Archive for the ‘INFO’ Category

22 Ribu Personel Bergerak Bila Jakarta Kacau

Refl  Sunny <ambon@tele2.se>: Apakah 22.000 personel cukup untuk bergerak. Mengapa SBY membisu atau tidak berkotek-kotek seperti ayam jantan menghadapi bahaya?
http://jakarta.tribunnews.com/2012/03/30/22-ribu-personel-bergerak-bila-jakarta-kacau
Kenaikan Harga BBM

22 Ribu Personel Bergerak Bila Jakarta Kacau

Tribunnews.com – Jumat, 30 Maret 2012 03:04 WIB
  + Text 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Jakarta siaga hari Jumat (30/03/2012) ini ketika DPR RI menggelar sidang paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, untuk memutuskan sikap dewan mengenai rencana pemerintah menaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Demonstrasi mahasiswa dan elemen masyarakat yang menolak rencana kenaikan harga BBM hari ini diperkirakan semakin panas.

Pemerintah rencana mengumumkan kenaikan harga BBM pada 1 April nanti.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Rikwanto, kepada Jakarta Post, Kamis (29/02/2012), menjelaskan, pihaknya siaga mengamankan Jakarta.

Pengamanan khusus dipersiapkan untuk Gedung DPR RI, titik yang diperkirakan akan menjadi pusat demonstrasi hari Jumat ini.

“Kami akan mengerahkan 1.900 personel, termasuk 300 prajurit TNI,” katanya.

Petugas keamanan akan diperkuat dua mobil Barracuda dan dua mobil water cannon.

Rikwanto menambahkan, 22 ribu personil siaga untuk mengantisipasi keadaan tidak menentu.

Polisi belum bisa mempridiksi jumlah massa yang terlibat pada demonstrasi hari Jumat.

Polisi berharap dapat memperoleh gambaran lebih jelas mengenai kekuatan massa Jumat pagi ini.

Rikwanto menegaskan polisi akan menempuh segala cara yang mungkin untuk menjaga keamanan.

“Polisi siap terhadap segala kemungkinan, termasuk bila situasi menjadi kacau,” ujarnya.

Editor: Dahlan Dahi

Fuel Price Protests Spread Across Indonesia

Fuel Price Protests Spread Across Indonesia

 

Refl  Sunny <ambon@tele2.se>: Pada tahun 1998, ketika Soeharto lagi melancong ke Afrika selatan di Indonesia terutama di Jakarta terjadi demonstrasi besar-besaran. Soeharto terpaksa memutuskan untuk memperpendek waktu kunjungannya dan terbirit-birit pulang. Sebelum sampai ke rumah beliau dan delegasinya mampir ke tanah suci untuk minta kekuatan gaip. Tetapi rupanya Allah menolak permohonannya untuk tetap bergoyang kaki dipanggung tahta kekuasaan negara, maka oleh sebab itu setelah tiba di rumah jatuh digeser dari tahtanya.
Sekarang SBY bersama ibu negaranya lagi di korea Selatan sementara di NKRI, diberbagai pelosok negeri rakyat berdemonstrasi menolak kebijaksanaannya untuk menaikan harga BBM. Apakah demonstrasi yang berlangsung sekarang ini membusuk kekuasaannya dan apakah SBY mengalami nasib seperti Soeharto?

Fuel Price Protests Spread Across Indonesia
March 27, 2012

A police officer shoots tear gas at students during their protests against the government A police officer shoots tear gas at students during their protests against the government’s planned fuel price hikes in Palu on Tuesday. (Antara Photo)
Tuesday’s “massive” protests may have failed to materialize in Jakarta, but across the country a series of smaller — and at times, more violent — protests sparked off as residents gathered in opposition to the government’s plan to slash fuel subsidies.

Demonstrations in Makassar and Palu turned violent on Tuesday as students clashed with police.

In Makassar, students threw stones at police officers, who returned fire with canisters of tear gas, on Jalan APP Tarani. The protestors had earlier looted a nearby restaurant, making off with some beverages, according to metrotvnews.com.

In Palu, more than a dozen students were injured in a brawl between protestors and security officers outside the Central Sulawesi Council’s office. The students were allegedly trying to break into the office when officers fired tear gas on the crowd.

The protestors were taken to two nearby hospitals for treatment.

“We want police to be responsible for this incident by paying the medical costs of all injured victims,” Ridwan, one of the students, said.

Peaceful protests were reported in Medan, Pekanbaru, Semarang, the East Java towns of Malang and Bangkalan, Banjarmasin, Mataram and Jayapura.

Most of the protests were led by student organizations and labor unions, although hundreds of Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P) members also took to the streets, in spite of party chairwoman Megawati Soekarnoputri’s request to avoid the protests.

Antara

Bom Molotov Melayang

RABU, 28 Maret 2012 | 533 Hits
Pendemo Vs Polisi
Bom Molotov Melayang
JAKARTA, AE.- Massa demonstran dari Konami (Koalisi Nasional Mahasiswa Indonesia) terlibat bentrok dengan aparat kepolisian di kawasan Gambir, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat. Bentrokan pecah sekitar pukul 15.00 WIB.

