Archive for the ‘INFO’ Category

JOKOWI-KIH SEPAKAT DUET KOMJEN BADRODIN HAITI-BUDI GUNAWAN PIMPIN POLRI

Senin, 06/04/2015 14:59 WIB


Elvan Dany Sutrisno – detikNews
Jokowi-KIH Sepakat Duet Komjen Badrodin Haiti-Budi Gunawan Pimpin Polri

Jakarta – Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas dengan semua elite KIH di Istana Negara pada Minggu (6/4) malam. Hasilnya mereka sepakat Komjen Badrodin Haiti jadi Kapolri.

Namun ada syaratnya, Komjen Badrodin Haiti tak akan sendiri memimpin Polri. Komjen Badrodin akan didampingi seorang Wakapolri yang dinilai mumpuni.

“Ya Badrodin dan Budi Gunawan,” kata salah seorang elite KIH yang hadir dalam pertemuan tersebut, kepada detikcom, Senin (6/4/2015).

Mengenai posisinya, kabarnya Komjen Budi Gunawan akan menjadi Wakapolri. Keduanya akan bekerja bersama dengan Komjen Budi Waseso yang sudah lebih dulu diangkat menjadi Kabareskrim.

“Kabareskrim dianggap tegas,” kata sumber tersebut.

Dalam pertemuan itu elite KIH juga sudah memberikan saran kepada Presiden terkait rapat konsultasi dengan DPR siang ini. DPR pun dipastikan tak akan mengganjal pencalonan Komjen Badrodin Haiti jadi Kapolri.[]

(van/try)

KINI PDIP LEGOWO TERIMA KOMJEN BADRODIN JADI KAPOLRI

Detik.comSenin, 06/04/2015 16:24 WIB


Hardani Triyoga – detikNews
Kini PDIP Legowo Terima Komjen Badrodin Jadi Kapolri

Jakarta – Fraksi PDIP mengisyaratkan bersikap legowo terhadap pencalonan Komjen Badrodin Haiti sebagai Kapolri. Sekretaris Fraksi PDIP Bambang Wuryanto mengatakan Presiden Joko Widodo dalam rapat konsultasi bisa menjelaskan secara detail soal status Komjen Budi Gunawan yang dibatalkan sebagai kapolri.

“Soal status hukum Pak Budi Gunawan tadi kan dijelaskan secara terang menderang. Beliau (Komjen Budi) yang tersangka itu harus dipulihkan. Kan begitu loh. Yang punya kehormatan dan martabat. Maka sebagai anak manusia dan anak bangsa tidak boleh. Maka status hukumnya itu sudah clear,” kata Bambang di komplek parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/4/2015).

Dia mengatakan dengan status Budi Gunawan yang sudah dijelaskan Jokowi maka fraksi PDIP secara lisan bisa menerima pencalonan Badrodin Haiti. Dalam surat Jokowi sebelumnya ke DPR disebut status Komjen Budi masih tersangka. Padahal, status Komjen Budi sudah dipulihkan dengan putusan sidang praperadilan.

“Ini kan tulisan redakturnya kan sudah beres, sudah diperbaiki. Kalau sudah legowo, ini kan proses hukum, secara legal formal untuk Pak BG sudah clear,” tuturnya.

Lanjutnya, ia mengatakan ‘bola panas’ Badrodin Haiti ini akan di bawa ke Badan Musyawarah (Bamus) kemudian Komisi III DPR. Namun, ia menegaskan dengan penjelasan Jokowi soal status Komjen Budi maka PDIP bisa menerima secara lisan terkait Badrodin Haiti sebagai calon kapolri tunggal.

“Saya kira secara substansi kita sebagai anak bangsa, kita clear. Kita cukup bisa menerima,” katanya.(hat/van)

SINDIRAN AKBAR FAIZAL SOAL LULUSAN HAVARD MASUK ISTANA

Ini Isi Lengkap Sindiran Akbar Faizal Soal Lulusan Harvard Masuk Istana
Indah Mutiara Kami – detikNews, Minggu, 05/04/2015 23:15 WIB

Ini Isi Lengkap Sindiran Akbar Faizal Soal Lulusan Harvard Masuk Istana - 1
Foto: Akbar Faizal (twitter)

Sindiran Akbar Faizal Bocor
Jakarta – Pesan dari politikus NasDem Akbar Faizal ke Deputi II Kantor Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho bocor ke masyarakat. Akbar sendiri sudah mengakui bahwa ia menulis pesan tersebut.

“Itu percakapan dalam grup, jadi tidak perlu ditanggapi. Intinya itu percakapan dalam grup. Misal ada yang membocorkan itu bukan dari saya. Kemudian orang-orang tidak mengetahui apa konteks yang sedang dibicarakan,” ungkap Akbar saat dikonfirmasi detikcom, Minggu (5/4/2015) pukul 19.30 WIB.

Bocoran pesan tersebut pertama kali dicuitkan oleh netizen melalui akun Twitter @yani_bertiana. Belum diketahui siapa sosok pemilik akun ini.

“Selamat berlibur, teman-teman semua……… Ini ada bocoran SMS dari Akbar Faizal kepada Yanuar Nugroho, Deputi Kepala Staf Kepresidenan,” tulis akun itu tadi siang. Ada sekitar 40 cuitan terkait pesan dari Akbar Faizal ini.

Dalam pesan tersebut, Akbar menyindir Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan yang mendeklarasikan masuknya sejumlah lulusan Harvard ke kantornya. Pria yang saat ini merupakan anggota DPR dari Komisi III lalu menjabarkan jasa serta asal orang-orang yang ada di tim pemenangan Jokowi.

Akbar memang pernah menjabat sebagai Deputi Kantor Transisi Jokowi-JK yang turut pula merancang arsitektur kabinet. Tetapi Akbar kemudian tak masuk ke dalam ring-1 Istana.

