Archive for the ‘INFO’ Category

JENDERAL HOEGENG DAPAT REKOR MURI SEBAGAI POLISI PALING JUJUR SEDUNIA

Jenderal Hoegeng Dapat Rekor MURI Sebagai Polisi Paling Jujur Sedunia
Elza Astari Retaduari – detikNews, Kamis, 05/03/2015 01:13 WIB

http://news.detik.com/read/2015/03/05/011319/2849918/10/jenderal-hoegeng-dapat-rekor-muri-sebagai-polisi-paling-jujur-sedunia?9911012

 

Jenderal Hoegeng Dapat Rekor MURI Sebagai Polisi Paling Jujur Sedunia

Jakarta – Kapolri ke-5 almarhum Jenderal Pol (Purn) Hoegeng Iman Santoso mendapat rekor MURI sebagai polisi paling jujur sedunia. Sosok anumerta tersebut yang tegas dan sederhana dinilai patut dijadikan panutan.

Rekor MURI untuk Hoegeng diberikan kepada istrinya yang saat ini sudah menginjak usia 90 tahunan. MURI pun meminta senior polisi, Komjen Pol (Purn) Jacky Mardono Tjokrodirejo untuk mewakili menyerahkan piagam penghargaan tersebut.

“Gusdur bilang di dunia ini hanya ada 2 polisi yang jujur. Yang satu patung polisi, yang satu pak Hoegeng. Saya sebagai abdi dalamnya Gusdur sangat percaya. Anugerah MURI dan Anumerta diberikan kepada almarhum Jenderal Pol (Purn) Hoegeng Iman Santoso sebagai polisi terjujur sedunia (versi Gusdur),” ujar Direktur MURI Jaya Suprana dalam acara yang digelar di Gedung Gading Marina Function Hall, Jl Boulevard Barat, Kelapa Gading, Jakut, Rabu (4/3/2015).

Istri Hoegeng terlihat terharu atas pemberian rekor penghargaan yang didapat suaminya meski telah tiada. Tampak matanya berkaca-kaca saat menerima piagam dari MURI.

“Sebelum saya datang ke sini saya pandangi foto beliau di rumah. Saya bilang ke foto, bapak hari ini dapat penghargaan lagi. Teriamasih atas penghormatan ini,” ucapnya terbata-bata.

Jacky yang cukup dekat dengan Hoegeng dalam kesempatan itu berbagi kisah mengenai sosok perwira yang menjabat sebagai Kapolri pada tahun 1968-1971 itu. Hoegeng disebutnya seorang demokrat sejati hingga akhirnya dicekal saat orde lama dulu di bawah pemerintahan Presiden Soeharto.

“Pak Hoegeng adalah seorang tokoh yang dikenal jujur dan tugas. Beliau adalah seniman, pemain musik dan pelukis. Banyak yang tidak mengenalnya. Beliau demokrat sejati, yang mengkritisi Soeharto makanya beliau dicekal,” cerita Jacky.
Legenda kepolisian itu memang salah satu orang yang menandatangani petisi 50. Sosok Hoegeng dikenal sangat sederhana dan jujur hingga usai pensiun sekali pun meski pernah menjabat sebagai Kapolri, ia tidak memiliki rumah dan kendaraan pribadi.

Hoegeng disebut Jacky sebagai senior yang mau berkorban dan memikirkan juniornya. Saat mertua Jacky meninggal, pria asal Pekalongan itu meminta maaf tidak bisa datang karena takut statusnya yang kala itu dicekal akan berpengaruh.

“Beliau bilang ‘saya ikut berduka cita tapi maaf saya nggak bisa hadir, takutnya nanti kamu bisa mati karena dianggap dekat dengan saya’. Itu waktu mertua saua meninggal, beliau sebenarnya ingin datang,” tutur Jacky yang dikenal sebagai Lurah Keluarga Besar Polri itu.

