Archive for the ‘INFO’ Category

BALANGA SEBAGAI LAMBANG KESEJAHTERAAN ATAU KEMAKMURAN

Balanga, dalam budaya Dayak Ngaju, Kalteng, melambangkan adanya kesejahteraan, paling tidak mimpi tentang kesejahteraan yang niscaya diwujudkan (Foto.Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah/Andriani S. Kusni, 2012)

Balanga, dalam budaya Dayak Ngaju, Kalteng, melambangkan adanya kesejahteraan atau kemakmuran, paling tidak mimpi tentang kesejahteraan atau kemakmuran yang niscaya diwujudkan (Foto.Dok. Lemba ga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah/Andriani S. Kusni, 2012)

WAWANCARA JOKOWI TENTANG SOAL BBM

WAWANCARA JOKOWI TENTANG SOAL BBM

JAKARTA, KOMPAS.com, Rabu, 3 September 2014 — Presiden terpilih Joko Widodo siap mengambil kebijakan tak populer demi menyehatkan fiskal negara. Berikut penuturannya kepada jurnalis KONTAN, Barly Haliem Noe.

KONTAN: Apa prioritas pekerjaan selama masa pemerintahan Anda?
JOKOWI: Saya rasa sekarang banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Semuanya prioritas. Mau apa contohnya? Infrastruktur dan pelabuhan? Berapa tahun kita terlambat dibandingkan dengan negara lain dalam membangun pelabuhan. Bandara juga begitu. Fasilitasnya sudah jauh tertinggal dan kapasitas bandara kita sudah tidak memadai lagi.

KONTAN: Mengapa hal tersebut bisa terjadi?
JOKOWI: Ternyata, problem riilnya tidak pernah disentuh. Konsepnya bagus, tetapi implementasinya tidak sampai ke bawah.

KONTAN: Apa bisa semua selesai dalam lima tahun?
JOKOWI: Ya, kami harus mengejar. Saya siap bekerja selama 24 jam.

KONTAN: Memang, apa, sih, akar persoalannya?
JOKOWI: Banyak kebijakan yang tidak terimplementasi dan eksekusinya tidak sampai ke bawah. Makanya, saya harus turun ke bawah seperti mandor. Pola pikir dan cara kerja birokrasi ataupun aparat juga perlu diubah.

KONTAN: Soal anggaran negara, pada akhir tahun selalu tersisa karena tidak terserap dan lain sebagainya. Artinya, ada mismanagement APBN?
JOKOWI: Itu salah satu faktor. Perencanaan anggaran harus tepat. Di sisi lain, alokasi di APBN kan sudah terikat semua; diikat untuk membayar gaji, subsidi BBM, anggaran pendidikan 20 persen, dan sebagainya. Jadi, sisanya tinggal berapa sih? Tinggal Rp 200 triliun yang bisa dipakai untuk membangun. Ini kan aneh. Masa anggaran pembangunan cuma 20 persen dari APBN, sedangkan subsidi lebih dari Rp 400 triliun.

KONTAN: Itu alasan Anda menaikkan harga BBM?
JOKOWI: Prinsipnya jangan semua dihabiskan untuk subsidi. Kita harus mengalihkan untuk kebutuhan dan usaha-usaha yang produktif, serta untuk membangun.

KONTAN: Kenapa, sih, BBM yang selalu diutak-atik?
JOKOWI: Saya mau tanya, dengan kondisi kita sekarang, dana subsidi dua kali lipat lebih besar daripada anggaran pembangunan, habis untuk membayar utang, terus apa yang bisa kita lakukan?

KONTAN: Memang tidak ada cara yang lain?
JOKOWI: Kenaikan harga BBM adalah hal pertama yang harus dipecahkan untuk mengakhiri defisit ganda, defisit neraca pembayaran dan defisit perdagangan. Kalau dua defisit tersebut bisa dipecahkan, ini akan menyehatkan anggaran kita. Jika anggaran sehat, orang percaya kita. Trust terbangun ke pemerintah dan kepada Indonesia sehingga arus investasi masuk. Ini masalah persepsi.

KONTAN: Itu akan dilakukan pada tahun pertama pemerintahan Anda?
JOKOWI: Saya enggak bisa bilang sekarang. Yang penting, saya harus menjelaskan kepada rakyat bahwa mereka akan mendapatkan keuntungan dari pengalihan anggaran subsidi ke pengembangan infrastruktur, pertanian, usaha kecil, untuk solar nelayan. Sistemnya harus benar dan dipastikan tepat sasaran.

KONTAN: Apa tidak ada penerimaan yang digenjot?
JOKOWI: Tentu saja ada. Namun, saya optimistis, dua tahun mendatang, penerimaan negara bisa naik 50 persen lebih dari sekarang kalau kita berani memutuskan masalah ini. Tentu saja bukan berarti setelah menaikkan harga BBM, semua beres. Kebijakan-kebijakan yang mendukung penghematan BBM harus tetap diimbangi. Misalnya, konversi penggunaan BBM ke gas, harus ada policy energi. Tanpa kebijakan energi yang jelas, semua bisa percuma.

KONTAN: Berarti Anda siap untuk tidak populer?
JOKOWI: Lo, dari dulu saya berani enggak populer. Akan saya buktikan bahwa keputusan saya tepat. Mengenai subsidi BBM dan subsidi lain juga begitu. Saya tidak akan memotong subsidi, hanya mengalihkan ke sisi lain yang lebih produktif. Saya pastikan, efisiensi itu bisa dilihat masyarakat, bukan untuk membeli mobil baru pejabat, bukan untuk anggaran perjalanan dinas. Tidak. Semua berbagi beban. Para pejabat juga harus berhemat.

KONTAN: Harapan masyarakat pada Anda sangat tinggi. Keputusan ini bisa menjadi bumerang Anda?
JOKOWI: Lo, justru saat harapan sedang tinggi, momentum ini harus dimanfaatkan. Saya siap mengambil pahitnya, mau kotor-kotoran dan tidak populer sekarang, asalkan selanjutnya Indonesia menjadi lebih baik. Kalau harapan sedang rendah, itu malah bisa repot.

KONTAN: Target Anda, berapa lama bisa memetik hasilnya?
JOKOWI: Kalau semua mau bekerja full speed, cepat, dan penuh komitmen, satu tahun–dua tahun selesai. Tiga tahun saya optimistis Indonesia bisa mulai swasembada.

KONTAN: Berapa target pertumbuhan ekonomi pemerintahan Anda?
JOKOWI: Kami harus betul-betul membangun persepsi dan memperbaiki sistem birokrasi. Untuk tahun pertama, ekonomi kita bisa tumbuh 5,8 persen-6 persen. Tahun ketiga, 7 persen, dan diharapkan terus naik lagi kalau semuanya punya landasan kuat. (Barly Haliem)

GUS MUS: TETAPLAH MENJADI INDONESIA YANG BAIK

70 TAHUN GUS MUS

Gus Mus: Tetaplah Menjadi Indonesia yang Baik

Ahad, 07/09/2014 13:00

Semarang, *NU Online*

Ratusan sahabat KH A Mustofa Bisri (Gus Mus) dari berbagai kalangan hadir
memenuhi Gedung Balairung Universitas PGRI Semarang pada Sabtu malam (6/9).
Mereka mengikuti selametan 70 tahun kiai yang kini dipercaya sebagai
Pejabat Rais Aam PBNU.

Para sahabat mulai menteri, politisi, budayawan, seniman, pelukis,
sastrawan, musisi, dan masyarakat biasa mengikuti rangkaian acara mulai
pukul 20.00 hingga 24.00 tersebut. Hadir Menteri Agama Luqman Hakim
Saifuddin, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pangestu,
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar dan Menteri
Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Helmy Faisal.

Hadir juga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Ibu Shinta Nuriyah
Abdurrahman Wahid, Goenawan Mohammad, D Zawawi Imron, Sudjiwo Tedjo, Tanto
Mendhut, Radhar Panca Dahana, Timur Sinar Suprabana, Triyanto Tiwikromo,
Lian Gaouw dan yang lainnya.

