Archive for the ‘esai’ Category

CEGAH LAHIRNYA GENERASI KKN

Cegah Lahirnya Generasi KKN
http://www.balipost.co.id/mediadetail.php?module=detailrubrik&kid=3&id=7396

19 Maret 2013 | BP

UJIAN nasional di ambang pintu. Banyak kalangan dilanda rasa khawatir. Orangtua khawatir anaknya tidak lulus UN. Pengelola sekolah deg-degan jika sampai ada atau banyak murid di sekolahnya gagal dalam UN. Kepala dinas yang membidangi pendidikan pun harap-harap cemas, sebab banyaknya murid yang tidak lulus UN akan mencoreng kredibilitas dirinya sebagai pelaksana pengelolaan bidang pendidikan. Para kepala daerah pun sebagai pembuat kebijakan ketar-ketir, sebab tingginya persentase angka kelulusan UN di daerahnya dapat dipamerkan di tingkat nasional sebagai parameter keberhasilannya.

Walaupun motivasinya berbeda, wajar timbulnya kekhawatiran semacam itu. Yang sering memprihatinkan, upaya menghalalkan segala cara dilakukan untuk menghalau rasa kekhawatirannya itu. Fenomena ini terjadi hampir di tiap daerah provinsi.

Anak-anak peserta UN mestinya juga khawatir, tetapi berdasarkan pengamatan tahun-tahun lalu banyak di antara mereka yang cuek. Disuruh guru dan orangtuanya untuk mengikuti les di sekolah maupun di luar sekolah, mereka mengikuti saja. Tetapi, sebagian mereka berharap akan ada guru yang membocorkan soal UN dan langsung atau tidak langsung akan membantunya menjawab soal demi menjaga kredibilitas sekolahnya. Sebagian orangtua pun sibuk mencari bocoran.

Padatnya beragam kegiatan les bagi calon peserta UN, di sekolah maupun di luar sekolah, menunjukkan proses pembelajaran di sekolah belum optimal. Terjadi ketimpangan antara target kurikulum dan pelaksanaannya. Kurikulumnya yang kurang tepat atau pelaksananya yang bekerja ogah-ogahan?

Timbul kesan belum ada reformasi di bidang pendidikan yang bermakna perubahan ke arah yang positif. Kekhawatiran dan praktik semacam itu juga terjadi dalam era orde baru, misalnya, pada bulan penerimaan murid baru. Dulu maupun sekarang tetap sama, peluang tetap terbuka dan praktik nepotisme, kolusi, pungutan liar dan suap yang merupakan unsur tindak korupsi tetap menggurita. Ironis, praktik KKN itu terjadi di depan mata anak-anak.

Orangtua murid dan anaknya menjadi korban. Mereka menjadi korban praktik KKN yang tidak patut diteladani. Mereka juga korban ketidakadilan ketika terjadi manipulasi kapasitas kelas yang tersedia di tiap sekolah. Murid baru diterima bukan hanya berdasarkan nilai UN tetapi sebagian lagi berdasarkan jalur suap dan pungli. Jika sebelumnya sekolah bergerak sendiri-sendiri, sekarang berada di bawah koordinasi atasan. Koordinasi ini bisa positif, tetapi bisa juga bermakna bagi-bagi rezeki jika praktik yang tidak patut diteladani generasi penerus itu tetap terjadi.

Apakah praktik tercela dalam proses pendidikan semacam itu tidak diketahui kepala daerah di wilayahnya masing-masing? Sangat disayangkan, jika hal itu dibiarkan bahkan dianjurkan demi tingginya pencapaian persentasi angka kelulusan rata-rata demi nama baik dirinya dan nama baik daerahnya.

Oleh karena itu, reformasi bidang pendidikan harus dibarengi reformasi birokrasi. Samakan pola pikir kepala daerah sampai pejabat di tingkat terbawah untuk melaksanakan agenda reformasi dengan sungguh-sungguh. Termasuk, demi mencegah terulangnya praktik KKN. Jika praktik tercela tersebut tetap terjadi, wajar jika timbul kecurigaan, yang ditanamkan selama ini memang pola pikir yang justru mendukung makin mengguritanya suap dan pungli.

Sudah belasan tahun gerakan reformasi dicanangkan, reformasi di bidang pendidikan masih berjalan bak bekicot. Padahal reformasi di bidang pendidikan yang harus diawali dan didukung refomasi birokrasi itu besar kontribusinya bagi upaya mencegah generasi penerus kita menjadi generasi KKN. Tetapi, reformasi di bidang pendidikan di suatu daerah tidak dapat berjalan efektif, jika dipimpin dan ditangani sumber daya manusia yang pernah menikmati lezatnya KKN dan ingin melestarikannya.

Mari kita cermati, apakah dalam proses menjelang UN dan penerimaan murid baru mendatang, praktik tercela yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya itu sudah terkoreksi atau tetap terjadi? []

BIROKRASI, KORUPSI, DAN KRIMINALITAS

Birokrasi, Korupsi, dan Kriminalitas
http://www.balipost.co.id/mediadetail.php?module=detailrubrik&kid=4&id=7332
14 Februari 2013 | BP

Oleh Syahrul Kirom

Perilaku (oknum-oknum) pejabat korup semakin membahayakan bagi pilar demokrasi di Indonesia. Pejabat korup ada hampir di seluruh instansi birokrasi pemerintahan di Indonesia seperti pada pejabat publik dalam kasus Hambalang, kasus suap impor daging sapi, dan kasus korupsi Gubernur Riau, Rusli Zainal. Pejabat korup sudah semestinya diberhentikan dari jabatannya. Jika pejabat korup ini masih diberikan tempat dan ruang kerja, maka virus korupsi itu akan menjalar ke mana-mana dan justru merugikan keuangan negara.

Merebaknya kasus korupsi dalam birokrasi lembaga negara menunjukkan kepercayaan publik semakin berkurang (distrust) pada pemerintah dan elite politik. Pemberantasan korupsi dalam birokrasi pemerintahan harus dilakukan KPK. Tingkah laku pejabat publik dan elite politik dengan melakukan praktik korupsi uang negara semakin membahayakan bagi pilar-pilar kehidupan bangsa Indonesia.

Korupsi ada hampir di setiap instansi dan kementerian negara. Elite politik yang memiliki kekuasaan di pemerintahan dalam melakukan korupsi, caranya pun sangat kreatif, yang penting mendapatkan keuntungan. Segala trik dan metode pun dilakukan asalkan dapat duit lebih besar. Inilah nalar dan cara berpolitik untuk mencapai kekuasaan hanya untuk mengeruk keuangan negara, bukan meraih kekuasaan untuk pengabdian pada rakyat.

Korupsi dan politik, bagaikan dua mata uang yang sulit dipisahkan. Keduanya sulit dipisahkan dan nalar itu telah melekat pada diri masing-masing politikus. Paradigma elite politik yang seperti itu justru akan menghancurkan ruang-ruang demokrasi dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Moral politik mulai hilang diterpa oleh nalar materialisme, pragmatisme, dan populisme. Unsur menjaga martabat dan wibawa sebagai pemimpin bangsa mulai sirna. Kejujuran, rasa kemanusiaan mulai tidak menampak dalam kinerja di pemerintahan Indonesia. Elite politik seakan tidak mengerti arti sesungguhnya apa itu makna berpolitik.

Birokrasi Kotor

Elite politik dan pejabat publik yang memiliki kekuasaan biasanya cenderung koruptif. Bukan saja pejabat dan elite politik yang memiliki posisi strategis dan pejabat yang mempunyai kedudukan sebagai kepala atau pimpinan tertinggi dalam sistem birokrasi di pemerintahan pusat dan daerah. Melainkan juga, elite politik yang duduk dalam lembaga negara.

Korupsi itu menyangkut praktik penyalahgunaan kekuasaan, (abuse of power) wewenang yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang untuk kepentingan diri sendiri, kelompok sehingga merugikan kepentingan masyarakat luas. Kolusi dan nepotisme itu sebenarnya adalah korupsi.

Runtuhnya seluruh bidang dari pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, politik, dan agama, disebabkan adanya perilaku korupsi yang dapat melumpuhkan peradaban dan kemajuan bangsa Indonesia. Jika perilaku korupsi ini dilakukan secara terus-menerus oleh pejabat, maka runtuhnya negara Indonesia akan menjadi kenyataan.

Birokrasi dalam sistem pemerintahan di Indonesia merupakan lahan subur atau lahan basah untuk melakukan praktik korupsi, nepotisme, dan kolusi. Birokrasi menjadi sangat koruptif bila dilakukan oleh orang yang mempunyai peran dan kekuasaan strategis untuk mengeruk anggaran publik. Birokrasi merupakan alat penguasa pusat dan daerah untuk menjalankan kekuasaannya. Di tingkat puncuk pimpinan terdapat dukungan kekuasaan, sedangkan di bawah harus loyal pada atasan. Diperkuat dengan otoritas sehingga terbentuk sistem korupsi berjamaah dan terstruktur.

