Archive for the ‘INFO’ Category

JOKOWI LANGGAR JANJI NAWACITA

Hapus Syarat Bahasa Indonesia
Pengamat: Jokowi Langgar Janji Nawacita
Kamis, 27 Agustus 2015, 13:09 WIB
 
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pengamat pendidikan Doni Koesoema menilai,
Presiden Joko Widodo melanggar janji Nawacita jika menghapuskan aturan tenaga kerja
asing wajib menguasai bahasa Indonesia.
 
Doni Koesoema mengatakan Presiden Joko Widodo melanggar janjinya untuk
mengedepankan kepribadian dan kebudayaan Indonesia.
 
“Melaksanakan Nawacita berarti menunjukkan bangsa yang berkarakter, tetapi
dengan menghapus bahasa Indonesia sama saja dengan menghapus karakter bangsa,”
ujarnya pada Republika.
 
Penghapusan ini sama saja dengan membiarkan Indonesia rusak. Alasan untuk
mendorong arus investasi dari luar negeri ke Indonesia pun tak ada korelasinya.
 
Menurut dia, meningkatnya investasi itu masalah keamanan dan kenyamanan bukan
bisa atau tidaknya bahasa Indonesia. Sehingga alasan tersebut tidak logis.
 
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta Menteri Tenaga Kerja menghapus
syarat bisa berbahasa Indonesia bagi TKA. Sekretaris Kabinet Pramono Anung
beralasan hal ini dimaksudkan untuk mendorong arus investasi dari luar negeri ke
Indonesia.
 
Reporter : Ratna Ajeng Tejomukti
Redaktur : Bayu Hermawan

MAHASISWA YOGYA NYALAKAN LILIN SOLIDARITAS UNTUK PETANI URUT SEWU KEBUMEN

Rabu 26 Aug 2015, 23:29 WIB

Mahasiswa Yogya Nyalakan Lilin Solidaritas Untuk Petani Urut Sewu Kebumen

Edzan Raharjo – detikNews
Mahasiswa Yogya Nyalakan Lilin Solidaritas Untuk Petani Urut Sewu KebumenFoto: Edzan R
Yogyakarta – Konflik sengketa lahan antara warga dan TNI di wilayah Urutsewu, Kebumen mengundang keprihatinan banyak pihak. Apalagi peristiwa ini menyebabkan jatuhnya korban luka di kalangan warga.

Sebagai bentuk solidaritas, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Untuk Petani Urutsewu (SPUK) menggelar aksi di Titik Nol Kilometer Yogyakarta, Rabu (26/8/2015) malam.

Mereka menyalakan lilin, berorasi dan membaca puisi mengecam aparat TNI AD yang mereka nilai brutal terhadap petani Urutsewu. Akibat tindakan TNI AD ini banyak warga yang menjadi korban karena dipukuli, diinjak-injak dan ditakut-takuti dengan senjata.

Mahasiswa menuntut agar kasus kekerasan fisik petani dan warga Urutsewu di desa Wiromartan, kecamatan Mirit, Kebumen ini diusut tuntas. Menuntut agar aparat TNI AD yang melakukan kriminalisasi kepada warga di hukum berat. Menuntut agar Dandim Kebumen dicopot atas tindakan anak buahnya tersebut. Meminta agar pagar yang membatasi petani Urutsewu dari tanahnya dirobohkan.

“Selama ini kita sering melakukan aksi protes tapi tidak terekspose, baru setelah bentrok dieskpose. Kita ingin mengawal kasus ini,”kata peserta aksi Abdul Aziz di Titik Nol Kilometer Yogyakarta.

Mereka meninginkan lebih baik wilayah Urutsewu dijadikan sebagai kawasan wisata dan pertanian. Karena selama ini petani menanam berbagai tanaman seperti semangka, sehingga bisa dijadikan agrowisata.

