Archive for the ‘INFO’ Category

PAKAR: POLITIK INDONESIA CENDERUNG GERONTOKRASI

PAKAR: POLITIK INDONESIA CENDERUNG GERONTOKRASI
 
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (tengah) bersama pimpinan sidang Frans Lebu Raya (dua kiri)  saat Kongres IV PDI Perjuangan di Hotel Inna Grand Bali Beach, Sanur, Bali, 9 April 2015.

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (tengah) bersama pimpinan sidang Frans Lebu Raya (dua kiri) saat Kongres IV PDI Perjuangan di Hotel Inna Grand Bali Beach, Sanur, Bali, 9 April 2015. (Suara Pembaruan/Joanito De Saojoao)

Jakarta – Pakar politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Hermawan Sulistyo, mengungkapkan, perpolitikan Indonesia cenderung menganut paham gerontokrasi, yaitu orangtua memimpin seperti tercermin dalam hasil Kongres PDIP di Bali.

“Jika melihat kongres PDIP di Bali, itu bukti kecenderungan negara kita seperti negara lain seperti Libya dan Thailand yang kecenderungannya ke arah gerontokrasi,” kata Hermawan di Jakarta, Jumat.

Hal tersebut diungkapkan Hermawan dalam diskusi bertema “Efektivitas Pemblokiran Situs Radikal dalam Memerangi Terorisme” di Kampus Universitas Bhayangkara Jaya Raya, Jalan Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Jumat (10/4).

Gerontokrasi tersebut adalah bentuk aturan di mana suatu entitas dipimpin oleh orangtua. Seringkali struktur politik adalah yang menganut pola tersebut dimana dalam kelas penguasa terakumulasi dengan usia, sehingga tertua memegang kekuasaan yang paling tinggi atau penting.

“Semakin tua semakin senior dia semakin mapan kita fokusnya jika ada yang tua, mereka yang akan menang. Bukan hanya PDIP saja tapi juga partai lainnya sama saja,” katanya.

Lebih lanjut, dia juga tidak memungkiri bahwa tokoh-tokoh di PDIP belum ada lagi yang sekuat Megawati untuk bisa menyatukan suara partai berlambang banteng tersebut.

“Jika bukan Mega sekarang belum ada yang didengar lagi di sana TB Hassan didengar tapi dia tidak membawa roh Soekarno, Tjahjo Kumolo cukup banyak simpatisannya namun belum dipandang bisa membesarkan partai, sedangkan Puan belum kuat sacara kualitatif leadership,” katanya.

Lebih lanjut Hermawan melihat Puan punya potensi kepemimpinan tersebut karena yang bersangkutan dibesarkan di lingkungan politik namun perlu dimatangkan karena memimpin negara tidak semudah yang dibayangkan.

“Maka dari itu bu Mega menyiapkan Puan sekarang menjadi menteri untuk dipersilahkan bertarung dalam perpolitikan untuk dibiarkan matang dulu dan jika itu bagus akan kepilih nantinya,” ujarnya.

Persoalan lainnya adalah komposisi kader PDIP di kabinet yang lebih sama dengan Nasdem padahal, menurut Hermawan, kader partai berlambang banteng itu banyak yang sudah mapan sehingga untuk memperkuat persatuan antar anggotanya dipilihlah Megawati sebagai Ketua Umum.

“Masalah lainnya partai pemenang terbesar pemilu dan presiden tidak punya kursi besar di kabinet. Kursinya sudah kalah sama PKB dan Nasdem, itu artinya apa kalau saya ketua partai juga akan melihat apa yang salah. Kalau kader banyak yang mampu tapi malah mereka tidak ikut saya kira ini salah satu pertimbanganya Megawati dipilih kembali,” ujarnya.

/EPR

Antara

INDONESIA NEGARA KETIGA TERBANYAK PENGAKSES SITUS PORNO

 

INDONESIA NEGARA KETIGA TERBANYAK PENGAKSES SITUS PORNO
BeritaSatu.Com,Minggu, 12 April 2015 | 18:30

Ilustrasi menonton situs porno di internet.

Ilustrasi menonton situs porno di internet. (AFP/ Getty Images)

Sukabumi – Asisten Deputi Kelembagaan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional Haliq Siddiq mengatakan Indonesia merupakan negara ketiga terbanyak yang mengakses situs porno.