Berikut adalah isi lengkap pesan dari Akbar Faizal ke Yanuar Nugroho yang bocor ke masyarakat, seperti dikutip dari akun @yani_bertiana:

Sindiran Akbar Faizal Bocor
Yth. Pak Yanuar Nugroho, saya Akbar Faizal alumni IKIP Ujung Pandang jurusan Sastra (S1) dan Komunikasi Politik (S2) UI, sekarang anggota DPR RI. Saya ucapkan selamat atas jabatan mentereng sebagai deputinya Jenderal Luhut. Pak Luhut dulu bagian dari tim kampanye Jokowi-JK dan juga Tim Transisi. Ada beberapa peran Pak Luhut yang cukup layak untuk dicatat dalam pemenangan Jokowi meski menurutku tidak sebesar peran Megawati yang memerintahkan PDIP hingga ke akar rumput untuk memenangkan Jokowi. Sesungguhnya Jokowi tak akan jadi Presiden jika PDIP atau Mega tidak merekomendasikan Jokowi. Hal yang sama juga terjadi pada Surya Paloh, Muhaimin Iskandar, Wiranto dan belakangan Sutiyoso. Selanjutnya bergabung berbagai relawan seperti Projo, Bara JP, Seknas, dan lain-lain. Tak boleh dilupakan sayap-sayap partai pengusung seperti PIR dari Nasdem dalam komando Martin Manurung dan Relawan Cik Ditiro dalam komando kawan-kawab PDIP. Pasukan PKB terutama Marwan Jafar berjibaku dengan kami di Timkamnas dalam komando Cahyo Kumolo dan Andi Wijayanto berkeliling Indonesia meneriakkan “Pilih Jokowi karena bla…bla…bla…”

Tak ada anak Harvard di tim pemenangan kami, yang agak jauh kuliahnya itu paling Eva K. Sundari yang pernah sekolah di Inggris entah di mana. Saya tak terlalu paham pula apakah di Inggris sana dia menemukan suaminya yang orang Timor Leste dan membuatnya dimaki setiap hari oleh tim Prabowo sebagai Katholik sejati atau pengkhianat bangsa dan seterusnya. Rieke Pitaloka setahu saya kuliah di UI namun berkeliling dari kampung ke kampung sepanjang Jawa untuk meyakinkan ibu-ibu untuk memilih Jokowi dan berakibat dia disumpahi sebagai keturunan PKI di semua medsos. Ada pula yang bernama Teten Masduki yang setahu saya hanya alumni IKIP Bandung namun fokus ke Jawa Barat dan meyakinkan semua seniman-seniman bermartabat untuk mendukung Jokowi seperti Slank atau Iwan fals atau Bimbo. Jika Anda tahu tentang “Konser 2 Jari” yang menjadi pamungkas kampanye dan membalikkan persepsi publik tentang besarnya dukungan massa terhadap Jokowi dan Prabowo di masa-masa krusial saat itu, itu adalah kerjaan Teten.

Pak Luhut sendiri setahu saya (dan sesungguhnya saya sangat tahu masalahnya) banyak menghabiskan waktu di kantor pemenangan yang dibentuknya di Bravo 5 Menteng dan berdiskusi or menelepon banyak orang yang saya dengar sebagai “orang LBP” entah di mana saja. Beberapa kali saya rapat dengan tim mereka di mana hadir para pensiunan Jendral yang –mohon maaf– masih merasa sebagai komandan pasukan dengan berbagai kewenangan. Juga proposal beliau tentang sistem IT beliau yang cukup memarkir mobil di depan KPU dan seluruh data-data bisa tersedot. Kami di Jl. Subang 3A –itu markas utama pemenangan Jokowi Mas– terkagum-kagum membayangkan kehebatan teknologi Pak LBP sekaligus mengernyitkan dahi tentang proses kerja penyedotan data tadi. Saya yang pernah menjadi wartawan senyum-senyum saja sebab sedikit paham soal IT. Senyumanku semakin melebar saat membaca jumlah dan yang dibutuhkan untuk pengadaan teknologi sedot-menyedot tadi. Dalam hal massa, tercatat 2 kali LBP mengumpulkan masyarakat Batak di Medan dan Jakarta untuk mendukung Jokowi-JK.

Mas Yanuar, saya merasa perlu menulis seperti ini sebab saya merasa kantor Anda terlalu jauh mendeskripsikan diri akan tugas dan kualifikasi staf sebuah kantor Kastaf Presiden. Sebenarnya saya tak perlu terlalu menanggapi soal Harvard ini. Saya juga pernah ke sana tapi sebagai turis. Otak saya memang tak akan mampu kuliah di sana. Lha wong saya orang desa. Bahasa Bugis saya juga jauh lebih lancar dari Bahasa Inggris saya. Namun soal Harvard ini membuat saya merasa “koq kalian menghina bangsamu sendiri? Merendahkan kualitas pendidikan bangsamu yang kabarnya akan kau katrol kualitasnya dengan cara memasukkan orang Harvard atau entah dari mana lagi di luar negeri sana? Mengapa kalian semakin jauh dari ‘kesepakatan awal kita di tim dulu untuk menghormati bangsamu sendiri?’ Mengapa kalian makin kurang ajar saja? Saya sebenarnya pernah ingin mempersoalkan lembaga bernama Kastaf ini sebab sejujurnya “tak ada” dalam perencanaan kami di Tim Transisi dulu. Sekadar menginfokan ke Anda Mas bahwa Tim Transisi itu dibentuk Pak jokowi untuk merancang pemerintahan yang akan dipimpinnya. Tapi saya sungguh tak nyaman mempersoalkan itu sebab akan dituding macam-macam. Misalnya, akh karena AF kecewa tidak jadi menteri dan lain-lain. Dan masih banyak lagi sebenarnya yang ingin saya pertanyakan. Termasuk surat presiden ke DPR tentang Budi Gunawan yang disusul kontroversi-kontroversi lainnya. Ke mana para pemikir Tata Negara di sekitar Pak Jokowi sekarang? Yang kudengar selanjutnya malah pengangkatan Refly Harun sebagai Komisaris Utama Jasa Marga. Mungkin Bu Rini anggap Refly sangat paham soal Tol karena setiap hari melalui macet, persoalan yang Pak Jokowi katakan dulu akan lebih mudah menyelesaikannya sebagai presiden ketimbang sebagai Gubernur DKI– dari rumahnya di Buaran sana.