Dalam aksinya, mereka membentangkan poster-poster diantaranya bertuliskan, ‘Ganjar Pranowo Kemana Saja Dirimu?!, ‘Tegakan kedaulatan petani Urutsewu,’ ‘TNI bukan penindas rakyat,’ dan lain-lain.
(ega/ega)

WARGA SRONDOL KULON GUGAT PRESIDEN DAN TNI RP.21 MILIAR

SUARAMERDEKA.com – Berita dan Informasi Jawa Tengah

Warga Srondol Kulon Gugat Presiden dan TNI Rp 21 Miliar

26 Agustus 2015 22:44 WIBGUGATAN : Perwakilan warga Srondol Kulon didampingi kuasa hukumnya Yosep Parera (tengah) telah mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Negeri Semarang terkait nasib 21 warganya yang digusur aparat TNI Juli lalu.(suaramerdeka.com/ Modesta Fiska)

SEMARANG, suaramerdeka.com – Sebanyak 21 warga Srondol Kulon korban penggusuran aparat TNI pada 25 Juli lalu akhirnya, mengugat total lebih dari Rp 21 miliar lebih. Gugatan itu ditujukan kepada Presiden RI selaku pemegang kekuasaan tertinggi TNI. Panglima TNI, Kepala Satuan Angkatan Darat (KSAD) dan Pangdam IV Diponegoro. Selain tergugat di atas, juga ikut digugat lima warga Jakarta Veronika Maria Winarti Ongko Juwono, Antonius Sukiato Ongko Juwono, Swannywati Ongko Juwono, Ninarti Ongko Juwono, dan Tjitra Kumala Dewi Wongso.

Kuasa hukum penggugat, Theodorus Yosep Parera menegaskan, gugatan itu telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Semarang pada 19 Agustus lalu dan telah tercatat dengan nomor 311/Pdt.g/XV/PN.Smg. Dalam pembongkaran oleh TNI sepekan sebelum Lebaran lalu tersebut, dinilai bertentangan dengan hukum. Akibat kerusakan bangunan dan barang-barang, warga pun menuntut gantirugi sebesar Rp 10,684 miliar.

“Selain materiil, kami juga menuntut ganti rugi moril karena perasaan takut was-was dan cemas karena tidak memiliki tempat tinggal sebesar Rp 500 juta untuk setiap KK jadi totalnya Rp 10,5 miliar. Sehingga untuk moril dan materiil lebih dari Rp 21 miliar,” kata Yosep didampingi Ketua RT 4 RW 2, Kelurahan Srondol Kulon, Trinoto, Rabu (26/8).
(Modesta Fiska/ CN40/ SM Network)

MENCERNA LOGIKA AHOK

MENCERNA LOGIKA AHOK

clip_image002

‘Chan CT’ SADAR@netvigator.com [tionghoa-net]

To GELORA_In August, 27 , 2015.at 10:14 PM

ISLAM NUSANTARA PRAKTIK KESEHARIAN BERAGAMA KAUM SANTRI

Islam Nusantara Praktik Keseharian Beragama Kaum Santri

Rabu, 26/08/2015 20:04
Jakarta, *NU Online*
Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj (Kang Said) menunjukkan warna khas
kalangan santri dalam mempraktikkan agama. Dalam diskusi publik yang
digelar siang ini di Jakarta, Rabu (26/8), Kang Said menyebut kalangan
santri memandang keragaman suku, bahasa, budaya, dan agama di Nusantara
sebagai sebuah fitrah dari Allah Yang Maha Kuasa.

Dalam diskusi bertajuk “Pancasila Rumah Kita: Perbedaan Adalah Rahmat”,
Kang Said mengatakan, “Islam Nusantara ini menjadi warna santri beragama
sehari-hari tanpa perlu doktrin atau penataran apapun.”

Para santri diajari memahami kitab suci secara utuh. Mereka terlatih
meneladani akhlaq para kiai yang menunjukkan sikap toleransi terhadap
kehadiran pemeluk agama lain. “Ada atau tidak ada bom, para santri akan
terus menunjukkan sikap moderat,” kata Kang Said di hadapan sedikitnya 70
hadirin dari pelbagai lintas agama.

Tampak hadir sebagai narasumber lainnya Executive Scretary Konferensi
Waligereja Indonesia Romo Edy Purwanto, perwakilan dari Persekutuan
Gereja-gereja Indonesia Pdt Albertus Patty, serta utusan Perwakilan Umat
Buddha Indonesia Bhiksu YM Dutavira Mahastavira.

Di hadapan narasumber dan para hadirin, Kang Said bercerita bagaimana
kalangan santri bergaul dengan pemeluk agama lain mulai dari zaman
Walisongo hingga santri di era sekarang. Ia juga memaparkan cara dakwah
santri yang merujuk pada model dakwah Walisongo.

“Tidak pernah terbukti seorang santri NU memprovokasi massa untuk menyerang
atau menggusur tempat ibadah pemeluk agama lain,” ujar Kang Said.

Kang Said mengutip ayat Al-Quran yang berbunyi, “Seandainya Allah
menghendaki, niscaya Ia menjadikanmu sebagai satu umat.”

