Archive for the ‘INFO’ Category

KECAMAN ATAS PELARANGAN 65 DI UWRF 2015

 

 

ALINEA TV,  by on 24/10/2015
Kecaman Atas Pelarangan Program 65 di UWRF 2015

RATUSAN penulis, jurnalis, seniman dan aktivis, bersatu mengutuk represi yang semakin sering terjadi terhadap kebebasan berpendapat, berekspresi rakyat dan pemasungan berpikir kritis dengan menggunakan cara-cara represif ala Orde Baru. Termasuk juga intimidasi yang dilakukan oleh aparatus lokal dan nasional agar membatalkan program mereka yang berkaitan dengan pembunuhan massal tahun 1965.

Sabtu, 24 Oktober sehari setelah pengumuman panitia UWRF untuk membatalkan program 65, sebuah pernyataan terbuka diumumkan dan sejauh ini sudah ditandatangani oleh lebih dari 170 individu.

Di antara deretan penandatangan ada nama-nama penting seperti indonesianis Prof. Jeffrey A. Winters, Prof Ariel Heryanto mantan rektor UKSW, Janet de nefe sebagai Direktur UWRF, Dr. Max Lane, Stanley Adi Prasetyo, yang ikut kecewa pada pelbagai kejadian di Indonesia belakangan ini.

Mereka menuntut Polri dan para petugasnya di tingkat provinsi, kabupaten dan kecamatan, terutama di Bali, Salatiga dan Padang untuk menghargai hak konstitusional dan hak dasar rakyat dalam kebebasan berekspresi. Mereka harus segera menghentikan tindakan pelarangan ataupun pembatalan diskusi atau seminar untuk memperingati 50 Tahun tragedi 1965 karena semua kegiatan itu harus dianggap sebagai bagian dari rekonsiliasi nasional seperti yang dijanjikan oleh pemerintah Presiden Joko Widodo.

Kedua, meminta pemerintah membatalkan segala bentuk tindakan imigrasi (deportasi, pencekalan) terhadap Tom Iljas, berdasarkan fakta bahwa Tom Iljas dan keluarganya tidak bersalah dan tidak melakukan pelanggaran imigrasi.

Lalu ketiga menuntut Presiden Joko Widodo dan pemerintah Indonesia bersama dengan pemerintah daerah memberikan perlindungan dan menjamin keselamatan mereka yang menginginkan maupun merencanakan diskusi, peninjauan kembali dan melakukan investigasi mengenai tragedi 1965 dari segala bentuk penyensoran, intimidasi dan teror.

Terakhir mendesak kelompok dan individual yang terlibat dalam tindak kekerasan terhadap diskusi mengenai tragedi 1965 untuk menahan diri dan membuka ruang dialog sehingga memungkinkan solusi damai atas tragedi nasional tersebut

Selain itu, Bilven dari penerbit Ultimus Bandung, sebagai salah satu pihak yang acara peluncuran bukunya ikut dibatalkan, memberi respon bahwa ia akan terus melawan dengan mencari cara lain agar bukunya bisa diluncurkan.

image

G30S dan Kejahatan Negara

“Naskah buku G30S dan Kejahatan Negara ada di tangan penerbit sejak 1 Oktober dan kami sudah melakukan banyak upaya agar buku bisa diluncurkan di UWRF ini.” Bilven menambahkan, “Bahkan sudah disepakati ada diskusi antara Siauw Giok Tjhan yang mengedit tulisan ayahnya dengan pengupas Romo Baskara T. Wardaya dan Putu Oka Sukanta.”

Baginya ini adalah salah satu ketidakadilan. Karena peluncuran bukunya hanya salah satu kegiatan yang dibatalkan, sementara ada kegiatan lain dari Asia Justice and Right dan berbagai pihak yang berkepentingan dengan program 65 ini.

Damar Juniarto
Kontributor AlineaTV

BERBEDA DENGAN SBY, JOKOWI FOKUS PADA PENCEGAHAN KEBAKARAN DI 2016 MENDATANG

HaTree.com

BERBEDA DENGAN  SBY, JOKOWI FOKUS PADA PENCEGAHAN KEBAKARAN DI 2016 MENDATANG
Hatree.co – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan kembali supaya jajaran di daerah bisa mengupayakan tentang pencegahan kebakaran hutan dan lahan secara berkelanjutan.

Jangan sampai seperti yang lalu sampai pontang-panting setelah kejadian terjadi, apalagi kalau pada tahun ini ada El Nino yang sepertinya bakal cukup panjang.

Hutan
Hutan

“Saya ingatkan baik jajaran provinsi, kabupaten, Kodam,Polda dari atas ke bawah agar tahun depan 2016 harus betul-betul siap mencegah, jangan pontang-panting setelah kejadian,” pesan Presiden Jokowi saat ketika menghadiri peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia, Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional dan Bulan Menanam Nasional, yang diselenggarakan di Taman Hutan Raya Sultan Adam, Desa Mandiangin Timur, Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar ,Kalsel, Kamis (26/11).

