Archive for the ‘Sejarah’ Category

GUA PRASEJARAH DI INDONESIA INI UNGKAP KEHIDUPAN BERSEJARAH MANUSIA

VIVAnews ForumsFri, 27 Mar 2015 | 20:41 WIB

Gua Prasejarah Di Indonesia Ini Ungkap Kehidupan Bersejarah Manusia


Quote:
Liang Bua merupakan peninggalan pra sejarah di Indonesia. Gua ini adalah salah satu dari banyak gua karst di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur di Indonesia. Gua ini terletak di Dusun Rampasasa, Desa Liangbua, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. dan merupakan tempat penemuan makhluk mirip manusia (hominin) baru yang dinamakan Homo floresiensis pada tahun 2001. Liang Bua dalam bahasa Manggarai berarti “gua/lubang sejuk”

Situs Gua Liang Bua adalah salah satu situs arkeologi penting dunia. Di situs inilah ditemukan fosil Homo Floresiensis atau Manusia Flores. Tinggi badan manusia Flores sekitar 100 cm dan beratnya hanya 25 kg.

Tengkorak manusia kerdil ini ditemukan seukuran buah jeruk dan diperkirakan hidup 13.000 tahun lalu. Mereka hidup bersama-sama dengan gajah-gajah pigmi dan kadal-kadal raksasa seperti komodo.

Gua Liang Boa terletak di Pulau Flores, tepatnya di Dusun Rampasasa, Desa Liang Bua, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai.

Secara geologi, gua ini merupakan bentukan endokars yang berkembang pada batu gamping yang berselingan dengan batu gamping pasiran. Batuan gamping ini diperkirakan berasal dari periode Miosen tengah atau sekitar 15 juta tahun yang lampau. Kawasan kars di NTT ini, sebagaimana kawasan kars di tempat lain di Indonesia, juga memiliki ciri-ciri khusus yang berlainan dengan kawasan kars lainnya.

Liang Bua dan gua-gua lainnya sekawasan telah digali secara arkeologi sejak tahun 1930-an. Temuan-temuan dari masa ini dibawa ke Leiden, Belanda. Penggalian dan penelitian dilanjutkan oleh tim pimpinan H.R. van Heekeren pada tahun 1950-an, lalu diteruskan oleh Th. Verhoeven, seorang pendeta Katolik. Timnya menemukan antara lain rangka sangat pendek (tetapi tidak katai) di Liang ****, di samping tulang-tulang di Liang Bua, Liang Momer, dan lain-lain. Kerangka-kerangka ini adalah H. sapiens.

Quote:
Para arkeolog dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional (Puslit Arkenas) sejak tahun 1976 sudah melakukan penelitian secara intensif di Liang Bua. Menjelang akhir tahun 1970-an, tim yang diketuai Prof. Dr. Raden Panji Soejono itu bahkan telah mendapatkan temuan “spektakuler” berupa tengkorak manusia dan kerangka tubuh manusia dewasa. Bersamaan dengan itu ditemukan pula kuburan manusia purba, lengkap dengan bekal kuburnya yang masih relatif utuh. Juga ditemukan lapisan budaya berupa berbagai artefak yang diyakini sebagai sisa pendukung keberadaan mereka.

Hanya saja, ketika itu para arkeolog Indonesia belum memiliki alat dan kemampuan yang memadai untuk membuat suatu kesimpulan yang agak menyeluruh. Hanya dikatakan bahwa ras manusia yang tinggal di sana paling tidak berasal dari sekitar 10.000 tahun lalu.

Karena ketiadaan biaya, penelitian pun sempat terhenti. Tahun-tahun berikutnya, hingga tahun 1989, penelitian cenderung bersifat sporadis. “Untuk melakukan penelitian di Liang Bua butuh biaya cukup besar. Dengan anggota tim sebanyak 18 orang, ketika itu kami harus naik Dakota ke Flores, setelah singgah di Denpasar dan Kupang. Belum lagi biaya untuk kebutuhan lain,” ujar Soejono.

Di tengah ketiadaan dana, tahun 2001, datang tawaran kerja sama dari Australia. Mike Morwood dari University of New England memimpin tim dari Australia, sedangkan RP Soejono bertindak sebagai ketua tim dari Puslit Arkenas. Setelah melakukan serangkaian ekskavasi, September 2003, tim gabungan ini berhasil mendapatkan temuan menghebohkan itu: si hobbit dari Liang Bua!

Peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian di sana adalah A.A. Sukadana, ahli antropologi ragawi dari Universitas Airlangga, pada tahun 1960-an menemukan pula sisa-sisa manusia termasuk rahang bawah, di Liang Bua. Dari tahun 1978-1989, Prof. R. Panji Soejono menemukan antara lain tulang paha di Liang Bua. Sisa-sisa kerangka dari periode awal hingga terakhir tersimpan di Leiden, London, Yogyakarta, Jakarta, Surabaya, dan Flores. Penelitian selanjutnya dihentikan karena tidak ada pendanaan. Penelitian baru berlanjut setelah ada kerja sama antara Puslit Arkenas (dipimpin R.P. Soejono) dan Universitas New England, Australia (dipimpin Mike Morwood).

Pada bulan September 2003 ditemukan kerangka unik yang kemudian diidentifikasi sebagai H. floresiensis. Bersamaan dengan manusia purba itu ditemukan pula perkakas batu yang dikenal telah digunakan oleh Homo erectus (seperti yang ditemukan di Sangiran) serta sisa-sisa tulang Stegodon (gajah purba) kerdil, biawak raksasa, serta tikus besar.

Pra Sejarah Indonesia

Indonesia pada periode prasejarah mencakup suatu periode yang sangat panjang, kira-kira sejak 1,7 juta tahun yang lalu, berdasarkan temuan-temuan yang ada. Pengetahuan orang terhadap hal ini didukung oleh temuan-temuan fosil hewan dan manusia (hominid), sisa-sisa peralatan dari batu, bagian tubuh hewan, logam (besi dan perunggu), serta gerabah.

Secara geologi, wilayah Indonesia modern merupakan pertemuan antara tiga lempeng benua utama: Lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Australia, dan Lempeng Pasifik. Kepulauan Indonesia seperti yang ada saat ini terbentuk pada saat melelehnya es setelah berakhirnya Zaman Es, hanya 10.000 tahun yang lalu.

Pada masa Pleistosen, ketika masih terhubung dengan Asia Daratan, masuklah pemukim pertama. Bukti pertama yang menunjukkan penghuni pertama adalah fosil-fosil Homo erectus manusia Jawa dari masa 2 juta hingga 500.000 tahun lalu. Penemuan sisa-sisa “manusia Flores” (Homo floresiensis) di Liang Bua, Flores, membuka kemungkinan masih bertahannya H. erectus hingga masa Zaman Es terakhir.

Quote:
Homo sapiens pertama diperkirakan masuk ke Nusantara sejak 100.000 tahun yang lalu melewati jalur pantai Asia dari Asia Barat, dan pada sekitar 50.000 tahun yang lalu telah mencapai Pulau Papua dan Australia. Mereka, yang berciri rasial berkulit gelap dan berambut ikal rapat (Negroid), menjadi nenek moyang penduduk asli Melanesia (termasuk Papua) sekarang dan membawa kultur kapak lonjong (Paleolitikum). Gelombang pendatang berbahasa Austronesia dengan kultur Neolitikum datang secara bergelombang sejak 3000 SM dari Cina Selatan melalui Formosa dan Filipina membawa kultur beliung persegi (kebudayaan Dongson). Proses migrasi ini merupakan bagian dari pendudukan Pasifik. Kedatangan gelombang penduduk berciri Mongoloid ini cenderung ke arah barat, mendesak penduduk awal ke arah timur atau berkawin campur dengan penduduk setempat dan menjadi ciri fisik penduduk Maluku serta Nusa Tenggara. Pendatang ini membawa serta teknik-teknik pertanian, termasuk bercocok tanam padi di sawah (bukti paling lambat sejak abad ke-8 SM), beternak kerbau, pengolahan perunggu dan besi, teknik tenun ikat, praktek-praktek megalitikum, serta pemujaan roh-roh (animisme) serta benda-benda keramat (dinamisme). Pada abad pertama SM sudah terbentuk pemu****n-pemu****n serta kerajaan-kerajaan kecil, dan sangat mungkin sudah masuk pengaruh kepercayaan dari India akibat hubungan perniagaan.[]

SEJARAH NASIONALISME PECI UNTUK BANGSA INDONESIA

VIVAnews ForumsFri, 27 Mar 2015 | 20:36 WIB
SEJARAH Nasionalisme Peci Untuk Bangsa Indonesia

Peci bukan hanya identitas agama tapi simbol nasionalisme. Ia juga bukan milik Indonesia semata.

PEMUDA itu masih berusia 20 tahun. Dia tegang. Perutnya mulas. Di belakang tukang sate, dia mengamati kawan-kawannya, yang menurutnya banyak lagak, tak mau pakai tutup kepala karena ingin seperti orang Barat. Dia harus menampakkan diri dalam rapat Jong Java itu, di Surabaya, Juni 1921. Tapi dia masih ragu. Dia berdebat dengan dirinya sendiri.

“Apakah engkau seorang pengekor atau pemimpin?”

“Aku seorang pemimpin.”

“Kalau begitu, buktikanlah,” batinnya lagi. “Majulah. Pakai pecimu. Tarik nafas yang dalam! Dan masuklah ke ruang rapat… Sekarang!”

Setiap orang ternganga melihatnya tanpa bicara. Mereka, kaum intelegensia, membenci pemakaian blangkon, sarung, dan peci karena dianggap cara berpakaian kaum lebih rendah. Dia pun memecah kesunyian dengan berbicara: ”…Kita memerlukan sebuah simbol dari kepribadian Indonesia. Peci yang memiliki sifat khas ini, mirip yang dipakai oleh para buruh bangsa Melayu, adalah asli milik rakyat kita. Menurutku, marilah kita tegakkan kepala kita dengan memakai peci ini sebagai lambang Indonesia Merdeka.”

Quote:
Itulah awal mula Sukarno mempopulerkan pemakaian peci, seperti dituturkannya dalam Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia yang ditulis Cindy Adams. Sukarno menyebut peci sebagai “ciri khas saya… simbol nasionalisme kami.” Sukarno mengkombinasikan peci dengan jas dan dasi. Ini, menurut Sukarno, untuk menunjukkan kesetaraan antara bangsa Indonesia (terjajah) dan Belanda (penjajah).

Sejak itu, Sukarno hampir selalu mengenakan peci hitam saat tampil di depan publik. Seperti yang dia lakukan saat membacakan pledoinya “Indonesia Menggugat” di Pengadilan Landraad Bandung, 18 Agustus 1930. Dan peci kemudian menjadi simbol nasionalisme, yang mempengaruhi cara berpakaian kalangan intelektual, termasuk pemuda Kristen.

Quote:
Karena itulah, George Quinn dalam The Learner’s Dictionary of Today’s Indonesia, mendefinisikan cap (peci) dengan mengambil contoh Sukarno: Soekarno sat in the courtroom wearing white trousers, a white jacket and a black cap (Sukarno duduk di pengadilan, memakai celana putih, jas putih, dan peci hitam).

