Archive for the ‘Sejarah’ Category

Menimbang Sartono Kartodirdjo dan Onghokham

Menimbang Sartono Kartodirdjo dan Onghokham

Oleh Asvi Warman Adam 

Senin, 10 Des 2007,


Mengenang Sejarawan “Gerakan Petani” dan “Ratu Adil”
Sejarawan Onghokham mengalami stroke di Jogjakarta, Februari 2001, ketika menghadiri peringatan ulang tahun ke-80 Sartono Kartodirdjo. Penyakit itu tidak pernah pulih sampai dia meninggal tujuh tahun kemudian, 30 Agustus 2007.

Wartawati senior Tuti Kakiailatu menulis bahwa “Penderitaan Ong telah berakhir”. Pada 8 Desember 2007, diluncurkan buku dalam rangka 100 hari wafatnya Onghokham. Pada hari yang sama, dimakamkan Sartono Kartodirjo yang telah berpulang 36 jam sebelumnya.

Sartono Kartodirdjo dan Onghokham adalah dua sejarawan besar Indonesia yang sama-sama menaruh perhatian terhadap sejarah kolonialisme. Keduanya sama-sama menulis disertasi tentang petani pada masa penjajahan. Ong menulis tentang petani dan priayi pada abad XIX di Keresidenan Madiun. Sedangkan Sartono menulis tentang pemberontakan petani di Banten pada 1888. Mereka berdua lulusan Yale University (MA bagi Sartono sebelum melanjutkan ke Amsterdam University dan PhD bagi Onghokham).

Kehidupan petani tidak terlepas dari gagasan milenarisme. Wacana tentang ratu adil mewarnai gerakan petani di Banten sebagaimana dibahas dalam disertasi Sartono. Ong melihat konsep ratu adil itu sebagai retorika para lawan raja. Di Jawa, legitimasi diperoleh melalui wahyu. Konsep wahyu tersebut menjelaskan kekuasaan mutlak raja dan perlawanan terhadap dia berarti perlawanan terhadap Tuhan.

Namun, konsep tersebut juga menjadikan kedudukan raja tidak stabil karena wahyu bisa berpindah setiap waktu kepada orang lain. Orang yang bakal mendapat wahyu itu menjadi ratu adil yang didambakan kedatangannya.

Sartono dan Ong sama-sama tertarik pada revolusi Prancis. Dalam tulisannya mengenang Denys Lombard, Sartono menulis tentang perbandingan antara revolusi Prancis dengan revolusi Indonesia.

Menurut Sartono, dalam revolusi Prancis, golongan borjuis mengawali revolusi, sedangkan petani menentukan seberapa jauh dapat dilaksanakan. Dalam revolusi Indonesia, terbentuk struktur politik baru menggantikan sistem politik kolonial.

Namun, revolusi sosial yang terjadi secara lokal dan regional tidak mempunyai dampak luas dan tidak bisa merombak struktur sosial secara radikal. Rakyat belum menikmati statusnya sebagai warganegara secara penuh.

Ong tertarik pada revolusi Prancis melalui buku sejarah yang pertama dibacanya di perpustakaan sekolah di Surabaya tentang Marie Antoinette, sang ratu yang hidup penuh glamor dan dipenggal kepalanya dengan guillotine. Sampai tua, Ong masih terkenang guru sejarahnya yang menerangkan revolusi Prancis dengan gaya yang dramatis.

Sartono maupun Ong adalah sejarawan yang memiliki integritas yang tidak ditawar. Sartono pernah dihubungi pihak sekretariat negara untuk memperbaiki naskah buku putih tentang Gerakan 30 September. Dia menyindir pemerintah “menulis sejarah harus sesuai dengan fakta”. Namun, buku itu tetap diterbitkan pada 1994 tanpa memedulikan catatan Sartono.

Tentang pemalsuan sejarah, Ong melihat itu sudah terjadi sejak dulu dan di mana-mana. Namun, dia membedakan karya sejarah yang memberikan legitimasi berlebihan terhadap kerajaan Mataram seperti Babad Tanah Jawi.

Menurut Ong, karya itu tidak merugikan siapa pun, kecuali pengelabuan terhadap masyarakat mengenai kebesaran suatu kerajaan. Yang lebih berbahaya adalah “pemalsuan yang membawa akibat perang, kekejaman, dan pengejaran terhadap suatu golongan oleh kelompok yang berkuasa”. Kolom itu ditulis Ong di tengah kejayaan Orde Baru di majalah Tempo September 1981, pembaca tentu mafhum siapa yang dituju.

Sartono adalah sejarawan akademis. Berpuluh tahun dia mengajar di Universitas Gadjah Mada dan mempunyai murid yang tersebar mulai Banda Aceh sampai Papua. Dia diangkat sebagai guru besar emeritus. Sedangkan Universitas Indonesia kurang memanfaatkan keahlian dan pengetahuan Onghokham, sehingga yang bersangkutan pensiun muda dalam usia 55 tahun. Tapi, Ong lebih banyak menulis di media massa, kumpulan tulisannya pada Star Weekly, Kompas, dan Tempo telah dibukukan.

Bahkan, Onghokham adalah sejarawan Indonesia yang paling sering menulis di Prisma, majalah ilmu sosial yang bergengsi itu. Ong adalah sejarawan publik.

Tulisan-tulisan Ong banyak menyindir praktik politik Orde Baru, bahkan relevan dengan kondisi dewasa ini. Judul buku Ong yang merupakan kumpulan tulisan di majalah Tempo adalah Wahyu yang Hilang dan Negeri yang Guncang. Cocok untuk suasana di tanah air sekarang. Memang, negara ini sekarang sedang guncang. Namun, “wahyu” itu sekarang di mana dan akan berpindah kepada siapa? Apakah rakyat dapat berharap akan datang sang ratu adil?

Dr Asvi Warman Adam, sejarawan di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jakarta

Menoleh SEBENTAR Ke “PERISTIWA 27 JULI 1996” Atau ‘PERISTIWA SABTU KELABU”

Menoleh SEBENTAR Ke “PERISTIWA 27 JULI 1996” Atau ‘PERISTIWA SABTU KELABU”

Kolom IBRAHIM ISA
Minggu, 29 Januari 2012

in:NASIONAL-LIST YAHOOGROUPS <nasional-list@yahoogroups.com> , Sunday, 29 January 2012, 22:35

Menoleh SEBENTAR Ke “PERISTIWA 27 JULI 1996” Atau ‘PERISTIWA SABTU
KELABU”

/Mengapa sekarang mengangkat kembali “Peristiwa 27 Juli 1996”? /

/Maksudnya, tak lain, adalah, untuk menambah bahan, dokumentasi,
analisis kritis dan fakta, dalam rangka mencari-tau mengapa ‘konflik
antara SBY dan Mega’ begitu heibat. Sehingga Mega beroposisi terhadap
pemerintah Presiden SBY, dan tidak mau hadir dalam undangan-undangan
penting Presiden SBY kepadanya. Termasuk undangn perayaan 17 Agustus 1945. /

/Tampaknya tidak umum diketahui, termasuk oleh anggota-anggota PDI-P,
bahkan kader-kadernyapun kurang menyadari, bahwa ‘konflik” SBY vs Mega,
sesungguhnya punya latar belakang agak jauh ke belakang, Paling tidak
sejak ‘Peristiwa 26 Juli 1996”, di Jalan Diponegoro 58, Jakarta. Yaitu,
ketika kantor PDI Mega diserbu massa pendukung PDI pimpinan Soeryadi.
PDI Soeryadi dengan bantuan aparat keamanan negeri sebagai kekuatan
pokoknya./

/Kalau ditelusuri ke belakang, maka tampaknya penjelasan mengeni apa
sebab terjadi konflik Mega vs SBY, bahwa itu dikarenakan — Mega dua
kali kalah dalam pemilihan presiden, — itu bukan merupakan penjelasan
yang mengungkap inti masalah. Barangkali memang ada ada faktor itu,
tetapi ada yang lebih mendasar, lebih prinsipil. Bahwa, – – ‘konflik’
antara Mega vs SBY, bukan masalah ‘like and dislike’, bukan masalah
pribadi, tetapi MASALAH PRINSIPIL. Katakanlah punya latar belakang
IDEOLOGIS. /

/SBY, — Seperti jelas dari praktek politiknya selama menjabat fungsi
tertinggi negara, dan Partai Demokrat yang dilahirkannya, tampak beda
besar dengan strategi dan politik PDI-P di bawah pimpinan Mega. /

/PDI-P Mega menjadikan Pancasila dan ajaran Bung Karno sebagai dieologi
pembimbingnya (paling tidak seperti yang dideklarasikannya).Sedangkan
Partai Demokrat yang dibina SBY meneruskan strategi dan politik Orba,
yang berorientsi pada NEO LIBERALISME./

/* * */

“/Peristiwa 27 Juli 1996”, — baik disegarkan ingatan kita, — adalah
peristiwa penyerbun dan didudukinya dengan kekerasan kantor Partai
Demokrasi Indonesia, yang dipimpin oleh Megawati Sukarnoputri, Kekerasan
tsb telah menimbulkan korban yang tewas, luka-luka dan ‘hilang’.. Mega
ketika itu sudah mencuat namanya sebagai tokoh politik periode rezim
Orba, yang berani berkonfrontasi, berhadap-hadapan terhadap Orba. Mega
menantang Presiden Suharto yang ketika itu sedang jaya-jayanya. /

/Sejak Megawati berani secara terbuka menantang Suharto, mula-mula
sekitar penyelenggaraan Kongresi PDI, dimana kekuatan rezim Orba
melakukan segala sesuatu untuk menggeser Megawati dari kepimpinan PDI,
— sampai kepada ucapan Mega, bahwa ia bersedia mengambil oper
kepemimpinan negara bila itu disetujui rakyat. Sejak itu rezim Orba
menggencarkan segala daya upaya untuk menghancurkan PDI pimpinan Mega.
Menggantikannya dengan PDI pimpinan Soeryadi yang sepenuhnya merupakan
alat politik yang patuh pada Suharto./

“/*Perisitiwa 26 Juli 1996” adalah puncak operasi intel Suharto untuk
menggeser Megawati dari dunia politik Indonesia dan menghancurkan
samasekali PDI pimpinan Megawati.*/

/*Nah, dalam operasi “Peristiwa 27 Juli 1996” militer yang
bertanggung-jawab, yang mengambil keputusan ‘penyerbuan’ itu tidak lain
adalah Brigjen Susilo Bambang Yudhoyono. Ketika itu ia menjabat Kasdam
Jaya.*/

