Archive for the ‘SAHEWAN PANARUNG RADAR SAMPIT’ Category

Tenaga Lokal dan PBS

“Informasi ada beberapa perusahaan tambang yang mulai aktif, seperti PT Tamtama Perkasa (TP) dan PT Mega Multi Energi (MME). Harapan kita sebaiknya perusahaan-perusahaan ini dapat mempekerjakan masyaraat lokal untuk bekerja di perusahaan,” ujar Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Barito Utara (Batara), H. Acep Tion, SH, saat berbincang-bincang dengan para wartawan di ruang kerjanya pada Rabu, 4 Januari 2017 lalu. Acep juga mengatakan “Bukan hanya perusahaan yang bergerak di sektor tambang saja, tetapi perusahaan lainnya seperti perkebunan dan HPH (Hak Pengusahaan Hutan) juga kita harapkan dapat memberdayakan tenaga kerja lokal. Jangan sampai warga lokal di daerah ini hanya sebagai penonton  atau tidak merasakan manfaat dari keberadaan perusahaan yang ada di sekitar wilayahnya.” “Dengan demikian pengangguran di daerah ini menjadi berkurang” (Harian Radar Sampit, 5 Januari 2017).

Apa yang diharapkan oleh Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Batara ini bukanlah harapan baru yang keluar dari mulut para penyelenggara Negara di provinsi ini. Bahkan diucapkan sejak berdasawarsa, juga Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) yang sekarang, H. Sugianto Sabran. Hanya saja harapan yang berusia cukup tua ini sampai hari ini masih saja berstatus harapan yang tidak nampak pada kenyataan. Sampai hari ini saya belum melihat, langkah-langkah kongkret apa yang dilakukan oleh penyelenggara Negara baik legislatif ataupun eksekutif untuk menjelmakan harapan atau himbauan itu merupakan lukisan kenyataan sedangkan wewenang penyelenggaraan Negara berada di tangan mereka. Akan sangat gampang jika penyelenggaraan Negara cukup dengan menyampaikan harapan dan himbauan. Misal, apa tindaklanjut  yang akan dilakukan oleh Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Batara, H. Acep Tion, SH, agar harapannya itu, terutama untuk penduduk lokal yang tidak lain adalah Orang Dayak, terwujud? Pertanyaan ini sebenarnya kemudian lebih ditujukan kepada orang pertama Kalteng yaitu Gubernur Kalteng yang baru, Sugianto Sabran yang mempunyai program menyejahterakan rakyat Kalteng, termasuk penduduk lokalnya. Sebab pada kenyataannya seperti yang ditulis oleh Kompas 2 Juli 2014 tentang keadaan di Kalimantan Timur masuknya “tambang dan kebun punahkan mata pencaharian penduduk” (http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/07/02/0005008/ Tambang.dan.Kebun. Punahkan. Mata. Pencaharian.Warga.Adat.Kalimantan).

Masyarakat adat di pedalaman Kalimantan Timur terus kehilangan mata pencaharian utama sejak kehadiran pertambangan batu bara dan mineral, industri minyak dan gas, dan perkebunan sawit.

Industri ini memerlukan lahan yang sangat luas termasuk menyita hutan dan ladang-ladang yang tadinya menjadi wilayah mata pencaharian masyarakat adat. Mantan Bupati Kabupaten Kutai Barat periode 2001-2006 yang juga Ketua Forum Dayak Menggugat (FDM) Kaltim, Rama A. Asia, mengungkap masyarakat adat kini dalam kondisi kritis sejak investasi masuk.

Kebutuhan lahan yang sangat luas untuk investasi menyebabkan wilayah kelola masyarakat adat berupa hutan dan ladang menjadi sempit. “Hutan dan tanah mereka diambil untuk investasi dengan alasan demi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Faktanya menyebabkan kesengsaraan,” kata Rama dalam sebuah diskusi di Balikpapan, beberapa waktu lalu.

Hutan, sawah, dan ladang secara seragam jadi lahan kebun sawit dan tambang. Masyarakat yang semula mudah memperoleh buah-buahan, padi, ikan, hingga hewan buruan, di dalamnya kini mulai sulit dicari bahkan hilang di beberapa wilayah. Termasuk hilangnya madu hutan yang dulu diandalkan. Pohon Benggeris, salah satu tumbuhan yang dilindungi negara, tempat tawon madu suka hinggap dan bersarang, kini sudah tidak ada lagi. Pohon karet dan rotan yang membantu meningkatkan perekonomian masyarakat, juga habis.

“Di tempat kami, 300 jenis tanaman obat, dari pohon, perdu, bambu, hingga rumput-rumputan, habis kena tambang dan kebun sawit. Masyarakat yang tadinya mengandalkan obat itu kehilangan hak hidupnya,” kata salah seorang Kepala Adat Dayak, Elioson, yang hadir dalam diskusi ini.

Masifnya industri, kata Rama, juga mengancam kelangsungan produk budaya. Sebutlah tumbuhan doyo sebagai bahan utama serat bagi ulap atau ulos atau sejenis kain tenun tradisional produk suku asli Doyo nyaris punah. Belum lagi rotan dan karet yang digemari perkebunan warga. “Doyo itu tumbuh liar di tanah berpasir. Dulu diusahakan masyarakat Kecamatan Jempang, Kutai Barat. Sekarang Jempang penuh dengan kebun sawit. Lahan habis. Tidak ada ruang untuk tumbuh doyo itu. Tumbuh di antara sawit, malah ditebas orang. Tenun ikat doyo memang masih ada sekarang, tapi tenun lebih banyak benang,” kata Rama.

Rama mengatakan, warga yang terhimpit lalu berpindah, atau memilih meninggalkan cara hidupnya dan beralih menjadi buruh di dunia industri. Mereka yang berpindah kemudian terbentur sempitnya lahan untuk dikelola. Akhirnya, mereka mengalami konflik batas, wilayah kelola, hingga konflik tata ruang antar warga itu sendiri maupun dengan perusahaan.

Sementara itu, mereka yang tidak lagi berkebun dan berburu, memilih menjadi buruing perusahaan. Dengan keterampilan terbatas, mereka terpaksa bersaing dengan pendatang, diikat dengan sistem kontrak yang bisa diberhentikan kapan saja, diberi upah rendah dan dibedakan dengan upah para pendatang yang memiliki keterampilan lebih mumpuni.

“Pekerja pendatang digaji Rp 80.000-Rp 90.000 sehari. Orang lokal cuma Rp 50-60 ribu per hari, karena keterampilan terbatas. Karena tidak memiliki kemampuan lain, terpaksa tetap kerja di situ. Jangka lima hingga 10 tahun lagi tentu akan sengsara. Ini sama dengan memiskinkan masyarakat miskin jadi tambah miskin,” kata Rama.

Dampak terus berlanjut. Kehadiran pekerja dari luar meningkatkan prostitusi liar di seputar tambang dan perkebunan, perselingkuhan antara pekerja dengan warga, perubahan gaya hidup remaja lokal yang tertarik perputaran uang yang besar, pencemaran air dan tanah, hingga kearifan lokal yang terus terkikis.

“Hitungan politis, dari tiga juta penduduk Kaltim, 50 persen suku Jawa, 30 persen Sulawesi, 20 persen gado-gado. Lima persen (dari 20 persen) itu kira-kira orang lokal (masyarakat adat) dan tidak mendapat perhatian serius,” kata Elioson.

Apa yang terjadi terhadap penduduk lokal di Kalimantan Timur (Kaltim) tidak jauh berbeda dari apa yang mendera penduduk lokal di Kalteng hingga hari ini. Masuknya Perusahaan Besar Swasta (PBS) secara masif tidak menyejahterakan penduduk lokal malah sebaliknya. Dari segi demografis, penduduk lokal pun sudah menjadi minoritas. Keadaan mereka akan makin mengkhawatirkan pada saat ibukota Negara Republik Indonesia dipindahkan ke Kalteng dan Kalteng dimekarkan menjadi dua atau tiga provinsi. (Hal-hal yang mungkin tak terelakkan). Keterpinggiran penduduk lokal, bukan tidak mungkin bisa menjadi sebuah sumber konflik horisontal atau pun vertikal. Sumber dari kekerasan anarki, dan berbagai bentuk eskapisme seperti perjudian, mengkonsumsi obat-obat terlarang; kemudian menjadi fatalis yang menguatkan perkembangan berbagai bentuk mistisisme.

Pertanyaannya: Mungkinkah keterpinggiran penduduk lokal dicegah? Mungkinkah keadaan buruk yang mengancam itu dihindari? Saya kira, jawabannya tentu saja mungkin asal ada kemauan dan tekad politik seorang Negarawan yang mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan kelompok apalagi pribadi seperti yang ditulis oleh William Bodri dalam bukunya “Kuan Tzu’s Supreme Secrets for the Global CEO”, Lucky Publishers, Batam Centre, 2004). Adanya kemauan dan tekad politik Negarawan ini, akan memunculkan upaya-upaya nyata yang membuat penduduk lokal menjadi minoritas kreatif, minoritas bermutu baik secara komitmen manusiawi, prakarsa maupun secara keterampilan. Kunci untuk menjadikan penduduk lokal menjadi minoritas kreatif, saya kira terletak pada pendidikan. Pendidikan yang bersifat membebaskan dan penyadaran, menjadikan mereka sebagai daya manusia yang berdaya. Patut disadarkan bahwa untuk menjadi manusia yang berdaya dihindari benar pemburuan gelar, nilai atau ijazah instan. Dunia pendidikan kita patut ditata ulang, melenyapkan praktek mengkomoditaskan pendidikan. Minoritas Kreatif tidak akan terwujud jika menggunakan metode instan sekalipun hasilnya gelar akademi bisa panjang sejari tengah.

Apabila penyelenggara Negara dengan kemauan dan tekad politik menginginkan munculnya Minoritas Kreatif, cita-cita ini akan lebih cepat terwujud jika seperti mantan Perdana Menteri Malaysia, Moh. Mahatir, atau Presiden Perancis, untuk suatu kurun waktu tertentu menerapkan politik yang disebut ‘diskriminasi positif’. Melalui politik ini semua anak-anak warga lokal (baik mampu ataupun tidak) diberikan fasilitas beasiswa hingga jenjang tertinggi seperti S3. Kirim mereka ke sekolah-sekolah terbaik di negeri ini dan di mancanegara. Dari mana pembiayaan mereka didapat?

Pada masa jayanya HPH, untuk Yayasan Isen Mulang yang bertugas memberi beasiwa kepada anak-anak Dayak, perusahaan-perusahaan pemegang HPH dipungut Rp 1000/m3. Hanya saja uang besar tersebut raib dan menguap entah ke saku siapa. Tidak ada yang mengotak-atiknya. Sekarang menurut daftar Kementerian ESDM masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di Kalteng paling tidak terdapat 543 “Certified Mining Companies”, belum dihitung PBS perkebunan dan perusahaan pemegang HPH. Saya kira mengutip dana sumbangan periodik dari PBS-PBS ini Pemerintah Kalteng mampu membiayai beasiswa untuk anak-anak penduduk lokal  mulai dari Taman Bermain hingga perguruan tinggi. Beasiswa ini disertai syarat, ia akan dicabut atau dihentikan jika menempuh jalan instan. Dana sumbangan dari PBS-PBS ini pun bisa digunakan sekaligus untuk menhdirikan Sekolah Adat yang memperkuat sumber daya manusia para pemangku adat masyarakat Dayak. Boleh jadi dengan kebijakan begini, Minoritas Kreatif akan bisa terwujud.

Kalau di Republik Rakyat Tiongkok (RRT) untuk etnik-etnik minoritas di Beijing didirikan  Universitas Minoritas (Minzu Daxué).  Etnik-etnik minoritas non-Han, selain masuk universitas-universitas umum biasa, umumnya masuk Minzu Daxué ini. Dengan cara ini penyelenggara Negara menciptakan syarat agar mereka bisa tumbuh berkembang menjadi Minoritas Kreatif. Barangkali mendirikan semacam Minzu Daxué di Indonesia, apalagi di Kalteng masih terlalu ilusioner untuk hari ini. Tapi saya menganggap jika benar-benar negeri ini dan penyelenggara Negara di provinsi ini memperhatikan penduduk lokal yang kian terpinggir, menciptakan mereka menjadi Minoritas Kreatif adalah salah satu jalan keluar strategis.

Yang tidak kurang pentingnya adalah adanya Perda Tentang Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat  tentang kedudukan masyarakat adat dan hak-haknya atas tanah, wilayah, dan SDA. Perda itu mengatur sekaligus hak atas pembangunan, spiritualitas dan kebudayaan, lingkungan hidup, hukum dan peradilan adat, lembaga masyarakat adat, hingga kewajiban pemerintah daerah dalam hal pengakuan dan perlindungan bagi Masyarakat Hukum Adat. Apakah adanya Perda Tentang Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat di Kalteng mesti  menunggu pengesahan UU PPHMHA? Jika ini yang dijadikan alasan, patut diketahui bahwa sejumlah provinsi telah menerapkan perda serupa lebih dahulu.
“Di lapangan, masyarakat membutuhkan payung hukum. Menunggu lagi, berarti pemerintah terus membiarkan kejadian-kejadian di lapangan. Jangan sampai tidak jadi (disahkan). Semua pihak sudah mengeluarkan miliaran Rupiah lewat berbagai studi banding dan diskusi. Jadi tak perlu sampai seperti Aceh dan Papua yang berdarah-darah dulu baru muncul perda,” kata kata Direktur Eksekutif STABIL, Jufriansyah.

Boleh jadi jalan Minoritas Kreatif merupakan jalan mengubah harapan dan himbauan menjadi kenyataan. Minoritas Kreatif ini akan cepat terwujud jika ada kemauan, tekad dan keberanian politik seorang Negarawan. Gubernur Kalteng Sugianto Sabran- kah itu?[]

Kusni Sulang

Dimuat di Halaman Budaya Sahewan Panarung Harian Radar Sampit 8 Januari 2017, Tenaga Lokal dan PBS

Advertisements

PESAN SEBUAH PAMERAN

Tajuk Panarung Andriani S. Kusni

IMG_1025

Workshop dan Pameran Seni Rupa Lintas Warna Borneo di Palma, Palangka Raya, 9-13 November 2015. (Foto.Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah /Kusni Sulang, 2015).

