Archive for the ‘INFO’ Category

Nasionalisme di perbatasan dan BBM Malaysia

Nasionalisme di perbatasan dan BBM Malaysia

Selasa, 27 Maret 2012 12:32 WIB | 1169 Views

Amirullah

Samarinda (ANTARA News) – Minimnya pasokan bahan bakar minyak (BBM) ke wilayah perbatasan Indonesia – Malaysia di Kalimantan Timur, membuat warga setempat terpaksa menggunakan BBM dari negeri jiran.

“Tidak bisa dipungkiri, banyak produk negeri tetangga (Malaysia) termasuk BBM yang secara bebas diperjualbelikan di Kabupaten Nunukan, terlebih di Pulau Sebatik dan Krayan yang berbatasan langsung dengan Malaysia,” ungkap Kepala Sub Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Kabupaten Nunukan, Hasan Basri.

Membanjirnya produk Malaysia di wilayah perbatasan tak lepas dari kondisi geografis kedua negara yang langsung berhubungan darat serta banyaknya `jalur tikus` yang menyebabkan mudahnya masuk berbagai barang ilegal menuju ke Indonesia.

Perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Timur panjangnya 1.038 kilometer, sementara luas wilayah perbatasan adalah 57.731,64 kilometer persegi atau 23,54 persen dari luas provinsi Kalimantan Timur.  Di area ini ada 15 kecamatan.

“Kondisi geografis wilayah perbatasan yang sebagian besar masih sulit dijangkau melalui darat bahkan ada pula yang hanya bisa dijangkau melalui udara menjadi penyebab mudahnya masuk barang-barang ilegal ke wilayah Indonesia,” kata Hasan Basri sembari menunjuk serbuan produk-produk Malaysia ke daerahnya.

Demi menunjukkan rasa nasionalisme, pada Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-66 tahun lalu, warga di perbatasan membentangkan bendera Merah Putih sepanjang tiga kilometer, di Desa Simanggaris, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur, yang berbatasan langsung dengan negara bagian Sabah, Malaysia.

“Cara ini sebagai upaya memperlihatkan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa nasionalisme warga di perbatasan masih kokoh,” kata Hasan Basri.

Seorang warga Nunukan, Dahlan mengakui, bukan hanya BBM tetapi juga berbagai makanan dan kebutuhan pokok banyak diperjualbelikan di wilayah perbatasan.

“Jangankan di Pulau Sebatik, di ibukota Kabupaten Nunukan bahkan hingga Kota Tarakan, banyak produk Malaysia bebas dijual. Bahkan, pakaian, sepatu dan berbagai jenis aksesoris juga membanjiri Nunukan,” kata Dahlan.

Lebih dari itu kualitas produk Malaysia memang jauh lebih baik dari produk negeri sendiri.

“Gula dari Malaysia jauh lebih putih dan harganya hanya Rp9.000 per kilo dibanding gula Indonesia yang berwarna kekuning-kuningan dengan harga lebih Rp10 ribu,” kata Dahlan.

Terbiasa

Begitu pula elpiji, warga Nunukan lebih memilih buatan Malaysia karena isinya lebih padat, sementara kualitas tabung jauh lebih tebal sehingga sangat aman digunakan dibanding tabung gas ukuran tiga kilo buatan lokal.

Dahlan mengatakan adalah tidak sulit mencari produk negara tetangga di Nunukan.

Warga lainnya, Fahrulrozy mengaku lebih memilih menggunakan bensin dari Malaysia daripada harus mengantri di Agen Premium Minyak Solar yang hanya ada tiga di Nunukan.

“Itu pun sering kehabisan stok. Daripada harus mengantri, saya lebih memilih membeli bensin dari Malaysia yang banyak dijual secara eceran. Harganya sepuluh hingga limabelas ribu rupiah per botol, namun kualitasnya jauh lebih baik,” katanya.

Jika dicelupkan di tangan, bensin dari Malaysia langsung kering.

Ada tiga jenis bensin Malaysia yang dijual di Nunukan yakni ada yang berwarna biru, hijau dan kuning. “Persis sama dengan warna bensin kita. Bahkan, sebagain besar warga Pulau Sebatik menggunakan bensin dari Malaysia karena pasokan BBM dari Indonesia sendiri sangat minim,” ungkap Fahrulrozy.

Tak heran jika Camat Sebatik Barat, Burhanuddin mengatakan krisis BBM yang melanda sebagian besar wilayah Indonesia tidak terlalu berdampak pada warga pulau yang berbatasan langsung dengan Malaysia itu.

“Masyarakat di sini sudah terbiasa menggunakan BBM dari Malaysia sehingga dampak krisis terkait rencana kenaikan harga BBM tidak terlalu dirasakan,” kata Burhanuddin.

Untuk mencapai Tawau di Malaysia, dari Sebatik hanya butuh waktu 15 menit dengan menggunakan speedboat.

Bupati Kabupaten Malinau, Yansen mengakui, kesulitan BBM di wilayahnya yang juga berbatasan langsung dengan Malaysia sudah berlangsung bertahun-tahun.

“Dari dulu sudah sulit,” katanya sembari menyebutkan bahwa warganya sudah bertahun-tahun mengeluarkan Rp25 ribu untuk setiap liter BBM.

