Archive for the ‘esai’ Category

Di Malaysia, Bensin Enggak Naik Pak, Tetap RM1.9 Perliternya

 

Di Malaysia, Bensin Enggak Naik Pak, Tetap RM1.9 Perliternya

Penasaran juga kepingin tahu di Malaysia harga jual bensin bersubsidi bakal naik juga enggak ya atau malah sudah naik?

Kemarin pagi saya e-mail teman di Kuala Lumpur karena di koran koran online malaysia yang saya baca beberapa hari sejak ribut ribut harga jual bensi bersubsidi akan naik, ternyata tidak ada sama sekali berita jika harga jual bbm di malaysia “bensin bersubsidi” bakalan naik. Apakah karena  di malaysia dekat pemilu ( pilihan raya  ) yang kabarnya akan dilaksanakan tahun ini, bisa jadi.

Kemarin sore diperoleh jawaban, harga jual bensin Ron 95 tetap pak, RM 1.9  per-liternya enggak naik, teman di Kuala Lumpur memberti tahu.

Sama dengan keadaan di Indonesia, di  Malaysia beberapa tahun lalu ketika harga minyak mentah dunia melambung naik sampai diatas 100 USD per-barel, malaysia juga menaikkan harga jual eceran bensin bersubsidi menjadi RM.2,6 kurang lebihnya Rp.7.120 per-liternya

Kemudian ketika harga minyak mentah turun kembali dibawah harga 100 USD per-barelnya, pemerintah malaysia menurunkan harga jual eceren bensin bersubsidi sebanyak tiga kali masing masing 20 sen, sehingga harga jual bersin bersubsidi menjadi RM1.9. setara dengan Rp. 5.130 (jika kurs 1 ringgit sama dengan Rp. 2700) yang berlaku hingga hari ini.

Bedanya bensin bersubsidi di Indonesia dan di malaysia, jika di Indonesia dengan kadar Ron 85 maka yang dijual di Malaysia adalah kadar Ron 95 ( ada yang mengatakan setara dengan Pertamax , cuma Pertamax Ron 95 ditambah campuran tertentu )

Jika dulu harga bensin bersubdi di Indonesia turun sebanyak 3 kali masing masing Rp.500 sehingga menjadi Rp. 4.500, maka di Malaysia juga masing masing turun 3 kali sebanyak 20 sen –  setara dengan Rp. 540 rupiah ( jika kurs  ringgit  ke rupiah sama dengan Rp.2700 )

Malaysia kabarnya juga sama dengan Indonesia, negara produsen minyak yang juga meng-impor minyak untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Bensin dengan kadar R0n 97 di malaysia dijual eceran mengikuti harga pasar yang bisa berubah ubah setiap saat.

Bensin bersubsidi Ron 95 di Malaysia hanya dijual untuk kendaraan plat polisi dan kebutuhan lain dalam negeri saja, untuk semua kendaraan dengan nomor plat asing seperti Singapura dan Thailand terutama di wilayah perbatasan dengan Malaysia hanya diperbolahkan membeli Ron 97.

Saya melihat harga jual bensin di pompa bensin Shell dan Petronas yang banyak di Jakarta untuk Ron 95 dijual berkisar antara Rp. 8000 sd Rp. 8500 per-liter, yang di Malaysia semua pompa bensin menjual dengan harga RM 1.9 ( kurang lebihnya sama dengan Rp. 5.130 ) itu.

Mungkin ini bisa menjadi bahan pertimbangan perlu naik atau tidaknya harga jual bensin bersubsidi di Indonesia yang sekarang sedang dibahas kemungkinannya oleh Pemerintah dan DPR RI. Pemerintah telah mengusulkan kepada DPR RI untuk dinaikan lagi, kembali ke harga yang pernah dijual sebelumnya yaitu Rp. 6000, naik sebesar Rp. 1500 perliternya

http://regional.kompasiana.com/2012/03/25/di-malaysia-besin-enggak-naik-pak-tetap-rm19-perliternya/


Note : … Harga jual bensin di pompa bensin Shell dan Petronas yang banyak di Jakarta untuk Ron 95 dijual berkisar antara Rp. 8000 sd Rp. 8500 per-liter, yang di Malaysia semua pompa bensin menjual dengan harga RM 1.9 ( kurang lebihnya sama dengan Rp. 5.130 ) itu …. artinya jika Premium (RON88) jadi naik sebesar Rp 6000,-, di Malaysia menjual bensin dengan Kualitas Pertamax (RON 95) lebih murah, karena malaysia tidak menjual bensin jenis premium (RON88), jadi pemerintah tidak jujur dalam hal ini, Seharusnya sebelum menaikkan BBM, SBY harus transparan dengan HPP BBM saat ini. Ada yg tau HPP BBM saat ini? (Yang dimaksudkan hpp adalah harga riel yang dihasilkan pertamina bukan harga internasional  – Ini yg tidak pernah dipublish oleh pertamina), Selanjutnya Hal kedua yg dilakukan adalah audit pemakaian bbm, Berapa banyak bbm yg dipakai dan siapa aja penggunanya ?

__._,_.___

Mengapa Ada Darah Dayak di Madagaskar?

 

http://epaper.tempo.co/PUBLICATIONS/KT/KT/2012/03/26/ArticleHtmls/Mengapa-Ada-Darah-Dayak-di-Madagaskar-26032012013013.shtml?Mode=0

 

 

Mengapa Ada Darah Dayak di Madagaskar?

 

 

Etnis Malagasi yang kini menempati Madagaskar ternyata berasal dari rahim 30 perempuan yang terdampar di daerah itu pada 1.200 tahun lalu. Di antara 30 perempuan itu, 28 perempuan di antaranya berasal dari Indonesia.

Murray Cox, peneliti genetika dari Massey University, Selandia Baru, tertarik dengan penelitian yang menyatakan bahwa darah Dayak mengalir di tubuh penduduk Madagaskar. Disebutkan satu milenium lampau sekelompok etnis asli Kalimantan berlayar menggunakan perahu di Samudra Hindia. Kencangnya ombak di perairan luas ini mendorong perahu hingga terdampar di Madagaskar yang tak berpenghuni.

Kelompok yang terdampar tersebut kemudian membuka lahan di dataran tinggi untuk dijadikan permukiman dan sawah. “Kami berbicara mengenai satu budaya yang berpindah tempat melintasi Samudera Hindia,“ katanya kepada LiveScience.