Mas Yanuar, sebagai anggota DPR pendukung pemerintah dan Insya Allah punya peran (meski sangat kecil) terhadap kemenangan Jokowi-JK, saya ingin kalian di istana fokus pada tugas yang lebih membumi. Misalnya, jangan biarkan kami di DPR dihajar bagai sansak oleh orang-orang Prabowo dalam kasus kenaikan tunjangan mobil pejabat, misalnya, hanya karena kalian tak mampu berkomunikasi dengan kami di DPR (atau parpol pendukung. Ini juga satu soal sendiri karena terbaca dengan kuat kalau kalian ring 1 Presiden kini sukses melakukan deparpolisasi) dan atau gagal meyakinkan publik akan seluruh keputusan-keputusan Presiden/pemerintah. Soal sesepele ini tak perlu kualitas Harvard.

Saya merasa mengenal beberapa orang di Istana Negara tempat Anda berkantor sekarang. Entah apa mereka (masih) mengenal saya sekarang.
Tapi saya nggak memikirkannya. Saya hanya minta kalian di sana berhenti melakukan hal yang tak perlu seperti deklarasi soal Harvard yang akan masuk Istana. Sekali lagi, saya sebenarnya tak perlu menulis panjang lebar seperti ini hanya untuk menanggapi soal Harvard ini. Tapi saya harus lakukan sebab menurutku kalian makin jauh dari seluruh rencana awal kita. Dan sayangnya, seluruh rencana awal itu saya pahami dan terlibat di dalamnya. Saya sekuat mungkin berusaha menghindari kalimat-kalimat keras untuk memahami apa yang kalian lakukan di sana. Tapi sepak terjang kantor Mas Yanuar bernama Kastaf Kepresidenan itu makin jauh.

Terakhir, saya sarankan agar menahan diri dalam memberikan masukan ke presiden. Jangan racuni pikiran presiden yang polos dengan permainan yang dulu kami hindarkan beliau lakukan meski kadang gregetan lihat langkah-langkah tim Prahara. Terkhusus dengan Pak JK, saya minta kalian berikan rasa hormat. Tanggal 9 Juli lalu, 63% penduduk Indonesia memilih Jokowi-JK dan bukan Jendral Luhut Binsar Pandjaitan apalagi Anda-anda yang bergabung belakangan. .(imk/bar)

SINGAPORE ARRESTS DUO OVER PROTEST OUTSIDE PM, PRESIDENT’S OFFICE

SINGAPORE ARRESTS DUO OVER PROTEST OUTSIDE PM, PRESIDENT’S OFFICE

 

 

Two Singaporean men have been arrested for staging a weekend protest outside the government complex that houses the offices of the president and prime minister, police said on Monday.

The men, aged 24 and 25, “turned up at the front gate of the Istana with placards” on Saturday afternoon, a Singapore Police Force spokesman told AFP.

“The duo refused to stop their activity despite officers requesting them to do so,” the police spokesman said.

“The duo were subsequently arrested for organising a public assembly without a permit under… the Public Order Act,” he added.

Police investigations “are ongoing”, the spokesman said, without providing further details.

It was the second act of protest in the city-state since founding prime minister Lee Kuan Yew died on March 23.

Last Tuesday, a 16-year-old Singaporean student was charged with jailable offences for anti-Christianity slurs in a YouTube video criticising Lee, who ruled the country with an iron hand as prime minister from 1959 to 1990 before becoming an influential adviser in the cabinet.

Singapore has been hailed internationally for its economic achievements but the long-ruling People’s Action Party, co-founded by Lee, has been criticised for clamping down on civil liberties, including the freedom of speech and assembly.

Outdoor protests outside Singapore’s sole free-speech park are rare. Such events require police permits, which are rarely granted.

Photos circulated on social media showed the two protestors, clad in red hoodies and jeans, each carrying a large white placard while standing outside the main gate of the Istana.

One read “You can’t silence the people”, while the other read “Injustice”.

The heavily guarded 106-acre (42.9 hectares) Istana complex, built by British colonial administrators, is currently the official workplace of the senior Lee’s son, Prime Minister Lee Hsien Loong, and President Tony Tan.

It was also Lee Kuan Yew’s workplace until his death at age 91 after a long illness.

His family held a two-day private wake at the Istana — which means ‘palace’ in Malay — before his remains were transferred to parliament to lie in state. He was cremated on March 29 after a grand state funeral.

Under Singapore’s Public Order Act, participants in illegal protests can be fined up to Sg$5,000 ($3,700).

Organisers of such protests face a fine of up to Sg$10,000, a jail term of up to six months, or both.[]

INI BUKTI AHOK ‘BEBAL’ KRITIK, SURAT NASEHAT JAYA SUPRANA DIBALAS ‘UMPATAN’

INI BUKTI AHOK ‘BEBAL’ KRITIK, SURAT NASEHAT JAYA SUPRANA DIBALAS ‘UMPATAN’
Sent: Wednesday, April 1, 2015 10:05 AM

Surat terbuka yang di tulis oleh budayawan Jaya Suprana ternyata berbuntut panjang. Ahok sebagai orang yang di surati bukan malah berterima kasih, namun malah balik ‘menyerang’ Jaya Suprana.