 

PESAN SEBUAH PAMERAN

Mengambil tempat di atrium Palangka Raya Mall (Palma), 25 orang perupa dari Kalimantan Tengah (Kalteng), Kalimantan Selatan (Kalsel), Kalimantan Barat (Kalbar) dan Kalimantan Timur (Kaltim), dari tanggal 9-13 November 2015, bersama-sama mengadakan Workshop dan Pameran Seni Rupa Lintas Warna Borneo di Palangka Raya. Pameran dan Workshop ini disponsori oleh antara lain Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palangka Raya, Kadis Pariwisata Kota Palangka Raya, Neo Hotel, PT. Wanasawit Subur Lestarim PT. Sapta Karya Damai, BEST Group, dan lain-lain… Pameran Lintas Borneo yang memajangkan kurang-lebih 50 lukisan ini diselenggarakan oleh para perupa Kalimantan secara bergiliran di provinsi-provinsi peserta. Penyelenggaraan pameran kali ini dipercayakan kepada para perupa Kalteng yang dikoordinir oleh P. Lampang S. Tandang, S.Sn., M.Si.
Menurut Lampang, pameran seperti ini paling akhir diselenggarakan di Palangka Raya pada tahun 2011.” Patut pula dicatat pada tahun yang sama Komunitas Seniman-Budayawan Palangka Raya (KSB-PR), juga dengan mengambil Palma sebagai tempat kegiatan, telah menyelenggarakan pameran lukisan kanak-kanak se-Palangka Raya selama tiga hari. Setelah itu tidak ada pameran lukisan, apalagi pameran lukisan para perupa Kalteng. Kegiatan-kegiatan yang menyangkut senirupa sesudah kegiatan-kegiatan tersebut di atas, sebatas pada lomba mewarnai untuk kanak-kanak.
Lampang juga mengungkapkan bahwa “kegiatan ini muncul dari kegelisahan para perupa terkait kurangnya apresiasi apresiasi masyarakat terhadap dunia seni rupa”.
Tanpa berbicara tentang kualitas, dari segi kuantitas pameran seperti apa yang diakui oleh Lampang sendiri sangat kurang, mengapa masyarakat tiba-tiba disalahkan? Apa yang harus diapresiasi kalau apa yang mesti diapresiasi tidak ada? Apresiasi seni muncul jika ada yang diapresiasi dan berkembangnya kritik seni. Salah satu peran kritik seni adalah meningkatkan daya apresiasi seni masyarakat. Kritik bukanlah ‘ujaran kebencian’ (hate speech) atau ‘meludahi muka seseorang di depan umum’.
Hal lain yang erat hubungannya dengan apresiasi masyarakat adalah tema karya. Dari 50 lukisan yang dipamerkan di Palma, yang mengangkat tema’ kehidupan masyarakat Kalimantan, bisa dihitung dengan jari sebelah tangan. Yang paling banyak diangkat adalah tema-tema perempuan bungas alias cantik, baik itu dari Kalimantan atau pun dari Jawa. Kalau mau mengetahui permasalahan masyarakat Kalimantan, cq Kalteng, dari pameran ini, maka keinginan tersebut akan sia-sia. Hampir semua perupa asyik dengan diri mereka sendiri, seperti halnya dengan kehidupan puisi-gelap. Keterasingan seniman dari masyarakatnyalah yang justru menonjol tapi oleh Lampang malah belum-belum sudah menyalahkan masyarakat yang tidak bisa memberikan apresiasi kepada seni rupa.Sehingga kalau Dr. Basuki Sumartono, M.Sn, yang selain pelukis juga pemerhati pendidikan seni, dalam kata pengantarnya di Katalog yang luks, “Pada dasarnya karya seni berangkat dari fenomena atau pun realitas sosial”, yang disebut “pada dasarnya” itu justru minim didapatkan dalam pameran ini.
Ketika mengapresasi karya-karya yang dipamerkan, Dr. Basuki menulis: “…para perupa yang ikut menggelar karya-karyanya dengan kesadaran yang kuat, secara massif sengaja mengeksplorasi sumber inspirasinya dari dalam entitas budaya yang ada daerah Kalimantan yang sangat eksotis, selanjutnya mereka mengelolanya sampai menghasilkan karya-karya kreatif dalam seni visual” yang dalam kata-kata Lampang S. Tandang karyanya merupakan “proses kristalisasi dalam pengungkapan nilai-nilai spiritual budaya lokal (terutama Dayak), dan sekaligus merupakan eksplorasi perpaduan nilai-nilai spriritual yang agamis dan nilai-nilai kehidupannya yang secara sadar disalurkan melalui media seni.” Hanya saja seperti dikatakan oleh Dr. Basuki Sumartono, M.Sn., para perupa perlu mempunyai daya kritis. “Daya kritis yang dimilikipun tidak serta-merta mereka dapatkan, mereka harus pandai dan peka dalam pembacaan terhadap budaya dan lingkungannya… ”. Tapi justru pada daya kritis dan “harus pandai dan peka dalam pembacaan terhadap budaya dan lingkungan” demikianlah barangkali terdapat masalah besar. “Kesadaran yang kuat” saja tidak menjamin dan tidak membuat serta-erta adanya kepandaian, kepekaan serta kemampuan membaca. Kepandaian, kepekaan dan kemampuan membaca patut diasah melalui belajar, dan kedekatan dengan budaya lokal dan kehidupan masyarakat yang mau dijadikan sumber inspirasi dalam berkarya. Asal etnik Dayak misalnya, tidak serta-merta membuat seseorang mengerti dan menghayati budaya serta permasalahan masyarakat Dayak atau Kalteng secara umum, sekali pun orang itu lahir, besar dan tinggal di Tanah Dayak. Apalagi sekarang, tidak sedikit orang Dayak mengasingkan diri secara sukarela dari budaya Dayak.
Kalau kita berbicara tentang nilai, maka yang dibicarakan adalah masalah filosofis, sari budaya suatu bangsa atau suatu etnik. Saya khawatir, lukisan-lukisan yang dipajangkan dalam pameran ini cenderung memperlihatkan ciri pengasingan diri secara sukarela demikian. Yang dieksplorasi bukan sesuatu yang hakiki, bukan nilai, tetapi eksotisme. Dan memang eksotisme tidak sama dengan kedalaman (lihat: Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, 1999:253; Eko Endarmoko, 2006:168; Oxford Advance Learner’s Dictionary, 2000:459). Sehingga sikap ramah terhadap alam dan sesama, tidak seperti yang dikatakan oleh Dr. Basuki Sumartono, M.Sn. yang mabuk pada eksotise Kalimantan, sebagai “manifestasi ujud keramahan masyarakat adat”, tetapi ungkapan dari suatu pandangan hidup atau pernyataan keluar dari suatu pandangan filosofis. Sebagai salah satu contoh saja adalah lukisan Lampang S. Tandang, yang diberi tajuk “Keganasan Naga”. Naga (Bahasa Dayak Ngaju: Jat) dalam sastra lisan Dayak dipandang sebagai lambang kekuasaan di bawah, berpasangan dengan kekuasaan di atas yang dilambangkan oleh enggang (tingang). Tapi dalam lukisan “Keganasan Naga”, Lampang S. Tandang memandang kekuasaan di bawah (baca: Yang Mahasa Kuasa) itu sebagai simbol ‘keganasan’. Sementara di lain pihak Lampang S. Tandang memandang karyanya sebagai “proses kristalisasi dalam pengungkapan nilai-nilai spiritual budaya lokal (terutama Dayak), dan sekaligus merupakan eksplorasi p erpaduan nilai-nilai spriritual yang agamis dan nilai-nilai kehidupannya yang secara sadar disalurkan melalui media seni.” Apakah dengan menempatkan “Naga” sebagai simbol keganasan, Lampang S. Tandang memandang keyakinan agama dan filosofis orang Dayak sebagai ‘kejahatan’, sebagai ‘keganasan’ yang harus diperangi? Ataukah simbol demikian, merupakan isyarat dari keterasingan Lampang terhadap budaya Dayak sekali pun secara etnis ia sendiri adalah seorang berdarah Dayak. Atau inikah sisa dari pengingkaran diri sebagai Dayak, yang banyak terjadi, setelah tidak lagi menganut paham Kaharingan?
Seperti saya katakan di atas, kalau mencari permasalahan masyarakat Kalimantan dan ingin mengetahui konsep masyarakat Dayak atau Kalimantan tentang alam, hubungan antar manusia, hubungan dengan kekuasaan lain dan kerja manusia dalam ruang dan waktu, para pencari tidak akan mendapatkannya di pameran ini. Yang didapat adalah eksplorasi eksotisme – hal penting bagi suatu komoditas seperti pandangan anutan formal dewasa ini tentang kesenian.
Soal lain yang ingin saya catat adalah konstatasi Dr. Basuki Sumartono, MSn tentang kebebasan berekspresi di Kalimantan, termasuk di Kalteng. Dr. Basuki menulis: “Perkembangan seni rupa di Kalimantan tidak terlepas dari perjuangan terhadap nilai kebebasan dan kreativitas. Kadang kala di daerah pengaruh seseorang tentang senioritas sangat mempengaruhi nilai kebebasan berekspresi”.
Saya tidak melihat ada masalah demikian di Kalteng yang dalam seni rupa belum bisa dikatakan berkembang pesat. Seperti yang tampil di pameran ini, jumlah perupa Kalteng pun bisa dihitung dengan jari. Apakah dengan pernyataan di atas, Dr. Basuki sedang berbicara tentang seni rupa di Kalimantan cq Kalteng ataukah tentang kebebasan berekspresi di Indonesia? Saya khawatir oleh kemabukan pada eksotisme Kalimantan, Dr. Basuki mengada-ada masalah, khusus untuk Kalteng. Kalau pun ada satu dua kasus terjadi, kasus khusus demikian belum bisa disebut sebagai gejala umum.
Lepas dari segala apa yang secara singkat, dalam artian tidak menyeluruh, saya paparkan di atas tentang pameran ini, penyelenggaraan pameran langka seperti ini di Kalteng sungguh patut dihargai dan didorong. Pameran ini merupakan satu perkembangan baru dalam kehidupan berkesenian di Kalteng. Tentu saja akan sangat menggembirakan apabila pada masa mendatang yang tidak jauh, pameran begini akan kembali diselenggarakan bersama-sama dengan pameran seni patung-patung (bentuk) lokal yang sedang berkembang tapi kurang dilirik. Penghargaan juga pada tempatnya diberikan kepada Walikota-Wakil Walikota Palangka Raya yang turut mensponsori pameran ini. Mengapa tidak sponsorship begini dilanjutkan?
Kecuali hal-hal di atas, pameran ini pun kembali dan lagi-lagi mengingatkan penyelenggara Negara berbagai tingkat di Kalteng nuntuk membangun Taman Budaya yang di dalamnya terdapat gedung pertunjukan dan pameran yang layak.
Dalam pembicaraan di Yogyakarta Oktober 2015 lalu, mantan Gubernur Kalteng Dr. A. Teras Narang, SH. menyesal pada masa tugasnya ia tak sempat membangun Taman Budaya sebesar dan setipe yang di Yogyakarta. Yang direncanakan di kawasan pameran Tamanggung Tilung, Palangka Raya, oleh Teras dipandang sebagai “terlalu kecil” dan tidak sesuai dengan yang ia inginkan.
Apakah gubernur atau bupati yang akan datang akan menaruh perhatian pada masalah kebudayaan? Lebih dari 57 tahun Kalteng berdiri, masalah kebudayaan selama kurun waktu lebih dari setengah abad tetap menjadi anak-tiri yang diperlakukan tidak layak sambil menyebut diri berbudaya adiluhung.
Barangkali beberapa titik di ataslah yang dikatakan sebagai pesan dari pameran seni rupa 9-13 November 2015 di Palma. Pesan yang mungkin seperti batu dilempar ke sungai sambil bergumam: ”Lestarikan dan kembangkan budaya lokal”.[]

IMG_1002

“Keganasan Naga” (Kawak Tambun) karya P. Lampang S. Tandang, S.Sn., M.Sn., salah sebuah lukisan yang turut dihadirkan pada Pameran Seni Rupa, 9-13 November 2015 di Palma, Palangka Raya. (Foto.Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah/Andriani S. Kusni, 2015)

 

 

BAHASA DAYAK NGAJU
Asuhan Kusni Sulang.
UNGKAPAN (SEWUT), IBARAT (TANDING) PERIBAHASA (PARIBASA) DAYAK

~ Kéncéng manara kabuat. Kuali mendidih sendiri. Menggambarkan perilaku seseorang yang tak habis-habis memuji diri sendiri. Semacam bentuk narsisme.
~ Itah uras matéi, tapi kubur hakabékén. Kita semua (akan) mati, tapi kuburan sendiri-sendiri (berlainan). Melukiskan bahwa walau pun rambut sama-sama hitam, tapi seperti halnya peruntungan, pikiran dan sikap berbeda-beda. []
~ Hung kuéh tégée batang, hété tégé kulat tumbu. Di mana ada batang (pohon rebah), di situ (akan) tumbuh jamur. Pepapatah ini melukiskan keadaan seseorang yang mempunyai kemampuan beradaptasi terhadap keadaan di mana pun dan yang bagaimana pun.

BUTA SEJARAH: PENYAKIT BERBAHAYA

Tajuk Panarung Andriani S. Kusni
BUTA SEJARAH: PENYAKIT BERBAHAYAIMG_1020

Salah satu lukisan yang dipamerkan dalam Workshop dan Pameran Seni Rupa Lintas Warna Borneo di Palma,Palangka Raya, 9-13 November 2015. Lukisan ini mencerminkan salah satu aliran dalam seni rupa. Ide dan bagaimana menuangkan ide dalam kesenian seperti halnya seni untuk apa dan siapa, pernah menjadi salah satu topik polemik dalam sejarah kesenian Indonesia, terutama pada periode Pemerintahan Soekarno. Di balik polemik ini terdapat berbagai kepentingan politik, termasuk kepentingan CCF Amerika Serikat. (Foto.Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah /Kusni Sulang, 2015).

 

Berbagai pergolakan, seperti berbentuk perdebatan atau polemik dalam bidang kebudayaan umumnya terjadi mendahului pertarungan politik sebagai bentuk terpusat segala kepentingan, terutama kepentingan ekonomi. Sebelum Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, di dunia kebudayaan negeri ini telah berlangsung Sumpah Pemuda 1928, disusul oleh Polemik Kebudayaan Poedjangga Baroe tahun 1930, Kongres Kebudayaan di Solo, Surat Kepercayaan Gelanggang, lalu Mukadimah Lekra (1950) dan Manifes Kebudayaan (1965). Untuk menaklukkan Tanah Dayak, kolonialisme Belanda melancarkan politik kebudayaan yang disebut ‘ragi usang’ yang memandang bahwa kebudayaan Dayak dalam bentuk apa pun tidak lain dari ragi usang yang harus dibuang dan disisihkan.
Perdebatan ini mencerminkan kepentingan-kepentingan politik (dalam artian di atas) pihak-pihak yang terlibat, baik secara terbuka atau pun tidak terbuka. Hal demikian bukanlah khas Indonesia, tetapi juga menandai perkembangan sejarah bangsa dan negeri-negeri lain di dunia. Untuk mengambil sedikit contoh. Revolusi Besar Kebudayaan Proletar (RBKP) Tiongkok pada 1966 didahului oleh polemik sastra tentang novel “Hai Jui Dipecat Dari Jabatan”-nya; Pemberontakan Hongaria 1956 dimulai dari kegiatan para sastrawan di Café Sandor Petöfi, Budapes; Revolusi Perancis 1789 seperti dicerminkan oleh Victor Hugo dalam karya utamanya Les Miserables diawali oleh perdebatan ide di kalangan para pemikir dan cendekiawannya; demikian juga di Russia Tsar, Amerika Serikat yang waktu itu dijajah oleh Inggeris; dll…Melalui debat ini dibentuklah pendapat umum dan dasar gerakan berbentuk lain yang kemudian menyusul. Sekali ide yang diperdebatkan dihayati oleh publik, maka ide tersebut menjelma menjadi kekuatan materiil.
Debat juga dilancarkan sebagai salah satu sarana agresi kebudayaan yang bertujuan melakukan penaklukan jiwa suatu bangsa. Ketika jiwa bangsa itu sudah ditundukkan kehadiran fisik penakluk hanya bersifat mengawal dan mempertahankan kekuasaannya. Bangsa yang telah ditaklukkan jiwanya memandang rendah budayanya sendiri dan menganggap budaya penakluk sebagai kebudayaan ideal. Yang menjadi sasaran pertama agresi kebudayaan ini adalah para mereka yang bersekolah. Sekolah merupakan salah satu sarana indoktrinasi, transfer nilai dan penaklukan budaya.
Untuk memahami keadaan kita hari secara budaya, kiranya merupakan keniscayaan mengetahui sejarah kebudayaan bangsa dan daerah sendiri.Dengan mengetahui sejarah yang ditulis secara ilmiah (sejarah ilmiah, bukan sejarah politis) jika menggunakan istilah Prof. Arkoun dari Universitas Paris III (Sorbonne), kita akan mengetahui sebab-musabab adanya keadaan hari ini. Sejarah menjelaskan posisi kita di mana dan mengapa berada pada posisi demikian. Kesadaran sejarah menumbuhkan budaya kritis. Sejarah dalam pengertian beginilah yang dimaksudkan oleh Bung Karno pada tahun 1966 Bung Karno dalam pidato resmi terakhirnya: ‘Jangan sekali-kali melupakan sejarah’ (Jasmerah). Tanpa kesadaran sejarah dan budaya, sulit dibayangkan akan ada suatu kebangkitan sadar. Tanpa kesadaran kita akan tetap berada di kubangan kebuntuan. Pemutar-balikan sejarah hasilnya pun akan sama. Tanpa kesadaran sejarah kita akan menjadi bangsa pengekor, melakukan sesuatu lepas akar, seperti melakukan ‘arabisasi’ budaya daerah sebaqgaimana yang dilakukan di Sampit oleh penyelenggara Negara, memandang modernisasi identik dengan budaya Barat atau K-Pop, dll. Buta sejarah dan buta budaya adalah sebuah penyakit berbahaya.
Saya kira, salah satu penyakit serius yang diderita masyarakat Kalimantan Tengah berbagai tingkat adalah kebutaan sejarah dan budaya. Perhatian pada sejarah, apalagi sejarah budaya, sangat minim untuk tidak mengatakan tidak ada. Yang banyak dibicarakan sekarang, terutama pidato-pidato formal standar, bukanlah kebudayaan dalam artian nilai tapi sebagai kebudayaan komoditas turistik. Itu pun tidak ditangani dengan sungguh-sungguh. Sehingga menjadi bukan mustahil jika kebijakan dan tindakan yang diambil dan dilakukan menjadi lepas akar. Pengetahuan digantikan dengan keinginan subyektif. Kesibukan hedonistik yang dominan hingga hari ini, membuat penyakit ini akan lama diidap . Penyakit berbahaya ini akan menjadi kian lama lagi diidap apabila kesadaran sejarah dan budaya ini sengaja dibengkokkan. Jadinya sejarah dan kebudayaan juga tidak lain dari sebuah medan pertarungan berbagai kepentingan, cq kepentingan politik. []
CONGRESS FOR CULTURAL FREEDOM (CCF) DI INDONESIA
oleh Wijaya Herlambang *