Acara Tasyakuran bertema Kemanusiaan, Kebangsaan dan Pluralisme ini diawali
penampilan musik orkestra, dilanjutkan doa pembuka yang dipimpin keponakan
Gus Mus, KH Yahya Staquf. Kemudian dilanjutkan ucapan selamat datang dari
tuan rumah Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistiyo
dan sambutan pemrakarsa kegiatan H Kholieq Arief (Bupati Wonosobo dan
pemutaran film pendek biografi Gus Mus, Gus Mu.

Dalam sambutannya, Kholiq Arief mengatakan acara ini tidak bertujuan
merayakan ulang tahun melainkan untuk mendapatkan keberkahan dan pencerahan
dari Gus Mus. Terlebih lagi, karya lukisnya yang penuh makna dan puisinya
banyak mempunyai kandungan pluralisme yang sangat luas.

“Kita semua di sini ingin mendapatkan pencerahan dari Gus Mus, karena
beliau merupakan sesepuh Indonesia yang mampu merajut kesatuan di
diberbagai lintas dan tokoh di bidangnya,” katanya.

Acara bertambah gayeng saat sejumlah tokoh yang hadir memberi testimoni
sahabat-sahabat. Dengan dipandu budayawan Prie GS, para tokoh memberi
kesan-kesan baik berupa ucapan selamat maupun kado yang berupa membaca
puisi untuk Gus Mus yang hadir bersama istri dan anak cucunya.

Selametan pertama kalinya untuk kiai yang akrab dengan media sosial
Facebook dan Twitter ini, memang sudah dipersiapkan dengan matang oleh
penyelenggara. Bukan hanya penyambutannya yang mewah, para pengunjung
berkesempatan berjabat tangan dan berfoto bersama Pengasuh Pesantren
Raudlatut Thalibin Leteh Rembang ini.

Pada kesempatan itu, Gus Mus mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara
dan tamu undangan yang hadir meskipun sebetulnya tidak menyukai ulang tahun
ini.

“Terima kasih semuanya, tetaplah jadi indonesia yang baik, Islam yang baik,
Nasrani yang baik, Hindu yang baik, politisi yang baik, pejabat yang baik,
orang biasa yang baik. Semoga Allah merahmati kalian semua,” doa Gus Mus
yang diamini para hadirin.

Esok pagi sebelumnya, 24 lukisan karya Gus Mus juga dipamerkan sebagai
rangkain acara selametan yang diadakan Forum Silaturrahmi Budaya ini.
Hingga acara dimulai, 11 lukisannya tersebut ada yang sudah yang terjual 11
buah dan uang hasil penjualannya akan disumbangkan kepada yang berhak
menerima dan membutuhkan. (Qomarul Adib/Abdullah Alawi)

Sumber:

http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,44-id,54308-lang,id-c,nasional-t,Gus+Mus++Tetaplah+Menjadi+Indonesia+yang+Baik-.phpx

KORUPSI TETAP MOMOK PEMERINTAHAN JOKOWI-JK

Korupsi Tetap Momok Pemerintahan Jokowi-JK

http://berita.suaramerdeka.com/korupsi-tetap-momok-pemerintahan-jokowi-jk/
8 September 2014 2:12 WIB Category: Berita Jateng, Solo Metro

 

SOLO, suaramerdeka.com – Pemberantasan korupsi di Indonesia nampaknya menjadi tantangan terberat yang bakal dihadapai pasangan Jokowi-JK pada tahun pertama pemerintahan baru ini berkuasa.
Namun pasangan presiden dan wakil presiden terpilih ini akan dengan mudah melewati tantangan itu. Pasalnya, Jokowi sebagai sosok yang berlatarbelakang pengusaha memiliki ketegasan sikap bila menghadapi pembantunya yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi.
“Jokowi pasti langsung mengganti pembantunya itu (menteri yang terbukti korupsi),” tegas Guru Besar UNS Prof Dr Hermanu Joebagio MPd dalam diskusi Lembaga Penegakan Hukum dan Strategi Nasional (LPHSN) bertajuk Kabinet Jokowi-JK dan Komitmen Pemberantasan Korupsi di Hotel Novotel, Solo, Minggu (7/9).
Ia mengimbuhkan, dalam menjalankan tugas pemberantasan korupsi, Jokowi yang identik dekat dengan rakyat akan menjalankan peran berbeda dengan pemimpin sebelumnya. “Khususnya dalam penyelesaian soal korupsi, Jokowi tidak akan bertindak seperti era kepemimpinan *state center* ala Soeharto, sementara SBY yang lebih kompromistis,” ulasnya.
Kendati demikian lanjut Hermanu, langkah tegas Jokowi tersebut nantinya akan menimbulkan dampak yang luas seperti terbukanya peluang friksi dengan elit politik. “Untuk memberantas korupsi, Jokowi perang dengan elit berani tidak? Karena dia dekat dengan rakyat tidak dengan elit,” paparnya.
Sementara itu, Achmad Rifai menuturkan butuh enam langkah bagi Jokowi bila ingin korupsi diberantas hingga ke akar-akarnya. Mantan Wali Kota Surakarta itu harus membuat pakta integritas aktif dengan menteri dan bawahnya, lalu melibatkan secara aktif KPK.
Gubernur DKI Jakarta itu juga harus berani melakukan perubahan besar di bidang hukum, semisal, mendorong kemurnian KUHP dan menciptakan kemandirian bagi Kejaksaan.Kemudian memperjelas posisi aparat kepolisian apakah bertugas sebagai pelayan publik atau penegak hukum, serta memperkuat lembaga hukum. “Jokowi juga segera mengambil kebijakan terkait pemberantasan mafia korupsi,” imbunya.
Adapaun Prof Dr Hamdi Muluk MSi menekankan konteks dari korupsi bukan dilihat hanya dari perbuatan sang pelaku. Korupsi sekecil apapun nominalnya merupakan *abuse of public authority* atau penyalahgunaan kewenangan publik.
(Budi Sarmun S/CN34)

__._,_.___

JOKOWI-JK, KASUS MUNIR BELUM SELESAI

“Jokowi-JK, Kasus Munir Belum Selesai”

http://regional.kompas.com/read/2014/09/05/10333791/.Jokowi-JK.Kasus.Munir.Belum.Selesai.

Jumat, 5 September 2014 KOMPAS.com/Yatimul Ainun

 

Puluhan aktivis peduli HAM, gelar aksi memperingati 10 tahun meninggalnya pejuang HAM Munir. Jumat (5/9/2014).

MALANG, KOMPAS.com – Puluhan aktivis peduli Hak Asasi Manusia (HAM) dari Pusat Penelitian Otonomi Daerah (PP Otoda) Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur, menggelar aksi memperingati 10 tahun meninggalnya Munir Said Thalib.

Mereka meminta kasus Munir dan pelanggaran HAM lainnya dituntaskan. “Jokowi-JK, Kasus Munir Belum Selesai”. Begitu orasi pembuka salah satu orator aksi yang digelar di Jalan Veteran, Kota Malang, Jumat (5/9/2014).

Dalam aksi tersebut, puluhan aktivis menggunakan topeng berwajah Munir. Selain itu, aksi juga diwarnai suguhan teatrikal dari kelompok teater Kertas, teater Koboy, teater Lingkar, teater Lempung dan Teater Kutub dari Universitas Brawijaya.

Aneka poster tuntutan penuntasan kasus pembunuhan juga meramaikan aksi tersebut. Di antaranya, “Jokowi-JK Kasus Munir Belum Selesai”. “10 tahun Pembunuh Munir Masih Berkeliaran. Tuntaskan Jokowi-JK”. “10 Orang 10 Tahun Tanpa Keadilan” dan “Tangkap dan Adili Para Pembunuh Munir”.

Menurut juru bicara aksi, Syahrul Zahidin, aksi itu digelar untuk memperingati 10 tahun meninggalnya Munir. “Tuntutan kita, segera tuntaskan kasus Munir dan kasus HAM lainnya. Penegak hukum harus menindak tegas para pelanggar HAM,” tegas dia.

