Archive for the ‘Sejarah’ Category

SIAPA SEBENARNYA SOEHARTO?

Siapa Sebenarnya Soeharto? Penguasa Boneka Penjajah Amerika!
Ahmad Yanuana Samantho / Juli 15, 2013

Siapa Sebenarnya Soeharto?

Bagian Pertama

Eramuslim

Bulan November 41 tahun lalu, Jenderal Suharto yang telah sukses mengkudeta Bung Karno,mengirim satu tim ekonomi yang terdiri dari Prof. Sadli, Prof. Soemitro Djoyohadikusumoh,dan sejumlah profesor ekonomi lulusan Berkeley University AS-sebab itu tim ekonomi ini juga disebut sebagai ‘Berkeley Mafia’-ke Swiss. Mereka hendak menggelar pertemuan dengan sejumlah konglomerat Yahudi dunia yang dipimpin Rockefeller.
Di Swiss, sebagaimana bisa dilihat dari film dokumenter karya John Pilger berjudul“The New
Ruler of the World’ yang bisa didownload di situs youtube, tim ekonomi suruhan Jenderal
Suharto ini menggadaikan seluruh kekayaan alam negeri ini ke hadapan Rockefeler cs. Dengan
seenak perutnya, mereka mengkavling-kavling bumi Nusantara dan memberikannya kepada
pengusaha-pengusaha Yahudi tersebut. Gunung emas di Papua diserahkan kepada Freeport,
ladang minyak di Aceh kepada Exxon, dan sebagainya. Undang-Undang Penanaman Modal
Asing (UU PMA) tahun 1967 pun dirancang di Swiss, menuruti kehendak para pengusaha
Yahudi tersebut.
Sampai detik ini, saat Suharto sudah menemui ajal dan dikuburkan di kompleks pemakaman
keluarga di dekat Imogiri, di sebuah daratan dengan ketinggian 666 meter di atas permukaan
laut (!?), perampokan atas seluruh kekayaan alam negeri ini masih saja terus berjalan dan
dikerjakan dengan sangat leluasa oleh berbagai korporasi Yahudi Dunia. Hasilnya bisa kita
lihat di mana-mana: angka kemiskinan di negeri ini kian membengkak, kian banyak anak putus
sekolah, kian banyak anak-anak kecil berkeliaran di jalan-jalan raya, kian banyak orangtua
putus asa dan bunuh diri, kian banyak orang gila berkeliaran di kampung-kampung, kian
banyak kriminalitas, kian banyak kasus-kasus korupsi, dan sederet lagi fakta-fakta tak
terbantahkan jika negeri ini tengah meluncur ke jurang kehancuran. Suharto adalah dalang dari
semua ini.
Tapi siapa sangka, walau sudah banyak sekali buku-buku ilmiah yang ditulis para cendekia
dari dalam dan luar negeri tentang betapa bobroknya kinerja pemerintahan di saat Jenderal
Suharto berkuasa selama lebih kurang 32 tahun, dengan jutaan fakta dan dokumen yang tak
terbantahkan, namun nama Suharto masih saja dianggap harum oleh sejumlah kalangan.
Bahkan ada yang begitu konyol mengusulkan agar sosok yang oleh Bung Karno ini disebut
sebagai Jenderal Keras Kepala (Belanda:Koepeg) diberi penghargaan sebagai pahlawan nasional
dan diberi gelar guru bangsa. Walau menggelikan, namun hal tersebut adalah fakta.
Sebab itu, tulisan ini berusaha memaparkan apa adanya tentang Jenderal Suharto. Agar
setidaknya, mereka yang menganggap Suharto layak diberi gelar guru bangsa atau pun
pahlawan nasional, harus bisa bermuhasabah dan melakukan renungan yang lebih dalam, sudah
benarkah tindakan tersebut.
Fakta sejarah harus ditegakkan, bersalah atau tidak seorang Suharto harus diputuskan lewat
jalan hukum yakni lewat jalur pengadilan. Adalah sangat gegabah menyerukan rakyat ini agar
memaafkan dosa-dosa seorang Suharto sebelum kita semua tahu apa saja dosa-dosa Suharto
karena dia memang belum pernah diseret ke muka pengadilan.
Tulisan ini akan berupaya memotret perjalanan seorang Suharto, sebelum dan sesudah menjadi
presiden. Agar tidak ada lagi pemikiran yang berkata, “Biar Suharto punya salah, tapi dia tetap
punya andil besar membangun negara ini. Hasil kerja dan pembangunannya bisa kita rasakan
bersama saat ini. Lihat, banyak gedung-gedung megah berdiri di Jakarta, jalan-jalan protokol
yang besar dan mulus, jalan tol yang kuat, Taman Mini Indonesia Indah yang murah meriah,
dan sebagainya. Jelas, bagaimana pun, Suharto berjasa besar dalam membangun negara ini!”
Atau tidak ada lagi orang yang berkata, “Zaman Suharto lebih enak ketimbang sekarang, harga
barang-barang bisa murah, tidak seperti sekarang yang serba mahal. Akan lebih baik kalau kita
kembali ke masa Suharto…” Hanya orang-orang Suhartoislah, yang mendapat bagian dari
pesta uang panas di zaman Orde Baru dan mungkin juga sekarang, yang berani mengucapkan
itu. Atau kalau tidak, ya bisa jadi, mereka orang-orang yang belum tercerahkan.

Suharto lahir di Kemusuk, Argomulyo, Yogyakarta, 8 Juni 1921, dari keluarga petani yang
menganut kejawen. Keyakinan keluarganya ini kelak terus dipeliharanya hingga hari tua.
Karirnya diawali sebagai karyawan di sebuah bank pedesaan, walau tidak lama.
Dia sempat juga menjadi buruh dan kemudian menempuh karir militer pertama kali sebagai
prajurit KNIL yang berada di bawah kesatuan tentara penjajah Belanda. Saat Jepang masuk di
tahun 1942, Suharto bergabung dengan PETA. Ketika Soekarno memproklamirkan
kemerdekaan, Soeharto bergabung dengan TKR.
Salah satu ‘prestasi’ kemiliteran Suharto yang sering digembar-gemborkannya semasa dia
berkuasa adalah Serangan Umum 1 Maret 1949 atas Yogyakarta. Bahkan ‘prestasi’ ini sengaja
difilmkan dengan judul ‘Janur Kuning’ (1979) yang memperlihatkan jika serangan umum itu
diprakarsai dan dipimpin langsung oleh Letkol Suharto. Padahal, sesungguhnya serangan
umum itu diprakarsai Sultan Hamengkubuwono IX. Hamengkubuwono IX lah yang
memimpin serangan umum melawan Belanda. Hamengkubuwono IX adalah seorang
nasionalis yang memiliki perhatian terhadap nasib rakyatnya, karena itu ia tidak mau untuk di
jajah. (lihat biografi Sultan Hamengkubuwono IX).
Pada 1959, Suharto yang kala itu menjabat sebagai Pangdam Diponegoro dipecat oleh Nasution
dengan tidak hormat karena Suharto telah menggunakan institusi militernya untuk
mengumpulkan uang dari perusahaan-perusahaan di Jawa Tengah. Suharto kala itu juga
ketahuan ikut kegiatan ilegal berupa penyelundupan gula dan kapuk bersama Bob Hasan dan
Liem Sioe Liong.
Untuk memperlancar penyelundupan ini, didirikan prusahaan perkapalan yang dikendalikan
Bob Hasan. Konon, dalam menjalankan bisnis haramnya ini, Bob menggunakan kapal-kapal
‘Indonesian Overseas’ milik C.M. Chow. Siapa C.M. Chow ini? Dia adalah agen ganda. Pada
1950 dia menjadi agen rahasia militer Jepang di Shanghai. Tapi dia pun kepanjangan tangan
Mao Tse Tung, dalam merekrut Cina perantauan dari orang Jepang ke dalam jaringan komunis
Asia.
Pada 1943, Chow ditugasi Jepang ke Jakarta. Ketika Jepang hengkang dari Indonesia, Chow
tetap di Jakarta dan membuka usaha perkapalan pertama di negeri ini. Chow bukan saja
membina WNI Cina di Jawa Tengah dan Timur, namun juga di Sumatera dan Sulawesi. Salah
satu binaannya adalah ayah Eddy Tansil dan Hendra Rahardja yang bermarga Tan. Tan
merupakan sleeping agent Mao di Indonesia Timur. Pada pertengahan 1980-an, Hendra Rahardja
dan Liem Sioe Liong mendirikan sejumlah pabrik di Fujian, Cina (Siapa Sebenarnya Suharto;
Eros Djarot; 2006).
Nasution kala itu sangat marah sehingga ingin memecat Suharto dari AD dan menyeretnya ke
Mahkamah Militer, namun atas desakan Gatot Subroto, Suharto dibebaskan dan akhirnya
dikirim ke SeSKoAD (Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat). Selain Nasution, Jendral
Ahmad Yani juga marah atas ulah Suharto dan di kemudian hari mencoret nama Suharto dari
daftar peserta pelatihan di SeSKoAD, yang mana hal ini membuat Suharto dendam sekali
terhadap Yani. Terlebih Amad Yani adalah anak kesayangan Bung Karno.
Kolonel Pranoto Rekso Samoedro diangkat sebagai Pangdam Diponegoro menggantikan
Suharto. Pranoto, sang perwira ‘santri’, menarik kembali semua fasilitas milik Kodam
Diponegoro yang dipinjamkan Suharto kepada para pengusaha Cina untuk kepentingan
pribadinya. Suharto sangat sakit hati dan dendam terhadap Pranoto, juga terhadap Nasution
dan Yani.
Di SeSKoAD, Suharto dicalonkan untuk menjadi Ketua Senat. Namun DI. Panjaitan menolak
keras dengan menyatakan dirinya tidak percaya dengan Suharto yang dinilainya tidak bisa
dipercaya karena mempunyai banyak catatan kotor dalam karir militernya, antara lain
penyelundupan bersama para pengusaha Cina dengan dalih untuk membangun kesatuannya,
namun yang terjadi adalah untuk memperkaya dirinya.
Atas kejadian itu Suharto sangat marah. Bertambah lagi dendam Suharto, selain kepada
Nasution, Yani, Pranoto, kini Panjaitan. Aneh tapi nyata, dalam peristiwa 1 Oktober 1965,
musuh-musuh Suharto-Nasution, Yani, dan Panjaitan-menjadi target pembunuhan, sedangkan
Suharto sendiri yang merupakan orang kedua di AD tidak masuk dalam daftar kematian.
Dan ketika Yani terbunuh, Bung Karno mengangkat Pranoto Rekso Samudro sebagai Kepala
Staf AD, namun Pranoto dijegal oleh Suharto sehingga Suhartolah yang mengambil-alih
kepemimpinan AD, sehingga untuk menghindari pertumpahan darah dan perangsaudarakarena
Siliwangi di Jawa Barat (Ibrahim Adjie) dan KKO (Marinir) di Jawa Timur telah
bersumpah untuk berada di belakang Soekarno dan jika Soekarno memerintahkan untuk
‘menyapu’ kekuatan Suharto di Jakarta, maka mereka menyatakan siap untuk berperang-maka
Soekarno melantik Suharto sebagai Panglima AD pada 14 Oktober 1965. (1) .

Pasca Perang Dunia II, AS melihat Rusia sebagai satu-satunya pihak yang bisa menghalangi
hegemoninya atas dunia. Diluncurkanlah Marshall Plan sebagai upaya membendung pengaruh
komunisme yang kian lama kian meluas, dari Eropa Timur ke arah Asia Selatan, sebuah
wilayah yang sangat strategis dari sisi perdagangan dunia dan geopolitik, juga sangat kaya
dengan sumber daya alam dan juga manusianya. AS sangat cemas jika wilayah tersebut
dikuasai Soviet. Dari semua negeri di wilayah itu, Indonesia-lah negara yang paling strategis
dan paling kaya. AS sangat paham akan hal ini, sebab itu di wilayah ini Indonesia merupakan
satu-satunya wilayah yang disebut dalam Marshall Plan.

Namun untuk menundukkan Indonesia, AS jelas kesulitan karena negeri ini tengah dipimpin
oleh seorang yang sukar diatur, cerdas, dan licin. Dialah Bung Karno. Tiada jalan lain, orang ini
harus ditumbangkan, dengan berbagai cara. Sejarah telah mencatat dengan baik bagaimana
CIA ikut terlibat langsung berbagai pemberontakan terhadap kekuasaan Bung Karno. CIA juga
membina kader-kadernya di bidang pendidikan (yang nantinya melahirkan Mafia Berkeley),
mendekati dan menunggangi partai politik demi kepentingannya (antara lain lewat PSI),
membina sel binaannya di ketentaraan (local army friend) dan sebagainya. Setelah berkali-kali
gagal mendongkel Bung Karno dan bahkan sampai hendak membunuhnya, akhirnya pada
paruh akhir 1965, Bung Karno berhasil disingkirkan.
Setelah peristiwa 1 Oktober 1965, secarade facto, Jenderal Suharto mengendalikan negeri ini.
Pekan ketiga sampai dengan awal 1966, Jenderal Suharto menugaskan para kaki tangannya
membantai mungkin jumlahnya mencapai jutaan orang. Mereka yang dibunuh adalah orangorang
yang dituduh kader atau simpatisan komunis (PKI), tanpa melewati proses pengadilan
yang fair. Media internasional bungkam terhadap kejahatan kemanusiaan yang melebihi
kejahatan rezim Polpot di Kamboja ini, karena memang AS sangat diuntungkan.
Jatuhnya Bung Karno dan naiknya Jenderal Suharto dirayakan dengan penuh suka cita oleh
Washington. Bahkan Presiden Nixon menyebutnya sebagai “Hadiah terbesar dari Asia
Tenggara”. Satu negeri dengan wilayah yang sangat strategis, kaya raya dengan sumber daya
alam, segenap bahan tambang, dan sebagainya ini telah berhasil dikuasai dan dalam waktu
singkat akan dijadikan ‘sapi perahan’ bagi kejayaan imperialisme Barat.
Benar saja, Nopember 1967, Jenderal Suharto menugaskan satu tim ekonom pro-AS menemui
para’bos’ Yahudi Internasional di Swiss. Disertasi Doktoral Brad Sampson, dari Northwestern
UniversityAS menelusuri fakta sejarah Indonesia di awal Orde Baru. Prof. Jeffrey Winters
diangkat sebagai promotornya. Indonesianis asal Australia, John Pilger dalam The New Rulers of
The World, mengutip Sampson dan menulis:
“Dalam bulan November 1967, menyusul tertangkapnya ‘hadiah terbesar’ (istilah pemerintah AS untuk
Indonesia setelah Bung Karno jatuh dan digantikan oleh Soeharto), maka hasil tangkapannya itu dibagibagi.
The Time Life Corporation mensponsori konferensi istimewa di Jenewa, Swiss, yang dalam waktu
tiga hari membahas strategi pengambil-alihan Indonesia.
Para pesertanya terdiri dari seluruh kapitalis yang paling berpengaruh di dunia, orang-orang seperti
David Rockefeller. Semua raksasa korporasi Barat diwakili perusahaan-perusahaan minyak dan bank,
General Motors, Imperial Chemical Industries, British Leyland, British American Tobacco, American
Express, Siemens, Goodyear, The International Paper Corporation, US Steel, ICI, Leman Brothers, Asian
Development Bank, Chase Manhattan, dan sebagainya.”
Di seberang meja, duduk orang-orang Soeharto yang oleh Rockefeller dan pengusaha-pengusaha Yahudi
lainnya disebut sebagai ‘ekonom-ekonom Indonesia yang korup’.
“Di Jenewa, Tim Indonesia terkenal dengan sebutan ‘The Berkeley Mafia’ karena beberapa di antaranya
pernah menikmati beasiswa dari pemerintah Amerika Serikat untuk belajar di Universitas California di
Berkeley. Mereka datang sebagai peminta-minta yang menyuarakan hal-hal yang diinginkan oleh para
majikannya yang hadir. Menyodorkan butir-butir yang dijual dari negara dan bangsanya. Tim Ekonomi

Indonesia menawarkan: tenaga buruh yang banyak dan murah, cadangan dan sumber daya alam yang
melimpah, dan pasar yang besar.”
Masih dalam kutipan John Pilger, “Pada hari kedua, ekonomi Indonesia telah dibagi sektor demi
sektor.” Prof. Jeffrey Winters menyebutnya, “Ini dilakukan dengan cara yang amat spektakuler.”
“Mereka membaginya dalam lima seksi: pertambangan di satu kamar, jasa-jasa di kamar lain, industri
ringan di kamar satunya, perbankan dan keuangan di kamar yang lain lagi; yang dilakukan oleh Chase
Manhattan duduk dengan sebuah delegasi yang mendiktekan kebijakan-kebijakan yang dapat diterima
oleh mereka dan para investor lainnya. Kita saksikan para pemimpin korporasi besar ini berkeliling dari
satu meja ke meja lainnya, mengatakan, ‘Ini yang kami inginkan, itu yang kami inginkan, ini, ini, dan
ini.’ Dan mereka pada dasarnya merancang infrastruktur hukum untuk berinvestasi. Tentunya produk
hukum yang sangat menguntungkan mereka. Saya tidak pernah mendengar situasi seperti itu
sebelumnya, di mana modal global duduk dengan wakil dari negara yang diasumsikan sebagai negara
berdaulat dan merancang persyaratan buat masuknya investasi mereka ke dalam negaranya sendiri.”
Freeport mendapatkan gunung tembaga di Papua Barat (Henry Kissinger, pengusaha Yahudi AS, duduk
dalam Dewan Komisaris). Sebuah konsorsium Eropa mendapatkan Nikel di Papua Barat. Sang raksasa
Alcoa mendapatkan bagian terbesar dari bauksit Indonesia. Sekelompok perusahaan Amerika, Jepang, dan
Perancis mendapatkan hutan-hutan tropis di Kalimantan, Sumatera, dan Papua Barat.
Sebuah undang-undang tentang penanaman modal asing yang dengan terburu-buru
disodorkan kepada Presiden Soeharto membuat perampokan negara yang direstui pemerintah
itu bebas pajak untuk lima tahun lamanya. Oleh Suharto, rakyat dijejali dengan propaganda
pembangunan, Pancasila, dantrickle down effect terhadap peningkatan kesejahteraannya, tapi
fakta yang terjadi di lapangan sesungguhnya adalah proses pemiskinan bangsa secara
sistematis yang dilakukan rezim Suharto.(bersambung/rd)
Pada 12 Maret 1967, Jenderal Soeharto dilantik sebagai Presiden RI ke-2. Tiga bulan kemudian,
dia membentuk Tim Ahli Ekonomi Kepresidenan yang terdiri dari Prof Dr. Widjojo Nitisastro,
Prof. Dr. Ali Wardhana, Prof Dr. Moh. Sadli, Prof Dr. Soemitro Djojohadikusumo, Prof Dr.
Subroto, Dr. Emil Salim, Drs. Frans Seda, dan Drs. Radius Prawiro. Seluruhnya pro kapitalisme.
Nopember 1967, Suharto mengirim tim ekonomi ini ke Swiss menemui para CEO Yahudi
Internasional. Lahirlah UU PMA 1967 yang sangat menguntungkan imperialis Barat. Prinsip

kemandirian ekonomi Indonesia yang dijaga mati-matian Bung Karno, oleh Jenderal Suharto
dihabisi dengan menjadikan Indonesia sebagai negara yang sangat tergantung pada Barat
sebagai kekuatan kapitalis dunia.
“Indonesia Baru” yang lebih pro-kapitalisme sesungguhnya telah dirancang sejak tahun-tahun
1950-an. David Ransom dalam artikelnya yang populer berjudul “Mafia Berkeley dan
Pembunuhan Massal di Indonesia: Kuda Troya Baru dari Universitas-Universitas AS Masuk ke
Indonesia” (Ramparts, 1970) memaparkan jika AS menggunakan dua strategi untuk
menaklukkan Indonesia, tentu saja dengan menyingkirkan Bung Karno. Pertama, membangun
satu kelompok intelektual yang berpikiran Barat. Dan kedua, membangun satu sel dalam tubuh
ketentaraan yang siap bekerjasama dengan AS.
Yang pertama didalangi oleh berbagai yayasan beasiswa seperti Ford Foundation dan
Rockeffeler Foundation, juga berbagai universitas ternama AS seperti Berkeley, Harvard,
Cornell, dan juga MIT. David Ransom menulis, dua tokoh Partai Sosialis Indonesia (PSI),
sebuah partai kecil yang berhaluan sosialis-kanan, yakni Soedjatmoko dan Sumitro
Djojohadikusumo menjadi ujung tombak pembentukan jaringan intelektuil pro-Barat di
Indonesia. Mereka, demikian Ransom, dibina oleh AS sejak akhir tahun 1949-an.
Sedang tugas kedua dilimpahkan kepada CIA. Salah satu agennya bernama Guy Pauker yang
bergabung dengan RAND Corporation mendekati sejumlah perwira tinggi lewat salah seorang
yang dikatakan berhasil direkrut CIA, yakni Deputi Dan Seskoad Kol. Soewarto. Dan Intel
Achmad Soekendro juga dikenal dekat dengan CIA. Lewat orang inilah, demikian Ransom,
komplotan AS, mendekati militer. Suharto adalah murid dari Soewarto di Seskoad.
Di Seskoad inilah para intelektuil binaan AS diberi kesempatan mengajar para perwira.
Terbentuklah jalinan kerjasama antara sipil-militer yang pro-AS. Paska tragedi 1965 dan
pembantaian rakyat Indonesia, yang dituduh komunis, dan kelompok ini mulai membangun
‘Indonesia Baru’. Para doktor ekonomi yang mendapat binaan dari Ford kembali ke Indonesia
dan segera bergabung dengan kelompok ini, di antaranya Emil Salim.
Jenderal Suharto membentuk Trium-Virat (pemerintahan bersama tiga kaki) dengan Adam
Malik dan Sultan Hamengkubuwono IX. Ransom menulis, “Pada 12 April 1967, Sultan
mengumumkan satu pernyataan politik yang amat penting yakni garis besar program ekonomi
rejim baru itu yang menegaskan mereka akan membawa Indonesia kembali ke pangkuan
Imperialis. Kebijakan tersebut ditulis oleh Widjojo dan Sadli.”
Ransom melanjutkan, “Dalam merinci lebih lanjut program ekonomi yang baru saja di gariskan
Sultan, para teknokrat dibimbing oleh AS. Saat Widjojo kebingungan menyusun program
stabilisasi ekonomi, AID mendatangkan David Cole, ekonom Harvard yang baru saja membuat
regulasi perbankan di Korea Selatan untuk membantu Widjojo. Sadli juga sama, meski sudah
doktor, tapi masih memerlukan “bimbingan”. Menurut seorang pegawai Kedubes AS, “Sadli
benar-benar tidak tahu bagaimana seharusnya membuat suatu regulasi Penanaman Modal
Asing. Dia harus mendapatkan banyak dari Kedutaan Besar Amerika Serikat.8
Ini merupakan tahap awal dari program Rancangan Pembangunan Lima Tahunan (Repelita)
Suharto, yang disusun oleh para ekonom Indonesia didikan AS, yang masih secara langsung
dimbing oleh para ekonom AS sendiri dengan kerjasama dari berbagai yayasan yang ada.
Juni 1968, Jenderal Suharto secara diam-diam dan mendadak mengadakan reuni dengan orangorang
binaan Ford, yang dikenal sebagai “Mafia Berkeley” (untuk merancangkan susunan
Kabinet Pembangunan dan badan-badan penting tingkat tinggi lainnya): sebagai Menteri
Perdagangan ditunjuk Dekan FEUI Sumitro Djojohadikusumo (Doctor of Philosophy dari
Rotterdam), Ketua BPPN ditunjuk Widjojo Nitisastro (Doctor of Philosophy Berkeley, 1961),
Wakil Ketua BPN ditunjuk Emil Salim (Doctor of Philosophy, Berkeley, 1964 ), Dirjen
Pemasaran dan Perdagangan ditunjuk Subroto (Doctor of Philosophy dari Harvard, 1964),
Menteri Keuangan ditunjuk Ali Wardhana (Doctor of Philosophy, Berkeley, 1962), Ketua Team
PMA Moh. Sadli (Master of Science, MIT, 1956), Sekjen Departemen Perindustrian ditunjuk
Barli Halim (MBA Berkeley, 1959), sedang Sudjatmoko, penasehat Adam Malik, diangkat jadi
Duta Besar di Washington, posisi kunci poros Jakarta-Washington.
Tim ekonomi “Indonesia Baru” ini bekeja dengan arahan langsung dari Tim Studi
Pembangunan Harvard (Development Advisory Service, DAS) yang dibiayai Ford Foundation.
“Kita bekerja di belakang layar,” aku Wakil Direktur DAS Lister Gordon. AS segera membackup
penguasa baru ini dengan segenap daya sehingga stabilitas ekonomi Indonesia yang sengaja
dirusak oleh AS pada masa sebelum 1965 bisa sedikit demi sedikit dipulihkan.
Mereka inilah yang berada dibelakang Repelita yang mulai dijalankan pada awal 1969, dengan
mengutamakan penanaman modal asing dan swasembada hasil pertanian. Dalam banyak
kasus, pejabat birokrasi pusat mengandalkan pejabat militer di daerah-daerah untuk
mengawasi kelancaran program Ford ini.
Mereka bekerjasama dengan para tokoh daerah yang terdiri dari para tuan tanah dan pejabat
administratif. Terbentuklah kelompok baru di daerah-daerah yang bekerja untuk memperkaya
diri dan keluarganya. Mereka, kelompok pusat dan kelompok daerah, bersimbiosismutualisme.
Mereka juga menindas para petani yang bekerja di lapangan.(2)9
Benih Orde Baru tumbuh di atas genangan darah dan tetesan air mata rakyatnya. Arah
pembangunan (Repelita) didesain sesuai dengan keinginan Washington dengan
mengutamakan eksploitasi segenap kekayaan alam bumi Indonesia yang dikeruk habis-habisan
dan diangkut ke luar guna memperkaya negeri-negeri Barat.
Inti pergantian kekuasaan dari Bung Karno ke Jenderal Besar Suharto adalah berubahnya
prinsip pembangunan ekonomi Indonesia, dari kemandirian menjadi ketergantungan. April
1966 Suharto kembali membawa Indonesia bergabung dengan PBB. Setelah itu, Mei 1966,
Adam Malik mengumumkan jika Indonesia kembali menggandeng IMF. Padahal Bung Karno
pernah mengusir mereka dengan kalimatnya yang terkenal:“Go to hell with your aid!”
Untuk menjaga stabilitas penjarahan kekayaan negeri ini, maka Barat merancang Repelita. Tiga
perempat anggaran Repelita I (1969-1974) berasal dari utang luar negeri. “Jumlahnya
membengkak hingga US$ 877 juta pada akhir periode. Pada 1972, utang asing baru yang
diperoleh sejak tahun 1966 sudah melebihi pengeluaran saat Soekarno berkuasa.” (M.C. Ricklefs;
Sejarah Indonesia Modern, 1200-2004; Sept 2007).
Dalam hitungan bulan setelah berkuasa, kecenderungan pemerintahan baru ini untuk
memperkaya diri dan keluarganya kian menggila. Rakyat yang miskin bertambah miskin,
sedang para pejabat walau sering menyuruh rakyat agar hidup sederhana, namun kehidupan
mereka sendiri kian hari kian mewah. Bulan madu antara Suharto dengan para mahasiswa
yang dulu mendukungnya dengan cepat pudar.
Mahasiswa melihat penguasa baru ini pun tidak beres. Militer dipelihara dan digunakan
sebagai tameng penjaga status-quo. Kekuatan politik rakyat dibabat habis dengan dibonsainya
partai-partai politik hingga hanya ada tiga: Golkar, PPP, dan PDI. “Pada Februari 1970,
pemerintah mengumumkan semua pegawai negeri harus setia kepada pemerintah. Mereka
tidak diizinan bergabung dengan partai politik lain kecuali Golkar,” demikian Ricklefs.
Unjuk rasa mahasiswa yang dilakukan di depan Kantor Pangdam Siliwangi dan juga Kantor
Gubernur Jawa Barat, 9 Oktober 1970, dengan keras mengecam kelakuan tentara yang kian hari
kian dianggap repressif. Delapan tuntutan kala itu disampaikan: Kebalkah ABRI terhadap
hukum! Mengapa pakaian seragam diangap lebih mampu? Apakah seragam sama dengan
karcis kereta-api, bioskop, bus, opelet? Kapan ABRI berubah kelakuan? Siapa berani tertibkan
ABRI? Kapan ada jaminan hukum bagi rakyat? Sudah merdekakah kita dari kesewenangwenangan
hukum?” (Francois Raillon; Politik dan Ideologi Mahasiswa Indonesia 1966-1974; Des
1985).
Francis Raillon menulis, “Sepanjang 1972-1973 di sekitar Suharto terjadi rebutan pengaruh
antara ‘kelompok Amerika’ melawan ‘kelompok Jepang’. Yang pertama terdiri dari para
menteri teknokrat dan sejumlah Jenderal, Pangkopkamtib Jend. Soemitro salah satunya.
Kelompok kedua, dipimpin Aspri Presiden, Jend. Ali Moertopo, dan Jend. Soedjono
Hoemardhani.”
Suharto memang seorang pemimpin yang sangat lihai, dan tentu saja licin bagai belut yang
berenang di dalam genangan oli. Dia memanfaatkan semua orang yang berada di sekelilingnya
guna memperkuat posisinya sendiri. Ketika menumbangkan Bung Karno, Suharto menggalang
kekuatan militer, teknokrat pro-kapitalisme, dan ormas keagamaan, terutama umat Islam,
untuk menghancurkan komunisme. Namun setelah berkuasa, umat Islam ditinggalkan. Suharto
malah merangkul kekuatan salibis faksi Pater Beek SJ dan juga CSIS di mana Ali Moertopo
menjadi sesepuhnya, dan kemudian di era 1980-an akan muncul tokoh sentral Islamophobia,
murid Ali Moertopo, bernama Jenderal Leonardus Benny Moerdhani.
Dengan dukungan penuh terutama dari militer-tentu ada harga yang harus dibayarkan oleh
Suharto, yakni membagi kue KKN kepada para perwiranya-maka kekuatan sipil tidak ada
artinya. Siapa pun yang berseberangan dengannya, maka langsung dicap sebagai Anti
Pancasila. Selama periode 1970-awal 1980-an, tidak ada kekuatan sipil yang berarti yang
mampu menentang Suharto. Bayang-bayang pembunuhan massal yang dilakukan tentaranya
Suharto pada akhir 1965 sampai awal 1966 menciptakan teror tersendiri di dalam benak
rakyatnya.
Nations and Character Building yang diperjuangkan para pendiri republik ini dalam sekejap
dihancurkan oleh Suharto, dan digantikan dengan Exploitation de L’homee par L’homee,
eksploitasi yang dilakukan kubu penguasa terhadap rakyat kecil. Patut digaris-bawahi jika
eksploitasi ini terus dilakukan oleh para elit pemerintah dan juga elit parpol sampai hari ini.
Tak aneh jika sekarang ada yang berterus terang jika Suharto adalah gurunya.
Catatan hitam tentang Suharto tidak berhenti sampai disini. Dalam penegakan Hak Asasi
manusia (HAM) misalnya, rezim Orde Baru di tahun 1980-an sangat dikenal di luar negeri
sebagai rezim fasis-militeristis, sebagaimana Jerman di bawah Hitler, Italia di bawah Mussolini,
Kamboja di bawah Polpot, dan Chile di bawah Jenderal Augusto Pinochet. Ini ditegaskan
Indonesianis asal Perancis, Francois Raillon.
Bahkan M.C.Ricklefs, sejarawan Australia, menyatakan jika penegakan HAM-nya rezim
Suharto jauh lebih buruk ketimbang penguasa jajahan Belanda. “Orde Baru lebih banyak
melakukan hukuman itu ketimbang pemerintah jajahan Belanda. Orde Baru mengizinkan
penyiksaan terhadap narapidana politiknya. Sentralisasi kekuasaan ekonomi, politik,
administrasi, dan militer di tangan segelintir elit dalam pemerintahan Suharto juga lebih besar
ketimbang dalam masa pemerintahan Belanda,” tegas Ricklefs yang bertahun-tahun menelusuri
sejarah bangsa ini sejak zaman masuknya Islam.
Dalam tulisan selanjutnya akan dipaparkan satu-persatu “prestasi” rezim Suharto dalam
penegakan hak asasi manusia, terutama yang menyangkut umat Islam, hubungan haramnya
dengan Zionis-Israel, dan banyak lagi yang lainnya.

