bekas Ketua Dewan Revolusi Indonesia, dengan tuduhan makar.

Saat akan memasuki gedung itulah Untung terus mendapat hujatan dan cemoohan massa. Letnan I Dra Sri Hartani, yang saat itu menjadi protokoler atau semacam pembawa acara sidang, ingat intimidasi massa tersebut membuat nyali Untung ciut. “Untung terlihat takut dan tidak terlihat seperti ABRI. Padahal kalau ABRI tidak begitu,” kata Sri, kini 69 tahun, kepada Tempo di rumahnya di Jakarta Pusat pada pertengahan September lalu.

Sri menyatakan Untung menjadi orang kedua setelah Njono, tokoh Partai Komunis Indonesia, yang diperiksa dan diadili di Mahmilub 2 Jakarta. Di depan Mahmilub, Untung sangat yakin bahwa Dewan Jenderal itu ada. Menurut Untung, ia mendengar adanya Dewan Jenderal dari Rudhito Kusnadi Herukusumo, seorang perwira menengah Staf Umum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat-6. Untung mengatakan, kepada dirinya, Rudhito mengaku mendengar rekaman tape hasil rapat Dewan Jenderal pada 21 September 1965 di gedung Akademi Hukum Militer (AHM), Jalan Dr Abdurrachman Saleh I, Jakarta.

Rekaman itu berisi pembicaraan tentang kudeta dan susunan kabinet setelah kudeta. Itu sebabnya, Untung ngotot menghadirkan Rudhito sebagai saksi dalam persidangan. Rudhito kemudian dihadirkan di Mahmilub 2. Dalam kesaksiannya, seperti dapat kita baca dalam buku proses mahmilub Untung (1966), Rudhito memang mengaku pernah melihat tape rekaman tersebut dan sudah melaporkannya kepada Presiden Soekarno.

Rudhito menjelaskan, dirinya menerima tape rekaman yang dia dengar dan catatan tentang isinya pada 26 September 1965 di ruangan depan gedung Front Nasional. Dia menerima bukti itu dari empat orang, yakni Muchlis Bratanata dan Nawawi Nasution, keduanya dari Nahdlatul Ulama, plus Sumantri Singamenggala dan Agus Herman Simatoepang dari IP-KI.
Menurut Rudhito, keempat orang itu mengajaknya membantu melaksanakan rencana-rencana Dewan Jenderal. Mereka mengajak karena kapasitasnya selaku Ketua Umum Ormas Central Comando Pendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rencana Dewan Jenderal itu adalah mengudeta Soekarno seperti cara-cara di luar negeri. Misalnya Soekarno akan disingkirkan seperti matinya Presiden Republik Korea Selatan Sihgman Ree.
Selanjutnya, tutur Rudhito, jika belum berhasil, akan dibuat seperti hilangnya Presiden Bhao dari Vietnam Selatan. “Kalau masih tidak bisa juga, Soekarno akan ‘di-Ben Bella-kan’,” pria berusia 40 tahun ini menjelaskan isi rekaman di depan Mahkamah. “Di-Ben Bella-kan” maksudnya adalah dikudeta dengan cara seperti Jenderal Boumedienne terhadap Presiden Aljazair bernama Ahmad Ben Bella.

Lebih jauh rekaman tersebut, menurut Rudhito, juga berisi pembicaraan mengenai siapa nanti yang duduk dalam kabinet apabila kudeta sukses dijalankan. Ada nama Jenderal Abdul Haris Nasution sebagai calon perdana menteri, Letnan Jenderal Ahmad Yani sebagai wakil perdana menteri I merangkap menteri pertahanan dan keamanan, Letnan Jenderal Ruslan Abdul Gani sebagai wakil perdana menteri II merangkap menteri penerangan, dan Mayor Jenderal S. Parman sebagai menteri jaksa agung serta masih ada beberapa nama lagi.

“Dalam rekaman, saya ingat almarhum Jenderal S. Parman yang membacakan susunan kabinet itu,” ujar Rudhito. Bukti dokumen-dokumen Dewan Jenderal, menurut Rudhito, sebagian besar ada pada Brigadir Jenderal Supardjo. Dokumen itu juga sudah sampai di tangan Presiden Soekarno, Komando Operasi Tertinggi Retuling Aparatur Revolusi dan Departemen Kejaksaan Agung.

Nah, dari dokumen yang dipegang Supardjo itu sebenarnya terendus ada uang cek penerimaan dari luar negeri untuk anggota Dewan Jenderal yang aktif. “Kalau tidak salah hal itu telah dipidatokan Presiden Soekarno bahwa uang Rp 150 juta itu merupakan suatu fondsen atau dana pensiun bagi masing-masing anggota Dewan Jenderal yang aktif,” tutur Rudhito.

Hanya, Rudhito—mengaku di Mahmilub— tak menyimpan tape rekaman itu. Dan hal itu dinilai oleh Mahkamah sebagai unus testis nullus testis, yang berarti keterangan saksi sama sekali tak diperkuat alat-alat bukti lainnya, sehingga tak mempunyai kekuatan bukti sama sekali. Selain itu, apa yang dikemukakan Rudhito, menurut Mahkamah, sama sekali tak benar. Rapat Dewan Jenderal yang diadakan di gedung AHM pada 21 September 1965 nyatanya cuma suatu commander’s call Komando Pendidikan dan Latihan Angkatan Darat—berdasarkan surat bukti hasil rapat tersebut yang didapat Mahkamah.

Mahkamah berpendapat, Dewan Jenderal yang hendak melakukan kudeta ternyata baru merupakan info yang bersumber dari Sjam Kamaruzzaman dan Pono—utusan Ketua CC PKI D.N. Aidit—yang tak terbukti kebenarannya. Berdasarkan itu, Mahkamah memvonis Untung bersalah karena melakukan kejahatan makar, pemberontakan bersenjata, samen-spanning atau konspirasi jahat, dan dengan sengaja menggerakkan orang lain melakukan pembunuhan yang direncanakan.

Ahad, 6 Maret 1966, Mahkamah memutuskan menghukum Untung dengan hukuman mati. Saat itu yang bertindak sebagai hakim ketua adalah Letnan Kolonel Soedjono Wirjohatmojo, SH, dengan oditur Letnan Kolonel Iskandar, SH, dan panitera Kapten Hamsil Rusli. Dan tak lama berselang Untung dikabarkan meregang nyawa di depan regu tembak.

“Cornell Paper”, yang disusun Ben Anderson dan Ruth McVey setelah meletus Gerakan 30 September, mengesankan bahwa gerakan itu merupakan peristiwa internal Angkatan Darat dan terutama menyangkut Komando Daerah Militer Diponegoro. Tentu saja pandangan tersebut merupakan versi awal yang belum lengkap walau tetap menarik untuk diulas dan diteliti lebih lanjut.

Setelah tiga dekade di penjara, Soebandrio, Wakil Perdana Menteri/Menteri Luar Negeri/Kepala Badan Pusat Intelijen, mengelaborasi versi di atas. Walaupun sama-sama berasal dari Diponegoro, terdapat trio untuk dikorbankan (Soeharto, Untung, Latief) dan ada trio untuk dilanjutkan (Soeharto, Yoga Soegama, dan Ali Moertopo). Dari dua trio itu terlihat bahwa baik pelaku gerakan maupun pihak yang menumpasnya berasal dari komando daerah militer yang sama, yakni Kodam Diponegoro. Itu pula yang menjelaskan bahwa gerakan tersebut tampil hanya di Jakarta dan di wilayah Kodam Diponegoro (Semarang dan Yogyakarta) dan dapat dipadamkan dalam hitungan hari. Alasan itulah yang digunakan kenapa Soeharto tidak masuk daftar orang yang diculik: ia dianggap “kawan”, minimal “bukan musuh”. Soeharto dan Latief sama-sama ikut dalam Serangan Umum 1 Maret 1949, yang kemudian dijadikan hari sangat bersejarah oleh pemerintah Orde Baru.

Pada malam 30 September 1965, Latief menemui Soeharto di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta. Bahkan beberapa hari sebelumnya, Latief bersama istrinya sempat berkunjung ke rumah Soeharto di Jalan Agus Salim. Walau tidak sedekat dengan Latief, Soeharto berhubungan baik dengan Untung. Kabarnya, sewaktu Untung menikah di Kebumen, Soeharto menghadirinya. Di jalur yang lain, hubungan Yoga Soegama dan Ali Moertopo terbina ketika mereka melakukan serangkaian manuver untuk mendukung Soeharto menjadi Komandan Teritorium IV, yang kemudian menjadi Kodam Diponegoro.

Ketika pasukan Tjakrabirawa dibentuk pada 6 Juni 1962, terdapat satu batalion Angkatan Darat. Sejak Mei 1965, batalion ini dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung, yang karena keberaniannya dalam operasi Tritura mendapatkan Bintang Sakti. Ada informasi yang perlu diteliti lagi bahwa Kapten Rochadilah yang “mengajak” Untung bergabung ke pasukan pengamanan presiden.