Kendati dihadapkan pada masalah keterbatasan BBM, warga di perbatasan tidak cengeng.  Yansen juga tak ingin hal ini dimasalahkan.  “Yang paling penting, bagaimana nasionalisme tetap terjaga,” demikian Yansen.

(A053/Z002)

Editor: Jafar M Sidik

Pengamat: konflik agraria meningkat

Pengamat: konflik agraria meningkat

Selasa, 27 Maret 2012 23:56 WIB | 978 Views

Yogyakarta (ANTARA News) – Konflik agraria di Indonesia meningkat cukup signifikan, karena tidak adanya kepastian hukum, kata pengamat ekonomi pertanian dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Masyhuri.

“Pada 2011 konflik agraria yang terjadi sebanyak 163 kasus, meningkat dibandingkan dengan 2010 yang hanya 106 kasus,” katanya dalam simposium `Reforma Agraria, Otonomi Daerah, dan Kedaulatan Ekonomi Bangsa`”, di Yogyakarta, Selasa.

Menurut dia, konflik tersebut terjadi akibat tidak adanya kepastian hukum, karena terdapat dualisme peraturan, yakni hukum nasional dan hukum adat.

“Selain itu, juga adanya ketimpangan dalam penguasaan tanah. Petani rata-rata hanya mengolah lahan kurang dari setengah hektare, seharusnya minimal dua hektare seperti yang diamanatkan undang-undang (UU),” katanya.

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Ryass Rasyid mengatakan dirinya akan mendesak presiden untuk merealisasikan delapan juta hektare tanah untuk rakyat miskin.

Selain itu, juga mencabut keputusan presiden tentang penundaan pelaksanaan otonomi daerah di bidang pertanahan, karena sudah semestinya pengelolaan pertanahan menjadi kewenangan daerah.

“Sejak munculnya Kepres Nomor 10 Tahun 2001 menjadikan pemerintah daerah sampai saat ini tidak memiliki kewenangan untuk mengurusi pertanahan. Tertunda hingga hari ini, padahal sudah ganti dua kali presiden,” katanya.

Menurut dia, kewenangan administrasi dan pengelolaan pertanahan oleh pemerintah daerah itu untuk mendorong kemajuan masyarakat.

“Tidak semua daerah mempunyai tambang dan hutan, tetapi yang pasti mereka memiliki tanah meskipun gersang. Tanah itu bisa digunakan sebagai `bargaining power` untuk investasi,” katanya.

Ia mengatakan saat ini yang dibutuhkan adalah membuat peraturan baru untuk merealisasikan penggunaan tanah demi sebesar-besarnya kepentingan rakyat.

“Jadi, reformasi agraria dalam konteks otonomi daerah itu untuk mencegah salah urus pertanahan karena begitu luasnya wilayah yang dikelola,” katanya.

Ketua Umum Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Isran Noor mengatakan tuntutan peran optimal pemerintah daerah untuk mengurusi admnistrasi pertanahan semakin menguat karena semakin sering muncul konflik agraria.

“Oleh karena itu, diperlukan peraturan pelaksanaan yang mengatur kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang berhadapan langsung dengan masalah konflik hak-ahak atas tanah,” katanya.
(L.B015*H010/M008)

Editor: Ruslan Burhani

 

Nasib Guru (Honorer), Sang Pahlawan Tanpa Tanda Jasa

Beranda Radio Video Sajian Dosir Interaktif

Para guru bersatu perjuangkan nasib

Avatar KBR 68H
Nasib Guru (Honorer), Sang Pahlawan Tanpa Tanda Jasa
Diterbitkan : 27 Maret 2012 – 9:35am | Oleh KBR 68H (Foto: KBR68H)

Ada enam ratus ribuan ribuan guru honorer di Indonesia. Nasib mereka berbeda dibanding guru dengan status PNS. Terutama dalam soal kesejahteraan. Reporter KBR68H Novri Lifinus membuat laporannya soal nasib para pahlawan tanpa tanda jasa ini.

Seorang guru honorer ada yang bergaji hanya berkisar Rp. 200-300 ribuan per bulan. Padahal, peran mereka sama dengan guru lainnya, mencerdaskan anak bangsa. Niat pemerintah mengangkat 30 persen dari mereka sebagai CPNS dinilai tak cukup.

Tetap bersyukur
Joko (46) adalah guru pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi di sebuah SMP negeri di Jakarta. Upahnya Rp. 50 ribu per hari. Kalau siswa libur, maka ia tidak mengajar dan tidak dapat honor. Berbeda dengan guru-guru berstatus PNS yang tetap ada penghasilan walau siswa libur. Misalnya saat hari raya atau libur kenaikan kelas.

Namun Joko masih bersyukur.

“Alhamdullilah, untuk guru di sini ada kenaikan sedikit. Kalau kemarin memang kita gaji itu 500 ribu. Alhamdullilah sekarang sudah ada kenaikan. Ada yang 800 ada yang satu juta. Dengan peraturan yang baru di sini, per hadir, 50 ribu. Kalau tidak hadir dipotong 50 ribu.”

Meskipun honornya kecil, Joko berkomitmen terus mengajar. Sudah 14 tahun ia menjadi guru,

Terus berjuang
Di sekolah negeri, nasib pegawai tata usaha honorer setali tiga uang dengan guru honorer. Kamir misalnya. Sudah 24 tahun ia menjadi petugas tata usaha di sebuah SMP negeri di Jakarta Utara. Sambil terus mengucap syukur, ia menyebut honornya Rp 1.020.000.