Sekitar 200 mahasiswa bertahan di bawah rel kereta api dekat Stasiun Gambir. Mereka terus melempari polisi yang berjarak sekitar 50 meter dengan batu dan botol. Sementara sekitar 300 aparat kepolisian berseragam lengkap dengan helm, tameng dan tongkat pemukul bertahan dekat Taman Monas.

Polisi akhirnya merangsek ke kerumunan massa Konami yang bertahan di bawah rel kereta Gambir, Jakarta Pusat. Bertameng dan membawa tongkat, polisi berupaya membubarkan mahasiswa yang sejak tadi melempar batu dan molotov.

Akibatnya massa Konami pun kocar-kacir melarikan diri. Ratusan mahasiswa berlarian ke Jalan Pejambon dan Jalan Medan Merdeka Timur. Sambil berlari, mahasiswa tetap melakukan perlawanan dengan melempar batu.

Polisi pun terus mengejar massa Konami. Polisi berbaris bergerak menuju kawasan Pejambon. Di ruas jalan itu, massa Konami banyak berkumpul setelah diusir dari Gambir.
Dua kendaraan water cannon menyemprotkan air ke kerumunan mahasiswa. Polisi juga menembakkan gas air mata beberapa kali. Hujan rintik-rintik tak menyurutkan bentrokan.

Belum diketahui penyebab bentrokan. Dikabarkan ada 12 mahasiswa yang diamankan polisi. Sebelumnya, salah satu peserta aksi menyebut bahwa kelompoknya membawa tinja. Kotoran itu akan dikeluarkan dari “persembunyian” bila polisi bertindak represif.
“Itu berawal sekelompok masa yang kita curigai dia mau menuju istana dan kita mencegah di Gambir, kita lakukan sweeping tapi mereka menolak,” tutur Kabidhumas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rikwanto, di Monas, Selasa (27/3).

Selain menolak diperiksa, menurut Rikwanto, massa juga melakukan provokasi. Oleh karena itu polisi mengambil langkah tegas dengan membubarkan massa demonstran.
Ada 35 orang yang diamankan oleh polisi karena menggunakan batu, kayu, dan molotov untuk melawan petugas. “Molotov ini dilempar dan mengenai Dalmas. Yang diamankan 35 orang dan sudah dibawa ke Polda kita periksa apakah mereka mahasiswa atau hanya simpatisan,” terangnya.

Rikwanto menjelaskan, dalam bentrokan tersebut ada 5 orang polisi dan 10 orang demonstran yang terluka. Dalam penanganan bentrokan, polisi juga sudah melakukannya sesuai prosedur. “Nggak ada tembakan, kita pakai senjata gas air mata,” jelasnya.

Total hari ini ada 3.500 orang yang melakukan unjuk rasa di berbagai wilayah Jabotabek. Polisi akan terus disiagakan hingga 5 Mei untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

Versi Konami anggota mereka yang menjadi korban dalam aksi ini cukup banyak.”Ada 12 orang yang luka-luka, kena gas air mata dan peluru,” kata juru bicara Konami, Hendra Saputra, Selasa (27/3).

Selain itu, ada juga 12 demonstran lainnya yang dibawa ke RSCM dan RSPAD untuk dirawat. Konami bersama PMI bahu-membahu mengevakuasi demonstran.

Yang terparah, ada demonstran yang mengalami patah tangan akibat pukulan polisi. Ada juga, lanjut Hendra, yang kakinya terkilir.

“Ada anggota kami yang pelipisnya sobek, dan sebagaian sesak kena gas air mata dan luka pukul,” beber Hendra. “Yang ketangkap 27 orang,” tandasnya.

Akibat aksi yang berlangsung pada sore tadi, kawasan Jalan Medan Merdeka Timur yang cukup lebar, sempat lumpuh cukup lama. Versi polisi, peserta demo yang mereka tahan ada sekitar 34 orang. Seluruh orang yang ditangkap langsung dibawa ke Polda Metro Jaya untuk diperiksa.

Dari polisi, sebanyak 5 anggotanya terluka. Kelima polisi ini langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. “5 Anggota Polri yang luka-luka dibawa ke rumah sakit,” kata salah satu sumber di kepolisian seperti dikutip dari detikcom, Selasa (27/3).
(dtc)

Orang Asli go to court to stake their land rights against National Park and palm oil plantation

MALAYSIA: Orang Asli go to court to stake their land rights against National Park and palm oil plantation

Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP)

INFORMATION SHARING
For further information, please see the contact details/reference given below

Category: IPs/IP Rights; Land, Territories and Resources   Date: 28 March 2012

MALAYSIA: Orang Asli go to court to stake their land rights against National Park and palm oil plantation

554691_354756287896733_144623915576639_961620_394834289_n
Jakun-Orang Asli from Kg Peta and the Mersing area share alight moment while waiting for thier case to be called.
28 March 2012

Orang Asli groups of Mersing and Bera districts are in the court asserting their rights to their traditional and customary lands against forced evictions for Endau Rompin National Park in Mersing and oil palm plantation in Bera.

On 21 March, the Orang Asli of Kampung Peta, Mersing, Johor filed an application for leave to apply for judicial review at Johor Bahru High Court against Mersing District Land Administrator’s order to evict the them from their customary land encompassing the Endau Rompin National Park. 51 Orang Asli from Kampung Peta and the neighbouring villages of Tanah Abang, Punan, and Mentelong travelled all the way from the interior of northeast Johor to the state capital for the court matter.

