Archive for the ‘esai’ Category

Kajian Rusia Kontemporer

Kajian Rusia Kontemporer

Dari: Darwin Iskandar Darwin <darwiniskandard@yahoo.com>
Tanggal: 12 Mei 2014 17.35
Subjek: Kajian Rusia Kontemporer
Kepada: Diansu diansuakari@gmail.com,

Kliping Kajian Rusia Kontemporer

BUKAN KHAYALAN LAGI APABILA REALITAS KRISIS HARI INI MERANGSANG AMBISI RAKYAT RUSIA
“UNTUK KEMBALI LAGI KE JAMAN UNI SOVIET”
Oleh : Wang Jiabo
Sumber : Majalah Militer Global (Huanqiu Junshi) – 9 Mei 2014

Sekitar 13 tahun yang lalu, ketika saya tinggal di Alma Ata dan menulis sebuah artikel di “Global Times” dimana ketika itu saya menggambarkan bagaimana Rakyat Asia Tengah tengah bernostalgia ketika mereka hidup di jaman Uni Soviet. Judul tulisan saya waktu itu adalah “Uni Soviet yang Tak terlupakan.” Waktu telah berlalu ketika saya menulis ulang kembali tentang topik Uni Soviet, tapi tiba-tiba saya menemukan bahwa orang-orang yang hidup dalam suatu ruang jaman “paska Uni Soviet” bersikap sangat berbeda dibandingkan dengan orang-orang tua yang pernah hidup di jaman Uni Soviet. Pada awalnya saya ingin menulis kembali judul tentang “Uni Soviet yang Tak Terlupakan” untuk menggambarkan bagaimana pikiran dan sikap Rakyat Rusia hari ini terhadap Uni Soviet. Namun, bahan-bahan materi yang saya lihat dan saya dengar sendiri hari ini membuat saya ingin menulis tentang ambisi Rakyat Rusia hari ini untuk “kembali ke jaman Uni Soviet.” Bahkan tema tentang “kembali ke Uni Soviet” menjadi topik dan ritme yang sangat kuat, bukan lagi sebagai sebuah ilusi. Beberapa orang mengatakan bahwa itu terjadi sekarang ini akar penyebabnya adalah konflik di Ukraina, fokus dari konflik strategis antara Rusia dan Barat, beberapa orang mengatakan bahwa itu adalah impian yang mulia dari Rakyat Rusia, dan kemungkinan akan menjadi kunci untuk dunia, membuka pintu menuju jiwa Rusia.

STEMPEL SOVIET SEKALI LAGI

Ketika saya menulis laporan ini, televisi Rusia sedang menyiarkan secara langsung bagaimana di kota-kota besar Rusia sedang merayakan May Day (hari buruh Internasional): berkibarnya bendera tiga warna, umbul-umbul berwarna pun ikut berkibar, slogan-slogan keras mengguntur. Semuanya tampak seperti kemarin, semua mata tertuju keluar untuk ikut bergabung dengan parade Hari Buruh dan Uni Soviet, orang yang sama, adegan yang sama, gairah yang sama sepenuh hati. Komentator televisi berulang kali mengajak orang-orang untuk berpartisipasi dalam kesempatan parade hari buruh internasional yang megah. Saya pikir hari ini dibandingkan dengan kemarin sangatlah berbeda, tetapi “memiliki semangat yang sama”. Pada layar televisi ada orang tua yang sedang diwawancarai dengan menyesal mengatakan bahwa, “Rakyat Rusia sudah melewati 23 tahun tanpa adanya Uni Soviet. Uni Soviet adalah fase terbaik dalam hidup saya”.

Semenjak saya bekerja di Moskow akhir tahun lalu sampai sekarang, setiap hari saya menonton televisi, mendengarkan radio, berbicara dengan orang-orang, yang saya paling sering dengar adalah kata “Uni Soviet”. Kata “Ketika Jaman Uni Soviet”, bahkan menjadi mantra bagi sebagian orang untuk mengekspresikan pandangannya. Wakil pemimpin redaksi “Izvestia” (Surat Kabar Informasi, Pent.) Rusia, Boris Mezhuev menjelaskan, tidak semua orang mempunyai alasan yang sama ketika berbicara tentang Uni Soviet. Kesamaannya adalah seluruh masyarakat Rusia saat ini sedang bernostalgia ketika jaman Uni Soviet berlangsung.

Apa sih itu Uni Soviet? Hal ini jelas bukan hanya tentang Khrushchev atau Stalin. Semangat Uni Soviet bukan hanya yang tinggal di hati Rakyat Rusia saja tetapi Rakyat dunia, juga merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Uni Soviet adalah sebuah rumah tua dan furnitur lama, animasi dan perkemahan musim panas. Uni Soviet membawa dengan mainan lama dan album lama yang sudah berakar dalam dunia emosional dari beberapa generasi Rakyat Rusia.

Ketika menyerukan untuk kembali ke dalam “mode Uni Soviet”, bersamaan dengan benda-benda berharga dari jaman Uni Soviet, orang-orang mungkin merasa sulit untuk menolak beberapa mode lama itu, benda-benda tua dalam warisan spiritual Uni Soviet. Pada saat Rusia hari ini, Uni Soviet bukan milik masa lalu, Uni Soviet ada dalam di setiap sudut kehidupan sosial masyarakat Rusia. Bagi kebanyakan Rakyat Rusia, Uni Soviet bukanlah hanya sebagai museum besar saja, bukan hanya sekedar Universitas Nasional Moskow dan hotel yang megah di Ukraina saja, juga bukan ada dalam hati manusia untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik saja, Uni Soviet juga merupakan kekuatan pendorong Rusia yaitu sebagai kepercayaan diri bangsa Rusia.

Sebuah lembaga survei di Rusia melakukan polling menunjukkan bahwa 57% dari Rakyat Rusia menyatakan penyesalannya atas tumbangnya Uni Soviet. 86% adalah mewakili dari orang tua yang pernah hidup di era Uni Soviet. Untuk responden berusia 25-37 tahun, menyatakan penyesalannya atas tumbangnya Uni Soviet sebanyak 37% responden. 53% orang percaya bahwa tumbangnya Uni Soviet dapat sepenuhnya dihindari.

Titarenko sinolog terkenal dari Rusia mengatakan bahwa, Uni Soviet adalah sejarah peradaban umat manusia, sebuah eksperimen sosial yang besar, mereka berusaha untuk membangun peradaban sejarah umat manusia dengan membangun sistem masyarakat yang paling adil, paling aman, dan paling membahagiakan manusia. Ketua Partai Rusia untuk Keadilan (Spravedlivaya Rossiya Partiya, partai politik sosial demokrat – kiri tengah, sekarang diketuai oleh Sergey Mironov sahabat Putin Pent.) selama wawancara yang dilakukan oleh penulis juga sangat memuji peradaban Uni Soviet. Belum lama ini, penulis dan mantan pemimpin Komsomol (Liga Pemuda Komunis, Pent.) Uni Soviet, dan juga ahli untuk masalah-masalah Eropa dari Akademi Uni Soviet, Mironenko mengatakan bahwa upah rata-rata ketika jaman Uni Soviet adalah sekitar 150 rubel, sementara penambang Donbass penghasilan perbulannya bisa mencapai 700 rubel, dibandingkan dengan gaji Sekretaris Jenderal Komite Sentral PKUS, Perdana Menteri dan Wakil Perdana Menteri Uni Soviet hanya lebih 200 rubel saja (hal yang sama disaat RRT dibawah kepemimpinan Mao Tsetung, Pent.). Bekerja sebagai buruh di jaman Uni Soviet adalah pekerjaan yang sangat mulia. Seluruh sumber daya milik masyarakat dikembalikan lagi kepada Rakyat Pekerja.

Mironenko juga mengatakan bahwa Uni Soviet mendidik manusianya untuk saling percaya, bergotong royong dan saling mendukung. Rakyat Uni Soviet tidak pernah melakukan penipuan, produsen dan pedagang tidak bisa lagi berbohong untuk mencari keuntungan. Walaupun di jaman Uni Soviet kekurangan produk-produk industri ringan (Tahun 1937, produksi industri Uni Soviet melompat ke tempat pertama di Eropa dan kedua di dunia dibawah Amerika Serikat. Dalam proses industrialisasi tersebut, industri berat mengalami perkembangan yang sangat pesat namun industri ringan mengalami ketertinggalan. Stalin sebenarnya menyadari hal ini dimana pada 1930, disaat PKUS (B) mengadakan Kongres XVI, menunjukkan bahwa seharusnya tidak menyisihkan industri ringan akan tetapi masalah industri ringan ini tidak boleh tidak harus diperbaiki. Sejak tahun 1938 dimulai Rencana Lima Tahun III juga berfokus pada pengembangan industri berat. Seiring dengan situasi internasional yang semakin tegang, pengembangan industri berat dalam perekonomian nasional Uni Soviet semakin besar, Pent.), tapi selama produk tersebut ditandai dengan cap “Made in USSR”, bisa dipastikan bahwa kualitas produk tersebut sangatlah baik.

MENGEMBALIKAN UNI SOVIET ADALAH SUARA AKAR RUMPUT

Nicholas salah satu profesor di Universitas Moskow mengatakan, Uni Soviet adalah rumah Rakyat Rusia yang hilang, kembali ke kampung halaman adalah kerinduan yang luarbiasa. Ia berpikir, Uni Soviet telah menjadi semacam pemikiran, sedang mempengaruhi kehidupan Rakyat Rusia saat ini. Aku berjalan di kota-kota dan desa-desa Rusia, di mana-mana kalian bisa melihat tanda-tanda jaman Uni Soviet dahulu.

Paspor Soviet pernah dimiliki Rakyat Rusia munikin sudah lapuk tua, tapi seluruh masyarakat tampaknya bersemangat meningkatkan “gairah Soviet.” Generasi yang lebih tua yang sudah meninggalkan masa muda mereka, pria paruh baya sambil menarik napas panjang seraya mengatakan bahwa ia sendiri pernah hidup sebagai anak-anak jaman Uni Soviet yang bahagia. Anak-anak muda berbicara tentang Uni Soviet atau terbatas pada memori mereka, atau seperti mabuk menikmati suasana hati kecil mereka seperti “hidup di tempat lain”. Namun, para politisi, kelompok intelektual, orang-orang media mengapa sering juga “berbicara tentang Uni Soviet”?

Untuk pertama kalinya ketika saya melihat dari situs home page “Rusia” terdapat tanda kotak merah besar “kembali ke Uni Soviet”, saya tidak mempercayai mata saya sendiri. Buka bagian belakangnya secara langsung baru tahu kalau itu adalah tanda yang salah. Awalnya di dalamnya ada beberapa tinjauan untuk kembali ke mode Uni Soviet, dan ternyata tidak ada slogan untuk “kembali ke Uni Soviet”. Namun apakan benar-benar tidak ada?

Setengah bulan lalu, Rusia mengadakan kegiatan ulang tahun kesepuluh “Pita Medali St. George” yang megah. “Pita Medali St. George” adalah sebagai tanda memperingati Perang Patriotik Besar Uni Soviet. Manajer Umum Kantor Berita “Rossiya Segodnya -Rusia Hari Ini” Dmitry Kiselev mengatakan bahwa “Pita Medali St. George” sekarang mendapatkan vitalitas baru. “Pita Medali St. George ” telah menjadi tanda yang ingin menjadikan “nilai-nilai Rusia yang luhur di dunia”. Dia menekankan bahwa kegiatan acara “Pita Medali St. George” bukanlah kegiatan politik, tetapi media Barat merasa kebingungan dengan melihatnya bahwa kegiatan tersebut adalah sebagai aktivitas propaganda dan pendidikan untuk mengembalikan Uni Soviet.

Bahkan, May Day tahun ini, media asing memiliki pengamatan yang sama. Sebuah artikel yang dipublikasikan oleh surat kabar “Sankei Shimbun” Jepang pada 3 Mei menulis, “Pemerintah Putin mempercantik jalan menuju bentuk ideologi Uni Soviet menjadi semakin jelas. Tanggal 1, di Lapangan Merah tengah diadakannya kembali “Parade Buruh Uni Soviet” setelah bubarnya Uni Soviet. Artikel tersebut mengatakan bahwa di era Uni Soviet, May Day dan 9 Mei sebagai hari kemenangan dalam Perang Dunia II dianggap sebagai festival yang paling penting. Walikota Moskow menyambut pemulihan perayaan ini, dan mengatakan bahwa perayaan tersebut adalah “kebangkitan patriotisme Rakyat Rusia dan refleksi dari suasana dalam negeri yang baik.”

Sebulan yang lalu, 5 (lima) anggota Majelis Rendah Parlemen Rusia mengirim surat kepada Jaksa Agung Rusia Yuri Chaika, menuntut penyelidikan, “legitimasi Uni Soviet.” Lima anggota Majelis Rendah Parlemen Rusia tersebut percaya bahwa referendum yang diadakan pada Maret 1991, dimana ketika itu 76,4 persen warga Uni Soviet mendukung untuk tetap mempertahankan Negara Kesatuan, tapi digagalkan oleh Presiden Gorbachev dengan mengambil langkah-langkah ilegal agar Uni Soviet mendapatkan hukuman kematian.