Dilansir dalam RmolJakarta (30/3), Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku tidak pernah merasa sebagai kaum minoritas di Indonesia.

Pernyataan ini Ahok sampaikan untuk menanggapi pernyataan  Ketua Museum Rekor Indonesia (MURI) Jaya Suprana. Bahkan, Ahok mencibir sikap Jaya Suprana.

“Ini hak saya ngomong apapun. Yang salah ya pribadi saya. Kalau mau nyalaih ya salahin keluarga yang didik saya,” ujarnya di Balaikota, Jakarta Pusat, Senin (30/3).

Ahok juga menuding, sikap Jaya Suprana yang menunjukkan dirinya sebagai warga negara kelas dua. “Otak beliau itu masih otak yang merasa dia warga negara kelas dua,” katanya.

Ia juga menanyakan, alasan mengapa Jaya Suprana harus mengirimkan surat terbuka melalui surat kabar. Ia menuding Jaya sengaja ingin memprovokasi orang lain.
“Itu strategi memprovoskasi nakut-nakutin orang supaya orang turunan marah-marahin saya,” tukasnya, demikian Rmol mengabarkan.

Ketika berita diatas sampai media sosial twitter, Ratna Sarumpaet berikan komentar atas sikap Ahok kepada Jaya Suprana. Melalui akun @RatnaSpaet menulis, “Duh, makin aneh aja…,” kicaunya dengan nada bingung atas sikap Ahok sambil me-retwett link berita terkait pernya. []

LANJUTAN SURAT JAYA SUPRANA KEPADA AHOK

 

LANJUTAN SURAT JAYA SUPRANA KEPADA AHOK
On Monday, 6 April 2015, 15:54, “‘Chan CT’ SADAR@netvigator.com [nasional-list]” <nasional-list@yahoogroups.com> wrote:

Bung Jaya yb,

Pertama saya hendak menyatakan maaf seandainya kata-kata yang saya tulis itu kemudian dirasakan “MENGHINA”, padahal saya kenal juga tidak siapa itu yang bernama Jaya Suprana, … Apa perlunya dan manfaatnya menghina orang yang tidak dikenal? Kecuali saya seorang yang hanya mencari perkara dan mau bikin ribut saja.

Kedua, Saya SETUJU, seandainya berkenan dan ada kesempatan kita bisa mendiskusikan dengan kepala dingin, dimana “KESALAHAN” apa yang saya ajukan ini: “justru disinilah saya melihat perbedaan sikap/karakter yang mencolok antara Ahok dan Jaya Suprana ! Ahok sekalipun Tionghoa tetap TEGAK BERDIRI menjadi INDONESIA ASLI, sedang Jaya Suprana berusaha menghilangkan ke-Tionghoa-annya untuk bisa jadi Indonesia. Ketegasan mengakui kenyataan diri sebagai Tionghoa dengan perbedaan yang ada sebagai bagian bangsa Indonesia tentu jauh akan lebih baik ketimbang merasa diri bersalah dilahirkan sebagai Tionghoa dan lalu berusaha menghilangkan/menyalahkan segala yg berbau Tionghoa untuk menjadi Indonesia, … orang jenis kedua yg sudah tidak mempunyai harga diri begini, bagaimana bisa berjuang untuk KEPENTINGAN BANGSAnya? Lha dirinya sendiri saja dia sudah tidak bisa menghargainya, disatu saat menghadapi kesulitan segera dan mudah saja dia akan menghianati bangsanya juga! Orang Tionghoa bilang, itu orang yang tidak bertulang! Kalau di Indonesia dibilang apa, ya? Kok lupa. Hehehee …..”

Bung tidak perlu terburu-buru merasa tersinggung dan terhinakan, karena saya keluarkan kata-kata itu sepenuhnya dari perbandingan sikap/karakter kalian berdua, Ahok dan Jaya Suprana yang tercetus dan dari “surat terbuka” bung itu, timbul kesan perbedaan sikap/kareakter antara Ahok dan JS. Yang nampaknya bung dalam memposisikan diri sebagai Tionghoa yang serba salah, atau bisa juga akibat dari TRAUMA berlebih yg terjadi setelah jadi korban kerusuhan Mei 98.

Dan oleh karena itu, diemail yl. saya juga mengatakan, sebetulnya tidak perlu diseret atau dikaitkan dengan kerusuhan Mei ‘98 yg terjadi di Nusantara ini, karena kenyataan yg terjadi, bukan konflik horizontal. Huru-hara kerusuhan itu meletup bukan karena tingkah tengik sementara pengusaha Tionghoa berhasil, yang superior, yg melecehkan suku lain, … sekalipun itu dijadikan alasan. Siapa juga tidak senang melihat tingkah tengik begitu, tidak hanya kawan-kawan dari suku lain yang ada di Nusantara ini, saya yakin juga termasuk mayoritas mutlak Tionghoa sendiri. Saya menyatakan utamanya kerusuhan-kerusuhan anti-Tionghoa yg berulang kali terjadi didalangi atau direkayasa oleh sementara pejabat/jendral rasis, yang menjadikan Tionghoa sebagai TUMBAL untuk mencapai tujuan politik tertentu! Dan, … diemail sebelumnya, sepertinya bung juga hendak membenarkan kesimpulan ini, dengan adanya pernyataan, bung sekalipun SELAMAT dengan dilindungi TNI, tapi yang memanggil TNI itu adalah penduduk kampung disekitar dari suku-suku lain, … karena bung merasa tidak ada kemampuan untuk memanggil TNI datang melindungi bung dari amuk kerusuhan. Saya juga pernah dengar, sementara Tionghoa elite justru “MEMBAYAR” TNI dengan datangkan pancer untuk melindungi keamanan rumahnya, dan selamat! Itulah pengakuan mereka, … yg tentunya juga nyata terjadi. SELAMAT karena dilindungi Tentara!