The court granted an interim stay pending the outcome of application for leave as sought by the Orang Asli applicants and vigorously objected by state attorneys. Had the stay not been granted, the authorities would have been at liberty to enforce the order that could result in 26 Orang Asli dwellings being demolished and/or crops and farms on customary land destroyed and/or the total prohibition of the Orang Asli from accessing to their land, which encompass part of the National Park.

In another land rights case of Semelai-Orang Asli from Kampung Bukit Rok and Kampung Ibam against the state and federal governments as well as the Department of Orang Asli Development (JAKOA), the judicial review began on Monday, 26 March and will be heard over three days at Shah Alam High Court.

 

The headmen of two Semelai villages in Bera, Pahang and four other villagers, in their representative capacities, are seeking declarations that the state authority failed to administratively gazette 2,023 hectares of their traditional lands that were approved for gazetting in 1974. Instead, the state gave a significant portion of the land to Felcra Berhad to be developed as an oil palm plantation for neighboring (non-Orang Asli) villagers. The area concerned was also the subject of a logging protest by the Semelai in April 2006.

 

The Orang Asli seek several other declarations from the court including that the non-action and/or action on the part of the respondents constituted a gross breach of their constitutional, statutory and fiduciary duties to safeguard and advance the welfare of the Semelai appellants.

 

For more information, see

 

 

*If you do not wish to receive these information-sharing emails from the AIPP, please send an email to aippmail@aippnet.org with “UNSUBSCRIBE” in the subject. 


——-
Research and Communication Development Programme
Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP)
108 Moo 5 Tamboon Sanpranate Amphur Sansai
Chiang Mai 50210 THAILAND
Tel: 66 5338 0168
Fax: 66 5338 0752

Sumber:AIPP Mail <aippmail@aippnet.org>
Date: March 28, 2012 6:16:17 PM GMT+07:00
Website: www.aippnet.org

A lesson to the world

Havana. March 22, 2012

POPE JOHN PAUL II’S VISIT TO CUBA
A lesson to the world

Dalia González del Gado

AS the Popemobile moved along Havana’s wide avenues lined with enthusiastic people, chants of “You can feel it, you can feel it, the Pope is here with us,” and “Juan Pablo, friend, Cuba is with you,” could be heard.


Current Vatican Secretary of State Cardinal Tarcisio Bertone, affirmed in his book Un cuore grande, Omaggio a Giovanni Paolo II that the Pope confided in him that possibly no head of state had so profoundly prepared for the visit of a Pontiff.

From January 21 through 25, 1998, Cuba gave the world a lesson, one of many. One did not have to be religious to feel the intensity of the encounter between the Cuban people and the Supreme Pontiff.

Cuba’s enemies wanted to celebrate. But the idea of an alleged Apocalypse presented by the foreign media ceded to the image of a people who listened with affection and respect to his message. Those five days did not change the history of Cuba, they enriched it.

Cardinal Roger Eychegaray, then president of the Justice and Peace Pontifical Commission, stated in an interview with Granma, “Rarely has a Papal visit aroused such universal interest and infused in his diverse interlocutors a responsibility so great that it commits all of one and everyone.”

Pope John Paul II defined a central theme in each one of the four masses he gave. In Santa Clara he dedicated his sermon to the family; in Camagüey to youth, and in Santiago de Cuba to the homeland.

In the José Martí Plaza de la Revolución he devoted his reflections to the role of laypersons in the Church.

REENCOUNTER WITH FIDEL

They already knew each other. They had met in the Vatican on November 19, 1996. Thousands of journalists, camera crews, reporters for various foreign television and press networks, transmitted images of a Pope and a Communist leader which swept aside ill-intentioned commentaries and their alleged differences with the second shaking of hands.


Believers and non-believers showed hospitality and respect toward the Holy Father during his visit to Cuba.

Fidel Castro received the Pope and bade him farewell at José Martí International Airport, and met with him privately in the Palace of the Revolution. He also accompanied John Paul II in the encounter with cultural figures and during the mass in Plaza de la Revolución.

“Fidel was the President who gave the best attention to Pope John Paul II,” Cardinal Tarcisio Bertone, current Vatican Secretary of State, affirmed years later in his book Un cuore grande, Omaggio a Giovanni Paolo II. “Fidel showed affection for the Pope, who was already ill, and John Paul II confided to me that possibly no head of state had so profoundly prepared for the visit of a Pontiff (…). Fidel had read the encyclicals and principal speeches of John Paul II and even some of his poems.”

A LESSON TO THE WORLD

The Supreme Pontiff’s visit to Cuba took place in the upheavals of the 1990s. The disappearance of socialism in Eastern Europe and the USSR had unleashed great euphoria within the U.S. government and among counterrevolutionary groups in Miami. It was predicted that the Cuban Revolution would collapse in a matter of days or weeks. Cuban exiles began to make political moves to organize a new government.

They themselves described John Paul II as a kind of exterminating angel of socialism, as a man whose visit would be prejudicial to the national social project.