Sudah 22 tahun ia memperjuangkan nasibnya, namun sama sekali belum ada kemajuan.

“Selama ini terus terang, saya dari 25 (tahun) sama teman-teman itu berjuang, kelihatannya belum mendapat titik terang. Tidak ada kemajuan. Terus terang audiensi dengan pemerintah itu (sudah) berapa kali, sama DPRD, sama BKD, sama Wakadis.”

Komite sekolah
Di sekolah negeri SD dan SMP, guru honorer digaji menggunakan 20 persen anggaran BOS setempat. Namun, nilai 20 persen itu masih harus dibagi lagi dengan anggaran kegiatan-kegiatan sekolah lainnya. Kebijakan besaran gaji untuk guru honorer ditentukan kepala sekolah.

Sementara untuk SMA, guru honorer digaji melalui kebijakan Komite Sekolah yang terdiri dari orang tua murid, kata salah seorang wakil kepala sekolah negeri yang menolak disebut identitasnya. “Kalau PNS dapat gaji. Kalau honorer kan engga. Dia dapat honor. Honornya itu diambil dari dana Komite Sekolah.”

Swasta
Lalu bagaimana dengan guru di sekolah swasta? Kalau di Jakarta, mereka disebut sebagai guru bantu. Nasibnya hampir sama dengan guru honorer. Namun mereka dapat tunjangan yang disebut tunjangan sertifikasi. Dananya diambil dari APBN sebesar Rp 1,5 juta per bulan untuk satu guru.

Salah satu syaratnya sudah berpendidikan sarjana.

Syarifah, seorang guru TK sudah dapat tunjangan sertifikasi. Namun ia mengaku dipersulit. “Ikut tahun ini harus ada uji lagi, kompetensi, ujian. Makin dipersulit aja ya kayaknya. Jadi banyak guru yang mengeluhkan soalnya. Kalau yang tua-tua harus bersaing dengan yang muda-muda kan kasian juga.”

Rekan-rekan Syarifah juga mengaku sempat dipungli oknum dinas pendidikan untuk mendapat tunjangan ini.

“Kalau sudah tes kan ketakutan tidak lulus dan sebagainya. Akhirnya ada praktik itu deh, pungli atau sogok menyogok. Ini juga harus jadi pertimbangan Mendikbud lah untuk ke depannya. Supaya engga ada lagi (pungli). Ada sih katanya beberapa yang kena.”

Sebut saja Eko. Sudah dua tahunan ini ia menjadi guru PNS. Butuh kesabaran sekitar 14 tahun sebelum statusnya berubah dari guru honorer menjadi guru PNS.

“Pengalaman saya waktu itu datang ke Jakarta dengan dibekali sarjana pendidikan. Masuk ke sekolah tahun 1995. Saat itu saya jadi guru honorer. Terus lama prosesnya sampai, kalau engga salah, tahun 2003.”

Ikut tes
Delapan tahun jadi guru honorer, setelah itu Eko diangkat menjadi Tenaga Kerja Kontrak, dan selanjutnya sebagai Pegawai Tidak Tetap. Itu semua melalui tes yang dilakukan Pemerintah Jakarta. Lima tahun setelahnya, Eko baru diangkat jadi Calon PNS.

“Masih dites. TKK itu dites. Tesnya mulai dari pelajaran yang kita mampu, kuasai. Terus psikotes, sama ilmu pendidikan. Satu lagi kesehatan. Bisa empat kali tes itu dalam waktu yang berbeda. Jadi Pemda DKI engga semata-mata ngangkat. Tetap ada tes juga yang berat. Banyak yang nggak lolos?”

Masih ada 600-an ribu guru honorer di Indonesia yang menuntut pengangkatan seperti Eko, atau setidaknya mendapat kesempatan menjadi PNS.

Menurut anggota Dewan Perwakilan Daerah asal Jakarta, Pardi, tidak ada alasan untuk tidak mengangkat guru honorer jadi PNS. Pardi menambahkan, para guru honorer ini juga tidak perlu ikut tes lagi untuk jadi PNS.

“Ngapain lama-lama. Kan kasihan, ada yang 20 tahun, 25 tahun dia jadi guru honorer. Ternyata sampai sekarang tidak diangkat-angkat. Bahkan ada juga yang sampai pensiun tidak diangkat-angkat. Makanya sekarang target kita ini bagaimana caranya guru honorer, TU honorer ini jadi PNS. Tidak perlu ujian lagi. Langsung. Karena mereka udah bekerja, udah canggih. Yang ngajar udah biasa ngajar, TU kerjanya udah biasa. Bukan orang baru.”

Tiga puluh persen
Pemerintah hanya sanggup mengangkat guru honorer sebanyak 30 persen saja dari jumlah sekira 600-an ribu. Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Musliar Kasim mengatakan, mereka juga harus melalui tes seleksi.

“Nah makanya ke depan kita wanti-wanti. Kalo katakanlah kita butuh 650 ribu orang tapi apakah yang honor itu lebih baik dari yang tidak honor kan belum tentu juga. Makanya lebih baik kita, kalo kita butuh guru ke depan dengan seleksi yang baik, soalnya kita butuh orang yang cocok dengan keahliannya dan kompetensi yang mereka miliki makanya kami dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara sepakat dan sudah disetujui juga oleh DPR yang tidak diangkat seluruh honor kemarin dan pengangkatannya melalui seleksi.”