Setiap kekuasaan sentral selalu dibarengi dengan usaha memperkuat struktur feodalistis. Orientasi kepada atasan makin kuat dan selalu dibarengi ketergantungan sepenuhnya. Ke atas menyembah ke bawah menyepak sehingga menghasilkan loyalitas tanpa reserve.

Dalam sejarahnya feodalisme, birokrasi di Indonesia saat ini menerapkan sistem upeti, pungutan liar dan pembayaran uang lain-lain. Pola dan tindakan itulah yang menimbulkan perilaku untuk melakukan korupsi, dengan segala macam kebijakan yang dibentuk untuk mengeruk uang rakyat, dan bahkan memangkas uang rakyat.

Korupsi adalah perbuatan yang jelas pada titik nadir akan merugikan seluruh rakyat Indonesia. Bangsa Indonesia harus menerapkan hukuman yang lebih keras lagi pada orang-orang yang melakukan korupsi. Hal ini harus dicontohkan agar orang takut untuk melakukan perbuatan korupsi tersebut.

Perilaku pejabat korup yang masih ingin mempertahankan jabatan dan kekuasaannya adalah tindakan kriminal dalam birokrasi. Pejabat yang korup itu wajib mengundurkan diri dari jabatannya. Seorang pejabat korup dalam sistem birokrasi harus dihilangkan kekuasaannya. Jika pejabat korup itu masih diberi kekuasaan sama saja dengan memberikan peluang melakukan tindakan kriminal untuk korupsi.

Kriminalitas atas kejahatan rupanya muncul dalam situasi itu guna mempertahankan status. Di satu pihak, kriminalitas berlangsung pada tingkat atas yang mempertahankan status sosial-ekonomi dan kekuasaanya untuk memenuhi gaya hidup, sedangkan di pihak lain berlangsung pada golongan bawah yang mendapat tekanan penguasa yang berkolusi.

Berdasarkan pada paradigma itulah, maka melahirkan sikap-sikap korup oleh para birokrat dalam pemerintahan. Tentunya mereka yang memegang jabatan strategis yang rawan dan rentan sekali untuk melakukan praktik-praktik tidak sehat, sehingga dampaknya adalah dosa sosial dan rakyatlah yang paling dirugikan, karena tidak pernah merasakan kesejahteraan dari tiap-tiap program yang berpihak pada kepentingan rakyat Indonesia.

Dengan demikian, para pemimpin, pejabat publik dan penguasa negeri ini harus melakukan perbaikan dalam sistem birokrasi di Indonesia, termasuk menghilangkan watak dan mental para birokrat yang korup. Lagi-lagi korupsi adalah persoalan watak dan mental manusianya. Karena itu, pemberantasan korupsi dalam birokrasi lembaga negara harus diberantas melalui sistem dan mental pemimpinnya pada setiap lembaga negara. Terutama orang-orang yang menduduki posisi strategis yang memiliki kekuatan dan kekuasaan yang rawan sekali untuk melakukan tindak korupsi uang negara. Karena itu, KPK harus secara tegas, tuntas, dan cepat mengungkap setiap praktik korupsi yang dilakukan di lembaga negara oleh setiap pejabat publik.

Penulis, alumnus Pascasarjana Ilmu Filsafat, Fakultas Filsafat, UGM Yogyakarta

BERKELLEY MAFIA DAN UU PENANAMAN MODAL ASING 1967

Berkelley Mafia dan UU Penanaman Modal Asing 1967.

From: iwamardi <iwamardi@yahoo.de>
To: “GELORA45@yahoogroups.com” <GELORA45@yahoogroups.com>; RKB <RumahKitaBersama@yahoogroups.com>
Cc: temu eropa <temu_eropa@yahoogroups.com>
Sent: Wednesday, 17 October 2012, 13:52
Subject: [GELORA45] Berkelley Mafia dan UU Penanaman Modal Asing 1967.

Teman2 sekalian.
Ini ada artikel baik sekali yang ditulis oleh Chris Komari dari partai PARMADIM untuk disimak . Saya tidak tahu apa Parmadim yang rupanya (kalau tidak salah) berkedudukan di USA itu.
Yang terang, adalah pencerahan yang ada sangat bermanfaat , bahwa :
Berkeley Mafia adalah cikal bakal dari adanya UU Penanaman Modal Asing tahun 1967 yang mempunyai “hasil” : adanya negara didalam negara RI yang dilakukan oleh Freeport dan lain2 perusahaan asing di Indonesia sekarang ini.
Terutama di point nomer 5 (lima) , kita bisa melihat , siapa sebenarnya architekt UU PMA 1967 itu , tak lain adalah Berkeley Mafia juga !
Penasehat2 ekonomi Suharto sendiri mungkin hanya alibi saja, sebenarnya orang2 BM juga ?
(lihat bawah : Soedjatmoko, Sumitro Djojohadikusumo, Mohammed Sadeli, Selosoemardjan, Widjojo Nitisastro, Colonel Suwarto from SESKOAD, Emil Salim, Subroto, Ali Wardhana, Barli Halim).

BM adalah contoh dan pola “pembangunan ekonomi” neoliberalisme seperti di Chili tahun 70 an , dengan gang “Chicago Boys” nya , saudara kembar-Siam rejim Pinochet, dimana Allende dibunuh terang2an , agalk lain dengan Bung Karno, yang “dibiarkan” meninggal karena dilarang menerima obat2an dan dipencilkan disatu rumah.
Hasil dari kinerja BM kita lihat sendiri “hasilnya” sekarang ini di Indonesia !

salam

iwa

Selamat membaca:

====================================================================================

California, February 12, 2010

Tantangan yang harus kita hadapi dalam membongkar Sweet Deal Corrupt Contract atau Perampokan Tambang FREEPORT,
di Timika, Irian-Jaya.

This article was written in response to the incoming emails and inquiries that we receive from the public.

Thank you for submitting the questions and your interest in this issue. Quite frankly, many of the questions we received mark in the nose. Those are the questions that have been swirling in my head for a while.

Yes, there are concrete steps that we can do to address this issue. However, before we move to the next level, there is information that I would like to share for the shake of the public to know. This issue is very complex and it does involve a very high ranking profile in the world.

Knowing what I know, I can briefly say that confronting this issue is more of fighting in “political front” rather then “economical front”.

The difficulty does not lie on the lack of means and desires to confront the issue, nor finding ways to prove the case as being a corrupt contract that violates the spirit of Indonesian constitutions and UUD 1945, but rather my conscious and understanding about the magnitude of the issue as well as the mounting challenges that we have to face not only against well-known politicians and individuals in the U.S, but also world Institutions, giant Corporations as well as International Regulations and Laws that Indonesia has signed up for and abide by.

Here is what I mean by that. Pay attention to each point to whom we are going to go against with.

1. Many political analysts stated that the concession (Freeport Contract) was a secret sweet deal between the US Government and Suharto in return for U.S government support to handover West Papua from the Dutch to Indonesia. Indeed, the concession was signed before the referendum on West Papua took place, when West Papua was still under the supervision of the United Nations.

2. A noteworthy member of the Freeport Board of Directors is the former Secretary of State during President Richard Nixon and President Ford, Dr. Henry Kissinger, the company’s main lobbyist for dealings with Indonesia. Dr. Kissinger has had strong connections in Indonesia since his meeting with President Suharto prior to the invasion of East Timor.

Evidence examined recently by researchers, including investigative reporter Christopher Hitchens strongly indicates that in 1975, Kissinger helped orchestrate a surprise invasion of East Timor by the Indonesian military. Beyond any likely coincidence, Kissinger and Gerald Ford were visiting Suharto on December 6, 1975, the night before the invasion (although Ford may have been Kissinger’s dupe, used as a legitimizing “front” -or even fall guy).

The next day, just an hour or so after Air Force One had cleared Indonesian air space, carrying Kissinger and
Ford back to the US, the attack on East Timor was launched and the region was soon declared Indonesia’s 27th province.

From 1954 to 1969, Kissinger had his fingers in a number of juicy pies. From 1954 until 1971 he was a professor at
Harvard University -though it is hard to see how he found time to teach- and was in the college’s Department of
Government and its Center for International Affairs From 1955-56, he served as Study Director of Nuclear Weapons
and Foreign Policy for the Council of Foreign Relations. From 1956-58 he was Director of the Special Studies Project
for the Rockefeller Brothers and was also Director of the Harvard Defense Studies Program from 1958 to 1971.

