Archive for the ‘Sejarah’ Category

TOKOH-TOKOH LEGENDARIS DARI NEGERI CINA

TOKOH-TOKOH LEGENDARIS DARI NEGERI CINA
Bukankah ayat-ayat-Ku telah dibacakan kepadamu sekalian, tetapi kamu selalu mendustakannya?
(QS. AL MU’MINUN:105)
In: Blog Madrasah Kita, Minggu, 09 Mei 2010

 
WONG FEI HUNG SEORANG PENDEKAR DAN TABIB MUSLIM?

 

https://jurnaltoddoppuli.files.wordpress.com/2015/02/1e10d-11967440090.jpg?w=480
Sudah banyak orang yang tahu bahwa tokoh bahari legendaris asal Cina, Sam Poo Kong alias Muhammad Cheng Ho adalah seorang Muslim. Namun nampaknya masih banyak yang belum tahu bahwa masih banyak tokoh China legendaris yang ternyata beragama Islam. Dua di antaranya ialah Wong Fei Hung dan Judge Bao.
Selama ini kita hanya mengenal Wong Fei Hung sebagai jagoan Kung fu dalam film Once Upon A Time in China. Dalam film itu, karakter Wong Fei Hung diperankan oleh aktor terkenal Hong Kong, Jet Li. Namun siapakah sebenarnya Wong Fei Hung?
Wong Fei Hung adalah seorang Ulama, Ahli Pengobatan, dan Ahli Beladiri legendaris yang namanya ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional China oleh pemerintah China. Namun Pemerintah China sering berupaya mengaburkan jatidiri Wong Fei Hung sebagai seorang muslim demi menjaga supremasi kekuasaan Komunis di China.

Wong Fei-Hung dilahirkan pada tahun 1847 di Kwantung (Guandong) dari keluarga muslim yang taat. Nama Fei pada Wong Fei Hung merupakan dialek Canton untuk menyebut nama Arab, Fais. Sementara Nama Hung juga merupakan dialek Kanton untuk menyebut nama Arab, Hussein. Jadi, bila di-bahasa-arab-kan, namanya ialah Faisal Hussein Wong.

Ayahnya, Wong Kay-Ying adalah seorang Ulama, dan tabib ahli ilmu pengobatan tradisional, serta ahli beladiri tradisional Tiongkok (wushu/kungfu). Ayahnya memiliki sebuah klinik pengobatan bernama Po Chi Lam di Canton (ibukota Guandong). Wong Kay-Ying merupakan seorang ulama yang menguasai ilmu wushu tingkat tinggi. Ketinggian ilmu beladiri Wong Kay-Ying membuatnya dikenal sebagai salah satu dari Sepuluh Macan Kwantung. Posisi Macan Kwantung ini di kemudian hari diwariskannya kepada Wong Fei Hung.

Kombinasi antara pengetahuan ilmu pengobatan tradisional dan teknik beladiri serta ditunjang oleh keluhuran budi pekerti sebagai Muslim membuat keluarga Wong sering turun tangan membantu orang-orang lemah dan tertindas pada masa itu. Karena itulah masyarakat Kwantung sangat menghormati dan mengidolakan Keluarga Wong.

Pasien klinik keluarga Wong yang meminta bantuan pengobatan umumnya berasal dari kalangan miskin yang tidak mampu membayar biaya pengobatan. Walau begitu, Keluarga Wong tetap membantu setiap pasien yang datang dengan sungguh-sungguh. Keluarga Wong tidak pernah pandang bulu dalam membantu, tanpa memedulikan suku, ras, agama, semua dibantu tanpa pamrih.

Secara rahasia, keluarga Wong terlibat aktif dalam gerakan bawah tanah melawan pemerintahan Dinasti Ch’in yang korup dan penindas. Dinasti Ch’in ialah Dinasti yang merubuhkan kekuasaan Dinasti Yuan yang memerintah sebelumnya. Dinasti Yuan ini dikenal sebagai satu-satunya Dinasti Kaisar Cina yang anggota keluarganya banyak yang memeluk agama Islam.

Wong Fei-Hung mulai mengasah bakat beladirinya sejak berguru kepada Luk Ah-Choi yang juga pernah menjadi guru ayahnya. Luk Ah-Choi inilah yang kemudian mengajarinya dasar-dasar jurus Hung Gar yang membuat Fei Hung sukses melahirkan Jurus Tendangan Tanpa Bayangan yang legendaris. Dasar-dasar jurus Hung Gar ditemukan, dikembangkan dan merupakan andalan dari Hung Hei-Kwun, kakak seperguruan Luk Ah-Choi. Hung Hei-Kwun adalah seorang pendekar Shaolin yang lolos dari peristiwa pembakaran dan pembantaian oleh pemerintahan Dinasti Ch’in pada 1734.

Hung Hei-Kwun ini adalah pemimpin pemberontakan bersejarah yang hampir mengalahkan dinasti penjajah Ch’in yang datang dari Manchuria (sekarang kita mengenalnya sebagai Korea). Jika saja pemerintah Ch’in tidak meminta bantuan pasukan-pasukan bersenjata bangsa asing (Rusia, Inggris, Jepang), pemberontakan pimpinan Hung Hei-Kwun itu niscaya akan berhasil mengusir pendudukan Dinasti Ch’in.
Setelah berguru kepada Luk Ah-Choi, Wong Fei-Hung kemudian berguru pada ayahnya sendiri hingga pada awal usia 20-an tahun, ia telah menjadi ahli pengobatan dan beladiri terkemuka. Bahkan ia berhasil mengembangkannya menjadi lebih maju. Kemampuan beladirinya semakin sulit ditandingi ketika ia berhasil membuat jurus baru yang sangat taktis namun efisien yang dinamakan Jurus Cakar Macan dan Jurus Sembilan Pukulan Khusus. Selain dengan tangan kosong, Wong Fei-Hung juga mahir menggunakan bermacam-macam senjata. Masyarakat Canton pernah menyaksikan langsung dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana ia seorang diri dengan hanya memegang tongkat berhasil menghajar lebih dari 30 orang jagoan pelabuhan berbadan kekar dan kejam di Canton yang mengeroyoknya karena ia membela rakyat miskin yang akan mereka peras.

Dalam kehidupan keluarga, Allah banyak mengujinya dengan berbagai cobaan. Seorang anaknya terbunuh dalam suatu insiden perkelahian dengan mafia Canton. Wong Fei-Hung tiga kali menikah karena istri-istrinya meninggal dalam usia pendek. Setelah istri ketiganya wafat, Wong Fei-Hung memutuskan untuk hidup sendiri sampai kemudian ia bertemu dengan Mok Gwai Lan, seorang perempuan muda yang kebetulan juga ahli beladiri. Mok Gwai Lan ini kemudian menjadi pasangan hidupnya hingga akhir hayat. Mok Gwai Lan turut mengajar beladiri pada kelas khusus perempuan di perguruan suaminya.

Pada 1924 Wong Fei-Hung meninggal dalam usia 77 tahun. Masyarakat Cina, khususnya di Kwantung dan Canton mengenangnya sebagai pahlawan pembela kaum mustad’afin (tertindas) yang tidak pernah gentar membela kehormatan mereka. Siapapun dan berapapun jumlah orang yang menindas orang miskin, akan dilawannya dengan segenap kekuatan dan keberanian yang dimilikinya. Wong Fei-Hung wafat dengan meninggalkan nama harum yang membuatnya dikenal sebagai manusia yang hidup mulia, salah satu pilihan hidup yang diberikan Allah kepada seorang muslim selain mati Syahid. Semoga segala amal ibadahnya diterima di sisi Alah Swt dan semoga segala kebaikannya menjadi teladan bagi kita, generasi muslim yang hidup setelahnya. Amin.

 
ZHU YUANZHANG KAISAR MUSLIM?

 

 

https://i2.wp.com/i292.photobucket.com/albums/mm17/BangNonki/Madrasah/81576200.jpg
Anda kenal Cheng Ho alias Zheng He alias Sam Poo Kong? Cheng Ho adalah tokoh Muslim Cina legendaris yang juga Panglima Angkatan Laut Cina di zaman Dinasti Ming. Ia disebut-sebut telah melakukan 7 kali pelayaran mengelilingi dunia. Masa pemerintahan Dinasti Ming di Cina adalah masa yang sangat menarik dan dapat dikatakan sebagai masa kejayaan Islam di Cina. Pada masa pemerintahan Dinasti Ming ini, banyak pejabat negara dan anggota keluarga kerajaan yang beragama Islam.

Banyak indikasi yang kuat juga menunjukan bahwa para Kaisar Dinasti Ming adalah para pemeluk Islam. Apa dan siapa sebenarnya Dinasti Ming? Jauh sebelum Dinasti Ming berdiri, pada pertengahan abad ke-12 Masehi, pasukan Mongolia di bawah pimpinan Jenghis Khan berhasil menaklukkan Khilafah Islam Abbasiyah di Baghdad. Pasukan Mongol juga berhasil menaklukkan Dinasti Sung di Cina. Saat itu, Pasukan Mongol berhasil menganeksasi wilayah yang membentang dari Gurun Gobi hingga Polandia. Ketika itu, di Cina sudah banyak penduduk yang memeluk agama Islam sejak zaman Dinasti Tang (Dinasti sebelum Sung). Populasi penduduk Muslim yang menetap di Cina kemudian semakin bertambah karena banyak muslim asal Arab dan Asia Tengah yang tertawan dan dibawa ke Cina oleh pasukan Mongol. Anak-cucu Jenghis Khan kemudian memerintah Cina dan mendirikan Dinasti Yuan (Guan).

Dinasti Yuan ini pernah mengirimkan pasukan untuk menaklukan Jawa (Kerajaan Singasari) atas perintah Kubilai Khan, cucu dari Jenghis Khan. Pasukan itu gagal menaklukan Jawa karena berhasil dipecundangi oleh pasukan Raden Wijaya yang kemudian menjadi Raja Majapahit pertama. Pemerintahan Mongol (Yuan) ini menjalankan politik diskriminasi yang membagi penduduk di Tiongkok kedalam tiga golongan yang terpolarisasi. Golongan atau hirarki pertama dan teratas adalah orang Mongol sendiri, golongan kedua yang setara dengan orang Mongol adalah penduduk Muslim yang berasal dari Arab dan Asia Tengah, dan golongan ketiga adalah bangsa Han atau bangsa Cina asli. Pada zaman Dinasti Yuan, Orang-orang Muslim dari Asia Tengah ini menduduki posisi dan jabatan penting dalam pemerintahan.
Sementara, pemerintahan Dinasti Yuan sendiri sangat korup dan mengeksploitasi para penduduk bangsa Han. Mereka mengenakan pajak yang tinggi. Situasi ini memicu kebencian bangsa Han terhadap orang-orang Islam. Tetapi situasi ini tidak berlangsung lama. Para penduduk Muslim pendatang tersebut akhirnya berhasil mengasimilasikan diri dengan bangsa Han dan mengadaptasi adat istiadat dan kebudayaan setempat sejauh tidak bertentangan dengan ajaran agama. Proses persatuan bangsa Han dan penduduk uslim pendatang itu kemudian berbalik menjadi mata pisau yang tajam dan mengarah kepada bangsa penjajah Mongol. Ketika berbagai pemberontakan terhadap kekuasaan Dinasti Yuan meletus, banyak di antara pemimpin pemberontakan atau orang-orang yang berperan penting di dalam pemberontakan merupakan orang-orang Islam.
Puncak perlawanan kepada Dinasti Yuan terjadi di tahun 1368, saat kekuasaan Dinasti Yuan di Cina pun tumbang. Kemudian, bangsa Han, bersama-sama dengan orang Islam mendirikan Dinasti Ming dengan mengangkat Zhu Yuanzhang sebagai Kaisar pertama dinasti itu. Zhu Yuanzhang (1328-1398) bukanlah seorang bangsawan. ia berasal dari kalangan jelata.yang miskin. Dia sangat dikagumi sekaligus juga dicerca. Ia dikagumi karena mampu mengusir penguasa atau penjajah asing dan memulihkan kekuasaan Cina di bawah naungan bangsa Han. Zhu Yuanzhang juga diakui telah banyak membangun Cina setelah dilanda peperangan yang panjang. Ia memperbaiki kanal yang terbengkalai dan rusak, menggalakkan sektor pertanian, menghijaukan kembali hutan-hutan yang gundul, melanjutkan pembangunan kembali Tembok Besar (Great Wall). Namun ia juga dicerca karena gaya pemerintahannya yang dijalankan dengan tangan besi, tirani, dan despotik. Tak pernah diketahui dengan jelas siapa sebenarnya Zhu Yuanzhang. Apakah ia seorang Muslim atau tidak telah menjadi bahan perdebatan yang hangat antara fakta dan spekulasi. Saya sendiri cenderung percaya bahwa Zhu Yuanzhang adalah seorang Muslim. Sekurangnya ada enam alasan mengapa Zhu Yuanzhang pantas diyakini sebagai pemeluk Islam.

Alasan pertama, Zhu Yuanzhang dilahirkan di Anhui, tempat di mana banyak orang Islam tinggal. Pada zaman itu, hampir semua penduduk Anhui adalah orang Islam. Jadi kemungkinan Zhu Yuanzhang tidak beragama Islam sangat kecil sekali. Kalaupun benar, pengaruh Islam yang kuat dari lingkungannya akan sangat membekas dan bukan tak mungkin membuatnya beralih keyakinan (seperti proses pada alasan keenam di bawah).

Alasan kedua, diketahui bahwa permaisuri Zhu Yuanzhang, Ratu Ma, adalah seorang Hui (muslim) yang berasal dari daerah yang sama dengannya yaitu Anhui. Zhu Yuanzhang sendiri memiliki 38 selir, tetapi Ratu Ma adalah istri yang paling disayanginya dan sangat berpengaruh. Saat Ratu Ma meninggal tahun 1382, Zhu Yuanzhang merasa sangat terpukul. Peristiwa inilah yang ditengarai menjadi penyebab mengapa perilakunya menjadi lebih irrasional dan tidak dapat diprediksi. Ketika Zhu Yuanzhang meninggal pada tahun 1398, dia dimakamkan disamping makam istrinya ini di Nanjing (Ming Xiaoling Mausoleum), [Jiangsu (Chronicle of the Chinese Emperors, Ann Paludin)]. Seperti kita ketahui, seorang perempuan Muslim dilarang menikah dengan orang kafir dan orang-orang Hui sangat menjaga hal ini dengan ketat. Tidak mungkin keluarga Ratu Ma mau menikahkannya dengan seorang yang bukan Muslim.

Alasan ketiga, ketika Zhu Yuanzhang berhasil merebut Nanjing, yang dijadikannya sebagai ibukota dinasti Ming (sebelum dipindahkan ke Beijing), dia memberikan instruksi untuk membangun sebuah Masjid Raya yang bernama “Jing Jue”, dan di Masjid ini terdapat sebuah pahatan syair yang dibuat untuk dedikasi Masjid tersebut.

Alasan keempat, banyak prajurit dan Jenderal yang berjuang bersamanya untuk menggulingkan dinasti Yuan dan mendirikan dinasti Ming yag beragama Islam. Jenderal Chang Yuchun, Hu Dahai, Mu Ying, Lan Yu, Feng Sheng yang menjadi inti kekuatan pasukannya adalah jenderal-jenderal yang beragama Islam. Selain itu, banyak di antara tentara Yuan yang menyerahkan diri adalah orang Muslim yang pindah dan menetap di ibukota Nanjing tersebut, sehingga populasi orang Muslim di Nanjing sejak itu bertambah jumlahnya.

Alasan kelima, orang-orang suku Hui di Cina meyakini bahwa Zhu Yuanzhang adalah seorang Muslim. Setidaknya ia seorang Muslim dalam kehidupan pribadinya. Seorang pakar sejarah Cina terkemuka , Prof. Bai Shouyi menulis di dalam sebuah bukunya tentang Sejarah Islam di Cina 1946.

Alasan keenam, Zhu Yuanzhang sendiri ketika mudanya adalah pengikut sekte agama “Mingjiao” (Teaching The Light) yang dipengaruhi ajaran Manicheanisme dari Persia. Namun saat ia naik menjadi Kaisar Ming pertama, sekte ini ditumpas habis olehnya. Ia juga menyangkal segala sesuatu yang menyangkut hubungannya dengan sekte ini (China Heritage Newsletter, No.5, March 2006). Berbagai pembahasan dan teori yang menarik mengenai Zhu Yuanzhang dapat kita jumpai di dalam berbagai forum milis yang membahas Sinologi seperti “Chinese Culture Forum at Asiawind” (www.asiawind.com/forums).