Berdirinya CCF dan Tujuannya
CCF, yang didirikan oleh dinas intelijen Amerika, CIA, pada tahun 1950 di Berlin –kemudian dipindah ke Paris– adalah lembaga kebudayan untuk beberapa tujuan: Pertama, melawan komunisme pada masa Perang Dingin di Eropa; Kedua, menampung gagasan para intelektual sayap kanan dan tokoh-tokoh kiri non-komunis terkenal; Ketiga, mempromosikan gagasan liberalisme Barat agar para intelektual tidak jatuh cinta pada Marxisme. Walaupun akhirnya skandal dukungan CIA terhadap CCF terbongkar melalui laporan dari the New York Times di tahun 1966, namun peran CCF dalam memanipulasi intelektual untuk membela kepentingan AS selama lebih dari satu dekade sebelumnya di hampir seluruh dunia, sangat berpengaruh.
Tokoh utama CCF adalah Michael Josselson yang bekerja di bawah supervisi Frank Wisner, tangan kanan bos CIA Allen Dulles. Josselson adalah seorang Yahudi asal Tartu (Estonia), yang direkrut CIA untuk bekerja di Jerman dengan tugas mengumpulkan intelektual Eropa untuk mendukung kebijakan luar negeri AS dalam menguasai sumber-sumber ekonomi dunia, terutama di dunia ketiga, termasuk Indonesia. Untuk meyakinkan para inteletual tersebut, Josselson sengaja membiarkan mereka memerangi blok Komunis melalui ide-ide liberal, mulai dari eksistensialisme hingga kritik epistemologi terhadap Marxisme, sambil menyalurkan dana CIA kepada mereka. Berbekal uang CIA sebesar $50.000, Josselson menggelar kongres di Berlin yang dihadiri oleh intelektual yang mendukung kebijakan AS seperti John Dewey, Isaiah Berlin, Albert Camus, Bertrand Russell, Sydney Hook, Arthur Koestler, Stephen Spender, Richard Wright dan ratusan nama besar lain. Hingga tahun 1960an, CCF telah menerima puluhan juta dollar dari CIA, termasuk sekitar $7 juta dari Ford Foundation, yang kemudian menjadi pendonor utama mereka. Uang ini digunakan CCF untuk mendukung kampanye AS seperti seminar-seminar internasional, menerbitkan ratusan judul buku dan puluhan jurnal ternama seperti Encounter, Der Monat, Partisan Review, New Leader, Quadrant dan lain-lain. Dengan senjata intelektual dan dana yang besar, CCF mengembangkan pengaruhnya di Asia, termasuk Indonesia.

Pengaruh CCF di Panggung Kebudayaan Indonesia
Masuknya pengaruh CCF di Indonesia tak lepas dari peran para tokoh PSI seperti Sjahrir, Soedjatmoko dan Sumitro Djojohadikusumo dalam membuka pintu gerbang diplomasi antara AS dan Indonesia. Melalui tokoh-tokoh PSI, CCF menjadi akrab di telinga penulis simpatisan PSI. Misi CCF di Indonesia dilakukan dengan cara: Pertama, menjadikan tokoh-tokoh kebudayaan Indonesia anggota atau simpatisan CCF; Kedua, menyebarkan buku-buku bertema hujatan terhadap komunisme seperti kumpulan essay The God that Failed, termasuk karya-karya eksistensialis anti-Marxis seperti Albert Camus dan Miguel De Unamuno; Ketiga, menyebarkan majalah dan jurnal yang berisi agenda CCF, mensponsori proyek-proyek terjemahan dan seminar-seminar. Tema dominan dari aktivitas itu adalah mempromosikan liberalisme Barat yang dibungkus dengan istilah-istilah indah seperti eksistensialisme, kebebasan intelektual dan kebebasan berekspresi. Orang penting CCF yang bertugas mendekati intelektual Indonesia dan menyalurkan dana untuk aktivitas CCF di Indonesia serta menyebarkan buku-buku bertema liberalisme adalah Ivan Kats. Beliau inilah yang membangun jaringan di kalangan simpatisan PSI untuk menjadi aktivis kebudayan pro-AS yang militan. Tokoh-tokoh yang aktif dalam klik CCF kebanyakan mantan aktivis majalah Siasat yang kemudian bergabung dalam kelompok studi majalah Konfrontasi seperti Mochtar Lubis dan Sutan Takdir Alisjahbana, PK. Oyong, Rosihan Anwar, Soedjatmoko, Wiratmo Soekito termasuk HB. Jassin. Ketika CCF mengadakan kongres pertama mereka di Rangoon tahun 1955, Lubis dan Alisjahbana adalah delegasi yang mewakili Indonesia, sementara Sumitro Djojohadikusumo, tokoh PSI yang juga ekonom pro-AS militan, dipilih sebagai anggota dewan kehormatan CCF Asia. Tokoh-tokoh ini bertugas untuk mempromosikan ide-de liberal, tidak saja di dalam kebudayaan tapi juga ekonomi, untuk membela kepentingan AS di Indonesia.
Di tahun 1957 – 1958, ketika pemberontakan PRRI/Permesta yang didukung CIA meletus, di mana Sumitro lari keluar negeri dan mendirikan gerakan bahwa tanah, Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI) untuk menjatuhkan Presiden Sukarno, Lubis ditahan akibat dukungannya terhadap PRRI melalui korannya Indonesia Raya. Sementara, Alisjahbana dikenakan tahanan kota akibat tulisannya di majalah Konfrontasi yang juga mendukung pemberontakan. Sejak itu Ivan Kats mulai membangun klik baru dengan melibatkan simpatisan PSI yang lebih muda seperti Goenawan Mohamad dan Arief Budiman termasuk, dalam tingkat tertentu, Soe Hok Gie, Taufiq Ismail, WS. Rendra. Para aktivis ini, yang didukung sepenuhnya oleh senior mereka, terutama Wiratmo Soekito, mulai menggodok konsep kebudayaan yang diadopsi langsung dari deklarasi CCF Eropa. Dalam deklarasinya CCF menyatakan “kebudayaan hanya dapat lahir di dalam kebebasan, dan kebebasan itu akan mendorong majunya kebudayaan.” Gagasan inilah yang kemudian menjadi dasar dari istilah kebebasan berekspresi yang di Indonesia dikenal dengan istilah humanisme universal.
Walaupun istilah humanisme universal diperkenalkan pertama kali oleh Jassin ketika ia bekerja dengan A. Teeuw di UI di awal tahun 1950an, namun ide dasarnya adalah deklarasi CCF Eropa. Joebaar Ajoeb, penulis Lekra, bahkan yakin bahwa istilah humanisme universal sebenarnya diperkenalkan oleh Teeuw yang kemudian dipakai Jassin untuk menjelaskan konsep dasar CCF: kebebasan berekspresi. Teeuw sendiri sudah lama dicurigai oleh Joebaar Ajoeb dan Pramoedya Ananta Toer sebagai bagian dari misi kebudayaan kabinet Van Mook di akhir tahun 1940an yang dimotori ahli budaya Melayu Rob Neuwenhuis dan Dolf Vespoor. Misi utama kebudayaan itu adalah menginfiltrasi intelektual Indonesia pro-Barat melalui ide-ide kebebasan berekspresi yang tengah mendominasi Eropa Barat sebagai bagian dari kampanye kebudayaan AS menjelang kongres CCF. Tujuannya untuk mengaburkan garis permusuhan antara Indonesia dan Belanda yang berusaha untuk menjajah kembali Indonesia. Deklarasi CCF Eropa adalah legitimasi penting bagi konsep universal humanisme. Deklarasi ini mejadi landasan kampanye AS, untuk menguasai sumber-sumber ekonomi di dunia ketiga, termasuk Indonesia, dengan cara memusnahkan kekuatan kiri dan nasionalis atas nama demokrasi, sambil mengebiri peran Belanda. Dalam konteks inilah perwakilan CCF untuk Asia, Ivan Kats, bertugas mempengaruhi pandangan inteletual Indonesia, terutama di lingkungan simpatisan PSI, untuk mendukung kebijakan luar negeri AS di Indonesia.

CCF dan Manifes Kebudayaan
Di tahun 1960an, ketika para penulis kiri secara agresif melakukan kampanye anti-kolonial untuk mendukung kebijakan Demikrasi Terpimpin Sukarno, intelektual di lingkaran PSI juga semakin merapat ke poros politik sayap kanan termasuk militer. Dalam ketegangan politik itulah mereka mendeklarasikan Manifes Kebudayaan di tahun 1963 tidak saja sebagai bentuk perlawanan mereka terhadap ide-ide kebudayaan kiri namun juga sebagai promosi nyaring gagasan liberalisme Barat. Hasilnya memang memekakkan telinga: humanisme universal adalah sumber filsafat utama untuk menjamin kebebasan berekspresi di bidang kebudayaan. Tidak mengherankan setahun kemudian aktivitas mereka dilarang oleh Presiden Sukarno. Sejak itu mereka terbungkam walaupun tetap bergerak di bawah tanah. Dalam ketegangan politik waktu itu, tampaknya CCF mencium gelagat bahwa akan terjadi sebuah peristiwa politik penting di Indonesia yang mungkin akan berakibat buruk terhadap aktivis yang menentang kebijakan Demokrasi Terpimpin.
Dalam situasi yang tidak menguntungkan itu CCF, melalui Ivan Kats, menawarkan beasiswa bagi aktivis muda Manifes Kebudayaan yang mereka anggap berpontesi di bidang akademik. Arief Budiman adalah penerima beasiswa CCF pertama yang dikirim ke College of Europe di Belgia, walaupun setelah beberapa waktu di sana ia tidak kerasan, hingga akhirnya memustuskan untuk pulang. Orang kedua adalah Goenawan Mohamad yang dikirim ke sana hanya beberapa hari setelah peristiwa berdarah tanggal 30 September 1965. Beberapa peneliti seperti Janet Steele mempertanyakan hal ini: apakah pemberian beasiswa itu berkait dengan upaya preventif untuk mengevakuasi beberapa tokoh penting Manifes Kebudayaan? Arief Budiman menjawab tegas: tidak, itu hanya kebetulan. Sebaliknya, Goenawan justru mengakuinya. Dalam sebuah wawancara video, Goenawan mengakui bahwa alasan ia pergi ke Belgia adalah untuk ‘mengungsi’ dari peristiwa politik di tanah air. Siapa yang benar? Tidak jelas. Namun, hal penting yang dapat dicatat dari rentetan peristiwa itu adalah: CCF merupakan salah satu lembaga yang berpengaruh kuat bagi terbentuknya wacana kebudayaan liberal Barat di Indonesia. Pada saat yang sama, peran CCF merupakan petunjuk penting bahwa aktivitas kebudayaan menjadi alat politik untuk membela kepentingan AS di Indonesia. Inilah yang disebut Giles Scott-Smith sebagai “politiknya budaya non-politik.” ***

* Wijaya Herlambang, Ph.D Candidate, University of Queensland, Australia, in:
International People’s Tribunal 1965 Live Stream Day 3# 12-11-2015;

http://www.indonesiaseni.com/index.php?option=com_content&view=article&id=485:pengaruh-congress-for-cultural-freedom-di-indonesia&catid=36:wacana-dan-kritik&Itemid=50

HALANGAN BERKEMBANG MAJU

Tajuk Panarung Andriani S. Kusni
HALANGAN BERKEMBANG MAJU

Dr. A. Teras Narang, SH, Dr. Arie Setyaningrum Pamungkas, MA dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta dan Kusni Sulang dari Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah, Palangka Raya dalam Seminar Budaya yang merupakan bagian dari kegiatan tahunan Festival Budaya Mahasiswa Dayak Se-Kalimantan Ke-XIII di Yogyakarta pada 1-3 Oktober 2015 berbicara tentang “Menggagas Strategi Kaum Muda Dayak Dalam Menghadapi Era Globalisasi “, termasuk politik kebudayaan untuk Kalimantan. Berbicara masalah-masalah strategis merupakan hal langka di Kalteng. (Foto. Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah/Andriani S. Kusni, 2015).

Dr. A. Teras Narang, SH, Dr. Arie Setyaningrum Pamungkas, MA dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta dan Kusni Sulang dari Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah, Palangka Raya dalam Seminar Budaya yang merupakan bagian dari kegiatan tahunan Festival Budaya Mahasiswa Dayak Se-Kalimantan Ke-XIII di Yogyakarta pada 1-3 Oktober 2015 berbicara tentang “Menggagas Strategi Kaum Muda Dayak Dalam Menghadapi Era Globalisasi “, termasuk politik kebudayaan untuk Kalimantan. Berbicara masalah-masalah strategis merupakan hal langka di Kalteng. (Foto. Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah/Andriani S. Kusni, 2015).