Selain kepada Hoegeng, MURI juga memberikan rekor kepada seorang dokter yang kembali ke Indonesia setelah lama bekerja di Jerman, Dr. med. Ali Suyono Purwita, DSBU. Menurut Jaya Suprana, Ali studi lama tinggal di Jerman. Mulai dari studi, bekerja hingga menjadi dokter spesialis dan kepala Rumah Sakit di Jerman dan alih kewarganegaraan namun akhirnya memutuskan kembali ke Indonesia untuk mengabdi bagi tanah air.[]

LURAH CAMAT TERKEJUT TEMUKAN MARK UP ANGGARAN DALAM APBD VERSI DPRD DKI

Lurah Camat Terkejut Temukan Mark Up Anggaran dalam APBD Versi DPRD DKI
Ayunda W Savitri – detikNews, Rabu, 04/03/2015 17:00 WIB

Lurah Camat Terkejut Temukan Mark Up Anggaran dalam APBD Versi DPRD DKI
Jakarta – Seluruh lurah dan camat di Jakarta sore ini dikumpulkan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok). Mereka diminta memilih satu dari dua dokumen APBD DKI 2015 dan memberikan pernyataannya sesuai atau tidak dengan yang mereka ajukan.

Jika sesuai, maka lurah dan camat diminta menulis ‘Setuju’, begitu juga sebaliknya, lengkap dengan pernyataannya untuk masing-masing berkas. Beberapa di antaranya pun sempat mengeluarkan reaksi terkejut saat membandingkan dua dokumen tersebut.

“Wah perasaan nggak segini anggarinnya,” ucap salah seorang lurah saat membuka berkas di Ruang Balai Agung, Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (4/3/2015).

Mereka pun langsung meneliti satu per satu item yang terdapat di dua versi APBD itu. Lurah Jelambar, Jakarta Barat, Muhadi menunjukkan perbedaan angka untuk pelaksanaan kerja bakti di kelurahannya.

“Dari anggarannya kalau e-budgeting ada koma, nggak genap, kalau DPRD genap semua. Pelaksanaan kerja bakti kelurahan Jelambar Baru kalau kita Rp 122.537.602, kalau DPRD Rp 123.000.000,” terang Muhadi.

Hal yang sama juga ditemukan oleh Lurah Kamal, Jakarta Barat, Mulyono. Dia mengatakan dalam APBD versi DPRD tiba-tiba muncul anggaran untuk pembuatan gapura ornamen di kelurahannya seharga Rp 150 juta, padahal dia tidak pernah mengajukan itu dalam e-budgeting.

“Di kelurahan ada saja pembuatan gapura ornamen Betawi untuk kantor kelurahan Kamal Rp 150 juta. Ini nggak pernah diusulkan melalui Musrembang,” kata Mulyono.

Dia pun menunjukkan angka yang tertera di kedua versi dokumen. Lantas Bapak setuju kah dengan pengadaan gapura tersebut?

“Nggak setuju,” jawabnya.

Ini juga yang ditemukan oleh Lurah Kampung Rawa, Jakarta Pusat, Syamsuddin. Dia menyebut meski tidak banyak, namun menemukan adanya perubahan angka.

“Total yang diajukan Rp 6.957.727.828 namun di versi DPRD agak beda sedikit jadi Rp 6.957.727.898. Bedanya kita lebih terperinci, yang DPRD nggak (angkanya banyak yang dibulatkan),” kata Syamsuddin.

Dia menyebut banyak berbeda dengan wilayah Jakarta Pusat, pemotongan (cropping) angka banyak dilakukan di wilayah Jakarta Barat. Seperti yang terlihat dari dokumen APBD untuk Kecamatan Tambora, Jakarta Barat.

Camat Tambora, Mursidin menemukan perbedaan anggaran dalam APBD keduanya. Di mana terjadi upaya penggelembungan angka sebesar Rp 2,26 miliar.