Selain itu, sudah menjadi rahasia umum bahwa Pemerintah Cina sejak zaman Dinasti Chin yang korup hingga masa pemerintahan Partai Komunis yang anti-agama sangat dengki kepada Islam. Mereka tak ingin jika Islam tercatat ikut mewarnai khazanah kejayaan Cina. Banyak tokoh muslim legendaris dalam sejarah Cina dikaburkan bukti keislamannya dengan tujuan melenyapkan kontribusi Islam dalam kejayaan Cina. Fakta bahwa Judge Bao dan Wong Fei Hung adalah muslim saja mereka tutupi rapat-rapat. Apalagi fakta seorang Kaisar legendaris seperti Zhu Yuanzhang.[]
Blog MADRASAH KITA

MEMAHAMI ISIS MELALUI SEJARAH WAHHABISME DI ARAB SAUDI

You Can’t Understand ISIS If You Don’t Know the History of Wahhabism in Saudi Arabia

By Alastair Crooke 

http://www.huffingtonpost.com/alastair-crooke/isis-wahhabism-saudi-arabia_b_5717157.html

 

HAIDAR HAMDANI via Getty Images

Posted: 08/27/2014 11:56 am EDT Updated: 10/27/2014 5:59 am EDT
February 15, 2015 Huffpost WorldPost USA Edition.
BEIRUT — The dramatic arrival of Da’ish (ISIS) on the stage of Iraq has shocked many in the West. Many have been perplexed — and horrified — by its violence and its evident magnetism for Sunni youth. But more than this, they find Saudi Arabia’s ambivalence in the face of this manifestation both troubling and inexplicable, wondering, “Don’t the Saudis understand that ISIS threatens them, too?”
It appears — even now — that Saudi Arabia’s ruling elite is divided. Some applaud that ISIS is fighting Iranian Shiite “fire” with Sunni “fire”; that a new Sunni state is taking shape at the very heart of what they regard as a historical Sunni patrimony; and they are drawn by Da’ish’s strict Salafist ideology.
Other Saudis are more fearful, and recall the history of the revolt against Abd-al Aziz by the Wahhabist Ikhwan (Disclaimer: this Ikhwan has nothing to do with the Muslim Brotherhood Ikhwan — please note, all further references hereafter are to the Wahhabist Ikhwan, and not to the Muslim Brotherhood Ikhwan), but which nearly imploded Wahhabism and the al-Saud in the late 1920s.
Many Saudis are deeply disturbed by the radical doctrines of Da’ish (ISIS) — and are beginning to question some aspects of Saudi Arabia’s direction and discourse.
THE SAUDI DUALITY
Saudi Arabia’s internal discord and tensions over ISIS can only be understood by grasping the inherent (and persisting) duality that lies at the core of the Kingdom’s doctrinal makeup and its historical origins.
One dominant strand to the Saudi identity pertains directly to Muhammad ibn ʿAbd al-Wahhab (the founder of Wahhabism), and the use to which his radical, exclusionist puritanism was put by Ibn Saud. (The latter was then no more than a minor leader — amongst many — of continually sparring and raiding Bedouin tribes in the baking and desperately poor deserts of the Nejd.)
The second strand to this perplexing duality, relates precisely to King Abd-al Aziz’s subsequent shift towards statehood in the 1920s: his curbing of Ikhwani violence (in order to have diplomatic standing as a nation-state with Britain and America); his institutionalization of the original Wahhabist impulse — and the subsequent seizing of the opportunely surging petrodollar spigot in the 1970s, to channel the volatile Ikhwani current away from home towards export — by diffusing a cultural revolution, rather than violent revolution throughout the Muslim world.
But this “cultural revolution” was no docile reformism. It was a revolution based on Abd al-Wahhab’s Jacobin-like hatred for the putrescence and deviationism that he perceived all about him — hence his call to purge Islam of all its heresies and idolatries.
MUSLIM IMPOSTORS
The American author and journalist, Steven Coll, has written how this austere and censorious disciple of the 14th century scholar Ibn Taymiyyah, Abd al-Wahhab, despised “the decorous, arty, tobacco smoking, hashish imbibing, drum pounding Egyptian and Ottoman nobility who travelled across Arabia to pray at Mecca.”
In Abd al-Wahhab’s view, these were not Muslims; they were imposters masquerading as Muslims. Nor, indeed, did he find the behavior of local Bedouin Arabs much better. They aggravated Abd al-Wahhab by their honoring of saints, by their erecting of tombstones, and their “superstition” (e.g. revering graves or places that were deemed particularly imbued with the divine).
All this behavior, Abd al-Wahhab denounced as bida — forbidden by God.
Like Taymiyyah before him, Abd al-Wahhab believed that the period of the Prophet Muhammad’s stay in Medina was the ideal of Muslim society (the “best of times”), to which all Muslims should aspire to emulate (this, essentially, is Salafism).
Taymiyyah had declared war on Shi’ism, Sufism and Greek philosophy. He spoke out, too against visiting the grave of the prophet and the celebration of his birthday, declaring that all such behavior represented mere imitation of the Christian worship of Jesus as God (i.e. idolatry). Abd al-Wahhab assimilated all this earlier teaching, stating that “any doubt or hesitation” on the part of a believer in respect to his or her acknowledging this particular interpretation of Islam should “deprive a man of immunity of his property and his life.”
One of the main tenets of Abd al-Wahhab’s doctrine has become the key idea of takfir. Under the takfiri doctrine, Abd al-Wahhab and his followers could deem fellow Muslims infidels should they engage in activities that in any way could be said to encroach on the sovereignty of the absolute Authority (that is, the King). Abd al-Wahhab denounced all Muslims who honored the dead, saints, or angels. He held that such sentiments detracted from the complete subservience one must feel towards God, and only God. Wahhabi Islam thus bans any prayer to saints and dead loved ones, pilgrimages to tombs and special mosques, religious festivals celebrating saints, the honoring of the Muslim Prophet Muhammad’s birthday, and even prohibits the use of gravestones when burying the dead.

“Those who would not conform to this view should be killed, their wives and daughters violated, and their possessions confiscated, he wrote. ”

Abd al-Wahhab demanded conformity — a conformity that was to be demonstrated in physical and tangible ways. He argued that all Muslims must individually pledge their allegiance to a single Muslim leader (a Caliph, if there were one). Those who would not conform to this view should be killed, their wives and daughters violated, and their possessions confiscated, he wrote. The list of apostates meriting death included the Shiite, Sufis and other Muslim denominations, whom Abd al-Wahhab did not consider to be Muslim at all.

There is nothing here that separates Wahhabism from ISIS. The rift would emerge only later: from the subsequent institutionalization of Muhammad ibn ʿAbd al-Wahhab’s doctrine of “One Ruler, One Authority, One Mosque” — these three pillars being taken respectively to refer to the Saudi king, the absolute authority of official Wahhabism, and its control of “the word” (i.e. the mosque).

It is this rift — the ISIS denial of these three pillars on which the whole of Sunni authority presently rests — makes ISIS, which in all other respects conforms to Wahhabism, a deep threat to Saudi Arabia.

 

BRIEF HISTORY 1741- 1818

 

Abd al-Wahhab’s advocacy of these ultra radical views inevitably led to his expulsion from his own town — and in 1741, after some wanderings, he found refuge under the protection of Ibn Saud and his tribe. What Ibn Saud perceived in Abd al-Wahhab’s novel teaching was the means to overturn Arab tradition and convention. It was a path to seizing power.
“Their strategy — like that of ISIS today — was to bring the peoples whom they conquered into submission. They aimed to instill fear. ”
Ibn Saud’s clan, seizing on Abd al-Wahhab’s doctrine, now could do what they always did, which was raiding neighboring villages and robbing them of their possessions. Only now they were doing it not within the ambit of Arab tradition, but rather under the banner of jihad. Ibn Saud and Abd al-Wahhab also reintroduced the idea of martyrdom in the name of jihad, as it granted those martyred immediate entry into paradise.

In the beginning, they conquered a few local communities and imposed their rule over them. (The conquered inhabitants were given a limited choice: conversion to Wahhabism or death.) By 1790, the Alliance controlled most of the Arabian Peninsula and repeatedly raided Medina, Syria and Iraq.

Their strategy — like that of ISIS today — was to bring the peoples whom they conquered into submission. They aimed to instill fear. In 1801, the Allies attacked the Holy City of Karbala in Iraq. They massacred thousands of Shiites, including women and children. Many Shiite shrines were destroyed, including the shrine of Imam Hussein, the murdered grandson of Prophet Muhammad.

A British official, Lieutenant Francis Warden, observing the situation at the time, wrote: “They pillaged the whole of it [Karbala], and plundered the Tomb of Hussein… slaying in the course of the day, with circumstances of peculiar cruelty, above five thousand of the inhabitants …”

Osman Ibn Bishr Najdi, the historian of the first Saudi state, wrote that Ibn Saud committed a massacre in Karbala in 1801. He proudly documented that massacre saying, “we took Karbala and slaughtered and took its people (as slaves), then praise be to Allah, Lord of the Worlds, and we do not apologize for that and say: ‘And to the unbelievers: the same treatment.'”

In 1803, Abdul Aziz then entered the Holy City of Mecca, which surrendered under the impact of terror and panic (the same fate was to befall Medina, too). Abd al-Wahhab’s followers demolished historical monuments and all the tombs and shrines in their midst. By the end, they had destroyed centuries of Islamic architecture near the Grand Mosque.

But in November of 1803, a Shiite assassin killed King Abdul Aziz (taking revenge for the massacre at Karbala). His son, Saud bin Abd al Aziz, succeeded him and continued the conquest of Arabia. Ottoman rulers, however, could no longer just sit back and watch as their empire was devoured piece by piece. In 1812, the Ottoman army, composed of Egyptians, pushed the Alliance out from Medina, Jeddah and Mecca. In 1814, Saud bin Abd al Aziz died of fever. His unfortunate son Abdullah bin Saud, however, was taken by the Ottomans to Istanbul, where he was gruesomely executed (a visitor to Istanbul reported seeing him having been humiliated in the streets of Istanbul for three days, then hanged and beheaded, his severed head fired from a canon, and his heart cut out and impaled on his body).

In 1815, Wahhabi forces were crushed by the Egyptians (acting on the Ottoman’s behalf) in a decisive battle. In 1818, the Ottomans captured and destroyed the Wahhabi capital of Dariyah. The first Saudi state was no more. The few remaining Wahhabis withdrew into the desert to regroup, and there they remained, quiescent for most of the 19th century.

 

HISTORY RETURNS WITH ISIS

 

It is not hard to understand how the founding of the Islamic State by ISIS in contemporary Iraq might resonate amongst those who recall this history. Indeed, the ethos of 18th century Wahhabism did not just wither in Nejd, but it roared back into life when the Ottoman Empire collapsed amongst the chaos of World War I.

The Al Saud — in this 20th century renaissance — were led by the laconic and politically astute Abd-al Aziz, who, on uniting the fractious Bedouin tribes, launched the Saudi “Ikhwan” in the spirit of Abd-al Wahhab’s and Ibn Saud’s earlier fighting proselytisers.

The Ikhwan was a reincarnation of the early, fierce, semi-independent vanguard movement of committed armed Wahhabist “moralists” who almost had succeeded in seizing Arabia by the early 1800s. In the same manner as earlier, the Ikhwan again succeeded in capturing Mecca, Medina and Jeddah between 1914 and 1926. Abd-al Aziz, however, began to feel his wider interests to be threatened by the revolutionary “Jacobinism” exhibited by the Ikhwan. The Ikhwan revolted — leading to a civil war that lasted until the 1930s, when the King had them put down: he machine-gunned them.

For this king, (Abd-al Aziz), the simple verities of previous decades were eroding. Oil was being discovered in the peninsular. Britain and America were courting Abd-al Aziz, but still were inclined to support Sharif Husain as the only legitimate ruler of Arabia. The Saudis needed to develop a more sophisticated diplomatic posture.

So Wahhabism was forcefully changed from a movement of revolutionary jihad and theological takfiri purification, to a movement of conservative social, political, theological, and religious da’wa (Islamic call) and to justifying the institution that upholds loyalty to the royal Saudi family and the King’s absolute power.

 

OIL WEALTH SPREAD WAHHABISM

 

With the advent of the oil bonanza — as the French scholar, Giles Kepel writes, Saudi goals were to “reach out and spread Wahhabism across the Muslim world … to “Wahhabise” Islam, thereby reducing the “multitude of voices within the religion” to a “single creed” — a movement which would transcend national divisions. Billions of dollars were — and continue to be — invested in this manifestation of soft power.

It was this heady mix of billion dollar soft power projection — and the Saudi willingness to manage Sunni Islam both to further America’s interests, as it concomitantly embedded Wahhabism educationally, socially and culturally throughout the lands of Islam — that brought into being a western policy dependency on Saudi Arabia, a dependency that has endured since Abd-al Aziz’s meeting with Roosevelt on a U.S. warship (returning the president from the Yalta Conference) until today.

Westerners looked at the Kingdom and their gaze was taken by the wealth; by the apparent modernization; by the professed leadership of the Islamic world. They chose to presume that the Kingdom was bending to the imperatives of modern life — and that the management of Sunni Islam would bend the Kingdom, too, to modern life.
“On the one hand, ISIS is deeply Wahhabist. On the other hand, it is ultra radical in a different way. It could be seen essentially as a corrective movement to contemporary Wahhabism.”

But the Saudi Ikhwan approach to Islam did not die in the 1930s. It retreated, but it maintained its hold over parts of the system — hence the duality that we observe today in the Saudi attitude towards ISIS.
On the one hand, ISIS is deeply Wahhabist. On the other hand, it is ultra radical in a different way. It could be seen essentially as a corrective movement to contemporary Wahhabism.
ISIS is a “post-Medina” movement: it looks to the actions of the first two Caliphs, rather than the Prophet Muhammad himself, as a source of emulation, and it forcefully denies the Saudis’ claim of authority to rule.
As the Saudi monarchy blossomed in the oil age into an ever more inflated institution, the appeal of the Ikhwan message gained ground (despite King Faisal’s modernization campaign). The “Ikhwan approach” enjoyed — and still enjoys — the support of many prominent men and women and sheikhs. In a sense, Osama bin Laden was precisely the representative of a late flowering of this Ikhwani approach.
Today, ISIS’ undermining of the legitimacy of the King’s legitimacy is not seen to be problematic, but rather a return to the true origins of the Saudi-Wahhab project.
In the collaborative management of the region by the Saudis and the West in pursuit of the many western projects (countering socialism, Ba’athism, Nasserism, Soviet and Iranian influence), western politicians have highlighted their chosen reading of Saudi Arabia (wealth, modernization and influence), but they chose to ignore the Wahhabist impulse.
After all, the more radical Islamist movements were perceived by Western intelligence services as being more effective in toppling the USSR in Afghanistan — and in combatting out-of-favor Middle Eastern leaders and states.
Why should we be surprised then, that from Prince Bandar’s Saudi-Western mandate to manage the insurgency in Syria against President Assad should have emerged a neo-Ikhwan type of violent, fear-inducing vanguard movement: ISIS? And why should we be surprised — knowing a little about Wahhabism — that “moderate” insurgents in Syria would become rarer than a mythical unicorn? Why should we have imagined that radical Wahhabism would create moderates? Or why could we imagine that a doctrine of “One leader, One authority, One mosque: submit to it, or be killed” could ever ultimately lead to moderation or tolerance?
Or, perhaps, we never imagined.
This article is Part I of Alastair Crooke’s historical analysis of the roots of ISIS and its impact on the future of the Middle East. Read Part II here.
Fighting in Iraq
1 of 17

HAIDAR HAMDANI via Getty Images

February 15, 2015 Huffpost WorldPost
Edition: U.S.

Middle East Time Bomb: The Real Aim of ISIS Is to Replace the Saud Family as the New Emirs of Arabia
Posted: 09/02/2014 8:43 pm EDT Updated: 11/02/2014 5:59 am EST

By Alastair Crooke 

This article is Part II of Alastair Crooke’s historical analysis of the roots of ISIS and its impact on the future of the Middle East.
BEIRUT — ISIS is indeed a veritable time bomb inserted into the heart of the Middle East. But its destructive power is not as commonly understood. It is not with the “March of the Beheaders”; it is not with the killings; the seizure of towns and villages; the harshest of “justice” — terrible though they are — that its true explosive power lies. It is yet more potent than its exponential pull on young Muslims, its huge arsenal of weapons and its hundreds of millions of dollars.
“We should understand that there is really almost nothing that the West can now do about it but sit and watch.”

Its real potential for destruction lies elsewhere — in the implosion of Saudi Arabia as a foundation stone of the modern Middle East. We should understand that there is really almost nothing that the West can now do about it but sit and watch.
The clue to its truly explosive potential, as Saudi scholar Fouad Ibrahim has pointed out (but which has passed, almost wholly overlooked, or its significance has gone unnoticed), is ISIS’ deliberate and intentional use in its doctrine — of the language of Abd-al Wahhab, the 18th century founder, together with Ibn Saud, of Wahhabism and the Saudi project:
Abu Omar al-Baghdadi, the first “prince of the faithful” in the Islamic State of Iraq, in 2006 formulated, for instance, the principles of his prospective state … Among its goals is disseminating monotheism “which is the purpose [for which humans were created] and [for which purpose they must be called] to Islam…” This language replicates exactly Abd-al Wahhab’s formulation. And, not surprisingly, the latter’s writings and Wahhabi commentaries on his works are widely distributed in the areas under ISIS’ control and are made the subject of study sessions. Baghdadi subsequently was to note approvingly, “a generation of young men [have been] trained based on the forgotten doctrine of loyalty and disavowal.”
And what is this “forgotten” tradition of “loyalty and disavowal?” It is Abd al-Wahhab’s doctrine that belief in a sole (for him an anthropomorphic) God — who was alone worthy of worship — was in itself insufficient to render man or woman a Muslim?
He or she could be no true believer, unless additionally, he or she actively denied (and destroyed) any other subject of worship. The list of such potential subjects of idolatrous worship, which al-Wahhab condemned as idolatry, was so extensive that almost all Muslims were at risk of falling under his definition of “unbelievers.” They therefore faced a choice: Either they convert to al-Wahhab’s vision of Islam — or be killed, and their wives, their children and physical property taken as the spoils of jihad. Even to express doubts about this doctrine, al-Wahhab said, should occasion execution.
“Through its intentional adoption of this Wahhabist language, ISIS is knowingly lighting the fuse to a bigger regional explosion — one that has a very real possibility of being ignited, and if it should succeed, will change the Middle East decisively.”

The point Fuad Ibrahim is making, I believe, is not merely to reemphasize the extreme reductionism of al-Wahhab’s vision, but to hint at something entirely different: That through its intentional adoption of this Wahhabist language, ISIS is knowingly lighting the fuse to a bigger regional explosion — one that has a very real possibility of being ignited, and if it should succeed, will change the Middle East decisively.
For it was precisely this idealistic, puritan, proselytizing formulation by al-Wahhab that was “father” to the entire Saudi “project” (one that was violently suppressed by the Ottomans in 1818, but spectacularly resurrected in the 1920s, to become the Saudi Kingdom that we know today). But since its renaissance in the 1920s, the Saudi project has always carried within it, the “gene” of its own self-destruction.

 

THE SAUDI TAIL HAS WAGGED BRITAIN AND U.S. IN THE MIDDLE EAST

 

Paradoxically, it was a maverick British official, who helped embed the gene into the new state. The British official attached to Aziz, was one Harry St. John Philby (the father of the MI6 officer who spied for the Soviet KGB, Kim Philby). He was to become King Abd al-Aziz’s close adviser, having resigned as a British official, and was until his death, a key member of the Ruler’s Court. He, like Lawrence of Arabia, was an Arabist. He was also a convert to Wahhabi Islam and known as Sheikh Abdullah.
St. John Philby was a man on the make: he had determined to make his friend, Abd al-Aziz, the ruler of Arabia. Indeed, it is clear that in furthering this ambition he was not acting on official instructions. When, for example, he encouraged King Aziz to expand in northern Nejd, he was ordered to desist. But (as American author, Stephen Schwartz notes), Aziz was well aware that Britain had pledged repeatedly that the defeat of the Ottomans would produce an Arab state, and this no doubt, encouraged Philby and Aziz to aspire to the latter becoming its new ruler.
It is not clear exactly what passed between Philby and the Ruler (the details seem somehow to have been suppressed), but it would appear that Philby’s vision was not confined to state-building in the conventional way, but rather was one of transforming the wider Islamic ummah (or community of believers) into a Wahhabist instrument that would entrench the al-Saud as Arabia’s leaders. And for this to happen, Aziz needed to win British acquiescence (and much later, American endorsement). “This was the gambit that Abd al-Aziz made his own, with advice from Philby,” notes Schwartz.

 

BRITISH GODFATHER OF SAUDI ARABIA

 

In a sense, Philby may be said to be “godfather” to this momentous pact by which the Saudi leadership would use its clout to “manage” Sunni Islam on behalf of western objectives (containing socialism, Ba’athism, Nasserism, Soviet influence, Iran, etc.) — and in return, the West would acquiesce to Saudi Arabia’s soft-power Wahhabisation of the Islamic ummah (with its concomitant destruction of Islam’s intellectual traditions and diversity and its sowing of deep divisions within the Muslim world).
“In political and financial terms, the Saud-Philby strategy has been an astonishing success. But it was always rooted in British and American intellectual obtuseness: the refusal to see the dangerous ‘gene’ within the Wahhabist project, its latent potential to mutate, at any time, back into its original a bloody, puritan strain. In any event, this has just happened: ISIS is it.”