“Data ini merupakan hasil survei yang dilakukan oleh Google sebagai situs penyedia data dan pencari ini, ternyata Indonesia berada diperingkat ketiga yang paling banyak mengakses situs porno dan diperingkat pertama adalah India,” katanya di Sukabumi, Jawa Barat, Sabtu (12/4).

Menurutnya, hasil survei yang dilakukan oleh Google ini sangat mengkhawatirkan pihaknya karena, salah satu penyebaran HIV/AIDS melalui hubungan seksual. Dengan banyaknya pengakses situs porno di Indonesia, tidak menutup kemungkinan maraknya seks bebas yang berpotensi penularan HIV melului hubungan seksual.

Bahkan daerah yang paling besar mengakses situs porno adalah Daerah Istimewa Yogyakarta padahal kota ini berjuluk kota pelajar. Maka dari itu, pihaknya meminta bantuan kepada pemerintah khususnya Kementerian Komunikasi dan Informasi RI untuk memblokir situs-situs porno yang tersebar di dunia maya.

“Kami sangat khawatir, dengan semakin mudahnya masyarakat mengakses situs porno maka penyebaran HIV sulit ditanggulangi, untuk itu kami meminta kepada Kementerian Kominfo untuk memblokir situs porno maupun berbau porno,” tambahnya.

Di sisi lain, KPA Nasional juga telah melakukan survei bersama Kementerian Kesehatan RI, ternyata hasilnya baru sekitar 20 persen pelajar mengetahui apa itu HIV dan AIDS.

Untuk itu, pihaknya terus melakukan berbagai upaya agar seluruh masyarakat tahu apa itu HIV, bagaimana penyebarannya, pencegahannya dan menanggulangi jika sudah teridentifikasi positif mengidap penyakit yang belum ada obatnya ini.

Jumlah penderita HIV di Indonesia saat ini mencapai 150 ribu orang yang diantaranya sudah AIDS, mayoritas pengidap penyakit ini berusia pproduktif antara 17 hingga 30 tahun. Bahkan, ada perbedaan penyebaran virus ini dibandingkan beberapa tahun lalu, awalnya penularannya HIV mayoritas dari jarum suntik pengguna narkoba, tetapi dalam beberapa tahun terakhir mayoritas penularan dari hubungan seksual.

“Cara yang paling mudah mencegah penularan adalah mendekatkan diri kepada Allah SWT dan meningkatkan kadar keimanan kita dan jangan sekali-kali melakukan kegiatan yang berpotensi tertular HIV,” kata Haliq.

/CAH

Antara

INDONESIA KAYA SUMBER DAYA TAPI SEMAKIN DEFISIT

Indonesia Kaya Sumber Daya Tapi Semakin Defisit
BeritaSatu.com, Minggu, 12 April 2015 | 0:30

 

Darmin Nasution. Foto: dok. Investor Daily

Darmin Nasution. Foto: dok. Investor Daily

Berita Terkait

BOGOR–  Ketua Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Darmin Nasution mengatakan, Indonesia sebagai negara yang kaya sumber daya, tetapi semakin lama semakin defisit.

Ia mencontohkan, sebelum perang dunia, Indonesia merupakan eksportir gula nomor dua di dunia. Namun, seiring berjalannya waktu, Indonesia berubah menjadi negara importir. Tidak hanya gula yang diimpor, tetapi beras, jagung, kedelai bahkan garam.

“Artinya, ada yang salah pada kita. Negara kita memiliki kelimpahan sumber daya, tetapi semakin lama semakin defisit,” katanya saat melantik Pengurus ISEI Bogor Raya di Kampus IPB Taman Kencana, Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu, seperti dilansir Antara.

Pelantikan pengurus ISEI Bogor Raya juga diisi dengan diskusi yang mengangkat tema “Swasembada Pangan: at all cost?” yang menghadirkan sejumlah pembicara, di antaranya mantan Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamukti yang juga Pengurus ISEI Jakarta, Prof Fadli Hasan, dan Direktur Manajemen Bisnis Pascasarjana IPB Dr Ir Arief Daryanto.