Presiden Jokowi mengatakan bahwa Indonesia punya Sumber Daya Alam (SDA) yang cukup melimpah dengan luas paling besar ketiga namun yang membuat ironis adalah Indonesia juga sebagai penyumbang emisi kabon terbesar keenam. Apalagi pada tahun 2015 kemarin kemungkinan bisa menjadi yang terbesar karena kebakaran hutan dan lahan yang parah.

“Ini bukan prestasi tapi peringatan,” tegasnya.

Bahaya Emisi Karbon
Bahaya Emisi Karbon

Presiden juga menegaskan kalau pemerintah akan terus berusaha supaya bisa mengurangi emisi karbon sampai dengan 29 persen pada tahun 2030 mendatang, namun Indonesia juga meminta untuk negara maju dan berkembang mempunyai komitmen yang sama pula.

“Terjadinya kebakaran hutan di beberapa daerah di Indonesia menjadi pelajaran bagi kita meski 18 tahun kasus ini selalu berulang. Ini harus jadi pelajaran berharga,” tutur Kepala Negara seraya menyebutkan, emisi karbon dari gambut dan semakin tinginya degradasi hutan menjadi masalah karena kebakaran hutan dan lahan juga merusak eksositem.

Presiden Jokowi juga berharap pada tahun 2016 mendatang, upaya pencegahan dikerjakan sebelum terjadi kebakaran. Bukan hanya itu saja, Presiden Jokowi meminta supaya kedepannya semua pihak harus bisa fokus terhadap pencegahan terutama terhadap lahan gambut karena kalau sudah terbakar, seberapa banyak pesawat water bombing tak akan bisa mengatasinya.

Presiden juga meminta agar upaya pencegahan dilaksanakan secara berkelanjutan dengan melibatkan semua pihak.

“Saya ingatkan setelah padam jangan lupa, kita harus siapkan langkah pencegahan lagi, pembuatan kanal bersekat harus dilanjutkan,” katanya.

Menurut Presiden, kebakaran hutan 2015 dan sebelumnya harus menjadi peringatan. Sosialisasi agar tidak membakar dalam land clearing harus terus dilakukan pemda dan aparat.

Penanaman Pohon
Penanaman Pohon

”Hari ini kita beri contoh penamaman hutan rakyat. Ini terluas di Indonesia, harus direhabilitasi diawali dengan 10.000 pohon. Ditanam dipelihara tumbuh, itu sudah bagus,” ujarnya.

Kepala Negara menyarankan, agar upaya penanaman kembali dilakukan secara terfokus pada beberapa lokasi saja sehingga gampang dicek.

“Saya mengajak semua pihak untuk bergotong royong menjaga dan membangun hutan kita,” kata Presiden Jokowi mengimbau masyarakat.

Tampak hadir dalam acara tersebut antara lain Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

URL DCMA : http://www.hatree.co/2015/11/berbeda-dengan-sby-jokowi-fokus-pada.html#ixzz3sogU835R

MENCENGANGKAN! PENDERITAAN WARGA PAPUA AKIBAT FREEPORT DIBONGKARMAKIN BIKIN FREEPORT DI UJUNG TANDUK

 HaTree.com

Hatree.co – Pemerintah saat ini sedang mengkaji ulang tentang kontrak dari pertambangan dengan PT Freeport Indonesia. Seperti yang sudah diketahui bahwa kontrak tersebut akan habis pada tahun 2021 mendatang.

Isu yang tidak sedap muncul ke permukaan dan menyeret nama politikus yang sekaligus menjabat sebagai Ketua DPR, Setya Novanto.

Melawan Freeport
Melawan Freeport

Ya! Terdengar sangat menyakitkan karena di tengah pertimbangan pemerintah untuk mengkaji ulang kontrak tambang PT Freeport Indonesia, pencatutan nama dan minta jatah saham terjadi hanya untuk kelancaran investasi yang sangat menyakiti warga Papua.

Mama Yosepha Alomang, tokoh perempuan suku Amungme, merupakan orang paling rajin menyuarakan penindasan di bumi cendrawasih ini mengatakan jika keberadaan PT Freeport sejatinya tidak memiliki manfaat bagi warga Papua. Keberadaannya justru menghancurkan kehidupan orang-orang asli Papua.

“Keberadaannya selama 53 tahun di sini tidak bertanggung jawab,” ujar Mama Yosepha melalui sambungan seluler, Kamis sore kemarin. “Dia datang menghancurkan, tembaga habis, emas habis”

Berikut penuturan Mama Yosepha Alomang kepada Arbi Sumandoyo dikutip hatree.co soal keberadaan PT Freeport di tanah Papua.

Bagaimana tanggapan Anda soal keberadaan PT Freeport ?

Freeport berada di Tanah Papua adalah hak mereka. Tetapi Freeport harus ada tanggung jawabnya. Keberadaannya selama 53 tahun di sini tidak bertanggung jawab. Dia datang menghancurkan, tembaga habis, emas habis. Itu Freeport harus bertanggung jawab. Kedua kami meminta, sudah 53 tahun Freeport berada di sini, pemerintah tidak bertanggung jawab. Dia punya rakyat yang datang untuk merampas hak tanah, merampas hak kekayaan dan merampas segala-galanya. Pemerintah tidak salah, sekarang pemerintah mau cuci tangan. Jika Papua meminta merdeka itu hak mereka.