Bisa dilihat bahwa lima anggota parlemen dari tiga partai tersebut adalah untuk mengajukan sidang banding terhadap Mikhail Gorbachev, tetapi sebenarnya mereka sendiri atas ide opini pubik untuk “mengembalikan Uni Soviet.” Fedorov sebagai salah satu anggota parlemen Rusia tersebut mengatakan bahwa dalam konteks peristiwa di Ukraina, mengangkat isu Uni Soviet sangat diperlukan, “dalam rangka untuk mengevaluasi mekanisme rezim saat ini, harus sepenuhnya mengadakan penelitian yang kredibel atas insiden runtuhnya Uni Soviet pada 1991”, “Hal ini akan membantu mempromosikan gerakan pembebasan nasional di wilayah negara-negara bekas Uni Soviet.”

MEMBANGKITKAN UNI SOVIET LEWAT PEMBANGUNAN ALIANSI

Sejak memasuki era Putin, “Uni Soviet” tidak akan lagi “dihina, dimaki dan dibenci” seperti pada era pemerintahan Boris Yeltsin. Rakyat Rusia sekali lagi melihat bendera perang Tentara Merah Uni Soviet, dan mendengar kembali suara indah lagu kebangsaan Uni Soviet. Putin secara pribadi menandatangani perintah untuk memulihkan pangkat “Pahlawan Buruh”, merekonstruksi dedikasi Rakyat Soviet yang tanpa pamrih (sebagai simbol moral kelas proletar yang berjuang tanpa pamrih, Pent). Pada April tahun lalu, untuk mempromosikan perkembangan olahraga di Rusia, Putin mengusulkan pengembangan “Standarisasi Olahraga di Seluruh Rusia.” Pada jaman Uni Soviet sistem ini disebut sebagai “Sistem Pertahanan Buruh Uni Soviet yang Patriotik” yang merupakan seperangkat peraturan untuk pengembangan standar olahraga nasional.

Tidak ada orang yang benar-benar ingin merehabilitasi Uni Soviet, karena Uni Soviet belum mengalami negasi menyeluruh. Namun, di beberapa tempat, pemerintah Rusia dan masyarakat masih belum puas dengan bayang-bayang di era Yeltsin. Beberapa anggota parlemen dan ahli pendidikan mengeluh bahwa buku pelajaran sekolah menengah di Rusia, masih membingungkan dan menyesatkan para pelajar atas penilaian era Uni Soviet. Meskipun tidak ada gembar-gembor, tapi pemerintah Rusia dan masyarakat tidak bisa menyembunyikan, mereka diam-diam “mengembalikan kejayaan Uni Soviet.” Sebagai contoh, nama Volgograd ketika jaman Uni Soviet adalah Stalingrad, sekarang, dalam enam kali peringatan Perang Dunia II setiap tahunnya, kota ini sementara berganti nama menjadi “Kota Pahlawan Stalingrad.” Bisa kita lihat bahwa ini adalah peringatan dari Perang Patriotik Besar yang sebenarnya adalah ingin mengembalikan nama Uni Soviet kembali.

Bagaimana caranya para elit politik Rusia membangkitkan semangat Rakyat Rusia untuk mencintai Uni Soviet? Pertama-tama dengan cara merindukan masa lalu berarti mengakui keidentitasan masa lalu. Barat percaya bahwa Rusia sedang menguatkan sikap untuk kembali ke arena internasional, menunjukkan ambisi untuk membangun kembali “Kekaisaran Rusia”. Ketika Istana Kremlin mengatakan “Tidak” kepada Barat menurut pandangan Barat hal itu berarti bahwa Uni Soviet sekali lagi akan dibangkitkan. Krisis Ukraina membuat Barat melihat Rusia telah memulai serangan balik yang komprehensif. Barat mulai menyadari akan “impian membangun kembali kekaisaran.” Ahli strategis Rusia juga mengakui bahwa Rakyat Rusia sedang merindukan Uni Soviet. Justru hal tersebut untuk menemukan kepercayaan diri membangun kembali negara yang kuat.

Direktur Levada Center (lembaga polling penelitian sosial dan politik) Boris Dubin mengatakan kepada penulis, bahwa Uni Soviet saat ini bagi Rakyat Rusia seperti sebuah legenda yang menarik. Astronot Yuri Gagarin, kemenangan besar dalam Perang Patriotik Agung Rakyat Rusia, posisi sebagai negara adikuasa — beberapa peristiwa penting dalam sejarah Rusia dan Uni Soviet. Hal ini karena terintegrasinya citra kemenangan dalam PD II. Uni Soviet mendapatkan dukungan emosional dan moral dari Massa Rakyat. Gambaran Uni Soviet seperti ini kemudian menyihir Rakyat Rusia Kontemporer. Uni Soviet berarti mengaliansikan atau menyatukan kerinduan Rakyat Rusia bersama-sama”. Dalam konteks ini, pemerintah Rusia mulai dengan membuat perasaan orang-orang merindukan kembali Uni Soviet sebagai kekuatan pendorong yang kuat dikombinasikan dengan segala sesuatu.

Rusia dalam ruang paska Soviet” memicu gelombang baru integrasi, untuk memperpanjang serikat pabean, membangun Uni Eurasia, menemukan filosofi hidup dikombinasikan dalam pengelolaan sekutu baru. Secara obyektif, Rusia melakukan hal tersebut akan mendapat celaan, membuat AS-NATO gila dan juga ingin membangun persatuan ekonomi dalam Pacific Partnership Agreement Trans (TPP). Namun dalam pandangan Washington, tampaknya, keinginan Rusia untuk menggabungkan eks negara-negara Uni Republik Soviet Sosialis dalam beberapa cara, sehingga dipandang sebagai upaya melahiran kembali Uni Soviet. Bahkan, Putin mendorong Rusia membangkitkan Uni Soviet yang tidak didaur ulang — sebagai sistem politik, Uni Soviet sudah mati. Ada orang yang percaya bahwa Putin melakukan semua itu dalam rangka untuk mendapatkan kepentingan yang lebih besar lagi dalam rangka untuk menjaga kedaulatan nasional, pembangunan ekonomi dan pertahanan keamanan nasional Rusia.

Kliping Kajian Rusia Kontemporer

LITHUANIA DAN MOLDOVA, MUNGKINKAH KEMBALI?
Dipublikasikan oleh Dobromyr dan ditulis oleh Vadim Bondar
Sumber artikel : Литва и Молдова, а может, вернуться? (6-2-2014)
http://www.pravda-tv.ru/2014/02/06/36293

Institut Amerika Gallup mempublikasikan hasil survei yang dilakukan di antara warganegara eks Uni Republik-republik Soviet Sosialis (Dalam Kongres I Soviet-soviet Seuni yang diadakan pada Desember 1922, Lenin mengusulkan dibentuk uni negara secara sukarela dari bangsa-bangsa Soviet, Uni Republik-Republik Soviet Sosialis “URSS”. Mula-mula yang masuk URSS ialah Rusia, Transkaukasus, Ukraina, Byelorusia. Tidak lama kemudian, di Asia Tengah dibentuk tiga URSS yang berdiri sendiri, Uzbek, Turkmenia dan Tadjik. Pent.)– berkaitan dengan disintegrasi Uni Soviet. Hasil survei tersebut sangatlah mengejutkan sosiolog Amerika. Ternyata hanya 24% dari eks warganegara URSS yang melihat bahwa disintegrasi Uni Soviet sebagai hal yang positif. Sementara 51% koresponden berpikir bahwa runtuhnya Uni Soviet menyebabkan kerugian baik secara pribadi maupun republik (sekarang adalah negara-negara yang independen) di mana mereka tinggal.

Kebanyakan para ahli di Institut Amerika Gallup mendapatkan pendapat yang sangat menakjubkan tersebut dari Ukraina dan Moldova. Survei yang dilakukan di Lapangan Kemerdekaan Maidan (Maidan Nezalezhnosti, alun-alun di kota Kiev, ibu kota Ukraina. Salah satu lapangan utama kota Kiev yang terletak di Jalan Khreshchatyk di Shevchenko Raion. Pent.), 56 % responden memiliki sikap yang negatif terhadap hilangnya satu negara besar, dan hanya 23 % melihat hal tersebut bisa bermanfaat. Di Moldova, ditandatanganinya Perjanjian Asosiasi dengan Uni Eropa, di mana Mahkamah Konstitusi menyatakan bahasa Rumania sebagai bahasa negara, 42 % dari warganegara terus melihat runtuhnya Uni Soviet lebih berbahaya dan 26% koresponden melihatnya sebagai hal yang bermanfaat. Rakyat Rusia juga tidak senang atas “balasan ulang” yang dilakukan oleh beberapa politisi demokrat bagaimana mereka menggambarkan disintegrasinya Uni Soviet : 55 % responden melihat hal tersebut sebagai sebuah kerusakan dan hanya 19 % koresponden yang menyatakan bahwa hal tersebut sangat bermanfaat.

Begitulah! Isolasi budaya yang dilakukan selama dua puluh tahun (konversi yang berbau Rusia menjadi hal-hal yang berabjad Latin, pencarian yang membuat mereka demam akan akar sejarah mereka sendiri, mengarahkan mereka untuk menjauhkan masyarakat dengan Rusia, propaganda agama yang berapi-api dengan dosis yang kuat dari nasionalisme, informasi dari semua hal-hal negatif dan peristiwa masa lalu, serta akar masalah Rusia kontemporer saat ini) akhirnya ditemukan, sesuatu yang menyatukan semua. Sikap positif ini yang ditujukan untuk persatuan dan sikap negatif atas separatis modern.

Gerakan pada lintasan pembangunan sendiri, dengan cara menghapus secara bertahap warisan Uni Soviet, ternyata bagi Rakyat dari negara-negara yang baru muncul tersebut merupakan jalan kehidupan yang terburuk. Sebagian besar responden yang merupakan eks warga negara URSS frustrasi dengan para penguasa paska Uni Soviet dan elit-elit baru mereka yang rakus. Bagian terbesar dari janji-janji mereka yang belum terwujud, yang tidak hanya meningkatkan perasaan nostalgia dari generasi tua, tetapi juga meningkatkan jumlah pengagum Uni Soviet di kalangan kaum muda — mereka juga menginginkan negara “fantastis” di bawah nama Uni Soviet. Dan bahkan mereka menyesali terapi kejut ekonomi yang liberal dalam penyembuhan “Sovok” (istilah dalam bahasa gaul Rusia berasal dari kata “Soviet”–sovokopniy = koperasi atau orang-orang yang menganut hidup secara kolektif, dan menjadi kata ejekan untuk siapa saja yang hidup dan berjuang di jaman Uni Soviet. Pent.) di Rusia di tahun sembilan puluhan. Secara keseluruhan telah terjadi pergeseran paradigma.

Pada Desember 2012, lembaga penelitian AS “Pew Research Center” merilis hasil pekerjaan mereka, dikhususkan untuk mempelajari bagaimana warga negara Lithuania, Rusia dan Ukraina mengevaluasi perubahan pada tahun 1991, 2009 dan 2011. Kami melihatnya bahwa reformasi di negara-negara tersebut dilakukan oleh orang yang berbeda dan di bawah skenario yang berbeda. Jadi, munculnya ekonomi pasar pada tahun 1991, didukung oleh 76%, pada tahun 2009 — 50%, dan pada tahun 2011 – hanya didukung oleh 45% dari warga negara Lithuania, salah satu negara yang pertama untuk keluar dari dari sistem ekonomi dan politik Uni Soviet. Menurut para responden, perubahan selama dua puluh tahun terakhir yang menguntungkan bagi para politisi (91%) dan pengusaha (78%), sedangkan untuk orang biasa (20%). 56% responden di negara-negara tersebut mengatakan bahwa dua puluh tahun terakhir membawa dampak yang negatif pada kualitas hidup mereka. Demikianlah bahwa 61% dari Rakyat Rusia dan 82% dari penduduk Ukraina telah meresponnya.

Menurut “Levada Center” Rusia, pada tahun 2012, di Rusia 29% adalah pendukung sistem politik Uni Soviet, dan pada tahun 2013 sudah meningkat menjadi 36%. Pada saat yang sama terjadi penurunan persentase pendukung demokrasi Barat (22% vs 29%). Jajak pendapat juga bertanya tentang sistem ekonomi apakah yang tampaknya lebih tepat untuk Rusia. 51% menyatakan bahwa model yang didasarkan pada perencanaan negara dan distribusi (pada tahun 2012 angka itu 49%). Sistem yang didasarkan pada hak kepemilikan pribadi dan pasar pada tahun 2012 hanya didukung oleh 36%, dan begitu juga tahun berikutnya dan bahkan lebih sedikit yaitu hanya 29%.