Strategi kebudayaan adalah tema sentral Seminar Budaya yang merupakan bagian dari kegiatan tahunan Festival Budaya Mahasiswa Dayak Se-Kalimantan Ke-XIII di Yogyakarta pada 1-3 Oktober 2015. Tema ini pun digarisbawahi oleh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peserta yang berasal dari lima provinsi Kalimantan-Indonesia.
Apabila memperhatikan pandangan dan sikap kebudayaan dan sejarah penyelenggara Negara dan Uluh (Orang) Kalteng hingga hari ini, tema di atas sangat zamani.
Mengapa kembali penyelenggara Negara yang disasar? Alasannya: pandangan dan sikap mereka berdampak publik – petunjuk bahwa politik dan polity bukanlah hanya kepentingan dan urusan politisi yang umumnya bertipe politisien. Pada suatu periode, penyelenggara Negara di tingkat provinsi memandang “aktivitas kebudayaan hanya membuang-buang uang’’, “sastra-seni tidak menarik”, “memandang Kalteng tidak punya budayawan dan seniman”. Kemudian, ramai-ramai berbicara tentang pelestarian budaya, lalu sekarang, berbicara tentang pelestarian, pengembang dan penjajaan budaya sebagai komoditas. Kekuasaan menjadi sarang para politisien pedagang primer.
Dalam praktek yang kita saksikan adalah membiarkan sapundu dijual secara masif, yang bau terjadi adalah percurian Mariam Loehing di Katingan; pembiaran hancurnya benda-benda sejarah dan cagar budaya, (paling akhir, terancam hilangnya bangkai kapal perang Onroest di dekat Muara Teweh, kabupaten Barito Utara ) ; penghancuran sandung dan pambak, seperti yang terjadi pada komplek kuburan Kaharingan tertua di jalan Halmahera, Palangka Raya ; munculnya gejala ‘’arabisasi’’ seperti yang diperlihatkan oleh jalan-jalan utama dan di sekitar tiang perdamaian di Sampit ; budaya ghetto dan menjalar menjadi budaya politik masih kuat ; tiadanya gedung kesenian yang layak, hal yang disesalkan oleh mantan gubernur Kalteng Dr. A. Teras Narang, SH. ’’Saya menyesal pada masa menjadi gubernur, saya tidak sempat membangun gedung kesenian dan taman budaya seperti di Yogya ini’’, ujarnya dalam percakapan kami di Yogya. Dan masih banyak contoh lain lagi yang semuanya memperlihatkan keterbatasan wacana, sikap dan perilaku budaya penyelenggara Negara dan Uluh Kalteng. Dari pandangan, sikap dan praktek sekarang pandangan dan sikap budaya diperosotkan oleh hedonisme. Semua-semua mau diperdagangkan – wujud dari ‘sesat pikir’. Hal ini terjadi, terutama, selain karena kemalasan belajar tentang kebudayaan dan sejarah, kemalasan berpikir, rutinisme, yang memperlihatkan bahwa yang bertanggungjawab dalam bidang kebudayaan bukanlah orang tepat di tempat tepat (the right man on the right place) ; menunjukan tingkat sumber daya manusia yang mengendalikan ‘senapan’ (man behind the gun). Ketidaktahuan bukanlah kesalahan sekiranya mau belajar dan bisa serta pandai mendengar, tidak memandang kekuasaan samasebangun dengan kebenaran, berwujud dengan kepongahan dan menolak kritik – umum disebut kepongahan kekuasaan yang terjangkit penyakit rutinisme. Kekuasaan bisa menyebabkan kemajuan tapi juga bisa membawa kehancuran.
Pada saat para seniman, budayawan dan cendikia serta DPR membicarakan RUU Kebudayaan, sebenarnya akan sangat baik apabila Dinas terkait, atau media massa cetak Kalteng, atau organisasi-organisasi kebudayaan berkumpul membicarakan RUUK itu (yang draftnya bisa dengan mudah didapat di google). Hasil diskusi itu kemudian bisa disampaikan ke DPR sebagai masukan. Sebab ketika RUUK itu disahkan, ia diberlakukan di seluruh wilayah RI. Masukan ini perlu dilakukan karena seperti yang diungkapkan oleh Ketua Panitia Kerja RUU Kebudayaan/Ketua Komisi X DPR Ridwan Hisyam: ”Kami masih membuka ruang perubahan karena RUU ini baru akan dibahas pada (sidang) paripurna tahap satu. Tidak hanya judul, bahkan semua pasal yang berjumlah 100 pun bisa diubah saat masuk pembahasan.” Adanya masukan ini juga menjadi modal sikap ke depan.
Sekali pun tidak banyak menaruh harapan, tapi saya tetap mau menyampaikan harapan bahwa Gubernur/Wakil Gubernur terpilih kelak akan menempatkan orang tepat di tempat yang tepat, menelisik pengalaman selama ini agar penyelenggara Negara, cq Dinas terkait, tidak menjadi penghalang kemajuan budaya dan bidang-bidang lain. Karena tidak terlalu banyak berharap akan adanya perubahan sikap dari penyelenggara Negara, para seniman-budayawan dan cendikia niscayanya menumbuhkembangkan prakarsa sebagai tulang-punggung dan agen perubahan maju. Siapa pun mereka, niscayanya keluar dari sekat-sekat budaya ghetto untuk menjadi Uluh Kalteng beridentitas Kalteng; memandang Kalteng sebagai kampung-halamannya bukan sebagai ‘kebun belakang halaman rumah mereka di tempat lain’. “Di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung” sudah tidak zamani dan bisa menjadi halangan maju, bisa mentorpedo Republik dan rasa berkeindonesiaan. Sebab bisa saja, dan ini yang terjadi, sambil menjunjung-njunjung langit bumi yang dipijak, kedua tangan giat nyolong dan menggarong. Yang zamani adalah pandangan, sikap dan praktek ‘di mana langit dijunjung, di situ bumi dibangun’. Ini sikap Uluh Kalteng yang ideal sebagai pandangan strategis. Tidak cukup hanya ‘action’ tapi ‘action’ tak jelas arah.[]

KEBIJAKAN KEBUDAYAAN
Oleh Koalisi Seni Indonesia

Setelah lebih dari 60 tahun merdeka, Republik Indonesia hingga kini belum memiliki Undang-Undang Kebudayaan. Dalam beberapa tahun terakhir memang sudah muncul wacana tentang pentinganya UU Kebudayaan yang menyataka secara tegas bagaimana strategi kebudayaan Indonesia dalam menghadapi zaman yang terus berubah ini. DPR RI sendiri sekarang ini tengah menggodok Rancangan Undang-Undang (RUU) Kebudayaan. RUU Kebudayaan usulan pemerintah dan DPR RI sendiri sempat dipersoalkan oleh para pelaku dan organisasi kesenian yang ada, di samping menjadi perdebatan hangat para kaum cendekia, budayawan, dan para pihak yang terkait dengan bidang ini.
Koalisi Seni Indonesia sebagai sebuah lembaga yang didirikan untuk melakukan pengkajian, pendidikan dan advokasi di bidang praktik seni dan budaya di Indonesia, telah mengumpulkan sejumlah dokumen mengenai RUU Kebudayaan tersebut, baik berupa naskah akademik maupun naskah RUU-nya sendiri, dan berbagai temuan telah didapatkan setelah membaca dan mengkaji RUU ini, antara lain: tafsir mengenai kebudayaan menurut RUU tersebut masih sangat konvensional dan kurang mengikuti perkembangan mutakhir mengenai praktik seni dan kebudayaan di Indonesia secara khusus maupun di dunia internasional; RUU tersebut mencampuradukkan persoalan masyarakat adat, cagar budaya dan persoalan tradisi sebagai hal yang diatur dalam RUU ini, sedangkan, misalnya, cagar budaya telah memiliki regulasi sendiri yang sudah disahkan melalui UU No. 11 Tahun 2010; kompleksnya persoalan kebudayaan tidak akan terselesaikan dengan adanya regulasi khusus untuk bidang ini, apalagi jika itu berarti pembengkakan birokrasi dengan akan dibentuknya kementerian khusus kebudayaan, meskipun memang saat ini wewenang mengenai kebudayaan selalu tumpang tindih antara kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif dan kementerian pendidikan dan kebudayaan; adanya pasal khusus dalam RUU tersebut yang menyinggung persoalan sejarah yang ditafsir dengan cara yang terburu-buru. Intinya, RUU Kebudayaan yang akan segera disahkan tersebut memiliki banyak hal yang bisa menimbulkan kontoversi ketika ia aplikasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, mengingat persoalan kebudayaan adalah persoalan yang sangat kompleks dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Lebih jauh lagi, RUU ini tidak berisi materi dan konsep yang jelas dan kokoh mengenai strategi kebudayaan. Sekedar catatan, Komisi X yang menggodok RUU tersebut telah melakukan studi banding ke India, Turki dan Yunani tanpa ada penjelasan lebih jauh kepada publik mengenai kenapa tiga negara tersebut yang menjadi tujuan studi banding. Oleh karena itu, KSI berencana mengadakan focus group discussion yang diharapkan akan dihadiri oleh peneliti independen yang konsen dengan isu seni dan budaya, seniman, pengajar dari lembaga pendidikan seni, praktisi kebudayaan, pengamat kebijakan publik, pelaku bisnis dan sejawaran. Diharapkan dari FGD ini, akan dihasilkan sebuah position paper yang akan dipublikasikan melalui konferensi pers dan tulisan di media massa berisi sikap KSI terhadap RUU tersebut jika kelak disahkan.[Dari web ksi]
BERTAHAN DI KALTENG

menahun pulauku terbakar
saban kemarau menjadi pulau api
menyembunyikan bulan dan matahari
menyekap penduduk di bumi bencana
“ini demi kemajuan kalteng”
“tanpa investasi kita berada di kegelapan langgeng”
para petinggi berkata di hadapan duka yang mengamuk penduduk
ketika kocek mereka kian gemuk, perut kian gendut
di sini, bung
disini para saudara
tak ada tempat berlindung menghindari kejaran bencana
ia telah menyerbu dapur, ruang makan dan ruang tidur
bau ajal tertinggal di tikar lampit, kasur dan bantal
setiakawan dan omong kosong menjadi sinonim
semua merasa pahlawan dan pangkalima
republik tinggal nama
indonesia jadi tameng penjajahan
hari-hari kelabu dan senyap
dikenakan serupa celana dan kemeja oleh siapa saja
sehingga kukira secara spiritual orang –orang di sini
ibarat ikan mengapung tertuba menunggu mati
dituba pendidikan, perbudakan jiwa dan ketakutan
serta racun kepentingan sedetik
yang berani berdiri dan bersuara di tengah sunyi dan tukang kroyok
hanyalah sisa-sisa dayak dahulu
itu pun bung bisa hitunrg dengan jari
apakah ini kemajuan?
apakah ini modern yang dibangga-banggakan angkatan kekinian?
ataukah keterbelakangan tersamar?
kabut asap ini mengungkapkan kenyataan seadanya
dari negeri salju
kutahu jalan kembali
tak kuduga kalteng dibakar api
udaranya bertuba
stigma kadaluwarsa — racun warisan
aku melihat orang-orang berlari ke belakang
harapan yang menyakitkan
dalam kabut kian sayup dan jauh
kian sayup dan jauh
di tengahnya aku bertahan
mencoba tidak munafik dengan cinta
mengasah dan menempanya
tak menjadi bayang-bayang
di kampung ini aku berdiri
memandang tanahair
merangkul bumi
kabut asap bencana
bagian dari pilihan lama
sebagai dayak anak dunia
September 2015.

MÉNYU

IMG_0929

Seminar Budaya “Menggagas Strategi Kaum Muda Dayak Dalam Menghadapi Era Globalisasi “ bagian dari kegiatan tahunan Festival Budaya Mahasiswa Dayak Se-Kalimantan Ke-XIII di Yogyakarta pada 1-3 Oktober 2015. Pembicara utama seminar budaya ini adalah Dr. A. Teras Narang, SH, Dr. Arie Setyaningrum Pamungkas, MA dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta dan Kusni Sulang dari Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah, Palangka Raya. (Foto. Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah/Andriani S. Kusni, 2015).

Tajuk Panarung
MÉNYU
Oleh Andriani S. Kusni

Mahasiswa/i Dayak dari lima provinsi Kalimantan-Indonesia yang sedang belajar di berbagai perguruan tinggi, baik negeri atau swasta, dan berbagai kejuruan, di Yogyakarta, jumlahnya tidak kurang dari 10 ribuan orang. Di antara jumlah ini terdapat dua ribuan mahasiswa dari berbagai kabupaten Kalimantan Tengah (Kalteng). Yang paling banyak mengirim mahasiswa/I ke Jawa, terutama Jawa Tengah,cq Salatiga dan Yogya, adalah kabupaten Landak, Kalimantan Barat (Kalbar). Pengiriman besar-besaran anak kampung untuk sekolah di berbagai perguruan tinggi dan sekolah kejuruan di Jawa Tengah (Jateng) dimulai pada masa Cornelis (sekarang Gubernur Kalbar), saat menjadi bupati kabupaten Landak.
Pengiriman masif anak-anak kampung kabupaten Landak untuk belajar di Jawa dengan beasiswa (bukan hanya sekedar bantuan untuk riset atau penulisan skripsi dan tesis) oleh Cornelis selaku Bupati, tentu dengan harapan agar kelak kembali kampung, mereka menjadi tulang punggung berkelanjutan atau sumber daya manusia yang berdaya untuk melakukan pemberdayaan dan pembangunan kabupaten Landak sebagai kampung-halaman. Sebab pemberdayaan dan pembangunan dilakukan oleh manusia dan untuk manusia. Sehingga pembentukan barisan kokoh dan berjumlah banyak, merupakan kunci pemberdayaan dan pembangunan berkelanjutan serta terencana. Upaya pemberdayaan dan pembangunan tidak bisa dan tidak mungkin dilaksanakan dengan kebodohan. Jual-beli ijazah, nilai dan gelar adalah bentuk dari tindakan bodoh dan membodohkan orang lain, membuat sumber daya manusia pemegang gelar, ijazah dan nilai itu menjadi tidak berdaya, tidak berkemampuan.
Ribuan mahasiswa Dayak Kalteng yang sedang belajar di Yogya mestinya juga diharapkan bisa menjadi tulang punggung pemberdayaan dan pembangunan Kalteng.
Tahun 2009 di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng, mereka yang telah selesai dengan pendidikannya menyelenggarakan sebuah seminar besar. Dalam term of reference seminar tersebut antara lain ditulis: “dari sini (seminar – ASK) akan lahir para pemikir dan para pemimpin Kalteng generasi keempat”. Hanya saja pernyataan hebat percaya diri ini, sampai sekarang tidak terbukti. Yang nampak adalah ribuan mereka yang telah kembali ke Kalteng setelah selesai dengan studi mereka di Yogya, ibarat krupuk masuk angin. Mlempem, dalam bahasa Jawa. Ményu, dalam bahasa Dayak Ngaju.
Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Kalteng yang 2,5 juta, di antara tiap 28 orang warga terdapat seorang yang disebut sarjana. Tapi kenyataan memperlihatkan bahwa yang disebut sarjana itu tidak berarti apa-apa bagi 28 orang warga. Artinya alumni perguruan tinggi di dalam dan di luar Kalteng sama ményu-nya. Menggunakan kata-kata Mahfud MD, “di Indonesia banyak sarjana kertas, tapi minim cendekiawan”. Lulusan perguruan tinggi tidak otomatis menjadi cendekiawan. Kalteng kekurangan, kalau bukan ketiadaan, cendekiawan. Keterampilan kejuruan tanpa dibarengi dengan wacana, menyisakan diri hanya sebagai tukang ahli tapi belum manusiawi.
Alumni perguruan tinggi, baik yang di dalam, mau pun di luar Kalteng, ketika terjun ke kehidupan riil yang tidak ramah dan tidak berbelas kasihan, mencampakkan idealisme dan menyerah. Menjadi pragmatis, apabila menggunakan istilah umum dalam masyarakat sekarang. Gelora idealisme pada masa studi seperti kandil padam ditiup angin. Lenyap bagai mode musiman. Sedangkan Dayak Utus Panarung (Dayak Turunan Pelaga) tinggal kisah masa silam atau sejarah budaya yang dilupakan. Menjadi pelaga (petarung) sampai akhir hayat dengan segala konsekwensinya adalah suatu pilihan. Ményu, itu pun suatu pilihan. Hanya saja pilihan ini jika dijadikan sandaran, akan membuat Kalteng bangun-bangun dari tidur mendapatkan masih berada di tempat semula. Ketika ményu menjadi pilihan utama maka secara pemikiran dan mentalitas, secara ideologis Kalteng sesungguhnya masih bahéwah (bercawat). Budaya ghetto dan ghettoisme budaya yang menjelma menjadi budaya politik adalah salah satu bentuk dari héwah itu! []
.
PESTA SENI DAN BUDAYA DAYAK SE-KALIMANTAN Ke-XIII DI YOGYAKARTA

Yogyakarta. Radar Sampit, 3 Oktober 2015. Pesta Seni dan Budaya Dayak se-Kalimantan ke-XIII, telah dilangsungkan dari tanggal 1 sd 3 Oktober 2015 di Yogyakarta. Kegiatan tahunan yang merupakan salah satu agenda tetap kebudayaan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta ini diorganisir oleh para mahasiswa Dayak dari Kalimantan Barat, Timur, Tengah, Selatan dan Kalimantan Uatara yang sedang belajar dalam berbagai cabang ilmu di berbagai perguruan tinggi di Yogyakarta sejak 13 tahun lalu. Penyelenggaraannya dilakukan secara bergiliran oleh organisasi-organisasi mahasiswa dari lima provinsi Kalimantan.ahun lalu organisator kegiatan ini dilakukan oleh para mahasiswa dari provinsi Kalimantan Tengah. Sedangkan tahun ini dipercayakan kepada para mahasiswa dari kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Apakah penyelenggaraannya dilakukan oleh organisasi mahasiswa tingkat provinsi atau kabupaten, ditetapkan berdasarkan kemampuan organisasi dari daerah tersebut.
Pesta Seni dan Budaya Dayak se-Kalimantan tahun 2016 mendatang masih dipercayakan kepada Kalimantan Barat, hanya lain kabupaten yaitu kabupaten Skadau.
Walau pun yang ditampilkan dalam Pesta Seni dan Budaya Dayak se-Kalimantan ini adalah seni dan budaya Dayak, tapi Pesta Seni dan Budaya ini bukanlah kegiatan kesenian eksklusif. Penyelenggara juga mengundang organisasi-organisasi mahasiswa dari daerah-daerah lain yang ada di Yogyakarta. Bahkan dalam pertunjukan penutupan 3 Oktober 2015 sebuah komunitas tari Jawa turut mengisi acara. Demikian dalam karnaval.
Pesta Seni dan Budaya ini selain di isi dengan pergelaran-pergelaran kesenian, juga dimeriahi oleh berbagai lomba seperti menyumpit, tari kreasi, menulis esai, pameran, dan seminar. (ask-01-1015).