Dari PERNYATAAN bung yang termasuk dilindungi oleh penduduk kampung ini juga sekaligus bisa membuktikan, seandainya saja ketika itu aparat keamanan Negara, Polisi dan TNI sigap dan TEGAS menjalankan KEWAJIBANNYA, untuk mempertahankan ketertiban dan keamanan masyarakat, kerusuhan Mei itu bisa dicegah dan TIDAK akan terjadi! Sayang, seribu sayang, yang terjadi tidak begitu! Itulah KENYATAAN PAHIT yang dihadapi bangsa ini dan harus berjuang lebih keras untuk mentuntaskan setiap pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi. Jangan biarkan pelanggaran-pelanggaran HAM lewat begitu saja, jangan biarkan tokoh-tokoh yang harus bertanggungjawab tetap saja lolos dari jerat HUKUM.

Dari email bung sebelumnya, yang begitu sopannya, sampai-sampai saya risih menanggapinya itu, ternyata bung menyangkal “tudingan” saya, dengan mengatakan seringkali mengakui dirinya Tionghoa bahkan menyebutkan Tie Pat Kay (siluman babi). Artinya bung merasa tidak menampatkan diri dalam posisi Tionghoa yang tidak mau mengakui diri sebagai Tionghoa, dan, … sedang berusaha menghilangkan segala yang berbau TIonghoa.

Tapi, dari nada tanggapan bung kali ini, kesan saya bung juga SETUJU sepenuhnya dengan pernyataan saya: “kalau dirinya sendiri saja sudah tidak diakui dan dihargai, bagaimana dia bisa tegak berdiri membela BANGSA-nya!”, itu yang saya bilang sudah menjadi manusia tidak bertulang, kata dalam bhs. Tionghoa. Tentu, kalau kesan saya ini salah lagi, kita boleh lanjutkan diskusi ini.

Nah, kalau sudah begitu mestinya boleh berlakukan kata pujangga kuno Tionghoa, “Yang berbicara tidak berdosa, yang mendengar patut waspada!” Katakanlah kesan saya dari “Surat Terbuka” bung itu yang salah, ternyata bung tidak bersikap/berkarakter sebagaimana saya tuding, ya cukup sebagai canang dan waspada saja.

Ketiga, sedikit koreksi saja, biasa di dunia maya saya gunakan nama saya cukup dengan ChanCT, singkatan dari Chan Chung Tak. Bukan ATChan, tapi CT dan nama marga Chan (She Tan, di Indonesia) tidak saya ditaroh dibelakang sebagaimana kebiasaan orang barat. Saya tetap lebih suka gunakan tradisi Tionghoa sendiri, nama Marga tetap didepan. Hehehee, …

Tapi bung Jaya, saya senang bisa berbincang didunia maya ini, … untuk mengenal bung lebih baik.

Dan terakhir, terimakasih sebesar-besarnya pada bung Salim yg rajin-rajin amat mem-FW-kan email-email kami berdua.

Salam-kenal,
CHanCT

From: Salim Said
Sent: Monday, April 6, 2015 9:36 AM
To: Group Diskusi Kita ; alumnas-oot ; alumnilemhanas92@yahoo.com ; group-independen@googlegroups.com ; Bekto Suprapto ; Atmajaya Salim ; Ahmad Zen Umar Purba ; nuning_nk@yahoo.com ; Dr. Taufik Abdullah ; Harry Tjan Silalahi ; Rudy tanoesoedibjo ; gigin Praginanto ; aal@imparsial.org ; ambis1944@yahoo.com
Subject: Fwd: mohon petunjuk

———- Forwarded message ———-
From: Jaya Suprana <semarsuprana@gmail.com>
Date: 2015-04-06 7:36 GMT+07:00
Subject: mohon petunjuk
To: Salim Said <bungsalim43@gmail.com>

Prof Salim Said yang sangat saya hormati sebagai sahabat mau pun mahaguru politik saya, sesuai ajuran Prof. saya akan melanjutkan pembahasan mengenai problematika minoritas yang sudah dianggap tiada lagi maka ditabukan oleh sebagian pihak di Indonesia. Sebagai pembuka diskusi ke arah sana, saya memanfaatkan kasus ATChan menyebut saya warga Tionghoa tidak punya harga diri bahkan potensial mengkhianati bangsa Indonesia yang mustahil akan saya khianati sampai akhir zaman. Maka saya melampirkan profokasi saya di email ini yang apabila Prof anggap trash harap langsung didelete saja. Namun apabila Prof anggap perlu, silakan Prof. umumkan secara terbuka di milis group-independen atau group lain-lainnya yang menurut Prof perlu dan layak mengetahuinya.
Trims dan hormat dari