Henry Kissinger has one sweet deal in the Freeport-McMoran Copper and Gold Co (FCX on the NYSE).
Not only does he make well over $500,000 a year just for sitting on the board of directors, his “consulting”
firm, Kissinger & Associates (Now Mclarty & Kissinger) rakes in $300,000-500,000 per year as the
company advisors, making sure no pesky environmental regulations can ever be enforced and no poor
native group can ever win a settlement for having their land poisoned.

But best of all for him, he is also the majority stockholder in a Company with reserves estimated at $60 billion,
making it the single largest gold deposit in the world and third largest open-pit copper mine.

3. Indonesia pre-independence battle was long fought and without International pressure, Dutch would have never given up.
U.S Government played a critical role in that diplomatic front to put a pressure on Dutch Government.

By 1949 the Americans had persuaded the Dutch to take action before the Indonesian revolution went too far, and then
to learn to live with nationalism and like it. American diplomats helped draft an agreement that gave Indonesians their
political independence, preserved the Dutch economic presence, and swung wide the Open Door to the new cultural
and economic influence of the United States.

4. Indonesia gains West Papua or, Irian-Barat or, Irian-Jaya as we call it today was not won by war in the battle field, but
rather it was won by diplomatic front with the help of the U.S Government.

This can be understood easily once we understand and identify the roll and the link of Ford Foundation,
Rockefeller Foundation prior to President Soekarno’s departure in 1966 onward until the full establishment
of Regime Soeharto. Ford Foundation and Rockefeller were working hand in hand in Indonesia.

Paul Hoffman was the President of Ford Foundation and also the Head of the Marshall Plan in Europe. Hoffman has
helped Indonesian Independence by cutting off aid funds to Dutch counter-insurgency and by threatening a total cut-off
in aid to the Dutch.

5. Ford Foundation was also the one who influenced, educated, trained, brought and sponsored many Indonesian
economists to study in America who are known as “Berkeley Mafia” and amongst other individuals such as: “Soedjatmoko, Sumitro Djojohadikusumo, Mohammed Sadeli, Selosoemardjan, Widjojo Nitisastro, Colonel Suwarto from SESKOAD, Emil Salim, Subroto, Ali Wardhana, Barli Halim). Those individuals had been brain-washed and educated in America mostly in Berkeley.

When Suharto stripped Sukarno of formal power and had himself named acting president, tapping old political
warhorse Adam Malik and the Sultan of Jogjakarta to join him in a ruling triumvirate.

On April 12, the Sultan issued a major policy statement outlining the economic program of the new regime, in
effect announcing Indonesia’s return to the imperialist fold. It was written by Widjojo and Sadeli. And Mohammed Sadeli was the one given the assignment to draft Investment law in Indonesia in 1967.
(tambahan: = UU PMA 1967)

According to Calvin Cowles, Mr. Sadeli required some post-doctoral tutoring. According to an American official,
Sadeli “really” didn’t know how to write an investment law. He had to have a lot of help from the embassy.
He went to the US Embassy for helps.

The U.S embassy then brought in Calvin Cowles, an American Economist to draft the Investment law in Indonesia.
An American Economist who was asked to draft Indonesian Investment Laws?

Semasa Orde baru (Suharto regime), Muhamad Sadli adalah Ketua Komite Penanaman Modal Asing (PMA),
kemudian menjadi Menter tenaga Kerja (1971-73) dan menjadi Menteri Pertambangan (1973-1978).

In fact, the role of Mohammed Sadli is confirmed by an email that I received from a gentleman who claimed to be one
of the Pejuang Kemerdekaan Indonesia di Irian Barat as listed on the bottom of this email. That is fascinating!

6. In November, Malik, Sadli, Salim, Selosoemardjan, and the Sultan met in Geneva with a select list of American
and European businessmen flown in by Time-Life. Surrounded by his economic advisors, the Sultan ticked off the selling points of
the New Indonesia “political stability, abundance of cheap labor, vast potential market, treasure house of resources.”

7. Even in toppling President Soekarno, U.S Government played a significant role through CIA. From here we understand
that whomever replacing President Soekarno, that person owed favors to the U.S Government.

8. In 1966, Suharto declared himself committed to aiding the West in its exploitation of Indonesia. In 1967, the
“Foreign Investment Law” was passed, which officially threw Indonesia’s doors wide open to foreign exploitation. That Foreign
Investment Law as we know was drafted by Mr. Sadli with the help American Economist, Mr. Calvin Cowles under the supervision
of the U.S Embassy.

In 1967, guess what western company was the first to be licensed under this new, corrupt and bloodstained regime:
The Freeport gold operation. Suharto gave a concession land of 2.5 million hectares to Freeport.

Imagine, giving out 2.5 million hectares of land for FREE to foreign Corporations? Is this a sweet deal or what?
What in the world President Suharto was willing to do all of these?

Because according to some sources and U.S media publications, President Suharto himself had a hefty share in
that Freeport contract. Like a warlord, Suharto appropriated the best of everything he could for himself and his
family oil wells, timberlands, and sugar plantations. Thousands of acres of land were seized by companies with the
blessings of Suharto.

Now let’s put the puzzle together.

U.S Corporations were represented by a well-known man named: Dr. Henry Kissinger to sign a sweet deal contract
with the most corrupted President of Indonesia named Suharto.

Henry Kissinger was also a major stockholder of Freeport-McMoran Copper and Gold Co (FCX on the NYSE)
and Suharto was the war-lord, the Army general, the President and the one who in charge in Indonesia.
Knowing how corrupt leader Suharto really was, he must have had hefty share in that sweet deal contract
with Freeport-McMoran Copper and Gold Co.

Suharto was given West Papua and East Timor, Henry Kissinger on behalf of U.S. giant Corporations was given
concession 2.5 millions hectares full of gold and copper. Wow, what a deal!

Not only that. Look at point number # 9 below before he steps down from power!

9. In 1997, the company asked permission to expand the operation to TWICE the size it was at the time.
One of the last things done by Suharto (who owned a substantial share in the mine) before he was forced to resign by a nation
burned out by his corruption, was to approve the expansion. This approval was granted following a cozy little private
conference between him and Jim-Bob Moffett.

This is the worse robbery and the most disgusted legacy of President Suharto toward the Indonesian people!

10. Also take a note that the backing of this FREEPORT contractors are IMF and World Bank and the big fat
wealthy countries called the G-6 and now then became G-8, and Rio Tinto; a world leader in finding, mining and processing
the earth’s mineral resources.

The G-8 countries are: (USA, France, Germany, Italy, Japan, United Kingdom, Canada, and Russia) >>> We
are confronting the wealthiest and super power countries on Earth!

11. Article 21 of the 1967 Foreign Capital Investment law stipulates that the government shall NOT initiate nationalization of foreign investments except BY LAW and when such action is necessary in the interest of the state.

12. Indonesia government has agree to submit any investment disputes to the International Center for the
Settlement of Investment Disputes (ICSID) in Washington, D.C. Indonesia also has signed on to UNCITRAL (United
Nations Commission on International Trade Laws) arbitration rules that mandates foreign firms to enter arbitration hearing
in Indonesia under UNCITRAL administration. An Indonesian Investment Arbitration Board (BANI) is available when both
parties to a dispute agree to submit to its arbitration.

13. Indonesia is also a party to the 1958 New York Convention on Recognition Enforcement of Foreign Arbitral
Awards, which promotes the enforcement of foreign arbitral.

14. The Trans National Companies requested the government to HONOR all contracts that were signed by Suharto
and demand protection to their investment, even though the people of Indonesia want the government to revoke it.

Who are these Trans National Companies?

The largest source of external funds to developing countries, such as: Indonesia is not development assistance,
whether bilateral, multilateral, loans, grants, official or other. It is foreign direct investment (FDI). FDI represents an
enormous supply of financial resources, technology, jobs and is of great potential benefit to emerging economies.

FDI comes from the private sector, from large companies willing to invest anywhere like Freeport-McMoran in
Timika, Irian-Jaya. These companies called “Trans-national companies (TNCs), are important but accidental participant
in the development process.

Trans-National Corporations (TNCs) sometimes referred to as multinational companies, are enterprises that control
economic assets in other countries, generally this means controlling at least a 10% of share of such an asset.
These companies command enormous financial resources, possess vast technical resources and have extensive
global reach.

Challenging these Trans-National Companies is just like challenging world super power, it is an uphill battle that is hard to
win unless the entire country is on your side! It can be a suicidal!

Those are some of the details that I want to share. I just want to point it out clearly that the challenges are enormous and very,
very perplexing!!!

In one of my open debates with my prominent political associates in Jakarta and after I presented all the details and facts,
we ended up looking at each other and one of us said: what should we do? Confronting the issue is so challenging and
living it alone untouched is just wrong and not fair for those millions and millions Indonesia people, especially, those who are
living under poverty.