Sementara moderator diskusi Syafiq Alielha mengangkat sejumlah fenomena
cara beragama yang cenderung ekstrem. “Di luar sana masih ada
kelompok-kelompok beragama yang kurang menghayati nilai-nilai Pancasila,”
ujar Syafiq yang kini diamanahkan sebagai Pemred *NU Online*. (*Alhafiz K*)

Sumber:

http://nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,44-id,61822-lang,id-c,nasional-t,Islam+Nusantara+Praktik+Keseharian+Beragama+Kaum+Santri-.phpx


http://harian-oftheday.blogspot.com/

“…menyembah yang maha esa,
menghormati yang lebih tua,
menyayangi yang lebih muda,
mengasihi sesama…”

PUSAT TERAPKAN POLITIK ANAK TIRI?

Tribun-Maluku.com | Berita dan Informasi Seputar Maluku Terkini

Kamis, 13 Agustus 2015

30 Tahun, Maluku Perjuangkan Tunjangan Kemahalan

Pemerintah provinsi Maluku selama 30 tahun terakhir memperjuangkan alokasi dana tunjangan kemahalan seperti yang diperoleh Papua, Papua Barat dan Aceh, tetapi hingga kini tidak pernah dijawab pemerintah pusat.

Ambon, Tribun-Maluku.com : Pemerintah provinsi Maluku selama 30 tahun terakhir memperjuangkan alokasi dana tunjangan kemahalan seperti yang diperoleh Papua, Papua Barat dan Aceh, tetapi hingga kini tidak pernah dijawab pemerintah pusat.

“Lebih dari 30 tahun kami berjuang agar pemerintah Pusat dapat memberikan tunjangan kemahalan di provinsi Maluku, tetapi sampai saat ini tidak pernah dijawab,” kata Gubernur Maluku Said Assagaff di Ambon, Kamis (13/8).

Menurutnya, tingkat kemahalan berbagai kebutuhan masyarakat di Maluku relatif sama bahkan ada yang lebih mahal dari Papua, Papua Barat maupun Aceh.

“Karena itu sudah sepantasnya pemerintah pusat mempertimbangkan pemberian tunjangan serupa untuk Maluku,” katanya.

Said menegaskan, perjuangan memperoleh tunjangan kemahalan tersebut telah dilakukan Pemprov Maluku saat Adam Malik masih menjabat Wakil Presiden berkunjung ke Maluku tahun 1981.

Gubernur Maluku yang saat itu dijabat Hasan Slamet dalam pertemuan resmi dengan Wapres Adam Malik langsung meminta pemerintah pusat memberlakukan tunjangan kemahalan bagi Maluku.

Permintaan tunjangan kemahalan juga sudah disampaikan berulang kali kepada Presiden dan Wakil Presiden lainnya, termasuk kepada mantan Presiden Megawati Soekarno Putri dan Susilo Bambang Yudhoyono, tetapi tidak pernah direalisasikan.

Said juga menegaskan, dirinya saat menjabat Wakil Gubernur periode 2008 – 2013 maupun saat menjadi Gubernur, memanfaatkan berbagai kesempatan bertemu dengan para Menteri, DPR-RI maupun Presiden dan Wakil Presiden untuk dapat memberikan tunjangan kemahalan bagi Maluku.

“Saya sudah sering bicara tegas kepada pemerintah untuk memperhatikan aspirasi pemprov dan masyarakat di Maluku. Apa Maluku harus ribut dulu seperti Papua dan Papua Barat baru pemerintah memperhatikan dan menjawab aspirasi kita,” ujar Said.

Dia menandaskan, Maluku sebagai salah satu dari delapan provinsi pendiri negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sudah selayaknya diperhatikan pemerintah Pusat dengan mengalokasikan anggaran yang cukup dan memadai, sehingga ketertinggalan pembangunan di berbagai sektor dapat diselesaikan.

“Rasanya sangat tidak wajar jika Maluku sebagai provinsi pendiri bangsa dan negara ini, dibiarkan oleh pemerintah berada pada kategori provinsi termiskin di tanah air,” ujarnya.

Karena itu, Said berharap pemerintah Pusat dapat memperhatikan aspirasi pemprov dan masyarakat Maluku dan memberikan tunjangan kemahalan yang telah diperjuangkan selama puluhan tahun tersebut. (ant/tm)

NAZI-ISME PUJAAN MAHMAD DHANI?