Rochadi adalah anggota Tjakrabirawa yang ikut dalam salah satu rombongan delegasi Indonesia ke Beijing pada 25 September 1965 dan sejak itu terhalang pulang. Terakhir ia memperoleh suaka di Swedia dan berganti nama menjadi Rafiuddin Umar (meninggal pada 2005). Di kalangan eksil 65 di Swedia, ia agak tertutup. Kapten Rochadi berasal dari batalion yang pernah dipimpin Letnan Kolonel Untung di Kodam Diponegoro.
Ben Anderson memulai analisisnya dengan mengutarakan karakter “Jawa” dari Divisi Diponegoro yang Panglima Kodamnya sejak awal sampai 1965 berasal dari “Yogya-Banyumas-Kedu”. Sulit dibayangkan seorang Batak atau Minahasa menjadi Panglima Kodam Diponegoro, seperti yang terjadi pada Kodam Siliwangi. Kodam Diponegoro berada pada wilayah yang sangat padat penduduk, pangan tidak seimbang, serta berpaham komunisme dan sentimen anti-aristokrat cukup kuat. Ketidakpuasan muncul di kalangan perwira Diponegoro, seperti Kolonel Suherman, Kolonel Marjono, dan Letnan Kolonel Usman Sastrodibroto (dan di Jakarta terdapat Kolonel Latief dan Letnan Kolonel Untung) terhadap para perwira tinggi yang dinilai hidup mewah di tengah kemiskinan rakyat, termasuk tentara.

Stroke ringan yang dialami Presiden Soekarno (4 Agustus 1965), beredarnya dokumen Gilchrist dan isu Dewan Jenderal akan melakukan kudeta (5 Oktober 1965) menambah panas suasana politik. Sebagai komandan batalion militer dalam pasukan yang tugasnya mengamankan presiden, Untung “terpanggil” untuk menyelamatkan presiden dari ancaman para jenderal tersebut dengan “mendului” mereka melalui Gerakan 30 September.

Walaupun namanya tertulis sebagai komandan gerakan tersebut, kenyataan di lapangan memperlihatkan bahwa Untung bukanlah pemimpin utama aksi ini, karena berbagai hal ditentukan oleh Sjam Kamaruzzaman dari Biro Chusus PKI. Ketika banyak persiapan (tank, senjata, logistik, dan personel) masih kacau, Untung tidak mengambil keputusan menunda aksi ini.

Mereka lebih mendengar Sjam, yang berujar, “Kalau mau revolusi ketika masih muda, jangan tunggu sampai tua, “dan “Ketika awal revolusi banyak yang takut, tetapi ketika revolusi berhasil semua ikut.” Gerakan 30 September yang dilakukan secara ceroboh itu rontok dalam hitungan hari. Dokumen Supardjo—dianggap cukup sahih—memperlihatkan bahwa kelemahan utama Gerakan 30 September adalah tidak adanya satu komando. Terdapat dua kelompok pimpinan, yakni kalangan militer (Untung, Latief, dan Sudjono) dan pihak Biro Chusus PKI (Sjam, Pono, dan Bono).

Sjam memegang peran sentral karena ia berada dalam posisi penghubung di antara kedua pihak ini. Namun, ketika upaya ini tidak mendapat dukungan dari Presiden Soekarno, bahkan diminta agar dihentikan, kebingungan terjadi. Kedua kelompok itu terpecah. Kalangan militer ingin mematuhi, sedangkan Biro Chusus melanjutkan.

Ini dapat menjelaskan mengapa antara pengumuman pertama dan kedua serta ketiga terdapat selang waktu sampai lima jam. Sesuatu yang dalam upaya kudeta merupakan kesalahan besar. Pada pagi hari, mereka mengumumkan bahwa presiden dalam keadaan selamat. Sedangkan pengumuman berikutnya pada siang hari sudah berubah drastis (pembentukan Dewan Revolusi dan pembubaran kabinet). Jadi, dalam tempo lima jam, operasi “penyelamatan Presiden Soekarno” berubah 180 derajat menjadi “percobaan makar melalui radio”.

Uraian di atas sekali lagi memperlihatkan bahwa Untung bukanlah komandan Gerakan 30 September yang sesungguhnya. Ia bisa diatur oleh Sjam Kamaruzzaman. Untung dieksekusi pada 1969. Sebelumnya, di penjara Cimahi, ia menuturkan kepada Heru Atmodjo (Letnan Kolonel Udara Heru Atmodjo pada 1965 menjabat Asisten Direktur Intelijen AURI) bahwa ia tidak percaya akan ditembak mati karena hubungan baiknya dengan Jenderal Soeharto. Namun, Untung memang tidak beruntung.

Resimen Khusus Tjakrabirawa dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia No. 211/PLT/1962 tanggal 5 Juni 1962. Tjakrabirawa dibentuk sebagai suatu resimen khusus di bawah Presiden yang diberi tanggung jawab penuh untuk menjaga keselamatan pribadi Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia beserta keluarganya. Resimen ini terdiri atas Detasemen Kawal Pribadi, Batalion Kawal Pribadi, dan Batalion Kawal Kehormatan.

Pembentukan Tjakrabirawa merupakan tanggapan strategis atas upaya pembunuhan terhadap Presiden Soekarno, yang terjadi pada 14 Mei 1962 saat Presiden bersembahyang Idul Adha di Masjid Baitturahman di kompleks Istana Merdeka, Jakarta.

Sebagai suatu resimen khusus, Tjakrabirawa dipersiapkan sebagai suatu kesatuan militer yang memiliki kualifikasi setingkat kesatuan komando. Dalam suatu wawancara dengan Benedict Anderson dan Arief Djati (Indonesia No. 78, Oktober 2004), mantan komandan peleton Tjakrabirawa, Sersan Mayor Boengkoes, menceritakan sulitnya rangkaian tes yang harus dijalani oleh seorang prajurit ABRI untuk dapat bergabung di Tjakrabirawa.

Tidak seperti pembentukan kesatuan-kesatuan baru lainnya yang sekadar mengandalkan penggabungan dari beberapa peleton dan kompi untuk membentuk satu batalion, resimen khusus Tjakrabirawa dibentuk berdasarkan kumpulan individu yang berhasil lulus dari rangkaian tes seleksi. Keketatan tes seleksi Tjakrabirawa tampak dari data bahwa hanya 3-4 prajurit dari satu kompi suatu batalion yang berkualifikasi raider atau paratrooper atau airborne yang mendapat panggilan untuk mengikuti tes seleksi.

Letnan Kolonel Untung, yang berperan sebagai pimpinan militer Gerakan 30 September, misalnya, dari 1954 sampai 1965 bertugas di Batalion 454 Banteng Raiders yang memiliki kualifikasi paratroop-airborne. Pada 1961, Untung memimpin salah satu kompi relawan dalam Operasi Naga yang mengawali tahap infiltrasi penyerbuan Irian Barat di bawah pimpinan Panglima Komando Mandala Mayor Jenderal Soeharto.

Atas keberaniannya dalam Operasi Naga, Untung, bersama L.B. Moerdani sebagai pimpinan kompi relawan lainnya, mendapatkan penghargaan Bintang Sakti dari Presiden Soekarno. Pada Februari 1965, Letkol Untung, yang saat itu menjabat Komandan Batalion 454 Banteng Raiders, dipromosikan menjadi Komandan Batalion I Tjakrabirawa.

Kualifikasi khusus yang dimiliki Tjakrabirawa tidak langsung menjadikan Tjakrabirawa suatu kesatuan militer yang mampu melakukan kudeta pada 1 Oktober 1965. Kompi Tjakrabirawa di bawah pimpinan Letnan Satu Dul Arief dipilih menjadi penjuru Pasukan Pasopati untuk melaksanakan operasi penculikan para jenderal karena kesatuan ini berada langsung di bawah Presiden (bukan di bawah Markas Besar AD) sehingga saat melaksanakan operasi tidak akan menimbulkan kecurigaan dari para jenderal TNI-AD.

Keterlibatan Tjakrabirawa lebih ditentukan oleh sosok Letkol Untung, yang memiliki rekam jejak militer yang memungkinkannya membangun jejaring militer dengan kesatuan-kesatuan AD lainnya yang bergabung dalam Gerakan 30 September, yaitu Batalion 454, Batalion 530, dan Brigade I. Beberapa peleton dari ketiga kesatuan ini memperkuat Pasukan Pasopati. Batalion 454 dan 530 juga digelar untuk melakukan pengamanan Istana dan kantor RRI.

Jejaring Letkol Untung dengan Batalion 454 telah dibangun sejak 1954. Saat Gerakan 30 September digelar, Batalion 454 dipimpin oleh Mayor Kuntjoro Judowidjojo, yang menjadi wakil komandan batalion saat Letkol Untung menjabat Komandan Batalion 454. Kedekatan Letkol Untung dengan Komandan Brigade I Kodam Djaya Kolonel A. Latief, yang juga berperan dalam Gerakan 30 September, diawali di Batalion 454. Sebelum dipindahkan ke Jakarta pada 1963, Brigade I merupakan bagian dari Tjadangan Umum Angkatan Darat (Tjaduad) yang bermarkas di Ungaran, dekat dengan markas Batalion 454.

Jika jejaring Letkol Untung yang dijadikan rujukan untuk mengurai keterlibatan kesatuan-kesatuan AD dalam Gerakan 30 September, pusat jejaring Gerakan ini bisa dilacak dari Batalion 454 Banteng Raiders. Secara taktis militer, bisa dikatakan bahwa titik awal dan titik akhir Gerakan 30 September adalah Batalion 454.

Karier militer cemerlang Letkol Untung yang membawanya ke jabatan Komandan Batalion I Tjakrabirawa berawal dari Batalion 454. Komandan Kompi Tjakrabirawa yang juga Komandan Pasukan Pasopati, Letnan Satu Dul Arif, juga pernah bertugas di Banteng Raiders langsung di bawah pimpinan Mayor Ali Moertopo.

Penugasan ini terjadi pada akhir 1952, saat Banteng Raiders digelar melawan Batalion 426 yang memberontak dan bergabung dalam gerakan Darul Islam di perbatasan Jawa Tengah-Jawa Barat. Kesatuan Banteng Raiders sendiri dibentuk oleh Kolonel Ahmad Yani pada Juni 1952. Sebagai komandan brigade di wilayah Jawa Tengah bagian barat, Kolonel Ahmad Yani memiliki ide membentuk kesatuan khusus yang dapat diandalkan untuk melawan pemberontakan Darul Islam.