So, what are the concrete steps that we need to take?
Understanding the Article 21 of the 1967 Foreign Capital Investment law stipulates that the government shall NOT
initiate nationalization of foreign investments except BY LAW and when such action is necessary in the interest
of the state gives me a clue that this issue can only be initiated by the people or members of Parliament to
circumvent all of those International laws, rules and regulations.

In other words, the people of Indonesia have to demand to nationalize the Freeport for the welfare and the shake of the people
of Indonesia at large. This issue must be raised in such a way that nationalize FREEPORT is the best interest of Indonesia
as a country and its citizen at large.

That is the reason why in my posting I submitted an advice to nationalize FREEPORT should Indonesia faces pressures
and challenges from International community. And for that reason also that I submitted a request to members of
Indonesia Parliament to initiate the process. It’s not too late. Now is the time to do it!

I received a lot of emails and responses from Indonesia, from Irian-Jaya, Ambon to Jakarta both individual, Institutions
and organizations. Many of those emails were requesting additional information, suggestions to immediately report my findings
to KPK and support to the effort to confront the issue.

Ada satu email yang saya anggap patut dipublikasikan seperti dibawah ini. Nama orangnya sudah saya delete! Email dibawah
ini saya terima tanggal February 10, 2010 dari seseorang yang mengaku sebagai Veteran Pejuang Pembebasan
Irian-Barat & Kemerdekaan yang menanggapi posting di website kami tentang Freeport.

(quote)

Exlpoitasi Free Port ini harus dirombak. Ada pelanggaran pidana berdasar kontrak tembaga,bukan batubara, emas mupun
uranium (?) yang dibawa keluar sejak kontrak PMA no.1/1967.

Kontrak ini dibuat oleh Rockefeller sendiri, dibawa dan ditandatangani oleh Menteri Penanaman Asing Prof. Sadeli
dibawah Presiden Suharto.

Ini benar-benar suatu pengkhianat terhagap pejuang Pembebasan Irian Barat (Operasi Trikora) 1961. Tahukah kalian
apa yang dilakukan Maj.Suharto ketika itu. Ia memang secara legal benar Panglima Mandala Pembebasan Irian Barat, tapi
apa sesungguhnya yang ia kerjakan?

Saya Assiten I Angkatan Udara Mandala di bawah Komodor Leo Wattimena, yang terlibat dalam perencanaan operasi

sampai pelaksanaan operasi yang diakhiri perundingan di Camp David, USA. Pendaratan pesawat pertama C-130 Hercules
di Merauke 25 Juni 1962 adalah Komodor Leo Wattimena, Letkol Udara (Penerbang) Heru Atmodjo, dengan Captain Pilot
Letkol Udara (Penerbang) Moh. Slamet dengan Co-pilot Mayor Udara (Penerbang) Hamsana, ketika di lapangan terbang
Merauke masih dikuasai seorang Kapten KNIL.

Berapa korban telah gugur, ditawan, baik penerbang-penerbang terbaik kita maupun paratroops yang diterjunkan, gugur
dan kembali sebagai pahlawan dengan Bintang Sakti di dadanya? Secara moral sampai dimana pertanggungan jawab
pemimpin-pemimpin negara sekarang yang telah memberikan keleluasaan kepada Free Port untuk mengeksploitasi
tambang tembaga di Irian Barat (Papua) ini? Telah terjadi pelanggaran pidana dalam eksport yang sesungguhnya yang dibawa
oleh Free Port Moran sekang ini bukan tembaga saja, melainkan gold (emas) dan mineral lainnya. Apa yang diperoleh
negara selama 40 tahun ini? Dan apa tingkah laku tikus-tikus yang menggerogoti hasil tambang ini?

Rakyat harus tahu, sebagai hak dasar dari Hak Asasi Manusia dan warga negara Indonesia, terutama pahlawan-pahlawanyang
telah gugur untuk perjuangan pembebasan Irian Barat? Penegak hukum wajib hukumnya meneliti pengkhianatan diatas
kekayaan negara yang luar biasa ini.

Tembagapura sekarang telah menjadi gunung terbalik, lubangnya sedalam gunung. Suatu konspirasi telah terjadi sejak
1939 sebelum perang dunia dan jedah selama perang dunia II, dan juga dalam perundingan KMB 1949 dan akhirnya
peristiwa Oktober 1965 ulah CIA menggoncang dan jutaan orang tak bersalah meninggal sebagai korban. Pada akhir
hidupnya Prof.Sadeli mengakui ulah peran Barkely Mafia ini.

Draft Undang-Undang Penanaman Modal Asing yang dimiliki negara ini adalah draft Consultant Rockefeller. Setelah
Undang Undang itu ditandatangani Presiden Suharto,langsung esok harinya Kontrak Freeport ini ditandatangani dan d
ioperasikan.

Adalah kewajiban dan tugas rakyat Indonesia untuk melindungi dan menikmati kekayaan tanahtumpah darah Indonesia,
bukan untuk kapitali-kapitalis global yang telah menggunakan kakitangannya secara licik, terutama Kaum muda patriot
memikul tugas ini.Jangan mengcopy para tikus-tikus yang mengerogoti negara dan berkhianat kepada Ibu Pertiwi kita.

Name has been deleted
Veteran Pejuang Kemerdekaan

(Unquote)

Semoga jawaban saya diatas bisa memberi gambaran tentang masalah FREEPORT dan apa yang anda bisa lakukan
untuk berpartisipasi dalam memperjaungkan issue ini.

Terima kasih

Chris Komari
Chairman
Partai Masa Depan Indonesia Mandiri (PARMADIM)
http://www.parmadim.com

BENARKAH KMP TAK SEPENDAPAT DENGAN PERNYATAAN KONTROVERSIAL HASHIM?

Benarkah KMP Tak Sependapat dengan Pernyataan Kontroversial Hashim?

http://news.detik.com/read/2014/10/10/063545/2714828/10/benarkah-kmp-tak-sependapat-dengan-pernyataan-kontroversial-hashim?991104topnews
Jumat, 10/10/2014 06:35 WIB
Dhani Irawan – detikNews

Jakarta – Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hashim Djojohadikusumo tiba-tiba mengucapkan hal mencengangkan terkait situasi politik di negeri ini. Dengan posisi Koalisi Merah Putih (KMP) yang kini menguasai parlemen, Hashim mengatakan akan menghambat Presiden Terpilih Joko Widodo di pemerintahan mendatang.

Dengan tegas ketika diwawancara Reuters di kantornya pada Selasa kemarin, Hashim mengatakan akan menghambat Jokowi. “Kami akan menggunakan kekuatan kami untuk menginvestigasi dan menghambat,” demikian Hashim Djojohadikusumo kepada Reuters di kantornya pada Selasa kemarin, seperti dilansir Rabu (8/9) kemarin.

Namun, pernyataan adik dari pendiri Partai Gerindra Prabowo Subianto itu langsung dibantah oleh sejumlah politisi KMP. Mereka menganggap bahwa hal yang diungkapkan Hashim itu bukan merupakan representasi dari koalisi yang kini mendominasi parlemen tersebut.

“Saya rasa itu pribadi Pak Hashim ya, jadi bukan mewakili KMP (Koalisi Merah Putih). Setiap orang kan berhak berpendapat,” kata Waketum Gerindra Fadli Zon di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (8/10/2014).

Senada dengan Fadli, Ketua Harian Partai Demokrat (PD) Syarief Hasan pun menegaskan bahwa partainya tetap mendukung pemerintahan. Syarief menyebut bahwa komitmen mereka adalah mendukung pemerintahan yang pro-rakyat.

“Ya nggak ada itu (upaya hambat pemerintahan). Kita komitmen mendukung pemerintahan sepanjang program dan orientasinya untuk kepentingan rakyat. Itu fungsi dewan di situ,” kata Syarief Hasan di gedung DPR, Jakarta, Rabu (9/10) lalu.

Hanya saja, pernyataan para petinggi KMP itu justru seolah-olah berbanding terbalik apabila dilihat bagaimana ngototnya KMP untuk menguasai parlemen. Lihat saja ketika paripurna pemilihan pimpinan DPR yang mengusung Setya Novanto dari Partai Golkar sebagai Ketua DPR akhirnya berhasil menang. Paripurna yang dipimpin oleh politisi senior Golkar Popong Otje Djundjungan atau yang karib disapa Ceu Popong sempat diprotes oleh beberapa anggota dewan dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Namun hujan interupsi itu tak digubris oleh Ceu Popong yang begitu tenang memimpin sidang meski sempat heboh ketika palunya hilang.Next

Situasi panas kembali tercipta ketika pemilihan pimpinan MPR. Padahal KIH sempat menawarkan paket pimpinan yang dinilai memiliki komposisi seimbang bagi kedua kubu yaitu dengan menempatkan perwakilan dari DPD yaitu Oesman Sapta sebagai ketua. Sementara 2 wakil dari KIH dan 2 wakil dari KMP akan mendampingi. Namun KMP tetap ngotot untuk mengajukan paket pimpinan sendiri.