“Kita anggaran mengusulkan Rp 7 miliar. (Terus tambahan yang dari versi DPRD) Rp 2,26 miliar, tapi bukan dalam bentuk pengadaan, (melainkan) seperti untuk nguras saluran, sosialisasi dan dialog interaktif sama biopori,” jelas Mursidin.(aws/vid)

INDONESIA TOLAK TAWARAN TUKAR NAPI DENGAN AUSTRALIA

Indonesia tolak tawaran tukar napi dengan Australia
ANTARANEWS.COM, Kamis, 5 Maret 2015 18:19 WIB
Pewarta: Bayu Prasetyo

Jakarta (ANTARA News) – Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla (JK) mengatakan Indonesia tidak mempunyai sistem hukum menukar tahanan yang telah divonis hukuman mati.

“Kita tidak punya sistem hukum seperti itu. Tidak punya sistem hukum tukar menukar tahanan,” kata Wapres JK kepada media di Kantor Wapres, Jakarta pada Kamis sore.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop pada Selasa (3/3) telah menghubungi Menlu Indonesia Retno LP Marsudi dan dikabarkan Julie menawarkan pertukaran tahanan terhadap dua terpidana mati duo “Bali Nine”; Myuran Sukumaran dan Andrew Chan.

Namun Menteri Retno menyampaikan bahwa pertukaran tahanan tidak dikenal dalam aturan hukum dan Undang-Undang di Indonesia, sehingga tawaran tersebut tidak dapat diwujudkan.

JK menegaskan bahwa Indonesia tidak dapat melakukan pertukaran tahanan dengan Australia.

“Bukan soal tolak. Indonesia tidak punya sistem hukum tukar menukar tahanan,” kata JK.

Wapres juga menjelaskan kedatangan Duta Besar Uni-Eropa untuk Indonesia dan ASEAN Olof Skoog ke Kantor Wapres bukan untuk membahas isu hukuman mati.

Kementerian Luar Negeri Indonesia telah menyampaikan kepada Australia mengenai tidak ada hukum di Indonesia yang melegalkan pertukaran tahanan.

Menlu Retno mengatakan tawaran Australia dipahami sebagai bagian dari upaya perlindungan bagi warganya.

Indonesia telah memindahkan duo Bali Nine dari Lapas Kerobokan Bali ke Lapas Nusakambangan, Jawa Tengah pada Selasa (3/3).
Komentar “‘Sunny’ ambon@tele2. in:se [nasional-list]” <nasional-list@yahoogroups.com>, Thursday, 5 March 2015, 21:28:

“Pada zaman presiden Soekarno pernah melakukan pertukaran tawanan, yaitu warganegara USA bernama Allan Laurence Pope, pilot B-26 dengan pesawat Hercules. Pope atas nama Permesta beberapa kali membom Ambon, kalau tak salah juga Banjarmasin pernah dibom. Pesawatnya ditembak jatuh di sebelah utara Ambon pada tahun 1958. Jadi Jusuf Kalla seperti biasa sering membual.”

AHOK: FRAKSI JANGAN CABUT HAK ANGKET DONG!

AHOK: FRAKSI JANGAN CABUT HAK ANGKET DONG!

Ahok: Fraksi Jangan Cabut Hak Angket Dong!

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok memperlihatkan dokumen setibanya di Gedung KPK, Jakarta, 27 Februari 2015. Kedatangan Ahok untuk menyerahkan sejumlah dokumen sebagai barang bukti usulan anggaran APBD DKI senilai Rp 12,1 triliun. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok meminta fraksi-fraksi partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta tak mencabut hak angket yang mereka gunakan.

Alasannya, penggunaan hak angket bertujuan agar Pemerintah DKI dan Dewan mendapatkan penjelasan gamblang mengenai proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

“Kami harap hak angket ini jangan dicabut supaya jadi jelas siapa yang menciptakan anggaran siluman,” kata Ahok di Kementerian Dalam Negeri, Rabu, 4 Maret 2015.

Dewan memutuskan untuk menggunakan hak angket kepada Ahok pada rapat paripurna yang digelar pekan lalu. Hak angket muncul akibat kisruh APBD yang belum selesai hingga saat ini. Di dalam rapat, semua fraksi menyatakan persetujuan atas penggunaan hak tersebut.