Sebenarnya Sukarno bukanlah intelektual yang kali pertama menggunakan peci. Pada 1913, rapat SDAP (Sociaal Democratische Arbeiders Partij) di Den Haag mengundang tiga politisi, yang kebetulan lagi menjalani pengasingan di Negeri Belanda: Douwes Dekker, Tjipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. Ketiganya menunjukkan identitas masing-masing. Ki Hajar menggunakan topi fez Turki berwarna merah yang kala itu populer di kalangan nasionalis setelah kemunculan gerakan Turki Muda tahun 1908 yang menuntut reformasi kepada Sultan Turki. Tjipto mengenakan kopiah dari beludru hitam. Sedangkan Douwes Dekker tak memakai penutup kepala. Tampaknya Sukarno mengikuti jejak gurunya, lebih memilih peci beludru hitam.

Pengaruh Sukarno begitu luas. Pada pertengahan 1932, Partindo melancarkan kampanye yang diilhami gerakan swadesi di India, dengan menyerukan agar rakyat hanya memakai barang-barang bikinan Indonesia. Orang-orang mengenakan pakaian dari bahan hasil tenunan tangan sendiri yang disebut lurik, terutama untuk peci –sebagai pengganti fez– yang dikenakan umat Muslim di Indonesia. Peci lurik ini mulai terlihat dipakai terutama dalam rapat-rapat Partindo. “Tapi Bung Karno tak pernah memakainya. Dia tetap memakai peci beludru hitam, yang bahannya berasal dari pabrik di Italia,” tulis Molly Bondan dalam Spanning A Revolution.

Sebenarnya, dari mana asal peci? Sukarno menyebut peci asli milik rakyat kita mirip dengan yang dipakai para buruh bangsa Melayu. Belum ada data penggunaan peci di kalangan buruh. Di Indonesia orang menyebutnya peci. Orang Melayu di Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, dan selatan Thailand, dan sebagian Indonesia menyebutnya songkok.

Menurut Rozan Yunos dalam “The Origin of the Songkok or Kopiah” dalam The Brunei Times, 23 September 2007, songkok diperkenalkan para pedagang Arab, yang juga menyebarkan agama Islam. Pada saat yang sama, dikenal pula serban atau turban. Namun, serban dipakai oleh para cendekiawan Islam atau ulama, bukan orang biasa. “Menurut para ahli, songkok menjadi pemandangan umum di Kepulauan Malaya sekitar abad ke-13, saat Islam mulai mengakar,” tulis Rozan.

Asal songkok menimbulkan spekulasi karena tak lagi terlihat di antara orang-orang Arab. Di beberapa negara Islam, sesuatu yang mirip songkok tetap populer. Di Turki, ada fez dan di Mesir disebut tarboosh. Fez berasal dari Yunani Kuno dan diadopsi oleh Turki Ottoman. Di Istanbul sendiri, topi fez ini juga dikenal dengan nama fezzi atau phecy. Di Asia Selatan (India, Pakistan, dan Bangladesh) fez dikenal sebagai Roman Cap (Topi Romawi) atau Rumi Cap (Topi Rumi). Ini menjadi simbol identitas Islam dan menunjukkan dukungan Muslim India atas kekhalifahan yang dipimpin Kekaisaran Ottoman.

“Menurut beberapa ahli, ini adalah tutup kepala yang merupakan pendahulu songkok di Asia Tenggara,” tulis Rozan.

Peci tampaknya sudah dikenal di Giri, salah satu pusat penyebaran Islam di Jawa. Ketika Raja Ternate Zainal Abidin (1486-1500) belajar agama Islam di madrasah Giri, dia kembali ke Ternate dengan membawa kopiah atau peci sebagai buah tangan. “Peci dari Giri dianggap magis dan sangat dihormati serta ditukar dengan rempah-rempah, terutama cengkeh,” tulis Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto dalam Sejarah Nasional Indonesia III.

Peci kemudian menjadi penanda sosial seperti penutup kepala lainnya yang saat itu sudah dikenal seperti kain, turban, topi-topi Barat biasa, dan topi-topi resmi dengan bentuk khusus. Pemerintah kolonial kemudian berusaha mempengaruhi kostum lelaki di Jawa. Jean Gelman Taylor, yang meneliti interaksi antara kostum Jawa dan kostum Belanda periode 1800-1940, menemukan bahwa sejak pertengahan abad ke-19, pengaruh itu tercermin dalam pengadopsian bagian-bagian tertentu pakaian Barat. Pria-pria Jawa yang dekat dengan orang Belanda mulai memakai pakaian gaya Barat. Menariknya, blangkon atau peci tak pernah lepas dari kepala mereka.

“Kostum tersebut berupa setelan ditambah dengan penutup kepala batik atau peci saat wisuda dari sekolah-sekolah Belanda…,” tulis Taylor, “Kostum dan Gender di Jawa Kolonial tahun 1800-1940” yang termuat dalam Outward Appearances: Trend, Identitas, Kepentingan.

Menurut Denys Lombard, Barat sangat sedikit mempengaruhi tutup kepala orang Jawa. Topi Eropa sama sekali tak populer. Demikian pula topi gaya kolonial (yang populer di Vietnam). Kuluk atau tutup kepala berbentuk kerucut terpotong tanpa pinggiran, yang dikenakan para priayi, dapat dikatakan hilang dari kebiasaan, dan kain tutup kepala yang dililitkan dengan berbagai cara (ikat kepala, blangkon, destar, serban) makin lama main jarang.

Quote:
“Tutup kepala yang paling lazim digunakan adalah peci atau kopiah yang terbuat dari beludru hitam, yang semula merupakan salah satu bentuk kerpus Muslim. Setelah diterima oleh Sukarno dan PNI sebagai lambang nasionalisme, peci mempunyai makna lebih umum,” tulis Lombard dalam Nusa Jawa: Silang Budaya.

Kini, peci dipakai dalam acara-acara resmi kenegaraan maupun keseharian umat Muslim di Indonesia seperti upacara perkawinan, lebaran, atau ibadah salat. Di Malaysia dan Brunei, songkok dipakai tentara dan polisi pada upacara-upacara tertentu. Pada 19 Juni 2008, anggota dewan DAP Gwee Tong Hiang disingkirkan dari Dewan Majlis Johor karena tak mematuhi aturan pakaian resmi dan songkok.[]

AKADEMISI: SEJARAH INDONESIA PERLU DIJADIKAN PELAJARAN WAJIB

AKADEMISI: SEJARAH INDONESIA PERLU DIJADIKAN PELAJARAN WAJIB

 

Rabu, 25 Maret 2015 21:56 WIB
Pewarta: Bambang Sutopo Hadi
Yogyakarta (ANTARA News) – Sejarah Indonesia perlu dijadikan mata pelajaran wajib di tingkat sekolah menengah atas/madrasah aliyah dan sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan, kata seorang akademisi.

“Hal itu perlu dilakukan mengingat betapa pentingnya pendidikan sejarah bagi pembentukan karakter dan kepribadian bangsa,” kata dosen Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Sardiman di Yogyakarta, Rabu.

Pada seminar dan lokakarya bertema “Penguatan Mata Pelajaran Sejarah”, ia mengatakan Kurikulum 2013 yang memposisikan sejarah sebagai pelajaran wajib, penting, dan bermakna serta sebagai kurikulum perekat bangsa merupakan kebijakan yang tepat.

“Oleh karena itu, Kurikulum 2013 perlu diteruskan secara nasional dan bertahap. Kurikulum 2013 harus disosialisasikan secara sistemik dan sistematik kepada seluruh guru sehingga tingkat pemahaman dan pelaksanaan dapat diserap secara optimal,” katanya.

Ketua Jurusan Pendidikan Sejarah FIS UNY Nurokhman mengatakan pendidikan sejarah perlu diperkuat sebagai elemen penting dalam membangun karakter bangsa.

“Pemerintah secara periodik wajib menyiapkan pelatihan dan penyegaran untuk guru sejarah dengan narasumber dan instruktur yang sesuai dengan kompetensi sebagai pendidik sejarah,” katanya.

Ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Sejarah SMA DIY Tri Lestari mengatakan dalam Kurikulm 2013 perlu pedoman sistem penilaian yang sederhana sehingga mudah dipahami guru sejarah.

Selain itu juga perlu disiapkan “software” secara matang berkaitan dengan pengisian rapor/laporan capaian kompetensi yang baku standar nasional dengan memberikan fleksibilitas sesuai dengan karakteristik sekolah masing-masing.

“Pemerintah diharapkan segera melengkapi instrumen dan perangkat pendidikan sejarah untuk pelaksanaan Kurikulum 2013,” katanya.

Selain itu juga perlu adanya sinergi antara Jurusan Pendidikan Sejarah dengan MGMP dan Dinas Pendidikan dalam pelatihan dan pembimbingan guru sejarah.

“Sinergi antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, dan pemangku kepentingan menyangkut sosialisasi dan operasional Kurikulum 2013 secara komprehensif pada tingkat pelaksanaan juga diperlukan,” katanya.

Editor: Tasrief Tarmizi

Sumber: http://www.antaranews.com/berita/487375/akademisi-sejarah-indonesia-perlu-dijadikan-pelajaran-wajib

MENGINTIP JEJAK SEJARAH DI BENTENG DUURSTEDE AMBON LEBIH DEKAT

MENGINTIP JEJAK SEJARAH DI BENTENG DUURSTEDE AMBON LEBIH DEKAT

http://ambonekspres.com/2015/03/20/mengintip-jejak-sejarah-di-benteng-duurstede-ambon-lebih-dekat/

 

20 March, 2015

https://i2.wp.com/ambonekspres.com/wp-content/uploads/2015/03/444444444444444442.jpg

Pesona Manise

PULAU Saparua adalah sebuah pulau kecil sekaligus sebuah kecamatan yang terletak di dalam wilayah Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Pulau ini juga merupakan sebuah kecamatan yang bernama Kecamatan Saparua , dengan Ibukotanya Saparua.

Kota Saparua merupakan sebuah kota kecil yang berkembang pesat dengan berbagai potensi seperti  perdagangan dan pendidikan. Saparua juga  memiliki banyak objek wisata. Mulai dari air terjun maupun objek wisata yang bernilai sejarah, yakni Benteng Duurstede.

Zamrud Palijama, peneliti Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Ambon, dalam tulisannya menyatakan sangat tertarik dengan sejarah benteng yang pertama kali dibangun oleh Portugis pada tahun 1676 ini.  Tapi,benteng ini ungkap Palijama, direbut dan dimanfaatkan serta dibangun kembali oleh Gubernur Ambon Mr. N. Schaghen pada tahun 1691. Benteng Duurstede berfungsi sebagai bangunan pertahanan serta pusat pemerintahan VOC selama menguasai wilayah Saparua.

Pada 16 Mei 1817, benteng ini diserbu oleh rakyat Saparua dibawah pimpinan Kapitan Pattimura. Seluruh penghuni benteng tewas kecuali putra Residen yang bernama Juan Van Den Berg. Jatuhnya benteng Duurstede ditangan rakyat Maluku mengakibatkan kedudukan VOC di Ambon dan Batavia goncang. Oleh karena itu, VOC memusatkan perhatiannya untuk merebut kembali benteng.

Segala usaha telah dilakukan VOC diantarannya adalah mengirim bantuan tentara dan persenjataan perang. Namun demikian, setiap penyerangan tersebut selalu gagal. Situasi ini mendorong VOC bertindak lebih agresif. Gubernur van Middelkoop terpaksa meminta bantuan kepada Raja Ternate dan Tidore.

