Archive for the ‘INFO’ Category

LUHUT PANJAITAN DINILAI SUDAH MIRIP PELAKSANA TUGAS PRESIDEN

ANTARA News
LUHUT PANJAITAN DINILAI SUDAH MIRIP PELAKSANA TUGAS PRESIDEN
ANTARANEWS.COM, Selasa, 14 April 2015 12:49 WIB
Pewarta: Rangga Jingga
Luhut Pandjaitan dinilai sudah mirip pelaksana tugas presiden

Dokumentasi Kepala Staf Kepresidenan, Luhut Pandjaitan (ketiga kanan), Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, (kedua kanan) dan Walikota Bandung, Ridwan Kamil (kedua kiri) berbincang dengan, serta Mensesneg, Pratikno (kiri) saat inspeksi dan geladi kotor persiapan peringatan ke-60 Konferensi Asia Afrika di Jalan Asia Afrika Bandung, Jawa Barat, Rabu (1/4/15). Pandjaitan memastikan semuanya berjalan baik. (ANTARA FOTO/Novrian Arbi)

… bahkan melampaui kewenangan wakil presiden yang diatur dalam konstitusi…

Jakarta (ANTARA News) – Relawan pemenangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menilai posisi Kepala Staf Kepresidenan, Luhut Pandjaitan (LP), dengan berbagai kewenangannya saat ini, sudah mirip pelaksana tugas presiden.

“Pak Luhut memiliki sejumlah kewenangan yang besar, setara, bahkan melampaui kewenangan wakil presiden yang diatur dalam konstitusi. Pak Luhut lebih mirip sebagai pelaksana tugas presiden,” kata Koordinator Nasional Relawan Gema Nusantara, M Adnan Rarasina, melalui siaran pers, di Jakarta, Selasa.

Rarasina menilai kewenangan Pandjaitan yang begitu besar dapat mengganggu jalannya pemerintahan karena kewenangannya tumpang-tindih dengan wakil presiden, menteri koordinator, sekretaris negara, dan sekretaris kabinet. Secara populer, sudah lebih daripada konsep three-in-one.

“Contoh kecilnya dapat dilihat besarnya peran Pak Luhut dalam persiapan Konferensi Asia Afrika yang melebihi menteri luar negeri. Belum lagi soal penempatan jabatan di pemerintahan dan BUMN,” kata dia.

Menurut dia, hal tersebut mencerminkan janji kabinet ramping dan birokrasi efektif yang pernah dijanjikan Jokowi-JK pada masa kampanye, faktanya kini ibarat “jauh panggang dari api.”

Dia memandang Pandjaitan seolah memanfaatkan pengalaman kenegaraan Jokowi yang minim untuk mengambil alih pengelolaan negara bak pelaksana tugas presiden.

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan pada 31 Maret 2015 menantang beberapa kalangan yang menuding kewenangannya tumpang tindih dengan kewenangan kementerian untuk menunjukkan tuduhan mereka itu. (lihat berita: Luhut tantang pengritiknya)

“Tunjukkan pada saya, tumpang tindihnya di mana. Jangan berpolemik yang tidak jelas, jangan cari-cari popularitas yang tidak jelas. Saya terbuka menerima siapa saja, tunjukkan kekurangan kita. Kita semua tidak merasa benar, tentu ada kurangnya,” kata kata Luhut usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Jakarta, Selasa.

Luhut menegaskan kewenangan Kantor Staf Presiden tidak luas, sebaliknya hampir sama dengan wewenang Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).

“(Dalam Perpres 26/2015) tidak ada kewenangan yang luas. Kewenangan kami itu hampir sama dengan UKP4, hanya ditambah dengan komunikasi politik dengan parlemen maupun parpol,” kata Luhut.

Dia membantah pandangan bahwa posisi dia adalah mengawal program para menteri agar sesuai dengan Nawacita. Sebaliknya, dia menegaskan tugasnya adalah memonitor, mengevaluasi, komunikasi dengan para menteri dan melaporkan kepada presiden.

Luhut menguraikan komunikasi antara dia dengan para menteri yang disebutnya hanya sebatas program yang sudah tercapai, belum tercapai dan bagaimana itu tercapai oleh sang menteri.