IMG_0955
Suasana menjelang ritual adat untuk menutup Festival Budaya Mahasiswa Dayak Se-Kalimantan Yogyakarta Ke-13 (Foto. Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah/Andriani S. Kusni, 2015).

Para pengunjung Festival Budaya Dayak 2015 di Yogyakarta (Foto.Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah/Andriani.S. Kusni, 2015).J

Para pengunjung Festival Budaya Dayak 2015 di Yogyakarta (Foto.Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah/Andriani.S. Kusni, 2015).J

MENGGAGAS STRATEGI KAUM MUDA DAYAK DALAM ERA GLOBALISASI

Yogyakarta. Radar Sampit, 3 Oktober 2015. Salah satu mata acara puncak Pesta Seni dan Budaya Dayak se- ke-XIII, telah dilangsungkan dari tanggal 1 sd 3 Oktober 2015 di Taman Budaya Yogyakarta oleh para mahasiswa Dayak di Yogyakarta adalah seminar bertemakan “Menggagas Strategi Kaum Muda Dayak Dalam Era Globalisasi”. Dr. A. Teras Narang, SH, Dr. Arie Setyaningrum Pamungkas, MA sosiolog dari Gadjah Mada dan Kusni Sulang dari Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah, Palangka Raya, hadir sebagai pembicara utama. Dr.A. Teras Narang, SH membawakan makalah berjudul “Aktualisasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Mewujudkan Good Governance”. Sedangkan Dr. Arie Setyaningrum Pamungkas, MA membawakan makalah bertajuk “Penataan Ruang Publik Bagi Masa Depan Generasi Muda Indonesia”. Adapun paparan Kusni Sulang membahas perlunya “Mengenal Diri dan Musuh Untuk Menjadi Manusia Berharkat”.
Dalam makalahnya A.Teras Narang antara lain mengatakan bahwa “Kesenjangan dan sakralisasi pembangunan yang dilakukan pemerintahan sebelumnya telah melahirkan banyak korban. Unformalitas terhadap budaya lokal dengan dan persatuan adalah dalih kesatuan dan persatuan adalah contoh yang nyata.” Sedangkan sekarang ketika otonomi daerah dilaksanakan “pemerintah selalu dihadapkan pada dua tugas utama yang harus mereka emban. Pertama, membangun Negara kesatuan (integrasi) yang mampu mengatasi ikatan-ikatan primordial. Kedua, membangun demokrasi yang dapat memberikan ruang politik dan aspirasi masyarakat secara luas”.
Dr. Arie Pamungkas, MA menunjukkan arti penting kegiatan seperti Pesta Seni dan Budaya Dayak se-Kalimantan di hadapan makin menyempitnya ruang publik. Sedangkan Kusni Sulang menunjukkan bahwa Dayak sekarang makin terpinggir. Terpinggir secara menyeluruh. Dipinggirkan secara sistematik. Ia juga menunjuk musabab keterpinggiran menyeluruh tersebut, dan bagaimana keluar dari keterpinggiran antara lain dengan mengembangkan pola pikir dan mentalitas ofensif. Bukan agresif. Ofensif artinya mengubah situasi, menciptakan syarat-syarat untuk maju, membuat dari tiada menjadi ada, dari kecil menjadi besar. Dalam paparannya, Kusni juga menekankan penolakannya terhadap kebijakan transmigrasi dan keluarga berencana pukul rata seoerti sekarang. Sebab jika diteruskan maka yang mayoritas akan makin mayoritas, yang minoritas makin minoritas, akhirnya terjadi kolonialisme internal. Strategi kebudayaan yang niscaya dipilih menurut Kusni adalah strategi ofensif dan menciptakan budaya hibrida Kalimantan atas dasar budaya Dayak. Bukan menumbuhkembangkan budaya ghetto yang kemudian menjadi budaya politik. (ask-02-1015).
IMG_0932
Iwan Djola (moderator seminar) dan para pembicara dalam seminar Pesta Seni dan Budaya Dayak se-Kalimantan 3 Oktober 2015 di Yogyakarta : Dr. A. Teras Narang, SH; Dr. Arie Setyaningrum Pamungkas, MA, sosiolog dari Univ. Gadjah Mada dan Kusni Sulang dari Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah (Foto.Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah /Andriani S. Kusni, 2015).

HAK ASAL-USUL

Komunitas Papua di Palangka Raya dalam Pawai Budaya Festival Budaya Isen Mulang, 2013 (Foto.Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah/Andriani S. Kusni, 2013)

Komunitas Papua di Palangka Raya dalam Pawai Budaya Festival Budaya Isen Mulang, 2013 (Foto.Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah/Andriani S. Kusni, 2013)

Paguyupan Jawa di Palangka Raya dalam Pawai Budaya Isen Mulang 2013. Apakah kesenian yang diperagakan ini adalah kebudayaan Kalteng dan bagian dari kebudayaDayak seperti yang dikatakan oleh sebutan sementara petinggi penyelenggara Negara di Kalteng, ataukah kesenian Jawa yang ada di Kalteng. Apa maksud pernyataan begini? (Foto.Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah/Andriani S. Kusni, 2013)

Paguyupan Jawa di Palangka Raya dalam Pawai Budaya Isen Mulang 2013. Apakah kesenian yang diperagakan ini adalah kebudayaan Kalteng dan bagian dari kebudayaDayak seperti yang dikatakan oleh sebutan sementara petinggi penyelenggara Negara di Kalteng, ataukah kesenian Jawa yang ada di Kalteng. Apa maksud pernyataan begini? (Foto.Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah/Andriani S. Kusni, 2013)

Reog atau kuda lumping apakah kesenian Dayak, kesenian Kalteng ataukah kesenian Jawa? (Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantana Tengah/ Andriani S. Kusni, 2013)

Reog atau kuda lumping apakah kesenian Dayak, kesenian Kalteng ataukah kesenian Jawa? (Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantana Tengah/ Andriani S. Kusni, 2013)

Tajuk Panarung Andriani S. Kusni
HAK ASAL-USUL

Setelah Pawai Budaya dalam rangka peringatan Hari Proklamasi 17 Agustus, yang diikuti oleh berbagai etnik yang ada di Sampit dan Palangka Raya di mana Pawai Budaya tersebut berlangsung, di media massa cetak provinsi ini muncul beberapa tanggapan. Tanggapan tersebut ada yang berasal dari petinggi penyelenggara Negara dan ada pula yang dari warga masyarakat. Salah seorang dari petinggi penyelenggara Negara provinsi ini mengatakan bahwa budaya yang diparadekan ia pandang sebagai bagian dari kebudayaaan Dayak Kalimantan Tengah. Sedang warga masyarakat yang dikutip oleh wartawan berkomentar bahwa “ternyata di Kalteng bukan hanya terdapat kebudayaan Dayak”. Karena itu budaya-budaya itu patut dilestarikan. Dengan alasan melestarikan kebudayaan Jawa di Kalimantan Tengah, maka seorang penulis asal Yogyakarta melalui sebuah harian (sekarang sudah tidak terbit lagi) saban hari menyiarkan artikel dan cerita Jawa dalam bahasa Jawa. Mengenai soal ini waktu berada di kecamatan Parenggean, kabupaten Kotawaringin Timur, saya mendengar seorang penggiat yang mengatakan bahwa komunitas Jawa pun adalah suatu masyarakat adat. Sementara Balai Bahasa dalam papan-papan anjurannya di Jln Yos Sudarso Palangka Raya menyerukan agar masyarakat mengutamakan bahasa Indonesia. Di mana tempat bahasa local?
Sejalan dengan pandangan di atas, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Tentang Pengembangan , Pembinaan , Dan Perlindungan Bahasa Dan Sastra (Kementerian Pendidikan Nasional, Jakarta, 2010), Pasal 21 ayat (3) menulis “Bahasa daerah yang diajarkan sebagaimana dimaksud pada ayat //92) huruf a dan huruf b adalah: b. bahasa daerah yang penuturnya paling banyak di wilayah tersebut” (hlm.7).
Di Kalteng sekarang, warga Jawa merupakan mayoritas, sementara warga Dayak menduduki posisi kedua. Jika pikiran RPP di atas dirunut lebih jauh maka bahasa daerah yang diajarkan adalah bahasa Jawa – apalagi menurut petinggi yang baru saja datang ke Kalteng budaya-budaya dari etnik non-Dayak adalah bagian dari budaya Dayak Kalteng. Posisinya sama dengan budaya Dayak. Jika pikiran ini dikembangkan maka tidak mustahil jika yang tampil keluar mewakili Kalteng bukan lagi kesenian Dayak tapi adalah kesenian Jawa atau etnik mayoritas lainnya.
Pendapat-pendapat di atas nampaknya lupa akan ‘’hak asal-usul’’ yang disebutkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Bahwa komunitas atau paguyuban non Dayak bisa dibilang sebagai masyarakat adat juga tetapi masyarakat adat yang tidak mempunyai hak asal-usul di Kalimantan Tengah. Apabila komunitas-komunitas ini ingin memelihara budaya asal mereka, tentu saja suatu hak wajar dan bisa dipahami. Budaya asal yang mereka pelihara itu memang adalah budaya-budaya yang ada di Kalteng tetapi bukan budaya Kalteng. Budaya yang mereka lestarikan dan paradekan di pawai-pawai budaya tetap budaya asal mereka. Lebih tidak dan lebih-lebih bukan merupakan bagian dari kebudayaan Dayak. Akan menjadi lain apabila ada kreasi baru hibridis yang menggunakan unsur-unsur budaya asal mereka dengan budaya lokal, cq Dayak. Budaya hibridis inilah yang bisa disebut budaya baru Kalteng hasil dari pembauran. Sementara sekarang pembauran itu sangat kurang intens. Etnik-etnik hidup dalam ghetto dengan budaya ghettonya yang menjalar ke bidang politik menjadi budaya politik ghetto. Budaya hibridis diuntungkan oleh kemajemukan budaya di Kalteng. Sebaliknya apabila kemajemukan ini dipelihara dalam ghetto-ghetto, saya khawatir ia menjadi dasar budaya bagi munculnya suatu konflik sosial dan berkembangnya kolonialisme internal. Kalteng oleh tidak sedikit mereka yang non-Dayak, tidak dipandang sebagai kampung-halaman mereka sendiri, tetapi sebagai “kebun belakang halaman rumah mereka di tempat lain”. Pepatah filosofis “di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung” memang bisa dimanfaatkan agar kedua tangan bisa menggarong. Karena itu filosofi yang niscayanya ditanam dan dikembangkan adalah “di mana langit dijunjung, di situ bumi dibangun”. Bumi yang dibangun itu adalah kampung-halaman mereka sendiri, bukan kebun belakang halaman rumah mereka di tempat lain. Saya kira filosofi inilah yang menjadi dasar pembauran antar warganegara dan salah satu isi dari rangkaian nilai republikan dan berkeindonesiaan serta yang dituntut oleh perkembangan zaman. Bukan yang disebut filosofi bétang yang dangkal dan tidak menyentuh hakekat budaya Dayak serta ankronis..
Ada yang mengatakan bahwa yang penting “action” (tindakan), seperti halnya slogan Jokowi-JK :”Kerja! Kerja!”. Action atau kerja tanpa arah dan keteguhan memegang arah itu akan menabrak tembok di kanan-kiri. Nyatanya action itu tidak membuat pembauran jadi berkembang, sebaliknya ghetto dan budaya ghetto masih merupakan tembok tebal yang menyekap para warga dalam ruang pengap-apak, bahkan menjadi budaya politik.
Ada yang lahir, besar dan bekerja di Kalteng, tapi sepatah kata bahasa Dayak pun tidak ia pahami. Bahkan apa yang disebut kalakai pun ia tidak tahu. Masih banyak contoh kongkret lain lagi yang memperlihatkan bahwa tidak sedikit dari orang-orang dari etnik-etnik non-Dayak di Kalteng yang secara hakekat masih menjadi wisatawan jangka panjang atau pekerja migran musiman.Hanya saja mereka ini menjadi basis sosial yang dimainkan oleh politisien.
Tanpa menyadari bahayanya ghetto budaya dan budaya politik ghetto, perang antar ghetto bukan tidak mungkin terjadi lagi. Budaya ghetto dan budaya politik ghettoistik memang tidak mengakui hak asal-usul karena dalam budaya ghetto itu tersimpan keinginan menginvasi dan menganeksi menggunakan jalur politik, ekonomi dan budaya. Ghettoisme secara hakekat tidak memahami sari budaya itu sendiri, termasuk budaya asalnya. Yang dipungut hanyalah bentuk luarnya saja. Kemajemukan itu indah dan bermanfaat jika hak asal-usul diperhitungkan, jika Republik dan Indonesia sebagai rangkaian nilai diresapi, apabila Kalimantan Tengah sebagai konsep dan program dipahami. Sedangkan untuk orang Dayak, patut diketahui bahwa orang akan menghormati dan memperhitungkan hak asal-usulnya jika mereka kuat dan bermutu. Berangkat dari hak asal-usul ini, kepada Jakarta, saya sarankan agar stop program transmigrasi model lama dan stop keluarga berencana pukul rata dihentikan. []

SAJAK WS RENDRA
KEMERDEKAAN

Ketika udara bising oleh basa-basi nyanyian kemerdekaan,
bendera-bendera dikibarkan asal rame,
dan para birokrat berpidato tanpa didengarkan orang,
di dalam keranjang bekas tempat bawang,
di samping gudang pasar,
di tepi got pembuangan pabrik,
seorang anak kecil berbaring,
dibius influenza,
memeluk seratus perak kertas kumal,
dan ia bertanya :
“Apaan sih itu merdeka ?”
Ya, apakah artinya sebuah kata yang ditulis diatas pasir ?
Apakah artinya undang-undang yang dicetak diatas air ?
Derap barisan langkah-langkah terdengar.
Barisan langkah-langkah siapa ?
Tak ada apa-apa
Tak terjadi apa-apa
Kesepian tanpa keheningan.
Kebisuan tanpa angin.
Kemacetan yang kukuh
Dipuja seperti berhala.
Ketika buruh-buruh wanita antri uang gaji.
Hari senja dan mandor-mandor menaksir tetek mereka;
Ketiak seorang guru membaca catatan hutang-hutangnya,
Matahari condong dan istrinya menyodorkan rekening listrik,
Seorang pencopet yang tangannya patah digebok polisi,
Tergeletak di sel dan bertanya :
“Apakah gunanya kemerdekaan ?”
Ya, apakah artinya upacara untuk kata-kata kosong ?
Dimanakah ujung dari muslihat-muslihat yang disadari ?
Aku mendengar deru derap langkah-langkah berjalan.
Langkah-langkah siapa ?
Dari mana datangnya ?
Rumput melindungi kuman-kuman t.b.c. para buruh percetakan,
yang tumbuh bersama ludah yang mereka semburkan,
ketika mereka membaca koran-koran
yang penuh kebohongan dan penjilatan.
Apabila buah pikiran telah dibentur dengan sangkur.
Apabila dalam komunikasi hanya boleh sama pihak yang bicara.
Seandainya kekuasaan hanya menciptkan tahta dan penjara,
Seandainya pilihan untuk keselamatan hanyalah
menjadi burung beo atau penjahat resmi,
sudah lumrah apabila pagi ini
seorang gadis yang berwajah penasaran bertanya kepada saya :
“Apakah Mas Willy percaya kepada kemerdekaan ?”
Apakah artinya janji yang ditulis diatas pasir ?
Apakah artinya pegangan yang hanyut di air ?
Apakah artinya tata warna dari naluri rendah kekuasaan ?
Apakah artinya kebudayaan plastik dan imitasi ini ?
Aku mendengar deru derap langkah-langkah kaki.
Kemudian aku bertanya :
Di dalam kemelut kentut jaman ini,
deru derap barisan siapakah itu ?
deru derap barisan penindasan ?
ataukah deru derap barisan pembebasan ? []