As a result — from then until now — British and American policy has been bound to Saudi aims (as tightly as to their own ones), and has been heavily dependent on Saudi Arabia for direction in pursuing its course in the Middle East.
In political and financial terms, the Saud-Philby strategy has been an astonishing success (if taken on its own, cynical, self-serving terms). But it was always rooted in British and American intellectual obtuseness: the refusal to see the dangerous “gene” within the Wahhabist project, its latent potential to mutate, at any time, back into its original a bloody, puritan strain. In any event, this has just happened: ISIS is it.
Winning western endorsement (and continued western endorsement), however, required a change of mode: the “project” had to change from being an armed, proselytizing Islamic vanguard movement into something resembling statecraft. This was never going to be easy because of the inherent contradictions involved (puritan morality versus realpolitik and money) — and as time has progressed, the problems of accommodating the “modernity” that statehood requires, has caused “the gene” to become more active, rather than become more inert.
Even Abd al-Aziz himself faced an allergic reaction: in the form of a serious rebellion from his own Wahhabi militia, the Saudi Ikhwan. When the expansion of control by the Ikhwan reached the border of territories controlled by Britain, Abd al-Aziz tried to restrain his militia (Philby was urging him to seek British patronage), but the Ikwhan, already critical of his use of modern technology (the telephone, telegraph and the machine gun), “were outraged by the abandonment of jihad for reasons of worldly realpolitik … They refused to lay down their weapons; and instead rebelled against their king … After a series of bloody clashes, they were crushed in 1929. Ikhwan members who had remained loyal, were later absorbed into the [Saudi] National Guard.”
King Aziz’s son and heir, Saud, faced a different form of reaction (less bloody, but more effective). Aziz’s son was deposed from the throne by the religious establishment — in favor of his brother Faisal — because of his ostentatious and extravagant conduct. His lavish, ostentatious style, offended the religious establishment who expected the “Imam of Muslims,” to pursue a pious, proselytizing lifestyle.
King Faisal, Saud’s successor, in his turn, was shot by his nephew in 1975, who had appeared at Court ostensibly to make his oath of allegiance, but who instead, pulled out a pistol and shot the king in his head. The nephew had been perturbed by the encroachment of western beliefs and innovation into Wahhabi society, to the detriment of the original ideals of the Wahhabist project.
SEIZING THE GRAND MOSQUE IN 1979
Far more serious, however, was the revived Ikhwan of Juhayman al-Otaybi, which culminated in the seizure of the Grand Mosque by some 400-500 armed men and women in 1979. Juhayman was from the influential Otaybi tribe from the Nejd, which had led and been a principal element in the original Ikhwan of the 1920s.
Juhayman and his followers, many of whom came from the Medina seminary, had the tacit support, amongst other clerics, of Sheikh Abdel-Aziz Bin Baz, the former Mufti of Saudi Arabia. Juhayman stated that Sheikh Bin Baz never objected to his Ikhwan teachings (which were also critical of ulema laxity towards “disbelief”), but that bin Baz had blamed him mostly for harking on that “the ruling al-Saud dynasty had lost its legitimacy because it was corrupt, ostentatious and had destroyed Saudi culture by an aggressive policy of westernisation.”
Significantly, Juhayman’s followers preached their Ikhwani message in a number of mosques in Saudi Arabia initially without being arrested, but when Juhayman and a number of the Ikhwan finally were held for questioning in 1978. Members of the ulema (including bin Baz) cross-examined them for heresy, but then ordered their release because they saw them as being no more than traditionalists harkening back to the Ikhwan– like Juhayman grandfather — and therefore not a threat.
Even when the mosque seizure was defeated and over, a certain level of forbearance by the ulema for the rebels remained. When the government asked for a fatwa allowing for armed force to be used in the mosque, the language of bin Baz and other senior ulema was curiously restrained. The scholars did not declare Juhayman and his followers non-Muslims, despite their violation of the sanctity of the Grand Mosque, but only termed them al-jamaah al-musallahah (the armed group).
The group that Juhayman led was far from marginalized from important sources of power and wealth. In a sense, it swam in friendly, receptive waters. Juhayman’s grandfather had been one of the leaders of the the original Ikhwan, and after the rebellion against Abdel Aziz, many of his grandfather’s comrades in arms were absorbed into the National Guard — indeed Juhayman himself had served within the Guard — thus Juhayman was able to obtain weapons and military expertise from sympathizers in the National Guard, and the necessary arms and food to sustain the siege were pre-positioned, and hidden, within the Grand Mosque. Juhayman was also able to call on wealthy individuals to fund the enterprise.
ISIS VS. WESTERNIZED SAUDIS
The point of rehearsing this history is to underline how uneasy the Saudi leadership must be at the rise of ISIS in Iraq and Syria. Previous Ikhwani manifestations were suppressed — but these all occurred inside the kingdom.
ISIS however, is a neo-Ikhwani rejectionist protest that is taking place outside the kingdom — and which, moreover, follows the Juhayman dissidence in its trenchant criticism of the al-Saud ruling family.
This is the deep schism we see today in Saudi Arabia, between the modernizing current of which King Abdullah is a part, and the “Juhayman” orientation of which bin Laden, and the Saudi supporters of ISIS and the Saudi religious establishment are a part. It is also a schism that exists within the Saudi royal family itself.
According to the Saudi-owned Al-Hayat newspaper, in July 2014 “an opinion poll of Saudis [was] released on social networking sites, claiming that 92 percent of the target group believes that ‘IS conforms to the values of Islam and Islamic law.'” The leading Saudi commentator, Jamal Khashoggi, recently warned of ISIS’ Saudi supporters who “watch from the shadows.”
There are angry youths with a skewed mentality and understanding of life and sharia, and they are canceling a heritage of centuries and the supposed gains of a modernization that hasn’t been completed. They turned into rebels, emirs and a caliph invading a vast area of our land. They are hijacking our children’s minds and canceling borders. They reject all rules and legislations, throwing it [a]way … for their vision of politics, governance, life, society and economy. [For] the citizens of the self-declared “commander of the faithful,” or Caliph, you have no other choice … They don’t care if you stand out among your people and if you are an educated man, or a lecturer, or a tribe leader, or a religious leader, or an active politician or even a judge … You must obey the commander of the faithful and pledge the oath of allegiance to him. When their policies are questioned, Abu Obedia al-Jazrawi yells, saying: “Shut up. Our reference is the book and the Sunnah and that’s it.”
“What did we do wrong?” Khashoggi asks. With 3,000-4,000 Saudi fighters in the Islamic State today, he advises of the need to “look inward to explain ISIS’ rise”. Maybe it is time, he says, to admit “our political mistakes,” to “correct the mistakes of our predecessors.”
MODERNIZING KING THE MOST VULNERABLE

 

The present Saudi king, Abdullah, paradoxically is all the more vulnerable precisely because he has been a modernizer. The King has curbed the influence of the religious institutions and the religious police — and importantly has permitted the four Sunni schools of jurisprudence to be used, by those who adhere to them (al-Wahhab, by contrast, objected to all other schools of jurisprudence other than his own).
“The key political question is whether the simple fact of ISIS’ successes, and the full manifestation (flowering) of all the original pieties and vanguardism of the archetypal impulse, will stimulate and activate the dissenter ‘gene’ — within the Saudi kingdom. If it does, and Saudi Arabia is engulfed by the ISIS fervor, the Gulf will never be the same again. Saudi Arabia will deconstruct and the Middle East will be unrecognizable.”

It is even possible too for Shiite residents of eastern Saudi Arabia to invoke Ja’afri jurisprudence and to turn to Ja’afari Shiite clerics for rulings. (In clear contrast, al-Wahhab held a particular animosity towards the Shiite and held them to be apostates. As recently as the 1990s, clerics such as bin Baz — the former Mufti — and Abdullah Jibrin reiterated the customary view that the Shiite were infidels).
Some contemporary Saudi ulema would regard such reforms as constituting almost a provocation against Wahhabist doctrines, or at the very least, another example of westernization. ISIS, for example, regards any who seek jurisdiction other than that offered by the Islamic State itself to be guilty of disbelief — since all such “other” jurisdictions embody innovation or “borrowings” from other cultures in its view.
The key political question is whether the simple fact of ISIS’ successes, and the full manifestation (flowering) of all the original pieties and vanguardism of the archetypal impulse, will stimulate and activate the dissenter ‘gene’ — within the Saudi kingdom.
If it does, and Saudi Arabia is engulfed by the ISIS fervor, the Gulf will never be the same again. Saudi Arabia will deconstruct and the Middle East will be unrecognizable.
“They hold up a mirror to Saudi society that seems to reflect back to them an image of ‘purity’ lost”

In short, this is the nature of the time bomb tossed into the Middle East. The ISIS allusions to Abd al-Wahhab and Juhayman (whose dissident writings are circulated within ISIS) present a powerful provocation: they hold up a mirror to Saudi society that seems to reflect back to them an image of “purity” lost and early beliefs and certainties displaced by shows of wealth and indulgence.
This is the ISIS “bomb” hurled into Saudi society. King Abdullah — and his reforms — are popular, and perhaps he can contain a new outbreak of Ikwhani dissidence. But will that option remain a possibility after his death?
And here is the difficulty with evolving U.S. policy, which seems to be one of “leading from behind” again — and looking to Sunni states and communities to coalesce in the fight against ISIS (as in Iraq with the Awakening Councils).
It is a strategy that seems highly implausible. Who would want to insert themselves into this sensitive intra-Saudi rift? And would concerted Sunni attacks on ISIS make King Abdullah’s situation better, or might it inflame and anger domestic Saudi dissidence even further? So whom precisely does ISIS threaten? It could not be clearer. It does not directly threaten the West (though westerners should remain wary, and not tread on this particular scorpion).
The Saudi Ikhwani history is plain: As Ibn Saud and Abd al-Wahhab made it such in the 18th century; and as the Saudi Ikhwan made it such in the 20th century. ISIS’ real target must be the Hijaz — the seizure of Mecca and Medina — and the legitimacy that this will confer on ISIS as the new Emirs of Arabia.[]

SEJARAH AGEN CIA KABUR JADI MALING WARTEG DIKEJAR TNI

 Sejarah Agen CIA Kabur Jadi Maling Warteg Dikejar TNI

Central Intelligence Agency (CIA) beberapa kali mencoba menjatuhkan pemerintahan Republik Indonesia yang sah. Mereka kerap menggelar operasi rahasia dengan cara membantu pemberontakan atau membayar politisi lokal.

Soekarno adalah salah satu musuh utama CIA era 1950-1960an. CIA membantu para pemberontak Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatera dan Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) di Sulawesi tahun 1958.

Namun pemberontakan PRRI dapat dengan mudah ditumpas oleh pasukan gabungan TNI. Operasi CIA pun gagal total.

Setelah Sumatera direbut TNI, para perwira CIA melarikan diri tunggang langgang secara memalukan. Kisah itu ditulis Tim Weiner dalam buku Membongkar Kegagalan CIA yang diterbitkan PT Gramedia Pustaka Utama tahun 2008.

“Kelima perwira CIA yang berada di pulau tersebut lari menyelamatkan diri. Mereka berkendaraan sebuah jip sampai kehabisan bahan bakar, kemudian berjalan kaki melalui hutan lebat menuju pantai,” tulis Tim Weiner.

Mereka pun terpaksa mencuri makanan di warung-warung di desa terpencil untuk mempertahankan hidup. Ketika sampai di pantai, mereka merebut sebuah perahu nelayan dan mengontak Stasiun CIA di Singapura.

“Sebuah kapal selam Angkatan Laut AS USS Tang kemudian datang menyelamatkan mereka.”

Dengan lesu Bos CIA Allen Dules melapor pada Presiden Eisenhower kalau misi mereka gagal.


Allen Dules


“Tampaknya tidak ada kemauan berperang di pihak pasukan pembangkang itu. Para pemimpin pemberontakan tidak mampu memberikan ide dan penjelasan kepada tentara mereka mengapa harus berperang. Ini memang perang yang sangat aneh,”
kata Dules.

Quote:
Tak cuma itu, kepala operasi CIA di Indonesia Frank Wisner juga stres berat usai kegagalannya di Indonesia. Sejumlah laporan menyebut Wisner kehilangan kewarasannya dan kepalanya harus diterapi listrik.

SEJARAWAN: KERAJAAN DI NUSANTARA SUKA KONFLIK VOC KERAP DIMINTA INTERVENSI

SEJARAWAN: KERAJAAN DINUSANTARA SUKA KONFLIK
VOC KERAP DIMINTA INTERVENSI
Kamis, 12/02/2015 01:05 WIB
Nograhany Widhi K – detikNews

Prasasti Sangguran Telantar di Inggris

Jakarta – Bagaimana bisa Vereenigde Oostindische Compagnie atau VOC yang didirikan pada tanggal 20 Maret 1602 pada masanya bisa menguasai wilayah Indonesia yang luas? Bagaimana pula Indonesia yang luas itu bisa dikuasai perusahaan kongsi dagang dari Belanda, negara kecil di Eropa?

Sejarawan UGM Sri Margana menjelaskan, saat VOC dibentuk, tahun 1602, belum ada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Yang ada, imbuhnya, hanya kerajaan-kerajaan di wilayah cikal bakal Indonesia. Saat masuk ke wilayah Nusantara, VOC membuat perjanjian dan kerjasama dagang dengan kerajaan-kerajaan Nusantara ini.

“Seperti Amangkurat I yang terguling oleh pemberontakan Trunojoyo dari Madura. Amangkurat I saat itu harus beralih ke barat, ke Tegal hingga kemudian meninggal di Tegal. Penerus Amangkurat, kemudian meminta bantuan VOC. Adipati Anom, penerus Raja Amangkurat itu adalah raja pertama yang dipilih dan dilantik Belanda,” jelas Sri dalam ‘Seminar Bedah Sejarah VOC 1602 Batavia’ di Kemendikbud, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Rabu (11/2/2015).

Permintaan tolong pada VOC itu tentulah tak gratis, ada sejumlah imbalan yang ditawarkan pada VOC bila berhasil mengembalikan kerajaan. Akhirnya, Trunojoyo berhasil ditangkap, dan raja penerus Amangkurat memberikan konsesi dagang hingga memberikan wilayah pesisir Jawa.

“Demikian pula dengan Raja Pakubuwono II minta bantuan VOC, harus lari ke Jawa Timur dan minta tahtanya di Jawa Tengah dikembalikan. Bila berhasil, maka wilayah Jawa Timur akan diberikan pada VOC. Begitu juga di Makassar, ada Aru Palaka versus Raja Bugis. Di Ternate dan Tidore. Di Blambangan Banyuwangi, yang pernah dijajah Bali. Jadi keterlibatan VOC pada politik lokal itu diundang,” imbuhnya.

Karena VOC adalah perusahaan dagang, maka VOC tidak mau bila hanya diberi janji lisan. Janji itu haruslah hitam di atas putih. Sejak 1602 hingga 200 tahun setelahnya, VOC selalu menggunakan perjanjian hitam di atas putih. Semua arsip perjanjian konsesi dagang dengan kerajaan-kerajaan Nusantara itu didapat dengan cara yang legal, bertanda tangan.

“Semua perjanjian VOC itu dibukukan hingga 7 seri. Sekarang masih disimpan di Arsip Nasional dan Belanda,” jelas doktor sejarah lulusan Universitas Leiden Belanda ini.

Jadi, dia apa yang terjadi di Indonesia itu diistilahkannya sebagai ‘Invited Colonialism’. Karena sering dimintai tolong menumpas rival-rival kerajaan itulah VOC jadi memiliki aset dan konsesi dagang yang signifikan di Nusantara.

“Kerajaan sedang bertempur sendiri. Konflik dengan internal sendiri. Sehingga muncullah intervensi asing. Pola itu juga sekarang terjadi. Saat Indonesia memasuki krisis ekonomi, memanggil Bank Dunia, IMF,” sindirnya.

Nah, karena kepentingan VOC adalah berdagang, mencari rempah-rempah dan hasil alam, maka, bila perang terjadi secara berlebihan, tak ada yang menanam rempah-rempah dan hasil alam itu.

“Lantas untuk menciptakan keadaan damai, maka atas campur tangan VOC, kerajaan itu dibagi untuk meredam konflik internal sendiri,” tuturnya.

Kerajaan yang dibagi itu seperti kerajaan Mataram, yang dibagi antara Hamengkubuwono, Pakubuwono dan Mangkunegaran.

“Hal seperti ini tak pernah muncul dalam buku sejarah kita. Bahwa kita terlarut dalam politik internal, ribut sendiri,” tutur pria berkaca mata ini.

Sedangkan Mendikbud Anies Baswedan mengatakan, VOC juga meninggalkan kebiasaan buruk bagi negara Indonesia hingga kini. Kebiasaan buruk itu yakni korupsi.

“VOC itu perusahaan multinasional pertama di dunia yang meninggalkan warisan sampai dengan saat ini dampaknya kita rasakan, yaitu korupsi. VOC itu bangkrut karena korupsi. Kompeni itu korupsi. Seperti VOC dan penjajahan Belanda yang sudah tinggal sejarah, insya allah nanti koruosu di Indonesia juga jadi bagian dari sejarah kita, bukan keseharian,” jelas Anies.

Hadir pula dalam acara tersebut Prof Dr Lilie Suratminto. MA (sejarawan Universitas Indonesia), Dr. Sri Margana,MA (sejarawan Universitas Gajah Mada), dan sejarawan Bonnie Triyana sebagai moderator. Sejarah VOC yang disoroti adalah saat monopoli dagang VOC dari tahun 1602 hingga 1629.

http://news.detik.com/read/2015/02/12/010531/2830570/10/sejarawan-kerajaan-di-nusantara-suka-konflik-voc-kerap-diminta-intervensi?9922022

SELAMATKAN DUA PRASASTI SEJARAH MILIK RI

Tolong! 2 Prasasti Sejarah Milik RI ini Telantar di Inggris dan India
Tolong! 2 Prasasti Sejarah Milik RI ini Terlantar di Inggris dan India
Nograhany Widhi K – detikNews, Sabtu, 07/02/2015 12:54 WIB
Kisah Pusaka Diponegoro

http://news.detik.com/read/2015/02/07/125432/2826481/10/tolong-2-prasasti-sejarah-milik-ri-ini-telantar-di-inggris-dan-india?991101mainnews

Jakarta – Selain keris Kiai Nogosiluman milik Pangeran Diponegoro yang simpang siur keberadaannya di Belanda, masih ada beberapa artefak penting bagi sejarah RI yag tercecer di luar negeri. Seperti 2 artefak ini.
“Dari pemerintah Indonesia harus ada permintaan yang resmi untuk Prasasti Sangguran atau Minto Stone. Prasasti itu berada di perbatasan Skotlandia dan Inggris,” demikian kata sejarawan asal Inggris, Peter Brian Ramsey Carey.
Hal itu dikatakan Peter usai Curator’s Talk pameran ‘Aku Diponegoro’ di Galeri Nasional, Jl Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, Jumat (6/2/2015) malam.
Minto Stone berasal dari tahun 929 Masehi, lokasi aslinya dari Ngandat, Malang, Jawa Timur. Dalam prasasti itu tertera nama Raja Jawa, Sri Maharaja Rakai Pangkaja Dyah Wawa Sari Wijayamokanamottungga, yang memerintah di sekitar Malang. Prasasti itu mengandung ancaman, atau kutukan bagi pengurus desa dan penduduk Sangguran yang berbuat jahat, maka akan mendapatkan karma jelek, mati dengan mengerikan. Kutukan itu menyebutkan bahwa yang berbuat jahat mati dengan dibelah kepalanya, ususnya terburai, hidungnya dipotong dan hal-hal mengerikan lainnya.
Nah, pada tahun 1812, Gubernur Jenderal Inggris di Jawa, Thomas Stamford Rafles memindahkan batu itu ke Kalkuta, India. Kemudian menyerahkan pada atasannya, Gubernur Jenderal Inggris di India, Lord Minto. Sejak itu, prasasti itu menjadi bagian dari keluarga Minto, dan dinamakan Minto Stone, di rumah keluarga Minto, Hawick, Skotlandia.