Kesatuan Banteng Raiders bentukan Ahmad Yani ini akhirnya menjadi Batalion 454. Pada 1961, Batalion 454 (dan Batalion 530) dijadikan bagian dari Tjaduad yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Soeharto. Tjaduad yang dibentuk oleh KSAD Jenderal A.H. Nasution ini ditingkatkan menjadi Kostrad pada Februari 1963.

Sebagai pimpinan Kostrad, Mayor Jenderal Soeharto mengundang Batalion 454 (dan Batalion 530) untuk berpartisipasi dalam perayaan 5 Oktober 1965. Sebagai Panglima Kostrad, Mayor Jenderal Soeharto mengambil alih kepemimpinan operasional AD dan memimpin operasi penumpasan Gerakan 30 September. Dalam operasi penumpasan ini, Panglima Kostrad memerintahkan pasukan baret merah RPKAD menghentikan petualangan militer pasukan baret hijau Batalion 454.

Sejarah akhirnya mencatat bahwa penumpasan Gerakan 30 September berakhir dengan gelar operasi khusus yang dipimpin oleh Letkol Ali Moertopo yang juga alumnus Banteng Raiders. Operasi khusus ini menjadi awal kelahiran Kopkamtib yang turut memperkuat rezim politik-militer Orde Baru.

Tempointeraktif.com

MISTERI REKAMAN TAPE

MISTERI REKAMAN TAPE

Didepan Mahkamah Militer Luar Biasa, Untung menghadirkan saksi Perwira Rudhito Kusnadi Herukusumo, yang mendengar rekaman rahasia rapat Dewan Jenderal.

Letnan Kolonel Untung bin Syamsuri layaknya seorang pelaku kriminal. Turun dari panser, lelaki cepak bertubuh tegap itu tampak menggigil ketakutan. Kepalanya menunduk, takut menatap ratusan orang yang tak henti menghujatnya. Bekas Komandan Batalion I Tjakrabirawa itu juga gamang ketika akan menembus barikade massa Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, yang menyemut di pelataran parkir gedung Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta.

Kala itu, Rabu, 23 Februari 1966, pukul 9 pagi. Di lantai dua gedung di Jalan Taman Suropati Nomor 2 itu, Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub) mengadili Untung, 40 tahun, bekas Ketua Dewan Revolusi Indonesia, dengan tuduhan makar.

Saat akan memasuki gedung itulah Untung terus mendapat hujatan dan cemoohan massa. Letnan I Dra Sri Hartani, yang saat itu menjadi protokoler atau semacam pembawa acara sidang, ingat intimidasi massa tersebut membuat nyali Untung ciut. “Untung terlihat takut dan tidak terlihat seperti ABRI. Padahal kalau ABRI tidak begitu,” kata Sri, kini 69 tahun, kepada Tempo di rumahnya di Jakarta Pusat pada pertengahan September lalu.

Sri menyatakan Untung menjadi orang kedua setelah Njono, tokoh Partai Komunis Indonesia, yang diperiksa dan diadili di Mahmilub 2 Jakarta. Di depan Mahmilub, Untung sangat yakin bahwa Dewan Jenderal itu ada. Menurut Untung, ia mendengar adanya Dewan Jenderal dari Rudhito Kusnadi Herukusumo, seorang perwira menengah Staf Umum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat-6. Untung mengatakan, kepada dirinya, Rudhito mengaku mendengar rekaman tape hasil rapat Dewan Jenderal pada 21 September 1965 di gedung Akademi Hukum Militer (AHM), Jalan Dr Abdurrachman Saleh I, Jakarta.

Rekaman itu berisi pembicaraan tentang kudeta dan susunan kabinet setelah kudeta. Itu sebabnya, Untung ngotot menghadirkan Rudhito sebagai saksi dalam persidangan. Rudhito kemudian dihadirkan di Mahmilub 2. Dalam kesaksiannya, seperti dapat kita baca dalam buku proses mahmilub Untung (1966), Rudhito memang mengaku pernah melihat tape rekaman tersebut dan sudah melaporkannya kepada Presiden Soekarno.

Rudhito menjelaskan, dirinya menerima tape rekaman yang dia dengar dan catatan tentang isinya pada 26 September 1965 di ruangan depan gedung Front Nasional. Dia menerima bukti itu dari empat orang, yakni Muchlis Bratanata dan Nawawi Nasution, keduanya dari Nahdlatul Ulama, plus Sumantri Singamenggala dan Agus Herman Simatoepang dari IP-KI.

Menurut Rudhito, keempat orang itu mengajaknya membantu melaksanakan rencana-rencana Dewan Jenderal. Mereka mengajak karena kapasitasnya selaku Ketua Umum Ormas Central Comando Pendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rencana Dewan Jenderal itu adalah mengudeta Soekarno seperti cara-cara di luar negeri. Misalnya Soekarno akan disingkirkan seperti matinya Presiden Republik Korea Selatan Sihgman Ree.
http://tempointeraktif.com/khusus/selusur/g30s/page16.php

Selanjutnya, tutur Rudhito, jika belum berhasil, akan dibuat seperti hilangnya Presiden Bhao dari Vietnam Selatan. “Kalau masih tidak bisa juga, Soekarno akan ‘di-Ben Bella-kan’,” pria berusia 40 tahun ini menjelaskan isi rekaman di depan Mahkamah. “Di-Ben Bella-kan” maksudnya adalah dikudeta dengan cara seperti Jenderal Boumedienne terhadap Presiden Aljazair bernama Ahmad Ben Bella.

Lebih jauh rekaman tersebut, menurut Rudhito, juga berisi pembicaraan mengenai siapa nanti yang duduk dalam kabinet apabila kudeta sukses dijalankan. Ada nama Jenderal Abdul Haris Nasution sebagai calon perdana menteri, Letnan Jenderal Ahmad Yani sebagai wakil perdana menteri I merangkap menteri pertahanan dan keamanan, Letnan Jenderal Ruslan Abdul Gani sebagai wakil perdana menteri II merangkap menteri penerangan, dan Mayor Jenderal S. Parman sebagai menteri jaksa agung serta masih ada beberapa nama lagi.

“Dalam rekaman, saya ingat almarhum Jenderal S. Parman yang membacakan susunan kabinet itu,” ujar Rudhito. Bukti dokumen-dokumen Dewan Jenderal, menurut Rudhito, sebagian besar ada pada Brigadir Jenderal Supardjo. Dokumen itu juga sudah sampai di tangan Presiden Soekarno, Komando Operasi Tertinggi Retuling Aparatur Revolusi dan Departemen Kejaksaan Agung.

Nah, dari dokumen yang dipegang Supardjo itu sebenarnya terendus ada uang cek penerimaan dari luar negeri untuk anggota Dewan Jenderal yang aktif. “Kalau tidak salah hal itu telah dipidatokan Presiden Soekarno bahwa uang Rp 150 juta itu merupakan suatu fondsen atau dana pensiun bagi masing-masing anggota Dewan Jenderal yang aktif,” tutur Rudhito.

Hanya, Rudhito—mengaku di Mahmilub— tak menyimpan tape rekaman itu. Dan hal itu dinilai oleh Mahkamah sebagai unus testis nullus testis, yang berarti keterangan saksi sama sekali tak diperkuat alat-alat bukti lainnya, sehingga tak mempunyai kekuatan bukti sama sekali. Selain itu, apa yang dikemukakan Rudhito, menurut Mahkamah, sama sekali tak benar. Rapat Dewan Jenderal yang diadakan di gedung AHM pada 21 September 1965 nyatanya cuma suatu commander’s call Komando Pendidikan dan Latihan Angkatan Darat—berdasarkan surat bukti hasil rapat tersebut yang didapat Mahkamah.

Mahkamah berpendapat, Dewan Jenderal yang hendak melakukan kudeta ternyata baru merupakan info yang bersumber dari Sjam Kamaruzzaman dan Pono—utusan Ketua CC PKI D.N. Aidit—yang tak terbukti kebenarannya. Berdasarkan itu, Mahkamah memvonis Untung bersalah karena melakukan kejahatan makar, pemberontakan bersenjata, samen-spanning atau konspirasi jahat, dan dengan sengaja menggerakkan orang lain melakukan pembunuhan yang direncanakan.

Ahad, 6 Maret 1966, Mahkamah memutuskan menghukum Untung dengan hukuman mati. Saat itu yang bertindak sebagai hakim ketua adalah Letnan Kolonel Soedjono Wirjohatmojo, SH, dengan oditur Letnan Kolonel Iskandar, SH, dan panitera Kapten Hamsil Rusli. Dan tak lama berselang Untung dikabarkan meregang nyawa di depan regu tembak.

HERU TRIYONO
http://tempointeraktif.com/khusus/selusur/g30s/page17.php

UNTUNG DAN JEJARING DIPONEGORO

UNTUNG DAN JEJARING DIPONEGORO

“Cornell Paper”, yang disusun Ben Anderson dan Ruth McVey setelah meletus Gerakan 30 September, mengesankan bahwa gerakan itu merupakan peristiwa internal Angkatan Darat dan terutama menyangkut Komando Daerah Militer Diponegoro. Tentu saja pandangan tersebut merupakan versi awal yang belum lengkap walau tetap menarik untuk diulas dan diteliti lebih lanjut.