Darmin pun mengungkapkan kekhawatiran bahwa Indonesia yang saat ini termasuk sebagai negara surplus air pada suatu ketika justru berubah menjadi minus akibat salah urus. (*/gor)

THREE CHINESE SUBMARINES AIM THEIR MISSILES AT USA–ADM. WILLIAM GORTNEY

 

THREE CHINESE SUBMARINES AIM THEIR MISSILES AT USA–ADM. WILLIAM GORTNEY
10.04.2015 |Source:Pravda.Ru

Three Chinese submarines aim their missiles at USA - Adm. William Gortney. Chinese submarines threaten USA
Adm. William Gortney, the commander of the U.S. Northern Command, said that China deployed three submarines armed with ballistic missiles at sea. The submarines, the commander said, may strike the United States with nuclear missiles.

According to Gortney, the submarines will be able to strike the United States when fully deployed with missiles and warheads. The Chinese subs have been deployed in the South China Sea at a base on Hainan Island.

“They’ve not loaded their missiles or begun strategic patrols,” Adm. William Gortney said. “But we believe they are likely to begin this year,” he added.

Also read: Russia’s 4th generation Lada submarine to nullify USA’s naval predominance

In addition, Gortney said with reference to U.S. intelligence agencies that North Korea was capable of mounting a small nuclear warhead on its new road-mobile KN-08 intercontinental missiles.

Gortney said any time a nation has nuclear weapons and delivery systems that can reach the U.S. homeland, “it’s a concern of mine.”

It was the first time a senior U.S. military official voiced worries about Chinese nuclear missile submarines.

Pravda.Ru 

SIAPA PILOT SEBENARNYA, JOKOWI ATAU MEGAWATI?

BALI (voa-islam.com) – Ketika Joko baru menjadi Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012 lalu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyatakan adanya penumpang gelap dalam kemenangan Joko-Ahok.

Kini, ketika Joko baru satu semester jadi presiden, Megawati dalam pidato pembukaan Kongres IV PDI di Sanur, Bali, Kamis (9/4), kembali menyoal adanya penumpang gelap dalam pemerintahan Joko-JK.

“Kepentingan yang menjadi penumpang gelap untuk menguasai sumber daya alam bangsa. Kepentingan yang semula hadir dalam wajah kerakyatan mendadak berubah menjadi hasrat kekuasaan,” kata Mega, seperti diberitakan banyak media.

Penumpang gelap itu, tambahnya, dapat menggoyang pemerintahan dan ingin menguasainya secara politik dan ekonomi.

Pertanyaannya, mengapa informasi soal penumpang gelap itu lebih diketahui Megawati daripada Joko dan mengapa pula harus diumbar ke publik lebih dari satu kali? Siapa sebenarnya “pilot” atau “nakhoda”-nya?. [pur/pribuminews/voa-islam.com]

– See more at: http://voa-islam.com/read/politik-indonesia/2015/04/10/36334/siapa-pilot-sebenarnya-jokowi-atau-megawati/#sthash.AaDsfegF.Gl3r22xp.dpuf

JOKOWI DINILAI HINA LEMBAGA KEPRESIDENAN

 

Diam di Kongres PDIP, Jokowi Dinilai Hina Lembaga Kepresidenan
Jumat, 10 April 2015, 09:08 WIB

Presiden Joko Widodo.

Presiden Joko Widodo.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Presiden Jokowi menghadiri Kongres PDIP ke-4 di Bali pada Kamis (10/4). Hanya saja, Jokowi datang dengan status sebagai kader PDIP. Dia datang mengenakan jas merah dan duduk di barisan terdepan bersama Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, Wapres Jusuf Kalla, dan Ketua DPP Puan Maharani.

Jokowi datang ke Bali menggunakan fasilitas negara didampingi beberapa menteri. Uniknya, meski menyandang status presiden RI, Jokowi tidak diberi kesempatan pidato di Kongres PDIP.

Aktivis antikorupsi Dahnil Anzar Simanjuntak menyoroti kejadian aneh yang menimpa Jokowi tersebut. “Ketika Presiden Hadir dalam satu acara hanya diam terbisu dan duduk manis…!!! Di NEGERI ini,” katanya melalui akun Twitter, @Dahnilanzar.

Ketua umum PP Pemuda Muhammadiyah tersebut mempertanyakan mengapa panitia Kongres PDIP tak memberi kesempatan Jokowi untuk berpidato. Padahal, setiap presiden yang hadir di acara partai selalu diberi kesempatan tampil di depan.