Kejahatan Suharto
Catatan atas kejahatan HAM rezim Suharto akan dimulai dari wilayah paling timur negeri ini,
yakni Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Kejahatan HAM atas Muslim Aceh diawali oleh
VOC Belanda, diteruskan oleh rezim Orde Lama Soekarno, dan ditindas lebih kejam lagi di
masa kekuasaan Suharto. Bahkan di zaman Jenderal Suharto-lah, NAD yang sangat berjasa
dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan RI-terutama dari segi finansial, sebab itu
NAD juga disebut sebagai ‘Lumbung Uang RI’-malah dijadikan lapangan tembak dengan nama
Daerah Operasi Militer (DOM), 1989-1998.
NAD merupakan daerah yang sangat kaya dengan sumber daya alamnya, yakni minyak dan
gas bumi. Sampai dengan akhir dasawarsa 1980-an, Aceh telah menyumbang lebih dari 30%
total produksi ekspor migas Indonesia. Pada 1971 di Aceh Utara ditemukan cadangan gas alam
cair (LNG) yang sangat besar. Mobil Oil, perusahaan tambang AS, diberi hak untuk
mengekploitasinya dan dalam enam tahun kemudian kompleks penyulingan KNG sudah
beroperasi di dalam areal yang dinamakan Zona Industri Lhokseumauwe (ZIL). Di tempat
yang sama, berabad lalu, di sinilah Kerajaan Islam pertama Samudera Pasai berdiri, dan kini
oleh Suharto diserahkan kekayaan alam negeri ini yang sungguh besar kepada AS.
Sebelumnya, di Aceh Timur, dalam waktu 30 tahun sejak 1961, Asamera, suatu perusahaan
minyak Kanada, telah menggali tak kurang dari 450 sumur minyak. Sumber gas alam yang
ditemukan di sekitar sumur-sumur itu lebih kaya dari persediaan gas alam di Aceh Utara.
Produksi Pabrik Pupuk ASEAN di Aceh hampir 90 persen diekspor, dan dari kompleks
petrokimia diharapkan penjualan kimia aromatik sebesar US$200 juta setahun. Pabrik Kertas
Kraft Aceh juga sudah mulai memproduksi kertas karung semen sejak 1989. Dari penghematan
impor pembungkus semen saja pemerintah sudah memperoleh laba US$89 juta setahun, sedang
ekspor kertas semen menghasilkan US$43 juta. Pada 1983 Aceh menyumbang 11 persen dari
seluruh ekspor Indonesia.
Suharto sangat tahu jika kekayaan alam Aceh sungguh luar biasa. Sebab itu, dengan amat rakus
rezim Orde Baru terus-menerus menguras kekayaan alam ini. Ironisnya, nyaris semua
keuntungan yang diperoleh dari eksploitasi kekayaan alam Aceh ini dibawa kabur ke Jakarta.

Rakyat Aceh tidak mendapatkan apa-apa. Mereka tetap tinggal dalam kemiskinan dan
kemelaratan. Pemerintah Jakarta bukannya mengembalikan uang Aceh ke rakyat Aceh sebagai
pemilik yang sah, tapi malah mengirim ribuan tentara untuk memerangi rakyat Aceh yang
sudah tidak berdaya.
Dalam dasawarsa 1990-an, dari 27 provinsi di Indonesia, Aceh menempati posisi provinsi ke-7
termiskin di seluruh Indonesia. Lebih dari 40 persen dari 5.643 desa di Aceh telah jatuh ke
bawah garis kemiskinan. Hanya 10 persen pedesaan Aceh menikmati aliran listrik. Di kawasan
ZIL hanya 20% penduduk yang mendapat saluran air bersih. Yang lain mendapat pasok air dari
sumur galian yang sering tercemar oleh limbah zona industri.
Peneliti AS, Tim Kell, dalam laporannya menulis, “Friksi dan perbenturan nilai pun terjadi
antara penduduk asli dan pendatang. Para migran menenggak bir, berdansa-dansi,
melambungkan harga-harga di pasar. Mereka hidup mewah di kolam kemiskinan rakyat Aceh.
Limbah industri mencemari tanah dan masuk ke sumur-sumur penduduk asli. Polusi meluas
ke laut, merusak lahan nelayan. Pengangguran meningkat. Pemiskinan berlanjut. Industrialisasi
gagal merombak struktur perekonomian rakyat Aceh secara fundamental, karena ia memang
tak pernah menjadi bagian dari perekonomian asli rakyat Aceh”. Inilah salah satu “hasil”
pembangunan rezim Suharto di Aceh.
Secara obyektif Tim Kell melanjutkan, “Pada tahun-tahun 1940-an para ulama PUSA sudah
kecewa atas tak diterapkannya hukum Islam di seluruh Indonesia. Pada 1950, status Aceh
sebagai provinsi dicabut dan dilebur ke dalam Provinsi Sumatera Utara. Pemerintahan sipil,
pertahanan, dan perekonomian, diambil dari ruang lingkup pengaruh PUSA. Kekecewaan atas
perlakuan semacam ini, dan kecemasan akan kehilangan identitasnya, mengantar Aceh ke
pemberontakan 1953 di bawah pimpinan Daud Beureueh.”
Di bawah rezim Suharto, Jenderal ini membawa ideologi pembangunan dan stabilitas politik,
dan dengan kacamata kuda yang “sentralistik-Majapahit”, Suharto mengangap sama semua
orang, semua daerah, semua suku, semua organisasi, termasuk Aceh. Suharto menganggap
semuanya itu sama saja dengan “Majapahit”. Status “istimewa” sebagai negeri Islam Aceh pun
dihabisi. Otonomi Aceh di bidang agama, pendidikan, dan hukum adat, sebagaimana
tercantum dalam UU No.5/1974 tentang Dasar-Dasar Pemerintahan Daerah, pada
kenyataannya keistimewaan Provinsi Aceh hanyalah di atas kertas. Gubernur dipilih hanya
dengan persetujuan Suharto, Bupati hanya bisa menjabat dengan restu Golkar. Pelecehan Aceh
terus berlanjut. Aceh bahkan dianggap tak cukup terhormat untuk menjadi tuan rumah suatu
Kodam. Komando Daerah Militer dipindahkan ke Medan.
Pada 1990, Gubernur Ibrahim Hasan yang notabene direstui Suharto mewajibkan semua murid
sekolah dasar Islam untuk mampu membaca Al-Qur’an. Peraturan ini dikecam oleh para
pejabat di Jakarta. Bahkan Depdikbud mengirim tim untuk menyelidiki “penyelewengan” ini.
Beberapa bulan kemudian pejabat Dikbud kabupaten melonggarkan peraturan yang melarang
murid perempuan memakai jilbab ke sekolah. Kepada murid yang ingin berjilbab diizinkan
untuk menyimpang dari peraturan tersebut. Pemerintah Jakarta bereaksi keras atas
pelonggaran ini. Peraturan nasional harus dipatuhi secara nasional, tanpa kecuali. Dan jilbab
diharamkan oleh rezim Suharto di Aceh.

Ted Robert Gurr dalam Why Men Rebel telah menulis bahwa orang akan berontak jika way of lifenya
terancam oleh perkembangan baru. Orang Aceh telah kehilangan sumber alamnya, mata
pencariannya, gaya hidupnya. Orang Aceh kehilangan suaminya, anak-anaknya, kehilangan
harapannya, kehilangan segalanya . . . Lalu masih adakah orang yang sangat-sangat bebal yang
masih saja bertanya, “Mengapa rakyat Aceh berontak?” Rakyat Aceh jelas telah dijadikan
tumbal bagi rezim Orde Baru. Telah diperkosa habis-habisan oleh Jakarta. Siapa pun yang
punya hati nurani jelas akan mendukung sikap rakyat Aceh yang menarik kembali
kesediaannya bergabung dengan Republik Indonesia jika hal seperti ini terus dibiarkan.
Kesabaran itu ada batasnya! (3)
Siapa SebenarnyaSoeharto?
Selain menguras habis kekayaan alam Aceh, rezim Suharto juga melancarkan genosida atas
Muslim Aceh. Yang terkenal adalah masa DOM atau Operasi Jaring Merah (1989-1998). Banyak
peneliti DOM sepakat jika kekejaman rezim ini terhadap Muslim Aceh bisa disetarakan dengan
kekejaman yang dilakukan Milisi Serbia terhadap Muslim Bosnia di era 1990-an. Wilayah NAD
yang sangat luas, sekujur tanahnya dijadikan kuburan massal di sana-sini. Muslim Aceh yang
berabad-abad hidup dalam izzah Islam, dihinakan oleh rezim fasis Suharto serendahrendahnya.
Al-Chaidar, putera Aceh yang menjadi peneliti sejarah tanah kelahirannya, menyatakan, “Jika
Kamboja di bawah rezim Pol Pot dikenal memiliki The Killing Fields atau Ladang pembantaian,
maka di Aceh dikenal pula Bukit Tengkorak. Di Aceh, jumlah ladang pembantaian yang besar
ada 35 titik, ini jauh lebih banyak ketimbang ladang pembantaian yang ada di Kamboja.”
Begitu banyak pameran kekejaman dan kebiadaban yang ditimpakan terhadap Muslim Aceh
oleh rezim Suharto, sehingga jika dijadikan buku maka bukan mustahil, riwayat Tragedi Aceh
akan menyamai tebalnya jumlah halaman koleksi perpustakaan Iskandariyah sebelum dibakar
habis pasukan Mongol.
Dari jutaan kasus kejahatan HAM di Aceh, salah satunya adalah tragedi yang menimpa Tengku
Bantaqiah, pemimpin Dayah (Pondok Pesantren) Babul Nurillah di Beutong Ateuh pada 23 Juli
1999. Ironisnya, walau secara resmi DOM sudah dicabut, namun kekejaman dan kebiadaban
yang menimpa Muslim Aceh tidaklah surut. Tragedi yang menimpa Tengku Bantaqiah dan
santrinya merupakan bukti.

Lengsernya Suharto pada Mei 1998 tidak berarti lengsernya sistem dan tabiat kekuasaan
represif ala Orde Baru. Para presiden setelah Suharto seperti Habbie, Abdurrahman Wahid,
Megawati, dan Susilo Bambang Yudhoyono, semuanya pada kenyataannya malah masih
melestarikan sistem Orde Baru ini. Salah satu buktinya adalah KKN yang di era reformasi ini
bukannya hilang namun malah tetap abadi dan berkembang penuh inovasi.
Sebab itulah, dicabutnya status DOM di Aceh pada 1998 tidak serta-merta tercerabutnya teror
dan kebiadaban yang selama ini bergentayangan di Aceh. Feri Kusuma, salah seorang aktivis
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Aceh menulis secara khusus
tentang Tragedi Tengku Bantaqiah ini. Dalam artikel berjudul ‘Jubah Putih di Beutong Ateuh’,
Feri mengawali dengan kalimat, “Beutong Ateuh memiliki sejarah yang cukup panjang. Daerah
ini dibangun sejak masa kolonial Belanda, begitu orang Beutong bersaksi. Kecamatan Beutong
Ateuh terdiri dari empat desa yaitu Blang Meurandeh, Blang Pu’uk, Kuta Teungoh dan Babak
Suak. Kondisi geografisnya cocok untuk bersantai sambil menikmati panorama alam yang
indah. Di daerah yang terletak di antara dua gunung ini mengalir sungai Beutong yang sejuk
dan jernih. Pegunungannya yang mengelilingi Beutong Ateuh termasuk gugusan Bukit
Barisan…”
Eramuslim yang pernah mengunjungi hutan belantara ini di tahun 2001, dua tahun setelah
tragedi, menjumpai kondisi yang sangat mengenaskan. Bukan saja di Beutong Ateuh, namun
juga nyaris di seluruh wilayah NAD. Kemiskinan ada di mana-mana, padahal tanah Aceh
adalah tanah yang sangat kaya raya dengan sumber daya alamnya. Jakarta telah menghisap
habis kekayaan Aceh!
Beutong Ateuh terletak di perbatasan Aceh Tengah dan Aceh Barat. Dari Ule Jalan ke Beutong
Ateuh, kita akan melewati pos kompi Batalyon 113/Jaya Sakti yang terletak di areal kebun
kelapa sawit. Di areal kompi ini, tepatnya di gapura, terpasang papan pengumuman berisi
tulisan “TEMPAT LATIHAN PERANG TNI”. Sekitar 10 kilometer dari kompi itu terpancang
sebuah petunjuk jalan yang bertuliskan “SIMPANG CAMAT”; tanda menuju ke sebuah
pemukiman. Namun tidak ada sebuah rumah pun di daerah ini. Sejauh mata memandang
hanya tampak rerimbunan pohon besar di atas bukit dan jurang yang menganga. Tak heran jika
Cut Nyak Dien dan pasukannya memilih hutan ini sebagai pertahanan terakhir.
Walau berjarak lebih kurang 15 kilometer dari hutan ini, namun Kecamatan Beutong Ateuh
tidak berbeda dengan hutan Simpang Camat. Di tengah-tengah hutan, kain putih usang terlihat
berkibaran di areal Dayah. Kubah mushola, atap beberapa rumah, dan bilik pengajian yang
berhadapan langsung dengan sungai Beutong terlihat jelas.
Tengku Bantaqiah mendirikan pesantren di desa Blang Meurandeh pada 1982 dan memberinya
nama Babul Al Nurillah. Abu Bantaqiah, begitu para murid memanggilnya, adalah alim ulama
yang disegani dan dihormati. Disini, Dayah Babul Al Nurillah mengajarkan ilmu agama, seni
bela diri, dan juga berkebun dengan menanam berbagai macam sayuran untuk digunakan
sendiri.
Kegiatan di Dayah ini tidak berbeda dengan pesantren lainnya di berbagai daerah di Indonesia.
Selain mereka yang menetap di Dayah, ada pula orang-orang yang sengaja datang dan belajar
agama untuk mengisi libur kerja atau sekolah. Jumlahnya lebih banyak daripada santri yang
tinggal di pesantren.
Di Dayah ini, para santrinya kebanyakan adalah mereka yang pernah melakukan tindakantindakan
tak terpuji di masyarakat seperti mabuk-mabukan, mencuri atau kejahatan lain yang
merugikan dirinya sendiri maupun orang banyak. “Menurut Tengku Bantaqiah, untuk apa
mengajak orang yang sudah ada di dalam masjid, justru mereka yang masih di luar masjidlah
yang harus kita ajak. Itulah dasar dari penerimaan orang-orang seperti mereka tadi menjadi
murid di sini,” tulis Feri Kusuma.
Bantaqiah adalah ulama yang teguh pendirian, sederhana, dan tidak goyah dengan godaan
dunia. Baginya, dunia ada di dalam genggamannya, bukan di hatinya. Mungkin sebab itu dia
pernah menolak bergabung sebagai anggota MUI cabang Aceh. Bantaqiah juga tidak bersedia
masuk ke dalam partai politik mana pun. Baginya, Partai Allah sudah lebih dari cukup, tidak
untuk yang lain. Sebab itu, Bantaqiah sering difitnah oleh orang yang berseberangan dengan
dirinya. Ia dituduh mengajarkan kesesatan dan pada 1985 dicap dengan sebutan Gerombolan
Jubah Putih.
Pemerintah Aceh berusaha melunakkan sikap Bantaqiah dengan membangunkan sebuah
pesantren untuknya, namun lokasinya di kecamatan Beutong Bawah, jauh dari Babul Al
Nurillah. Ini membuatnya menolak “pesantren sogokan” tersebut. Hal ini membuat hubungan
Bantaqiah dengan Pemerintah setempat kurang harmonis. Dia dituduh sebagai salah satu
petinggi GAM pada 192 dan dijebloskan ke penjara dengan hukuman 20 tahun.(bersambung/rd)
Ketika Habibie menggantikan Suharto dan menyempatkan diri ke Aceh, Bantaqiah dibebaskan.
Namun hal ini rupanya tidak berkenan di hati tentara hasil didikan rezim Suharto.
Di mata tentara, Bantaqiah adalah sama saja dengan kelompok-kelompok bersenjata Aceh yang
tidak mau menerima Pancasila. Sebab itu keberadaannya harus dienyahkan dari negeri
Pancasila ini. Para tentara Suharto itu lupa, berabad-abad sebelum Pancasila lahir, berabadabad
sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir, Nanggroe Aceh Darussalam sudah
menjadi sebuah negeri merdeka dan berdaulat lengkap dengan Kanun Meukota Alam, sebuah
konstitusi yang sangat lengkap. Bahkan jauh lebih lengkap ketimbang UUD 1945 yang
diamandemen di tahun 2002.
Sebab itu, pada Kamis, 22 Juli 1999, pasukan TNI yang terdiri dari berbagai kesatuan seperti
angkatan darat dan Brimob mendirikan banyak tenda di sekitar pegunungan Beutong Ateuh.
Walau warga setempat curiga, karena pengalaman membuktikan, di mana aparat bersenjata
hadir dalam jumlah banyak, maka pasti darah rakyat tumpah, namun warga tidak bisa berbuat
apa-apa. Firasat warga sipil terbukti. Tiba-tiba di hari itu juga terjadi insiden penembakan
terhadap warga yang tengah mencari udang. Satu luka dan yang satu lagi berhasil
menyelamatkan diri masuk hutan. Teror ini meresahkan warga.
Sedari subuh keesokan harinya, Jumat pagi, 23 Juli 1999, TNI dan Brimob sudah bergerak diamdiam
mendekati pesantren dengan perlengkapan tempur garis pertama, yang berarti senjata api
sudah terisi amunisi siap tembak. Pukul 08.00 tentara dan Brimob sudah berada di seberang
sungai dekat pesantren. Dengan alasan mencari GAM, pada pukul 09.00 mereka membakar
rumah penduduk yang letaknya hanya 100 meter di timur pesantren. Satu jam kemudian,
pasukan tersebut mulai bergerak ke pesantren. Dengan seragam tempur lengkap dengan
senjata serbu laras panjang, wajah dipulas dengan cat kamuflase berwarna hijau dan hitam,
mereka mengepung pesantren dan berteriak-teriak mencaci-maki Tengku Bantaqiah dan
memintanya segera menemui mereka.
Menjelang waktu sholat Jumat, para santri biasa berkumpul dengan Tengku Bantaqiah guna
mendengar segala nasehat dan ilmu agama. Mendengar teriakan dari tentara yang menyebutnyebut
namanya, Bantaqiah pun datang bersama seorang muridnya. Aparat bersenjata itu tidak
sabaran. Mereka merangsek ke dalam dan memerintahkan semua santri laki-laki untuk
berkumpul di lapangan dengan berjongkok menghadap sungai.
Aparat dengan suara keras dan mengancam meminta agar Bantaqiah menyerahkan senjata
apinya. Tengku Bantaqiah bingung karena memang tidak punya senjata apa pun, kecuali hanya
pacul dan parang yang sehari-hari digunakan untuk berkebun dan membuka hutan. Aparat
tidak percaya dengan semua keterangan Bantaqiah. Sebuah antena radio pemancar yang
terpasang di atap pesantren dijadikan bukti oleh aparat jika selama ini Bantaqiah menjalin
komunikasi dengan GAM. Padahal itu antene radio biasa.
“Komandan pasukan memerintahkan agar antena tersebut dicopot, dengan menyuruh putra
Bantaqiah yang bernama Usman untuk menaiki atap pesantren. Usman langsung berjalan
menuju rumahnya untuk mengambil peralatan, namun sebelum ia mencapai rumah yang
jaraknya hanya tujuh meter dari tempat tentara mengumpulkan para santri, seorang anggota
pasukan memukul Usman dengan popor senapan,” tulis Feri Kusuma, aktivis Kontras Aceh,
berjudul “Jubah Putih di Beutong Ateuh”.
Melihat anaknya terjatuh, secara refleks Bantaqiah berlari mendekatnya hendak menolong.
Tiba-tiba tentara memberondongnya dengan senjata yang dilengkapi pelontar bom. Bantaqiah
dan puteranya syahid. Dengan membabi-buta, aparat murid dari Jenderal Suharto ini
mengalihkan tembakan ke arah kumpulan santri. Lima puluh enam santri langsung syahid
bertumbangan. Tanah Aceh kembali disiram darah para syuhadanya. Santri yang terluka
dinaikkan ke truk dengan alasan akan diberi pengobatan dan yang masih hidup diminta
berbaris lalu naik ke truk yang sama. Truk ini bergerak menuju Takengon, Aceh Tengah, yang
berada di tengah rimba.

Di tengah perjalanan menuju Takengon, para santri diturunkan di Kilometer Tujuh. Mereka
diperintahkan berjongkok di tepi jurang. Tiba-tiba salah seorang santri langsung terjun ke
jurang dan menghilang dalam rimbunan hutan lebat di bawah sana. Para tentara mengguyur
jurang itu dengan tembakan. Nasib para santri yang tersisa tak diketahui sampai kini. Kuat
dugaan, para santri ini dibantai aparat Suharto dan dibuang ke jurang.
Sore hari, tentara memerintahkan warga setempat untuk menguburkan jasad yang ada. Para
perempuan digiring menuju mushola yang ada di seberang sungai dan dilarang melihat prosesi
penguburan. Aparat bersenjata ini kemudian mengamuk di pesantren. Mereka merusak dan
menghancurkan semua yang ada, mereka membakar kitab-kitab agama termasuk kitab suci al-
Quran dan surat Yasin yang ada di pesantren. Setelah puas membakar ayat-ayat Allah, aparat
bersenjata didikan Suharto ini, kemudian kembali ke barak dengan sejumlah truk,
meninggalkan warga yang tersisa yang hanya bisa menangis dan berdoa.
Setelah tragedi tersebut, warga Beutong Ateuh hanya bisa pasrah berdiam diri. Dengan
segenap daya dan upaya, para santri yang tersisa-kebanyakan perempuan tua dan anak-anak
kecil-membangun kembali pesantren tersebut dan meneruskan pendidikan dengan segala
keterbatasan. Sampai kini, pesantren ini belum memiliki cukup dana untuk mengganti seluruh
al-Quran, kitab-kitab kuning, dan surat-surat Yassin yang dibakar aparat. Juga barang-barang
lain seperti seluruh pakaian, kartu tanda pengenal, dan sebagainya yang musnah terbakar.
Sampai detik ini, tidak ada seorang pun pelaku pembantaian terhadap Tengku Bantaqiah dan
santri Beutong Ateuh yang diseret ke pengadilan. Tidak ada satu pun komandan tentara yang
dimintai pertanggungjawaban atas ulahnya membakar kitab suci Al-Qur’an dan surat Yassin,
sampai hari ini. Para pelakunya masih bebas berkeliaran. Mungkin tengah menanti hukum
AllahSubhanahu wa Ta’ala atas ulah mereka. Sama seperti guru mereka: Jenderal Suharto.
Tragedi Beutong Ateuh hanyalah satu di antara jutaan tragedi kekejaman rezim Suharto
terhadap Muslim Aceh. Anehnya, sampai detik ini tidak ada satu pun pejabat pemerintah, sipil
maupun militer, yang terlibat kejahatan HAM sangat berat atas Muslim Aceh yang diseret ke
pengadilan. Mereka masih bebas berkeliaran dan bahkan banyak yang masih bisa hidup
mewah dengan menikmati kekayaan hasil jarahan atas kekayaan bumi Aceh. Dalam tulisan
berikutnya akan dipaparkan kejahatan-kejahatan HAM Suharto lainnya terhadap umat Islam,
seperti Tragedi Tanjung Priok, Lampung, dan lainnya.