/*Inilah  a.l. LATAR BELAKANG penting konflik SBY vs Mega. Sudah sejak
dulu SBY dan kekuatan yang diwakilinya HENDAK MENHANCURKAN PDI-P
PIMPINAN MEGAWATI.*/

/* * */

/B*aik telutusuri “suntingan” WIKIPEDIA, sekitar “PERISTIWA 27 JULI
1996”, sbb:*/

/Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas//*,*/

/*Peristiwa 27 Juli 1996 adalah peristiwa pengambilalihan secara
paksa*//kantor DPP <http://id.wikipedia.org/wiki/DPP> Partai Demokrasi
Indonesia <http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Demokrasi_Indonesia>
(PDI) di Jl Diponegoro 58 Jakarta Pusat yang saat itu dikuasai pendukung
Megawati Soekarnoputri
<http://id.wikipedia.org/wiki/Megawati_Soekarnoputri>. Penyerbuan
dilakukan oleh massa pendukung Soerjadi
<http://id.wikipedia.org/wiki/Soerjadi> (Ketua Umum versi Kongres PDI di
Medan
<http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kongres_PDI_di_Medan&action=edit&redlink=1>)
serta dibantu oleh aparat dari kepolisian dan TNI
<http://id.wikipedia.org/wiki/TNI>./

/Peristiwa ini meluas menjadi kerusuhan di beberapa wilayah di Jakarta
<http://id.wikipedia.org/wiki/Jakarta>, khususnya di kawasan Jalan
Diponegoro, Salemba, Kramat. Beberapa kendaraan dan gedung terbakar./

/Pemerintah saat itu menuduh aktivis PRD
<http://id.wikipedia.org/wiki/PRD> sebagai penggerak kerusuhan.
Pemerintah Orde Baru kemudian memburu dan menjebloskan para aktivis PRD
ke penjara. Budiman Sudjatmiko
<http://id.wikipedia.org/wiki/Budiman_Sudjatmiko> mendapat hukuman
terberat, yakni 13 tahun penjara./

/ISTILAH/

/Ada dua istilah untuk Peristiwa 27 Juli ini, yaitu:/

*

/Kudatuli

<http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kudatuli&action=edit&redlink=1>.
Akronim dari Kerusuhan 27 Juli. Pertama kali dimuat di Tabloid
Swadesi <http://id.wikipedia.org/wiki/Swadesi> dan kemudian luas
digunakan oleh berbagai media massa. Mayjen TNI (Purn.) Prof. Dr.
Soehardiman, SE juga pernah menggunakannya dalam bukunya. /

*

/Sabtu Kelabu

<http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sabtu_Kelabu&action=edit&redlink=1>.
Merujuk pada hari saat terjadinya peristiwa ini yaitu hari Sabtu,
kata “kelabu” untuk menggambarkan “suasana gelap” yang melanda
panggung perpolitikan Indonesia saat itu. Tidak diketahui
pencetusnya, namun diduga semula beredar dalam forum-forum di
Internet. /

/*LAPORAN KOMNAS – HAM*/

/Hasil penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
<http://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Nasional_Hak_Asasi_Manusia>: 5
orang meninggal dunia, 149 orang (sipil maupun aparat) luka-luka, 136
orang ditahan. Komnas HAM juga menyimpulkan telah terjadi sejumlah
pelanggaran hak asasi manusia./

/Dokumen dari Laporan Akhir Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyebut
pertemuan tanggal 24 Juli <http://id.wikipedia.org/wiki/24_Juli> 1996 di
Kodam Jaya <http://id.wikipedia.org/wiki/Kodam_Jaya> dipimpin oleh
Kasdam Jaya Brigjen Susilo Bambang Yudhoyono
<http://id.wikipedia.org/wiki/Susilo_Bambang_Yudhoyono>. Hadir pada
rapat itu adalah Brigjen Zacky Anwar Makarim
<http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Zacky_Anwar_Makarim&action=edit&redlink=1>,
Kolonel Haryanto, Kolonel Joko Santoso
<http://id.wikipedia.org/wiki/Joko_Santoso>, dan Alex Widya Siregar
<http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Alex_Widya_Siregar&action=edit&redlink=1>.
Dalam rapat itu, Susilo Bambang Yudhoyono memutuskan penyerbuan atau
pengambilalihan kantor DPP PDI oleh Kodam Jaya./

/Dokumen tersebut juga menyebutkan aksi penyerbuan adalah garapan Markas
Besar ABRI c.q. Badan Intelijen ABRI bersama Alex Widya S. Diduga,
Kasdam Jaya menggerakkan pasukan pemukul Kodam Jaya, yaitu Brigade
Infanteri 1/Jaya Sakti/Pengamanan Ibu Kota pimpinan Kolonel Inf. Tri
Tamtomo untuk melakukan penyerbuan. Seperti tercatat di dokumen itu,
rekaman video peristiwa itu menampilkan pasukan Batalion Infanteri
201/Jaya Yudha menyerbu dengan menyamar seolah-olah massa PDI
pro-Kongres Medan. Fakta serupa terungkap dalam dokumen Paparan Polri
tentang Hasil Penyidikan Kasus 27 Juli 1996, di Komisi I dan II DPR RI,
26 Juni 2000.[1]
<http://id.wikipedia.org/wiki/Peristiwa_27_Juli#cite_note-0>/

/Latar belakang/

/Soeharto <http://id.wikipedia.org/wiki/Soeharto> dan pembantu
militernya merekayasa Kongres PDI di Medan dan mendudukkan kembali
Soerjadi sebagai Ketua Umum PDI. Rekayasa pemerintahan Orde Baru untuk
menggulingkan Megawati itu dilawan pendukung Megawati dengan menggelar
mimbar bebas di Kantor DPP PDI./

/Mimbar bebas yang menghadirkan sejumlah tokoh kritis dan aktivis
penentang Orde Baru, telah mampu membangkitkan kesadaran kritis rakyat
atas perilaku politik Orde Baru. Sehingga ketika terjadi pengambilalihan
secara paksa, perlawanan dari rakyat pun terjadi./

/Pasca Orde Baru/

/Pengadilan Koneksitas yang digelar pada era Presiden Megawati
<http://id.wikipedia.org/wiki/Megawati> hanya mampu membuktikan seorang
buruh bernama Jonathan Marpaung yang terbukti mengerahkan massa dan
melempar batu ke Kantor PDI. Ia dihukum dua bulan sepuluh hari,
sementara dua perwira militer yang diadili, Kol CZI Budi Purnama (mantan
Komandan Detasemen Intel Kodam Jaya) dan Letnan Satu (Inf) Suharto
(mantan Komandan Kompi C Detasemen Intel Kodam Jaya) divonis bebas./

/Garis waktu/

/*Pukul 01.00* /

/Di Markas PDI ada sekitar 300 orang yang berjaga — suatu kebiasaan
dilakukan sejak Kongres Medan lalu. Di luar pagar, ada sekitar 50 orang.
Satgas dan simpatisan Megawati mulai terlelap dan sebagian ada yang main
catur di pinggir pelataran kantor dan juga di Jalan Diponegoro dengan
beralaskan terpal./

/*Pukul 03.00* /

/Para pendukung Mega mulai mencium sesuatu bakal terjadi, setelah
patroli mobil polisi berkali-kali melintas. Sebagian dari mereka mencoba
memantau keadaan dari jembatan kereta api Cikini
<http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Cikini&action=edit&redlink=1>./

*

/*Pukul 05.00* /

/Serombongan pasukan berbaju merah, kaus PDI, bergerak menuju Diponegoro
58. Konon mereka diangkut dengan delapan truk./

*
/*Pukul 06.15* /

/Pasukan berkaus merah tadi akhirnya sampai di depan Kantor PDI dan
kedatangan mereka disambut para pendukung Mega dengan lemparan batu.
Pasukan merah tadi pun membalas dengan batu dan lontaran api. Maka,
spanduk yang menutupi hampir semua bagian depan Kantor PDI terbakar
ludes. Bentrok fisik pun tak terhindarkan. Sebuah sumber mengatakan ada
empat orang tewas, tapi angka ini belum dikonfirmasi./

/Semua jalan menuju ke arah Diponegoro sudah diblokir oleh kesatuan
polisi. Perempatan Matraman <http://id.wikipedia.org/wiki/Matraman>
menuju ke Jalan Proklamasi ditutup dengan seng-seng Dinas Pekerjaan Umum
<http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Dinas_Pekerjaan_Umum&action=edit&redlink=1>
yang sedang dipakai dalam pembangunan jembatan layang Pramuka-Jalan Tambak./

/Massa sudah berkumpul di depan Bank BII Megaria
<http://id.wikipedia.org/wiki/Bioskop_Megaria>. Sedang di samping pos
polisi sudah bersiap dua mobil anti huru-hara dan empat mobil pemadam
kebakaran persis di depan DPP PDI. Polisi anti huru-hara terlihat ketat
di belakang mobil anti huru-hara dan di depan Kantor PDI./

/*Pukul 09.15* /

/Di samping Kantor PDI (dan PPP) terlihat massa — yang tampaknya bukan
dari PDI — sedang baku lempar batu dengan ABRI
<http://id.wikipedia.org/wiki/ABRI> yang bertameng dan bersenjatakan
pentungan. Massa terus melawan dengan melempar batu./

/*Pukul 09. 24* /

/Massa di belakang Gedung SMP 8 dan 9, di samping Kantor PDI dan PPP,
mulai terdesak mundur ketika ada bantuan pasukan yang tadinya hanya
berjaga-jaga di bawah jembatan kereta api. Mereka dipukul mundur sampai
di belakang Gedung Proklamasi
<http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Gedung_Proklamasi&action=edit&redlink=1>.
Tiga wartawan foto mulai membidik massa yang lari tunggang langgang,
Sedang salah seorang wartawan foto mendekati pasukan loreng dan berusaha
mengambil gambar. Tiba-tiba seorang wartawan foto — yang belakangan
diketahui bernama Sukma dari majalah Ummat
<http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Majalah_Ummat&action=edit&redlink=1>
— terlihat dipukuli pasukan loreng dan diseret bajunya (Lihat berita
KOMPAS, 29 Juli 1996). Dari sana Sukma — dengan menarik bajunya —
dibawa ke belakang Gedung SMP 8 dan 9 Jakarta, tempat pasukan loreng
berkumpul yang berjarak 300 meter dari tempat pertama pemukulan./

/*Pukul 09. 35* /

/Massa di depan Megaria yang diblokade pasukan polisi anti huru-hara,
melempar batu ketika mobil ambulans dari Sub Dinas Kebakaran Jakarta
yang meluncur dari kantor DPP PDI mencoba menerobos kerumanan massa dan
polisi di depan Bank BII di pertigaan Megaria. Massa yang berada di
depan gedung bioskop Megaria
<http://id.wikipedia.org/wiki/Bioskop_Megaria> dan Bank BII,
berteriak-teriak dan bernyanyi, “Mega pasti menang, pasti menang, pasti
menang”./