Apakah selama ini keberadaan PT Freeport memberi sumbangsih bagi warga Papua ?

Sumbangan yang mereka berikan bukan sebagai hak bayar. Itu tidak ada. Itu adalah uang darah, uang kotor yang mereka gunakan untuk cuci tangan. Itu tidak baik sama sekali untuk orang Papua. Uang tidak menyelesaikan orang Papua punya perjuangan. Kekerasan yang terjadi di Tanah Papua tidak sebanding dengan itu. Memperbaiki hak berjenjang, hak tanah, hak milik itu yang harus Freeport pikir dan bayar.

Tetapi bukankah hak tanah sudah dipenuhi oleh PT Freeport ?

Hak tanah memang dipegang oleh Freeport tetapi yang bekerja di sana kebanyakan bukan orang-orang Papua. Freeport itu intinya pemerintah. Hari ini saya katakan orang Papua juga punya hak. Orang Papua itu mana begitu.

Sejauh ini bukankah PT Freeport juga mempekerjakan orang Papua ?

Tidak ada orang Papua yang murni. Tidak ada. Di sana memang tidak ada orang Papua. Orang Papua hanya kuli-kulinya.

Bagaimana dengan bantuan yang setiap tahun turun dari Pemerintah?

Tidak tahu. Saya belum pernah lihat. Mungkin pemerintah sama saja. Kalau sekarang saya baru lihat kantor Gubernur di tanah Papua. Bupati-Bupati ini juga sama. Kalau ditanya mereka didorong. Kalau ditanya mereka cuci tangan, melempar ke orang Papua. Orang Papua yang jadi pejabat tidak ada yang pernah bicara soal tanah Papua. Mereka itu sudah dibeli.

Jadi keberadaan Bupati dan Gubernur tidak berjuang untuk tanah Papua ?

Betul itu. Mereka di beli Bupati, di beli Gubernur dan sebaliknya. Mereka punya rakyat di atas tanah Papua, tetapi rakyat yang murni pribumi asli Papua itu tidak ada.

Artinya keberadaan PT Freeport memang tidak berarti di tanah Papua ?

Iya tidak berarti untuk orang Papua. Berarti untuk orang-orang Indonesia berada dekat Freeport itu. Bukan orang Papua yang berarti. Orang Papua tidak ada berarti. Tidak ada yang menguntungkan.

URL DCMA : http://www.hatree.co/2015/11/mencengangkan-penderitaan-warga-papua.html#ixzz3soeInyfG

REKAMAN UTUH KASUS SETNOV INI BAKAL BONGKAR PRAKTIK MAFIA MIGAS DI INDONESIA

HaTree.com

FULL! REKAMAN UTUH KASUS SETNOV INI BAKAL BONGKAR PRAKTIK MAFIA MIGAS DI INDONESIA

Hatree.co – Kasus yang menjerat Ketua DPR RI, Setya Novanto sepertinya masih berbuntut panjang. Sebelumnya, MKD sempat mempertanyakan tentang isi rekaman yang hanya sepotong dan sudah diedit.

Belakangan, berhembus kembali informasi mengenai Isi Rekaman Utuh antara Setya Novanto, Riza Chalid dan Dirut PT Freeport Indonesia.

Kasus Freeport
Kasus Freeport

Fraksi Golkar di DPR merombak total anggotanya yang duduk di lembaga MKD. Terdapat alasan khusus dari partai Golkar kenapa melakukan perombakan tersebut.

“Karena kami mendapat informasi rekaman yang utuh itu lebih mengerikan,” kata Sekretaris Fraksi Golkar DPR Bambang Soesatyo kepada wartawan, Kamis (26/11/2015).

Sebelumnya, memang untuk bukti rekaman percakapan Ketua DPR, Setya Novanto, Reza Chalid dan Dirut PTFI ini disetorkan oleh Menteri ESDM, Sudirman Said ke MKD hanya berupa potongan rekaman saja selama beberapa menit.

Rekaman yang disetorkan berdurasi sekitar 11 menit dan untuk rekaman utuhnya berdurasi hingga 2 jam lamanya.

Banyak orang Besar di Indonesia terlibat

“Informasinya melibatkan banyak nama besar dan akan membuat tambah gaduh republik ini,” tambah Bambang.

Karena sebab itu, Fraksi Golkar sudah menempatkan 3 orang baru di MKD dengan harapan supaya dapat mengawal kasus Setya Novanto ini jauh dari rekayasa politik.

Kutipan hatree.co, partai Golkar mengaku kalau ingin kasus ini dapat sesuai dengan fakta dan bukan sekedar opini semata.

“Kita akan melawan jika ada politisasi, tapi kalau tidak ada politisasi dan terbukti seusai fakta hukum, Golkar tidak akan konyol,” ujar Bambang.

Tiga anggota F-Golkar yang diganti adalah Hardi Soesilo yang menjabat sebagai Wakil Ketua MKD, Budi Supriyanto dan Dadang S Muchtar. Mereka digantikan oleh Kahar Muzakir, Ridwan Bae dan Adies Kadir.