jaya suprana
————————————————————————————————————————-

Milis group independen sempat memuat tulisan Bpk ATChan sbb : …. justru disinilah saya melihat perbedaan sikap/karakter yang mencolok antara Ahok dan Jaya Suprana ! Ahok sekalipun Tionghoa tetap TEGAK BERDIRI menjadi INDONESIA ASLI, sedang Jaya Suprana berusaha menghilangkan ke-Tionghoa-annya untuk bisa jadi Indonesia. Ketegasan mengakui kenyataan diri sebagai Tionghoa dengan perbedaan yang ada sebagai bagian bangsa Indonesia tentu jauh akan lebih baik ketimbang merasa diri bersalah dilahirkan sebagai Tionghoa dan lalu berusaha menghilangkan/menyalahkan segala yg berbau Tionghoa untuk menjadi Indonesia, … orang jenis kedua yg sudah tidak mempunyai harga diri begini, bagaimana bisa berjuang untuk KEPENTINGAN BANGSAnya? Lha dirinya sendiri saja dia sudah tidak bisa menghargainya, disatu saat menghadapi kesulitan segera dan mudah saja dia akan menghianati bangsanya juga! Orang Tionghoa bilang, itu orang yang tidak bertulang! Kalau di Indonesia dibilang apa, ya? Kok lupa. Hehehee …..
Semula saya tidak serius memperhatikan tulisan pak ATChan tersebut apalagi karena diakhiri dengan Hehehehe … Namun beberapa teman saya yang mengerti hukum menilai tulisan Bpk ATChan tersebut adalah penghinaan terhadap diri saya yang bukan hanya tersirat namun juga tersurat di dalam kalimat tulisan Bpk ATChan : orang jenis kedua yang sudah tidak mempunyai harga diri begini, bagaimana bisa berjuang untuk KEPENTINGAN BANGSAnya ? Lha dirinya sendiri saja dia sudah tidak bisa menghargainya, disatu saat menghadapi kesulitan segera dan mudah saja dia akan menghianati bangsanya juga! Orang Tionghoa bilang, itu orang yang tidak bertulang ! Kalau di Indonesia dibilang apa, ya? Kok lupa. Hehehee ….. Maka teman-teman saya yang mengerti hukum menganjurkan saya untuk mensomasi penulis kalimat yang memang bisa dianggap menghina saya sebagai seorang yang tidak punya harga diri maka potensial akan menghianati bangsanya juga. Semula saya sempat terpancing bisikan iblisi itu namun kebetulan saya sedang menulis tentang Haji Lulung di mana terkisah bagaimana Haji Lulung tidak berhasil dikompori oleh Pemuda Panca-Marga dan Badan Musyawarah Betawi untuk menyomasi Kaka “Slank” yang saking geram terhadap Haji Lulung sampai di media online sempat menyebut Wakil Ketua DPR Jakarta sebagai orang yang berbahaya . Haji Lulung bijak menyarankan bahwa sebaiknya jangan bikin masalah baru dengan main somasi-somasian . Bahkan Haji Lulung cukup berjiwa besar untuk arif-bijaksana bersabda “ Biar Allah yang memaafkan dia (Kaka “Slank” )” . Maka saya menjadi malu sendiri. Jika seorang Haji Lulung bisa bersikap sedemikian luhur kenapa saya harus kalah dibanding dia. Lebih baik saya mengurus urusan lain yang lebih memiliki makna nyata bagi negara, bangsa dan rakyat Indonesia ketimbang ecek-ecek seperti urusan saya dihina-hina . Namun setelah tahu bahwa saya tidak mau menyomasi Bpk ATChan, para pengompor saya menyebut saya seorang pengecut yang tidak punya harga diri bahkan penghianat terhadap diri sendiri. Mumpung saya masih memiliki begitu banyak teman-teman lain yang masih mampu berpikir waras, maka saya mohon petunjuk para teman yang masih mampu berpikir waras melalui milis group-independen ini mengenai apakah sebaiknya saya tidak kalah berjiwa besar ketimbang Haji Lulung atau saya wajib punya harga diri maka menyomasi Bpk ATChan dengan anggapan bahwa beliau telah menghina saya.
Terima kasih dan salam hormat dari jaya suprana

AHOK: SALAHNYA BIR DI MANA? ADA ENGGAK ORANG MATI KARENA MINUM BIR?

AHOK: SALAHNYA BIR DI MANA? ADA ENGGAK ORANG MATI KARENA MINUM BIR?

JAKARTA, KOMPAS.com — Meskipun mendapat sorotan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menegaskan tidak akan melepas saham DKI kepada PT Delta Djakarta, Tbk. Menurut Basuki, tidak ada yang salah dari produksi dan penjualan bir serta minuman beralkohol. Selain itu, PT Delta Djakarta merupakan BUMD sehat yang memberi banyak pendapatan asli daerah (PAD) kepada DKI.

“Kami punya saham, lanjut saja. Bir salahnya di mana sih? Ada enggak orang mati karena minum bir? Orang mati kan karena minum oplosan cap topi miring-lah, atau minum spiritus campur air kelapa. Saya kasih tahu, kalau kamu susah kencing, disuruh minum bir, lho,” kata Basuki, di Balai Kota, Senin (6/4/2015).

Menurut dia, penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol tidak memengaruhi PAD yang didapatkan DKI dari PT Delta Djakarta.

Kendati demikian, DKI tetap akan mengikuti peraturan pemerintah pusat tersebut untuk tidak lagi menjual minuman keras per 16 April 2015.

Kata Basuki, jika penjualan miras dilarang, akan lebih banyak kasus penyelundupan maupun penjualan secara ilegal.

“Mau kembali ke zaman Al Capone? Dulu film Godfather, bir enggak boleh diperjualbelikan di Amerika, akhirnya di bagasi mobil Al Capone itu jualan bir semua. Banyak orang yang mati gara-gara gituan, pas dibuka (bagasinya) banyak yang mati. Jadi logikanya di mana, kamu melarang (peredaran bir) itu. Kalau enggak boleh jual alkohol, ya sudah, kalau begitu kamu enggak boleh minum obat batuk, kan alkohol juga itu,” kata pria yang biasa disapa Ahok itu.

Sebelumnya Kemendagri mempertanyakan keputusan Pemprov DKI Jakarta yang masih menargetkan pendapatan dari pajak penjualan minuman keras (miras) oleh PT Delta Djakarta.

Direktur Jenderal (Dirjen) Kemendagri Reydonnyzar Moenek mengatakan, seharusnya DKI sudah tidak mencantumkan proyeksi pendapatan dari miras karena Menteri Perdagangan Rachmat Gobel sudah melarang penjualan minuman beralkohol.