Namun, perpecahan di pihak KMP juga sempat membuat konstelasi politik semakin menarik ketika PPP berubah haluan dan bergabung dengan paket pimpinan yang ditawarkan KIH. PPP merasa dikhianati oleh KMP dan tanpa malu-malu menginginkan posisi tinggi di parlemen yaitu dalam paket pimpinan MPR.

Mendapat tambahan dukungan, KIH memiliki kepercayaan diri tinggi untuk memenangkan pertarungan di MPR. Namun sayang, KMP yang tak ingin mengendurkan dominasinya kembali merebut pimpinan MPR dengan posisi ketua yaitu Zulkifli Hasan dari PAN dan KMP pun menguasai parlemen. Tuntas sudah!

Namun KMP tetap menegaskan bahwa dominasi di parlemen bukanlah langkah mereka untuk menjegal pemerintahan Jokowi-JK. Malahan hal itu dianggap normal bagi KMP karena sebagai penyeimbang.

“Dan jangan ada yang dikhawatirkan, sebab pemerintah menjalankan pemerintahannya sendiri, dewan dan lembaga legislatifnya menguasai itu normal, saya sering mengatakan menjatuhkan presiden itu susah sekali, bahkan mekanismenya berbelit-belit,” ujar Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (8/10) lalu.

Dan tak berapa lama, adik Prabowo mengeluarkan pernyataan mengejutkan. Kata-kata Hashim seolah menjawab dugaan berbagai pihak bahwa KMP memang ingin menjegal pemerintahan Jokowi-JK dengan menguasai parlemen. Apalagi pernyataan Hashim, dan serangkaian manuver Koalisi Merah Putih, mengingatkan pada tekad Prabowo Subianto untuk tak menyerah meski telah kalah di Pilpres 2014.

“I will never surrender, I will never surrender, I will never surrender!” begitulah pernyataan Prabowo di rapat Timses Prabowo-Hatta pada Juli 2014 lalu.[]

BELAJAR MENGELOLA KONFLIK MENEMUKAN JALAN KELUAR

Belajar Mengelola Konflik Menemukan Jalan Keluar

Senin, 17 Desember 2012
Indonesia terdiri dari berbagai suku, budaya, agama, dan golongan. Solidaritas nasional berhasil mengikat kemajemukan itu dalam bangunan berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945. Konstitusi memberi tanggung jawab kepada negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Bagaimana tanggung jawab itu diemban?
Sebagai negara hukum, semua kelompok—apa pun latar belakangnya—memiliki hak dan kewajiban sama sebagai warga negara. Semboyan kita sungguh indah: Bhinneka Tunggal Ika alias berbeda-beda, tetapi tetap satu.
Dasar, bentuk, konstitusi, dan jargon negara Indonesia jelas mengakui dan menghargai kemajemukan sebagai kekayaan bangsa. Modal itu diharapkan dikelola dengan baik sehingga dapat mendorong terciptanya cita-cita bersama, yaitu masyarakat yang sejahtera, cerdas, adil, dan makmur.
Namun, konsep ideal itu masih sulit diwujudkan dalam kehidupan nyata. Setidaknya demikian gambaran selama tahun 2012, yang diwarnai sejumlah gesekan sosial berlatar belakang perbedaan suku, budaya, agama, dan golongan. Kita kaget karena beberapa peristiwa itu menyuguhkan kekerasan, meluas, dan merenggut nyawa warga.
Pada Maret 2012, misalnya, meletus bentrokan di Abepura, Papua. Berawal dari ketersinggungan satu orang, gesekan membesar menjadi kerusuhan massal. Akibatnya, 4 orang cedera dan 3 rumah rusak.
Kejutan paling menonjol adalah konflik antarwarga di Way Panji, Lampung Selatan, Lampung, akhir Oktober 2012. Dipicu kesalahpahaman kabar pelecehan terhadap perempuan, warga Desa Balinuraga—transmigran asal Bali—bertikai dengan warga Desa Agom, kemudian merambat ke Desa Sidoreno. Sebanyak 14 orang tewas, 6 terluka, dan 166 rumah terbakar.
Saat proses perdamaian di Way Panji belum kelar, awal November lalu, warga Kampung Kusuma Dadi justru bertikai dengan warga Kampung Buyut di Kecamatan Bekri di Kabupaten Lampung Tengah. Pemicunya adalah warga Bekri dianggap main hakim sendiri dengan membakar pencuri sapi asal Kampung Buyut. Tak ada korban jiwa, tetapi 41 rumah rusak.
Ada juga sengketa lahan antarwarga desa, seperti di Nusa Tenggara Timur dan Maluku. Konflik serupa terjadi antara warga dan perusahaan, seperti di Aceh dan Papua. Daftar konflik sosial ini dapat diperpanjang lagi dengan pemicu beragam, seperti soal identitas kelompok, harga diri, atau penguasaan sumber daya alam.

Ketidakadilan

Dalam bangsa yang majemuk selalu ada kemungkinan retakan sosial yang memunculkan gesekan. Masalah muncul ketika kita gagal mengelola gesekan itu untuk mencegah kekerasan sekaligus menghasilkan kesepakatan bersama. Ini memicu berbagai konflik selama ini.
Lalu, kenapa kita tidak mampu mengelola konflik? Menurut sosiolog dari Universitas Negeri Jakarta, Robertus Robet, dalam pengalaman Indonesia, konflik biasanya hasil irisan dari berbagai soal: politik, ekonomi, hukum, etnis, dan budaya. Setiap konflik memiliki karakter lokal yang kental.
Dari sisi politik, penyelenggara pemerintahan nasional dan lokal terlalu sibuk dengan diri sendiri sehingga abai menangani gejala- gejala gesekan sosial sejak dini. Ketika konflik meletus, penanganannya terlambat. Dalam beberapa kasus pemilihan umum kepala daerah, retakan sosial tersebut justru dimanfaatkan untuk keuntungan politik.
Kesenjangan ekonomi dengan pasar dikuasai pemodal yang hanya berorientasi keuntungan menciptakan perasaan tidak adil bagi masyarakat yang terpinggirkan. Perasaan tersebut kian mengeras ketika hukum tidak adil, bahkan terkesan memihak kaum pemodal dan elite penguasa. Kondisi tersebut diperuncing oleh menguatnya kantong-kantong primordial berdasarkan etnis, suku, atau ekonomi.
Ketika semua arsiran masalah tersebut bertemu, hal-hal kecil saja sudah cukup menyulut warga marah dan bertikai. Dari hanya melibatkan beberapa orang, gesekan gampang melebar menjadi kerusuhan massal. Saat pranata sosial tidak mampu mengatasinya, meletuplah konflik lebih besar.
Konflik sosial harus serius diantisipasi sebelum mengguncang sendi-sendi bangunan bangsa. Untuk itu, pertama-tama, kita mesti kembali merujuk pilar-pilar kesepakatan para pendiri bangsa: Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Semangat ini diterjemahkan oleh setiap komponen bangsa sesuai dengan peran masing-masing.
Sebagai penyelenggara negara, pemerintah dituntut untuk melindungi bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia. Tegakkan keadilan dalam hukum, ekonomi, dan sosial. Hukum harus dijalankan secara konsisten dan tanpa pandang bulu.
Kembangkan ekonomi secara merata sehingga semua kelompok masyarakat menikmati pembangunan. Perkuat tatanan sosial yang membaurkan semua kelompok secara sederajat. Cegah munculnya kelompok-kelompok yang hidup secara eksklusif.
Kita juga perlu menghidupkan organ-organ sosial, seperti kaum adat, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau media. Semua itu dapat diberdayakan untuk mengelola konflik dan menemukan jalan keluarnya. (Ilham Khoiri)
Sumber: http://cetak.kompas.com/read/2012/12/17/04020010/belajar.mengelola.konflik.menemukan.jalan.keluar

BELAJAR DARI TIONGKOK

Belajar dari China
Jumat, 10 Oktober 2014 | 23:23 WIB

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/10/10/232300926/Belajar.dari.China.?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Kknwp
Terkait
• “Pak Harto yang Otoriter Saja, Gini Rationya Tak Sebesar Ini..”
• Guru Besar UGM: Ketimpangan Makin Tinggi, Pemerintah RI Bisa Cari Gara-gara Kayak China
• Empat Kunci Kembangkan Negara Menuju Masa Depan Cerah
• Pengusaha Indonesia Jago Kandang?
• Mafia BBM, Benalu Terbesar Ekonomi RI
JAKARTA, KOMPAS.com – Meski tengah mengalami perlambatan, perekonomian China tetap tumbuh tinggi, di kisaran 7,5 persen. Pengamat ekonomi A Tony Prasetiantono memandang, Indonesia masih tetap bisa belajar dari negeri tirai bambu itu.

