Archive for the ‘INFO’ Category

Ini Dia Alasan ATC Cengkareng Izinkan Sukhoi Turun ke 6 Ribu Kaki

Ini Dia Alasan ATC Cengkareng Izinkan Sukhoi Turun ke 6

Ribu Kaki

Indra Subagja – detikNews
Minggu, 13/05/2012 12:28 WIB
jakarta ATC Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng mengamini memberikan izin kepada Sukhoi SuperJet 100 untuk turun dari ketinggian 10 ribu kaki ke 6 ribu kaki. Salah satu alasannya karena saat izin diberikan Sukhoi berada di area aman.

“ATC memberikan izin pesawat turun dari 10 ribu kaki ke 6 ribu karena ada permintaan dari pilot. Itu adalah flight plane yang diminta Sukhoi ke radial 200 dan 20 nautical mile dari Lanud Halim. Itu adalah wilayah Bogor area di atas Lanud Atang Sendjaja, itu sebuah wilayah safe training. Area sangat aman,” kata Deputy Senior General Manager PT Angkasa Pura Cabang Bandara Soekarno-Hatta, Mulya Abdi saat dihubungi detikcom, Minggu (13/5/2012).

Wilayah yang Bogor area atau wilayah di atas Lanud Atang Sendjaja, selama ini dikenal sebagai tempat latihan pesawat. Bahkan untuk pesawat sekelas Hercules pun bisa latihan di kawasan itu.

“Posisi di atas Atang Sendjaja sangat aman dari Gunung Salak, karena itu Sukhoi diizinkan turun di wilayah yang aman. Tidak ada prosedur yang salah,” imbuhnya.

Mulya menjelaskan, wilayah Atang Sendjaja berjarak jauh dari kawasan Gunung Salak. Karenanya saat pesawat meminta turun atas permintaan pilot, izin diberikan. Apalagi hal itu sesuai rencana penerbangan yang mereka terima.

“Wilayah Atang Sendjaja berjarak 7 nautical mile dari Gunung Salak. Wilayah itu pun bebas dari obstacle, sehingga pesawat bisa bermanuver,” jelasnya.

Pantauan dari ATC, Sukhoi juga sudah masuk zona aman. “Di radar mereka di wilayah Bogor area di zona aman,” tuturnya.

(ndr/nvt)

Kemerdekaan Beribadat Terampas

Kemerdekaan Beribadat Terampas

Selasa, 8 Mei 2012 | 14:29
Belum lagi persoalan perizinan GKI Yasmin, Bogor, Jawa Barat, tuntas, sejumlah persoalan kerukunan hidup antarumat beragama bermunculan, bahkan semakin mengkhawatirkan. Persoalan intoleransi yang muncul selama era reformasi dan tak pernah sungguh-sungguh diselesaikan membuktikan pemerintah tak sanggup melindungi warganya. Bila sudah begini, tak salah bila belakangan muncul pengharapan akan hadirnya pemimpin bangsa yang tegas dan kuat, sehingga mampu melindungi seluruh warga bangsa, khususnya kaum minoritas.

Setelah kasus GKI Yasmin yang tak terselesaikan selama lebih dari empat tahun, jemaat Filadelfia, Bekasi, Jawa Barat, pun mengalami nasib serupa. Ritual ibadat mereka pada Minggu (6/5) terpaksa dihentikan karena ancaman massa yang intoleran. Aparat Kepolisian tak sanggup bertindak tegas dan terkesan membiarkan massa bertindak sesukanya. Wibawa pengayom dan pelindung masyarakat itu pun luntur seketika, berganti menjadi alat bagi kelompok tertentu. Alasan bahwa aparat tak bisa bertindak tegas di tengah emosi massa seolah menjadi pembenar atas tak hadirnya tangan-tangan negara untuk melindungi warganya.

Tak hanya menyangkut aktivitas massa yang kita duga digerakkan pihak-pihak tertentu, intoleransi juga ditunjukkan beberapa kepala daerah. Wali Kota Bogor, Diani Budiarto, merupakan saksi hidup dalam kasus GKI Yasmin. Ketidakmampuan pemerintah pusat dan elite parpol “menundukkan” si wali kota membuat kepala daerah di wilayah lain pun berulah serupa. Berdasarkan informasi beberapa aktivis pendukung pluralitas, di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh, gereja Katolik Napagaluh disegel bupati setempat.