Setelah tiga dekade di penjara, Soebandrio, Wakil Perdana Menteri/Menteri Luar Negeri/Kepala Badan Pusat Intelijen, mengelaborasi versi di atas. Walaupun sama-sama berasal dari Diponegoro, terdapat trio untuk dikorbankan (Soeharto, Untung, Latief) dan ada trio untuk dilanjutkan (Soeharto, Yoga Soegama, dan Ali Moertopo). Dari dua trio itu terlihat bahwa baik pelaku gerakan maupun pihak yang menumpasnya berasal dari komando daerah militer yang sama, yakni Kodam Diponegoro. Itu pula yang menjelaskan bahwa gerakan tersebut tampil hanya di Jakarta dan di wilayah Kodam Diponegoro (Semarang dan Yogyakarta) dan dapat dipadamkan dalam hitungan hari. Alasan itulah yang digunakan kenapa Soeharto tidak masuk daftar orang yang diculik: ia dianggap “kawan”, minimal “bukan musuh”. Soeharto dan Latief sama-sama ikut dalam Serangan Umum 1 Maret 1949, yang kemudian dijadikan hari sangat bersejarah oleh pemerintah Orde Baru.

Pada malam 30 September 1965, Latief menemui Soeharto di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta. Bahkan beberapa hari sebelumnya, Latief bersama istrinya sempat berkunjung ke rumah Soeharto di Jalan Agus Salim. Walau tidak sedekat dengan Latief, Soeharto berhubungan baik dengan Untung. Kabarnya, sewaktu Untung menikah di Kebumen, Soeharto menghadirinya. Di jalur yang lain, hubungan Yoga Soegama dan Ali Moertopo terbina ketika mereka melakukan serangkaian manuver untuk mendukung Soeharto menjadi Komandan Teritorium IV, yang kemudian menjadi Kodam Diponegoro.

Ketika pasukan Tjakrabirawa dibentuk pada 6 Juni 1962, terdapat satu batalion Angkatan Darat. Sejak Mei 1965, batalion ini dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung, yang karena keberaniannya dalam operasi Tritura mendapatkan Bintang Sakti. Ada informasi yang perlu diteliti lagi bahwa Kapten Rochadilah yang “mengajak” Untung bergabung ke pasukan pengamanan presiden.

Rochadi adalah anggota Tjakrabirawa yang ikut dalam salah satu rombongan delegasi Indonesia ke Beijing pada 25 September 1965 dan sejak itu terhalang pulang. Terakhir ia memperoleh suaka di Swedia dan berganti nama menjadi Rafiuddin Umar (meninggal pada 2005). Di kalangan eksil 65 di Swedia, ia agak tertutup. Kapten Rochadi berasal dari batalion yang pernah dipimpin Letnan Kolonel Untung di Kodam Diponegoro.
http://tempointeraktif.com/khusus/selusur/g30s/page18.php

Ben Anderson memulai analisisnya dengan mengutarakan karakter “Jawa” dari Divisi Diponegoro yang Panglima Kodamnya sejak awal sampai 1965 berasal dari “Yogya-Banyumas-Kedu”. Sulit dibayangkan seorang Batak atau Minahasa menjadi Panglima Kodam Diponegoro, seperti yang terjadi pada Kodam Siliwangi. Kodam Diponegoro berada pada wilayah yang sangat padat penduduk, pangan tidak seimbang, serta berpaham komunisme dan sentimen anti-aristokrat cukup kuat. Ketidakpuasan muncul di kalangan perwira Diponegoro, seperti Kolonel Suherman, Kolonel Marjono, dan Letnan Kolonel Usman Sastrodibroto (dan di Jakarta terdapat Kolonel Latief dan Letnan Kolonel Untung) terhadap para perwira tinggi yang dinilai hidup mewah di tengah kemiskinan rakyat, termasuk tentara.

Stroke ringan yang dialami Presiden Soekarno (4 Agustus 1965), beredarnya dokumen Gilchrist dan isu Dewan Jenderal akan melakukan kudeta (5 Oktober 1965) menambah panas suasana politik. Sebagai komandan batalion militer dalam pasukan yang tugasnya mengamankan presiden, Untung “terpanggil” untuk menyelamatkan presiden dari ancaman para jenderal tersebut dengan “mendului” mereka melalui Gerakan 30 September.

Walaupun namanya tertulis sebagai komandan gerakan tersebut, kenyataan di lapangan memperlihatkan bahwa Untung bukanlah pemimpin utama aksi ini, karena berbagai hal ditentukan oleh Sjam Kamaruzzaman dari Biro Chusus PKI. Ketika banyak persiapan (tank, senjata, logistik, dan personel) masih kacau, Untung tidak mengambil keputusan menunda aksi ini.

Mereka lebih mendengar Sjam, yang berujar, “Kalau mau revolusi ketika masih muda, jangan tunggu sampai tua, “dan “Ketika awal revolusi banyak yang takut, tetapi ketika revolusi berhasil semua ikut.” Gerakan 30 September yang dilakukan secara ceroboh itu rontok dalam hitungan hari. Dokumen Supardjo—dianggap cukup sahih—memperlihatkan bahwa kelemahan utama Gerakan 30 September adalah tidak adanya satu komando. Terdapat dua kelompok pimpinan, yakni kalangan militer (Untung, Latief, dan Sudjono) dan pihak Biro Chusus PKI (Sjam, Pono, dan Bono).

Sjam memegang peran sentral karena ia berada dalam posisi penghubung di antara kedua pihak ini. Namun, ketika upaya ini tidak mendapat dukungan dari Presiden Soekarno, bahkan diminta agar dihentikan, kebingungan terjadi. Kedua kelompok itu terpecah. Kalangan militer ingin mematuhi, sedangkan Biro Chusus melanjutkan.

Ini dapat menjelaskan mengapa antara pengumuman pertama dan kedua serta ketiga terdapat selang waktu sampai lima jam. Sesuatu yang dalam upaya kudeta merupakan kesalahan besar. Pada pagi hari, mereka mengumumkan bahwa presiden dalam keadaan selamat. Sedangkan pengumuman berikutnya pada siang hari sudah berubah drastis (pembentukan Dewan Revolusi dan pembubaran kabinet). Jadi, dalam tempo lima jam, operasi “penyelamatan Presiden Soekarno” berubah 180 derajat menjadi “percobaan makar melalui radio”.

Uraian di atas sekali lagi memperlihatkan bahwa Untung bukanlah komandan Gerakan 30 September yang sesungguhnya. Ia bisa diatur oleh Sjam Kamaruzzaman. Untung dieksekusi pada 1969. Sebelumnya, di penjara Cimahi, ia menuturkan kepada Heru Atmodjo (Letnan Kolonel Udara Heru Atmodjo pada 1965 menjabat Asisten Direktur Intelijen AURI) bahwa ia tidak percaya akan ditembak mati karena hubungan baiknya dengan Jenderal Soeharto. Namun, Untung memang tidak beruntung.
http://tempointeraktif.com/khusus/selusur/g30s/page19.php

RESIMEN KHUSUS TJAKRABIRAWA DAN G-30-S

RESIMEN KHUSUS TJAKRABIRAWA DAN G-30-S
Resimen Khusus Tjakrabirawa dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia No. 211/PLT/1962 tanggal 5 Juni 1962. Tjakrabirawa dibentuk sebagai suatu resimen khusus di bawah Presiden yang diberi tanggung jawab penuh untuk menjaga keselamatan pribadi Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia beserta keluarganya. Resimen ini terdiri atas Detasemen Kawal Pribadi, Batalion Kawal Pribadi, dan Batalion Kawal Kehormatan.

Pembentukan Tjakrabirawa merupakan tanggapan strategis atas upaya pembunuhan terhadap Presiden Soekarno, yang terjadi pada 14 Mei 1962 saat Presiden bersembahyang Idul Adha di Masjid Baitturahman di kompleks Istana Merdeka, Jakarta.

Sebagai suatu resimen khusus, Tjakrabirawa dipersiapkan sebagai suatu kesatuan militer yang memiliki kualifikasi setingkat kesatuan komando. Dalam suatu wawancara dengan Benedict Anderson dan Arief Djati (Indonesia No. 78, Oktober 2004), mantan komandan peleton Tjakrabirawa, Sersan Mayor Boengkoes, menceritakan sulitnya rangkaian tes yang harus dijalani oleh seorang prajurit ABRI untuk dapat bergabung di Tjakrabirawa.

Tidak seperti pembentukan kesatuan-kesatuan baru lainnya yang sekadar mengandalkan penggabungan dari beberapa peleton dan kompi untuk membentuk satu batalion, resimen khusus Tjakrabirawa dibentuk berdasarkan kumpulan individu yang berhasil lulus dari rangkaian tes seleksi. Keketatan tes seleksi Tjakrabirawa tampak dari data bahwa hanya 3-4 prajurit dari satu kompi suatu batalion yang berkualifikasi raider atau paratrooper atau airborne yang mendapat panggilan untuk mengikuti tes seleksi.

Letnan Kolonel Untung, yang berperan sebagai pimpinan militer Gerakan 30 September, misalnya, dari 1954 sampai 1965 bertugas di Batalion 454 Banteng Raiders yang memiliki kualifikasi paratroop-airborne. Pada 1961, Untung memimpin salah satu kompi relawan dalam Operasi Naga yang mengawali tahap infiltrasi penyerbuan Irian Barat di bawah pimpinan Panglima Komando Mandala Mayor Jenderal Soeharto.

Atas keberaniannya dalam Operasi Naga, Untung, bersama L.B. Moerdani sebagai pimpinan kompi relawan lainnya, mendapatkan penghargaan Bintang Sakti dari Presiden Soekarno. Pada Februari 1965, Letkol Untung, yang saat itu menjabat Komandan Batalion 454 Banteng Raiders, dipromosikan menjadi Komandan Batalion I Tjakrabirawa.

