Archive for the ‘INFO’ Category

Protes Meluas, TNI/Polri Jaga SPBU

13.03.2012 11:55

Protes Meluas, TNI/Polri Jaga SPBU

Penulis : Vidi Batlolone/Aju/Rusdy Embas

(foto:dok/ist)

JAKARTA – Jelang kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) 1 April mendatang, protes penolakan disampaikan sejumlah kalangan, terutama dari masyarakat ekonomi menengah ke bawah, serikat buruh, dan organisasi mahasiswa dan kepemudaan.

Di Tangerang, ribuan buruh yang tergabung dalam Serikat Buruh Nasional (SBN) berencana menggelar aksi turun jalan pada Kamis (15/3) nanti dengan dukungan sejumlah ormas, termasuk Pemuda Demokrat Indonesia (PDI).

Sementara itu, pada Rabu (21/3), giliran buruh di bawah koordinasi Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) bersama Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) serta lima federasi buruh non-lembaga berencana mendatangi Istana Merdeka, dan berakhir di Gedung DPR/MPR, untuk menyampaikan protes mereka.

Di Tulungagung, Jawa Timur, informasi yang diterima intelijen polisi bahkan menyebut aksi massa besar-besaran akan digelar dan menargetkan pembakaran stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Senin (12/3) malam di Jakarta, ratusan mahasiswa yang menamakan diri Konsolidasi Mahasiswa Indonesia (Konami) bahkan telah melakukan aksi blokade jalan dengan membakar ban bekas di tengah Jl Mayjen Sutoyo, tepatnya di depan kampus Universitas Kristen Indonesia (UKI) Cawang.

Kordinator aksi, Jati Pramesdianto, mengatakan, tindakan tersebut mereka lakukan setelah sebelumnya ujuk rasa penolakan kenaikan harga BBM yang mereka lakukan di depan Istana Kepresidenan dibubarkan aparat dan tiga rekan mereka ditahan.

Menurut informasi yang diperoleh SH, usai melakukan aksinya di depan istana negara, ratusan mahasiswa tersebut sempat membajak Bus TransJakarta. Jati mengakui ada tiga bus TransJakarta yang dibawa mahasiswa dari kawasan silang Monas hingga UKI. “Awalnya kami berniat menumpang, tetapi pas kita masuk sopirnya turun. Akhirnya kami yang bawa itu bus,” katanya.

Ia menambahkan, tiga unit bus TransJakarta yang mereka bawa ditumpangi sekitar 700 orang mahasiwa, yang naik di dalam maupun di atap bus. Sesampainya di depan kampus UKI Cawang, bus TransJakarta itu ditinggalkan begitu saja sampai akhirnya dibawa petugas TransJakarta.

Di Sulawesi Selatan, penolakan juga dilakukan Ketua DPRD Sulsel, Moeh Roem. Ia bergabung dengan puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Makassar. Mereka berunjuk rasa menolak kenaikan harga BBM di Gedung DPRD Sulsel, kemarin.

“Hidup mahasiswa! Hidup rakyat! Hidup DPR,” Roem berteriak sambil merangsek masuk ke kerumunan mahasiswa yang berunjuk rasa.

“Kami dari DPRD Sulsel punya sikap sama dengan anak-anak mahasiswa sekalian. Oleh karena itu, kami akan bersama-sama menolak kenaikan harga BBM. Kami harus tolak itu. Kenaikan BBM menambah jumlah rakyat miskin. Hidup mahasiswa! Hidup DPR,” Roem berteriak lagi.

Jaga SPBU

Mengantisipasi aksi-aksi ini, pihak kepolisian mengatakan siap melakukan pengamanan. Di Trenggalek, Kepolisian Resor Trenggalek, Jawa Timur menyiagakan puluhan anggotanya untuk mengamankan seluruh SPBU di daerah tersebut.

“Sesuai instruksi Polda Jatim, setiap SPBU nanti akan dijaga lima anggota kepolisian. Karena di sini ada 13 SPBU, anggota yang akan kami terjunkan sebanyak 56,” kata Kasubbag Humas Kepolisian Resor (Polres) Trenggalek, AKP SIti Munawaroh, kemarin.

Siti menambahkan, selain menyiapkan personel kepolisian, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta seluruh pengusaha SPBU di wilayah Trenggalek.

Sejumlah kesepakatan yang berhasil dicapai, di antaranya, sehari sebelum kenaikan BBM, SPBU tidak akan tutup sebelum pukul 24.00 WIB.
“Kemudian, pembelian dengan menggunakan jeriken (pengecer) tidak boleh dilayani, kecuali apabila lokasinya jauh dari SPBU. Itu pun harus dibuktikan dengan surat keterangan dari pemerintah desa setempat,” katanya.

Di Kalimantan, Komando Daerah Militer XII/Tanjungpura dengan wilayah teritorial di Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Tengah menyatakan kesediaannya untuk memberi bantuan penuh ke polisi terkait antisipasi penimbunan BBM.

Kepala Staf Kodam XII/Tanjungpura Brigjen (TNI) Robby Win Kadir kepada SH, mengatakan, TNI-AD segera berkoordinasi dengan Polri jika di suatu tempat ditemukan penimbunan BBM oleh para spekulan.

Kepala Bidang Hubungan Masyakarat Polisi Daerah Kalimantan Barat, Ajun Komisaris Besar Polisi Mukson Munandar, di tempat terpisah, menegaskan, pihaknya akan menindak tegas tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku, bagi siapa saja yang terbukti menimbun BBM.