Gereja Katolik St Ignatius di Pasir Pagarayan, Kabupaten Rokan Hulu, Riau, yang sedang dibangun dan memiliki izin mendirikan bangunan (IMB), juga tiba-tiba dihentikan bupati setempat.

Tak hanya itu, jemaah Ahmadiyah hingga kini masih terus diusik kelompok tertentu. Kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya pun terampas!   Bagi kita, setidaknya ada tiga sumber persoalan yang membuat kebebasan beragama di negeri Pancasila belakangan semakin tercabik.

Pertama, kehadiran kelompok-kelompok masyarakat dan organisasi massa (ormas) yang intoleran. Sebetulnya kelompok-kelompok ini sudah teridentifikasi dan kerap melakukan tindakan polisional terhadap kelompok umat beragama minoritas. Sayangnya, aparat tak pernah tegas menindak mereka, bahkan terkesan membiarkannya.

Kedua, terkait hal itu, aparat Kepolisian sesungguhnya menjadi salah satu sumber persoalan. Keengganan aparat menindak tegas dan membawa kasus-kasus penyerangan terhadap umat beragama tertentu ke meja hijau, membuat pelaku seolah mendapat dukungan. Penegakan hukum yang lemah menjadi biang kerok terkoyaknya kebebasan beragama.

Ketiga, faktor kepala daerah yang juga intoleran. Sejumlah kasus membuktikan kepala daerah menjadi aktor utama pelanggaran hak-hak warga negara untuk beribadah.

Bertolak dari ketiga persoalan itu, kita mendesak pemerintah pusat, khususnya Presiden SBY sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, segera mengambil kebijakan tegas untuk menjamin kebebasan beragama. Presiden juga bisa memerintahkan Kapolri dan jajarannya menindak tegas semua pelaku aksi intoleran. Kita yakin aparat Kepolisian mampu bertindak tegas di lapangan untuk menjamin kebebasan beragama, asal diperintahkan langsung oleh atasannya.

Sejalan dengan itu, kita mendorong Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) untuk menginventarisasi ormas-ormas yang selama ini kerap terlibat aksi-aksi intoleran. Bila akhirnya terbukti, ormas tersebut harus dibubarkan dan pimpinannya wajib mempertanggungjawabkan semua perilaku organisasi selama ini di pengadilan.

Selain itu, pemerintah dan DPR juga harus memperketat syarat pendirian ormas, termasuk mengevaluasi keberadaan semua ormas, terkait rencana revisi UU 8/1985 tentang Organisasi Massa. Dalam revisi UU tersebut hendaknya dicantumkan kewenangan pemerintah membekukan ormas yang mencederai empat pilar bangsa, yakni Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika.

Sedangkan bagi kepala daerah yang intoleran, kita mengingatkan sumpah jabatan yang mereka ucapkan saat pelantikan. “Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa, danbangsa.”

Kepala daerah yang bertindak semena-mena terhadap umat beragama minoritas jelas melanggar sumpah jabatannya. DPRD setempat bisa memproses pemberhentian kepala daerah yang melanggar sumpah. Preseden kepala daerah yang diberhentikan karena melanggar sumpah diharapkan bisa memberi efek jera terhadap koleganya yang ingin melakukan tindakan serupa.

Sudah terlalu lama para pemimpin negeri ini, termasuk aparat Kepolisian, membiarkan kemerdekaan beribadat sebagian warga negara dirampas oleh sekelompok orang, ormas, dan juga kepala daerah. Semua itu harus segera dihentikan melalui penegakan hukum yang konsisten!

Sultan: Tindak Penyerang Diskusi Irshad Manji

Sultan: Tindak Penyerang Diskusi Irshad Manji

“Tindakan itu sudah masuk ranah pidana. Saya minta Kapolda DIY untuk mengusut tuntas.”

Jum’at, 11 Mei 2012, 20:59 WIB
Arfi Bambani Amri, Juna Sanbawa (Yogyakarta)
VIVAnews – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X mendesak aparat kepolisian menindak tegas pelaku tindak kekerasan yang berlangsung di Kantor Lembaga Kajian Islam dan Sosial, Banguntapan, Bantul, pada Rabu 9 Mei 2012 malam. Akibat penyerangan ini, diskusi buku karangan Irshad Manji, “Allah, Love and Liberty”, bubar.