Bukti etnis Dayak sebagai pemukim pertama Madagaskar kini masih terawetkan pada tiga suku yang berdiam di dataran tinggi, yaitu Merina, Sihanaka, dan Betsileo. Ketiganya masih berkomunikasi menggunakan bahasa yang mirip dengan bahasa Barito yang banyak dipakai di Kalimantan bagian selatan.

Pertanyaan yang masih tersisa di benak peneliti ini adalah seperti apa kontribusi genetik pemukim pertama ini terhadap penduduk Madagaskar saat ini. Untuk mengetahuinya, dia mempelajari gen yang didapat dari mitokondria 300 penduduk Madagaskar dan 3.000 penduduk Indonesia.

Pemilihan mitokondria disebabkan dapur energi pada sel ini menyimpan gen yang diturunkan oleh ibu. Sampel gen memperlihatkan kemiripan antara genom orang Indonesia dan Madagaskar.

Pekerjaan berikutnya adalah mengetahui kapan dan bagaimana etnis dari Indonesia sampai di pulau tersebut. Simulasi komputer digunakan untuk menelusuri silsilah genetik manusia Madagaskar yang hidup saat ini hingga ke masa lalu.

Hasilnya memperlihatkan bahwa penduduk Madagaskar saat ini terhubung dengan 30 perempuan. Perempuan-perempuan ini diperkirakan menjadi pemukim pertama sekitar 1.200 tahun lalu, yaitu 28 perempuan Indonesia dan dua lainnya dari Afrika.

Dari hasil penelitian ini, Murray yakin populasi etnis Dayak yang terdampar segera berkembang dengan pesat dan menguasai pulau tersebut.
Diperkirakan kelompok besar sudah tercipta dalam beberapa generasi saja.

ANTON WILLIAM

The Un-Unitary State of Indonesia

The Un-Unitary State of Indonesia

March 26, 2012 | by Naufal Fileindi

A Sharia law official caning a man convicted of unlawful contact between unmarried man and woman  in Jantho, Aceh province, in April 8. Aceh adopted a form of Shariah law in 2001 as part of the regional autonomy offered to help quell separatist sentiment. Amnesty International recently argued that caning violates the UN Convention against Torture, which Indonesia ratified in 1998, and urged Indonesia to bring Aceh’s bylaws in line with international and national human rights laws and standards. (AP Photo/Heri Juanda) A Sharia law official caning a man convicted of unlawful contact between unmarried man and woman in Jantho, Aceh province, in April 8. Aceh adopted a form of Shariah law in 2001 as part of the regional autonomy offered to help quell separatist sentiment. Amnesty International recently argued that caning violates the UN Convention against Torture, which Indonesia ratified in 1998, and urged Indonesia to bring Aceh’s bylaws in line with international and national human rights laws and standards. (AP Photo/Heri Juanda)

 

I’m willing to bet my iPhone 4S that 60 percent of you, the laymen, don’t know the kinds and hierarchy of trial courts that govern this country. It’s nothing to be ashamed of. Prior to entering law school, I was also oblivious to such nuances.

I’m also betting that 70 percent of you don’t know the types of laws that bind our lives. Not to worry here either, because before I entered law school, I thought that lawyers were deceitful thugs in suits.

Another thing that I’d like to bet on is the possibility that 80 percent of you don’t know that people in the territory that is now called Indonesia were once legally divided into three classes of society: Europeans, far-Easterners and indigenous. Well, not everybody has read Pramoedya’s “Bumi Manusia” (“This Earth of Mankind”), after all.

I won’t bet on this, but I’m pretty sure that the majority of you don’t realize that we are still legally discriminated against. It’s true, the law has discrimination written into it.

The reason I’m saying this is because our State is a so-called Unitary State. There are several theories as to why the State is this way, but I won’t dwell too much on the political reasonings behind it. What I’d like to point out is the term “Unitary State” is pointless if there isn’t any unity in the law. Not buying it?

Let’s say you’re an Indonesian citizen who happens to be a Muslim with two siblings. Your father has just passed away, leaving your mother, you, your siblings and his parents behind without leaving a will. As a Muslim, I was taught that once we are dead, our inheritance must be distributed as soon as possible among those who deserve it. The next question will be: What law do you use to distribute the heritage? Shariah? Civil law?

Of course the logical way to settle the issue is by conducting a choice of law — but wouldn’t we be spared the time if there were only one law binding us with regards to inheritance?

Here’s another example: Ever heard of the Religious Court (Pengadilan Agama)? One might think that the court deals with religious cases brought by Indonesians. Surprise, surprise, it only takes care of Muslims’ domestic errands. Non-Muslims must go to a District Court (Pengadilan Negeri) or the registration office to file for divorce.

Ask any second-year law student how many laws there are in Indonesia. There’s the “national law,” religious laws, traditional law, and Aceh’s Shariah. Ah, another case of our un-Unitary State!

How come Aceh can use its own laws? Why can’t Aceh just conform to Indonesian law like the rest of our other law-abiding provinces? I know it’s a political compromise, but it shatters the whole concept of a Unitary State, yes?

From the beginning, this State was a State of compromise. Even the ideology was a compromised one, to cater to the needs of every variable in the then-East Indies. Compromising won’t get us anywhere. It’s time to take a stand and say, “The heck with compromise!” Or would we like to compromise on the notion?

So much for the so-called Bhinneka Tunggal Ika, eh?

Defense and dialogue in Southeast Asia

 

http://www.atimes.com/atimes/Southeast_Asia/NC27Ae03.html
Mar 27, 2012
Defense and dialogue in Southeast Asia
By Donald K Emmerson

JAKARTA – “Diplomacy” and “debate” share the same first letter but they refer to very different concepts. The same could be said of what “defense” and “dialogue” turned out to mean in the just-concluded Jakarta International Defense Dialogue 2012 convened in Indonesia’s capital city from March 21 to 23.

JIDD 2012, attended by an estimated 1,500 delegates from 37 different countries, was the product of collaboration between two sorts of people: military professionals in Indonesia’s armed forces and its defense ministry on the one hand, and classroom specialists in the Indonesian Defense University (IDU) on the other. The latter were teachers and students more accustomed to discussion than deterrence.

As stated by IDU’s rector Syarifudin Tippe, the main theme of JIDD 2012 seemed well suited to a meeting of military and civilian minds. Military Operations Other Than War (MOOTW) neatly bridged the gap: if the battlefield-savvy officers knew about military operations, the classroom-trained analysts were comfortable thinking about activities other than war. But as the officials spoke at unrestricted length in defense of their respective governments, the time for dialogue with the analysts ran out.