Reaksi Presiden

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan telah mengetahui banyaknya kelompok masyarakat yang menolak usulan kenaikan harga BBM. Namun, timbulnya penolakan itu dianggap disebabkan kurangnya pemahaman mengenai pentingnya menaikkan harga BBM. “Presiden mengetahui hal itu,” ujar Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha, kemarin.

Julian mengatakan, penolakan masyarakat itu terjadi karena mereka belum mendapat pemahaman yang benar mengenai alasan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, bakal disusun program sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat luas.

Memang, menurut Julian, bagi sebagian pihak, kebijakan menaikkan harga BBM tidak populer. Tetapi itu adalah langkah yang paling masuk akal saat ini untuk menyelamatkan perekonomian. “Kami dalam posisi tidak bisa tidak harus menyesuaikan harga BBM dengan menaikkan harga BBM,” katanya.

Julian juga mengatakan, program kompensasi lewat Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) bukanlah untuk memanjakan masyarakat. BLSM bakal diberikan kepada kelompok yang memang sangat membutuhkan. Kelompok tersebut adalah masyarakat miskin dan hampir miskin yang terdampak kebijakan baru tersebut. (Ant/CR-18)

Indonesia Ikut Lomba Senjata di Asia Tenggara

 

 

F16

Avatar Alfons Lasedu
Hilversum, Belanda
Hilversum, Belanda

Indonesia Ikut Lomba Senjata di Asia Tenggara

Diterbitkan : 13 Maret 2012 – 1:33pm | Oleh Alfons Lasedu (Foto: Jim Bahn)

Indonesia berminat membeli kendaraan lapis baja Belanda. Keinginan itu bukan hanya sekedar monopoli Indonesia. Diam-diam semua negara Asia tenggara berlomba-lomba memodernisir peralatan militernya.

Dari pesawat tempur F-16, jet Sukhoi, kapal selam, kapal perang sampai tank. Semua itu juga menyangkut gengsi. Demikian topik koran sore Belanda NRC Handelsblad.

Tidak hanya Cina yang minggu lalu menaikkan anggaran militernya dengan 100 miliar dollar. Tapi juga Filipina, Indonesia sampai Vietnam dan Singapura. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi, naik pula anggaran militer mereka dengan ratusan juta dolar per tahun.

Para pengamat sampai menyebut ada semacam lomba senjata di Asia.

Baru dan canggih
Dibanding dulu, negara-negara Asia Tenggara dan Cina kini lebih memilih kendaraan dan peralatan militer terbaru serba canggih. Yang mencolok adalah pembelian kapal selam. Malaysia baru saja membeli tiga kapal selam, Indonesia pesan tiga, Vietnam enam dan Muangthai mau beli empat dari Jerman.

Negara-negara Asia tenggara membeli senjata karena faktor perasaan kurang aman. Vietnam dan Filipina misalnya cemas akan kebijakan maritim yang akan ditempuh Beijing. Di laut Cina Selatan ada enam pulau Vietnam.

Tidak ada yang tahu apa kebijakan pertahanan Cina yang semakin menandingi pertahanan Amerika.

Selain menghadapi negara raksasa Cina, di antara rumpun negara-negara ASEAN sendiri ada juga saling curiga, tulis koran NRC Handelsblad. Negara pulau Singapura yang dikelilingi negara-negara besar seperti Indonesia, Malaysia dan Muangthai punya angkatan bersenjata yang patut diperhitungkan.

Indonesia dan Malaysia berulangkali ribut soal kapal-kapal penangkap ikan. Konflik di perbatasan Kamboja-Muangthai tahun 2008, menewaskan puluhan orang.

Gengsi
“Angkatan bersenjata yang canggih bukan hanya soal pertahanan tetapi juga menyangkut gengsi,” ungkap Tim Huxley direktur Asia di International Institute for Strategic Studies. “Pemerintah juga perlu pamer kekuatan militer pada penduduknya,” tambahnya.

Jual-beli peralatan militer tidak lepas dari praktek korupsi. Sebuah perusahaan Prancis didesas-desuskan membayar uang suap € 114,- juta pada sebuah perusahaan yang dekat dengan perdana menteri Malaysia untuk menjual tiga kapal selam.

Tapi kapal selam pertama yang diserah-terimakan ternyata tidak bisa beroperasi di bawah permukaan laut.

Amerika
Lomba senjata di Asia Tenggara juga dipicu oleh campur tangan Amerika. Untuk menandingi Cina, Washington meningkatkan hubungan dan kerjasama militer dengan Filipina, Indonesia dan Australia. Berarti negara-negara tersebut lebih mudah tembus ke sektor industri militer Amerika.

Amerika sebaliknya berdalih bahwa kerja sama tersebut hanyalah dalam rangka kemitraan, demikian kutipan NRC Handelsblad.

Putusan Overdosis Anak Zina

http://www.gatra.com/nasional-cp/1-nasional/9979-putusan-overdosis-anak-zina

Wednesday, 14 March 2012 00:00
E-mail Print PDF

 

Ma`ruf Amin (GATRA/Edward Luhukay)Ma`ruf Amin (GATRA/Edward Luhukay)

Ketok palu majelis hakim konsitusi pada pertengahan Februari 2012 memutuskan, anak yang dilahirkan di luar perkawinan memiliki hubungan perdata (status hukum) dengan pihak laki-laki. Putusan tersebut merupakan kemenangan atas perjuangan panjang pedangdut Machicha Mochtar, yang mengajukan uji pasal 43 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.Namun putusan itu dinilai menuai kontroversi. Majelis Ulama Indonesia (MUI) merespon dengan menyebutkan, kegelisahan, kerisauan, bahkan keguncangan, telah terjadi di kalangan umat Islam. Tidak sekedar itu, menurut MUI, putusan tersebut bakal mengubah tatanan kehidupan umat Islam.