“Tindakan tersebut sudah masuk ranah pidana. Saya minta Kapolda DIY untuk mengusut tuntas masalah tersebut,” kata Sultan di Kepatihan, Yogyakarta, Jumat 11 Mei 2012.

Sultan menyatakan, tindakan yang konsisten dari Kapolda DIY Tjuk Basuki mutlak diperlukan agar tidak terulang kembali. Sebab, secara kultural di Yogyakarta tidak ada sejarah kekerasan. “Kalau tidak ada ketegasan dan konsistensi dari aparat penegak hukum, kejadian ini akan terulang lagi,” ujarnya.

Meski mendesak kepada Kapolda DIY untuk mengusut tuntas kasus tersebut, Sultan juga minta kepada masyarakat Yogyakarta untuk tidak memaksakan kehendak daripada polisi melakukan tindakan yang terlalu keras terhadap masyarakat.

“Saya sudah berkoordinasi dengan Kapolda agar kasus tersebut diungkap tuntas,” katanya.

Lebih lanjut, Raja Keraton Yogyakarta tersebut justru mempertanyakan pelarangan diskusi buku Irshad Manji yang berjudul “Allah, Love, and Liberty” di UGM dan penggerebekan diskusi di LKIS pada malam harinya. “Hal itu dilarang apakah karena isi bukunya atau orangnya?” Sultan bertanya.

Jika karena orangnya, menurut Sultan, hal tersebut sungguh tidak beralasan. Sedangkan kalau materi buku, Sultan menilai tidak ada hal-hal prinsip yang harus begitu ditentang. “Kenapa harus dibubarkan dengan paksa? Saya khawatir, kekerasan yang terjadi karena figur orangnya (Irshad Manji),” kata Sultan. (art)

_

 

Diskusi Irshad Manji di LKIS Dibubarkan MMI

Diskusi Irshad Manji di LKIS Dibubarkan MMI

Rabu, 09 Mei 2012 22:14 WIB

Foto : Antara/Zabur Karuru/vg
YOGYAKARTA–MICOM: Sekitar pukul 19.00 malam, Rabu (9/5), diskusi Irsyad Manji di Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKIS), Yogyakarta, dengan pembicara Irsyad Manji dilangsungkan. Namun, sekitar 30 menit kemudian, diskusi tersebut telah dibubarkan.

Olivia, salah seorang peserta diskusi mengungkapkan, tiba-tiba sekitar 50 orang dengan pakaian tertutup di bagian muka menyerang forum diskusi yang dilaksanakan di pendopo LKIS. “Yang masuk 50-an orang, tetapi yang di luar masih ada. Total ada ratusan,” ungkapnya.

Akibat penyerangan tersebut, kaki Irshad terluka terkena pecahan kaca. Ia pun mengaku, korban malam itu tidak hanya Irshad, tetapi beberapa peserta diskusi yang lain juga menjadi korban pemukulan. Pasalnya, dalam penyerangan, mereka juga memecah kaca jendela, memukuli peserta, dan menyobek salah buku.

“Saat itu tidak tampak polisi,” ungkapnya. Setelah memastikan diskusi bubar, mereka pun pergi.

Ia mengungkapkan, penyerang tersebut sempat memberikan selebaran. Mereka mengatasnamakan dari Majelis Mujahidin Indonesia (MMI).

Dari pengamatan Media Indonesia di lapangan, seusai penyerangan lokasi tempat diskusi kacau. Panitia menyatakan diskusi bubar dan diminta pulang ke rumah masing-masing sekitar pukul 20.00 malam. Sekitar pukul 20.30, polisi melakukan oleh TKP.

Selain di LKIS, rencana awal, Irshad Manji pada Rabu (9/5), melakukan diskusi di Universitas Gadjah Mada dan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Namun, karena desakan dan ancaman beberapa kelompok diskusi tersebut pun dibatalkan. (AT/OL-2)

Ratu Hemas Protes Pelarangan Diskusi Irshad Manji

Ratu Hemas Protes Pelarangan Diskusi Irshad Manji

 

foto
Gusti Kanjeng Ratu Hemas. TEMPO/Imam Sukamto
Rabu, 09 Mei 2012 | 19:39 WIB

Ratu Hemas Protes Pelarangan Diskusi Irshad Manji

TEMPO.CO, Yogyakarta–Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI, menyesalkan pelarangan diskusi buku “Allah, Love and Liberty” karya Irshad Manji di Yogyakarta. Hemas juga menyoroti batalnya diskusi bersama Irshad Manji di Universitas Gadjah Mada.