Bagaimana China menjadi negara besar, Tony menjelaskan, ekonomi China mulai tumbuh sejak 2001. Investasi mulai massif dilakukan sejak 22 tahun sebelumnya, pada 1979. “Deng Xiaoping memulai dengan kata-kata: ‘Saya tidak peduli warna kucing, yang penting bisa nangkap tikus’. Tak peduli apa sistem ekonominya, yang penting bisa menangkap tikus,” kata Tony dalam Indonesia Knowledge Forum III, Jakarta, Jumat (10/10/2014).

Maka dari itu, lanjut Tony, China melakukan liberalisasi ekonomi besar-besaran. Mereka banyak menarik investasi asing. Gelombang pertama investasi asing ke China dari Jepang, Taiwan, dan Hongkong, seiring dengan ekonomi Jepang yang mulai jenuh.

“Suku bunga (Jepang) almost zero, inflasi zero. Karena Jepang sudah jenuh, upah buruh sudah tinggi, Jepang sudah tidak punya competitiveness lagi untuk produk,” terang akademisi UGM itu.

Sejak saat itu, investasi asing ke China terus tumbuh. Selain investasi, China dapat menjadi ekonomi raksasa karena pada 1995 diaspora China telah mencapai 60.000. Meski terlihat mudah, karena mendapat bonus kejenuhan ekonomi Jepang, pemerintah China bukan tidak melakukan apa-apa.

Tony bilang, China mau berboros-boros dalam hal membangun infrastruktur. “Belanja infrastruktur China paling tinggi diantara emerging market, mencapai 10 persen terhadap PDB. Rata-rata emerging market idealnya 5 persen,” ucap Tony.

Dia mengatakan, ekonomi China akan terus tumbuh karena pemerintahnya rajin mendorong infrastruktur. “Rajin menyelenggarakan event untuk mendorong infrastruktur. Contoh Olimpiade Beijing, dia bangun stadion megah. Shanghai Expo juga,” sebut dia lagi.

China, di sisi lain, juga mengambil kebijakan restriktif, dengan membatasi jumlah kelahiran. Bahkan, lanjut Tony, pemerintah China mendenda Rp 1,7 miliar warga negaranya jika punya tiga anak.

Meski terlihat utopis, Tony mengingatkan, tidak semua yang berasal dari China perlu disadur. Satu hal yang mengganjal ekonomi China adalah soal politik. “Ketika tidak bisa mengendalikan disparitas antara yang di pantai dan di tengah. Karena yang di timur banyak industri, pertanian juga maju. Sementara yang tengah dan barat, tidak,” kata Tony.[]

BEING AND TIME KARYA MARTIN HEIDEGGER

Being and Time karya Martin Heidegger
(Sebuah Perkenalan Dengan Hermeunetik)
Oleh : Fajar Setiawan Roekminto
Dalam Oxford English Dictionary dideskripsikan bahwa hermeunetik adalah “seni atau ilmu interprestasi, contohnya interprestasi Alkitab.” Istilah itu kemudian mempunyai arti yang lebih khusus pada tahun 1920-an dalam bidang filsafat dan kritik sastra. Hermeunetik sendiri sebenarnya mempunyai makna yang searti dengan exegesis apabila istilah ini dikaitkan dalam interprestasi isi Alkitab. Hermeunetik selalu dikaitkan dengan Being and Time yang ditulis oleh Martin Heidegger, seorang filsuf Jerman, yang dipublikasikan pada tahun 1927. Martin Heidegger menyatakan bahwa kritikus melihat spektrum yang lebih luas dari elemen – elemen yang membentuk setiap karya dan konteksnya secara utuh dengan cara menempatkan pada konteks sastra, sosial, kebudayaan dan politik kritikusnya. Pandangan ini oleh Gadamer, yang merupakan murid Martin Heidegger, disebut sebagai “fusi horison”.
Adanya kompleksitas antara ktitikus dan karya “memaksakan” terjadinya sebuah dialog dan percakapan yang berkesinambungan. Selama terjadinya proses hubungan antara kritikus dan karya ini, kritikus harus mampu meneliti atau menggali dirinya sendiri termasuk didalamnya memahami dalam upaya untuk membuat satu kebenaran dari asumsi – asumsi tersembunyi serta kemudian mengungkapkannya. Pekerjaan ini harus dilakukan dengan teliti dan sama telitinya dengan realitas karya sastra yang diteliti itu sendiri. Martin Heidegger sendiri berpendapat bahwa kondisi sebagai manusia dalam arti yang sebenarnya lebih penting daripada dirinya sendiri (manusia) yang berperan sebagai kritikus sastra. Pernyataan ini melibatkan dan menjadikan sebuah pertanyaan yang tak pernah berhenti pada batas – batas interprestasi.
Martin Heidegger, melalui karyanya, menyatakan bahwa realitas dan fakta sebagai manusia lebih penting dari peran sebagai kritikus sastra yang melibatkan pertanyaan yang tidak pernah berhenti yang membatasi interprestasi. Seorang filsof Perancis, Paul Ricour telah menguji adanya “pertemuan” antara hermeunetik dan fenomenologi serta bagaimana filsafat menyampaikan dan meramalkan satu sama lain.
Being and Time merupakan sebuah judul buku karya Martin Heidegger. Dalam menetapkan kebenaran – kebenaran yang umum ia menguji struktur – struktur umum pengalaman dan mengaplikasikannya dalam permasalahan realitas kemanusiaan. Dalam hal ini ia mengembangakan suatu metode filsafat fenomenologi yang diajarkan oleh gurunya, Edmund Husserl. Perhatian utama Heidegger adalah ontologi yaitu studi mengenai ada (being). Heidegger didalam bukunya Being and Time mencoba mencari kebenaran akan ada (being: Sein), khususnya manusia (human being : Dasein) dengan menggabungkan dua pendekatan filsafat eksistensialisme Soren Kierkegaard dan Friedrich Nietzsche serta fenomenologi Husserl.
Di dalam Being and Time Martin Heidegger menuliskan bahwa manusia telah dilemparkan pada suatu dunia yang tidak mempunyai makna dalam dirinya sendiri, dalam hal ini ia menyebutnya sebagai Dasein atau berarti “berada disana” (bahasa Inggris : being there). Dengan demikian menjadi tugas manusia untuk memberikan makna pada dunia melalui pencapaian eksistensi yang otentik, sesuatu yang mentransendensasikan keterbelengguan pada fakta – fakta kehidupan sehari –hari yang membutakan manusia pada kebenaran yang ada pada dirinya sendiri. Keotentikan, menurut Martin Heidegger meliputi kesadaran akan waktu dimana manusia mengartikannya sebagai sebagai proses kemunculan dari yang tidak ada dan bergerak menuju kenihilan kematian. Penerimaan akan nasib yang seperti ini memberikan kemerdekaan pada individu, peneriman akan nasib seperti ini juga memberikan makna pada kehidupan manusia.
Pemikiran – pemikiran Martin Heidegger yang ada dalam Being and Time sebenarnya tidak sepenuhnya baru, seperti yang sudah dituliskan diatas bahwa pada dasarnya pemikiran itu merupakan sebuah penggabungan antara dua pendekatan filsafat yaitu filafat eksistensialis Soren Kierkegaard dan Friedrich Nietzsche serta fenomenologi-nya Husserl. Penggunaan metode fenomenologi oleh Heidegger bertujuan untuk menetapkan kebenarann universal dengan menguji struktur esensial pengalaman dan mengaplikasikannya pada persoalan pengalaman manusia. Memahami ontologi dan fenomenologi menjadi sangat penting sebelum masuk kepada pembacaan dan pemahaman pemikiran Martin Heidegger dalam Being and Time.
Pemikiran Martin Heidegger yang ada dalam Being and Time seringkali dianggap sebagai sebuah kemuraman dan bersifat nihilisme karena Martin Heidegger menekankan pada penderitaan dan kematian. Martin Heidegger memberikan fokus perhatian pada aspek – aspek semacam ini karena hal ini dianggap memberikan penjelasan yang nyata terhadap realitas “ada” (being) yang melekat pada diri manusia. Being (ada) diungkap melalui pengalaman secara dramatis yang menunjukkan bahwa ada celah antara “ada” dan yang “tidak ada”.
Pengalaman yang terdalam semacam ini merupakan refleksi kemungkinan dari “ada (being) yang tidak dimiliki oleh manusia” yaitu kematian. Untuk itu “kemungkinan yang mustahil” semacam ini menyingkapkan keterbatasan manusia sebagai mahluk hidup baik itu keterbatasan dan dorongan untuk hidup. Masa depan kematian berfungsi sebagai sebuah kondisi yang radikal bagi kemungkinan pengalaman manusia dan dengan demikian memberi keotentikan pada manusia. Keotentikan itu melibatkan kesadaran akan waktu, yang bagi manusia, waktu adalah suatu proses kemunculan dari yang tidak ada menuju kepada nihilisme kematian. Penerimaan nasib semacam ini mengubah pandangan akan kemerdekaan individual dan memberi arti pada kehidupan seseorang. Salah satu ajaran mendasar eksistensialisme, Being and Time membawa pengaruh yang besar pada pemikiran di Eropa abad ke-20.
Pada pertengahan tahun 1930-an pemikiran Heidegger mengalami sedikit perubahan. Dalam tulisannya yang kemudian Heidegger beralih dari pembahasan mengenai pengalaman manusia kepada “alam ada”. Dia juga menekankan pada adanya dekadensi dunia modern dimana dia berpendapat bahwa kemanusaan “telah keluar dari ada” (being), pendapat ini didasarkan pada rujukannya pada filsafat Yunani. Pada pemikiran pra Socrates khususnya Parmeides, Heidegger menemukan hanya satu pemahaman yang jelas mengenai being. Pada masa Aritoteles pemahaman semacam itu hilang karena penekanan pada realitas manusia sebagai ciptaan yang rasional (rational creatures). Heidegger meletakkan penekananan tertentu pada bahasa sebagai alat dimana manusia dapat mengcounter kembali being dan menekankan pada peran khusus puisi drama dan fungsi bahasa. Satu hal yang dapat dicapai oleh Heidegger dalam puisi adalah sebuah bukti mengenai pujian serta pendapat – pendapatnya pada seorang penyair Jerman Friedrich Hšlderlin. Heidegger juga mampu menemukan kata – kata dengan makna yang bermacam – macam dari akar etimologisnya. Idiosyncratic (suatu karakteristik struktur atau karakteristik perilaku yang aneh pada seseorang atau kelompok) Heidegger, serta penggunaan bahasanya dan kadang irama quasi-mistisnya sering dianggap sebagai penghalang dalam memahami filsafat Heidegger.
Namun demikian banyak konsep yang diperkenalkan oleh Heidegger menjadi sangat umum saat ini contohnya mengenai pentingnya upaya pada pencapaian eksistensi otentik dalam menghadapi massa anonim dalam pelbagai tingkatan, arti pentingnya intensi, pengalaman yang bersifat signifikan-terbuka (significance-disclosing) dan kesulitan pendeskripsian gambaran dasar eksistensi manusia.[]