“Kepresidenan itu lembaga. Dan, lembaga negara. Ketika seseorang jadi Presiden tak bisa dia dipisahkan, Antar dia sebagai ‘Jokowi’, dia sebagai ‘Presiden’,” katanya. “Wibawa lembaga Kepresidenan itu, ya wibawa Indonesia juga.”

Dahnil pun kembali menegaskan, status Jokowi sebagai presiden RI tidak bisa dilepaskan, meski hadir di acara sebagai kader partai. “Klo mau dipisahkan, ketika dia jadi ‘Jokowi’ ya tak ada fasilitas apapun terkait dia sebagai Presiden. Tapi kan impossible.”

Dia melanjutkan, “Mohon maaf saya harus sampaikan; Joko Widodo adalah Presiden yang tidak menghormati lembaga Kepresidenan.” “Berangkat penuh dengan fasilitas Kepresidenan (pswt, ajudan, Dana dll). Duduk Bengong mengaku sebagai Jokowi. Terang menghina lembaga Kepresidenan.”

 
Komentar “‘Sunny’ ambon@tele2.se, in [GELORA45]” <GELORA45@yahoogroups.com>, Sunday, 12 April 2015, 17:27:

“Jokowi tidak diberi kesempatan berpidato, karena dianggap anggota partai yang tidak berfungsi dalam partai dan struktur kedudukannya hanya sebagai anggota partai kelas bawah, jauh sekali di bawah herarki (keluarga) Megawati, maka oleh karena itu sekalipun Jokowi adalah presiden NKRI tidak diberi kesempatan untuk berpidato yang biasanya pada kongres-kongres partai politik jika hadir kepala negara ,selalu kesempatan diberikakan untuk berpidato.

Observasi menunjukan bahwa Megawati berpegang teguh pada tradisi feodal zaman Mojopahit. Pada zaman sekarang dimana dikembangkan neo-Mojopahit, tentunya tradisinya tidak baik diabaikan, maka oleh karena itu pada kongres PDIP di Bali, Megawati katakan bahwa “voting” itu asal barat. Hasil kongres dengan aklamasi Megawati tetap pegang kunci pucuk pimpinan partainya. Bukankah cara dulu zaman dunia gelap juga begitu, hadirin tepuk tangan dan kehendak raja atau ratu jadilah. Amin!

KADER PDI-P YANG DITANGKAP KPK AKAN MAJU JADI CAGUB KALSEL

 

Kader PDI-P yang Ditangkap KPK Akan Maju Jadi Cagub Kalsel

Jumat, 10 April 2015 | 17:24 WIB
WWW.DPR.GO.ID Halaman profil anggota Fraksi PDI-P DPR RI 2014-2019, Adriansyah, pada situs web http://www.dpr.go.id.

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PDI-Perjuangan yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi, Adriansyah, disebut-sebut akan maju sebagai calon gubernur Kalimantan Selatan. Hal tersebut diungkapkan oleh anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan Selatan II, Syaifullah Tamliha.

“Dia akan maju sebagai calon gubernur Kalimantan Selatan dan akan diusung dari PDI-P,” kata Tamliha di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (10/4/2015).

Menurut Tamliha, karier politik Adriansyah memang cukup kuat di daerah Kalimantan Selatan. Adriansyah lolos sebagai anggota DPR periode 2014-2019 dari Dapil yang sama dengan Tamliha, Kalimantan Selatan II.

Adriasnyah menjadi Bupati Tanah Laut, Kalimantan Selatan selama dua periode. “Dan bupati Tanah Laut sekarang adalah anaknya sendiri,” ujar Tamliha yang berasal dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.

Ketua Komisi IV DPR  Edhy Prabowo menambahkan, Adriansyah memang sempat beberapa kali izin meninggalkan rapat karena harus mengurusi pencalonannya tersebut. “Pernah beliau izin ke Kalsel mengenai pilkada. Beliau katanya mau dicalonkan oleh partai,” ucap Edhy.

Izin tambang di Kalimantan

Penangkapan terhadap Adriansyah dan dua orang lainnya diduga terkait pengurusan izin tambang di Kalimantan. Sebelum menjadi anggota DPR, Adriansyah pernah menjabat Bupati Tanah Laut, Kalimantan Selatan.

“Ini diduga berkaitan dengan pemberian izin di sebuah lokasi di Kalimantan,” ujar pimpinan sementara KPK Johan Budi, di Gedung KPK, Jakarta, Jumat.