“Saya protes keras atas pelarangan itu,” kata Ratu Hemas yang juga istri Sri Sultan Hamengku Buwono X, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu 9 Mei 2012.

Ratu Hemas dalam siaran persnya mengatakan kebebasan berpikir dan kebebasan berbicara di Indonesia merupakan barang mahal yang pernah diperjuangkan dari cengkeraman rezim orde baru. Bahkan bangsa Indonesia telah berhasil memasukan persoalan Hak Azasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Artinya, kata dia, konstitusi sudah mengamanatkan kepada semua elemen bangsa untuk menghormati, melaksanakan atau menegakkan pasal-pasal yang berbicara masalah hak-hak orang yang bersifat asasi. Termasuk hak berbicara dan berpikir.

Ia menambahkan, atas dasar itu, sebagai pribadi maupun orang yang mendapat mandat sebagai wakil daerah di DPD RI, Hemas menyatakan protes keras terhadap berbagai tindakan yang tidak sesuai dengan konstitusi.

Termasuk tindakan pembubaran aktivitas ilmiah berupa diskusi buku Irshad Manji, di kampus UGM dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan budaya pluralisme dan cinta damai yang dibangun selama ini di Yogyakarta. “Kepada semua masyarakat supaya tenang dan kepada pihak aparat untuk bersikap tegas dan tidak memihak terhadap satu kelompok apapun dalam mengatasi konflik konflik seperti yang terjadi di Universitas Gadjah Mada,” kata dia.

MUH SYAIFULLAH

Berita terkait
UGM Batalkan Diskusi Irshad Manji
Alasan UGM Larang Diskusi Irshad Manji
Rektor UGM Batalkan Diskusi Irshad Manji Via SMS
Rektor UGM Larang Diskusi Irshad Manji
Polda: Diskusi Salihara Berpotensi Ganggu Keamanan
Gus Solah Sayangkan Pembubaran Diskusi di Salihara

Pendidikan Indonesia, Sebuah Evaluasi

Pendidikan Indonesia, Sebuah Evaluasi
| Lusia Kus Anna | Rabu, 2 Mei 2012 | 13:01 WIB

|Nusantara Indonesia <promosijapan@yahoo.co.jp>,in: DIKBUD@yahoogroups.com , Thursday, 10 May 2012, 6:36

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO Murid Tuna Netra Kesulitan Mengerjakan Soal Ujian Nasional – Sejumlah murid tuna netra peserta Ujian Nasional mendengarkan soal mata pelajaran Bahasa Indonesia yang dibacakan oleh pengawas ujian di Madrasah Tsanawiyah Yaketunis, Jalan Parangtritis, Yogyakarta, Senin (23/4/2012). Tidak tersedianya soal dengan huruf Braille membuat para peserta ujian tersebut kesulitan mengerjakan soal, terutama soal yang menggunakan gambar atau denah. Mereka membutuhkan waktu hingga tiga jam untuk mengerjakan 50 butir soal.

Oleh Tracey Yani Harjatanaya

PBB mengategorikan Indonesia sebagai negara yang mampu mencapai target kedua program education for all-nya UNESCO, yaitu pendidikan dasar yang universal sebelum 2015.

Namun, ini tak berarti kita dapat berpuas hati. Isu kecurangan dalam ujian nasional (UN) yang selalu diperbincangkan setiap tahun, misalnya, dapat menjadi tolak ukur jalannya keseluruhan sistem pendidikan Indonesia yang masih jauh dari sempurna. Penugasan anggota kepolisian dan penggunaan kamera pemantau guna mengawasi jalannya UN di sekolah-sekolah, suatu hal yang tak pernah terjadi di negara lain, menunjukkan adanya ketidakpercayaan publik akan sistem dan kualitas pendidikan Indonesia.

Empat isu pokok

Sekurang-kurangnya ada empat hal yang bisa diperbaiki guna meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Pertama, berhubungan dengan akses dan infrastruktur. Infrastruktur yang dimaksud di sini tidak hanya mencakup sarana dan prasarana yang ada di lingkungan sekolah.