Kualifikasi khusus yang dimiliki Tjakrabirawa tidak langsung menjadikan Tjakrabirawa suatu kesatuan militer yang mampu melakukan kudeta pada 1 Oktober 1965. Kompi Tjakrabirawa di bawah pimpinan Letnan Satu Dul Arief dipilih menjadi penjuru Pasukan Pasopati untuk melaksanakan operasi penculikan para jenderal karena kesatuan ini berada langsung di bawah Presiden (bukan di bawah Markas Besar AD) sehingga saat melaksanakan operasi tidak akan menimbulkan kecurigaan dari para jenderal TNI-AD.

Keterlibatan Tjakrabirawa lebih ditentukan oleh sosok Letkol Untung, yang memiliki rekam jejak militer yang memungkinkannya membangun jejaring militer dengan kesatuan-kesatuan AD lainnya yang bergabung dalam Gerakan 30 September, yaitu Batalion 454, Batalion 530, dan Brigade I. Beberapa peleton dari ketiga kesatuan ini memperkuat Pasukan Pasopati. Batalion 454 dan 530 juga digelar untuk melakukan pengamanan Istana dan kantor RRI.
http://tempointeraktif.com/khusus/selusur/g30s/page20.php

Jejaring Letkol Untung dengan Batalion 454 telah dibangun sejak 1954. Saat Gerakan 30 September digelar, Batalion 454 dipimpin oleh Mayor Kuntjoro Judowidjojo, yang menjadi wakil komandan batalion saat Letkol Untung menjabat Komandan Batalion 454. Kedekatan Letkol Untung dengan Komandan Brigade I Kodam Djaya Kolonel A. Latief, yang juga berperan dalam Gerakan 30 September, diawali di Batalion 454. Sebelum dipindahkan ke Jakarta pada 1963, Brigade I merupakan bagian dari Tjadangan Umum Angkatan Darat (Tjaduad) yang bermarkas di Ungaran, dekat dengan markas Batalion 454.
Jika jejaring Letkol Untung yang dijadikan rujukan untuk mengurai keterlibatan kesatuan-kesatuan AD dalam Gerakan 30 September, pusat jejaring Gerakan ini bisa dilacak dari Batalion 454 Banteng Raiders. Secara taktis militer, bisa dikatakan bahwa titik awal dan titik akhir Gerakan 30 September adalah Batalion 454.

Karier militer cemerlang Letkol Untung yang membawanya ke jabatan Komandan Batalion I Tjakrabirawa berawal dari Batalion 454. Komandan Kompi Tjakrabirawa yang juga Komandan Pasukan Pasopati, Letnan Satu Dul Arif, juga pernah bertugas di Banteng Raiders langsung di bawah pimpinan Mayor Ali Moertopo.

Penugasan ini terjadi pada akhir 1952, saat Banteng Raiders digelar melawan Batalion 426 yang memberontak dan bergabung dalam gerakan Darul Islam di perbatasan Jawa Tengah-Jawa Barat. Kesatuan Banteng Raiders sendiri dibentuk oleh Kolonel Ahmad Yani pada Juni 1952. Sebagai komandan brigade di wilayah Jawa Tengah bagian barat, Kolonel Ahmad Yani memiliki ide membentuk kesatuan khusus yang dapat diandalkan untuk melawan pemberontakan Darul Islam.

Kesatuan Banteng Raiders bentukan Ahmad Yani ini akhirnya menjadi Batalion 454. Pada 1961, Batalion 454 (dan Batalion 530) dijadikan bagian dari Tjaduad yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Soeharto. Tjaduad yang dibentuk oleh KSAD Jenderal A.H. Nasution ini ditingkatkan menjadi Kostrad pada Februari 1963.
Sebagai pimpinan Kostrad, Mayor Jenderal Soeharto mengundang Batalion 454 (dan Batalion 530) untuk berpartisipasi dalam perayaan 5 Oktober 1965. Sebagai Panglima Kostrad, Mayor Jenderal Soeharto mengambil alih kepemimpinan operasional AD dan memimpin operasi penumpasan Gerakan 30 September. Dalam operasi penumpasan ini, Panglima Kostrad memerintahkan pasukan baret merah RPKAD menghentikan petualangan militer pasukan baret hijau Batalion 454.

Sejarah akhirnya mencatat bahwa penumpasan Gerakan 30 September berakhir dengan gelar operasi khusus yang dipimpin oleh Letkol Ali Moertopo yang juga alumnus Banteng Raiders. Operasi khusus ini menjadi awal kelahiran Kopkamtib yang turut memperkuat rezim politik-militer Orde Baru.[http://tempointeraktif.com/khusus/selusur/g30s/page21.php]

KUDETA DAN KONSEKUENSINYA UNTUK BACHTIAR SIAGIAN

Penulis

  1. altKrishna Sen
    Profesor Studi Bahasa Indonesia dan Dekan Seni, University of Western Australia

Pernyataan pengungkapan

Krishna Sen tidak bekerja untuk, berkonsultasi, memiliki saham di atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi yang akan mendapat manfaat dari artikel ini, dan telah diungkapkan ada afiliasi yang relevan di luar pengangkatan akademik di atas.

Mitra

University of Western Australia
University of Western Australiamenyediakan dana sebagai mitra pendiri The Conversation AU.

Menerbitkan artikel ini

Kami percaya pada aliran informasi yang bebas. Kami menggunakan Creative Commons Atribusi NoDerivatives lisensi, sehingga Anda dapat menerbitkan artikel kami secara gratis, online atau di cetak.

Bulan ini menandai peringatan 50 tahun dimulainya pembersihan anti-komunis di Indonesia yang menewaskan hampir satu juta orang antara tahun 1965 dan 1966.
Pogrom tidak hanya menghancurkan kehidupan manusia, tetapi juga artefak budaya yang dibuat oleh negara seniman kiri yang terinspirasi.Gulungan bioskop khususnya dilenyapkan lebih lengkap daripada bentuk-bentuk seni lainnya seperti sastra atau lukisan. Perusakan nakal dan kemudian mengabaikan yang disengaja dan penindasan menyelesaikan lap-keluar dari seluloid rapuh.

Kudeta dan konsekuensinya untuk Bactiar Siagian

altBachtiar Siagian. Dari www.indonesianfilmcenter.com

Bisa dibilang direktur negara yang paling signifikan Film kiri dan teori, Bachtiar Siagian adalah di antara jutaan orang yang jatuh mangsa pembersihan anti-komunis. Dia dipenjarakan tanpa pengadilan selama 12 tahun, dan dibebaskan dari penjara pada bulan Desember tahun 1977.
Siagian menembak sebuah film dokumenter di sebuah konferensi di Tokyo ketika upaya kudeta di pagi hari 1 Oktober 1965 hancur dalam hitungan jam oleh pimpinan senior tentara. The kudeta gagal menjadi dalih untuk tindakan keras anti-komunis Jenderal Suharto dan meletakkan dasar bagi pemerintahan lama Suharto.
Beberapa minggu setelah kembali dari Jepang Siagian menyadari hidupnya dalam bahaya. Dia membaca di sebuah artikel surat kabar bahwa pihak berwenang menawarkan hadiah uang tunai untuk penangkapannya. Ia pergi bawah tanah tapi ditangkap pada awal 1966.

Sebuah pendiri bioskop di Indonesia?

Karier film Siagian membentang 1955-1965, periode konflik paling terbuka ideologi dan kepentingan, sering menyederhanakan disajikan sebagai antara agama dan komunisme. Cinema terjebak dalam perselisihan ini paling langsung melalui konflik antara organisasi terhubung PKI-(Partai Komunis Indonesia) Film pekerja, SABUFIS, dan PPFI, aliansi produser film.
Dalam dekade yang Siagian menulis dan menyutradarai 13 film. Hal ini membuatnya salah satu direktur pribumi Indonesia paling produktif pada masanya, dalam industri yang didominasi oleh uang Cina di luar negeri dan bakat.
Sejarah sinema ditulis di bawah Orde Baru Soeharto dilemparkan Siagian sebagai komunis yang dipolitisasi bioskop, berbeda dengan Usmar Ismail, pembuat film pribumi lain, yang memimpin pertahanan sinema sebagai bentuk seni. Ismail akhirnya diurapi “bapak sinema nasional” oleh Orde Baru-disahkan Film arsiparis.
altUsmar Ismail. Wikimedia Commons

Pada kenyataannya, Ismail dan Siagian, keduanya lahir di Sumatera pada awal 1920-an, yang dalam banyak hal foil masing-masing.
Lahir dalam keluarga bangsawan, Ismail menerima pendidikan Belanda yang sangat sedikit dari generasinya dari pribumi bisa bercita-cita untuk. Siagian adalah anak dari seorang pekerja kereta api yang tumbuh di kalangan anak-anak buruh perkebunan. Bahwa ia pergi ke sekolah sama sekali adalah berkat seorang wanita Belanda untuk siapa ia bekerja sebagai pembantu rumah tangga.Dia tidak menerima pendidikan formal di luar sekolah dasar.
Seperti banyak pembuat film dari generasinya, Siagian belajar keahliannya selama pendudukan Jepang 1942-1945. Pada tahun 1950, ia bergabung LEKRA, (PKI) organ budaya Partai Komunis Indonesia.
Pengalaman propaganda perang Jepang yakin Siagian dari kekuatan politik bioskop. Ia mulai membaca dan menulis secara ekstensif tentang bioskop Rusia. Sebaliknya, Ismail terpesona oleh Hollywood, terutama setelah study tour ke Amerika Serikat pada tahun 1953.

