Archive for the ‘Sejarah’ Category

DAKWAAN TRIBUNAL RAKYAT INTERNASIONAL TENTANG KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN DI INDONESIA

DAKWAAN TRIBUNAL RAKYAT INTERNASIONAL TENTANG KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN DI INDONESIA

 

Penuntutan oleh Tribunal Ralyat Internasional tentang Kejahatan terhadap Kemanusiaan 1965 mendakwa:

NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Dengan pelaksanaan dari Kejahatan Terhadap Kemanusiaan dan pelanggaran-pelanggaran dari ketentuan-ketentuan Hukum Adat Internasional, sesuai dengan yang telah ditetapkan di bawah:
Yang Didakwa:
 Negara Republik Indonesia, terutama angkatan-angkatan bersenjata dibawah Jeneral yang nantinya menjadi Presiden Suharto, termasuk pemerintah-pemerintahan selanjutnya dan milisi-milisi di bawah kontrolnya.
 Setelah pembunuhan dari enam jeneral dan satu letnan pada malam 30 September – 1 Oktober 1965 oleh “Gerakan 30 September” (G3), kampanye pembinasaan dari orang-orang dan organisasi-organisasi yang diasosiasikan dengan Partai Komunis Indonesia (“PKI”) telah dikobarkan. Kampanye ini berisi propaganda kebencian yang ditujukan untuk menggambarkan mereka yang diduga bagaian dari PKI sebagai atheis, amoral, anti-Pancasila dan hiper-sexual.
 Para tentara dan milisi dibawah kontrolnya telah membunuh ratusan ribu orang yang dituduh sebagai anggota dan simpatisan PKI, menangkap ratusan ribu orang secara ilegal, memberikan mereka siksaan, dan juga kekerasan seksual dan kekerasan yang berhubungan dengan gender. Selain itu, pemburuhan paksa dan deportasi, termasuk pencabutan paspor terjadi dalam skala yang besar. Kampanye propaganda kebencian ini terus berlanjut sampai hari ini.
 Sebagai hasil dari tindakan-tindakan dan/atau kelalaian-kelalaian ini, bagian yang signifikan dari kelompok nasional orang-orang Indonesia, yang dituduh sebagai anggota dan simpatisan PKI telah dibinasakan dan identitas dan sejarah mereka dihancurkan. Di dalam proses ini, Sejarah Indonesia telah di tulis kembali secara menyeluruh, struktur sosial yang ditemukan di tahun 1965 telah berubah dan konsekuensi aliran sejarah telah dipengaruhi secara mendalam. Sampai hari ini, orang-orang yang selamat dan para korban telah dibebani oleh stigma dan dianggap bertanggung jawab terhadap perbuatan-perbuatan yang menentang mereka.

Tanggung Jawab Negara di Bawah Hukum Internasional:
 Berdasarkan atas Pasal-Pasal dari Tanggung Jawab dari Negara untuk Perbuatan-Perbuatan yang Salah (“Pasal-pasal”) Negara Indonesia adalah yang bertanggung jawab terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan. Pasal-Pasal ini mewakili Hukum Adat Internasional sehingga demikian bersifat mengikat secara hukum terhadap semua negara.
 Asas pertama yang berpokok pada Pasal-Pasal tersebut secara umum adalah bahwa pelanggaran dari hukum internasional oleh sebuah negara mengharuskan tanggung jawabnya secara internasional. Asas hukum yang mendasar ini telah digunakan di berbagai pengadilan dan tribunal di peristiwa-peristiwa yang berbeda sebelum dan sesudah pengangkatan dari Pasal-Pasal oleh Majelis General PBB.
 Selanjutnya, di bawah hukum dari tanggung jawab negara, memfasilitasi pelaksanaan dari sebuah perbuatan salah internasional oleh negara-negara yang lain, seperti perbuatan jahat terhadap kemanusiaan, atau tindakan pelecehan yang lainya, negara yang memfasilitasi bisa dibuat bertanggung jawab karena telah memungkinkan pelanggaran-pelanggaran seperti itu terjadi. Dengan kata lain, perbuatan terlibat dari negara-negara yang membantu dan mendukung negara-negara lain dalam pelanggaran terhadap hukum internasional adalah merupakan tindakan terlarang, di bawah hukum tanggung jawab negara.
 Selain melarang bantuan dan dukungan yang berhubungan dengan pelanggaran terhadap hukum internasional apapun, Pasal-Pasal tersebut juga memuat larangan mutlak dalam pemberian bantuan dan persekongkolan dari pelanggaran-pelanggaran dari obligasi Negara, yang timbul di bawah norma-norma hukum internasional yang patut ditaati. Pelanggaran dianggap serius apabila ini melibatkan kesalahan mencolok dan sistematis oleh Negara, untuk memenuhi kewajiban yang dipertanyakan. Hari ini, norma-norma yang diterima sebagai sesuatu yang patut ditaati secara alami termasuk larangan terhadap agresi, genosida, perbudakan, apartheri, kejahatan terhadap kemanusiaan, siksaan dan hak dalam menentukan nasib sendiri.
 Perbuatan-perbuatan dan/atau kelalaian-kelalaian yang dimaksud di atas telah dilakukan di bawah tanggung jawab penuh Negara. Jeneral Suharto mengambil secara serta merta kontrol dari ibu kota dan pasukan-pasukan bersenjata pada tanggal 2 Oktober 1965 secara de facto. Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) telah didirikan pada tanggal 10 Oktober untuk melaksanakan likuidasi terhadap PKI dan orang-orang yang dianggap simpatisan. Pada tanggal 1 November, Jenderal Suharto telah ditunjuk sebagai Panglima Kopkamtib. Maka dari itu, Komando ini dilaksanakan di bawah perintah langsung dari Jenderal Suharto.
 Dibawah komando dari tentara dan persekutuan dengan pasukan-pasukan konservatif agamais, demonstrasi para pelajar yang tersebar dan ganas mempelopori kampanya untuk menghapuskan Presiden Sukarno dari kekuasaan dan menghapuskan PKI. Pada bulan Maret 1966, Jendral Suharto merebut kontrol dari Presiden Sukarno; di tahun berikutnya Ia telah ditunjuk sebagai Presiden Republik Indonesia.
 Jendral Suharto dan para rekannya serta merta menyalahkan PKI sebagai dalang dari G30S. Kampanye propaganda militer menyebarkan foto-foto dari para jendral yang telah meninggal dengan klaim bahwa para komunis, terutama perempuan komunis, telah menyiksa dan membantai mereka sebelum meninggal. Akibatnya, tak lama kemudian kekerasan dan demonstrasi-demonstrasi dari tentara dan kelompok-kelompok pemuda, dilengkapi dan/atau didukung oleh militer dan pemerintah, menargetkan orang-orang yang disangka komuniste terpecah di Aceh, Jawa Pusat dan Jawa Timur, sebelum tersebar ke seluruh Indonesia. Penduduk sipil dibunuh, diperkosa, disiksa, diperbudak dan ditundukan terhadap tindakan-kejahatan melawan kemanusiaan yang lainya di rumah mereka masing-masing atau di tempat-tempat umum.
 Pada tanggal 21 Desember 1965, Jendral Suharto mengeluarkan perintah (KEPI/KOPKAM/12/1965) kepada pemimpin-pemimpin militer di Indonesia agar menyusun daftar-daftar para anggota PKI dan organisasi-organisasi yang berafiliasi dengan PKI di area mereka masing-masing. Penduduk sipil yang namanya termasuk di daftar-daftar tersebut menjadi target-target dari pelanggaran terhadap hak azasi manusia yang mencolok, termasuk pembunuhan, penyiksaan dan tindakan-kejahatan yang lainya, sesuai dengan yang telah dilaporkan oleh Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM).
 Pada tahun 1998, Presiden Suharto dipaksa untuk turun dari jabatan presiden dan apa yang disebut sebagai Reformasi dimulai. Akan tetapi, struktur kekuatan yang disusun di bawah Pemerintahan Presiden Suharto sebagian besar masih utuh. Sampai hari ini, belum ada permintamaafan resmi yang dikeluarkan dan belum ada satupun pelaku yang dihukum. Impunitas masih berkuasa sampai hari ini.

Kejahatan Terhadap Kemanusiaan:
 Penuntutan ini menyadari fakta bahwa penuntutan ini bukan badan yudisial dan maka dari itu tidak melakukan pengajuan untuk pertanggungjawaban kriminal secara individu. Akan tetapi, penuntutan ini bisa memberikan bukti untuk menetapkan dasar yang layak bahwa tindakan kejahatan yang melawan kemanusiaan telah dilaksanakan, dan maka dari itu memberikan alasan untuk investigasi kriminal oleh sebuah pengadilan hukum nasional atau internasional yang kompeten.
 Tindakan kejahatan melawan kemanusiaan telah berkembang secara pokok melalui evolusi dari hukum adat internasional. Tidak seperti tindakan-kejahatan internasional yang lainya, hukum ini belum dikodifikasikan oleh perundingan internasional.
 Secara fundamental, tindakan-kejahatan melawan kemanusiaan merupakan tindakan yang tidak berperikemanusiaan – yang bisa diangkat sebagai kejahatan di sebagian besar sistem hukum kriminal nasional dunia – dilakukan sebagai bagian dari penyebaran atau serangan terhadap penduduk sipil secara sistematis dan tersebar. Yang paling penting, pelarangan dari tindakan-kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan normal dari hukum internasional yang “jus cogens”, yang berarti bahwa penghinaan tidak diizinkan dalam situasi apapun.
 Tuntuan pertama dari tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan telah dilakukan sebelum Tribunal Militer Internasional (IMT) di Nuremberg. Pada tahun 1947, topik dari “tindakan-kejahatan terhadap kemanusiaan” telah di tambahkan di agenda dari Komisi Hukum Internasional (ILC), yang diberikan mandat oleh Majelis Jeneral PBB dengan perumusan dan kodifikasi dari asas-asas hukum international yang diakui dan diperkuat di Carter dan Pertimbangan Nuremberg.
 Yang signifikan adalah Hukum Dewan Kontrol No. 10 (CCL10), tertanggal 20 Desember 1945, yang secara sengaja meninggalkan persyaratan “nexus” dari konflik bersenjata. CCL10 telah diterbitkan oleh sebuah badan internasional, Persekutuan Dewan Kontrol, dan membentuk dasar untuk tuntunan dari tindakan-kejahatan internasional di zona-zona negara Jerman. Selain itu, setelah pertimbangan-pertimbangan selama hampir 50 tahun, definisi dari tindakan-kejahatan terhadap kemanusiaan yang telah diterapkan oleh ILC di Rancangan Kitab Undang-Undang tahun 1996, memiliki perbedaan dari yang digunakan di Nuremberg Tribunal, dengan tidak mengharuskan “nexus” antara tindakan-kejahatan seperti itu dan konflik bersenjata.
 Pengadilan Kriminal Internasional “ad hoc” yang selanjutnya, dibebankan dengan tuntunan untuk tindakan-kejahatan terhadap kemanusian cenderung menggunakan definisi dari tindakann kriminal yang sedikit berbeda dan di beberapa kasus meninggalkan syarat-syarat “nexus” dari konflik bersenjata secara keseluruhan. Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) permanen mendefinisikan tindakan-kejahatan seperti itu didalam persetujuan pembinaannya, Undang-Undang Roma, sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan sebagai bagian dari penyebaran serangan atau serangan yang sistematis terhadap populasi masyarakat manapun, dengan mengetahui tentang serangan- serangan tersebut. Selanjutnya, definisi menurut Undang-Undang Roma memberikan daftar yang luas tentang kejahatan spesifik yang bisa menjadi bagian dari tindakan-kejahatan terhadap kemanusiaan sampai saat ini.
 Definisi yang disediakan oleh Undang-Undang Roma tidak dimaksudkan untuk dianggap sebagai kodifikasi yang definitif. Akan tetapi, ini merupakan pengajuan kami, bahwa ini mencerminkan konsensus terbaru dari masyarakat internasional secara menyeluruh dalam isu ini. Maka dari itu, pada saat ini, ini bisa dianggap sebagai definisi dari tindakan-kejahatan terhadap kemanusiaan yang paling otoriter. Sebagai tambahan, Rancangan Pasal Pasal dari ILC yang terbaru tentang topik ini, yang telah diterapkan pada tahun 2015 juga sejajar dengan itu.
 Definisi dari tindakan-kejahatan terhadap kemanusiaan telah berkembang sepanjang waktu dan sampai titik waktu saat ini, dimana tindakan-kejahatan dikatakan bisa dilakukan dalam konflik bersenjata dan waktu yang relatif damai. Akan tetapi, tindakan-kejahatan yang penting untuk Penuntutan ini telah dilakukan pada waktu dimana definisi yang menyebar di bawah hukum adat internasional adalah yang dikandung di Carter Nuremberg dan mengharuskan sebagai “nexus” diantara tindakan-kejahatan yang diduga dan sebuah konflik persenjataan, yang tidak merupakan kasus selama periode yang penting untuk Penuntutan ini. Seperti yang sudah disebutkan di atas, pada tanggal 20 Desember 1945, Persekutuan Dewan Kontrol mengeluarkan CCL10 dan tidak mengakui persyaratan “nexus” dari konflik bersenjata. Maka dari itu, segera setelah pengangkatan dari Carter Nuremberg, badan intrenasional selanjutnya berkembang dengan definisi kejahatan-kejahatan terhadap kemanusiaan, berangkat dari syarat bahwa tindakan-kejahatan seperti itu memerlukan sebuah link dengan konflik bersenjata. Pada tahun 2000, Undang-Undang Indonesia nomor 26 yang mengangkat di Pasal nomor 9 definisi dari tindakan-kejahatan terhadap kemanusiaan, seperti yang tercantum pada Pasal 7 dari Undang-undang Roma, dimana “nexus” tidak diperlukan. Selanjutnya, Undang-Undang nomor 26 memiliki efek yang retroaktif di negara Indonesia, seperti yang dibuktikan oleh Pasal-pasal 43, 44 dan 47, dimana tersedia kemungkinan pembentukan dari pengadilan hak azasi manusia “ad hoc” atau, sebagai alternatif, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, sebagai respon terhadap pelanggaran terhadap hak azasi manusia menyolok yang dilakukan sebelum pemasukan ke dalam kekuatan hukum yang dimaksud dan yang penting berdasarkan Pasal nomor 9. Ini juga merupakan bimbingan bahwa penyelidikan oleh Komisi Hak Azasi Manusia nasional tentang kejadian 1965-1966 telah dilakukan berdasarkan atas hukum nomor 26, sebagai tambahan untuk kualifikasi dari kejadian-kejadian tersebut sebagai bagian dari tindakan-tindakan kriminak terhdapat kemanusiaan, berdasarkan pasal nomor 9 dari undang-undnag yang dimaksud.
 Tuntunan ini, maka dari itu, menegaskan bahwa pasal nomor 9 dari undang-undang nomor 26 yang berhubungan dengan pasal nomor 7 dari Undang-Undang Roma menyediakan dasar yang kuat untuk menyimpulkan pertanggung jawaban negara Indonesia.