Diskriminasi
Nantinya para guru yang sudah diangkat jadi PNS ini juga harus siap ditempatkan di daerah. Tapi jangan diskriminasikan guru honorer yang sudah berumur. Ini yang dikhawatirkan Federasi Guru Independen, kata ketuanya Suparman.

“Karena kan harus dilihat pengabdian-pengabdian yang sudah dilakukan guru-guru tersebut. Dan sepanjang perjalanan pengabdian, guru-guru ini sudah boleh dibilang memberikan sumbangan tenaga, pikiran, pengabdiannya ini kepada bangsa dan negara ini sampai mendidik anak-anak sampai mereka berhasil menjadi orang, sarjana, dan seterusnya, dengan kondisi sekolah tersebut dan dengan keterbatasan guru yang bersangkutan. Tapi dengan seni mendidiknya, ia mampu.”

Joko, guru honorer, masih menunggu kejelasan nasib. Yang penting ada dukungan keluarga, itu sudah cukup buatnya untuk berkomitmen mengajar.

“Kita lihat namanya honorer banyak dukanya daripada sukanya. Kalau sukanya ya kita terima apa adanya. Istri juga terima apa adanya. Mengajar pun akan lebih fresh.”

Pejabat dan Staf Asyik Karaoke Saat Jam Kerja

28 Maret 2012 | BP
Pejabat dan Staf Asyik Karaoke Saat Jam Kerja
Singaraja (Bali Post) –

Seperti melupakan bencana alam yang terjadi di sejumlah desa di Buleleng. Buktinya, hampir seluruh pejabat bersama staf di lingkup Pemkab Buleleng asyik berlomba karaoke di Aula Kantor Bupati, Selasa (27/3) kemarin. Yang menarik, karaokean itu dilakukan pada jam kerja, mulai pagi hingga siang hari.

Lomba karaoke itu digelar untuk memeriahkan HUT ke-408 Kota Singaraja. Acara karaoke ini digagas oleh salah satu perusahaan di Buleleng dan menjadi agenda rutin setiap tahun. Hanya sangat diasayangkan, acara itu digelar pada jam kerja.

Acara yang dibanjiri pejabat dan PNS lingkup Pemkab Buleleng ini dibuka Sekkab Buleleng Ir. Dewa Ketut Puspaka mewakili Bupati Buleleng Putu Bagiada. Wakil Bupati, Made Arga Pynatih, juga hadir di tengah-tengah keceriaan para bawahannya berkaraoke dan sempat tampil ke panggung untuk berkaraoke. Aula tampak penuh dijejali pejabat setingkat kepala dinas (kadis), kepala bagian (kabag), dan staf. Masing-masing pejabat yang berkaraoke untuk mewakili instanasinya itu mengajak suporter yang mendukung agar bisa tampil maksimal dan memenangkan lomba.

Para suporter ini membawa sepanduk yang bertuliskan dukungan kepada para penyanyi andalan mereka yang tidak lain pimpinan di SKPD masing-masing. Tak heran acara ini penuh dengan hura-hura dan sepertinya mengabaikan tugas-tugas dinas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat luas.

Sekkab Dewa Ketut Puspaka menyatakan lomba karaoke ini merupakan kegiatan yang dapat menghibur staf karyawan/karyawati setelah setiap hari dijejali oleh rutinitas dan beban kerja, sehingga diperlukan kegiatan yang menghibur. Dari lomba karaoke diharapkan para peserta dapat menjadikan momentum ini untuk rileks, refreshing sejenak, dan meningkatkan tali persaudaraan di antara SKPD. ”Bukan juara tujuan akhir namun semua ini dapat menumbuhkembangkan semangat lomba untuk menuju kemenangan bersama dan membangun buleleng yang tercinta,” katanya. (kmb)

Rumah Rieke Diah Pitaloka Dilempari Bangkai Anjing

http://www.gatra.com/terpopuler/46-ekonomi/10485-rieke-beberkan-data-yang-tak-disampaikan-sby

Rieke Beberkan Data Yang Tak Disampaikan SBY

Sunday, 25 March 2012 21:21

Jakarta – Anggota DPR RI dari F-PDIP, Rieke Diah Pitaloka, menegaskan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak pernah menyampaikan perhitungan jika harga BBM tak dinaikkan terhadap APBN.

“Saya sampaikan data yang tidak pernah SBY sampaikan kepada rakyat. Hitungan sesungguhnya, bahwa tidak mengurangi subsidi dan tidak menaikkan harga BBM, sebetulnya APBN tidak jebol,” ungkapnya kepada wartawan di Jakarta, Minggu (25/3).

Menurutnya, perhitungan tersebut dikompilasi dari beberapa ekonom, bukan dari mazhab neolib. Perhitungannya, Indonesia menghasilkan 930.000 barel per hari dan harga minyak mentah 105 dolar Amerika per barel. Satu barel sama dengan 159 liter.

Biaya lifting ditambah refining dan transporting (LRT) sebesar 10 dolar Amerika per barel. Maka perhitungannya:
(10/159) x Rp 9000 = Rp 566 per liter.
Biaya LRT untuk 63 miliar liter = 63 milyar x Rp 566 = Rp 35,658 triliun
Lifting = 930.000 barel per hari,
atau = 930.000 x 365 = 339,450 juta barel per tahun.