Ya, dan studi sosiologis lain menunjukkan bahwa semakin banyak Rakyat Rusia yang yakin bahwa penyebab kesulitan ekonomi mereka, baik di masa lalu dan mungkin di depan kita, adalah pilihan jalan pembangunan yang salah.

Memahami bahwa keruntuhan satu negara dengan perekonomian yang mampu memproduksi untuk semua orang — mulai dari dot bayi sampai ke para pengelana — berbalik ke negara-negara eks URSS menjadi negara peri-peri (pinggiran) global yang melayanani dunia kaum pemilik modal, menjadi lebih luas lagi.

Oleh karena itu meningkatnya perasaan bernostalgia, sebuah romantisasi akan Uni Soviet dan peningkatan suasana hati sentripetal yang menyatakan minat untuk menuju serikat kepabeanan bersama dan yang lainnya, berbagai hal yang lebih mendekatkan integrasi.

Oleh karena itu pula sikap penolakan ini tumbuh dengan menyatakan hal yang sangat bermanfaat dari Uni Soviet. Hal tersebut bisa kita lihat dari pernyataan Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton yang sebelumnya mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov dalam konferensi tentang hak asasi manusia di Dublin pada 6 Desember 2012 berbicara tentang serikat kepabeanan. “Kami tahu apa tujuannya, dan kami mencoba untuk mengembangkan cara-cara yang efektif untuk memperlambat atau mencegah hal itu,” — katanya. Jadi dibelakang dari revolusi berwarna, “Eropa-Maidan”, krisis politik yang tak berujung di Moldova, “fenomena Saakashvili”, pekerjaan yang paling aktif yang dilakukan oleh para LSM dan kegiatan subversif lainnya yang sama — Semua ini cukup dimengerti. Para ahli strategi politik dan ekonomi dunia merupakan para penulis yang berhasil menerapkan konsep globalisasi planet bumi berdasarkan prinsip-prinsip pusat keuangan dan teknologi tinggi— di negara periperi yang buruk, membuat negara almarhum Uni Soviet untuk bisa dibangkitan dalam bentuk apapun.

Alasan munculnya keinginan dan rasa hormat akan masa-masa di jaman Uni Soviet dari Rakyat biasa bukan hanya dalam masalah ekonomi saja. Para psikolog percaya bahwa dalam hal ini terjadi dari alam bawah sadar mereka untuk menemukan perlindungan sampai pada hal-hal yang tidak mungkin, termasuk interpersonal, negatif. Orang-orang di mana-mana menjadi gusar. Jahat, lebih agresif, serakah, egois, nakal, kejam, ingin berkuasa dan menipu. Dan ternyata, tidak terbangun atau juga tidak membantu untuk menghidupkannya.

Sosialisme bekerja untuk mengembangkan yang terbaik dalam diri manusia. Dan itu membuahkan hasil. “Bahkan pada periode akhir dari Uni Soviet, terlepas dari fakta bahwa pada saat terjadi perubahan dan kekurangan dimana orang lain dianggap sebagai pesaing dalam memperjuangkan kebutuhan hidup mereka, tetapi hubungan antara masyarakat — termasuk kebangsaan yang berbeda —cukup ramah,” — kata wakil direktur Institut Psikologi RAS Andrey Yurevich.

EROPA TIMUR MERINDUKAN KUBU SOSIALIS

Sangat sedikit orang yang tahu begitu hangatnya ketika orang-orang mengingat masa-masa pra-perestroika dan di negara-negara bekas persemakmuran sosialis. Hasil yang paling mencolok adalah dari survei yang dilakukan oleh Institut Studi Opini Publik Emnid di Jerman pada tahun 2010. 80% orang yang pernah hidup sebagai warga negara Republik Demokratik Jerman dan 72% dari responden di Jerman sekarang menyatakan bahwa hidup mereka cukup baik ketika mereka menjadi warga negara sosialis. Setelah dua puluhan tahun tumbangnya Tembok Berlin dan reunifikasi Jerman, hanya 28% saja dari responden di sebelah timur negara tersebut yang mengatakan bahwa mereka baru bisa menemukan “kebebasan” dari nilai-nilai politik utama saat ini. Pemimpin Jerman yang juga mantan aktivis Komsomol (Liga Pemuda Komunis, di Republik Demokratik Jerman dikenal dengan nama Pemuda Jerman Bebas “Freie Deutsche Jugend” merupakan underbouw langsung dari Partai Persatuan Sosialis Jerman “Sozialistische Einheitspartei Deutschlands”. Dalam organisasi pemuda Sosialis Jerman tersebut, Angela Merkel pernah terpilih sebagai dewan distrik dan sekretaris untuk agitasi dan propaganda di Akademi Ilmu Pengetahuan. Pent.) Jerman Timur, Angela Merkel terkejut dengan hasil survei tersebut. Sejak itu penelitian serupa di Jerman tidak terdengar lagi. Namun di negara-negara lain juga hasilnya tidak kurang mengesankan.

Berdasarkan peringkat Gallup World yang dibuat dalam tiga kategori yaitu orang-orang yang “makmur”, “perlu perjuangan hidup” dan “menderita”, sampai dengan tahun 2012, orang-orang yang paling menderita adalah menjadi Rakyat Bulgaria. 39% penduduknya mengidentifikasikan diri mereka sebagai orang yang bahagia. Dalam 5 peringkat warga negara dunia yang paling menderita dan tidak pernah hidup makmur, Hongaria termasuk juga didalamnya. 32% dari warga negara tersebut, yang pernah dendam ketika hidup di jaman Uni Soviet, juga menganggap dirinya tidak bahagia hidup di saat ini. Rakyat Rumania bernostalgia ketika hidup di saat jaman Nicolae Ceauşescu (Sekjen Partai Komunis Rumania dari 1965 hingga 1989, Presiden Dewan Negara dari 1967, dan Presiden rumania dari 1974 hingga 1989. Ceauşescu merupakan figur yang populer di Rumania dan Dunia Barat karena kebijakan luar negerinya yang independen dan terbuka terhadap AS dan Eropa Barat. Hingga pada akhirnya pada 1978, Ion Mihai Pacepa, anggota senior Securitate membelot ke AS. Pada 25 Desember 1989, Nicolae Ceauşescu dan istrinya Elena diadili secara kilat di pengadilan militer dan dijatuhi hukuman mati dengan tuduhan berlapis. Sebelum dieksekusi, Ceauşescu menyanyikan salah satu lagu wajib kaum Sosialis, Internasionale, Pent.). Penelitian serupa menyatakan hal yang sama terdapat di sebagian besar negara-negara eks Republik Rakyat Federal Yugoslavia (Slovenia, Kroasia, Makedonia, Bosnia-Herzegovina, dan Republik Federal Yugoslavia, Pent.) — yang dipublikasikan oleh Serbia edisi “Kebijakan Online”. []

Islam: Perjuangan Etis ataukah Ideologis?

Islam: Perjuangan Etis ataukah Ideologis?
Oleh: KH Abdurrahman Wahid

 

Pada suatu pagi selepas olahraga jalan-jalan, penulis diminta oleh sejumlah orang untuk memberikan apa yang mereka namakan “petuah”. Saat itu, ada Kyai Aminullah Muchtar dari Bekasi, sejumlah aktivis NU dan PKB dan sekelompok pengikut aliran kepercayaan dari Samosir. Dalam kesempatan itu, penulis mengemukakan pentingnya memahami arti yang benar tentang Islam. Karena ditafsirkan secara tidak benar, maka Islam tampil sebagai ajakan untuk menggunakan kekerasan/terorisme dan tidak memperhatikan suara-suara moderat. Padahal, justru Islam-lah pembawa pesan-pesan persaudaraan abadi antara umat manusia, bila ditafsirkan secara benar.

Pada kesempatan itu, penulis mengajak terlebih dahulu memahami fungsi Islam bagi kehidupan manusia. Kata al-Qurân, Nabi Muhammad Saw diutus tidak lain untuk membawakan amanat persaudaraan dalam kehidupan (wa mâ arsalnâka illâ rahmatan lil ‘âlamîn) (QS al-Anbiya [21]:107), dengan kata “rahmah” diambilkan dari pengertian “rahim” ibu, dengan demikian manusia semuanya bersaudara. Kata “’alamîn” di sini berarti manusia, bukannya berarti semua makhluk yang ada. Jadi tugas kenabian yang utama adalah membawakan persaudaraan yang diperlukan guna memelihara keutuhan manusia dan jauhnya tindak kekerasan dari kehidupan. Bahkan dikemukakan penulis, kaum muslimin diperkenankan menggunakan kekerasan hanya kalau aqidah mereka terancam, atau mereka diusir dari tempat tinggalnya (idzâ ukhriju min diyârihim).

Kemudian, penulis menyebutkan disertasi doktor dari Charles Torrey yang diajukan kepada Universitas Heidelberg di Jerman tahun 1880. Dalam disertasi itu, Torrey mengemukakan bahwa kitab suci al-Qurân menggunakan istilah-istilah paling duniawi, seperti kata “rugi”, “untung” dan “panen”, untuk menyatakan hal-hal yang paling dalam dari keyakinan manusia. Umpamanya saja, ungkapan “ia di akhirat menjadi orang-orang yang merugi (perniagaannya) (wa huwa fil âkhirati minal khâsirîn)” (QS Ali Imran [3]:85). Begitu juga ayat lain, “menghutangi Allah dengan hutang yang baik (yuqridhullâha qardhan hasanan)” (QS al-Baqarah [2]:245), serta ayat “barang siapa menginginkan panen di akhirat, akan Ku-tambahi panenannya (man kâna yurîdu hartsal âkhirati nazid lahû fi hartsihi)” (QS al-Syûra [42]:20).

****

Dalam uraian selanjutnya, penulis mengemukakan pengertian negara dari kata “daulah”, yang tidak dikenal oleh al-Qur’an. Dalam hal ini, kata tersebut mempunyai arti lain, yaitu “berputar” atau “beredar”, yaitu dalam ayat “agar harta yang terkumpul itu tidak berputar/beredar antara orang-orang kaya saja di lingkungan anda semua (kailâ yakûna dûlatan bainal aghniyâ’i minkum)” (QS al-Hasyr (59):7). Ini menunjukkan yang dianggap oleh al-Quran adalah sistem ekonomi dari sebuah negara, bukan bentuk dari sebuah negara itu sendiri. Jadi, pembuktian tekstual ini menunjukkan Islam tidak memandang penting bentuk negara. Atau, dengan kata lain, Islam tidak mementingkan konsep negara itu sendiri.

Dapat disimpulkan dari uraian di atas, Islam lebih mengutamakan fungsi negara dari pada bentuknya. Dalam hal ini, bentuk kepemimpinan dalam sejarah Islam senantiasa mengalami perubahan. Bermula dari sistem prasetia (bai’at) dari suku-suku kepada Sayyidina Abu Bakar, melalui pergantian pemimpin dengan penunjukkan dari beliau kepada Sayyidina Umar, diteruskan dengan sistem para pemilih (ahlul halli wal aqdi) baik langsung maupun tidak, diteruskan dengan sistem kerajaan atau keturunan di satu sisi dan kepala negara atau kepala pemerintahan dipilih oleh lembaga perwakilan, serta memimpin melalui coup d’etat di sementara negara, semuanya menunjukkan tiadanya konsep pergantian pemimpin negara secara jelas dalam pandangan Islam.

Demikian juga, Islam tidak menentukan besarnya negara yang akan dibentuk. Di zaman Nabi Saw, negara meliputi satu wilayah kecil saja –yaitu kota Madinah dan sekitarnya, diteruskan dengan imperium dunia di masa para khalifah dan kemudian Dinasti Umaiyyah dan Abbasyiah. Setelah itu, berdirilah kerajaan-kerajaan lokal dari Dinasti Murabbitîn di barat Afrika hingga Mataram di Pulau Jawa. Kini, kita kenal dua model; model negara-bangsa (nation state) dan negara kota (city state). Keadaan menjadi lebih sulit, karena negara kota menyebut dirinya negara-bangsa, seperti Kuwait dan Qatar.

****

Dengan tidak jelasnya konsep Islam tentang pergantian pemimpin negara dan bentuk negara seperti diterangkan di atas, boleh dikatakan bahwa Islam tidak mengenal konsep negara. Dalam hal ini, yang dipentingkan adalah masyarakat (mujtama’ atau society), dan ini diperkuat oleh penggunaan kata umat (ummah) dalam pengertian ini. Sidney Jones mengupas perubahan arti kata “umat Islam” dalam berbagai masa di Indonesia, yang diterbitkan di jurnal Indonesia Universitas Cornell di Ithaca, New York, beberapa tahun lalu. Semuanya menunjuk pada pengertian masyarakat itu, baik seluruh bangsa maupun hanya para pengikut gerakan-gerakan Islam di sini belaka.