Pada bulan November 1817, VOC mengirimkan armada yang berjumlah 1500 orang atas sumbangan dari Raja Ternate dan Tidore tentunya. Penyerbuan ini dipimpin oleh Komisari Jendral A. A Buyskers. Strategi yang dilakukan oleh Buyskers adalah menguasai pulau-pulau di sekitar Saparua, dan selanjutnya menguasai daerah kekuasaan Pattimura.

Strategi tersebut ternyata cukup berhasil. Pattimura beserta pasukannya terdesak ke hutan sagu dan pegunungan, hingga akhirnya Kapitan Pattimura beserta tiga orang panglima berhasil ditangkap. Mereka dijatuhi hukuman mati yang dilaksanakan di benteng Nieuw Victoria. (HIR)

TUJUH GOLONGAN MASYARAKAT DI ZAMAN WALI SONGO

ISLAM NUSANTARA

Ini Tujuh Golongan Masyarakat di Zaman Wali Songo

Menurut Sejarawan NU, Agus Sunyoto, pada zaman Walisongo terdapat tujuh struktur atau golongan masyarakat yang ditetapkan secara unik. Golongan tersebut diukur dari keterikatan seseorang dengan kebutuhan duniawi. Makin kuat keterikatan dengan materi duniawi, posisi seseorang paling rendah. Sementara orang yang tak memiliki keterikatan dengan duniawi, posisinya paling atas.

“Itulah golongan Brahmana. Mereka ini tinggal di hutan, di pertapaan, tidak pula punya kekayaan pribadi. Nah, mereka menempati posisi paling tinggi,” ujar Agus di hadapan para dosen Pascsarjana STAINU Jakarta.

Yang kedua, lapisan Ksatria. Golongan orang yang tidak diperbolehkan memiliki kekayaan pribadi tapi kehidupannya dijamin oleh institusi negara. “Waktu itu sudah ada istilah korupsi, korupsi itu kan mengumpulkan harta untuk pribadi. Ini ndak boleh ada,” tegasnya.

“Jadi, kalau ada ksatria punya kekayaan pribadi disebut ksatria panten: ksatria yang jatuh martabatnya. Dia tidak boleh dilayani. Kalau perlu dikucilkan. Karena dia abdi negara kok punya kekayaan pribadi, ndak boleh,” ungkap Agus.

Ketiga, lapisan Waisya. Itu golongan petani. Dia memiliki tugas menumbuhkan tanaman makanan untuk manusia. “Dia lebih rendah. Kenapa? Karena sudah punya rumah, sawah, dan ternak,” tuturnya.

Keempat, lanjut Agus, golongan Sudra. Siapa mereka? Menurut kitab Salokantara dan Nawanadya, yang dimaksud kaum Sudra itu ada beberapa kalangan: (1) saudagar. Orang yang memiliki kekayaan lebih. Pikirannya selalu tentang keuntungan. Lalu (2), rentenir (orang yang membungakan uang). Kemudian (3), orang yang meminjamkan perhiasan, pakaian, termasuk juga tuan tanah dan pemilik aneka kekayaan lainnya.

“Jadi, makin besar kekayaan seseorang, makin rendah kedudukannya. Mungkin konglomerat sekarang zaman dulu disebut Mahasudra. Karena kekayaannya berlebihan,” selorohnya disambut derai tawa para dosen Pascasarjana STAINU Jakarta.

Kelima, golongan Candala. Yakni orang yang hidup dari membunuh makhluk lain. “Jagal, pemburu, itu masuk di sini. Bahkan, aparat negara yang bergelar Singanegara dan Singamenggala, yaitu algojo yang membunuh pelanggar aturan pun masuk golongan ini,” paparnya.

Urutan berikutnya, keenam ada golongan Mleca. Yaitu semua orang asing yang bukan pribumi dan saudagar. Itu salah satu sebab Islam tidak mudah diterima masyarakat waktu itu. “Yang bawa Islam ke sini kan orang asing, dan saudagar yang sudra. Rangkep sudah. Jadi, pribumi ndak mau nerima,” tandasnya.

Nah, yang paling bawah atau ketujuh adalah golongan Tuja. Mereka yang hidupnya selalu merugikan masyarakat. Siapa mereka? Disebutkan riil, mereka adalah para penipu, pencuri (maling), perampok, begal, dan sejenisnya. “Pokoknya yang selalu merugikan orang lain. Koruptor masuk di sini,” tegasnya.

Walisongo itu Brahmana

Menurut Agus, para Walisongo menempati posisi Brahmana. Para sunan tersebut dianggap masyarakat sebagai orang suci. Oleh karena itu, Islam dengan mudah diterima penduduk. “Jadi, kalau ada teori bahwa Islam disebarkan oleh para saudagar, ndak masuk akal itu. Karena saudagar itu orang Sudra,” tandasnya.

Orang Sudra, lanjut Agus, tidak memiliki otoritas bicara soal agama. Karena ada aturan yang disepakati masyarakat waktu itu. “Jadi, yang boleh bicara tentang agama itu hanya Brahmana. Kalau Sudra yang cara berpikirnya keuntungan materi bicara agama, bisa jadi barang dagangan nanti,” ujarnya.

Jika ditarik ke era kekinian, menurut Agus, kiai merupakan gelar kebangsawanan brahmana. Bahkan, zaman Majapahit sudah ada gelar tersebut. Hingga zaman Mataram, orang yang tidak bergelar kiai tidak boleh mengajar. “Nggak boleh orang biasa menggunakan gelar kebangsawanan itu. Apalagi mengajar atau mendidik,” tandasnya. []

(Musthofa Asrori/Fathoni)

Sumber: NU Online


http://harian-oftheday.blogspot.com/

“…menyembah yang maha esa,
menghormati yang lebih tua,
menyayangi yang lebih muda,
mengasihi sesama…”
__._,_.___
________________________________________
Posted by: Ananto <pratikno.ananto@gmail.com>
________________________________________

TOKOH-TOKOH LEGENDARIS DARI NEGERI CINA

TOKOH-TOKOH LEGENDARIS DARI NEGERI CINA
Bukankah ayat-ayat-Ku telah dibacakan kepadamu sekalian, tetapi kamu selalu mendustakannya?
(QS. AL MU’MINUN:105)
In: Blog Madrasah Kita, Minggu, 09 Mei 2010

 
WONG FEI HUNG SEORANG PENDEKAR DAN TABIB MUSLIM?

 

https://jurnaltoddoppuli.files.wordpress.com/2015/02/1e10d-11967440090.jpg?w=480
Sudah banyak orang yang tahu bahwa tokoh bahari legendaris asal Cina, Sam Poo Kong alias Muhammad Cheng Ho adalah seorang Muslim. Namun nampaknya masih banyak yang belum tahu bahwa masih banyak tokoh China legendaris yang ternyata beragama Islam. Dua di antaranya ialah Wong Fei Hung dan Judge Bao.
Selama ini kita hanya mengenal Wong Fei Hung sebagai jagoan Kung fu dalam film Once Upon A Time in China. Dalam film itu, karakter Wong Fei Hung diperankan oleh aktor terkenal Hong Kong, Jet Li. Namun siapakah sebenarnya Wong Fei Hung?
Wong Fei Hung adalah seorang Ulama, Ahli Pengobatan, dan Ahli Beladiri legendaris yang namanya ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional China oleh pemerintah China. Namun Pemerintah China sering berupaya mengaburkan jatidiri Wong Fei Hung sebagai seorang muslim demi menjaga supremasi kekuasaan Komunis di China.

Wong Fei-Hung dilahirkan pada tahun 1847 di Kwantung (Guandong) dari keluarga muslim yang taat. Nama Fei pada Wong Fei Hung merupakan dialek Canton untuk menyebut nama Arab, Fais. Sementara Nama Hung juga merupakan dialek Kanton untuk menyebut nama Arab, Hussein. Jadi, bila di-bahasa-arab-kan, namanya ialah Faisal Hussein Wong.

Ayahnya, Wong Kay-Ying adalah seorang Ulama, dan tabib ahli ilmu pengobatan tradisional, serta ahli beladiri tradisional Tiongkok (wushu/kungfu). Ayahnya memiliki sebuah klinik pengobatan bernama Po Chi Lam di Canton (ibukota Guandong). Wong Kay-Ying merupakan seorang ulama yang menguasai ilmu wushu tingkat tinggi. Ketinggian ilmu beladiri Wong Kay-Ying membuatnya dikenal sebagai salah satu dari Sepuluh Macan Kwantung. Posisi Macan Kwantung ini di kemudian hari diwariskannya kepada Wong Fei Hung.

Kombinasi antara pengetahuan ilmu pengobatan tradisional dan teknik beladiri serta ditunjang oleh keluhuran budi pekerti sebagai Muslim membuat keluarga Wong sering turun tangan membantu orang-orang lemah dan tertindas pada masa itu. Karena itulah masyarakat Kwantung sangat menghormati dan mengidolakan Keluarga Wong.

Pasien klinik keluarga Wong yang meminta bantuan pengobatan umumnya berasal dari kalangan miskin yang tidak mampu membayar biaya pengobatan. Walau begitu, Keluarga Wong tetap membantu setiap pasien yang datang dengan sungguh-sungguh. Keluarga Wong tidak pernah pandang bulu dalam membantu, tanpa memedulikan suku, ras, agama, semua dibantu tanpa pamrih.

Secara rahasia, keluarga Wong terlibat aktif dalam gerakan bawah tanah melawan pemerintahan Dinasti Ch’in yang korup dan penindas. Dinasti Ch’in ialah Dinasti yang merubuhkan kekuasaan Dinasti Yuan yang memerintah sebelumnya. Dinasti Yuan ini dikenal sebagai satu-satunya Dinasti Kaisar Cina yang anggota keluarganya banyak yang memeluk agama Islam.

Wong Fei-Hung mulai mengasah bakat beladirinya sejak berguru kepada Luk Ah-Choi yang juga pernah menjadi guru ayahnya. Luk Ah-Choi inilah yang kemudian mengajarinya dasar-dasar jurus Hung Gar yang membuat Fei Hung sukses melahirkan Jurus Tendangan Tanpa Bayangan yang legendaris. Dasar-dasar jurus Hung Gar ditemukan, dikembangkan dan merupakan andalan dari Hung Hei-Kwun, kakak seperguruan Luk Ah-Choi. Hung Hei-Kwun adalah seorang pendekar Shaolin yang lolos dari peristiwa pembakaran dan pembantaian oleh pemerintahan Dinasti Ch’in pada 1734.

Hung Hei-Kwun ini adalah pemimpin pemberontakan bersejarah yang hampir mengalahkan dinasti penjajah Ch’in yang datang dari Manchuria (sekarang kita mengenalnya sebagai Korea). Jika saja pemerintah Ch’in tidak meminta bantuan pasukan-pasukan bersenjata bangsa asing (Rusia, Inggris, Jepang), pemberontakan pimpinan Hung Hei-Kwun itu niscaya akan berhasil mengusir pendudukan Dinasti Ch’in.
Setelah berguru kepada Luk Ah-Choi, Wong Fei-Hung kemudian berguru pada ayahnya sendiri hingga pada awal usia 20-an tahun, ia telah menjadi ahli pengobatan dan beladiri terkemuka. Bahkan ia berhasil mengembangkannya menjadi lebih maju. Kemampuan beladirinya semakin sulit ditandingi ketika ia berhasil membuat jurus baru yang sangat taktis namun efisien yang dinamakan Jurus Cakar Macan dan Jurus Sembilan Pukulan Khusus. Selain dengan tangan kosong, Wong Fei-Hung juga mahir menggunakan bermacam-macam senjata. Masyarakat Canton pernah menyaksikan langsung dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana ia seorang diri dengan hanya memegang tongkat berhasil menghajar lebih dari 30 orang jagoan pelabuhan berbadan kekar dan kejam di Canton yang mengeroyoknya karena ia membela rakyat miskin yang akan mereka peras.