The people greet His Holiness John
Paul II in Havana’s Plaza de la Revolución.
(Photo: Ahmed Velásquez)

With his usual clarity of vision, Fidel had observed that. “I see so many illusions being created in desperation, that the Pope’s visit will be somewhat tragic for the Cuban Revolution, a fiery sword which is going to liquidate socialism and communism in Cuba (…). They do not know the Pope, they do not know him (…). They are underestimating his intelligence, underestimating his character, underestimating his thinking.”

For that reason, as if in response to those deluding themselves, Fidel stated at the farewell to the Holy Father, “I think we have given a good example to the world: you, in visiting what certain people chose to call the last bastion of communism; we, in receiving the religious leader to whom they wanted to attribute the responsibility of having destroyed socialism in Europe. And there were those prophesying apocalyptical events. Some even dreamed of them.”

Unfortunately for those dreamers, Cuba demonstrated to the world that, despite erroneous interpretations, socialism can be reconciled with religious faith. Fidel confirmed that upon receiving the Pope. “There will not be any country better prepared to understand your felicitous idea, as we understand it and which is so similar to what we preach, that equitable distribution of wealth and solidarity among human beings and peoples must be globalized.”

AGAINST THE BLOCKADE

Fidel recalled the injustices being committed against the country. “Cuba, your Holiness, is currently standing up to the strongest power in history like a new David, a thousand times smaller, who in the same spirit of biblical times, is fighting to survive against a gigantic Goliath of the nuclear age who is trying to prevent our development by forcing us to surrender through sickness and hunger. If that story had not been written then, it would have had to have been written today. This monstrous crime cannot be ignored or excuses given for it.”

For that reason, it was gratifying to hear the leader of the Catholic Church condemn the U.S. blockade of Cuba, describing it as “restrictive economic measures imposed from outside of the country, unjust and ethically unacceptable.”

At the same time he criticized neoliberalism, then in its apogee. “Economically unsustainable programs are being imposed on nations, as a condition of receiving more aid and the exaggerated enrichment of a few at the cost of the impoverishment of many can be confirmed.”

MESSAGES OF ENCOURAGEMENT AND GRATITUDE

“Dear Cubans, upon leaving this beloved land, I am taking with me a lasting impression of these days and great confidence in the future of your homeland,” John Paul II affirmed in his farewell address.

“I have experienced full and moving events with the people of God, on a pilgrimage through the beautiful land of Cuba, which has left a profound impression on me. I will take with me the memory of the faces of so many people whom I have met during the last few days. I am grateful for your cordial hospitality, a genuine expression of the Cuban soul.”

His words were in response to all the affection shown him by the Cuban population. Everyone – believers and non-believers – gave the Pope a massive demonstration of hospitality and respect.

AMPI: Kenaikan harga BBM sangat terasa pada rakyat miskin

AMPI: Kenaikan harga BBM sangat terasa pada rakyat miskin

Rabu, 28 Maret 2012 00:56 WIB | 484 Views

Tolak Kenaikan BBM Massa yang terdiri dari mahasiswa, LSM, serta partai politik berunjuk rasa menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM di depan Istana Negara RI, Jakarta, Selasa (27/3). Mereka menolak kenaikan harga BBM karena memicu kenaikan harga bahan-bahan pokok yang akan menyengsarakan rakyat kecil. (FOTO ANTARA/Yudhi Mahatma) ()

Berita Terkait

Medan (ANTARA News) – Dewan Pimpinan Daerah Satuan Mahasiswa Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia, Kota Medan mengatakan, dengan terjadinya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), jelas sangat terasa sekali kepada rakyat miskin.

Hal tersebut dikatakan Koordinator Aksi Unjuk Rasa DPD Satma AMPI Kota Medan, Agung dalam menyampaikan orasinya di depan kantor DPRD Sumatera Utara di Jalan Imam Bonjol Medan, Selasa.

Kenaikan harga BBM tersebut, menurut dia, juga akan berdampak luas dan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan serta buruh yang bekerja di sebuah perusahaan.

“Sebab perusahaan/pabrik yang memperkerjakan buruh itu, tidak akan mampu lagi menggaji mereka, akibat dampak kenaikan BBM tersebut. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan perlu atau tidaknya menaikkan BBM itu,” kata Agung.

Selanjutnya dia mengatakan, kenaikan harga BBM juga akan melambungnya harga sandang dan pangan, biaya kesehatan dan pendidikan semakin mahal.

Begitu juga dengan angka kemiskinan akan semakin bertambah banyak, hal ini juga perlu dipikirkan oleh pemerintah yang menaikkan harga BBM tersebut, kata Agung dalam menyampaikan aspirasinya di gedung “bapak rakyat” itu.

“Jadi, kami mahasiswa tetap menolak dan menentang kenaikan harga BBM tersebut,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sumut Sigit Pramono Asri mengatakan, pihaknya tetap akan menyampaikan aspirasi dari mahasiswa yang menolak kenaikan harga BBM tersebut.

Aspirasi mahasiswa ini, menurut dia, tidaknya hanya disampaikan kepada Ketua DPRD Sumut, tetapi juga diteruskan ke DPR RI.

“Jadi, kita tetap peduli dengan apa yang telah disampaikan adik-adik mahasiswa tersebut,” kata Sigit.

Dalam aksi demo yang dilakukan puluhan mahasiswa di kantor DPRD Sumut itu berlangsung aman, tertib dan lancar, serta tidak ada terjadi keributan.