Dengan demikian, pendapat yang menyatakan adanya pandangan tentang negara dalam Islam, harus diartikan ada pandangan agama tersebut tentang masyarakat. Ini semua, akan membawa konsekuensi tiadanya hubungan antara Islam sebagai ideologi politik dan negara. Dengan kata lain, Islam mengenal ideologi sebagai pegangan hidup masyarakat, minimal berlaku untuk para warga gerakan-gerakan Islam saja. Jadi negara dapat saja didirikan tanpa ideologi Islam, untuk menyantuni hak-hak semua warga negara di hadapan Undang-Undang Dasar (UUD), baik mereka muslim maupun non-muslim.

Tanpa menyadari hal ini, kita secara emosional akan mengajukan tuntutan akan adanya sebuah ideologi Islam dalam kehidupan bernegara. Ini berarti, warga negara non-muslim akan menjadi warga negara kelas dua, baik secara hukum maupun dalam kenyatan praktis. Padahal Republik Indonesia tanpa mengunakan ideologi agama secara konstitusional dalam hidupnya, berhasil menghilangkan kesenjangan itu. Dengan demikian, terjadilah proses alami kaum muslimin memperjuangkan ‘ideologi masyarakat’ yang mereka ingini melalui penegakkan etika Islam, bukannya ideologi Islam. Bukankah ini lebih rasional?

*) Diambil dari Abdurrahman Wahid, Islamku Islam Anda Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi, 2006 (Jakarta: The Wahid Institute). Tulisan ini pernah dimuat di Kedaulatan Rakyat, 30 April 2002


http://harian-oftheday.blogspot.com/

“…menyembah yang maha esa,
menghormati yang lebih tua,
menyayangi yang lebih muda,
mengasihi sesama…”

Islam dan Orientasi Ekonomi

Islam dan Orientasi Ekonomi
Oleh: KH Abdurrahman Wahid

Dalam pandangan Islam, tujuan hidup perorangan adalah mencari kebahagian dunia dan akhirat yang dicapai melalui kerangka peribadatan kepada Allah Swt. Terkenal dalam hal ini firman Allah melalui kitab suci al-Qurân: “Tidak Aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Ku (wa mâ khalaqtul-jinna wal-insâ illâ liya’budûni)” (QS. adz-Dzâriyât [51]:56). Dengan adanya konteks ini, manusia selalu merasakan kebutuhan akan Tuhan, dan dengan demikian ia tidak berbuat sesuka hati. Karena itulah, akan ada kendali atas perilakunya selama hidup, dalam hal ini adalah pencarian pahala/ kebaikan untuk akhirat, dan pencegahan sesuatu yang secara moral dinilai buruk atau baik di dunia. Karena itulah doa seorang muslim yang paling tepat adalah “Wahai Tuhan, berikan kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat (rabbanâ âtinâ fîd-dunya hasanatan wa fîl-âkhirati hasanatan)” (QS. al-Baqarah [2]:201).

Yang digambarkan di atas adalah kerangka mikro bagi kehidupan seorang Muslim di dunia dan akhirat. Hal ini adalah sesuatu yang pokok dalam kehidupan seorang manusia, yang disimpulkan dari keyakinan akan adanya Allah dan bahwa Nabi Muhammad Saw adalah utusan-Nya. Tanpa kedua hal pokok itu sebagai keyakinan, secara teknis dia bukanlah seorang muslim.

Karena manusia adalah bagian dari sebuah masyarakat, maka secara makro ia adalah makhluk sosial yang tidak berdiri sendiri. Terkenal dalam hal ini ungkapan: “Tiada Islam tanpa kelompok, tiada kelompok tanpa kepemimpinan, dan tiada kepemimpinan tanpa ketundukan. (La Islama illa bi jama’ah wala jama’ata illa bi imarah wala imarata illa bi tha’ah).” Dengan demikian, kedudukan dan tugas seorang pemimpin sangat berat dalam pandangan Islam. Dia harus menciptakan kelompok yang kuat, patuh dan setia pada kerangka peribadatan yang dikemukakan Islam. Oleh sebab itu, seorang pemimpin harus memiliki strategi yang jelas agar tercapai tujuan masyarakat yang adil dan makmur. Tujuan ini diungkapkan dengan indahnya dalam pembukaan Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Sedang dalam bahasa Arab, seorang pemimpin harus mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat yang bertumpukan keadilan dan kemakmuran atau “al-maslahah al-âmmah”.

***

Hal kedua yang harus ditegakkannya adalah orientasi yang benar dalam memerintah, termasuk orientasi ekonomi yang jelas. Jika segala macam kebijakan pemerintah, tindakan yang diambil dan peraturan-peraturan di bidang ekonomi yang selama ini –sejak kemerdekaan kita-, hampir seluruhnya mengacu kepada kemudahan prosedur dan pemberian fasilitas kepada usaha besar dan raksasa, yang berarti orientasi ini tidak memihak kepada kepentingan Usaha Kecil Menengah (UKM), maka sekarang sudah tiba saatnya untuk melakukan perubahan-perubahan dalam orientasi ekonomi kita. Orientasi membangun UKM, dijalankan dengan penyediaan kredit yang berbunga sangat rendah sebagai modal pembentukan UKM tersebut.

Perubahan orientasi ekonomi itu berarti juga perubahan tekanan dalam ekonomi kita. Jika sebelumnya penekanan pada bidang ekspor, yang hasilnya dalam bentuk pajak- sangat sedikit kembali ke kas pemerintah, karena begitu banyak keringanan untuk kalangan eksportir. Maka, selanjutnya justru harus diutamakan perluasan pasaran di dalam negeri secara besar-besaran.

Untuk itu, tiga hal sangat diperlukan, yaitu: pertama, peningkatan pendapatan masyarakat guna menciptakan kemampuan daya beli yang besar. Kedua, pengerahan industri guna menghidupkan kembali penyediaan barang untuk pasaran dalam negeri. Ketiga, independensi ekonomi dari yang sebelumnya tergantung kepada tata niaga internasional.

Ini berarti, kita harus tetap memelihara kompetisi yang jujur, mengadakan efisiensi dan menciptakan jaringan fungsional bagi UKM kita, baik untuk menggalakkan produksi dalam negeri, maupun untuk penciptaan pemasaran dalam negeri yang kita perlukan. Keterkaitannya adalah tetap memelihara tata niaga internasional yang bersih dan bersaing, disamping memperluas basis pajak kita (dari sekitar 2 juta orang saat ini ke 20 juta orang wajib pajak dalam beberapa tahun mendatang). Ditambah dengan, pemberantasan kebocoran-kebocoran dan pungutan liar yang masih ada sekarang ini. Barulah dengan demikian, dapat kita naikkan pendapatan.

***

Tata ekonomi seperti itu akan lebih memungkinkan tercapainya kesejahteraan dengan cepat, yang dalam pembukaan UUD 1945 disebutkan sebagai terciptanya masyarakat adil dan makmur. Dalam fiqh disebutkan “kebijakan dan tindakan pemimpin atas rakyat yang dipimpin harus sejalan dengan kemaslahatan mereka’ (tasharruful-imâm ‘alâr-ra’iyyah manûthun bil-mashlahah)”. Itu berlaku juga untuk bidang ekonomi. Ekonomi yang berorientasi kepada kemampuan berdiri di atas kaki sendiri, menjadikan ekonomi kita akan sesuai dengan ajaran-ajaran Islam.

Apakah ekonomi yang sedemikian itu akan dinamai ekonomi Islam atau hanya disebut ekonomi nasional saja, tidaklah relevan untuk didiskusikan di sini. Yang terpenting, bangunan ekonomi yang dikembangkan, baik tatanan maupun orientasinya, sesuai dengan ajaran Islam. Penulis yakin, ekonomi yang sedemikian itu juga sesuai dengan ajaran-ajaran berbagai agama lain. Karenanya, penamaan ekonomi seperti itu dengan nama ekonomi Islam, sebenarnya juga tidak diperlukan sekali, karena yang terpenting adalah pemberlakuannya, dan bukan penamaannya.

Dalam kerangka inilah, kepentingan mikro ekonomi Islam secara pribadi, yaitu untuk mencapai kebahagiaan dunia-akhirat, lalu sama posisinya dengan dibangunnya ekonomi makro yang mementingkan keadilan dan kemakmuran seluruh bangsa. Sebenarnya kita dapat melakukan hal itu, apabila tersedia political will untuk menerapkannya. Memang, ekonomi terlalu penting bagi sebuah bangsa jika hanya untuk diputuskan oleh sejumlah ahli ekonomi belaka, tanpa melibatkan seluruh bangsa. Karena menyangkut kesejahteraan seluruh bangsa, maka diperlukan keputusan bersama dalan hal ini. Untuk mengambil keputusan seperti itu, haruslah didengar lebih dahulu perdebatannya. []

*) Diambil dari Abdurrahman Wahid, Islamku Islam Anda Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi, 2006 (Jakarta: The Wahid Institute). Tulisan ini pernah dimuat di Sinar Harapan, 21 Februari 2003.


http://harian-oftheday.blogspot.com/

“…menyembah yang maha esa,
menghormati yang lebih tua,
menyayangi yang lebih muda,
mengasihi sesama…”
__._,_.___
________________________________________
Posted by: Ananto <pratikno.ananto@gmail.com>