Presumably delegates took constructive advantage of the opportunity for bilateral meetings and corridor chats on the margins of the main event. The booths in an adjacent Asia-Pacific Security and Defense Expo showcased the weapons and other products of Indonesia’s defense industry for would-be buyers and investors from other countries. JIDD 2012 both illustrated and augmented Indonesia’s rising profile in global affairs. [1]

Yet the effort to achieve creative synergy between soldiers and scholars fell short as diplomacy pre-empted debate. On the conference program, officials vastly outnumbered academics, think-tankers and private sector representatives. While scholars don’t always speak truth to power, there were few opportunities to explore and critique what officials said during their presentations.

Too many official speakers spent too much time abstractly stressing the cliched need for international cooperation. Too few delved into the granular details of how such cooperation should be structured and focused to achieve concrete results. At times it seemed as if “confidence building” had become an end in itself.

In this dispiriting context, former Philippine president Fidel Ramos woke up the proceedings by asking the delegates inside the vast plenary hall of the Jakarta Convention Center to shake their neighbors’ hands. This was done, albeit laughingly to conceal embarrassment. But when Ramos went further to ask the delegates to kiss one another, delegates kept their distances. The former defense secretary could have used the joke to explore and exemplify in specific terms, using actual cases, the real limits of friendly exhortation and the actual methods of constructive cooperation. Instead he pulled what could have been his punch.

Singapore’s counter-terrorism expert Rohan Gunaratna recounted in impressive detail the recent history of jihadist violence in Southeast Asia, but he did not go beyond arguing that such violence was still a threat. Nor did he convey and assess the specifics of what could be done to contain or reduce the threat.

Significantly, there was no time left over between speeches for anyone to answer that key operational question, despite its location precisely in the overlap between policy decisions and scholarly analyses that the “defense dialogue” seemed so clearly designed to explore.

Had the policy question been dealt with, JIDD 2012 might have grappled with an especially debatable implication of its very theme: that non-traditional challenges to security such as extremist violence and cyber crime are best handled through explicitly military operations other than war – the “M” in MOOTW – rather than by civilian institutions and initiatives involving the police and the public but not the armed forces.

Striking in this context is the argument made by counter-terrorism analyst Sidney Jones in the current issue of Indonesia’s new world affairs journal Strategic Review:

Since 2009, there has been a concerted effort by the Indonesian government to give the country’s Armed Forces, or Tentara Nasional Indonesia (TNI), a larger role in counter-terrorism. This is not a good idea. However logical it may seem on the surface, the TNI is now almost 10 years out of date in understanding the nature of the terrorist threat. It prides itself on operational readiness, but it is readiness to confront a theoretical enemy. Without specialized knowledge of how extremist groups function in Indonesia today, the TNI’s involvement will bring no added value to the fight against terrorism: it is more likely to bring confusion, competition and duplication of effort.

Without criticizing the TNI, Tito Karnavian, a high official in Indonesia’s National Counter Terrorism Agency, gave a refreshingly prescriptive presentation at the intersection of public policy and academic analysis. But the larger issue – specifically what military operations short of warfare might be appropriate in meeting which specific non-traditional threats to security – not receive the attention it deserved.

For two reasons, the JIDD 2012 came up short in meeting its stated objectives. First, the conference was explicitly tasked to consider MOOTW in the context of a democracy in which the armed forces are meant to be subordinate to civilian leadership and institutions. Viewed in that context, the issue of military “mission creep” is not an academic matter. It is a proper concern of analysts and policy makers alike, precisely the constituencies that the conference was meant to feature and serve.

Second and finally, the series of annual Defense Dialogues, of which JIDD 2012 was the second, can be interpreted as a bid by Indonesia to indigenize security policy discourse in Southeast Asia: to develop an attractive supplement, or even an alternative, to the near-monopoly enjoyed by the Shangri-La Dialogue that has been organized annually since 2002 in Singapore by the International Institute for Strategic Studies headquartered in London. A parallel Southeast Asian initiative to discuss security policy is the Malaysia-based Putrajaya Forum, an annual event first convened in 2010.

The Shangri-La Dialogue continues to call itself “the key regional forum for discussing important defense and security concerns.” [2] Will the JIDD or the Putrajaya Forum succeed to the point of challenging that claim? With that question in mind, observers will be comparing the recent JIDD in Jakarta with the upcoming Putrajaya Forum in Kuala Lumpur on April 17-19 and the subsequent Shangri-La Dialogue in Singapore on June 1-3. [3]
Whether the Shangri-La Dialogue’s centrality will be dislodged or not will depend on many contingencies, including the willingness of China and other major players to bestow prestige on this or that venue by sending its top leaders to attend. Its Western provenance and management could prove to be a liability of the Shangri-La Dialogue as it tries to maintain its reputation in Southeast Asia.

Yet the Shangri-La formula has much to recommend it: High-ranking officials are allowed to say whatever they predictably wish to say. But they are also exposed to direct and lively interrogation from the floor by scholars and journalists who pose the probing questions that the officials in the audience are thinking of but do not dare to ask, and are secretly happy that someone else has.

The 2013 JIDD will focus on cyber security. It will be up to the younger generation of policy scholars from Indonesia and other countries, working with the Indonesian defense establishment, to make sure that the discussion goes beyond acknowledging a general need to cooperate in stemming crime and sabotage in cyberspace.

Rather they will need to propose and debate specific and creative answers to the question asked by Vladimir Lenin in a different context more than a century ago: What is to be done? If that happens, a real dialogue about defense will enable Indonesia’s experiment to live up to the D’s in its name.

Notes
1. For more on this subject, see the chapters in Anthony Reid, ed, Indonesia Rising: The Repositioning of Asia’s Third Giant (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2012), including my own, “Is Indonesia Rising? It Depends,” pp. 49-76.
2. See here.
3. Other Southeast Asian initiatives, narrower in scope, include the Network of ASEAN Defense and Security Institutes (NADI), reportedly scheduled to meet in the third week of April in Siem Reap, Cambodia.

Donald K Emmerson heads the Southeast Asia Forum at Stanford University. His latest publication is “Southeast Asia: Minding the Gap between Democracy and Governance,” Journal of Democracy (April 2012).