Putusan MK  telah melampaui permohonan yang sekadar menghendaki hubungan keperdataan atas anak dengan bapak hasil perkawinan yang tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama. Akibat nyata putusan MK, MUI menilai, kini kedudukan anak hasil zina dijadikan sama dengan kedudukan anak yang lahir dari hubungan perkawinan yang sah.

“MUI menilai putusan tersebut sangat berlebihan, melampaui batas, dan bersifat overdosis, serta bertentangan dengan ajaran Islam dan pasal 29 UUD 1945,” kata Ketua MUI Bidang Fatwa Ma`ruf Amin, di Gedung MUI, Jakarta, Selasa (13/3/2012) siang.

Di sisi lain Ma`ruf menyatakan, putusan MK itu dianggap melegalkan hubungan di luar nikah tanpa mengkhawatirkan masa depan anak. Persepsi tersebut terbentuk karena walau tidak terikat perkawinan, anak hasil hubungan zina tetap memiliki hak nafkah dan waris.

“Putusan MK membuka kotak pandora pemikiran dan prilaku sebagian orang melakukan hubungan di luar perkawinan karena tidak perlu mengkhawatirkan masa depan anak. Terutama kekhawatiran dari pihak perempuan penzina,” jelas Ma`ruf, sebagaimana dilaporkan wartawan Gatranews Iwan Sutiawan.

Ringkas cerita, kata Ma`ruf, MK telah keliru. Majelis hakim yang diketuai langsung oleh Ketua MK Mahfud MD itu telah menilai anak hasil hubungan zina tidak mendapat perlindungan hukum. Yang benar, menurut MUI, anak tersebut memiliki perlindungan hukum, tetapi tidak sama dengan perlindungan hukum dengan anak dalam ikatan pernikahan. “Di situlah gunanya lembaga perkawinan, melenyapkan perbedaan perlindungan hukum atas kedua kondisi itu tidak relevan dan tidak dapat diterima agama Islam,” jelas ulama jebolan Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur itu.

Kendati demikian, kesimpulan MUI atas putusan MK itu bakal direkomendasikan ke DPR dan Pemerintah, yang diharapkan dapat mengajukan dan membahas kembali pasal pada UU Perkawinan tersebut.

Sementara, kepada Gatranews pada akhir Februari 2012, Mahfud menilai, putusan yang diambil oleh majelis hakim konstitusi merupakan salah satu sejarah bagi anak-anak di negeri ini. Sebelum ada putusan ini, menurutnya, seorang anak yang memiliki masalah hukum, seperti putra Machica, dinyatakan tidak diakui, kecuali melewati sidang penetapan anak (isbat). “Ini sangat penting dan revolusioner, sebenarnya,” katanya.

“Jadi, yang kawin siri, terikat sepanjang ada alat bukti, yaitu ada saksi, ada pengakuan, ada isbat, dan ada temuan teknologi bahkan melalui tes DNA,” Mahfud menambahkan.

Selain itu, lanjut Mahfud, ketentuan ini tidak hanya berlaku pada orang yang melakukan di luar perkawinan resmi. Melainkan mereka yang di luar nikah pun harus bertanggungjawab terhadap anak yang lahir. “Ini juga sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yang menyangkut hak azasi manusia,” jelasnya.

Machica, yang mengajukan gugatan UU Perkawainan ini lantaran efek dari perceraiannya dengan mantan menteri sekretaris negara Moerdiono, pernah berujar jika putusan Mahkamah Konstitusi (MK) itu merupakan kemerdekaan bagi anak-anak Indonesia. MK, melalui putusannya menyatakan, anak yang dilahirkan di luar perkawinan memiliki hubungan perdata (status hukum) dengan pihak laki-laki. Namun harus dibuktikan bahwa anak tersebut secara ilmu pengetahuan dan teknologi, atau alat bukti lain menurut hukum, ternyata benar anak kandungnya. [EL]

Akil: Putusan MK Terbaik untuk Anak

http://www.gatra.com/hukum/31-hukum/9983-akil-putusan-mk-terbaik-untuk-anak
Akil: Putusan MK Terbaik untuk Anak

Wednesday, 14 March 2012 00:00

 

 

Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan, putusan nomor 46/VIII/2010 pada 17 Februari 2012 tentang anak yang lahir di luar perkawinan, yakni pengujian Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 pasal 43 Ayat 1 tentang Perkawinan yang dimohonkan oleh Machica Mochtar, merupakan yang terbaik buat anak manusia yang tanpa dosa.

“Bagi anak yang lahir tidak berdosa, putusan MK ini adalah yang terbaik,” kata Juru Bicara (jubir) MK Akil Mochtar, di Jakarta, Selasa (13/3).

Karena itu, lanjut Akil, pihaknya tidak mengerti apa maksud yang dikatakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang putusan MK yang overdosis.

Hakim konstitusi ini menjelaskan, putusan MK sangat memberi solusi dari banyak ketentuan akibat kebuntuan hukum terkait anak yang lahir di luar perkawinan.