Pada awal 1980-an, rezim Suharto menghendaki agar Pancasila dijadikan satu-satunya asas
bagi seluruh partai politik dan organisasi kemasyarakatan yang ada di Indonesia. MPR
akhirnya mengukuhkan Pancasila sebagai asas tunggal (astung) di Indonesia lewat Tap MPR
No.11/1983 yang dituangkan dalam UU No.3/1985 tentang Partai Politik dan Golongan Karya
serta UU No.8/1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Penetapan Pancasila sebagai astung
menuai badai kontroversi di tengah masyarakat, terutama bagi umat Islam karena hal tersebut
telah nyata-nyata mengganggu akidah umat Islam. Walau ada elemen umat Islam yang mau
tunduk pada keinginan rezim fasis ini, namun di berbagai tempat aksi unjuk rasa menentang
ditetapkannya Pancasila sebagai astung meledak di mana-mana. Para ulama dan dai yang iman
dan akidahnya masih lurus dan bersih, dengan tegas mengatakan jika astung bertentangan
dengan akidah Islam, sebab itu wajib hukumnya menolak.
Apalagi langkah-langkah Jenderal Suharto ini lama-kelamaan mirip dengan apa yang
dilakukan para pemimpin komunis di negaranya. Jika negara komunisme memiliki partai
negara yang bertindak sebagai buldoser suara rakyat, maka Golongan Karya di masa Suharto
pun demikian. Jika negara komunisme mengkultuskan pemimpinnya dan siapa pun yang
berseberangan dengannya dihabisi, demikian pula dengan yang dilakukan Suharto.
Bukan itu saja, di mulut penguasa fasis ini, Indonesia katanya berlandaskan Pancasila dan UUD
1945, namun kenyataannya rakyat kian banyak yang hidup melarat, umat Islam dipaksa ikut
program KB, di bidang ekonomi pengusaha sipit diberi keistimewaan bahkan dengan
mematikan pengusaha-pengusaha pribumi sekali pun, KKN di sekitar Suharto gila-gilaan,
penembakan misterius yang direstui Suharto pun tengah meraja-lela, dan sebagainya. Apalagi
saat itu Jenderal Leonardus Benny Moerdhani yang dikenal sebagai jenderal islamophobia
sedang jadi anak emas Suharto, umat Islam terus-menerus ditindas.
Salah satu wilayah yang paling berani menyuarakan kebenaran, menentang sikap represif
rezim ini adalah Tanjung Priok di Jakarta Utara. Para ulama dan dai setempat berkotbah dan
menyerukan agar umat Islam agar berani untuk kembali ke akidah Islam yang sebenarnya, dan
menentang thagut, dan melawan segala bentuk kesewenang-wenangan, seperti halnya Musa
a.s. menentang dan melawan kediktatoran Firaun.
Dalam situasi panas seperti inilah, pada Senin, 10 September 1984, Sersan Hermanu yang non-
Muslim, Babinsa setempat, tiba-tiba menyiram air got ke dinding Mushola Asy-Syahadah di
Gang IV Priok. Hermanu juga masuk mushola tanpa melepas sepatu larsnya dan meninginjakinjak
semua yang ada termsuk menginjak-injak Al-Qur’an. Di saat Suharto berkuasa,
menginjak-injak Al-Qur’an, bahkan membakarnya sekali pun, adalah hal yang biasa.
Atas kelakuan Hermanu, warga marah. Diseretlah motornya dan dibakar. Babinsa itu kabur.
Tak lama kemudian, empat pengurus mushola diciduk aparat. Saat itu tersiar kabar jika
penembak misteriusnya Benny Moerdhany akan menghabisi para mubaligh. Ini kian
memanaskan situasi.
Ba’da Maghrib, Rabu, 12 September 1984, usai hujan, digelar tabligh akbar di Jalan Sindang
guna menuntut Kodim membebaskan empat pengurus mushola yang ditahan. Amir Biki
berpesan pada Yayan Hendrayana, salah seorang mubaligh, “Jangan takut-takut ngomong.”
Akhirnya Yayan yang mendapat kesempatan keempat berteriak lantang, “Man Anshoru
ilallah!?“ Siapa yang sanggup membela agama Allah!? Dijawab para jamaah, “Nahnu anshorullah!”
Kami sanggup!
Jamaah berjubel malam itu memenuhi lorong-lorong dan jalan di Priok. Tak kurang dari delapan
puluh buah speaker dipasang. Puluhan ribu warga Priok memadati jalan. Banyak di antaranya
ibu-ibu dan gadis-gadis berjilbab, sesuatu pemandangan yang masih asing di tahun itu. Entah
mengapa, malam itu Yayan Hendrayana memiliki firasat jika nanti sesuatu akan terjadi. Sebab
itu dia memerintahkan agar para perempuan dan anak-anak segera menyisih dari jamaah dan
segera masuk rumah terdekat jika terjadi apa-apa.
“…Sebab nanti tentaranya Benny akan membantai saudara-saudara sekalian!” ujar Yayan saat
bercerita pada penulis di tahun 1998. “Padahal saya tidak tahu bila nanti benar-benar terjadi
pembantaian. Saya ngomong begitu saja,” tambahnya.
Usai Yayan, Syarifin Maloko naik podium. Lalu Amir Biki. Tokoh Priok ini berkata lantang,
“Saudara-saudara, para ikhwan hamba Allah. Ternyata hingga kini tidak ada jawaban dari
Kodim. Ini berarti kita harus konsekuen dengan janji kita. Kepada saudara-saudara, saya titip
keluarga saya. Andai saya terbunuh malam ini, tolong mayat saya diarak ke seluruh Jakarta!
Jarum jam sudah menunjuk angka sebelas. Puluhan ribu jamaah Priok segera bergerak
mendekati Kodim agar mau memberikan jawaban. Namun tiba-tiba, terdengar rentetan
tembakan. Jamaah yang berada di barisan depan bertumbangan di aspal. Genangan air hujan
yang masih tersisa di aspal seketika berubah warna menjadi merah. Situasi kacau. Tentara
masih melepaskan rentetan tembakan dengan laras senjata lurus menghadap jamaah. Ratusan
jamaah Priok meregang nyawa. Setelah jalanan sepi, ratusan mayat yang bergelimpangan di
jalan segera diangkut truk tentara, entah dibawa kemana. Mobil pemadam kebakaran mondarmandir
menyemprotkan air ke aspal untuk menghilangkan genangan darah yang ada di sanasini.
Aparat berjaga di semua tempat strategis dengan senjata siap tembak.
Pembantaian ratusan jamaah pengajian Priok oleh tentaranya rezim Suharto ini menimbulkan
kemarahan umat Islam di Indonesia. Untuk meredakannya, Benny Moerdhani menggandeng
Abdurrahman Wahid keliling pesantren di Jawa. Sedang Pangdam Jaya Try Sutrisno
mengamankan ibukota dari ekses tragedi besar tersebut. Tidak ada media massa yang berani
memuat tragedi tersebut dengan sebenarnya.
Sejumlah tokoh Priok yang berhasil lolos dikejar dan ditangkap. Para ustadz dan aktivis Islam
memenuhi penjara. Siksaan bathin dan fisik mereka alami. Ba’da Priok, aktivitas dakwah Islam
benar-benar ditindas. Sedang pemurtadan meraja-lela. Inilah salah satu bentuk kekejaman
rezim Suharto terhadap dakwah Islam. Sampai detik ini penegakan hukum atas Tragedi Priok
masih belum tuntas. Misteri gelap masih menyelubunginya.(bersambung/rd)

Usai tragedi Priok, rezim Suharto sepertinya menemukan momentum untuk kian bertindak
represif terhadap dakwah Islam. Intel disebar ke berbagai masjid untuk memata-matai khotib.
Jika ceramah sang khotib dianggap sedikit keras maka langsung ditangkap dan dipenjara. Hal
inilah yang menimpa Hasan Kiat, khotib dari Priok yang hanya karena ceramahnya tegas
dalam akidah Islam ditangkap aparatnya Suharto.
Dalam tahanan rezim Suharto, penyiksaan sudah menjadi santapan keseharian. “Ustadz Zubir
dari Kalibaru disiksa terus hingga dia meninggal dunia. Seorang tapol Islam bernama Robby
giginya digerus pakai gagang pistol, nyaris rontok semua. Sedang Tasrif Tuasikal, terpidana
kasus Priok, dadanya ditusuk bayonet. Alhamdulillah, dia kuat,” ujar Hasan Kiat kepada penulis
pada tahun 1998.
Oleh aparatnya Suharto, walau tahu jika para tahanannya adalah orang-orang shalih, para
ustadz, para aktivis masjid, dan sebagainya, namun untuk memberatkan mereka, aparat
berusaha keras mengkaitkan mereka ini dengan PKI. Ini dinyatakan Hasan Kiat yang
mengalami sendiri hal seperti itu.

Hijrah ke Lampung

Karena kondisi Jakarta khususnya dan Jawa pada umumnya sangat represif bagi dakwah
Islam, sedangkan kemaksiatan tambah lama tambah meraja-lela, hal ini membuat sekelompok
aktivis dakwah mengambil keputusan untuk melakukan hijrah. Lampung menjadi tujuannya.
Di tanah ini mereka bercita-cita membuka lahan baru, membangun rumah dan perkampungan,
lengkap dengan mushola sebagai tempat ibadah dan belajar ilmu agama. Sebuah
perkampungan islami, demikian harapan mereka.
Sukardi merupakan salah seorang aktivis dakwah yang memiliki harapan itu. Pemilik optik
‘Nusa Indah’ di Priok ini aktif di pengajiannya Nur Hidayat, seorang mantan atlet karateka
nasional. Pada tahun 1988, seorang sahabatnya bernama Haryanto menyatakan jika mereka
akan hijrah ke Lampung, tepatnya di Dukuh Cihideung, Dusun Talangsari III, Lampung.
21
“Saya lalu rembukan dengan isteri. Isteri saya hanya berkata, ‘Jika memang itu berada di jalan
Allah, saya siap kemana saja berangkat,” tutur Sukardi kepada penulis saat bertemu pada 1998.
Akhirnya semua kacamata dagangan dilelang murah.
Pada 10 Januari 1989, Sukardi memboyong Ismawati (20 th) sang isteri, dua anaknya yang
masih kecil (Eka Triyani, 5 th, dan Ahmad Daulatul Indi, 3 th), serta seorang ipar, Sumarni (19
th).
“Bersama sepuluh keluarga saya berangkat ke Lampung. Yang hijrah tahap pertama ini orangorang
lapangan semua. Kami bukan pendakwah. Jadi kita-kita ini yang membuka lahan,” ujar
Sukardi.
“Duapuluh hari pertama tak ada kegiatan apa-apa. Kami hanya mengerjakan ibadah rutin dan
menanam singkong. Informasi dari Jakarta yang menyatakan Lampung sudah siap huni
ternyata belum apa-apa. Gelombang demi gelombang orang-orang Jakarta datang ke Lampung
dan bergabung bersama kami,” lanjutnya.
Di saat itu, sosok perempuan berjilbab merupakan suatu keanehan. Sebab itu, kedatangan para
perempuan berjilbab di Lampung disikapi oleh para warga asli, terlebih aparat pemerintah
daerahnya, sebagai sesuatu yang harus diwaspadai. Kepala desa setempat pun melayangkan
surat aduan kepada Camat Zulkifli Malik. Tak lama kemudian surat dari Camat Zulkifli datang
mengundang Warsidi, pimpinan jamaah, agar datang ke kantor kecamatan.
“Entah apa isi surat aduan dari kepala desa itu. Namun surat undangan dari camat sangat
mencurigakan. Apalagi kami sudah mendengar kabar jika Pak Warsidi akan ditangkap,” papar
Sukardi.
Akhirnya setelah bermusyawarah, jamaah sepakat untuk mencegah Warsidi menghadap
Camat. Sebagai gantinya dibuat surat yang ditulis oleh ipar Sukardi, Sumarni, yang berbunyi:
“Sebaik-baiknya umaro adalah yang mendatangi ulama. Dan seburuk-buruknya ulama adalah
yang mendatangi umaro.” Lalu dilanjutkan dengan kalimat, “…mengingat kesibukan kami
mengisi pengajian di beberapa tempat, maka kami mohon agar Bapak bisa datang sendiri ke
tempat kami untuk melihat sendiri kondisi sebenarnya.”
Tak lama kemudian Camat dikawal beberapa aparat datang menemui Warsidi. Lalu Camat itu
mengundang kembali Warsidi agar datang ke tempatnya. Jamaah menolak. Situasi memanas.
Setelah rombongan camat pulang, Warsidi memerintahkan agar jamaah mempersiapkan diri
bila kondisi memburuk.
“Akhirnya saya dan kawan-kawan bikin panah di satu tempat di luar Cihideung. Tiba-tiba
datang utusan Pak Warsidi yang bilang jika pada tanggal 15 Februari nanti tentara akan
menyerang desa kami. Akhirnya kami balik ke Cihideung. Ada yang bilang kami berlatih bela
diri, latihan memanah, itu bohong semua. Kami malah tidak mau ada konfrontasi dengan
aparat di sini. Kami hanya ingin membangun satu perkampungan yang islami, jauh dari
kemaksiatan,” tambah Sukardi.
Pada 3 Febrari 1989, Danramil Kapten Soetiman datang sendirian naik motor, kemudian, 7
Februari 1989, sepasukan tentara bersenjata lengkap menyerbu Cihideung. Jamaah Warsidi
yang tidak pernah menduga akan hal itu berlarian menyelamatkan diri sambil berteriak,
“Allahu Akbar!”
Para perempuan dan anak-anak kecil beror ke Cihideung. Jamaah menerimanya dengan baik.
Jamaah malah menerangkan cara bercocok tanam lada yang baik. Tak lama kemudian Kapten
Soetiman pulang. Situasi tetap berjalan biasa.
Lima hari larian menuju mushola yang dianggapnya aman. Rumah Allah tidak akan mungkin
diserang, pikir mereka. Namun perkiraan mereka ternyata salah besar. Tentaranya rezim
Suharto ternyata tidak menganggap istimewa rumah Allah. Para tentara segera mengepung
mushola tersebut.
Dengan berteriak-teriak, tentara memerintahkan agar semua yang berlindung di mushola
segera keluar. Para perempuan dan anak-anak kecil yang berlindung di dalam mushola kian
ketakutan. Mereka hanya bisa berdzikir dengan bibir yang gemetar ketakutan. Melihat tidak
ada yang mau keluar, para tentara itu langsung menembaki mushola. Belum cukup dengan
berondongan tembakan, mushola yang penuh para perempuan berjilbab dan anak-anak kecil
itu pun dibakar habis. Tentaranya Suharto mengulangi kekejaman yang pernah dilakukan
tentara Zionis-Israel di Shabra-Satila. Semua yang ada di dalam mushola menggapai syahid
dengan cara amat memilukan.
Sukardi yang saat kejadian tengah dalam perjalanan ke Jakarta lolos dari pembantaian itu.
Hanya saja, isteri, ipar, dan dua anaknya yang masih balita termasuk korban yang terpanggang
hidup-hidup di mushola. Walau demikian, Sukardi ditangkap di Jakarta dan ditahan sampai
dengan tahun 1994, bersama dengan Nur Hidayat, Maryanto, dan yang lainnya.
Dengan mata merah menahan kesedihan yang sangat, Sukardi menerawang, “Sampai saat ini
saya masih suka mendengar isak tangis anak-anak saya. Mereka memanggil-manggil saya,
“Bapak.. Bapak…” Ya Allah, saya ingin melihat mereka lagi. Saya ingin tahu di mana kubur
mereka. Sampai sekarang, saya tidak tahu di mana mereka dikuburkan. Mudah-mudahan,
Allah mengumpulkan kami semua dijannahnanti. Amien.” Dalam Tragedi Lampung, aparat
rezim Suharto telah membantai lebih dari 250 nyawa anak bangsa, sebagian besar perempuan
dan anak-anak kecil yang syahid terpanggang di dalam rumah Allah. Tragedi ini pun sampai
sekarang masih menyisakan banyak misteri. Penegakan hukum belum tuntas.
Tragedi Aceh, Tanjung Priok, Lampung, hanyalah sebagian kecil kejahatan kemanusiaan yang
dilakukan penguasa rezim Suharto terhadap umat Islam. Belum lagi tragedi lainnya yang tidak
kalah mengerikan seperti yang ditimpakan pada rakyat Timor-Timur, Papua, Kedungombo,
dan sebagainya.
Seperti kata orang bijak, kehidupan ibarat roda yang berputar. Maka ada saat naik, ada pula
saat turun. Demikian juga dengan kekuasaan Jenderal Suharto. Rezim yang lahir dari genangan
darah jutaan rakyatnya ini dengan dukungan penuh dari blok imperialis dan kolonialis Barat,
mengalami “masa keemasan” di akhir tahun 1960-an hingga semester kedua tahun 1990-an.
Selama hampir sepertiga abad, Jenderal Suharto menjadi presiden dengan kekuasaan nyaris
absolut bagaikan raja atau pun diktator. Siapa pun yang berani berseberangan keyakinan dan
pandapat dengannya, walau ia bekas teman paling setia pun, pasti akan disingkirkan.
Di masa awal kekuasaannya, rezim ini menggadaikan kekayaan alam bangsa yang sedemikian
besar kepada jaringan korporasi Yahudi sekaligus merancang cetak biru perundang-undangan
penanaman modal asing Indonesia di Swiss (1967). Langkah ini diikuti dengan “stabilisasi”
perekonomian dan politik di dalam negeri, dengan campur tangan penuh kekuatan imperialis
dan kolonialis dunia seperti Amerika Serikat dan Jepang.
Terhadap dakwah Islam, rezim Jenderal Suharto bersikap sangat keras. Walau di awal naiknya
kekuasaan umat Islam sempat digandeng dengan mesra, namun setelah berkuasa, umat Islam
ditendang keluar dari pusat kekuasaan. Dakwah Islam menjadi barang haram dan bahkan
menjadi sasaran operasi intelijen di bawah komando Jenderal Ali Moertopo hingga Jenderal
Leonardus Benny Moerdhani.
Sepanjang tahun 1970-an, rezim Jenderal Suharto menikmati masa kejayaan dan kemakmuran
dengan ‘Oil Booming‘-nya. Di sisi lain, korupsi, kolusi, dan nepotisme juga tumbuh dengan
sangat subur. Cendana menjadi pusat dari peredaran keuangan di negeri ini. Dan banyak orang
yang haus kekuasaan dan juga kekayaan secara gerilya maupun terang-terangan merapat ke
Cendana.
Pada akhir tahun 1980-an dan awal 1990-an, seiring perubahan kepentingan politis Amerika
Serikat, di mana era perang dingin sudah bisa dikatakan berakhir dengan tumbangnya Uni
Soviet dan imperium komunis di Eropa Timur, maka berubah pula orientasi politis dari rezim
Jenderal Suharto. Walau demikian ‘stabilitas politik dan ekonomi’ serta ‘Pancasila’ masih
menjadi tuhan yang tidak boleh diganggu gugat.
Dakwah Islam yang sudah puluhan tahun ditindas dengan amat represif, perlahan-lahan
simpulnya dikendurkan oleh Suharto. Banyak kalangan menyebut Suharto sudah bertobat dan
akan khusnul khatimah. Atribut-atribut keislaman seperti peci putih, sorban, dan jubah mulai
dikenakan oleh Jenderal yang tangannya berlumuran darah jutaan rakyatnya ini. Jilbab secara
perlahan juga mulai berkibaran di seantero negeri. Tokoh-tokoh Islam dengan cepat dan-maafsedikit
gegabah, menyebut hal ini sebagai kebangkitan Islam di Indonesia, padahal baru sebatas
kulit luarnya saja. Sedangkan ‘tradisi’ KKN tetap dilestarikan bahkan sekarang sudah
mengalami inovasi yang sangat luar biasa. Ke masjid sering namun tetap saja gila memburu
proyek-proyek yang sarat dengan mark-up anggaran dan sebagainya.
Yoshihara Kunio, yang meneliti hubungan bisnis dan politik kekuasaan di Asia Tenggara,
termasuk Indonesia, menerbitkan bukunya yang akhirnya dilarang beredar oleh Suharto. Buku
tersebut berjudul “Kapitalisme Semu Asia Tenggara”. Untuk Indonesia, Kunio menyatakan jika
pondasi perekonomian bangsa ini sebenarnya sangat rapuh karena dibangun berdasarkan
praktik KKN semata, sedangkan para pengusaha kecil-menengah yang lokal nyaris hidup
sendiri tanpa adanya suatu proteksi atau pun perlindungan khusus dari pemerintah.
Akibatnya, kian hari kian banyak perusahaan lokal yang dicaplok oleh korporasi asing.
Sebab itu, ketika tepat 100 tahun gerakan Zionisme Internasional merayakan kelahirannya, dan
salah seorang pengusaha Yahudi dunia bernama George Soros memborong mata uang dollar
AS dari pasar uang dunia, maka meletuslah krisis keuangan yang berawal dari Thailand dan
terus merembet ke Indonesia. Harga membubung tinggi dan banyak pengusaha hasil KKN
ambruk. Jahatnya, para konglomerat kakap yang amat dekat dengan Cendana malah melarikan
diri ke luar negeri dengan membawa uang rakyat Indonesia dengan nilai yang amat sangat
banyak. Uang hasil BLBI yang jumlahnya ratusan triliun rupiah dijarah dan tidak pernah
dikembalikan hingga detik ini. Indonesia meluncur pasti menuju kebinasaan.
Dari berbagai tekanan yang dilakukan mahasiswa, sejumlah pejabat, dan pastinya juga
Washington, Presiden Suharto akhirnyalengser pada Mei 1998.
Euphoria gerakan reformasi meledak. Habibie jadi presiden, diganti Abdurrahman Wahid, lalu
Megawati, dan kemudian Susilo Bambang Yudhoyono. Gerakan reformasi sudah berusia
sepuluh tahun lebih, namun di lapangan, praktik-praktik peninggalan rezim Suharto, yaitu
KKN ternyata bukan berkurang namun malah tambah marak dan inovatif dengan berbagai
dalih danhujjah.
Malah sejumlah tokoh yang mengaku reformis, dari yang sekuler sampai yang katanya
fundamentalis, kini nyata-nyata mendekati Cendana kembali yang memang masih memiliki
kekayaan materil yang luar biasa. Mereka beramai-ramai mengangkat Suharto sebagai orang
yang patut diteladani dan bahkan dikatakan sebagai Guru Bangsa. Panglima besar KKN malah
dijadikan Guru Bangsa. Ini merupakan sesuatu yang “amat hebat dan sungguh fantastis”.
Hal ini membuktikan kepada kita semua betapa gerakan reformasi tenyata telah gagal total.
Para Suhartois masih kuat bercokol di negeri ini. Hari-hari menjelang Pemilu 2009 ini kita bisa
melihat dengan mudah siapa saja orang-orang Indonesia, baik itu yang sekular maupun yang
mengklaim sebagai reformis, yang sesungguhnya Suhartois. Mereka membuka topengnya
lewat iklan, lewat manuver politik, dan sebagainya.
Padahal, demi menegakkan keadilan, Suharto selayaknya diadili di muka pengadilan. Suharto
adalah Jenderal Augusto Pinochet-nya Chille, Jenderal Lon Nol-nya Kamboja, yang harus tetap
mempertanggungjawabkan segala apa yang pernah diperbuatnya selama puluhan tahun di
depan pengadilan yang sungguh-sungguh menegakkan keadilan. Bukan malah dijadikan ikon
bagi perubahan.
Untuk menutup serial ini, ada baiknya kita mencamkan satu ayat Al-Qur’an surat Al-An’am
ayat 70 tentang kaum yang mempermainkan agamanya demi kenikmatan kehidupan dunia.
Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:
“Dan tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan
senda-gurau, dan mereka telah ditipu oleh kehidupan dunia. Peringatkanlah (mereka) dengan
al-Qur’an itu agar masing-masing diri tidak dijerumuskan ke dalam neraka, karena
perbuatannya sendiri. Tidak akan ada baginya pelindung dan tidak (pula) pemberi syafa’at
selain daripada Allah…” (Tamat/rd)
Sumber:
https://ahmadysamantho.wordpress.com/2013/07/15/siapa-sebenarnya-soeharto-penguasaboneka-
amerika/
http://www.eramuslim.com/berita/tahukah-anda/siapa-sebenarnya-suharto-tamat.htm

PERMINTAAN MAAF BUKAN KEPADA PKI

ANTARA News

Permintaan maaf bukan untuk PKI

Senin, 31 Agustus 2015 14:37 WIB
Permintaan maaf bukan untuk PKI

Yasona Laoly (FOTO ANTARA/Yudhi Mahatma)
Jakarta (ANTARA News) – Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, menegaskan, jika ada permintaan maaf untuk kasus pelanggaran HAM dalam kurun 1965-1966, maka hal itu bukan untuk Partai Komunis Indonesia (PKI), tetapi untuk korban.

“Yang jelas, hal itu masih dalam proses pembahasasan dengan beberapa lembaga seperti Komnas HAM dan Kontras, apa bentuk penyelesaian kasus pelanggaran HAM dalam kurun 1965-1966 yang terjadi pascaperistiwa Gerakan 30 September 1965 (G30S) itu,” ujarnya, di Jakarta, Senin.

Setelah menghadiri rapat koordinasi Koordinator Hukum, Politik dan Keamanan di Kemenkopolhukam, Jakarta, ia mengatakan pemerintah masih mempertimbangkan, apakah akan mengeluarkan kebijakan dalam bentuk penyesalan atau permintaan maaf kepada para korban.

“Permintaan maaf akan diberikan jika pemerintah menemukan tindakan-tindakan yang tidak tepat, ketidakadilan maupun pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pada korban pada kurun 1965-1966,” kata anggota DPR periode 2004-2009 itu.

Selain itu, pemerintah juga masih menimbang, apakah langkah penyelesaian kasus tersebut dilakukan menurut pro-justitia atau non-pro justitia.

Namun, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Luhut Pandjaitan, mengatakan, wacana permintaan maaf kepada korban pelanggaran HAM 1965-1966 belum terpikirkan.

“Belum pernah terpikir (permintaan maaf itu),” ujar Pandjaitan, jenderal yang lama berkarir di Korps Pasukan Khusus TNI AD (dulu bernama RPKAD pada masa 1960-an), singkat ketika dikonfirmasi oleh pewarta.

Polemik penyelesaian masalah pelanggaran HAM di Indonesia terus bergulir hangat.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu, menolak pilihan permintaan maaf dari negara kepada korban pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam kurun waktu 1965-1966 setelah Gerakan 30 September 1965 (G30S).

Saat ini, pemerintah sedang menggodok kebijakan menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang terjadi di masa lalu, termasuk pelanggaran HAM 1965-1966 yang menimpa orang-orang yang terkait ataupun terduga anggota PKI.

Salah satu cara yang dipertimbangkan adalah rekonsiliasi.

Hal ini sempat diungkapkan Kepala Kepolisian Indonesia, Jenderal Polisi Badrodin Haiti, namun menurut dia, kebijakan itu perlu sosialisasi mendalam.

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sendiri memiliki komitmen untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia.

Hal tersebut terdapat dalam visi misi dan program aksi berjudul Jalan Perubahan Untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian, yang berisi penjabaran dari Nawa Cita.

Dalam naskah itu tertulis, “Kami berkomitmen menyelesaikan secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu yang sampai dengan saat ini masih menjadi beban sosial politik bagi bangsa Indonesia, seperti Kerusuhan Mei, Trisakti-Semanggi 1 dan 2, Penghilangan Paksa, Talang Sari-Lampung, Tanjung Priok, Tragedi 1965”.[]

TAKTIK PERJUANGAN KAUM NASIONALIS INDONESIA

Taktik Perjuangan Kaum Nasionalis Indonesia
Selama Pendudukan Jepang.

I. Pendapat Berbagai Kaum Pergerakan Terhadap Perang Pasifik.

Melihat pertarungan yang mulai menajam antara Amerika Serikat, Jepang dan Inggris dikawasan Pasifik, Sukarno memperkirakan bahwa pertentangan ini dapat memicu timbulnya Perang Pasifik. Analisa ini dikemukakan oleh Sukarno untuk pertama kalinya di depan kongres P.P.P.K.I (Permufakatan Perkumpulan Politik Kebangsaan Indonesia) kedua yang diselenggarakan tanggal 25 hingga 27 di Solo.

Keesokan harinya tanggal 28 Desember 1929, Sukarno berpidato di depan sebuah rapat umum di Yogyakarta mengulangi kesimpulannya tentang kemungkinan pecahnya Perang Pasifik. Hari berikutnya Sukarno ditangkap pemerintah kolonial Belanda bersama Gatot Mangkupradja lalu dibawa dengan kereta api dan dijebloskan ke penjara Banceuy di Bandung.

Selanjutnya Sukarno berpendapat meskipun Perang Pasifik tidak akan mendatangkan kemerdekaan Indonesia, tetapi perang itu akan dapat mempercepat datangnya kemerdekaan itu. “Mempercepat” dapat diartikan sebagai datangnya suatu kesempatan bagi kaum nasionalis Indonesia “memanfaatkan pertentangan antara kolonialis Belanda dengan fasisme Jepang” sebagaimana Sukarno membuktikannya dikemudian hari.

Paro kedua tahun 1932 setelah menyelesaikan pendidikannya, Hatta kembali ke Indonesia. Ketika itu telah terdapat perbedaan pendapat mengenai taktik perjuangan antara Partindo yang dipimpin oleh Sukarno dengan PNI-Pendidikan yang dipimpin oleh Hatta.

Sukarno berpendapat bahwa tugas utama sekarang adalah melakukan agitasi dan aksi massa untuk machtsvorming. Pendapat Sukarno ini jelas berhubungan dengan analisanya tentang kemungkinan terjadinya Perang Pasifïk dimana ia mengatakan “Janganlah hendaknya kita belum sedia, kalau nanti musuh-musuh kita berkelahi satu sama lain dengan cara mati-matian di dekat negeri kita dan barangkali di dalam daerah negeri kita juga. Janganlah hendaknya kita kebutaan sikap, kalau lain-lain bangsa Asia dengan merapatkan diri satu sama lain tahu menentukan sikapnya didalam keributan ini.”