“Misalnya pada program Nawacita itu di APBN ada lahan satu juta hektar, di mana saja lokasinya, bagaimana mengerjakan, sudah sampai di mana, itu yang kami lakukan,” tegasnya.

Editor: Ade Marboen

ISTILAH “PETUGAS PARTAI” BISA DIANGGAP RENDAHKAN PRESIDEN

ANTARA News

ISTILAH “PETUGAS PARTAI” BISA DIANGGAP RENDAHKAN PRESIDEN
ANTARANEWS.COM, Senin, 13 April 2015 11:08 WIB
Presiden Joko Widodo, Wapres Jusuf Kalla, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Menko PMK Puan Maharani pada pembukaan Kongres IV PDI di Bali, Kamis (9/4) (ANTARA FOTO/Andika Wahyu)

perlu hati-hati menggunakan diksi `petugas partai` di ranah publik karena tidak semua orang memiliki pemahaman yang sama”

Jakarta (ANTARA News) – Peneliti senior Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menilai Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri harus berhati-hati menggunakan istilah “petugas partai” untuk merujuk Presiden Joko Widodo, karena sebagian masyarakat menganggap istilah itu sebagai kata-kata yang merendahkan sang presiden.”Menurut saya, perlu hati-hati menggunakan diksi petugas partai di ranah publik karena tidak semua orang memiliki pemahaman yang sama. Yang terjadi justru menimbulkan kontroversi di ranah publik,” kata Karyono di Jakarta, Senin.

Apalagi, kata Karyono, sebagian masyarakat memaknai istilah “petugas partai” dalam pengertian negatif sehingga yang timbul pun persepsi negatif.

Menurut dia, istilah “petugas partai” oleh sebagian masyarakat dianggap sebagai kata-kata yang merendahkan Presiden Jokowi karena dianggap sebagai seorang petugas yang ibarat robot dan hanya menjadi “boneka partai”.

“Namun, bila istilah tersebut diletakkan dalam perspektif kepartaian, memang tidak ada yang salah,” ujar dia.

Karyono mengatakan cara berkomunikasi Megawati yang menggunakan istilah “petugas partai” tidak salah bila ditujukan kepada kader partai karena siapa pun yang menjadi kader partai memang harus bersedia menjadi petugas partai.

“Apalagi, istilah itu juga sudah kerap diucapkan Megawati jauh sebelum Jokowi menjadi presiden yang diusung PDI Perjuangan,” tuturnya.

Menurut Karyono, istilah “petugas partai” perlu dimaknai bahwa kader partai harus melaksanakan ideologi dan garis perjuangan partai, tak terkecuali Jokowi yang merupakan kader PDI Perjuangan dan kini menjadi presiden.

Istilah yang kembali diucapkan Megawati dalam Kongres PDI Perjuangan di Bali itu, menurut Karyono, ditujukan untuk membangkitkan kesadaran publik tentang makna seorang kader partai yang harus menjalankan ideologi dan garis perjuangan partai.

Bahkan, pidato tersebut secara tersirat berusaha memberi peringatan dan teguran kepada Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla agar dalam menjalankan pemerintahan tetap mematuhi dan memegang teguh konstitusi.

Editor: Jafar M Sidik

FRASA “PETUGAS PARTAI” TAK BERMAKSUD MERENDAHKAN PRESIDEN

FRASA “PETUGAS PARTAI” TAK BERMAKSUD MERENDAHKAN PRESIDEN
ANTARANEWS.COM, Minggu, 12 April 2015 23:21 WIB
Frasa

Tjahjo Kumolo (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A.)

Inti frasa `petugas partai` tidak dalam arti merendahkan seseorang..”

Semarang (ANTARA News) – Politikus senior PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa frasa “petugas partai” bukan bermaksud merendahkan pejabat negara yang berasal dari kader partainya, termasuk Joko Widodo yang terpilih sebagai presiden pada Pilpres 2014.

“Pak Jokowi, yang saya pahami, beliau bisa menempatkan diri dengan bijak pada posisi mana beliau sebagai Presiden RI dan pada posisi beliau sebagai kader partai yang ditugasi oleh PDI Perjuangan,” kata Tjahjo melalui pesan singkatnya kepada Antara di Semarang, Minggu malam.