Dalam kehidupan keluarga, Allah banyak mengujinya dengan berbagai cobaan. Seorang anaknya terbunuh dalam suatu insiden perkelahian dengan mafia Canton. Wong Fei-Hung tiga kali menikah karena istri-istrinya meninggal dalam usia pendek. Setelah istri ketiganya wafat, Wong Fei-Hung memutuskan untuk hidup sendiri sampai kemudian ia bertemu dengan Mok Gwai Lan, seorang perempuan muda yang kebetulan juga ahli beladiri. Mok Gwai Lan ini kemudian menjadi pasangan hidupnya hingga akhir hayat. Mok Gwai Lan turut mengajar beladiri pada kelas khusus perempuan di perguruan suaminya.

Pada 1924 Wong Fei-Hung meninggal dalam usia 77 tahun. Masyarakat Cina, khususnya di Kwantung dan Canton mengenangnya sebagai pahlawan pembela kaum mustad’afin (tertindas) yang tidak pernah gentar membela kehormatan mereka. Siapapun dan berapapun jumlah orang yang menindas orang miskin, akan dilawannya dengan segenap kekuatan dan keberanian yang dimilikinya. Wong Fei-Hung wafat dengan meninggalkan nama harum yang membuatnya dikenal sebagai manusia yang hidup mulia, salah satu pilihan hidup yang diberikan Allah kepada seorang muslim selain mati Syahid. Semoga segala amal ibadahnya diterima di sisi Alah Swt dan semoga segala kebaikannya menjadi teladan bagi kita, generasi muslim yang hidup setelahnya. Amin.

 
ZHU YUANZHANG KAISAR MUSLIM?

 

 

https://i2.wp.com/i292.photobucket.com/albums/mm17/BangNonki/Madrasah/81576200.jpg
Anda kenal Cheng Ho alias Zheng He alias Sam Poo Kong? Cheng Ho adalah tokoh Muslim Cina legendaris yang juga Panglima Angkatan Laut Cina di zaman Dinasti Ming. Ia disebut-sebut telah melakukan 7 kali pelayaran mengelilingi dunia. Masa pemerintahan Dinasti Ming di Cina adalah masa yang sangat menarik dan dapat dikatakan sebagai masa kejayaan Islam di Cina. Pada masa pemerintahan Dinasti Ming ini, banyak pejabat negara dan anggota keluarga kerajaan yang beragama Islam.

Banyak indikasi yang kuat juga menunjukan bahwa para Kaisar Dinasti Ming adalah para pemeluk Islam. Apa dan siapa sebenarnya Dinasti Ming? Jauh sebelum Dinasti Ming berdiri, pada pertengahan abad ke-12 Masehi, pasukan Mongolia di bawah pimpinan Jenghis Khan berhasil menaklukkan Khilafah Islam Abbasiyah di Baghdad. Pasukan Mongol juga berhasil menaklukkan Dinasti Sung di Cina. Saat itu, Pasukan Mongol berhasil menganeksasi wilayah yang membentang dari Gurun Gobi hingga Polandia. Ketika itu, di Cina sudah banyak penduduk yang memeluk agama Islam sejak zaman Dinasti Tang (Dinasti sebelum Sung). Populasi penduduk Muslim yang menetap di Cina kemudian semakin bertambah karena banyak muslim asal Arab dan Asia Tengah yang tertawan dan dibawa ke Cina oleh pasukan Mongol. Anak-cucu Jenghis Khan kemudian memerintah Cina dan mendirikan Dinasti Yuan (Guan).

Dinasti Yuan ini pernah mengirimkan pasukan untuk menaklukan Jawa (Kerajaan Singasari) atas perintah Kubilai Khan, cucu dari Jenghis Khan. Pasukan itu gagal menaklukan Jawa karena berhasil dipecundangi oleh pasukan Raden Wijaya yang kemudian menjadi Raja Majapahit pertama. Pemerintahan Mongol (Yuan) ini menjalankan politik diskriminasi yang membagi penduduk di Tiongkok kedalam tiga golongan yang terpolarisasi. Golongan atau hirarki pertama dan teratas adalah orang Mongol sendiri, golongan kedua yang setara dengan orang Mongol adalah penduduk Muslim yang berasal dari Arab dan Asia Tengah, dan golongan ketiga adalah bangsa Han atau bangsa Cina asli. Pada zaman Dinasti Yuan, Orang-orang Muslim dari Asia Tengah ini menduduki posisi dan jabatan penting dalam pemerintahan.
Sementara, pemerintahan Dinasti Yuan sendiri sangat korup dan mengeksploitasi para penduduk bangsa Han. Mereka mengenakan pajak yang tinggi. Situasi ini memicu kebencian bangsa Han terhadap orang-orang Islam. Tetapi situasi ini tidak berlangsung lama. Para penduduk Muslim pendatang tersebut akhirnya berhasil mengasimilasikan diri dengan bangsa Han dan mengadaptasi adat istiadat dan kebudayaan setempat sejauh tidak bertentangan dengan ajaran agama. Proses persatuan bangsa Han dan penduduk uslim pendatang itu kemudian berbalik menjadi mata pisau yang tajam dan mengarah kepada bangsa penjajah Mongol. Ketika berbagai pemberontakan terhadap kekuasaan Dinasti Yuan meletus, banyak di antara pemimpin pemberontakan atau orang-orang yang berperan penting di dalam pemberontakan merupakan orang-orang Islam.
Puncak perlawanan kepada Dinasti Yuan terjadi di tahun 1368, saat kekuasaan Dinasti Yuan di Cina pun tumbang. Kemudian, bangsa Han, bersama-sama dengan orang Islam mendirikan Dinasti Ming dengan mengangkat Zhu Yuanzhang sebagai Kaisar pertama dinasti itu. Zhu Yuanzhang (1328-1398) bukanlah seorang bangsawan. ia berasal dari kalangan jelata.yang miskin. Dia sangat dikagumi sekaligus juga dicerca. Ia dikagumi karena mampu mengusir penguasa atau penjajah asing dan memulihkan kekuasaan Cina di bawah naungan bangsa Han. Zhu Yuanzhang juga diakui telah banyak membangun Cina setelah dilanda peperangan yang panjang. Ia memperbaiki kanal yang terbengkalai dan rusak, menggalakkan sektor pertanian, menghijaukan kembali hutan-hutan yang gundul, melanjutkan pembangunan kembali Tembok Besar (Great Wall). Namun ia juga dicerca karena gaya pemerintahannya yang dijalankan dengan tangan besi, tirani, dan despotik. Tak pernah diketahui dengan jelas siapa sebenarnya Zhu Yuanzhang. Apakah ia seorang Muslim atau tidak telah menjadi bahan perdebatan yang hangat antara fakta dan spekulasi. Saya sendiri cenderung percaya bahwa Zhu Yuanzhang adalah seorang Muslim. Sekurangnya ada enam alasan mengapa Zhu Yuanzhang pantas diyakini sebagai pemeluk Islam.

Alasan pertama, Zhu Yuanzhang dilahirkan di Anhui, tempat di mana banyak orang Islam tinggal. Pada zaman itu, hampir semua penduduk Anhui adalah orang Islam. Jadi kemungkinan Zhu Yuanzhang tidak beragama Islam sangat kecil sekali. Kalaupun benar, pengaruh Islam yang kuat dari lingkungannya akan sangat membekas dan bukan tak mungkin membuatnya beralih keyakinan (seperti proses pada alasan keenam di bawah).

Alasan kedua, diketahui bahwa permaisuri Zhu Yuanzhang, Ratu Ma, adalah seorang Hui (muslim) yang berasal dari daerah yang sama dengannya yaitu Anhui. Zhu Yuanzhang sendiri memiliki 38 selir, tetapi Ratu Ma adalah istri yang paling disayanginya dan sangat berpengaruh. Saat Ratu Ma meninggal tahun 1382, Zhu Yuanzhang merasa sangat terpukul. Peristiwa inilah yang ditengarai menjadi penyebab mengapa perilakunya menjadi lebih irrasional dan tidak dapat diprediksi. Ketika Zhu Yuanzhang meninggal pada tahun 1398, dia dimakamkan disamping makam istrinya ini di Nanjing (Ming Xiaoling Mausoleum), [Jiangsu (Chronicle of the Chinese Emperors, Ann Paludin)]. Seperti kita ketahui, seorang perempuan Muslim dilarang menikah dengan orang kafir dan orang-orang Hui sangat menjaga hal ini dengan ketat. Tidak mungkin keluarga Ratu Ma mau menikahkannya dengan seorang yang bukan Muslim.

Alasan ketiga, ketika Zhu Yuanzhang berhasil merebut Nanjing, yang dijadikannya sebagai ibukota dinasti Ming (sebelum dipindahkan ke Beijing), dia memberikan instruksi untuk membangun sebuah Masjid Raya yang bernama “Jing Jue”, dan di Masjid ini terdapat sebuah pahatan syair yang dibuat untuk dedikasi Masjid tersebut.

Alasan keempat, banyak prajurit dan Jenderal yang berjuang bersamanya untuk menggulingkan dinasti Yuan dan mendirikan dinasti Ming yag beragama Islam. Jenderal Chang Yuchun, Hu Dahai, Mu Ying, Lan Yu, Feng Sheng yang menjadi inti kekuatan pasukannya adalah jenderal-jenderal yang beragama Islam. Selain itu, banyak di antara tentara Yuan yang menyerahkan diri adalah orang Muslim yang pindah dan menetap di ibukota Nanjing tersebut, sehingga populasi orang Muslim di Nanjing sejak itu bertambah jumlahnya.

Alasan kelima, orang-orang suku Hui di Cina meyakini bahwa Zhu Yuanzhang adalah seorang Muslim. Setidaknya ia seorang Muslim dalam kehidupan pribadinya. Seorang pakar sejarah Cina terkemuka , Prof. Bai Shouyi menulis di dalam sebuah bukunya tentang Sejarah Islam di Cina 1946.

Alasan keenam, Zhu Yuanzhang sendiri ketika mudanya adalah pengikut sekte agama “Mingjiao” (Teaching The Light) yang dipengaruhi ajaran Manicheanisme dari Persia. Namun saat ia naik menjadi Kaisar Ming pertama, sekte ini ditumpas habis olehnya. Ia juga menyangkal segala sesuatu yang menyangkut hubungannya dengan sekte ini (China Heritage Newsletter, No.5, March 2006). Berbagai pembahasan dan teori yang menarik mengenai Zhu Yuanzhang dapat kita jumpai di dalam berbagai forum milis yang membahas Sinologi seperti “Chinese Culture Forum at Asiawind” (www.asiawind.com/forums).