/*Pukul 09. 45* /

/Wartawan dalam dan luar negeri, yang sedari pagi berkumpul di depan pos
polisi, mulai dihalau oleh pasukan anti huru-hara menuju kerumunan massa
di depan Bank BII./

/Saat itu juga terlihat kepulan asap hitam membubung dari DPP PDI. Salah
seorang satgas PDI pro Mega mengatakan bahwa sebagian Kantor PDI sempat
dibakar dan arsip-arsip di dalam kantor sudah dimusnahkan. Korban tewas
dari PDI pro Megawati yang berada di DPP diperkirakan empat orang.
Sekitar 300 orang luka parah, 50 orang diantaranya dari cabang-cabang
Jawa Timur yang tengah berjaga-jaga di Kantor PDI./

/Jalan Diponegoro di depan DPP PDI mulai dibersihkan dari batu-batu dan
bekas kebakaran. Seonggok bangkai mobil dan motor yang terbakar juga
disiram dan berada persis di depan pintu masuk Kantor PDI./

/*Pukul 11. 30* /

/Ribuan massa terus bertambah dan terpisah letaknya di tiga tempat.
Yaitu di depan Bioskop Megaria, di depan BII, serta di depan Telkom,
persis di depan jalan tempat Proyek Apartemen Menteng. Mereka menjadi
satu kerumunan besar di pos polisi di bawah jembatan kereta api layang.
Belum lagi massa dari arah Selatan di bawah jembatan layang kereta api
yang sebelumnya dipukul mundur, sudah mulai bergerak maju dan menjadi
satu kembali dengan massa besar tadi./

/Mimbar bebas pun digelar. Helikopter polisi terus memantau massa yang
mulai mengadakan mimbar bebas. Dipandu aktivis pemuda, mimbar bebas
menjadi ajang umpatan pada aparat keamanan, dan sanjungan untuk Mega.
“Mega pasti menang, pasti menang, pasti menang…..,” terus terdengar.
Massa yang masih di dalam pagar lintasan kereta api mulai merobohkan
pagar besi, lantas menyatu dengan massa peserta mimbar bebas./

Pukul 11. 40* /

/Massa yang berada di dalam pagar lintasan kereta api mulai melempar
batu ke arah aparat yang sudah berjaga-jaga di depan SMP 8 dan 9
Jakarta. Terdengar dari kejauhan massa di mimbar bebas terus berteriak
mengecam aparat berseragam loreng. Batu-batu yang beterbangan membuat
wartawan berlindung di belakang blokade polisi dan sebagian lagi
menyelamatkan diri dengan berlindung di mobil anti huru-hara./

/Pihak kepolisian Jakarta Pusat berusaha menenangkan massa yang
melempari pasukan dari Yon Kavaleri VII dan Yon Armed 7 Jayakarta. Massa
yang terus bergerak membuat pasukan berseragam loreng bertahan di
sekitar Jalan Pegangsaan Timur./

/Di depan pos polisi, massa yang terus bertambah jumlahnya memenuhi
pentas mimbar bebas. Massa di depan bioskop Megaria merobohkan pagar
besi pembatas jalan dan bergabung menyaksikan mimbar bebas. Salah
seorang tampak berdiri di tengah lingkaran massa dengan membawa tongkat
berbendera Merah Putih yang dikibarkan setengah tinggi tongkat. Dia
berteriak, “Kita di sini menjadi saksi sejarah. Kawan-kawan kita mati di
dalam Kantor PDI. Kita harus menunggu komando langsung dari Ibu Mega,”
teriaknya lantang. Yang lain menyanyikan, “Satu komando….. satu
tindakan.” Kemudian ada doa bersama untuk mereka yang tewas./

/*Pukul 12. 40* /

/Pihak keamanan meminta utusan mimbar bebas untuk bersama-sama pihak
keamanan masuk melihat situasi di dalam Kantor PDI. Lima orang akhirnya
dipilih, sementara mimbar bebas terus berjalan./

/*Pukul 12. 45* /

/Bantuan polisi dari satuan Sabhara Polda Metro Jaya mulai berdatangan
memenuhi jalan depan Kantor PDI. Sedang lima orang utusan di bawah
pimpinan Drs. Abdurrahman Saleh, bekas pengurus Yayasan Lembaga Bantuan
Hukum Indonesia, masuk ke dalam kantor DPP yang porak poranda. Sekitar
lima menit berada di dalam Kantor PDI, lima utusan tadi ke luar. Salah
seorang wakil utusan, ketika ditanya TEMPO Interaktif tentang bagaimana
kondisi di dalam kantor DPP, mengatakan, “Di dalam tidak ada apa-apa;
darah berceceran di semua ruangan.” Orang ini bercerita sambil menahan
tangis; matanya sarat air mata, sambil membawa jaket merah PDI bernama
dada Nico Daryanto, mantan Sekretaris Jenderal PDI, dan satu spanduk merah./

/Kelima utusan tersebut didaulat naik ke atas mobil anti huru-hara untuk
melaporkan keadaan di dalam gedung. Baru beberapa kata terucap dari
utusan tadi, sebuah batu melayang entah darimana dan mengenai tangan
seorang utusan yang berdiri di atas mobil anti huru-hara. Akhirnya,
laporan keadaan Kantor PDI berhenti sampai di si/*Pukul 13. 52* /

/Pengacara Megawati, RO Tambunan, berpidato di depan Kantor PDI. Dia
mengatakan, “Kita menduduki Kantor DPP karena Megawati adalah pimpinan
yang syah. Negara ini adalah negara hukum, jadi tunggu proses hukum
selesai,” katanya keras. Yang dimaksud Tambunan adalah proses hukum
berupa tuntutan Megawati ke alamat Soerjadi dan sejumlah pejabat
pemerintah di pengadilan yang sampai kini masih disidangkan, sehingga
status Kantor PDI belum diputuskan./

/Menurut RO Tambunan, Kapolres Jakarta Pusat sudah berjanji tidak
seorang pun diperkenankan masuk, termasuk kubu Soerjadi. Barang-barang
tak satu pun boleh keluar dari dalam kantor; pihak pengacara akan
mendaftar barang-barang DPP. “Ini negara hukum, kita harus turuti
perintah hukum,” ujar Tambunan./

/*Pukul 14. 05* /

/Soetardjo Soerjogoeritno, salah satu pimpinan DPP PDI yang pro
Megawati, tiba-tiba terlihat berjalan mendekati Kantor PDI. Sesaat
kemudian Soerjogoeritno bicara dengan Kapolres Jakarta Pusat soal status
Kantor PDI./

/Massa yang mencoba mendekati Soerjogoeritno dihalau anggota Brimob yang
bersiaga dengan anjing pelacak. Tapi, melihat ribuan orang, dua anjing
herder itu tak berani bergerak mengejar massa. Massa makin berani. “Kami
ini manusia, kok dikasih anjing,” kata seseorang marah. Siang itu pula
setumpuk koran Terbit yang memberitakan Kantor DPP PDI Diserbu,
ramai-ramai dirobek-robek./

/*Pukul 14. 29* /

/Hujan batu terjadi. Massa yang di berada depan pos polisi melempari
barikade polisi anti huru-hara. Satuan anti kerusuhan itu terpaksa
mundur dan berlindung dari hujan batu. Mobil anti huru-hara yang tetap
nongkrong di bawah jembatan layang dilempari batu bertubi-tubi. Dua
lapis barisan polisi dan tentara bergerak maju. Dengan tameng dan
tongkat mereka merangsek maju menghalau massa. Maka, ribuan orang itu
beringsut mundur ke arah Salemba./

/Ada sekitar seratus orang yang berlindung di dalam gedung Kedutaan
Besar Palestina, persis di depan Kantor PDI. Di samping Kantor PDI, di
Kantor PPP, terlihat puluhan wartawan berkumpul. Sementara itu, polisi
dan tentara mengejar massa sampai di depan Rumah Sakit Cipto (RSCM).
Beberapa orang terlihat dipentung dengan rotan. Seorang siswa STM 1
Jakarta, menangis di depan bioskop Megaria — lengannya patah ketika
menangkis pukulan dan pentungan petugas. Di depan Megaria itu suasananya
gaduh, ambulans meraung-raung terus menerus. Korban-korban yang bocor
kepalanya dan luka-luka diseret ke depan Kantor PDI dan menjadi bidikan
foto wartawan./

/*Pukul 15. 00* /

/Enam buah panser mulai berdatangan di depan pos polisi Megaria. Persis
di depan Rumah Sakit Cipto (RSCM), sebuah bus tingkat dibakar massa. Tak
jauh dari bus yang terbakar, satu lagi bus PPD nomor trayek 40, disiram
bensin dan dibakar dengan sebuah korek api. Terbakarlah bus jurusan
Kampung Rambutan-Kota itu./

/*Pukul 15. 37* /

/Persis di depan Fakultas Kedokteran UI Salemba, sebuah bus Patas PPD
nomor trayek 2, habis terbakar. Ribuan massa mulai mencabuti rambu-rambu
lalu lintas dan menghancurkan lampu lalu-lintas di pertigaan Salemba.
Asrama Kowad — yaitu gedung Persit Kartika Candra Kirana — merupakan
gedung pertama yang diamuk massa. Pertama-tama dengan lemparan batu dari
luar, kemudian massa masuk ke halaman, dan membakar gedung tersebut.
Sebuah kendaraan jip yang diparkir di halaman dibakar massa, menimbulkan
api yang besar./

/Wisma Honda yang terletak di sebelah Barat gedung Persit, tak luput
dari lemparan batu. Tapi, beberapa jam kemudian, gedung Honda itu pun
habis dilalap si jago merah. Massa kemudian bergerak ke arah Selatan dan
membakar Gedung Departemen Pertanian yang berlantai delapan. Sebuah
sedan Mercy juga dibakar habis./

/*Pukul 15. 55* /

/Massa terus bergerak ke arah Matraman. Maka, beberapa gedung pun jadi
korban amukan api yang disulut massa. Pertama-tama gedung Bank
Swansarindo Internasional. Api yang berasal dari karpet lantai dan
korden jendela kaca itu dengan cepat merambat ke atas gedung berlantai
lima ini. Show room Auto 2000 yang berada disebelahnya juga tidak luput
dari amukan massa dan dibakar beserta mobil yang dipamerkan di dalamnya.
Selanjutnya Bank Mayapada juga dibakar massa./