Tjahjo yang juga Menteri Dalam Negeri menekankan, “Inti frasa petugas partai tidak dalam arti merendahkan seseorang yang awalnya hanya kader partai.”

Ia lalu menyebutkan sejumlah nama kader PDI Perjuangan, di antaranya dirinya yang mendapat tugas sebagai menteri, kemudian Jokowi yang ditugasi oleh PDI Perjuangan sebagai calon presiden, kemudian menjadi Presiden RI.

Selain itu, Budiman Sujatmiko ditugaskan sebagai anggota DPR RI dan Sidarto ditugaskan sebagai Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), dan kader PDI Perjuangan lainnya.

Jokowi sebagai presiden, kata Tjahjo, dipilih oleh rakyat yang awalnya atas dasar penugasan partai. Di lain pihak, sebagai presiden yang notabene Kepala Negara RI ada aturan kenegaraan.

“Saat saya ditunjuk sebagai Mendagri, tunduk aturan-aturan negara, loyal kepada Presiden karena saya pembantu Presiden,” kata mantan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI itu.

“Sebagai kader partai,” kata Tjahjo, “Saya didukung, diusulkan partai kepada Presiden terpilih sebagai menteri. Kalau ditarik dari partai (salah atau tidak), ya, saya harus siap.”

Sebagai anggota/kader partai, menurut mantan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan itu, harus ingat akan asal usul dari mana setelah dapat jabatan baru.

“Jadi orang kan harus amanah dan jangan lupa asal usulnya. Misalnya, ada yang dari partai karena penugasan partai, ada yang dari kalangan profesional,” ucapnya.

Kalau seseorang eksekutif, anggota legislatif, atau pengurus partai tidak mau disebut petugas partai versi PDI Perjuangan, Tjahjo mengatakan, “Ya, silakan saja, tidak masalah, tidak merasa rugi, dan partai tidak menggondeli (mempertahankan).”

“Kenapa istilah internal PDI Perjuangan menyebut penugasan kader partainya sebagai petugas partai dipolitisasi atau diributkan?” kata Tjahjo yang juga alumnus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip) Semarang.

Apalagi, lanjut Tjahjo, masing-masing partai secara internal ada aturan sebutan buat kadernya yang mendapat tugas dari partainya.

Editor: Suryanto

PUAN MAHARANI DISARANKAN PILIH KABINET ATAU PARTAI

ANTARA News

PUAN MAHARANI DISARANKAN PILIH KABINET ATAU PARTAI
ANTARANEWS.COM, Senin, 13 April 2015 13:46 WIB
Puan Maharani disarankan pilih kabinet atau partai

Dokumentasi Puan Maharani (kanan) menyeka keringat di dahi ibunya yang juga Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri (tengah), disaksikan Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Ahmad Basarah (kiri), saat melihat-lihat stan berisi kiprah fraksi partai politik “wong cilik” itu, di MPR di sela-sela Kongres IV PDI Perjuangan di Hotel Inna Grand Bali Beach, Sanur, Bali, Jumat (10/4). (ANTARA FOTO/Andika Wahyu)

… Puan Maharani, tapi saya nonaktifkan…

Jakarta (ANTARA News) – Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahudin, menyarankan kepada Puan Maharani untuk memilih salah satu dari jabatan di kabinet atau Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan.

Puan digadang-gadang ibunya yang Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang juga memberi kendaraan politik bagi Presiden Jokowi menuju kursi kepresidenan, untuk menjadi penerus dinasti Soekarno.

“Bila Puan bersedia memilih salah satu dari jabatan tersebut, itu akan lebih positif di mata publik baik untuk dirinya maupun untuk PDI Perjuangan,” kata Salahudin, dihubungi di Jakarta, Senin.

Dia mengatakan, bila Puan lebih memilih jabatan menteri di kabinet yang saat ini dia sandang, yaitu menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, maka jabatan nonaktif di PDI Perjuangan yang dia tinggalkan bisa diisi kader partai yang lain.

Menurut Salahuddin, hal itu akan menunjukkan kepada publik bahwa PDI Perjuangan tidak kekurangan kader dan tidak ada perlakuan istimewa terhadap Puan yang merupakan anak Megawati.