Hak Indonesia adalah 70 persen, maka akan didapat 237,615 juta barel per tahun.
Konsumsi BBM Indonesia berjumlah 63 miliar liter per tahun atau dibagi dengan 159 = 396,226 juta barel per tahun.

Pertamina memperoleh dari konsumen :
= Rp 63 Miliar liter x Rp 4500
= Rp 283,5 triliun
Pertamina membeli dari pemerintah sebanyak 237,615 juta barel dengan harga per barelnya 105 dolar Amerika x Rp 9000
= Rp 224,546 triliun.

Kekurangan yang harus dimpor, yakni:
Konsumsi BBM di Indonesia – pembelian Pertamina ke pemerintah sebesar 158,611 juta barel. Perhitungannya = 158,611 juta barel 105 dolar x Rp 9000 = Rp 149,887 triliun

Kesimpulannya, Pertamina memperoleh hasil penjualan BBM premium sebesar 63 miliar liter dengan harga Rp 4.500, hasilnya Rp 283,5 triliun. Pertamina harus impor dari pasar internasional Rp 149,887 triliun.

Pertamina membeli dari pemerintah Rp 224,546 triliun. Pertamina mengeluarkan uang untuk LRT 63 miliar liter dengan harga per liter Rp 566 = Rp 35,658 triliun. Jumlah pengeluaran Pertamina Rp 410,091 triliun.

Pertamina kekurangan uang dan pemerintah membayar kekurangan itu yang disebut subsidi. Kekurangan yang dibayar pemerintah atau subsidi = jumlah pengeluaran Pertamina dikurangi dengan hasil penjualan Pertamina. Kebutuhan BBM di Indonesia = Rp 410,091 triliun – Rp 283,5 triliun = Rp 126,591 triliun.

Tapi ingat, Pemerintah juga memperoleh hasil penjualan juga kepada Pertamina karena Pertamina juga membeli dari pemerintah, sebesar Rp 224,546 triliun.

“Hal inilah yang tidak pernah disampaikan oleh pemerintah kepada masyarakat,” tegasnya.

Kesimpulannya, pemerintah malah kelebihan uang, yaitu sebesar perolehan hasil penjualan ke Pertamina – kekurangan yang dibayar Pemerintah (subsidi)
= Rp 224,546 triliun – Rp126,591 triliun
= Rp 97,955 triliun

“Artinya, APBN tidak jebol. Justru saya jadi bertanya, di mana sisa uang keuntungan SBY jual BBM Sebesar Rp 97,955 triliun, itu baru hitungan 1 tahun. Dimana uang rakyat yang merupakan keuntungan SBY jual BBM selama 7 tahun kekuasaannya?” ucapnya mempertanyakan. [IS]

Rieke: Tak Usah Takut Demo BBM, PDIP Tak Mungkin Gulingkan Pemerintah

Elvan Dany Sutrisno – detikNews

Senin, 26/03/2012 09:02 WIB

 

 

Jakarta Politikus PDIP, Rieke Dyah Pitaloka, meminta Partai Demokrat (PD) tak perlu risau dengan demo-demo anti kenaikan BBM. Walau kader PDIP turun ke jalan, tujuannya hanya untuk menolak kenaikan BBM, bukan menggulingkan pemerintahan SBY.

“Tidak perlu takut. Mana mungkin PDIP bisa menggulingkan pemerintahan yang disokong partai koalisi yang sangat besar,” jelas Rieke yang juga anggota Komisi IX DPR ini saat berbincang dengan detikcom, Senin (26/3/2012).

Rieke menjelaskan PDIP hanya mewakili kepentingan rakyat kecil, wong cilik yang dinilai banyak menderita karena kebijakan tidak populis itu. Jadi yang berunjuk rasa, bukan hanya kader PDIP tapi juga ada kader partai lain.

“Tidak semuanya PDIP, ada yang PKS dan Golkar,” imbuhnya.

Rieke malah heran dengan kebijakan pemerintah yang mengerahkan tentara. Tindakan itu dinilai sebagai ketakutan pemerintah akan rakyatnya sendiri yang berjuang menuntut haknya.

“Dan kalau memang tidak bermasalah kenapa menurunkan tentara dalam jumlah banyak? Makanya jangan dipancing dengan statemen BBM naik untuk menyelamatkan rakyat. Rakyat sudah capai,” tuturnya.

(ndr/vta)

 

 

Rumah Rieke Diah Pitaloka Dilempari Bangkai Anjing

Oleh Rachmat Hidayat | TRIBUNnews.com –  26-03-2012

Lihat Foto

  • Rumah Rieke Diah Pitaloka Dilempari Bangkai Anjing

RI Tetap Akan Beli 4 Pesawat Tanpa Awak Buatan Israel

RI Tetap Akan Beli 4 Pesawat Tanpa Awak Buatan Israel

M Rizki Maulana – detikNews

Senin, 26/03/2012 18:12 WIB

Jakarta Pihak Pemerintah RI telah memutuskan tetap akan membeli pesawat intai tanpa awak. Pesawat intai yang ingin dibeli oleh Pemerintah RI adalah pesawat dari Filipina yang menggunakan teknologi Israel.