URL DCMA : http://www.hatree.co/2015/11/full-rekaman-utuh-kasus-setnov-ini.html#ixzz3socrUR3X

TERUNGKAP! INI 6 ASET RATUSAN MILIAR SETYA NOVANTO DI NTT SELAMA DI DPR

HaTree.com

 

 

TERUNGKAP! INI 6 ASET RATUSAN MILIAR SETYA NOVANTO DI NTT SELAMA DI DPR

 

Hatree.co – Mengingat tentang pernyataan kontroversial yang pernah dilayangkan oleh Ketua DPR, Setya Novanto yang mengatakan kalau gereja dan masyarakat NTT sebagai saingan usahanya mendapatkan protes keras dari masyarakat setempat.

Pernyataan itu diucapkan oleh Setya pada waktu menjadi pembicara saat seminar nasional dengan tema “Apakah NTT jadi gerbang selatan Indonesia” di Gereja Koinonia Kupang, NTT pada 27 Februari 2015.

Setya Novanto
Setya Novanto

“Masyarakat NTT, dan Gereja-gereja di NTT harus menjatuhkan sanksi sosial terhadap Setya Novanto atas pernyataannya itu,” kata Ketua Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Salestinus, Kamis, 5 Maret 2015.

Setya dianggap sebagia pengusaha yang telah mengambil keuntungan pribadi, baik secara ekonomi ataupun politik dari NTT supaya kedudukannya tetap berlangsung.

Oleh karena itulah, Petrus mengimbau secara langsung untuk masyarakat setempat agar tak lagi memberikan kesempatan pada kelompok pengusaha dengan tujuan mengeruk kekayaan yang ada di NTT. Ia juga mengharapkan Setya beserta usahanya di NTT diboikot.

Seperti yang telah diketahui bahwa Setya adalah anggota DPR yang memang berasal dari Dapil NTT Dua. Wilayah tersebut juga meliputi Pulau Timor, Rote, Sabu dan Sumba. Usai dipilih menjaid anggota DPR, Setya gencar melakukan pembangunan untuk beberapa asetnya di NTT.

Berikut adalah aset Setya Novanto yang berhasil hatree.co dapatkan:

1. Novanto Center, di wilayah Kelapa Lima, Kota Kupang

Novanto Center
Novanto Center

Gedung dua lantai itu dilengkapi dengan kolam renang. Di bagian belakang Novanto Center dimanfaatkan sebagai rumah singgah ketika Setya berkunjung ke NTT.

2. Rumah tenun NTT di Kelurahan Maulafa

Rumah Tenun
Rumah Tenun

Istrinya, Deisti Novanto, menjadi penanggung jawab rumah tenun itu.

3. Hotel Bintang Lima di Labuan Bajo

Hotel Bintang Lima
Hotel Bintang Lima

Hotel bintang lima di lahan seluas 3,5 hektare di Pantai Pede, Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT. Nilai investasinya mencapai Rp 120 miliar. Perusahaan milik Setya, PT Saran Investama Manggabar, menjadi pemenang tender pembangunan lahan di Pantai Pede itu. Namun, pemerintah dan masyarakat setempat menolak rencana pembangunan tersebut. Oleh karena itu, pemerintah setempat akan menyewakan lahan itu ke Setya selama 25 tahun dengan nilai sewa sekitar Rp 1,3 miliar.

4. Sentra agrobisnis di Manusak, Kabupaten Kupang

Sentra agrobisnis di Manusak
Sentra Agrobisnis

5. Pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Kawasan Industri Bolok, Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. 

PLTU
PLTU

Wilayah ini terkenal dengan tanaman rumput laut dan pohon kayu putih.

6. Izin pembangunan pabrik garam di NTT pun telah dikantongi Setya

Pabrik Garam
Pabrik Garam

Begitu banyak aset yang dimiliki oleh Setya Novanto. Aset yang disebutkan di atas hanya yang berada di NTT saja. Bagaimana menurut Anda?

URL DCMA : http://www.hatree.co/2015/11/terungkap-ini-6-aset-ratusan-miliar.html#ixzz3soalT1xE

LUHUT PANDJAITAN DIDUGA KUAT BERADA DI BELAKANG SETYA NOVANTO

Home

 

LUHUT PANDJAITAN DIDUGA KUAT BERADA DI BELAKANG SETYA NOVANTO

SENIN, 23 NOVEMBER 2015 , 06:23:00 WIB

LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

 

LUHUT PANDJAITAN

RMOL. Nama Menko Polhukam, Luhut Binsar Pandjaitan, disebut sebanyak 17 kali dalam rekaman pembicaraan antara Ketua DPR Setya Novanto bersama pengusaha Riza Chalid dengan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin.

Rekaman tersebut mendapat sorotan karena nama Presiden dan Wakil Presiden dicatut untuk meminta saham. (Baca: Setya Novanto Bantah Catut Nama Presiden Jokowi)

Ekonom senior Fuad Bawazier, dalam pesan singkat yang diterima Minggu (22/11), melihat ada indikasi Luhut berada di belakang Setya Novanto.

Hal ini terlihat dari saat Luhut menyalahkan Menteri ESDM Sudirman Said (SS) yang membongkar skandal pencatutan nama Presiden dan Wapres tersebut. (Baca: Luhut: Saya Sudah Selesai Dengan Diri Saya)

Selain itu, Luhut juga menyatakan bahwa Menteri ESDM tidak mendapat restu dari Presiden untuk melaporkan kasus tersebut ke Mahkamah Kehormatan Dewan.