Meski pun para mahasiswa tersebut tidak diperkenankan oleh aparat kepolisian untuk masuk ke kedalam gedung DPRD Sumut yang cukup megah itu.Para mahasiswa itu kelihatan duduk dibagian badan Jalan Imam Bonjol Medan, persis di depan pintu gerbang kantor DPRD Sumut.

Bahkan, para anggota DPRD Sumut Brilian Mochtar dan lainnya juga ikut duduk dengan mahasiswa di jalan protokol tersebut.

Karena aksi unjuk rasa itu, Jalan Imam Bonjol Medan juga ditutup sementara waktu demi pengamanan dan hal-hal yang tidak diingini terjadi.Ratusan personel kepolisian juga berjaga-jaga di lokasi tersebut. (ANT)

Editor: B Kunto Wibisono

 

Brimob Rampas Kaset dan Cekik Kamerawan

Brimob Rampas Kaset dan Cekik Kamerawan

Tuesday, 27 March 2012 22:46

Jakarta – Dua orang kamerawan, masing-masing Adi Hartanto dari TVOne dan seorang kamerawan Global TV, dipaksa aparat Brimob menyerahkan kaset rekaman liputan aksi bentrok pengunjuk rasa Koalisi Nasional Mahasiswa Indonesia (Konami) dengan aparat kepolisian, di depan Stasiun Kereta Api Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (27/3).

Perampasan tersebut dilakukan dua anggota Brimob, setelah 10 anggota Brimob lainnya menghalang-halangi Adi dan temannya agar tidak mengambil gambar saat polisi melakukan penangkapan terhadap belasan mahasiswa penentang kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang berakhir rusuh.

Dua anggota Brimob berusaha merebut kamera dan memepet Adi ke arah tembok, sambil memaksa menyerahkan kaset, meski Adi telah menunjukkan kartu pers dan membuka jaketnya, agar seragam stasiun televisi tersebut dikenali. Selain itu, Adi mengaku dicekik oleh dua orang Brimob tersebut.

“Gua ditutup-tutupin saat akan menggambil gambar, kamera diambil lalu diganjel pake bambu. Gua dipaksa keluarin kasetnya. Bukan hanya gua, anak Global TV juga dirampas,” ungkapnya kepada wartawan, di depan Stasiun Gambir, Jakarta.

Selain itu, Adi juga mengaku dicekik agar kaset yang berisi rekaman bentrok miliknya diberikan. Setelah kaset diberikan, anggota Brimob yang lain kembali menghampiri dirinya dan meminta kaset lainnya.

Adapun isi kaset itu, diakui Adi merekam seluruh kejadian bentrok mahasiswa dan polisi sejak awal terjadinya bentrok, yakni persisnya di depan Gedung Pertamina hingga berakhir di depan Markas Kostrad. Selain itu, kaset tersebut berisi penangkapan mahasiswa pertama oleh Brimob yang disertai pemukulan.

“Isi rekaman itu dari awal hingga akhir bentrok. Ada rekaman penangkapan dan pemukulan oleh polisi,” bebernya.

Aksi bentrokan tersebut berlangsung cukup lama, hampir sekitar 1 jam 30 menit. Untuk membubarkan sekitar 600 mahasiswa itu, polisi menembakan gas air mata yang kemudian dibalas lemparan batu dari demonstran.

Mahasiswa akhirnya terpojok setelah ribuan polisi merangsek dan memblokade beberapa ruas jalan, sehingga akhirnya mahasiswa terkepung. Dari pantauan Gatranews, belasan hingga puluhan demonstran diamankan polisi. [IS]

Nasionalisme di perbatasan dan BBM Malaysia

Nasionalisme di perbatasan dan BBM Malaysia

Selasa, 27 Maret 2012 12:32 WIB | 1169 Views

Amirullah

Samarinda (ANTARA News) – Minimnya pasokan bahan bakar minyak (BBM) ke wilayah perbatasan Indonesia – Malaysia di Kalimantan Timur, membuat warga setempat terpaksa menggunakan BBM dari negeri jiran.

“Tidak bisa dipungkiri, banyak produk negeri tetangga (Malaysia) termasuk BBM yang secara bebas diperjualbelikan di Kabupaten Nunukan, terlebih di Pulau Sebatik dan Krayan yang berbatasan langsung dengan Malaysia,” ungkap Kepala Sub Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Kabupaten Nunukan, Hasan Basri.

Membanjirnya produk Malaysia di wilayah perbatasan tak lepas dari kondisi geografis kedua negara yang langsung berhubungan darat serta banyaknya `jalur tikus` yang menyebabkan mudahnya masuk berbagai barang ilegal menuju ke Indonesia.

Perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Timur panjangnya 1.038 kilometer, sementara luas wilayah perbatasan adalah 57.731,64 kilometer persegi atau 23,54 persen dari luas provinsi Kalimantan Timur.  Di area ini ada 15 kecamatan.

“Kondisi geografis wilayah perbatasan yang sebagian besar masih sulit dijangkau melalui darat bahkan ada pula yang hanya bisa dijangkau melalui udara menjadi penyebab mudahnya masuk barang-barang ilegal ke wilayah Indonesia,” kata Hasan Basri sembari menunjuk serbuan produk-produk Malaysia ke daerahnya.