Kehidupan setelah penjara

Ketika saya pertama kali bertemu dengannya pada tahun 1981, “Pak Bachtiar” hampir 60, yang hidup dalam kemiskinan yang mengerikan di tepi Jakarta. Dia bukan bagian dari jaringan mantan tahanan politik yang muncul di Jakarta pada awal tahun 1980-an. Juga, tidak seperti banyak dari rekan-rekan sastra (paling terkenal Pramoedya Ananta Toer dan penerbit nya), dia memperoleh berikut kalangan mahasiswa dan intelektual muda yang datang untuk dewasa sejak tahun 1965 dan mencoba untuk memahami warisan budaya mereka.
Siagian tidak pernah baik di toeing garis baik secara pribadi atau artistik.Dalam beberapa tahun aktif, ia sering jatuh dengan pimpinan PKI. Film-filmnya jatuh bertabrakan Dewan Sensor terlepas dari siapa yang bertanggung jawab dalam dinamika yang terus berubah dari 1955-1965.
Siagian dipindahkan dari penjara ke penjara selama penahanannya: pertama, Salemba Jakarta; kemudian Nusakambangan, penjara pulau di lepas Jawa Pantai Selatan; akhirnya Buru, koloni pidana terkenal di Maluku Islands. Namun tahun-tahun penjara tidak dibasahi karismanya atau keyakinannya bahwa film bisa hanya pernah menjadi kendaraan untuk sebuah ideologi.
Dilarang berpartisipasi dalam kerja media setelah pembebasannya, ia eked tulisan hidup skenario film sengsara anonim. Karya ini kering juga setelah tahun 1983, ketika peraturan baru oleh pemerintah Suharto, di bawah bendera eufimistis dari “BersihLingkungan” (lingkungan yang bersih), lebih dibatasi bekas tahanan politik dan keluarga mereka dari bekerja di pendidikan dan industri media.
Siagian meninggal pada tahun 2002, seluruhnya tanpa diketahui oleh media.

Progresif bioskop?

Kita mungkin tidak akan pernah tahu film Siagian melampaui apa yang dapat dilirik di script nya dijelaskan. Baik ulasan kontemporer maupun serangan nanti Siagian telah serius berpendapat bahwa film-filmnya yang terkandung propaganda komunis.
Siagian menulis naskah filmnya sendiri, yang sebagian besar telah untungnya selamat. Apakah atau tidak ada bernilai seni dalam film-filmnya, cerita yang jelas: di dalamnya sosial lemah dan tak berdaya,wong cilik (harfiah “orang kecil”), di Indonesia itu melakukan hal-hal besar melawan rintangan besar.
Film pertamanya, Kabut Desember (Desember Mist) pada tahun 1955, tetap sampai satu-satunya film Indonesia yang diperlakukan pelacur sebagai sesuatu tetapi hina 1980. Pada tahun 1961, kepemimpinan PKI berusaha menghentikan peredaran Baja Membara (Pembakaran Steel) karena apa yang mereka lihat sebagai yang sikap pro-Islam.
Violetta, dibuat pada tahun 1962, adalah satu-satunya film nya yang selamat.
Film Bachtiar Siagian ini ditunjukkan dalam festival di Uni Soviet dan negara-negara Blok Timur lainnya. Kecuali film yang lain tetap dapat ditemukan dalam arsip negara-negara, Indonesia akan selalu ditinggalkan dengan lubang menganga dalam sejarah film nya.[]

KISAH PARA EKSIL 1965: MEREKA YANG ‘DIBUI TANPA JERUJI’

BBCINDONESIA

KISAH PARA EKSIL 1965: MEREKA YANG ‘DIBUI TANPA JERUJI’

  • 29 September 2015

para eksil yang tinggal di Belanda
Image caption Dari kiri: Sungkono, Ibrahim Isa, Sarmadji dan Chalik Hamid, saat ini tinggal di Belanda.

Ratusan warga Indonesia terpaksa hidup “mengembara” dari satu negara ke negara lain setelah paspor mereka dicabut menyusul Peristiwa Gerakan 30 September 1965.

Tidak ada angka yang jelas berapa jumlah warga Indonesia yang tidak bisa kembali. Namun pada awal 1960an, ribuan orang dikirim ke luar negeri oleh Presiden Soekarno saat itu untuk melanjutkan pendidikan, sebagai utusan Indonesia dalam organisasi ataupun sebagai diplomat, menurut sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI, Asvi Warman Adam.

Asvi mengatakan banyak di antara warga Indonesia ini yang “mengembara” dari satu negara ke negara lain setelah paspor mereka dicabut karena “dibayangi ketakutan bahwa mereka akan dipulangkan dan di Indonesia akan ditangkap.”

Sejarawan Bonnie Triyana menyebut mereka sebagai “eksil-eksil yang dibui tanpa jeruji karena sama seperti korban di Indonesia, tak bisa melakukan sesuatu sebebas manusia lainnya.”

“Berdasarkan riset saya yang terjadi pada 1965-1966 dan juga 1969, urusan ideologi tak lagi relevan, siapapun yang dianggap bahaya bagi kemunculan Orde Baru dihabisin, apakah dia nasionalis, komunis ataupun kalangan agama,” kata Bonnie, Pemimpin Redaksi Majalah Historia.

Inilah pengalaman sejumlah di antara mereka – yang berusia 70an dan 80an dan saat ini tinggal di Belanda.

Ibrahim Isa, ‘Sakitnya dicabut identitas’

Isa

Image caption Ibrahim Isa menulis sejumlah buku tentang pengalamannya di ‘negeri seberang.’

“Yang pertama itu adalah penderitaan dari segi harga diri. Ketika paspor saya dicabut dan identitas saya dicabut, seolah nyawa saya sendiri yang dicabut. Sakit sekali.”

“Sejak umur 15 tahun saya terlibat dalam Badan Keamanan Rakyat yang kemudian menjadi Tentara Rakyat. Saya ikut berjuang (melawan penjajahan Belanda). Hidup saya untuk Indonesia. Saya juga pernah jadi guru untuk mendidik, tetapi mengapa sampai begini?”

“Namun kami tak boleh tinggal pada penderitaan. Saya dan banyak teman saya tak ada perasaan balas dendam. Kami sepenuhnya realis. Yang penting bersama-sama menghadapi. Sejak jatuhnya Suharto, ada kemajuan (dari sisi penegakan hak asasi manusia). Saya punya keyakinan, kemajuan akan terus terjadi.”

Ibrahim Isa bertugas mewakili Indonesia pada akhir 1960 dalam Organisasi Kesetiakawanan Asia Afrika yang berkantor di Kairo, Mesir, bersama perwakilan dari delapan negara lain.

isa dan ho chi minh

Image caption Dalam tugas sebagai perwakilan Indonesia di Organisasi Kesetiakawanan Asia Afrika, Isa sempat bertemu sejumlah tokoh termasuk Pemimpin Vietnam saat itu Ho Chi Minh.

Isa sempat kembali ke Jakarta dua minggu setelah Peristiwa G30 September meletus untuk menghadiri Konferensi Anti Pangkalan Militer Asing pada 17 Oktober 1965.

Paspornya dicabut setelah mengikuti Konferensi Trikontinental Asia Afika dan Amerika Latin pada 1966.

“Dari Indonesia tak ada yang datang, karena ada perubahan besar dan kami diminta datang (oleh Organisasi Konperensi Kesetiawakanan Asia Afrika) bersama beberapa teman Tiba-tiba ada orang Indonesia yang datang dan saya katakan kepada panitia bahwa yang datang adalah militer.”

“Ini membuat Jakarta marah, Ibrahim Isa disebut Gestapu dan pengkhianat bangsa.”

Dari Kuba, Isa mendapatkan tawaran untuk bekerja di lembaga riset Asia Afrika di Beijing, Cina dan tinggal di sana selama 20 tahun sampai 1986 sebelum akhirnya menetap di Belanda.

Chalik Hamid, ‘Kuburan kami ada di mana-mana’

chalik hamid

Image caption Chalik Hamid menulis cerpen dan puisi yang ditujukan untuk menentang Orde Baru.

Chalik berada di Tirana, Albania, untuk mempelajari kesusasteraan negara itu saat terjadi Peristiwa 30 September 1965.

“Kami tak tahu peristiwa itu. Di Albania sedikit sekali informasi dari luar baik dari radio dan koran sangat terbatas.” kata Chalik yang pernah menjadi anggota Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia dan ketua Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra), organisasi kebudayaan sayap kiri di Medan.

“Waktu itu kami 10 orang Indonesia dan rombongan kedua 15 orang…Semua paspor kami dicabut oleh petugas KBRI yang datang dari Cekoslowakia (waktu itu) karena kedutaan Indonesia di Albania dirangkap di sana.”

“Selama 25 tahun kami tinggal di Albania. Kami tidak punya paspor dan hanya dikasih izin tinggal. Di Tirana pun kami tidak boleh meninggalkan kota sejauh 50 kilometer. Jadi kami tak pernah keluar dari Albania selama 25 tahun.”

“Saya bekerja sebagai penerjemah di Radio Tirana bahasa Indonesia dan selain radio saya harus kerja di pabrik besi yang produksi alat traktor.”

“(Selama di Albania), saya tak melihat ibu saya meninggal, kemudian ayah saya dan abang saya. Bukan hanya itu, saya dengar abang saya dicincang dan setelah dikubur karena mereka belum yakin (identitasnya), kemudian digali lagi dan ditinggalkan begitu saja tanpa dikubur lagi. Itu menjadi pikiran saya. Tapi mau bagaimana lagi.”

“Saya banyak menulis puisi yang saya tulis pada dasarnya menentang rezim Orde Baru, di antaranya berjudul Kuburan Kami ada Di mana-mana.”