“Padahal JK bilang sebaliknya dan bahkan Jkw sendiri bilang mendukung dan menghormati MKD,” ucap Fuad, yang mantan Menteri Keuangan ini.

Dalam pandangan Fuad, Luhut terkesan kuat cenderung ingin menenggelamkan atau meremehkan isu atau skandal Freeport ini dan menolak atau sekurangnya tidak mendukung pengusutan pencatutan nama tersebut secara hukum.

“Terlepas pro kontra terhadap SS, tapi dalam hal keberanian pengungkapan skandal FP-SN ini, SS harus didukung. Nah sekarang publik menunggu ketegasan Sikap Jkw dan JK agar tidak main dalam wilayah ‘abu-abu’,” katanya.

Dia mengingatkan jangan alihkan substansi skandal pencatutan nama Presiden dan Wapres dan upaya korupsinya dengan soal ecek-ecek seperti “rekaman tanpa izin”, “SS antek asing” dan lain-lain.

“Silahkan laporkan SS atas kesalahan atau dosanya agar semuanya benar-benar terungkap. Bisa jadi ini memang perang antar mafia elit di pusat kekuasaan. Jadi momentum untuk pembersihan semuanya,” demikian Fuad. [zul]

JEJAK KONTROVERSI SETYA NOVANTO

KATADATA
JEJAK KONTROVERSI SETYA NOVANTO
Mencuatnya kasus ini menambah daftar panjang kontroversi yang membelit politisi asal Partai Golkar ini. Sebelumnya,banyak kasus yang juga diduga melibatkan Novanto.
KATADATA.CO.ID, 18 November 2015 | 10:37

KATADATA – Nama Ketua DPR Setya Novanto kembali populer dalam kasus perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia.  Dia dituding mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla terkait permintaan saham Freeport. Fakta tersebut terungkap dalam surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said ke Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat (MKD), Senin, 16 November 2015.

Baca : Tiga Orang di Balik Rekaman Skenario Kontrak Freeport

Mencuatnya kasus ini menambah daftar panjang kontroversi yang membelit politisi asal Partai Golkar ini. Sebelumnya, kasus yang pernah mencuat dan diduga melibatkan Novanto adalah perkara tindak pidana korupsi pengalihan hak piutang (cessie) PT Bank Bali kepada Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) dan merugikan negara Rp 904 miliar. Namun, kasus tersebut tiba-tiba menghilang seiring dengan terbitnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) untuk Setya Novanto pada 2003.
Sejumlah kasus lain yang pernah dikaitkan dengan nama tokoh ini adalah perkara pengadaan e-KTP dan perannya dalam memfasilitasi pengalokasian dana pekan olah raga nasional (PON) di Riau. Namun, sama seperti cessie Bank Bali, beberapa kontroversi tersebut juga tidak menjeratnya dalam kasus hukum.

– See more at: http://katadata.co.id/infografik/2015/11/18/jejak-kontroversi-setya-novanto#sthash.9TZ5wxGW.4dfpKgAw.dpuf

PERAN LUHUT DALAM TRANSKRIP REKAMAN KONTRAK FREEPORT

PERAN LUHUT DALAM TRANSKRIP REKAMAN KONTRAK FREEPORT
Luhut membantah isi transkrip rekaman. Sudirman, “Hanya Tuhan yang Maha Tahu.”
KATADATA.CO.ID, 17 November 2015 | 16:29
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut B. Panjaitan

Katadata | Arief Kamaludin

KATADATA – Gaduh pencatutan nama Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia belum mereda. Setelah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said melaporkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto ke Mahkamah Kehormatan DPR karena dianggap melanggar etika, mata publik juga tertuju ke sosok lain yakni Luhut.

Ketika melapor ke Mahkamah Kehormatan, selain menyertakan surat pengaduan, Sudirman melampirkan transkrip rekaman pembicaraan tiga orang dengan inisial SN, MR, dan MS yang diduga hendak mengatur perpanjangan perusahaan tambang emas terbesar di Indonesia itu. Ketiganya ditengarai sebagai Setya Novanto, pengusaha minyak dan gas M. Reza Chalid, dan Presiden Direktur Freeport Maroef Sjamsuddin. Nama Luhut muncul dalam transkrip itu. (Baca juga: Kalla akan Laporkan Setya Novanto ke Penegak Hukum).

Disebut-sebut, nama tersebut merujuk kepada Menteri Koordinator Bidang Bidang Politik Hukum dan HAM Luhut Binsar Panjaitan. Dalam transkrip rekaman yang beredar di kalangan wartawan pada Senin, 16 November 2015, Setya Novanto menyatakan jika Luhut dan dirinya setuju mengenai perpanjangan kontrak Freeport, Presiden juga akan merestuinya. Untuk meyakinkan hal tersebut, Luhut dikabarkan telah bertemu dengan Chairman Freeport-McMoran Inc James Robert Moffet atau Jim Bob di Santiago, Chili empat tahun lalu.

SN: Kalau nggak salah, Pak Luhut waktu itu bicara dengan Jim Bob. Pak Luhut itu sudah ada yang mau diomongin.