Sedangkan bila Puan lebih memilih aktif sebagai ketua Bidang Politik dan Keamanan DPP PDI Perjuangan, maka lebih baik dia mundur dari jabatan menteri sehingga Jokowi bisa memilih orang lain untuk mengisi jabatan tersebut.

“Akan lebih elok Puan bersedia mundur dari jabatan menko bila dia lebih memilih aktif dan bekerja untuk PDI Perjuangan,” tuturnya.

“Keputusan Megawati memasukkan nama Puan sebagai pengurus tetapi nonaktif itu sebagai suatu hal yang aneh dan ganjil. Apakah PDI Perjuangan kekurangan kader?” kata dia.

Megawati telah mengumumkan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat PDIP periode 2015-2020. Dalam kepengurusan tersebut, terdapat dua posisi yang diisi anak Megawati.

“Ketua Bidang Politik dan Keamanan Puan Maharani, tapi saya nonaktifkan,” kata Megawati saat mengumumkan kepengurusan DPP PDI Perjuangan.

Selain Puan, anak lain Megawati yang juga mengisi kepengurusan DPP PDI Perjuangan adalah Muhammad Prananda Prabowo yang menjabat ketua bidang ekonomi kreatif.

Editor: Ade Marboen

‘BLUE ENERGY’, HIPOTESA ATAU BENERAN?

‘BLUE ENERGY’, HIPOTESA ATAU BENERAN?

 

Rabu, 15 April 2015, 00:01 WIB Dr. Heather Willauer dari NRL menjelaskan teknologi berbahan bakar air
Dr. Heather Willauer dari NRL menjelaskan teknologi berbahan bakar air

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA —  Mungkin masih ada yang ingat mistery ‘blue energy’ yang pernah menjadi isu politik nasional.

 

 

Teknologi biru disebut menjadikan air sebagai bahan bakar sehingga akan menghasilkan energi murah meriah bagi bangsa manusia.

Tapi banyak yang skeptis dengan teknologi tersebut, beberapa inovator seperti Joko Suprapto, Dr Ghulam Sarwar dari Pakistan, Agha Waqar Ahmad atau Charles H. Garrett disebut hanya ‘tukang klaim’ alias hoax. (Baca: Dengan Teknologi Ini, Iran Diklaim Tundukkan ‘Drone’ AS)

Tapi ada juga yang berpendapat bahwa air dapat dijadikan bahan bakar dengan teknologi tertentu, sehingga topik ini sering berada antara isu hoax dengan kerahasiaan teknologi.

Russia Today, pada April 2014, melaporkan bahwa Angkatan Laut Amerika Serikat sudah menemukan teknologi yang mampu menjadikan air laut sebagai bahan bakar untuk kapal-kapal perang mereka.

Teknologi itu sedang dikaji oleh US Naval Research Laboratory’s (NRL) Materials Science and Technology Division, dan sudah diaplikasikan pada kapal berukuran kecil. Butuh penelitian 15 tahun untuk membuatnya dapat diaplikasikan untuk kapal ukuran besar.

Mail Online menjelaskan bahwa teknologi ini akan menjadi ‘game changer’ karena ketergantungan AS kepada bahan bakar fosil akan semakin berkurang.

Teknologi AL AS ini melengkapai teknologi mobil Quant dengan e-Sportlimousine-nya yang diklaim digerakkan dengan air laut.[]

PRESIDEN DIMINTA KONSISTEN LARANG MENTERI RANGKAP JABATAN PARPOL

PRESIDEN DIMINTA KONSISTEN LARANG MENTERI RANGKAP JABATAN PARPOL
Monday, 13 April 2015, 14:43 WIB
Republika/Tahta Aidilla
Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani.
Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani.


REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahudin, mengatakan Presiden Joko Widodo sebaiknya konsisten mengenai kebijakannya yang melarang menteri di kabinet merangkap sebagai pengurus aktif di partai politik.

“Presiden perlu berbicara dengan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani supaya yang bersangkutan memilih salah satu antara jabatan menteri atau partai,” kata Said Salahudin dihubungi di Jakarta, Senin (13/4).