Demi menunjukkan rasa nasionalisme, pada Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-66 tahun lalu, warga di perbatasan membentangkan bendera Merah Putih sepanjang tiga kilometer, di Desa Simanggaris, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur, yang berbatasan langsung dengan negara bagian Sabah, Malaysia.

“Cara ini sebagai upaya memperlihatkan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa nasionalisme warga di perbatasan masih kokoh,” kata Hasan Basri.

Seorang warga Nunukan, Dahlan mengakui, bukan hanya BBM tetapi juga berbagai makanan dan kebutuhan pokok banyak diperjualbelikan di wilayah perbatasan.

“Jangankan di Pulau Sebatik, di ibukota Kabupaten Nunukan bahkan hingga Kota Tarakan, banyak produk Malaysia bebas dijual. Bahkan, pakaian, sepatu dan berbagai jenis aksesoris juga membanjiri Nunukan,” kata Dahlan.

Lebih dari itu kualitas produk Malaysia memang jauh lebih baik dari produk negeri sendiri.

“Gula dari Malaysia jauh lebih putih dan harganya hanya Rp9.000 per kilo dibanding gula Indonesia yang berwarna kekuning-kuningan dengan harga lebih Rp10 ribu,” kata Dahlan.

Terbiasa

Begitu pula elpiji, warga Nunukan lebih memilih buatan Malaysia karena isinya lebih padat, sementara kualitas tabung jauh lebih tebal sehingga sangat aman digunakan dibanding tabung gas ukuran tiga kilo buatan lokal.

Dahlan mengatakan adalah tidak sulit mencari produk negara tetangga di Nunukan.

Warga lainnya, Fahrulrozy mengaku lebih memilih menggunakan bensin dari Malaysia daripada harus mengantri di Agen Premium Minyak Solar yang hanya ada tiga di Nunukan.

“Itu pun sering kehabisan stok. Daripada harus mengantri, saya lebih memilih membeli bensin dari Malaysia yang banyak dijual secara eceran. Harganya sepuluh hingga limabelas ribu rupiah per botol, namun kualitasnya jauh lebih baik,” katanya.

Jika dicelupkan di tangan, bensin dari Malaysia langsung kering.

Ada tiga jenis bensin Malaysia yang dijual di Nunukan yakni ada yang berwarna biru, hijau dan kuning. “Persis sama dengan warna bensin kita. Bahkan, sebagain besar warga Pulau Sebatik menggunakan bensin dari Malaysia karena pasokan BBM dari Indonesia sendiri sangat minim,” ungkap Fahrulrozy.

Tak heran jika Camat Sebatik Barat, Burhanuddin mengatakan krisis BBM yang melanda sebagian besar wilayah Indonesia tidak terlalu berdampak pada warga pulau yang berbatasan langsung dengan Malaysia itu.

“Masyarakat di sini sudah terbiasa menggunakan BBM dari Malaysia sehingga dampak krisis terkait rencana kenaikan harga BBM tidak terlalu dirasakan,” kata Burhanuddin.

Untuk mencapai Tawau di Malaysia, dari Sebatik hanya butuh waktu 15 menit dengan menggunakan speedboat.

Bupati Kabupaten Malinau, Yansen mengakui, kesulitan BBM di wilayahnya yang juga berbatasan langsung dengan Malaysia sudah berlangsung bertahun-tahun.

“Dari dulu sudah sulit,” katanya sembari menyebutkan bahwa warganya sudah bertahun-tahun mengeluarkan Rp25 ribu untuk setiap liter BBM.

Kendati dihadapkan pada masalah keterbatasan BBM, warga di perbatasan tidak cengeng.  Yansen juga tak ingin hal ini dimasalahkan.  “Yang paling penting, bagaimana nasionalisme tetap terjaga,” demikian Yansen.

(A053/Z002)

Editor: Jafar M Sidik

Pengamat: konflik agraria meningkat

Pengamat: konflik agraria meningkat

Selasa, 27 Maret 2012 23:56 WIB | 978 Views

Yogyakarta (ANTARA News) – Konflik agraria di Indonesia meningkat cukup signifikan, karena tidak adanya kepastian hukum, kata pengamat ekonomi pertanian dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Masyhuri.

“Pada 2011 konflik agraria yang terjadi sebanyak 163 kasus, meningkat dibandingkan dengan 2010 yang hanya 106 kasus,” katanya dalam simposium `Reforma Agraria, Otonomi Daerah, dan Kedaulatan Ekonomi Bangsa`”, di Yogyakarta, Selasa.

Menurut dia, konflik tersebut terjadi akibat tidak adanya kepastian hukum, karena terdapat dualisme peraturan, yakni hukum nasional dan hukum adat.

“Selain itu, juga adanya ketimpangan dalam penguasaan tanah. Petani rata-rata hanya mengolah lahan kurang dari setengah hektare, seharusnya minimal dua hektare seperti yang diamanatkan undang-undang (UU),” katanya.

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Ryass Rasyid mengatakan dirinya akan mendesak presiden untuk merealisasikan delapan juta hektare tanah untuk rakyat miskin.