“Dan prasasti ini diletakkan di luar rumah, di samping kebun, kena hujan, terik matahari. Itu sama sekali tidak tepat untuk satu benda yang berharga seperti itu,” jelas Peter.
Mengapa Prasasti Sangguran atau Minto Stone ini penting? Menurut Wikipedia, Raja Dyah Wawa adalah Raja Mataram yang terakhir di Jawa Tengah. Sedangkan penerusnya, Mpu Sindok, memindahkan kerajaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Alasan pindah dari Jateng ke Jatim itulah yang belum diketahui.
Sedangkan satu lagi prasasti yang bernasib serupa adalah Prasasti Pucangan, yang berasal pada tahun 1.040 Masehi. Menurut Peter, prasasti ini merupakan peninggalan Raja Airlangga yang menjelaskan beberapa peristiwa serta silsilah keluarga raja yang berurutan.
Menurut Wikipedia, dinamakan Prasasti Pucangan karena ditemukan di tempat pertapaan Pucangan dekat Gunung Penanggungan, Mojokerto, Jawa Timur. Prasasti ini juga dibawa Rafles ke Kalkuta, India untuk diserahkan pada Lord Minto, namun tidak dibawa ke Skotlandia. Alhasil, hingga hari ini, prasasti Pucangan itu masih berada di museum Kalkuta, India.
“Dan itu di museum India, ditaruh di satu gudang di luar, kena hujan dan angin dan sama sekali tidak dianggap,” keluh Peter.
Dua prasasti itu, menurut Peter, sangat penting karena bisa menelusuri perpindahan Dinasti Syailendra dari Jateng ke Jatim, juga menelisik kehidupan di masa Raja Airlangga.

“Raja Airlangga itu tokoh besar. Itu Pangeran Diponegoro dari abad ke-11. Kalau saya jadi kepala cagar budaya, saya akan minta itu kembali. Akan jadi fitur yang bagus di Museum Nasional,” tutur profesor tamu di Fakultas Ilmu Budaya UI ini.

Usaha Mengembalikan
Menurut Peter, pemerintah Indonesia pernah meminta pada keluarga Lord Minto dan pemerintah India. Namun belum membuahkan hasil.
Peter menyarankan, untuk artefak Prasasti Pucangan, Indonesia bisa menawarkan barter artefak dari India yang ada di sini.
“Kalau prasasti itu tidak dianggap di India, kenapa tidak diminta kembali. Mungkin ada beberapa benda dari India di sini yang bisa ditukar,” sarannya.
Sedangkan untuk Prasasti Sangguran atau Minto Stone, Peter meminta pemerintah melakukan pendekatan secara halus dengan keluarga Lord Minto. Sebab, keluarga bangsawan ini dinilai tidak seperti bangsawan JC Baud, mantan gubernur jenderal Belanda, yang keturunannya dengan lapang dada merawat warisan pusaka itu.

Pemerintah sudah mendekati keluarga Minto, sejak 2004. Salah satu yang mendekati adalah pengusaha Hashim Djojohadikusumo yang bersedia menanggung biaya pemulangan prasasti itu sekitar Rp 3 miliar pada tahun 2008, seperti dilaporkan beberapa media lokal Inggris. Namun, Peter mendorong agar yang lebih proaktif mendekati adalah pemerintah, bukan individu.
“Pemerintah sudah ada usaha, tapi mereka, orang Skotlandia pelit dan minta uang segunung, 70 ribu poundsterling,” ungkap dia.
Selain sisi komersial, Peter juga menyinggung sisi mistis. Menurutnya, Minto Stone itu berisi kutukan bagi yang berbuat jahat. Keluarga Lord Minto, dari informasinya, tertimpa kesialan terus.
“Mereka tertimpa sial terus-menerus. Mereka sudah tidak punya kediaman lagi, sudah dijual pada Jepang, kemudian berutang. Saya kira harus ada yang memberi tahu secara halus bahwa dengan memberikan prasasti, namanya akan harum, malapetaka keluarga Minto juga akan diangkat. Jangan main-main dengan benda pusaka,” pesan []

SEJARAH BUNG KARNO MELAWAN KEPENTINGAN ASING

Sejarah Bung Karno Melawan Kepentingan Asing

http://forum.viva.co.id/showthread.php?t=1777012

________________________________________

Di tahun 1960, Sukarno bikin gempar perusahaan minyak asing, dia panggil Djuanda, dan suruh bikin susunan soal konsesi minyak “Kamu tau, sejak 1932 aku berpidato di depan Landraad soal modal asing ini? soal bagaimana perkebunan-perkebunan itu dikuasai mereka, jadi Indonesia ini tidak hanya berhadapan dengan kolonialisme tapi berhadapan dengan modal asing yang memperbudak bangsa Indonesia, saya ingin modal asing ini dihentiken, dihancurleburken dengan kekuatan rakyat, kekuatan bangsa sendiri, bangsaku harus bisa maju, harus berdaulat di segala bidang, apalagi minyak kita punya, coba kau susun sebuah regulasi agar bangsa ini merdeka dalam pengelolaan minyak” urai Sukarno di depan Djuanda.

Lalu tak lama kemudian Djuanda menyusun surat yang kemudian ditandangani Sukarno. Surat itu kemudian dikenal UU No. 44/tahun 1960. isi dari UU itu amat luar biasa dan memukul MNC (Multi National Corporation). “Seluruh Minyak dan Gas Alam dilakukan negara atau perusahaan negara”.

Inilah yang kemudian menjadi titik pangkal kebencian kaum pemodal asing pada Sukarno, Sukarno jadi sasaran pembunuhan dan orang yang paling diincar bunuh nomor satu di Asia. Tapi Sukarno tak gentar, di sebuah pertemuan para Jenderal-Jenderalnya Sukarno berkata “Buat apa memerdekakan bangsaku, bila bangsaku hanya tetap jadi budak bagi asing, jangan dengarken asing, jangan mau dicekoki Keynes, Indonesia untuk bangsa Indonesia”.

Ketika laporan intelijen melapori bahwa Sukarno tidak disukai atas UU No. 44 tahun 1960 itu Sukarno malah memerintahkan ajudannya untuk membawa paksa seluruh direktur perusahaan asing ke Istana. Mereka takut pada ancaman Sukarno. Dan diam ketakutan.
Quote:
Pada hari Senin, 14 Januari 1963 pemimpin tiga perusahaan besar datang lagi ke Istana, mereka dari perusahaan Stanvac, Caltex dan Shell. Mereka meminta Sukarno membatalkan UU No.40 tahun 1960. UU lama sebelum tahun 1960 disebut sebagai “Let Alone Agreement” yang memustahilkan Indonesia menasionalisasi perusahaan asing, ditangan Sukarno perjanjian itu diubah agar ada celah bila asing macam-macam dan tidak memberiken kemakmuran pada bangsa Indonesia atas investasinya di Indonesia maka perusahaannya dinasionalisasikan.
Para boss perusahaan minyak itu meminta Sukarno untuk mengubah keputusannya, tapi inilah jawaban Sukarno “Undang-Undang itu aku buat untuk membekukan UU lama dimana UU lama merupaken sebuah fait accomply atas keputusan energi yang tidak bisa menasionalisasikan perusahaan asing.

UU 1960 itu kubuat agar mereka tau, bahwa mereka bekerja di negeri ini harus membagi hasil yang adil kepada bangsaku, bangsa Indonesia” mereka masih ngeyel juga, tapi bukan Bung Karno namanya ketika didesak bule dia malah meradang, sambil memukul meja dan mengetuk-ngetukkan tongkat komando-nya lalu mengarahkan telunjuk kepada bule-bule itu Sukarno berkata dengan suara keras :”Aku kasih waktu pada kalian beberapa hari untuk berpikir, kalau tidak mau aku berikan konsesi ini pada pihak lain negara..!” waktu itu ambisi terbesar Sukarno adalah menjadikan Permina (sekarang Pertamina) menjadi perusahaan terbesar minyak di dunia, Sukarno butuh investasi yang besar untuk mengembangkan Permina.
Quote:
Caltex disuruh menyerahkan 53% hasil minyaknya ke Permina untuk disuling, Caltex diperintahkan memberikan fasilitas pemasaran dan distribusi kepada pemerintah, dan menyerahkan modal dalam bentuk dollar untuk menyuplai kebutuhan investasi jangka panjang pada Permina.
Bung Karno tidak berhenti begitu saja, ia juga menggempur Belanda di Irian Barat dan mempermainkan Amerika Serikat, Sukarno tau apabila Irian Barat lepas maka Biak akan dijadikan pangkalan militer terbesar di Asia Pasifik, dan ini mengancam kedaulatan bangsa Indonesia yang baru tumbuh. Kemenangan atas Irian Barat merupakan kemenangan atas kedaulatan modal terbesar Indonesia, di barat Indonesia punya lumbung minyak yang berada di Sumatera, Jawa dan Kalimantan sementara di Irian Barat ada gas dan emas. Indonesia bersiap menjadi negara paling kuat di Asia.

Hitung-hitungan Sukarno di tahun 1975 akan terjadi booming minyak dunia, di tahun itulah Indonesia akan menjadi negara yang paling maju di Asia , maka obesesi terbesar Sukarno adalah membangun Permina sebagai perusahaan konglomerasi yang mengatalisator perusahaan-perusahaan negara lainnya di dalam struktur modal nasional. Modal Nasional inilah yang kemudian bisa dijadikan alat untuk mengakuisisi ekonomi dunia, di kalangan penggede saat itu struktur modal itu diberi kode namanya sebagai ‘Dana Revolusi Sukarno”.

Kelak empat puluh tahun kemudian banyak negara-negara kaya seperti Dubai, Arab Saudi, Cina dan Singapura menggunakan struktur modal nasional dan membentuk apa yang dinamakan Sovereign Wealth Fund (SWF) sebuah struktur modal nasional yang digunakan untuk mengakuisisi banyak perusahaan di negara asing, salah satunya apa yang dilakukan Temasek dengan menguasai saham Indosat.

Kelabakan dengan keberhasilan Sukarno menguasai Irian Barat, Inggris memprovokasi Sukarno untuk main di Asia Tenggara dan memancing Sukarno agar ia dituduh sebagai negara agresor dengan mengakuisisi Kalimantan.

Mainan lama ini kemudian juga dilakukan dengan memancing Saddam Hussein untuk mengakuisisi Kuwait sehingga melegitimasi penyerbuan pasukan Internasional ke Baghdad. Sukarno panas dengan tingkah laku Malaysia, negara kecil yang tak tau malu untuk dijadikan alat kolonialisme, namun Sukarno juga terpancing karena bagaimanapun armada tempur Indonesia yang diborong lewat agenda perang Irian Barat menganggur. Sukarno ingin mengetest Malaysia.

Tapi sial bagi Sukarno, ia justru digebuk Jenderalnya sendiri. Sukarno akhirnya masuk perangkap Gestapu 1965, ia disiksa dan kemudian mati mengenaskan, Sukarno adalah seorang pemimpi, yang ingin menjadikan bangsanya kaya raya itu dibunuh oleh konspirasi. Dan sepeninggal Sukarno bangsa ini sepenuhnya diambil alih oleh modal asing, tak ada lagi kedaulatannya dan tak ada lagi kehormatannya. []

TRAGEDI MENTERI LUAR NEGERI INDONESIA

Tragedi Menteri Luar Negeri Indonesia
Oleh: Asvi Warman Adam

HAJI Soebandrio adalah menteri luar negeri Indonesia yang dipenjarakan selama 29 tahun. Lahir di Kepanjen, Malang, Jawa Timur, 15 September 1914 dan wafat di Jakarta, 3 Juli 2004, dalam usia 90 tahun. Berarti, hampir sepertiga usianya dihabiskan dalam bui rezim Orde Baru.

Dia tidak terlibat sama sekali dalam G30S (Gerakan 30 September) dan bukan anggota PKI atau ormasnya, tetapi tetap diseret ke Mahkamah Militer Luar Biasa. Pengadilannya pun bagaikESSIan pembuatan sinetron kejar tayang, hanya 25 hari. Pada 30 September 1966 pukul 24.00, dimulai persidangan Dr Haji Soebandrio yang berlangsung sampai pukul 04.00.

Waktu itu, di Jakarta berlaku jam malam. Jadi, dapat dibayangkan suasana yang mencekam di tempat persidangan yang kini menjadi Gedung Bappenas. Pada 25 Oktober 1966, Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub) menjatuhkan hukuman mati kepada Dr H Soebandrio.

Ketika akan dieksekusi, melayang surat protes Ratu Elizabeth dari Inggris, negara tempat Soebandrio merintis kantor perwakilan Indonesia sejak 1946 dan resmi menjabat duta besar 1950–1954. Hukuman itu akhirnya diubah menjadi seumur hidup. Pada 1995, dengan pertimbangan kesehatan, dia dibebaskan setelah mendekam puluhan tahun di penjara.

Tuduhan terhadap Soebandrio

Soebandrio bukan dalang kudeta 1965 (pencantuman namanya di Dewan Revolusi tidak setahu dirinya seperti halnya beberapa tokoh lainnya seperti Umar Wirahadikusuma dan Amir Machmud). Ketika G30S meletus, Soebandrio dan rombongan sedang berada di Medan, bahkan meneruskan perjalanan ke Langsa. Pada 3 Oktober 1965, mereka baru pulang ke Jawa.

Dia bukan anggota PKI dan ormas-ormasnya. Karena itu, direkayasa tuduhan lain terhadap sang Menteri Luar Negeri. Soebandrio dianggap membantu pelaksanaan percobaan kudeta karena memanggil Aidit ke tanah air. Memang, dia mengirim telegram pada 30 Juli 1965 atas perintah Presiden Soekarno yang meminta Aidit dan Njoto untuk kembali ke Jakarta guna membantu persiapan pidato presiden 17 Agustus 1965.

Dalam persidangan, Jamin, sekretaris presiden, bersaksi bahwa dirinya diperintah presiden mengirim telegram tanggal 2 Agustus 1965 kepada Njoto (hanya kepada Njoto) yang ketika itu berada di Moskow. Jaksa menuduh Soebandrio telah menambahkan nama Aidit agar kembali ke Jakarta. Namun, dalam persidangan juga terbukti bahwa Aidit yang berada di Beijing sudah menjawab telegram Soebandrio dan menyatakan akan kembali ke Jakarta. Karena itu, 2 Agustus 1965, telegram kembali dikirim hanya kepada Njoto.

Semasa persidangan, dilakukan pula black campaign terhadap Soebandrio. Durno dan Haji Peking adalah dua istilah yang digunakan untuk merusak nama baiknya. Dia dituding mengadu domba Angkatan Darat dan PKI, padahal memang sudah ada rivalitas antara keduanya. Julukan Haji Peking diberikan karena Soebandrio menjalankan diplomasi yang bersahabat dengan RRC. Keislamannya diragukan. Dalam sidang, jaksa menanyakan apakah dia salat dan berapa rakaat sehari semalam. Soebandrio menjawab diplomatis bahwa dia bersembahyang lebih banyak daripada yang diwajibkan.

Ketika demonstrasi terus-menerus dilakukan mahasiswa dan pelajar (KAMI dan KAPPI), dibentuklah Barisan Soekarno, meski terlambat (karena itu tidak efektif). Presiden Soekarno membentuknya pada Februari 1966, bukan Soebandrio seperti yang dituduhkan.

Soebandrio selaku menteri luar negeri memindahkan rekening Kementerian Luar Negeri USD 250.000 ke rekening Badan Pusat Intelijen karena situasi darurat untuk keperluan operasi ’’Ganyang Malaysia’’. Dana itu tidak ditaruh di rekening pribadinya. Menurut pembelanya, Yap Thiam Hien, hal itu tidak melanggar aturan.

Jasa Soebandrio kepada Negara

Tidak jelas apakah Soekarno atau Sjahrir yang menugaskannya ke London selepas proklamasi. Namun, sejak 1946 sampai 1956, Soebandrio memperjuangkan kepentingan Indonesia di luar negeri. Dia menjabat duta besar untuk Uni Soviet 1954–1956 sebelum ditarik Soekarno sebagai Sekjen Kementerian Luar Negeri. Setahun setelah itu, dia menjadi menteri luar negeri selama 9 tahun sampai 1966. Ketika dia menjabat menteri luar negeri, terlaksana pembebasan Irian Barat (1963) dan terselenggara Asian Games IV (1962) serta Ganefo (1963).

Pada 1962, Soebandrio diangkat menjadi wakil perdana menteri yang menangani masalah luar negeri. Selain itu, dia mengepalai Badan Pusat Intelijen yang menjadi koordinator antara unit intelijen di empat Angkatan Bersenjata dan Kejaksaan Agung. Tetapi, dalam urusan itu pun, fokus Soebandrio adalah masalah luar negeri. Dia juga menjadi koordinator urusan Irian Barat.

Soebandrio jelas sangat berjasa dalam bidang politik luar negeri dan diplomasi pembebasan Irian Barat. Dia sempat praktik dokter bedah di Batavia pada zaman penjajahan sebelum terjun ke dunia politik. Dia aktif dalam PSI Sjahrir pascaproklamasi dan pada 1946 merintis pembentukan perwakilan Indonesia di Inggris, kemudian berturut-turut menjadi duta besar di London dan Moskow.