/Ribuan massa terus bergerak ke arah Matraman. Dengan tembakan ke udara,
massa mulai tercerai-berai. Sebagian ke arah Pramuka, sebagian lagi ke
arah Proyek Perdagangan Senen. Sebelumnya, seorang polisi kelihatan
memegangi kepalanya yang bocor kena lemparan batu. Dia berkata kepada
seorang rekannya yang berseragam loreng, “Bapak yang bawa senjata ke
depan saja Pak.”/

/*Pukul 16. 19* /

/Massa rupanya melempari Bank BHS di Jalan Matraman. Kelihatan api mulai
menyala di samping gedung BHS, tetapi tidak sampai menyentuh gedung bank
itu karena sepasukan tentara berbaret hitam dengan tronton pengangkut
pasukan segera tiba./

/Sedangkan jalan Salemba Raya terlihat gelap. Asap hitam tebal dari
gedung Bank Mayapada dan Auto 2000 membubung ke udara. Massa yang
bergerak ke arah Salemba inilah yang kemudian membakar gedung Darmex,
Gedung Telkom, terus sampai ke arah Senen. Namun mereka dihalau panser
tentara dan gagal mencapai Senen./

/*Pukul 16. 33* /

/Tiga panser didatangkan ke perempatan Matraman. Panser ini berhasil
membubarkan massa yang merusak semua rambu-rambu lalu lintas./

/*Pukul 19.00* /

/Massa di Jalan Proklamasi mulai berkerumun. Tak lama kemudian mereka
membakar toko Circle K, Studio SS Foto, dan beberapa bangunan lagi. Aksi
dikabarkan berlangsung sampai pukul 01.00 dinihari.[2]
<http://id.wikipedia.org/wiki/Peristiwa_27_Juli#cite_note-1>/

/Buku dan penelitian/

/Peristiwa 27 Juli menghasilkan sejumlah buku dan sejumlah penelitian.
Pejabat militer juga menulis buku untuk menjelaskan posisinya dalam
kasus itu. Benny S Butarbutar, yang menulis buku Soeyono Bukan Puntung
Rokok (2003), memaparkan Kasus 27 Juli dari perspektif Soeyono yang kala
itu menjabat Kepala Staf Umum ABRI <http://id.wikipedia.org/wiki/ABRI>.
Ia membangun teori persaingan srikandi kembar antara Megawati dan Siti
Hardijanti Rukmana
<http://id.wikipedia.org/wiki/Siti_Hardijanti_Rukmana> sebagai latar
terjadinya Kasus 27 Juli. Ia juga memaparkan, rivalitas di tubuh tentara
yang membuatnya tersingkir dari militer. Soeyono menyebutnya sebagai
Killing the Sitting Duck Game, rekayasa untuk “Membunuh Bebek Lumpuh.”
Sehari sebelum kejadian, Soeyono mengalami kecelakaan di Bolaang Mongondow./

/Buku lain yang muncul adalah Membongkar Misteri Sabtu Kelabu 27 Juli
1996 dengan editor Darmanto Jatman (2001). Tim peneliti Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia
<http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Ilmu_Pengetahuan_Indonesia> juga
membukukan hasil penelitian mengenai Militer dan Politik Kekerasan Orde
Baru-Soeharto di Belakang Peristiwa 27 Juli? (2001)./

/Peringatan/

/Pada Rabu 26 Juli <http://id.wikipedia.org/wiki/26_Juli> 2006
<http://id.wikipedia.org/wiki/2006>, Malam Dasawarsa Tragedi 27 Juli
1996 digelar di bekas Kantor Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Jalan
Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat. Acara hanya dihadiri
keluarga korban dan saksi mata peristiwa ini. Petinggi partai yang sudah
berubah nama menjadi PDI Perjuangan
<http://id.wikipedia.org/wiki/PDI_Perjuangan> tidak terlihat hadir.
Begitu juga Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri
<http://id.wikipedia.org/wiki/Megawati_Sukarnoputri>. Walau begitu acara
berjalan khidmat. Setelah tahlilan, peringatan itu diteruskan pemotongan
tumpeng kemudian ditutup dengan renungan. [3]
<http://id.wikipedia.org/wiki/Peristiwa_27_Juli#cite_note-2>/

/Referensi/
1.
/*^*/

<http://id.wikipedia.org/wiki/Peristiwa_27_Juli#cite_ref-0>/Selimut Politik
Sabtu Kelabu

<http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2004/07/26/LU/mbm.20040726.LU94162.id.html>,
Tempo /

2.

/*^*/
<http://id.wikipedia.org/wiki/Peristiwa_27_Juli#cite_ref-1>/TEMPO
Interaktif, edisi 23/01 – 10/Agustus/1996 /
3.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Peristiwa_27_Juli#cite_ref-2>/Liputan 6
<http://liputan6.com/view/1,126444,1,0,1153978562.html> /

Pranala luar/

/*(Indonesia)*////, Tempo /

/*(Indonesia)*//Diponegoro 58, Suatu Hari pada 1996

<http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2004/07/26/LU/mbm.20040726.LU94166.id.html>,
Tempo /

/*(Indonesia)*//Letjen (Purn.) Soeyono: “SBY Ada di Lokasi, tapi
…”

<http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2004/07/26/LU/mbm.20040726.LU94165.id.html>,
Tempo /
/*(Indonesia)*//Pengakuan Syarwan Hamid (Detik)
<http://jkt.detik.com/gudangdata/pengakuan-syarwan.shtml> /
/*(Indonesia)*//Kasus 27 Juli

<http://unisosdem.org/article_printfriendly.php?aid=2247&coid=3&caid=22>
/
/*(Indonesia)*//Kapolri Perintahkan Kasus 27 Juli Dilanjutkan
(Media Indonesia)
<http://www.mediaindo.co.id/cetak/berita.asp?id=2004060802030413>
/*(Indonesia)*//Kumpulan tulisan seputar peristiwa 27 Juli

<http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2004/07/26/LU/>/*(Indonesia)*//Kekerasan
27 Juli 1996 Dalam Kenangan Ujang
(liputan6.com)
<http://www.liputan6.com/view/11,59271,1,0,1153935589.html>
/(Indonesia)*//Kudatuli
<http://lifeschool.wordpress.com/2008/07/27/kudatuli/> /

New York Times Continues to Conceal U.S. Role in 1965 Indonesia Coup

New York Times Continues to Conceal U.S. Role in 1965 Indonesia Coup

By Conn Hallinan, January 23, 2012

Gen. Suharto (left)
Gen. Suharto (left)

Why is the New York Times concealing the key role that the United States played in the 1965 coup in Indonesia that ended up killing somewhere between 500,000 and 1 million people? In a story Jan. 19—“Indonesia Chips Away At the Enforced Silence Around a Dark History”—the Times writes that the coup was “one of the darkest periods in modern Indonesian history, and the least discussed, until now.”Indeed it is, but the Times is not only continuing to ignore U.S. involvement in planning and carrying out the coup, but apparently doesn’t even bother to read its own clip files from that time that reported the Johnson administration’s “delight with the news from Indonesia.” The newspaper also reported a cable by Secretary of State Dean Rusk supporting the “campaign against the communists” and assuring the leader of the coup, General Suharto, that the “U.S. government [is] generally sympathetic with, and admiring of, what the army is doing.”

What the Indonesian Army was doing was raping and beheading communists, leftists, and trade unionists. Many people were savagely tortured to death by the military and its right-wing Muslim allies in the Nahdlatul Ulama and the Muhammadiyah. A number of those butchered were fingered by U.S. intelligence.

According to a three-part series in the July 1999 Sydney Morning Herald, interviews with Indonesian political prisoners, and examinations of U.S. and Australian documents, “Western powers urged the Indonesian military commanders to seize upon the false claims of a coup attempt instigated by the Indonesian Communist Party (PKI), in order to carry out one of the greatest civilian massacres of the 20thcentury and establish a military dictatorship.”

General Suharto claimed that the PKI was behind the assassination of six leading generals on the night of July 30, 1965, the incident that ignited the coup. But the Herald series included interviews with two of the men involved in the so-called July 30 putsch, both of who claim the PKI had nothing to do with the uprising. At the time, the PKI was part of a coalition government, had foresworn violence, and had an official policy of a “peaceful transition” to socialism. In fact, the organization made no attempt to mobilize its three million members to resist the coup.

The U.S. made sure that very few of those communists—as well as the leaders of peasant, women, union, and youth organizations— survived the holocaust. According to U.S. National Security Archives published by George Washington University, U.S. intelligence agents fingered many of those people. Then U.S. Ambassador to Indonesia, Marshall Green, said that an Embassy list of top Communist leaders “is being used by the Indonesian security authorities that seem to lack even the simplest overt information on PKI leadership at the time…”

The U.S. was well aware of the scale of the killings. In an April 15, 1966 telegram to Washington, the Embassy wrote, “We frankly do not know whether the real figure [of PKI killed] is closer to 100,000 or 1,000,000, but believe it wiser to err on the side of the lower estimates, especially when questioned by the press.”

Besides helping the military track down and murder any leftists, the U.S. also supplied the right-wing Kap-Gestapu movement with money. Writing in a memo to then Assistant Secretary of State McGeorge Bundy, Green wrote “The chances of detection or subsequent revelation of our support in this instance are as minimal as any black bag operation can be.”

States News Service reporter Kathy Kadane interviewed several former diplomats and intelligence agents and found that the list turned over to the Indonesian security forces had around 5,000 names on it. “It was really a big help to the Army,” former embassy political officer Robert J. Martens told Kadane. “They probably killed a lot of people, and I probably have a lot of blood on my hands, but that is not all bad. There is a time when you have to strike hard at a decisive moment.”

At the time, Washington was beginning a major escalation of the Vietnam War, and the Johnson administration was fixated on its mythical domino theory that communists were about to take over Asia. The U.S. considered Indonesia to be a strategically important country, not only because it controlled important sea passages, but also because it was rich in raw materials in which U.S. corporations were heavily invested. These included Richfield and Mobil oil companies, Uniroyal, Union carbide, Eastern Airlines, Singer Sewing Machines, National Cash Register, and the Freeport McMorRan gold and copper mining company.

At the time, Indonesian President Sukarno was one of the leaders of the “third force” movement, an alliance of nations that tried to keep itself aloof from the Cold War between the U.S. and the Soviet Union. The 1955 Bangdung Conference drew countries from throughout Asia and Africa to Indonesia to create an anti-colonialist, non-aligned movement. It also drew the ire of the U.S, which refused to send a representative to Bangdung.