Karena itu, MK memerintahkan untuk ditemukan subjek hukum baru, yakni ayah biologis dari anak hasil hubungan antara laki-laki dewasa dan perempuan yang selama ini bisa lepas tangan.

Dengan putusan MK tersebut, katanya, maka keduanya orang yang berhubungan itu harus bertanggung jawab, tidak hanya pihak perempuan saja. “Intinya putusan MK tidak mengatur atau menyinggung soal perzinahan,” tegas Akil.

MK telah memutuskan anak yang dilahirkan di luar perkawinan memiliki hubungan perdata (status hukum) dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

Putusan ini terkait pengujian pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimohonkan Aisyah Mochtar (Machica Mochtar) dan anaknya, Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono.

“Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian, Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan `Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya` bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya,” kata Ketua MK Mahfud MD, saat membacakan putusan di Jakarta, Jum`at (17/2).

Menurut MK, pokok permasalahan hukum mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan adalah mengenai makna hukum (legal meaning) frasa “yang dilahirkan di luar perkawinan” perlu memperoleh jawaban dalam perspektif yang lebih luas perlu dijawab pula permasalahan terkait, yaitu permasalahan tentang sahnya anak. [EL, Ant]

MK Buka Kotak Pandora Legalitas Zina

http://www.gatra.com/nasional-cp/1-nasional/9982-mk-buka-kotak-pandora-legalitas-zina

Wednesday, 14 March 2012 00:00
E-mail Print PDF

Jakarta – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa Ma`ruf Amin menyatakan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang anak di luar nikah mempunyai hubungan perdata dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya itu, dianggap melegalkan hubungan di luar nikah tanpa mengkhwatirkan masa depan anak.

“Putusan MK membuka kotak pandora pemikiran dan prilaku sebagian orang melakukan hubungan di luar perkawinan karena tidak perlu mengkhawatirkan masa depan anak. Terutama kekhawatiran dari pihak perempuan penzina,” tukas Ma`ruf, di Gedung MUI, Jakarta, Selasa, (13/3).

Persepsi tersebut terbentuk karena walapun tidak terikan perkawinan, anak hasil hubungan zina tetap memiliki hak nafkah dan waris seperti anak yang lahir dari pernikhan yang sah.

Atas dasar itu, putusan MK mengganggu, mengubah, bahkan merusak tatanan hukum waris Islam yang berdasar al-Quran dan hadist yang secara tegas mengatur, anak yang berhak mendapat warisan adalah anak dari hasil pernikahan yang sah. “Anak yang lahir dari hasil hubungan zina, jelas tidak memperoleh hak waris dari laki-laki yang menyebabkan kelahirannya,” tandasnya.

MUI menilai, putusan MK keliru. Pasalnya, MK menilai seolah-olah anak hasil hubungan zina tidak mendapatkan perlindungan hukum. Ditegaskannya, anak lahir di luar nikah mempunyai perlindunhgan hukum, namun perlindungannya tidak sama dengan anak hasil perkawinan sah.

Perbedaan tersebut, yakni anak lahir di luar nikah hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarganya, sedangkan anak yang lahir dari perkawinan sah, mempunyai hubungan perdata dengan bapak dan ibunya. “Itulah gunanya lembaga perkawinan. Melenyapkan perbedaan perlindungan hukum atas kedua kondisi itu tidak relevan dan tidak dapat diterima agama Islam,” jelas Ma`ruf.

Hal senada dikatakan Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Ni`am Sholeh yang berpendapat, memang hal status kedua anak harus dibedakan. Lantas dicontohkannya, status telepon seluler yang dibeli secara resmi dengan hasil pencurian. “Tentunya itu berbeda,” ujarnya. [IS]

 

Pernikahan Kartika Soekarno

Refl  Sunny <ambon@tele2.se>:Orang kaya kawin dengan orang kaya, disamping itu uang juga kawin dan bermamak biak. Kalau kaya jarang kawin dengan miskin, sebab duit hanya bermamak biak dari sumber disatu pihak saja, maka itu jarang ada perkawinan demikian.

Pernikahan Kartika Soekarno

Seegers-Kartika

“Mas… tulis dong tentang Karina Soekarno…,” begitu permintaan seseorang yang termasuk golongan orang-orang yang rajin berkunjung ke blog ini…. Yang terlintas di benak saya adalah serentet peristiwa terkait Kartika Sari Soekarno atau yang akrab disapa Karina. Dialah buah cinta Bung Karno dan Ratna Sari Dewi, wanita cantik asal Jepang, yang bernama asli Naoko Nemoto.

Ada sekelebat peristiwa ketika Karina kecil dituntun-tuntun di antara kerumuman pelayat jenazah Bung Karno di Wisma Yaso tahun 1971. Ada pula lintasan peristiwa manakala Karina diajak ibundanya berziarah ke makam ayahandanya di Blitar, beberapa tahun kemudian. Dan… tentu saja yang masih lekat adalah peristiwa pernikahan Karina dengan seorang bankir Belanda.

Pernikahan Karina dengan Frits Frederik Seegers berlangsung 2 Desember 2005 di hotel Continental, Amsterdam, Belanda. Frits adalah President Citibank wilayah Eropa. Saat itu, saya masih mengelola Tabloid Cita-Cita dan mendapat sumbangan materi foto-foto eksklusif dari Guruh Soekarnoputra di Yayasan Bung Karno.