BALITBANG KEMENDIKBUD DIMINTA BUAT RISET MINAT BACA

Balitbang Kemendikbud Diminta Buat Riset Minat Baca
Jumat, 17 Mei 2013 17:52 WIB

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDIP Itet Tridajajati Sumarijanto, menyarankan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang ) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) untuk melakukan riset terkait menurunnya minat membaca pada anak Indonesia.
“Balitbang seharusnya melakukan penelitian, survei, dengan melihat kondisi riil terkait mengapa minat baca pada anak Indonesia bukan malah mengurusi persoalan penggandaan soal Ujian Negara (UN) dan distribusinya yang sama sekali tidak sesuai dengan tupoksinya,” kata Itet dalam keterangan persnya, Jumat (17/5/2013).
Itet menuturkan, dirinya mengaku merasa prihatin dengan kondisi dimana minat baca anak Indonesia sangat rendah, dan tidak adanya sarana yang memadai untuk menumbuhkan minat baca anak, seperti perpustakaan sekolah.
“Saat saya melakukan kunjungan kerja ke daerah Lampung, ditemukan ada sekolah yang terletak di Kotamadya namun tidak memiliki perpustakaan sekolah, tetapi sekedar tempat untuk penyimpanan buku pelajaran,” katanya.
Melihat kondisi seperti diatas kata Itet perlu dicarikan solusi agar minat baca bisa meningkat. Dan ini menjadi tugas bersama khususnya Perpustakan Nasional dan Kemdikbud, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43/2007 tentang Perpustakaan, dimana menjadikan perpustakaan sebagai perangkat penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk juga perpustakaan sekolah.
Menurut Itet, salah satu solusi yang ditawarkan adalah dengan membangun sistem membaca simulasi komprehensif. “Seperti yang sudah saya lakukan di Batanghari, Pringsewu, Sindang Mulyo, Mesuji dan Lampung Timur,” ucap Itet.
Lebih lanjut Itet mengatakan dalam sistem membaca simulasi komprehensif, para pembaca tidak sekedar disediakan buku, tetapi di juga dilengkapi dengan fasilitas penunjang, seperti tempat praktek dan alat-alat penunjang.
“Seperti contoh para Ibu disediakan buku yang berhubungan dengan resep masakan, mereka tak sekedar membaca namun mereka juga diberikan pelatihan untuk mempraktekkan resep yang mereka baca, sehingga diharapkan mereka menjadi kreatif dan dapat menjadi agent of change didaerahnya,” katanya
Penulis: Ikang Editor: Johnson Siman

AU POUVOIR, LES MODERNISTES S’IMPOSENT

Au pouvoir, les modernistes s’imposent
LE MONDE | 24.10.2013 à 11h52 • Mis à jour le 24.10.2013 à 12h36 | Par Zaki Laïdi (Directeur de recherche à Sciences Po)

L’existence de plusieurs courants au sein de la gauche est consubstantielle à son histoire. De Jaurès à Hollande en passant par Blum et Mitterrand, chacun s’est efforcé d’en faire la synthèse, avec une fortune il est vrai fort inégale. Pourtant, la question de savoir laquelle des gauches finira par s’imposer est dépassée. D’une part parce que, si le débat n’a jamais été idéologiquement tranché, il l’a été politiquement. D’autre part parce que ce qui est en jeu aujourd’hui, c’est tout simplement la survie de la gauche face à son extrême difficulté à prendre en charge des demandes très fortes auxquelles elle a insuffisamment réfléchi.
Les contradictions au sein de la gauche n’ont jamais et ne seront probablement jamais tranchées idéologiquement. En revanche, elles l’ont toujours été politiquement à la faveur de son accès au pouvoir. C’est toujours sur les marches du palais que la gauche s’est réformée. Et c’est presque toujours dans l’opposition qu’elle a involué. Y fait exception la remarquable novation des primaires, sans laquelle la gauche ne serait pas aujourd’hui au pouvoir.
Depuis 1981, la gauche a connu trois expériences. Sous Mitterrand, elle engage sa première grande modernisation sous le gouvernement Fabius entre 1984 et 1986 : acceptation de la contrainte européenne et rejet de tout souverainisme économique. La deuxième modernisation, conduite sous la houlette de Michel Rocard et Pierre Bérégovoy, amplifie le mouvement. Car outre l’effort de modernisation sociale illustré par la contribution sociale généralisée (CSG), elle s’est accompagnée d’une très grande adaptation de l’économie française à la mondialisation naissante. La troisième modernisation survint sous Lionel Jospin, entre 1997 et 2002. Mais si elle fut marquée du sceau du refus de toute démagogie, elle fut amoindrie par le refus systématique de prendre des risques politiques afin de ne pas casser la vaisselle de la majorité plurielle. La sous-traitance d’une partie des enjeux du champ politique par le Parti socialiste à certains alliés, notamment aux Verts, a conduit au naufrage. Ces derniers constituent encore aujourd’hui un réel obstacle à la modernisation de la gauche, alors qu’ils sont de plus en plus minoritaires dans le pays. C’est la raison pour laquelle on a peine à imaginer qu’ils puissent continuer à siéger au gouvernement si leurs représentants venaient à attiser les lycéens, par exemple.
Malgré l’opprobre qui s’abat sur François Hollande et Jean-Marc Ayrault, ces derniers s’inscrivent dans ce même mouvement. En un an et demi, la gauche a levé trois tabous : le renoncement, grâce au vote de l’accord national interprofessionnel (ANI), à un certain caporalisme social qui cherchait à se substituer aux partenaires sociaux au nom du primat de la démocratie politique sur la démocratie sociale ; celui de la compétitivité des entreprises et notamment du coût du travail, enjeu majeur pour la survie de l’économie française, celui enfin, et sous la contrainte, de la pression fiscale que l’électorat de gauche juge trop forte et injuste.
DEUX ERREURS
Malheureusement ce processus de modernisation par le pouvoir intervient dans un contexte tellement grave qu’il force la gauche non seulement à repenser son action mais à affronter des problèmes avec lesquels elle a été historiquement mal à l’aise comme l’autorité, l’insécurité ou l’immigration.
C’est dans ce contexte qu’il faut analyser ici l’affaire Leonarda. Celle-ci a révélé de manière terrible son impréparation politique à s’emparer de la question migratoire. Or, dans cette affaire, deux erreurs ont été commises. La première a été d’avoir entrouvert la porte à un possible retour de la famille en cas de découverte d’une faute administrative. Cela révulsa l’opinion publique car elle voyait déjà l’Etat abdiquer. Elle n’avait d’ailleurs pas tort puisqu’une fraction de la gauche, minoritaire dans l’opinion, y vit une formidable brèche pour exiger le retour de la famille et surtout faire rendre gorge au ministre de l’intérieur. Ce qui n’avait pu être obtenu à la faveur de l’incident sur les Roms devait l’être grâce à l’affaire Leonarda.
Pourtant, s’il avait été simplement dit que “la famille ne reviendra pas sauf si une erreur a été commise”, le propos aurait pris une tonalité radicalement différente. Il aurait signifié que l’Etat de droit avait a priori été respecté mais qu’il convenait de s’en assurer, ce qui fut fait. Cette erreur fut doublée d’une faute politique gravissime. Celle qui consista à rechercher un imaginaire point d’équilibre entre les principes de la République et les valeurs de la gauche. Si l’objectif était de délégitimer la gauche au sein de l’opinion, en opposant la gauche à la République, le résultat a été atteint au-delà de toute espérance. Or ce que montre une lecture attentive du rapport de l’Inspection générale de l’administration dans cette affaire est à l’honneur de l’Etat de droit.
Elle souligne de manière incroyable le luxe de précautions que l’Etat prend en France avant d’expulser les étrangers : examen des situations particulières, démultiplication des procédures, audition des parties prenantes et soutien financier. Peu de pays au monde peuvent se targuer de respecter aussi scrupuleusement les droits des individus. Ce rapport fait honneur à la République et à la gauche qui se trouve en responsabilité. Ce rapport devrait non seulement être lu mais aussi expliqué et commenté dans toutes les écoles de la République pour montrer la réalité concrète d’un Etat de droit, les contraintes de son exercice et sa remarquable effectivité. Honte à ceux qui, même s’ils se prétendent de gauche, veulent le discréditer.
________________________________________
>> Sur Lemonde.fr : Retrouvez l’article de Keith Dixon, professeur de civilisation britannique à l’université Lumière-Lyon-II, “Au Royaume-Uni, le durcissement continu de la politique d’immigration travailliste”.
Zaki Laïdi (Directeur de recherche à Sciences Po)
Zaki Laïdi
, proche de Manuel Valls, est aussi l’auteur, avec Gérard Grunberg, de Sortir du pessimisme social : essai sur l’identité de la gauche, Paris, Hachette Littératures/ Presses de Sciences Po, 2007
Vos réactions (7) Réagir