Selain itu, Syahrul juga menyayangkan saat Jusuf Kalla yang mengatakan bahwa kasus Munir sudah tuntas. “Kita menentang pernyataan itu. Siapapun yang terpilih jadi Presiden dan wakil Presiden, kasus HAM harus diungkap dengan tuntas,” kata dia.

Para aktivis HAM di Malang, kata dia, menyampaikan kepada Presiden dan wakil Presiden terpilih, Jokowi-JK, bahwa kasus Munir belum selesai. “Jokowi-JK, Kasus Munir Belum Selesai. Ingat itu”. Sampai kapan pun kami akan tetap menuntut hingga tertangkap pelaku intelektualnya pembunuhan Munir,” ungkap dia.

Penulis : Kontributor Malang, Yatimul Ainun
Editor : Glori K. Wadrianto

TEORI KONSPIRASI KOALISI MERAH PUTIH DI PARLEMEN

TEORI KONSPIRASI KOALISI MERAH PUTIH DI PARLEMEN
http://politik.kompasiana.com/2014/09/07/teori-konspirasi-koalisi-merah-putih-di-parlemen-673006.html

Koalisi Merah Putih ketika mengdeklarasikan dirinya sebagai koalisi permanen, 15/8/2014 (Tribunnews.com)
Kalah di Pilpres 2014, kalah di MK, ditolak di PTUN, dan pasti akan ditolak lagi di MA, tidak menyurutkan niat Koalisi Merah-Putih di bawah pimpinan Prabowo Subianto berhenti berupaya menguasai negeri ini, dengan berbagai cara, termasuk mengabaikan hukum, mengkhianati demokrasi, dan merampok kedaulatan rakyat. Lewat kekuatan mereka di parlemen mereka akan melakukan itu.
Salah satu hasrat besar mereka adalah melampiaskan dendam politik mereka kepada Jokowi dan PDIP, dan jika memungkinakn merebut kekuasaan pemerintahan dari tangan Jokowi! Dengan cara membentuk pansus Pilpres 2014 untuk mempermasalahkan kembali kedudukan Jokowi sebagai presiden secara politik, yaitu politik kotor yang menjijikkan. Itu akan dilakukan untuk menggoyang kedudukan Jokowi secara terus-menerus dengan berbagai cara dan rekayasa. Meskipun jelas-jelas kedudukan Jokowi sebagai Presiden sudah sah secara konstitusional. Jika rencana itu benar-benar mereka lakukan, dapat dikatakan mereka juga hendak mengkhianati Konstitusi Negara (UUD 1945).
Koalisi Merah Putih jelas tidak menghormati hukum ketika mereka tidak menghargai dan mengabaikan putusan MK yang secara tegas telah memutuskan menolak semua permohonan mereka berkaitan dengan Pilpres 2014, yang sekaligus berarti memperkuat keputusan KPU tentang hasil Pilpres 2014 bahwa Jokowi dan JK adalah pasangan presiden dan wakil presiden yang terpilih secara sah konstitusional, dan sesuai dengan UU Pilpres mereka akan dilantik pada 20 Oktober 2014.
UUD 1945 dan UU MK antara lain menyatakan dengan tegas bahwa MK adalah peradilan tingkat pertama dan terakhir yang menyidangkan sengketa semua pemilu, termasuk pilpres. Dan, semua putusan MK bersifat final dan mengikat. Berarti setelah keputusan MK, tidak ada lagi upaya hukum apapun yang bisa dilakukan untuk perkara yang sama.
Di mulut saja Koalisi Merah Putih itu menyatakan menghargai dan mengakui keputusan MK itu, tetapi kenyataannya tidak. Buktinya mereka masih mengganggu KPU dengan gugatannya di PTUN (yang sudah ditolak itu), dan sedang dalam proses di MA.
Gugatan hukum tersebut kelihatannya hanya basa-basi Koalisi Merah Putih untuk terus mengganggu KPU. Hal yang serius yang akan mereka lakukan untuk melakukan perlawanan demi perlawanan untuk mengganggu Jokowi-JK adalah melalui cara politik. Padahal baik hukum, mapun politik itu dilaksanakan semata-mata demi kepentingan rakyat banyak, demi kepentingan bangsa dan negara. Tetapi yang dilakukan oleh Koalisi Merah Putih dengan perlawanan politiknya itu sangat jelas semata-mata demi kepentingan dan ambisi politik kelompok mereka, bukan demi kepentingan rakyat. Bahkan, sebaliknya, seperti yang saya sebutkan di atas, demi mencapai ambisi, kepentingan, dan tujuan politik mereka, demokrasi dan kedaulatan rakyat yang sudah diperjuangkan dengan darah dan air mata pada Mei 1998 itu, pun mereka khianati.Ini namanya politik hitam, namanya Koalisi Merah Putih, tetapi perpolitikannya adalah politik hitam.
Sistem dan cara memperoleh kekuasaan yang telah berhasil melanggengkan kekuasaan Orde Baru selama 32 tahun dengan cara meredam demokrasi dan kedaulatan rakyat itu akan mereka kembalikan. Sebenarnya hal ini sudah mulai terlihat dari apa yang tercantum di manifesto politik Partai Gerindra, yang antara lain berkehendak untuk mengembalikan UUD 1945 kembali seperti sebelum diamandemenkan.
UUD 1945 sebelum diamandemenkan mengatur, pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan dengan sistem perwakilan, yaitu oleh MPR (yang sebagian anggotanya juga adalah semua anggota DPR), bukan langsung oleh rakyat seperti sekarang (berdasakan UUD 1945 amandeman). Juga tidak ada batasan berapakali seorang presiden itu bisa dipilih kembali. Demikian juga dengan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Tidak dipilih langsung oleh rakyat, tetapi oleh DPRD, dan tidak ada batasan waktu berapakali mereka bisa dipilih kembali.
Para politikus bermental feodal dan korup yang bergabung di Koalisi Merah Putih telah merasakan bagaimana dahsyatnya demokrasi dan kedaulatan rakyat yang sukses memilih beberapa kepala daerah yang sangat berkualitas, seperti Jokowi-Ahok di DKI Jakarta, dan Tri Rismaharini di Surabaya. Dan, yang membuat mereka paling ketakutan, kedua lututnya bergemetaran, dan giginya bergemelatuk adalah kedaulatan rakyat yang berhasil memilih Jokowi sebegai presiden. Sebelum demokrasi dan kedaulatan rakyat itu semakin kokoh, maka sekarang mereka hendak menghancurkannya.