Selain itu, sudah menjadi rahasia umum bahwa Pemerintah Cina sejak zaman Dinasti Chin yang korup hingga masa pemerintahan Partai Komunis yang anti-agama sangat dengki kepada Islam. Mereka tak ingin jika Islam tercatat ikut mewarnai khazanah kejayaan Cina. Banyak tokoh muslim legendaris dalam sejarah Cina dikaburkan bukti keislamannya dengan tujuan melenyapkan kontribusi Islam dalam kejayaan Cina. Fakta bahwa Judge Bao dan Wong Fei Hung adalah muslim saja mereka tutupi rapat-rapat. Apalagi fakta seorang Kaisar legendaris seperti Zhu Yuanzhang.[]
Blog MADRASAH KITA

MEMAHAMI ISIS MELALUI SEJARAH WAHHABISME DI ARAB SAUDI

You Can’t Understand ISIS If You Don’t Know the History of Wahhabism in Saudi Arabia

By Alastair Crooke 

http://www.huffingtonpost.com/alastair-crooke/isis-wahhabism-saudi-arabia_b_5717157.html

 

HAIDAR HAMDANI via Getty Images

Posted: 08/27/2014 11:56 am EDT Updated: 10/27/2014 5:59 am EDT
February 15, 2015 Huffpost WorldPost USA Edition.
BEIRUT — The dramatic arrival of Da’ish (ISIS) on the stage of Iraq has shocked many in the West. Many have been perplexed — and horrified — by its violence and its evident magnetism for Sunni youth. But more than this, they find Saudi Arabia’s ambivalence in the face of this manifestation both troubling and inexplicable, wondering, “Don’t the Saudis understand that ISIS threatens them, too?”
It appears — even now — that Saudi Arabia’s ruling elite is divided. Some applaud that ISIS is fighting Iranian Shiite “fire” with Sunni “fire”; that a new Sunni state is taking shape at the very heart of what they regard as a historical Sunni patrimony; and they are drawn by Da’ish’s strict Salafist ideology.
Other Saudis are more fearful, and recall the history of the revolt against Abd-al Aziz by the Wahhabist Ikhwan (Disclaimer: this Ikhwan has nothing to do with the Muslim Brotherhood Ikhwan — please note, all further references hereafter are to the Wahhabist Ikhwan, and not to the Muslim Brotherhood Ikhwan), but which nearly imploded Wahhabism and the al-Saud in the late 1920s.
Many Saudis are deeply disturbed by the radical doctrines of Da’ish (ISIS) — and are beginning to question some aspects of Saudi Arabia’s direction and discourse.
THE SAUDI DUALITY
Saudi Arabia’s internal discord and tensions over ISIS can only be understood by grasping the inherent (and persisting) duality that lies at the core of the Kingdom’s doctrinal makeup and its historical origins.
One dominant strand to the Saudi identity pertains directly to Muhammad ibn ʿAbd al-Wahhab (the founder of Wahhabism), and the use to which his radical, exclusionist puritanism was put by Ibn Saud. (The latter was then no more than a minor leader — amongst many — of continually sparring and raiding Bedouin tribes in the baking and desperately poor deserts of the Nejd.)
The second strand to this perplexing duality, relates precisely to King Abd-al Aziz’s subsequent shift towards statehood in the 1920s: his curbing of Ikhwani violence (in order to have diplomatic standing as a nation-state with Britain and America); his institutionalization of the original Wahhabist impulse — and the subsequent seizing of the opportunely surging petrodollar spigot in the 1970s, to channel the volatile Ikhwani current away from home towards export — by diffusing a cultural revolution, rather than violent revolution throughout the Muslim world.
But this “cultural revolution” was no docile reformism. It was a revolution based on Abd al-Wahhab’s Jacobin-like hatred for the putrescence and deviationism that he perceived all about him — hence his call to purge Islam of all its heresies and idolatries.
MUSLIM IMPOSTORS
The American author and journalist, Steven Coll, has written how this austere and censorious disciple of the 14th century scholar Ibn Taymiyyah, Abd al-Wahhab, despised “the decorous, arty, tobacco smoking, hashish imbibing, drum pounding Egyptian and Ottoman nobility who travelled across Arabia to pray at Mecca.”
In Abd al-Wahhab’s view, these were not Muslims; they were imposters masquerading as Muslims. Nor, indeed, did he find the behavior of local Bedouin Arabs much better. They aggravated Abd al-Wahhab by their honoring of saints, by their erecting of tombstones, and their “superstition” (e.g. revering graves or places that were deemed particularly imbued with the divine).
All this behavior, Abd al-Wahhab denounced as bida — forbidden by God.
Like Taymiyyah before him, Abd al-Wahhab believed that the period of the Prophet Muhammad’s stay in Medina was the ideal of Muslim society (the “best of times”), to which all Muslims should aspire to emulate (this, essentially, is Salafism).
Taymiyyah had declared war on Shi’ism, Sufism and Greek philosophy. He spoke out, too against visiting the grave of the prophet and the celebration of his birthday, declaring that all such behavior represented mere imitation of the Christian worship of Jesus as God (i.e. idolatry). Abd al-Wahhab assimilated all this earlier teaching, stating that “any doubt or hesitation” on the part of a believer in respect to his or her acknowledging this particular interpretation of Islam should “deprive a man of immunity of his property and his life.”
One of the main tenets of Abd al-Wahhab’s doctrine has become the key idea of takfir. Under the takfiri doctrine, Abd al-Wahhab and his followers could deem fellow Muslims infidels should they engage in activities that in any way could be said to encroach on the sovereignty of the absolute Authority (that is, the King). Abd al-Wahhab denounced all Muslims who honored the dead, saints, or angels. He held that such sentiments detracted from the complete subservience one must feel towards God, and only God. Wahhabi Islam thus bans any prayer to saints and dead loved ones, pilgrimages to tombs and special mosques, religious festivals celebrating saints, the honoring of the Muslim Prophet Muhammad’s birthday, and even prohibits the use of gravestones when burying the dead.

“Those who would not conform to this view should be killed, their wives and daughters violated, and their possessions confiscated, he wrote. ”

Abd al-Wahhab demanded conformity — a conformity that was to be demonstrated in physical and tangible ways. He argued that all Muslims must individually pledge their allegiance to a single Muslim leader (a Caliph, if there were one). Those who would not conform to this view should be killed, their wives and daughters violated, and their possessions confiscated, he wrote. The list of apostates meriting death included the Shiite, Sufis and other Muslim denominations, whom Abd al-Wahhab did not consider to be Muslim at all.

There is nothing here that separates Wahhabism from ISIS. The rift would emerge only later: from the subsequent institutionalization of Muhammad ibn ʿAbd al-Wahhab’s doctrine of “One Ruler, One Authority, One Mosque” — these three pillars being taken respectively to refer to the Saudi king, the absolute authority of official Wahhabism, and its control of “the word” (i.e. the mosque).

It is this rift — the ISIS denial of these three pillars on which the whole of Sunni authority presently rests — makes ISIS, which in all other respects conforms to Wahhabism, a deep threat to Saudi Arabia.

 

BRIEF HISTORY 1741- 1818

 

Abd al-Wahhab’s advocacy of these ultra radical views inevitably led to his expulsion from his own town — and in 1741, after some wanderings, he found refuge under the protection of Ibn Saud and his tribe. What Ibn Saud perceived in Abd al-Wahhab’s novel teaching was the means to overturn Arab tradition and convention. It was a path to seizing power.
“Their strategy — like that of ISIS today — was to bring the peoples whom they conquered into submission. They aimed to instill fear. ”
Ibn Saud’s clan, seizing on Abd al-Wahhab’s doctrine, now could do what they always did, which was raiding neighboring villages and robbing them of their possessions. Only now they were doing it not within the ambit of Arab tradition, but rather under the banner of jihad. Ibn Saud and Abd al-Wahhab also reintroduced the idea of martyrdom in the name of jihad, as it granted those martyred immediate entry into paradise.

In the beginning, they conquered a few local communities and imposed their rule over them. (The conquered inhabitants were given a limited choice: conversion to Wahhabism or death.) By 1790, the Alliance controlled most of the Arabian Peninsula and repeatedly raided Medina, Syria and Iraq.

Their strategy — like that of ISIS today — was to bring the peoples whom they conquered into submission. They aimed to instill fear. In 1801, the Allies attacked the Holy City of Karbala in Iraq. They massacred thousands of Shiites, including women and children. Many Shiite shrines were destroyed, including the shrine of Imam Hussein, the murdered grandson of Prophet Muhammad.

A British official, Lieutenant Francis Warden, observing the situation at the time, wrote: “They pillaged the whole of it [Karbala], and plundered the Tomb of Hussein… slaying in the course of the day, with circumstances of peculiar cruelty, above five thousand of the inhabitants …”

Osman Ibn Bishr Najdi, the historian of the first Saudi state, wrote that Ibn Saud committed a massacre in Karbala in 1801. He proudly documented that massacre saying, “we took Karbala and slaughtered and took its people (as slaves), then praise be to Allah, Lord of the Worlds, and we do not apologize for that and say: ‘And to the unbelievers: the same treatment.'”

In 1803, Abdul Aziz then entered the Holy City of Mecca, which surrendered under the impact of terror and panic (the same fate was to befall Medina, too). Abd al-Wahhab’s followers demolished historical monuments and all the tombs and shrines in their midst. By the end, they had destroyed centuries of Islamic architecture near the Grand Mosque.

But in November of 1803, a Shiite assassin killed King Abdul Aziz (taking revenge for the massacre at Karbala). His son, Saud bin Abd al Aziz, succeeded him and continued the conquest of Arabia. Ottoman rulers, however, could no longer just sit back and watch as their empire was devoured piece by piece. In 1812, the Ottoman army, composed of Egyptians, pushed the Alliance out from Medina, Jeddah and Mecca. In 1814, Saud bin Abd al Aziz died of fever. His unfortunate son Abdullah bin Saud, however, was taken by the Ottomans to Istanbul, where he was gruesomely executed (a visitor to Istanbul reported seeing him having been humiliated in the streets of Istanbul for three days, then hanged and beheaded, his severed head fired from a canon, and his heart cut out and impaled on his body).

In 1815, Wahhabi forces were crushed by the Egyptians (acting on the Ottoman’s behalf) in a decisive battle. In 1818, the Ottomans captured and destroyed the Wahhabi capital of Dariyah. The first Saudi state was no more. The few remaining Wahhabis withdrew into the desert to regroup, and there they remained, quiescent for most of the 19th century.

 

HISTORY RETURNS WITH ISIS

 

It is not hard to understand how the founding of the Islamic State by ISIS in contemporary Iraq might resonate amongst those who recall this history. Indeed, the ethos of 18th century Wahhabism did not just wither in Nejd, but it roared back into life when the Ottoman Empire collapsed amongst the chaos of World War I.

The Al Saud — in this 20th century renaissance — were led by the laconic and politically astute Abd-al Aziz, who, on uniting the fractious Bedouin tribes, launched the Saudi “Ikhwan” in the spirit of Abd-al Wahhab’s and Ibn Saud’s earlier fighting proselytisers.

The Ikhwan was a reincarnation of the early, fierce, semi-independent vanguard movement of committed armed Wahhabist “moralists” who almost had succeeded in seizing Arabia by the early 1800s. In the same manner as earlier, the Ikhwan again succeeded in capturing Mecca, Medina and Jeddah between 1914 and 1926. Abd-al Aziz, however, began to feel his wider interests to be threatened by the revolutionary “Jacobinism” exhibited by the Ikhwan. The Ikhwan revolted — leading to a civil war that lasted until the 1930s, when the King had them put down: he machine-gunned them.

For this king, (Abd-al Aziz), the simple verities of previous decades were eroding. Oil was being discovered in the peninsular. Britain and America were courting Abd-al Aziz, but still were inclined to support Sharif Husain as the only legitimate ruler of Arabia. The Saudis needed to develop a more sophisticated diplomatic posture.