Seegers-Kartika3

Megawati sebagai saksi

Dalam pernikahan itu, Megawati Soekarnoputri, kakak Karina dari ibu Fatmawati, bertindak selaku saksi. Tampak Mega tengah menandatangani dokumen pernikahan adiknya. Megawati sendiri hadir bersama putrinya, Puan Maharani, dan adik bungsunya, Guruh Soekarnoputra.

mempelai-guruh-cindy-mega

Pasca upacara pernikahan, Frits Frederik Seegers dan Karina bergambar bersama Guruh Soekarnoputra, Cindy Adams, dan Megawati Soekarnoputri.

guruh-cindy-mega-ratna sari dewi

guruh-mega-puan-kartika

Guruh - Kartika

Dalam resepsi itu, hadir sejumlah orang dekat mempelai, tak terkecuali hadirnya Cindy Adams, penulis biografi Bung Karno. Tak ayal, momentum pernikahan Karina – Seegers menjadi ajang kangen-kangenan di antara kerabat yang sehari-hari terpisah bentang jarak ribuan mil.

tari bali di resepsi

Di hotel Continental pula, pada malamnya langsung digelar resepsi. Selain gala dinner yang eksklusif, Karina juga mendatangkan para penari Bali untuk menghibur para tamu.

Usai menikah, pasangan pengantin baru langsung kembali ke London, Inggris, dan menetap di sana. Karina kembali ke rutinitasnya sebagai aktivis sosial dengan bendera Kartika Soekarno Foundation, sementara suaminya, kembali ke Citibank. (roso daras)

Akhirnya Kosmonot Rusia ke Bulan

14.03.2012 15:56

Akhirnya Kosmonot Rusia ke Bulan

Penulis : Albertina SC

Neil Armstrong dan Buzz Aldrin Jr, memenuhi janji Presiden John F. Kennedy dan mendarat di Bulan pada 20 Juli, 1969. Sejak itu, Soviet membatalkan program ke Bulan. (Reuters Photo)

MOSKOW  –  Setelah begitu lama menghentikan misi eksplorasi ke Bulan, karena kalah start dengan Amerika Serikat, akhirnya Rusia jadi juga mengirimkan sebuah tim kosmonot ke Bulan.

Sebuah pesawat luar angkasa akan mendaratkan “kosmonot ke permukaan Bulan dan mereka akan kembali ke Bumi” pada 2030, menurut sebuah dokumen strategi yang bocor dari Badan Antariksa Rusia, Roskosmos, seperti dinukil dari Telegraph, Selasa (13/03).

Moskow memang secara berkala telah mengumumkan rencana ambisius untuk eksplorasi ruang angkasa dalam beberapa tahun terakhir. Tapi, ini kali pertama Roskosmos menetapkan batas waktu untuk misi berawak ke bulan.

Memang, Rusia yang memenangkan putaran pertama perlombaan antariksa, ketika kosmonotnya, Yuri Gagarin, mengorbit dari Bumi pada 1961. Namun, Neil Armstrong dan Buzz Aldrin Jr, memenuhi janji Presiden John F. Kennedy dan mendarat di Bulan pada 20 Juli, 1969. Sejak itu, Soviet membatalkan program ke Bulan.

Rencana untuk mengirim kosmonot ke Bulan dapat membantu menghidupkan kembali program ruang angkasa Rusia yang bermasalah selama beberapa periode. Serangkaian satelit mereka jatuh tahun silam. Pada Januari, satelit penjelajah Mars, Fobos Grunt, jatuh ke Bumi setelah gagal diluncurkan dua bulan sebelumnya. Lebih gawat lagi, pekan silam, Roskomos dipermalukan oleh sebuah laporan bahwa kepala  Vladimir Popovkin yang juga Kepala Badan tersebut, luka diduga karena baku pukul di tempat kerja.

Yury Karash, anggota Russian Academy of Cosmonautics, mengatakan  perjalanan simbolis ke Bulan tak lantas mengembalikan prestise Rusia. “Kembali pada era 1960-an, ketika Uni Soviet berkompetisi dengan AS,” kata dia.

“Sulit menemukan cara yang lebih baik untuk menyakiti harga diri Rusia dan menggarisbawahi keterbelakangan teknologinya dengan cara mengirim kosmonot ke Bulan sekitar 2030, 60 tahun setelah Apollo.”

Karash menambahkan, daripada ke Bulan, mendingan Rusia mendanai penerbangan berawak ke Mars. Langkah ini akan merangsang sains karena kebutuhan teknologi baru untuk melayani perjalanan 450 putaran hari ke Planet Merah.

Perdana Menteri Rusia Vladimir Putin yang juga presiden terpilih bertekad mengembalikan kejayaan program ruang angkasa Rusia. “Rusia seharusnya tidak membatasi diri pada peran internasional ruang angkasa,” kata Putin pada peringatan 50 tahun misi Gagarin.

Sejauh ini, baru Uni Soviet, AS, dan China yang telah meluncurkan penerbangan ruang angkasa berawak. Badan Antariksa India menyatakan akan meluncurkan misi manusia ke Bulan pada 2020 dan ilmuwan telah menunjukkan bahwa China dapat melakukan hal serupa pada 2025.

Pada 2010, Presiden AS Barrack Obama mengutarakan harapannya untuk mengirimkam astronot ke Mars pada 2030. Namun, dia memotong dana untuk  misi robot ke planet itu bulan silam. Dia juga membatalkan rencana George W. Bush untuk mengirim kembali astronot ke Bulan pada 2020.