Kontroversi Kenaikan Harga BBM

Kamis, 22 Mar 2012 – 09:25:50 WIBKomentar : 0

Oleh : Kwik Kian Gie

Pengamat Ekonomi

PENGANTAR

Dalam paparan ini saya memberlakukan penyederhanaan atau simplifikasi dengan maksud untuk memperoleh gambaran yang sangat jelas tentang esensinya saja.

Maka saya mengasumsikan bahwa semua minyak mentah Indonesia dijadikan satu jenis BBM saja, yaitu bensin Premium. Metode ini sering digunakan untuk memperoleh gambaran tentang esensi atau inti permasalahannya. Metode ini dikenal dengan istilah method of decreasing abstraction, terutama kalau dilanjutkan dengan penyempurnaan dengan cara memasukkan semua detil dari data dan kenyataan, yang dikenal dengan istilah putting the flesh on the bones.

Cara perhitungan yang saya lakukan dan dijadikan dasar untuk paparan hari ini ternyata 99% sama dengan perhitungan oleh Pemerintah yang tentunya sangat mendetil dan akurat.

Dengan data dan asumsi yang sama, Pemerintah mencantumkan kelebihan uang tunai sebesar Rp. 96,8 trilyun, dan saya tiba pada kelebihan uang tunai sebesar Rp. 97,955 trilyun.


PERMASALAHAN

Kepada masyarakat diberikan gambaran bahwa  setiap kali harga minyak mentah di pasar internasional meningkat, dengan sendirinya pemerintah harus mengeluarkan uang esktra, dengan istilah “untuk membayar subsidi BBM yang membengkak”.

Harga minyak mentah di pasar internasional selalu meningkat. Sebabnya karena minyak mentah adalah fosil yang tidak terbarui (not renewable). Setiap kali minyak mentah diangkat ke permukaan bumi, persediaan minyak di dalam perut bumi berkurang. Pemakaian (konsumsi) minyak bumi sebagai bahan baku BBM meningkat terus, sehingga permintaan yang meningkat terus berlangsung bersamaan dengan berkurangnya cadangan minyak di dalam perut bumi. Hal ini membuat bahwa permintaan senantiasa meningkat sedangkan berbarengan dengan itu, penawarannya senantiasa menyusut.

Sejak lama para pemimpin dan cendekiawan Indonesia berhasil di “brainwash” dengan sebuah doktrin yang mengatakan : “Semua minyak mentah yang dibutuhkan oleh penduduk Indonesia harus dinilai dengan harga internasional, walaupun kita mempunyai minyak mentah sendiri.” Dengan kata lain, bangsa Indonesia yang mempunyai minyak harus membayar minyak ini dengan harga internasional.

Harga BBM yang dikenakan pada rakyat Indonesia tidak selalu sama dengan ekivalen harga minyak mentahnya. Bilamana harga BBM lebih rendah dibandingkan dengan ekivalen harga minyak mentahnya di pasar internasional, dikatakan bahwa pemerintah merugi, memberi subsidi untuk perbedaan harga ini. Lantas dikatakan bahwa “subsidi” sama dengan uang tunai yang harus dikeluarkan oleh pemerintah, sedangkan pemerintah tidak memilikinya. Maka APBN akan jebol, dan untuk menghindarinya, harga BBM harus dinaikkan.

Pikiran tersebut adalah pikiran yang sesat, ditinjau dari sudut teori kalkulasi harga pokok dengan metode apapun juga. Penyesatannya dapat dituangkan dalam angka-angka sebagai berikut.

Harga bensin premium yang Rp. 4.500 per liter sekarang ini ekivalen dengan harga minyak mentah sebesar US$ 69,50 per barrel. Harga yang berlaku US$ 105 per barrel. Lantas dikatakan bahwa pemerintah merugi US$ 35,50 per barrel. Dalam rupiah, pemerintah merugi sebesar US$ 35,50 x Rp. 9.000 = Rp. 319.500 per barrel. Ini sama dengan Rp. 2009, 43 per liter (Rp. 319.500 : 159). Karena konsumsi BBM Indonesia sebanyak 63 milyar liter per tahun, dikatakan bahwa kerugiannya 63 milyar x Rp. 2009,43 = Rp. 126,59 trilyun per tahun. Maka kalau harga bensin premium dipertahankan sebesar Rp. 4.500 per liter, pemerintah merugi atau memberi subsidi sebesar Rp. 126,59 trilyun. Uang ini tidak dimiliki, sehingga APBN akan jebol.

Pikiran yang didasarkan atas perhitungan di atas sangat menyesatkan, karena sama sekali tidak memperhitunkan kenyataan bahwa bangsa Indonesia memiliki minyak mentah sendiri di dalam perut buminya.

Pengadaan BBM oleh Pertamina berlangsung atas perintah dari Pemerintah. Pertamina diperintahkan untuk mengadakan 63 milyar liter bensin premium setiap tahunnya, yang harus dijual dengan harga Rp. 4.500 per liter. Maka perolehan Pertamina atas hasil penjualan bensin premium sebesar 63.000.000.000 liter x Rp. 4.500 = Rp. 283,5 trilyun.

Pertamina disuruh membeli dari:

Pemerintah               37,7808  milyar  liter    dengan harga  Rp. 5.944/liter    =     Rp. 224,5691tr
Pasar internasional    25,2192  milyar  liter    dengan harga  Rp. 5.944/liter    =     Rp. 149,903 tr

Jumlahnya                63       milyar liter    dengan harga  Rp. 5.944/liter        =     Rp. 374,4721 tr

Biaya LRT                 63       milyar liter @Rp. 566                                               Rp.   35,658 tr

Jumlah Pengeluaran Pertamina                                                                          Rp. 410,13 tr

Hasil Penjualan Pertamina    63 milyar liter @ Rp. 4.500                                        Rp. 283,5 tr

PERTAMINA DEFISIT/TEKOR/KEKURANGAN TUNAI                                                   Rp. 126,63 tr.
=============

Tabel di atas menunjukkan bahwa setelah menurut dengan patuh apa saja yang diperintahkan oleh Pemerintah, Pertamina kekurangan uang tunai sebesar Rp. 126,63 trilyun.

Pemerintah menambal defisit tersebut dengan membayar tunai sebesar Rp. 126,63 trilyun yang katanya membuat jebolnya APBN, karena uang ini tidak dimiliki oleh Pemerintah.