Dalam kaitan ini pemerintah harus dapat menyediakan infrastruktur jalan dan transportasi yang memadai agar anak dapat bersekolah dengan nyaman. Kasus anak-anak di Banten yang harus menantang maut, menyeberangi jembatan yang runtuh di atas arus Sungai Ciberang yang deras agar bisa sekolah, tak boleh lagi terjadi. UUD 1945 menjamin hak setiap warga negara mendapatkan pendidikan yang layak dan negara dalam hal ini berkewajiban memenuhi hak itu.

Kedua, program pendidikan dasar gratis memang dari segi kuantitas dapat dikatakan berhasil karena angka partisipasi siswa SD hampir mencapai 100 persen, tetapi tidak dari segi kualitas. Badan Pusat Statistik (2010) mencatat, 13 persen siswa SD tidak menyelesaikan pendidikan. UNESCO di Global Monitoring Report 2011 juga melaporkan, 80 persen dari murid kelas IV SD di Indonesia masih memiliki kemampuan membaca di bawah standar internasional.

Ketiga, privatisasi dalam bidang pendidikan―walau diperlukan untuk menunjang kinerja pemerintah―telah memperlebar jurang pencapaian prestasi antara anak dari keluarga berkecukupan dan anak dari keluarga tak mampu. Salah satu contoh dapat dilihat dari dominasi siswa/siswi dari sekolah swasta yang meraih prestasi di ajang olimpiade ataupun kompetisi bergengsi lain.

Ketimpangan ini dapat terjadi karena sekolah swasta dengan uang sekolah yang lebih tinggi dibandingkan dengan sekolah negeri mempunyai anggaran lebih besar untuk terus memperbarui infrastruktur dan fasilitasnya. Swasta juga memiliki daya tarik lebih kuat bagi calon guru dengan kompetensi yang tinggi. Selain gaji yang lebih tinggi, lingkungan kerja pun lebih baik.

Keempat, mengacu pada ketiga hal di atas, dapat dipastikan kesetaraan akan kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa/siswi di seluruh pelosok Indonesia sulit tercapai. Padahal, pendidikan seyogianya mempersiapkan siapa saja―baik yang terlahir di keluarga kaya maupun miskin―untuk bisa mendapatkan kesejahteraan hidup.

Akan tetapi, tren masyarakat dan dunia kerja yang menekankan pencapaian akademis membuat persekolahan yang bertumpu pada ekonomi pasar secara tidak langsung berperan memperuncing ketidaksetaraan ekonomi-sosial yang ada. Meminjam rumusan Pierre Bourdieu, anak dari keluarga kaya punya tendensi untuk bertahan di piramida sosial atas karena mereka ditunjang budaya keluarga yang sejalan dengan budaya dominan: materi dan jaringan yang tidak dimiliki anak yang terlahir di keluarga miskin.

Walaupun keempat hal di atas masih menjadi tantangan besar dalam dunia pendidikan Indonesia, bukan berarti hal tersebut tidak dapat dibenahi. Bantuan pendidikan, seperti bantuan operasional sekolah dan anggaran pendidikan yang mencapai 20 persen dari total APBN/APBD, adalah awal yang baik.

Momen refleksi

Namun, tanpa arah yang jelas, komitmen dan konsistensi dalam penerapannya dari semua pihak, masalah yang dipaparkan di atas tak akan pernah terselesaikan. Pendidikan multikultural yang bertujuan memberikan pendidikan bermutu bagi setiap anak―tanpa melihat latar belakang sosial dan ekonomi―yang berlandaskan pada nilai demokrasi, kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan bisa menjadi solusi yang cocok bagi negara multikultur ini.

Sebagai salah satu generasi muda bangsa, saya berharap pemerintah beserta para pemangku kepentingan pendidikan dapat menggunakan momen Hari Pendidikan Nasional kali ini untuk refleksi diri akan kinerja mereka. Evaluasi yang konstruktif juga perlu dilakukan untuk mendorong terjadinya perubahan yang sistematis. Dengan begitu, impian Indonesia untuk menunjukkan kepada dunia akan keberhasilannya dalam mencetak generasi muda yang bermutu dan berkarakter baik dapat tercapai.