Namun belakangan Fraksi Partai NasDem dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mencabut hak tersebut.

Ahok menuturkan, Dewan menyusun APBD versi mereka sendiri dan memasukkan proyek-proyek fiktif yang nilainya mencapai Rp 12,1 triliun.

Menurut Ahok, aksi ini muncul karena Pemerintah DKI menerapkan sistem e-budgeting dan menolak pengajuan program melalui pokok pikiran anggota Dewan.

Selain itu, Ahok mengungkapkan program titipan Dewan melalui pokok pikiran sudah mencelakakan banyak pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ahok berujar pegawai negeri sipil yang melaksanakan proyek titipan Dewan sering kali terjerat kasus korupsi dan dijadikan tersangka.

Sedangkan anggota Dewan, selalu berhasil lolos dari jerat korupsi. “E-budgeting harus berjalan supaya PNS tak menjadi korban lagi,” kata Ahok.

LINDA HAIRANI

BEGINIKAH CARA DEWAN MELUMPUHKAN AHOK?

BEGINIKAH CARA DEWAN MELUMPUHKAN AHOK?

Beginikah Cara Dewan Melumpuhkan Ahok?

Gubernur DKI Basuki T. Purnama (Ahok) mendengarkan seorang aktivis yang tergabung dalam Pijar Indonesia saat membacakan petisi dukungan mereka kepada Ahok di Balai Kota Jakarta, 3 Maret 2015. TEMPO/M IQBAL ICHSAN

TEMPO.CO, Jakarta - Perseteruan yang berlarut-larut antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI terkait dengan APBD Jakarta 2015 mulai mengganggu jalannya roda pemerintahan daerah Jakarta.

Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia DKI Jakarta Ari Fahrial Syam mengeluh bahwa pertikaian itu membuat turun terlambat turun.

“Terlambatnya APBD 2015 membuat tunjangan pegawai pemda dan berbagai proyek pembangunan, khususnya bidang kesehatan, menjadi tertunda,” kata Ari pada Selasa, 3 Maret 2015.

Apakah ini tanda-tanda Ahok sedang dilumpuhkan? Setidaknya ada tiga hal yang akan terjadi bila kisruh ini berlanjut.

Tinggal Anggaran Rutin

Karena APBD belum disahkan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk sementara hanya bisa mencairkan anggaran yang bersifat wajib.

Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Reydonnyzar Moenek menyatakan jenis belanja wajib dan mengikat yang mungkin dilakukan Pemprov DKI adalah gaji pegawai serta biaya untuk air, listrik, gas, dan lainnya bagi pelayanan publik.

“Selain itu, tidak diizinkan mempergunakan anggaran,” ujar Reydonnyzar.

Pelaksanaan Program Andalan Ahok Terhenti

Akibatnya pula adalah terhentinya pelaksanaan program-program unggulan Jakarta, seperti penanggulangan banjir, Kartu Jakarta Pintar, dan pemberian tunjangan kinerja daerah. Direktur Centre for Budget Analysis Uchok Sky Khadafi menuturkan pelaksanaan program-program tersebut akan terhenti karena kurangnya anggaran untuk merealisasikannya.

Hal di atas juga berdampak pada terancam terhentinya proyek nasional di Jakarta, seperti mass rapid transit (MRT).

Kriminalisasi terhadap Ahok

Ahok semakin disudutkan dengan rencana Dewan melaporkannya ke polisi. Dewan menilai Ahok telah menghina lembaga dan anggota DPRD.