Ini jelas bohong di siang hari bolong. Kita lihat baris paling atas dari Tabel dengan huruf tebal (bold), bahwa Pemerintah menerima hasil penjualan minyak mentah kepada Pertamina sebesar Rp. 224,569 trilyun. Jumlah penerimaan oleh Pemerintah ini tidak pernah disebut-sebut. Yang ditonjol-tonjolkan hanya tekornya Pertamina sebesar Rp. 126,63 trilyun yang harus ditomboki oleh Pemerintah.

Kalau jumlah penerimaan Pemerintah dari Pertamina ini tidak disembunyikan, maka hasilnya adalah:

•    Pemerintah menerima dari Pertamina sejumlah             Rp. 224,569 trilyun

•    Pemerintah menomboki tekornya Pertamina sejumlah    (Rp. 126,63 trilyun)

•    Per saldo Pemerintah kelebihan uang tunai sejumlah     Rp. 97,939 trilyun
===============

TEMPATNYA DALAM APBN

Kalau memang ada kelebihan uang tunai dalam Kas Pemerintah, di mana dapat kita temukan dalam APBN 2012 ?

Di halaman 1 yang saya lampirkan, yaitu yang dirinci ke dalam :

•    Pos “DBH (Dana Bagi Hasil) sejumlah             Rp. 45,3 trilyun
•    Pos “Net Migas” sejumlah                              Rp. 51,5 trilyun

•    Jumlahnya                                                  Rp. 96,8 trilyun
=============

Perbedaan dengan perhitungan saya sejumlah Rp. 1,1 trilyun disebabkan karena Pemerintah menghitungnya dengan data lengkap yang mendetil.

Saya menghitungngya dengan penyederhanaan/simplifikasi guna memperoleh esensi perhitungan bahwa Pemerintah melakukan kehohongan publik. Bedanya toh ternyata sama sekali tidak signifikan, yaitu sebesar Rp. 1,1 trilyun atau 1,14 % saja.

“SUBSIDI” BUKAN PENGELUARAN UANG TUNAI

Dalam pembicaraan tentang BBM, kata “subsidi BBM” yang paling banyak dipakai. Kebanyakan dari elit bangsa kita, baik yang ada di dalam pemerintahan maupun yang di luar mempunyai pengertian yang sama ketika mereka mengucapkan kata “subsidi BBM”.

Ketika mulut mengucapkan dua kata “subsidi BBM”, otaknya mengatakan “perbedaan antara harga minyak mentah internasional dengan harga yang dikenakan kepada bangsa Indonesia.” Ketika mulut mengucapkan “Subsidi bensin premium sebesar Rp. 2.009 per liter”, otaknya berpikir : “Harga minyak mentah USD 105 per barrel setara dengan dengan Rp. 6.509 per liter bensin premium, sedangkan harga bensin premium hanya Rp. 4.500 per liter”.

Mengapa para elit itu berpikir bahwa harga minyak mentah yang milik kita sendiri harus ditentukan oleh mekanisme pasar yang dikoordinasikan oleh NYMEX di New York ?

Karena mereka sudah di brain wash bahwa harga adalah yang berlaku di pasar internasional pada saat mengucapkan harga yang bersangkutan. Maka karena sekarang ini harga minyak mentah yang ditentukan dan diumumkan oleh NYMEX sebesar USD 105 per barrel atau setara dengan bensin premium seharga Rp. 6.509 per liter, dan harga yang diberlakukan untuk bangsa Indonesia sebesar Rp. 4.500 per liter, mereka teriak : “Pemerintah merugi sebesar Rp. 2.009 per liter”. Karena konsumsi bangsa Indonesia sebanyak 63 milyar liter per tahun, maka Pertamina merugi Rp. 126,567 trilyun per tahun.

Selisih ini disebut “subsidi”, dan lebih konyol lagi, karena lantas mengatakan bahwa “subsidi” ini sama dengan uang tunai yang harus dikeluarkan”. Bahwa ini tidak benar telah dijelaskan.

UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI

Pikiran hasil brain washing tersebut berakar dalam UU nomor 22 tahun 2001. Pasal 28 ayat 2 berbunyi : “Harga bahan bakar minyak dan gas bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar”. Ini berarti bahwa rakyat harus membayar minyak yang miliknya sendiri dengan harga yang ditentukan oleh NYMEX di New York. Kalau harganya lebih rendah dikatakan merugi, harus mengeluarkan tunai yang tidak dimiliki dan membuat APBN jebol.

Seperti yang baru saya katakan tadi pikiran seperti itu tidak benar. Yang benar yalah pengeluaran uang tunai untuk pemompaan minyak sampai ke atas muka bumi (lifting) ditambah dengan pengilangan sampai menjadi BBM (refining) ditambah dengan pengangkutan sampai ke pompa-pompa bensin (transporting), seluruhnya sebesar USD 10 per barrel. Dengan kurs yang 1 USD = Rp. 9.000, uang tunai yang dikeluarkan untuk menghasilkan 1 liter premium sebesar Rp. 566.

BAGAIMANA UUD HARUS DITAFSIRKAN TENTANG KEBIJAKAN MINYAK ?

Menurut UUD kita harga BBM tidak boleh ditentukan oleh siapapun juga kecuali oleh hikmah kebijaksanaan yang sesuai dengan kepatutan, daya beli masyarakat dan nilai strategisnya bagi sektor-sektor kehidupan ekonomi lainnya. Mengapa ? Karena BBM termasuk dalam “Barang yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak”.

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Itulah sebabnya Mahkamah Konstitusi menyatakan pasal 28 ayat (2) dari UU nomor 22 tahun 2001 tentang Migas bertentangan dengan UUD RI. Putusannya bernomor 002/PUU-I/2003 yang berbunyi : “Harga bahan bakar minyak dan gas bumi diserahkan pada persaingan usaha yang sehat dan wajar dari Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bertentangan dengan Undang-Undang dasar Republik Indonesia.”

Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 pasal 72 ayat (1)

Brain washing begitu berhasilnya , sehingga Putusan MK ini disikapi dengan Peraturan Pemerintah nomor 36 Tahun 2004. Pasal 72 ayat (1) berbunyi : “Harga bahan bakar minyak dan gas bumi, kecuali gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil, diserahkan pada persaingan usaha yang wajar, sehat dan transparan.”

Ini benar-benar keterlaluan, karena UUD dan MK dilecehkan dengan PP.

Jelas Pemerintah telah berpikir, berucap dan bertinak yang bertentangan dengan UUD kita dalam kebijakannya tentang BBM. Toh tidak ada konsekwensinya apa-apa. Toh Pemerintah akan memberlakukannya dengan merujuk pada Undang-Undang yang telah dinyatakan bertentangan dengan Konstitusi.