Selain itu, juga mencabut keputusan presiden tentang penundaan pelaksanaan otonomi daerah di bidang pertanahan, karena sudah semestinya pengelolaan pertanahan menjadi kewenangan daerah.

“Sejak munculnya Kepres Nomor 10 Tahun 2001 menjadikan pemerintah daerah sampai saat ini tidak memiliki kewenangan untuk mengurusi pertanahan. Tertunda hingga hari ini, padahal sudah ganti dua kali presiden,” katanya.

Menurut dia, kewenangan administrasi dan pengelolaan pertanahan oleh pemerintah daerah itu untuk mendorong kemajuan masyarakat.

“Tidak semua daerah mempunyai tambang dan hutan, tetapi yang pasti mereka memiliki tanah meskipun gersang. Tanah itu bisa digunakan sebagai `bargaining power` untuk investasi,” katanya.

Ia mengatakan saat ini yang dibutuhkan adalah membuat peraturan baru untuk merealisasikan penggunaan tanah demi sebesar-besarnya kepentingan rakyat.

“Jadi, reformasi agraria dalam konteks otonomi daerah itu untuk mencegah salah urus pertanahan karena begitu luasnya wilayah yang dikelola,” katanya.

Ketua Umum Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Isran Noor mengatakan tuntutan peran optimal pemerintah daerah untuk mengurusi admnistrasi pertanahan semakin menguat karena semakin sering muncul konflik agraria.

“Oleh karena itu, diperlukan peraturan pelaksanaan yang mengatur kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang berhadapan langsung dengan masalah konflik hak-ahak atas tanah,” katanya.
(L.B015*H010/M008)

Editor: Ruslan Burhani

 

Nasib Guru (Honorer), Sang Pahlawan Tanpa Tanda Jasa

Beranda Radio Video Sajian Dosir Interaktif

Para guru bersatu perjuangkan nasib

Avatar KBR 68H
Nasib Guru (Honorer), Sang Pahlawan Tanpa Tanda Jasa
Diterbitkan : 27 Maret 2012 – 9:35am | Oleh KBR 68H (Foto: KBR68H)

Ada enam ratus ribuan ribuan guru honorer di Indonesia. Nasib mereka berbeda dibanding guru dengan status PNS. Terutama dalam soal kesejahteraan. Reporter KBR68H Novri Lifinus membuat laporannya soal nasib para pahlawan tanpa tanda jasa ini.

Seorang guru honorer ada yang bergaji hanya berkisar Rp. 200-300 ribuan per bulan. Padahal, peran mereka sama dengan guru lainnya, mencerdaskan anak bangsa. Niat pemerintah mengangkat 30 persen dari mereka sebagai CPNS dinilai tak cukup.

Tetap bersyukur
Joko (46) adalah guru pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi di sebuah SMP negeri di Jakarta. Upahnya Rp. 50 ribu per hari. Kalau siswa libur, maka ia tidak mengajar dan tidak dapat honor. Berbeda dengan guru-guru berstatus PNS yang tetap ada penghasilan walau siswa libur. Misalnya saat hari raya atau libur kenaikan kelas.

Namun Joko masih bersyukur.

“Alhamdullilah, untuk guru di sini ada kenaikan sedikit. Kalau kemarin memang kita gaji itu 500 ribu. Alhamdullilah sekarang sudah ada kenaikan. Ada yang 800 ada yang satu juta. Dengan peraturan yang baru di sini, per hadir, 50 ribu. Kalau tidak hadir dipotong 50 ribu.”

Meskipun honornya kecil, Joko berkomitmen terus mengajar. Sudah 14 tahun ia menjadi guru,

Terus berjuang
Di sekolah negeri, nasib pegawai tata usaha honorer setali tiga uang dengan guru honorer. Kamir misalnya. Sudah 24 tahun ia menjadi petugas tata usaha di sebuah SMP negeri di Jakarta Utara. Sambil terus mengucap syukur, ia menyebut honornya Rp 1.020.000.

Sudah 22 tahun ia memperjuangkan nasibnya, namun sama sekali belum ada kemajuan.

“Selama ini terus terang, saya dari 25 (tahun) sama teman-teman itu berjuang, kelihatannya belum mendapat titik terang. Tidak ada kemajuan. Terus terang audiensi dengan pemerintah itu (sudah) berapa kali, sama DPRD, sama BKD, sama Wakadis.”

Komite sekolah
Di sekolah negeri SD dan SMP, guru honorer digaji menggunakan 20 persen anggaran BOS setempat. Namun, nilai 20 persen itu masih harus dibagi lagi dengan anggaran kegiatan-kegiatan sekolah lainnya. Kebijakan besaran gaji untuk guru honorer ditentukan kepala sekolah.

Sementara untuk SMA, guru honorer digaji melalui kebijakan Komite Sekolah yang terdiri dari orang tua murid, kata salah seorang wakil kepala sekolah negeri yang menolak disebut identitasnya. “Kalau PNS dapat gaji. Kalau honorer kan engga. Dia dapat honor. Honornya itu diambil dari dana Komite Sekolah.”

Swasta
Lalu bagaimana dengan guru di sekolah swasta? Kalau di Jakarta, mereka disebut sebagai guru bantu. Nasibnya hampir sama dengan guru honorer. Namun mereka dapat tunjangan yang disebut tunjangan sertifikasi. Dananya diambil dari APBN sebesar Rp 1,5 juta per bulan untuk satu guru.