JEMBATAN KASONGAN

Cerpen Ibnu HS *
SANG TERSANGKA
Desa Gempar yang biasanya tenang tiba-tiba dikejutkan dengan peristiwa terbakarnya rumah Pak Lurah pada suatu pagi. Kebakaran yang terjadi tiba-tiba. Masih untung cepat segera diketahui sehingga masih bisa ditanggulangi dan kebakaran tidak meluas ke mana-mana.
Polisi yang datang memeriksa di tempat kejadian menemukan sejumlah benda mencurigakan; pecahan kaca dari sebuah botol minuman dan sebuah sumbu yang telah hangus pada ujungnya. Maka segera ditarik sebuah kesimpulan bahwa rumah Pak Lurah sengaja dibakar oleh seseorang dengan menggunakan bom molotov!
Persoalannya sekarang, siapa yang bertanggung jawab atas terbakarnya rumah Pak Lurah tersebut. Segera saja berita terbakarnya rumah Pak Lurah dan siapa tersangka pelakunya menjadi perbincangan orang-orang desa. Sejak hari itu tidak ada dua orang warga desa yang bertemu jika tidak menjadikannya sebagai bahan obrolan.
Persoalan yang kemudian lebih mengemuka adalah siapa sosok yang paling bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Di mata masyarakat desa, ini adalah pertanyaan yang akan sulit untuk diungkapkan. Boleh jadi lawan politiknya waktu pemilihan lurah dulu, atau orang lain yang memang tidak suka dengan Pak Lurah secara pribadi.
Kalau sudah menyangkut kategori yang ke dua itu, menjadi makin sulit untuk ditebak. Sebab bicara tentang siapa yang tidak suka dengan Pak Lurah maka begitu banyak orang di desa itu yang tidak senang dengan Pak Lurah. Di mata warga desa selama ini Pak Lurah adalah orang yang sombong dan arogan.
Tapi tiga hari setelah peristiwa tersebut, teka-teki tentang siapa pelaku yang dianggap bertanggung jawab atas terbakarnya rumah Pak Lurah tampaknya mulai terkuak. Polisi yang bekerja keras menyelidiki peristiwa itu selama tiga hari menangkap salah seorang warga desa sebagai tersangka tunggal. Orang itu adalah To’ Brahim, lelaki tua yang selama ini bekerja sebagai guru mengaji anak-anak desa.
Peristiwa itu mengejutkan banyak orang. Sebagian kalangan menilai polisi tentu telah bekerja keras dan menemukan sejumlah petunjuk yang mengarah kepada To’ Brahim sebagai tersangka utama.
Bagi mereka yang tidak percaya dengan tudingan bahwa To’ Brahim adalah tersangka pembakaran rumah Pak Lurah adalah karena selama ini mereka mengenal orang tua itu sebagai orang yang lembut, sabar dalam mengajari anak-anak, dan rajin membantu warga yang butuh pertolongan. Jika ada saluran air yang tersumbat selama ini maka tanpa disuruh To’ Brahim akan langsung turun tangan membersihkannya.
Mereka yang setuju dengan dugaan bahwa tersangkanya adalah To’ Brahim adalah orang-orang yang selama ini dikenal dekat dengan Pak Lurah. Kata mereka To’ Brahim punya motif yang jelas untuk membakar rumah Pak Lurah.
“Orang tua itu marah dengan Pak Lurah karena Pak Lurah tidak menyuruh anak-anaknya belajar mengaji padanya,” seru salah satu pendukung setia Pak Lurah yang berapi-api bicara pada orang banyak seperti seorang pejabat yang menggelar konperensi pers di pasar desa pagi itu.
Sebagian orang yang mendengar omongan itu mencibirkan bibir. Wajar saja Pak Lurah tidak menyuruh anak-anaknya mengaji pada To’ Brahim. Pak Lurah kan tidak punya anak kecil lagi?
Bagaimanapun – percaya atau tidak – polisi telah menangkap To’ Brahim sebagai tersangka. Pagi itu lelaki yang hidup sendirian sejak meninggalnya sang istri dijemput polisi untuk dimintai keterangan meski sedang menggigil demam.
Penangkapan To’ Brahim membuat Bujang, seorang pemuda warga desa marah. Penyebabnya adalah karena sesungguhnya pelempar bom molotov ke rumah Pak Lurah itu adalah dirinya. Bukan To’ Brahim!
Sepele sebenarnya. Adalah ia yang dikenal sebagai lelaki luntang-lantung itu suatu hari sedang berkumpul di pinggir jalan dengan teman-temannya. Saat itu ia tertawa terbahak-bahak mendengar cerita temannya dan berjalan sempoyongan di tengah jalan. Waktu itulah ia tidak sengaja menabrak Pak Lurah.
“Matamu buta ya?” semprot Pak Lurah dengan mata yang melotot ke arah si pemuda.
Meskipun merasa jengkel saat itu ia membiarkan saja Pak Lurah memarahinya. Tapi sikap diamnya membuat ia diejek oleh teman-temannya sebagai pengecut. Ejekan teman-temannya membuat semangatnya terlecut. Ia harus membuktikan pada orang-orang itu bahwa ia tidak takut dengan Pak Lurah.
Maka subuh buta itu, waktu hari belum terang tanah ia melemparkan bom molotov yang telah disiapkannya ke rumah Pak Lurah dan menghebohkan orang banyak. Tapi tertangkapnya To’ Brahim sebagai tersangka utama menimbulkan kejengkelannya. Ia yang melakukan kenapa orang tua itu yang dapat nama karenanya?
Dalam kejengkelannya ia keluar menemui orang-orang. Setiap ada orang yang menceritakan tentang peristiwa itu pasti ia mendekat dan mengaku sebagai pelaku pembakaran rumah Pak Lurah.
“Polisi telah salah tangkap. Mereka tidak tahu kalau akulah yang melemparkan bom molotof itu!” serunya lantang di depan orang ramai.
Pengakuannya itu membuat orang menjadi ribut. Belum selesai satu polemik, muncul satu polemik lagi. Sebagian meragukan pengakuannya, sebagian lain percaya.
Keresahan yang timbul dimasyarakat atas pengakuan Bujang membuat polisi kembali gerah hati. Wibawa polisi menurun karenanya. Petang hari itu ia dipanggil untuk menjelaskan semuanya.
Di depan polisi ia kembali mengulangi pengakuannya. Bahwa polisi salah menangkap orang. Bahwa sesungguhnya yang mencoba membakar rumah Pak Lurah itu adalah dirinya. Bukan To’ Brahim.
Pengakuannya itu membuat pimpinan polisi menjadi berang. Ini berbahaya. Pengakuan itu membahayakan wibawa polisi. Orang bisa tidak mempercayai polisi lagi karenanya.
Di depan Bujang ia mencoba meyakinkan pemuda itu bahwa bukan ia yang menjadi tersangka.
“To’ Brahim itu punya motif. Selama ini menurut Pak Lurah orang itu adalah pengganggu ketentramannya. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau suatu hari ia akan membakar rumah Pak Lurah,” tukasnya sambil mendekatkan wajahnya pada Bujang.
Jadi polisi tetap pada kesimpulannya semula. To’ Brahim adalah tersangka utama percobaan pembakaran rumah Pak Lurah. Kalau ada yang mengakui bahwa ia adalah pelakunya, maka itu jelas sebuah kebohongan. Tujuannya adalah merusak citra polisi dan Pak Lurah di mata masyarakat.
Saat itu juga ia dimasukkan ke dalam sel. Bukan atas tuduhan mencoba membakar rumah Pak Lurah, melainkan sebagai penyebar kebohongan publik. Ini mengecewakannya karena tujuannya membuktikan pada banyak orang bahwa ia tidak takut pada Pak Lurah tidak tercapai.
Di dalam sel ia bertemu dengan orang yang dituduh polisi dan diyakini Pak Lurah sebagai musuh besarnya. Tersangka utama percobaan pembakaran rumah Pak Lurah.
Melihat sosok dengan mata seteduh telaga itu tiba-tiba saja hatinya tergetar. Ia yang selama ini tidak pernah menyesali perbuatannya tiba-tiba merasa sangat bersalah. Perbuatan yang dilakukannya untuk mencari ketenaran itu telah memakan korban yang tidak bersalah.
Di depan lelaki tua itu ia menceritakan kejadian yang sebenarnya. Laki-laki tua itu tidak marah padanya. Dengan bijak ia menasehati pemuda itu untuk tidak memperturutkan hawa nafsu.
Tengah malam itu ia terbangun ketika ia mendengar suara orang menangis. Dilihatnya lelaki tua itu bersimpuh di atas sajadah. Tubuhnya menggigil oleh tangis.
“Kenapa To’ Brahim menangis. Dato’ takut?,” ucapnya perlahan sambil mendekati orang tua itu.
Lelaki tua itu menggelengkan kepalanya.
“Dato’ bukannya takut atau sedang sakit. Dato’ sedang sedih. Sebentar lagi subuh tiba dan Dato’ tak bisa lagi mengumandangkan azan subuh dari surau desa. Sesuatu yang telah begitu lama Dato’ lakukan. Sesuatu yang sangat membahagiakan. Kebahagiaan karena bisa membangunkan orang untuk mengingat Sang Pencipta,” tuturnya sedih.
Kebiasaan inilah yang tidak disenangi oleh Pak Lurah. Ini dirasakannya sebagai gangguan, sebagai teror karena corong mikrofon surau yang cuma satu tepat menghadap rumah Pak Lurah. Mengusik ketenangan mimpi lelapnya.
“Saya kan berhak untuk tidur lelap setelah seharian penuh mengabdikan diri bagi rakyat. Eh, To’ Brahim begitu lancang memamerkan suara buruk tiap subuh langsung ke kamar tidur saya!”
Begitu pernah Pak Lurah memanggilnya. Tapi To’ Brahim mana perduli. Baginya mengumandangkan azan subuh adalah tugas suci. Tentu saja itu membuat Pak Lurah menjadi jengkel dan menempatkan orang tua itu sebagai musuh nomor satu.
Dan kini karena perbuatan yang tidak dilakukannya sama sekali ia harus meringkuk di balik terali besi. Kehilangan kebahagiaannya membangunkan orang-orang untuk mengingat Sang Pencipta.
Polisi kemudian memindahkan To’ Brahim ke Kabupaten untuk mengikuti proses persidangan. Pak Lurah bisa bernafas lega karena sejak itu tidak akan ada lagi suara buruk yang menggangu tidur lelapnya. Polisi pun melepaskan Bujang dengan janji tidak lagi mengaku-ngaku sebagai tersangka.
Sejak pertemuannya dengan To’ Brahim di tahanan polisi itu orang banyak melihat perubahan pada diri Bujang. Pembawaannya menjadi lebih tenang. Ia mulai melaksanakan sholat. Mulai mengajak para pemuda desa untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif.
Dan lebih mengagetkan lagi ketika subuh itu ia mengumandangkan azan di surau desa. Menyentakkan Pak Lurah dari tidur lelapnya dan menjadi berang karenanya.
“Dasar teroris …!” pekik Pak Lurah dari dalam kamarnya.

Kota Kuntilanak, 22 Desember 2002.

• Penulis tinggal di Sukamara. Cerpen ini diunduh dari kumpulan cerpen borneo dari pengarang-pengarang asal Borneo (Kalimantan/Indonesia, Sabah, Sarawak, Labuan/Malaysia dan Brunei Darussalam)

Sajak Kusni Sulang
DI JEMBATAN KASONGAN

di jembatan kasongan
katingan mengalir dan
segala kisah
tanpa bendungan

terasa benar harapan yang dijaga sangat menyiksa
apalagi di sini, di kampunghalaman yang
kusambangi tanpa sesal oleh hutang patut dibayar

kembali terasa sulitnya sungguh-sungguh
mencintai apalagi stigma
masih mengintai diam-diam di kanan-kiri – petinggi jadi berhala

di sungai-sungai yang mengalir
asin airnya yang mengalir airmata
bulan tembaga matahari tembikar
memancar kegeraman berdarah
orang hilang pegangan

angin bermain di daun-daun
mengangguk mengenalku, aku pun mengenalnya
karena dukanya dan dukaku
dua saudara seibu sebapak

untuk mengenal benar kampung kelahiran
kita patut turun tangga hingga jauh ke gunung
ucapan petinggi 99 persen dusta
hanya membagus-baguskan diri
sebab petinggi hari ini tidak suka kenyataan

untuk mengenal para panarung kita perlu ketemu tetua kampung yang pendiam
sebab petinggi merasa diri pahlawan sendiri
sedangkan yang sungguh mereka bunuh
juga kau, hausmann
di jembatan kasongan
katingan mengalir dan
segala kisah
tanpa bendungan

aku pulang mencari
menjumpainya
pahit atau manis
aku menjumpaimu []

PROKLAMASI 1945 SEBAGAI PEMBEBASAN BUDAYA

Sahewan PANARUNG
Menumbuh Kembangkan Budaya Uluh Kalteng Beridentas Kalteng
Alamat: ken_prita_sjk@yahoo.com atau redaksi@radarsampit.com