APA MAKSUD DAN DAMPAK DARI MEMPERTAHANKAN BERLAKUNYA UU NO. 22 TAHUN 2001 ?

Maksudnya jelas, yaitu supaya mendarah daging pada rakyat Indonesia bahwa mereka harus membayar harga BBM (bensin) dengan harga yang ditentukan oleh NYMEX. Bahkan setiap hari harga BBM harus bergejolak sesuai dengan fluktuasi harga minyak mentah yang diumumkan oleh NYMEX setiap beberapa menit sekali.

Harian Kompas tanggal 17 Mei 2008 memuat pernyataan Menko Boediono (yang sekarang menjabat Wakil Presiden) yang berbunyi : “Pemerintah akan menyamakan harga bahan bakar minyak atau BBM untuk umum di dalam negeri dengan harga minyak di pasar internasional secara bertahap mulai tahun 2008……..dan Pemerintah ingin mengarahkan kebijakan harga BBM pada mekanisme penyesuaian otomatis dengan harga dunia.”

Harian Indopos tanggal 3 Juli 2008 mengutip Presiden SBY yang mengatakan :”Jika harga minyak USD 150 per barrel, subsidi BBM dan listrik yang harus ditanggung APBN Rp. 320 trilyun.” “Kalau (harga minyak) USD 160, gila lagi. Kita akan keluarkan (subsidi) Rp. 254 trilyun hanya untuk BBM.”

Jelas bahwa Presiden SBY sudah teryakinkan bahwa yang dikatakan dengan subsidi memang sama dengan uang tunai yang harus dikeluarkan. Hal yang sama sekali tidak benar, seperti yang diuraikan di atas tadi.

SHELL SUDAH MENJALANKAN HARGA BBM NAIK TURUN OTOMATIS DENGAN NAIK TURUNNYA HARGA MINYAK DI PASAR INTERNASIONAL

Barang siapa membeli bensin dari pompa Shell akan mengalami bahwa harga naik turun. Pada tanggal 18 Maret 2012 harga bensin super Shell Rp. 9.550 per liter.

Harga Rp. 9.550 dikurangi dengan biaya LTR sebesar Rp. 566 = Rp. 8.984 per liter. Dengan kurs 1 USD = Rp. 9.000, harga ini setara dengan harga minyak mentah USD 0,9982 per liter atau USD 159 minyak mentah per barrel. Harga minyak mentah di pasar internasional USD 105 per barrel. Shell mengambil untung dari rakyat Indonesia sebesar USD 54 per barrel atau USD 0,34 per liter,  yang sama dengan Rp. 3.057 per liternya. Ini kalau minyak mentahnya dibeli dari pasar internasional dengan harga USD 105 per barrel. Tetapi kalau minyak mentahnya berasal dari bagiannya dari kontrak bagi hasil, bayangkan berapa untungnya !!

PEMERINTAH BERANGGAPAN BAHWA PENENTUAN HARGA BBM KEPADA RAKYATNYA SENDIRI HARUS SAMA DENGAN YANG DILAKUKAN OLEH SHELL

Sekarang menjadi lebih jelas lagi bahwa Pemerintah merasa dan berpendapat (sadar atau tidak sadar) bahwa Pemerintah harus mengambil untung yang sama besarnya dengan keuntungan yang diraih oleh Shell dari rakyat Indonesia, bukan menutup defisit BBM dalam APBN, karena defisitnya tidak ada. Sebaliknya, yang ada surplus atau kelebihan uang tunai.

BENSIN PERTAMAX DARI PERTAMINA SUDAH MEMBERI UNTUNG SANGAT BESAR KEPADA PERTAMINA

Harga bensin Pertamax Rp. 9.650 per liter. Dikurangi dengan biaya LTR sebesar Rp. 566 menjadi setara dengan harga minyak mentah sebesar Rp. 9.084/liter. Dengan kurs 1 USD = Rp. 9.000, per liternya menjadi USD 1,0093, dan per barrel (x 159) menjadi USD 160,48. Untuk bensin Pertamax, Pertamina sudah mengambil untung sebesar USD 55,48 per barrelnya.

Nampaknya Pemerintah tidak rela kalau untuk bensin premium keuntungannya tidak sebesar ini juga.

MENGAPA RAKYAT MARAH ?

Kita saksikan mulai maraknya demonstrasi menolak kenaikan harga bensin premium. Bukan hanya karena kenaikan yang akan diberlakukan oleh Pemerintah memang sangat memberatkan, tetapi juga karena rakyat dengan cara pikir dan bahasanya sendiri mengerti bahwa yang dikatakan oleh Pemerintah tidak benar.

Banyak yang menanyakan kepada saya : Kita punya minyak di bawah perut bumi kita. Kenapa kok menjadi sedih kalau harganya meningkat ? Orang punya barang yang harganya naik kan seharusnya lebih senang ?

Dalam hal minyak dan bensin, dengan kenaikan harga di pasar internasional bukankah kita harus berkata : “Untunglah kita punyak minyak sendiri, sehingga harus mengimpor sedikit saja.”

ADAKAH NEGARA YANG MENJUAL BENSINNYA ATAS DASAR KEBIJAKANNYA SENDIRI, TIDAK OLEH NYMEX ?

Ada. Fuad Bawazir mengirimkan sms kepada saya dengan data tentang negara-negara yang menjual bensinnya dengan harga yang ditetapkannya sendiri, yaitu :

•    Venezuela       : Rp. 585/liter
•    Turkmenistan  : Rp. 936/liter
•    Nigeria            : Rp. 1.170/liter
•    Iran                : Rp. 1.287/liter
•    Arab Saudi       : Rp. 1.404/liter
•    Lybia               : Rp. 1.636/liter
•    Kuwait              : Rp. 2.457/liter
•    Qatar               : Rp. 2.575/liter
•    Bahrain            : Rp. 3.159/liter
•    Uni Emirat Arab : Rp. 4.300/liter

 KESIMPULAN

Kesimpulan dari paparan kami yalah :

1.    Pemerintah telah melanggar UUD RI

2.    Pemerintah telah mengatakan hal yang tidak benar kepada rakyatnya, karena mengatakan mengeluarkan uang tunai sebesar Rp. 126 tr, sedangkan kenyataannya kelebihan uang tunai sebesar Rp. 97,955 trilyun.