NUR ALFIYAH | ANTARA

AHOK PERINTAHKAN KEPALA DINAS ‘NYANYI’ SOAL BEGAL ANGGARAN

AHOK PERINTAHKAN KEPALA DINAS ‘NYANYI’ SOAL BEGAL ANGGARAN

Ahok Perintahkan Kepala Dinas 'Nyanyi' Soal Begal Anggaran

Gubernur DKI Basuki T. Purnama (Ahok) mendengarkan seorang aktivis yang tergabung dalam Pijar Indonesia saat membacakan petisi dukungan mereka kepada Ahok di Balai Kota Jakarta, 3 Maret 2015. TEMPO/M IQBAL ICHSAN

TEMPO.CO, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengaku tak khawatir dengan langkah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta yang sudah menunjuk kuasa hukum dalam kisruh APBD.

Ahok berujar pemerintah DKI juga punya bukti kuat untuk melaporkan para anggota Dewan mengenai kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa anggaran siluman. “Para satuan kerja perangkat daerah harus ‘bernyanyi’ nanti,” kata Ahok di Balai Kota, Rabu, 4 Maret 2015.

Dewan melalui tim angket secara resmi menunjuk Razman Arif Nasution sebagai kuasa hukumnya. Razman merupakan salah satu kuasa hukum dari Komisaris Jenderal Budi Gunawan saat memenangi sidang praperadilan gugatan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Razman juga tercatat sebagai kuasa hukum dari bekas Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono yang terjerat kasus korupsi.

Setelah menunjuk kuasa hukum, tim angket akan melaporkan Ahok ke Badan Reserse Kriminal Polri lantaran diduga menyuap anggota Dewan agar meloloskan program kegiatan tanpa melalui pembahasan.

Padahal, menurut Ahok, Dewan justru memotong banyak mata anggaran sebesar 10-15 persen dan diubah menjadi proyek fiktif.

Selain itu, Ahok berujar, para satuan kerja perangkat daerah siap bersaksi mengenai proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Tak hanya itu, ia melanjutkan, anggota Dewan juga menekan para satuan kerja perangkat daerah agar menyisipkan pokok pikiran mereka ke dalam APBD. “Titipan pokok pikiran sudah terjadi sejak dulu,” kata Ahok.

Ahok bertutur kemenangan Razman Arif dalam kasus gugatan praperadilan Budi Gunawan tak menjadi jaminan kemenangan anggota Dewan. Ia mengatakan dukungan bukti dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mampu mengungkap anggaran siluman tersebut. “Kalau soal korupsi, dia tak menang. Buktinya kasus Pristono,” kata Ahok.

LINDA HAIRANI

SOAL BEGAL ANGGARAN, PETISI DUKUNGAN AHOK CAPAI 47 RIBU

SOAL BEGAL ANGGARAN, PETISI DUKUNGAN AHOK CAPAI 47 RIBU

Soal Begal Anggaran, Petisi Dukungan Ahok Capai 47 Ribu

Koalisi masyarakat penolak korupsi menyerahkan petisi dukungan ke Gubernur Jakarta Ahok di Balai Kota, Senin malam 2 Maret 2015. (TEMPO/Sunudyantoro)

TEMPO.CO, Jakarta – Kisruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015 antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengundang gerakan dukungan bagi Ahok.

Petisi dukungan terhadap Ahok yang terdapat di halaman Change.org saat ini telah mencapai 47.649 pendukung. Petisi yang digagas oleh Yanto Huang dari Jakarta Barat itu hanya perlu 2.351 dukungan lagi agar tembus 50 ribu.

Dalam petisi yang berjudul “Rakyat Jakarta Mencabut Mandat DPRD dan Bubarkan DPRD”, para pendukung Ahok menyatakan pencabutan mandat anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Mereka, pendukung petisi, menganggap anggota Dewan tak mendukung pemberantasan korupsi. “Mereka, anggota Dewan, justru menjadi biang korupsi,” kata mereka seperti dilansir dari halaman Change.org, Rabu, 4 Maret 2015.

Pendukung Ahok juga menolak mantan koruptor menjadi pejabat rakyat, apalagi sekelas Wakil Ketua DPRD. Mereka mendukung Ahok menerapkan sistem e-budgeting serta menolak kompromi permainan anggaran dengan legislator.