MR:Gua udah ngomong dengan Pak Luhut, ambilah sebelas, kasilhlah Pak JK sembilan. Harus adil, kalau nggak, rebut.

SN: Jadi kalau pembicaraan Pak Luhut dan Jim di Santiago, empat tahun yang lampau itu dari 30 persen itu 10 persen dibayar pakai deviden … Ini menjadi perdebatan sehingga mengganggu konstalasi … Ini begitu masalah cawe-cawe itu.

Dalam pertemuan dengan Jim Bob tersebut, Setya menyatkan Luhut meminta agar dari 30 persen saham Freeport yang akan didivestasi, 10 persen dibayar menggunakan deviden. Namun, ide tersebut tidak disukai oleh Presiden Jokowi dan akhirnya menjadi perdebatan.

Selain itu, Luhut juga disebut telah mengetahui saham yang akan diberikan untuk Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dalam transkrip rekaman tersebut, Reza mengusulkan besaran saham untuk Presiden sebesar sebelas persen dan Jusuf Kalla sembilan persen.

Reza juga menyebutkan keterlibatan Luhut dalam besaran saham untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Rencananya, mencari referensi yang dapat bekerjasama dengan PT. Freeport Indonesia. Dalam skenario ini Freeport hanya akan memiliki saham sebesar 51 persen.

MS: PLTA? Yang mau memiliki sahamnya siapa?

MR: Nomininya Pak … Dari Pak Luhut.

MS: Dari Pak Luhut?

MR: Saham itu juga memang kemauannya Pak Luhut, gitu. Cari refrensi Freeport dari pengusaha seperti yang dulu dilakukan oleh kita kepada pengusaha.

MR: Pak Luhut itu pernah bicara sama Jim Bob.

Ketika Katadata mengklarifikasi kabar tersebut, Luhut membantah atas semua tudingan yang tercantum dalam transkrip rekaman. “Enggak benar lah,” kata Luhut melalui pesan Whatsapp-nya, Selasa, 17 November 2015.

Sementara itu, Menteri Sudirman Said begitu irit untuk mengomentari atas keterlibatan Luhut sebagaiamana yang disebut dalam pertemuan tiga tokoh tadi. Dia mengaku tidak mengetahui perannyya. “Hanya Tuhan yang Maha Tahu,” ujar dia.

Sudirman Said
Sudirman Said (Arief Kamaludin|KATADATA)

Pada saat melaporkan ke Mahkamah Kehormatan, Sudirman menceritakan anggota DPR yang dia laporkan bersama seorang pengusaha beberapa kali memanggil dan melakukan pertemuan dengan pimpinan Freeport. Pada pertemuan ketiga, anggota DPR tersebut menjanjikan penyelesaian tentang kelanjutan kontrak Freeport di Indonesia. Pertemuan terakhir ini berlangsung sekitar pukul 14.00-16.00 WIB, pada Senin, 8 Juni 2015, di Pacific Place, SCBD, Jakarta Pusat.

“Tindakan ini bukan saja melanggar tugas dan tanggung jawab seorang anggota dewan mencampuri tugas eksekutif tetapi juga mengandung unsur konflik kepentingan. Lebih tidak patut lagi tindakan ini melibatkan pengusaha swasta,” kata Sudirman di Gedung DPR.

Adapun Setya Novanto membantah sebagai orang yang ditudingkan dalam laporan Sudirman tersebut. “Saya selaku pimpinan DPR tidak pernah untuk bawa-bawa nama Presiden atau mencatut nama Presiden,” kata Setya.

– See more at: http://katadata.co.id/berita/2015/11/17/mengungkap-peran-luhut-dalam-rekaman-perpanjangan-kontrak-freeport#sthash.N0C3ST0Z.dpuf

MKD AKAN PERDENGARKAN REKAMAN LENGKAP SETYA NOVANTO SOAL FREEPORTOT

 

MKD AKAN PERDENGARKAN REKAMAN LENGKAP SETYA NOVANTO SOAL FREEPORT
Sudirman Said siap membuka semua data yang dimilikinya, termasuk rekaman utuh percakapan Setya Novanto, jika dibutuhkan oleh MKD. Ia juga siap memberikan keterangan tambahan kepada MKD.
KATADATA, 27 November 2015 | 14:23
tambang freeport

Tambang Freeport

KATADATA – Kasus dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia bakal semakin terang. Rencananya, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan memperdengarkan secara terbukti bukti rekaman lengkap pembicaraan tentang kasus itu, yang diduga melibatkan Ketua DPR Setya Novanto dan pengusaha minyak M. Reza Chalid.

Wakil Ketua MKD DPR Junimart Girsang mengaku pihaknya telah menerima rekaman lengkap percakapan tersebut yang berdurasi sekitar 120 menit. Ia pun menjanjikan akan membuka semua bukti dan data kasus tersebut dalam persidangan MKD. “Sudah ada nih (rekamannya). Kalau isinya apa, nantilah,” kata anggota DPR dari Partai PDI-Perjuangan ini di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat (27/11).