*
Kudeta bukan hanya bisa dilakukan dengan cara kekuatan bersenjata, tetapi juga bisa direkayasa dan dikamuflasekan di parlemen. Hal ini paling memungkinkan ketika kekuatan lawan politik presiden lebih kuat di parlemen. Dari tindak-tanduk kubu Koalisi Merah Putih selama Pilpres 2014 ini berlangsung, hal tersebut bukan sesuatu yang haram untuk mereka lakukan. Hal tersebut pernah terjadi di Paraguay pada 2012. Presiden Fernando Lugo, yang dikenal sebagai presiden yang sangat dekat dengan rakyatnya, sekaligus menjadi musuh utama kelompok kekuatan status quo yang korup, lewat kekuatan rekayasa di parlemen berhasil menglengserkan “Presiden Rakyat” tersebut secara paksa, kemudian mengambil-alih kekuasaan kepresidenan (baca artikel saya: Jangan Sampai Sejarah Fernando Lugo di Paraguay Terulang pada Jokowi di Indonesia)
Kalau di Paraguay, kekuatan politik anti Fernando Lugo itu diduga merekayasa bentrokan berdarah dalam suatu aksi unjuk rasa berkaitan dengan sengketa agraria antara petani dengan polisi, yang menyebabkan tewasnya 10 orang petani dan 7 polisi, maka di Indonesia, bisa saja kelak kebijakan Jokowi menaikkan harga BBM bersubsidi setelah dia resmi menjadi presiden itu dimanfaatkan seperti itu.
Ketika Jokowi mengumumkan kenaikkan harga BBM bersubsidi, diperkirakan akan memicu demonstrasi (besar-besaran) entah itu murni ataukah direkayasa (bayaran), pada momen inilah rawan terjadi rekayasa kerusuhan yang berujung pada jatuhnya korban jiwa. Seperti di Paraguay, bisa terjadi di antara para demonstran itu, disusupkan orang-orang tertentu yang memancing terjadinya bentrokan berdarah dengan polisi, supaya ada korban jiwanya.
Jika ini sudah terjadi, maka sesuai dengan ketentuan di Pasal 7A dan 7B UUD 1945, Koalisi Merah Putih akan berupaya agar DPR melaksanakan sidang paripurna untuk memutuskan bahwa Jokowi sebagai Presiden harus bertanggung jawab, dan bersalah karena tidak dapat menjalankankan tugas jabatannya dengan baik.
Jika keputusan tersebut berhasil diambil DPR melalui mekanisme voting sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 7B tersebut, maka hasil keputusan DPR itu akan dibawa ke MK. Di MK akan disidangkan berdasarkan permohonan dari DPR itu, untuk menetapkan secara hukum bahwa benar Jokowi bersalah dan harus bertanggung jawab atas kerusuhan yang membawa korban jiwa tersebut.
Jika DPR berhasil menang di MK (MK membenarkan Jokowi bersalah secara hukum), maka hasil putusan MK itu selanjutnya akan dibawa ke MPR. MPR akan melaksanakan sidang paripurna istimewa, dengan mekanisme voting juga, berdasarkan keputusan MK itu akan menetapkan apakah Jokowi sebagai presiden terhadap kesalahannya itu patut diberhentikan (impeachment) ataukah tidak sebagai presiden.
Dengan kekuatan mereka di parlemen dan MPR, Koalisi Merah Putih berharap mereka akhirnya akan menang, dan berhasil melengserkan Jokowi dengan cara seperti itu. Serupa tapi tidak sama: Jokowi bisa di-Fernando-Lugo-kan.
Memang benar, tidak akan mudah untuk memberhentikan (impeachment) presiden (dan wakil presiden), karena harus memenuhi syarat dan prosedur yang sangat ketat sebagaimana diatur di Pasal 7A dan 7B UUD1945 itu, tetapi bukan namanya Koalisi Merah Putih kalau semua upaya seperti itu akan mereka lakukan. Setidaknya itu akan membuat pemerintahan Jokowi-JK semakin repot dan terkuras waktu dan tenaganya menghadapi mereka di parlemen..
Namun, sebelum itu semua terjadi, Koalisi Merah Putih akan menyusun kekuatan-kekuatan politik mereka terlebih dulu agar kekuatan mereka semakin tertancap mantap demi lancarnya rencana tersebut.
Langkah pertama, di parlemen, mereka mengrevisi dua undang-undang, yaitu UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), dan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pelkada. UU MD3 sudah direvisi, sedangkan UU Pilkada akan segera dibahas minggu depan dengan mengandalkan kekuatan voting. Padahal revisi itu sama sekali tidak diperlukan, karena dua UU itu sudah sesuai dengan aspirasi rakyat, demokratis dan berdasarkan kedaulatan rakyat.
Dilihat dari waktunya masing-masing dua UU itu direvisi secara terburu-buru itu saja sudah mengundang kecurigaan yang sangat kuat bahwa upaya tersebut hanya demi kepentingan politik pragmatis Koalisi Merah Putih. Sama sekali bukan demi kepentingan rakyat.
Masa jabatan semua anggota DPR periode 2009-2014 ini akan berakhir pada 1 Oktober 2014, ketika setelah menunggu kondisi politik pasca pilpres tidak menguntungkan kubunya, maka segera para politisi Koalisi Merah Putih di parlemen itu bergerak secara terburu-buru untuk merancang dan menyusun kekuatan mereka di parlemen melalaui kedua UU tersebut sebelum masa jabatan mereka itu berakhir.
Inilah teori konspirasi Koalisi Merah Putih di Parlemen.
Namun, semua rancangan tersebut bisa saja tiba-tiba berantakan, ketika ada satu atau dua parpol dari Koalisi Merah Putih itu berbalik arah, pindah ke koalisi yang dipimpin oleh PDIP itu.***