Di sisi lain, para ilmuwan percaya bahwa logam mulia dan Helium-3, isotop langka yang memiliki potensi untuk pembangkit listrik, bisa diambil dari permukaan Bulan.

Roskosmos juga telah menyarankan untuk membangun basis di Bulan sebagai landasan untuk penerbangan ke Mars.

 

Norwegia Sediakan Tenaga Ahli bagi Indonesia

REDDplus

Norwegia Sediakan Tenaga Ahli bagi Indonesia

 

Rabu,14 Maret 2012

Jakarta, Kompas  – Pemerintah Norwegia akan mendampingi Indonesia dalam tahapan pelaksanaan pemantauan, pelaporan, dan verifikasi pelaksanaan program pengurangan laju deforestasi dan kerusakan hutan. Salah satunya, menyediakan tenaga ahli agar pelaksanaan kegiatan itu efektif dan mengundang kepercayaan masyarakat Indonesia dan luar negeri.

”Kami akan mengirim tenaga ahli untuk membantu pemantauan, pelaporan, dan verifikasi (MRV) bagi program pengurangan laju deforestasi dan kerusakan hutan (REDD+),” kata Hans Brattskar, Utusan Khusus Norwegia untuk Perubahan Iklim, Selasa (13/3) malam, di Jakarta. Ia bersama Duta Besar Norwegia untuk Indonesia Eivind Homme dan Ketua Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan REDD+ Kuntoro Mangkusubroto mengadakan konferensi pers terkait kunjungan delegasi Norwegia pada Rabu dan Kamis besok  ke Kabupaten Mamberamo, Papua.

Papua, satu dari sembilan provinsi percontohan REDD+ di Indonesia, dikunjungi karena telah memiliki rencana tata ruang wilayah dan pemerintah daerah terbuka dengan program itu. ”Bumi Cenderawasih” yang masih memiliki banyak hutan primer ini diharapkan menjadi inti dari strategi REDD+ dalam mencegah hilangnya hutan Indonesia.

Brattskar mengatakan, pengiriman tenaga ahli itu merupakan dukungan nyata bagi komitmen Indonesia dalam mengurangi emisi 26-41 persen. Dukungan awal adalah penandatanganan nota kesepakatan ( letter of intent) pada 26 Mei 2010.

Pemanfaatan dana

Dalam kerja sama itu, Norwegia memberikan dana 1 miliar dollar AS secara bertahap dengan syarat Indonesia mampu mengurangi emisi yang telah diverifikasi. Kuntoro mengatakan, dana dari Norwegia telah turun 30 juta dollar AS yang dikelola oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP).

Satuan Tugas REDD+ telah menggunakan 5 juta dollar AS untuk penyusunan pemetaan (moratorium), pelatihan, dan kegiatan lain.

”Pihak Norwegia mengatakan (penyerapan) sangat lambat. Tetapi, memang saya ketat sekali dalam pemakaian, kalau tidak butuh, ya tidak akan dipakai uangnya,” kata Kuntoro yang juga Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan.

Menurut Kuntoro, Satgas Persiapan Kelembagaan REDD+ yang dipimpinnya sedang mencari instrumen dalam penyusunan instrumen pendanaan, pembentukan institusi, serta mekanisme dan institusi MRV. Instrumen dan institusi ini tidak hanya bekerja bagi dana Norwegia, tetapi juga program-program REDD+ di negara-negara lain. Di Indonesia saat ini sedang ada proyek REDD+ spasial yang didanai Australia (Aus aid) dan Uni Eropa.

Dalam satu semester ini, kata Kuntoro, instrumen pendanaan REDD+ harus sudah diselesaikan timnya. Ia mengatakan, instrumen ini sangat krusial karena menyangkut pendanaan yang sensitif bagi hubungan antarnegara dan masyarakat lokal di sekitar program REDD+.  (ICH)

Sumber: http://cetak.kompas.com/read/2012/03/14/0402271/norwegia.sediakan.tenaga.ahli.bagi.indonesia

SBY Puts Porn Back on Agenda

SBY Puts Porn Back on Agenda

 


Arienta Primanita, Dessy Sagita & Anita Rachman | March 14, 2012

 

President Susilo Bambang Yudhoyono has formed a task force to implement the country’s controversial Anti-Pornography Law, prompting an opposition lawmaker to suggest he is seeking to distract from growing anxiety over fuel price increases.

“The task force will work under the president and be responsible to the president and will serve as a coordinating institution, which will coordinate efforts to curb and handle pornography,” the Cabinet Secretariat said on its Web site.

The body will also monitor the implementation of the law and develop education and cooperation in fighting pornography. The task force, formed by a presidential regulation on March 2, was revealed this week.

The 2008 pornography law bans “pictures, sketches, photos, writing, voice, sound, moving picture, animation, cartoons, conversation, gestures, or other communications shown in public with salacious content or sexual exploitation that violate the moral values of society.”

Offenders face up to 15 years imprisonment. The maximum penalty for lending or downloading pornographic material is four years in jail or a Rp 2 billion ($218,000) fine.

On the task force, Religious Affairs Minister Suryadharma Ali will serve as executive chairman and Agung Laksono, the coordinating minister for people’s welfare, will act as chair.

Most members serve in the Cabinet, but the National Police chief, the Attorney General, the head of the Indonesian Broadcasting Commission (KPI) and the head of the Film Censorship Board (LSF) were also appointed.

The organization will oversee the activities of local anti-pornography branch offices at the provincial and district levels.