Tracey Yani Harjatanaya Dewan Pembina Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda

Media Statement Oleh Irshad Manji, 10 Mei

Media Statement Oleh Irshad Manji, 10 Mei

“indunisi@yahoo.com” <indunisi@yahoo.com>,in: aliansi-kebebasan@yahoogroups.com; siaran-pers@yahoogroups.com , Thursday, 10 May 2012, 6:54

Berikut pernyataan Irshad Manji dalam dua bahasa, perihal penyerangan terhadap diskusinya di kantor LKiS, Yogyakarta, Rabu, 9 Mei 2012, pkl 19

Empat tahun yang lalu, saya datang ke Indonesia dan merasakan sebuah negara yang penuh dengan toleransi, keterbukaan dan pluralisme. Karena itu, saya menyebutkan di dalam buku baru saya, “Allah, Liberty and Love”, bahwa Indonesia adalah contoh yang patut ditiru negara-negara muslim lainnya.

Namun sekarang banyak hal berubah. Seperti yang terjadi tadi malam, di kantor LkiS, sekelompok preman berjubah agama menyerang 150 peserta diskusi sampai terluka, termasuk di antaranya asisten saya, Emily Rees. Ia dipukuli berkali-kali dengan besi panjang dan harus dilarikan ke rumah sakit. Lengannya terluka dan harus dibalut perban. Dua peserta diskusi lainnya mengalami luka cukup parah di kepala. Dan saya mengatakan kepada mereka bahwa, dengan rahmat Allah, mereka akan segera pulih.

Tapi tidak demikian dengan para kriminal yang menyembunyikan wajah mereka di balik masker dan helm, sambil memukuli orang-orang tak bersalah dan melakukan perusakan. Mereka adalah pengecut!

Sebaliknya, ada juga para pemberani yang rela berkorban menyelamatkan nyawa saya. Di saat para kriminal tersebut berteriak-teriak, “Mana Manji? Mana Manji?”, orang-orang berjiwa pemberani tersebut menjadikan tubuh mereka sebagai perisai yang melindungi saya. Saya sangat terharu dengan keberanian mereka. Mereka telah memperlihatkan bahwa orang-orang Indonesia bisa bersatu demi martabat dan nilai-nilai kemanusiaan.

Tidak sedikit yang mengatakan kepada saya bahwa polisi dan pemerintah Indonesia tunduk begitu saja kepada para preman tersebut. Tapi masyarakat Indonesia tidak boleh ikut tunduk kepada mereka! Semoga seluruh masyarakat Indonesia bangga dengan—dan belajar kepada—para pahlawan perdamaian mereka.

Irshad Manji
Penulis “Allah, Liberty and Love” dan Direktur Moral Courage Project, New York University

——
Media statement by Irshad Manji – 10 May

Four years ago, I came to Indonesia and experienced a nation of tolerance, openness and pluralism. In my new book, I describe Indonesia as a model for the Muslim world.

Things have changed. Last night at LKiS community center, religious gangsters attacked about 150 citizens of Yogyakarta, as well as my team. My colleague, Emily Rees, was struck with a metal bar and had to be rushed to hospital. Her arm is now in a sling. Two other attendees sustained head injuries. I have spoken with them both and, by God’s grace, they will recover.

But the reputation of the criminals should never recover: They hid behind masks and helmets while beating up ordinary people and destroying property. These men are cowards.

In sharp contrast, the courage of several citizens saved my own life. As the gangsters shouted, “Where is Manji?,” citizens shielded my body with theirs. I am immeasurably grateful for, and humbled by, their bravery. They have shown that Indonesians can unite for human dignity.

Citizens have reported to me that their police and government are capitulating to the thugs. But the people need not capitulate. May all Indonesians take pride in their peaceful heroes — and learn from them.