Salah satu syaratnya sudah berpendidikan sarjana.

Syarifah, seorang guru TK sudah dapat tunjangan sertifikasi. Namun ia mengaku dipersulit. “Ikut tahun ini harus ada uji lagi, kompetensi, ujian. Makin dipersulit aja ya kayaknya. Jadi banyak guru yang mengeluhkan soalnya. Kalau yang tua-tua harus bersaing dengan yang muda-muda kan kasian juga.”

Rekan-rekan Syarifah juga mengaku sempat dipungli oknum dinas pendidikan untuk mendapat tunjangan ini.

“Kalau sudah tes kan ketakutan tidak lulus dan sebagainya. Akhirnya ada praktik itu deh, pungli atau sogok menyogok. Ini juga harus jadi pertimbangan Mendikbud lah untuk ke depannya. Supaya engga ada lagi (pungli). Ada sih katanya beberapa yang kena.”

Sebut saja Eko. Sudah dua tahunan ini ia menjadi guru PNS. Butuh kesabaran sekitar 14 tahun sebelum statusnya berubah dari guru honorer menjadi guru PNS.

“Pengalaman saya waktu itu datang ke Jakarta dengan dibekali sarjana pendidikan. Masuk ke sekolah tahun 1995. Saat itu saya jadi guru honorer. Terus lama prosesnya sampai, kalau engga salah, tahun 2003.”

Ikut tes
Delapan tahun jadi guru honorer, setelah itu Eko diangkat menjadi Tenaga Kerja Kontrak, dan selanjutnya sebagai Pegawai Tidak Tetap. Itu semua melalui tes yang dilakukan Pemerintah Jakarta. Lima tahun setelahnya, Eko baru diangkat jadi Calon PNS.

“Masih dites. TKK itu dites. Tesnya mulai dari pelajaran yang kita mampu, kuasai. Terus psikotes, sama ilmu pendidikan. Satu lagi kesehatan. Bisa empat kali tes itu dalam waktu yang berbeda. Jadi Pemda DKI engga semata-mata ngangkat. Tetap ada tes juga yang berat. Banyak yang nggak lolos?”

Masih ada 600-an ribu guru honorer di Indonesia yang menuntut pengangkatan seperti Eko, atau setidaknya mendapat kesempatan menjadi PNS.

Menurut anggota Dewan Perwakilan Daerah asal Jakarta, Pardi, tidak ada alasan untuk tidak mengangkat guru honorer jadi PNS. Pardi menambahkan, para guru honorer ini juga tidak perlu ikut tes lagi untuk jadi PNS.

“Ngapain lama-lama. Kan kasihan, ada yang 20 tahun, 25 tahun dia jadi guru honorer. Ternyata sampai sekarang tidak diangkat-angkat. Bahkan ada juga yang sampai pensiun tidak diangkat-angkat. Makanya sekarang target kita ini bagaimana caranya guru honorer, TU honorer ini jadi PNS. Tidak perlu ujian lagi. Langsung. Karena mereka udah bekerja, udah canggih. Yang ngajar udah biasa ngajar, TU kerjanya udah biasa. Bukan orang baru.”

Tiga puluh persen
Pemerintah hanya sanggup mengangkat guru honorer sebanyak 30 persen saja dari jumlah sekira 600-an ribu. Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Musliar Kasim mengatakan, mereka juga harus melalui tes seleksi.

“Nah makanya ke depan kita wanti-wanti. Kalo katakanlah kita butuh 650 ribu orang tapi apakah yang honor itu lebih baik dari yang tidak honor kan belum tentu juga. Makanya lebih baik kita, kalo kita butuh guru ke depan dengan seleksi yang baik, soalnya kita butuh orang yang cocok dengan keahliannya dan kompetensi yang mereka miliki makanya kami dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara sepakat dan sudah disetujui juga oleh DPR yang tidak diangkat seluruh honor kemarin dan pengangkatannya melalui seleksi.”

Diskriminasi
Nantinya para guru yang sudah diangkat jadi PNS ini juga harus siap ditempatkan di daerah. Tapi jangan diskriminasikan guru honorer yang sudah berumur. Ini yang dikhawatirkan Federasi Guru Independen, kata ketuanya Suparman.

“Karena kan harus dilihat pengabdian-pengabdian yang sudah dilakukan guru-guru tersebut. Dan sepanjang perjalanan pengabdian, guru-guru ini sudah boleh dibilang memberikan sumbangan tenaga, pikiran, pengabdiannya ini kepada bangsa dan negara ini sampai mendidik anak-anak sampai mereka berhasil menjadi orang, sarjana, dan seterusnya, dengan kondisi sekolah tersebut dan dengan keterbatasan guru yang bersangkutan. Tapi dengan seni mendidiknya, ia mampu.”

Joko, guru honorer, masih menunggu kejelasan nasib. Yang penting ada dukungan keluarga, itu sudah cukup buatnya untuk berkomitmen mengajar.

“Kita lihat namanya honorer banyak dukanya daripada sukanya. Kalau sukanya ya kita terima apa adanya. Istri juga terima apa adanya. Mengajar pun akan lebih fresh.”

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 62 other followers