Pada 1957, Soebandrio menjadi Sekjen Kementerian Luar Negeri dan selanjutnya menjabat menteri luar negeri sampai 1966. Ketika meninggal pada 2004, dua mantan menteri luar negeri, Roeslan Abdulgani dan Ali Alatas, datang ke rumah duka untuk memberikan penghormatan terakhir. Kematiannya mendapat perhatian internasional seperti diberitakan surat kabar The Guardian dan The New York Times. []

JAWA POS, 10 Desember 2014
Asvi Warman Adam ; Visiting research scholar di CSEAS Kyoto University

SURAT TERBUKA UNTUK PRESIDEN

SURAT TERBUKA UNTUK PRESIDEN
Oleh Asvi Warman Adam *

SEBELUM menjadi presiden, Joko Widodo telah mencanangkan visi-misinya yang disebut Nawacita. Pada program keempat tentang penegakan hukum disebutkan antara lain “menghormati HAM dan penyelesaian berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM pada masa lalu”.
Jadi, kalau ada menteri yang kurang peduli terhadap penyelesaian masa lalu, tentu ia tidak membaca dan memahami Nawacita. Dari kasus pelanggaran HAM masa lalu sejak 1945 sampai 2000, salah satunya dan yang paling menonjol adalah kasus 1965 yang merupakan pembunuhan massal terbesar dalam sejarah Indonesia: 500.000 orang.
Belanda yang berada di Nusantara selama 350 tahun menewaskan 125.000 orang Indonesia, 75.000 di antaranya di Aceh. Jadi, jauh lebih banyak korban pembunuhan sesama bangsa sendiri. Komisi Nasional HAM telah menghasilkan laporan penyidikan pro-justicia tentang kejahatan kemanusiaan 1965, seyogianya Kejaksaan Agung tidak bermain-main untuk menindaklanjutinya dalam rangka melaksanakan Nawacita. Peristiwa 1965 telah berlangsung selama hampir 50 tahun tanpa penyelesaian yang komprehensif dan berkeadilan. Dalam waktu dekat ada beberapa hal yang dapat dilakukan presiden, meminta maaf atas kekeliruan negara dan menanggapi petitum Mahkamah Agung.
Meminta maaf
Pertama, presiden Indonesia perlu meminta maaf kepada ribuan patriot Indonesia yang dicabut kewarganegaraannya setelah Gerakan 30 September (G30S) 1965 meletus. Tahun 1960-an Presiden Soekarno mengirim ribuan “mahid” (mahasiswa ikatan dinas) ke luar negeri untuk mempersiapkan pembangunan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena dianggap sebagai pendukung Soekarno, paspor mereka dicabut dan mereka kehilangan kewarganegaraan. Hampir semuanya telah menjadi warga negara asing walau mereka tetap bersemangat mengikuti peringatan proklamasi kemerdekaan di KBRI setempat, termasuk membacakan teks Pancasila. Rata-rata berusia 75 tahun atau lebih dan sebagian besar telah meninggal.
Kedua, presiden Indonesia seyogianya menyatakan kekeliruan pemerintah pada masa lalu dalam membuang lebih dari 10.000 orang ke Pulau Buru selama 10 tahun (1969-1979). Tanpa proses pengadilan, mereka dipekerjakan secara paksa dalam suatu kamp konsentrasi tanpa tahu kapan akan dibebaskan. Protes lembaga internasional yang menyebabkan Pemerintah Indonesia mengakhiri kejahatan kemanusiaan ini
Ketiga, presiden sebaiknya meminta maaf kepada anak-anak korban peristiwa 1965 yang tidak boleh menjadi PNS dan ABRI sejak Instruksi Menteri Dalam Negeri dikeluarkan pada 1981. Terlepas dari orangtuanya bersalah atau tidak, anak-anak mereka sama sekali tidak boleh didiskriminasikan dalam memilih lapangan pekerjaan seperti dijamin dalam UUD 1945.
Keempat, presiden tentu perlu menanggapi petitum Mahkamah Agung tahun 2011. Dalam memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Keputusan Presiden RI Nomor 28 Tahun 1975 tanggal 25 Juni 1975 tentang Perlakuan terhadap Mereka yang Terlibat G30S/PKI Golongan C, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan Nomor 33 P/HUM/2011 yang menyatakan keputusan presiden tersebut beserta seluruh peraturan di bawahnya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh sebab itu, Mahkamah Agung “memerintahkan kepada Presiden RI untuk mencabut Keputusan Presiden No 28 Tahun 1975 tentang Perlakuan terhadap Mereka yang Terlibat G30S/PKI Golongan C tanggal 25 Juni 1975 tersebut”.
Pada era Reformasi dengan bersusah payah dilahirkan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) tahun 2004. Namun, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersikap setengah hati dengan tidak kunjung menetapkan nama-nama anggota KKR yang diberikan panitia seleksi untuk selanjutnya dipilih DPR. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi yang dipimpin Jimly Asshiddiqie secara ultrapetita merobohkan UU itu.
Membuat terobosan
Pengganti undang-undang itu sudah selesai digodok oleh Kementerian Hukum dan HAM, tetapi tidak kunjung diserahkan pemerintah kepada DPR. Selain Pengadilan HAM ad hoc, KKR diperlukan untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu secara komprehensif. Sebagai terobosan, sebaiknya pembentukan komisi ini tidak lagi dengan undang-undang yang akan memakan waktu lama, tetapi cukup dengan keputusan presiden. Jadi, merupakan komisi negara yang dibentuk presiden dengan personel yang ramping dan bertugas dalam tempo yang tidak terlalu lama, misalnya dua tahun. Semoga surat ini dapat membantu Presiden Joko Widodo dalam membuat terobosan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu yang termasuk program Nawacita. Dengan demikian, bangsa ini dapat melangkah ke depan tanpa beban. []

<Asvi Warman Adam, Visiting Research Scholar pada CSEAS Kyoto University. Sumber: http://print.kompas.com/
Kompas, Rabu, 10 Desember 2014

ANALISIS GERAKAN 30 SEPTEMBER 1965 DITINJAU DARI SUDUT FILSAFAT

ANALISIS GERAKAN 30 SEPTEMBER 1965 DITINJAU DARI SUDUT FILSAFAT
Oleh: Dr. Darsono Prawironegoro
Sarjana Filsafat dari Universitas Indonesia
1. Pendahuluan

Filsafat adalah berpikir mendalam mencari
sebab-sebab yang paling dalam atas suatu kejadian,
peristiwa, atau suatu keberadaan. Ia selalu mencari
saling hubungan, mempertanyakan, dan meragukan setiap
kejadian, peristiwa, dan suatu keberadaan, sehingga ia
selalu berusaha memberi jawaban dan menjelaskannya
secara rasional. Filsafat menjelaskan tentang: (1)
hubungan sebab dengan akibat, (2) hubungan bentuk
dengan isi, (3) hubungan gejala dengan hakikat, (4)
hubungan kebetulan dengan keharusan, dan (5) hubungan
kekhususan dengan keumuman, atau logika induktif
dengan logika deduktif. Di dunia ini yang memiliki
kebebasan adalah hanya berpikir, karena berpikir tidak
memiliki dampak apa-apa dalam kehidupan praktis, asal
pikiran itu tidak dipublikasikan dan tidak
ditindaklanjuti dengan perbuatan. Hanya perbuatan saja
yang bisa mengubah dunia ini; pikiran tanpa perbuatan
tidak ada artinya apa-apa, atau ide tanpa aksi
hanyalah suatu utopia. Dalam filsafat otak adalah
“dewa” karena otak mampu berpikir membimbing dan
mengarahkan manusia untuk bertindak rasional untuk
mencapai tujuannya.

Dalam hidup ini, manusia mempunyai tujuan hidup
berdasar status sosialnya: (1) jika ia berstatus
sosial rakyat jelata, maka tujuan hidupnya adalah
mencari atau menciptakan kerja untuk memenuhi
kebutuhan makan, pakaian, perumahan, kesehatan, dan
pendidikan; (2) jika ia berstatus sosial pengusaha
atau pedagang, maka tujuan hidupnya adalah mencari
laba, (3) jika ia berstatus sosial rohaniawan, maka
tujuan hidupnya adalah mencari kebaikan di dunia dan
di akhirat, (4) jika ia berstatus sosial ilmuwan, maka
tujuan hidupnya adalah mencari kebenaran ilmu, dan (5)
jika ia berstatus sosial politikus, maka tujuan
hidupnya adalah mencari kemenangan dan kekuasaan.

Peristiwa 30 September 1965 (G/30S) adalah
peristiwanya orang-orang yang berstatus sosial
politik, jadi tujuannya adalah kemenangan dan
kekuasaan. Ada pihak yang kalah, ada pihak yang
menang, dan ada pihak yang dikorbankan. Yang menang
dan kalah adalah pihak yang berstatus sosial politik,
dan pihak yang dikorbankan adalah rakyat jelata,
karena rakyat jelata adalah pihak yang dikuasi oleh
penguasa politik.

Peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G/30S/1965)
merupakan peristiwa yang memakan korban ribuan orang,
terutama adalah rakyat jelata, orang-orang desa-kota
yang tidak berdosa, artinya tidak mengerti tentang
gerakan pada tanggal 30 September 1965. Rezim Soeharto
(orde baru) menuduh bahwa gerakan tersebut dilakukan
oleh Partai Komunis Indonesia (PKI), maka orang-orang
yang dituduh anggota PKI atau simpatisannya ditangkap
untuk dipenjara dan dibunuh. Banyak orang-orang
desa-kota rakyat jelata yang menjadi korban, bukan
karena mereka itu anggota PKI atau simpatisan PKI
melainkan karena “dendam” pribadi atau “dendam sosial”
yang diakibatkan oleh konflik pribadi atau konflik
sosial.

Setelah Soeharto turun tahta pada tahun 23 Maret 1998,
banyak kaum cendekiawan yang mengadakan analisis
tentang peristiwa tersebut di atas. Saya Darsono
Prawironegoro yang pada waktu kejadian berumur 17
tahun, ingin memberi sumbangan pemikiran tentang
kejadian tersebut berdasarkan analisis kritis secara
filsafat, melalui penelitian kepustakaan.

2. Hubungan Soeharto dan Latief

Soeharto pada waktu itu adalah seorang Mayor Jenderal,
komandan KOSTRAD (Komando Strategi Angkatan Darat), di
bawah Menteri Panglima Angkatan Darat yang dijabat
Letnan Jenderal Achmad Yani. Latief pada waktu itu
adalah seorang Kolonel Angkatan Darat pimpinan gerakan
30 September 1965. Hubungan Soeharto dengan Latief
dapat diklasifikan dua macam yaitu: (1) hubungan
pribadi, yaitu bahwa Latief adalah teman akrab
Soeharto karena sejak tahun 1945 bersama-sama berjuang
untuk Kemerdekaan Indonesia; pada Serangan Umum
tanggal satu Maret 1947, Latief adalah anak buah
Soeharto; pada waktu Soeharto pindah ke Jakarta,
Latief menyediakan perumahan bagi beliau; hubungan
sahabat ini terjalin erat sampai peristiwa tersebut,
(2) hubungan kedinasan militer, yaitu bahwa Latief
seorang Kolonel Angkatan

Pada tangal 28 September 1965, Latief datang ke rumah
Soeharto di Jalan Agus Salim Jakarta, dengan maksud
menanyakan informasi tentang adanya Dewan Jenderal
yang akan mengadakan kup terhadap Presiden Soekarno
pada tanggal 5 Oktober 1965. Soeharto mengatakan bahwa
ia telah menerima informasi dari Soebagio Yogyakarta
tentang hal itu sehari sebelumnya. Soeharto
menanggapi bahwa akan diadakan penyelidikan. Hubungan
pribadi yang sangat baik itu, Latif berkesimpulan
bahwa Soeharta adalah orang yang loyal terhadap Bung
Karno dan Bung Karno mempercayai Soeharto, yaitu
dengan mengangkat sebagai Panglima Mandala dan
Panglima Konstrad.

Pada tanggal 30 September 1965, jam 21.00 WIB, atau
jam 9 malam, Latief datang ke Rumah Sakit Angkatan
Darat Gatot Soebroto Jakarta, memberitahu kepada
Soeharto bahwa pada dini hari tanggal 1 Oktober 1965
akan diadakan operasi atau gerakan menggagalkan
rencana kudeta Dewan Jenderal terhadap Presiden
Soekarno. Pada waktu itu Soeharta sedang menunggu
anaknya (Tomy Soeharta) yang sedang sakit di rumah
sakit tersebut. Alasan Latief datang menemui Soeharto
adalah meminta bantuan militer, dan tindakan ini sudah
disetujui oleh Brigadir Jenderal Soepardjo dan Letnan
Kolonel Untung (keduanya adalah anggota pimpinan
Gerakan 30 September 1965). Menurut Latief, jika
G/30S/1965 berhasil, Soeharto diharapkan menjadi
pembantu setia Bung Karno, tetapi situasi berubah
cepat, Soeharto tidak setia kepada Bung Karno dan
tidak mendukung G/30S, melainkan melawan dan
menghancurkannya. Tindakan Latief ini didasarkan pada
instuisi persahabatan, bahwa ia dipercaya oleh
Soeharto sahabat karibnya. Secara politik, sebagai
pimpinan gerakan, tindakan Latief tersebut adalah
merupakan “pengkianatan”, karena ia mencampuradukkan
urusan pribadi dengan urusan politik. Sebagai pimpinan
gerakan, seharusnya Latief tidak melakukan hal itu;
itu menunjukkan bahwa mental politik Latief tidak
mewakili kepentingan kelasnya.

Menurut Soengkowo, mantan Perwira Polisi Militer,
salah seorang pelaku G/30S/1965, menjelaskan bahwa
pada waktu Latief diadili di Mahmilub selalu
melibatkan Soeharto, bahwa Soeharto mengetahui gerakan
itu, dan secara langsung maupun tidak langsung
Soeharto terlibat di dalamnya. Apa yang disampaikan
Latief itu adalah suatu siasat bahwa ia adalah bukan
orangnya Soeharto dan supaya tidak dinilai negatif
(atau supaya tidak dikutuk) oleh kawan-kawannya di
G/30S/1965. Pada waktu Soengkowo dan Untung di tahan
di Rumah Tahanan Salemba Blok N, Soekowo bertanya
kepada Untung, mengapa Soeharto tidak ikut ditangkap?.
Untung menjelaskan bahwa dalam Sentral Komando atau
Senko terjadi perbedaan pendapat tentang Soeharto; ada
yang berpendapat bahwa Soeharto adalah pro-G/30S/1965
dan loyal kepada Bung Karno, dan ada yang berpendapat
bahwa Soeharto adalah kontra gerakan G/30S/1965. Yang
berpendapat bahwa Soeharto adalah loyal terhadap Bung
Karno dan pro dengan G/30S/1965 adalah Latief dan Syam
Kamaruzaman (pimpinan Biro Khusus PKI), sedangkan yang
berpendapat bahwa Soeharto adalah kontra G/30S/1965
adalah saya sendiri (Untung) dan Mayor Udara Soeyono;
agar supaya gerakan sukses, menurut Untung, ia dan
Soeyono mengalah tidak menangkap Soeharto, walaupun
Soeharto juga anggota Dewan Jenderal.

Ternyata Soeharto adalah Jenderal yang melawan Bung
Karno, ia merebut kekuasaan Bung Karno melaui Surat
Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar). Berdasarkan
kenyataan yang demikian ini, Latief harus
bertanggungjawab kepada kawan-kawannya korban rezim
Soeharto, karena seandainya Latief tidak memberitahu
Soeharto pada tanggal 30 September 1965 jam 9 malam di
Rumah Sakit Angkatan Darat Gatot Soebroto, kemungkinan
kondisi Republik Indonesia tidak seperti sekarang ini,
yaitu : (1) rakyat tidak berdosa yang berjumlah
kira-kira 2 juta orang dibunuh oleh rezim Soeharto,
(2) terjadi kebrobokan moral sebagian birokrat dan
rakyat, (3) Indonesia terperangkap utang luar negeri
US$ 140 milyar atau Rp 1.400 trilyun jika kurs Rp
10.000 per US$1 saat ini, tergantung pada
Internationale Monetary Fund atau IMF dan
negara-negara G-7 Kanada, AS, Jepang, Jerman, Italia,
Perancis, dan Inggri, dan (4) Indonesia dijajah
kembali oleh bangsa-bangsa asing, kita menjadi
kulinya bangsa-bangsa.

3. Ketrampilan Soeharto
Kita harus mengakui bahwa Soeharto adalah Jenderal
yang memiliki luar biasa dalam mengatur strategi
militer dan politik. Pada tahun 1948 ia pernah
diperintahkan oleh Bapak Jenderal Besar Soedirman
untuk meneliti dan menyelesaikan Peristiwa Madiun dan
berhasil dengan baik, PKI dapat dihancurkan. Pada
Peristiwa 3 Juli 1946, ia mampu menyerahkan
pelaku-pelaku kup kepada pemerintah, ia tampil sebagai
pahlawan. Dan dalam peristiwa 30 September 1965, ia
keluar sebagai pemenang dan sekaligus bekuasa sampai
dengan 1998. Itu menunjukkan bahwa Soeharto memiliki
keberanian dan ketrampilan yang luar biasa.

Pada tanggal 30 September 1965, Soeharto menerima
informasi dari Latief bahwa Latief dan kawan-kawanya
akan menangkap Achmad Yani dan kawan-kawannya (Dewan
Jenderal). Seharusnya Soeharto bertindak untuk
menyelamatkan Yani dan kawan-kawannya, karena Yani
adalah Panglima Angkatan Darat, dan kawan-kawannya
adalah satu kesatuan Angkatan Darat. Latief dan
kawan-kawannya pada malam itu juga bisa ditangkap dan
praktis malam itu juga gerakan 30 September 1965 dapat
digagalkan, mengingat bahwa saat itu Soeharto sebagai
Panglima Kostrad yang memiliki pasukan siap tempur.
Soeharto nampaknya menghendaki Yani dan kawan-kawannya
terbunuh, mungkin ini disebabkan oleh persaingan
dikalangan Jenderal Angkatan Darat, mungkin “dendam”,
mungkin menghendaki jabatan Panglima Angkatan Darat,
karena ada konsesus bahwa jika Panglima Angkatan Darat
berhalangan, maka langsung diganti oleh Panglima
Kostrad. Soeharto membiarkan G/30S/1965 beraksi pada
dinihari tanggal 1 Oktober 1965 dengan membunuh Yani
dan kawan-kawannya, atau mungkin ia merestui gerakan
tersebut, karena itu merupakan jalan untuk menjadikan
dirinya orang nomor satu di Angkatan Darat.

Dalam situasi yang gawat itu, Soeharto berdiri di atas
“dua perahu”, kaki kiri berdiri pada barisan G/30S,
sehingga G/30S tidak memusuhinya, dan kaki kanan
berdiri di barisan Dewan Jenderal, jika Yani dkk tidak
bisa dibunuh oleh G/30S, maka ia bersama Yani dkk akan
menghancurkan G/30S.. Melihat G/30S telah membunuh
Yani dan kawan-kawannya (Dewan Jenderal), Soeharto
cepat mengambil langkah yaitu menumpas G/30S. Hal itu
dilakukan karena basis kekuatan Bung Karno adalah Yani
dkk, G/30S, dan PKI. Agar dapat membunuh PKI maka
G/30S dikaitkan dengan PKI menjadi G/30S/PKI. Setelah
G/30S dihancurkan, Soeharto menghancurkan PKI. Dengan
demikian kekuatan Bung Karno sudah punah. Jalan menuju
ke RI Satu sudah terbuka lebar. Proses selanjutnya
adalah merekayasa secara hukum agar bisa menjadi
presiden secara konstitusional.