Artikel terkait:
Jangan Sampai Sejarah Fernando Lugo di Paraguay Terulang pada Jokowi di Indonesia
__._,_.___

UUMD3 DAN RUU PILKADA 2014 MENGKHIANATI DEMOKRASI DAN MERAMPOK KEDAULATAN RAKYAT

UUMD3 DAN RUU PILKADA 2014 MENGKHIANATI DEMOKRASI DAN MERAMPOK KEDAULATAN RAKYAT

On Sunday, 7 September 2014, 16:54, “‘Daniel H.T.’ danielht2002@yahoo.com [tionghoa-net]” <tionghoa-net@yahoogroups.com> wrote:

http://politik.kompasiana.com/2014/09/07/uu-md3-dan-ruu-pilkada-2014-mengkhianati-demokrasi-dan-merampok-kedaulatan-rakyat-673081.html

Direvisinya UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD 3) dan rencana akan diundangkan RUU Perubahan terhadap UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (RUU Pilkada 2014) dalam September 2014 ini juga oleh DPR (khususnya oleh Koalisi Merah Putih) sesungguhnya merupakan pengkhianatan terhadap perjuangan demokrasi, dan perampokan terhadap kedaulatan rakyat, yang dilegalkan melalui lembaga legislatif.
UU MD 3
Revisi UU MD 3 dilakukan secara tergesa-gesa oleh Koalisi Merah-Putih di DPR, yaitu pada 8 Juli 2014, atau hanya sehari sebelum Pilpres diselenggarakan.
Sebelumnya, usul untuk membicarakan revisi terhadap UU tersebut ditolak oleh fraksi-fraksi Koalisi pimpinan PDIP, tetapi karena kalah suara, pembicaraan tentang revisi itu tetap dijalankan. Fraksi PDIP bersama semua fraksi parpol pendukungnya walk-out, meninggalkan ruangan sidang. Tinggal Koalisi Merah Putih yang membicarakannya, yang kemudian secara aklamasi menyetujui revisi UU tersebut.
Ketergesaan Koalisi Merah Putih melakukan revisi UU MD3 itu diduga kuat terkait dengan langkah antisipasi mereka, ketika melihat kecenderungan Jokowi akan menang di Pilpres 2014 ini, maka mereka buru-buru mengatur strategi antisipatif dengan menyusun kekuatannya di parlemen.. Untuk itu diperlukan perubahan-perubahan substantif di dalam beberapa ketentuan pasal di UU tersebut untuk bisa memperkuat posisi mereka, dan sebaliknya melemahkan posisi koalisi PDIP di parlemen.
Kalau sebelumnya, setelah reformasi, ketua DPR adalah dari parpol yang terbanyak suaranya di pemilu legislatif, dan empat wakil ketuanya dari masing-masing parpol terbanyak urutan kedua, ketiga, dan seterusnya, maka sekarang diubah menjadi untuk menentukan ketua dan para wakil ketua DPR harus melalui mekanisme musyarawah-mufakat, yang jika tidak tercapai harus melalui caravoting. Itu semua sudah diatur; Dalam “musyarawarah-mufakat” itu pasti suara dari koalisi PDIP akan kalah, kemudian jika dibawa ketingkat voting, pasti koalisi Merah Putih yang menang, karena jumlah kursi mereka di DPR secara total adalah 292 dari seluruh jumlah kursi yang ada, 550.
Dengan ketentuan baru hasil revisi ini, maka tentu saja calon dari Koalisi Merah Putih yang pasti terpilih, sekalipun dia berasal dari parpol yang jumlah suaranya paling kecil di pemilu legislatif. Demikian juga halnya untuk empat orang wakilnya, akan diborong semua oleh Koalisi Merah Putih. Tidak hanya ketua dan wakil ketua DPR, semua ketua komisi pun akan ditentukan dengan cara yang sama. Alhasil semua parpol yang bergabung bersama PDIP tidak akan mendapat apa-apa di DPR.
Majalah Tempo edisi 25 Agustus 2014 menyebutkan jatah untuk semua komisi itu sudah dibagi-bagikan di antara mereka, yaitu Gerindra mendapat jatah tiga komisi, Golkar, PPP, dan PKS masing-masing kebagian jatah dua komisi.
“Tidak apa-apa presidennya Jokowi, tapi DPR kita sapu bersih!” demikian pembicaran di antara politikus anggota Koalisi Merah Putih itu.
Kejanggalan, sikap gila kuasa, dan pragmatisme politik semakin terasa karena Koalisi Merah Putih itu hanya mengubah sistem pemilihan itu di DPR, sedangkan di DPRD dibiarkan seperti yang selama ini sudah berlangsung, yaitu ketua DPRD adalah dari parpol pemenang pemilu di daerah yang bersangkutan. Dengan kata lain revisi pasal di UU MD3 itu benar-benar khusus diperuntukkan untuk menguasai seluruh lini di parlemen, sekaligus melemahkan posisi Koalisi PDIP dan Jokowi.
Menguasai semua lini kekuatan di DPR pasti dimaksud untuk bisa terus menyerang kekuasaan Jokowi secara efektif di parlemen. Semua kebijakan Presiden Jokowi akan dihambat kelancarannya sampai ditolak, meskipun itu jelas-jelas baik untuk rakyat. Antara lain yang mungkin terjadi nanti adalah sedikit-sedikit kebijakan Jokowi akan dipermasalahkan, dan sedikit-sedikit Jokowi akandipanggil ke DPR.
Selain itu, diduga untuk memberi kelonggaran mereka dalam bermain anggaran – tidak diawasi secara ketat lagi, revisi UU itu pun dilakukan dengan menghapusketentuan tentang Badan Akuntalibitas Keuangan Negara (BAKN) dari alat kelengkapan DPR. Sedangkan untuk mempersulit pemeriksaan terhadap anggota DPR dari dugaan melakukan suatu kejahatan tertentu, termasuk korupsi oleh penyidik (Polri, Kejaksaan Agung, dan KPK) dibuat ketentuan pasal baru, yaitusetiap tindakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap anggota DPR harus dengan seizin presiden. Padahal di UUD 1945 jelas-jelas menyebutkan semua WNI tanpa kecuali sama di depan hukum.
Apalagi kejahatan korupsi adalah kejahatan luar biasa (extra-ordinary crime), maka sangat tak masuk akal jika untuk memeriksa seorang anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana korupsi itu harus dipersulit (diistimewakan) dengan harus meminta izin terlebih dulu kepada presiden, seperti yang sudah dibuat pasalnya itu.
RUU Pilkada 2014
Seperti yang sudah kita ketahui bersama, perubahan itu menyangkut sistem pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dari semula, yang selama ini (pasca jatuhnya rezim Orde Baru) dipilih langsung oleh rakyat, menjadi dipilih oleh DPRD, jadi kembali ke sistem yang digunakan di era Orde Baru.
Alasannya adalah karena anggaran pilkada yang terlalu besar, terjadinya politik uang di setiap pilkada, dan di beberapa pilkada yang pernah diselenggarakan terjadi kerusuhan dan bentrok horizontal. Tentu saja, semua alasan itu terlaludibuat-buat.
Mengenai anggaran pilkada yang terlalu besar, tentu saja bisa, dan saat ini juga sedang, dan sudah dilakukan dengan memperbaiki beberapa bagian dari sistem yang ada, agar anggaran pilkada tersebut bisa diperkecil secara signifikan.Misalnya, dengan menentukan maksimal anggaran kampanye calon setiap kepala daerah, rencana penjadwalan pilkada diselenggarakan secara serempak di seluruh Indonesia, dan sebagainya.
Mengenai alasan politik uang di pilkada langsung, — ini yang paling lucu. Karena justru jika pilkada dilakukan di DPRD kemungkinan besar terjadinya politik uangyang malah lebih parah, sosok-menyogok di antara para parpol pendukung calon, calon, dengan anggota DPRD pasti akan terjadi. Berpotensi besar, akan terjadi pula kongkalikong antara DPRD dengan penguasa-penguasa daerah koruptor, untuk saling melindungi kepentingan pribadi dan kelompoknya masing-masing dalam menjalankan praktek-praktek korupsi itu.
Anggota DPRD akan semakin kaya dari politik uang pilkada di DPRD itu, dan alhasil bukan orang terbaik yang bakal dipilih menjadi bupati, walikota, ataugubernur, tetapi sebaliknya: orang/parpol yang kuat membayar sogok/suap, tetapi berkemampuan rendah dan bermental korup. Praktek KKN akan kembali tumbuh subur.
Politik uang di pilkada langsung pasti bisa diselesaikan secara hukum, dengan berbagai mekanisme perbaikan sistem dan penegakan hukum yang tegas. Bukankah saat ini KPK sudah semakin tegas dalam menangkap para kepala daerah yang terlibat dalam kasus-kasus suap? Ini merupakan peringatan yang paling menakutkan bagi calon-calon kepala daerah lainnya dalam bermain politik uang.
Jika Pilkada dilakukan di DPRD, maka kita tidak akan punya lagi kepala-kepala daerah dan wakilnya yang berprestasi dan membuat PNS-PNS pemalas dan koruptor tersingkir, seperti yang dilakukan Jokowi dan Ahok di DKI Jakarta, dan Tri Rismaharini di Surabaya.