 NAZI-ISME PUJAAN MAHMAD DHANI?
https://i0.wp.com/cdn.tmpo.co/data/2014/06/26/id_301447/301447_620.jpg
https://i1.wp.com/usimages.detik.com/content/2012/09/06/431/Ahmad-Dhani-5.jpg  https://i1.wp.com/www.museenkoeln.de/ausstellungen/nsd_0404_edelweiss/images/lexikon/lexikon0357.jpg
                                                  https://i1.wp.com/irwan.net/wp-content/uploads/HLIC/40e4ccde0d23f7d94ac9ee081d58ff4a.jpg

ONCE AGAIN, INGAPORE CHOKES ON INDONESIA’S HAZE

https://i2.wp.com/www.asiasentinel.com/wp-content/uploads/2014/10/sentinel-logo1.jpg

Once Again, Singapore Chokes on Indonesia’s Haze

Once Again, Singapore Chokes on Indonesia’s Haze

17 years of regional top level meetings haven’t accomplished much

It is fire season again in Indonesia, with the annual burning of rainforests to clear agricultural land bringing choking haze to neighboring countries Singapore and Malaysia and raising the specter of adding millions of tons of greenhouse gases to the atmosphere.

Non-clearing pacts with major oil palm and paper pulp suppliers including Asia Pulp & Paper appear to have done little to a cut into the problem. Jakarta under President Susilo Bambang Yudhoyono in 2011 introduced a forestry moratorium, which was renewed in May by President Joko Widodo. At that time, it was hoped that  it would put a hold on new concessions for activities such as logging and plantations. 

The moratorium appears to have done at least some good. Annual tree cover loss declined in 2013 to the lowest point in almost a decade, according to new high-resolution satellite-based maps released by Global Forest Watch, a partnership led by the World Resources Institute. From 2011-2013 Indonesia’s average tree cover loss was 1.6 million hectares per year, indicating the past decade’s surge in tree cover loss may have now plateaued.

It obviously hasn’t been enough.  According to another new study by Nature and Climate Change, “Thirty-eight percent of all tree cover loss in Indonesia occurred in primary forests, the most pristine and biodiverse of all the country’s forest land. Notably, 40 percent of this loss [within official forest areas] happened within zones that restrict forest clearing, such as national parks, protected forests, and even areas protected under the moratorium.”

With the El Nino periodic weather phenomenon expected to extend the traditional dry period from May into September, the haze is expected to be worse than usual. The ASEAN Haze Monitoring System has detected 4,763 hotspots, indicating wildfires, across Indonesia between Jan. 1 and July 23, the vast majority of them in the Kelantan rainforest on the island of Borneo. A depressing example of Indonesia’s attitude toward chocking its neighbors was given in March by Jusuf Kalla, the country’s vice president, who was quoted in the Jakarta Post as saying:  “For 11 months, they enjoyed nice air from Indonesia and they never thanked us. They have suffered because of the haze for one month and they get upset.”

In 2013, Singapore suffered its worst air pollution in 16 years, impelling Singapore Environment and Water Resources Minister Vivian Balakrishnan to say a haze-free ASEAN by 2020 – a goal unlikely to be met in any case – wasn’t good enough for Singaporeans, who have already suffered too long.

Balakrisnan made the comments at the 17th meeting of the Sub-Regional Ministerial Steering Committee (MSC) on transboundary haze pollution, an indication of how long Singapore has been complaining about the air Indonesia sends across the Strait of Malacca and the South China Sea.

According to the World Resources Institute in November 2014, Indonesia ranked sixth among the world’s top emitters of greenhouse gases – despite the fact that it has almost no industrial plant, unlike such industrial powerhouses as China (1), the United States (2) and the European Union (3). But in intensity of emissions, it ranked third.

berthelsen-haze-082415

The United Nations estimates the conversion of forests to other land uses is responsible for nearly 20 percent of net global carbon emissions, more than the entire global transportation sector and second only to the energy sector. A World Bank – UK aid report in 2007 found that Indonesian forest fires were responsible for about a third of global emissions from tropical deforestation.

Ariana Alisjahbana, Fred Stolle and Belinda Margono, writing on the World Resources Institute website, say that “Indonesia is losing primary forest at a staggering rate. The country now has the highest rate of loss in tropical primary forests in the world, overtaking Brazil. Primary tropical forests are the most carbon- and biodiversity-rich type of forest ecosystem.