Jules Vallès. 24/10/2013 – 21h47
Donc le destin de la Gauche, par sauts de modernités successifs, est de devenir complètement de Droite. L’important est de garder la marque, Gauche, et son image inoxydable.

ricardo uztarroz 24/10/2013 – 14h05
Non, ce qui se joue n’est pas la survie de gauche puisque celle-ci est défunte depuis des lustres. On continue à l’invoquer par esprit religieux. Personne ne veut l’admettre car ce serait commettre une sorte de parjure, un peu comme si un Pape annonçait depuis son balcon le jour de Pâques que Dieu est bel et bien mort, que lui est un athée depuis les lustres. Sorti de ce constat, tout le reste n’est que paroles vides de sens. Quant au concept de modernité, il est encore plus vide de sens.

JJD 24/10/2013 – 14h04
la « modernité » ?l’abandon de tous les droits sociaux augmenter la TVA pour faire un cadeau de 20 milliards aux patrons déléguer le contrôle des finances publiques aux marchés stigmatiser les autres : hier les juifs , aujourd’hui les arabes ou les roms votre modernité sent le XIX eme et demain comme en Allemagne des salaires à 3 € ? vos sauts de modernité ce sont des millions de gens dans la souffrance et vous qui mangez la soupe du CAC 40 moderne ? avant guerre on disait néo (Déat)

observateur 24/10/2013 – 13h19
texte revigorant: il pointe le nouvel horizon vers lequel doit s’acheminer la gauche,sous peine d’être jetée dans les oubliettes de l’Histoire. Pour cela, elle doit se réinventer en sortant du XIXè siècle, en tournant la page des culpabilités du colonialisme, et surtout en se soignant de cette maladie franchouillarde de la tyrannie de l’idéologie et de son avatar, l’intellectualisme à-tout-va.

ricardo uztarroz 24/10/2013 – 16h46
Mais dîtes moi en peu de mots ce qu’est désormais la gauche. Il y a pas si longtemps la gauche, c’était une société sans classes, la collectivisation des moyens de production, seul la voie pour ‘y parvenir différait, pour les uns c’était la révolution, pour les autres les réformes. Les deux voies ont fait chou-blanc, le socialisme puis le communisme qui devait marquer la fin de l’histoire n’ont été qu’un mirage. Le socialisme réel avec son pitoyable effondrement en ayant apporté la preuve.

colporteur 24/10/2013 – 13h03
Il faut être du côté du manche, c’est à dire de la propriété et du pouvoir (ou avec la “bonne” nationalité), pour vanter “l’état de droit”. Si on imposait à ces gens ne serait-ce que un an de survie au RSA, sans leur carnet d’adresses, avant de les autoriser à écrire dans les colonnes du Monde, nous y lirions tout autre chose.

WESTERN SANCTION AGAINST RUSSIA CUT EUROPE’S THROAT

Western Sanctions Against Russia Cut Europe’s Throat

http://english.pravda.ru/russia/economics/07-10-2014/128739-europe_russia_sanctions-0/

07.10.2014
Sanctions against Russia have not led to the isolation of the country, even if the West tried to alienate Russia from western markets of capital and technologies. Instead, the sanctions strengthened the ties between Russia and China. Economic cooperation is not the only area, in which the countries became closer in their relations. It is quite possible that Russia and China may join efforts in the field of international politics to compensate for the feeling of frustration caused by the lack of respect from the West, Czech publication Novinky wrote.

Russia will also be developing partnership with new emerging powers such as India and Brazil, the newspaper said. The agreement on cooperation in the field of strengthening the ruble and the yuan and the wish to weaken the dollar as a reserve currency in the world will complete the picture. For President Putin himself, Western sanctions came as a gift from heaven. Putin’s support among the population has reached record levels. He has thus took the unwavering leadership position – the position of the leader, around whom people can unite.

The problem of sanctions was based on their gradual introduction. This detail gave Russia time to think about it and find a way out. Half-forward decision proved to be ineffective. As a result, the situation in Ukraine has not improved, Putin’s position became stronger, the EU had to take additional costs to respond to Russia’s responsive measures, Russia became closer to China, and the EU ruined its friendly ties with Russia. Russian sources will thus flow to the country that will never ever do anything for free to Europe. He who sows the wind, shall reap the whirlwind, the newspaper concluded.

Meanwhile, EU’s would-be High Representative for Foreign Affairs and Security Policy, Italian Foreign Minister Federica Mogerini, said that the EU should do everything to prevent Russia from creating a land corridor between the Crimea and the rest of Russia. That was the official’s response to the question from European MPs, who wondered what new sanctions the EU was going to take should Russia try to create such a corridor.

Interestingly, whole territories in Italy are opposed to EU’s sanctions against Russia after Russia imposed its own sanctions in return. Does Federica Mogerini represent Italy’s opinion in the European Union or does she have someone else’s opinion in her head?

Doctor of Law, Professor of MGIMO Dmitriy Labin told Pravda.Ru:

“It is difficult to answer because we do not know what she has in her head. That’s one thing. Secondly, she is a new person in European politics. It appears, though, that Brussels officials have lost the connection with the peoples, whom they represent at the European Parliament and other bodies of the EU. There is an impression that European officials do illogical and absurd things.

First of all, it appears that the EU wants the global alliance between the EU and the Eurasian Economic Community, the former Soviet Union, to turn into a full-blown economic alliance that represents a certain threat to other groups of states, primarily in North America with the leading position of the United States.

Therefore, it is hard to explain many things that the EU has been doing lately. It appears that they are cutting the branch on which they are sitting. Therefore, in my opinion, the role of the population, people and nation is very important. They can use democratic procedures to change the political course, and now is the time, when they can do so. Perhaps, they can show some civic position and influence their representatives in the European Parliament and other European institutions.

As for the possibility to show external influence on internal affairs of Russia, I think it is hardly achievable. It may also be regarded as interference in internal affairs of the Russian Federation, because the construction of communications, roads and bridges between different regions and territories is purely an internal affair of Russia. Dictating or interfering from the outside is unacceptable from the point of view of both international law and sound logic,” the expert told Pravda.Ru.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 69 other followers