“Kalau kontrak dengan perusahaan Filipina itu disetujui, pesawat akan datang 18 bulan setelah penandatanganan kontrak,” terang Wakil Menteri Pertahanan, Sjafrie Syamsuddin, dalam Rapat Kerja dengan Komisi I DPR, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (26/3/2012).

Meskipun membeli pesawat dengan teknologi Israel, Kemhan memastikan Indonesia sama sekali tidak ada hubungan dangang dengan Israel. “Kita tak membeli ke Israel. Kami tidak berhubungan dengan Israel,” tegas Sjafrie.

Sementara itu anggota Komisi I dari Fraksi Gerindra, Ahmad Muzani mempertanyakan mengapa Indonesia harus membeli dari Filipina. Karena menurutnya, Indonesia juga sudah mampu mebuat pesawat dengan jenis dan kemampuan yang hampir sama, dengan harga yang lebih murah.

“Kita juga sudah mampu bikin. Pesawat serupa bikinan PT DI malah sudah dipesan oleh Malaysia,” tutur Ahmad Muzani.

Pesawat yang dibeli oleh pihak Indonesia itu merupakan buatan pabrikan Filipina. Pesawat itu mampu terbang sampai 200-400 kilometer dengan penambahan kamera infra red yang bisa digunakan di malam hari. Keunggulan lain, tambah dia, pesawat ini bisa dioperasikan secara manual dengan daya jelajah terbang selama 20 jam.

Kemhan merencanakan membeli 4 pesawat jenis ini. Harganya diperkirakan mencapai USD 16 juta.

(riz/lh)

Rieke Diah Pitaloka Sebut Satu Juta Kader PDIP Demo

Rieke Diah Pitaloka Sebut Satu Juta Kader PDIP Demo
Penulis : Donny Andhika AM
Senin, 26 Maret 2012 13:35 WIB

JAKARTA–MICOM: Satu juta kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) akan turun ke jalan di seluruh Indonesia.

“Sudah bukan rahasia lagi kita minoritas di DPR. Artinya kalau tidak bersama rakyat tidak mungkin kita bisa menolak keputusan penaikan (harga) BBM ini,” ujar Politikus PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka saat dihubungi mediaIndonesia.com, Jakarta, Senin (26/3).

Ia mengatakan, sudah ada instruksi langsung dari Ketua umum (Megawati Soekarnoputri) untuk menolak penaikan (harga) BBM. “Saya yakin (demonstrasi) sampai satu juta (kader), karena PDIP ini kan tidak kecil-kecil amat kan. Kalau kita kumpulin aksi di Jakarta, Bandung, Jawa Timur saya kira nyampe angka segitu,” kata Rieke.

Untuk demonstrasi menolak penaikan harga BBM di Jakarta, PDI Perjuangan akan menggelarnya di depan Istana Negara. “Besok, Selasa (27/3), PDI Perjuangan dan beberapa elemen masyarakat akan ke Istana, tapi ada juga kawan-kawan buruh yang mengadakan aksi cukup besar di DPR,” ujar anggota komisi IX tersebut.

Tidak hanya tanggal 27 Maret, Rieke menambahkan, tanggal 29 Maret akan ada aksi demostrasi susulan yang lebih besar. (OL-11)

Demo BBM, Mahasiswa Bentrok dengan Polisi

Demo BBM, Mahasiswa Bentrok dengan Polisi

Tim Koresponden SCTV

26/03/2012 23:51
Liputan6.com, Bandung: Bentrokan antara mahasiswa dengan aparat terjadi saat berlangsung unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM di Bandung, Jawa Barat, Senin (26/3). Kericuhan terjadi saat mahasiswa memaksa masuk ke dalam kompleks Gedung Sate yang dijaga ketat ratusan anggota kepolisian dari Polrestabes Bandung. Untuk meredam emosi mahasiswa, petugas terus menambah kekuatan. Akhirnya para mahasiswa berhasil dipukul mundur.

Aksi menolak kenaikan harga BBM juga digelar di depan Gedung DPRD Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Demo digelar ratusan warga dari berbagai kalangan, seperti brigade prajurit tradisional, petani, pemulung, tukang parkir, seniman, dan anggota salah satu partai politik.

Selain menolak kenaikan harga BBM, mereka juga menolak pemberian bantuan langsung sementara masyarakat atau BLSM karena dianggap tidak akan mampu mengurangi beban akibat kenaikan harga BBM. Selain berorasi mereka juga memaksa pimpinan dan ketua fraksi DPRD Sleman untuk menandatangani pernyataan sikap menolak kenaikan harga BBM.

Di Bandara Internasional Polonia Medan, Sumatra Utara, ratusan buruh dan mahasiswa bentrok dengan polisi. Akibatnya, sejumlah orang terluka. Aksi saling lempar antara massa dan petugas kepolisian berlangsung selama setengah jam.

Ratusan penumpang yang akan berangkat melalui Bandara Polonia terpaksa dibatalkan. Pagar bandara sepanjang seratus meter pun roboh dirusak massa.