Islam dan Liberalisme di Indonesia Pasca-1965

Islam dan Liberalisme di Indonesia Pasca-1965
oleh: Amin Mudzakkir

PEMBUNUHAN massal terhadap anggota dan simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI) selama tahun 1965-1966, adalah titik balik dalam sejarah Indonesia kontemporer. Sejak itu liberalisme – yang pada masa akhir kekuasaan Presiden Sukarno dikecam oleh banyak kalangan karena dituduh membuat pemerintahan berjalan tidak efektif – berkembang mengikuti konsolidasi pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Jenderal Soeharto. Pada tataran politik terdapat perdebatan tentang apakah Orde Baru adalah rezim liberal atau bukan, tetapi cukup pasti kebijakan ekonomi Indonesia pasca-1965 sangat terbuka bagi masuknya investasi dan modal asing, lalu belakangan semakin menerima paham pasar bebas.
Di luar arena pemerintahan, orientasi liberal yang tumbuh di Indonesia pasca-1965 ternyata mempunyai resonansi pada, jika bukan justru difasilitasi oleh, pemikiran kebudayaan. Mengenai hal ini, Wijaya Herlambang telah membahasnya dengan menunjukan kontak-kontak yang intensif antara beberapa pegiat kebudayaan liberal – di Indonesia dikenal sebagai kalangan ‘humanisme universal – dan para sejawatnya di Barat. Melalui kontak-kontak ini disalurkan berbagai ide, skema, dan dana untuk mendukung program-program kebudayaan yang mengukuhkan keberadaan paham liberal dalam arena kebudayaan Indonesia kontemporer.
Makalah pendek ini ingin menunjukkan bahwa peristiwa 1965 dapat dibaca juga sebagai pembuka jalan bagi perkembangan ‘Islam liberal’ di Indonesia. Dalam hal ini jarang disadari bahwa munculnya gerakan pembaharuan pemikiran Islam sedikit banyak difasilitasi oleh hilangnya diskursus komunisme, atau ‘kiri’ dalam pengertian yang lebih luas, di Indonesia pasca-1965. Secara genealogis, selain mengacu pada khazanah gerakan politik dan intelektual di dunia internasional, paham Islam liberal tumbuh dan berkembang di atas reruntuhan pemikiran kiri di dalam negeri sendiri. Dengan menekankan argumen ‘kebebasan’ (liberty), para pemikir Islam liberal Indonesia mengarahkan kritiknya terhadap pemahaman keagamaan umat Islam yang dinilai ketinggalan zaman. Seirama dengan gagasan kalangan ‘humanisme universal’, para pembaharu Islam mengajak umat untuk bangun dari tidur dogmatisnya, lalu mengarahkan mereka menuju kemoderenan melalui jalan sekularisasi. Gagasan ini memang cukup berbobot karena didukung oleh interpretasi yang mendalam atas teks-teks keagamaan Islam sendiri, tetapi kurang kritis terhadap realitas sejarah yang membentuknya.
‘Islam Yes, Partai Islam No!’
Pada masa awal kekuasaannya, pemerintah Orde Baru sangat membatasi ruang gerak aktivis Islam dalam politik. Melalui Operasi Khusus yang dipimpin jenderal Ali Moertopo, pemerintah berusaha membangun kesan bahwa Islam politik adalah ancaman. Diperlakukan kurang lebih sama seperti orang komunis, para aktivis Islam politik yang sebagian besar adalah alumni gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII), yang bertransformasi menjadi Negara Islam Indonesia (NII), dituduh berada di balik beberapa kasus kekerasan dan teror selama periode ini, seperti kasus pembajakan pesawat Woyla dan Komando Jihad. Meski demikian, beberapa penelitian berusaha membuktikan adanya campur tangan dan peranan Ali Moertopo (aksi kontra-intelejen) dalam gerakan-gerakan Islam politik tersebut.
Islam politik adalah paham yang menganggap bahwa Islam melingkupi agama dan negara sekaligus, tidak bisa dipisahkan. Dengan demikian, menurut para pendukungnya, negara Islam adalah keharusan karena hanya dalam bentuk itulah keberadaan Islam yang menyeluruh (kaffah) bisa ditegakkan. Meski demikian, Islam politik harus kita perlakukan sebagai fenomena modern. Dengan mengambil inspirasi dari gerakan politik dan intelektual di Timur Tengah, pada pendukung Islam politik pada dasarnya hendak mencari tempat bagi ajaran Islam dalam kerangka negara bangsa atau tata internasional modern. Meski demikian, kalangan ini meliputi spektrum yang luas. Sementara sebagian mengambil jalan radikal, sebagian lainnya lebih memilih menempuh jalur demokrasi formal yang berlaku di negaranya masing-masing. Dalam perkembangan kontemporer, aktivitas Islam politik—yang oleh para pengamat sering juga disebut ‘Islamisme’—ternyata mampu bersekutu dengan neoliberalisme, seperti diperlihatkan oleh AKP, partai berkuasa di Turki yang dipimpin oleh Tayyip Erdogan.
Di Indonesia, penolakan dan penyingkiran Islam politik berasal tidak hanya dari penguasa nasionalis (Orde Lama) dan militeristis (Orde Baru) saja, tetapi juga dari kalangan internal Muslim sendiri. Beberapa pemikir Islam baik dari kalangan modernis maupun tradisionalis mengampanyekan gagasan bahwa Islam adalah agama yang pada dasarnya tidak pernah memberi rumusan pasti mengenai bentuk politik kenegaraan. Mereke menekankan karakter lokal yang membedakan ‘Islam Indonesia’ dan Islam di tempat lain, khususnya Islam di Arab sebagai tanah kelahirannya. Meski demikian, hingga akhir 1950-an, gagasan Islam politik masih mempunyai ruang gerak, yaitu di arena Konstituante yang oleh Pemilu 1955 ditugaskan merumuskan dasar negara. Namun Dekrit Presiden Sukarno pada 1959 pada satu sisi dan operasi penumpasan DI/TII serta PRII pada sisi yang lain mengakhiri ruang gerak tersebut. Sejak itu Islam politik menjadi gagasan yang dihindari dalam diskursus publik di Indonesia.
Di antara pemikir yang paling awal memunculkan wacana ‘Islam liberal’ di Indonesia adalah Nurcholish Madjid. Lahir dari keluarga dengan latar belakang pesantren tradisional di Jombang, Jawa Timur, Madjid dibesarkan dalam iklim pesantren modern di Gontor, Ponorogo. Sembari melanjutkan pendidikan di IAIN Ciputat, Madjid aktif dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) hingga mencapai jabatan ketua umum tingkat nasional. Pada awal tahun 1970-an, Madjid telah tampil sebagai sosok intelektual muda Islam paling menjanjikan, sehingga sempat disebut sebagai Natsir muda. Perlu diketahui M. Natsir adalah pemimpin Masyumi terhormat, yang kemudian mendirikan Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII), yang dikenal sangat kritis terhadap Barat dan pemerintahan yang berhaluan nasionalis sekuler.
Akan tetapi, harapan terhadap Madjid sebagai Natsir Muda dalam perkembangannya sirna. Pada tahun 1971, di hadapan para aktivis muda Islam, Madjid berpidato tentang Keharusan Pembaharuan Pemikiran Islam dan Masalah Integrasi Umat. Dalam pidato inilah muncul sebuah jargon yang kemudian menjadi sangat populer, yaitu ‘Islam yes, partai Islam no!.’ Secara umum pidato ini merupakan kritik atas gagasan negara dan partai Islam. Menurut Madjid, Islam lebih daripada sekadar negara dan apalagi partai politik. Lebih tepatnya, Islam sebagaimana dipahami oleh Madjid melalui pembacaannya atas teks-teks keagamaan tidak pernah secara tegas menentukan bentuk negara apa, sebab hal seperti itu adalah urusan duniawi belaka. Dengan ini Madjid mengajak umat Islam Indonesia menempuh jalan liberal, yang terdiri dari sekularisasi, kebebasan berpikir, dan sikap terbuka, agar maju dan menjadi bagian dari peradaban modern.
Nostalgia atau orientasi dan kerinduan masa lampau yang berlebihan harus digantikan dengan pandangan ke masa depan. Untuk itu diperlukan suatu proses yang untuk mudahnya kita namakan proses liberalisasi. Proses ini dikenakan terhadap ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan Islam yang ada sekarang ini. Proses ini menyangkut proses-proses lainnya…
Jadi dengan sekularisasi tidaklah dimaksudkan penerapan sekularisme dan mengubah kaum Muslimin menjadi kaum sekularis. Tetapi dimaksudkan untuk menduniawikan nilai-nilai yang sudah semestinya bersifat duniawi, dan melepaskan umat Islam dari kecenderungan untuk mengukhrawikannya…
Dalam hal inilah kita melihat kelemahan utama umat Islam. Kesemuanya itu sekali lagi akibat dari pada tiadanya kebebasan berfikir, kacaunya hirarki antara nilai-nilai mana yang ukhrawi dan mana yang duniawi, sistem berfikir yang masih terlalu tebal diliputi oleh tabu dan apriori dan sebagainya…
Dan bahwa sikap terbuka adalah tanda-tanda bahwa seseorang memperoleh petunjuk dari pada Allah, sedangkan sikap tertutup sehingga berdada sempit dan sesak bagaikan orang yang beranjak ke langit merupakan tanda-tanda kesesatan!
Pidato Madjid sangat menohok para politisi Muslim yang ketika itu sedang berusaha menggalang adanya partai politik berbasis Islam. Dengan reputasi yang dimilikinya, pandangan Madjid berkembang cukup luas, terutama di kalangan anak muda Muslim yang mulai merambah dunia modern melalui jalur pendidikan dan birokrasi di perkotaan. Di sisi lain, pidato tersebut justru menguntungkan pihak pemerintah yang sedang mereorganisasi partai politik ke dalam skema yang lebih sederhana. Partai-partai Islam yang masih terlibat pada Pemilu 1971 digabung menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada Pemilu 1977. Dibanding pencapaian suara partai-partai Islam pada Pemilu 1971, suara PPP pada 1977 anjlok drastis.
Di luar gelanggang politik formal, Islamisasi justru berlangsung secara massif dan intensif. Khususnya di daerah yang dulunya pernah menjadi basis PKI seperti beberapa daerah di Jawa Timur, pertumbuhan angka pemeluk Islam meningkat signifikan. Pada tataran yang lebih luas, berkat keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan dan perekonomian pada umumnya, tumbuh apa yang disebut ‘kelas menengah Muslim.’ Oleh karena itu, sejak akhir 1980-an, selain merupakan akibat dari perubahan faksional dalam tubuh rezim Orde Baru sendiri, pemerintah yang awalnya anti-Islam politik mulai mengubah orientasi kebijakannya. Secara perlahan aspirasi umat Islam didengar dan diakomodasi, seperti tercermin pada kasus penggunaan jilbab di sekolah umum padahal sebelumnya dilarang. Pada awal 1990-an muncul istilah ‘ijo royo-royo’ yang mengacu pada fenomena masuknya pengaruh Islam, paling tidak secara simbolis, yang semakin kuat di pemerintahan dan bahkan militer.
Melihat kenyataan tersebut, agenda liberalisasi Islam Nurcholish Madjid yang dimulai sejak pidato pada tahun 1971 menampakkan hasilnya. Keberhasilan ini diperkuat oleh program pembaharuan pendidikan tinggi Islam di bawah pengaruh Harun Nasution dan Munawir Sadzali. Melalui kepemimpinan intelektual dan birokrat terkemuka ini, IAIN berkembang menjadi pusat studi Islam dengan orientasi liberal yang kuat. Para santri yang belajar di IAIN-IAIN di seluruh Indonesia diperkenalkan dengan ilmu-ilmu sosial dan humaniora Barat, selain disiplin tradisional Islam, kemudian lulus sebagai sarjana yang segera mengisi berbagai lowongan pekerjaan di pemerintahan dan swasta. Mereka adalah lapis sosial baru yang membentuk identitas ‘kelas menengah Muslim’ sebagaimana disinggung di atas.
Akan tetapi, sulit menghindari kesan bahwa secara langsung atau tidak langsung keberhasilan liberalisasi Islam di Indonesia pasca-1965 merupakan bagian dari kepentingan rezim penguasa. Bersama dengan paradigma modernisasi yang berkembang di lapangan ilmu sosial humaniora, paham Islam liberal menyumbangkan dasar-dasar bagi pembentukan umat Islam Indonesia yang siap terjun dalam pembangunan. Pada skala yang lebih luas, kita bisa menarik kesesuaian dengan laju kapitalisme global. Batas antara liberalisasi yang diperkenalkan oleh Madjid dan para sejawatnya dengan proses pengintegrasian Indonesia ke dalam pusaran globalisasi yang secara ekonomi politik bermuara pada pasar bebas sangat tipis.