“Pak Gubernur, kami catat sudah tidak boleh terima retribusi dan pendapatan dari izin tempat penjualan miras lagi. Tetapi, kenapa masih mencantumkan target pendapatan Rp 1,3 triliun? (di Rapergub RAPBD 2015), padahal sudah dilarang,” kata Reydonnyzar. [Baca: Kemendagri: Kenapa Pak Ahok Masih Targetkan Pendapatan dari Miras?]

Pemprov DKI diketahui memiliki saham sebesar 26,25 persen di BUMD PT Delta Djakarta. Perusahaan daerah ini merupakan pemegang lisensi produksi dan distribusi beberapa merek bir internasional, seperti Anker Bir, Carlsberg, San Miguel, dan Stout.

PT Delta Djakarta termasuk BUMD yang sehat karena memberi laba bagi kas daerah DKI Jakarta. Bahkan, berulang kali BUMD tersebut menyumbang banyak pemasukan dibanding dengan BUMD besar lainnya, seperti PD Pasar Jaya dan PT Jakarta Propertindo.

Seperti contohnya pada tahun 2012, PT Delta Djakarta masuk ke dalam tiga besar BUMD penyumbang PAD terbesar bagi DKI, yaitu sebesar Rp 48.346.161.000.

Sementara itu, pada tahun 2014, PT Delta Djakarta menyumbang sebanyak Rp 50 miliar kepada kas daerah. PT Jakpro, BUMD yang dimiliki Pemprov DKI dan memiliki 99 persen saham mayoritas, hanya menyumbang sebanyak Rp 25 miliar.
———————————————————-
http://megapolitan.kompas.com/read/2015/04/06/14032141/Ahok.Salahnya.Bir.di.Mana.Ada.Enggak.Orang.Mati.karena.Minum.Bir.

INI HASIL AKHIR ANGKET DPRD DKI KEPADA BASUKI

INI HASIL AKHIR ANGKET DPRD DKI KEPADA BASUKI

Senin, 6 April 2015 | 20:59

JAKARTA] Paripurna Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) membuktikan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. Beberapa pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Basuki dipaparkan oleh Ketua Panitia Angket, Muhammad Sangadji.

Sangadji mengatakan, dari fakta-fakta yang diperoleh telah terbukti bahwa Basuki telah melakukan pelanggaran terhadap UU, sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 34 ayat 1 dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 314, serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58/2005.

“Sekretaris Daerah atas nama gubernur telah dengan sengaja mengirim Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2015 ke Kementerian Dalam Negeri yang bukan hasil pembahasan antara eksekutif dan legislatif,” ujar Sangadji dalam paripurna, Senin (6/4).

Selanjutnya, berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, juga diketahui Basuki telah mengabaikan fungsi budgeting DPRD dalam perancangan anggaran serta Basuki telah melanggar UU dan peraturan lainnya terkait pembahasan APBD. Basuki juga diduga telah melanggar UU dalam sistem informasi keuangan daerah dalam bentuk e-budgeting yang tercantum dalam Pasal 34 UU 23 Tahun 2014 pada penyusunan RAPBD 2015.

Selain terkait dengan RAPBD 2015, Basuki juga dituding terbukti telah melanggar etika dan norma dalam melakukan tindakan menyebar fitnah terhadap institusi DPRD. Hal tersebut dibuktikan oleh mereka dengan ditampilkannya beberapa artikel dan video yang memperlihatkan Basuki tengah berbicara kasar.

“Sehingga angket mengusulkan kepada pimpinan DPRD untuk menindaklanjuti pelanggaran yang telah dilakukan Gubernur DKI,” kata Sangadji.

Para anggota dewan yang hadir dalam rapat tersebut, ingin supaya tindak lanjut dari hak angket ini adalah hak menyatakan pendapat, di mana nantinya jika dirasa perlu dalam hak tersebut maka gubernur akan dipanggil. Namun jika tidak, maka akan langsung diambil keputusan berupa teguran keras atau memberikan rekomendasi pemakzulan kepada Mahkamah Agung.

Sangadji sendiri belum mengetahui opsi manakah yang akan diambil terkait usainya hak angket ini. Sebab keputusan akan kelanjutan kepada hak menyatakan pendapat atau tidak akan diputuskan dalam rapat pimpinan dewan secara resmi.

“Hasilnya kan harus ada jenjang waktu, mungkin tidak lama lagi. Jangan sampai seminggu, target sih 2-3 hari lagi kita minta pimpinan untuk putuskan,” ujarnya. [D-14/N-6]

http://sp.beritasatu.com/home/ini-hasil-akhir-angket-dprd-dki-kepada-basuki/83339

SESKAB AKUI LALAI

Soal Perpres Tunjangan Mobil Pejabat, Seskab Akui Lalai

Senin, 6 April 2015 | 22:18 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengaku lalai dalam penerbitan peraturan presiden terkait usulan kenaikan uang muka mobil bagi pejabat negara. Menurut Andi, dia tidak memberikan pertimbangan kepada Presiden Joko Widodo soal momentum dikeluarkannya peraturan presiden tersebut. (Baca: Mensesneg: Presiden Jokowi Cabut Perpres Uang Muka Mobil Pejabat)

“Jadi pengawalannya dari Seskab sendiri sudah dilakukan, hanya saja memang kami lalai secara substansif untuk mengatakan ke Presiden bahwa secara timing mungkin tidak tepat karena dinamika ekonomi yang terjadi,” ujar Andi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/4/2015).

Andi mengatakan, setelah permintaan yang diajukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menaikkan uang muka mobil diterima dan dikaji, ada jeda yang cukup lama untuk tahap finalisasi. Menurut Andi, tahap finalisasi baru dilakukan pada bulan Februari hingga akhirnya ditandatangani Presiden Jokowi pada bulan Maret.

“Kami sudah melaporkan ke Presiden kronologinya, dan arahan Presiden hari ini, untuk mencabut perpres, segera dilaksanakan,” kata Andi.