Mahfudz Siddiq, the chairman of House of Representatives Commission I, which oversees home affairs, deemed the establishment of the task force a good thing but pointed out it could only make recommendation to the president and had no authority to define or create policies.

“A task force would only be effective if three requirements are met,” Mahfudz said on Tuesday.

He cited them as the ability to produce policies, that it is consistent with the law and that it steadfastly upholds the law.

Presidential spokesman Julian Aldrin Pasha said the task force would have a five-year tenure and annually report to the president. It is the latest in a series of institutions formed by the president. Others include the Judicial Mafia Eradication task force and the Committee on the National Economy.

Eva Kusuma Sundari, a lawmaker from the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P), suspected that there was a link between the task force’s formation and the upcoming planned fuel price increase in April.

She speculated that the team, which she said was a low priority for the government, was formed to please the Muslim lobby so that there would be less resistance to the price hike.

“The president should better concentrate on improving transparency and accountability so that the ethics of public policies are really targeted on the fulfilment of the people’s fundamental rights, including on security,” Eva said.

But Agung denied the accusation, saying “this is not a effort to divert issues.”

Arimbi Heroepoetri, a commissioner of the National Commission on Violence Against Women (Komnas Perempuan), said the task force showed the president’s misplaced priorities. Yudhoyono should focus on women’s protection, she said

She expressed concern that the pornography law was open to multiple interpretations and double standards

 

DPR Lemahkan KPK Lewat Revisi UU

Refl  Sunny <ambon@tele2.se>: KPK kuat dan perkasa bisa membuat anggota Dewan Penipu Rakyat (DPR) kehilangan rejeki, maka oleh karena itu dapat dimengerti  harus dipangkas sampai gundul licin. Setuju?

 

Kamis, 08 Maret 2012 , 10:01:00
DPR Siapkan Skenario Pangkas KPK
JAKARTA – Sejumlah skenario untuk memotong wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah berada di kantong politisi DPR. Pemangkasan wewenang lembaga pemburu koruptor itu akan direalisasikan lewat Undang-Undang (UU) KPK yang kini sedang direvisi.
Ketua Komisi III DPR Benny K. Harman mengungkapkan, salah satu yang sedang dipertimbangkan masuk dalam draf revisi adalah kewenangan KPK. Opsi yang berkembang adalah kewenangan penindakan yang dimiliki KPK akan diberikan kepada kepolisian dan kejaksaan.
“Itu salah satu opsi. DPR dalam RUU KPK akan memperkuat kepolisian dan kejaksaan,” ujar Benny di gedung parlemen di Senayan, Jakarta, kemarin (7/3). KPK, menurut dia, akan diarahkan untuk lebih fokus pada upaya pencegahan saja.
Benny menyatakan, opsi tersebut merupakan salah satu hasil dari kunjungan kerja komisinya ke Prancis. Lembaga antikorupsi di sana hanya mencurahkan fokus pada pencegahan korupsi. “Selama ini KPK memang sukses menyeret banyak koruptor ke dalam penjara. Tapi, bersamaan dengan itu pula korupsi tetap merajalela. Seperti bui, satu tumbuh seribu. Intinya, KPK sukses penindakan, tapi gagal pencegahan,” beber politikus Partai Demokrat tersebut.
Selain ke Prancis, saat ini juga ada rombongan dari Komisi III DPR yang ke Australia. Sepulangnya, rombongan akan melanjutkan kunjungan kerja ke Hongkong dan Korea Selatan.
Rencana pelemahan KPK itu sedikit banyak mulai meresahkan tubuh KPK. Bahkan, secara tegas Ketua KPK Abraham Samad mengatakan bahwa UU KPK saat ini sudah ideal. “Tidak perlu ada revisi,” tandas Abraham di gedung DPR kemarin.
Dia sebenarnya memahami bahwa UU KPK yang berlaku saat ini bukanlah UU yang sudah sempurna. Namun, meski begitu, belum perlu adanya revisi. Sebab, dengan UU yang ada, semua bisa berjalan dengan baik. Kata dia, sangatlah sulit membuat UU yang menjadi acuan kerja komisi antikorupsi itu secara sempurna.  Namun, saat disinggung bagaimana apabila kewenangan KPK hanya dibatasi kewenangan untuk mencegah tanpa boleh menindak, Abraham enggan menerangkan lebih lanjut. “Yang pasti belum perlu direvisi,” ucapnya.  Sementara itu, menurut sumber di KPK, sebenarnya instansi tersebut sudah sejak lama membaca niat parlemen untuk melemahkan KPK. “Dari dulu DPR selalu gelisah dengan kewenangan kami yang bisa menyadap dan menuntut,” ungkapnya.   Kewenangan penyadapan yang dimiliki KPK benar-benar dianggap sebagai kewenangan yang mengerikan. Sebab, KPK adalah salah satu lembaga penegak hukum yang diberi kekuasaan untuk menyadap dengan leluasa.
“Kami bisa menyadap pembicaraan seseorang yang diindikasikan melakukan tindak pidana korupsi dan banyak kasus yang terbongkar setelah kami sadap,” ujar dia. Karena itu, tidak perlu heran jika DPR resah dengan penyadapan tersebut. “Apalagi, sekarang banyak anggota DPR yang kami incar,” imbuhnya.  Terpisah, Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan bahwa KPK memang kurang sependapat dengan rencana parlemen mengubah UU KPK. “Tapi, kami tidak berwenang untuk menghalang-halangi, apalagi menolaknya,” terang Johan.  Terlebih, lanjut Johan, saat ini upaya revisi UU tersebut sudah masuk ke tahap prolegnas. Menurut dia, apabila DPR benar-benar ingin merevisi UU KPK, lembaga yang bermarkas di Jalan Rasuna Said itu berharap DPR tidak melemahkannya. “Semoga revisinya tidak sampai melemahkan KPK,” tuturnya. (dyn/kuh/c9/tof)