Irshad Manji
Author,
Allah, Liberty & Love and Director, Moral Courage Project, New York University

Rizieq Dijaga 1.054 Aparat

Refl  Sunny <ambon@tele2.se>: Kedudukan Habib Rizieq Shihab, ketua Front Pembela Islam (FPI) tidak boleh dianggap enteng, sebab sama berat dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), presiden NKRI, karena Habib Rizieg Shihab ini harus dikawali oleh 1.045 aparat dalam kunjungannya ke Temanggung dan SBY dalam kunjunganya yang akan datang ke Ambon dikawali oleh 1.500 tentara. Thumbs upSurprised smileSurprised smileOpen-mouthed smile
—-
Harian Komentar
12 Mei 2012

Rizieq Dijaga 1.054 Aparat

Temanggung, KOMENTAR
Pihak kepolisian menyia-gakan sebanyak 1.045 per-sonel untuk pengamanan ke-datangan Ketua Front Pem-bela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab ke Temanggung, Ja-wa Tengah, Sabtu (12/05). Pe-ngamanan itu untuk meng-antisipasi potensi kerusuhan yang mungkin terjadi.
Kedatangan Ketua FPI ke Te-manggung untuk menghadiriacara Ulang Tahun Gerakan Pemuda Kabah (GPK) Jawa Tengah di Ponpes Ridho Allah, Kauman, Kecamatan Kaloran.

“Temanggung ini baru sembuh dari luka pascakerusuhan 8 Februari 2011 silam. Masak harus ada kerusuhan lagi? Karenanya pengamanan kegiatan ini lebih ketat,” kata Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Temanggung, Ajun Komisaris Besar (AKB) Susilo Wardhono, Jumat (11/05).
Sebagaimana diketahui, saat pecah kerusuhan 8 Februari 2011 silam sejumlah gereja dirusak dan dibakar.


Menurut Kapolres, dari 1.045 orang personel tersebut, 300 orang di antaranya dari Brimob Polda Jateng. 100 orang bantuan dari Kodim Temanggung. Selain itu, pihaknya juga mendapat bantuan personel pengamanan dari Polres Kabupaten dan Kota Magelang.
“Nanti akan kita amankan secara keseluruhan. Kita kawal sejak dari bandara sampai lokasi. Juga di beberapa ruas jalan dan tempat-tempat ibadah agama lain seperti gereja dan vihara. Tiap tempat ibadah masing-masing dijaga 17-20 orang personel,” kata Susilo.(mio
)

Surat dari Ai Melani buat pak SBY

Surat dari Ai Melani buat pak SBY

Sumber:Al Faqir Ilmi <alfaqirilmi@yahoo.com>,in: Mediacre, Saturday, 12 May 2012, 9:54

Kepada Yth
Presiden RI
Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono
PO BOX 9949 Jakarta 10000
Jl. Alternatif Cibubur Puri Cikeas Indah No. 2
Desa Nagrag Kec. Gunung Putri
Bogor – 16967

Dengan Hormat,

Perkenalkan, nama saya Ai Melani saya adalah mahasiswa pasca sarjana Korea Advanced Institute of Science and Technology jurusan Teknik Nuklir.

Adapun maksud saya menulis surat ini adalah Saya ingin mempertanyakan kebijakan energi yang bapak gulirkan dan saya baca di detikfinance.com tertanggal 18 Juni 2010, bahwa RI belum berniat membangun PLTN.


Saya menyayangkan pernyataan Bapak tersebut, mengingat beberapa pemerintah daerah telah menyatakan kesediaan wilayahnya untuk dibagun PLTN di wilayahnya sebutlah Gubernur Bangka Belitung, Gubernur Kalimantan timur, gubernur gorontalo. Hal ini menunjukkan bahwa PLTN bukanlah hal yang ditolak di bumi Indonesia, seperti yang bapak sampaikan.

PLTN menjadi sebuah keniscayaan bagi Indonesia, jika Negara kita ingin maju baik secara ekonomi, infrastruktrur dan teknologi, karena untuk maju kita memerlukan energy yang tersedia 24jam sehari dan 365 hari, dan ini hanya bisa dipenuhi oleh energy yang berbasis dasar seperti energi nuklir.

Persiapan pembangunan nuklir untuk tujuan damai pun yang telah dipersiapkan oleh Presiden Soekarno sampai Presiden Megawati baik SDM, perangkat hukum, kelembagaan dan berbagai fasilitas Iptek nuklir lainnya, kemudian telah Bapak tindaklanjuti dengan beberapa perangkat hukum antara lain Peraturan Presiden No 5 tahun 2006, dan Undang No 17 tahun 2007 serta dukungan politik DPR dan dukungan teknis IAEA, maka tidak ada lagi alasan apapun untuk menunda pembangunan PLTN.