So Wahhabism was forcefully changed from a movement of revolutionary jihad and theological takfiri purification, to a movement of conservative social, political, theological, and religious da’wa (Islamic call) and to justifying the institution that upholds loyalty to the royal Saudi family and the King’s absolute power.

 

OIL WEALTH SPREAD WAHHABISM

 

With the advent of the oil bonanza — as the French scholar, Giles Kepel writes, Saudi goals were to “reach out and spread Wahhabism across the Muslim world … to “Wahhabise” Islam, thereby reducing the “multitude of voices within the religion” to a “single creed” — a movement which would transcend national divisions. Billions of dollars were — and continue to be — invested in this manifestation of soft power.

It was this heady mix of billion dollar soft power projection — and the Saudi willingness to manage Sunni Islam both to further America’s interests, as it concomitantly embedded Wahhabism educationally, socially and culturally throughout the lands of Islam — that brought into being a western policy dependency on Saudi Arabia, a dependency that has endured since Abd-al Aziz’s meeting with Roosevelt on a U.S. warship (returning the president from the Yalta Conference) until today.

Westerners looked at the Kingdom and their gaze was taken by the wealth; by the apparent modernization; by the professed leadership of the Islamic world. They chose to presume that the Kingdom was bending to the imperatives of modern life — and that the management of Sunni Islam would bend the Kingdom, too, to modern life.
“On the one hand, ISIS is deeply Wahhabist. On the other hand, it is ultra radical in a different way. It could be seen essentially as a corrective movement to contemporary Wahhabism.”

But the Saudi Ikhwan approach to Islam did not die in the 1930s. It retreated, but it maintained its hold over parts of the system — hence the duality that we observe today in the Saudi attitude towards ISIS.
On the one hand, ISIS is deeply Wahhabist. On the other hand, it is ultra radical in a different way. It could be seen essentially as a corrective movement to contemporary Wahhabism.
ISIS is a “post-Medina” movement: it looks to the actions of the first two Caliphs, rather than the Prophet Muhammad himself, as a source of emulation, and it forcefully denies the Saudis’ claim of authority to rule.
As the Saudi monarchy blossomed in the oil age into an ever more inflated institution, the appeal of the Ikhwan message gained ground (despite King Faisal’s modernization campaign). The “Ikhwan approach” enjoyed — and still enjoys — the support of many prominent men and women and sheikhs. In a sense, Osama bin Laden was precisely the representative of a late flowering of this Ikhwani approach.
Today, ISIS’ undermining of the legitimacy of the King’s legitimacy is not seen to be problematic, but rather a return to the true origins of the Saudi-Wahhab project.
In the collaborative management of the region by the Saudis and the West in pursuit of the many western projects (countering socialism, Ba’athism, Nasserism, Soviet and Iranian influence), western politicians have highlighted their chosen reading of Saudi Arabia (wealth, modernization and influence), but they chose to ignore the Wahhabist impulse.
After all, the more radical Islamist movements were perceived by Western intelligence services as being more effective in toppling the USSR in Afghanistan — and in combatting out-of-favor Middle Eastern leaders and states.
Why should we be surprised then, that from Prince Bandar’s Saudi-Western mandate to manage the insurgency in Syria against President Assad should have emerged a neo-Ikhwan type of violent, fear-inducing vanguard movement: ISIS? And why should we be surprised — knowing a little about Wahhabism — that “moderate” insurgents in Syria would become rarer than a mythical unicorn? Why should we have imagined that radical Wahhabism would create moderates? Or why could we imagine that a doctrine of “One leader, One authority, One mosque: submit to it, or be killed” could ever ultimately lead to moderation or tolerance?
Or, perhaps, we never imagined.
This article is Part I of Alastair Crooke’s historical analysis of the roots of ISIS and its impact on the future of the Middle East. Read Part II here.
Fighting in Iraq
1 of 17

HAIDAR HAMDANI via Getty Images

February 15, 2015 Huffpost WorldPost
Edition: U.S.

Middle East Time Bomb: The Real Aim of ISIS Is to Replace the Saud Family as the New Emirs of Arabia
Posted: 09/02/2014 8:43 pm EDT Updated: 11/02/2014 5:59 am EST

By Alastair Crooke 

This article is Part II of Alastair Crooke’s historical analysis of the roots of ISIS and its impact on the future of the Middle East.
BEIRUT — ISIS is indeed a veritable time bomb inserted into the heart of the Middle East. But its destructive power is not as commonly understood. It is not with the “March of the Beheaders”; it is not with the killings; the seizure of towns and villages; the harshest of “justice” — terrible though they are — that its true explosive power lies. It is yet more potent than its exponential pull on young Muslims, its huge arsenal of weapons and its hundreds of millions of dollars.
“We should understand that there is really almost nothing that the West can now do about it but sit and watch.”

Its real potential for destruction lies elsewhere — in the implosion of Saudi Arabia as a foundation stone of the modern Middle East. We should understand that there is really almost nothing that the West can now do about it but sit and watch.
The clue to its truly explosive potential, as Saudi scholar Fouad Ibrahim has pointed out (but which has passed, almost wholly overlooked, or its significance has gone unnoticed), is ISIS’ deliberate and intentional use in its doctrine — of the language of Abd-al Wahhab, the 18th century founder, together with Ibn Saud, of Wahhabism and the Saudi project:
Abu Omar al-Baghdadi, the first “prince of the faithful” in the Islamic State of Iraq, in 2006 formulated, for instance, the principles of his prospective state … Among its goals is disseminating monotheism “which is the purpose [for which humans were created] and [for which purpose they must be called] to Islam…” This language replicates exactly Abd-al Wahhab’s formulation. And, not surprisingly, the latter’s writings and Wahhabi commentaries on his works are widely distributed in the areas under ISIS’ control and are made the subject of study sessions. Baghdadi subsequently was to note approvingly, “a generation of young men [have been] trained based on the forgotten doctrine of loyalty and disavowal.”
And what is this “forgotten” tradition of “loyalty and disavowal?” It is Abd al-Wahhab’s doctrine that belief in a sole (for him an anthropomorphic) God — who was alone worthy of worship — was in itself insufficient to render man or woman a Muslim?
He or she could be no true believer, unless additionally, he or she actively denied (and destroyed) any other subject of worship. The list of such potential subjects of idolatrous worship, which al-Wahhab condemned as idolatry, was so extensive that almost all Muslims were at risk of falling under his definition of “unbelievers.” They therefore faced a choice: Either they convert to al-Wahhab’s vision of Islam — or be killed, and their wives, their children and physical property taken as the spoils of jihad. Even to express doubts about this doctrine, al-Wahhab said, should occasion execution.
“Through its intentional adoption of this Wahhabist language, ISIS is knowingly lighting the fuse to a bigger regional explosion — one that has a very real possibility of being ignited, and if it should succeed, will change the Middle East decisively.”

The point Fuad Ibrahim is making, I believe, is not merely to reemphasize the extreme reductionism of al-Wahhab’s vision, but to hint at something entirely different: That through its intentional adoption of this Wahhabist language, ISIS is knowingly lighting the fuse to a bigger regional explosion — one that has a very real possibility of being ignited, and if it should succeed, will change the Middle East decisively.
For it was precisely this idealistic, puritan, proselytizing formulation by al-Wahhab that was “father” to the entire Saudi “project” (one that was violently suppressed by the Ottomans in 1818, but spectacularly resurrected in the 1920s, to become the Saudi Kingdom that we know today). But since its renaissance in the 1920s, the Saudi project has always carried within it, the “gene” of its own self-destruction.

 

THE SAUDI TAIL HAS WAGGED BRITAIN AND U.S. IN THE MIDDLE EAST

 

Paradoxically, it was a maverick British official, who helped embed the gene into the new state. The British official attached to Aziz, was one Harry St. John Philby (the father of the MI6 officer who spied for the Soviet KGB, Kim Philby). He was to become King Abd al-Aziz’s close adviser, having resigned as a British official, and was until his death, a key member of the Ruler’s Court. He, like Lawrence of Arabia, was an Arabist. He was also a convert to Wahhabi Islam and known as Sheikh Abdullah.
St. John Philby was a man on the make: he had determined to make his friend, Abd al-Aziz, the ruler of Arabia. Indeed, it is clear that in furthering this ambition he was not acting on official instructions. When, for example, he encouraged King Aziz to expand in northern Nejd, he was ordered to desist. But (as American author, Stephen Schwartz notes), Aziz was well aware that Britain had pledged repeatedly that the defeat of the Ottomans would produce an Arab state, and this no doubt, encouraged Philby and Aziz to aspire to the latter becoming its new ruler.
It is not clear exactly what passed between Philby and the Ruler (the details seem somehow to have been suppressed), but it would appear that Philby’s vision was not confined to state-building in the conventional way, but rather was one of transforming the wider Islamic ummah (or community of believers) into a Wahhabist instrument that would entrench the al-Saud as Arabia’s leaders. And for this to happen, Aziz needed to win British acquiescence (and much later, American endorsement). “This was the gambit that Abd al-Aziz made his own, with advice from Philby,” notes Schwartz.

 

BRITISH GODFATHER OF SAUDI ARABIA

 

In a sense, Philby may be said to be “godfather” to this momentous pact by which the Saudi leadership would use its clout to “manage” Sunni Islam on behalf of western objectives (containing socialism, Ba’athism, Nasserism, Soviet influence, Iran, etc.) — and in return, the West would acquiesce to Saudi Arabia’s soft-power Wahhabisation of the Islamic ummah (with its concomitant destruction of Islam’s intellectual traditions and diversity and its sowing of deep divisions within the Muslim world).
“In political and financial terms, the Saud-Philby strategy has been an astonishing success. But it was always rooted in British and American intellectual obtuseness: the refusal to see the dangerous ‘gene’ within the Wahhabist project, its latent potential to mutate, at any time, back into its original a bloody, puritan strain. In any event, this has just happened: ISIS is it.”