Pada tanggal satu Oktober 1965, jam 6 pagi, Soeharto
pergi ke Kostrad setelah menerima informasi dari
tetangganya Mashuri (yang kemudian diangkat menjadi
Menteri Penerangan dalam kabinetnya). Ia mengendarai
sendiri mobil Toyotanya tanpa pengawal. Ini
menunjukkan bahwa ia memang Jenderal yang gagah
berani, atau mungkin ia sudah bekerja sama dengan
G/30S/1965, sehingga ia tidak takut dengan pasukan
G/30S/1965 yang telah mengepung daerah itu.

 

4. Keputusan Yang “Hebat”
Pagi hari tanggal satu Oktober 1965, Presiden
Soekarno mengangkat Mayor Jenderal Pranoto
Reksosamudro sebagai pejabat sementara (caretaker)
Panglima Angkatan Darat. Namun pada pagi hari itu
juga, tanggal satu Oktober 1965 Soeharto mengambil
keputusan yang “Maha Hebat” yaitu mengangkat dirinya
sebagai Panglima Angkatan Darat tanpa persetujuan Bung
Karno Presiden Republik Indonesia. Jabatan panglima
suatu angkatan perang adalah hak prerogatif presiden,
karena jabatan tersebut adalah jabatan politik.

Pada siang hari tanggal satu Oktober 1965, Bambang
Widjanarko ajudan presiden diperintahkan oleh Presiden
Soekarno untuk menemui Pranoto Reksosamudro di
Kostrad, agar Pranoto menghadap Presiden di Halim
Perdanakusumah. Widjanarko tidak berhasil bertemu
Pranoto, ia bertemu Soeharto, dan Soeharto memberi
petunjuk kepada Presiden Soekarno sebagai berikut: (1)
Mayjen Pranoto Reksosamudro dan Mayjen Umar
Wirahadikusumah tidak dapat menghadap Presiden
Soekarno di Halim agar tidak menambah korban; artinya
Soeharto tidak rela kedua Jenderal itu dibunuh di
Halim oleh G/30S/1965 seperti Yani dan kawan-kawannya;
petunjuk tersebut mengandung arti bahwa dibunuhnya
Yani dan kawan-kawan subuh dinihari satu Oktober 1965
adalah atas perintah Soekarno, (2) Mayjen Soeharto
mengambil alih pimpinan Angkatan Darat berdasar
perintah harian Panglima Angkatan Darat yang
menyebutkan bahwa jika Panglima Angkatan Darat
berhalangan, maka Panglima Kostrad akan menggantinya;
ini menunjukkan bahwa Soeharto menempatkan perintah
harian Panglima Angkatan Darat lebih tinggi daripada
Hak Prerogatif Presiden, (3) Perintah harian Presiden
Soekarno diharapkan disampaikan kepada Mayjen
Soeharto, ini berarti Soeharto mendikte Presiden
Soekarno, (4) Presiden Soekarno harus meninggalkan
Halim, karena pasukan Kostrad akan membersihkan
G/30S/1965 di Halim.

Berdasarkan petunjuk Soeharto kepada Presiden Soekarno
di atas, menunjukkan bahwa pada tanggal Satu Oktober
1965, Soeharto secara nyata telah menguasai Republik
Indonesia. Secara hukum akan diproses lebih lanjut.
Inilah tesis sulit disangkal secara ilmiah bahwa
“keadaan menentukan kesadaran”, artinya kuasai dulu
keadaan sosial, baru kemudian dibentuk kesadaran
sosial. Mengubah keadaan sosial harus menggunakan
tindakan dan keberanian. Di sini “kehebatan” Soeharto,
berani bertindak mengubah keadaan atau berani
mengambil alih kekuasaan politik Soekarno.

5. Teknik Soeharto Berkuasa

Frans Seda mantan anggota kabinet Bung Karno (Tempo,
15 Maret 1986) menjelaskan bahwa teknik Soeharto
berkuasa adalah membuat panik sidang kabinet tanggal
11 Maret 1966 di Istana Merdeka yang dipimpin langsung
oleh Presiden Soekarno. Soeharto menggerakkan mahasiwa
untuk berdemontrasi ke Istana Merdeka yang dikawal
oleh pasukan khusus tanpa seragam. Soeharto sendiri
tidak hadir dalam sidang tersebut dengan alasan sakit.
Sidang kacau, Bung Karno meninggalkan sidang untuk
menuju ke Istana Bogor, kemudian sidang bubar dengan
penuh kepanikan.

Sarwo Eddie (Tempo, 15 Maret 1986) menjelaskan bahwa
pasukan RPKAD tanpa tanda pengenal kesatuan dan
membawa senjata mengawal mahasiswa berdemontrasi.
Kemal Idris (Tempo, 15 Maret 1986) menjelaskan bahwa
pasukan “liar” itu berada di sekitar Istana Merdeka
beberapa hari sebelum tanggal 11 Maret 1966. Itu
menunjukkan bahwa Soeharto adalah seorang ahli
strategi yang baik, ia menggunakan mahasiswa dan
tentara untuk merebut kekuasaan politik; ia memahami
bahwa hanya kekuatan tentara saja tidak cukup kuat
untuk merebut kekuasaan.

Setelah Bung Karno meninggalkan Istana Merdeka menuju
ke Istana Bogor, Soeharto memerintahkan tiga Jenderal
yaitu Jenderal Andi Yusuf, Jenderal Basuki Rachmad,
dan Jenderal Amir Mahmud ke Istana Bogor untuk
menghadap Bung Karno, tujuannya adalah agar Bung Karno
memberi surat perintah untuk pengamanan. Bung karno
memberikan surat perintah pengamanan pada tanggal 11
Maret 1966 yang dikenal dengan sebutan “Supersemar”.
Dengan surat pengamanan tersebut, Soeharto membubarkan
PKI pada tanggal 12 Maret 1966. Surat perintah
pengamanan itu ditafsirkan oleh Soeharto sebagi
“Pelimpahan Kekuasaan”. Dengan dibubarkannya PKI maka
kekuatan politik pendukung Bung Karno relatif sudah
habis. Setelah tanggal 12 Maret 1966, hakikatnya Bung
Karno adalah “Sebatang Kara” dalam kehidupan politik,
hal ini adalah akibat kurang tepatnya Bung Karno
mengambil keputusan pada tanggal Satu Oktober 1965.
Jika pada tanggal tersebut Bung Karno mengambil
keputusan menghadapkan G/30S dengan pasukan Soeharto,
keadaannya mungkin tidak seperti sekarang ini.

Secara hukum, Bung Karno setelah 11 Maret 1966 masih
menjabat presiden, tetapi tanpa pasukan, karena
sebagian besar angkatan perang telah dikuasai
Soeharto. Pada tanggal 17 Agustus 1966, dalam pidato
kenegaraan, Bung Karno mengatakan bahwa surat perintah
11 Maret 1966 itu bukan pelimpahan kekuasaan. Surat
perintah itu hanyalah suatu perintah pengamanan, yaitu
perintah pengamanan jalannya pemerintahan, pengamanan
keselamatan Bung Karno, dan pengamanan ajaran Bung
Karno. Hanafi menjelaskan bahwa Bung Karno tidak
mengakui pembubaran PKI dengan menggunakan
“Supersemar”. Bung Karno pada tanggal 13 Maret 1966
memerintahkan Leimena Wakil Perdana Menteri dan
Brigadir Jenderal KKO Hartono mendatangi Soeharto ke
rumahnya dengan membawa surat yang isisnya mengkoreksi
tindakan Soeharto membubarkan PKI.

Setelah membaca surat Bung Karno, Soeharto mengatakan
bahwa: “Sampaikan Kepada Bapak Presiden, semua yang
saya lakukan atas tanggung jawab saya sendiri”.
Ucapan Soeharto yang demikian itu dapat ditafsirkan
sebagai kudeta, artinya ia telah melawan Bung Karno
yang pada waktu itu secara hukum masih sebagai
Presiden Republik Indonesia. Seharusnya Bung Karno
setelah mendapat laporan dari Leimena dan Hartono
harus mengambil sikap yaitu menonaktifkan Soeharto
sebagi Panglima Angkatan Darat. Dalam hal ini
nampaknya Bung Karno bimbang ragu mengambil sikap,
sehingga mengorbankan dirinya sendiri. Sikap bimbang
ragu adalah awal dari kehancuran diri.

Wiratmo Sukito menjelaskan bahwa setelah Bung Karno
mendengar jawaban Soeharto, pada tanggal 16 Maret 1966
melalui Wakil Perdana Menteri Chairul Saleh dan Wakil
Perdana Menteri J.Leimena mengeluarkan pengumuman
bahwa pembubaran PKI adalah tidak syah. Berdasarkan
penjelasan tersebut secara hukum pembubaran PKI yang
dilakukan oleh Soeharto adalah batal demi hukum,
karena keputusan Presiden lebih tinggi daripada
keputusan pemegang Supersemar. Namun perlu diingat
bahwa dalam kondisi sosial yang gawat, hukum relatif
tidak berlaku, yang berlaku adalah kekuatan senjata.
Saat itu kekuatan senjata berada di tangan Soeharto.
Dalam hal ini Soeharto lebih berani mengambil risiko
daripada Bung Karno. Barang siapa yang berani
mengambil risiko tinggi, akan memperoleh hasil tinggi
pula.

Keberanian Soeharto itu diwujudkan lebih lanjut dalam
tindakannya yaitu menangkap dan memenjarakan 15
menteri termasuk Soebandrio Menteri Luar Negeri
Republik Indonesia yang sangat termasyur itu. Kemudian
menangkap dan memenjarakan 136 anggota DPRGR/MPRS,
diganti oleh orang-orang dari Kesatuan Aksi Mahasiswa
(KAMI) dan Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia
(KAPPI). Soeharto dengan kekuatan senjata dapat
melakukan hal itu semuanya, walaupun ia bukan seorang
presiden; ia mampu mendirikan DPRGR/MPRS baru yang
diisi oleh orang-orangnya dan diketuai oleh Nasution,
yang nantinya akan mengesahkan dia secara hukum
sebagai Presiden Republik Indonesia Kedua. Dengan
demikian proses kekuasaan harus dimulai dari proses
kekuatan senjata baru kemudian proses kekuatan hukum.
Kekuatan senjata merupakan materi dan hukum merupakan
ide, materi menentukan ide, atau keadaan menentukan
kesadaran.

Nampaknya Soeharto memiliki pengalaman dan pengetahuan
yang memadai bahwa kekuasaan politik harus dibangun
dari kekuatan senjata. Pengalaman dan pengetahuan itu
diperoleh dari ketika Soeharto menjadi Tentara
Belanda, Tentara Jepang, dan Tentara Republik
Indonesia, di mana Belanda dan Jepang dapat menguasai
Nusantara dengan kekuatan senjata, dan Indonesia
Merdeka juga dengan kekuatan senjata (Revoulsi 17
Agustus 1945). Sekali senjata diangkat jangan
dilepaskan agar tujuan politik dapat tercapai,
pemikiran ini diyakini Soeharto sebagai kebenaran
universal dalam merebut kekuasaan, tetapi tidak
diyakini oleh G/30S/1965 sehingga mereka mudah
dikalahkan oleh Soeharto. Di samping itu sejarah
membuktikan bahwa ketrampilan berpikir (kepandaian)
Soekarno yang tinggi dikalahkan oleh keberanian
bertindak Soeharto. Pandai tidak berani tidak
menghasilkan sesuatu, tetapi berani walaupun kurang
pandai bisa menghasilkan sesuatu. Orang yang pandai
dan berani pada umumnya sukses mencapai sesuatu yang
direncanakan. Pengalaman Soeharto merebut kekuasaan
Soekarno dapat dijadikan diskusi filsafat dan diskusi
keilmuan lebih lanjut.
6. Peranan Nasution
Sumbangan besar Nasution terhadap Soeharto ialah
membawa Supersemar ke dalam Sidang Umum MPRS pada
tangal 21 Juni 1966 tanpa sepengetahuan Presiden
Soekarno. Dalam sidang itu dikeluarkan Ketetapan MPRS
No. IX 1966 tentang Supersemar. Dengan demikian sulit
bagi Presiden Soekarno untuk mencabut kembali
Supersemar. Kemudian MPRS Soeharto-Nasution
mengeluarkan Ketetapan MPRS No XXV 1966 tanggal 5 Juli
1966 tentang PKI sebagai partai terlarang dan melarang
menyebarkan Marxisme-Leninisme atau Komunisme di
Indonesia.

Ketetapan MPRS No. XXV 1966 itu hakikatnya adalah
bertentangan dengan UUD 1945 dan Panca Sila. Dalam UUD
1945 pasal 27 dan 28 menyebutkan bahwa semua warga
negara hak sama di depan hukum (pasal 27), semua warga
negara mempunyai kemerdekaan berserikat dan berkumpul,
bebas mengeluarkan pikiran secara tertulis dan lesan
tanpa mempersoalkan paham politik atau ideologi yang
dianutnya (pasal 28). Dalam Panca Sila, seperti yang
diucapkan oleh Bung Karno dalam lahirnya Panca Sila
bahwa Negara Republik Indonesia ini didirikan bukan
buat satu golongan, tetapi semua buat semua.
Undang-undang, hukum, ketetapan, peraturan, dan
sejenisnya sebagai ide atau bangunan atas suatu
masyarakat sangat tergantung pada alat pelaksana ide
yaitu kekuasaan politik. Berlakunya Undang-undang dan
sejenisnya sangat tergantung pada kekuasaan politik.
Penguasa politik hanya peduli pada undang-undang dan
sejenisnya yang menguntungkan dirinya. Soeharto
nampaknya mengetahui dan memahami benar pemikiran
tersebut, maka ia membuat undang-undang, hukum, dan
sejenisnya untuk melindungi kepentingan politiknya.

Tap MPRS No. IX/1966 dan Tap MPRS No.XXV/1966 adalah
langkah awal secara hukum untuk mengakhiri kekuasaan
Soekarno. Untuk mempercepat dalam mengambil alih
kekuasaan Soekarno, Soeharto-Nasution mendesak DPRGR
mengusulkan Sidang Umum Istimewa MPRS dengan alasan
bahwa Presiden Soekarno melanggar GBHN karena tidak
bersedia membubarkan PKI. GBHN yang berlaku pada waktu
itu adalah GBHN Manipol yang berbasis pada NASAKOM
(Nasionalis, Agama, Komunis), membubarkan PKI berarti
bertentangan dengan GBHN Manipol.

Usul DPRGR untuk mengelar Sidang Istimewa tersebut
disetujui oleh MPRS Soeharto-Nasution, dan
diselenggarakan SI MPRS pada tanggal 7 Maret 1967
sampai dengan 12 Maret 1967. Soeharto-Nasution
menyadari bahwa MPRS hasil Dekrit Presiden Soekarno 5
Juli 1959 tidak dapat mengganti presiden. Menurut
pidato kenegaraan Presiden Soekarno 10 November 1960,
MPRS tidak berwenang merubah UUD 1945, dan memililh
presiden dan wakil presiden. Tetapi Nasution kurang
menaruh perhatian tentang hal itu, ia mengatakan bahwa
MPRS sekarang ini adalah hasil pemilihan umum masa
lalu, jadi syah untuk merubah UUD 1945, dan mengangkat
presiden dan wakil presiden, dan merupakan
satu-satunya kekuasaan negara yang tidak terbatas.
Berdasarkan pemikiran yang demikian ini MPRS
Soeharto-Nasution mengeluarkan Ketetapan MPRS No.
XXXIII/1967 tentang pencabutan kekuasaan pemerintahan
negara dari Presiden Soekarno, dan Ketetapan MPRS No.
XXXVI/1967 tentang melarang Ajaran Soekarno.

Dengan dua Tap MPRS Soeharto-Nasution tersebut, Bung
Karno menghakhiri kekuasaannya. Soeharto berhasil
merebut kekuasaan secara hukum berdasar Supersemar dan
Tap MPRS. Soeharto berhutang budi besar kepada
Nasution, sebab peranan Nasution sebagai ketua MPRS
sangat besar dalam melahirkan Tap MPRS No. XXXIII dan
XXXVI/1967.
7. PKI Tidak Terlibat Gerakan 30 September 1965
Latief adalah pelaku kunci G/30S menjelaskan di depan
wartawan Tempo tanggal 16 April 2000 bahwa ide
menghadapkan para Jenderal (Yani dkk) adalah dari
inisiatif kami (Latief, Untung, Soepardjo, dan
Soeyono), bukan ide dari PKI; tidak benar kami
diperintah PKI; jika ada informasi bahwa kami
diperintah PKI itu adalah informasi yang dibuat
Soeharto untuk menutupi tindakannya. Pendapat Latief
itu dapat diterima oleh akal sehat, karena program
Partai Komunis untuk berkuasa pada umumnya adalah
revolusi seperti yang dilakukan di Rusia, China, Cuba,
dll., bukan melalui kup. Khusus di Indonesia, program
PKI adalah mencapai demokrasi rakyat melalui jalan
demokratis dan parlementer seperti yang ditetapkan
pada Kongres Nasionak Ke V tahun 1954. Di samping itu
kecil sekali kemungkinannya PKI kup terhadap Presiden
Soekarno, karena Presiden Soekarno menjamin hak hidup
PKI dengan konsep NASAKOM.

Di sisi lain, Brijen Soepardjo pada tanggal Satu
Oktober siang 1965 setelah melakukan gerakan melapor
kepada Presiden Soekarno, dan pada waktu itu juga
Presiden Soekarno memerintahkan Soepardjo untuk
menghentikan G/30S. Itu menunjukkan bahwa PKI sebagai
organisasi tidak terlibat G/30S. Jika PKI secara
organisasi terlibat, maka: (1) Soepardjo seharusnya
melapor kepada Aidit sebagai Ketua Comite Central PKI,
(2) Nyoto dan Lukman sebagai anggota politbiro CC PKI
tentu ditangkap sejak menghadiri sidang kabinet 6
Oktober 1965, (3) PKI mengerahkan anggota dan massanya
untuk melawan pemerintahan Soekarno. Kenyataannya pada
waktu itu justru Soepardjo melapor kepada Presiden
Soekarno, Nyoto dan Lukman tidak ditangkap pada waktu
menghadiri sidang kabinet tanggal 6 Oktober 1965, dan
PKI tidak menggerakkan anggota dan massanya untuk
melawan pemerintahan Soekarno.