Dugaan-Dugaan Umum:
 Semua tindakan dan/atau kekeliruan yang dibebani merupakan bagian dari penyebaran serangan dan serangan sistematis yang ditujukan terhadap PKI dan orang-orang yang dituduh sebagai simpatisan.
 Disetiap waktu yang penting untuk Tuntutan ini, Negara Indonesia telah diharuskan untuk mematuhi peraturan-peraturan dan kebiasaan-kebiasaan dari Hukum Publik Internasional.

Tuntutan-tuntutan
TUDUHAN 1: PEMBUNUHAN
 Negara Indonesia secara indivial atau dengan persetujuan dari peserta-peserta yang lainya telah merencanakan, mendesak, memerintah, melakukan atau secara lain membantu dan bersekongkol untuk pembunuhan dari para anggota, pengikut dan simpatisan dari PKI dan organisasi-organisasi yang berhubungan dengan PKI, para anggota dari Komunitas Tionghoa di Indonesia, dan para anggota dari penduduk sipil umum dari tanggal 1 Oktober 1965 sampai paling tidak 31 Desember 197. Ini terjadi melalui tindakan-tindakan dan kelalaian-kelalaian dari kebijakan dan unit militer yang dikontrol oleh Negara Republik Indonesia.
 Pembunuhan dilarang di bawah Pasal 9(1) Undang-Undang nomor 26 seperti yang juga tertera di Pasal 7(1) dari Undang-Undang Roma.
 Pembunuhan-pembunuhan itu merupakan bagain dari penyebaran serangan dan serangan sistemasis terhadap penduudk sipil. Kewenangan untuk melakukan pembunuhan datang dari kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Negara Indonesia dan pembunuhan-pembunuhan dilakukan oleh badan Negara, begitu juga organisasi-organisasi yang didukung oleh dan/atau berfungsi di bawah intruksi dan bimbingan dari Negara. Kekuasaan negara tertinggi yang bertanggung jawab untuk pembunuhan-pembunuhan ini dan tindakan-tindakan kekejaman yang lain adalah Kopkamtib. Eksekusi dilakukan dengan atau di bawah perintah dari beberapa kesatuan militer, berbeda-beda sesuai dengan propinsi.
 Segera setelah Suharto mengeluarkan perintah sesuai dengan yang disebutkan di atas, pada tanggal 21 Desember 1965, unit militer dari tingkat daerah dan propinsi memulai penyebaran pembunuhan yang sistematis terhadap para anggota, pengikut dan simpatisan PKI dan organisasi-organisasi yang berhubungan dengan PKI.
 Di beberapa propinsi, seperti di Bali, penyebaran pembunuhan yang sistematis terhadap para anggota, pengikut dan simpatisan PKI dan organisasi-organisasi yang berhubungan dengan PKI telah terjadi sebelum perintah Kopkamtib dikeluarkan.
 Penyebaran pembunuhan terhadap para anggota dari komunitas Tionghoa-Indonesia di Propinsi Aceh:
 Setelah tanggal 1 Oktober 1965, ada beberapa tindakan kekerasan terhadap komunitas Tionghoa-Indonesia termasuk para anggora dari Baperki (Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia) dan yang bukan anggota.
 Walaupun Baperki telah didirikan sebagai organisasi non-politik untuk Keturunan Tionghoa Indonesia, organisasi ini didukung oleh PKI dan mantan Presiden Sukarno. Ini merupakan alasan mengapa para anggotanya ditundukkan dengan pembunuhan dan tindakan- tindakan kekerasan bentuk lain atau perlakukan yang tidak berperikemanusiaan.
 Menurut para saksi dari kekerasan anti-Keturunan Tionghoa di Aceh diantara Oktober akhir dan November 1965, tiga anggota dari Baperki telah dibunuh selama periode ini. Seorang korban didorong ke laut, yang lainya dibakar dan korban, yang ketiga di tusuk hingga meninggal.
 Orang manapun yang diidentifikasikan sebagai teman dari Baperki dianggap memiliki hubungan yang cukup dengan organisasi untuk dijadikan target pembunuhan. Pembunuhan dari orang-orang yang diasosiasikan dengan Baperki terjadi di beberapa wilayah di Aceh, termasuk Meulaboh, Tapaktuan, and Blangpidie.
 Penyebaran pembunuhan sistematis terhadap Komunitas Tinghoa-Indonesia di propinsi Kalimantan Barat:
 Pada tahun 1967, ribuan orang Indonesia keturunan Tionghoa dibunuh oleh Militer Indonesia di Kalimantan Barat.
 Selama era konfrontasi dengan Malaysia, Presiden Sukaro membentuk Pasukan Geriliyawan Rakyat Sarawak (PGRS), yang mengikuti ideologi komunis.
 Banyak anggota dari komunitas Indonesia keturunan Tionghoa yang tinggal di Kalimantan Barat mengikuti PGRS.
 Konfrontasi antara Malaysia dan Indonesia berhenti pada tahun 1966 setelah penggantian Sukarno oleh Suharto sebagai Presiden dan negara Indonesia berupaya untuk menekan PGRS.
 Sebagai cara untuk menekan PGRS dan Komunisme secara lebih luas, Militer indonesia membunuh banyak orang-orang Indoenesia keturunan Tionghoa yang tinggal di Kalimantan barat.
 Penyebaran pembunuhan sistematis terhadap para anggota, pengikut, simpatisan PKI di Propinsi Nusa tenggara Timur:
 Menurut laporan dari Komnas HAM, ada tragedi malnutrisi di propinsi Nusa Tenggara Timur selama tahun 1965 dan 1966.
 Bantuan telah disediakan untuk orang-orang yang terjangkit oleh PKI dan juga Barisan Tani Indoneisa (BTI), termasuk alokasi tanah untuk orang-orang Nusa Tenggara Timur.
 Militer Indonesia menganggap bahwa siapapun orang yang telah menerima bantuan dari PKI atau BTI selama waktu ini berasosiasi dengan organisasi-organisasi ini. Dengan alasan ini, banyak penduduk sipi yang ditangkap, dipenjarai dan dibunuh oleh anggota-anggota militer.
 Pada pertengahan Februari 1966, sebuah pertemuan dilaksanakan di rumah seorang Komandan Militer (Kodim 1607) di Daerah Maumere. Kepala Staff di Komandan Operasi lokal (Kastaf Komop) mengundang para anggota dari partai politik lokal, organisasi-organisasi sosial dan Partai Golkar untuk menghadiri pertemuan itu. Mereka yang hadir telah dipanggil untuk “mengamankan” (contohnya- membunuh) semua ketua, anggota dan simpatisan dari PKI. Mereka diberitahu bahwa ini penting dilakukan untuk menjaga Gereja Katolik di Nusa Tenggara Timur karena asosiasi PKI dengan beberapa organisasi atheis.
 Pada tanggal 16 February 1966, Komando Operasi okal (Komop) menginformasikan kepada pendeta-pendeta Katolik bahwa telah ada beberapa jumlah kematian sebagai akibat dari operasi yang didiskusikan di pertemuan di Maumere. Jumlah orang yang dibunuh oleh polisi dan anggota militer di wilayan Nusa Tenggara Timur dilaporkan sebagai berikut: i. Wilayan Sabu: 34 orang, ii. Wilayah Sumba: 40 orang, iii. Wilayah Alor: 409 orang, iv. Wilayah Kupang Timur: 58 orang, Wilayah Baun: 34 orang.
 Di beberapa wilayah, pasukan militer menekan penduduk sipil lokal untuk menghadiri eksekusi masal untuk membuat mereka tidak berani melawan pemerintah, seperti PKI. Di wilayan-wilayah lain, penduduk sipil bisa mendengar regu penembak mengeksekusi para anggota, pengikut dan simpatisan PKI pada malam hari.
 Penangkapan, pemenjaraan, penyiksaan dan eksekusi para anggota, pengikut dan simpatisan PKI dipimpin oleh militer lokal dan dibantu olah pemimpin-pemimpin pemerintah lokal, Gereja Katolik, anggota partai politik dan organisasi-organisasi pemuda.
 Organisasi-organisasi pemuda telah direkrut dan diberikan senjata oleh anggota militer lokal untuk menangkap, memenjarai, menyiksa dan mengeksekusi para anggota, pengikut dan simpatisan dari PKI.
 Penangkapan, pemenjaraan, penyiksaan dan eksekusi dari para anggota, pengikut dan simpatisan dari PKI berlangsung sampai tahun 1967, ketika pendeta-pendeta Katolik di Alor memerintahkan para anggota militer untuk menghentikan operasi tersebut.
 Penyebaran pembunuhan sistematis dari para anggota, pengikut dan simpatisan dari PKI dan organisasi-organisasi yang berhubungan dengan PKI di Propinsi Jawa Tengah:
 Menurut penelitin yang dilakukan oleh Matthias J. Hammer, antara 100.000 dan 140.000 orang telah dibunuh oleh militer dan kelompok para-militer di Jawa Tengah antara tahun 1965 dan 1966.
 Menurut penelitian yang dilaksanakan oleh para anggota IPT 1965, bisa diestimasikan bahwa ada 70.000 orang yang lainya dipenjara di Wilayah Klaten yang dibunuh oleh militer.
 Penyebaran pembunuhan sistematis para anggota, pengikut dan simpatisan dari PKI dan organisasi-organisasi yang berhubungan dengan PKI di Propinsi Bali:
 Menurut penelitian yang dilaksanakan oleh Ngurah Suryawan, 200-300 anggota, pengikut dan simpatisan dari PKI telah dibunuh oleh pasukan militer dan para-militer (termasuk RPKAD dan Banser NU) di Tegal Badung di sub-wilayah Baluk, Wilayah Jembrana selama bulan Oktober 1965.
 Banyak anggota, pengikut dan simpatisan dari PKI dan organisasi-organisasi yang berhubungan dengan PKI telah dibunuh oleh militer di pantai Candikusuma, yang terletak di sub-wilayah Melaya dari Wilayan Negara.
 Penyebaran dan pembunuhan sistematis dari para anggota, pengikut dan simpatisan dari PKI dan organisasi-organisasi yang berhubungan dengan PKI di Propinsi Sulawesi Selatan:
 Menurut penelitian yang dilaksanakan oleh Taufik Ahmad, 300 anggota, pengikut dan simpatisan dari PKI dan organisasi-organisasi yang berhubungan dengan PKI telah dibunuh oleh militer selama bulan November 1965 di Wilayah Bone.
 Dengan tindakan-tindakan dan/atau kelalaian ini, Negara Indonesia secara intrenasional bertanggung jawab terhadap:

TUDUHAN 1: Pembunuhan, sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan
TUDUHAN 2: PERBUDAKAN
 Negara Indonesia secara indivial atau dengan persetujuan dari peserta-peserta yang lainya telah memenjarakan dan memperbudak para anggota, pengikut dan simpatisan dari PKI dan organisasi-organisasi yang berhubungan dengan PKI di kamp-kamp penjara. Penahanan ilegal dan pembudakan telah dilaksanakan oleh polisi dan komandan militer mulai dari tanggal 1 Oktober 1965.
 Pelarangan terhadap perbudakan merupakan bagian yang tidak ambigu dari hukum adat internasional dan didefinisikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dibawah pasal 9(3) dari Undang-undang Nomor 26 seperti yang tertera pada Pasal 7(1) (c) dari Undang-Undang Roma. Pasak 7 (2) (c) dari Undang-Undang Roma selanjutnya mengkarateristikan perbudakan sebagai gerakan dari kekuatan-kekuatan yang berhubungan dengan hak kepemilikan seseorang dan termasuk gerakan dari kekuatan seperti itu di dalam penjual-belian orang-orang, terutama perempuan dan anak. Indikasi dari pembudakan termasuk kontrol dari gerakan seseorang, kontrol dari lingkungan fisik, kontrol psikologis, tindakan-tindakan yang diambil untuk mencegah atau menghalangi penyelamatan diri, tekanan, ancaman dari tekanan atau paksaan, durasi, penegasan ekslusifitas, penundukan terhadap perlakuan yang kejam dan pelecehan, kontrol dari seksualitas dan kerja paksa. Tekanan atau pekerjaan tak suka rela juga bisa menjadi bagain dari perbudakan.
 Kondisi dari kamp-kamp penjara sangat tidak baik dan para tahanan dipaksa untuk melakukan pekerjaan berat tanpa bayaran dan disediakan makanan yang sangat sedikit.
 Orang-orang yang telah didata telah ditahan secara ilegal di kamp-kamp penjara ini, banyak yang tanpa surat penangkapan, selama periode sampai 10 tahun dan banyak orang yang telah dipindahkan dari kamp satu ke kamp lainya.
 Adanya beberapa kamp-kamp penjara di sekitar Indoensia telah didata, termasuk:
 Monconglowe di Sulawesi Selatan
 Nanga-Nanga dan Kendari di Sulawesi Tenggara
 Kamarau Island di Sumatera Selatan
 Argosari di Kalimantan Timur
 Wadas, Latitude, Bradford, Nusakambangan dan Plantungan (sebuah kamp penjara perempuan) di Central Java
 Pulau Buru, Maluku.
 Perbudakan di Monconglowe, Sukawesi Selatan:
911 orang telah dikirim ke Monconglowe pada tahun 1969
Pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang yang diperbudak di Monconglowe telah didata, termasuk:
 Pekerjaan yang termasuk pembukaan lahan, penebangan bebas, pengergajian kayu, pekerjaan penggalian dan pemotongan bambu
Pekerjaan dalam proyek-proyek bangunan, terutama pembangunan dari kantor-kantor dari Komando Operasi dan perumahan militer.
 Budak buruh pribadi untuk anggota-anggota individu dari Hasanuddin Regional Command Battalion Guard XIV (Kiwal Kodim), termasuk pekerjaan untuk perkebunan yang dimiliki oleh anggota-anggota batalion. Pekerjaan jenis ini digambarkan sebagai “pedoman dan bimbingan” untuk para tahanan.
Seorang saksi yang pernah diperbudak di Kamp Monconglowe menjelaskan bahwa orang-orang dipaksa bekerja banyak jam tanpa bayaran dan diberikan hanya setengah liter nasi per-hari. Saksi pernah diharuskan untuk bekerja di konstruksi rumah-rumah, pembukaan lahan dan pembangunan jalan, termasuk jalan sepanjang 23 km dari Monconglowe ke Daya. Saksi telah ditahan selama 10 tahun.
 Saksi lain yang dari kamp yang sama menggambarkan pengalaman mereka memotong kayu dan bambu tanpa bayaran
 Perbudakan di Pulau Buru, Maluku:
 Lebih dari 10.000 orang telah didata pernah diperbudak di Pulau Buru dari tahun 1969.
 Pada tahun 1972, relatif banyak tahanan yang dideportasi ke Pulau Buru.
 Para tahanan dipaksa untuk bekerja untuk proyek-proyek seperti pembangunan jalan dan kanal irigasi, pembukaan lahan, panen padi, pembangunan dan renovasi dari barak-barak dan rumah-rmah, pemotongan kayu, pembangunan bangunan publik seperti tempat-tempat persembahyangan dan pusat-pusat kesehatan dan produksi garam dan gula.
 Makanan yang disediakan untuk para tahanan memiliki nilai nutrisi yang sangat sedikit. Para tahanan hanya diberikan izin memakan nasi kadang-kadang (maksimal 250 gram per hari) dan biasanya disediakan ubi, jagung, kentang manis atau sagu. Banyak yang menjadi terbiasa memakan tikut, ular dan daging seperti itu yang lainya.
 Perbudakan di Balikpapan, Kalimantan Timur:
 Pada tahun 1972, 800 orang didata pernah diperbudak di Balikpapan dan digunakan tenaga mereka untuk membangun sebuah airtsrip.
 Seorang saksi yang pernah ditahan di Kalimantan menyatakan: “Kami telah dipaksa untuk bekerja untuk konstruksi bangunan-bangunan Pemerintah dengan bayaran yang sedikit. Sering kamu harus bekerja sebagai “sukarelawan” dan tak mendapatkan apapun sama sekali. Para petugas menggunakan kami sebagai kuli untuk membersihkan piring dan pakaian dan membersihkan WC. Jika ingin mendapatkan Rp. 75 per hari, orang bisa bekerja hari dan malam di kontruksi bangunan Bandar Udara Balikpapan. Ada ratusan pekerjaan ganjil yang harus kami lakukan untuk para petugas, terlalu banyak untuk menyebutkan itu semua”
 Perbudakan di Jawa Tengah:
 Di Pulau Nusa Kambangan, 5000 orang didata telah diperbudak di tahun 1970 dan 7000-10000 di tahun 1972.
 Di penjara perempuan Platungan, 600 orang didata telah diperbudah pada tahun 1972.
 Perbudakan di Jawa Timur:
 3971 orang didata telah diperbudak di beberapa penjara
 Buruh tahanan digunakan secara internsif untuk membangun jalan dan proyek-proyek lainya yang terdata.
 Dengan tindakan-tindakan dan/atau kelalaian-kelalaian ini, Negara Indonesia bertanggung jawab secara internasional untuk:

TUDUHAN 2: Perbudakan, sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.
TUDUHAN 3: PENAHANAN
 Negara Indonesia secara indivial atau dengan persetujuan dari peserta-peserta yang lainya telah menangkap secara sewenang-wenang para anggota, pengikut dan simpatisan dari PKI dan organisasi-organisasi yang berhubungan dengan PKI tanpa percobaan.
 Pemenjaraan memiliki arti perampasan secara sewenang-wenang kebebasan individu tanpa proses hukum. Status larangan penahanan sewenang-wenang di bawah hukum internasional awalnya dikembangkan dari hukum perang. Sejak Carter Nuremberg, penahanan sewenang-wenang adalah kejahatan yang terdaftar di bawah tindakan-kejahatan terhadap kemanusiaan dan didukung oleh banyak instrumen hak asasi manusia. Penahanan sewenang-wenang tanpa surat perintah atau percobaan adalah antara lain dilarang berdasarkan Pasal 9 Undang-undang Nomor 26 seperti tertuang dalam Pasal 7 (1) (e) dari Undang-Undang Roma.
 Hampir tidak ada orang ditahan diberi surat perintah penangkapan mereka dan mereka dipaksa untuk bertahan dalam kondisi mengerikan di kamp-kamp yang penuh sesak atau penjara.
 Banyak orang yang meninggal selama penahanan mereka.
 Estimasi jumlah dari orang yang ditahan beraneka ragam. Amnesty Internasional mengungkapkan bahwa pada tahun 1977 jumlah angka diperkirakan sekitar 1 juta.
 Psikolog membagi tahanan dalam kategori A, B dan C berdasarkan penilaian tingkat jelas loyalitas komunis mereka. Kategorisasi para tahanan biasanya merupakan indikasi apakah mereka akan bertahan dan dengan demikian psikolog pada dasarnya sedang melakukan peran hakim.
 Tahanan kategori A dianggap sebagai memiliki keikutsertaan secara langsung dengan PKI dan dieksekusi.
 Tahanan kategori B ditahan selama periode sampai 14 tahun, sering meninggal karena kondisi yang tidak baik. Banyak tahanan dalam kategori B dinaikan ke kapal menuju kamp penjara di Pulau buru. Di Timor, banyak tahanan kategori B dieksekusi dengan tahanan kategori B
 Tahanan kategori C dilepaskan secara bertahap setelah beberapa tahun. Pelepasan mereka bergantung semata-mata pada instruksi sewenang-wenangd ari Kopkamtib. Pada tahun 1975 Surat Keputusan Presiden dikeluarkan untuk melanjutkan klasifikasi para tahanan menjadi kategori C1, C2, dan C3.
 Dengan tindakan-tindakan dan/atau kelalaian-kelalaian ini, Pemerintah Indonesia secara internasional bertanggung jawab terhadap:

TUDUHAN 3: Penahanan, sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan
TUDUHAN 4: PENYIKSAAN
 Negara Indonesia melalui pasukan-pasukan militar telah emlakukan, memfasilitasi dan mendiring dan membiarkan penyikasaan yang tersebar terhadap para anggota, pengikut dan simpatisa dari Partai Komunis Indonesia (PKI) dan organisasi-organisasi yang berhubungan dengan PKI pada periode tahun 1965-1979.
 Penyiksaan terdiri dari pemberian penderitaan, dengan suatu tindakan atau kelalaian, dengan sakit yang parah atau penderitaan, baik fisik maupun mental. Walaupun penyiksaan dilarang berdasarkan Pasal 9 (6) Undang-undang Nomor 26, ini tidak sejauh mendefinisikan apa yang akan merupakan penyiksaan. Dalam hal ini, Pasal 7 (2) (e) dari Undang-Undang Roma menawarkan sarana interpretasi, mendefinisikan penyiksaan sebagai “penderitaan yang disengaja dari sakit yang parah atau penderitaan, baik fisik maupun mental, pada seseorang dalam tahanan atau di bawah kendali terdakwa.”
 Di dalam banyak kasus, penyiksaan yang dilakukan oleh pasukan militer Indonesia berujung sampai kematian.
 Kebanyakan dari tindakan penyiksaan dilakukan selama atau setelah pengangkapan korban untuk mendapatkan informasi dari korban atau menghukum, mengancam, mempermalukan atau mengintimidasi korban dan yang lainya. Kadang-kadang penyiksaan dilakukan untuk menekan korban untuk merubah loyalitas politiknya.
 Para korban disiksa di rumah mereka, di pusat penahanan atau di tempat-tempat umum.
 Penyiksaan terjadi secara luas dan dengan cara yang sistematis. Dari data yang diambil oleh IPT 1965, para peneliti mendata 235 korban-korban penyiksaan. Ini termasuk 4 kekerasan sexual, 187 pemburuhan paksa dan 8 pemerasan untuk pengamanan perilisan. 173 dari korban penyiksaan dipaksa untuk tetap melapor kepada otiritas secara reguler setelah mereka dilepaskan.
 Tindakan-tindakan penyiksaan yang terjadi termasuk:
 Pembakaran bagian-bagian tubuh
 Memberikan sengatan listrik
 Berbagai jenis penyiksaan dengan menggunakan air
 Pelecehan seksual
 Pelepasan kuku jari
 Memaksa korban untuk meminum air seni dari tentara
 Mungurutkan cabe di mata para korban
 Mengikat korban di dalam karung berisi ular
 Memotong telinga korban dan memaksanya memakan potongan telinga tersebut
 Dengan tindakan-tindakan dan/atau kelalaian-kelalaian ini, Negara Indonesia secara internasional bertanggung jawab terhadap:

TUDUHAN 4: Penyiksaan, sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan
TUDUHAN 5: KEKERASAN SEXUAL
 Negara Indonesia melalui pasukan keamananya, telah melakukan, memasilitasi, mendorong dan membiarkan kekerasan seksual terhadap para anggota, pengikut, dan simpatisan dari PKI dan organisasi-organisasi yang berhubungan dengan PKI.
 Seperti yang diemonstraiskan oleh buktu-buktu yang didata oleh Komnas HAM dan tesimoni korban, penyebaran pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, penyiksaan seksual, perbudakan seksual dan aborsi paksa terjadi selama pembunuhan masal dan penahanan politik massal setelah tanggal 1 Oktober 1965.
 Pasal 9(7) dari Undang-Undang normor 26 seperti yang tertuang di dalam pasal 7 (1) (g) Undang-Undang Roma, mendefinisikan kekerasan sexual sebagai pemerkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi, pemaksaan penghamilan, pemaksaan sterilisasi atau bentuk lain dari kekerasan seksual yang memiliki gravitasi yang sebanding.
 Kekerasan seksual di Indonesia merupakan bagian dari penyebaran penyerangan sistematis terhadap penduduk yang atau yang dianggap sebagai, anggota, pengikut atau simpatisan PKI. Ada bukti bahwa pelaku mengetahui bahwa tindakan itu merupakan bagian atau dimaksud sebagai bagian dari penyebaran penyerangan sistematis terhadap populasi pendududuk.
 Kekerasan seksual dilakukan di dalam kondisi-kondisi yang penuh dengan paksaan ekstrim, paksaan atau ancaman, dimana para korban dirampas kebebasanya, dan ditahan secara ilegal dan tanpa alasan yang adil ditahan oleh para anggota pelayanan keamanan dan para wakil mereka.
 Anggota dari pelayanan keamanan dan wakil-wakil mereka mendominasi pelaksanaan kekerasan seksual terhadap tahanan-tahanan perempuan, kapanpun dan dengan siapapun yang mereka inginkan.
 Kekerasan seksual ini dilakukan di banyak regio di Indonesia terhadap jumlah besar korban, tanpa diketahui angka pastinya.
 Menurut penelitian yang dilaksanakan pada tahun 2007 oleh Komnas Perempuan, pasukan keamanan bisa melakukan kekerasan seksual tanpa pencegahan dari atasan mereka atau hukuman.
 Komnas HAM menemukan bukti bahwa perempuan diperlakukan seperti barang dan/atau komoditas seksual oleh staff pasukan keamanan, yang termasuk perbudakan seksual. Selanjutnya, banyak perempuan dan laki-laki yang sering dipaksa untuk telanjang ketika mereka diinterogasi atau dipukul
 Kekerasan seksual terjadi dalam berbagai keadaan atau tempat termasuk rumah-rumah para korban, tempat-tempat umum, tempat-tempat tahanan, barak-barak polisi atau militer dan di banyak fasilitas “ad hoc” yang digunakan untuk menahan orang-orang yang ditahan setelah kudeta 1965.
 Beberapa dari kekerasan seksual dilakukan sebagai pelecehan tunggal, dimana korban-korban yang lainya mengalami pelecehan-pelecehan yang berulang-ulang atau bahkan dipaksa untuk menjadi prostitusi atau dinikahi, yang bertahan sampai berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun.
 Pengalaman dari seorang korban, Nyonya A, yang dicatat oleh laporan tahun 2007 oleh Komnas Perempuan adalah sebagai berikut: “Saya mulai merasa demam karena payudara saya mulai membengkak karena susu ASI. Saya meminta obat pengurang sakit kepada petugas. Saya dikelaurkan dari sel dan disuruh mandi di sumur di dekat sel saya. Setelah mandi saya diberi kain batik dan baju putih dan dibawa ke sebuah kamar dekat rumah petugas. Di dalam kamar itu ada sebuah tempat tidur dan sebuah meja. Saya disuruh duduk dan diberikan obat dan segelas air. Saya sedang terbaring di tempat tidur dan langsung tertidur. Tiba-tiba saya terbangun. Saya tidak menyadari bahwa saya telah ditelanjangi. Seorang laki-laki tinggi memperkosa saya secara bengis. Saya meraskan sakit yang luar biasa. Lalu datang seorang laki-laki yang lain, ia tinggi dan kurus. Dia memperkosa saya secara bengis; dan dia tidak peduli dengan darah yang terus mengalir dari vagina saya. Saya tidak tahu apa yang terjadi kepada saya setelah laki-laki yang ketiga. Ia pendek dan gemuk. Tubuhnya yang berat menindih saya, dan dia menggigit payudara saya yang membengkak.
Saya jatuh pingsan. Ketika saya terbangun, saya telah kembali di sel saya. Selama satu bulan saya berada di tempat tahanan itu, empat kali saya dibawa pergi di malam hari untuk melayani para tentara. Apa lagi yang mereka inginkan dari sel satu ke sel yang lainya untuk mencari mangsa. Biasanya mereka mencari tahanan yang muda dan cantik. Kami tidak bisa menolak dan juga melarikan dari praktik-praktik ini (halaman 96-97 dari laporan Komnas Perempuan 2007).
 Dengan tindakan-tindakan dan/atau kelalaian-kelalaian ini, Negara Indoensia bertanggung jawab secara internasional terhadap:

TUDUHAN 5: Kejahatan seksual, sebagai sebuah kejahatan terhadap kemanusiaan.
TUDUHAN 6: PENGANIAYAAN
 Negara Indonesia melakukan penganiayaan terhadap ratusan ribu warga negara Indonesia yang berada di luar negeri diantara tahun 1965 -1967 dalam bentuk pencabutan hak mereka untuk kembali dengan selamat ke negara asal mereka. Orang-orang yang dianiya sebagian besar adalah pelajar, pejabat pemerintah, jurnalis atau pejabat-pejabat yang lainya yang dikirim ke luar negeri oleh pemerintahan Sukarno, dan juga orang-orang Indonesia yang diundang oleh pemerintah-pemerintah asing untuk menghadiri peringatan atau perayaan nasioanal di beberapa belahan dunia.
 Walaupun pelanggaran dikenakan sebelum Nuremberg dan PengadilanTokyo, unsur-unsur pelanggaran ini menerima elaborasi terbatas sebelum pembentukan Tribunal “ad hoc”. Penganiayaan jelas termasuk tindakan dan /atau kelalaian yang mendiskriminasikan dan yang menyangkal atau melanggar hak dasar yang diatur dalam hukum adat internasional atau hukum perjanjian.
 Di dalam pasal 9 (9) Undang-Undang nomor 26, seperti yang tertuang pada Pasal 7 (1) (h) dari Undang-Undang Roma, penganiayaan didefinisikan sebagai komisi dari tindakan apapun yang ditujukan kepada Pasal 9 dari Undang-Undang nomor 26 seperti yang tertuang pada Pasal 7 dari Undang-Undnag Roma terhadap kelompok yang diidentifikasikan sebagai kolektifitas berdasarkan politik, ras, nasioanl, etnik, budaya, agama, gender dan dasar-dasar lain yang dikenal secara universal sebagai hal yang tidak diizinkan di bawah hukum internasional. Pasal 7(2) (g) selanjutnya mendefinisikan penganiayaan sebagai pencabutan hak-hak fundamental yang disengaja dan kejam yang tidak sijalan dengan hukum internasional dengan alasan dari identitas kelompok atau kolektifitas.
 Dalam hal ini, tindakan yang bertentangan dengan hukum internasional adalah pencabutan kewarganegaraan Indonesia orang-orang ini, karena mereka dianggap sebagai komunis tertuduh oleh pemerintahan Suharto yang baru. Ini berarti bahwa ditundukan kepada pengasingan yang sewenang-wenang, yang bertentangan dengan Pasal 0 dari Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia.
 Penganiayaan ini tersebar luas karena terjadi di seluruh dunia dan secara sistematis karena dilaksanakan melalui kedutaan Indonesia di luar negeri.
 Kedutaan besar Indonesia di luar negeri menggunakan beberapa instrumen untuk menentukan apakah warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri “pro” atau “anti rezim Suharto”, dan maka dari itu ditetapkan apakah mereka diperbolehkan mendapatkan kembali kewarga negaraan mereka. Salah Satu instrumen terdiri dari formulir-formulir yang diisi oleh para pelajar dan warga negara Indonesia yang lainya tentang apakah mereka masih loyal dengan Pemerintahan Sukarno.
 Walaupun kontrol dan pengawasan dari warga negara Indoensia terjadi melalui kedutaan besar, orang-orang yang tinggal di negara-negara yang cenderung komunis adalah yang paling sering di dipanggil untuk di-screening.
 Warga-warga negara Indonesia yang di-screening oleh kedutaaan besar diminta untuk menyediakan:
 Daerah asal di Indonesia
 Nama dari orang tua dan anggota keluarga yang lainya
 Dimana mereka tinggal
 Dimana mereka bekerja
 Apa nama partai politik yang mereka anggotai
 Banyak warga negara Indoensia yang tinggal di luar negeri menyadari kekerasan dan penghilangan-penghilangan yang terjadi di Indonesia, dan mereka yang loyal terhadap Sukarno takut dan tidak bersedia untuk melapor ke kedutaan demi keamanan mereka dan keamanan keluarga mereka. Paspor mereka yang tidak bersedia melapor untuk di-screening segera dicabut.
 Pengumuman yang ditandatangani pada tanggal 1 April 1966 menyebutkan nama-nama dari 25 warga negara Indonesia yang tinggal di Uni Sovyet, yang paspornya telah dicabut. Pengumuman itu juga mengusahakan agar “komunitas Indonesia di Uni Sovyet tidak memberikan bantuan apapun ke orang-orang tersebut, secara material dan moral”.
 Di Albania, seorang warga negara Indoneisa yang bernama Chalik Hamid (lahir pada tahun 1938) melaporkan bahwa paspornya telah dicabut setelah penggulingan Pemerintah Sukarno, dan istrinya yang ia tinggalkaan di Indonesia telah ditangkap. Sejak saat itu ia berpindah ke Belanda dan sekarang merupakan Editor dari Yayasan Sejarah dan Budaya Indonesia.
 Di Rumania, sebuah surat resmi untuk pencabutan paspor-paspor warga negara Indonesia yang dianggap “berbahaya bagi negara Indonesia”, tertanggal 24 Maret 1967 dan ditandatangani oleh Duta Besar Indonesia untuk Rumania, Mayor Jeneral Sambas Atmadinata. Paspor dari 13 pelajar dicabut melalui surat ini.
 Di Bulgaria, seorang saksi bernama Aminah bersaksi bahwa proses screening dan pencabutan paspor terjadi secara berbeda dari yang di Rumania. Pada tahun 1966 para pelajar mendapatkan surat undangan untuk menghadiri pertemuan-pertemuan di Kedutaan Besar di Sofia, yang berjumlah banyak dan panjang. Kedutaan meminta paspor para pelajar dengan dalih bahwa mereka akan segera menerima paspor baru, akan tetapi hanya mereka yang menyerahkan pernyataan dukungan mereka terhadap Pemerintahan Suharto yang mendapatkan paspor mereka kembali. Orang (7)

ACCUSATIONS OF ACTUAL TRAITORS IN POWER

Kolom Ibrahim Isa, Saturday, Nov. 28, 2015.