“Kuburan kami ada di mana-mana, kuburan kami berserakan di mana-mana, di berbagai negeri, berbagai benua. Kami adalah orang orang Indonesia yang dicampakkan dari Indonesia, paspor kami dirampas sang penguasa, tak boleh pulang ke halaman tercinta. Kami terus didiskriminasi dan dicampakkan,” Chalik menyampaikan salah satu puisi yang ia tulis.

Saat terjadi kekacauan di Eropa Timur pada awal 1990an, Chalik pindah ke Belanda dan menetap di sana sampai sekarang.

Sungkono: Dari Moskow, menjajaki ‘pulang’ lewat Cina, Vietnam dan Thailand

sungkono

Image caption Sungkono mendirikan Lembaga Perhimpunan Indonesia di Belanda untuk menyatukan para eksil yang terpencar-pencar.

“Pada September 1965 saya berada di Moskow sedang belajar teknik mesin dan dikirim oleh Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan sejak tahun 1962.”

“Pada 1966, kedutaan Indonesia di Moskow mengumpulkan mahasiswa Indonesia untuk di-screening dengan berbagai pertanyaan antara lain bagaimana sikap kami terhadap Peristiwa 1965. Saya jawab saya tidak tahu menahu karena saya di luar negeri.”

“Pada Juni 1966, mulai ada jawaban terhadap mahasiswa yang discreening. Yang dicabut paspornya secara kolektif, dibilang disangsikan kesetiaannya terhadap pemerintah Indonesia.”

“(Walau paspor dicabut), Saya tetap belajar sampai tamat. Pemerintah Uni Soviet saat itu memberi kesempatan sampai selesai tahun 1967, dan sempat ditawarkan untuk bekerja dan tinggal di sana.”

“Setelah lulus, keinginan kontak keluarga semakin mendalam. Kami berusaha ke Asia dan memilih Tiongkok…Saya kemudian pernah ke Vietnam, Laos, Kamboja, Thailand untuk menjajaki pulang. Tapi tak berhasil.”

“Akhirnya tahun 1981 meninggalkan Tiongkok ke Belanda (sampai sekarang), dan pada 1987, kami mendirikan Perhimpunan Persaudaraan Indonesia untuk memelihara hubungan kekeluargaan kami yang berada di luar negeri, khususnya di Belanda.”

Sarmadji, “mengubah kesedihan menjadi kekuatan”

Sarmadji

Image caption Sarmadji mengumpulkan ribuan buku di rumahnya dan dijadikan perpustakaan yang terbuka untuk umum.

“Saat terjadi Peristiwa 1965, saya tengah sekolah di Tiongkok dan saya tidak tahu menahu apa yang terjadi.”

Sarmadji mengumpulkan sekitar 3.000 buku, sebagian besar tentang apa yang terjadi pada 1965 dan 1966 dan membuka perpustakaan di rumahnya yang dibuka untuk umum.

Sarmadji

Image caption Sebagian besar buku yang dikumpulkan Sarmadji adalah tentang Peristiwa 1965, yang ia kumpulkan sebagai ‘monumen bagi eksil yang sudah meninggal.’

“Perpustakaan ini adalah monumen peringatan bagi mereka yang dicabut paspornya secara paksa dan meninggal di luar negeri. Jumlahnya yang sudah meninggal sekitar 130 orang dari Tiongkok sampai Eropa Barat.”

“Saya mengumpulkan (buku-buku) ini untuk mengubah kesedihan menjadi kekuatan. Berangsur-angsur kekuatan saya bertambah dan kesedihan saya berkurang,” kata Sarmadji.

Pengakuan apa yang terjadi

Baik Isa, Sungkono, Chalik dan Sarmadji berharap salah satu hal yang akan dilakukan pemerintah adalah pengakuan atas apa yang terjadi pada 1965 dan 1966.

“Yang pertama akui apa yang terjadi, seperti yang sudah diakui oleh Komnas, dan yang penting juga adalah rehabilitasi nama baik dan hak hak politik dari warga negara yang direnggut hak-haknya,” kata Isa.

Pada 2012 lalu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyatakan terjadi pelanggaran HAM berat pada 1965-1966.

“Sebagai utang sejarah masa lalu negeri ini, penyelesaian (pelanggaran HAM berat) dapat ditempuh melalui mekanisme rekonsiliasi,” kata Profesor Hafid Abbas, anggota Komnas HAM.

“Idealnya mekanisme penyelesaian kasus semestinya diatur dalam suatu undang-undang. Sayang sekali UU KKR telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi pada 2006. Masih belum terlambat pada periode kabinet Presiden Joko Widodo, rekonsiliasi diselesaikan dengan menyiapkan UU KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi) yang memerlukan dukungan politik presiden,” kata Hafid kepada BBC Indonesia.

Sejarawan LIPI, Asvi Warman Adam, yang menyebut para eksil sebagai “orang-orang Indonesia yang teraniaya”, mengatakan kasus masa lalu ini harus dipilah-pilah karena menyangkut berbagai hal.

“Misalnya untuk para eksil adalah soal pencabutan paspor, yang perlu dijadikan satu kasus, dan kemudian kasus lain seperti diskriminasi anak korban yang tak boleh jadi pegawai negeri dan tentara pada 1981 dan sebagainya,” kata Asvi.[]

APA YANG SEBENARNYA TERJADI 30 SEPTEMBER 1965?

BBCINDONESIA

  • 30 September 2015

monumen pancasila
Image caption Lubang buaya kini merupakan monumen Kesaktian Pancasila.

Monumen Pancasila Sakti yang berada di Jakarta Timur tampak mulai berbenah menjelang 1 Oktober yang biasa diperingati sebagai hari Kesaktian Pancasila sejak masa pemerintahan Orde Baru.

Petugas mengecat beberapa bagian dan memotong rumput. Hanya beberapa pengunjung yang datang ke Museum tersebut.

Tetapi tak banyak yang mengetahui mengenai tentang latar belakang pendirian museum.

“Tentang penjajahan. Iya, kemerdekaan, pembantaian, SPKI,” kata Asep Triana, seorang pelajar SMA, ketika ditanya mengenai pemahamannya atas kejadian 50 tahun silam itu.

Lubang buaya

Image caption Pada masa Orde Baru setiap malam tanggal 30 September ditayangkan film yang mengisahkan pembunuhan ketujuh tokoh militer.

Sedangkan Rio, seorang mahasiswa berusia 23 tahun menjelaskan pemahamannya mengenai peristiwa tersebut berubah ketika menginjak bangku SMP.

“Karena yang dulunya kita memang gak tau. Kita hanya bisa lihat di layar kaca dan dari buku,” jelas Rio.

Sementara Zaitun, wanita yang lahir tepat pada tahun 1965 mengatakan tidak terlalu memusingkan fakta sejarah.

“Ya kita kan sebagai rakyat biasa, ya biasa-biasa aja. Yang dulu, sekarang kan, ya ibu kan rakyat biasa-biasa aja, ya biasa aja,” kata Zaitun.

Di komplek monumen ini terdapat sebuah sumur yang disebutkan sebagai tempat pembuangan enam jenderal dan satu perwira menengah TNI yang dibunuh pada 1 Oktober dalam sebuah – yang oleh pemerintah orde baru disebut sebagai – upaya kudeta. Orde baru menuding Partai Komunis Indonesia PKI sebagai dalang dari aksi tersebut.

Namun setelah runtuhnya era orde baru, peristiwa tersebut menjadi perdebatan dan fakta mengenai apa yang sebenarnya terjadi 50 tahun lalu, tidak benar-benar diketahui.

Fakta mengenai apa yang sebenarnya terjadi tanggal 30 September 1965 dan hari-hari berikutnya, mengalami berbagai perubahan yang terbagi dalam sedikitnya lima periode yang berbeda, menurut Asvi Warman Adam, peneliti LIPI yang mendalami peristiwa tersebut.

Periode sejarah

Pada periode pertama tahun 1965-1968 terdapat perdebatan mengenai siapa sebenarnya dalang dari peristiwa di penghujung bulan September tahun 1965 tersebut.

Setelah itu muncul periode di mana angkatan darat dituding bertanggung jawab setelah adanya sebuah buku yang bernama Cornell Paper.

Tidak lama kemudian, pada tahun 1968, terbit sebuah buku tandingan karangan Nugroho Notosusanto dan Ismail Saleh yang kembali menyatakan PKI bersalah.

“Setelah itu mulai periode kedua, itu sejarah resmi Indonesia yang diajarkan itu atau boleh diterbitkan hanya satu versi saja. Versi pemerintah orde baru,” kata Asvi Warman Adam.

Pada era reformasi muncul gelombang ketiga di mana orang-orang yang dihukum tanpa proses peradilan mulai bisa bersuara dan mereka dapat memberikan kesaksian.

Saat itu, banyak buku terjemahan yang ketika pada masa orde baru tidak boleh terbit, akhirnya terbit di Indonesia, ungkap Asvi.

“Periode keempat menurut saya adalah ketika muncul narasi baru yang utuh mengenai G30S dengan terbitnya buku John Roosa Dalih pembunuhan massal pada tahun 2008.

Periode terakhir atau kelima adalah periode di mana adanya film dari Joshua Oppenheimer yaitu film Jagal dan Senyap tahun 2012 dan 2014 ketika pelaku sudah mulai berterus terang,” tambah Asvi.

Bagi salah seorang eks tahanan politik Nani Nurani, 74 tahun, pelurusan sejarah adalah penting. Nani merupakan seorang penari yang seringkali tampil di hadapan Bung Karno, dituduh merupakan bagian dari Lekra yang merupakan organisasi kesenian dibawah PKI.