3.    Dengan menaikkan premium menjadi Rp. 6.000 per liter, Pemerintah ingin memperoleh kelebihan yang lebih besar lagi, yaitu sebesar Rp. 192,455 trilyun.

4.    Pertamina sudah mengambil keuntungan besar dari rakyat Indonesia dalam hal bensin Pertamax dan Pertamax Plus. Nampaknya tidak rela hanya memperoleh kelebihan uang tunai sebesar Rp. 97,955 trilyun dari rakyatnya. Maunya sebesar Rp. 192,455 trilyun dengan cara menaikkan harga bensin premium menjadi Rp. 6.000 per liter.

5.    Pemerintah menuruti (comply) dengan aspirasi UU no. 22 tahun 2001 yang menghendaki supaya rakyat Indonesia merasa dan berpikir bahwa dengan sendirinya kita harus membayar bensin dengan harga dunia, agar dengan demikian semua perusahaan minyak asing bisa memperoleh laba dengan menjual bensin di Indonesia, yang notabene minyak mentahnya dari Indonesia sendiri.

Bukankah Shell, Petronas, Chevron sudah mempunyai pompa-pompa bensin ?

Materi ini disampaikan dalam seminar di Institut Bisnis dan Informtika Indonesia (IBII) pada tanggal 21 Maret 2012

http://tamanhaikumiryanti.blogspot.com/
Information about Coup d’etat ’65click: http://www.progind.net/  
List of books, click:  http://sastrapembebasan.wordpress.com/

G30S dan Kacamata Romo Magnis Suseno

G30S dan Kacamata Romo Magnis Suseno

(Harsutejo)

in: wahana-news@yahoogroups.com ; sadar@netvigator.com, 2012年3月25日 20:02

 

Di Kompas hari Sabtu 24 Maret 2012 Romo Magnis menulis tentang rasa terkejutnya terhadap apa yang katanya Presiden SBY “mau mengajukan permintaan maaf kepada segala korban pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Tanah Air sejak Indonesia merdeka”. Tentu saja “mau mengajukan” berbeda sekali dengan “mengajukan”. Kalau pun misalnya “mengajukan”, sesuatu yang didukung Romo Magnis, utamanya terhadap para korban peristiwa anti-kemanusiaan tragedi 1965,tidak  banyak perubahan yang akan terjadi. Tentu saja para penuntut keadilan akan mendapatkan tambahan landasan untuk melanjutkan tuntutannya. Tetapi para korban tidak boleh dibuat mimpi dan berilusi akan mendapatkan segala hak yang dituntutnya tanpa diskriminasi.

 

Jika sang rezim benar-benar meminta maaf kepada para korban (1965), itu berarti mereka harus melepaskan sejumlah hak yang telah digenggamnya dengan kekerasan selama ini untuk mengangkangi hak-hak kaum buruh dan tani serta jutaan rakyat kecil. Apa itu mungkin tanpa perjuangan sengit? Hanya melalui “permintaan maaf” seorang Presiden SBY? Pendeknya tidak akan ada perubahan signifikan!

 

Dengan penghargaan terhadap Romo Magnis dengan sikapnya yang mendukung permintaan maaf itu, lalu menambahkan bahwa kita ikut bersalah jika tidak menyebut jahat apa yang memang jahat dan tidak menyebut korban sebagai korban 1965. Dalam tulisannya Romo Magnis tak lupa memberikan bumbu-bumbu, seperti peristiwa Madiun 1948 “PKI membunuh 4.000 orang non-kombatan” tanpa menyebut pembunuhan 10.000 orang PKI atau yang disebut PKI. Kemudian juga disebutnya “Akhir Oktober 1965 saya membaca di koran bahwa di Banyuwangi ditemukan sumur berisi 80 mayat santri”. Betapa Romo kita ini perlu belajar lagi apa sesungguhnya isi koran rezim militer di masa itu yang sebagian besar berisi dongeng horor yang telah digodok rumah intelijen. Tiap pelajar yang belajar sejarah 1965 dengan cermat tentu tahu benar akan dongeng horor Lubang Buaya, fitnah keji jorok mengerikan terhadap gerakan perempuan Gerwani. Apa Romo Magnis juga percaya akan berita koran (utamanya dua koran AD: Berita Yuddha dan Angkatan Bersendjata), kaum Gerwani telah memotong-motong kemaluan para jenderal di Lubang Buaya dalam pesta pora sadis, bahkan mengulum potongan kemaluan itu? (maaf pembaca, lihat buku jorok Soegiarso Soeroso yang tersohor itu, salah satu pendiri koran AB). Dewasa ini telah diidentifikasi puluhan atau ratusan lubang kubur massal pembantaian terhadap orang PKI dan simpatisannya, utamanya di Jateng, Jatim dan Bali yang terjadi pada 1965/1966, termasuk yang digelandang dari berbagai rumah tahanan dan penjara sebagai penulis saksikan sendiri pada 1965 dari penjara Lowokwaru, Malang.

 

Romo Magnis juga menyebut sindiran John Roosa yang menyebut pembunuhan massal 1965 policy terencana Suharto sebagai naif. Dalam salah satu wawancara Jenderal Suharto dengan wartawan asing tentang pembunuhan terhadap para tahanan politik menyatakan dengan enteng, “Siapa yang mau kasih makan mereka?” Apa kalau bukan kebijakan Suharto dan rezimnya untuk membunuh mereka sebanyak-banyaknya, terutama para kader dan pimpinannya. Hal ini dilengkapi dengan kata-kata Jenderal Nasution yang ketika itu menjadi sekutunya: “Basmi sampai ke akar-akarnya”. Belakangan hasil penelitian sejumlah sejarawan muda dan peminat sejarah menunjukkan hari-hari sampai tiga minggu pertama bulan Oktober 1965, boleh dikata tak ada kekerasan berarti di seluruh pelosok Jateng. Tentunya Romo Magnis cukup mengenal hasil-hasil penelitian itu.

Selanjutnya Romo Magnis mencoba mereduksi dosa-dosa Suharto dengan mengatakan “Hal yang sepenuhnya jadi tanggung jawab Soeharto adalah kebijakan resmi negara sesudah 11 Maret 1966….” Artinya pembantaian massal sampai dengan 10 Maret 1966, termasuk penangkapan dan pemburuan kejam, pemerkosaan, penganiayaan, pembakaran rumah-rumah korban, perampasan harta milik dsb bukanlah tanggungjawab Suharto. Jadi tanggungjawab Presiden Sukarno, atau tanggungjawab PKI? Padahal sudah sejak 1 Oktober 1965, Jenderal Suharto sudah menentang dan menantang kebijakan Presiden Sukarno, artinya sudah mulai merebut kekuasaan dari Presiden Sukarno.