ACCUSATIONS OF ACTUAL TRAITORS IN POWER

 

Reacting on the “IPT-1965” International People’s Tribunal, – 10 Nov till 14 in The Hague, — Vice-Presiden J, Kalla questioned – ” . why the IPT 1965 was held in the Netherlands — even though the Dutch in the past were responsible for the deaths of so many Indonesians. “.

Soe Tjen Marching, Indonesian Human Rights activist and writer, gave JK the right answer, writing in in The Jakarta Globe, a. o :

“. . our vice president must know that the people’s tribunal in The Hague is independent from the Dutch government. In fact, if you want to take the Dutch government to court, you can also do so in The Hague. This is something that has been done — successfully — on behalf of relatives of people killed by Dutch troops in the Indonesian War of Independence.

“Also, the Dutch themselves were not immune from criticism at the tribunal on 1965, with expert witness Saskia Wieringa pointing out that two universities in the Netherlands through their collaboration with institutions in Indonesia, played a role in the mental abuse of victims and supporting New Order propaganda.

* * *

Another hgh-ranking Indonesian official — “. . . the country’s coordinating minister for political, legal and security affairs, Luhut Panjaitan, stated that

” . . . all parties claimed to have been victims of ‘1965’ and that the actual victims may therefore never be known.”

Soe Tjen Marching, gave the following reply: . . . ” Of course this was what the tribunal in The Hague was about: verifying whether the victims’ claims were truthful. The people of the IPT did not intend to prosecute anyone, we were just trying to establish what happened in those dark days of the mid-1960s. It was that simple.”

* * *

Soe Tjen Marching’s article is illuminating. My advice – everybody should read as republish below:
Commentary: Jakarta Globe, 28 Nov 2015


Traitors at IPT 1965 — Is Indonesia Serious?
By SOE TJEN MARCHING

At the International People’s Tribunal 1965, held from Nov. 10 till Nov. 14 in The Hague, Indonesian government representatives were conspicuous by their absence — even though an invitation had been sent to the Indonesian Embassy in the Netherlands a month ahead of time.

Their absence, however, has not prevented some of the country’s most senior government officials from making rather bold statements about the proceedings and those taking part in them. Indonesian officials have thus been criticizing the tribunal without really knowing what they criticized.

Vice President Jusuf Kalla, for instance, questioned why the IPT 1965 was held in the Netherlands — even though the Dutch in the past were responsible for the deaths of so many Indonesians.

But surely our vice president must know that the people’s tribunal in The Hague is independent from the Dutch government. In fact, if you want to take the Dutch government to court, you can also do so in The Hague. This is something that has been done – successfully — on behalf of relatives of people killed by Dutch troops in the Indonesian War of Independence.

Also, the Dutch themselves were not immune from criticism at the tribunal on 1965, with expert witness Saskia Wieringa pointing out that two universities in the Netherlands through their collaboration with institutions in Indonesia, played a role in the mental abuse of victims and supporting New Order propaganda.

Kalla’s effort to try and undermine the IPT 1965 by pointing to the location were it was held simply does not stand to reason. It may temporarily serve its goal of distracting people, but only those who cannot be bothered to investigate the matter further.

Similarly, the country’s coordinating minister for political, legal and security affairs, Luhut Panjaitan, has tried to distract the attention away from the core issue by suggesting that Indonesians taking part in IPT 1965 no longer are real Indonesians — traitors, in effect.

The minister also stated that all parties claimed to have been victims of ‘1965’ and that the actual victims may therefore never be known.

Of course this was what the tribunal in The Hague was about: verifying whether the victims’ claims were truthful. The people of the IPT did not intend to prosecute anyone, we were just trying to establish what happened in those dark days of the mid-1960s. It was that simple.

Therefore it is a pity that no representatives of the Indonesian government attended the proceedings.

 

Sure, there was also the livestreaming online, but sadly the Indonesian military prevented a group of young people in Yogyakarta from watching.

It seems the Indonesian government wanted nobody to hear or see what was going on at the IPT. Could that have something to do with the fabrications contained in the official account of ‘1965’?

At the IPT, each of the victims present was questioned several times to get accurate and consistent statements. At a later stage, the victims’ statements were cross-checked with the accounts of expert witnesses and activists from different countries. The expert witnesses were academics who had done research on this period. Then, all of their statements were compared with the available documentary evidence.

At the end of the tribunal, the judges concluded that there was strong consistency between the various statements from victims, expert witnesses, activists and the documents. Nevertheless, the judges still have to verify the authenticity of the documents, so the final verdict can only be delivered next year.

So Vice President Kalla, Minister Luhut and other Indonesian officials have spoken too soon.

We haven’t broken the law in The Hague, we tried to uphold it. We were doing this by gathering witnesses, data, documents and other evidence, as well as professional and independent judges.

What have Indonesian officials done to investigate this tragedy– except for labeling as traitors those who were trying hard to reveal the truth about the country’s history? Isn’t sustaining a manipulative view of the country’s history a form of betrayal as well? And if so, who is really betraying the best interests of the Indonesian people?

*  Soe Tjen Marching, the British coordinator of IPT 1965, is currently working on am book chronicling the lives of victims from the 1965 anti-communist purge.

IPT ’65 DINILAI MELANGGAR HAM TERHADAP UMAT ISLAM INDONESIA

IPT ’65 DINILAI MELANGGAR HAM TERHADAP UMAT ISLAM INDONESIA
Selasa, 10 November 2015 – 08:30 WIB
Jika hendak mengusut HAM, harusnya ditelisik berbagai pelanggaran HAM yang telah dilakukan oleh PKI sejak 1945
IPT ’65 Dinilai Melanggar HAM terhadap Umat Islam Indonesia

MUH. ABDUS SYAKUR/HIDAYATULLAH.COM
Diorama kekejaman PKI: Para pengunjung melihat suasana di Rumah Penyiksaan. [Foto: Syakur]

Hidayatullah.com–Aksi International People Tribunal (IPT) ’65 yang diselenggarakan di Denhaag Selasa, 10 November 2015, dinilai bentuk pelanggaran HAM terhadap umat Islam.
Sebab, IPT tidak melihat praktik-praktik kekejaman yang telah dilakukan PKI terhadap umat Islam yang sudah berlangsung lama, jauh sebum tahun 1965.
Untuk menjelaskan kekejaman Partai Komunis Indonesia (PKI), Lembaga Dakwah Mahasiswa Islam (LDMI) Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) akan menggelar diskusi bertajuk “Meneladani Kepahlawanan Para Aktivis Muslim, Para Santri, dan Para Kiai dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak tahun 1945.”
Acara diselenggarakan Selasa, 10 November 2015, pukul 14.00 hingga selesai di Hotel Sofyan Betawi Jalan Cut Mutia.
Dalam Diskusi ini, panita juga membedah buku “Ayat-Ayat yang Disembelih” karya Anab Afifi dan Thowaf Zuharon.
Buku ini memuat sejarah banjir darah para kyai, santri, dan penjaga NKRI oleh aksi-aksi PKI berdasarkan wawancara puluhan saksi dan korban kekejaman PKI pada 1948 – 1965.
“Kami mengangkat buku ini sebagai bahan diskusi, sekaligus sebagai bantahan balik atas aksi eks tahanan politik Partai Komunis Indonesia (PKI) di International People Tribunal ’65 yang diselenggarakan di Denhaag, Belanda, Negeri yang menjajah Indonesia dan melakukan pelanggaran HAM terhadap rakyat Indonesia hingga 350 tahun,” ujar Fatur’ sapaan akrab Fatkhurahman, salah seorang aktivis HMI dan juga kandidat Ketua Umum PB HMI yang siap berlaga pada Kongres HMI Ke 29 di Pekanbaru pada 22-27 November 2015.
Fathur menegaskan, pihaknya sebagai aktivis / anggota HMI adalah bagian dari organisasi yang pernah hampir dihancurkan oleh PKI dengan menghasut Presiden Soekarno agar membubarkan HMI.
Ia menganggap bahwa tuntutan pengadilan Hak Asasi Manusia dari eks Tapol PKI, adalah sebuah tindak diskriminasi kepada umat Islam, khususnya kepada kyai, santri, HMI, dan berbagai organisasi Islam lainnya.
”Jika pengadilan HAM Internasional tersebut hanya mengusut peristiwa setelah Oktober 1965, maka sebenarnya, mereka sedang tidak mengakui bahwa Negara Indonesia ini telah berdiri sejak 1945. Jika hendak mengusut HAM, harusnya ditelisik berbagai pelanggaran HAM yang telah dilakukan oleh PKI sejak 1945, “ ujarnya.
Buku ini hanya ingin bercerita kepada setiap mata dan telinga di mana pun mereka berada. Bahwa berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) kepada bangsa Indonesia oleh para pengkhianat, sudah terjadi sejak bulan-bulan awal Negara Indonesia ini berdiri pada 17 Agustus 1945. Seperti gerakan DI/TII yg dipimpin Karto Soewirjo, Kemudian PKI yg dipimpin Muso dan DN Aidit.
Para pengkhianat yang telah melakukan bertumpuk-tumpuk pelanggaran HAM kepada masyarakat Indonesia, ternyata didominasi oleh orang-orang yang tergabung dan terafiliasi dalam Partai Komunis Indonesia (PKI). Orang-orang dan partai berlambang palu arit ini, telah berulang kali mencoba melakukan kudeta berdarah sejak negara Indonesia berdiri.
Mereka terlalu nyata melakukan berbagai kekejian yang membuat darah manusia banjir di mana-mana, hingga membuat anyir 45 cerita di buku ini. Begitu banyak saksi hidup melihat dengan mata kepala sendiri berbagai kekejian PKI yang telah berlangsung sejak tahun 1945.
Para PKI itu selalu membantai dengan memakai pola pembuatan lubang, pola penyembelihan, pola perebutan paksa, dan juga pola pembuatan daftar target mati bagi semua penentang komunisme.
Buku ini telah mencoba merangkai kisah-kisah kekejaman PKI tersebut, berdasarkan fakta wawancara terhadap puluhan saksi dan korban.
“Kami berpendapat, buku ini dapat menjadi pelajaran bagi siapa pun yang ingin menegakkan Merah Putih dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”, ujar Fathur.*
Rep: Anton R
Editor: Cholis Akbar