“Pelurusan sejarah itu tetep wajib karena terlalu banyak korban yang tidak ngerti apa-apa. Walaupun mereka mungkin anggota PKI tapi kalau mereka gak ngerti apa-apa, ya mereka harus dibersihkan dong namanya,” tutur Nani.

Kini 50 tahun setelah G30 S, Nani dan banyak pihak lain masih berharap pemerintah menguak fakta yang sesungguhnya dan meminta maaf kepada mereka yang dihukum pasca tahun 1966 tanpa pernah melalui proses peradilan.

Anda bisa mendengarkan liputan selengkapnya dalam program Liputan Khas, yang disiarkan melalui radio-radio mitra BBC Indonesia, Kamis, 01 Oktober 2015 pukul 05.00 dan 06.00 WIB.

DI MANA ANAK MUDA MENCARI KEBENARAN SEJARAH G30S?

BBCINDONESIA

  • 7 Oktober 2015

Image copyright Christine Franciska
Image caption Anzi Mata, mahasiswi di Yogyakarta.

Generasi Z, begitu orang-orang menyebutnya, adalah generasi-generasi muda digital yang tumbuh di tengah keterbukaan informasi. Ketika hidup mereka tak lagi dipengaruhi oleh doktrin pemerintah, bagaimana mereka menyikapi sejarah masa lalu?

Siang itu BBC Indonesia bertemu dengan Anzi Mata, mahasiswa asal Yogyakarta yang berusia 19 tahun.

Di Yogyakarta dia bermukim selama beberapa tahun terakhir. “Saya lahir di Bogor, terus pindah ke Bandung, pindah lagi ke Bogor, lalu ke Kendari, Makassar, Magelang, terakhir Yogya,” kata Anzi ketika diminta menceritakan tentang dirinya.

Maklum, profesi ayahnya membuat Anzi dan keluarga sering hidup berpindah-pindah.

Lahir tahun 1996, Anzi tidak merasakan kehidupan zaman Orde Baru ataupun reformasi dan kerusuhan yang terjadi pada masa penghujung rezim itu.

Dia juga tak pernah tahu apa yang terjadi pada 1965. Anzi baru mempelajari peristiwa 1965 dari buku sejarah ketika dia duduk di kelas lima sekolah dasar.

Ketika itu logika Anzi mempertanyakan, “Kok enggak make sense (masuk akal). Saat itu PKI sedang jaya-jayanya, kenapa mereka melakukan hal yang bodoh sekali, melakukan kudeta? Padahal mereka tidak ada latar belakang militer untuk menghabisi tujuh jenderal.”

Anzi yang dekat dengan lingkungan militer mengatakan bahwa doktrin sejarah itu masih sangat kuat. “Bahwa stigma PKI terlarang dan kejam, nenek saya juga sempat bilang begitu, juga karena ada filmnya.”

Image copyright CHRISTINE FRANCISKA
Image caption Sejumlah anak muda mengadakan diskusi membahas pentingnya mencari tahu sejarah masa lalu di Jakarta.

Namun berbeda dengan generasi sebelumnya, anak muda seperti Anzi–yang disebut sebagai digital natives atau kaum millennial–hidup di era keterbukaan informasi dan teknologi.

Anzi–yang sudah mengenal internet dan memiliki akun Friendster sejak kelas empat–lantas mencari jawaban tentang peristiwa 30 September di dunia maya, terutama dengan mengikuti diskusi di forum-forum online.

Keingintahuannya semakin besar saat masuk SMP setelah membaca buku Penembak Misterius, karya Seno Gumira Ajidarma.

Melalui internet, Anzi menemukan banyak fakta yang saling bertentangan. Ada yang membenarkan peristiwa itu terjadi seperti layaknya buku sejarah, ada juga yang tidak.

“Saya merasa ini adalah sifat dasar manusia untuk mencari tahu, membandingkan, menganalisa dengan logika. Saya kumpulkan dan lalu menyimpulkan,” kata Anzi.

Image copyright ANZI MATTA
Image caption Anzi Mata membuat ilustrasi pistol dengan tulisan “pride, dignity, respect, dan power” untuk menggambarkan doktrin-doktrin tentara.

Cerita Anzi, menurut organisasi pergerakan anak muda Pamflet, mewakili cerita-cerita anak muda lain yang mencari jawaban atas sejarah yang diputarbalikkan.

Anak-anak muda ini kritis dan akan mencari jawaban, kata Pamflet.

Tapi apakah banyak juga yang apatis?

“Kita tidak bisa bilang apatis, karena banyak anak muda yang sebetulnya belum terpapar. Mereka bukan tidak peduli terhadap pelanggaran HAM masa lalu, tetapi mereka tidak tahu isunya,” jelas Fahmi Nur Ichsan dari Pamflet.

“Begitu mereka tahu permasalahannya, mereka biasanya lebih aktif untuk mencari jawaban.”

Beberapa bulan lalu, Pamflet mereka mengadakan kompetisi Reinovasi Memori, yang mengajak anak muda merefleksikan kasus pelanggaran masa lalu dengan media yang beragam.

Image copyright ABDI RAHMAN
Image caption Apa yang terlintas di pikiran kamu bila mendengar kata “pelanggaran HAM masa lalu”? “Penculikan, pembunuhan, darah…,” kata Abdi Rahman, salah satu anak muda yang mengikuti kompetisi terkait kasus pelanggaran HAM.

“Banyak anak muda tertarik dan menginterpretasikannya, bukan hanya kasus G30S tapi juga kasus-kasus pelanggaran HAM di daerah mereka,” kata Fahmi.

Tapi apa untungnya bagi mereka mempelajari sejarah – yang masih diperdebatkan dan dibelokkan ini?

Mahasiswa kedokteran tingkat akhir di Belanda ini pertama kali tahu tentang peristiwa 1965 setelah beranjak dewasa.

“Saya baru mengerti setelah dengar cerita dari opa. Cerita sedih dengan banyak orang meninggal. Sangat menyedihkan, orang bisa melakukan ini satu sama lain.”

“Bagi anak muda sangat penting (mempelajari sejarah). Bagi saya perlu waktu sampai (bisa) mengerti, ini bagian sejarah yang tidak boleh dilupakan.”

Anzi mengatakan sejarah tidak boleh dijadikan propaganda dan anak muda harus belajar kejadian masa lalu dari banyak sumber agar tak mudah dihasut.

“Sebagai manusia, memiliki empati yang harusnya enggak bisa diperdebatkan, kita berbicara soal hak sipil,” kata Anzi.

“Bagi saya penting belajar sejarah. Sejarah tidak boleh dijadikan propaganda dan legitimasi politik. Dengan mencari (kebenaran), saya tidak mudah terprovokasi. Tidak salah menyimpulkan sesuatu.”

Image copyright ANDO DWI Image caption

GERAKAN 30 SEPTEMBER: PENTING DIINGAT?

BBC

INDONESIA

GERAKAN 30 SEPTEMBER: PENTING DIINGAT?

  • 30 September 2014

 Image caption Kelompok mahasiswa di Jakarta tahun 1965 menuntut agar PKI dibubarkan

Hari Selasa, 30 September, adalah peringatan Gerakan 30 September atau yang juga disebut G30S.

Meski demikian, tidak semua orang mengenal hari tersebut.

“Kurang tau ya. Soalnya saya lahirnya tahun 90-an,” kata Helmi ketika ditanya mengenai pemahamannya akan hari tersebut.

Tanggapan yang hampir sama juga diberikan Preti, seorang karyawati kelahiran tahun 1991.

“Eeee…komunis. Ehmmm…apa lagi ya? Tiga puluh September, gak tau, gak tau lagi,” kata Preti kepada wartawan BBC Indonesia Rizki Washarti.

Tragedi nasional

Gerakan 30 September adalah sebuah tragedi nasional, jelas Cosmas Batubara, politikus dan mantan menteri era Suharto.

“Pada 30 September Partai Komunis Indonesia melakukan langkah-langkah dengan membunuh beberapa jenderal untuk mengarah kepada pengambilan kekuasaan.

Lalu kemudian ada reaksi dari masyarakat yang tidak bisa menerima hal itu, sehingga Partai Komunis Indonesia dibubarkan,” kata Cosmas.

“Kalau generasi sekarang tidak terlalu ingat lagi, bisa dipahami karena dari pemerintah memang tidak terlalu lagi digembar-gemborkan lagi, sehingga pemahaman mereka hanya sebagai satu peristiwa yang pernah terjadi, bagi generasi yang umurnya 25 tahun ke bawah,” ujar Cosmas yang saat itu merupakan aktivis mahasiswa.

Masalah lainnya, di bawah Orde Baru pimpinan Presiden Suharto, peristiwa tersebut -yang kemudian diikuti dengan pembunuhan sekitar 200.000 hingga satu juta lebih- ditafsirkan secara sepihak oleh penguasa.

Induk semua kekerasan

Bagi pengamat hak asasi manusia, Andreas Harsono, berpendapat G30S masih sangat penting untuk diketahui.

“Karena dari berbagai macam kekerasan besar yang terjadi di Indonesia maupun Hindia Belanda atau kerajaan-kerajaan sebelum Hindia Belanda tidak ada kekerasan dengan level kekerasan yang sama dengan kekerasan dan jumlah korban dan tahun-tahun diskriminasi sepanjang 1965.” ungkap Andreas.

Dia menambahkan kekerasaan di Indonesia seperti di Papua dan Aceh terjadi karena adanya ‘pembiaran’ kekerasan yang dimulai sejak 1965.

Oleh karena itu, Andreas berharap pemerintah yang akan datang lebih menaruh perhatian terhadap tragedi 1965.[]

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 72 other followers