Johan mengatakan, diduga ada potensi korupsi dalam pemberian surat izin usaha pertambangan. Namun, Johan mengaku belum mengetahui detail arah pidana dalam sangkaan tersebut. “Belum bisa disebut detail. Ini kaitannya kepengurusan izin SIUP,” kata Johan.

16 POLITISI DAN RELAWAN JOKOWI JADI KOMISARIS. BAHAYA MENANTI BUMN

16 Politisi dan Relawan Jokowi Jadi Komisaris, Bahaya Menanti BUMN

Minggu, 12 April 2015 | 11:41 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Lima bulan sudah pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla berjalan. Selama roda pemerintahan ini berjalan, kontroversi pun menyeruak seputar penunjukan komisaris badan usaha milik negara (BUMN).
Pengamat BUMN, Said Didu, mempertanyakan pola rekrutmen yang dilakukan dalam seleksi komisaris BUMN saat ini. Pasalnya, komisaris yang ditunjuk kebanyakan mulai dari terafiliasi dengan partai pendukung hingga memiliki hubungan dengan lingkar Istana.”Saya tidak tahu bagaimana kapasitas yang lain, tetapi sebagai contoh, Sukardi Rinakit menolak jabatan Komisaris BTN karena merasa tidak punya kemampuan di bidang perbankan. Selama ini, dia dikenal sebagai pengamat politik. Artinya kan bagaimana memilih orang-orang itu,” ujar Said saat berbincang dengan Kompas.com, beberapa waktu lalu.

Mantan Sekretaris Menteri BUMN itu mengungkapkan, penunjukan orang-orang dekat lingkar kekuasaan menjadi komisaris bukanlah sesuatu yang baik bagi pasar. Hal ini menimbulkan kesan ada jalur khusus yang digunakan oleh pihak-pihak tertentu di luar jalur profesional.

“Ketidakwajaran ini bisa berdampak merugikan BUMN yang seharusnya menerapkan prinsip profesional dan good corporate. Tentu ini akan berakibat pada penilaian pasar,” imbuh dia.

Bahayanya lagi, sebut Said, apabila orang yang ditunjuk sebagai komisaris ternyata tak memiliki kemampuan di bidang BUMN yang diawasinya. Sebagai komisaris, ujar Said, seseorang bertanggung jawab melakukan pengawasan dan memberikan arahan strategis untuk mengembangkan BUMN.

“Pengalaman saya, komisaris yang tidak punya kompetensi, bahayanya, apabila masuk, maka ada tiga kemungkinan yang terjadi. Dia jadi komisaris, diam menikmati gaji, tetapi tidak melakukan apa-apa, lalu ikut cawe-cawe dalam pengambilan keputusan direksi sebagai intervensi, dan memberikan usulan yang aneh karena dia tidak paham apa-apa,” ujar dia.

Semenjak Jokowi-JK dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden, setidaknya sudah ada 16 orang yang menjadi komisaris perusahaan pelat merah. Mereka yang ditunjuk ini terafiliasi dengan partai pendukung ataupun kelompok relawan pendukung Jokowi-Jusuf Kalla. Siapa saja mereka? Berikut daftarnya:

1. Imam Sugema
Imam menjadi Komisaris Utama Perusahaan Gas Negara (PGN). Dia merupakan ekonom dari Institut Pertanian Bogor (IPB) yang menjadi salah satu tim ekonomi Jokowi-JK dalam penyusunan visi dan misi ekonomi pemerintahan saat ini. Imam meraih gelar doktor bidang ekonomi di Australia National University pada tahun 2000. Setelah itu, dia aktif menjadi peneliti di kampus yang sama sekaligus menjadi pengajar di IPB. Imam sempat pula menjadi penasihat teknis menteri perdagangan, staf ahli Badan Pemeriksa Keuangan, dan menjadi ekonom senior di United Nations Development Programme (UNDP). Imam juga aktif di Megawati Institute sebagai peneliti.

2. Paiman Rahardjo
Paiman mendapat posisi sebagai Komisaris PGN. Sebelum mendapat posisi itu, Paiman merupakan Sekretaris Jenderal Rumah Koalisi Indonesia Hebat pada Pemilu Presiden 2014.