Sedangkan Hatta berpendapat bahwa PNI-Pendidikan mengutamakan pembentukan kader yang tahan uji dan mendidik massa. Pendapat Hatta ini di dasarkan kepada kenyataan bahwa kaum pergerakan belum cukup kuat, sehingga memerlukan waktu lama untuk dapat menumbangkan kolonialis Belanda di Indonesia. Kaum kolonialis Belanda dapat menggunakan kekuasaannya di Hindia Belanda menangkap, memenjarakan dan mengasingkan para pemimpin pergerakan kemerdekaan Indonesia. Dengan pendidikan, kita dapat menyiapkan banyak calon-calon pemimpin. Bila pemimpin yang sekarang ditangkap dan dibuang oleh Belanda, maka telah tersedia pemimpin-pemimpin muda yang akan tampil memimpin perjuangan. “Agitasi baik pembuka jalan! Didikan membimbing Rakyat ke organisasi! Sebab itu usaha kita sekarang: Pendidikan!”.

Dalam usaha mencari titik temu antara Partindo dengan PNI-Pendidikan, pada tanggal 25 September 1932 Hatta berkunjung ke rumah Sukarno di Bandung dan bertemu dengan Sukarno dan Sartono. Dalam tukar pikiran tersebut, Sukarno mengatakan kepada Hatta bahwa mendidik rakyat supaya cerdas memerlukan waktu bertahun-tahun dan baru akan tercapai kalau hari sudah kiamat. Hatta menjawab bahwa kemerdekaan mungkin tidak akan tercapai selagi ia masih hidup. Karena itulah dengan memberikan pendidikan kepada generasi muda, kita mengharapkan agar mereka meneruskan ajaran-ajaran kita dikemudian hari sehingga tercapailah kemerdekaan Indonesia sebagaimana yang kita cita-citakan.

Perdebatan ini tidak mencapai kata sepakat diantara keduanya. Tanggal 31 Juli 1933 Sukarno dan beberapa pimpinan Partindo lainnya ditangkap oleh pemerintah kolonial Belanda. Sukarno akhirnya dibuang ke Ende, Flores. Penangkapan ini dilanjutkan dengan larangan bersidang dan berapat bagi partai-partai non-kooperasi (non-ko) seperti Partindo, PNI-Pendidikan, PSII dan Permi. Tak lama kemudian, pada tanggal 25 Februari 1934, Hatta dan beberapa pimpinan PNI-Pendidikan lainnya seperti Sjahrir, Bondan ditangkap dan dibuang ke Boven Digul, Irian Barat.

Melihat kemungkinan serangan Jepang ke Hindia Belanda, Hatta mengajukan pandangan agar rakyat Indonesia dan pergerakan rakyat tidak mengambil pendirian pro-demokrasi Barat atau kontra fasisme Jepang, tetapi tetap kepada cita-cita Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Kemudian dalam maklumat yang dibuat Hatta atas permintaan Mr. Amir Sjarifudin menjelang serangan Jepang, Hatta menulis bahwa perang yang terjadi di Hindia Belanda adalah perang antara tentara Jepang dengan angkatan bersenjata kolonial Belanda.

Perang Dunia kedua yang berkecamuk di Eropa dan Asia-Pasifik mengubah pandangan kaum pergerakan. Sjahrir dan Dr. Tjipto berpendapat fasisme lebih berbahaya bagi pergerakan nasional daripada kolonialis Belanda. Mereka menarik kesimpulan bahwa perlawanan terhadap kaum kolonialis Belanda tidak lagi merupakan tugas utama dari propaganda kaum pergerakan nasional. Pergerakan nasional hendaknya melepaskan sikap non-kooperasi terhadap Belanda. Kemerdekaan Indonesia berkaitan erat dengan kompleksitas situasi dunia dewasa ini. Tanpa sekutu, kita mungkin tidak bisa mempertahankan eksistensi kita. Disinilah terletak dasar dari politik praktis kita untuk melakukan kerjasama dengan Belanda. Pada umumnya para pemimpin gerakan nasional Indonesia merasakan ancaman yang lebih berbahaya datang dari negara-negara Poros bila dibandingkan dari kaum kolonialis Belanda. Dr. Tjipto Mangunkusumo yang menurut pandangan Sjahrir adalah seorang ‘pejuang terbesar yang pernah dimiliki oleh pergerakan nasional kita’ segera menyurati Thamrin dan Sukarno menyatakan pendapatnya bahwa ia berpihak kepada negara-negara Sekutu dalam melawan negara-negara Poros.

Untuk menyatukan langkah, kaum pergerakan kemerdekaan aliran kooperatif (aliran-ko) membentuk GAPI (Gabungan Politik Indonesia) di Jakarta pada bulan Mei 1939 yang dipimpin oleh Muhammad Husni Thamrin, Mr. Amir Syarifuddin, Abikusno Tjokrosujono. Tanggal 17 Desember 1939 GAPI mengadakan aksi diseluruh Indonesia menuntut Indonesia ber-Parlemen. Kemudian pada tanggal 25 Desember 1939 dibentuklah Kongres Rakyat Indonesia untuk memperkuat tuntutan Indonesia ber-Parlemen.

Tuntutan Indonesia berparlemen disokong oleh kaum nasionalis di dalam Volksraad dimana pada bulan Februari 1940 anggota Volksraad Wiwoho mengajukan sebuah mosi mendukung Indonesia ber-Parlemen. Pemerintah Belanda menganggap sepi saja tuntutan Indonesia ber-Parlemen tersebut, bahkan pemerintah kolonial Hindia Belanda memperketat izin mengadakan rapat. Setelah negeri Belanda di duduki Jerman, pada awal tahun 1941, pemerintah Belanda di pengasingan di London mengirimkan komisi Visman ke Indonesia untuk “mendengar” berbagai pendapat di Indonesia.

Setelah komisi Visman kembali ke London, pemerintah kerajaan Belanda dipengasingan menyatakan bahwa bila perang selesai, akan dilangsungkan konperensi kerajaan yang juga akan dihadiri oleh pemimpin rakyat dilingkungan kerajaan Belanda untuk membicarakan perubahan-perubahan tata-negara di tanah jajahan Belanda. Sekarang belum waktunya mengadakan perubahan! Tidak ada perubahan sikap penjajah Belanda menghadapi tuntutan kaum pergerakan, selain Dr. Charles nan der Plas atas nama pemerintah kolonial Hindia Belanda (N.E.I) memberikan uang sebesar 25.000 gulden kepada Mr. Amir Sjarifuddin sebagai biaya membangun gerakan bawah tanah menentang Jepang.

Demikianlah terdapat tiga sikap kaum pergerakan nasional Indonesia dalam menghadapi kemungkinan pecahnya Perang Pasifik. Sukarno menganggap Perang Pasifik adalah suatu kesempatan baik bagi kaum pergerakan nasional Indonesia; Hatta menganggap perang Pasifik yang akan terjadi merupakan perang antara fasisme Jepang dengan kolonialis Belanda; sedangkan sebagian kaum nasionalis seperti Dr. Tjipto, Sjahrir; kaum Komunis Indonesia dan kaum pergerakan lainnya menyatakan sikap memihak Belanda (Sekutu) melawan fasisme Jepang.

II. Pertemuan Dengan Pemerintah Militer Jepang

Menjelang pemerintah kolonial Hindia Belanda di Indonesia menyerah kepada Jepang, Sukarno diungsikan dari tempat pembuangannya di Bengkulu ke Padang. Setelah tentara pendudukan Jepang tiba di Padang dan Bukittinggi, pimpinan tentara Jepang di Bukittinggi, Kolonel Fujiyama meminta bertemu dengan Sukarno di Bukittinggi. Terjadilah pembicaraan antara Fujiyama dengan Sukarno sebagaimana yang dituturkan Sukarno dalam autobiografinya yang ditulis oleh Cindy Adams sebagai berikut :
Fujiyama: “Peperangan ini bertujuan membebaskan Asia dari penaklukan kolonialisme Barat. ….. Didalam pengertian inilah kami ingin mengetahui, apakah tuan mempunyai keinginan untuk memberikan bantuan kepada tentara Dai Nippon”.

Sukarno: “Sekarang saya mengetahui apa yang tuan inginkan, saya kira tuan mengetahui keinginan saya”.

Fujiyama: “Tidak tuan Sukarno, saya tidak tahu. Apakah yang sesungguhnya dikehendaki oleh rakyat Indonesia ?

Sukarno : “Merdeka”.

Fujiyama: “Sebagai seorang patriot yang mencintai rakyatnya dan menginginkan kemerdekaan mereka, tuan harus menyadari bahwa Indonesia Merdeka hanya dapat dibangun dengan bekerja-sama dengan Jepang”.

Sukarno: “Ya, sekarang sudah jelas dan terang bagi saya bahwa tali-hidup kami berada di Jepang. Maukah pemerintah tuan membantu saya untuk kemerdekaan Indonesia ?”

Fujiyama: “Kalau tuan menjanjikan kerja-sama yang mutlak selama masa pendudukan kami, kami akan berikan janji yang tidak bersyarat untuk membina kemerdekaan tanah air tuan.”

Selanjutnya Sukarno menyatakan bahwa “ini adalah pertama kali aku menceritakan kisahku tentang bagaimana, bilamana dan di mana, dan mengapa aku mengambil keputusan untuk menyeret diriku untuk berdampingan dengan Jepang.”

Pemerintah kolonial Hindia Belanda juga memindahkan tempat pembuangan Hatta dan Sjahrir dari Banda Neira ke sekolah polisi Sukabumi, Jawa Barat. Setelah Jepang menduduki Hindia Belanda, pimpinan tentara pendudukan Jepang di Jawa mengirimkan seorang perwiranya menemui Hatta di Sukabumi. Kolonel Ogura menyatakan bahwa kepala Pemerintahan Militer Jepang di Jawa ingin bertukar pikiran dengan tuan Hatta, dan apakah tuan bersedia bersama-sama berangkat ke Jakarta.

Pertemuan berlangsung di rumah Gunseikan dimana telah menunggu Sumobucho dan opsir-opsir tinggi pembantunya. Setelah menanyakan keadaan Hatta selama pembuangan, mereka menanyakan apakah Hatta bersedia bekerjasama dengan Pemerintah Militer Jepang. Sebelum menjawab, Hatta bertanya, apakah Jepang akan menjajah Indonesia ? Sumobucho menjawab bahwa sama sekali tidak. Jepang datang kemari akan menolong memerdekakan Indonesia dari penjajahan. Hatta menyatakan kesediaannya bekerjasama sebagai penasehat saja, tidak sebagai pegawai pemerintah tentara pendudukan Jepang. Gunseikan setuju dan memerintahkan tuan Miyoshi yang bertindak sebagai penterjemah mencarikan kantor buat Hatta yang akan diberi nama “Cabang I dari Gunseikanbu”. Menurut keterangan Hatta, tujuannya menerima kerjasama dengan Pemerintah Militer Jepang sebagai penasehat adalah sebagai usaha mencoba meringankan tekanan tentara Jepang kepada rakyat.

Berbeda dengan sikap Sukarno dan Hatta tersebut diatas, Sjahrir menghindarkan diri berhubungan dengan pejabat-pejabat Jepang. Setelah keberangkatan Hatta dari Sukabumi ke Jakarta, Sjahrir menitipkan anak-anak angkatnya kepada iparnya, lalu melakukan perjalanan keberbagai kota di Jawa.

III. Kesepakatan Sukarno, Hatta dan Sjahrir

Untuk mendapatkan bantuan yang lebih besar dari para pemimpin rakyat Indonesia, Panglima Tentara Pendudukan Jepang di Jawa, Jenderal Imamura berpendapat perlu dibentuk suatu Pemerintahan Sipil dengan melibatkan para pemimpin bangsa Indonesia.

Kaum nasionalis yang berada di Jawa menolak ikut serta dalam pemerintahan sipil tersebut tanpa Sukarno. Dengan dukungan kuat dari Hatta, pemimpin nasionalis di Jawa ketika itu meminta kepada tentara pendudukan Jepang agar Sukarno didatangkan ke Jawa”.

Maka Jenderal Imamura meminta Kolonel Fujiyama, panglima pasukan Jepang di Sumatera agar Soekarno dibawa ke Jakarta. Tanggal 9 Juli 1942 kapal yang membawa Soekarno dan keluarganya dari Palembang berlabuh di pelabuhan Pasar Ikan. Sukarno menghubungi seorang famili Hatta yang berada di Pasar Ikan agar disampaikan pesan kepada Hatta bahwa ia sudah tiba dari Sumatera. Dan tidak akan bicara dengan siapapun sebelum bertemu dengan Hatta. Setelah menerima pesan Sukarno, Hatta minta diberitahukan kepada Sukarno bahwa ia akan datang menjemput Sukarno ke pelabuhan Pasar Ikan sore hari itu juga.

Disebuah ruangan di Pasar Ikan, kedua pemimpin tersebut bertemu. Hatta menyatakan rasa gembiranya dapat bertemu kembali dengan Sukarno, Ibu Inggit dan anak angkat mereka setelah terpisah hampir sepuluh tahun. Ketika ditanya oleh Hatta bagaimana pendapatnya mengenai perang Asia Timur, Sukarno menyatakan bahwa Jepang akan kalah …. asal kita tidak menentang mereka secara terang-terangan. Setelah berbicara selama lebih kurang setengah jam, Hatta mengajak Sukarno dan keluarganya menginap dirumahnya. Sukarno meminta kepada Hatta agar malam itu juga mereka bertiga dengan Sjahrir dapat bertukar pikiran.

1. Lahirnya Dwitunggal Sukarno Hatta.

Setelah makan malam bersama di rumah Hatta tanggal 9 Juli 1942, Sukarno, Hatta dan Sjahrir mulai berembuk.

Sukarno memulai pembicaran dengan mengatakan : “Bung Hatta dan saya di masa yang lalu telah mengalami pertentangan yang mendalam. Memang disatu waktu kita tidak berbaik satu sama lain. Akan tetapi sekarang kita menghadapi suatu tugas yang jauh lebih besar daripada yang dapat dilakukan oleh salah seorang dari kita. Perbedaan dalam hal partai atau strategi tidak ada lagi. Pada waktu sekarang kita satu. Dan kita bersatu di dalam perjuangan bersama.” Hatta segera menyatakan persetujuannya. Keduanya berjabat tangan dengan kesungguhan hati. Kemudian Sukarno melanjutkan : “Inilah janji kita sebagai Dwitunggal. Inilah sumpah kita yang jantan untuk bekerja berdampingan dan tidak akan berpecah hingga negeri ini mencapai kemerdekaan sepenuhnya.”

“Sebenarnya jiwa dan praktek Dwi Tunggal itu terutama berbentuk kebulatan kami berdua yang tidak tertulis dengan resmi, yaitu berupa tekad kami berdua, bahwa di dalam memimpin negara dalam revolusi dan perjuangan kemerdekaan, kebijakan dan tindakan-tindakan senantiasa diambil dengan kebulatan kami berdua. Banyak dokumen yang kami tandatangani berdua. Akan tetapi, apabila salah seorang diantara kami berdua tidak berada di ibukota, maka tindakan salah satu akan didukung dan dijunjung pula oleh yang lainnya”.

2. Jepang Pasti Kalah Dalam Perang Dunia Kedua ini.

Hatta mengatakan bahwa Jepang memang mendapat kesempatan memukul terlebih dahulu, tetapi industrinya ketinggalan dari industri Amerika. Amerika dapat memperbaiki alat perangnya dan dalam beberapa waktu dapat muncul kembali sebagai kekuatan yang mengatasi Jepang.

Menurut keterangan Sjahrir, “Kelihatannya, Abdul Rahman (nama samaran yang digunakan Sjahrir untuk Sukarno) sangat terpengaruh oleh sukses yang diperoleh Jepang. Jelas pula ia telah diperlakukan dengan kasar oleh Jepang di Sumatera. Ia menganggap Jepang adalah fasis murni, dan menganggap bahwa kita musti menggunakan cara perlawanan yang halus dalam berhadapan dengan mereka,……. . Lebih lanjut, ia memperkirakan bahwa masa depan jauh dari harapan kita, karena ia menganggap perang dengan Jepang paling kurang akan memakan waktu sepuluh tahun. Saya menyampaikan pandangan saya bahwa perang akan jauh lebih singkat, dan kita harus mengembangkan tujuan revoluioner kita. Dia maupun Hafil (nama samaran yang digunakan Sjahrir untuk Mohammad Hatta) tidak menentang pendapat tersebut, ….. “..

Kesimpulan akhir adalah : Sukarno, Hatta maupun Sjahrir sependapat bahwa Jepang akan kalah dalam Perang Asia Timur ini. Mereka bertiga hanya berbeda dalam perkiraan waktu berapa lama Jepang baru mengalami kekalahan dalam perang Pasifik.

3. Memadukan Perjuangan Legal dan Illegal Selama Masa Pendudukan
Jepang.

Bertiga mereka menyusun taktik perjuangan selama masa pendudukan Jepang. Hatta mengatakan bahwa ia menerima kerjasama dengan Pemerintah Militer Jepang sebagai penasehat untuk dapat meringankan tekanan tentara Jepang kepada rakyat. Lalu Sjahrir menyambung perkataan Hatta mengatakan bahwa Sukarno dan Hatta barangkali tidak dapat mengelakkan kerjasama tersebut. Namun ia yang tidak begitu terkenal akan tetap tinggal seperti sekarang ini.

Menurut keterangan Sukarno, mereka bertiga menyusun rencana-rencana gerakan untuk masa yang akan datang. Disetujui bersama bahwa mereka bertiga akan bekerjasama dengan dua cara. Sukarno dan Hatta bekerja diatas tanah secara terang-terangan, sedangkan Sjahrir bekerja dibawah tanah secara rahasia. Menurut Sjahrir “….. kami setuju bahwa mereka akan melakukan tindakan yang dimungkinkan secara legal untuk memberikan bantuan kepada perjuangan nasional secara luas, dan bersamaan dengan itu secara rahasia membantu perjuangan perlawanan. Kami menyadari bahwa Jepang akan mencoba menggunakan popularitas Rahman untuk tujuan propaganda, dan kami sependapat bahwa Jepang harus ditekan untuk mendapatkan konsesi politik bagi kaum nasionalis.”

”Yang satu memenuhi tugas yang tidak dapat dilakukan oleh cara yang lain. “Untuk memperoleh konsesi-konsesi politik yang berkenaan dengan pendidikan militer dan jabatan-jabatan pemerintahan bagi orang-orang kita, kita harus memperlihatkan diri dengan cara kolaborasi”, kata Sukarno. Biarlah saya, kata Sjahrir menyarankan , “untuk mengadakan gerakan bawah tanah dan menyusun bagian penyadap berita dan gerakan rahasia lainnya”.

4. Membangun dan Menyusun Kembali Pergerakan Rakyat.

Dalam pertemuan tersebut, Hatta menyarankan agar Sukarno tidak memasuki Gerakan 3 A ( Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia, Jepang Cahaya Asia) yang dipimpin oleh Shimizu. Gerakan 3 A dibenci orang karena banyak menggolong daripada menolong. Gerakan tersebut tidak memberikan apa-apa kepada rakyat kita. Lagi pula Jepang sangat membesar-besarkan peranan Gerakan 3 A ini. Tidak ada pemimpin bangsa Indonesia terkemuka yang duduk di dalam pimpinan Gerakan 3 A tersebut. Betul, kata Sjahrir. Gerakan tersebut tujuannya hanya untuk mengumpulkan bahan makanan dari rakyat kita, merampas kekayaan alam kita dan bahkan mengumpulkan tenaga manusia kita untuk kepentingan Jepang.

Sukarno berpandangan lain. Ia justru hendak memasukinya. Karena Gerakan 3 A ini tidak menguntungkan kita, maka dengan memasukinya, kita dapat membubarkannya dari dalam dan menggantinya dengan gerakan lain. Selanjutnya Sukarno mengatakan bahwa kita harus melancarkan “gerakan kebangsaan”. Kita tidak bisa diam-diam menyuruh rakyat kita berjuang tanpa adanya bimbingan. Bila kita tidak bisa membangun gerakan, maka kita tentu dapat melakukan infiltrasi kedalam gerakan yang sudah ada yang dibuat oleh Jepang. Kita harus membangun dan menyusun kembali pergerakan rakyat menuju cita-cita Indonesia Merdeka.

5. Mendidik dan Mempersiapkan Rakyat Menuju Kemerdekaan.

Sukarno selanjutkan mengatakan “Rakyat kita adalah bangsa yang suka damai, mau senang dan mengalah, dan pemaaf. Sungguhpun rakyat Indonesia hampir mencapai jumlah tujuh puluh juta dan diperintah oleh hanya 500.000 orang, akan tetapi darah rakyat tidak pernah bergolak sedemikian panas sehingga sanggup bertempur melawan Belanda. Belanda menenteramkan penguasaannya dengan memberikan kebaikan-kebaikan palsu.”

“Jepang tidak. Kita tahu bahwa Jepang tidak segan-segan memenggal kepala orang dengan sekali ayunan pedangnya. Kita mengetahui muslihat mereka, memaksa si korban meminum berliter-liter air dan kemudian melopat keatas perutnya. Kita sudah mengenal jeritan ditengah malam yang menakutkan yang keluar dari markas Kempeitai. Orang Jepang memang keras. Kejam. Cepat melakukan tindakan kurang ajar. Dan ini akan membuka mata rakyat guna mengadakan perlawanan….. Kondisi-kondisi inilah yang akan menciptakan suatu kebulatan tekad. Kalau rakyat kita betul-betul digencet, maka akan datanglah revolusi mental. Setelah itu revolusi fisik”.

Hatta mengatakan bahwa kita bisa menggunakan kemenangan tentara Jepang atas tentara Belanda untuk meningkatkan kepercayaan diri bangsa kita sendiri, sehingga tidak ada lagi anggapan dikalangan rakyat bahwa bangsa Asia lebih rendah dari orang Barat.

“Sebenarnya strategi kami adalah satu-satunya pilihan yang mungkin dijalankan ketika itu. Jadi kami tidak mempunyai pilihan lain. Pendudukan Jepang adalah kesempatan yang besar dan bagus sekali untuk mendidik dan mempersiapkan rakyat kita.”

Strategi dan Taktik perjuangan yang dibicarakan mereka bertiga tersebut diatas bertujuan mempersiapkan rakyat dan pergerakan kemerdekaan Indonesia selama pendudukan Jepang, menunggu kesempatan saatnya Jepang mengalami kekalahan dari Sekutu untuk menyatakan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia telah menentukan nasibnya sendiri, yaitu Indonesia Merdeka. Tugas selanjutnya adalah menghadapi Belanda yang tergabung dalam negara-negara Sekutu sebagai pemenang perang yang akan datang kembali menjajah Indonesia.

Pertemuan Sukarno dengan Penguasa Militer Jepang di Jawa

Apakah strategi perjuangan tersebut diatas dapat dilaksanakan tergantung kepada pembicaraan Sukarno dengan penguasa militer Jepang di Jawa esok harinya. Ketika bertemu, Letnan Jenderal Imamura-lah mula-mula membuka pembicaraan : “Saya memanggil tuan ke Jawa dengan maksud yang baik. Tuan tidak akan dipaksakan bekerja bertentangan dengan kemauan tuan. Hasil dari pembicaraan kita —- apakah tuan bersedia untuk bekerjasama dengan kami atau tetap sebagai penonton saja —- sama sekali tergantung kepada tuan sendiri.”

“Boleh saya bertanya, apakah rencana Dai Nippon Teikoku untuk Indonesia?”

Menjawab Imamura, “Saya hanya Panglima Tertinggi dari tentara ekspedisi. Teno Heika sendirilah yang berhak menentukan, apakah negeri tuan akan diberi otonomi dalam arti yang luas dibawah lindungan pemerintahnya. Ataukah akan memperoleh kemerdekaan sebagai negara-bagian dalam suatu federasi dengan Dai Nippon. Ataupun menjadi negara merdeka dan berdaulat penuh. Saya tidak dapat memberikan janji yang tepat tentang bentuk kemerdekaan yang akan diberikan kepada negeri tuan. Keputusan yang demikian tidak dapat diambil sebelum peperangan ini selesai. Sungguhpun demikian, kami dapat memahami cita-cita dan syarat-syarat tuan, dan ini sejalan dengan cita-cita kami.”

Kalimatku selanjutnya adalah, “Terima kasih Jenderal. Terima kasih karena tuanlah orang yang mendupak Belanda yang terkutuk itu keluar. Saya mencobanya selama bertahun-tahun. Negeri saya mencoba selama berabad-abad. Akan tetapi Imamuralah orang yang berhasil.” “Untuk memimpin rakyat kami sesuai dengan pemerintahan militer, saya memerlukan orang sebagai pembantu pimpinan. Urusan pemerintahan hanya dapat dilancarkan, kalau orang Indonesia ditempatkan pada jabatan-jabatan pemerintahan….”.

“Kalau ini pemecahan yang terbaik untuk memajukan kemakmuran dan kesejahteraan, maka orang Indonesia akan diberi kesempatan ikut dalam menyelesaikan urusan dalam negeri secara meningkat. Jabatan-jabatan dalam pemerintahan akan diberikan kepada bangsa Indonesia dengan segera.”

Kita berterima kasih kepada Bernhard Damn yang telah melakukan penelitian mengenai kebenaran keterangan Sukarno tersebut diatas. Damn mengutip keterangan Letnan Jenderal Imanura dalam buku kenangannya menyebutkan bahwa kepada Sukarno dijelaskan : “apakah Indonesia akan mendapat status otonom di dalam Imperium Jepang, menerima kemerdekaan sebagai suatu persekutuan, atau kemerdekaan penuh, merupakan soal yang akan diputuskan oleh pemerintah Jepang dan Tenno sendiri; ia tidak bisa ikut menentukannya. Hal itu tak disangsikan lagi baru akan dibicarakan sesudah perang, dan sampai saat itu yang berkuasa adalah rezim militer. Namun ia berjanji kepada Sukarno bahwa kesejahteraan penduduk akan diperhatikan, dan bahwa orang-orang Indonesia akan diikutsertakan dalam tugas-tugas pemerintah dan administratif.”

Pada saat itu tidak disinggung mengenai pelatihan militer bagi orang-orang Indonesia. Tetapi dalam kenyataan dikemudian hari, ketika terdesak dalam perang Pasifik, penguasa militer Jepang di Indonesia menyetujui tuntutan Sukarno untuk membentuk tentara Pembela Tanah Air (PETA) yang terdiri dari orang-orang Indonesia yang terlatih dalam kemiliteran.

IV. Pelaksanaaan Strategi Perjuangan Bersama.

Kegiatan Sukarno-Hatta

Kerjasama dengan penguasa militer Jepang telah menciptakan pandangan dikalangan rakyat bahwa Sukarno-Hatta, terutama Sukarno adalah pemimpin terpandang bangsa Indonesia. Yang lebih penting lagi adalah kerjasama tersebut juga menciptakan saluran tetap yang menghubungkan mereka dengan massa rakyat. Saluran tetap itu berupa pidato-pidato radio yang dapat di dengar diseluruh pelosok kota dan desa di Jawa, kunjungan ke berbagai kota di Jawa, rapat-rapat umum yang dikunjungi rakyat sampai ratusan ribu orang, serta melalui organisasi Putera, Jawa Hokkokai, Peta, Barisan Pelopor, BPKUPKI dan BPKI yang dipimpin oleh Sukarno. Bulan Maret 1943, untuk pertama kalinya Sukarno memegang jabatan resmi dalam suatu badan yang baru dibentuk bernama Pusat Tenaga Rakyat disingkat PUTERA. Tokyo menganggap PUTERA ini sebagai alat dari Sukarno untuk mengerahkan bantuan rakyat digaris belakang bagi kepentingan perang Jepang. Tetapi Sukarno mengartikannya sebagai alat yang nomor dua paling baik guna melengkapkan suatu badan penggerak politik yang sempurna.

Pada pertengahan kedua tahun 1943, lengkaplah bagian kedua dari rencana-rencana Sukarno. Yaitu kesiapan rakyat dibidang militer berbentuk tentara sukarela dengan nama PETA (Pembela Tanah Air). Jepang menderita kekalahan-kekalahan yang mengejutkan di seluruh daerah yang didudukinya di Pasifik dan tentaranya tersebar meliputi daerah pendudukan Jepang yang luas sekali. Mereka ingin agar prajuritnya mendapat tenaga bantuan dari para pemuda Indonesia yang tidak pengalami pendidikan Belanda dan dengan demikian tidak mempunyai perasaan pro-Barat. …. Para pemuda ini akan disuntik dengan pikiran-pikiran anti-Barat dan digembleng untuk berperang. Komando Tinggi Jepang menyetujui tentara PETA sebagai tentara yang dipersiapkan untuk melawan Sekutu jika mereka datang menyerbu Indonesia. Jenderal-jenderal itu tentu berpendapat, bahwa lebih baik menumpahkan darah bangsa Indonesia daripada mengorbankan prajurit-prajuritnya sendiri.