Sebaliknya, bisa jadi, jika pilkada jadi diselenggarakan di DPRD, maka gubernur DKI Jakarta berikutnya adalah orang-orang seperti Haji Lulung sebagai Gubernurnya, dan Wakil Gubernurnya adalah orang-orang seperti EggiSudjana!. Sedangkan yang berkarakter seperti Jokowi dan Ahok pasti tidak dipakai lagi.
Mengenai terjadinya konflik horizontal di beberapa pilkada, sesungguhnya itu itu dapat dipandang sebagai ekses dari suatu proses demokrasi yang belum terlalu matang di beberapa daerah. Seiring berlalunya waktu, dengan semakin baiknya sistem yang diterapkan, dan kesadaran hukum dan demokrasi yang semakin tinggi, maka pasti secara rata-rata pilkada di Indonesia akan menjadi jauh lebih baik. Sekarang saja secara rata-rata pilkada di seluruh Indonesia bisa berlangsung dengan baik, dibandingkan dengan yang tidak. Berapakah pilkadayang memicu terjadinya konflik horizontal, dibandingkan yang tidak? Bisa dihitung dengan jari, pun terjadi di daerah-daerah yang kecil cakupan wilayah dan penduduknya. Maka, jelas alasan Koalisi Merah Putih untuk memilih kepala daerah melalui DPRD adalah terlalu mengada-ada.
Alasan untuk mengubah ketentuan pilkada dari langsung oleh rakyat menjadi sistem perwakilan, yaitu oleh DPRD tersebut jelas-jelas sangat dibuat-buat, hanya supaya ada alasan pembenaran dari mewujudkan ambisi besar mereka untuk berkuasa. Ketika melalui cara yang demokratis dan berkedaulatan rakyat tidak bisa mereka menangkan, sebaliknya justru menjadii ancaman bagi eksistensi mereka yang berperilaku korup, maka cara merampok kedaulatan rakyat pun mereka tempuh.
Dekan Fakultas HUkum Universitas Jember, Jawa Timur, Widodo Ekatjahjana, mengatakan, “Demokrasi memang besar, dalam segala hal. Demokrasi itu tidak bisa diukur dengan nilai uang. Bahkan, ketika masa reformasi, memperjuangkan demokrasi itu nyawa taruhannya. Begitu pula di banyak Negara di dunia, orang memperjuangkan demokrasi dengan taruhan nyawa” (Kompas cetak, Minggu, 7/9/2014).
Berkaitan dengan politik uang di pilkada langsung, Widodo juga mengatakan, pemberian sanksi tegas, termasuk sanksi diskualifikasi terhadap calon yang berpolitik uang, dapat juga dilakukan. Hal tersebut bisa efektif mengurangi praktek uang yang selama ini marak kepada pemilih.
Majalah Tempo edisi 25 Agustus 2014 yang saya sebutkan di atas juga menulis bahwa mengenai pilkada ini, muncul lagi ungkapan di antara pengusung Prabowo: Tak apa-apa presidennya Jokowi, tapi kepala daerahnya kita semua.”Rasanya hanya politikus-politukus yang bermental preman yang bisa berperilaku seperti ini.
Peneiliti senior LIPI, Syamsuddin Haris, mengatakan, anggota DPRD periode 2014-2019 merupakan produk system pemilu proporsional terbuka, yang lebih mengandalkan uang dan popularitas agar terpilih. Selain itu mereka produk dai system perekrutan partai politik yang buruk. Partai cenderung memilih seseorang menjadi calon anggota DPRD sebatas karena orang itu punya uang, popular, atau dekat dengan elite partai (Kompas cetak, Minggu, 7/9/2014).
Dengan dasar kualitas anggota DPRD seperti ini, apakah bisa kita harapkan?
Bisa jadi, mengubah pilkada dari langsung ke pilkada perwakilan merupakan test case, untuk jika sukses diberlakukan, akan diterapkan pula pada upaya mengembalikan UUD 1945 ke UUD 1945 sebelum diamandemenkan, dengan sasaran presiden dan wakil presiden pun kembali dipilih dengan sistem perwakilan.
Kaidah Pembentukan UU yang Baik
Gebrakan politik yang dilakukan oleh Koalisi Merah Putih di dalam upaya mereka mengubah UU MD3 dan UU Pilkada, sangat kelihatan dengan hanya mengandalkan jumlah mereka yang mayoritas di parlemen. Dengan menguasai 292 kursi dari 550 kursi di parlemen, mereka merasa bisa berbuat apa saja, termasuk mengubah atau membuat suatu UU sesuai dengan kehendak dan kepentingan politik mereka. Padahal untuk melahirkan suatu UU (hukum) yang baik, agar bisa bermanfaat bagi rakyat banyak, dan bisa berumur panjang, diperlukan kaidah-kaidah dasar pembuatan suatu UU. Jika, tidak demikian lahirnya suatu UU atau UU yang direvisi/diubah pasti akan menimbulkan reaksi penolakan dari rakyat, yang ujung-ujungnya malah bisa menggangu stabilitas politik, keamanan dan ketertiban.
Kaidah-kaidah hukum pembuatan hukum atau undang-undang seperti ini sudah lama diterapkan di Indonesia, juga di seluruh negara yang berdasarkan demokrasi.
Ketua Majelis Hakim MK yang memimpin persidangan uji materi UU MD3, pada 29 Agustus lalu, antara lain mengingatkan bahwa proses hokum pembuatan suatu produk hukum (UU) harus berdasarkan kaidah-kaidah dasar yang kuat, tidak boleh dibuat dengan semena-mena, hanya berdasarkan mayoritas.
Arief menyatakan, proses pembuatan hukum atau undang-undang yang baik harus memenuhi kaidah yang sifatnya filosofis, yuridis, dan sosiologis.
“Proses pembuatan hukum yang baik apalagi di negara hukum Pancasila proses hukumnya gak boleh main-main dan semena-mena hanya berdasarkan mayoritas, harus memenuhi kaidah-kaidah,” ungkapnya (Republika.co.id).
Apa itu kaidah yuridis, filosofis, dan sosiologis, yang menjadi dasar kekuatan yang hakiki dari sebuah produk undang-undang itu?
Hal tersebut dapat diterangkan sebagai berikut:
Kaidah Yuridis: Kaidah yuiridis mewajibkan suatu peraturan perundang-undangan itu harus dibuat oleh lembaga yang berwenang, bentuk dan isinya harus memenuhi syarat formal pembuatan suatu undang-undang, harus memenuhi kriteria hirarki suatu peraturan perundang-undangan, harus tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya (misalnya, tidak boleh bertentangan dengan konstitusi).
Kaidah Sosiologis: Yaitu bahwa peraturan perundang-undangan tersebut memang dibutuhkan keberadaannya, dan bisa diterima secara wajar oleh maryarakat luas. Sifatnya dapat dipaksa pelaksanaannya. Produk hukum yang dibutuhkan, diterima masyarakat, dan pelaksanaannya dapat dipaksakan, memungkinkan peraturan perundang-undangan itu bisa efektif, efesien, dan langgeng keberadaannya.
Kaidah Filosofis: Peraturan hukum yang dibuat harus berdasarkan nilai-nilai, cita-cita/kehendak, dan rasa keadilan paling dasar dari masyarakat.
Ketiga kaidah atau landasan hukum tersebut harus ada secara bersama-sama di dalam suatu produk perundang-undangan. Karena jika hanya ada kaidah yuridisnya saja, maka yang terjadi adalah hukum tersebut hanya merupakan suatu peraturan hukum yang mati (dode regel), tidak bisa dilaksanakan.
Jika hanya ada kaidah sosiologisnya saja, maka peraturan tersebut hanya dilaksanakan dengan suatu pemaksaan saja (dwangmaat regel), dan jika hanya berdasarkan kaidah filosofis saja, maka kaidah hukum itu hanya sebatas yang dicita-citakan (ius constituendum).
Berdasarkan tiga landasan atau kaidah hukum tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa keberadaan UU MD3 dan RUU Pilkada sebagaimana dimaksudkan di atas hanya memenuhi syarat kaidah hukum yuridis (formal). Tetapi, tidak memenuhi kaidah hukum sosiologis (dibutuhkan dan diterima rakyat) dan kaidah filosofis (sesuai dengan cita-cita dan rasa keadilan paling dasar rakyat).
Secara kasat mata saja sebenarnya kita bisa mengetahui bahwa pilkada langsung adalah benar-benar kehendak rakyat, terbukti dari begitu tinggi antusiasme rakyat dalam ikut aktif dalam setiap pilkada.
Hasil survey Litbang Kompas yang dimuat di Harian Kompas (cetak), Jumat (5/902014) menghasilkan: 87,6 persen respon menghendaki pilkada langsung, dan hanya 10,2 persen yang menghendaki pilkada dengan system perwakilan di DPRD, sedangkan 2,2 persen menjawab tidak tahu.
Di berbagai media massa pun kita bisa mengetahui bahwa yang paling dikehendaki masyarakat luas itu adalah pilkada langsung. Hanya Koalisi Merah Putih di DPR dan sekelompok kecil masyarakat saja yang menghendaki sistem perwakilan seperti di era Orde Baru dikembalikan.
Jadi, masihkah Koalisi Merah putih berani melanjutkan khianat mereka terhadap demokrasi dan merampok kedaulatan rakyat itu? ***