Aidit dan Syam Kamaruzaman secara pribadi mungkin
terlibat G/30S, karena kedua orang itu mempunyai
hubungan erat dengan para militer yang terlibat dalam
G/30S. Syam sebagai biro khusus yang mempunyai tugas
membina tentara hanya bertanggung jawab kepada Aidit
pimpinan polit biro CC PKI. Mungkin di antara tentara
yang terlibat G/30S itu ada yang dibina oleh Syam.
Tetapi itu tidak berarti bahwa PKI sebagai organisasi
terlibat G/30S. Soeharto melibatkan PKI sebagai
organisasi dengan G/30S hakikatnya adalah untuk
menghancurkan PKI karena PKI merupakan kekuatan
politik pendukung Bung Karno. Seperti dijelaskan di
atas kekuatan Bung Karno adalah Jenderal Achmad Yani
dkk dari Angkatan Darat, para pelaku Gerakan 30
September 1965, dan PKI.

Presiden Soekarno tidak pernah berpikir dan merasa
dikhianati PKI. Itu dapat dilihat dari pernyataan
beliau pada tanggal 21 Oktober 1965 bahwa Gestoknya
(Gerakan Satu Oktober 1965) harus kita hantam, tetapi
komunismenya tidak, karena ajaran komunis itu adalah
hasil obyektif dalam masyarakat Indonesia, seperti
halnya nasionalisme, dan agama. Itu menunjukkan bahwa
Bung Karno menempatkan dirinya sebagai negarawan
besar, berpandangan obyektif, berpikir jernih, dan
mengutamakan persatuan bangsa. Beliau mengetahui dan
memahami dengan sungguh-sungguh bahwa paham atau isme
itu tidak bisa dibunuh, walaupun orangnya dibunuh.

 

8. Ketakutan Soeharto
Salah satu ketakutan Soeharto dalam hidupnya adalah
kalau rakyat Indonesia mengetahui apa yang dibicarakan
dengan Latief pada tanggal 30 September 1965 pada jam
9 malam di rumah sakit Angkatan Darat Gatot Soebroto
Jakarta. Sampai sekarang ini pembicaraan kedua insan
tersebut masih diliputi kabut rahasia. Seperti
dijelaskan di atas bahwa dalam pertemuan itu, Latief
memberi tahu Soeharto bahwa nanti subuh dini hari akan
dilakukan gerakan militer terhadap Jenderal Achmad
Yani dkk. Soeharto sebagai bawahan Yani seharusnya
menangkap Latief pada waktu itu, tetapi tidak
dilakukan. Itu menunjukkan bahwa kemungkinan Soeharto
menghendaki Yani dkk mengakhiri hidupnya.

Untuk menutupi kabut rahasia pertemuan di atas,
Soeharto membuat berbagai pernyataan antara lain
sebagai berikut:

1. Kepada Arnold Brackman, Soeharto mengatakan
bahwa pada tanggal 30 September 1965 malam hari banyak
kawan-kawannya yang menjenguk anaknya yang sedang
dirawat di rumah sakit Gatot Soebroto Jakarta,
termasuk Kolonel Latief.

2. Kepada majalah Der Spegel dari Jerman Barat,
Juni 1970, Soeharto menjawab pertanyaan wartawan
mengapa Jenderal Soeharto tidak termasuk sasaran
G/30S?. Soeharto menjawab bahwa bahwa Latief datang ke
rumah sakti Gatot Soebroto kira-kira jam 11 malam
untuk membunuh saya, tetapi niatnya dibatalkan karena
di tempat umum.

3. Dalam otobiografinya sendiri, Soeharto
mengatakan bahwa ia hanya melihat Latief di koridor
rumah sakit Gatot Soebroto; ia melihat dari tempat ia
menjaga anaknya yang sedang dirawat di rumah sakit
itu.

Dari tiga pernyataan tersebut, jelas terdapat
perbedaan yang mendasar, yaitu yang pertama, Latief
datang ke rumah sakit Gatot Soebroto untuk menjenguk
anaknya, kedua, Latief datang ke rumah sakit Gatot
Soebroto untuk membunuhnya, dan yang ketiga, ia hanya
melihat Latief di koridor rumah sakit Gatot Soebroto.
Ketiga pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Soeharto
ketakutan terhadap dirinya sendiri tentang pertemuan
“penting” dengan Latief pada tanggal 30 September 1965
jam 9 malam.

Dalam pertemuan Soeharto-Latief tersebut dapat diduga:

1. Latief adalah anak buah Soeharto dalam
G/30S/1965; jika benar, maka Soeharto adalah “Pimpinan
Tertinggi” G/30S/1965, kemudian untuk menghilangkan
jejaknya, Soeharto menyapu bersih gerakan tersebut
dengan pasukan khususnya.

2. Latief adalah sahabat sehidup-semati Soeharto;
ia datang ke rumah sakit Gatot Soebroto jam 9 malam
tanggal 30 September 1965, lima jam sebelum gerakan
dimulai untuk memberitahu bahwa akan ada gerakan
membersihkan Jenderal Achmad Yani dkk, harap
hati-hati, dan bantulah kami; jika ini benar, maka
Latief secara sadar atau tidak sadar ia adalah
“pengkianat” gerakan tersebut, karena memberitahukan
gerakan yang akan dilakukan kepada orang yang bukan
pimpinannya.

Diduga yang mendekati kebenaran adalah pendugaan yang
kedua (Latief memberi tahu Soeharto tentang G/30S).
Dengan demikian hakikatnya tidak ada persahabatan yang
sejati, yang ada adalah persahabatan berdasar
kepentingan; jika kepentingannya sama kita bersahabat,
jika kepentingannya berbeda, kita mengambil jalan yang
berbeda; atau tidak ada front persatuan universal,
yang ada adalah front persatuan berdasar kepentingan;
jika kepentingannya sama maka kita berada dalam satu
front persatuan, jika kepentingannya berbeda maka kita
berjalan sendiri-sendiri.

 

9. Peranan Imperalisme
Pada tanggal 12 Agustus 1941 terjadilah suatu
perjajian yang maha penting karena dilakukan oleh dua
tokoh terkenal di dunia yaitu F.D. Roosevelt Presiden
Amerika Serikat dan Winston Churchill Perdana Menteri
Inggris. Perjanjian itu dnamakan Perjanjian Atlantic
atau Atlantic Charter. Isi pokoknya ialah Sebuah Hari
Depan Yang Lebih Baik Bagi Dunia. Isi selengkapnya
adalah:

1. Mereka tidak berupaya melakukan perluasan
wilayah
2. Mereka tidak ingin melihat adanya perubahan
wilayah yang tidak diinginkan oleh bangsa-bangsa yang
bersangkutan
3. Mereka menghormati hak setiap bangsa untuk
berdaulat
4. Semua negara bebas berdagang dan memperoleh
bahan mentah
5. Kerjasama ekonom bagi semua bangsa
6. Hidup damai, bebas ketakutan
7. Bebas mengarungi samudera tanpa rintangan
8. Tidak diperkenankan memaksakan kehendak dengan
kekuatan senjata

Yang terpenting dalam perjanjian itu adalah bebas
berlayar tanpa rintangan, bebas berdagang, bebas
memperoleh bahan mentah. Amerika Serikat dan Inggris
memiliki armada laut yang hebat, mereka mudah
menguasai dunia secara ekonomi, sosial, dan politik.
Hakikatnya perjanjian Atantik itu adalah membagi dunia
menjadi “milik” Amerika Serikat dan Inggris, itu
diisyaratkan pada perjanjian nomor 7.

Bangsa-bangsa lain harus “tunduk” (harus bersedia
bekerja sama) kepada kedua negara tersebut, khususnya
di bidang ekonomi. Nampaknya mereka sadar bahwa bentuk
penjajahan dengan kekuatan militer yaitu kolonialisme
harus diganti dengan kekuatan ekonomi yaitu
imperalisme (neo-kolonialisme), itu diisyaratkan pada
perjanjian nomor 4, 5, dan 8. Dalam perjanjian nomor
6, bangsa-bangsa di dunia harus membuat pakta
pertahanan terutama dengan Amerika Serikat dan
Inggris, agar mereka bebas dari ketakutan perang dan
dapat hidup damai. Dapat dipastikan bahwa dalam pakta
pertahanan itu akan dihegemoni (dipimpin) dan
didominasi (dikuasai atau didekte) oleh pihak yang
memiliki peralatan senjata yang kuat; dalam hal ini
adalah Inggris dan Amerika Serikat. Perjanjian nomor
1,2, dan 3 mengisyaratkan bahwa tidak layak lagi
melakukan kolonialisme dengan kekuatan militer, mereka
sadar bahwa itu hanya akan mengakibatkan perang antar
mereka seperti Perang Dunia Pertama dan Kedua.

Sebelum Perang Dunia Kedua berakhir, Amerika Serikat
dan Inggris bersekutu untuk membuat badan keuangan
dunia yang disebut IMF (International Monetary Fund).
Lembaga Keuangan Internasional yang dibentuk itu
antara lain:

•IMF, dibentuk di Bretton Woods, New Hampshire, Juli
1944 oleh kaum kapitalis internasional tujuannya:
kerjasama moneter internasional, stabilisasis kurs,
menyediakan dana pinjaman untuk memperbaiki neraca
pembayaran, meningkatkan mobilitas dana antar negara,
mewujudkan perdaganan bebas.

•Bank Dunia (International Bank for Recontruction and
Development), 1944, tujuan: memberi pinjaman untuk
pembangunan ekonomi negara-negara anggota

•IFC (International Finance Corporation), tujuannya
membantu perusahaan swasta , terutama kaum Multi
National Corporation atau Trans National Corporation
yaitu perusahaan-perusahaan raksasa yang beroperasi di
luar batas negaranya atau beroperasi di negara orang
lain

•IDA (International Development Association),
tujuannya membantu pembangunan ekonomi negara-negara
yang kalah perang dan negara-negara yang baru merdeka

•BIS (Bank for International Settlement), tujuannya
membantu negara tau perusahaan yang dilanda krisis
keuangan

•RDA (Regional Development Agencies), tujuannya
membantu pembangunan ekonomi regional (Asia, Afrika,
Amerika Latin).

Hakikatnya semua lembaga keuangan internatioanl yang
dibentuk oleh Amerika dan Inggris itu adalah sebagai
alat negara kapitalis dan MNC untuk menguasai
ekonomi, sosial, politik, dan budaya Negara Sedang
Berkembang, dalam hal ini termasuk Indonesia. Bung
Karno pernah mengatakan bahwa menolak bantuan asing
jika dikaitkan dengan kemandirian ekonomi, kedaulatan
politik, dan kepribadian Indonesia. Nampaknya Bung
Karno memiliki pengetahuan dan pemahaman yang tinggi
tentang taktik dan strategi negara-negara bekas
kolonialis untuk menguasai kembali negara-negara bekas
jajahannya dengan model bantuan keuangan dan ekonomi.
Inilah yang lazim disebut Imperalisme, yaitu suatu
penjajahan bentuk baru dengan kekuatan modal, ilmu
pengetahuan, dan teknologi.

Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, lahirlah
bangsa-bangsa merdeka, termasuk bangsa Indonesia.
Dalam kehidupan yang merdeka, Presiden Soekarno ingin
hidup ekonomi secara mandiri, artinya tidak mau
bergantung kepada modal asing, berdaullat dalam bidang
politik, dan berkepribadian dalam kebudayaan
Indonesia. Kebijakan Bung Karno dalam bidang ekonomi
khsusunya yang menyangkut perusahaan-perusahaan asing
adalah bahwa perusahaan-perusahaan asing yang ada di
Indonesia dijadikan milik negara yaitu menjadi Badan
Usaha Miliki Negara Republik Indonesia (BUMN RI). Itu
artinya Bung Karno melawan Atlantic Charter atau
melawan Inggris dan Amerika atau melawan imperalisme.
Karena BUMN itu pada umumnya adalah bekas milik
Inggris dan Amerika. Berdasarkan tesis ini, maka
Inggris dan Amerika harus menyingkirkan Soekarno dari
kekuasaannya.

Inggris dan Amerika mengetahui dan memahami bahwa
kekuatan Bung Karno adalah Jenderal Achmad Yani dkk
dan PKI. Oleh sebab itu untuk menggulingkan Bung Karno
harus terlebih dahulu menghancurkan Jenderal Yani dkk
dan PKI. Metode yang digunakan ialah menciptakan
konflik di tubuh Angkatan Darat antara Jenderal Yani
dan Jenderal yang lainnya dan melibatkan pimpinan PKI
dalam konflik tersebut.

Marshall Green duta besar AS di Jakarta beberapa bulan
sebelum G/30S telah datang di Jakarta. Ia adalah
arsitek penjatuhan Syngman Rhee di Korea Selatan.
Diduga pengangkatan Green sebagai duta besar AS di
Indonesia adalah untuk maksud menjatuhkan Soekarno dan
menghancurkan PKI yang anti feodalisme, kolonialime,
dan imperalisme.

Rencana Barat Menghancurkan PKI sejak PKI berdiri
tahun 1920-an karena ciri utama perjuangan PKI adalah
anti kolonialisme. Sejak pemberontakan PKI melawan
Belanda tahun 1926 sampai menjelang Kemerdekaan
Republik Indonesia 17 Agustus 1945, tokoh-tokoh PKI
dikejar-kejar oleh pemerintah Belanda kemudian oleh
pemerintah Jepang. Kemudian berturut-turut dilanjutkan
dengan: (1) instruksi rahasia Amerika pada waktu
pemerintah Hatta dengan menggunakan divisi Siliwangi
untuk menghancurkan pelaku peristiwa Madiun 1948, (2)
rasionalisasi tentara yang lahir dari laskar rakyat
yang banyak didominasi oleh orang-orang yang
bersimpati dengan PKI, (3) larangan mogok dan razzia
Agustus yang dilakukan oleh pemerintah Natsir dan
Sukiman tahun 1950-1951, (4) penindasan berdarah kaum
tani di Tanjung Morawa dan tempat-tempat lainnya
sekitar tahun 1952-1953, (5) pemberontakan bersenjata
PRRI dan Permesta sejak tahun 1956-1961 yang
sepenuhnya dibantu senjata oleh Amerika, (6)
pemeriksaaan Aidit, Nyoto, dan Sakirman sehubungan
dengan pemikiran kritisnya tentang Demokrasi
Terpimpin; semuanya itu gagal sampai dengan tahun
1965.

Pada tahun 1965 bagi kaum imperalis melihat gejala di
Indonesia dari tiga dimensi yaitu: (1) PKI makin
besar, hal ini makin membahayakan pengaruh kaum
imperalis terhadap Indonesia dan menyulitkan mereka
menanam modal di Indonesia, berarti kaum imperalis
makin sulit melakukan dominasi ekonomi dan politik di
Indonesia, (2) kekuasaan Angkatan Darat makin kuat,
merupakan kekuatan bagi kaum imperalis untuk menguasai
kembali Indonesia secara ekonomi dan politik, karena
sebagaian jenderal Angkatan Darat menjadi sahabat baik
Amerika dan Inggris, dan (3) seriusnya sakitnya Bung
Karno, menjadi perhatian utama kaum imperalis untuk
dijadikan langkah awal menguasai Indonesia kembali
pada saat Bung Karno meninggal dunia. Ketiga gejala
tersebut, diduga kaum imperalis menyiapkan strategi
untuk menempatkan Angkatan Darat menjadi penguasa
politik di Indonesia, dengan menyingkirkan
jenderal-jenderal pendukung Soekarno dan menghancurkan
PKI, karena garis politik PKI sejalan dengan garis
politik Bung Karno yang anti feodalisme, kolonialisme,
dan imperalisme.

Hal yang menguntungkan kaum imperalis adalah bahwa
pada tahun 1960-1963, PKI telah dijinakkan oleh Bung
Karno. Itu berarti garis politik komunis dengan aksi
dan revolusi bersenjatanya untuk membangun
pemerintahan demokrasi rakyat telah hilang. PKI tidak
lagi menjadi partai yang revolusioner, tetapi menjadi
partai yang evolusioner berbasis pada program
parlementer; PKI yakin bahwa ia dapat berkuasa melalui
jalan parlementer. Hal itu dapat dilihat sejak 1963,
PKI tidak mempunyai program revolusi bersenjata
seperti di China, Kuba, Vietnam, Laos, dan Kamboja.

Pada tahun 1964, aksi sepihak PKI makin meluas di di
pedesaan, menuntut dibelakukan Undang-Undang Pokok
Agraria (UUPA) yang intinya tanah untuk petani, bukan
untuk tuan tanah, dan menuntuk diberlakukannya
Undang-Undang Pokok Bagi Hasil (UUPBH), yang intinya
petani penggarap harus diuntungkan. Aksi ini hanya
merupakan aksi ekonomi, bukan aksi politik bersenjata.
Aksi ini melahirkan konflik sosial antar pengikut PKI
dengan pengikut Partai lainnya, karena sebagian
pemilik tanah luas adalah menjadi anggota partai lain
seperti PNI, NU, dsb. Aksi sepihak itu merupakan
tindakan PKI membuka front pertentangan dengan rakyat
pengikut partai lain.

Setelah pemilu 1955, Soekarno menemukan jatidirinya
yaitu anti kolonialisme baru (imperlasime) dan bekerja
sama dengan PKI untuk mengganyang (menghancrukan)
Malaysia. Oleh Soekarno, Malaysia adalah boneka
Inggris dan Amerika untuk mengepung Indonesia.
Pendapat ini didukung oleh PKI. Dalam hal ini PKI
kurang tepat sasarannya. Mestinya sasaran PKI adalah
anti imperalisme di Indonesia, bukan anti Malaysia.
Malaysia sebagai boneka Inggris dan Amerika adalah
masalah yang abtrak, yang kongkrit adalah penghisapan
dan penindasan kaum imperalis di Indonesia melalui
penanaman modal asing. Keadaan yang demikian, Inggris
dan Amerika makin marah terhadap PKI.

Konflik Bung Karno dengan Angkatan Darat adalah
masalah “Angkatan Kelima” yaitu buruh dan tani
harus dipersenjatai; ini mungkin gagasan PKI yang
ingin meniru Revolusi Tiongkok, di mana kaum tani
bersenjata dibantu kaum buruh bersenjata melawan tuan
tanah. Di samping itu konflik Soekarno dengan Angkatan
Darat adalah terjadinya peristiwa 17 Oktober 1952 di
mana Nasution dan Gatot Subroto ingin merebut
kekuasaan. Konflik Soekarno dengan Angkatan Darat yang
paling gawat adalah bahwa sebagian Jenderal-Jenderal
Angkatan Darat (Dewan Djenderal) tidak setuju dengan
program revolusi Indonesia yang belum selesai dan
adanya berita bahwa Dewan Jenderal akan mengadakan kup
tanggal 5 Oktober 1965.