In the polarized world of the Cold War, non-alignment was not acceptable to Washington, and the U.S. began using a combination of diplomacy, military force and outright subversion to undermine countries like Indonesia and to bring them into alliances with the U.S. and its allies. The CIA encouraged separatist movements in the oil-rich provinces of Sumatra and Sulawesi. The British and the Australians were also up to their elbows in the 1965 coup, and France increased its trade with Indonesia following the massacre.

The relations between Jakarta and Washington are long and sordid. The U.S. gave Indonesia the green light to invade and occupy East Timor, an act that resulted in the death of over 200,000 people, or one-third of the Timorese population, a kill ratio greater than Pol Pot’s genocidal mania in Cambodia. Washington is also supportive of Indonesia’s seizure of Irian Jaya (West Papua) and, rather than condemning the brutality of the occupation, has blamed much of the violence on the local natives.

The Cold War is over, but not U.S. interests in Asia. The Obama administration is pouring military forces into the region and has made it clear that it intends to contest China’s growing influence in Asia and Southeast Asia. Here Indonesia is key. Some 80 percent of China’s energy supplies pass through Indonesian-controlled waters, and Indonesia is still a gold mine—literally in the case of Freeport McMoRan on Irian Jaya—of valuable resources.

So once again, the U.S. is turning a blind eye to the brutal and repressive Indonesian military that doesn’t fight wars but is devilishly good at suppressing its own people and cornering many of those resources for itself. The recent decision by the White House to begin working with Kopassus—Indonesia’s equivalent of the Nazi SS—is a case in point. Kopassus has been implicated in torture and murder in Irian Jaya and played in key role in the 1999 sacking of East Timor that destroyed 70 percent of that country’s infrastructure following Timor’s independence vote. Over 1,500 Timorese were killed and 250,000 kidnapped to Indonesian West Timor.

It appears that Indonesians are beginning to speak up about the horrors of the 1965 coup. Books like Geoffrey Robinson’s “The Dark Side of Paradise” and Robert Lemelson’s documentary film, “40 Years of Silence: an Indonesian Tragedy,” are slowly wearing away at the history manufactured by the military dictatorship.

But the U.S. has yet to come clean on its role in the 1965 horror, and the New York Times has apparently decided to continue that silence, perhaps because once again Indonesia is pivotal to Washington’s plans for Asia?

For more of Conn Hallinan’s essays visit Dispatches From the Edge. Meanwhile, his novels about the ancient Romans can be found at The Middle Empire Series.

KIRIMAN PROF DR BASKARA T. WARDAYA Sekitar PEMBANTAIAN 1965” di “NEW YORK TIMES”

Kolom IBRAHIM ISA
Senin, 23 Januari 2012

in: NASIONAL-LIST YAHOOGROUPS <nasional-list@yahoogroups.com> , Tuesday, 24 January 2012, 0:58

KIRIMAN PROF DR BASKARA T. WARDAYA Sekitar

PEMBANTAIAN 1965” di “NEW YORK TIMES”

Pagi ini kuterima kiriman sebuah artikel dari sahabat-karibku Romo (Prof
DR) Baskara T Wardaya. Baskara adalah salah seorang pendiri Pusat Untuk
Sejarah dan Etika Politik di UniversitAs Sanata Dharma, Yogjakarta.
Artikel yang dikirimkannya itu ditulis oleh jurnalis s.k. Amerika, The
New York Times (18 Januari 2012). Sara Schonhart namanya.

Kiriman bahan ini penting bagiku.

*Pertama*, karena, didalamnya ada komentar Baskara.

*Kedua*, tulisan Sara Schonhart membenarkan apa yang sudah kita tahu,
tentang meningkatnya perhatian para sarjana dan masyarakat umumnya di
Indonesia terhadap masalah sejarah Indonesia sekitar Peristiwa Tragedi
Nasional 1965. Suatu periode dalam sejarah Indonesia yang ‘dibungkam’
oleh rezim Orba selama 30 tahun lebih, dan oleh pendukung Orba yang
masih memegang posisi-posisi kekuasaan dalam periode pasca Suharto.

“*Veil of Silence Lifted In Indonesia”; “Selubung Membisu Telah
Ditanggalkan di Indonesia”. Demikianlah judul tulisan Sara Schonhart di
The New York Times 18 Januari 2012.*

Maksudnya adalah SELUBUNG yang selama ini menutupi kejadian-kejadian di
sekitar Peristiwa 1965. Terutama yang berkaitan dengan makin banyaknya
belakangan ini, terbit buku, tulisan, majalah, dan kegiatan diskusi
maupun seminar di Indonesia mengenai bagian sejarah ndonesia yang
berkaitan dengan Pembantaian 1965 oleh penguasa militer di bawah Jendral
Suharto.

*Ketiga*, ini menunjukkan bahwa setelah lebih setengah abad terjadinya
Pembantaian 1965, namun jurnalis AS dan The New York Times masih belum
lupa. Malah menganggap penting, meningkatnya perhatian masyarakat
Indonesia mengenai masalah sejarahnya yang masih ‘digelapkan’ oleh
penguasa itu.

* * *

Apa yang ditulis oleh Sara Schonhart, sekaligus membantah komentar tak
benar oleh penulis Belanda Adriaan van Dis, bahwa di kalangan generasi
Indonesia dewasa ini sedikit atau tak ada samasekali perhatian terhadap
masalah sejarahnya. Kongkritnya ini apa yang dikatakan oleh Van |Dis:
*“Orang Indonesia pada umumnya tidak meminati sejarah negara sendiri,
mereka lebih suka mitos dan fantasi nasionalisme”. *“Memang tidak enak
mengatakan itu, tapi kadar intelektual para cendekiawan Indonesia sangat
kurang,” Demikian Adriaan Van Dis.

Tulis Sara Schonhart seperti apa yang dikatakan Baskra: “Buku-buku (yang
terbit belakangan) ini adalah sesuatu yang baru”. Diterbitkannya buku
seperti “Mendobrak Kebisuan” (Breaking the Silence”) menjawab tuntutan
yang semakin meningkat di kalangan orang-orang Indonesia yang hendak
belajar mengenai masa lampau mereka.

”Namun seperti dikatakan oleh penulis Amerika lainnya, + puluhan tahun
persekusi terhadap siapa saja yang ada hubungan dengan PKI yang dilarang
itu, telah membikin banyak korban yang masih hidup, masih tutup mulut”.

* * *

Silakan pembaca membaca lengkapnya artikel The New York Times berjudul:

“*VEIL OF SILENCE LIFTED IN INDONESIA”; *

“*SELUBUNG MEMBISU TELAH DITANGGALKAN DI INDONESIA” *

* * *

*By Sara Schonhart in The New York Times:*

*<Associated Press>*

In 1967, President Sukarno, left, was replaced by General Suharto,
right, who suppressed examinations of the events of that time.

Women in military uniforms stormed the stage. A man in drag rapped while
these “soldiers” assaulted the “farmers.” In the end, bodies of victims
lay about. A sober audience broke into applause.

The performance marked the release of “Breaking the Silence,” a
collective memoir of 15 men and women who experienced the anti-Communist
purges in 1965-66, an event that left at least 500,000 people dead and
ushered in the 32-year rule of Suharto and his “New Order.”

It is one of the darkest but seldom-discussed periods in modern
Indonesian history. But the new book is only part of an emerging
examination of this long-suppressed subject. In November, there was the
release of Sang Penari,” a feature film that depicts the unfolding of a
love story against the backdrop of that tumultuous time. The newsweekly
Tempo recently published a special report on an army commander who had
led efforts to wipe out the Indonesian Communist Party, or P.K.I.

This week, members of the Indonesian human rights commission, Komnas
HAM, met with dozens of victims of the 1965-66 abuses to discuss a
continuing investigation of the mass killings. The commission’s vice
chairman, Nur Kholis, said Komnas HAM had collected testimonies from 350
victims but was struggling to find stronger evidence, in the form of
documents and photographs, before submitting its report to the attorney
general.

For decades the events of 1965-66 were shrouded in what Geoffrey
Robinson, a historian at the University of California, Los Angeles,
calls “enforced silence.”

They began with a coup attempt against President Sukarno on Sept. 30,
1965, in which members of a group calling itself the Sept. 30 Movement,
or G30S, killed six top generals. General Suharto, who helped put down
the putsch and took control of the army, blamed the P.K.I. and led a
campaign to purge the country of party members and other leftists. In
the months that followed, security forces, local militias and vigilantes
hunted down and killed thousands of people suspected of being Communists.

After Mr. Suharto became president in 1967, government censors routinely
screened books, films and other media for mentions of the killings, said
Mr. Robinson, whose book “The Dark Side of Paradise” focused on the
post-coup massacres in Bali. Even in the 13 years since a popular
uprising helped oust Suharto in 1998, the topic has largely been avoided
in schools and public forums.

The official history in government-issued school textbooks describes a
coup led by the “G30S/PKI” — linking the Sept. 30 Movement to the P.K.I.
The subsequent mass killings are played down and cast as part of a
patriotic campaign. The ban on Communist organizations enacted in 1966
remains in effect.

Recently, however, the purges have been the focus of academic seminars,
personal memoirs and other forums.

In 2010, the Constitutional Court struck down a law that had been used
to ban several books about the coup on the grounds of their “potential
to disturb public order.” The attorney general can still ban some works
for being provocative or misleading — and textbooks must still link the
Sept. 30th Movement with the P.K.I. — but rights advocates and academics
say the repeal has expanded the space for public discourse.

Since 2009, Ultimus, a publisher in Central Java Province, has released
more than a dozen accounts by survivors.

“These books are something new,” said Baskara Wardaya, co-founder of the
Center for History and Political Ethics at Sanata Dharma University,
which holds seminars, history-writing workshops and book discussions to
address past rights abuses.

Publications like “Breaking the Silence” meet a rising demand by
Indonesians eager to learn about their past, Mr. Baskara said. Still,
Mr. Robinson said, decades of persecution of anyone associated with the
banned P.K.I. have discouraged many survivors from speaking out.

Usman Hamid, an adviser for the Intenational Centerfor Transitional
Justice, a legal aid group that has been collecting survivors’
testimonies, said many senior military officers and former members of
Islamic groups that are alleged to have taken part in the killings
resist efforts to bring this part of Indonesian history into the spotlight.

The same holds true, Mr. Usman said, of some political parties that
dominate Parliament, reflecting the influence still wielded by Golkar,
which is the party founded by Mr. Suharto and has been part of the
governing coalition since he was ousted. But Mr. Usman argued that
uncovering the truth was necessary to hold political leaders formerly
aligned with Mr. Suharto accountable. Putu Oka Sukanta, the editor of
“Breaking the Silence,” said sharing accounts of the violence gave a
voice to the victims and gave younger Indonesians access to a history
they were not taught in school.