Sebaliknya Sukarno memandang peristiwa ini sebagai sesuatu kesempatan baik bagi rakyat Indonesia untuk menjadi tentara yang terlatih. Ini adalah kesempatan yang pertama kalinya bagi bangsa Indonesia belajar menggunankan senapan dan untuk pertama kali pula mereka belajar mempertahankan dirinya sendiri. Komando Tinggi Jepang mengharapkan bantuan Sukarno dalam menarik calon-calon yang baik untuk dididik menjadi perwira. “Tuan-tuan,” aku menegaskan. “Orang tidak akan mempertahankan negerinya secara sukarela, kecuali jika dia seorang patriot. Perasaan kebencian terhadap Sekutu yang sifatnya negatif dan yang akan tuan tanamkan harus diperkuat dengan cinta kepada tanah-air yang sifatnya positif seperti yang saya ajarkan.”

“Kalau begitu tuan Sukarno,” mereka memutuskan, “berikanlah kepada kami nama orang orang yang kesetiannya terhadap tanah airnya dapat tuan jamin sendiri.”

Juli 1944 Pulau Saipan yang sangat strategis jatuh ketangan Amerika. Ini berarti tembusnya garis pertahanan Jepang di kepulauan Mariana. Oleh karena itu, Jepang mempercepat pemberian konsesi pada usaha kemerdekaan Indonesia. 7 September 1944 Tokyo mengumumkan janji kemerdekaan Indonesia dengan segera, dan tanggal yang baik akan ditentukan lebih lanjut. Lalu disiapkanlah sebuah badan baru, bernama Jawa Hokokai yang berada dibawah pimpinan Sukarno dan akan bekerja sebagai aparat pemerintahan sipil yang pertama. Jawa Hokokai membentuk dewan-dewan setempat diseluruh pulau Jawa. Penggunaan bahasa Indonesia serta diperbolehkannya mengibarkan bendera merah putih mempunyai arti penting dalam meningkatkan rasa kebangsaan Indonesia. Semua ini merupakan persiapan penting bagi suatu revolusi nasional dimasa datang. Dewan-dewan ini dikemudian hari telah memungkinkan pemerintah RI yang baru merdeka melaksanakan wewenangnya sampai ke desa-desa diseluruh Jawa.

Tanggal 1 April 1945 tentara Amerika mendarat di Okinawa. Tanggal 29 April, Kaisar Jepang menyetujui pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia disingkat BPUPKI. Tanggal 7 Mei Jerman bertekuk lutut. 28 Mei 1945 BPUPKI mengadakan sidangnya yang pertama. Menjelang kekalahan Jepang, pada tanggal 7 Agustus BPKUPKI di bubarkan dan diganti dengan organisasi baru bernama Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia disingkat PPKI dengan Sukarno sebagai ketua dan Mohammad Hatta sebagai wakil Ketua. Jelaslah sekarang tidak ada lagi yang dapat menghentikan gerakan kemerdekaan Indonesia yang berlangsung dibawah pimpinan Sukarno-Hatta dan organisasi PPKI.

Terbentuknya BPUPKI dan PPKI telah memberikan kesempatan kepada para pemimpin nasional yang berasal dari hampir seluruh kepulauan Indonesia untuk berkumpul di Jakarta membicarakan dasar negara serta undang-undang dasar negara Indonesia yang hendak didirikan. Tanpa persiapan-persiapan tersebut diatas sudah pasti para pemimpin dan bangsa Indonesia tidak mungkin dapat menyambut datangnya kesempatan memproklamirkan kemerdekaan Indonesia begitu Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu dan mengorganisasi perlawanan menentang kembalinya Belanda menjajah Indonesia.

Kegiatan Perlawanan Dibawah Tanah.

Atas persetujuan saudara perempuannya yang memiliki rumah, tanah dan sawah di daerah Cipanas, Sjahrir membangun pusat gerakan bawah tanah pimpinannya disana.

Mula-mula menghubungi kolega dari PNI-Pendidikan yang bergerak dibawah tanah menentang Jepang. Beberapa kawan seperjuangan lama yang dapat dipercaya Sjahrir sering datang berhubungan dengannya di Cipanas. Sebagian orang yang tidak mengetahui kegiatan Sjahrir mengatakan ia sedang mendapat gangguan mental, dan sebagian lagi mengatakan bahwa Sjahrir sedang memulihkan kesehatannya dari penyakit tbc di Cipanas. Berita-berita bohong seperti itu membantu juga mengelabui Kempeitai, sehingga kegiatan bawah tanah Sjahrir yang berpusat di Cipanas tidak menjadi perhatian Jepang.

Sjahrir membangun hubungan dengan kegiatan dibawah tanah menentang Jepang yang dilakukan oleh orang-orang Indo-Belanda dan Tionghoa. Untuk memperoleh senjata, ia membangun hubungan dengan mantan tentara kolonial yang mengetahui dimana senjata senjata ex-tentara kolonial disembunyikan. Juga berusaha membina hubungan dengan grup Belanda yang anti Jepang seperti pengarang de Willingen dan seorang dari politikus reformis Belanda Jacques. Mr. Sutjipto aktif berhubungan dengan pemuda intelektual dan mahasiswa, serta turut memberikan bantuan finansial kepada kegiatan Sjahrir.

Dalam waktu-waktu tertentu Sjahrir melakukan perjalan dengan kereta api keberbagai kota di Jawa menghubungi beberapa grup kaum nasionalis yang bekerja di bawah tanah di Jawa. Pada suatu ketika, Sjahrir ditawari seorang nyonya Belanda apakah mau menyewa rumahnya di Jakarta dengan sewa yang murah. Sjahrir kemudian menjadikan rumah tersebut sebagai salah satu pos pergerakan bawah tanah di Jakarta hingga Jepang menyerah. Pertemuan-pertemuan diantara beberapa grup dibawah tanah tersebut menghasilkan sebuah program bersama yang menjadikan Indonesia Merdeka sebagai tujuannya.

Program tersebut disampaikan kepada Hatta di Jakarta. Disamping menerima laporan kegiatan bawah tanah yang dipimpin oleh Sjahrir, Hatta selalu menyampaikan apa yang ia ketahui mengenai tindakan yang akan dilakukan Jepang yang dapat membahayakan gerakan bawah tanah. Selama pendudukan Jepang, Hatta tetap berhubungan dengan gerakan bawah tanah pimpinan Sjahrir.

Selain kelompok Sjahrir, Mr. Amir Sjarifuddin dan PKI illegal juga melakukan kegiatan bawah tanah menentang Jepang. Kempeitai (dinas rahasia Jepang) segera dapat mencium kegiatan bawah tanah Mr. Amir Sjarifuddin, sehingga beberapa orang-orangnya ditangkap Jepang. April 1942, melalui seorang mahasiswa hukum Mr. Amir Sjarifuddin mengirim pesan kepada Hatta di Jakarta agar Hatta dapat menolongnya. 29

Oleh Hatta ia diminta datang ke Jakarta dan mengusulkan agar Amir Sjarifuddin mengambil sikap “bekerjasama” dengan Jepang. Hatta menjelaskan kepada pihak Jepang bahwa Amir Sjarifuddin ditangkap Belanda dan disuruh memilih untuk bekerja pada pemerintah Belanda atau dibuang ke Boven Digul. Tetapi ia adalah seorang pemimpin pergerakan rakyat menentang kolonial Belanda. Kemudian Mr. Amir Sjarifuddin dipekerjakan oleh Jepang pada organisasi propaganda Jepang. Tahun 1943 ia bersama beberapa koleganya ditangkap Jepang dan dijatuhi hukuman mati. Berkat campur tangan Sukarno dan Hatta, hukuman Mr. Amir Sjarifuddin diubah menjadi hukuman seumur hidup dan ia bebas setelah Jepang menyerah kepada Sekutu.

Secara terpencar-pencar, PKI illegal juga melancarkan gerakan bawah tanah menentang Jepang berpedoman kepada keputusan Sidang ke-7 Komintern tahun 1935 yang menganjurkan kepada kaum komunis untuk membentuk Front Rakyat menentang fasisme. Keputusan Komintern ini dibawa oleh Musso ketika ia secara rahasia kembali ke Indonesia tahun 1936. Diantaranya grup bawah tanah yang dipimpin oleh Pamoedji dan Widarta yang menggunakan Gerindo sebagai organisasi legalnya dan menerbitkan lembaran berita tidak tetap bernama ‘Menara Merah’. Ada pula organisasi PKI illegal yang bergerak di Lasem-Pemalang. Tidak jelas apakah gerakan PKI illegal yang terpencar-pencar ini berada dibawah pimpinan Amir Sjarifuddin yang menurut pengakuannya telah masuk menjadi anggota PKI illegal ketika Musso kembali ke Indonesia tahun 1936.

Menjelang kekalahan Jepang, terdapat juga kelompok-kelompok pemuda dan mahasiswa yang melakukan kegiatan dibawah tanah menetang Jepang. Kegiatan mereka terutama terpusat di Jakarta. Kelompok mahasiswa Kedokteran terpusat di asrama mahasiswa Jl. Prapatan 10. Satu lagi berpusat diasrama Baperpi di Cikini 71. Yang lain adalah kelompok Asrama Angkatan Baru, Menteng yang didirikan oleh Departemen Propaganda Jepang. Kemudian ada Asrama Indonesia Merdeka yang didirikan atas usaha Laksamana Maeda, perwira penghubung antara Angkatan Laut dengan Angkatan Darat Jepang ke-16 yang memerintah pulau Jawa.

Tokoh-tokoh kaum nasionalis, seperti Sukarno dan Hatta memberikan kuliah dan ceramah di berbagai kelompok tersebut secara legal. Pertengahan tahun 1944, perwakilan Angkatan Laut Jepang juga meminta Sjahrir ikut memberikan kuliah di Asrama Indonesia Merdeka.

Tidaklah mudah bagi Sukarno dan Hatta melakukan pekerjaan legal selama masa pendudukan tentara Jepang di Indonesia.

Menurut penuturan Sukarno “Kemanapun aku pergi, aku diiringi oleh perwira-perwira Jepang atau menelitiku secara diam-diam. Seringkali Kempeitai datang diwaktu yang tidak tertentu. Aku harus menjaga diriku setiap saat. Orang Jepang tidaklah bodoh. Mereka tidak pernah mempercayaiku sepenuhnya. Kaki-tangan kami dalam gerakan-gerakan bawah tanah mengabarkan, bahwa ada rencana Jepang hendak membunuh semua pemimpin bangsa Indonesia. Pun orang mengatakan, bahwa Jepang masih memerlukan tenagaku guna mengambil hati rakyat untuk kepentingan mereka. Akan tetapi disaat tugas ini selesai, gilirankupun akan datang pula. Aku senantiasa dalam bahaya.”

Selama bekerjasama dengan Jepang, Hatta juga menghadapi bahaya besar. Kempeitai Jepang pernah merencanakan suatu “kecelakaan lalu lintas” untuk membunuh Hatta. Tetapi pimpinan Pemerintah Militer Jepang merasa Hatta masih diperlukan, sehingga rencana membunuh Hatta dibatalkan. Kemudian atas desakan Kempeitai, pemerintah militer Jepang di Jawa setuju untuk menahan Hatta di Jepang. Sebelum berangkat ke Jepang, Mr. Hendromartono, seorang teman yang bekerja pada Departemen Perburuhan meminta Hatta untuk tidak berangkat ke Jepang dan ia bersedia menyembunyikan Hatta pada suatu tempat yang dikuasai oleh kawan kita. Ia mendengar bahwa Jepang berencana hendak menahan Hatta di Jepang. Hatta menjawab “Daripada jatuh ketangan Pemerintah Militer Jepang disini, yang hasilnya pasti aku akan dibunuhnya, lebih baik aku dibuangnya ke Tokyo”.

Hasil yang dicapai oleh Sukarno-Hatta selama pendudukan Jepang ini tak terlepas dari perjuangan terus menerus yang mereka lakukan terhadap penguasa militer Jepang seperti yang diakui sendiri oleh Yamamoto, pimpinan penguasa militer Jepang di Jawa : “Terjadi perselisihan berkepanjangan antara kaum nasionalis radikal (Indonesia) dan Tentara ke-16 (Jepang). Pihak pertama selama perang menuntut kemerdekaan segera, hal ini membuat kami kehilangan muka. Situasi perang membuat kami berusaha keras bertahan dalam persatuan, tetapi dalam kenyataannya terjadi perjuangan keras, jika tidak menggunakan kata perjuangan, maka negosiasi akan berlangsung tanpa akhir diantara kedua belah pihak. Keadaan yang menekan ini berlangsung sampai Jepang menyerah.”

Menjelang kekalahan Jepang pasukan PETA yang terlatih secara militer pada akhir tahun 1945 berjumlah lebih kurang 38.000 orang. Seinendan (Barisan pemuda) yang membantu peningkatan produksi, mempersiapkan tanah-tanah untuk ditanami, memperbaiki jalan-jalan berjumlah kira-kira 500.000 orang, sedangkan Keibodan yang membantu polisi menjaga keamanan kota dan desa berjumlah lebih dari 1.000.000 orang. Seinendan dan Keibodan menghimpun para pemuda berumur 14 sampai 25 tahun. Selain itu ada Barisan Pelopor dan Hisbullah masing-masing menghimpun 60.000 dan 50.000 dan Heiho berjumlah 50.000 orang. Mereka ini semuanya merupakan cikal-bakal kekuatan perlawanan bersenjata terhadap Belanda yang berusaha menjajah Indonesia kembali.

V. Taktik Perjuangan Tidak Sama dengan “Kolaborator”.

Semua kaum pergerakan kemerdekaan Indonesia memahami dengan jelas bahwa Jepang menduduki Indonesia bukanlah untuk mengusir penjajah Belanda dan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Hal ini dapat kita baca dari tulisan-tulisan Sukarno maupun Hatta sebelum perang Pasifik meletus. Belanda telah menjajah Indonesia ratusan tahun dan sekarang Jepang datang merampasnya juga dengan tujuan untuk menjajah Indonesia. Bagi Indonesia, baik Belanda maupun Jepang adalah dua negara penjajah Indonesia.

Bila demikian, lalu apakah yang seharusnya menjadi dasar bagi penentuan sikap kaum pergerakan kemerdekaan Indonesia: Apakah akan bekerjasama dengan Belanda atau dengan Jepang atau menentang keduanya?

Pada umumnya, setelah Jepang menduduki Indonesia tinggal 2 sikap berbeda yang diambil oleh kaum pergerakan nasional. Menentang Jepang dengan gerakan bawah tanah atau pura-pura bekerjasama dengan Jepang demi mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Sukarno bersama-sama dengan Hatta mengambil sikap “bekerjasama” dengan Jepang. Selain itu, sebagian besar pemimpin Islam Indonesia juga mengambil sikap “bekerjasama” dengan Jepang. Sedangkan kaum Komunis mengikuti pedoman Komintern agar bekerjasama dengan kaum penjajah Belanda membentuk front bersama anti-fasis. Kaum Sosialis juga mengambil sikap bekerjasama dengan Belanda mengikuti sikap yang diambil oleh kaum Sosialis Eropa Barat yang bekerjasama dengan pemerintahnya melawan fasisme Jerman.

Belanda sebagaimana negara-negara Eropa Barat lainnya serta Uni Soviet adalah negara-negara merdeka yang berdaulat yang sedang menghadapi agresi dan pendudukan fasisme Jerman. Menjadi kewajiban bagi pemerintah, bangsa dan rakyatnya untuk melawan kaum agresor. Mengambil sikap bekerjasama dengan Jerman tidak bisa lain harus dipandang sebangai pengkhianatan terhadap bangsa, rakyat dan pemerintah mereka. Front anti-fasis yang mereka anjurkan kepada negeri-negeri jajahan adalah taktik untuk menggalang front seluas mungkin mengalahkan negara Poros. Bila negara Poros dapat dikalahkan, maka otomatis negara-negara tersebut dapat memperoleh kembali kemerdekaan tanah airnya.

Hal ini berbeda sekali dengan keadaan Indonesia saat itu. Indonesia adalah negara jajahan Belanda yang menghadapi agresi dan pendudukan Jepang. Bagi Indonesia perang antara Belanda dan Jepang adalah perang diantara dua negara penjajah dalam memperebutkan tanah jajahan yang ketika itu dinamai Hindia Belanda. Bila Belanda yang tergabung dalam Sekutu mencapai kemenangan dari Jepang tidaklah otomatis Indonesia menjadi negara merdeka. Belanda, sebagaimana kenyataan membuktikan setelah perang, akan datang kembali untuk memulihkan penjajahannya terhadap Indonesia.

Demikian juga, bagi Indonesia, peperangan antara Jepang dengan Belanda di Indonesia samasekali tidak ada sangkut-pautnya dengan perjuangan antara demokrasi dan fasisme. Bila menganggap Belanda mewakili kekuatan demokrasi, apakah perbuatan Belanda membunuh, memperbudak, merampok dan menjajah Indonesia ratusan tahun itu merupakan bagian dari sistem demokrasi? Dan bila bersikap bekerjasama dengan Belanda melawan Jepang, apakah setelah Jepang dikalahkan, Belanda akan membiarkan Indonesia menentukan nasibnya sendiri? Kenyataan menunjukkan samasekali tidak!

Oleh karena itu, sikap yang diambil kaum pergerakan kemerdekaan untuk bekerjasama dengan Belanda atau dengan Jepang hanya dapat dipandang sebagai taktik dalam perjuangan mencapai kemerdekaan Indonesia. Sikap tersebut tidak dapat dipandang sebagai perbedaan sikap antara paham demokrasi atau faham fasisme ! Taktik atau siasat adalah cara untuk mendekatkan atau untuk mencapai tujuan. Tujuan kaum pergerakan adalah secepatnya mencapai Indonesia Merdeka. Karena itu, apakah selama perang Pasifik kaum pergerakan akan bekerjasama dengan Belanda/Sekutu atau Jepang atau menentang kedua-duanya, tergantung kepada analisa yang tepat tentang sikap manakah yang lebih menguntungkan bagi perjuangan mencapai Indonesia Merdeka.

Bagaimanakah sikap Belanda terhadap kaum pergerakan kemerdekaan Indonesia sebelum meletusnya perang Pasifik ? Pertama-tama Belanda melakukan usaha mengancurkan kaum pergerakan aliran non-ko dengan melakukan penangkapan dan pembuangan terhadap para pemimpin mereka, seperti Sukarno, Hatta dan Sjahrir.

Menjelang Jepang menyerang Sumatera, Gubenur Jenderal Belanda menolak usul Residen Bengkulu agar Sukarno dikebalikan ke Jawa, karena kuatir akan adanya “hasil-hail yang tidak menguntungkan” dari perjumpaan Sukarno dengan orang-orang Jepang. Sukarno dipindahkan ke Padang agar dapat diungsikan dengan kapal ke Australia melalui pelabuhan Teluk Bayur. Kapal pengungsi yang sedianya tiba di Teluk Bayur di bom oleh Jepang di dekat pulau Enggano, sehingga maksud Belanda melanjutkan pembuangan Sukarno keluarnegeri tidak terlaksana.

Sebelum Jepang mendarat di Hindia Belanda, Mr. Amir Sjarifuddin dan Mr. Sutjipto mengunjungi Hatta dan Sjahrir ditempat penahanannya di Sukabumi. Mereka mengajukan dua soal. Pertama, meminta Hatta dan Sjahrir berpidato di radio menentang serbuan Jepang ke Indonesia. Kedua, menanyakan apakah Hatta dan Sjahrir tidak lebih baik menyingkir ke luarnegeri. Sjahrir langsung menolak dan menyatakan ia akan tetap tinggal di Indonesia. Hatta menolak menyingkir keluar negeri bila bergantung kepada pemerintah kolonial Belanda.

Semua itu adalah usaha pemerintah kolonial Belanda untuk mengisolasi Sukarno-Hatta-Sjahrir agar tidak dapat berhubungan dengan Jepang dan rakyat Indonesia, karena takut akan “dimanfaatkan” oleh Jepang atau takut mendapat manfaat dari pendudukan Jepang di Indonesia. Belanda berusaha agar Sukarno-Hatta-Sjahrir tidak menggunakan pendudukan Jepang mempersiapkan kemerdekaan yang dapat menyusahkan Belanda dalam usahanya kembali menjajah Indonesia setelah perang Pasifik usai.

Begitulah sikap Belanda yang terakhir terhadap kaum pergerakan sebelum menyerahkan Indonesia kepada Jepang tanggal 9 Maret 1942. Sebagai penjajah baru yang telah menduduki wilayah taklukan yang begitu luas dari Korea, Taiwan, Manchuria, sebagian dari Tiongkok, Indo-China, Thailand dan Birma, serta beberapa kepulauan di Pasifik, dan sedang melancarkan perang terhadap kekuatan Sekutu (Amerika Serikat, Inggris, Australia dan Belanda) yang kuat, Jepang sangat memerlukan “kerjasama” dari para pemimpin pergerakan kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, kepada Sukarno dan Hatta, Jepang menawarkan akan membina kemerdekaaan Indonesia dalam apa yang mereka namakan “Persemakmuran Asia Timur Raya” dibawah pimpinan Jepang, apabila bersedia membantu Jepang dalam perang Pasifik.

Berdasarkan pertimbangan bahwa bantuan para pemimpin Indonesia hanya dapat terlaksana apabila kepada mereka diberikan kesempatan melakukan agitasi, mengadakan rapat-rapat umum, membentuk berbagai organisasi baik sipil maupun militer, maka Sukarno menganggap tawaran Jepang ini “adalah kesempatan yang besar dan bagus sekali untuk mendidik dan mempersiapkan rakyat kita.” Pidato Sukarno di awal pendudukan Jepang berulang-kali menyebutkan bahwa “Nippon mengasih kans kepada kita”

Apakah strategi dan taktik perjuangan yang disepakati oleh Sukarno-Hatta-Sjahrir selama pendudukan militer Jepang di Indonesia tersebut dipandang sebagai berkolaborasi dengan Jepang ? Dan Sukarno-Hatta dipandang sebagai “kolaborator Jepang”, sebagaimana yang dituduhkan Belanda ketika baru kembali berusaha menjajah Indonesia ?

Masalah bekerjasama dengan Belanda atau dengan Jepang adalah semata-mata merupakan masalah “taktik perjuangan” mencapai Indonesia merdeka. Sama sekali tidak dapat dipandang sebagai sesuatu sikap kolaborasi dengan pihak penjajah.

Tahun 1940 dalam usaha mencari bantuan untuk gerakan kemerdekaan Birma, Aung San, ayah dari pejuang hak asasi Birma saat ini Aung San Suu Kyi pernah bekerjasama dengan Jepang. Aung San dilatih di Jepang, lalu dikirim ke Birma oleh Jepang melancarkan perlawanan terhadap Inggris dan membantu invasi Jepang tahun 1942 ke Birma. Tetapi ia tidak puas terhadap perlakuan Jepang di Birma, maka kemudian ia membalik menentang Jepang. Setelah perang dunia ke-2 berakhir Aung San menentang kembalinya Inggris menjajah Birma dan pada 19 Juli 1947 ia dibunuh. Jenderal Aung San hingga kini tetap dianggap sebagai bapak pendiri Birma Merdeka dan seorang pahlawan nasional Birma.

Selama perang dunia kedua, Uni Sovjet dan Nazi Jerman pernah mengadakan perjanjian tidak saling mengagresi yang ditandatangani di Moskow 23 Agustus 1939 yang dikenal sebagai Pakta Molotov-Ribbentrop. Pakta ini berakhir tanggal 22 Juni 1941 ketika Jerman tiba-tiba menyerang Uni Sovjet. Uni Sovyet juga pernah mengadakan Pakta Netralitas dengan fasis Jepang tanggal 13 April 1941 dimana Uni Sovyet mengakui kemerdekaan negara boneka Jepang Manchuria dan Jepang mengakui kemerdekaan Mangolia. Kedua perjanjian perdamaian ini merupakan taktik Uni Sovjet untuk mempersiapkan diri sebelum perang meletus dengan fasis Jerman dan Jepang.

Bila kolaborasi itu diartikan bekerjasama dengan penjajah untuk tujuan yang sama, maka Sukarno dan Hatta tidak pernah dalam masa pendudukan Jepang menyatakan sikap mempunyai tujuan yang sama dengan Jepang. Sukarno dan Hatta selalu mengatakan bahwa tujuan mereka hanya satu, yaitu mencapai Indonesia merdeka. Pandangan mereka ini dinyatakan secara terbuka, baik ketika pertama kali bertemu dengan pejabat militer Jepang, dalam pidato-pidato dan juga dalam tindakan selama tiga setengah tahun itu.

Dalam sebuah rapat besar tahun 1942 yang dihadiri “Tuan-tuan Pembesar Bala Tentara Dai Nippon” Hatta mengatakan “Indonesia terlepas dari penjajahan imperialisme Belanda. Dan oleh karena itu ia tidak ingin menjadi jajahan kembali. Tua dan muda merasakan ini setajam-tajamnya. Bagi pemuda Indonesia, ia lebih suka melihat Indonesia tenggelam ke dalam lautan daripada mempunyainya sebagai jajahan orang kembali”.

Bekerjasama dengan Jepang adalah satu bagian dari strategi dan taktik perjuangan keseluruhannya selama pendudukan Jepang yang direncanakan bersama oleh Sukarno-Hatta-Sjahrir. Kerjasama dengan Jepang adalah cara yang mereka sebut sebagai bekerja diatas tanah secara terang-terangan. Bagian lainnya adalah bekerja di bawah-tanah secara rahasia yang dipimpin oleh Sjahrir. Seperti penjelasan Sukarno “Yang satu memenuhi tugas yang tidak dapat dilakukan oleh cara yang lain. ….. Strategi kami adalah satu-satunya pilihan yang mungkin dijalankan ketika itu”.

Mengenai penilaian taktik Sukarno-Hatta-Sjahrir, salah seorang tokoh pemuda pendorong proklamasi Soebadio Sastrosatomo menulis : “Adapun pandangan dan penilaian kami terhadap Sukarno-Hatta lebih ditentukan oleh keadaan yang nyata daripada penilaian yang didasarkan atas paham demokrasi di satu pihak dan fasisme di lain fihak. Kedua tokoh ini seolah-olah tidak dapat dinilai atas paham sosialisme atau fasisme. Mereka hanya dapat dinilai dan diperlakukan sebagai tokoh-tokoh utama pemimpin bangsa Indonesia. Seolah-olah harus dinilai diluar paham demokrasi atau sosialisme. Mereka berdiri diluar atau diatas kedua paham ini. Mereka diterima oleh rakyat dan bangsa Indonesia sebagai pemimpin bangsa Indonesia.”
Ryan
Jakarta, April 2015

DIPERLUKAN RISET SEBELUM REKONSILIASI KORBAN 1965-1966

ANTARA News
DIPERLUKAN RISET SEBELUM REKONSILIASI KORBAN 1965-1966
Selasa, 25 Agustus 2015 21:25 WIB
Diperlukan riset perlu sebelum rekonsiliasi korban 1965-1966

Dokumentasi karangan mawar diletakkan dengan latar gambar Monumen Pancasila Sakti saat persiapan peringatan Kesaktian Pancasila, Lubang Buaya, Jakarta, Selasa (30/9). Setiap tanggal 1 Oktober diperingati sebagai hari Kesaktian Pancasila untuk mengenang peristiwa pemberontakan PKI pada 30 September 1965. (ANTARA FOTO/Rosa Panggabean)
Jakarta (ANTARA News) – Pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun, mengatakan, riset mendalam diperlukan sebelum pemerintah memutuskan melakukan rekonsiliasi atau pemulihan hubungan dengan para korban pelanggaran HAM pada 1965-1966, yang terjadi pasca G30S/PKI pada 1965 (G30S).

“Saya kira perlu ada riset mendalam tentang ide rekonsiliasi dan dampak yang akan ditimbulkannya,” ujar Badrun, di Jakarta, Selasa.

Dia melanjutkan, dengan riset yang akan menghasilkan data-data yang valid itu, pemerintah akan bisa menjamin stabilitas nasional.

Sebab permasalahan pada 1965-1966 bersifat sensitif dan merupakan hal serius karena ada jutaan orang yang menjadi korban, baik meninggal atau dihukum tanpa proses peradilan.

Ditambah lagi pola pikir masyarakat yang kebanyakan belum berubah tentang peristiwa G30S, sehingga belum bisa memaknai rekonsiliasi.

“Karenanya perlu dilakukan publikasi-publikasi ilmiah untuk membangun kesadaran publik tentang pentingnya rekonsiliasi,” ujar dia.

Selain riset mendalam, dia juga meminta pemerintah untuk mempertimbangkan pencabutan Ketetapan MPR Sementara (MPRS) Nomor XXV/1996 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang Di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia Bagi Partai Komunis Indonesia Dan Larangan Setiap Kegiatan Untuk Menyebarkan Atau Mengembangkan Paham Atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme.

Dia menyadari langkah ini akan sangat berat, berkaca saat masa kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid, yang akrab disapa Gus Dur.

Pada masa kepemimpinannya sebagai Presiden, Gus Dur pernah mengajukan usulan untuk mencabut Tap MPRS XXV/1966, namun ditolak MPR yang saat itu diketuai Amien Rais.