As a result — from then until now — British and American policy has been bound to Saudi aims (as tightly as to their own ones), and has been heavily dependent on Saudi Arabia for direction in pursuing its course in the Middle East.
In political and financial terms, the Saud-Philby strategy has been an astonishing success (if taken on its own, cynical, self-serving terms). But it was always rooted in British and American intellectual obtuseness: the refusal to see the dangerous “gene” within the Wahhabist project, its latent potential to mutate, at any time, back into its original a bloody, puritan strain. In any event, this has just happened: ISIS is it.
Winning western endorsement (and continued western endorsement), however, required a change of mode: the “project” had to change from being an armed, proselytizing Islamic vanguard movement into something resembling statecraft. This was never going to be easy because of the inherent contradictions involved (puritan morality versus realpolitik and money) — and as time has progressed, the problems of accommodating the “modernity” that statehood requires, has caused “the gene” to become more active, rather than become more inert.
Even Abd al-Aziz himself faced an allergic reaction: in the form of a serious rebellion from his own Wahhabi militia, the Saudi Ikhwan. When the expansion of control by the Ikhwan reached the border of territories controlled by Britain, Abd al-Aziz tried to restrain his militia (Philby was urging him to seek British patronage), but the Ikwhan, already critical of his use of modern technology (the telephone, telegraph and the machine gun), “were outraged by the abandonment of jihad for reasons of worldly realpolitik … They refused to lay down their weapons; and instead rebelled against their king … After a series of bloody clashes, they were crushed in 1929. Ikhwan members who had remained loyal, were later absorbed into the [Saudi] National Guard.”
King Aziz’s son and heir, Saud, faced a different form of reaction (less bloody, but more effective). Aziz’s son was deposed from the throne by the religious establishment — in favor of his brother Faisal — because of his ostentatious and extravagant conduct. His lavish, ostentatious style, offended the religious establishment who expected the “Imam of Muslims,” to pursue a pious, proselytizing lifestyle.
King Faisal, Saud’s successor, in his turn, was shot by his nephew in 1975, who had appeared at Court ostensibly to make his oath of allegiance, but who instead, pulled out a pistol and shot the king in his head. The nephew had been perturbed by the encroachment of western beliefs and innovation into Wahhabi society, to the detriment of the original ideals of the Wahhabist project.
SEIZING THE GRAND MOSQUE IN 1979
Far more serious, however, was the revived Ikhwan of Juhayman al-Otaybi, which culminated in the seizure of the Grand Mosque by some 400-500 armed men and women in 1979. Juhayman was from the influential Otaybi tribe from the Nejd, which had led and been a principal element in the original Ikhwan of the 1920s.
Juhayman and his followers, many of whom came from the Medina seminary, had the tacit support, amongst other clerics, of Sheikh Abdel-Aziz Bin Baz, the former Mufti of Saudi Arabia. Juhayman stated that Sheikh Bin Baz never objected to his Ikhwan teachings (which were also critical of ulema laxity towards “disbelief”), but that bin Baz had blamed him mostly for harking on that “the ruling al-Saud dynasty had lost its legitimacy because it was corrupt, ostentatious and had destroyed Saudi culture by an aggressive policy of westernisation.”
Significantly, Juhayman’s followers preached their Ikhwani message in a number of mosques in Saudi Arabia initially without being arrested, but when Juhayman and a number of the Ikhwan finally were held for questioning in 1978. Members of the ulema (including bin Baz) cross-examined them for heresy, but then ordered their release because they saw them as being no more than traditionalists harkening back to the Ikhwan– like Juhayman grandfather — and therefore not a threat.
Even when the mosque seizure was defeated and over, a certain level of forbearance by the ulema for the rebels remained. When the government asked for a fatwa allowing for armed force to be used in the mosque, the language of bin Baz and other senior ulema was curiously restrained. The scholars did not declare Juhayman and his followers non-Muslims, despite their violation of the sanctity of the Grand Mosque, but only termed them al-jamaah al-musallahah (the armed group).
The group that Juhayman led was far from marginalized from important sources of power and wealth. In a sense, it swam in friendly, receptive waters. Juhayman’s grandfather had been one of the leaders of the the original Ikhwan, and after the rebellion against Abdel Aziz, many of his grandfather’s comrades in arms were absorbed into the National Guard — indeed Juhayman himself had served within the Guard — thus Juhayman was able to obtain weapons and military expertise from sympathizers in the National Guard, and the necessary arms and food to sustain the siege were pre-positioned, and hidden, within the Grand Mosque. Juhayman was also able to call on wealthy individuals to fund the enterprise.
ISIS VS. WESTERNIZED SAUDIS
The point of rehearsing this history is to underline how uneasy the Saudi leadership must be at the rise of ISIS in Iraq and Syria. Previous Ikhwani manifestations were suppressed — but these all occurred inside the kingdom.
ISIS however, is a neo-Ikhwani rejectionist protest that is taking place outside the kingdom — and which, moreover, follows the Juhayman dissidence in its trenchant criticism of the al-Saud ruling family.
This is the deep schism we see today in Saudi Arabia, between the modernizing current of which King Abdullah is a part, and the “Juhayman” orientation of which bin Laden, and the Saudi supporters of ISIS and the Saudi religious establishment are a part. It is also a schism that exists within the Saudi royal family itself.
According to the Saudi-owned Al-Hayat newspaper, in July 2014 “an opinion poll of Saudis [was] released on social networking sites, claiming that 92 percent of the target group believes that ‘IS conforms to the values of Islam and Islamic law.'” The leading Saudi commentator, Jamal Khashoggi, recently warned of ISIS’ Saudi supporters who “watch from the shadows.”
There are angry youths with a skewed mentality and understanding of life and sharia, and they are canceling a heritage of centuries and the supposed gains of a modernization that hasn’t been completed. They turned into rebels, emirs and a caliph invading a vast area of our land. They are hijacking our children’s minds and canceling borders. They reject all rules and legislations, throwing it [a]way … for their vision of politics, governance, life, society and economy. [For] the citizens of the self-declared “commander of the faithful,” or Caliph, you have no other choice … They don’t care if you stand out among your people and if you are an educated man, or a lecturer, or a tribe leader, or a religious leader, or an active politician or even a judge … You must obey the commander of the faithful and pledge the oath of allegiance to him. When their policies are questioned, Abu Obedia al-Jazrawi yells, saying: “Shut up. Our reference is the book and the Sunnah and that’s it.”
“What did we do wrong?” Khashoggi asks. With 3,000-4,000 Saudi fighters in the Islamic State today, he advises of the need to “look inward to explain ISIS’ rise”. Maybe it is time, he says, to admit “our political mistakes,” to “correct the mistakes of our predecessors.”
MODERNIZING KING THE MOST VULNERABLE

 

The present Saudi king, Abdullah, paradoxically is all the more vulnerable precisely because he has been a modernizer. The King has curbed the influence of the religious institutions and the religious police — and importantly has permitted the four Sunni schools of jurisprudence to be used, by those who adhere to them (al-Wahhab, by contrast, objected to all other schools of jurisprudence other than his own).
“The key political question is whether the simple fact of ISIS’ successes, and the full manifestation (flowering) of all the original pieties and vanguardism of the archetypal impulse, will stimulate and activate the dissenter ‘gene’ — within the Saudi kingdom. If it does, and Saudi Arabia is engulfed by the ISIS fervor, the Gulf will never be the same again. Saudi Arabia will deconstruct and the Middle East will be unrecognizable.”

It is even possible too for Shiite residents of eastern Saudi Arabia to invoke Ja’afri jurisprudence and to turn to Ja’afari Shiite clerics for rulings. (In clear contrast, al-Wahhab held a particular animosity towards the Shiite and held them to be apostates. As recently as the 1990s, clerics such as bin Baz — the former Mufti — and Abdullah Jibrin reiterated the customary view that the Shiite were infidels).
Some contemporary Saudi ulema would regard such reforms as constituting almost a provocation against Wahhabist doctrines, or at the very least, another example of westernization. ISIS, for example, regards any who seek jurisdiction other than that offered by the Islamic State itself to be guilty of disbelief — since all such “other” jurisdictions embody innovation or “borrowings” from other cultures in its view.
The key political question is whether the simple fact of ISIS’ successes, and the full manifestation (flowering) of all the original pieties and vanguardism of the archetypal impulse, will stimulate and activate the dissenter ‘gene’ — within the Saudi kingdom.
If it does, and Saudi Arabia is engulfed by the ISIS fervor, the Gulf will never be the same again. Saudi Arabia will deconstruct and the Middle East will be unrecognizable.
“They hold up a mirror to Saudi society that seems to reflect back to them an image of ‘purity’ lost”

In short, this is the nature of the time bomb tossed into the Middle East. The ISIS allusions to Abd al-Wahhab and Juhayman (whose dissident writings are circulated within ISIS) present a powerful provocation: they hold up a mirror to Saudi society that seems to reflect back to them an image of “purity” lost and early beliefs and certainties displaced by shows of wealth and indulgence.
This is the ISIS “bomb” hurled into Saudi society. King Abdullah — and his reforms — are popular, and perhaps he can contain a new outbreak of Ikwhani dissidence. But will that option remain a possibility after his death?
And here is the difficulty with evolving U.S. policy, which seems to be one of “leading from behind” again — and looking to Sunni states and communities to coalesce in the fight against ISIS (as in Iraq with the Awakening Councils).
It is a strategy that seems highly implausible. Who would want to insert themselves into this sensitive intra-Saudi rift? And would concerted Sunni attacks on ISIS make King Abdullah’s situation better, or might it inflame and anger domestic Saudi dissidence even further? So whom precisely does ISIS threaten? It could not be clearer. It does not directly threaten the West (though westerners should remain wary, and not tread on this particular scorpion).
The Saudi Ikhwani history is plain: As Ibn Saud and Abd al-Wahhab made it such in the 18th century; and as the Saudi Ikhwan made it such in the 20th century. ISIS’ real target must be the Hijaz — the seizure of Mecca and Medina — and the legitimacy that this will confer on ISIS as the new Emirs of Arabia.[]

SEJARAH AGEN CIA KABUR JADI MALING WARTEG DIKEJAR TNI

 Sejarah Agen CIA Kabur Jadi Maling Warteg Dikejar TNI

Central Intelligence Agency (CIA) beberapa kali mencoba menjatuhkan pemerintahan Republik Indonesia yang sah. Mereka kerap menggelar operasi rahasia dengan cara membantu pemberontakan atau membayar politisi lokal.

Soekarno adalah salah satu musuh utama CIA era 1950-1960an. CIA membantu para pemberontak Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatera dan Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) di Sulawesi tahun 1958.

Namun pemberontakan PRRI dapat dengan mudah ditumpas oleh pasukan gabungan TNI. Operasi CIA pun gagal total.

Setelah Sumatera direbut TNI, para perwira CIA melarikan diri tunggang langgang secara memalukan. Kisah itu ditulis Tim Weiner dalam buku Membongkar Kegagalan CIA yang diterbitkan PT Gramedia Pustaka Utama tahun 2008.

“Kelima perwira CIA yang berada di pulau tersebut lari menyelamatkan diri. Mereka berkendaraan sebuah jip sampai kehabisan bahan bakar, kemudian berjalan kaki melalui hutan lebat menuju pantai,” tulis Tim Weiner.

Mereka pun terpaksa mencuri makanan di warung-warung di desa terpencil untuk mempertahankan hidup. Ketika sampai di pantai, mereka merebut sebuah perahu nelayan dan mengontak Stasiun CIA di Singapura.

“Sebuah kapal selam Angkatan Laut AS USS Tang kemudian datang menyelamatkan mereka.”

Dengan lesu Bos CIA Allen Dules melapor pada Presiden Eisenhower kalau misi mereka gagal.


Allen Dules


“Tampaknya tidak ada kemauan berperang di pihak pasukan pembangkang itu. Para pemimpin pemberontakan tidak mampu memberikan ide dan penjelasan kepada tentara mereka mengapa harus berperang. Ini memang perang yang sangat aneh,”
kata Dules.

Quote:
Tak cuma itu, kepala operasi CIA di Indonesia Frank Wisner juga stres berat usai kegagalannya di Indonesia. Sejumlah laporan menyebut Wisner kehilangan kewarasannya dan kepalanya harus diterapi listrik.

SEJARAWAN: KERAJAAN DI NUSANTARA SUKA KONFLIK VOC KERAP DIMINTA INTERVENSI

SEJARAWAN: KERAJAAN DINUSANTARA SUKA KONFLIK
VOC KERAP DIMINTA INTERVENSI
Kamis, 12/02/2015 01:05 WIB
Nograhany Widhi K – detikNews

Prasasti Sangguran Telantar di Inggris

Jakarta – Bagaimana bisa Vereenigde Oostindische Compagnie atau VOC yang didirikan pada tanggal 20 Maret 1602 pada masanya bisa menguasai wilayah Indonesia yang luas? Bagaimana pula Indonesia yang luas itu bisa dikuasai perusahaan kongsi dagang dari Belanda, negara kecil di Eropa?