3. Diaz Hendropriyono
Diaz adalah salah satu pendukung utama Jokowi. Alumnus bergelar PhD di Pusat Publik Administrasi dan Kebijakan di Universitas Teknologi Virginia, Amerika Serikat, itu mengerahkan anak muda dan figur publik dalam gerakan Kawan Jokowi yang dibuatnya. Setelah Jokowi menjabat sebagai presiden, nama Diaz termasuk yang paling awal ditunjuk sebagai Komisaris Utama Telkomsel. Diaz juga merupakan anak dari mantan Kepala Badan Intelijen Negara, AM Hendropriyono.

4. Cahaya Dwi Rembulan Sinaga
Dia selama ini dikenal sebagai relawan Jokowi-JK yang tergabung dalam Tim Transisi Jokowi-JK. Cahaya menjabat sebagai Komisaris Independen Bank Mandiri. Pada Pemilihan Umum 2009, Cahaya pernah mencalonkan diri menjadi anggota DPR dari PDI-P untuk daerah pemilihan Kalimantan Tengah. Namun, dia gagal meraih kursi. Lulusan Program Magister Hukum Universitas Trisakti ini adalah pendiri PT Radio MS Tri FM 104,2. Cahaya juga tercatat aktif di Universitas Trisakti sebagai Kepala UPT Multimedia sejak 2007.

5. Pataniari Siahaan
Pataniari Siahaan menjabat sebagai Komisaris Independen BNI. Nama Pataniari Siahaan diketahui merupakan bagian dari tim ahli tim sukses pemenangan Jokowi-JK pada Pilpres 2014 lalu. Pataniari adalah mantan anggota DPR dari Fraksi PDI-P yang menjadi dosen Fakultas Hukum di Universitas Trisakti. Pada Pemilu 2014, dia kembali menjadi calon legislatif pada 2014, tetapi sayangnya tidak terpilih.

6. Darmin Nasution
Darmin Nasution adalah mantan Gubernur Bank Indonesia. Dia ditunjuk sebagai Komisaris Utama Bank Mandiri. Nama Darmin sempat banyak diusulkan relawan Jokowi untuk menjadi calon menteri keuangan saat pembentukan kabinet. Namun, Jokowi akhirnya menunjuk mantan Wakil Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro. Darmin mengambil gelar sarjana di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan selanjutnya meneruskan studi master dan doktornya di Paris-Sorbonne University. Pria kelahiran Tapanuli, Sumatera Utara, itu pernah menjadi Direktur Jenderal Pajak, Deputi Gubernur Senior BI, dan Kepala Bapepam.

7. Sonny Keraf
Sonny diketahui masuk menjadi kader PDI-P pada 1999. Sonny pernah menjabat sebagai pengurus Badan Penelitian dan Pengembangan PDI-P pada 1999-2000. Mantan Menteri Negara Lingkungan Hidup era pemerintahan Gus Dur ini pernah menjadi pengurus Badan Pendidikan dan Pelatihan Pusat PDI-P sejak 2001. Dosen filsafat di Unika Atmajaya ini juga pernah menjadi Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi PDI-P pada 2004-2009. Kali ini, Sonny ditunjuk sebagai Komisaris BRI.

8. Refly Harun
Refly adalah seorang ahli hukum tata negara dan pengamat politik Indonesia. Ia pernah ditunjuk oleh Mahfud MD sebagai Ketua Tim Anti Mafia Mahkamah Konstitusi setelah ia mensinyalir adanya mafia hukum di Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya, Refly aktif sebagai staf ahli salah seorang hakim konstitusi dan juga pernah menjadi konsultan dan peneliti di Centre of Electoral Reform (Cetro). Refly meraih gelar sarjana (S-1) dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) pada tahun 1995. Refly menyatakan mundur dari posisinya sebagai staf khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) setelah ditunjuk sebagai Komisaris Utama Jasa Marga. Pada masa pemilihan presiden lalu, Refly juga diketahui sebagai salah satu pendukung belakang layar Jokowi.

9. Roy E Maningkas
Roy E Maningkas adalah kader PDI-P yang ditunjuk sebagai Komisaris PT Krakatau Steel. Selama pelaksanaan pemilihan presiden lalu, Roy dikenal sebagai anggota Tim Pokja Rumah Transisi Jokowi dan juga petinggi Barisan Relawan Jokowi Presiden.