Berita kup Dewan Jenderal itu diperoleh dari dokumen
Sir Andrew Gilchrist Duta Besar Inggris di Indonesia;
ia mengatakan kepada temannya Amerika, bahwa operasi
militer telah dispersiapkan dengan our local army
friends. Soekarno marah dan PKI terjebak dengan berita
tersebut. Dokumen Gilchrist itu sengaja
disebarluaskan. Dokumen kup Dewan Jenderal sengaja
dibocorkan, yang terdiri dari Nasution, Yani, Harjono,
Suparpto, S. Parman, Sutojo, Sukendro, Sumarno Ibu
Sutowo, Rusli. Anggotanya 40 orang di mana Soeharto
masuk di dalamnya, aktif 25 orang, 7 orang diantaranya
adalah pimpinan puncak. Mungkin dokumen itu sengaja
dibuat oleh Gilchrist untuk memancing Bung Karno
marah dan mengadakan tindakan pembersihan di tubuh
Angkatan Darat yaitu Jenderal Yani dkk., di mana
sebenarnya mereka itu adalah pendukung setia Bung
Karno. Bung Karno memerintahkan Letnan Kolonel Untung
dari kesatuan Cakarabirawa pengawal presiden, untuk
membereskannya.

Perintah Bung Karno kepada Untung tersebut disambut
baik oleh sebagian pimpinan PKI yaitu Aidit dan Syam
Kamaruzaman. Kedua tokok PKI itu yakin bahwa Bung
Karno dengan kekuatan pasukan Cakrabirawa dapat
menggagalkan rencana kup Dewan Jenderal, maka Untung
bergerak mendahuluinya dengan mengadakan gerakan
penangkapan para Jenderal pada tanggal 30 Septerber
1965, yang dikenal peristiwa G/30S.

Konflik intern Angkatan Darat sebenarnya dimulai dari
Nasution kontra Yani. Yani menggantikan Nasution
sebagai Panglima Angkatan Darat; Yani setuju Soekarno
bahw Nasution sebagai Panglima Angkatan Bersenjata
hanya tugas administratif saja, Yani mengganti
orang-orang Nasution di Kodam-Kodam. Yani setuju
pembubaran panitia Rituling Apratur Negara yang
dipimpin oleh Nasution. Soeharto dan Basuki Rachmad,
dkk menjadi mediator konflik Nasution-Yani. Diduga,
Soeharto memanfaatkan konflik Nasution lawan Yani,
Yani lawan Soekarno, dan konflik Yani lawan PKI. Pada
trahun 1965 Yani dan Nasution bersatu melawan Soekarno
dan PKI, karena merasa bahwa Soekarno selalu mengikuti
politik PKI, atau mungkin karena Bung Karno memberi
ruang gerak yang leluasa bagi PKI untuk mengadakan
propaganda anti feodalisme, kolonialisme dan
imperlisme.

Hakikatnya dalam kubu Angkatan Darat terdapat empat
kelompok, yaitu: Kubu Nasution dkk, Yani dkk, Soeharto
dkk.(terutama trio Soeharto-Yoga Sugama-Ali Murtopo),
dan kubu Jenderal Mursjid dkk calon pengganti Yani
tanggal 1Oktober 1965. Dari empat kelompok tersebut,
Inggris dan Amerika diduga bersekutu dengan kubu
Soeharto, karena Soeharto tidak anti Amerika. Amerika
kurang percaya kepada Nasution, karena Nasution gagal
kup 17 Oktober 1952. Amerika kurang percaya kepada
Yani, karena Yani telah menghancurkan PRRI dan
Permesta yang didukung senjata Amerika. Amerika tidak
percaya kepada Mursyid, karena Mursyin pengikut Bung
Karno yang sangat loyal, patiot, dan nasionalis anti
imperalisme. Berdasarkan informasi di atas, diduga
Inggris dan Amerika dengan CIA nya membantu Soeharto
untuk naik ke panggung kekuasaannya. Tujuannya adalah
penguasaan sumber-sumber daya alam Indonesia yang
sangat kaya raya. Jadi tujuannya adalah penguasaan
ekonomi, yaitu masuknya modal asing atau Multi
National Corporation mendominasi ekonomi Indonesia.
Kenyataanya, sejak Soeharto berkuasa sampai saat ini,
modal asing menguasai ekonomi Indonesia.

 

10. Strategi Soeharto Untuk Berkuasa
Soeharto berpura-pura menjadi anggota Dewan Jenderal
untuk memantau persiapan yang sedang dilakukan; Yoga
(Trio Soeharto) memberi info kepada S. Parman
(atasannya Yoga) bahwa akan ada penculikan-penculikan.
Tentu saja tindakan Yoga itu diketahui oleh Soeharto.
S. Parman tidak percaya atas kebenaran info Yoga
tersebut. Tujuan info info itu adalah untuk
mengetahui apakah Yani tahu atau tidak tentang akan
adanya gerakan 30 September. Ternyata Yani belum tahu,
berdasar ketidakpercayaan S. Parman tentang info
tersebut. Diduga Soeharto menyimpulkan bahwa rencana
Untung dkk melakukan penculikan 30 September belum
diketahui oleh lawan Yani dkk). Keadan sekitar
peristiwa 30 September menguntungkan Soerharto; kalau
Untung gagal membunuh Yani dkk, Soeharto menjadi
pahlawan, karena ia dengan kawan-kawannya telah
memberitahu S. Parman sebelumnya; dan jika Untung
berhasil menangkap Yani dkk, Untung dkk harus
dilenyapkan. Ternyata yang menjadi kenyataan adalah
Untung dkk berhasil menangkap dan membunuh Yani dkk,
kemudian Untung dilenyapkan oleh Soeharto dkk.
Soeharto dkk naik ke panggung kekuasaan Republik
Indonesia.

Peristiwa G/30S yang hampir mirip pernah dilakukan
sebelumnya oleh Soeharto pada peristiwa penolakan
pengangkatan Panglima Kodam Diponegoro, dan pada tahun
1946, yang dikenal dengan peristiwa 3 Juli 1946.
Soeharto mampu menggusur Kolonel Bambang Supeno yang
akan dilantik menjadi Panglima Kodam Diponegoro,
dengan cara menyuruh Yoga dkk mengadakan rapat gelap
di Kopeng Salatiga Jawa Tengah yang hasilnya adalah
menolak Bambang Supeno menjadi Panglima Kodam
Diponegoro. Akhirnya Soekarno membatalkan pengangkatan
tersebut dan menggantinya dengan Letkol Soeharto.

Soeharto mampu menggagalkan kup 3 Juli 1946, yang
dilakukan oleh Tan Malaka dari Partai Murba bersama
militer di Jawa Tengah termasuk Soeharto. Pada tanggal
27 Juni 1946 Perdana Menteri Syahrir dkk diculik oleh
Soedarsono komandan Divisi III, Sutarto Komandan
Militer, dan Abdul Kadir Yusuf Komandan Batalyon di
Surakarta. Tanggal 1 Juli 14 orang sipil pendukung
komplotan penculik ditangkap dan dijebloskan di
penjara Wirogunan Yogya. Sudarsono, Abdul Kadir Yusuf,
Sucipto Kepala Intelejen AD, berkumpul di markas
Soeharto Komandan Resimen III di Wijoro. Pada tanggal
2 Juli 1946 mereka menggerakkan dua batalyon dari
Resimen I dan Resimen III untuk membebaskan
kawan-kawannya yang dipenjara di Wirogunan dan
berhasil, dan berhasil menguasasi stasion radio,
kantor telpon. Dari Wirogunan, kawan-kawan yang
dipenjara dibawa ke markas Soeharto untuk dilindungi.
Malamnya mereka mempersiapkan kup untuk membubarkan
pemerintah Syahrir dan Amir Syarifudin, tetapi dapat
digagalkan. Pelaku-pelakunya diadili, dan Soeharto
berbalik arah bahwa keberadaan kawan-kawan di
markasnya itu adalah dalam rangka mengamankannya atau
menawannya. Soeharto tampil sebagai pahlawan.

Untung dan Latief yang gagah berani adalah bekas anak
buah Soeharto. Supardjo dan Soeharto adalah sama-sama
menjadi anggota dewan jenderal, Soeharto Panglima
Kostrad, Supardjo wakil Panglima Kostrad dan merangkap
Panglima KOLAGA (Komando Mandala Siaga). Untung,
Latief, Supardjo, adalah pimpinan kolektif G/30S yang
mempunyai hubungan baik secara pribadi dengan
Soeharto.

Dalam kondisi yang demikian itu, Soeharto memiliki
empat jalur yaitu : (1) jalur Dewan Jenderal di mana
ia sebagai salah satu anggotanya; dalam jalur ini
Soeharto dapat memantau rencana Dewan Jenderal
mengadakan kup, (2) jalur Sujono, dan Dul Arief
sebagai pelaksana G/30S, (3) jalur Latief, Untung dan
Soeparjo, yaitu pimpinan kolektif G/3S, dan (4) jalur
luar negeri dukungan Inggris dan Amerika yang ingin
melenyapkan Bung Karno. Keempat jalur tersebut
berhasil dikelola oleh Soeharto dkk untuk memenangkan
pertandingan merebut kekuasaan politik dari Bung
Karno. Kemudian Soeharto melaksanakan kekuasaan
politik yang didukung oleh Angkatan Darat, Inggris,
dan Amerika. Modal asing mengalir masuk ke Indonesia
dengan dilindungi oleh Undang-Undang Penanaman Modal
Asing (UU PMA). Politik Ekonomi Berdikari (Berdiri di
atas kaki sendiri) Soekarno runtuh diganti oleh
politik ekonomi liberal kapitalisme; berdaulat di
bidang politik hancur, diganti oleh politik yang
dihegemoni oleh imperlisme; kepribadian dalam
kebudayaan hancur, diganti oleh kebudayaan Barat
individualistik dan liberalistik.

 

11. Renungan Filsafat
Tidak ada kata terlambat dalam kamus politik. Yang ada
adalah bahwa kegagalan adalah awal dari kemenangan.
Bangsa Indonesia telah gagal membangun dirinya yaitu
gagal berdikari dalam bidang ekonomi, berdaulat dalam
bidang politik dan gagal berkepribadian dalam bidang
kebudayaan. Kegagalan itu harus menjadi bahan
pelajaran untuk menuju sukses dengan cara melakukan
pendidikan politik bagi rakyat melalui kegiatan partai
politik, kegiatan mahasiswa, dan kegiatan kaum
cendekiawan. Ketiga elemen masyarakat itu harus
bersatu padu mendidik rakyat agar rakyat sadar
politik, kemudian mampu membebaskan diri dari belenggu
kemiskinan dan ketidakadilan, dan mampu membebaskan
diri dari cengkeraman imperalisme (penjajahan dalam
bentuk baru).

Bagi PKI, kehancurannya itu disebabkan karena salahnya
sendiri, karena penyakit subyektivisme dalam bidang
ideologi, avonturisme dalam bidang politik, dan
legalisme-liberalisme dalam bidang organisasi. Ketiga
jenis kesalahan itu yang membawa kehancuran PKI.
Semua organisasi politik yang menderita tiga penyakit
itu pasti akan hancur. Organisasi politik yang mampu
bertahan hidup adalah organisasi yang obyektif
(memihak kepada kepentingan mayoritas rakyat) di
bidang ideologi, garis perjuangan jelas dan konsisten
membela kepentingan sebagian besar rakyat di bidang
politik, dan harus ada kristalisasi kader dan disiplin
tinggi di bidang organisasi.

Jakarta, 28 Februari 2001

Sumber: Gigih Nusantara gigihnusantaraid@yahoo.com
Sun Dec 1 10:24:07 2002

A SPANISH LESSON FOR INDONESIA’S 1965

A SPANISH LESSON FOR INDONESIA’S 1965
BY ABOEPRIJADI SANTOSO, GUEST CONTRIBUTOR
– 8 DECEMBER 2014POSTED IN: INDONESIA

From: aboeprijadi santoso
Sent: Monday, December 08, 2014 4:51 PM
To: Sunny Ambon
Subject: A Spanish lesson for Indonesia’s 1965

A Spanish lesson for Indonesia’s 1965
Aboeprijadi Santoso compares the experiences of Spain and Indonesia in getting to grips with historical violence

View on asiapacific.anu.edu.au
Preview by Yahoo

Two years ago the Indonesian National Human Rights Commission published report on the bloody events of 1965, the first publication by a state agency on the pogrom of the left for decades. Joshua Oppenheimer’s landmark documentary film The Act of Killingas well as his The Look of Silence, and Indonesia’s weekly Tempo’s special report on the perpetrators’ perspective, have likewise sparked public attention. They all provoked growing public interest in Indonesia on the1965 massacre and its aftermath. The interest and fear surrounding the issue reflect the very depth of its roots and impact.
Indonesia has gone through painful experience as a result of deep seated conflicts in the 1960s — much like Spain after the 1930s. Unlike Spain, however, Indonesia has not been able to make meaningful steps toward healing the trauma and overcoming the nation’s tragedy.
Spain was fractured for decades as a result o fCivil War (1936-1939). A revolt launched by General Franco caused about a half million deaths, disappearances, baby kidnappings and hunting of exiles. Two ‘patriots’ illustrate the tragedy. Angel Salamanca, a supporter of Franco, helped Hitler’s army to crush the Soviet Union and Luis Royo, an anti-fascist leader, ran to France to join the struggle against the Nazis.Three decades after the death of Franco in 1975 they became symbols of a broken nation in a new democracy. Yet when they were selected for a parade of national reconciliation in 2004, it turned into a great fiasco.The liberals and the leftists saw Salamanca as “great humiliation” of their struggle against fascism just as the conservatives considered Royo a “traitor”.
Unlike Spain, there can’t be any Indonesian ‘Salamanca’ and ‘Royo’. For the state would presumably not acknowledge their equivalents as symbols of the nation’s divide nor would the society be ready to do so. But Spanish experience could teach some lessons.
Seven decades after the Civil War, Spain, despite the 2004 fiasco, produced the remarkable Memoria Historia (Historical Memory, 2007) — the laws that enable the state, in tandem with political parties and the civil society, to review key aspects such as General Franco’s role, Franco-related monuments and Church support, the communities to dig up mass graves, war victims to demand reparations, the families to search their lost children, the exiles to return home safely, the historians to rewrite history, and the school children to learn new historical aspects etc.
Spain’s memory politics and obsession with the nation’s self-image should inspire Indonesia as the nation will commemorate the half-century anniversary of the massacre next year. After all, Suharto was a Franco-like fascist. And, like in Spain, a number of human rights organizations in Indonesia, too, have since 2000 attempted to reverse the process of amnesia and impunity. However, even in post-Reformasi Indonesia, the society is not prepared to review the role of our Salamanca’s nor to tolerate the Royo’s. Indeed there have been attempts to hold seminars and conciliatory public meetings to find lessons learned by inviting various past-protagonists’ relatives such as children of the 1965-killed generals, of the Darul Islam – and of the PKI (Indonesian Communist Party) leaders. They were not exactly equivalents, though, of Salamanca and Royo.
Former political prisoners, families and relatives of 1965-victims, once stigmatized for decades, now live more peaceful life since the late 1990s but not all of their civil rights, notably concerning their former properties, are restored and respected. Many, including leftist exiles, have published their memoirs at home. Hundreds of exiles chose to remain abroad for lack of both political and social security. Efforts to find and dig up mass graves were initiated by human rights activists, the Gusdurian communities (supporters of late President Abdurrachman ‘Gus Dur’ Wahid) and survivor associations. Mass media now widely reported 1965-related issues with less precautions. Films related to the 1965 events have been screened locally. The most remarkable attempt to reflect the past tragedy and hail the trauma has perhaps been the Tarekat community training program organized by Muslim woman activists in Central Java in the early 2000s when a new generation of activists and survivors met in face-to-face dialogue with former perpetrators.
None of these efforts, however, were organized on a national scale or involved state administration — agencies or parliament — with a remarkable exception of the Palu mayor of Central Sulawesi, who was involved in the 1960s backlash and recently reviewed the events and initiated a reconciliation. Elsewhere, fragmented attempts to dig up mass graves, exhume victim remains, survivors meetings and critical publications reviewing the period, frequently meet fierce local resistance, though they may also stimulate local awareness of the issue.
Such were Indonesia’s various mini versions of the Spanish model of reflection and reconciliation. They are either mere symbolism with little substance or only locally meaningful. Meanwhile academic researchers have started to map out graves sites in Central and East Java, Aceh and Eastern Indonesia.
What happened in the two countries since 2000 has been beyond imagining for decades. Their experiences may differ much on the context and nature, but the contrasting attempts at reflection and reconciliation may be instructive. Neither Spain in the 1930s nor Indonesia on 1965 attempted to proceed (in the case of Spain) or has been successful (in Indonesia’s case) with implementing transitional justice.
In both cases, the post-authoritarian transformation to rebuild the existing structures into a democratic state did not allow much space for contemplation on historical crimes. The establishment’s political interests and ideological legacy of the military and conservative religious institutions are sustained by old power structures that remain. Those responsible for crimes — Francoist officers and Indonesia’s New Order generals — were respectively given full amnesty and enjoying silent impunity.
Hence, it takes decades to revisit the historical crimes. In 2000 new interest in archives triggered the genesis of Spain’s Historical Memory movement. It was the courageous move of intellectuals, artists, human rights activists and a few political parties which were crucial in Spain, but significantly lacking in Indonesian case.
Without society’s pressure and state initiatives, reconciliation attempts will remain insignificant as long as the organizers and participants are lacking the political will to find the truth in the quest for justice. In Indonesia, state initiatives have been non-existence while much of the civil society’s actions were fragmented. The lesson one could learn from Spain, notwithstanding the conservative resistance in both cases, is that society, or some sectors of it, needs to take courageous initiatives and the state must end impunity.
On occupied East Timor, now independent Timor Leste, however, Indonesia has succeeded to get rid of its human wrongs precisely because the 2008 Joint Timor Leste-Indonesia Commission on Truth and Friendship (CTF), an agreement not sanctioned by the United Nations, allows both to maintain impunity for those responsible for crimes against humanity. With the CTF, though, Indonesia has for the first time explicitly acknowledged that the state — and specifically the military — is responsible for the crimes against humanity.
Now on the greater tragedy of 1965, dubbed ‘the Never Ending Year’, Indonesia alone has to resolve it. Former President Susilo Bambang Yudhoyono, a retired general who grew politically mature under the Suharto regime, has in 2012 confessed before rights activists that he would not raise the 1965 issue “out of fear for my seniors”. The new president Joko ‘Jokowi’ Widodo, a man without any link to Suharto’s New Order, has promised to resolve “the remaining human rights issues” but insisted that it will not be its first priority. Not surprising given the current problems amid possibly obstructive opposition by the coalition led by the defeated presidential candidate, the disgraced ex-general Prabowo Subianto.
Plans from among society to commemorate the 50th anniversary ofthe tragedy next year, which include an International People”s Tribunal for the 1965 massacre and its impact, will prove how far the country has come in the attempt to come to terms with her own past.
*  Aboeprijadi Santoso has worked for Radio Netherlands Worldwide for the last two decades, including as Jakarta-based correspondent.

_

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 60 other followers