Oleh karena itu, di hadapan proses pembangunan yang kapitalistik, proponen Islam liberal terlihat kehilangan daya kritisnya. Dengan jargon ‘Islam yes, partai Islam no!’ umat Islam secara politik dimoderasi sedemikian rupa sehingga menerima Pancasila sebagai asas tunggal pada tahun 1984. Alih-alih diperdebatkan secara rasional, penerimaan tersebut justru dilegitimasi oleh argumen-argumen teologis. Umat Islam diyakinkan bahwa negara Pancasila adalah sahih secara keagamaan. Pemimpin Nahdlatul Ulama yang juga berorientasi liberal, Abdurrahman Wahid, membantu menyebarluaskan dan memastikan pandangan ini di kalangan Muslim tradisionalis. Sementara itu, program revolusi hijau pada tahun 1970-an yang menyebabkan marginalisasi para petani tuna tanah, yang mayoritas adalah Muslim, luput dari perhatian. Persoalan pertanian dan ekonomi pada umumnya seperti menempati orbit yang di luar jangkauan pemikiran dan gerakan Islam liberal.
Memang, dalam beberapa kesempatan, timbul ketegangan antara beberapa tokoh Islam liberal dengan pemerintah. Di antara yang paling lantang adalah Abdurrahman Wahid. Bertolak belakang dengan rekan-rekannya, termasuk Nurchalish Madjid, Wahid menolak bergabung dengan ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) yang disponsori Soeharto. Bersama dengan eksponen liberal lainnya, dia bergabung dalam Fordem (Forum Demokrasi) yang sangat kritis terhadap rezim yang dinilai semakin korup. Akan tetapi, keberatan utama kalangan liberal, termasuk sayap Islamnya, adalah sikap pemerintah yang semakin represif terhadap kebebasan berbicara dan berkumpul, sementara pada saat yang sama justru membuka peluang kepada kelompok konservatif-sektarian untuk berkembang.
Perkembangan Pasca-Orde Baru
Hubungan antara Islam liberal dan negara mengalami gangguan seiring dengan keretakan dan kemudian kejatuhan rezim Orde Baru pada tahun 1998. Sejak itu berbagai gejala yang dikhawatirkan oleh kalangan Islan liberal, yaitu kembalinya Islam politik dalam bentuknya yang paling radikal, mengemuka seiring dengan meletusnya konflik sosial di beberapa daerah. Dalam konflik di Ambon dan Poso, misalnya, muncul kelompok-kelompok garis keras seperti Laskar Jihad yang secara terbuka menggunakan simbol-simbol Islam dalam peperangan. Di perkotaan, berdiri Front Pembela Islam (FPI) dan berbagai organisasi serupa dengan corak simbolis yang kurang lebih sama. Sementara itu, seiring dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, lahir juga berbagai peraturan daerah ‘syariah’ yang menimbulkan kesan orang Islam sebagai mayoritas memperoleh hak keistimewaan kewarganegaraan tertentu dibanding orang non-Islam sebagai minoritas.
Menanggapi perkembangan pasca-Orde Baru tersebut, sekelompok pemikir dan aktivis Muslim di Jakarta membentuk Jaringan Islam Liberal (JIL). Dengan dukungan salah satunya dari Goenawan Mohamad, kelompok yang berkantor di Utan Kayu, Jakarta, itu rajin mengadakan berbagai kegiatan dengan tujuan utamanya menantang kembalinya Islam politik dalam panggung demokrasi. Mereka juga aktif berdiskusi di mailing list dan menulis di koran-koran jaringan Jawa Pos. Pegiat utamanya rata-rata alumni pesantren dan universitas Islam yang mempunyai kemampuan menulis dan berbicara yang sangat artikulatif, sehingga dengan cepat gagasan mereka menjadi bahan perdebatan di masyarakat luas.
Kehadiran JIL bersamaan waktunya dengan situasi global yang sedang berubah. Terutama sejak tragedi 9/11 di AS, dunia dihadapkan pada persoalan terorisme. Islam politik kemudian disangkutpautkan dengan mudah dalam perkara ini. Individu atau gerakan yang menggunakan simbol Islam dalam kegiatan publik dicurigai lalu dibatasi ruang geraknya. Lebih daripada masa-masa sebelumnya, distingsi antara Islam politik dan Islam liberal menguat. Di antara keduanya terdapat tembok besar yang berhubungan dengan isu keamanan nasional. Dalam diskursus akademis tentang Islam di Barat, distingsi tersebut membentuk dikotomi moral: antara Islam politik yang ‘buruk’ dan Islam liberal yang ‘baik.’ Konstruksi seperti ini mempunyai resonansi yang sungguh luas, dan Indonesia sama sekali tidak terkecuali.
Salah satu tokoh JIL adalah Ulil Abshar Abdalla. Dibesarkan di lingkungan pesantren NU yang kuat, Abdalla menempuh pendidikan tinggi di LIPIA, Jakarta. Dia juga sempat sekolah di Universitas Boston dan Universitas Harvard, AS. Seperti Madjid, Abdalla mengkhawatirkan pemahaman Islam Indonesia yang dinilainya terlalu menekankan ‘syariat’ tetapi semakin menjauh dari apa yang dipandangnya sebagai ‘hakikat’ Islam itu sendiri. Dengan kombinasi antara argumen teologis dan filosofis, dia meyakinkan pembacanya bahwa Islam adalah bagian dari sejarah yang penuh dengan kepentingan, tetapi sekaligus dengan itu ditekankan bahwa peranan akal manusia menjadi penting dan bahkan sentral.
Di antara pemikiran Abdalla yang paling mengundang kontroversi bersumber dari tulisan pendeknya di Kompas, 19 November 2001, yang berjudul ‘Menyegarkan Kembali Pamahaman Islam.’ Dengan lugas Abdalla menyebut bahwa Islam adalah ‘organisme,’ yaitu “sebuah agama yang berkembang sesuai dengan denyut nadi perkembangan manusia. Islam bukan sebuah monumen mati yang dipahat pada abad ke-7 Masehi, lalu dianggap sebagai ‘patung’ indah yang tak boleh disentuh tangan sejarah”. Lebih lanjut dia menyatakan bahwa:
‘Menurut saya, tidak ada yang disebut “hukum Tuhan” dalam pengertian seperti dipahami kebanyakan orang Islam. Misalnya, hukum Tuhan tentang pencurian, jual beli, pernikahan, pemerintahan, dan sebagainya. Yang ada adalah prinsip-prinsip umum yang universal yang dalam tradisi pengkajian hukum Islam klasik disebut sebagai maqashidusy syari’ah, atau tujuan umum syariat Islam.’
Upaya menegakkan syariat Islam, bagi saya, adalah wujud ketidakberdayaan umat Islam dalam menghadapi masalah yang mengimpit mereka dan menyelesaikannya dengan cara rasional. Umat Islam menganggap, semua masalah akan selesai dengan sendirinya manakala syariat Islam, dalam penafsirannya yang kolot dan dogmatis, diterapkan di muka Bumi.
Asumsi yang mendasari pemikiran Ulil Abshar Abdalla tidak jauh berbeda dengan Nurcholish Madjid. Keduanya berpikir bahwa problem umat Islam terutama terletak pada pemahaman mereka sendiri terhadap agamanya. Untuk mengatasinya mereka mengajak umat untuk berpikir bebas dan terbuka terhadap pengetahuan dari mana saja. Abdalla berpendapat bahwa ‘… setiap nilai kebaikan, di mana pun tempatnya, sejatinya adalah nilai Islami juga. Islam-seperti pernah dikemukakan Cak Nur dan sejumlah pemikir lain-adalah “nilai generis” yang bisa ada di Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, Yahudi, Taoisme, agama dan kepercayaan lokal, dan sebagainya. Bisa jadi, kebenaran “Islam” bisa ada dalam filsafat Marxisme.’
Masalahnya para pemikir tersebut kurang peka dengan realitas struktural yang membelit umat Islam Indonesia. Dalam konteks pasca-Orde Baru, demokrasi liberal dan ekonomi pasar adalah ideologi-ideologi dominan yang seharusnya dibaca secara kritis. Kembalinya Islam politik tidak lepas dari adanya peluang eksternal dan mobilitas internal yang disediakan oleh ideologi-ideologi tersebut. Gejala sektarianisme dan fundamentalisme bukan melulu merupakan cerminan dari kegagalan kaum beragama dalam mengikuti perubahan zaman, tetapi justru merupakan bagian dari zaman itu sendiri.
Sebagai penutup, tulisan pendek ini ingin menegaskan kembali bahwa liberalisasi Islam di Indonesia dimungkinkan terjadi oleh adanya peristiwa 1965. Penyingkiran terhadap kekuatan Islam politik non-liberal dilakukan secara beriringan dengan penumpasan pemikiran dan kekuatan kiri sejak periode itu. Memang belakangan aspirasi Islam politik kembali bangkit, tetapi itu merupakan cerminan dari perubahan politik dan ekonomi yang menopang keberlanjutan rezim penguasa yang selama ini ikut juga memfasilitasi perkembangan Islam liberal. Di luar kompleksitas yang dibahas sepintas dalam tulisan ini tentu saja masih terdapat banyak elemen-elemen teoritis dan empiris lainnya yang masih menunggu kajian lebih lanjut.***

Tulisan ini sebelumnya adalah paper yang disampaikan pada seminar ‘pengaruh budaya liberal terhadap kehidupan di Indonesia,’ di Kampus Universitas Gunadarma, Kalimalang, Bekasi, 18 Januari 2013.

Diunggah IndoPROGRESS pada 24 Januari 2014 dalam Ilmu Sosial, Neoliberalisme, Opini, Politik
Amin Mudzakkir, peneliti PSDR-LIPI

Hilangnya Keadaban Politik

Hilangnya Keadaban Politik
http://www.sinarharapan.co/news/read/31425/hilangnya-keadaban-politik

Tanpa keadaban, politik menjadi majal.
Kehidupan politik kita hari-hari ini semakin jauh dari keadaban. Janji reformasi telah dikhianati. Keadilan dan kesejahteraan sebagai cita-cita agung para pendiri bangsa juga diselewengan.
Demokrasi menjadi semakin anomali, sementara politik kian sakit. Pertarungan politik saat ini bukan lagi pertarungan gagasan, melainkan pertarungan citra.
Politik bukan lagi medan perjuangan, melainkan profesi. Selain mendatangkan kegaduhan luar biasa, politik hari ini mendatangkan bencana yang tak terkira. Bencana korupsi, bencana penyalahgunaan kekuasaan, bencana dinasti politik, bencana keserakahan, dan seterusnya. Tentu bukan politiknya yang salah, melainkan aktor di dalamnya.
Kini, politikus kita justru lebih banyak yang terjebak pada apa yang disebut seduksi politik. Kecenderungan politik abad virtualitas yang bertumpu pada permainan murni penampakan, artifisialitas, imagologi, dan mimikri (mimicry) sebagai cara untuk survive di abad informasi. Politik seduksi ini juga disebut “politik rayuan” yang oleh Jean Baudrillard dalam Seduction sarat strategi penampakan (Piliang, 2005: 392).
Politik seduksi adalah dunia politik yang dibangun oleh permainan citra. Wajah-wajah politikus sebagai perayu, ditampilkan dengan berbagai tampilan mimikri dalam rangka menimbulkan efek-efek pesona.
Tak heran jika politikus—khususnya menjelang Pemilu 2014—lebih sibuk mengurus “gincu” daripada menyusun gagasan segar untuk bangsa ini. Mereka lebih sibuk membuat tim pemenangan, mengurus dana kampanye, dan iklan politik, ketimbang melakukan “diagnosis” atas segala problem kebangsaan yang ada.
Memang, orang sering menyebut modal politikus ada tiga M; mind (gagasan), massa, dan money (uang). Namun, pada praktiknya modal ketigalah yang lebih dominan dimiliki politikus kita saat ini.
Jika itu yang terus terjadi, politik kemudian—meminjam bahasa Donny Gahral Adian (2013)—bukan lagi ruang bagi rakyat untuk memperjuangkan kedaulatannya, melainkan panggung tempat kapital beradu demi kekuasaan.
Peran Parpol
Sudah saatnya keadaban politik menjadi panglima. Tanpa keadaban, politik tak ubahnya panggung yang berisi para pesolek dan demagog.
Tanpa keadaban, politik menjadi majal. Politik hanya menghasilkan seremoni lima tahunan yang menyajikan “menu prasmanan” setengah basi. Tanpa keadaban, demokrasi yang kita elu-elukan juga akan terjungkal.
Tentu dalam arena politik, lembaga paling bertanggung jawab menentukan keadaban politik adalah partai politik (parpol). Parpol merupakan “kawah candradimuka” para politikus. Ibarat kampus, parpol harus memiliki kurikulum yang jelas, khususnya kurikulum yang terkait etika. Lebih dari itu, agar output lulusan bagus, kampus politik bernama partai politik harus melakukan penyaringan kader secara ketat.
Dengan menyaringan ketat dan kurikulum tepat, output yang dihasilkan bisa dipastikan baik, karena yang terjadi saat ini, partai belum memiliki kurikulum yang jelas, penyaringannya pun asal-asalan.
Bahkan, tak jarang, banyak orang yang ingin masuk parpol lewat jalur belakang (transaksional). Dengan hanya bermodal uang, ia bisa dengan mudah melenggang jadi elite parpol tanpa tes (integritas) terlebih dahulu.
Politik model itulah yang kini menghiasi ruang publik. Padahal, Plato (427 SM-347 SM) jauh-jauh hari mengatakan, seyogianya seorang pemimpin (politikus) itu lahir dari manusia “kepala”, bukan manusia “dada”, apalagi “perut”.
Jika dielaborasi, manusia kepala adalah orang-orang bijak dan bajik, lebih mementingkan isi daripada bungkus. Manusia dada adalah mereka yang lebih menonjolkan kekuatan fisik, haus citra dan kekuasaan. Manusia perut lebih mementingkan nafsu keserakahan. Ketika berpolitik, manusia tipe ini biasanya sangat berorientasi ingin mendapatkan keuntungan berlimpah dari medan politik.
Tentu pandangan Plato di atas penting untuk direnungkan, khususnya bagi parpol dalam memilih kader. Sebagai pilar demokrasi, partai politik harus mampu mencetak kader terbaik untuk bangsa ini. Parpol yang baik tidak kehabisan stok kader.
Idealnya, parpollah yang membesarkan figur, bukan figur membesarkan parpol. Ketika parpol sudah mampu membesarkan figur—melahirkan kader-kader terbaiknya untuk bangsa—berarti parpol tersebut sudah matang secara organisasi.
Sebagai kawah politikus, parpol memiliki peran esensial dalam membawa arah mata angin kehidupan berbangsa.
Paling tidak, parpol harus mampu mewujukan gagasan Trisakti Bung Karno yang lamat-lamat semakin dilupakan; berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Tentu gagasan founding father itu akan terlaksana bila para politikus kita berpolitik dengan penuh keadaban.

*Penulis adalah peneliti Pol-Tracking Institute dan Mahasiswa Pascasarjana UI.

Hakikat Semangat Kebangsaan Kita

Hakikat Semangat Kebangsaan Kita
Oleh: KH. Abdurrahman Wahid

Ketika pada tahun 1933, KH. M. Hasjim Asy’ari Tebuireng (Jombang) memerintahkan putra beliau KH. Wahid Hasjim yang baru pulang dari Tanah Suci Mekkah untuk mempersiapkan Muktamar NU ke-9 di Banjarmasin (Borneo Selatan), pertanyaan tentang kebangsaan lalu muncul. Dijawab oleh beliau, bahwa kita memerlukan pembahasan terus-menerus antara ajaran agama Islam dan paham kebangsaan/nasionalisme tersebut. Lalu menjadi jelaslah, bahwa di negeri ini ajaran agama Islam tidak bisa lepas dari faktor kebangsaan tersebut.

Kalau hal ini dilupakan, maka ‘perjuangan Islam’ di negeri ini hanya akan diikuti oleh jumlah kecil dari para anak bangsa. Mayoritas anak bangsa itu tidak biasa berjuang terlepas dari faham kebangsaan/ nasionalisme, karena hal itu memang sudah lama dilakukan di negeri ini. Wangsa Syailendra dari kaum Buddhis di Pulau Sumatera sudah merasakan masalah tersebut sejak abad ke-6 Masehi. Penjelajah Buddhis dari daratan Tiongkok, bernama Fa-Hien pada abad ke-6 Masehi mendapati bahwa dinasti Sriwijaya di sebelah Selatan Sumatera menyimpan semangat kebangsaan dalam kehidupan mereka.

Ketika orang-orang Sriwijaya menyerbu pulau Jawa melalui Pekalongan sekarang ini, kemudian melewati Kerajaan Hindu Kalingga di Wonosobo sekarang ini, mendirikan Candi Borobudur di daerah Muntilan (Magelang sekarang), dua abad kemudian, mereka harus menerima kenyataan akan pembangunan Candi Prambanan (Lara Jonggrang) yang bercorak Hindu Buddha. Ketika kemudian dari kalangan Hindu dan Buddha secara terpisah menunjukkan reaksi atas ‘agama campuran’ tersebut, maka rakyat Prambanan pada abad ke-10 Masehi berpindah secara besar-besaran ke wilayah Kediri.