PROKLAMASI 1945 SEBAGAI PEMBEBASAN BUDAYA
Oleh Prof. Sri-Edi Swasono*

Guru Besar Universitas Indonesia, Prof. Sri-Edi Swasono (Ist)‏

Nilai-nilai utama suatu bangsa atau masyarakat adalah nilai-nilai dasar yang diemban masyarakat untuk mengungkap dan mempertebal keberadaan (existence)-nya. Dengan demikian nilai-nilai utama itu terkait dengan keberadaan (existence), kelangsungan hidup (survival), suatu nilai-nilai untuk menegakkan identitas (identity articulation) dan kedaulatan (sovereignty) dirinya. Nilai-nilai utama ini tentu berkelanjutan dengan upaya-upaya untuk menjaga dan mempertahankan keberadaan, kelangsungan hidup, identitas dan kedaulatan masyarakat atau bangsa itu.
Untuk mengungkap nilai-nilai utama keindonesiaan perkenankan saya mengawalinya dengan menyampaikan suatu diktum budaya, sebagai suatu kelanjutan dari apa yang telah saya kemukakan pada Dies Natalis Universitas Gadjah Mada ke-64, 19 Desember 2013 yang lalu. Saya ingin menegaskan di sini, bahwa “Proklamasi Kemerdekaan” adalah “Proklamasi Budaya”. Artinya “pernyataan kemerdekaan” tak lain dan tak bukan adalah suatu “pernyataan budaya”, yaitu pernyataan untuk memangku nilai-nilai budaya berkandungan kesadaran berdaulat, melepaskan diri dari keter¬gan¬tungan dan dari belas-kasih penjajah – budaya onafhankelijkheid,suatu pernyataan peneguhan sikap budaya yang menolak perhambaan, mengemban keberanian melepaskan diri dari kepatuhan sebagai “koelie di negeri sendiri”, sekaligus berketeguhan untuk tidak ragu menjadi “tuan di negeri sendiri”, yang kesemuanya merupakan per-nyataan budaya untuk meninggalkan ketertundukan dan melepas underdog mentality-nya kaum Inlander.
Kesadaran-kesadaran berdaulat, mandiri, berharkat-mar¬tabat, berke¬hidupan cerdas (tidak sekedar berotak cerdas), tangguh, digdaya, dan mandraguna, merupakan “tuntutan bu¬daya” yang harus dipenuhi sebagai bangsa yang telah berani menyatakan kemerdekaannya. Namun sangat disayangkan kita telah gagal melakukan unlearning (afleren), gagal merubah mindset, untuk memenuhi “tuntutan budaya” (dan “tugas budaya”) fundamental ini. Kita telah lengah-budaya (culturally ignorant) tidak segera menggariskan “strategi budaya” sebagai keharusan bagi bangsa yang merdeka. Mestinya “budaya merdeka” ter¬gariskan sebagai suatu keutamaan dalam proses formulasi strategi pembangunan nasional, untuk mendorong proses cultural unlearning itu.
Kita alpa tidak menggariskan suatu strategi budaya untuk memaknai kemerdekaan. Kita lengah-budaya dengan menerima liberalisme dan kapitalisme. Kita terjerumus mengejar-ngejar to have more, lupa mengejar to be more. Kita membiarkan pembangunan nasional hanya mengejar ‘economic added value’. Pembangunan nasional seharusnya mengejar pula ‘socio-cultural added value’ agar mampu meraih to be more itu. Akibatnya kita lihat pembangunan hanya menghasilkan GDP growth (itu pun cuma 5,6 %). Pem¬bangunan seharusnya mengutamakan ‘daulat rakyat’, bukan mengutamakan ‘daulat pasar’-nya neoliberalisme dan kapitalisme.
Sementara itu sebaliknya kita malahan kehilangan kedaulatan nasional: kita tidak berdaulat dalam pangan, bibit, obat dasar, teknik industri, ekspor-impor, energi, teknologi, pertahanan, tataguna bumi/air/kekayaan alam, bahkan kita tidak berdaulat dalam legitasi. Bagaimana ketak¬berdaulatan dan keterjajahan ini bisa terjadi? Lalu apa sebenarnya yang kita ajarkan di ruang-ruang klas fakultas-fakultas ekonomi kita di Indonesia?
Kita tidak anti asing (tidak xenophobic), tetapi kita tidak boleh membiarkan dan bahkan harus menolak bahwa ekonomi asing mendominasi ekonomi nasional. Globalisasi harus dengan tegar kita hadapi, sambil tetap menyadari bahwa globalisasi bukanlah ajang penyerahan kedaulatan ke kekuatan-kekuatan global.
Lebih lanjut mengenai makna pernyataan kemerdekaan sebagai pernyataan budaya, salah satu bentuknya adalah tuntutan untuk merubah diri sendiri yang di masa jajahan merupakan kaum Inlander (Pribumi – kelas terendah) yang berada di bawah kaumEuropean (kulit putih – kelas teratas) dan kaum Vreemde Oosterlingen (Timur Asing – kelas di tengah), agar saling menjadi kaum-kaum yang setara.
Indonesia Merdeka dalam konstitusinya menya¬ta¬kan: “…tiap-tiap warga¬negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan peme¬rintahan dan wajib men¬junjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya…”. Dengan kata lain, égalité sebagai tuntutan peradaban mulia telah sejak awal kemerdekaan kita ditegaskan di situ, yaitu dalam konteks keindonesiaan, merubah sikap budaya dari “kami” dan “mereka”, menjadi “kita”.

Mental Inlander
Lagi-lagi terbukti tidak mudah melaksanakan cultural unlearning itu. Seperti kita lihat kita tetap minder sebagai Inlander, tetap mudah kagum terhadap yang serba western berikut gebyar-gebyar globalisasi yang menyertainya. Sebagian terbesar dari kita tetap saja merasa sebagai het zaachste volk ter aarde, een koelie onder de volkeren – bangsa terlemah di muka bumi dan merupakan kulinya bangsa-bangsa lain. Akibatnya “modernisasi” sering diartikan sebagai “wester¬nisasi”, bahkan kadang-kadang diartikan sebagai tuntutan “eksklusivisasi parokhial” yang justru mengutuk modernisme dan mendekatkan pada puritanisme fundamental yang suicidal.
Kolonialisme sebagai per¬adaban ganas dalam wujud pe¬naklukan, penistaan, humiliasi dan penindasan hak-hak dasar manusia terhadap rakyat Nusantara di masa lalu, telah membentukkan mindset ketertundukan dan disorientasi sosial-budaya yang dalam massif.
Di sini terbentuk negara jajahan yang diberi nama Hindia-Belanda (Nederlands-Indië) dengan Gubernur Jenderal-nya yang memangku exorbitanterechten sebagai dasar meme¬rin¬tah yang menisbikan humanisme dengan kesewenang-wenangan brutal otoritarian yang diterapkan terhadap anak-negeri bumi-putra. Namun, bagaimanapun juga kolonialisme di Hindia-Belanda ini ikut meneguhkan “rasa bersama” melalui persistensi perlawanan dari para kelompok kecil perintis dan pejuang kemerdekaan, dengan menguman¬dangkan tentang Sang Penjajah sebagai the common enemy, melalui liku-liku kesabaran dan ketekunan (high frustration tolerance), yang kemudiannya pada tahun 1928 membentukkan nilai-nilai “kebersamaan nasional”.
Pembukaan atau Preambule UUD 1945 menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Pada tanggal 17 Agustus 1945 rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaan Indonesia, artinya perjuangan Kemer¬dekaan Indonesia telah sampai pada saat yang berbahagia dan mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Di sini tercantum nilai-nilai kebersamaan koheren dengan nilai-nilai kemerdekaan, meliputi: merdeka, bersatu, berkedaulatan, adil, makmur, bermartabat (berperikemanusiaan) dan berbahagia.
Kemudian daripada itu dalam Pembukaan UUD 1945 kita menegaskan tugas (juga cita-cita) pemerintahan Negara untuk “…membentuk suatu pemerin¬tahan negara yang melindungi segenap bangsa Indo¬nesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejah¬teraan umum, mencerdaskan ke¬hi¬dupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemer¬dekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial…”. Di sini tercantum sepasang doktrin kemerdekaan Indo¬nesia, yaitu: doktrin kebangsaan (dalam ekspresi melin¬dungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia); dan doktrin kerakyatan(Tahta adalah untuk Rakyat – dalam ekspresi memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa); dan sekaligus mempertegas humanisme dalam arti ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasar kemerdekaan, perdamaian dan keadilan sosial.
*Penulis adalah Guru Besar Universitas Indonesia. Tulisan ini diambil dari Orasi Ilmiah penulis pada Dies Natalis Universitas Indonesia, 2 Februari 2015

BAHASA DAYAK NGAJU
Asuhan Kusni Sulang.

UNGKAPAN (SEWUT), IBARAT (TANDING) PERIBAHASA (PARIBASA) DAYAK
~ Mangarambang arep kilau haur. Memagari diri seperti aur. Pepatah ini berarti melukiskan perangai seseorang yang hanya mengurus keluarga intinya sendiri tanpa menggubris keadaan kanan-kiri, termasuk sanak-saudaranya yang lain. Dunia orang ini hanyalah sekitar keluarga intinya saja.
~ Huma kilau karungan manuk. Rumah ibarat sarang ayam. Perbandingan ini melukiskan keadaan rumah seseorang yang sangat kotor dan tidak terawat.
~Manéwéng humbang ijé kaupun. Menebang bambu satu rumpunt. Perbandingan ini menggambarkan perbuatan buruk seorang anggota keluarga yang merusak nama baik seluruh keluarga besarnya. Dekat dengan tanding (ibarat) ini adalah “rusak susu sebelanga oleh nila setitik”.
~ Kilau jajili handak dimpah tasik. Seperti jajili (ikan sangat kecil = bilis) mau menyeberangi laut. Perbandingan ini mengambarkan keinginan seseorang yang serba kekurangan tapi hendak menggapai sesuatu yang maha besar. Dalam bahasa Indonesia perbandingan ini dekat dengan sikap “menggantang asap”.

Sajak-Sajak Esun Sahun *
SIAPAKAH YANG INGAT KEPADA MEREKA?

pembangunan pesat itu, terhenti di tengah lumpur jalan sepaha
seperti laju kendaraan terpuruk antara sampit-kuala pambuang
pembangunan pesat itu terhenti di topi kurus hitam sederhana
merentangkan batang-batang membuka jalan maju
apakah kalian ingat kepadanya ketika mengambil kebijakan?
2010.
MEREKA MASIH DI LIMBAH LAMA
kuning kencana pasir pantai pandaran dan pambuang
pada laut jawa dan pasir ini tersimpan legenda-legenda gaib
sampai di kota berjumpa para tetua aku dapatkan
kekuasaan adalah kerajaan penuh keanehan para penyulap
hingga penduduk masih saja bagai dahulu di limbah papa

2010.
ELASTIS

tanpa hujan sehari semalam seperti petang inipun
kuala pembuang kota rawa dan pantai kota tergenang
air di halaman kantor, rumah petinggi hingga stadion
pembangunan demikian nisbi oleh dekatnya anggaran dan proyek
segalanya serba elastis

2010.
DERMAGA SERUYAN

empat lima kapal warna putih di dermaga
membongkar batu-batu dari jawa
sungai seruyan hari ini terutama untuk pelaut
penduduk menyingkir ketika ikan menghilang di limbah sawit
petinggi pedagang menghitung komisi di pundi-pundi []

* Penyair tinggal di Palangka Raya

MENENGGELAMKAN MATAHARI

Cerita Tun Ruang
MENENGGELAMKAN MATAHARI
Dari kalangan atas hingga orang jalanan negeri ini, lebih-lebih kalangan menengah ke atas, sangat suka menggunakan istilah -istilah asing, terutama kata-kata bahasa Inggris, walau pun sebenarnya kosakata bahasa Indonesianya ada, misalnya anda, kamu, kau. Hanya saja, si pembicara merasa kurang bergengsi jika menggunakan kosakata-kosakata tersebut. Maka mereka menggunakan untuk kosakata-kosakata tersebut kata bahasa Inggris: “You”. Untuk terimakasih digunakan kata “thanks”. Dan lain-lain, dan lain-lain lagi.
Saya menyebut kesukaan ini sebagai penyakit pola pikir dan mentalitas anak jajahan yang di zaman Belanda dulu disebut penyakit inlander. Mereka tidak bangga pada budaya mereka sendiri, dan merasa gengsi mereka meningkat apabila menggunakan bahasa penjajah. Suatu bentuk penyakit rendah diri yang dibungkus dengan kepongahan, kebodohan dan ketidaksadaran bahkan ketidaktahuan yang dibungkus dengan bagaya atau jual koyok.
Para penyelenggara Negara di Kalimantan Tengah pun tidak luput dari virus penyakit ini. Sejalan dengan gencarnna gerakan menyelamatkan lingkungan yang sangat rusak seiring serbuan investor, maka petinggi provinsi untuk nampak progresif dan tanggap zaman, lalu menamakan Kalimantan Tengah setbagai “provinsi hijau’. Tapi tidak istilah yang digunakan adalah “green province”.
Di bahasa mana pun, kata senantiasa mengandung makna, mempunyai isi. Isi ini menjadi lumer ketika tindakan membuatnya menjadi dusta dengan tujuan sesuai kepentingan tertentu. Dalam politik makna itu disebut kebijakan.
Ketika kebijakan menjadikan provinsi Kalimantan Tengah sebagai ‘green province’, Mateus yang pada waktu itu menjadi orang pertama di Badan Lingkungan Hidup (BLH) segera mengambil kebijakan yang bersifat hijau. Kebijakan yang benar, tentu mempunyai sanksi jika tidak dipatuhi. Kebijakan tanpa sanksi tidak lain dari dusta. Mateus yang lahir dan besar di Tanah Dayak, semangat kedayakannya, cukup tinggi, sangat sadar bahwa Kalimantan Tengah, kampung-halamannya secara lingkungan sangat rusak. Karena itu, ia sangat gembira ketika ditempatkan sebagai orang pertama BLH. Dengan kedudukan ini, ia berkhayal akan mampu, paling tidak mengurangi, kalau tidak bisa menghentikan, kerusakan alam kampung kelahiran. Ia merasa dengan adanya kebijakan “Kalteng sebagai ‘green province’”, impiannnya menemukan jalan pelaksanaan. Ia pun menerbitkan kebijakan menutup perusahaan-perusahaan yang tidak punya Amdal, apalagi yang tidak clear and clean dalam izin usaha, menuntut ke pengadilan perusahaan-perusahaan siapa pun yang merusak lingkungan. Sebelum menerbitkan kebijakannya, Mateus memimpin sendiri pengumpulan data lapangan mutakhir.
Dari data lapangan mutakhir itu, ia jadi tahu tahu secara kongkret pemilik perusahaan-perusahaan besar dan bagaimana polah-tingkah mereka secara rinci. Melalui data-data rinci tersebut, ia sempat menanyai diri: “Diterbitkan tidak kebijakan hijau ini? Kalau diterbitkan pasti mendapat reaksi keras dari para petinggi yang memiliki perusahaan sawit dan tambang yang terkena oleh kebijakan. Kalau tidak diterbitkan sama dengan membiarkan kejahatan dan kerusakan kampunghalaman berlanjut dengan melenggang. Di mana tanggungjawab moral saya sebaai pejabat dan lebih-lebih sebagai Anak Dayak?”. Ia bergulat dengan dirinya. Di akhir pergumulan pikiran, ia berdiri dari kursi dan berkata pasti: “Isen Mulang!. Bukan Dayak namanya jika takut membela kebenaran dan menghindari tanggungjawab.”
“Isen Mulang! Isen Mulang!. Kau anak Dayak Mateus. Jangan kau khianati Dayak seumur hidupmu!”. Mateus berkata sendiri sambil mengangkat tinju di depan wajahnya. Berjalan mondar-mandir di ruang kerjanya yang lapang. Mateus memenangi pergulatan dengan dirinya. Ia siap menerima resiko apa pun dari kebijakan yang kemudian ia terbitkan. Ia terbitkan dengan kesadaran, dengan mimpi dan kesetiaan pada kampunghalaman, pada perjuangan Dayak. Ayah Mateus adalah seorang gerilyawan terkemuka waktu perjuangan mengusir Belanda dari Tanah Dayak dan untuk mengibarkan Merah Putih.
Apa yang telah menjadi hitungan Mateus, benar-benar terjadi tidak sampai seminggu setelah kebijakannya diterbitkan. Reaksi dari pemilik perusahaan perkebunan yang sekaligus petinggi penting tiba. Belum sempat ia menindaklanjuti kebijakannya, Mateus sudah digeserr dari kedudukannya sebagai orang pertama BLH. Ia ditempatkan sebagai penanggungjawab di Badan yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan lingkungan hidup. Di Badan baru ini pun, ia cuma sebentar walau pun secara usia ia masih pada usia-usia produktif.
“Mengapa koq sekarang di sini?” tanya saya ketika kami berjumpa di ruang kerja barunya sambil mengenang bagaimana ia membantu kami dalam kegiatan-kegiatan. Ketika kami menemuinya semasa ia di BLH untuk meminjam ruangan, ia dengan antusias menyambut kami.
“Gunakan ruangan ini untuk kemajuan Kalteng. Saya pastikan bahwa kapan saja, kalian bisa pakai ruangan ini.”
“Saya di sini karena saya kalah. Kebobrokan masih sangat kuat. Kalteng dikuasai oleh keboborokan. Boleh jadi kekalahan ini pun kekalahan Dayak juga”, ujarnya sambil tersenyum pahit.
“Narsiskah pernyataan saya?” tanyanya.
“Saya kira tidak apabila kita jujur pada diri sendiri dan kenyataan. Hanya menurut saya, kalah tidak berarti salah, Sobat! Kebenaran untuk sementara bisa dikalahkan, dan merupakan hal yang lumrah ketika imbangan kekuatan belum memenangkannya. Tapi paling tidak, kau sudah menunjukkan adanya ketidak beresan di kampung-halaman ini. Apa kau kecewa dengan penyingkiran dirimu? ”
“Tidak, siama sekali tidak, Sobat. Saya sudah memperhitungkan resiko ini sebelum dan ketika menerbitkan kebijakan meyambut Kalteng Green Province.”
“Lalu, apa rencanamu selanjutnya?”
“Tetua bilang, Dayak itu Utus Panarung. Turunan Pelaga. Sebagai Dayak demikian, apa ada lain yang niscaya dilakukan kecuali meneruskan laga, melanjutkan tarung dengan seribu satu cara? Adakah filosofi demikian dalam masyarakat Bugis-Makassar?”
“Ada sebagaiman tertuang dalam ungkapan yang jika diterjemahkan secara bebas ke bahasa Indonesia kurang lebih begini: “Sekali layar pinisi dikembangkan, pantang balik ke pantai sebelum mengalahkan ombak”.
“Di masyarakat Dayak, filosofi demikian kami tuangkan dalam kata-kata “Isen Mulang.”
Isen Mulang adalah kata-kata yang biasa diucapkan Mateus saban kami berpisah seakan-akan identik dengan “sampai jumpa”.
Mateus sudah dipensiun dinikan. Ia tidak memegang jabatan apa pun lagi.Setiap asap yang tiba menyelimuti Kalteng saban musim kemarau, dan banjir saban musiim penghujan, Kalteng ‘green province’ terjaring dalam kabut asap dan tenggelam dalam genangan banjir. Saban itu pula, wajah Mateus terbayang dalam kabut dan air bah itu. Mateus yang sengaja dihanyutkan seperti Dayak yang sengaja dikalahkan dan dibiar kalah. Kekalahan ini menjadi tragedi karena kekalahan dan pembiaran kalah itu dilakukan oleh orang Dayak sendiri atas nama kemajuan Dayak saat dusta dan uang menjadi tuan budak. Keduanya tidak memerlukan orang jujur. Kejujuran yang disingkirkan, nurani yang dibunuh, apa bedanya dengan menenggelamkan matahari? []