Said menilai pemberian jabatan kepada Puan Maharani sebagai ketua Bidang Politik dan Keamanan nonaktif di kepengurusan DPP PDIP sebagai satu hal yang aneh. Apalagi, tidak ada satu pun kader PDIP yang saat ini menjabat sebagai menteri di Kabinet Kerja, juga merangkap sebagai pengurus partai meskipun nonaktif.

Said menduga penetapan Puan Maharani sebagai pengurus nonaktif DPP PDIP sebagai jalan tengah antara keinginan Presiden Jokowi dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Presiden menginginkan semua menteri melepas jabatan di partai, tetapi tampaknya Megawati tidak menghendaki itu, sehingga kemudian dipilih jalan tengah cukup nonaktif dari partai.

“Karena itu, bisa ditafsirkan bahwa kebijakan Presiden Jokowi tentang larangan menteri menjadi pengurus aktif, yang akhirnya cukup nonaktif, mendapat pengaruh dari Megawati,” tuturnya.

Hal itu pun terlihat ketika dalam kepengurusan DPP PDIP sebelum kongres di Bali, Puan masih tetap menjadi pengurus. Padahal, Tjahjo Kumolo yang sebelumnya menjabat sebagai sekretaris jenderal, melepas jabatan setelah menjadi Menteri Dalam Negeri.

Ketua Umum Megawati Soekarnoputri telah mengumumkan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat PDIP periode 2015-2020. Dalam kepengurusan tersebut, terdapat dua posisi yang diisi anak Megawati. “Ketua Bidang Politik dan Keamanan Puan Maharani, tapi saya nonaktifkan,” kata Megawati saat mengumumkan kepengurusan DPP PDIP.

Selain Puan, anak Megawati lainnya yang juga mengisi kepengurusan DPP PDIP adalah Muhammad Prananda Prabowo yang menjabat ketua bidang ekonomi kreatif.

PENGAMAT: STATUS NONAKTIF PUAN SAMA JUGA BOHONG

PENGAMAT: STATUS NONAKTIF PUAN SAMA JUGA BOHONG
ROL, Senin, 13 April 2015, 18:29 WIB

Antara/Andika Wahyu
Puan Maharani (kanan) menyeka keringat di dahi ibunya yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (tengah) disaksikan Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat PDIP Ahmad Basarah (kiri) saat melihat-lihat stan berisi kiprah fraksi PDIP
Puan Maharani (kanan) menyeka keringat di dahi ibunya yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (tengah) disaksikan Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat PDIP Ahmad Basarah (kiri) saat melihat-lihat stan berisi kiprah fraksi PDIP

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Status nonaktif yang diberikan kepada Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani dalam jabatan struktural PDI Perjuangan, bukan jaminan. Menurut Pakar komunikasi politik Muhammad Aras, status non aktif tak menjami Puan untuk bisa hanya fokus membantu presiden.

“Bahasa non-aktif yang diberikan terhadap Puan Maharani ya sama juga bohong. Siapa bisa menjamin dia (Puan) tidak bekerja (melupakan urusan) di partainya,” kata Aras di Jakarta, Senin (13/4).

Dalam Kongres ke-IV PDIP, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengumumkan nama putrinya yakni Puan Maharani, yang kini menyandang status menteri di Kabinet Kerja, masuk dalam daftar pengurus DPP PDIP namun non-aktif. Sedangkan Presiden Jokowi di awal pembentukan kabinet menegaskan kepada seluruh menterinya untuk menanggalkan jabatan di partai politik demi fokus bekerja.

Menurut Aras, meskipun Puan ditunjuk sebagai pengurus non-aktif di struktur kepengurusan DPP PDIP, tetap saja pekerjaannya sebagai menteri di Kabinet Kerja Jokowi-Jusuf Kalla bisa terganggu. Aras menegaskan dengan status non-aktif itu tidak ada jaminan Puan hanya akan bekerja sebagai menteri.

“Seharusnya kalau sudah menteri ya harus melepas jabatan di partai politik. Walau secara internal hanya nama (status) saja, siapa bisa menjamin,” tegas dia.