Menurut Junimart, MKD akan mulai menyidangkan kasus dugaan pelanggaran kode etik Setya Novanto ini pada Senin pekan depan (30/11). Sidang perdana ini untuk mengesahkan agenda dan jadwal sidang serta para pihak yang bakal dipanggil. Adapun persidangannya sendiri akan berjalan secara terbuka, tapi ada yang tertutup jika diperlukan. Meski begitu, dia menjamin rekaman utuh percakapan tersebut akan diperdengarkan secara terbuka.

(Baca: Tiga Pertemuan Setya Novanto dengan Bos Freeport)

Di tempat terpisah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengaku siap membuka semua data yang dimilikinya, termasuk rekaman utuh kasus tersebut, jika dibutuhkan oleh MKD. Ia pun siap jika diminta memberikan keterangan tambahan di depan mahkamah DPR. “Apapun itu pasti saya berikan,” katanya.

Pasalnya, Sudirman menyatakan, tujuannya membongkar kasus itu adalah ingin membersihkan Kementerian ESDM dari para pemburu rente. Adapun langkahnya melaporkan kasus itu ke MKD karena  menilai adanya pelanggaran etika yang telah dilakukan salah seorang anggota DPR.

Lebih lanjut, Sudirman mengapresiasi positif respons masyarakat, baik melalui media sosial maupun media massa, mengenai kebenaran kasus tersebut. “Sesuatu yang dibayar sepeti pulsa, ada habisnya. Tapi yang datang dari hati nurani tidak akan pernah berhenti,” katanya sembari bertamsil.

Seperti diketahui, Sudirman Said melaporkan kasus dugaan pencatutan nama Jokowi dan Jusuf Kalla terkait skenario perpanjangan kontrak Freeport kepada MKD DPR, Senin pekan lalu (16/11). Dalam surat berkop Menteri ESDM perihal “Laporan Tindakan Tidak Terpuji Sdr. Setya Novanto” kepada pimpinan MKD, yang salinannya dimiliki Katadata, Sudirman mengungkapkan, Setya bersama Reza Chalid (MR) telah beberapa kali memanggil dan bertemu dengan Presiden Direktur Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin.

Dalam pertemuan ketiga yang berlangsung 8 Juni lalu, sekitar pukul 14.00 WIB, di suatu hotel di kawasan Sudirman, Jakarta, Sudirman menjelaskan, Setya menjanjikan suatu cara penyelesaian kelanjutan kontrak Freeport. Politikus Partai Golkar ini juga meminta agar Freeport memberikan saham Freeport kepada Jokowi dan Kalla.

Tak cuma, itu, dalam transkrip rekaman yang beredar di kalangan wartawan tersebut, Setya dan Reza beberapa kali menyebut nama Luhut, yang diduga adalah Menteri Koordinator Polhukam Luhut Binsar Panjaitan. Setya menyebut Luhut telah berbicara dengan Chairman Freeport-McMoran Inc James Robert Moffet (Jim Bob) untuk meminta agar 10 persen dari 30 persen saham Freeport yang akan didivestasi dibayarkan menggunakan dividen. Namun, ide tersebut tidak disukai oleh Presiden Jokowi dan akhirnya menjadi perdebatan.

(Baca: Peran Luhut dalam Transkrip Rekaman Kontrak Freeport)

Namun, Luhut membantah terlibat dalam kasus tersebut. “Saya tidak terlibat urusan itu, saya melakukan tugas Polhukam,” katanya, Rabu pekan lalu (18/11). Namun, dia merasa tidak tercemar nama baiknya dan tak mempersoalkan pencatutan namanya. “Namanya nyatut, suka-suka dia,” katanya. Karena itulah,  Luhut tidak berencana melaporkan Setya ke penegak hukum.

Selain nama presiden, wakil presiden dan Luhut, kabarnya rekaman lengkap percakapan tersebut juga menyebut nama tokoh-tokoh lainnya. Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Fraksi Golkar DPR, Bambang Soesatyo. “Kami mendapat informasi rekaman yang utuh itu lebih mengerikan. Informasinya melibatkan banyak nama besar dan akan membuat tambah gaduh republik ini,” katanya, seperti dikutip dari detik.com, Kamis (26/11).

Terkait dengan kasus tersebut, sekitar 114 orang tokoh yang tergabung dalam Gerakan Selamatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)  menemui MKD DPR, Jumat pagi ini. Mereka mendesak mahkamah DPR mengusut secara tuntas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Setya Novanto dan meminta persidangan kasus ini dilakukan secara terbuka.

Sedangkan Junimart menekankan bahwa sidang MKD tidak akan menyentuh aspek-aspek pelanggaran hukum dalam kasus tersebut. “Kami membuktikan ada atau tidaknya pelanggaran kode etik,” imbuhnya.

Sekadar informasi, kelompok ini beranggotakan banyak purnawirawan TNI. Antara lain mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Djoko Santoso, Letjen (Purn) Soeharto, anggota DPR dari PDI-Perjuangan Mayjen (Purn) TB Hasanudin dan Mayjen (Purn) Prijanto. Ada pula tokoh nasional seperti bekas Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsudin, Hatta Taliwang, Fuad Bawazir, dan Lily Wahid.