“It’s an expression of fighting to become human again,” said Mr. Putu,
72, who in 1966 was detained for 10 years without trial for belonging to
the Institute of People’s Culture, a literary and social movement
associated with the P.K.I.

Djoko Sri Moeljono, 73, was also among the hundreds of thousands of
artists, academics and trade unionists jailed at that time as
“leftists.” After his arrest in 1965, for being a trade union member and
graduate of a Sukarno-supported metallurgy program in the Soviet Union,
he spent six years in forced labor. He was then exiled to a remote
island until 1978.

Now he is among the survivors sharing their memories with young
Indonesians in discussion groups organized by universities and
nongovernmental organizations.

The Commission for the Disappeared and Victims of Violence, or |Kontras
, recently produced a graphic detailing the nearly two dozen statutes
that still bar former political prisoners from employment in fields like
education and the military.

To bring the purges into popular culture, dance troupes and puppet
theaters have staged performances. The American filmmaker Robert
Lemelson’s 2009 documentary “40 Years of Silence: An Indonesian
Tragedy”, examines the impact of the killings on four families from
Central Java and Bali.

In 2006, the independent Nationa Commissionon Vikolence Against Women
sponsored a documentary in which high school students videotaped
interviews with survivors.

Ratna Hapsari, a high school teacher and head of the Indonesian History
Teachers Association, is leading an effort to revise the country’s
curriculum. The process has not run smoothly.

In 2004, the Education Ministry removed passages linking the P.K.I. with
the Sept. 30 Movement in textbooks. But in 2007, under pressure from the
military and some leaders of Islamic-based parties in Parliament, the
attorney general ordered the new books withdrawn for disturbing public
order. In some places, they were publicly burned.

“The curriculum is very restricted,” said Ms. Ratna, who uses
alternative texts in her classes and promotes outside learning through
other resources, including the Internet.

Many older Indonesians see younger people’s interest in the purges as a
positive sign of efforts to reclaim their country’s history. “We were
taught that P.K.I. was really something evil,” said Lely Cabe, 30, a
cultural officer at the Goiethe Institute , the German cultural center,
which hosted the event marking the release of “Breaking the Silence.”
“Now the younger generation is asking why.”

Taris Zakira Alam, 17, a great-niece of Itji Tarmizi, a painter who was
accused of being a Communist sympathizer and spent much of his life in
hiding, said it was important not only to discuss the purges but also to
make amends to the victims. “As a young generation, we have to fight for
this,” she said.

Demikianlah, tulis Sara Schonhart dalam The New York Times, sebuah
tulisan yang dikirimkan Prof Dr Baskara T. Wardaya, kepada
sahabat-sahabatnya di Indonsia.

Kita menyampaikan banyak berterima kasih kepada Prof Dr (Romo) Baskara
T. Wardaya untuk pengiriman bahan penting itu.

New York Times Continues to Conceal U.S. Role in 1965 Indonesia Coup

New York Times Continues to Conceal U.S. Role in 1965 Indonesia Coup

By Conn Hallinan, January 23, 2012

Gen. Suharto (left)
Gen. Suharto (left)

Why is the New York Times concealing the key role that the United States played in the 1965 coup in Indonesia that ended up killing somewhere between 500,000 and 1 million people? In a story Jan. 19—“Indonesia Chips Away At the Enforced Silence Around a Dark History”—the Times writes that the coup was “one of the darkest periods in modern Indonesian history, and the least discussed, until now.”Indeed it is, but the Times is not only continuing to ignore U.S. involvement in planning and carrying out the coup, but apparently doesn’t even bother to read its own clip files from that time that reported the Johnson administration’s “delight with the news from Indonesia.” The newspaper also reported a cable by Secretary of State Dean Rusk supporting the “campaign against the communists” and assuring the leader of the coup, General Suharto, that the “U.S. government [is] generally sympathetic with, and admiring of, what the army is doing.”

What the Indonesian Army was doing was raping and beheading communists, leftists, and trade unionists. Many people were savagely tortured to death by the military and its right-wing Muslim allies in the Nahdlatul Ulama and the Muhammadiyah. A number of those butchered were fingered by U.S. intelligence.

According to a three-part series in the July 1999 Sydney Morning Herald, interviews with Indonesian political prisoners, and examinations of U.S. and Australian documents, “Western powers urged the Indonesian military commanders to seize upon the false claims of a coup attempt instigated by the Indonesian Communist Party (PKI), in order to carry out one of the greatest civilian massacres of the 20thcentury and establish a military dictatorship.”

General Suharto claimed that the PKI was behind the assassination of six leading generals on the night of July 30, 1965, the incident that ignited the coup. But the Herald series included interviews with two of the men involved in the so-called July 30 putsch, both of who claim the PKI had nothing to do with the uprising. At the time, the PKI was part of a coalition government, had foresworn violence, and had an official policy of a “peaceful transition” to socialism. In fact, the organization made no attempt to mobilize its three million members to resist the coup.

The U.S. made sure that very few of those communists—as well as the leaders of peasant, women, union, and youth organizations— survived the holocaust. According to U.S. National Security Archives published by George Washington University, U.S. intelligence agents fingered many of those people. Then U.S. Ambassador to Indonesia, Marshall Green, said that an Embassy list of top Communist leaders “is being used by the Indonesian security authorities that seem to lack even the simplest overt information on PKI leadership at the time…”

The U.S. was well aware of the scale of the killings. In an April 15, 1966 telegram to Washington, the Embassy wrote, “We frankly do not know whether the real figure [of PKI killed] is closer to 100,000 or 1,000,000, but believe it wiser to err on the side of the lower estimates, especially when questioned by the press.”

Besides helping the military track down and murder any leftists, the U.S. also supplied the right-wing Kap-Gestapu movement with money. Writing in a memo to then Assistant Secretary of State McGeorge Bundy, Green wrote “The chances of detection or subsequent revelation of our support in this instance are as minimal as any black bag operation can be.”

States News Service reporter Kathy Kadane interviewed several former diplomats and intelligence agents and found that the list turned over to the Indonesian security forces had around 5,000 names on it. “It was really a big help to the Army,” former embassy political officer Robert J. Martens told Kadane. “They probably killed a lot of people, and I probably have a lot of blood on my hands, but that is not all bad. There is a time when you have to strike hard at a decisive moment.”

At the time, Washington was beginning a major escalation of the Vietnam War, and the Johnson administration was fixated on its mythical domino theory that communists were about to take over Asia. The U.S. considered Indonesia to be a strategically important country, not only because it controlled important sea passages, but also because it was rich in raw materials in which U.S. corporations were heavily invested. These included Richfield and Mobil oil companies, Uniroyal, Union carbide, Eastern Airlines, Singer Sewing Machines, National Cash Register, and the Freeport McMorRan gold and copper mining company.

At the time, Indonesian President Sukarno was one of the leaders of the “third force” movement, an alliance of nations that tried to keep itself aloof from the Cold War between the U.S. and the Soviet Union. The 1955 Bangdung Conference drew countries from throughout Asia and Africa to Indonesia to create an anti-colonialist, non-aligned movement. It also drew the ire of the U.S, which refused to send a representative to Bangdung.

In the polarized world of the Cold War, non-alignment was not acceptable to Washington, and the U.S. began using a combination of diplomacy, military force and outright subversion to undermine countries like Indonesia and to bring them into alliances with the U.S. and its allies. The CIA encouraged separatist movements in the oil-rich provinces of Sumatra and Sulawesi. The British and the Australians were also up to their elbows in the 1965 coup, and France increased its trade with Indonesia following the massacre.

The relations between Jakarta and Washington are long and sordid. The U.S. gave Indonesia the green light to invade and occupy East Timor, an act that resulted in the death of over 200,000 people, or one-third of the Timorese population, a kill ratio greater than Pol Pot’s genocidal mania in Cambodia. Washington is also supportive of Indonesia’s seizure of Irian Jaya (West Papua) and, rather than condemning the brutality of the occupation, has blamed much of the violence on the local natives.

The Cold War is over, but not U.S. interests in Asia. The Obama administration is pouring military forces into the region and has made it clear that it intends to contest China’s growing influence in Asia and Southeast Asia. Here Indonesia is key. Some 80 percent of China’s energy supplies pass through Indonesian-controlled waters, and Indonesia is still a gold mine—literally in the case of Freeport McMoRan on Irian Jaya—of valuable resources.

So once again, the U.S. is turning a blind eye to the brutal and repressive Indonesian military that doesn’t fight wars but is devilishly good at suppressing its own people and cornering many of those resources for itself. The recent decision by the White House to begin working with Kopassus—Indonesia’s equivalent of the Nazi SS—is a case in point. Kopassus has been implicated in torture and murder in Irian Jaya and played in key role in the 1999 sacking of East Timor that destroyed 70 percent of that country’s infrastructure following Timor’s independence vote. Over 1,500 Timorese were killed and 250,000 kidnapped to Indonesian West Timor.

It appears that Indonesians are beginning to speak up about the horrors of the 1965 coup. Books like Geoffrey Robinson’s “The Dark Side of Paradise” and Robert Lemelson’s documentary film, “40 Years of Silence: an Indonesian Tragedy,” are slowly wearing away at the history manufactured by the military dictatorship.

But the U.S. has yet to come clean on its role in the 1965 horror, and the New York Times has apparently decided to continue that silence, perhaps because once again Indonesia is pivotal to Washington’s plans for Asia?

For more of Conn Hallinan’s essays visit Dispatches From the Edge. Meanwhile, his novels about the ancient Romans can be found at The Middle Empire Series.

Perangnya di Indonesia, Kok Monumennya di Belanda Sih?

Perangnya di Indonesia, Kok Monumennya di Belanda Sih?
Minggu, 22 Januari 2012 | 19:18

Pertempuran Tarakan pada 1942. [google] Pertempuran Tarakan pada 1942. [google]

Masih ingkatkah Anda akan pertempuran Tarakan tahun 1942? Mungkin Anda dan mayoritas orang Indonesia sudah lupa sejarah pertempuran Tarakan yang terjadi pada Januari 1942.

Tetapi yang pasti, saat ini sejumlah keluarga korban, yang didukung Yayasan Makam Pahlawan Belanda, membangun monumen perang di perairan Pulau Tarakanbdi Taman Makam Pahlawan Loenen, Belanda tengah.

Dalam sejarah, pertempuran Tarakan disebut sebagai Pearl Harbour-nya Indonesia. Pada tanggal 19 Januari 1942, rombongan kapal perang (dua di antaranya kapal penyapu ranjau) milik Jepang, masuk perairan di Laut Sulawesi.