PAKAR: POLITIK INDONESIA CENDERUNG GERONTOKRASI

PAKAR: POLITIK INDONESIA CENDERUNG GERONTOKRASI
 
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (tengah) bersama pimpinan sidang Frans Lebu Raya (dua kiri)  saat Kongres IV PDI Perjuangan di Hotel Inna Grand Bali Beach, Sanur, Bali, 9 April 2015.

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (tengah) bersama pimpinan sidang Frans Lebu Raya (dua kiri) saat Kongres IV PDI Perjuangan di Hotel Inna Grand Bali Beach, Sanur, Bali, 9 April 2015. (Suara Pembaruan/Joanito De Saojoao)

Jakarta – Pakar politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Hermawan Sulistyo, mengungkapkan, perpolitikan Indonesia cenderung menganut paham gerontokrasi, yaitu orangtua memimpin seperti tercermin dalam hasil Kongres PDIP di Bali.

“Jika melihat kongres PDIP di Bali, itu bukti kecenderungan negara kita seperti negara lain seperti Libya dan Thailand yang kecenderungannya ke arah gerontokrasi,” kata Hermawan di Jakarta, Jumat.

Hal tersebut diungkapkan Hermawan dalam diskusi bertema “Efektivitas Pemblokiran Situs Radikal dalam Memerangi Terorisme” di Kampus Universitas Bhayangkara Jaya Raya, Jalan Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Jumat (10/4).

Gerontokrasi tersebut adalah bentuk aturan di mana suatu entitas dipimpin oleh orangtua. Seringkali struktur politik adalah yang menganut pola tersebut dimana dalam kelas penguasa terakumulasi dengan usia, sehingga tertua memegang kekuasaan yang paling tinggi atau penting.

“Semakin tua semakin senior dia semakin mapan kita fokusnya jika ada yang tua, mereka yang akan menang. Bukan hanya PDIP saja tapi juga partai lainnya sama saja,” katanya.

Lebih lanjut, dia juga tidak memungkiri bahwa tokoh-tokoh di PDIP belum ada lagi yang sekuat Megawati untuk bisa menyatukan suara partai berlambang banteng tersebut.

“Jika bukan Mega sekarang belum ada yang didengar lagi di sana TB Hassan didengar tapi dia tidak membawa roh Soekarno, Tjahjo Kumolo cukup banyak simpatisannya namun belum dipandang bisa membesarkan partai, sedangkan Puan belum kuat sacara kualitatif leadership,” katanya.

Lebih lanjut Hermawan melihat Puan punya potensi kepemimpinan tersebut karena yang bersangkutan dibesarkan di lingkungan politik namun perlu dimatangkan karena memimpin negara tidak semudah yang dibayangkan.

“Maka dari itu bu Mega menyiapkan Puan sekarang menjadi menteri untuk dipersilahkan bertarung dalam perpolitikan untuk dibiarkan matang dulu dan jika itu bagus akan kepilih nantinya,” ujarnya.

Persoalan lainnya adalah komposisi kader PDIP di kabinet yang lebih sama dengan Nasdem padahal, menurut Hermawan, kader partai berlambang banteng itu banyak yang sudah mapan sehingga untuk memperkuat persatuan antar anggotanya dipilihlah Megawati sebagai Ketua Umum.

“Masalah lainnya partai pemenang terbesar pemilu dan presiden tidak punya kursi besar di kabinet. Kursinya sudah kalah sama PKB dan Nasdem, itu artinya apa kalau saya ketua partai juga akan melihat apa yang salah. Kalau kader banyak yang mampu tapi malah mereka tidak ikut saya kira ini salah satu pertimbanganya Megawati dipilih kembali,” ujarnya.

/EPR

Antara

INDONESIA NEGARA KETIGA TERBANYAK PENGAKSES SITUS PORNO

 

INDONESIA NEGARA KETIGA TERBANYAK PENGAKSES SITUS PORNO
BeritaSatu.Com,Minggu, 12 April 2015 | 18:30

Ilustrasi menonton situs porno di internet.

Ilustrasi menonton situs porno di internet. (AFP/ Getty Images)

Sukabumi – Asisten Deputi Kelembagaan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional Haliq Siddiq mengatakan Indonesia merupakan negara ketiga terbanyak yang mengakses situs porno.