Proses pencabutan akan dilakukan dengan menerbitkan peraturan presiden baru untuk mencabut Perpres Nomor 39/2015. Dengan dibatalkannya Perpres Nomor 39/2015, Andi menyatakan bahwa penetapan besaran dana uang muka mobil pejabat negara akan kembali menggunakan peraturan lama pada tahun 2010, yakni Rp 116 juta.

Lebih ketat

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2015 dinilai menjadi pembelajaran bagi pemerintah untuk berhati-hati dalam meloloskan sebuah aturan perundangan. Andi mengakui, Setkab akan memperbaiki proses finalisasi yang dilakukan. Dengan demikian, saat aturan perundangan diserahkan ke tangan Presiden, tidak ada lagi kesalahan ataupun potensi kegaduhan yang terjadi.

Selain itu, dia mengatakan, Setkab juga akan memperkuat catatan tambahan untuk seluruh aturan perundangan.

“Dari undang-undang sampai keppres, inpres, itu dikawal lebih baik, lebih ketat. Hal-hal yang sifatnya dinilai sensitif karena berkaitan, bisa langsung kebutuhan rakyat banyak atau terkait dinamika politik tertentu, akan dilakukan pengetatan proses pengambilan dan penetapan kebijakannya supaya tidak ada langkah yang salah,” kata dia.

MENAKUTKAN JIKA PRESIDEN TAK TAHU PERPRES YANG DITANDATANGANINYA

 

“Menakutkan jika Presiden Tak Tahu Perpres yang Ditandatanganinya”

Senin, 6 April 2015 | 09:32 WIB
Kompas.com/SABRINA ASRIL Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla saat membahas sistem transportasi massal di kantor presiden, Rabu (25/2/2015).


JAKARTA, KOMPAS.com — Sikap Presiden Joko Widodo yang menyalahkan Menteri Keuangan terkait terbitnya peraturan presiden tentang kenaikan tunjangan uang muka kendaraan bagi pejabat negara dipertanyakan. Presiden seharusnya bertanggung jawab penuh dengan perpres yang ditandanganinya. (Baca: Jokowi Salahkan Kemenkeu soal Lolosnya Uang Muka untuk Mobil Pejabat)
“Makin menakutkan nih Pak Presiden, masa enggak tahu isi yang dia tanda tangani,” kata pengamat politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio, kepada Kompas.com, Senin (6/4/2015).Hendri mengatakan, Presiden tak seharusnya melempar tanggung jawab kepada menteri atas keputusan yang menjadi wewenangnya. Untuk tidak menduplikasi kesalahan, seharusnya Presiden menelaah lebih jauh perjalanan setiap keputusan yang diambil.”Ada kementerian yang mengajukan dan ada kementerian yang bertugas me-review. Perlu juga diingat bahwa kebijakan DP mobil sudah dimulai sejak zaman SBY,” katanya.

Terlepas dari substansi perpres tersebut, Hendri juga mempermasalahkan gaya komunikasi politik Presiden yang dengan mudah mengaku tidak membaca isi perpres dan menyalahkan menterinya. Menurut dia, sikap itu tidak menggambarkan sosok pemimpin.

“Jokowi perlu dengan cepat menyesuaikan diri sebagai Presiden, terutama komunikasi politik kepada publik. Keliru bila benar Presiden mengungkapkan bahwa tidak paham isi perpres,” kata Hendri.

Jokowi tak cermati isi perpres

Dalam pernyataannya, Presiden Joko Widodo mengaku tidak mencermati satu per satu usulan peraturan yang harus ditandatanganinya, termasuk soal lolosnya anggaran kenaikan uang muka pembelian mobil untuk pejabat negara. Menurut dia, Kementerian Keuangan seharusnya bisa menyeleksi soal baik dan buruknya sebuah kebijakan.

“Tidak semua hal itu saya ketahui 100 persen. Artinya, hal-hal seperti itu harusnya di kementerian. Kementerian men-screening apakah itu akan berakibat baik atau tidak baik untuk negara ini,” ujar Jokowi saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Minggu (5/4/2015).

Jokowi menceritakan, setiap harinya dia harus menandatangani dokumen yang begitu banyak. Hal itu membuat Jokowi, sebagai orang nomor satu negeri ini, mengakui bahwa dirinya tidak selalu memeriksa semua dokumen itu.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka bagi Pejabat Negara untuk Pembelian Kendaraan Perorangan, Presiden Jokowi menaikkan uang muka pembelian kendaraan menjadi Rp 210,890 juta. Jumlah ini naik dibandingkan tahun 2010 yang mengalokasikan tunjangan uang muka sebesar Rp 116.650.000. Mereka yang mendapat uang muka ini adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (560 orang), anggota Dewan Perwakilan Daerah (132 orang), hakim agung (40 orang), hakim konstitusi (9 orang), anggota Badan Pemeriksa Keuangan (5 orang), dan anggota Komisi Yudisial (7 orang).

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, uang muka untuk pembelian mobil baru bagi pejabat negara bukan kali ini saja diberikan. Namun, pada tahun 2015, pemerintah memutuskan menambah jatah uang muka itu karena harga mobil meningkat akibat inflasi. (Baca: Menkeu: Inflasi, Uang Muka Beli Mobil untuk Pejabat Perlu Ditambah)

Sementara itu, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengaku usulan ini pertama kali dimintakan oleh Ketua DPR Setya Novanto. Awalnya, DPR meminta Rp 250 juta, tetapi akhirnya setelah dikaji oleh Kementerian Keuangan menjadi Rp 210 juta. (Baca: Istana: Kenaikan Uang Muka untuk Beli Mobil Pejabat atas Permintaan Ketua DPR)

Penulis : Ihsanuddin
Editor : Inggried Dwi Wedhaswary
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 62 other followers