 

JOKOWI-JK TANGGUNG BEBAN EKONOMI SEJAK DARI JAMAN SOEHARTO

Jokowi-JK Tanggung Beban Ekonomi Sejak Dari Jaman Soeharto
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/09/06/211434026/

 

Sabtu, 6 September 2014 | 21:14 WIB
KOMPAS.  Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Joko Widodo – Jusuf Kalla memberikan keterangan pers di rumah dinas gubernur DKI Jakarta, Kamis (21/8/2014) malam. Joko Widodo – Jusuf Kalla mengapresiasi keputusan Mahkamah Konstitusi yang menolak seluruh gugatan pasangan Prabowo Subianto – Hatta Rajasa dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).

 

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden dan Wakil Presiden Terpilih, Joko Widodo dan Jusuf Kalla, akan langsung menghadapi masalah berat di awal era kepemimpinannya. Salah satu masalah terberat berada di sektor ekonomi.

Menurut pengajar Universitas Gadjah Mada, Poppy Ismalina, beban tersebut merupakan akumulasi dari jaman pemerintahan Presiden Soeharto.
“Yang kita musti pahami, sejak Soeharto turun, tidak ada perubahan signifikan berkaitan struktur APBN dan struktur perekonomian. Beban itu akumulasi sejak 1998. Kalau kita hanya menganalisis beban, kita tidak akan move on,” ujar Poppy dalam dialog Perspektif Indonesia di Jakarta, Sabtu (6/9/2014).
Namun, Poppy juga mengungkapkan bahwa pemerintah mendatang tidak perlu hanya berkutat pada beban. Selain itu, subsidi juga selalu menjadi beban. Karena itu, pemerintahan selanjutnya harus berani merevolusi truktur APBN
“Jokowi dan Jusuf Kalla harus merevolusi struktur APBN, tidak lagi tambal sulam dengan pragmatisme ekonomi. Revolusinya adalah, bagaimana Jokowi-Jusuf Kalla malah mengubah kebijakan, tidak berfokus urban-sentris, mengubah haluan menjadi rural sentris ke desa,” ujar Poppy. “Agar berbeda, bagaimana APBN dihiasi dengan kebijakan ideologis, tidak hanya mengikuti apa yang ada selama ini.”
Di sisi lain, Wakil Ketua Umum KADIN Bidang Hukum, Bambang Soesatyo mengungkapkan bahwa apa yang disampaikan Poppy mengingatkannya pada semangat pendukung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di awal era pemerintahannya.
“Tergantung keberanian kita untuk memberantas kejahatan ekonomi. Siapa pun yang menjadi presiden sangat tergantung dengan bandar yang menjadikannya presiden. Saya yakin, Jokowi punya bandar. Saya yakin Jokowi bisa memberantas, tapi tidak 100 persen,” tukasnya.

Penulis : Tabita Diela
Editor : Bambang Priyo Jatmiko

WASPADAI UTANG LUARNEGERI

Waspadai Utang Luar Negeri
Tajuk Rencana | Jumat, 02 Agustus 2013
http://www.shnews.co/detile-23067-waspadai-utang-luar-negeri-.html

Berbagai data dan indikator makro belakangan ini makin mencemaskan dan mengharuskan kita bersikap ekstra hati-hati. Namun anehnya, para petinggi pemerintah di bidang keuangan menyatakan bahwa keadaan terkendali dan baik-baik saja, padahal gaya seperti itu bisa menyesatkan.
Kita mencatat jumlah cadangan devisa terus menurun. Pada akhir Juni lalu tinggal US$ 98 miliar dan diperhitungkan posisinya makin menurun lagi pada akhir bulan ini.
Bank Indonesia (BI) menghabiskan cadangan cukup besar untuk terus melakukan intervensi pasar guna menjaga agar kurs rupiah tidak makin anjlok, syukur bisa kembali di bawah Rp 10.000 per US$ 1. Tampaknya keinginan itu makin sulit dicapai karena neraca perdagangan kita terus defisit dalam beberapa bulan terakhir.
Selain tekanan akibat defisit, faktor lain yang menyebabkan tekanan berat terhadap rupiah adalah besarnya kebutuhan valuta asing, terutama dari kalangan pengusaha swasta, untuk membayar utang yang segera jatuh tempo. Diperhitungkan pada semester II ini jumlah utang yang akan jatuh tempo cukup besar.
Data BI memperlihatkan bahwa pada posisi akhir Mei lalu jumlah utang swasta sudah mencapai US$ 131,5 miliar atau 50 persen lebih dari seluruh utang luar negeri Indonesia. Dari jumlah itu, utang kalangan non-bank menempati porsi terbesar.
Kenaikan utang swasta ternyata lebih cepat dibandingkan pemerintah, sehingga sangat mungkin porsinya akan makin dominan seperti kecenderungan yang terjadi saat menjelang krisis moneter dahulu.
Pada masa lalu kita mencatat banyak pengusaha meminjam valuta asing untuk membiayai pembangunan beberapa sektor ekonomi, terutama properti. Posisi pinjaman tersebut sangat rawan karena pendapatan mereka dalam bentuk rupiah, sehingga banyak pengusaha kesulitan membayar apalagi kurs rupiah cenderung terus merosot.
Oleh karena itu, ketika pemerintah tidak mampu mengendalikan krisis moneter, para pengutang panik dan membeli valuta asing berapa pun harganya, yang berakibat kemerosotan nilai rupiah lebih dalam lagi.
Kita tidak menghendaki krisis moneter terjadi lagi sebab akibatnya sangat buruk bagi perekonomian nasional. Namun, seyogianya para pejabat tidak memandang sebelah mata perkembangan akhir-akhir ini dan terlalu percaya diri pada kondisi fundamental ekonomi kita.
Kelengahan bisa saja terjadi, seperti apa yang kita lihat pada 1997 ketika otoritas moneter juga bersikap terlalu percaya diri, namun akhirnya keadaan berubah sangat cepat sehingga semua pihak kelabakan.
Kondisi saat ini hampir mirip. Jumlah utang swasta berjangka pendek juga sangat besar, yang tentu saja tingkat kerawanannya sangat tinggi. Utang berjangka pendek tentu menimbulkan kerawanan bila digunakan untuk investasi jangka panjang karena bisa terjadi missmatch, apalagi bila tidak dilakukan lindung nilai (hedging).
Kita meminta pemerintah bersikap hati-hati dalam mengelola keadaan ini, terutama dengan mempelajari situasinya secermat mungkin, termasuk jadwal pembayaran utang yang harus dibayar pihak swasta.
Ini persoalan penting, jangan sampai terjadi kelangkaan valas ketika swasta justru sedang membutuhkannya, karena keadaan itu bisa menimbulkan kepanikan. Apalagi jumlah utang pemerintah juga cukup besar, meski dengan term pembayaran yang relatif lebih aman.
Kini rasio utang kita dipandang masih aman karena di bawah 30 persen dari PDB. Namun, tantangannya besar bila pertumbuhan ekonomi tetap berjalan rendah sehingga lambat laun persentase utang akan terus meningkat.
Gelagat yang kita lihat memang tidak menggembirakan; seperti tingkat inflasi tinggi, proyeksi pertumbuhan tidak sebagus perkiraan semula, dan kelesuan di sejumlah negara mitra dagang kita menyebabkan ekspor tertahan.
Keadaan tidak menguntungkan, terutama karena kita menghadapi eskalasi persoalan politik yang meningkat berkaitan dengan pemilu dan pilpres tahun depan. Kondisi sosial politik makin rentan.
Bila tidak dikelola dengan baik dan bijak maka sangat mudah berubah menjadi ketidakpercayaan sosial yang meluas, yang makin memperburuk dampak negatifnya. Akumulasi persoalan itu bisa berubah menjadi faktor destruktif, yang tentu tidak kita harapkan terjadi.[]

WAWANCARA MAJALAH TEMPO DENGAN AHOK

Wawancara Majalah Tempo dengan Ahok

From: JT jt2x00@yahoo.com
To: tionghoa-net@yahoogroups.com
Sent: Thursday, 8 August 2013, 23:14
Subject: [t-net] Fwd: Wawancara Majalah Tempo dengan Ahok

Barangkali 3 seri wawancara Majalah Tempo dengan Ahok di bawah ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dan complain yang ditujukan kepada Wagub DKI / Ahok. Sebagian ucapan Ahok bisa ditunggu dalam beberapa bulan ke depan, apakah hanya sekedar oong kosong atau betul2. Misalnya penambahan 1.000 bus ukuran sedang dan 1.000 bus Transjakarta dalam waktu 2 tahun, yang tentunya akan dilaksanakan secara bertahap. Dalam beberapa bulan kedepan, sebagian bus tsb mungkin sudah ada yang bisa diterima. Silakan disimak dan ditelaah.
Salam
JT

———–

I. Kelas Melarat dan Konglomerat Punya Oknum

TEMPO.CO, Jakarta — Wajahnya memang tak sangar. Tapi, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dikenal dengan sosoknya yang galak, sejak menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta Oktober 2012. Pernyataan Ahok kerap membikin kuping merah, lebih-lebih bagi mereka yang berseberangan pendapat.
Sebagian orang bahkan menilainya kasar, tanpa sopan santun. Tapi Ahok mengaku bicara ceplas-ceplos sudah jadi karakternya. Jadi, apa boleh buat, kata Ahok, dia akan jalan terus dengan watak keterusterangan. “Ini karena kami tak punya beban untuk bicara terus terang,” kata Ahok dalam percakapannya dengan Tempo, awal Juli 2013 lalu. “Kami hanya taat pada konstitusi.”