From 2000 to 2012, Indonesia lost more than 6 million hectares of primary forest – an area half the size of England, according to their report. In recent years, Indonesia even surpassed Brazil in deforestation, losing almost twice as much primary forest as Brazil in 2012. Perhaps most worryingly, the new data shows that the problem is getting worse. Indonesia’s primary forest loss is increasing by an average of 47,600 hectares every year, with an increasing proportion of loss occurring in wetlands, which often results in massive greenhouse gas emissions from peat soils.

“A storm of outside pressure has gathered around Indonesia from its neighbors and the wider international community to stop the haze and help combat climate change,” according to an Aug. 18 report on the Mongabay website.  “Nevertheless, the international impetus on Indonesia to stem the burning of its forests has not abated.

“The damage from the fires, of course, is not all about regional haze and climate change. The clearing of rainforests is also destroying invaluable reserves of plants and animals. Indonesia is ranked as the fourth most biologically diverse country in the world. The protection of these forests from burning would consequently help safeguard their unique inhabitants, such as the orangutan. The Bornean orangutan (Pongo pygmaeus) is listed by the IUCN as Endangered and the Sumatran orangutan (P. abelii) Critically Endangered, due primarily to destruction of their forest habitat.

As in many cases, trying to find an equitable path through the sometimes-uneasy balance between environmental protection and development is not easy. Many forests have been felled and burned in Indonesia to open up land for palm oil plantations and to produce paper and wood products for an ever-expanding global market.

Six years ago, Indonesia enacted a moratorium banning the establishment of new commodity concessions such as oil palm and wood fiber plantations in primary forest. However, some are concerned the moratorium doesn’t go far enough, with exemptions when it comes to secondary forest and “national development” activities.

A real challenge in solving Indonesia’s regional haze-climate change conundrum lies in finding ways to avoid rainforest destruction while safeguarding the livelihoods of its citizens. At the most basic level, this involves generating profits for Indonesian people to make it worth their while not to burn forests.[]

SIWALIMA PORTAL BERITA TERBESAR DI MALUKU

SIWALIMA PORTAL BERITA TERBESAR DI MALUKU

KEMISKINAN DI INDONESIA BERADA DI KAWASAN TIMUR

Kemiskinan di Indonesia Berada di Kawasan Timur

Ambon – Kemiskinan di Indonesia berada di Kawasan Timur. Sebagian besar masyarakat timur mengalami tingkat kemiskinan yang tinggi, terutama di wilayah perdesaan. Hal itu diungkapkan Gubernur Maluku Said Assagaff dalam sambutannya yang dibacakan Staf Ahli Gubernur Maluku Bidang Pembangunan, Lutfi Rumbia dalam acara Rapat Koordinasi Rancangan Pedoman Pembangunan Kawasan Perdesaan Wilayah V yang berlangsung di Amaris Hotel Jalan Diponegoro Kecamatan Sirimau Kota Ambon Senin (24/8).

Rapat Koordinasi Wilayah V itu meliputi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, NTT dan NTB. Gubernur mengatakan,  pembangunan desa merupakan bagian integral dalam pembangunan nasional dan bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat di semua sektor. Pasca penetapan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang bertujuan untuk percepatan pembangunan desa sesuai dengan program nawacita Presiden Joko Widodo,  yakni memulai pembangunan daerah dari wilayah pinggiran atau desa.

“Konsep ini bertujuan untuk percepatan dan peningkatan kualitas pelayanan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa,” kata Gubernur.

Menurutnya, kawasan perdesaan membutuhkan tata ruang yang sistematis untuk dibangun sebagai wilayah perkotaan dan memulai perencanaan desa yang tepat akan melahirkan desa yang maju.

Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana, Zaenal Kwarin dalam laporannya menjelaskan, tujuan pembangunan kawasan perdesaan untuk percepatan dan peningkatan kualitas pelayanan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif.

Kementerian Desa Daerah Tertinggal ternyata selama ini bekerjasama dengan Universitas Pattimura (Unpatti). Olehnya Rektor Unpatti, Thomas Pentury dalam sambutannya mengatakan, dengan dipilihnya Unpatti maka hal itu menjadi tanggung jawab universitas dalam menjalankan Tri Dharma pendidikan terutama pembangunan perdesaan. Pentury berharap, dengan Rakor tersebut dapat memberikan kontribusi bagi kawasan Timur Indonesia dalam mengembangkan desanya masing-masing. (S-40

– See more at: http://www.siwalimanews.com/post/kemiskinan_di_indonesia_berada_di_kawasan_timur#sthash.2ZPkM9CU.dpuf

Tuesday, 25 August 2015
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 63 other followers