Melalui petisi tersebut, pendukung Ahok juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan Agung untuk segera melakukan investigasi mengenai permainan anggaran dan kegiatan siluman. Program-program fiktif di APBD itu diduga terjadi sejak 2012 hingga APBD 2015.

“Kami meminta Presiden Joko Widodo segera ambil tindakan masif memberantas korupsi, terutama di kalangan partai politik dan DPRD,” ucap mereka.

Para pendukung Ahok juga meminta Presiden Jokowi menerbitkan peraturan pengganti undang-undang serta memberikan kewenangan pada gubernur untuk membubarkan DPRD dan mengadakan pemilu ulang jika terjadi kebuntuan.

Bahkan, karena sudah tak percaya terhadap anggota Dewan, pendukung petisi tersebut juga meminta Mahkamah Konstitusi untuk membubarkan DPRD

“Kami rindu Indonesia bebas dari tikus-tikus koruptor dan partai-partai yang hanya mementingkan kepentingan mereka, tidak mementingkan kepentingan rakyat, khususnya rakyat Jakarta,” kata mereka.

Dalam halaman petisi tersebut terdapat gambar wajah Ahok dengan tulisan “Bukan hanya rakyat Jakarta, tapi rakyat Indonesia mendukung Ahok. Anda, Ahok, tidak sendiri. Save Ahok”.

GANGSAR PARIKESIT

SERANGAN BARU AHOK: UNGGAH NASKAH RAPBD VERSI DPRD

SERANGAN BARU AHOK: UNGGAH NASKAH RAPBD VERSI DPRD


Serangan Baru Ahok: Unggah Naskah RAPBD Versi DPRD
Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Tempo/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyerahkan sepenuhnya pada masyarakat untuk menilai dua versi anggaran yang beredar. Dua versi dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan Daerah (RAPBD) itu kini diunggah di situs pribadinya, Ahok.org, Selasa, 3 Maret 2015.

Dua versi anggaran itu adalah anggaran milik Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dan anggaran versi DPRD. Dalam laman Ahok kategori APBD tersebut terdapat dua versi RAPBD dengan judul “PEMPROV DKI JAKARTA 2015″ dan “DPRD DKI JAKARTA 2015″ yang masing-masih memiliki dua link untuk diunduh.

Kedua versi tersebut memiliki format berkas yang terkompresi (zip) di mana versi Pemprov berukuran 34,5 megabita, sedangkan versi DPRD berukuran 3,6 megabita. Perbedaan lainnya, file pemprov menggunakan format PDF, sementara file DPRD menggunakan format Excel.

Ahok tidak hanya mengunggah dua versi RAPBD itu ke situs pribadinya Ahok.org. Juga ke situs resmi Pemprov DKI: Jakarta.go.id. Di dua situs itu, dua versi anggaran bisa diunduh. “Biar masyarakat yang menilai, bagaimana postur anggaran duit rakyat,” kata Ahok menjelaskan kepada Tempo, Selasa, 3 Maret 2015

Tim Angket DPRD memang kebakaran jenggot karena Ahok membeberkan anggaran siluman sebesar Rp 12,1 triliun yang disisipkan dalam APBD 2015 melalui usulan sebanyak 48.000 kegiatan. Upaya penyusupan anggaran oleh oknum Dewan ini tetap dilakukan kendati telah menerapkan sistem elektronik (e-budgeting).

Ahok telah meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menyelidiki penggelembungan dana itu. Gubernur Ahok juga melaporkan dugaan korupsi ini ke KPK dan memberikan dokumen ke Kementerian Dalam Negeri.