10. Hilmar Farid
Hilmar Farid adalah Ketua Panitia Simposium Seknas Jokowi. Bersama rekan-rekan lain, dia menyusun konsep Jalan Kemandirian Bangsa yang bertujuan merumuskan semacam GBHN bagi pemerintahan Joko Widodo. Dia juga sudah mendukung Jokowi sejak Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2012 dengan mendirikan Relawan Penggerak Jakarta Baru (RPJB). Hilmar selama ini dikenal sebagai budayawan dan sejarawan. Dia kuliah S-1 di Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Indonesia pada 1993. Ia meraih gelar doktor di bidang kajian budaya di National University of Singapore pada Mei 2014 dengan disertasi berjudul “Rewriting the Nation: Pramoedya and the Politics of Decolonization” yang akan segera terbit dalam bentuk buku. Setelah itu, ia mengajar di Institut Kesenian Jakarta pada 1995-1999. Sebagai sejarawan dan pengkaji kebudayaan, ia aktif dalam Asian Regional Exchange for New Alternatives (ARENA) dan di Inter- Asia Cultural Studies Society sebagai editor. Tulisannya tentang sejarah, seni, kebudayaan, film, politik, buruh, dan seterusnya tersebar di berbagai terbitan jurnal, majalah, koran, dan buku. Meski banyak bergulat di bidang budaya, Hilmar akhirnya ditunjuk sebagai Komisaris PT Krakatau Steel.

11. Rizal Ramli
Rizal Ramli adalah seorang ahli ekonomi dan politisi Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Perekonomian dan Menteri Keuangan pada Kabinet Persatuan Nasional masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Meski bergulat dengan dunia ekonomi, Rizal sempat menikmati bangku kuliah di jurusan Teknik Fisika Institut Teknologi Bandung, tetapi akhirnya mendapatkan gelar doktor ekonomi dari Boston University pada tahun 1990. Rizal merupakan salah satu ekonom yang cukup “pedas” mengkritik Jokowi. Meski demikian, namanya sempat diusulkan maju sebagai calon wakil presiden dan salah satu menteri bidang ekonomi pada pemerintahan Jokowi. Kini, dia ditunjuk sebagai Komisaris Utama Bank BNI.

12. Hendri Saparini
Hendri Saparini adalah seorang tokoh perempuan Indonesia dalam bidang ekonomi. Ia dikenal karena menjadi peneliti dan konsultan di beberapa lembaga internasional, salah satunya sebagai Managing Director ECONIT Advisory Group. Hendri merupakan alumnus Fakultas Ekonomi UGM tahun 1988, yang memperoleh gelar master dan doktor dari International Political Economy-Universitas Tsukuba, Jepang. Ia pernah menjabat sebagai staf ahli menteri koperasi dan UKM/kepala Badan Pengembangan UKM RI tahun 2001-2002. Selama pelaksanaan pemilihan presiden lalu, Hendri aktif memberi masukan kepada Tim Transisi. Dia sempat pula diusulkan menjadi menteri koordinator perekonomian hingga menteri BUMN meski Jokowi akhirnya memilih nama lain.

13. Hironimus Hilapok
Hironimus Hilapok adalah salah satu anggota Pokja Papua di Tim Transisi Jokowi-JK. Ia didapuk menjadi Komisaris PT Adhi Karya. Hironimus mengenyam pendidikan master bidang ilmu politik dan pemerintahan di Universitas Indonesia.

14. Goei Siauw Hong
Goei Siauw Hong kini ditunjuk sebagai Komisaris Bank Mandiri. Selama ini, Goei dikenal sebagai pengamat perbankan dan pasar modal. Dia juga merupakan seorang pengusaha pemilik perusahaan Gapura Prima Sehati. Pria peraih gelar MBA di Indiana University-Kelley School of Business itu dikabarkan memiliki kedekatan dengan Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Pandjaitan.

15. Jeffry Wurangian
Jeffry Wurangian adalah calon anggota legislatif dari Partai Nasdem pada Pemilu 2014. Namun, upaya Jeffry ke Senayan gagal karena Nasdem tak mendapat satu kursi pun di daerah pemilihan Jawa Timur V. Saat ini, dia ditunjuk sebagai Komisaris BRI. Meski baru ditunjuk sebagai Komisaris BRI, Jeffry dikabarkan akan diajukan Partai Nasdem sebagai calon gubernur Sulawesi Utara untuk pilkada serentak tahun 2015 ini. Jeffry pernah pula menjadi Direktur Utama Bank Sulut dan pernah berkarier di Bank Danamon dan HSBC.