“Data ini merupakan hasil survei yang dilakukan oleh Google sebagai situs penyedia data dan pencari ini, ternyata Indonesia berada diperingkat ketiga yang paling banyak mengakses situs porno dan diperingkat pertama adalah India,” katanya di Sukabumi, Jawa Barat, Sabtu (12/4).

Menurutnya, hasil survei yang dilakukan oleh Google ini sangat mengkhawatirkan pihaknya karena, salah satu penyebaran HIV/AIDS melalui hubungan seksual. Dengan banyaknya pengakses situs porno di Indonesia, tidak menutup kemungkinan maraknya seks bebas yang berpotensi penularan HIV melului hubungan seksual.

Bahkan daerah yang paling besar mengakses situs porno adalah Daerah Istimewa Yogyakarta padahal kota ini berjuluk kota pelajar. Maka dari itu, pihaknya meminta bantuan kepada pemerintah khususnya Kementerian Komunikasi dan Informasi RI untuk memblokir situs-situs porno yang tersebar di dunia maya.

“Kami sangat khawatir, dengan semakin mudahnya masyarakat mengakses situs porno maka penyebaran HIV sulit ditanggulangi, untuk itu kami meminta kepada Kementerian Kominfo untuk memblokir situs porno maupun berbau porno,” tambahnya.

Di sisi lain, KPA Nasional juga telah melakukan survei bersama Kementerian Kesehatan RI, ternyata hasilnya baru sekitar 20 persen pelajar mengetahui apa itu HIV dan AIDS.

Untuk itu, pihaknya terus melakukan berbagai upaya agar seluruh masyarakat tahu apa itu HIV, bagaimana penyebarannya, pencegahannya dan menanggulangi jika sudah teridentifikasi positif mengidap penyakit yang belum ada obatnya ini.

Jumlah penderita HIV di Indonesia saat ini mencapai 150 ribu orang yang diantaranya sudah AIDS, mayoritas pengidap penyakit ini berusia pproduktif antara 17 hingga 30 tahun. Bahkan, ada perbedaan penyebaran virus ini dibandingkan beberapa tahun lalu, awalnya penularannya HIV mayoritas dari jarum suntik pengguna narkoba, tetapi dalam beberapa tahun terakhir mayoritas penularan dari hubungan seksual.

“Cara yang paling mudah mencegah penularan adalah mendekatkan diri kepada Allah SWT dan meningkatkan kadar keimanan kita dan jangan sekali-kali melakukan kegiatan yang berpotensi tertular HIV,” kata Haliq.

/CAH

Antara

INDONESIA KAYA SUMBER DAYA TAPI SEMAKIN DEFISIT

Indonesia Kaya Sumber Daya Tapi Semakin Defisit
BeritaSatu.com, Minggu, 12 April 2015 | 0:30

 

Darmin Nasution. Foto: dok. Investor Daily

Darmin Nasution. Foto: dok. Investor Daily

Berita Terkait

BOGOR–  Ketua Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Darmin Nasution mengatakan, Indonesia sebagai negara yang kaya sumber daya, tetapi semakin lama semakin defisit.

Ia mencontohkan, sebelum perang dunia, Indonesia merupakan eksportir gula nomor dua di dunia. Namun, seiring berjalannya waktu, Indonesia berubah menjadi negara importir. Tidak hanya gula yang diimpor, tetapi beras, jagung, kedelai bahkan garam.

“Artinya, ada yang salah pada kita. Negara kita memiliki kelimpahan sumber daya, tetapi semakin lama semakin defisit,” katanya saat melantik Pengurus ISEI Bogor Raya di Kampus IPB Taman Kencana, Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu, seperti dilansir Antara.

Pelantikan pengurus ISEI Bogor Raya juga diisi dengan diskusi yang mengangkat tema “Swasembada Pangan: at all cost?” yang menghadirkan sejumlah pembicara, di antaranya mantan Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamukti yang juga Pengurus ISEI Jakarta, Prof Fadli Hasan, dan Direktur Manajemen Bisnis Pascasarjana IPB Dr Ir Arief Daryanto.

Darmin pun mengungkapkan kekhawatiran bahwa Indonesia yang saat ini termasuk sebagai negara surplus air pada suatu ketika justru berubah menjadi minus akibat salah urus. (*/gor)

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 62 other followers