Pasukan artileri Hindia Belanda tidak tahu bahwa sebenarnya Pemerintah Belanda di Pulau Tarakan sudah menyerah. Pasukan yang waktu itu bertugas menjaga ladang minyak, dengan meriam artileri, berhasil menenggelamkan dua kapal penyapu ranjau. Namun, pasukan Jepang, kemudian berhasil menaklukkan perlawanan.

Sekalipun sudah menyatakan menyerah, 215 tentara Hindia Belanda di Pulau Tarakan, tetap dieksekusi pasukan Jepang di atas kapal, dan jasadnya dibuang ke laut. Tujuh puluh persen korban yang dibantai pasukan Jepang lahir di Indonesia (dulu Hindia Belanda) dan 125 korban hingga kini belum diketahui namanya.

Sanak saudara, kebanyakan warga Indo-Belanda, sangat menyambut baik tugu peringatan pertempuran Tarakan. Karena karena kini mereka punya tempat untuk meletakkan bunga dan mengenang para korban. [RN/L-8]

Rendah, Apresiasi Masyarakat terhadap Nilai Sejarah

Refleksi  Sunny <ambon@tele2.se>: Salah satu ciri dari pembodohan diri atau dibodohkan ialah rendah apresiasi masyarakat terhadap sejarahnya.
SUARA PEMBARUAN DAILY

Rendah, Apresiasi Masyarakat terhadap Nilai Sejarah

 

[JAKARTA] Apresiasi masyarakat Indonesia dalam melindungi dan melestarikan benda-benda bersejarah dinilai rendah. Di samping itu, masyarakat kurang menghargai nilai sejarah bangsa. Hal ini terbukti dari maraknya pencurian dan pemalsuan benda cagar budaya.

Demikian ungkap, Guru Besar Arkeologi Universitas Indonesia, Mundardjito, ketika dihubungi SP, Jumat (23/11) malam. Terkait lima arca yang dicuri dari Museum Radya Pustaka, Mundardjito berasumsi hal itu disebabkan karena mental sumber daya manusia (SDM) yang rendah, yang tidak bertanggung jawab menjaga benda peninggalan bersejarah.

Selain itu, pemerintah juga ikut bertanggung jawab atas hilangnya sejumlah benda bersejarah. Pemerintah, kata Mundardjito, kurang menghargai SDM yang bekerja di museum dengan memberi upah yang minim. Hal ini berpengaruh pada tingkat pengawasan pekerja museum yang lemah.

“Mental bangsa ini, mental terabas, mental ingin cepat kaya. Seharusnya, ada sistem yang baik dalam meningkatkan kualitas SDM kita. Misalnya, pekerja yang berhasil menjaga benda museum dengan baik selama batas waktu tertentu akan mendapatkan penghargaan, atau hukuman jika ada benda bersejarah yang rusak, dipalsukan, apalagi hilang,” tegasnya.

Dia mengingatkan, benda bersejarah, yang merupakan benda kuno, menjadi barang buruan dengan nilai jual tinggi, karena fungsi akademik, edukasi, sosial, dan budaya. Fungsi ini dapat menghasilkan temuan baru yang dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan manusia.

Mundardjito mengatakan, apabila benda bersejarah terus-menerus tidak dirawat, dan hilang, lama kelamaan Indonesia hanya akan menjadi negeri dongeng. Dikhawatirkan hanya cerita yang bisa dibagikan pada generasi berikut. [CNV/N-4]

 


Last modified: 24/11/07

Mencari Pahlawan Lokal

 

 

Refleksi: Agaknya untuk menjadi pahlawan lokal lebih sulit atau paling sulit dari pada menjadi pahlawan untuk kepentingan elit penguasa Jakarta dan wakil mereka di daerah, sebab guna menjadi pahlawan lokal dalam masalah sosial dan ekonomi bisa paling tidak harus berhadapan dengan kepentingan kaum elit tsb. 
Bahaya bagi pahlawan lokal ialah mudah dicap anasir PKI. Selain cap ini, di Indonesia Timur ada cap yang tak kalah hebatnya yaitu “gerakan separatis”. Kalau sudah distempel cap ini bisa berarti sesak nafas. 
Mencari Pahlawan Lokal
Oleh IIP D. YAHYAKeprihatinan atas ketiadaan pahlawan lokal untuk anak-anak, seolah sudah menjadi klasik dan klise. Narasi besar yang mengemuka bagaikan pahlawan pembela kebudayaan, tak pernah mewujud dalam bentuk konkret. Ujung-ujungnya berhenti pada keprihatinan itu-itu saja seraya menyalahkan perubahan zaman. Kemajuan teknologi media yang begitu cepat tak bisa diikuti kebanyakan dari generasi tua. Sementara itu, anak-anak muda yang menguasainya kurang pendalaman pada budaya lokal. Kompromi di antara keduanya belum berujung pada sinergi, masih cenderung saling menyalahkan.

Satu hal yang sering menghambat kompromi itu adalah standar estetika dan pakem yang kaku. Serial komik wayang yang populer pada dekade 1970-an, ternyata tidak diminati anak-anak sekarang, sekalipun dicetak ulang dalam kemasan yang lebih luks. Untuk menyesuaikan wajah wayang dengan asosiasi anak-anak sekarang, bukan hal yang mudah pula. Misalnya, Arjuna dipersonifikasikan dengan pesinetron paling populer atau Bima digambarkan seperti aktor laga paling sohor. Di situlah tarik-menariknya, apakah ingin mendekatkan tokoh wayang kepada anak-anak atau tetap menjaga pakem yang sudah tidak dimengerti oleh mereka.

Memang, pada akhirnya harus ada kompromi. Masalahnya, apakah kompromi akan tetap menjaga substansi atau malah menghilangkannya? Generasi tua tampaknya harus memberi kepercayaan penuh kepada generasi muda dan sebaliknya yang muda harus bisa meyakinkan yang tua. Gap itulah yang kiranya hendak dijembatani oleh Kelompok Diskusi Kota Bandung Kidul (KDKBK). Diskusi bulanan yang dilaksanakan secara arisan oleh para anggotanya ini diikuti seniman, sastrawan, dan budayawan di tatar Kota Bandung bagian selatan.

Memilih Wastu

Siapa tokoh historis yang bisa kita angkat untuk dijadikan hero oleh anak-anak Sunda? KDKBK menyodorkan satu nama, Wastu. Menurut mereka, salah satu tokoh anak yang kuat secara historis dan punya peluang untuk diterima luas ialah Wastu atau setelah dewasa dikenal sebagai Prabu Niskala Wastukancana. Tak seperti tuturan sejarah tokoh lain yang hanya dikenal saat menjadi raja, Wastu muncul sejak usia sembilan tahun, yakni saat terjadi peristiwa Bubat (4/9/1357) yang menewaskan ayah dan kakaknya.

Setelah lebih tujuh abad berselang, peristiwa tragis itu terus abadi dalam memori kolektif orang Sunda. Tokoh yang kemudian berhasil membangkitkan kembali kebanggaan kerajaan Sunda akibat “pengkhianatan” Gajahmada itu adalah Wastu. Selama 13 tahun tokoh ini dipersiapkan dan menyiapkan diri untuk menjadi raja (1371) dan kemudian memimpin Galuh selama 104 tahun (1475).

Setelah wafat, Wastu dimakamkan di Nusalarang Panjalu. Sejumlah prasasti yang diwariskannya masih terjaga utuh hingga sekarang di Astana Gede Kawali. Menurut KDKBK, masa 11 tahun itu harus menjadi ruang kreasi untuk menampilkan Wastu sebagai sosok heroik bagi anak Sunda.

“Latar belakang peristiwa Bubat akan menjadi ilustrasi pengantar yang dramatik,” kata sastrawan Dian Hendrayana. Apalagi Dian punya pengalaman ketika menulis kumpulan cerita pendek Lalakon Bingbang, yang mengambil setting pada masa itu. “Cerita yang sudah ditulis sejumlah orang tentang Wastu akan sangat membantu kita untuk merekonstruksi kehidupan Wastu muda. Memang akan ada kendala pada detail aksesori yang digunakan saat itu, tapi mungkin di situlah ruang kreasi buat kita,” tambahnya.

Sementara dalam pandangan Mamat B. Sasmita yang mengutip beberapa sumber, ada sejumlah peristiwa dramatis dalam sejarah Wastu yang menarik sebagai cerita. “Saat Wastu diculik Rakean Hujung untuk belajar di tengah rakyat kebanyakan, saat Wastu akhirnya tahu bahwa ayah dan kakaknya terbunuh di Bubat, juga waktu ia berkelana hingga ke Sumatra.” Menurut pengelola Rumah Baca Sunda ini, masa pencarian Wastu itu bisa dimuarakan pada diskursus soal kabuyutan. Sebab ada “kutukan” yang menyebutkan, siapa saja orang Sunda yang tidak bisa menjaga kabuyutan hingga berhasil dirusak musuh, mereka lebih hina dari kulit musang di tempat sampah.

Wastu adalah tokoh yang berhasil menjaga kabuyutan Sunda. Maka menjadi menarik untuk menemukan makna sebenarnya dari kabuyutan itu. Kalau ia sekadar tempat, tentu tak akan bertahan dalam perubahan cuaca dan waktu. Kalau ia adalah ideologi, ideologi semacam apa yang harus dipertahankan itu. Kalau ia adalah mentalitas, bagaimana uraiannya agar bisa ditranformasikan ke generasi berikutnya.

Yang pasti, kebanyakan orang Sunda hari ini masih merasa belum bahagia hidupnya dan banyak merasakan berbagai ketimpangan. Mereka masih merasa “dijajah” oleh sistem kekuasaan yang tidak adil. Masih merasa sebagai kulit musang di keranjang sampah itu. Dengan demikian, mencari terminologi yang kontekstual dari kabuyutan itu tetaplah relevan dengan kondisi kehidupan saat ini. Dan sosok Wastu dianggap sangat tepat sebagai titik pijaknya.

Kalau mau dicari-cari kemiripannya, tokoh Wastu barangkali mendekati kisah Avatar, ”The Legend of Aang” yang sekarang sedang digandrungi. Ketika dunia membutuhkan penolong dari kekejaman Negara Api, Avatar menghilang, dan beratus tahun kemudian muncullah Aang si pengendali udara. Untuk menjadi Avatar, tokoh Aang harus mencari tiga guru lain yang masing-masing menguasai pengendalian air-bumi-api.