– See more at: http://katadata.co.id/berita/2015/11/27/mkd-akan-perdengarkan-rekaman-lengkap-setya-novanto-soal-freeport#sthash.B5djfsrW.EPpiEyWh.dpuf

KPK DITUNTUT PERIKSA PEMBELIAN KASUR MEWAH ANGGOTA DPR

bergelora.com
WOW! KPK DITUNTUT PERIKSA PEMBELIAN KASUR MEWAH ANGGOTA DPR
Bergelora.Com, Sabtu, 28 November 2015

Direktur Center For Budget Analysis (CBA),Uchok Sky Khadafi  (Ist) Direktur Center For Budget Analysis (CBA),Uchok Sky Khadafi (Ist) JAKARTA- Center For Budget Analysis (CBA) menemukan potensi kerugian negara pada pembelian kasur mewah untuk anggota DPR-RI dan pergantian conference system ruang rapat paripurna gedung Nusantara II. Hal ini disampaikan oleh Direktur CBA, Uchok Sky Khadafi kepada Bergelora.com di Jakarta, Sabtu (28/11)

“Ternyata DPR modern yang didambakan oleh sebagian anggota DPR adalah harus pakai springbed atau kasur mewah dan penggantian conference system yang paling lux. Dambaan anggota DPR ini, bikin miris dan prihatin. Permintaan bukan hanya “papa minta saham” saja, tapi juga “papa minta yang super mewah dan Lux” biar beda dengan rakyat miskin yang diwakilinya,” ujarnya.

Ia mengatakan, kemewahan sudah menjadi wajah parlemen yang dibangun ke depan. Bukan parlemen yang pro rakyat atau memperjuangkan aspirasi rakyat. Oleh karena parlemen ingin menjadi lembaga negara mewah ini, maka DPR tetap ngotot ingin membeli kasur yang empuk dan supermewah.

“Padahal publik sudah larang, agar lelang dibatalkan. Tetapi pihak DPR ternyata, tetap melanjutkan lelang tersebut, dan sudah ada pemenang lelang,” katanya.

Atas kemewahan tersebut menurut Uchok berpotensi merugikan negara untuk beli kasur sebesar Rp 306.178.420, dan pergantian conference system ruang rapat paripurna gedung Nusantara II sebesar Rp 7.679.337.000 dan total untuk potensi kerugian negara ini, sebesar Rp 7.985.515.420

‘Lelang-lelangan’ yang mengakibatkan potensi kerugian negara berdasarkan investigasi CBA (Center For Budget Analysis) berupa pergantian conference system ruang rapat paripurna gedung Nusantara II sebesar Rp 34.769.337.000. Pemenang lelang ini adalah PT. Lusavindra Jayamadya beralamat kantor di Kompleks Duta Harapan Indah Blok H/40, Kapuk Muara, Penjaringan dengan nilai sebesar Rp 32.769.337.000.

“Sebetulnya harga pemenang lelang ini terlalu tinggi dan mahal. Tapi ada perusahaan yang menawarkan harga rendah dan murah dari PT Pegasus Nusantara Jaya abadi sebesar Rp 25.090.000.000 bisa dikalahkan sehingga ditemukan potensi kerugian negara sebesar Rp 7.679.337.000,” paparnya.

Pengadaan kasur atau springbed rumah jabatan anggota DPR Kalibata sebesar Rp 10.055.904.000, dan dimenangkan oleh Heros Jaya International, beralamat Jalan Musi No.6 Cideng, Gambir dengan nilai sebesar Rp 7.340.377.000.

“Padahal harga pemenang lelang terlalu mahal. Ada harga perusahaan yang paling rendah dan murah dari PT. Elite Permai Metal Works sebesar Rp 7.162.061.000 dikalahkan sehingga potensi kerugian negara sebesar Rp 178.316.000,” ujarnya.

Pengadaan spring bed Rumah jabatan anggota DPR Ulujami sebesar Rp 810.782.000, telah dimenangkan oleh PT Airlangga Mitra Utama, yang beralamat Jalan Anggrek Garuda Raya No.3 – 4, Palmerah dengan nilai Rp 749.888.000.

“Harga pemenang lelang ini terlalu tinggi, dan mahal. Ada perusahaan yang melakukan penawaran yang lebih rendah dan murah dari CV. Swadaya hanya sebesar Rp 627.635.580 dikalahkan sehingga ada potensi kerugian negara sebesar Rp 122.252.420,” ujarnya.

Pengadaan spring bed Wisma Griya Sabha sebesar Rp 1.300.147.000 dan lelang ini dimenangkan oleh PT. Cilla Benaya Prima beralamat di Jalan P. Komarudin No. 13 Pulogadung, Cakung dengan nilai sebesar Rp 1.199.110.000. Sebetulnya menurut Uchok, harga pemenang lelang ini terlalu tinggi dan mahal. Ada perusahaan yang menawarkan harga rendah dan murah dari CV. Swadaya sebesar Rp 1.193.500.000 dikalahkan sehingga ditemukan potensi kerugian negara sebesar Rp 5.610.000,” paparnya.

“Dari persoalan diatas, Kami dari CBA untuk mempersilahkan KPK untuk masuk untuk melakukan penyelidikan kasus pengadaan diatas. Segera panggil saja, Bu Sekjend DPR ke KPK,” ujarnya. (Web Warouw)