WDA

DIAWASI AHOK, RATUSAN CAMAT DAN LURAH PELOTOTI APBD

DIAWASI AHOK, RATUSAN CAMAT DAN LURAH PELOTOTI APBD

Diawasi Ahok, Ratusan Camat dan Lurah Pelototi APBD

 Gubernur DKI Basuki T. Purnama (Ahok) menemui warga yang tergabung dalam Pijar Indonesia saat mendatanginya di Balai Kota Jakarta, 3 Maret 2015. Para Aktivis tersebut menggelar aksi `Save Ahok`. TEMPO/M IQBAL ICHSAN

TEMPO.CO, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menggelar pemungutan suara bagi wali kota, camat, dan lurah mengenai format penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang mereka setujui. Para pemimpin wilayah tersebut, kata dia, harus memilih APBD yang sesuai dengan anggaran yang mereka usulkan. “Ini angket versi Ahok,” katanya di Balai Kota, Rabu, 4 Maret 2015.

Ahok mengumpulkan mereka di Balai Kota untuk memberikan pengarahan tentang penyusunan APBD. Menurut dia, cara ini membuatnya bisa memetakan program dana siluman lainnya. Sebab, tak menutup kemungkinan program dana siluman juga disisipkan dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Ahok pun meminta camat dan lurah menyisir anggaran-anggaran yang pernah diusulkan oleh unit kerja perangkat daerah. “Tak ada lagi anggaran siluman, saya adu saja antara SKPD dan para camat dan lurah,” ujarnya.

Ahok meminta mereka mengamati program-program yang ada pada kedua anggaran. Pantauan Tempo, semua peserta pengarahan kemudian sibuk meneliti seluruh mata anggaran yang ada pada kedua APBD. Sebagian justru beranjak dari kursinya dan mencari tempat yang lebih luas untuk menyandingkan kedua anggaran.

Beberapa peserta pengarahan kemudian duduk di lantai panggung di sebelah podium tempat Ahok berdiri dan membentuk kelompok. Sambil memegang pulpen, mereka sibuk mengamati kedua anggaran secara bolak-balik dan menandai program yang tak pernah diusulkan.

LINDA HAIRANI

TJAHJO KUMOLO DUKUNG AHOK TERAPKAN E-BUDGETING

TJAHJO KUMOLO DUKUNG AHOK TERAPKAN E-BUDGETING

 Tjahjo Kumolo Dukung Ahok Terapkan E-Budgeting
 Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, beri keterangan pers terkait kebijakan dan agenda prioritas Kemendagri, di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, 6 Januari 2015. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan mendukung penggunaan e-budgeting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015 yang diajukan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama.

“Pegangan Kemendagri adalah pengajuan hasil pembahasan anggaran di paripurna dengan menggunakan e-budgeting,” kata Tjahjo di kantornya, Rabu, 4 Maret 2015.

Menurut dia, sistem tersebut dapat menghemat anggaran karena semua mata anggaran disusun hingga harga satuannya. Dengan begitu, alokasi anggaran yang direncanakan secara detail sejak awal tidak akan menjadi sisa lebih penggunaan anggaran yang tidak terpakai.

Tjahjo menambahkan, penyusunan anggaran secara elektronik yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tak bermasalah. Kesimpulan ini dihasilkan setelah APBD 2015 DKI Jakarta dievaluasi Direktorat Jenderal Keuangan Kementerian Dalam Negeri. Selama proses evaluasi, Tjahjo mengaku sudah meminta keterangan dari Pemerintah Provinsi DKI dan DPRD. Sebab, seusai rapat paripurna, kedua instansi mengirimkan APBD versi masing-masing.

Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Reydonnyzar Moenek mengatakan hanya kepala daerah yang berwenang menyerahkan Peraturan Daerah tentang APBD DKI Jakarta yang sudah disahkan untuk dievaluasi Kementerian. Menurut dia, ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 110. “Hal itu sudah bukan diskusi lagi,” katanya.

Kementerian akan menggelar pertemuan yang sama pada Kamis, 5 Maret 2015. Pertemuan kali ini akan dihadiri Pemerintah Provinsi DKI dan DPRD secara bersamaan untuk meluruskan perbedaan pendapat.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengapresiasi keputusan Kementerian Dalam Negeri tersebut. “Pemerintah DKI tak akan berkompromi lagi soal penerapan e-budgeting,” ujarnya.

LINDA HAIRANI

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 60 other followers