Editor: Ade Marboen

TANGGAPAN TERHADAP PERNYATAAN MENHAN JENDERAL RYACUDU (3)

Tanggapan Terhadap Pernyataan Menhan Jenderal Ryacudu (3)
Kolom IBRAHIM ISA
Minggu Sore, 23 Augustus 2015
——————————————
BAHAN PERTIMBANGAN BAGI SANG JENDRAL YANG “MALING TERIAK MALING”

Begitu banyak bahan yang mengalir terus di Indonesia dan mancanegra, seperti membeludak layaknya, . . . yang mengadakan penilitian dan studi ulang terhadap Peristiwa “G30S”. Lebih banyak lagi bahan yang berkaitan Peristiwa Pembantaian Masal 1965, dimana telah jatuh korban setidaknya sejuta lebih warga tidak berslah.
Ini disebabkan, karena penguasa/pemerintah Indonesia, yang bertanggung jawab terhadap jatuhnya korban yang begitu besar di kalangan warga tidak bersalah — sampai sekarng MASIH BELUM PEUNYA POLTICAL-WILL UTK MENGURUSNYA.

Beberapa bahan studi tsb. Menyimpulkan, — apa yang terjadi di Indonesia – yaitu Pembantaian masal 1965/66/67 – adalah suatu kejahatan GENOSIDA.
Menurut Ensiklopedia Bebas, WIKIPEDIA, GENOSIDA atau genosid, a.l adalah sebuah pembantaian besar-besaran secara sistematis terhadap satu suku bangsa atau kelompok dengan maksud memusnahkannya. . . Genosida merupakan satu dari empat pelanggaran HAM berat yang berada dalam yurisdiksi International Criminal Court.

Menurut Statuta Roma dan Undang-Undang no. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, genosida ialah Perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok . . . dengan cara membunuh anggota kelompok; mengakibatkan penderitaan fgisik atau mental yang berat terhadap anggota kelompok; menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang menciptakan kemusnahan secara fisik sebagian atau seluruhnya; melakukan tindakan mencegah kelahiran dalam kelompok; memindahkan secara paksa anak-anak dalam kelompok ke kelompok lain.

* * *

Maka adalah suatu kejanggalan yang teramat dungu, pernyataan pers Menhamkam Jendral R. Ryacudu (Merdeka.com – 19/8) – bahwa Pemerintah tak perlu meminta maaf kepada keluarga korban Partai Komunis Indonesia (PKI). Karena menurutnya, PKI sudah membunuh tujuh jenderal dan melakukan pemberontakan di Indonesia.
Pernyataan Menhamkam Jendral Ryacudu tidak berbeda dengan lolongan “MALING TERIAK MALING”.

Terhadap pernyataan MALING TERIAK MALING ini seorang pembaca di internet, menyatakan sbb:
Jenderal, —- tidakkah Jenderal menyelidiki bahwa yang bunuh 7 Jenderal itu adalah Soeharto yang menggunakan anak buahnya sendiri yaitu Letkol Untung dan Kol. A. Latief dengan suatu aksi yang bernama G30S sebagai langkah pertama untuk menggulingkan Bung Karno? Silahkan Jenderal tanya sendiri hal ini kepada keluarga Jenderal A. Yani almarhum! Mereka tahu bahwa yang membunuh A. Yani dan Jenderal lainnya adalah Jenderal Soeharto.

* * *

Mari ikuti bersama pelbagai bahan sekitar G30S dan Genosida 1965, a.l. Sbb:
Bukti Terbaru G30S/PKI : Soeharto Dalang Pembunuhan Ahmad Yani? –Sedar, 21/8/2015
Kesaksian mantan Menteri Pengairan Dasar zaman Orde Lama HARYA SUDIRJA bahwa Bung Karno menginginkan Menpangad Letjen Achmad Yani menjadi Presiden kedua bila kesehatan Proklamator itu menurun, ternyata sudah lebih dahulu diketahui isteri dan putra-putri pahlawan revolusi tersebut.

“Bapak sendiri sudah cerita kepada kami (isteri dan putra-putri Yani) bahwa dia bakal menjadi Presiden.Waktu itu Bapak berpesan, jangan dulu bilang sama orang lain”, ujar putra-putri Achmad Yani : Rully Yani, Elina Yani,Yuni Yani dan Edi Yani – Sebelumnya diberitakan dalam acara diskusi “Jakarta – Forum Live, Peristiwa G-30S/PKI, Upaya Mencari Kebenaran” terungkap kesaksian baru, yaitu beberapa hari sebelum peristiwa kelam dalam sejarah republik ini meletus, Bung Karno pernah meminta Menpangad Letjen Achmad Yani menggantikan dirinya menjadi presiden bila kesehatan proklamator itu menurun.

Kesaksian tersebut disampaikan salah satu peserta diskusi: Harya Sudirja. Menurut mantan Menteri Pengairan Dasar zaman Orde Lama ini, hal itu disampaikan oleh Letjen Achmad Yani secara pribadi pada dirinya dalam perjalanan menuju Istana Bogor tanggal 11 September 1965.

Putra-putri Achmad Yani kemudian menjelaskan, kabar baik itu sudah diketahui pihak keluarga 2 (dua) bulan sebelum meletusnya peristiwa berdarah G-30S/PKI. “Waktu itu ketika pulang dari rapat dengan Bung Karno beserta para petinggi negara, Bapak cerita sama ibu bahwa kelak bakal jadi presiden”, kenang Yuni Yani, putri keenam Achmad Yani. “Setelah cerita sama ibu, esok harinya sepulang main golf, Bapak juga menceritakan itu kepada kami putra-putrinya. Sambil tertawa, kami bertanya, “Benar nih Pak?” Jawab Bapak
ketika itu, “Ya”, ucapnya. Menurut Yuni, berita baik itu juga mereka dengar dari ajudan Bapak yang mengatakan Bapak bakal jadi presiden. Makanya ajudan menyarankan supaya siap-siap pindah ke Istana.

Sedangkan menurut Elina Yani (putri keempat), saat kakaknya Amelia Yani menyusun buku tentang Bapak, mereka menemui Letjen Sarwo Edhie Wibowo sebagai salah satu nara sumber. “Waktu itu, Pak Sarwo cerita bahwa Bapak dulu diminta Bung Karno menjadi presiden bila kesehatan Proklamator itu tidak juga membaik. Permintaan itu disampaikan Bung Karno dalam rapat petinggi negara. Di situ antara lain, ada Soebandrio, Chaerul Saleh dan AH Nasution”, katanya. “Bung Karno bilang, Yani kalau kesehatan saya belum membaik kamu yang jadi Presiden”, kata Sarwo Edhie seperti ditirukan Elina.

Pada prinsipnya, tambah Yuni pihak keluarga senang mendengar berita Bapak bakal jadi Presiden. Namun ibunya (Alm.Nyonya Yayuk Ruliah A.Yani) usai makan malam membuat ramalan bahwa kalau Bapak tidak jadi presiden, bisa dibunuh. “Ternyata ramalan ibu benar. Belum sempat menjadi presiden menggantikan Bung Karno,Bapak dibunuh secara kejam dengan disaksikan adik-adik kami. Untung dan Eddy. “Kalau Bapakmu tidak jadi presiden, ya nangendi (bahasa Jawa artinya :kemana) bisa dibunuh”, kata Nyonya Yani seperti ditirukan Yuni. Lalu siapa pembunuhnya ?

Menurut Yuni, Ibu dulu mencurigai dalang pembunuhan ayahnya adalah petinggi militer yang membenci Achmad Yani. Dan yang dicurigai adalah Soeharto. Mengapa Soeharto membenci A.Yani ? Yuni mengatakan,sewaktu Soeharto menjual pentil dan ban yang menangkap adalah Bapaknya. “Bapak memang tidak suka militer berdagang.Tindakan Bapak ini tentunya menyinggung perasaan Soeharto”.

“Selain itu, usia Bapak juga lebih muda, sedangkan jabatannya lebih tinggi dari Soeharto”, katanya. Sedangkan Rully Yani (putri sulung) yakin pembunuh Bapaknya adalah prajurit yang disuruh oleh atasannya.”Siapa orangnya, ini yang perlu dicari”, katanya.Mungkin juga, lanjutnya, orang-orang yang tidak suka terhadap sikap Bapak yang menentang upaya mempersenjatai buruh, nelayan dan petani. “Bapak dulu kan tidak suka rakyat dipersenjatai. Yang bisa dipersenjatai adalah militer saja”, katanya. Menurut dia, penjelasan mantan tahanan politik G-30S/PKI Abdul Latief bahwa Soeharto dalang G-30S/PKI sudah bisa menjadi dasar untuk melakukan penelitian oleh pihak yang berwajib. “Ini penting demi lurusnya sejarah. Dan kamipun merasa puas kalau sudah tahu dalang pembunuhan ayah kami”, katanya.

Dia berharap, kepada semua pelaku sejarah yang masih hidup bersaksilah supaya masalah itu bisa selesai dengan cepat dan tidak menjadi tanda tanya besar bagi generasi muda bangsa ini.
Kesaksian istri dan putra-putri A.Yani bahwa Bapaknyalah yang ditunjuk Bung Karno untuk jadi Presiden kedua menggantikan dirinya, dibenarkan oleh mantan Asisten Bidang Operasi KOTI (Komando Operasi Tertinggi), Marsekal Madya (Purn) Sri Mulyono Herlambang dan ajudan A.Yani, Kolonel (Purn) Subardi.

Apa yang diucapkan putra-putri Jenderal A.Yani itu benar. Dikalangan petinggi militer informasi tersebut sudah santer dibicarakan. Apalagi hubungan Bung Karno dan A.Yani sangat dekat, ujar Herlambang. Baik Herlambang maupun Subardi menyebutkan, walaupun tidak terdengar langsung pernyataan Bung Karno bahwa dia memilih A.Yani sebagai Presiden kedua jika ia sakit, namun keduanya percaya akan berita itu.

“Hubungan Bung Karno dengan A.Yani akrab dan Yani memang terkenal cerdas, hingga wajar jika kemudian ditunjuk presiden”,kata Herlambang. “Hubungan saya dengan A.Yani sangat dekat, hingga saya tahu betapa dekatnya hubungan Bung Karno dengan A.Yani”, ujar Herlambang yang saat ini sedang menyusun buku putih peristiwa G-30S/PKI.
Menyinggung tentang kecurigaan Yayuk Ruliah A.Yani (istri A.Yani), bahwa dalang pembunuh suaminya adalah Soeharto, Herlambang mengatakan bisa jadi seperti itu. Pasalnya 2 (dua) bulan sebelum peristiwa berdarah PKI, Bung Karno sudah menunjuk A.Yani sebagai penggantinya.

Tentu saja hal ini membuat iri orang yang berambisi jadi presiden.Waktu itu peran CIA memang dicurigai ada, apalagi AS tidak menyukai Bung Karno karena terlalu vokal. Sedangkan Yani merupakan orang dekat Bung Karno. Ditambahkan Herlambang, hubungan A.Yani dengan Soeharto saat itu kurang harmonis. Soeharto memang benci pada A.Yani. Ini gara-gara Yani menangkap Soeharto dalam kasus penjualan pentil dan ban. Selain itu Soeharto juga merasa iri karena usia Yani lebih muda, sementara jabatannya lebih tinggi.

Terlebih saat A.Yani menjabat Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD), Bung Karno meningkatkan status KASAD menjadi Panglima Angkatan Darat. “Dan waktu itu A.Yani bisa melakukan apa saja atas petunjuk Panglima Tertinggi Soekarno, tentu saja hal ini membuat Soeharto iri pada A.Yani. Dijelaskan juga, sebenarnya mantan presiden Orde Baru itu tidak hanya membenci A.Yani,tapi semua Jenderal Pahlawan Revolusi. D.I.Panjaitan dibenci Soeharto gara-gara persoalan pengadaan barang dan juga berkaitan dengan penjualan pentil dan ban. Sedangkan kebenciannya terhadap MT. Haryono berkaitan dengan hasil sekolah di SESKOAD. Disitu Soeharto ingin dijagokan tapi MT.Haryono tidak setuju. Terhadap Sutoyo, gara-gara ia sebagai Oditur dipersiapkan untuk mengadili Soeharto dalam kasus penjualan pentil dan ban itu.

Menurut Subardi, ketahuan sekali dari raut wajah Soeharto kalau dia tidak menyukai A.Yani. Secara tidak langsung istri A.Yani mencurigai Soeharto. Dicontohkan, sebuah film Amerika yang ceritanya AD disuatu negara yang begitu dipercaya pemerintah, ternyata sebagai dalang kudeta terhadap pemerintahan itu. Caranya dengan meminjam tangan orang lain dan akhirnya pimpinan AD itulah yang menjadi presiden. “Peristiwa G-30S/PKI
hampir sama dengan cerita film itu”, kata Nyonya Yani seperti ditirukan Subardi.

Catatan penulis:
Saya ambil artikel ini dari berbagai sumber dan milis-milis dengan harapan klarifikasi dari para pembaca yang budiman. Sampai saat ini masih menggelayut pertanyaan di setiap kepala rakyat Indonesia tentang bagaimana fakta yang sebenarnya dari peristiwa kelam ini. Masih ada tokoh-tokoh dan narasumber dari kisah kelam sejarah masa lalu ini yang masih hidup.
Disinilah perlunya penuntasan 100% dan jawaban yang adil dan penyelidikan yang transparan bagi masalah yang menyangkut peristiwa G30S. Masih diperlukan penyelidikan lanjutan yang independen untuk menyingkap fakta-fakta seputar sejarah kelam ini.

JASMERAH : Jangan Sekali-sekali Melupakan Sejarah! demikian kata Bung Karno.
* * *
20 Aug “‘arif.harsana [GELORA45]

Dalam pembelaannya, Kol. Latief menyatakan, bahwa tidak ada maksud
untuk membunuh para jendral, tetapi hanya ingin menghadapkannya kepada Presiden Sukarno untuk mengklarifikasi tentang adanya berita tentang rencana kudeta oleh Dewan Jendral yang akan dilakukan pada tgl
5.Oktober 1965.

Belakangan terungkap, bahwa yang menyuruh agar membunuh para jendral ternyata Komandan pasukan yang bernama Doel Arif.

Lttu. [1] Doel Arif adalah tokoh yang bertanggung jawab dalam menangkap jenderal-jenderal [2] Angkatan Darat yang diduga akan membentuk Dewan Jenderal [3] dalam peristiwa Gerakan 30 September [4] 1965 [5].

Sebagai komandan Pasukan Pasopati [6] yang menjadi operator G30S [7], ia adalah tokoh kunci. Ia bertanggung jawab terhadap operasi penculikan jenderal-jenderal [8] pimpinan AD [9].
Belakangan terungkap, bahwa Doel Arif adalah seorang kepercayaan, malah dibilang anak kesayangan Ali Murtopo. Dan Ali Murtopo bersama Yoga Sugama adalah dua tokoh utama yang bersama Suharto sebagai Trio (Suharto-Ali Murtopo-Yoga Sugama) yang berperan menentukan dalam setiap langkah Suharto dalam melancarkan kudeta merangkak, dengan dukungan Blok Barat dibawah pimpinan CIA /AS menggulingkan pemerintahan Presiden Sukarno.

Nasib Lettu. Doel Arief, yang ditangani langsung oleh Ali Moertopo [10], hilang bak ditelan bumi, sampai sekarang tidak ada yang tahu.

* *

Kenapa Suharto pantas diduga sebagai dalang dibalik G30S ?
Pada tanggal 21 September 1965, Kapten Soekarbi mengaku menerima radiogram dari Soeharto yang isinya perintah agar Yon 530 dipersiapkan dalam rangka HUT ABRI ke-20 pada tanggal 5 Oktober 1965di Jakarta dengan perlengkapan tempur garis pertama. Setelah persiapan, pasukan diberangkatkan dalam tiga gelombang, yaitu tanggal 25,26, dan 27 September.

Pada tanggal 28 September pasukan diakomodasikan di kebun Jeruk bersama dengan Yon 454 dan Yon 328. Tanggal 30 September seluruh pasukan melakukan latihan upacara. Pukul tujuh malam semua Dan To dikumpulkan untuk mendapatkan briefing dari Dan Yon 530, Mayor Bambang
Soepono. Dalam briefing tersebut disebutkan bahwa Ibu kota Jakarta dalam keadaan gawat. Ada kelompok Dewan Jenderal yang akan melakukan kudeta terhadap pemerintahan RI yang sah. Briefing berakhir pada pukul 00.00. Pukul dua pagi tanggal 1 Oktober, Kapten Soekarbi memimpin sisa Yon 530 menuju Monas. Di kompleks Monas mereka berkedudukan di depan istana. Pada saat itu, karena kedudukan mereka dekat Makostrad, pasukan pun sering keluar masuk Makostrad untuk ke kamar kecil. Karena tidak ada teguran dari Kostrad, berarti Kostrad tahu bahwa mereka ada
di sana.

Pukul setengah delapan Kapten Soekarbi melapor pada Soeharto tentang keadaan ibu kota yang gawat serta adanya isu Dewan Jenderal. Namun Soeharto menyangkal berita tersebut. Kapten Soekarbi sendiri mengaku tidak mengetahui terjadinya penculikan para Jenderal. Ia tetap merasa aman karena Pangkostrad Soeharto telah menjamin keadaan tersebut. Namun ia berpendapat bahwa Soeharto pasti lah tahu tragedi penculikan para Jenderal tersebut. Karena pada tanggal 25 September Kolonel Latief telah memberikan masukan tentang keadaan yang cukup genting tersebut kepada Soeharto. Jadi sebenarnya mustahil apabila Soeharto tidak mengetahui tragedi tersebut.

Yang patut dipertanyakan lagi adalah mengapa Soeharto tidak melakukan pencegahan terjadinya tragedi tersebut. Kebiasaan dalam militer, apabila ada gerakan yang disinyalir akan membunuh atasan akan langsung dicegah. Namun kenyataanya Soeharto tidak sedikit pun mengambil sikap.
Padahal apabila ditelusur ia sangat mampu mencegah kejadian tersebut. Pada saat itu, mereka sedang mempersiapkan HUT ABRI. Kostradlah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan acara tersebut. Jadi semua pasukan di Jakarta berada di bawah kendali Kostrad. Seharusnya Soeharto bisa memerintahkan pasukan untuk mencegahnya.

Dalam cerita versi Soeharto dan Orde Baru disebutkan terdapat pasukan liar di sekitar Monas. Kesaksian Kapten Soekarbi juga mematahkan pernyataan tersebut. Soeharto sendiri yang mengirimkan radiogram pada Kapten Soekarbi untuk mendatangkan pasukannya ke Jakarta. Tentunya ia mengenali pasukan siapa yang berada di Monas kala itu. Kostrad pun mengetahui kehadiran Yon 530. Namun pada kenyataannya Soeharto membiarkan pernyataan yang mengatakan bahwa terdapat pasukan liar pada
saat itu.

***
Kejanggalan lain tampak dalam beberapa pengakuan Soeharto adalah pengakuan dan perkiraannya tentang kedatangan Kolonel Latief saat menjengu anaknya, Tomy Soeharto di Rumah Sakit Gatot Subroto. Dalam versinya ia hanya mengaku hanya melihat Kolonel Latief di zaal dimana
anaknya dirawat. Namun kejadian yang sebenarnya adalah mereka sempat> berbincang-bincang. Pada saat itu Kolonel Latief melaporkan bahwa besok pagi akan ada tujuh jenderal yang akan dihadapkan pada presiden. Namun pada saat itu Soeharto tidak bereaksi. Ia hanya menanyakan siapa yang akan menjadi pemimpinnya. Tapi dari hasil wawancara Soeharto dengan seorang wartawan Amerika, ia mengatakan”…….Kini menjadi jelas bagi saya, bahwa Latief ke rumah sakit malam itu bukan untuk menengok anak saya, melainkan sebenarnya untuk mengecek saya. Rpanya
ia hendak membuktikan kebenaran berita , sekitar sakitnya anak saya,
…..”.

Sedangkan dalam majalah Der Spiegel (Jerman Barat) Soeharto berkata.”Kira-kira jam 11 malam itu, Kolonel Latief dan komplotannya datang ke Rumah Sakit untuk membunuh saya, tetapi tampaknya ia tidak melaksanakan berhubung kekhawatirannya melakukan di tempat umum.”Dengan demikian ada tiga versi yang dikeluarkan oleh Soeharto sendiri tentang pertemuannya dengan Kolonel Latiendral kok bicaranya kayak jagoan kappung sajaf. Hal ini sangat lah memancing kecurigaan bahwa Soeharti hanyalah mencari alibi untuk menghindari tanggung jawabnya.
***
Penyajian adegan penyiksaan ke enam jenderal dalam film G/30/S/PKI ternyata juga dapat digolongkan sebagai salah satu kejanggalan cerita versi Soeharto. Serka Bungkus adalah anggota Resimen Cakrabirawa. Pada saat itu ia mendapat tugas ”menjemput” M.T Haryono. Ia turut
menyaksikan pula penembakan keenam Jenderal di Lubang Buaya. Ia menyatakan bahwa proses pembunuhan keenam Jenderal tidak melalui proses penyiksaan seperti pada film G/30/S/PKI. Satu per satu Jenderal dibawa kemudian duduk di pinggir lubang setelah itu ditembak dan
akhirnya masuk ke dalam Lubang. Serka Bungkus mengetahui adanya visum
dari dokter yang menyatakan tidak ada tindak penganiayaan. Namun sepengetahuannya Soeharto melarang mengumumkan hal itu.

Selain itu salah satu dokter yang melakukan visum, Prof. Dr. Arif Budianto juga menyatakan bahwa tidak ada pelecehan seksual danpencongkelan mata seperti yang ditayangkan dalam film. Memang padasaat dilakukan visum ada mayat dengan kondisi bola matanya ’copot’. Tapi hal itu terjadi karena sudah lebih dari tiga hari terendam bukan karena dicongkel paksa. Karena di sekitar tulang mata pun tidak ada bagian yang tergores.

Tentu kita tidak dapat menduga-duga apa tujuan dan motif Soeharto menyembunyikan hasil visum. Dalam hal ini ia terkesan ingin memperparah citra PKI agar dugaan bahwa PKI lah yang ada di belakang tragedi ini semakin kuat. Kebencian masyarakat pada PKI pun akan memuncak dengan melihatnya.
***
Satu hal yang paling menjadi kontroversi dari tragedi tersebut adalah banyaknya orang-orang yang dituduh mendukung PKI dan pada akhirnya dijebloskan ke penjara. Antara lain adalah Kolonel Latief, Letkol Heru Atmodjo, Kapten Soekarbi, Laksda Omar Dani, Mayjen Mursyid, dan masih
banyak lagi. Kebanyakan dari mereka ditahan tanpa melalui proses peradilan. Orang- orang tersebut kebanyakan mengetahui bagaiman sebenarnya hal itu terjadi. Seperti contohnya Kapten Soekarbi. Ia ditahan setelaha membuat laporan tentang kejadian yang ia alami pada tanggal 30 September dan 1 Oktober 1965. Penahanan tanpa proses peradilan ini dapat disinyalir sebagai sebuah upaya yang dilakukan Soeharto agar saksi-saksi kunci tidak dapat menceritakan kejadian yang sesungguhnya pada khalayak. Ketakutan yang dialami Soeharto ini tentunya justru semakin memperkuat anggapan bahwa dialah dalang di balik peristiwa G/30/S/PKI.

Jam 11.00 malam tanggal 30 September 1965, Kol. A. Latief bertemu (melapor?) kepada Soeharto di RSPAD, mengatakan bahwa “aksi” akan dilakukan beberapa jam lagi. Setelah itu Soeharto pulang dengan jeep yang distirnya sendiri sambil keliling kota Jakarta melihat sampai
dimana “persiapan”. Dan kira-kira jam 5.00 pagi berlangsunglah penculikan dan pembunuhan yang dilakukan oleh anak buah Untung/Latief terhadap para Jenderal………! Soeharto tidak menangkap
Untung/Latief, karena sesungguhnya dia berkepentingan untuk melenyapkan para jenderal rivalnya semenjak di Kodam Diponegoro ketika ketahuan Soeharto sebagai koruptor/penyelundup di Kodam Diponegoro .Ataukah dibalaik layar, memang Soeharto-lah Komandan G30S?
—In GELORA45@yahoogroups.com, 23 Agustus 2015, 5:59 PM

KISAH BURUK SOEHARTO DI MATA SOEBANDRIO

Berdikari Online

Kisah Buruk Soeharto Di Mata Soebandrio

19 September 2013 | 14:04 WIB
Harto iki.jpg

Pada tahun 2000 lalu, mantan Wakil Perdana Menteri Indonesia di era tahun 1960-an, Soebandrio, menerbitkan memoar berjudul Kesaksianku Tentang G30S.

Buku memoar tersebut adalah bentuk pembelaan Subandrio terhadap tudingan sepihak yang dialamatkan kepada dirinya: terlibat G30S. Tudingan itu sungguh pahit. Tidak hanya karena Subandrio harus mendekam di penjara selama 30 tahun, tetapi juga harus memikul aib sebagai penghianat bangsa.

Namun, melalui memoarnya tersebut, Subandrio melancarkan serangan balik ke Soeharto. Ia menuding Soeharto justru telah melakukan kudeta merangkak terhadap kekuasaan Soekarno. Tak hanya itu, buku setebal 80 halaman itu juga membeberkan cacat Soeharto.

Menurut Soebandrio, Soeharto punya rekam jejak yang buruk jauh sebelum peristiwa G30S. Yang pertama, semasa di divisi Diponegoro, Soeharto menjalin relasi dengan pengusaha tionghoa, Liem Sioe Liong. Keduanya menjalankan bisnis penyelundupan berbagai barang.

Saat itu, kata Soebandrio, Soeharto berdalih bahwa bisnis penyelundupan itu untuk kepentingan Kodam Diponegoro. “Berita penyelundupan itu cepat menyebar. Semua perwira saat itu mengetahuinya,” ujar Soebandrio.

Belakangan terungkap bahwa penyelundupan itu bukan untuk kepentingan Kodam Diponegoro, melainkan untuk kepentingan pribadi Soeharto dan Liem. “Duitnya masuk ke kantong Soeharto dan Liem,” kata Soebandrio.

Kabar itu berhembus kemana-mana. Kata Soebandrio, ketika berita itu mencuat, Jenderal Ahmad Yani sangat marah. Sampai-sampai, dalam suatu kejadian, Yani menempeleng Soeharto. Soeharto dianggap mempermalukan korps Angkatan Darat (AD).

Tak hanya itu, Jenderal AH Nasution mengusulkan agar Soeharto diadili di Mahkamah Militer dan dipecat dari AD. Namun, usulan itu dimentahkan oleh Mayjend Gatot Subroto. Alasannya, Soeharto masih bisa dibina. Akhirnya, Soeharto pun disekolah di Seskoad di Bandung.

Cerita tentang Soeharto sebagai penyelundup ini bukan barang baru. Harold Crouch dalam The Army and Politics In Indonesia juga menyinggung hal tersebut. Menurut Crouch, Soeharto dicopot tahun 1959 karena keterlibatannya dalam penyelelundupan. Robert E Elson, yang menulis buku Suharto, A Political Biography (2001), juga menyinggung bisnis ilegal Soeharto tersebut.

Yang Kedua, Soeharto membangun klik di dalam tubuh Angkatan Darah (AD) saat itu. Soebandrio menyebutnya Trio Soeharto-Yoga-Ali. Awalnya, pada tahun 1959, Soeharto tiba-tiba memanggil pulang Yoga Soegama, yang saat itu masih menjabat sebagai Dubes Indonesia di Yugoslavia. Saat itu, Soeharto memanggilan Yoga untuk diberi jabatan baru: Kepala Intelijen Kostrad.

Bagi Soebandrio, pemanggilan Yoga oleh Soeharto itu bermasalah. Pertama, pemanggilan Yoga itu diluar aturan formal alias menabrak aturan. Semestinya, kata Soebandrio, yang punya otoritas memanggil Yoga itu adalah Ahmad Yani selalu Menteri/Panglima AD (Menpangad). Kedua, tujuan kepulangan Yoga ke tanah air adalah untuk mensabotase politik Bung Karno. Ketiga, untuk menghancurkan PKI.

Menurut Soebandrio, komplotan trio Soeharto-Yoga-Ali ini sudah berlangsung erat semasa di Kodam Diponegoro. Bahkan, Soeharto pernah menggunakan komplotannya ini untuk mensabotase rencana pengangkatan Kolonel Bambang Supeno sebagai Panglima Kodam Diponegoro.

Saat itu, pimpinan AD mencalonkan Kolonel Bambang Supeno sebagai Pangdam Diponegoro. Kabar itu tercium oleh Soeharto, yang saat itu masih berpangkat Letkol tetapi ‘ngebet’ sekali jadi Pangdam. Untuk meraih cita-citanya, Soeharto menggelar rapat gelap dengan sejumlah perwira di Kodam Diponegoro. Rapat itu dikoordinir oleh Yoga Soegama, yang notabene komplotan Soeharto.