Sejarawan UGM Sri Margana menjelaskan, saat VOC dibentuk, tahun 1602, belum ada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Yang ada, imbuhnya, hanya kerajaan-kerajaan di wilayah cikal bakal Indonesia. Saat masuk ke wilayah Nusantara, VOC membuat perjanjian dan kerjasama dagang dengan kerajaan-kerajaan Nusantara ini.

“Seperti Amangkurat I yang terguling oleh pemberontakan Trunojoyo dari Madura. Amangkurat I saat itu harus beralih ke barat, ke Tegal hingga kemudian meninggal di Tegal. Penerus Amangkurat, kemudian meminta bantuan VOC. Adipati Anom, penerus Raja Amangkurat itu adalah raja pertama yang dipilih dan dilantik Belanda,” jelas Sri dalam ‘Seminar Bedah Sejarah VOC 1602 Batavia’ di Kemendikbud, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Rabu (11/2/2015).

Permintaan tolong pada VOC itu tentulah tak gratis, ada sejumlah imbalan yang ditawarkan pada VOC bila berhasil mengembalikan kerajaan. Akhirnya, Trunojoyo berhasil ditangkap, dan raja penerus Amangkurat memberikan konsesi dagang hingga memberikan wilayah pesisir Jawa.

“Demikian pula dengan Raja Pakubuwono II minta bantuan VOC, harus lari ke Jawa Timur dan minta tahtanya di Jawa Tengah dikembalikan. Bila berhasil, maka wilayah Jawa Timur akan diberikan pada VOC. Begitu juga di Makassar, ada Aru Palaka versus Raja Bugis. Di Ternate dan Tidore. Di Blambangan Banyuwangi, yang pernah dijajah Bali. Jadi keterlibatan VOC pada politik lokal itu diundang,” imbuhnya.

Karena VOC adalah perusahaan dagang, maka VOC tidak mau bila hanya diberi janji lisan. Janji itu haruslah hitam di atas putih. Sejak 1602 hingga 200 tahun setelahnya, VOC selalu menggunakan perjanjian hitam di atas putih. Semua arsip perjanjian konsesi dagang dengan kerajaan-kerajaan Nusantara itu didapat dengan cara yang legal, bertanda tangan.

“Semua perjanjian VOC itu dibukukan hingga 7 seri. Sekarang masih disimpan di Arsip Nasional dan Belanda,” jelas doktor sejarah lulusan Universitas Leiden Belanda ini.

Jadi, dia apa yang terjadi di Indonesia itu diistilahkannya sebagai ‘Invited Colonialism’. Karena sering dimintai tolong menumpas rival-rival kerajaan itulah VOC jadi memiliki aset dan konsesi dagang yang signifikan di Nusantara.

“Kerajaan sedang bertempur sendiri. Konflik dengan internal sendiri. Sehingga muncullah intervensi asing. Pola itu juga sekarang terjadi. Saat Indonesia memasuki krisis ekonomi, memanggil Bank Dunia, IMF,” sindirnya.

Nah, karena kepentingan VOC adalah berdagang, mencari rempah-rempah dan hasil alam, maka, bila perang terjadi secara berlebihan, tak ada yang menanam rempah-rempah dan hasil alam itu.

“Lantas untuk menciptakan keadaan damai, maka atas campur tangan VOC, kerajaan itu dibagi untuk meredam konflik internal sendiri,” tuturnya.

Kerajaan yang dibagi itu seperti kerajaan Mataram, yang dibagi antara Hamengkubuwono, Pakubuwono dan Mangkunegaran.

“Hal seperti ini tak pernah muncul dalam buku sejarah kita. Bahwa kita terlarut dalam politik internal, ribut sendiri,” tutur pria berkaca mata ini.

Sedangkan Mendikbud Anies Baswedan mengatakan, VOC juga meninggalkan kebiasaan buruk bagi negara Indonesia hingga kini. Kebiasaan buruk itu yakni korupsi.

“VOC itu perusahaan multinasional pertama di dunia yang meninggalkan warisan sampai dengan saat ini dampaknya kita rasakan, yaitu korupsi. VOC itu bangkrut karena korupsi. Kompeni itu korupsi. Seperti VOC dan penjajahan Belanda yang sudah tinggal sejarah, insya allah nanti koruosu di Indonesia juga jadi bagian dari sejarah kita, bukan keseharian,” jelas Anies.

Hadir pula dalam acara tersebut Prof Dr Lilie Suratminto. MA (sejarawan Universitas Indonesia), Dr. Sri Margana,MA (sejarawan Universitas Gajah Mada), dan sejarawan Bonnie Triyana sebagai moderator. Sejarah VOC yang disoroti adalah saat monopoli dagang VOC dari tahun 1602 hingga 1629.
http://news.detik.com/read/2015/02/12/010531/2830570/10/sejarawan-kerajaan-di-nusantara-suka-konflik-voc-kerap-diminta-intervensi?9922022

SELAMATKAN DUA PRASASTI SEJARAH MILIK RI

Tolong! 2 Prasasti Sejarah Milik RI ini Telantar di Inggris dan India
Tolong! 2 Prasasti Sejarah Milik RI ini Terlantar di Inggris dan India
Nograhany Widhi K – detikNews, Sabtu, 07/02/2015 12:54 WIB
Kisah Pusaka Diponegoro

http://news.detik.com/read/2015/02/07/125432/2826481/10/tolong-2-prasasti-sejarah-milik-ri-ini-telantar-di-inggris-dan-india?991101mainnews
Jakarta – Selain keris Kiai Nogosiluman milik Pangeran Diponegoro yang simpang siur keberadaannya di Belanda, masih ada beberapa artefak penting bagi sejarah RI yag tercecer di luar negeri. Seperti 2 artefak ini.
“Dari pemerintah Indonesia harus ada permintaan yang resmi untuk Prasasti Sangguran atau Minto Stone. Prasasti itu berada di perbatasan Skotlandia dan Inggris,” demikian kata sejarawan asal Inggris, Peter Brian Ramsey Carey.
Hal itu dikatakan Peter usai Curator’s Talk pameran ‘Aku Diponegoro’ di Galeri Nasional, Jl Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, Jumat (6/2/2015) malam.
Minto Stone berasal dari tahun 929 Masehi, lokasi aslinya dari Ngandat, Malang, Jawa Timur. Dalam prasasti itu tertera nama Raja Jawa, Sri Maharaja Rakai Pangkaja Dyah Wawa Sari Wijayamokanamottungga, yang memerintah di sekitar Malang. Prasasti itu mengandung ancaman, atau kutukan bagi pengurus desa dan penduduk Sangguran yang berbuat jahat, maka akan mendapatkan karma jelek, mati dengan mengerikan. Kutukan itu menyebutkan bahwa yang berbuat jahat mati dengan dibelah kepalanya, ususnya terburai, hidungnya dipotong dan hal-hal mengerikan lainnya.
Nah, pada tahun 1812, Gubernur Jenderal Inggris di Jawa, Thomas Stamford Rafles memindahkan batu itu ke Kalkuta, India. Kemudian menyerahkan pada atasannya, Gubernur Jenderal Inggris di India, Lord Minto. Sejak itu, prasasti itu menjadi bagian dari keluarga Minto, dan dinamakan Minto Stone, di rumah keluarga Minto, Hawick, Skotlandia.

“Dan prasasti ini diletakkan di luar rumah, di samping kebun, kena hujan, terik matahari. Itu sama sekali tidak tepat untuk satu benda yang berharga seperti itu,” jelas Peter.
Mengapa Prasasti Sangguran atau Minto Stone ini penting? Menurut Wikipedia, Raja Dyah Wawa adalah Raja Mataram yang terakhir di Jawa Tengah. Sedangkan penerusnya, Mpu Sindok, memindahkan kerajaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Alasan pindah dari Jateng ke Jatim itulah yang belum diketahui.
Sedangkan satu lagi prasasti yang bernasib serupa adalah Prasasti Pucangan, yang berasal pada tahun 1.040 Masehi. Menurut Peter, prasasti ini merupakan peninggalan Raja Airlangga yang menjelaskan beberapa peristiwa serta silsilah keluarga raja yang berurutan.
Menurut Wikipedia, dinamakan Prasasti Pucangan karena ditemukan di tempat pertapaan Pucangan dekat Gunung Penanggungan, Mojokerto, Jawa Timur. Prasasti ini juga dibawa Rafles ke Kalkuta, India untuk diserahkan pada Lord Minto, namun tidak dibawa ke Skotlandia. Alhasil, hingga hari ini, prasasti Pucangan itu masih berada di museum Kalkuta, India.
“Dan itu di museum India, ditaruh di satu gudang di luar, kena hujan dan angin dan sama sekali tidak dianggap,” keluh Peter.
Dua prasasti itu, menurut Peter, sangat penting karena bisa menelusuri perpindahan Dinasti Syailendra dari Jateng ke Jatim, juga menelisik kehidupan di masa Raja Airlangga.

“Raja Airlangga itu tokoh besar. Itu Pangeran Diponegoro dari abad ke-11. Kalau saya jadi kepala cagar budaya, saya akan minta itu kembali. Akan jadi fitur yang bagus di Museum Nasional,” tutur profesor tamu di Fakultas Ilmu Budaya UI ini.

Usaha Mengembalikan
Menurut Peter, pemerintah Indonesia pernah meminta pada keluarga Lord Minto dan pemerintah India. Namun belum membuahkan hasil.
Peter menyarankan, untuk artefak Prasasti Pucangan, Indonesia bisa menawarkan barter artefak dari India yang ada di sini.
“Kalau prasasti itu tidak dianggap di India, kenapa tidak diminta kembali. Mungkin ada beberapa benda dari India di sini yang bisa ditukar,” sarannya.
Sedangkan untuk Prasasti Sangguran atau Minto Stone, Peter meminta pemerintah melakukan pendekatan secara halus dengan keluarga Lord Minto. Sebab, keluarga bangsawan ini dinilai tidak seperti bangsawan JC Baud, mantan gubernur jenderal Belanda, yang keturunannya dengan lapang dada merawat warisan pusaka itu.

Pemerintah sudah mendekati keluarga Minto, sejak 2004. Salah satu yang mendekati adalah pengusaha Hashim Djojohadikusumo yang bersedia menanggung biaya pemulangan prasasti itu sekitar Rp 3 miliar pada tahun 2008, seperti dilaporkan beberapa media lokal Inggris. Namun, Peter mendorong agar yang lebih proaktif mendekati adalah pemerintah, bukan individu.
“Pemerintah sudah ada usaha, tapi mereka, orang Skotlandia pelit dan minta uang segunung, 70 ribu poundsterling,” ungkap dia.
Selain sisi komersial, Peter juga menyinggung sisi mistis. Menurutnya, Minto Stone itu berisi kutukan bagi yang berbuat jahat. Keluarga Lord Minto, dari informasinya, tertimpa kesialan terus.
“Mereka tertimpa sial terus-menerus. Mereka sudah tidak punya kediaman lagi, sudah dijual pada Jepang, kemudian berutang. Saya kira harus ada yang memberi tahu secara halus bahwa dengan memberikan prasasti, namanya akan harum, malapetaka keluarga Minto juga akan diangkat. Jangan main-main dengan benda pusaka,” pesan []

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 61 other followers