INKONSISTENSI KETERANGAN SOEHARTO SEPUTAR G30S MENURUT PROF.Dr. W.F. WERTHEIM

INKONSISTENSI KETERANGAN SOEHARTO SEPUTAR G30S MENURUT PROF.Dr. W.F. WERTHEIM
Minggu, 15 November 2015 | 23:23 WIB
 Harto iki.jpg
Pengadilan Rakyat Internasional (Internasional People’s Tribunal) tentang kasus 1965 (IPT 1965) baru selesai digelar di Den Haag, Belanda. Meski oleh sebagian kalangan dipandang sebagai kontroversi, pengadilan yang digawangi hakim-hakim ternama di dunia ini tetap mengambil sejumlah keputusan.
Pada intinya pengadilan menyatakan pemerintah Indonesia bertanggungjawab atas adanya pelanggaran HAM berat berupa pembantaian massal, pemenjaraan orang tanpa pengadilan, perlakuan tidak manusiawi terhadap para tahanan, penyiksaan dan kerja paksa yang mirip perbudakan, serta kekerasan seksual terhadap perempuan. Pengadilan ini juga menyebut adanya dukungan dari beberapa pemeritahan asing yakni Amerika Serikat, Inggris, dan Australia atas kejahatan HAM yang terjadi.
Peristiwa pembunuhan massal ini sendiri dipicu oleh kejadian misterius di tanggal 1 Oktober dini hari yang dikenal dengan Gerakan 30 September (G30S). Saat itu enam orang perwira tinggi Angkatan Darat diculik dan dibunuh oleh serombongan pasukan yang menamakan dirinya Gerakan 30 September. Partai Komunis Indonesia (PKI) dituduh sebagai dalang, sehingga pembantaian massal terhadap anggota dan simpatisannya terjadi masif.
Peristiwa ini masih disebut misterius karena belum terungkap siapa dalang sesungguhnya dengan mengajukan bukti-bukti otentik yang dapat dipertanggungjawabkan. Sayangnya (atau anehnya), sejumlah orang yang dapat menjelaskan keterlibatan PKI, seperti D.N. Aidit dan Nyoto, malah langsung dibunuh setelah ditangkap tanpa dibawa ke pengadilan. Pengadilan militer yang sempat dijalankan pun penuh dengan rekayasa dan menutup-nutupi atau mengabaikan banyak fakta.
Sejumlah peneliti telah mengajukan pendapatnya, dan salah satu yang paling awal dan dikenal adalah versi Prof. Dr. W. F. Wertheim, seorang pakar sosiologi asal Belanda kelahiran 1907 yang pernah mengajar di Indonesia. Wertheim, yang telah lama memiliki perhatian terhadap politik Indonesia ini, menyebut Soeharto lah yang paling diuntungkan oleh peristiwa G30S . Ia banyak mengajukan kejanggalan terkait peristiwa tersebut.
Dalam sebuah makalah  yang diterbitkan sebagai suplemen majalah Arah tahun 1990 berjudul “Sejarah Tahun 1965 Yang Tersembunyi” Wertheim menggambarkan salah satu kejanggalan yang menarik sehubungan dengan pertemuan antara Soeharto dengan Kolonel Latief, orang ketiga dalam pucuk pimpinan G30S, di malam tanggal 30 September 1965 atau beberapa jam sebelum penculikan para jenderal terjadi.
Lewat penjelajahannya, Wertheim menemukan inkonsistensi (kebohongan) pengakuan Soeharto setidaknya sebanyak tiga kali di waktu dan tempat yang berbeda.
Pertama, pengakuan Soeharto kepada seorang jurnalis Amerika Serikat, Arnold Brackman, yang diterbtikan dalam buku The Communist Colapse in Indonesia (1970). Di halaman 100 buku itu terdapat wawancara Soeharto yang menceritakan pertemuannya dengan Kolonel Latief.
Kutipannya sebagai berikut:
“Dua hari sebelum 30 September anak lelaki kami, yang umurnya 3 tahun, dapat celaka di rumah. Ia ketumpahan sup panas, dan kami dengan buru-buru perlu mengantarkannya ke rumah sakit. Banyak teman menjenguk anak saya di sana pada malam 30 September, dan saya juga berada di rumah sakit. Lucu juga kalau diingat kembali. Saya ingat Kolonel Latief datang ke rumah sakit malam itu untuk menanyakan kesehatan anak saya. Saya terharu atas keprihatinannya. Ternyata kemudian Latief adalah orang terkemuka dalam kejadian yang sesudahnya. Kini menjadi jelas bagi saya malam itu Latief ke rumah sakit bukan untuk menjenguk anak saya, melainkan sebenarnya UNTUK MENCEK SAYA. Ia hendak tahu betapa genting celaka anak saya dan ia dapat memastikan bahwa saya akan terlampau prihatin dengan keadaan anak saya. Saya tetap di rumah sakit sampai menjelang tengah malam dan kemudian pulang ke rumah”.
Menurut perkiraan Wertheim, wawancara itu dilakukan antara tahun 1967-1968.
Kedua, wawancara Soeharto dengan salah satu majalah mingguan ternama Jerman (Barat), Der Spiegel, yang terbit tanggal 20 Juni 1970. Kali ini Suharto memberikan jawaban yang sama sekali berlainan, ketika ditanya oleh wartawan: Mengapa tuan Suharto tidak termasuk daftar jenderal-jenderal yang harus dibunuh?
Soeharto menjawab: “Pada jam 11 malam Kolonel Latief, seorang dari komplotan kup itu, datang ke rumah sakit untuk membunuh saya, tetapi nampak akhirnya ia tidak melaksanakan rencananya karena tidak berani melakukannya di tempat umum.”
Wertheim mempertanyakan, bagaimana mungkin Latief berada di sana untuk membunuh Soeharto empat jam sebelum aksi mereka yang beresiko terbongkar dan gagalnya seluruh rencana subuh itu.
Ketiga, Wertheim mengambil pengakuan Soeharto dari buku otobiografinya, Soeharto: Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya. Di buku yang terbit di tahun 1989 (atau sembilan belas tahun setelah wawancara Der Spiegel) ini Soeharto berdalih bahwa ia tidak bertemu Kolonel Latief, dan bahwa pada malam itu ia hanya melihat dari ruangan tempat anaknya dirawat tempat ia berjaga bersama Ibu Tien. Ia melihat Kolonel Latief berjalan di koridor melewati ruangan perawatan tersebut.
Menurut Wertheim, juga sangat aneh bahwa ketika jam 12 malam keluar dari Rumah Sakit, Soeharto tidak berupaya memberi tanda waspada kepada para jenderal sesama rekannya, tapi malah pulang ke rumah untuk tidur.
Sementara dalam pembelaannya di pengadilan pada tahun 1978, Kolonel Latief menyebutkan bahwa tanggal 30 September malam ia diutus oleh Letkol Untung dan Brigjen Suparjo menemui Soeharto untuk memperoleh dukungan atas G30S.
“Setelah saya lapor kepada Jenderal Soeharto mengenai Dewan Jenderal dan lapor pula mengenai Gerakan, Jenderal Soeharto menyetujuinya dan tidak pernah mengeluarkan perintah melarang”. Demikian paparan Latief dalam pembelaannya. Kolonel Latief meminta pengadilan untuk memanggil Soeharto dan Ibu Tien sebagai saksi, tapi pengadilan menolaknya.
Mardika Putera


Sumber Artikel: http://www.berdikarionline.com/inkonsistensi-keterangan-soeharto-seputar-g30s-menurut-prof-dr-w-f-wertheim/#ixzz3sXvAgWQ3 

NATO, TURKEY, ANNEXATION OF NORTH SYRIA LIKE NORTH CYPRUS?

The Times of Israel

Christina LinChristina Lin Dr. Christina Lin is a Fellow at the Center for Transatlantic Relations at SAIS-Johns Hopkins University. She is the author
The Blogs > Christina Lin
This post has been contributed by a third party. The opinions, facts and any media content here are presented solely by the author, and The Times of Israel assumes no responsibility for them. In case of abuse, report this post.

NATO, Turkey, annexation of north Syria like north Cyprus?
November 24, 2015, 10:49 pm 3

 

On Tuesday 24 November Turkey shot down a Russian fighter jet near the Syrian border, and yet again called for another NATO emergency meeting to obtain statements of solidarity with Turkey.

Back in July, Turkey also called for an emergency NATO meeting after an ISIS attack in the Kurdish town of Suruc (that Kurds blame on collusion of Turkish police), in order to justify and legitimize its bombing campaign against the PKK and war on Turkish Kurds. Ankara was able to extract a statement from NATO Secretary General Jens Stoltenberg: “The security of the alliance is indivisible, and we stand in strong solidarity with Turkey.”

It likewise extracted a statement from the White House that Turkey had a right to defend itself and go after the Kurds, thereby giving a green light for Ankara to pulverize the PKK and alienate US key ally Syrian Kurdish militia forces, who were the most effective ground forces fighting ISIS.

In September, Turkey again extracted a statement of solidarity from NATO SACEUR General Breedlove at the NATO Military Committee conference in Istanbul.

In October, reports from two CHP deputies in the Turkish parliament corroborate previous testimonies that the notorious sarin gas attack at Ghouta was a false flag orchestrated by Turkish intelligence, willing to commit the war crime of sacrificing 1,300 innocent civilians to goad US into the Syrian war to topple Assad.

Turkey’s unhealthy pattern as arsonist-firefighter so exasperated NATO member Germany, that in August Berlin removed its Patriot batteries from Turkey.

Can Turkey get NATO to fight for its 82nd province?

As former NATO chairman of the Military Committee, German general Harald Kujat (ret.) said in an interview on ARD-TV last October, he criticized, “that’s what Turkey wants to provoke [NATO Article 5 on mutual defence]… Turkey basically wants to drag NATO into this situation because the actual goal of Turkey is to neutralize Assad…ISIS’s actions and what’s happening to the Kurds are subsidiary…”

Now, would NATO stand in solidarity with Erdogan as he proceeds to annex Syria’s Aleppo as Turkey’s 82nd province similar to northern Cyprus?

Currently, Erdogan is aggressively pushing NATO and EU to carve Syria’s Aleppo as a no-fly zone/safe zone. However, this is an illusive haven because by definition a safe zone maintains neutrality in a military conflict, and the positioning of armed opposition groups will turn the area into a prime target.

Moreover, claims that on 10 August Turkish military forces entered the planned zone in Syria along with the Turkmen Sultan Murat Brigade presents a worrying picture when taken in conjunction with pro-government media that proclaimed Aleppo as the 82nd province of Turkey.

On 5 August Turkish newspaper Takvim featured a map of the buffer zone that includes Aleppo, Idlib and the north of Latakia to be under Turkey’s control as an eventual 82nd province.
Turkey’s 82nd province, Takvim-5-August-2015

https://i2.wp.com/cdn.timesofisrael.com/blogs/uploads/2015/11/82-province.jpgTurkey’s 82nd province, Takvim-5-August-2015

According to Hurriyet Daily, Erdogan is using the Turkmen card again especially when nationalist sentiments are on the rise, so that “any attack on our Turkmen brothers in the safe zone could easily spark a military clash and drag Turkey into war.”

This is evidenced recently when Turkey extended sovereignty over northern Syria and issued stern warnings to Russia regarding bombing Syrian Turkmen villages, right before proceeding to shoot down the Russian jet fighter in hot pursuit over Chechen jihadists in northern Syria.

According to the director of Syrian Observatory for Human Rights Rami Abdul Rahman, there are at least 2,000 fighters from Chechnya, Dagestan and other Caucasus regions operating with Al Nusra, and “they are concentrated in Idlib, Aleppo, and Latakia provinces”—where Erdogan has called for a buffer zone. These militants are also part of Turkey’s Army of Conquest that Ankara dubs “moderate rebels.”