Agama Hindu-Budha itu, disebut juga agama Bhairawa, kemudian meneruskan perjalanan dan menjadi agama resmi Kerajaan Daha di kawasan Kediri. Kemudian, mereka berpindah ke Singasari, sebelum pada akhirnya menjadi agama yang hidup di Kerajaan Majapahit. Ditempat baru itu, ‘agama campuran’ itu harus menerima kehadiran gerakan Islam di Desa Terik (terjemahan kata Tarikat di tepian sungai Brantas) yang berada dibawah perlindungan angkatan laut Tiongkok yang beragama Islam, waktu itu.

Jadi pluralitas dalam bentuk dialog terbuka itu, sudah lama dijalani bangsa Indonesia. Kita belum lagi berbicara tentang kerajaan Buddha di Pakuan (sering juga dinamai Tarumanegara) dekat Bogor. Sekarang juga orang-orang ‘beragama asli’ seperti Sunda Wiwitan di kalangan orang-orang Badui dan sebagainya di Jawa Barat.

Ketika kemudian Mahapatih Gajah Mada dari Majapahit ‘mengatur’ terbunuhnya Putri Dyah Pitaloka di Bubat (sebelah utara Jawa Timur dekat Gresik sekarang), motifnya tidak lain adalah ketakutan akan munculnya aliansi politik militer antara kerajaan Hindu di Majapahit di bawah Raja Hayam Wuruk (Brawijaya IV) yang beragama Hindu Budha dan Prabu Siliwangi dari Pajajaran, yang beragama Hindu. Kalau itu terjadi, Gajah Mada takut aliansi politik militer itu akan mengucilkan masyarakat santri di Majapahit.

Ketika Hayam Wuruk marah, Mahapatih Gajah Mada melarikan diri melalui kawasan Banten Selatan dan naik perahu dari Balaraja ke Krui di Lampung Barat sekarang. Ketika kemudian ia menyadari, bahwa rencana perkawinan tersebut tidak mengandung kemungkinan munculnya aliansi Majapahit-Pajajaran, maka ia pun mengirimkan pesan kepada Hayam Wuruk bahwa motifnya melakukan hal itu, adalah karena takut timbulnya aliansi tersebut. Hayam Wuruk mengirimkan pesan, bahwa ia menginginkan Gajah Mada datang sendiri menghadap ke Kraton di Majapahit, guna menyampaikan hal itu. Sesampai di Majapahit (di kawasan dekat Jombang sekarang) selama berbulan-bulan, Sebelum ia dapat menghadap Hayam Wuruk, ia pun meninggal dunia karena sakit.

Dari gambaran di atas, bahwa baik Gajah Mada maupun Hayam Wuruk ingin menghindari aliansi-aliansi politik dan militer antara Majapahit dan lain-lainnya. Ini karena sudah sejak seabad sebelum itu, hutang perang (war loan) Majapahit sudah membengkak, menjadi tanggungan Majapahit yang sangat berat. Di samping itu, apabila aliansi politik militer itu berlangsung maka kandaslah apa yang dicita-citakan Mpu Tantular sejak dua abad sebelumnya, yaitu terkenal dengan adagium Bhinneka Tunggal Ika (berbeda-beda, namun tetap satu jua). Adagium inilah yang kemudian oleh Bung Karno diberi nama Pancasila pada tahun 1945.

Dalam kerangka dialogis agama Islam dan kebangsaan itu lah tokoh-tokoh eksponennya, seperti H.O.S Tjokroaminoto, KH. M. Hasjim Asy’ari, Bung Karno dan Djojosugito bergerak dan berkiprah. Perjuangan ini berujung pada Muktamar NU ke-9 di Banjarmasin pada tahun 1935, yang memutuskan NU tidak akan mendirikan negara Islam. Kalau hal ini kita lupakan sekarang dan kita mengikuti ‘garis perjuangan’ Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), PKS (Partai Keadilan Sejahtera) atau Front Pembela Islam (FPI) yang ingin mendirikan negara Islam, maka kita akan menyalahi keputusan Muktamar tersebut.

Maukah mayoritas bangsa ini menjaga dialog Islam dan kebangsaan itu? Sebelum kita dapat melakukan hal itu, sebaiknya kita tetap pada keputusan Muktamar di atas saja, bukan?

*) Tulisan ini pernah dimuat di koran Sindo, 18 Januari 2008

Does neoliberalism constitute a national threat?

Does neoliberalism constitute a national threat?

By Muhamad Haripin

Opinion News Indonesia’s economy grows despite global turmoil ASEAN human rights talks face major challenges WTO and the raw mineral export ban In The Jakarta Post’s Outlook 2014, Sjafrie Sjamsoeddin, current deputy defense minister, wrote an interesting piece entitled “Asymmetric warfare, a clear and present threat” (27/01).

By explicating asymmetric warfare, Sjafrie tries to inform and — to some degree — convince readers that threats to national security are no longer adequately seen in a military way per se, e.g. from foreign attack. We also have to deploy huge resources to deter the growing threat to the state’s ideology, politics, economy and socioculture.

Let’s take a look at security threats in the ideological, political and economic fields. There are radicalism, decay of moral values and national ethics, and communal conflict in the ideological field; anarchy or rebellions, coups d’état or attacks on vital installations in the category of politics. Threats in the economic field are financial crime, transnational crime, energy scarcity, corruption and money laundering.

Looking at Sjafrie’s list in a retrospective way, surprisingly we could not locate “neoliberalism” as one of the security threats in the ideological, political or economical fields.

Why do I say surprisingly? Because neoliberalism was the central theme of the speech delivered by the Indonesian Military (TNI) commander Gen. Moeldoko in early February. In front of the chief of the National Police, clerics and community leaders, Moeldoko displayed no hesitancy in condemning neoliberalism and the domination of foreign companies in the public sector because these had endangered the Indonesian people and state.

Some have expressed disagreement at Moeldoko’s statement, not because of the content or substance of the speech (nowadays everybody associates themselves with progressive or anti-neolib policies — at least verbally), but because an active military man should not speak about politics. According to the Law on TNI, active military personnel should not engage in day-to-day politics. Talking about neoliberalism, which is considered a politico-economic issue, is not the sort of public gesture that we expect from high-ranking military officers.

Reading the statement in a different way, Moeldoko’s statement is somehow a reflection of the obscurity of threat assessment in Indonesia, an old issue that has been criticized by civil society — for example in the case of the draft bill on national security — but its progress remains static.

The executive and legislative branches tend to put everything into one basket; from “territorial encroachment by foreign military forces” to “poverty, ignoranc [kebodohan], corruption”, but don’t provide clear definitions and guidance as to how all these issues should be handled in a professional, manageable as well as an accountable way.

We think we do know what the problems are, but we simply don’t know how to solve them.

In a democratic state, this kind of situation is dangerous. A murky and carte blanche definition in the regulation of the security sector is the perfect ingredient for abuses of power.

Moreover, to express his or her opinion or deep resentment about something is an inalienable right of every Indonesian citizen. But, Moeldoko is not an ordinary citizen; he is the chief of the TNI. Everything he says must be scrutinized, and can be interpreted as the official position of the government.

If the state really considers neoliberalism as a threat to national security — i.e. it endangers the social cohesion and territorial integrity of Republic of Indonesia, then there should be a systematic approach to halt its dissemination and practice.

We could take the case of the political left as an example. Since 1965 until now, the state has prohibited the dissemination, education or practice of the political left or Marxism. Systematic policy, propaganda and apparatus were deployed by the state to repress the political left.

During the New Order era the existence of the Command for the Restoration of Security and Order (Kopkamtib) — later becoming the Coordinating Body for Assisting in the Maintenance of National Stability (Bakorstanas) — was dedicated to supporting the totalitarian ambition of the Soeharto regime, by conducting surveillance, political intervention, ideological management and terror against the political left and any political power outside the regime (Tanter, 1991).

While in the Reformasi era, we can still find the same approach toward the political left. The latest Indonesian Defense White Paper, which was published over six years ago, states that communism is a potential threat to Indonesia. Moreover, recently book discussions on Tan Malaka, one of the Indonesian national heroes and founder of the Indonesian Republic Party (PARI), were banned in Semarang and Surabaya.

Nonetheless, it must be emphasized here that I am not suggesting the physical and cultural persecution of neoliberalism as happened to the left in Indonesia.

What I am trying to explain is how the “national security threat” is always political in nature. It depends on ever-changing national interests and regime survival.

Describing a particular situation or ideology as dangerous or threatening is a serious business, and it risks affecting Indonesian society in general.

Having said all the above, we could demand that Moeldoko walk the talk, or probably he could make recommendations to the President to declare that neoliberalism is a national threat.

If there is no active and deliberate action, all negative sentiment toward neoliberalism is merely a matter of lip service. However, I am afraid that is the case, because it was Moeldoko himself who last year wholeheartedly said that the TNI would protect foreign investment in Indonesia.

___________________

The writer is researcher at the Centre for Political Studies – Indonesian Institute of Sciences (P2P – LIPI), and author of Reformasi Sektor Keamanan Pasca Orde Baru (Post-New Order Security Sector Reform), Marjin Kiri, 2013.

Baca Juga :
Panglima TNI : Tolak paham NeoLiberalisme di Indonesia !!! ==> http://jaringanantikorupsi.blogspot.com/2014/02/medianusantara-panglima-tni-tolak-paham.html?m=1

Pengesahan RUU Perdagangan Harus Ditunda ==> http://jaringanantikorupsi.blogspot.com/2014/02/medianusantara-pengesahan-ruu.html?m=0

Noorsy : RUU Perdagangan Sangat NeoLiberal ==> http://jaringanantikorupsi.blogspot.com/2014/02/medianusantara-menunggu-aksi-jenderal.html?m=0

UU Perdagangan, Karpet Merah Buat Asing – Perlindungan Masyarakat atau Fasilitasi Perdagangan Internasional ==> http://jaringanantikorupsi.blogspot.com/2014/02/medianusantara-uu-perdagangan-karpet_19.html?m=0

“DJALAN BARU UNTUK REPUBLIK INDONESIA?”

“DJALAN BARU UNTUK REPUBLIK INDONESIA?”

EkspresNews- Kehilangan identitas, disingkirkan, tanah direnggut, budaya dirusak, inilah fenomena yang kerap dialami masyarakat adat ditengah gempuran pembangunan global yang didesain tanpa batas. Akibatnya masyarakat adat termaginalkan. Pembangunan global saat ini merambah Indonesia melalui megaproyek MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia). Krisis global membuat negara-negara Eropa dan Amerika mencari peluang pasar baru yang akan menjadi pusat perdagangan dunia. Indonesia menjadi salah satu pilihannya, saat ini melalui proyek MP3EI Indonesia sedang mempersiapkan pembangunan infrastruktur besar-besaran di setiap Provinsi Indonesia. Hal ini menjadi ancaman bagi masyarakat adat ketika pembangunan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat adat.
Tentara Pembebasan Nasional Zapatista, merupakan kelompok revolusioner bersenjata yang berpusat di Provinsi Chiapas, Meksiko. Zapatista merupakan gabungan masyarakat adat yang berasal dari suku Mayan, Indian Amerika. Gerakan Zapatista lahir pada tahun 1994 bukan untuk merebut kekuasaan, namun untuk membuka ruang demokrasi untuk menyatukan semua perbedaan pandangan politik. Kemudian, mendorong otonomi dan hak-hak khusus bagi penduduk masyarakat adat.
Abdon Nababan, Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), dalam seminar nasional “MP3EI dan Ruang Hidup Rakyat Pedesaan Nusantara” (29/01) yang diadakan oleh Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) menyampaikan makalah yang bertemakan Otonomi Masyarakat Adat. “Ketika bicara otonomi masyarakat adat, maka kita bicara hubungan masyarakat adat dengan negara, terkait dengan partispasi dalam pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, hal-hal ini yang dikenal dengan prinsip FPIC (Free, Prior, Informed, Consent). Gerakan masyarakat adat di Amerika Latin atau yang lebih dikenal dengan Gerakan Zapatista yang dipimpin Subcomandate Marcos, masih relatif baru. Sebenarnya Indonesia, lebih dahulu memulai gerakan ini tapi sayang tidak sebombastis Zapatista dalam kampanyenya. Namun, kita dapat belajar dari Gerakan Zapatista dalam merebut ruang-ruang demokrasi masyarakat Indonesia, dan sudah saatnya Indonesia bergerak”, ujar Abdon.
Prinsip FPIC adalah memberikan kebebasaan kepada masyarakat adat untuk bebas memilih, memberikan persetujuan terhadap suatu kegiatan pembangunan yang berakibat pada tercerabutnya masyarakat adat terhadap tanahnya. Hak untuk diberikan informasi selengkap-lengkapnya tentang kegiatan tersebut. Diberikan hak prioritas dalam pemenuhan hak-hak asal usul mereka, serta kesepakatan yang harus lahir tanpa adanya tekanan.
“Memposisikan otonomi masyarakat adat dalam agenda pembangunan di lingkungan hidup masyarakat adat harus dilihat sebagai hak asasi, dari pengabaian menuju pengakuan, penghormatan, perlindungan, dan pemajuan HAM, termasuk paling penting saat ini tentang pengakuan dan perlindungan hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam. Masalah-Masalah yang muncul karena hilangnya otonomi masyarakat adat dalam mengatur dan mengelola wilayah adatnya yakni pemiskinan dan kemiskinan yang merajela dikalangan masyarakat adat, pelanggaran HAM, kerusakan lingkungan, menjadi orang asing ditanah sendiri, individualisasi hak-hak kolektif”, tambah Abdon.
“Apabila ada kegiatan atau pembangunan yang dilakukan diatas tanah masyarakat adat tanpa adanya prinsip FPIC, tanah tersebut masih menjadi hak ulayat masyarakat hukum adat”, akhir Abdon.
(*v)

sumber : http://ekspresnews.com/mp3ei-fenomena-pembangunan-menggerus-otonomi-masyarakat-adat/

Dakwah dan Kearifan Lokal

Dakwah dan Kearifan Lokal

Oleh: Ali Mustafa Yaqub

Bulan Agustus 1982, almarhum Bapak Mr (Mester in de Rechte/Sarjana Hukum) H Muhammad Roem memberikan ceramah di hadapan anggota Young Muslim Association in Europe (YMAE), yang akrab di kalangan masyarakat Indonesia dengan sebutan PPME (Persatuan Pemuda Muslim Eropa), di kediaman Bapak H Hambali Ma’sum di Denhaag, negeri Belanda.