Aksi mereda setelah Kapolda Sumut dan Plt Gubernur Sumut datang ke lokasi bentrok di depan pintu masuk bandara. Mereka menenangkan para mahasiswa dan buruh yang melakukan aksi anarkis.(iAN)

Antisipasi Demo Besok, 22.000 Pasukan Disiagakan

8000 personil tni dan 22000 polisi disiagakan hadapi demo bbm

 

Sekitar 8000 personil TNI dan 22000 polisi dikerahkan untuk hadapi demo bbm. Pak SBY bilang jangan mempolitisir kenaikan harga bbm. Nyatanya sekitar 8000 personil TNI dikerahkan disamping polisi apakah ini bukan mempolitisir kenaikan harga bbm? Lucu kan ? Rupanya pemerintah SBY sudah tidak bisa lain lagi kecuali harus menggunakan cara-cara seperti ORBA dibawah Soeharto dengan mertua pak SBY jadi algojonya.
Salam,
Awind

IDSPS: pemerintah jangan takut hadapi demo BBM

Selasa, 27 Maret 2012 00:34 WIB | 1169 Views

Pengamanan Demo BBM Anggota TNI mengikuti apel di Kawasan Monas, Jakarta, Senin (26/3). Sekitar 8.000 personil TNI dikerahkan untuk membantu Polri dalam menangani pengamanan demonstrasi penolakan BBM di Jakarta pada Selasa (27/3). (FOTO ANTARA/Zabur Karuru) ()

Berita Terkait

Jakarta (ANTARA News) – Direktur Eksekutif Institute for Defense Security and Peace Studies (IDSPS) Mufti Makaarim A meminta pemerintah agar jangan ketakutan terhadap demonstrasi menolak kebijakan menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubdidi.

“Pemerintah tak perlu ketakutan dan tidak perlu berlebihan dalam menyikapinya,” katanya kepada ANTARA, Selasa.

Menurut dia, tindakan berlebihan justru akan memicu terjadinya kerusuhan yang justru merugikan semua pihak.

Ia menilai, demonstrasi besar-besaran terhadap kebijakan tersebut haruslah disikapi bijaksana dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat luas dalam menyampaikan aspirasinya.

Disisi lain, aparat kepolisian harusnya justru menjaga agar kegiatan menyampaikan pendapat tersebut berjalan dengan baik dan tidak melanggar undang-undang.

“Bukan malah menjadikan demonstrasi sebagai musuh harus ditekan, diintimidasi. Sebab, demonstrasi juga dilindungi undang-undang dan hak warga negara sesuai konstitusi,” katanya.

Ia juga menilai, keamanan dua lapis dengan melibatkan TNI sebaiknya tidak dilakukan dengan berlebihan. Penggunan TNI untuk menjaga tempat-tempat tertentu sepertinya tidak diperlukan secara kasat mata. Penggunaan TNI secara kasat mata justru memicu provokasi.

“Misalnya di depan Istana, di gedung DPR, kalau ditempatkan TNI malah jadinya provokasi. TNI itu tugasnya perang, kalau berhadap-hadapan dengan demonstran, maka logikanya berhadapan dengan musuh. Dan saya kira sampai saat ini tidak diperlukan TNI untuk mengamankan demonstrasi,” katanya.

Sementara itu pemerintah berencana menaikan harga bensin dari Rp4.500 menjadi Rp.6.000 per liter pada 1 April mendatang. Kebijakan ini ditempuh pemerintah mengingat semakin tingginya harga minyak di pasar dunia yang mengakibatkan subsidi BBM membengkak.

Pemerintah sebelumnya menggunakan asumsi harga minyak pada APBN 2012 sebesar 90 dolar as per barel. Namun harga minyak terus meningkat hingga menembus 120 dolar AS per barel. Hal inilah yang membuat subsidi membengkak. (M041)
Editor: B Kunto Wibisono

COPYRIGHT © 2012

=============

http://www.sinarharapan.co.id/content/read/antisipasi-demo-besok-22000-pasukan-disiagakan/

26.03.2012 12:06

Antisipasi Demo Besok, 22.000 Pasukan Disiagakan

Penulis : Toar S Purukan

(foto:SH/Septiawan)

JAKARTA – Jajaran Kepolisian Daerah Metro Jaya menyiagakan sedikitnya 22.000 personel guna menghadapi aksi unjuk rasa di Istana Negara di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (27/3). Khusus pengamanan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dilakukan pihak TNI.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Rikwanto ketika dihubungi SH, Senin (26/3) siang, mengatakan, selain sekitar Istana Negara, pengunjuk rasa direncanakan berunjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Gedung DPR Senayan Jakarta, serta kawasan Monumen Nasional (Monas).

Ia menyatakan, aksi unjuk rasa itu diperkirakan diikuti sedikitnya 8.000 orang yang tersebar di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Unjuk rasa itu dilakukan karena menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

“Kita akan sampaikan jika ada penambahan jumlah pendemo dan elemen yang akan menggelar aksi demo pada Selasa (27/3) besok,” kata Rikwanto.

Menurut dia, untuk mengantisipasi hal tersebut, pihaknya menyiagakan 22.000 personel. “Namun yang diturunkan ke lapangan disesuaikan dengan jumlah yang berunjuk rasa,” ujarnya.

Ia menambahkan, 22.000 personel tersebut akan disebar di beberapa tempat, di antaranya Istana Negara, Gedung DPR Senayan Jakarta, serta jalan-jalan yang akan dilewati pengunjuk rasa. Untuk pengamanan SPBU, pihaknya akan dibantu TNI.

Untuk mengantisipasi segala kemungkinan menjelang aksi unjuk rasa besok,

7.281 anggota TNI dan Polri, Senin (26/3) pagi menggelar apel pengamanan unjuk rasa di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Anggota TNI diturunkan lengkap dengan senjata laras panjang tanpa timah panas.