Counter-terror expert Jacob Zenn assessed that the “rebels may have enough resources to establish a de-facto state in northwestern Syria led by JN [Jabhat-al-Nusra] and supported by several Central Asian militas.” This corroborates the 2012 Defense Intelligence Agency report of Turkey and Arab Gulf states’ desire to carve out a salafist statelet in Syria east of Assad-controlled territory in order to put pressure on his regime.

With its base in the Idlib governorate, the rebel coalition now has a direct supply line open from Turkey’s Hatay Province next to Idlib, further expanded by the new proposed Aleppo buffer zone. Hatay province, located on the coast north of Latakia, was originally part of Syria according to the French Mandate for Syria and the Lebanon, but Turkey showed interest in the area with its large Turkish-speaking community and in 1936 pushed for Hatay’s “reunification” with Turkey. In 1939 Turkey annexed Hatay.

Hatay province, adjacent to Aleppo, Idlib and northern Latakia
Hatay province, adjacent to Aleppo, Idlib and northern Latakia

Hatay province, adjacent to Aleppo, Idlib and northern Latakia

In 1974, Turkish forces also invaded and captured approximately 40% of Cyprus and proceeded to expel Greek Cypriots. About 160,000 to 200,000 Greek Cypriots that consisted of 82% of northern Cyprus population became refugees as they fled at the word of the approaching Turkish army.

 

occypied_cyprus_sm_map

Occupied_cyprus_sm_map

 

The occupation of northern Cyprus is viewed as illegal under international law, and Turkey is the only country that recognizes the Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC). Now it appears Turkey is once again expanding its sovereignty to its neighborhood, over northern Syria via an attempted no-fly zone, as well as over Kurdistan in northern Iraq.

While Russian jetfighters are flying over Syrian territory at the invitation of the sovereign government of Syria, Turkish jetfighters are flying over Iraqi territory to bomb Kurdish rebels without the consent of the Iraqi government, prompting the Arab League to issue a statement on 4 August condemning Turkey’s violation of Iraqi sovereignty.

In 2011, when Turkey again violated Iraqi and Kurdish territory, in an interview with CNN spokesman for Kurdish Regional Government Kawa Mahmoud said, “We always emphasize that shelling Iraqi border is inconsistent with international conventions and good neighborly relations, and we consider it as intervention and disregard for the sovereignty of the Kurdish and Iraqi territory…the bombings directly affect the infrastructure of the region of (Iraqi) Kurdistan.”

Now that Turkey has shot down Russian planes over northern Syria, Erdogan has given a green light for Russian and Iraqi jetfighters to shoot down Turkish planes over Iraq. As China and India are also contemplating joining the Russian coalition, this would complicate the situation in both Syria and Iraq considerably.

Turkey transforming NATO from a value-based to interest-based alliance?

Finally, as NATO member Turkey is transforming from a secular, democratic system to one of an increasingly Islamist and autocratic presidential system under Erdogan, it appears the alliance is also transforming from a value-based alliance of human right, democracy, and rule of law to one that is increasingly interest-based.

As Erdogan embarks on expanding Turkey’s sovereignty through Islamist proxies in the Eastern Mediterranean (e.g., via Muslim Brotherhood in Egypt, Hamas in Gaza, Salafi Army of Conquest in Syria), continues occupation of EU member Cyprus, and violates EU member Greece’s territorial airspace and waters, his personal ambition is posing a risk for the NATO alliance.

In July 2015, a formation of Turkish fighter jets also violated Greek airspace a total of 20 times before being chased off by Greek aircraft. By antagonizing Cyprus, Greece, Egypt and Iraqi Kurdistan,Turkey is ironically the great unifier driving these countries to side with Russia in the Mediterranean.

Now that Turkey sabotaged French President Hollande’s plan to garner Russia-US cooperation in fighting ISIS by downing the Russian plane, the Russian coalition may seek to forge alternative cooperation with France, Germany and EU rather than US and Turkey, possibly joined by China given recent ISIS execution of the Chinese hostage.

And as Erdogan continues to goad NATO to stand in solidarity with Turkey and its territorial expansions in the Levant, it appears the world is now entering a dangerous new phase of an increasingly post-western and illiberal world order.

PESAN SOEHARTO SEBELUM MENINGGAL KEPADA JUSUF KALLA

OKEZONE.COM, Rabu, 8 Juni 2011 – 10:39 wib

 

blogspot

PESAN SOEHARTO SEBELUM MENINGGAL KEPADA JUSUF KALLA

Catur Nugroho Saputra

SARWO EDHIE TAK LAYAK JADI PAHLAWAN

 

 

SARWO EDHIE TAK LAYAK JADI PAHLAWAN

OKEZONE.COM, Jum’at, 20 November 2015 – 07:03 wib

 

Sarwo Edhie Wibowo. (dok.Wikipedia)

Sarwo Edhie Wibowo. (dok.Wikipedia)

JUSUF KALLA: SIDANG IPT 1965 SEPERTI DRAMA

JUSUF KALLA: SIDANG IPT 1965 SEPERTI DRAMA

 

 

IPT 1965 diakui ‘hanya’ sebagai gerakan moral, namun ini adalah langkah pertama untuk menuju pengadilan yang sesungguhnya

Febriana Firdaus & Natashya Gutierrez
Published 8:15 PM, November 13, 2015
Updated 8:15 PM, November 13, 2015
WAKIL PRESIDEN. Wapres Jusuf Kalla dalam acara peringatan 10 tahun musibah tsunami Aceh, 26 Desember 2014. Foto oleh: Adi Weda/EPA

WAKIL PRESIDEN. Wapres Jusuf Kalla dalam acara peringatan 10 tahun musibah tsunami Aceh, 26 Desember 2014. Foto oleh: Adi Weda/EPA

JAKARTA, Indonesia — Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut sidang Pengadilan Rakyat Internasional, atau International People’s Tribunal (IPT), untuk korban tragedi 1965 di Den Haag-Belanda layaknya drama.

Indonesia, menurut Kalla, bahkan tak perlu meminta maaf pada pihak manapun.

Like drama (Seperti drama),” kata Kalla saat Rappler mewawancarainya di kantor Wakil Presiden di Jakarta, Jumat, 13 November.

Kalla kemudian menyebut sidang tersebut hanya gerakan moral, tak lebih dari itu.

Menurut pandangannya, sidang tersebut hanya penting untuk orang-orang yang hadir, tapi tidak untuk pemerintah Indonesia.

Apakah ini berarti pemerintah Indonesia tidak akan minta maaf?

“Kenapa Indonesia harus meminta maaf? Kepada siapa pemerintah harus minta maaf?” katanya.

Sebaliknya, ucap Kalla, tujuh jenderal dan ratusan anggota tentara sudah kehilangan nyawanya pada saat peristiwa 30 September 1965 dan kelanjutannya.

“Untuk apa pemerintah harus minta maaf?” katanya mengulang kembali.

Sebelumnya Kalla pernah mengatakan tidak seharusnya pemerintah Indonesia meminta maaf, karena jenderal-jenderal angkatan bersenjata lah yang menjadi korban dari tragedi ini.

Komunitas IPT 1965 akan terus jalan

Di lain pihak, Ketua Steering Committee IPT Dolorosa Sinaga mengatakan, sidang IPT 1965 yang sedang berlangsung di Den Haag, Belanda, memang hanya sebuah gerakan moral yang memakai format pengadilan.

“Bukan pengadilan yang membawa pelaku ke penjara,” kata Dolorosa pada Rappler, Jumat.

Menurutnya, tujuannya adalah untuk membawa kasus tragedi 1965 menjadi perhatian dunia.

Selanjutnya, tim IPT 1965 akan membahas apakah pelanggaran HAM berat itu bisa dibuktikan, ada datanya, tertulis, ataupun visual.

Pengadilan ini, ujar Dolorosa, adalah langkah pertama untuk menuju pengadilan yang sesungguhnya.

“Proses hukum itu nantinya secara legal mungkin akan dilaksanakan. PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa) mungkin akan menghasilkan resolusi dan meminta negara yang bersangkutan bertanggung-jawab,” katanya.

“Ini adalah proses yang panjang, yang tidak akan berhenti di International People’s Tribunal,” katanya. —Rappler.com

BACA JUGA:

SETELAH SIDANG IPT 1965, APA SELANJUTNYA?

SETELAH SIDANG IPT 1965, APA SELANJUTNYA?
Kata seniman teater, sidang tribunal untuk korban tragedi 1965 di Den Haag bukan “drama” seperti yang dikatakan oleh Wapres Jusuf Kalla
Febriana Firdaus
Published 6:13 PM, November 18, 2015
Updated 6:14 PM, November 18, 2015
TIDAK ADA REKONSILIASI. Para peserta sidang IPT 1965 menulis harapannya di surat terbuka

TIDAK ADA REKONSILIASI. Para peserta sidang IPT 1965 menulis harapannya di surat terbuka “No reconsiliation without truth” untuk menghormati korban tragedi 1965 di Den Haag, Belanda. Foto oleh Rika Theo/Rappler
JAKARTA, Indonesia—Tim International People’s Tribunal atau Pengadilan Rakyat Internasional untuk korban tragedi 1965 sudah menyelesaikan tugasnya di Den Haag dan pulang ke tanah air. Keputusan awal telah diambil hakim bahwa Indonesia dan negara yang mengetahui hal ini harus bertanggung jawab. Lalu apa tahapan selanjutnya?
Menurut Tim IPT 1965, setelah rekomendasi awal, tahapan selanjutnya adalah keputusan akhir para hakim yang akan dibacakan pada Maret 2016.
“Keputusan tersebut penting untuk nantinya menjadi dasar pengungkapan kebenaran dan kerja-kerja ke depan. Gunanya meyakinkan pemerintah menuntaskan persoalan 65 dengan bermartabat,” ujar Nursyahbani Katjasungkana, mewakili tim IPT 1965 pada Rappler, Rabu, 18 November.
“Kami juga akan mencoba meyakinkan komunitas internasional untuk mendukung upaya-upaya penyelesaian 65. Termasuk melobi mekanisme khusus PBB untuk melihat dan mengakomodir inisiatif penyelesaian 65,” kata dia.
Minta perlindungan LPSK

Sepulangnya dari Den Haag, tim IPT dicegat kelompok Aliansi Anti-Komunis Indonesia (AAKI) di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, malam ini, Minggu, 15 November. Pencegatan ini membuat tim merasa tak nyaman karena diteriaki “Gorok PKI” dan spanduk “Selamat datang pengkhianat bangsa.”
Menurut Nursyahbani, tim sudah mengantisipasi ancaman tersebut. Sejak awal tim sudah berkoordinasi dan bekerjasama dengan lembaga terkait untuk perlindungan saksi.
Lembaga itu antara lain Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Nasional Perempuan, Yayasan Lembaga Hukum Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum, hingga Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS).
“Semua lembaga-lembaga ini yang akan memonitor keamanan saksi-saksi,” katanya.
Dalam insiden bandara kemarin, menurut Nursyahbani, pengamanan terhadap saksi dan korban sudah dilakukan oleh Kepolisian Resor setempat.
Bukan drama
SALAHKAN ANGIN. Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta warga kawasan Asia Tenggara tidak menyalahkan Indonesia atas asap yang mencemari udara mereka, tapi angin. Foto oleh Rappler