16. Dolfie Othniel Fredric Palit
Dolfie OFP merupakan mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) periode 2009-2014. Selama menjadi politisi Senayan, Dolfie masuk sebagai anggota Komisi XI DPR dan Badan Anggaran DPR. Lepas dari Senayan, Dolfie aktif sebagai anggota Tim Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla pada masa kampanye Pemilu 2014.

Di luar ke-16 nama itu, ada pula Direktur Eksekutif Soegeng Sarjadi Syndicate Sukardi Rinakit, yang juga dikenal sebagai pengamat politik. Sukardi ditunjuk sebagai Komisaris BTN. Namun, dia menolak karena merasa tidak memiliki kemampuan di bidang perbankan. Dia pun lebih memilih menjadi staf khusus Menteri Sekretaris Negara bidang politik dan pers.

MEGAWATI: KALAU TIDAK MAU DISEBUT PETUGAS PARTAI, KELUAR!

Megawati: Kalau Tidak Mau Disebut Petugas Partai, Keluar!

Kompas.Com, 11 April 2015, 16:33 WIB

KOMPAS.com/INDRA AKUNTONO Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri membuka Kongres IV PDI-P di Sanur, Bali, Kamis (9/4/2015).

SANUR, KOMPAS.com — Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meminta semua kadernya yang ada di jajaran eksekutif dan legislatif untuk menjalankan tugas sesuai dengan garis perjuangan partai. Instruksi itu diberikan Megawati tanpa bisa ditawar.“Sebagai kepanjangan tangan partai, kalian adalah petugas partai. Kalau enggak mau disebut petugas partai, keluar!” kata Megawati dalam pidato penutupan Kongres IV PDI-P, di Sanur, Bali, Sabtu (11/4/2015).

Menurut Megawati, kader partai yang berkecimpung di eksekutif dan legislatif memiliki kewajiban untuk menjalankan instruksi partai.

Ia menyatakan, hal itu merujuk pada UU Partai Politik. Meski demikian, Megawati mengingatkan agar semua kebijakan yang diputuskan harus berpihak pada kepentingan rakyat.

Rakyat, kata Megawati, merupakan elemen penting yang menjadi sumber dan tujuan kerja ideologi. “Wajib dan sudah seharusnya menjalankan instruksi partai, ya begitu,” ujarnya.

ALASAN HASTO JADI SEKJEN PDI-P

Pengamat LIPI Ungkap Alasan Hasto Ditunjuk Menjadi Sekjen PDI-P

Sabtu, 11 April 2015 | 18:28 WIB
KOMPAS.com/INDRA AKUNTONO Politisi PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dan Puan Maharani bersama Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri berbicara kepada wartawan di sela-sela Kongres IV PDI-P di Bali, Kamis (9/4/2015).

JAKARTA, KOMPAS.com – Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bakti menganggap penunjukan Hasto Kristianto sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri merupakan suatu bentuk apresiasi.Menurut Ikrar, saat Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka–yang–menyebabkan batalnya pelantikan Budi sebagai Kapolri, Hasto berada di garis depan.”Dia bersedia jadi bumper, pasang badan saat kisruh PDI-P dan KPK ketika KPK menggagalkan pencalonan BG sebagai Kapolri,” ujar Ikrar di Jakarta, Sabtu (11/4/2015).

Diketahui, usai KPK menetapkan Budi sebagai tersangka, Hasto muncul dan membeberkan adanya pertemuan antara Ketua KPK nonaktif Abraham Samad dan sejumlah kader PDI-P untuk menawar posisi calon Wakil Presiden dalam Pilpres 2014.

Selain itu, Ikrar menganggap Hasto sangat loyal terhadap Megawati. “Buat saya, itu hitung-hitungan. Karena dia itu sangat loyal, makanya ditunjuk jadi Sekjen,” kata Ikrar.

Padahal, kata Ikrar, banyak pihak yang meragukan kredibilitas Hasto. Kata dia, Hasto kerap dianggap kurang piawai dalam berpolitik.

“Dari segi kapasitas dipertanyakan juga. Dari sisi kepiawan berpolitik, sisi cara pandang, disebut masih kalah dibandingkan dengan Pramono Anung dan Tjahjo Kumolo,” kata Ikrar.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 62 other followers