Pak Roem mengatakan bahwa Buya Hamka pernah ditanya oleh Dr Syauqi Futaki (Ketua Japan Islamic Congress), “Apa penyebab orang Indonesia, khususnya orang Jawa, begitu mudah masuk Islam dengan serentak dalam jumlah yang banyak tanpa ada konflik sedikit pun?” Menurut Pak Roem, Buya Hamka saat itu menjawab, “Itulah yang sedang saya pelajari.” Buya Hamka rahima hullah wafat pada tahun 1984. Semoga sebelum itu, beliau sudah menemukan jawaban yang dipelajarinya tadi.

Para ahli berbeda pendapat tentang kapan Islam masuk ke Indonesia, khususnya di tanah Jawa. Sebagian berpendapat, Islam sudah masuk di Kepulauan Indonesia abad pertama Hijriyah (sekitar abad ke-7 atau 8 Masehi). Sebagian berpendapat, Islam masuk ke Indonesia abad ke-14 Masehi.

Kendati begitu, para ahli sependapat Islam masuk ke Indonesia tidak melalui cara-cara kekerasan dan lain sebagainya, melainkan dengan cara yang sangat damai. Para ahli juga tampaknya sependapat bahwa pendekatan dakwah yang dilakukan para dai yang datang dari Jazirah Arab, khususnya dari Hadhra maut, adalah pendekatan kultural. Sehingga, masyarakat khususnya di tanah Jawa tidak merasa terusik sedikit pun dalam masalah sosial budaya.

Apabila kita mengamati masalah sosial budaya di kalangan masyarakat Jawa saat ini, maka tampaknya pendapat di atas dapat dibenarkan. Peninggalan Islam yang merupa kan warisan para dai yang sering disebut dengan para wali sangat kental sekali dengan budaya-budaya lokal alias budaya Jawa.

Kendati mereka banyak berasal dari negeri Arab, mereka tidak serta-merta mengubah secara radikal budaya lokal dengan budaya Arab. Mereka justru membaur dan meleburkan diri dengan budaya lokal alias budaya Jawa.

Arsitektur masjid-masjid yang mereka tinggalkan, semisal Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya, Masjid Agung Demak, Masjid Menara Kudus, dan lain-lain menunjukkan bahwa para dai itu sangat arif dengan budaya-budaya lokal sehingga mereka tidak menggantinya dengan budaya Arab. Arsitek masjid-masjid tersebut sampai sekarang menjadi saksi sejarah tentang begitu bijaknya para dai dalam berdakwah sehingga bangunan-bangunan tersebut masih ken tal dengan budaya Jawa.

Bagi para dai, bangunan bukanlah akidah dan bukan ibadah, melainkan bagian dari muamalah. Maka sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam, budaya-budaya tersebut tetap mereka lestarikan. Hasilnya, orang Jawa tidak merasa kaget memasuki masjid karena merasa masuk ke rumah adat mereka sendiri.

Menurut catatan para ahli, para dai di samping melestarikan budaya fisik se perti arsitektur Jawa dalam bangunan masjid, juga melakukan pendekatan kultural dalam menyampaikan pesan keislaman kepada masyarakat Jawa. Dr Purwadi MHum, Rektor Institut Kesenian Jawa di Yogyakarta, dalam bukunya Dakwah Sunan Kalijaga, menyebutkan, para wali khususnya Kanjeng Sunan Kalijaga dalam mentrans for masikan ajaran-ajaran Islam, menciptakan tembang-tembang (lagu-lagu) seperti tembang Dandang Gulo dan sebagainya.

Di bidang sosial, khususnya di kawasan pesisir utara Jawa Tengah, sampai saat ini masih banyak masyarakat yang tidak mengonsumsi daging sapi. Di daerah Pekalongan, misalnya, kita akan melihat apa yang namanya bakso kerbau, bukan bakso sapi. Bahkan, sebagai bagian dari masyarakat pesisir utara Jawa Tengah, kami mengonsumsi daging sapi setelah kami tinggal di Jawa Timur.

Konon, ketika Islam masuk di kawasan utara Jawa Tengah, masyarakat yang saat itu masih beragama Hindu sangat keberatan apabila orang Islam membunuh dan mengonsumsi sapi, hewan yang mereka sucikan. Maka dalam rangka dakwah, para dai melakukan pendekatan sosial dengan tidak mengonsumsi daging sapi. Inilah bentuk-bentuk kearifan lokal yang dilakukan para dai dalam menjalankan dakwah pada saat itu. Dan hasilnya adalah seperti yang dikatakan oleh Dr Syauqi Futaki.

Saat ini, ada kecenderungan para dai tidak memperhatikan kearifan lokal seperti tersebut di atas. Dalam masalah sosial budaya, tampak ada sebuah pemaksaan harus bercorak Arab. Pakaian harus dengan jubah dan ubel-ubel serban yang membungkus kepala. Bangunan masjid juga mesti berbentuk kubah, kendati sebenarnya kubah bukan dari Arab melainkan dari gereja Byzantium.

Di Bali, Kalimantan Utara, dan lain-lain, kami sempat menanyakan ketika warga setempat membangun masjid, “Mengapa ornamen Bali dan Dayak tidak Anda masukkan dalam masjid yang sedang Anda bangun?” Kami mengatakan, sekiranya masjid di Bali memasukkan ornamen-ornamen Bali, dan masjid di Kalimantan Utara memasuk kan ornamen-ornamen Dayak, maka orang Bali dan orang Dayak akan mudah dan tidak merasa terkejut saat memasuki masjid karena mereka merasa memasuki rumah adat mereka sendiri. []

REPUBLIKA, 08 April 2014
Ali Mustafa Yaqub ; Imam Besar Masjid Istiqlal dan Ketua Umum IPIM (Ikatan Persaudaraan Imam Masjid)

http://harian-oftheday.blogspot.com/

“…menyembah yang maha esa,
menghormati yang lebih tua,
menyayangi yang lebih muda,
mengasihi sesama…”

Bagaimana dan Mengapa Karakter itu Menjadi Penting?

Bagaimana dan Mengapa Karakter itu Menjadi Penting?

 

Kebutuhan orang akan bisa menyesuaikan diri melalui PENGETAHUAN (ijazah sekolah dsb, buku-buku, kursus dsb) dan PENGALAMAN (baik pengalaman kerja maupun keahlian) saja tampaknya tidak lagi menjadi yang terutama.

Ada hal-hal yang lebih penting yang sebenarnya dibutuhkan oleh setiap orang untuk menunjukkan dirinya didalam kinerja/pekerjaan atau dalam hubungan sosial/keluarga yang menjadi sangat tidak relevan dengan hanya mengandalkan modal PENGETAHUAN dan PENGALAMAN saja. Hal ini sering kita temui ketika orang-orang yang diperkirakan memiliki kemampuan yang diatas rata-rata berdasarkan kedua hal tsb, ternyata justeru mereka inilah yang menjadi biang masalah. Akibatnya, kita menjadi pesimis dan takut mem”prediksi” kemampuan seseorang sebelum kita “MENCOBA”-nya.

Kita lihat sendiri, apakah seseorang yang ber”PENGETAHUAN” leadership, lulusan S3, memiliki banyak sertifikat, rekomendasi dari orang yang sangat penting dsb bisa memiliki KINERJA yang baik di bidang Pekerjaan, atau Sosial atau Keluarga dsb?

Demikian juga apakah seseorang yang telah ber”PENGALAMAN” menjadi Pimpinan Perusahaan/Organisasi, menjadi Suami/Isteri, menjadi Teman Setia, menjadi Teman Bisnis, menjadi Ahli baik bidang sekuler ataupun non-sekuler dsb bisa dijamin memiliki KINERJA yang baik juga di bidang Pekerjaan, atau Sosial atau Keluarga dsb?

Bukankah dari kedua hal inilah biasanya orang dinilai bukan? Coba saja kita lihat lowongan yang beredar di media utama, pasti yang menjadi syarat adalah Ijazah dan/atau Pengalaman Kerja.

Padahal, kita bisa lihat sendiri bahwa belum tentu kedua hal tersebut merupakah pilihan yang terbaik yang orang tersebut lakukan mengingat sistem pendidikan dan keuangan di negara kita masih sangat meragukan. Sehingga siapapun yang sebenarnya merasa yakin dengan kedua hal tersebut silahkan merenungkan atau lebih tepatnya merefleksikan-nya dengan salah satu film fenomenal yang pernah kita miliki “LASKAR PELANGI”.

Dari film tersebut, kita bisa melihat bahwa adanya kekuatan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan PENGETAHUAN dan PENGALAMAN, yaitu pendidikan KARAKTER.

Ada orang yang sangat mengerti bahwa dengan keadaan yang buruk bahkan teramat buruk, maka bagi orang-orang yang dibimbing dengan pembimbing yang benar maka otomatis pendidikan dan pembentukan KARAKTER akan OTOMATIS DIBENTUK. Sehingga banyak orang yang dengan pesimis mengatakan bahwa kalau anaknya orang kaya mungkin bisa tambah kaya tetapi belum tentu menjadi manusia yang ber-karakter baik. Dan contoh sudah ada didepan mata kita bukan?

Demikian juga sistem Manajemen dan Duplikasi kepemimpinan (Leadership) sangat meragukan kemampuan “ZONA NYAMAN” orang yang mau dididik, sehingga mereka juga biasa tidak ragu-ragu melakukan ekstrim kiri bertindak “kejam” untuk membuat suasana yang “buruk” agar anak didikya bisa “TAU DIRI” atau ekstrim kanan yaitu membuat suasana “angin sorga” sehingga anak didiknya bisa ingat “BUDI”.

Ternyata pengalaman kami sebagai Coach menunjukkan gejala yang diluar dugaan, yaitu telah timbulnya situasi “seperti kacang lupa dengan kulitnya”. Artinya, apa yang telah diberikan ternyata dikembalikan dalam bentuk “pengkhianatan” di kaca mata pendidik/leader-nya.

Jadi apa yang salah apabila seorang Pendidik/Leader telah memberikan baik moril maupun materiil kepada anak didiknya tetapi mereka menjadi seorang yang hebat (yang lupa diri) atau anak didiknya yang bisa saja “muntaber” (mundur tanpa berita alias kabur)?

Ada hal-hal yang sangat tidak disadari oleh kita sebagai manusia melihat manusia. Dan ini merupakan proses duplikasi yang telah berlangsung selama berabad-abad (PENDIDIKAN dan PENGALAMAN kita sbg bangsa Indonesia dijajah). Akibatnya kita gagal melihat seseorang seutuhnya bahkan dimulai dari kita memandang diri kita sendiri.

Ingin lebih jelas bagaimana kita mengenal diri kita dan teman main atau teman kerja lebih dalam? Bagaimana mengetahui bahwa kita sebenarnya kabanyakan teman “MAIN” dari pada teman “KERJA”?
(Sumber : http://www.careplusindonesia.com)

Salam Karakter,
Lois Efesus Saku Oki
Administration Staff
Care Plus Indonesia® The First Life Time® Program & Counseling
http://www.careplusindonesia.com

Office: Heartline Center Building, Ground Floor,
Jl. Permatasari No. 1000, Lippo Karawaci, Tangerang 15811
Telp/Fax: 021-59492825
FB Group: Care Plus Indonesia
Twitter: @CarePlusID

Mobile: 0838-9485-6816
BBM: 291047F1
loisefesus@gmail.com
admin@careplusindonesia.com

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 63 other followers