++++

http://www.cenderawasihpos.com/index.php?mib=berita.detail&id=4065
Jum’at, 14 Oktober 2011 , 07:33:00
DPR Lemahkan KPK Lewat Revisi UU
JAKARTA – Perseteruan  antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bakal kembali memanas. Parahnya kali ini DPR mencari-cari cara untuk melemahkan lembaga antikorupsi itu. Wakil rakyat itu berniat mengurangi kewenangan-kewenangan KPK saat membahas revisi UU Nomor 20 tahun 2002 tentang KPK.
Menurut Wakil Ketua Komisi III Fahri Hamzah, salah satu hal yang menjadi perhatian DPR dalam merevisi UU KPK adalah prosedur penyadapan penyidik KPK. Menurut Fahri, saat ini penyidik KPK tekesan sangat hebat lantaran bisa dengan mudah menyadap seseorang yang dicurigainya. “Menyadap seharusnya mendapatkan izin dari pengadilan,” kata Fahri kemarin.
Menurutnya, dalam revisi kali ini, pihaknya berniat untuk merubah aturan penyadapan penyidik KPK agar tidak seenaknya melakukan penyadapan, namun terlebih dulu harus mengantongi izin dari pengadilan.
Selain itu, DPR juga mempermasalahkan KPK yang selama ini tidak bisa menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3). Dengan kata lain, jika KPK sudah menetapkan sebuah kasus ke proses penyidikan, maka kasus tersebut akan terus berjalan dan tidak bisa dihentikan. Tersangkanya pun tidak bisa diturunkan statsusnya.
Kewenangan KPK yang bisa melakukan penyelidikan, penyidikan hingga penuntutan juga dipermasalahkan DPR. Mereka mewacanakan agar KPK tidak memiliki kewenangan penuntutan. Jadi kewenangan penuntutan dikembalikan ke instansi kejaksaan yang memang merupakan lembaga penuntutan. 

Namun wacana komisi III untuk mengurangi beberapa kewenangan KPK langsung ditanggapi Wakil Ketua KPK M Jasin kemarin. Kepada para wartawan, wakil ketua bidang pencegahan itu mengatakan bahwa kewenangan-kewenangan yang dimiliki KPK saat ini adalah benar-benar untuk memberantas korupsi di Indonesia.
Menurutnya, semua kewenangan itu merupakan kunci kinerja KPK bisa bekerja dengan efektif. Tentang tidak adanya SP3, Jasin menerangkan, hal tersebut untuk mencegah adanya praktik tawar-menawar kasus di KPK. “Filosofinya agar KPK sebagai penegak Hukum tidak melakukan transaksi. Misalnya, mau lanjut apa di-stop, kalau mau di-stop ada uangnya atau sogok,” tutur Jasin dalam pesan singkatnya.
Soal KPK yang memiliki kewenangan untuk menuntut, Jasin menerangkan itu sangat berguna karena penyelidik, penyidik dan penuntut bisa terus berkoordinasi dalam menangani sebuah kasus. Jadi, lanjutnya kasus-kasus yang ditangani KPK bisa diselesaikan dengan cepat dan efektif.
Sementara itu di bagian lain Penasehat KPK Abdullah Hehamahua dalam sebuah diskusi di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) berpendapat bahwa sebenaranya UU KPK saat ini sudah 90 persen sempurna.
Nah, karena tidak 100 persen sempurna, maka masih ada bagian yang harus diperbaiki. Pria yang lolos sebagai delapan orang calon pimpinan KPK itu memaparkan beberapa pendapatnya tentang apa saja yang harus dibenahi dalam UU KPK.

Pertama, KPK harus mempunyai kewenangan untuk membuka rekenening seseorang yang dicurigai sebelum orang tersebut ditetapkan sebagai tersangka. Memang selama ini, KPK tidak bisa membuka rekening seseorang apabila yang bersangkutan belum berstatus tersangka
Menurutnya, dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka KPK sangat berhati-hati dan harus berdasarkan bukti yang kuat. Nah, pembukaan rekening tersebut, kata Abdullah adalah untuk mencari bukti-bukti. “Makanya, kalau tetap begitu (tidak bisa membuka rekening sebelum tersangka) percuma saja,” katanya.
Abddullah lalu menyoroti tentang penggeledahan yang dilakukan penyidik KPK harus memerlukan izin dari Pengadilan Negeri. Menurutnya, penggeledahan tidak perlu harus mengantongi izin resmi dari pengadilan, tapi cukup melalui pemberitahuan saja. Dia beralasan, apabila yang digeledah rumah ketua pengadilan, maka semuanya serba repot.
Kelemahan yang lain adalah tentang tidak tegasnya aturan tentang jabatan pimpinan KPK. Menurutnya, UU KPK saat ini sangat lemah mengatur hal tersebut dan berpotensi menimbulkan multitafsir. “Buktinya sekarang masih ada polemik tentang berapa banyak calon pimpinan KPK yang harus dipilih antara DPR dan pemerintah,” katanya. (kuh/bay/dim)

 

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 61 other followers