* Tun Ruang, Uluh Kalteng asal Bugis-Makassar, tinggal di Palangka Raya.

BAHASA DAYAK NGAJU
Asuhan Kusni Sulang.

UNGKAPAN FILOSOFI DAYAK
Épat Pa, atau sering juga disebut Épat P (Empat P) . P di sini merupakan singkatan dari kata-kata: Pananjaru (Pembohong), Panakau (Pencuri), Pambusik (Penjudi), Pambawi (Main perempuan). Épat P ini mempunyai kemiripan dengan Empat M (Maling, Main, Madat dan Madon) di Jawa Tengah.
Dalam masyarakat Dayak dahoeloe, perilaku Épat P merupakan perbuatan-perbuatan terkutuk.
Pembohong dalam masyarakat dipandang sebagai orang tidak berharga karena kata-katanya tidak bisa dipegang. Padahal bagi orang Dayak dahoeloe, kata-kata merupakan terjemahan dari perbuatan, dan perbuatan diterjemahkan oleh kata-kata. Satunya kata dan perbuatan ini, tercermin pada keyakinan bahwa kutukan (sapa, manyapa [mengutuk]), cepat atau lambat akan terwujud, dipercayai akan menjadi kenyataan.
Acara Sumpah Memotong Rotan, Menabur Garam Beras Berabu pun di satu sisi juga dilakukan dengan bertolak pada kekuatan dan kepercayaan pada kata. Bahwa kata mempunyai makna dan tidak terpisahkan diri makna atau isinya. Demikian juga halnya dengan aji-aji yang hingga sekarang masih banyak dipercayai oleh warga Dayak, tidak bebas dari kepercayaan pada kata dan isinya, satunya kata dengan perbuatan.
Politik pencitraan yang marak dilakukan oleh para politisien negeri ini, termasuk di Kalimantan Tengah tidak lain dari politik dusta yang dilakukan oleh politisi pendusta atau politisien.
Dilihat dari segi budaya Dayak dahoeloe, politik pencitraan merupakan politik yang dilakukan oleh para politisien berkualitas nista dan tidak layak memegang jabatan apa pun di Tanah Dayak.

Sajak Esun Sahun
DARI SINI AKU BERGEMING

duabelas dari 14 kabupaten dan kota kalimantan tengahku
orang-orang pertamanya adalah dayak
duabelas daerah –daerah itu habis terjual disebut maju melesat
lalu apa arti putera daerah dan dayak selalu dituntut
jika menjual kampung kelahiran?

begini memang jika calo menjadi penguasa

di tengah kehidupan begini keruh aku katakan:
tanah dayak tidak perlu dayak pencuri
membiarkan pengasingan dan masakre oleh kepapaan terjadi
tanah dayak menanti manusia panarung
anak enggang putera-puteri naga

etnik hilang pegangan
mabuk oleh kepapaan ciptaan
membuta sebagai budak-budak dusta

sebagai pemilik besi tenggelam
turunan maharaja bunu di pantai manusia
tuan-tuan dan nyonya-nyonya terhormat
dari sini aku bergeming
menanti timbulnya buaya tujuh warna
menertibkan kekacauan menghalau dusta dari singgasana. []

KERJASAMA DAYAK SE-BORNEO

Tajuk Panarung Andriani S. Kusni

KERJASAMA DAYAK SE-BORNEO
Sebagai kelanjutan dari Festival Budaya Dayak pertama yang berlangsung di Istora Bung Karno Jakarta Mei 2014 lalu, pada tanggal 3 sampai dengan 9 Agustus 2015 mendatang di Palangka Raya akan dilangsungkan Festival Budaya Dayak sepulau Borneo. Bersamaan dengan kegiatan ini akan dilangsungkan juga Kongres Pemuda Dayak Indonesia. Saudara-saudara Dayak Kadazan-Murut dari Sabah telah menyatakan keinginan untuk hadir dalam acara akbar tersebut yang dikabarkan bakal dibuka oleh Presiden Jokowi.
Kerjasama antar lembaga dalam berbagai bidang, terutama antara Dayak Kalimantan Barat dengan Dayak Sarawak dan Sabah sejak lama sudah berlangsung. Hanya saja kerjasama dengan Dayak Kalimantan Tengah masih kurang berkembang, baru sebatas individual.
Festival Dayak sepulau Borneo di mana Dayak sepulau raya bertemu merupakan suatu kesempatan yang tidak terjadi saban waktu. Alangkah baiknya jika kesempatan langka ini dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk membicarakan dan mengembangkan kerjasama erat antar Dayak sepulau. Karena Festival merupakan temu budaya, maka mengapa tidak kerjasama itu dimulai dari bidang sastra-seni, misalnya. Kesamaan budaya dan masalah yang dihadapi oleh Dayak se-Borneo merupakan landasan kuat guna menjalin kerjasama itu. Untuk mengetahui dan memperoleh kesepakatan mulai dari mana kerjasama itu dilakukan dan bagaimana ia dilangsungkan, kiranya akan sangat efektif jika panitya Festival menyediakan waktu khusus, misalnya satu atau dua hari untuk membicarakan soal ini dengan para utusan dari Sabah, Sarawak dan atau Brunei misalnya. Melalui pertemuan satu atau dua hari itu, paling tidak bisa ditampung pikiran-pikiran dan usul-usul dari saudara-saudara Dayak dari daerah lain pulau serta apa-apa saja yang bisa dilakukan bersama. Jadi Festival bukan hanya ajang pertunjukan kesenian, tapi juga merupakan kesempatan bertukarpikiran dan bertukar saran guna peningkatan mutu budaya Dayak lebih lanjut. Membatasi Festival Budaya hanya pada pertunjukan, suka atau tidak suka, akan membuat Festival berada pada alur rutinisme yang tidak membawa kita maju. Boleh jadi melalui pertemuan satu-dua hari itu didapat kesepakatan bahwa Festival selanjutnya juga bisa dilangsungkan di Sabah, atau Sarawak atau di Brunei.
Banyak hal yang bisa dilakukan bersama oleh Dayak se-Borneo dan yang sampai hari ini belum ditangani seperti sejarah, penelitian, kajian bandingan antar Dayak, bagaimana mengembangkan dan meningkatkan mutu kesenian Dayak, melakukan penerbitan bersama, dan lain-lain. Selain itu, kalau mau jujur, saling mengenal baik sesama Dayak pun masih belum. Festival Dayak se-Borneo jadinya merupakan suatu kesempatan besar untuk membicarakan kemudian melaksanakan apa-apa yang bisa dikerjasamakan. Hasil pembicaraan dalam pertemuan satu-dua hari tersebut akan jauh lebih berharga dan bermakna strategis dari sebuah tropi sebagai pemenang lomba pertunjukan.
Festival Dayak se-Borneo niscayanya ditempatkan sebagai bagian dari strategi perjalanan maju menanggapi zaman yang tak menunggu siapa pun yang lengah. Tiada siapa pun yang akan menolong dan memajukan Dayak, kecuali Dayak itu sendiri seperti yang diajarkan oleh filosofi Dayak Ngaju “menyayangi diri” (masi arép). Negara pun, apalagi penyelenggara Negara yang banyak korumpu dan memperdagangkan Kalimantan serta tidak paham budaya Dayak, tidak bakal menggubris Dayak apabila Dayak lemah. Lemah secara organisasi, lemah secara konsepsional, pikiran dan mentalitas, lembah secara karakter seperti suka menjual diri alias oportunis. []

Cerpen Jesus Anam
PAIMO DAN CALEG
Tubuhnya penuh dengan panu. Namanya Paimo. Raut wajahnya tak pernah nampak gembira. Tapi jelas hal itu bukan karena penyakit panunya yang, katanya, gatalnya masyaalloh. Ya, pasti karena hal lain. Pasti masalah keuangan. Dan saya yakin itu.
Saya sangat mengenal baik sosok Paimo, karena sampai saat ini rumah kontrakannya masih tetap berada di samping rumah kontrakan saya. Kami sama-sama mengontrak rumah petak milik Haji Solekan.
Paimo adalah seorang buruh pabrik roti. Gajinya di bawah UMK. Istrinya menganggur karena mengurus anak bungsunya yang masih kecil. Dulu istrinya pernah berjualan sayur keliling. Namun setelah anak bungsunya lahir, pekerjaan itu dihentikan.
Sekarang tak ada penghasilan tambahan lagi bagi keluarga Paimo. Mereka harus benar-benar menghemat. Uang sepuluh ribu rupiah saja sangat berarti bagi mereka. Tak ada istilah jalan-jalan, rekreasi, menikmati pemandangan, ulang tahun, dan istilah-istilah lain yang sejenis di dalam kamus hidupnya.
Pada tanggal sembilan kemarin, saat menjelang coblosan, Paimo terpaksa menerima uang sebesar seratus ribu rupiah dari seorang Caleg. Paimo ditugasi untuk mengorganisasi massa di RW-nya agar mereka memilih Si Caleg tersebut. Ia berpikir pendek. Ia tidak berpikir tentang asal-usul uang itu. Uang dari mana atau dari siapa bagi Paimo tidak masalah. Ia hanya berpikir bahwa budget untuk susu Si Kecil sangat minim. Uang gaji bulan ini sebagian besar dialokasikan untuk membayar kontrakan rumah dan untuk makan sehari-hari. Tak ada pikiran lain kecuali mencari penghasilan tambahan, dari segala arah.
Wajah Paimo yang hitam kekar rupanya membuat yakin Si Caleg dan orang-orangnya, bahwa Paimo akan mampu mempengaruhi para calon pemilih se-RW. Lalu Paimo memberikan uang sebesar dua puluh ribu rupiah kepada masing-masing calon pemilih di RW-nya.
Tapi hari itu benar-benar hari yang apes bagi Paimo. Ia dimarahi habis-habisan oleh orang-orangnya Si Caleg yang telah memberinya uang. Para calon pemilih se-RW yang telah diberi uang masing-masing sebesar dua puluh ribuan tidak ada yang berangkat ke TPS. Meraka malah tidur-tiduran di rumah, bengong di teras; ada pula yang pergi menghadiri hajatan dan mancing.
Mungkin jika tindakan ugal-ugalan ini hanya dilakukan oleh dua atau tiga orang saja tidak menjadi persoalan. Pasalnya ini dilakukan oleh orang-orang se-RW, yang tentu, sangat menentukan terhadap jadi dan tidaknya Si Caleg.
Dan Caleg itu akhirnya tidak jadi.
Saya pun ikut-ikutan panik.
“Kok bisa begitu, Mo?”
“Gak ngerti, Mas.”
“Lain kali gak usah begitu lagi.”
“Gak perlu membahas soal itu, Mas. Saya punya bayi yang butuh asupan susu lebih.”
Persoalan berlanjut. Caleg itu meminta uang yang sudah diberikan, dengan jumlah sekitar 10 juta. Paimo mengelak. Tapi Paimo diancam untuk dipukuli. Ia takut. Istrinya juga takut. Saya pun ikut takut.
“Orang-orang itu suruh mengembalikan uangnya!” usul saya.
“Susah, Mas. Mereka juga bajingan tengik, sepertiku.”
“Laporkan ke kantor polisi!”
“Polisi juga bajingan tengik.”
“LSM?”
“Apalagi LSM.”
“Media?”
“Hush, tambah parah. Nanti saya dijadikan komoditas untuk menarik iklan.”
“Lalu bagaimana?”
“Mas mau bantu saya?”
“Siap, Mo. Kamu sahabatku.”
“Ayo kita hadapi berdua!”
“Caranya?”
“Kita kumpulkan orang-orang yang masih ada rasa peduli terhadap persoalan saya.”
“Saya yakin masih banyak ada kelompok yang peduli dan bersedia membantumu.”
“Kira-kira kelompok mana dan apa?”
“Serikat buruh pimpinan Cak Keteno. Dulu mereka juga pernah membantu persoalan dana BOS yang meresahkan masyarakat.”
“Baiklah kalau begitu. Apa kita akan bergerak ke rumah Si Caleg.”
“Yup, kita sampaikan keberatan kita. Kalau perlu kita ekspos keburukannya.”
“Apakah kita juga akan melempari rumahnya?”
“Hemm, bisa jadi. Biar jadi shock-therapy buat para caleg yang bermental bajingan; caleg palsu, penipu rakyat.”
“Cocok. Kalau dia masih bersikukuh untuk meminta uangnya kembali, terpaksa rumahnya kita lempari dengan batu. Seperti yang pernah dikatakan oleh pepatah, bahwa jika kita melempar batu seorang diri, maka itu disebut kriminal; tapi jika melempar batu bersama-sama, maka itu politik.”
“Cerdas!” []

SAJAK YAPET OMAR
NEGERI ZOMBIE DIKEPUNG RAYAP

negeri ini memang sudah sangat rusak
ibarat rumah pilar-pilarnya rapuh dimakan bubuk
dan rayapnya tidak lain kita sendiri

kita yang hidup hari ini menjadi yatim-piatu sejak balita
diasuh penjahat sehingga anak baik adalah mujizat negeri maling
harapan sangat menyakitkan seperti menikam diri sendiri

negeri ini dikuasai zombie menjungkirbalikkan tatanan
warganegara tidak memerlukan berkembangnya nalar
nalar adalah ancaman; sekolah dan universitas menjadi pasar

para petinggi menyebut daerahnya maju melesat
tak ada lagi desa tertinggal sedangkan kenyataan
mengisyaratkan kita lari ke belakang menuju kegelapan
melomba putusasa dan kematian membayang-bayang

kita lahir di negeri zombie dikepung rayap berjubah rahib
aku menanyaimu apakah masih siap menjadi manusia
artinya menatanya kembali seperti harapan sediakala?

2015.

• Penyair tinggal di Parenggean, Kotawaringin Timur.