Ketiga, Soebandrio juga menyingkap keterlibatan Soeharto dalam percobaan kudeta yang dirancang Tan Malaka untuk menggulingkan Kabinet Sjahrir pada tanggal 3 Juli 1946. Awalnya, kata Soebandrio, kelompok Tan Malaka mengajak semua kalangan militer di Jawa Tengah, termasuk Soeharto, dalam gerakan tersebut.

Pada tanggal 20 Juni 1946 (?), Perdana Menteri Sjahrir diculik oleh kelompok Soedarsono. “Soeharto selaku salah seorang komandan militer Surakarta terlibat dalam penculikan itu,” ujar Soebandrio.

Tanggal 2 Juli 1946, dua batalyon pasukan penculik berkumpul di markas Soeharto. Pasukan itu kemudian dikerahkan untuk menguasai aset strategis, seperti RRI dan Telkom. “Malam itu juga mereka menyusun surat pembubaran Kabinet Sjahrir dan menyusun kabinet baru yang sedianya ditandatangani oleh Presiden Soekarno esok harinya,” ungkap Soebandrio.

Tetapi percobaan kudeta itu gagal. Para pelakunya ditangkap dan ditahan. Pada saat itulah Soeharto berbalik arah, dari awalnya berkomplot dengan penculik kemudian menangkapi para penculik.

Namun, cerita tentang kelicikan Soeharto dalam peristiwa percobaan kudeta tanggal 3 Juli 1946 itu bukan cerita baru. M Yuanda Zara dalam bukunya Peristiwa 3 Juli 1946: Menguak Kudeta Pertama dalam Sejarah Indonesia juga mengungkap kelicikan Soeharto itu.

Menurut Yuanda, Soeharto sebetulnya terlibat dalam pembebasan tahanan pro-kudeta di penjara Wirogunan. Ia kemudian membawa tanahan itu ke markasnya, di Wiyoro, di mana Soedarsono sudah menunggunya.

Di malam itu juga, kata Yuanda, Mohammad Yamin Cs membuat konsep maklumat kepada Presiden Soekarno, yang isinya seolah-olah penyerahan kekausaan kepada Tan Malaka. Pembuatan konsep maklumat itu dilakukan di markas Soeharto.

Rencananya, maklumat itu akan dibawa oleh Soedarsono esok paginya, 3 Juli 1946, ke Presiden Soekarno. Dengan liciknya, Soeharto membocorkan info ini ke pihak Istana dan sekaligus memberitahu rencana Soedarsono ke Istana. Alhasil, pada tanggal 3 Juli 1946, ketika Soedarsono ke Istana Presiden, ia dengan gampang dilucuti oleh pasukan pengawal Presiden.

Padahal, sebelumnya Bung Karno pernah memerintahkan Soeharto melalui pesan yang dibawa oleh Sundjojo, Ketua Pemuda Pathuk, untuk menangkap atasannya, Mayor Jenderal Sudarsono, karena dicurigai ingin merebut kekuasaan. Tetapi Soeharto menolak perintah Presiden Soekarno tersebut. Sampai-sampai Soekarno marah dan menyebut Soekarno sebagai “Opsir koppig” (opsir yang keras kepala).

Kejadian ini memperlihatkan kepada kita, betapa lihainya Soeharto dalam membaca situasi, mengambil keuntungan di dalamnya, dan secara licik tampil sebagai pahlawan. Yuanda menyebut ini strategi nglurug tanpa bala, menyerbu tanpa pasukan, tetapi memakai tangan orang lain untuk kepentingannya.

Pembaca boleh tidak setuju dengan pendapat Soebandrio ataupun ulasan saya di atas. Namun, seiring dengan dibukanya dokumen dan arsip mengenai peristiwa G30S 1965, ada baiknya membaca kembali peristiwa tersebut secara kritis. Termasuk mempertanyakan kembali keabsahan Soeharto sebagai pahlawan dibalik cerita tersebut.

Rudi Hartonopengurus Komite Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD); Pimred Berdikari Online

Salim Said: PKI Tidak Lakukan Pemberontakan 30 September

Salim Said: PKI Tidak Lakukan Pemberontakan 30 September

clip_image002
Bondan Kanumoyoso (kiri) staf pengajar Departemen Sejarah FIB UI dan Salim Said (kanan) penulis buku Dari Gestapu ke Reformasi menjelaskan peristiwa Gerakan 30 September, di Ruang Sinema, Perpustakaan UI, Depok Rabu (1/10). (Foto: Ardy Pradana Putra)
DEPOK, SATUHARAPAN.COM – “PKI secara lembaga tidak melakukan pemberontakan pada 30 September 1965,” kata Salim Said, jurnalis senior dan penulis buku Dari Gestapu ke Reformasi dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Perpustakaan UI dan Penerbit Mizan di Ruang Sinema, Gedung Perpustakaan Pusat UI, Depok Rabu (1/10) sore.
Diskusi dimoderatori oleh Bondan Kanumoyoso, staf pengajar Departemen Sejarah FIB UI.
“Gerakan 30 September merupakan ambisi pribadi DN Adit (Ketua Umum PKI), banyak anggota PKI yang tidak tahu rencana Gerakan 30 September, Aidit melakukan Gerakan 30 September tanpa sepengetahuan Komite Pusat dan Politbiro PKI,” kata Said.
Menurut Said, penyebutan G 30 S/PKI dan kampanye bahaya laten komunis berlebihan.
Said menjelaskan pembunuhan tujuh jenderal merupakan kecelakaan dan salah koordinasi. Seharusnya tujuh jenderal itu diculik dan diserahkan kepada pimpinan Angkatan Darat (AD), mirip Peristiwa Rengasdengklok. Penculikan itu disebabkan oleh konflik internal AD dan Soekarno yang mencurigai Yani dan kelompoknya berkhianat kepada negara, tapi pasukan penculik yang dipimpin oleh Sjam, anak buah Aidit, membunuh ketujuh jenderal itu.
“Saya sudah membaca dokumen percakapan rahasia Aidit dan Mao Zedong (Pemimpin Tiongkok) di Tiongkok perihal gerakan 30 September,” kata Said.
Ketika ditanya kemungkinan konspirasi CIA dalam peristiwa Gerakan 30 September. Said mengatakan sampai saat ini belum ada bukti yang menunjukan CIA terlibat Gerakan 30 September.
“Memang ada bantuan dana yang besar dari CIA kepada militer AD, namun itu sesudah terjadi peristiwa gestapu, sampai saat ini belum ada bukti CIA terlibat,” ujar Said.
Ia menambahkan menurut hasil otopsi, ketujuh jenderal itu tidak meninggal akibat disiksa seperti yang digambarkan di film Pengkhianatan G 30 S/PKI. Isu penyiksaan digunakan untuk kampanye antikomunis yang dilakukan oleh militer, karena pada saat itu komunisme merupakan ancaman besar.
Selain menceritakan kesaksian seputar Gerakan 30 September, Said juga menjelaskan intrik politik menjelang jatuhnya rezim orde baru (orba). “Saya tahu persis konflik antara LB Moerdani (Panglima ABRI saat itu) dan Soeharto,” kata Said.  ia menambahkan “Jika tidak terjadi reformasi, maka yang menggantikan Soeharto adalah anaknya, Tutut, saya mengikuti dinamika politik di MPR”.
 

Sekilas Salim Said
Salim Said mengawali kariernya sejak kuliah, ia menjadi jurnalis dan menjadi aktivis KAHMI pada 1960-an. Alumnus Fakultas Psikologi UI itu juga aktif di dunia teater dan perfilman di Indonesia. Said meraih gelar Doktor dari Ohio University pada tahun 1985 dan sempat menjadi redaktur majalah Pelopor Baru dan Angkatan Bersenjata. Selain berkarier di bidang jurnalistik dan dunia seni, ia pernah menjabat duta besar RI untuk Republik Ceko.
Kesaksian Said mengalami pergolakan politik 1965 dan reformasi dijelaskan dalam buku Dari Gestapu ke Reformasi.
 
Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja

BUKTI TERBARU: SOEHARTO DALANG PEMBUNUHAN AHMAD YANI?

 

Bukti Terbaru G30S/PKI Soeharto Dalang Pembunuhan Ahmad Yani?
Bukti Terbaru G30S/PKI : Soeharto Dalang Pembunuhan Ahmad Yani?   

Posted by Jo

3 years ago, in: MEMObee.com

Kesaksian mantan Menteri Pengairan Dasar zaman Orde Lama HARYA SUDIRJA bahwa Bung Karno menginginkan Menpangad Letjen Achmad Yani menjadi Presiden kedua bila kesehatan Proklamator itu menurun, ternyata sudah lebih dahulu diketahui isteri  dan putra-putri pahlawan revolusi tersebut.

“Bapak sendiri sudah cerita kepada kami (isteri dan putra-putri Yani) bahwa dia bakal menjadi Presiden.Waktu itu Bapak berpesan, jangan dulu bilang sama orang lain”, ujar putra-putri Achmad Yani : Rully Yani, Elina Yani,Yuni Yani dan Edi Yani – Sebelumnya diberitakan dalam acara diskusi “Jakarta – Forum Live, Peristiwa G-30S/PKI, Upaya Mencari Kebenaran” terungkap kesaksian baru, yaitu beberapa hari sebelum peristiwa kelam dalam sejarah republik ini meletus, Bung Karno pernah meminta Menpangad Letjen Achmad Yani menggantikan dirinya menjadi presiden bila kesehatan proklamator itu menurun.

Kesaksian tersebut disampaikan salah satu peserta diskusi: Harya Sudirja. Menurut mantan Menteri Pengairan Dasar zaman Orde Lama ini, hal itu disampaikan oleh Letjen Achmad Yani secara pribadi pada dirinya dalam perjalanan menuju Istana Bogor tanggal 11 September 1965.

Putra-putri Achmad Yani kemudian menjelaskan, kabar baik itu sudah diketahui pihak keluarga 2 (dua) bulan sebelum meletusnya peristiwa berdarah G-30S/PKI. “Waktu itu ketika pulang dari rapat dengan Bung Karno beserta para petinggi negara, Bapak cerita sama ibu bahwa kelak bakal jadi presiden”, kenang Yuni Yani, putri keenam Achmad Yani. “Setelah cerita sama ibu, esok harinya sepulang main golf, Bapak juga menceritakan itu kepada kami putra-putrinya. Sambil tertawa, kami bertanya, “Benar nih Pak?” Jawab Bapak
ketika itu, “Ya”, ucapnya. Menurut Yuni, berita baik itu juga mereka dengar dari ajudan Bapak yang mengatakan Bapak bakal jadi presiden. Makanya ajudan menyarankan supaya siap-siap pindah ke Istana.

Sedangkan menurut Elina Yani (putri keempat), saat kakaknya Amelia Yani menyusun buku tentang Bapak, mereka menemui Letjen Sarwo Edhie Wibowo sebagai salah satu nara sumber. “Waktu itu, Pak Sarwo cerita bahwa Bapak dulu diminta Bung Karno menjadi presiden bila kesehatan Proklamator itu tidak juga membaik. Permintaan itu disampaikan Bung Karno dalam rapat petinggi negara. Di situ antara lain, ada Soebandrio, Chaerul Saleh dan AH Nasution”, katanya. “Bung Karno bilang, Yani kalau kesehatan saya belum membaik kamu yang jadi Presiden”, kata Sarwo Edhie seperti ditirukan Elina.

Pada prinsipnya, tambah Yuni pihak keluarga senang mendengar berita Bapak bakal jadi Presiden. Namun ibunya (Alm.Nyonya Yayuk Ruliah A.Yani) usai makan malam membuat ramalan bahwa kalau Bapak tidak jadi presiden, bisa dibunuh. “Ternyata ramalan ibu benar. Belum sempat menjadi presiden menggantikan Bung Karno,Bapak dibunuh secara kejam dengan disaksikan adik-adik kami. Untung dan Eddy. “Kalau Bapakmu tidak jadi presiden, ya nangendi (bahasa Jawa artinya :kemana) bisa dibunuh”, kata Nyonya Yani seperti ditirukan Yuni.  Lalu siapa pembunuhnya ?

Menurut Yuni, Ibu dulu mencurigai dalang pembunuhan ayahnya adalah petinggi militer yang membenci Achmad Yani. Dan yang dicurigai adalah Soeharto. Mengapa Soeharto membenci A.Yani ? Yuni mengatakan,sewaktu Soeharto menjual pentil dan ban yang menangkap adalah Bapaknya. “Bapak memang tidak suka militer berdagang.Tindakan Bapak ini tentunya menyinggung perasaan Soeharto”.

“Selain itu, usia Bapak juga lebih muda, sedangkan jabatannya lebih tinggi dari Soeharto”, katanya.  Sedangkan Rully Yani (putri sulung) yakin pembunuh Bapaknya adalah prajurit yang disuruh oleh atasannya.”Siapa orangnya, ini yang perlu dicari”, katanya.Mungkin juga, lanjutnya, orang-orang yang tidak suka terhadap sikap Bapak yang menentang upaya mempersenjatai buruh, nelayan dan petani. “Bapak dulu kan tidak suka rakyat dipersenjatai. Yang bisa dipersenjatai adalah militer saja”, katanya.  Menurut dia, penjelasan mantan tahanan politik G-30S/PKI Abdul Latief bahwa Soeharto dalang G-30S/PKI sudah bisa menjadi dasar untuk melakukan penelitian oleh pihak yang berwajib. “Ini penting demi lurusnya sejarah. Dan kamipun merasa puas kalau sudah tahu dalang pembunuhan ayah kami”, katanya.

Dia berharap, kepada semua pelaku sejarah yang masih hidup bersaksilah supaya masalah itu bisa selesai dengan cepat dan tidak menjadi tanda tanya besar bagi generasi muda bangsa ini.

Kesaksian istri dan putra-putri A.Yani bahwa Bapaknyalah yang ditunjuk Bung Karno untuk jadi Presiden kedua menggantikan dirinya, dibenarkan oleh mantan Asisten Bidang Operasi KOTI (Komando Operasi Tertinggi), Marsekal Madya (Purn)  Sri Mulyono Herlambang dan ajudan A.Yani, Kolonel (Purn) Subardi.

Apa yang diucapkan putra-putri Jenderal A.Yani itu benar. Dikalangan petinggi militer informasi tersebut sudah santer dibicarakan. Apalagi hubungan Bung Karno dan A.Yani sangat dekat, ujar Herlambang. Baik Herlambang maupun Subardi menyebutkan, walaupun tidak terdengar langsung pernyataan Bung Karno bahwa dia memilih A.Yani sebagai Presiden kedua jika ia sakit, namun keduanya percaya akan berita itu.

“Hubungan Bung Karno dengan A.Yani akrab dan Yani memang terkenal cerdas, hingga wajar jika kemudian ditunjuk presiden”,kata Herlambang. “Hubungan saya dengan A.Yani sangat dekat, hingga saya tahu betapa dekatnya hubungan Bung Karno dengan A.Yani”, ujar Herlambang yang saat ini sedang menyusun buku putih
peristiwa G-30S/PKI.

Menyinggung tentang kecurigaan Yayuk Ruliah A.Yani (istri A.Yani), bahwa dalang pembunuh suaminya adalah Soeharto, Herlambang mengatakan bisa jadi seperti itu. Pasalnya 2 (dua) bulan sebelum peristiwa berdarah PKI, Bung Karno sudah menunjuk A.Yani sebagai penggantinya.

Tentu saja hal ini membuat iri orang yang berambisi jadi presiden.Waktu itu peran CIA memang dicurigai ada, apalagi AS tidak menyukai Bung Karno karena terlalu vokal. Sedangkan Yani merupakan orang dekat Bung Karno. Ditambahkan Herlambang, hubungan A.Yani dengan Soeharto saat itu kurang harmonis. Soeharto memang benci pada A.Yani. Ini gara-gara Yani menangkap Soeharto dalam kasus penjualan pentil dan ban. Selain itu Soeharto juga merasa iri karena usia Yani lebih muda, sementara jabatannya lebih tinggi.

Terlebih saat A.Yani menjabat Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD), Bung Karno meningkatkan status KASAD menjadi Panglima Angkatan Darat. “Dan waktu itu A.Yani bisa melakukan apa saja atas petunjuk Panglima Tertinggi Soekarno, tentu saja hal ini membuat Soeharto iri pada A.Yani. Dijelaskan juga, sebenarnya mantan presiden Orde Baru itu tidak hanya membenci A.Yani,tapi semua Jenderal Pahlawan Revolusi. D.I.Panjaitan dibenci Soeharto gara-gara persoalan pengadaan barang dan juga berkaitan dengan penjualan pentil dan ban. Sedangkan kebenciannya terhadap MT. Haryono berkaitan dengan hasil sekolah di SESKOAD. Disitu Soeharto ingin dijagokan tapi MT.Haryono tidak setuju. Terhadap Sutoyo, gara-gara ia sebagai Oditur dipersiapkan untuk mengadili Soeharto dalam kasus penjualan pentil dan ban itu.

Menurut Subardi, ketahuan sekali dari raut wajah Soeharto kalau dia tidak menyukai A.Yani. Secara tidak langsung istri A.Yani mencurigai Soeharto. Dicontohkan, sebuah film Amerika yang ceritanya AD disuatu negara yang begitu dipercaya pemerintah, ternyata sebagai dalang kudeta terhadap pemerintahan itu. Caranya dengan meminjam tangan orang lain dan akhirnya pimpinan AD itulah yang menjadi presiden. “Peristiwa G-30S/PKI
hampir sama dengan cerita film itu”, kata Nyonya Yani seperti ditirukan Subardi.

Catatan penulis:
Saya ambil artikel ini dari berbagai sumber dan milis-milis dengan harapan klarifikasi dari para pembaca yang budiman. Sampai saat ini masih menggelayut pertanyaan di setiap kepala rakyat Indonesia tentang bagaimana fakta yang sebenarnya dari peristiwa kelam ini. Masih ada tokoh-tokoh dan narasumber dari kisah kelam sejarah  masa lalu ini yang masih hidup.

Disinilah perlunya penuntasan 100% dan jawaban yang adil dan penyelidikan yang transparan bagi masalah yang menyangkut peristiwa G30S. Masih diperlukan penyelidikan lanjutan yang independen untuk menyingkap fakta-fakta seputar sejarah kelam ini.

JASMERAH : Jangan Sekali-sekali Melupakan Sejarah! demikian kata Bung Karno.

LAGI TANGGAPAN-TANGGAPAN TERHADAP PERNYATAAN MENHAN RIYACUDU TENTANG MAAF TERHADAP KORBAN HAM

LAGI TANGGAPAN-TANGGAPAN TERHADAP PERNYATAAN MENHAN RIYACUDU TENTANG MAAF TERHADAP KORBAN HAM

On Friday, 21 August 2015, 1:33, “‘Lusi D.’ lusi_d@rantar.de [nasional-list]” <nasional-list@yahoogroups.com> wrote:

Itu Jendral Riyacudu ngomongnya kok kayak jagoan kampung saja. Mestinya
sedikit ngerti sejarah perang kemerdekaan dan pendidikan politik ttg
peristiwa 30 September dong. Apa tingkat pendidikan jendral-jendral
Indonesia lainnya seperti itu? Diangkat jadi menteri pertahanan lagi.

Hai Thu, 20 Aug
2015 16:05:37 +0200 schrieb “‘arif.harsana@t-online.de’
arif.harsana@t-online.de [GELORA45]” <GELORA45@yahoogroups.com>:

Dalam pembelaannya, Kol. Latief menyatakan, bahwa tidak ada maksud
untuk membunuh para jendral, tetapi hanya ingin menghadapkannya kepada
Presiden Sukarno untuk mengklarifikasi tentang adanya berita tentang
rencana kudeta oleh Dewan Jendral yang akan dilakukan pada tgl
5.Oktober 1965.

Belakangan terungkap, bahwa yang menyuruh agar membunuh para
jendral ternyata Komandan pasukan yang bernama Doel Arif.

Lettu. [1] Doel Arif adalah tokoh yang bertanggung jawab dalam
menangkap jenderal-jenderal [2] Angkatan Darat yang diduga akan
membentuk Dewan Jenderal [3] dalam peristiwa Gerakan 30 September [4]
1965 [5].

Sebagai komandan Pasukan Pasopati [6] yang menjadi operator
G30S [7], ia adalah tokoh kunci. Ia bertanggung jawab terhadap operasi
penculikan jenderal-jenderal [8] pimpinan AD [9].

Belakangan terungkap, bahwa Doel Arif adalah seorang
kepercayaan, malah dibilang anak kesayangan Ali Murtopo. Dan Ali
Murtopo bersama Yoga Sugama adalah dua tokoh utama yang bersama
Suharto sebagai Trio (Suharto-Ali Murtopo-Yoga Sugama) yang berperan
menentukan dalam setiap langkah Suharto dalam melancarkan kudeta
merangkak, dengan dukungan Blok Barat dibawah pimpinan CIA /AS
menggulingkan pemerintahan Presiden Sukarno.

Nasib Lettu. Doel Arief, yang ditangani langsung oleh Ali
Moertopo [10], hilang bak ditelan bumi, sampai sekarang tidak ada
yang tahu.

*****

http://ochasaja.blogspot.de/2009/01/mengapa-soeharto-dituduh-sbg-dalang.html

Kenapa Suharto pantas diduga sebagai dalang dibalik G30S ?

Pada tanggal 21 September 1965, Kapten Soekarbi mengaku
menerima radiogram dari Soeharto yang isinya perintah agar Yon 530
dipersiapkan dalam rangka HUT ABRI ke-20 pada tanggal 5 Oktober 1965
di Jakarta dengan perlengkapan tempur garis pertama. Setelah
persiapan, pasukan diberangkatkan dalam tiga gelombang, yaitu tanggal
25,26, dan 27 September.

Pada tanggal 28 September pasukan diakomodasikan di kebun Jeruk
bersama dengan Yon 454 dan Yon 328. Tanggal 30 September seluruh
pasukan melakukan latihan upacara. Pukul tujuh malam semua Dan Ton
dikumpulkan untuk mendapatkan briefing dari Dan Yon 530, Mayor Bambang
Soepono. Dalam briefing tersebut disebutkan bahwa Ibu kota Jakarta
dalam keadaan gawat. Ada kelompok Dewan Jenderal yang akan melakukan
kudeta terhadap pemerintahan RI yang sah. Briefing berakhir pada pukul
00.00. Pukul dua pagi tanggal 1 Oktober, Kapten Soekarbi memimpin sisa
Yon 530 menuju Monas. Di kompleks Monas mereka berkedudukan di depan
istana. Pada saat itu, karena kedudukan mereka dekat Makostrad,
pasukan pun sering keluar masuk Makostrad untuk ke kamar kecil. Karena
tidak ada teguran dari Kostrad, berarti Kostrad tahu bahwa mereka ada
di sana.

Pukul setengah delapan Kapten Soekarbi melapor pada Soeharto tentang
keadaan ibu kota yang gawat serta adanya isu Dewan Jenderal. Namun
Soeharto menyangkal berita tersebut.
Kapten Soekarbi sendiri mengaku tidak mengetahui terjadinya penculikan
para Jenderal. Ia tetap merasa aman karena Pangkostrad Soeharto telah
menjamin keadaan tersebut. Namun ia berpendapat bahwa Soeharto pasti
lah tahu tragedi penculikan para Jenderal tersebut. Karena pada
tanggal 25 September Kolonel Latief telah memberikan masukan tentang
keadaan yang cukup genting tersebut kepada Soeharto. Jadi sebenarnya
mustahil apabila Soeharto tidak mengetahui tragedi tersebut.

Yang patut dipertanyakan lagi adalah mengapa Soeharto tidak melakukan
pencegahan terjadinya tragedi tersebut. Kebiasaan dalam militer,
apabila ada gerakan yang disinyalir akan membunuh atasan akan langsung
dicegah. Namun kenyataanya Soeharto tidak sedikit pun mengambil sikap.
Padahal apabila ditelusur ia sangat mampu mencegah kejadian tersebut.
Pada saat itu, mereka sedang mempersiapkan HUT ABRI. Kostradlah yang
bertanggung jawab atas pelaksanaan acara tersebut. Jadi semua pasukan
di Jakarta berada di bawah kendali Kostrad. Seharusnya Soeharto bisa
memerintahkan pasukan untuk mencegahnya.

Dalam cerita versi Soeharto dan Orde Baru disebutkan terdapat pasukan
liar di sekitar Monas. Kesaksian Kapten Soekarbi juga mematahkan
pernyataan tersebut. Soeharto sendiri yang mengirimkan radiogram pada
Kapten Soekarbi untuk mendatangkan pasukannya ke Jakarta. Tentunya ia
mengenali pasukan siapa yang berada di Monas kala itu. Kostrad pun
mengetahui kehadiran Yon 530. Namun pada kenyataannya Soeharto
membiarkan pernyataan yang mengatakan bahwa terdapat pasukan liar pada
saat itu.

***
Kejanggalan lain tampak dalam beberapa pengakuan Soeharto adalah
pengakuan dan perkiraannya tentang kedatangan Kolonel Latief saat
menjengu anaknya, Tomy Soeharto di Rumah Sakit Gatot Subroto. Dalam
versinya ia hanya mengaku hanya melihat Kolonel Latief di zaal dimana
anaknya dirawat. Namun kejadian yang sebenarnya adalah mereka sempat
berbincang-bincang. Pada saat itu Kolonel Latief melaporkan bahwa
besok pagi akan ada tujuh jenderal yang akan dihadapkan pada presiden.
Namun pada saat itu Soeharto tidak bereaksi. Ia hanya menanyakan siapa
yang akan menjadi pemimpinnya. Tapi dari hasil wawancara Soeharto
dengan seorang wartawan Amerika, ia mengatakan”…….Kini menjadi
jelas bagi saya, bahwa Latief ke rumah sakit malam itu bukan untuk
menengok anak saya, melainkan sebenarnya untuk mengecek saya. Rpanya
ia hendak membuktikan kebenaran berita , sekitar sakitnya anak saya,
……”.

Sedangkan dalam majalah Der Spiegel (Jerman Barat) Soeharto
berkata.”Kira-kira jam 11 malam itu, Kolonel Latief dan komplotannya
datang ke Rumah Sakit untuk membunuh saya, tetapi tampaknya ia tidak
melaksanakan berhubung kekhawatirannya melakukan di tempat umum.”
Dengan demikian ada tiga versi yang dikeluarkan oleh Soeharto sendiri
tentang pertemuannya dengan Kolonel Latiendral kok bicaranya kayak
jagoan kappung sajaf. Hal ini sangat lah memancing kecurigaan bahwa
Soeharti hanyalah mencari alibi untuk menghindari tanggung jawabnya.
***
Penyajian adegan penyiksaan ke enam jenderal dalam film G/30/S/PKI
ternyata juga dapat digolongkan sebagai salah satu kejanggalan cerita
versi Soeharto. Serka Bungkus adalah anggota Resimen Cakrabirawa. Pada
saat itu ia mendapat tugas ”menjemput” M.T Haryono. Ia turut
menyaksikan pula penembakan keenam Jenderal di Lubang Buaya. Ia
menyatakan bahwa proses pembunuhan keenam Jenderal tidak melalui
proses penyiksaan seperti pada film G/30/S/PKI. Satu per satu Jenderal
dibawa kemudian duduk di pinggir lubang setelah itu ditembak dan
akhirnya masuk ke dalam Lubang. Serka Bungkus mengetahui adanya visum
dari dokter yang menyatakan tidak ada tindak penganiayaan. Namun
sepengetahuannya Soeharto melarang mengumumkan hal itu.

Selain itu salah satu dokter yang melakukan visum, Prof. Dr. Arif
Budianto juga menyatakan bahwa tidak ada pelecehan seksual dan
pencongkelan mata seperti yang ditayangkan dalam film. Memang pada
saat dilakukan visum ada mayat dengan kondisi bola matanya
’copot’. Tapi hal itu terjadi karena sudah lebih dari tiga hari
terendam bukan karena dicongkel paksa. Karena di sekitar tulang mata
pun tidak ada bagian yang tergores.
Tentu kita tidak dapat menduga-duga apa tujuan dan motif Soeharto
menyembunyikan hasil visum. Dalam hal ini ia terkesan ingin
memperparah citra PKI agar dugaan bahwa PKI lah yang ada di belakang
tragedi ini semakin kuat. Kebencian masyarakat pada PKI pun akan
memuncak dengan melihatnya.
***
Satu hal yang paling menjadi kontroversi dari tragedi tersebut adalah
banyaknya orang-orang yang dituduh mendukung PKI dan pada akhirnya
dijebloskan ke penjara. Antara lain adalah Kolonel Latief, Letkol Heru
Atmodjo, Kapten Soekarbi, Laksda Omar Dani, Mayjen Mursyid, dan masih
banyak lagi. Kebanyakan dari mereka ditahan tanpa melalui proses
peradilan. Orang- orang tersebut kebanyakan mengetahui bagaiman
sebenarnya hal itu terjadi. Seperti contohnya Kapten Soekarbi. Ia
ditahan setelaha membuat laporan tentang kejadian yang ia alami pada
tanggal 30 September dan 1 Oktober 1965. Penahanan tanpa proses
peradilan ini dapat disinyalir sebagai sebuah upaya yang dilakukan
Soeharto agar saksi-saksi kunci tidak dapat menceritakan kejadian yang
sesungguhnya pada khalayak. Ketakutan yang dialami Soeharto ini
tentunya justru semakin memperkuat anggapan bahwa dialah dalang di
balik peristiwa G/30/S/PKI.