Komandan Dandim Jakarta Pusat Letkol (Inf) Agustinus Proboyo usai apel pengamanan di Monas itu mengatakan, pihaknya tidak menggunakan timah panas untuk langkah pengamanan pengunjuk rasa menolak kenaikan harga BBM itu. “Lihat ini semua senjata kosong, tidak ada isi (timah panas),” katanya.

Menurut Agus, anak buahnya akan ditempatkan di belakang polisi untuk berjaga-jaga apabila aksi berubah anarkis. Fungsi TNI hanya untuk mengamankan objek vital semata. “Kita gunakan tameng dan tangan kosong dan letaknya di belakang polisi yang berfungsi untuk mengamankan objek vital,” ujarnya.

Ia menambahkan, pengamanan tersebut sepenuhnya di bawah komando kepolisian. Aparat dari satuan Brimob, Shabara, dan Polantas diterjunkan untuk menjaga 23 titik di Jakarta Pusat, seperti di depan Istana Merdeka, Bundaran Hotel Indonesia, Bundaran Indosat, Kantor Wakil Presiden di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, dan kantor Kementerian Pertahanan di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

Alat taktis seperti dua kendaraan water cannon juga telah disiagakan. Kawat berduri telah dibentangkan di sepanjang depan Istana Merdeka.

PDIP Siapkan 1 Juta Kader

Keterangan yang diperoleh menyebutkan, aksi unjuk Selasa (27/3) besok juga diikuti kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). PDIP mengklaim pihaknya akan mengerahkan 1 juta kadernya yang datang dari pelbagai daerah di Tanah Air. Aksi serua juga dilakukan secara serempak di 33 provinsi lainnya.

Khusus di Ibu Kota, massa PDIP akan berkumpul di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, pada pukul 09.00 WIB, yang bergerak ke Istana Negara di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat.

Politikus PDIP Rieke Dyah Pitaloka di Jakarta, Senin (26/3) pagi, mengatakan, partainya selaku partai oposisi siap di garda depan menolak kenaikan BBM. “Bersama sejuta masyarakat di seluruh Indonesia kita berjuang menolak kenaikan harga BBM,” katanya seperti dikutip detik.com.

Dia mengaku, kader-kader PDIP akan turun ke jalan menyuarakan aspirasi dan mewakili seluruh rakyat Indonesia. Dia optimistis, langkah PDIP ini akan sukses menuai dukungan rakyat. “Ketua Umum (Megawati) ingin kita turun bersama rakyat betul-betul,” tuturnya.

Rieke menegaskan, bila pemerintah dalam hal ini, Partai Demokrat dengan koalisinya tidak ingin rakyat marah, suara dan aspirasi masyarakat tentu harus didengar. “Ini di daerah sebenarnya rakyat sudah marah. Rakyat bisa lebih marah lagi. Makanya jangan dipancing dengan statement BBM naik untuk menyelamatkan rakyat. Rakyat sudah capek,” ia menambahkan.

Dari Batam dilaporkan, 1.200 personel TNI dan Polri serta lapisan masyarakat siap mengamankan Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, menjelang kenaikan harga BBM. “Hari ini ada 1.200 personel yang siap mengamankan dan ikut dalam apel siaga,” kata Kepala Kepolisian Daerah Kepri Brigjend Yotje Mende dalam apel, Senin pagi.

Musyawarah Pimpinan Daerah Provinsi Kepulauan Riau menggelar apel siaga untuk mengantisipasi kenaikan harga BBM. “Apel siaga ini untuk persiapan kenaikan harga BBM per 1 April nanti,” kata Kepala Polda Kepri Brigjen Yootje Mende. Apel siaga, kata dia, adalah untuk menyinergikan antara berbagai aparat pemerintah dalam pengamanan.

Di tempat yang sama, Komandan Lantamal IV Tanjungpinang Laksamana Pertama TNI Darwanto mengatakan, kenaikan harga BBM demi kepentingan bangsa dan negara, bukan karena kepentingan pribadi. “Seluruh prajurit harus paham,” katanya.

Komandan Komando Resor Militer 033 Bunga Wirapratama Batam Kolonel Czi Adi Sudaryanto mengatakan, seluruh pihak harus saling mendukung dalam pengamanan Batam. “Hindari kegiatan kontraproduktif,” kata Danrem.

Wali Kota Batam, Ahmad Dahlan mengatakan, keamanan amat penting karena ada sekitar 1,1 juta penduduk bergantung hidup di kota industri. (Ant)

 

 

Murid TK diliburkan antisipasi demonstrasi besar-besaran

Murid TK diliburkan antisipasi demonstrasi besar-besaran

Senin, 26 Maret 2012 22:47 WIB | 1577 Views

Anak taman kanak-kanak mempunyai dunianya sendiri, yaitu bermain dan belajar bersosialisasi. Namun sejumlah pengelola taman kanak-kanak di Makassar memutuskan meliburkan sementara anak didiknya sebagai antisipasi demonstrasi besar-besaran menolak penaikan harga BBM bersubsidi. (FOTO ANTARA/Rahmad)

…demi keamanan murid-murid. Apabila kondisi sudah normal, maka murid-murid tidak boleh libur lagi…

Berita Terkait

 

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 62 other followers