Ketika kerajaan Sunda kehilangan pemimpin dan dilanda kepedihan mendalam karena “kepongahan” Majapahit, putra mahkota yang harus menggantikannya ternyata masih anak-anak. Masyarakat Sunda harus menunggu bertahun-tahun sampai Wastu siap memimpin mereka. Seperti Aang, Wastu harus belajar dengan keras kepada guru-guru dari delapan penjuru angin, hingga ke tanah seberang. Apa saja yang dipelajari Wastu hingga mampu mempertahankan kabuyutan Sunda lebih dari satu abad? Apakah Wastu juga membalas dendam terhadap Majapahit seperti Aang menghancurkan Negara Api?

Hal menarik lain dari sosok Wastu adalah kemampuannya mengelola dendam pribadi dan dendam masyarakat Sunda itu. Ayahnya, Prabu Linggabuana adalah raja yang dihormati. Demikian pula Dyah Pitaloka, kakaknya, adalah putri yang dicintai rakyat. Penyesalan atas nasib Pitaloka terus terpelihara sampai hari ini, yang menyesali kematian tragis sang putri seraya mengagumi keteguhannya dalam menjaga kehormatan dirinya.

Dalam sejarahnya, Wastu justru mengalirkan energi dendam itu dengan membangun kesejahteraan Sunda. Penulis Carita Parahiyangan sampai menulis, “Jangankan manusia, bahkan air, cahaya, angin, langit, dan eter pun merasa betah berada di bawah kekuasaannya. ” Jadi, kalau saat Aang marah ia menjelma sosok yang mematikan lawan, Wastu malah menjelma bak malaikat yang melimpahkan kasih sayang kepada seluruh penghuni negeri. Ada kontekstualisasi prestasi Wastu itu dengan tuntutan kepemimpinan dunia saat ini, yakni yang kuat dan tegas tetapi humanis, pluralis, dan cinta damai.

Wastu Project

Menurut Irfan Amalee yang pada 18/11/07 mendapat giliran menjadi tuan rumah diskusi, agar semua pembicaraan soal sosok hero anak Sunda itu berujung pada kerja kolektif yang konkret, rencana tersebut dinamakan “Wastu Project”. Project di sini maksudnya adalah sebuah rencana kerja, bukan “projek” dalam konotasi yang koruptif itu. Amalee yang memiliki studio komik, itu akan menyiapkan tim untuk mengenalkan Wastu secara visual. Sementara yang lain akan membantu dari aspek materi.

Dalam benak anak-anak muda yang akrab dengan teknologi informatika, artikulasi soal pengenalan Wastu ini memang sangat berbeda. Mereka langsung memikirkan media promosi yang tepat, memanfaatan media massa yang dikenal anak-anak. Demikian pula ketika ditanyakan kalimat apa yang tepat untuk mengenalkan Wastu kepada anak-anak Sunda, Hasbi Assiddiqi dosen Sastra Inggris UIN Gunung Djati misalnya, memberikan tawaran seperti berikut: Wastu? Sure! Wastu, Looking for Kabuyutan. Wastu, the Legend. Me, the Next Wastu. Dunia memang terus berubah. Jadi, jangan kaget kalau suatu ketika anak Anda mendapatkan mug tokoh Wastu dari gerai Mc Donald atau KFC.

Demikianlah, sebuah rencana besar telah dicanangkan. Setidaknya, hasrat itu sebagai bagian implementasi dari petuah dalam Carita Parahiyangan, “Sugan aya nu dek nurutan inya twah nu surup ka Nusalarang. Pakeun heubeul jaya dina buana, pakeun nanjeur na juritan!” Semoga ada generasi kemudian yang mau mengikuti jejak dia yang bersemayam di Nusalarang, agar hidup sentosa di dunia, agar menang di medan perang. Maukah Anda bergabung untuk mewujudkan projek tersebut? Ditunggu.***

 Penulis, anggota Kelompok Diskusi Kota Bandung Kidul.

Zaman Bersiap Pemicu Peristiwa Rawagede

Indisch Monument

Avatar Yunita Rovroy
Hilversum, Belanda
Hilversum, Belanda

Zaman Bersiap Pemicu Peristiwa Rawagede

Diterbitkan : 19 Januari 2012 – 12:45pm | Oleh yunita rovroy (Foto: JAGO/Wikimedia)

Diarsip dalam:

“Kekerasan yang terjadi pada zaman Bersiap memicu kekerasan di Rawagede,” ungkap Sjef Franken dari organisasi veteran Belanda VOMI, menanggapi tuntutan Komite Utang Kehormatan Belanda (K.U.K.B.) agar Kejaksaan Belanda menyelidiki pelaku pembantaian di desa yang kini bernama Balongsari itu.

K.U.K.B. berharap Kejaksaan Belanda menyelidiki kesaksian pelaku kasus Rawagede yang ditayangkan televisi Belanda tahun silam. “Ada seorang militer yang mengatakan dia membunuh warga desa tapi tidak menyesal. Kemudian ada yang menyatakan mengeksekusi 120 orang,” kata Jeffry Pondaag, Ketua K.U.K.B.

Aneh
Setelah acara ini ditayangkan di televisi Belanda, pihak Kejaksaan menyatakan tidak menyelidiki kasus ini karena tidak ada yang melaporkan. “Kami merasa agak aneh. Kan jaksa sebenarnya harus menyelidiki apa yang terjadi,” tutur Jeffry Pondaag kepada Radio Nederland.

Ketua K.U.K.B. pernah mendengar masih ada delapan pelaku kasus Rawagede 9 Desember 1947, yang masih hidup. Walaupun demikian, ia juga mengakui tidak punya bukti akan hal itu. “Belum tentu delapan orang itu yang menembak. Itu harus dibuktikan dulu. Itu pekerjaan Jaksa untuk menyelidiki.”

Tidak tepat
Langkah yang diambil K.U.K.B., menurut Sjef Franken dari organisasi veteran Belanda VOMI, tidak tepat. “Semua pelanggaran HAM yang terjadi zaman itu ada penyebabnya. Siapa yang harus diminta pertanggungjawaban setelah sekian lama? Ini hanya upaya mengejar untung saja.”

Pembunuhan di Rawagede memang tidak bisa dibenarkan. Tapi orang juga tidak boleh melupakan apa yang terjadi pada zaman Bersiap, mulai 17 Agustus 1945 hingga awal 1946.

“Setelah tahun 1945 angkatan bersenjata Indonesia dan kelompok-kelompok gerilyawan membunuh secara massal setiap orang Belanda yang mereka temukan, apakah itu perempuan, laki-laki atau anak-anak. Itu pun tidak bisa dibenarkan,” tutur Franken kepada Radio Nederland.

Menurutnya, satu peristiwa terkait dengan peristiwa lain. “Ada aksi dan reaksi.”

Permintaan maaf Belanda
Sjef Franken juga mengkritik permintaan maaf Belanda 9 Desember 1947 kepada para keluarga korban kasus Rawagede. “Saya tidak setuju.”

Menurut Franken pemerintah Indonesia pun harus meminta maaf atas kekerasan yang dilakukan pada zaman Bersiap.

Sementara itu pihak Kejaksaan Belanda di Arnhem, Belanda tengah, telah memberikan tanggapan dan menyatakan akan mempelajari permohonan K.U.K.B.

Favorit/Cari dengan:

Diskusi

Indonesia Tak Lagi Bungkam Soal PKI

PKI Batavia Commisariat meeting, 1925

Avatar Dina Wiyasti
Hilversum, Belanda
Hilversum, Belanda

Indonesia Tak Lagi Bungkam Soal PKI

Diterbitkan : 19 Januari 2012 – 3:19pm | Oleh Dina Wiyasti (Foto: Wikimedia)

Diarsip dalam:

Pembersihan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Indonesia kembali dipelajari dalam napas penuh keterbukaan. Begitu bunyi kalimat pembuka dalam sebuah artikel di International Herald Tribune edisi Kamis (19/01).

Sebuah pertunjukan yang menggambarkan penumpasan “para petani” digelar dalam peluncuran Breaking the Silence, sebuah memoar kolektif dari 15 pria dan wanita yang mengalami pembersihan komunis tahun 1965-1966, peristiwa yang menewaskan sedikitnya 500 ribu orang dan mengawali 32 tahun era Orde Baru pimpinan mantan Presiden Soeharto.

Masa pembersihan adalah salah satu periode tergelap namun jarang dibahas dalam sejarah Indonesia modern. Tapi buku hanya sebagian dari rangkaian penelitian yang muncul atas subjek yang telah lama ditekan ini.

Bulan November film “Sang Penari” sudah lebih dulu dirilis. Film menggambarkan kisah cinta dengan latar belakang masa penuh gejolak tersebut.

Majalah mingguan Tempo baru-baru ini juga menerbitkan laporan khusus mengenai seorang komandan tentara yang memimpin upaya pemberantasan Partai Komunis Indonesia, tulis International Herald Tribune.

Komnas HAM
Minggu ini, anggota komisi hak asasi manusia Indonesia, Komnas HAM, bertemu dengan puluhan korban dari pelanggaran aksi 1965-66 untuk membahas penyelidikan berkelanjutan atas pembunuhan massal.

Wakil ketua komisi, Nur Kholis, mengatakan Komnas HAM telah mengumpulkan kesaksian dari 350 korban tapi kesulitan menemukan bukti kuat dalam bentuk dokumen dan foto, sebelum dapat mengirimkan laporannya kepada Jaksa Agung.

Selama beberapa dekade, peristiwa 1965-66 terselubung dalam apa yang dikatakan Geoffrey Robinson, seorang sejarawan di University of California, Los Angeles sebagai “keheningan yang dipaksakan”.

Belajar masa lalu
Publikasi Breaking the Silence memenuhi tingginya permintaan rakyat Indonesia yang ingin belajar tentang masa lalu mereka. Namun seperti dikatakan Robinson, penganiayaan yang terjadi puluhan tahun kepada siapa saja yang terkait dengan partai terlarang PKI telah sukses membungkam banyak orang yang selamat.

Namun Putu Oka Sukanta, editor Breaking the Silence, mengatakan buku ini memberikan kesempatan bersuara bagi para korban.

“Ini adalah ekspresi perlawanan agar dapat menjadi manusia lagi,” tukas Putu (72), yang tahun 1966 ditahan selama 10 tahun tanpa pengadilan karena menjadi anggota Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra), yang terkait dengan PKI.

Menebus kesalahan
Taris Zakira Alam (17), keponakan buyut Itji Tarmizi, seorang pelukis yang dituduh sebagai simpatisan komunis dan menghabiskan sebagian besar hidupnya dalam persembunyian, mengatakan kehadiran buku ini penting sekali agar orang tidak hanya membahas pembersihan tetapi juga untuk menebus kesalahan ke para korban.

“Sebagai generasi muda, kita harus berjuang untuk ini,” katanya.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 60 other followers