Indonesia dari sisi persiapan sudahlah siap jika dibanding Negara seperti Uni Emirat Arab yang tahun 2009 menandatangani kontrak pembangunan PLTNnya dengan korea selatan. Indonesia dari sisi persiapan sudahlah siap jika kita bandingkan dengan Vietnam yang tahun 2010 ini menandatangani kontrak pembangunan PLTNnya dengan rusia.

Indonesia bisa dinyatakan siap juga, mengingat kita telah mengoperasikan reaktor riset lebih dari 48 tahun. Dan seluruhnya dinyatakan aman dan selamat beroperasi.
Oleh karena itu menimbang:


1.Telah tersedianya wilayah untuk pembangunan PLTN
2.Telah terbukti bahwa pengoperasian reactor riset terbilang aman dan selamat
3.Telah tersedianya SDM yang mencukupi secara kapabilitas dan kapasitas secara intelektual
4.Telah tersedianya badan pengawas dan pelaksana teknis dengan perangkat peraturan dan petunjuk teknisnya

Saya meminta Bapak untuk mengeluarkan instruksi presiden yang menyatakan bahwa Indonesia GO NUKLIR mulai tahun 2010 dan mulai melaksanakan pembangunan PLTN untuk siap beroperasi mulai tahun 2017 sebagaimana direncanakan. Serta menganulir pernyataan Bapak di Detik finance tersebut diatas.

Demikian, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih,
Hormat Saya,

Ai Melani
Mahasiswa Pasca Sarjana Korea Advanced Institute of Science and Technology

suber/link: http://www.facebook.com/?ref=home#!/note.php?note_id=416037478330


Fotonya Ai:


Bung Karno: “Gagalkan pendirian Negara Papua itu!”

Bung Karno: “Gagalkan pendirian Negara Papua itu!”

Diunduh dari FB
Sumber: K. Prawira <k.prawira@ymail.com>,in: “nasional-list@yahoogroups.com” <nasional-list@yahoogroups.com> ,Saturday, 12 May 2012, 6:49
“…Hei, engkau, pemuda-pemuda keluaran dari AMN! Sekarang berdiri di hadapan saya. Saya melantik kamu sekalian, resmi menjadi perwira-perwira angkatan perang kita. Ketahuilah hei kamu, kewajibanmu sekarang ini lebih berat daripada yang sudah-sudah. Sekarang ini engkau menjadi pemimpin-pemimpin daripada Angkatan Perang Republik Indonesia. Dan, sekarang ini Angkatan Perang Republik Indonesia sudah mendapat perintah dari saya untuk menyiap-nyiapkan diri agar supaya setiap waktu saya memberi perintah, masuk ke Irian Barat untuk memerdekakan Irian Barat itu. Maka engkau juga, hei pemuda-pemuda keluaran Akademi Militer Nasional, bersiap-siaplah oleh karena sebagaimana tadi saya katakan, sudah saya perintahkan kepada segenap Angkatan Perang Republik Indonesia, baik Angkatan Darat maupun Angkatan Udara, maupun Angkatan Laut, supaya menyiap-nyiapkan diri agar setiap waktu saya memberi komando kepadamu, engkau bebaskan Irian Barat dari cengkeraman imperialisme Belanda.
Nah, apa komando saya? Dengarkan saudara-saudara! Komando saya dengan tegas ialah: gagalkan, hai seluruh rakyat Indonesia, gagalkan pendirian Negara Papua itu! Apa komando saya lagi? Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera Sang Saka Merah Putih di Irian Barat itu! … Siap sedialah, akan datang mobilisasi umum! Mobilisasi umum yang mengenai seluruh rakyat Indonesia untuk membebaskan Irian Barat sama sekali daripada cengkeraman imperialisme Belanda. Saudara-saudara, inilah bunyi komando saya. Jalankan komando saya ini!”
(Bung Karno, Alunalun Yogya, Selasa, 19 Des 1961, pukul 09 pagi, hujan deras dan lautan manusia, serukan Komando Trikora didepan para sersan mayor taruna dari Akademi Militer Nasional (AMN) Magelang dan Bandung yg baru akan dilantik. Terdiri atas 38 korps infanteri (Inf), 51 korps kavaleri (Kav), 59 korps artileri (Art), 144 korps zeni (Czi). Termasuk Letda Inf ZA Maulani, Letda Kav TB Silalahi, Letda Art Suryatna Subrata, Letda Czi Piere Tendean)
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 63 other followers