SALAHKAN ANGIN. Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta warga kawasan Asia Tenggara tidak menyalahkan Indonesia atas asap yang mencemari udara mereka, tapi angin. Foto oleh Rappler
Meski aktivis dan keluarga korban serius mempersiapkan langkah selanjutnya, pemerintah tampaknya tak serius menanggapi sidang tribunal ini.
Menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla, sidang Pengadilan Rakyat Internasional, atau International People’s Tribunal (IPT), untuk korban tragedi 1965 di Den Haag-Belanda layaknya drama. “Seperti drama,” kata Kalla saat Rappler mewawancarainya di kantor Wakil Presiden di Jakarta, Jumat, 13 November.
Kalla kemudian menyebut sidang tersebut hanya gerakan moral, tak lebih dari itu. Indonesia, menurut Kalla, bahkan tak perlu meminta maaf pada pihak manapun.
Menurut pandangannya, sidang tersebut hanya penting untuk orang-orang yang hadir, tapi tidak untuk pemerintah Indonesia. Tidak ada rencana pemerintah untuk mengambil langkah apapun terkait sidang IPT hingga hari ini.
Pernyataan Kalla ini ditanggapi oleh seniman yang juga pemain teater Naomi Srikandi. Menurutnya sidang IPT 1965 bukan sekedar ‘pertunjukan drama’ seperti yang disebut oleh Kalla.
Naomi menegaskan bahwa ‘pertunjukan drama’ IPT kali ini bukan sekedar kepura-puraan, melainkan membeberkan data faktual, kesaksian-kesaksian para penyintas, dedikasi penelitian para ahli bertahun-tahun, kerja penyelenggara, dan hakim-hakim yang mendalami perannya.
Ditambah, ‘pertunjukan’ itu memasukkan sensibilitas kemanusiaan dan keadilan yang tinggi.
“Jika diumpamakan sebagai pertunjukan, IPT 65 menyajikan tata kelola produksi pertunjukan kaliber dunia yang mumpuni, lintas disiplin dan spektakuler,” katanya.
Naomi melanjutkan, “Barangkali karena drama yang dipahaminya hanya drama dalam pengertian yang ia hayati, ia lakoni dalam setiap penampilannya di panggung politik selama ini: kepura-puraan. Dan lakonnya hanyalah keasyikannya memainkan orang lain dalam bayangannya: Penguasa,” kata pemain teater ini. —Rappler.com
BACA JUGA

INTERNASIONALISASI KASUS 1965

INTERNASIONALISASI KASUS 1965

 

Gatra, 19-26 November 2015
Asvi Warman Adam
Bertepatan dengan peringatan hari Pahlawan di Indonesia, di Den Haag dibuka pengadilan rakyat internasional mengenai kasus 1965 (IPT 65). Pengadilan ini memang bersifat internasional dengan tujuh orang hakim berkewarganegaraan asing. Seorang jaksa berkebangsaan Jerman dan enam lainnya dari Indonesia dipimpin pengacara senior Todung Mulya Lubis.
Majelis Hakim sudah berpengalaman luas dalam mahkamah internasional, diketuai Zak Yacoob mantan hakim mahkamah konstitusi Afrika Selatan, terdiri dari Sir Geoffrey Nice (Inggris), Helen Jarvis (Australia dan Kamboja), Mireille Fanon Mendes France (Perancis), John Gittings (Inggris), Shadi Sadr (eksil Iran), Cees Flinterman (Belanda). Nice pernah menjadi penuntut umum dalam kasus Slobodan Milosevic. Helen Jarvis terlibat dalam mahkamah international untuk Khmer Merah di Kamboja. Fasih berbahasa Indonesia ia menerjemahkan karya Tan Malaka “Dari Penjara ke Penjara” dalam bahasa Inggris.
International People’s Tribunal adalah bentuk pengadilan yang digelar oleh kelompok masyarakat dan bersifat internasional untuk membahas kasus pelanggaran HAM berat. Mekanisme ini berada di luar negara dan lembaga formal seperti PBB. Kekuatannya berasal dari suara para korban serta masyarakat sipil nasional dan internasional. Reputasinya akan teruji dalam kapasitasnya memeriksa bukti-bukti, melakukan pencatatan sejarah yang akurat mengenai kejahatan kemanusiaan yang terjadi, dan menerapkan prinsip-prinsip hukum kebiasaan internasional (the international customary law) pada fakta-fakta yang ditemukan. Tribunal ini tidak dimaksud untuk menggantikan peran negara dalam proses hukum.

IPT memiliki format pengadilan HAM secara formal dengan membentuk Tim Peneliti profesional dan menyusun Panel Hakim internasional. Tim Peneliti bertugas menghimpun dan mengkaji data serta kesaksian, lalu merumuskannya secara hukum dan menyerahkannya kepada Tim Jaksa Penuntut. Tim Jaksa ini akan menyusun dakwaan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan tentang pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kejahatan kemanusiaan yang meluas dan sistematis yang dilakukan negara. Bukti-bukti tersebut berupa dokumen tertulis, audio visual dan keterangan para saksi.
Peristiwa 1965 diajukan karena pembantaian massal tersebut dan seluruh rangkaian prosesnya merupakan bencana kemanusiaan terbesar dalam sejarah Indonesia yang selama ini diabaikan oleh pengadilan negara hingga membawa dampak besar bagi bangsa Indonesia sekarang dan mendatang. Meskipun sudah banyak bukti yang terungkap, pemerintah Indonesia belum berhasil mengadili para pelaku kejahatan tersebut.
Apa manfaat IPT 65 ini ? Kegiatan ini tidak dibiayai dengan APBN sehingga negara tidak usah mengeluarkan ongkos. Meski keputusannya tidak otomatis mengikat negara Indonesia secara legal-formal, namun karena sifatnya sebagai mekanisme Pengadilan Rakyat di tingkat internasional, ini dapat menjadi landasan hukum bagi masyarakat untuk mendesak negara agar mampu menegakkan keadilan atas tragedi 1965 sekaligus menghentikan impunitas bagi para pelakunya. Hasil pengadilan ini dapat menjadi sumber legitimasi bagi negara Indonesia untuk membuktikan diri sebagai negara yang mampu memenuhi pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM berat masa lalu; dan menjadi bagian dari masyarakat internasional yang dihormati karena tanggap dalam menyelesaikan pelanggaran HAM berat tersebut. Sementara itu pada masyarakat akan tumbuh kesadaran bahwa politik kekerasan maupun kejahatan kemanusiaan tidak dapat ditolerir. .
Untuk para penyintas dan keluarganya hasil pengadilan ini dapat berkontribusi pada proses pemulihan mereka sebagai korban kejahatan kemanusiaan. Dampak lain yang diharapkan adalah penghapusan stigma terhadap para korban dan keluarganya sebagai pihak yang secara langsung atau tak langsung pernah terkait pada Gerakan 30 September 1965. Penghapusan stigmatisasi tersebut diharapkan disertai pemulihan kedudukan hukum para korban, penyintas dan keluarganya.
Pengadilan rakyat di Den Haag tidak bertujuan menjelek-jelekkan pemerintah Indonesia apalagi berkhianat kepada bangsa. Temuan selama persidangan menurut komisioner Komnas HAM Dianto Bachriadi sejalan dengan kesimpulan dari Penyelidikan Komnas HAM mengenai kasus 1965 tahun 2012 yang sudah diserahkan kepada Kejaksaan Agung. Dianto mengutip kesimpulan executive summary laporan tersebut yang sudah diterbitkan Komnas HAM. Yang baru menurut sang komisioner Komnas HAM adalah gugatan kekerasan seksual melalui kesaksian di balik layar oleh seorang perempuan korban yang dianiaya seorang guru besar UGM Yogyakarta. Mariana Amiruddin komisioner Komnas Perempuan yang berangkat ke Den Haag menghadiri pengadilan ini dengan surat ijin dari Presiden Republik Indonesia mengatakan kasus kekerasan seksual termasuk laporan penelitian lembaga tersebut.
Mengapa Den Haag, Belanda, dipilih menjadi tempat penyelenggaraan IPT 1965 tanggal 10-13 November 2015 ? Jawaban lugas, tidak mungkin dilakukan di Indonesia; diskusi buku 1965 saja seperti pada Festival Ubud Bali diintervensi aparat keamanan. Sementara itu, Den Haag merupakan kota simbol keadilan dan perdamaian internasional. Lembaga-lembaga seperti International Court of Justice (Mahkamah Pidana Internasional) dan sejumlah pengadilan khusus dan penting, seperti Tribunal Yugoslavia, diselenggarakan, atau memiliki kantor Sekretariat, di sini. Tribunal Tokyo (Pengadilan Perempuan Internasional atas Kejahatan Perang tentang Perbudakan Seksual Militer Jepang) menyelenggarakan sidang putusannya di Den Haag (2001).
Pengadilan rakyat ini juga bertujuan mendapatkan pengakuan internasional atas keterlibatan sejumlah negara Barat dalam tragedi 1965. Sebuah gugatan diajukan menyangkut peran AS, Inggris dan Australia dalam kasus ini dengan saksi ahli sejarawan Bradley Simpson. Dia menulis buku Economists with guns: Authoritarian Development and US-Indonesian Relations, 1960-1968 yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Menurut Simpson “pemerintah Amerika Serikat dan negara-negara barat lain sudah lebih dari setahun mengusahakan terjadinya konflik senjata antara tentara dan Partai Komunis Indonesia (PKI) dengan harapan tentara Indonesia bisa menghancurkan PKI”.
Setelah meletus G30S AS membantu dana untuk Komite Aksi Pengganyangan Gestapu sebanyak Rp 50 juta serta memberikan daftar pengurus PKI. Pemerintah Amerika Serikat memulai sebuah operasi yang ditutup-tutupi untuk mendukung militer Indonesia dalam menghancurkan PKI. Pemerintah Amerika menyediakan senjata, bantuan dana dan dukungan politik, supaya Jenderal Soeharto dan sekutunya mengetahui bahwa mereka mendapat dukungan penuh, walaupun dukungan diberikan diam-diam. Saat itu, untuk Amerika, terang-terangan mendukung Soeharto dan tentara Indonesia melawan Sukarno, mengandung resiko politik tinggi.
Simpson juga bersaksi bahwa Amerika sepenuhnya sadar akan rangkaian pembunuhan yang terjadi dan jumlah orang yang tewas selama pembunuhan berlangsung. Amerika tidak protes atau berusaha menghentikan peristiwa tersebut dan malah membantu pemerintah Indonesia dengan menyediakan apapun yang dibutuhkan untuk menghancurkan Partai Komunis Indonesia. Padahal mereka tahu benar bahwa bantuan digunakan juga untuk membunuhi rakyat tak bersenjata. Dari dokumen yang dipublikasikan, pemerintah Amerika mulai mendukung militer Indonesia sejak akhir Oktober 1965.
Pemerintah Inggris, seperti juga Australia, melakukan operasi propaganda rahasia mendukung tentara Indonesia waktu itu. Pemerintah Jepang memberi dukungan dana, juga sejumlah negara Barat yang meyediakan bantuan intelijen, bahkan juga pemerintah Uni Soviet pada waktu itu. Pada masa terjadi konflik antara Uni Soviet dengan Cina soal ideologi komunisme, tidaklah mengherankan kalau Indonesia yang lebih dekat dengan Cina menjadi sasaran Uni Soviet.
Selama 50 tahun studi G30S telah berkembang pesat dengan dibukanya berbagai arsip di AS, Inggris, Australia, Rusia, Jerman, Jepang, dan Tiongkok. Bermunculan pula para peneliti mengenai tema ini di sejumlah negara, seperti di Belanda, Jepang, dan terutama Australia, selain—tentu saja—dari Indonesia sendiri. Bulan September 2015 di Jakarta dipresentasikan laporan penelitian yang dikerjakan tim peneliti Universitas Waseda, Tokyo, Jepang. Salah seorang peneliti Jepang, sejarawan senior Aiko Kurasawa mengatakan bahwa Jepang tidak terlibat dalam peristiwa G30S. Namun Jepang adalah termasuk negara yang paling diuntungkan dengan peristiwa 1965 yang memakan korban sampai 500.000 orang. Jepang menjadi negara investor pertama pada awal Orde Baru. Hal ini agar disadari pula oleh pemerintah dan masyarakat Jepang.

Diharapkan negara-negara asing yang terlibat dalam tragedi 1965 atau yang diuntungkan oleh peristiwa tersebut untuk membantu Indonesia dalam penyelesaian masalah HAM berat masa lalu, misalnya dalam pendanaan program pemulihan trauma para korban. (Dr Asvi Warman Adam, sejarawan)

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 69 other followers