***
—–Original-Nachricht—–

Betreff: Re: [GELORA45] Fw: Menhan sebut PKI sudah bunuh 7
jenderal, permintaan maaf tak perlu

Datum: Thu, 20 Aug 2015 01:55:15 +0200

Von: “Yoseph T Taher ariyanto@bigpond.com [GELORA45]”
<GELORA45@yahoogroups.com>

An: GELORA45@yahoogroups.com, Jonathan Goeij
<jonathangoeij@yahoo.com>

Jam 11.00 malam tanggal 30 September 1965, Kol. A. Latief bertemu
(melapor?) kepada Soeharto di RSPAD, mengatakan bahwa “aksi” akan
dilakukan beberapa jam lagi. Setelah itu Soeharto pulang dengan jeep
yang distirnya sendiri sambil keliling kota Jakarta melihat sampai
dimana “persiapan”. Dan kira-kira jam 5.00 pagi berlangsunglah
penculikan dan pembunuhan yang dilakukan oleh anak buah Untung/Latief
terhadap para Jenderal………! Soeharto tidak menangkap
Untung/Latief, karena sesungguhnya dia berkepentingan untuk
melenyapkan para jenderal rivalnya semenjak di Kodam Diponegoro ketika
ketahuan Soeharto sebagai koruptor/penyelundup di Kodam Diponegoro .
Ataukah dibalaik layar, memang Soeharto-lah Komandan G30S?

On 20/08/2015 9:21 AM, Jonathan Goeij jonathangoeij@yahoo.com [11]
[GELORA45] wrote:

Letkol Untung adalah anak buah Soeharto, bahkan yg
merekomendasikan Untung ke Cakrabirawa adalah Soeharto
http://www.merdeka.com/peristiwa/soeharto-yang-rekomendasikan-untung-masuk-tjakrabirawa.html
[12]
Kol Latief dalam pledoinya mengatakan Soeharto terlibat G30S.

Baik Jendral Ryamizard (menhan) maupun Jendral Gatot (Panglima TNI,
mantan KSAD) dalam komentar2nya terkesan sangat anti PKI/Komunis

Gatot:
http://www.swaranews.com/berita-kasad–komunisme-merupakan-bahaya-laten-dan-musuh-bersama.html
[13]

Ryamizard:
http://www.merdeka.com/peristiwa/menhan-sebut-pki-sudah-bunuh-7-jenderal-permintaan-maaf-tak-perlu.html
[14]

Dan justru kedua beliaulah yg dipilih Jokowi. Saya rasa wacana
rekonsiliasi yg di-dengang dengungkan itu hanya tinggal wacana saja.
Jangan bermimpi yg muluk2.

—In GELORA45@yahoogroups.com [15], <ariyanto@…> [16] wrote :

Jenderal, tidakkah Jenderal menyelidiki bahwa yang bunuh 7 Jenderal
itu adalah Soeharto yang menggunakan anak buahnya sendiri yaitu Letkol
Untung dan Kol. A. Latief dengan suatu aksi yang bernama G30S sebagai
langkah pertama untuk menggulingkan Bung Karno? Silahkan Jenderal
tanya sendiri hal ini kepada keluarga Jenderal A. Yani almarhum!
Mereka tahu bahwa yang membunuh A. Yani dan Jenderal lainnya adalah
Jenderal Soeharto.

On Friday, 21 August 2015, 1:33, “‘Lusi D.’ lusi_d@rantar.de [nasional-list]” <nasional-list@yahoogroups.com> wrote:

Itu Jendral Riyacudu ngomongnya kok kayak jagoan kampung saja. Mestinya
sedikit ngerti sejarah perang kemerdekaan dan pendidikan politik ttg
peristiwa 30 September dong. Apa tingkat pendidikan jendral-jendral
Indonesia lainnya seperti itu? Diangkat jadi menteri pertahanan lagi.

Bukti Terbaru G30S/PKI : Soeharto Dalang Pembunuhan Ahmad Yani?

 Posted  by Jo                                                                                                                                                                                               10 months ago

Kesaksian mantan Menteri Pengairan Dasar zaman Orde Lama HARYA SUDIRJA bahwa Bung Karno menginginkan Menpangad Letjen Achmad Yani menjadi Presiden kedua bila kesehatan Proklamator itu menurun, ternyata sudah lebih dahulu diketahui isteri  dan putra-putri pahlawan revolusi tersebut.

“Bapak sendiri sudah cerita kepada kami (isteri dan putra-putri Yani) bahwa dia bakal menjadi Presiden.Waktu itu Bapak berpesan, jangan dulu bilang sama orang lain”, ujar putra-putri Achmad Yani : Rully Yani, Elina Yani,Yuni Yani dan Edi Yani – Sebelumnya diberitakan dalam acara diskusi “Jakarta – Forum Live, Peristiwa G-30S/PKI, Upaya Mencari Kebenaran” terungkap kesaksian baru, yaitu beberapa hari sebelum peristiwa kelam dalam sejarah republik ini meletus, Bung Karno pernah meminta Menpangad Letjen Achmad Yani menggantikan dirinya menjadi presiden bila kesehatan proklamator itu menurun.  

Kesaksian tersebut disampaikan salah satu peserta diskusi: Harya Sudirja. Menurut mantan Menteri Pengairan Dasar zaman Orde Lama ini, hal itu disampaikan oleh Letjen Achmad Yani secara pribadi pada dirinya dalam perjalanan menuju Istana Bogor tanggal 11 September 1965.

Putra-putri Achmad Yani kemudian menjelaskan, kabar baik itu sudah diketahui pihak keluarga 2 (dua) bulan sebelum meletusnya peristiwa berdarah G-30S/PKI. “Waktu itu ketika pulang dari rapat dengan Bung Karno beserta para petinggi negara, Bapak cerita sama ibu bahwa kelak bakal jadi presiden”, kenang Yuni Yani, putri keenam Achmad Yani. “Setelah cerita sama ibu, esok harinya sepulang main golf, Bapak juga menceritakan itu kepada kami putra-putrinya. Sambil tertawa, kami bertanya, “Benar nih Pak?” Jawab Bapak
ketika itu, “Ya”, ucapnya. Menurut Yuni, berita baik itu juga mereka dengar dari ajudan Bapak yang mengatakan Bapak bakal jadi presiden. Makanya ajudan menyarankan supaya siap-siap pindah ke Istana.

Sedangkan menurut Elina Yani (putri keempat), saat kakaknya Amelia Yani menyusun buku tentang Bapak, mereka menemui Letjen Sarwo Edhie Wibowo sebagai salah satu nara sumber. “Waktu itu, Pak Sarwo cerita bahwa Bapak dulu diminta Bung Karno menjadi presiden bila kesehatan Proklamator itu tidak juga membaik. Permintaan itu disampaikan Bung Karno dalam rapat petinggi negara. Di situ antara lain, ada Soebandrio, Chaerul Saleh dan AH Nasution”, katanya. “Bung Karno bilang, Yani kalau kesehatan saya belum membaik kamu yang jadi Presiden”, kata Sarwo Edhie seperti ditirukan Elina.  

Pada prinsipnya, tambah Yuni pihak keluarga senang mendengar berita Bapak bakal jadi Presiden. Namun ibunya (Alm.Nyonya Yayuk Ruliah A.Yani) usai makan malam membuat ramalan bahwa kalau Bapak tidak jadi presiden, bisa dibunuh. “Ternyata ramalan ibu benar. Belum sempat menjadi presiden menggantikan Bung Karno,Bapak dibunuh secara kejam dengan disaksikan adik-adik kami. Untung dan Eddy. “Kalau Bapakmu tidak jadi presiden, ya nangendi (bahasa Jawa artinya :kemana) bisa dibunuh”, kata Nyonya Yani seperti ditirukan Yuni.  Lalu siapa pembunuhnya ?

Menurut Yuni, Ibu dulu mencurigai dalang pembunuhan ayahnya adalah petinggi militer yang membenci Achmad Yani. Dan yang dicurigai adalah Soeharto. Mengapa Soeharto membenci A.Yani ? Yuni mengatakan,sewaktu Soeharto menjual pentil dan ban yang menangkap adalah Bapaknya. “Bapak memang tidak suka militer berdagang.Tindakan Bapak ini tentunya menyinggung perasaan Soeharto”.

“Selain itu, usia Bapak juga lebih muda, sedangkan jabatannya lebih tinggi dari Soeharto”, katanya.  Sedangkan Rully Yani (putri sulung) yakin pembunuh Bapaknya adalah prajurit yang disuruh oleh atasannya.”Siapa orangnya, ini yang perlu dicari”, katanya.Mungkin juga, lanjutnya, orang-orang yang tidak suka terhadap sikap Bapak yang menentang upaya mempersenjatai buruh, nelayan dan petani. “Bapak dulu kan tidak suka rakyat dipersenjatai. Yang bisa dipersenjatai adalah militer saja”, katanya.  Menurut dia, penjelasan mantan tahanan politik G-30S/PKI Abdul Latief bahwa Soeharto dalang G-30S/PKI sudah bisa menjadi dasar untuk melakukan penelitian oleh pihak yang berwajib. “Ini penting demi lurusnya sejarah. Dan kamipun merasa puas kalau sudah tahu dalang pembunuhan ayah kami”, katanya.

Dia berharap, kepada semua pelaku sejarah yang masih hidup bersaksilah supaya masalah itu bisa selesai dengan cepat dan tidak menjadi tanda tanya besar bagi generasi muda bangsa ini.

Kesaksian istri dan putra-putri A.Yani bahwa Bapaknyalah yang ditunjuk Bung Karno untuk jadi Presiden kedua menggantikan dirinya, dibenarkan oleh mantan Asisten Bidang Operasi KOTI (Komando Operasi Tertinggi), Marsekal Madya (Purn)  Sri Mulyono Herlambang dan ajudan A.Yani, Kolonel (Purn) Subardi.

Apa yang diucapkan putra-putri Jenderal A.Yani itu benar. Dikalangan petinggi militer informasi tersebut sudah santer dibicarakan. Apalagi hubungan Bung Karno dan A.Yani sangat dekat, ujar Herlambang. Baik Herlambang maupun Subardi menyebutkan, walaupun tidak terdengar langsung pernyataan Bung Karno bahwa dia memilih A.Yani sebagai Presiden kedua jika ia sakit, namun keduanya percaya akan berita itu.

“Hubungan Bung Karno dengan A.Yani akrab dan Yani memang terkenal cerdas, hingga wajar jika kemudian ditunjuk presiden”,kata Herlambang. “Hubungan saya dengan A.Yani sangat dekat, hingga saya tahu betapa dekatnya hubungan Bung Karno dengan A.Yani”, ujar Herlambang yang saat ini sedang menyusun buku putih
peristiwa G-30S/PKI.  

Menyinggung tentang kecurigaan Yayuk Ruliah A.Yani (istri A.Yani), bahwa dalang pembunuh suaminya adalah Soeharto, Herlambang mengatakan bisa jadi seperti itu. Pasalnya 2 (dua) bulan sebelum peristiwa berdarah PKI, Bung Karno sudah menunjuk A.Yani sebagai penggantinya.

Tentu saja hal ini membuat iri orang yang berambisi jadi presiden.Waktu itu peran CIA memang dicurigai ada, apalagi AS tidak menyukai Bung Karno karena terlalu vokal. Sedangkan Yani merupakan orang dekat Bung Karno. Ditambahkan Herlambang, hubungan A.Yani dengan Soeharto saat itu kurang harmonis. Soeharto memang benci pada A.Yani. Ini gara-gara Yani menangkap Soeharto dalam kasus penjualan pentil dan ban. Selain itu Soeharto juga merasa iri karena usia Yani lebih muda, sementara jabatannya lebih tinggi.

Terlebih saat A.Yani menjabat Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD), Bung Karno meningkatkan status KASAD menjadi Panglima Angkatan Darat. “Dan waktu itu A.Yani bisa melakukan apa saja atas petunjuk Panglima Tertinggi Soekarno, tentu saja hal ini membuat Soeharto iri pada A.Yani. Dijelaskan juga, sebenarnya mantan presiden Orde Baru itu tidak hanya membenci A.Yani,tapi semua Jenderal Pahlawan Revolusi. D.I.Panjaitan dibenci Soeharto gara-gara persoalan pengadaan barang dan juga berkaitan dengan penjualan pentil dan ban. Sedangkan kebenciannya terhadap MT. Haryono berkaitan dengan hasil sekolah di SESKOAD. Disitu Soeharto ingin dijagokan tapi MT.Haryono tidak setuju. Terhadap Sutoyo, gara-gara ia sebagai Oditur dipersiapkan untuk mengadili Soeharto dalam kasus penjualan pentil dan ban itu.

Menurut Subardi, ketahuan sekali dari raut wajah Soeharto kalau dia tidak menyukai A.Yani. Secara tidak langsung istri A.Yani mencurigai Soeharto. Dicontohkan, sebuah film Amerika yang ceritanya AD disuatu negara yang begitu dipercaya pemerintah, ternyata sebagai dalang kudeta terhadap pemerintahan itu. Caranya dengan meminjam tangan orang lain dan akhirnya pimpinan AD itulah yang menjadi presiden. “Peristiwa G-30S/PKI
hampir sama dengan cerita film itu”, kata Nyonya Yani seperti ditirukan Subardi.

Catatan penulis:
Saya ambil artikel ini dari berbagai sumber dan milis-milis dengan harapan klarifikasi dari para pembaca yang budiman. Sampai saat ini masih menggelayut pertanyaan di setiap kepala rakyat Indonesia tentang bagaimana fakta yang sebenarnya dari peristiwa kelam ini. Masih ada tokoh-tokoh dan narasumber dari kisah kelam sejarah  masa lalu ini yang masih hidup.

Disinilah perlunya penuntasan 100% dan jawaban yang adil dan penyelidikan yang transparan bagi masalah yang menyangkut peristiwa G30S. Masih diperlukan penyelidikan lanjutan yang independen untuk menyingkap fakta-fakta seputar sejarah kelam ini.

JASMERAH : Jangan Sekali-sekali Melupakan Sejarah! demikian kata Bung Karno.
http://www.memobee.com/bukti-terbaru-g30s-pki-soeharto-dalang-pembunuhan-ahmad-yani-7262-eij.html

DENGAN SIKAP “MALING TERIAK MALING” TAK MUNGKIN REKONSILIASI NASIONAL

Kolom IBRAHIM ISA

Kemis Siang , 20 Agustus 2015
——————————————-

Diterbitkan dalam gelora45@yahoogroups.com 20 Agustus 2015

DENGAN SIKAP “MALING TERIAK MALING” TAK MUNGKIN REKONSILIASI NASIONAL

Genosida 1965, suatu kampanye menyeluruh dan total yang dilancarkan oleh Jendral Suharto dengan klik militernya — serta para penduukungnya dari kalangan parpol dan berbagai lapisan elite sosial dan religius, — tertuju terhadap PKI, yang dianggap PKI, simpatisan PKI dan kekuatan-kekuatan pendukung Presiden Sukarno – telah menimbulkan korban paling tidak 1 juta warga tidak bersalah, dan sekitar 20 juta keluarga korban .

GENOSIDA 1965 tsb, semakin lama semakin jelas. Yang merupakan suatu persekusi masal yang direncanakan dan dilancarkan oleh penguasa militer Orde Baru.

* * *

Dari hari ke sehari, bulan demi bulan, tahun berlalu tahun, . . . bertambah terus saksi-saksi, bukti-bukti, dokumentasi, tulisan-tulisan dan buku-buku hasil riset dan studi – — film-film dokumenter, a.l., yang terpenting “40 Years of Silence”, “The Act of Killing” dan terakhir “The Look of Silence” — Semua itu menunjukkan bahwa kekuasaan militer Jendral Suharto yang menegakkan Orde Baru dengan terlebih dahulu menghancurkan PKI dan menggulingkn Presiden Sukarno, telah melakukan suatu PELANGGRAN HAM TERBESAR dalam sejarah Republik Indonesia. Suatu kejahatan kemanusiaan!

Suatu ketika, — bila dokumentasi rahasia Markas Besar Angkatan Darat di Cilangkap — menjadi terbuka untuk umum, semua ini akan menjadi lebih jelas lagi.

* * *

Pelanggaran HAM terbesar dimana terlibat sebagai pelaku adalah aparat keamanan negeri sendiri, Tentara dan Polisi, sesungghnya sudah diungkapkan oleh Laporan KomnasHam (sebuah lembaga negara RI), pada tanggal 22 Juli 2012 y.l – Yang amat disesalkan, bahwa dengan mengemukakan berbagai dalih — telah ditolak oleh Kejaksaan Agung RI untuk menindak lanjutinya. Suatu sikap yang menutupi kejahatan kemanusiaan dimana terlibat fihak aparat keamanan negeri.

* * *

Pemerintah Presiden Jokowi dalam pengumumannya bermaksud mengadakan REKONSILIASI NASIONAL. Maksud baik ini perlu disambut dan didukung.

Namun, sikap penguasa sendiri, i.e. pernyataan pers Menhamkam Jendral Ryamizard Ryacudu, (19/8/’15), adalah sebuah deklarasi politik yang merupakan rintangan baru, bahkan adalah sebuah usaha utk menyabot direalisasinya program Pemerintahan Presiden Jokowi.

Pernyataan Menhamkam Jendral Ryacudu tidak berbeda dengan lolongan “MALING TERIAK MALING”. Pernyataan tsb merupakan rintangan baru terbesar bila pemerintah dng sungguh-sungguh hendak memulai proses REKONSILIASI NASIONAL seperti yang direnanakan oleh Presiden Jokowi.

* * *

Menhamkam Jendral R. Ryacudu mengatakan (Merdeka.com – 19/8) — |Pemerintah tak perlu meminta maaf kepada keluarga korban Partai Komunis Indonesia (PKI). Menurutnya, PKI sudah membunuh tujuh jenderal dan melakukan pemberontakan di Indonesia.
“Maaf, kita pakai logika saja. Jangan nyalah-nyalahin orang, pakai logika. Yang memberontak siapa, yang membunuh duluan siapa, yang membunuh jenderal-jenderal TNI itu siapa. Masak yang dibunuh dan diberontakin minta maaf,” .”Sama saja saya, saya digebukin, babak belur, lalu saya minta maaf. Yang benar saja,” cetus mantan Kasad ini.. . . . .

“Sudahlah, lupakan Minta maaf berarti salah, lalu minta ganti rugi, lalu apa?

* * *

Implisit Jendral Ryacudu MENGAKUI BAHWA TENTARA MEMANG MELAKUKAN PEMBUNUHAN . . . dengan pernyataannya: “YANG MEMBUNUH DULUAN SIAPA?”

Ryacudu bertolak dari versinya sendiri bahwa pembunuhan tujuh perwira TNI dilakukan oleh PKI. Padahal sudah menjadi pengetahuan umum bahwa yang melakukan pembunuhan tsb adalah dari kesatuan tentara pengawal Presiden – “Cakrabirawa”. Dari kalangan Angkatan Darat sendiri. Dan bahwa Jendral Suharto telah mengetahuinya terlebih dulu oleh laporan bekas ‘anak-buahnya’ Letkol Latif (salah seorang pimpinan G30S), mengenai rencana G30S tsb.

* * *

Kontan terisiar di internet (a.l. Oleh Gelora45) – pelbagai reaksi dan respons atas penyataan “MALING TERIAK MALING” Menhamkam Jendral R. Ryacudu, s.l. Sbb|:

Pada masa pemerintahan presiden SBY tentu merupakan mimpi mengusut kasus 65, dengan majunya Jokowi harapan itu bersemi ditambah dengan janji beliau, eh ternyata satu demi satu unsur pertahanan dan keamanan di berikan ke Angkatan Darat.Sayang Agus Wirahadikusuma meninggal dalam usia muda, apakah beliau dibunuh?

* * *


Saat ini Angkatan Darat kembali menguasai segalanya mulai dari Menko Polhukam, Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan juga KaBIN. Dan itu dilakukan oleh presiden sipil pilihan rakyat yg berjanji akan mengusut tuntas. Lucu banget.

* * *


” Kalau kita ingin supaya masa depan bangsa ini cerah, harus ada keberanian untuk membongkar yang lama, sehingga kita tahu betul peristiwa ini bagaimana sebetulnya, adanya, dan sebagainya” ( Mantan Presiden Gus Dur)

* * *


“Sekalipun arus propaganda terus membanjir selama tiga puluh tahun lebih, tentara Soeharto tidak pernah membuktikan bahwa PKI telah mendalangi G30S. Satu-satunya bukti bahwa PKI memimpin G30S adalah karena Angkatan Darat menyatakan demikian”  ( John Roosa dalam buku DALIH PEMBUNUHAN MASSAL)

* * *

Jumlah Korban Soeharto 1965/1966
TIM pencari fakta yang dibentuk oleh Bung Karno mencatat laporan resmi para penguasa, antara 80.000—100.000 jiwa telah menjadi korban di Jawa dan Bali. Tetapi di balik itu, para penguasa sendiri menduga korbannya 10 kali lebih besar dari yang mereka laporkan.

Dr. Robert Cribb
, dosen sejarah pada Universitas Nasional Australia di Melbourne, memperkirakan jumlah korban berkisar antara 78.000 hingga 2 juta jiwa.

John Hughes
dalam bukunya “Indonesian Upheaval” (1967), memprediksikan antara 60.000 hingga 400.000 orang.
Donald Hindley, dalam tulisannya, “Political Power and the October Coup in Indonesia” (1967), memperkirakan sekira setengah juta orang.

Prof. Guy Pauker
, agen CIA yang sangat dikenal dan tidak asing lagi di Seskoad (Sekolah Staf Komando Angkatan Darat), dalam tulisannya “Toward New Order in Indonesia” memperkirakan 200.000 orang yang dibunuh.

Yahya Muhaimin
dalam bukunya Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia 1945—1966, memprediksikan sekira 100.000 orang.

Ulf Sundhaussen,
dalam bukunya The Road to Power: Indonesian Military Politic 1945—1967 (1982), khusus untuk Jawa Barat, tanpa menyebut angka, mengatakan bahwa dari seluruh anggota komunis yang dibunuh di Jawa barat, bisa jadi hampir seluruhnya dibantai di Subang.

Kolonel Sarwo Edhi Wibow
o, Komandan RPKAD, pembunuh berdarah dingin yang melakukan pembersihan di Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali, kepada Panitia Pencari Fakta, mengaku “telah membunuh 3 juta komunis”.
Pramoedya Ananta Toer, sastrawan dan bekas tapol dari Pulau Buru, dalam ucapannya sebelum meninggal dunia, yang direkam dalam film dokumen “Shadow Play” mengatakan: “Sampai sekarang tidak jelas berapa jumlahnya yang dibunuh. Soedomo [Kopkamtib] mengatakan 2 juta yang dibunuh, Sarwo Edhie [RPKAD] mengatakan 3 juta yang dibunuh. Yang jelas tidak ada yang tahu sampai sekarang.”

Presiden Amerika Serikat Barack Obama
, ketika masih menjadi senator, dalam satu tulisannya mengatakan: “In 1965, under the leadership of General Suharto, the military moved against Sukarno, and under emergency powers began a massive purge of communists and their sympathizers. According to estimates, between 500.000 and one million people were slaughtered during the purge, with 750.000 others imprisoned or forced to exile.”

Sedang Bertrand Russel
, pemikir besar liberalisme, menyebut pembunuhan massal ini sebagai hal yang amat mengerikan yang mustahil bisa dilakukan oleh manusia. (Perang Urat Syaraf…Kompas, 9 Februari 2001). “Dalam empat bulan, manusia yang dibunuh di Indonesia, lima kali dari jumlah korban perang Vietnam selama 12 tahun.” (“In four months, five times as many people died in Indonesia as in Vietnam in twelve years.”)

* * *

‘Chan CT’ :

RI yang sejak berdirinya 70 tahun yl menyatakan dirinya sebagai NEGARA HUKUM, bagaimanpun juga TIDAK BISA membenarkan, membiarkan terjadi pembunuhan terhadap seorang warga TANPA proses pengadilan yang sah dan adil! Setiap terjadi kejahatan harus diusut dan dituntaskan siapa pelaku dan penanggungjawabnya, bukan dibiarkan saja lewat TANPA ada seorangpun yang dijatuhi sanksi HUKUM. Apalagi jelas pembunuhan, penjarakan, pembuangan dan penyisihan/penyingkiran atas puluhan juta keluarga TAPOL korban tragedi 1965 itu telah terjadi dilakukan oleh aparat keamanan NEGARA! Begitu jenderal Soeharto berhasil meenggulingkan Presiden Soekarno dan menobatkan dirinya menjadi Presiden RI ke-2! Kejahatan NEGARA ini tidak bisa dibiarkan lalu begitu saja! HARUS diakui KESALAHAN NEGARA dan Pemerintah resmi minta maaf pada jutaan KORBAN dan keluarga korban!

Seandainya pembunuhan atas 7 jenderal itu dianggap satu KESALAHAN dan DOSA, yaa, tangkap dan jatuhi saja HUKUMAN seberat-beratnya pada pelaku dan tokoh yang harus bertanggungjab. Tapi, tidak melibatkan jutaan orang yang TIDAK terlibat dengan aksi G30S itu, bahkan sama sekali tidak tahu menahu apa itu G30S! Siapa membunuh siapa? Pekerja sejarah-politik anak bangsa nampaknya harus bekerja lebih keras untuk mengungkap awan-gelap yg selama ini masih menutupi G30S, …! Namun demikian, dari banyak kejadian yang terungkap, makin menjurus dan akan membuktikan justru jenderal Soeharto itulah DALANG G30S sesungguhnya! Justru jenderal Soeharto lah DALANG G30S yang sebenarnya, … Soeharto bukan saja ikut merencanakan, mengorganisasi, dan bahkan komandan G30S dibelakang layar!

Ayooo, … jangan biarkan KEJAHATAN NEGARA yang sekalipun sudah lewat 1/2 abad, tetap dibiarkan lewat begitu saja! Usut dan tuntaskan sebaik-baiknya, …! Sebagai pembelajaran sejarah perjalanan bangsa yang telah dibayar sangat mahal dengan jatuhnya JUTAAN KORBAN RAKYAT TIDAK BERDOSA! Jangan sampai kekejaman-kekejaman kemanusiaan terjadi lagi di Nusantatra ini oleh siapapun dan terhadap siapapun, …!

* * *

Jam 11.00 malam tanggal 30 September 1965, Kol. A. Latief bertemu (melapor?) kepada Soeharto di RSPAD, mengatakan bahwa “aksi” akan dilakukan beberapa jam lagi. Setelah itu Soeharto pulang dengan jeep yang distirnya sendiri sambil keliling kota Jakarta melihat sampai dimana “persiapan”. Dan kira-kira jam 5.00 pagi berlangsunglah penculikan dan pembunuhan yang dilakukan oleh anak buah Untung/Latief terhadap para Jenderal………! Soeharto tidak menangkap Untung/Latief, karena sesungguhnya dia berkepentingan untuk melenyapkan para jenderal rivalnya semenjak di Kodam Diponegoro ketika ketahuan Soeharto sebagai koruptor/penyelundup di Kodam Diponegoro . Ataukah dibalaik layar, memang Soeharto-lah Komandan G30S?

* * *

Letkol Untung adalah anak buah Soeharto, bahkan yg merekomendasikan Untung ke Cakrabirawa adalah Soeharto Kol Latief dalam pledoinya mengatakan Soeharto terlibat G30S.

Baik Jendral Ryamizard (menhan) maupun Jendral Gatot (Panglima TNI, mantan KSAD) dalam komentar2nya terkesan sangat anti PKI/Komunis
Dan justru kedua beliaulah yg dipilih Jokowi. Saya rasa wacana rekonsiliasi yg di-dengang dengungkan itu hanya tinggal wacana saja. Jangan bermimpi yg muluk2.

* * *

Jenderal, tidakkah Jenderal menyelidiki bahwa yang bunuh 7 Jenderal itu adalah Soeharto yang menggunakan anak buahnya sendiri yaitu Letkol Untung dan Kol. A. Latief dengan suatu aksi yang bernama G30S sebagai langkah pertama untuk menggulingkan Bung Karno? Silahkan Jenderal tanya sendiri hal ini kepada keluarga Jenderal A. Yani almarhum! Mereka tahu bahwa yang membunuh A. Yani dan Jenderal lainnya adalah Jenderal Soeharto.[]

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 63 other followers