Seperti apa percakapan Ahok dengan Tempo di ruang kerjanya, Juli 2013? Berikut ini petikannya.

Kajian lengkap tentang problem Jakarta sudah berulang kali dilakukan. Tapi kenapa masalah Ibu Kota sulit dipecahkan sejak dulu?

Masalahnya, ada atau tidak pemimpin yang berani taat hanya pada konstitusi, dan bukan taat konstituen serta kepentingan lain. Di Jakarta ini, kelas melarat punya oknum, kelas kong¬lomerat juga memiliki oknum.

Berani menyenggol konglomerat?

Berani saja karena tak punya kepentingan dan hanya taat pada konstitusi. Kami bisa senggol kelas melarat sampai konglomerat. Semua masalah, toh, sudah dipetakan. Kajian dan solusinya dari berbagai universitas ataupun lembaga tingkat dunia sudah ada. Di Jakarta itu, kan, tinggal eksekusi. Itu yang selalu dikatakan Pak Jokowi. Ini beda dengan daerah.

 

II : Jakarta Bukan Sulap Lampu Aladin

TEMPO.CO, Jakarta-Banyak masalah yang kudu dibenahi pasangan duet mantan kepala daerah Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama di Jakarta. Tentu, beda mengurus daerah dengan Ibukota. Berbagai ide mulai muncul sejak keduanya dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur Jakarta Oktober 2012.

 

Seperti apa perbedaan itu dan bagaimana mengurusi sejumlah masalah pokok di Jakarta?

Berikut petikan wawancara Tempo dengan Ahok, Juli 2013 lalu.

Apa beda ngurus Jakarta dengan daerah?

Di daerah, tak ada kajian-kajian serta usulan solusi. Di Jakarta, yang besar dan kompleks, semua tersedia lengkap, termasuk solusinya. Jadi, lebih mudah mengurus Ibu Kota. Namun ada mata rantai yang hilang di DKI Jakarta.

 

Apa mata rantai itu?

Keberanian mengeksekusi karena tak punya kepentingan. Contohnya kita tahu pola transportasi makro untuk mengatasi kemacetan di Jakarta, seperti transportasi berbasis rel. Tapi, untuk mengeksekusi MRT (mass rapid transit) saja, enggak jalan-jalan. Lalu, Transjakarta, sembilan tahun, jumlah busnya tetap 600, itu pun banyak yang rusak. Ketika operator tak memenuhi jumlah bus yang disediakan, kita enggak berani memberikan sanksi.

 

Apa solusi Jokowi Ahok?

Tambah bus! Seribu bus ukuran sedang dan seribu bus Transjakarta.
Berapa waktu yang diperlukan untuk memenuhi tambah¬an bus?
Dua tahun. Andai rapat koordinasi pelaporan pembangunan bisa cepat, tahun depan kita sudah bisa cepat membeli bus. Target kami: sampai tahun depan, beli seribu bus sedang dan seribu bus Transjakarta.

 

Solusi lain mengatasi kemacetan?

Tentu MRT harus dibangun. Kereta api loop line (sistem jalur melingkar kereta rel listrik) harus dibantu dengan underpass atau flyover. Ada 18 titik yang harus digarap. Tapi mengerjakan 18 titik bukan sulap. Bila 18 titik itu dikerjakan sekaligus, Jakarta bisa macet total. Ya, ini pekerjaan rumah 30-40 tahun dan menyuruh kami selesaikan dalam delapan bulan. Ngurus Jakarta bukan Sulap Lampu Aladin

 

Sejauh mana rencana eksekusi nomor kendaraan ganjil-genap?

Nomor ganjil-genap tak bisa jalan kalau busnya belum cukup. Orang disuruh menggunakan kendaraan bernomor ganjil atau genap, tapi bus tidak ada, mau disuruh naik apa? Jadi, rencana ini ditunda sampai jumlah bus cukup.

 

Lebih Baik Didik Rakyat Taat Konstitusi

TEMPO.CO, Jakarta – Membereskan Jakarta memang tak gampang. Wakil Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok punya kutipan menarik soal itu, yakni “Jakarta Bukan Sulap Lampu Aladin”. Banyak masalah menahun yang belum tuntas. Selain macet, salah satunya adalah banjir. Apa kata Ahok soal ini? Berikut ini petikan wawancara dengan Tempo, Juli 2013 lalu. Wawancara ini adalah satu dari dua wawancara sebelumnya.

Apa solusi soal banjir…

Untuk membereskan banjir, sungai, dan waduk harus dinormalisasi dari hilir. Kita harus membuat penahan rob (banjir saat air laut pasang) di utara Jakarta. Nah, hilir yang paling vital adalah Waduk Pluit, yang luasnya 80 hektare dan bisa menampung 7 juta meter kubik air. Sudah puluhan tahun orang menduduki lahan di situ. Saat dilakukan normalisasi, mereka meminta uang kerohiman (ganti rugi), kami tidak mau bayar.

 

Kenapa?

Itu, kan, minta uang dengan cara yang salah. Kalau dibayar, mereka pindah lagi, dibayar lagi, pindah lagi. Kami tidak mau membayar agar bisa memisahkan mana yang betul-betul mau rumah susun dan mana pemain yang hidup dari uang kerohiman dan yang menyewa-nyewakan tanah.

Bukankah jumlah rumah susun masih kurang?

Untuk itu, kami butuh menyediakan rumah susun yang banyak. Kami tagih rumah susun itu dari pengembang yang berutang (ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta). Kalau dihitung, satu blok rumah susun luasnya 4.000 meter persegi, para pengembang sudah utang kepada kami sekitar 685 blok. Kalau satu blok 100 unit, berarti ada 68.500 unit. Di bawahnya nanti ada pasar terpadu untuk tempat usaha. Jadi, ada tempat tinggal, ada pasar, ada pelatihan.

 

Di mana saja lokasi pembangunan rumah susun tersebut?

Kami rencanakan di Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Di sana ada Kawasan Berikat Nusantara yang mempekerjakan 40 ribu orang lebih. Juga akan segera dibuka satu kawasan lagi seluas 170 hektare, yang bakal menyerap tenaga kerja lebih dari 30 ribu orang. Membangun rumah susun menjadi kewajiban para pengembang yang masih berutang (ke DKI). Maka, normalisasi sungai dan waduk, termasuk Waduk Pluit, butuh waktu dua tahun karena harus menyiapkan dulu rumah susun.

 

Para pengembang sudah berkomitmen membayar utang?

Itu kewajiban! Dan kami mulai membangun. Kalau orang yang sebelumnya menyewa rumah, pasti senang, dong, dapat rumah susun, dapat kulkas, televisi, dan segala macam. Yang marah-marah, kan, si bos yang menyewakan 10-20 rumah sewa atau menguasai tanah pemerintah hingga 6.000 meter persegi. Kita bisa tahu langsung bedanya. Memang semua butuh waktu. Tapi, prinsipnya, kami tidak mau ada kawasan kumuh.

 

Bagaimana nasib lahan di bantaran Kali Ciliwung?

Semuanya akan dibebaskan. Pemerintah DKI akan membangun rumah susun di Pasar Rumput. Kami juga sedang menginventarisasi pasar-pasar lain. Biasanya pasar cuma dua sampai empat lantai.

 

Kenapa di atasnya tidak dibangun rumah susun?

 

Mereka yang Anda tertibkan mengaku dulu memilih Anda dan sekarang merasa kecewa.
Kalau kecewa, biarlah saja. Sebab, kalau kita lakoni, kita menjadi takut pada konstituen, dan bukan pada konstitusi. Biasa orang mengklaim dulu memilih kita, padahal belum tentu. Atau, benar memilih kita, tapi dengan niat yang enggak benar. Kalau kita turuti mereka, kita melanggar konstitusi. Bagi saya, lebih baik mendidik rakyat taat pada konstitusi, bukan pada konstituen.[]