Betapa kacamata Romo Magnis perlu diasah kembali agar lebih peka. Tetapi jika hal itu sudah menjadi bagian dari pandangan politiknya yang anti-komunis deles, ya sudah, itulah Romo Magnis.

 

Jakapermai, 25 Maret 2012.

Mengkaji Ulang Kebijakan Perpadian Kita

Mengkaji Ulang Kebijakan Perpadian Kita

AGNES ARISTIARINI

Diam-diam, beberapa orang yang prihatin dengan kondisi perpadian di negeri ini bertemu dengan Emil Salim, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden, pekan lalu. Mereka memaparkan hasil kajian di lapangan bahwa ledakan hama wereng sepanjang 2009-2011 bukanlah sekadar dampak perubahan iklim seperti yang diklaim pemerintah selama ini.

”Ada banyak faktor terlibat di dalamnya. Pilihan varietas, pola tanam yang tidak serentak, penggunaan pupuk berlebihan, dan terutama adalah penggunaan pestisida yang jauh di atas anjuran,” papar Yunita T Winarto, Guru Besar Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia.

Bersama timnya, ia meneliti kehidupan petani di kawasan Indramayu dan sekitarnya sepanjang periode tanam 2010-2011. Hasil ini diperkuat dengan kajian Nugroho Wienarto dan Arief L Hakim dari FIELD Indonesia, lembaga advokasi untuk masyarakat pedesaan yang setia mendampingi petani di sejumlah wilayah Indonesia.

Inilah dampak revolusi hijau yang harus dibayar mahal meski di sisi lain berhasil memenuhi kebutuhan pangan dunia. Upaya melipatgandakan produksi dengan memanfaatkan semua teknologi ternyata telah mematikan kearifan lokal dan mengubah ekosistem pertanian menjadi merugikan.

Tidaklah mengherankan jika Vandana Shiva, aktivis yang pernah menjadi Direktur Research Foundation for Science, Technology and Natural Policy di India, menuding intensifikasi teknologi ini sebagai sumber malapetaka. ”Revolusi hijau tidak hanya membunuh petani, tetapi juga merusak lingkungan dan memperbesar ketergantungan negara berkembang terhadap negara maju.”

Begitulah yang dihadapi petani hari-hari ini. Penurunan kesuburan lahan membuat jumlah pupuk yang diperlukan terus bertambah. Serangan hama penyakit yang mengganas karena semakin tahan pestisida justru memacu manusia menciptakan pestisida yang makin ampuh pula sehingga semua makhluk di alam ikut musnah, termasuk para predator hama. Keseimbangan alam terusik dan terjadilah ledakan hama dan penyakit.

Ledakan serangan wereng batang coklat sepanjang 2009-2011 di sejumlah wilayah pertanian di Jawa adalah puncak dari seluruh kerusakan lingkungan ini. Lebih dari 100.000 hektar tanaman padi rusak.

Sebenarnya, wereng batang coklat juga telah merusak satu juta hektar padi sawah di Thailand dan lebih dari 300.000 hektar di Vietnam. Namun, negara-negara itu dengan cepat mengatasi persoalan karena pendekatannya tepat.

Peredaran pestisida

Selama lima tahun terakhir, negara-negara penghasil padi—terutama di Asia Tenggara—memang melipatgandakan ekspor pestisida. Pada 2009, Indonesia mengimpor insektisida dengan nilai lebih dari 90 juta dollar AS, Thailand lebih dari 100 juta dollar AS, dan Vietnam lebih dari 150 juta dollar AS.

Menurut Nugroho, salah satu penyebabnya adalah banjirnya pestisida generik yang murah dari China selama 10 tahun terakhir. Ini ditunjang dengan upaya pemasaran perusahaan pestisida yang agresif dengan berbagai iming-iming hadiah di wilayah pertanian seluruh Indonesia.

Data Komisi Pestisida menunjukkan, terdaftar 350 merek fungisida, 600 merek herbisida, dan 800 merek insektisida, dengan izin tetap. Bandingkan dengan era Orde Baru ketika pestisida yang beredar hanya 200 merek dengan kontrol ketat pula.

”Kini, peredaran pestisida diserahkan kepada pasar. Bahkan di banyak desa toko kelontong pun menjual pestisida,” kata Nugroho.

Apa boleh buat, bicara kebijakan perpadian memang harus mengacu pada periode pemerintahan Presiden Soeharto yang sangat

mendukung pertanian. Ketika hama wereng melanda 1985-1986, Soeharto mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1986 yang melarang penggunaan 57 jenis pestisida untuk tanaman padi dan menyatakan pengendalian hama terpadu sebagai strategi pengendalian hama nasional.

Pengendalian hama terpadu adalah cara mengendalikan hama dengan memadukan penggunaan musuh alami dan pestisida secara efektif dan ekonomis, memaksimalkan produktivitas, tetapi meminimalkan dampak terhadap lingkungan. Para ahli pertanian waktu itu berhasil meyakinkan Presiden Soeharto bahwa laba-laba, kumbang, capung, dan berbagai musuh alami akan mampu mengendalikan populasi wereng jika penggunaan pestisida berspektrum luas—yang juga membunuh mereka—dihentikan. Upaya yang disosialisasikan lewat pelatihan nasional pada lebih dari satu juta petani di 12 provinsi lumbung beras terbukti mampu menghentikan ledakan hama wereng di Tanah Air.

Sayang, pemerintah sekarang tampaknya menderita amnesia sejarah. Pelajaran berharga masa lalu—ditambah penelitian berbagai lembaga pertanian, seperti Departemen Pertanian Thailand dan India, IRRI, serta FAO—bahwa semakin banyak pestisida semakin kebal dan semakin banyak pula populasi wereng coklat belum menggerakkan pemerintah untuk bertindak sama.

Pestisida dibiarkan bebas beredar dan digunakan petani semaunya. Kurangnya pendampingan dan informasi di lapangan membuat petani juga tidak bisa memilih varietas yang tepat di wilayahnya ataupun mengelola saat tanam yang tepat bersama-sama.

Kepada Emil Salim, orang-orang yang peduli ini meminta agar fakta yang disampaikan diteruskan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Mereka juga memberikan solusi, seperti menggalakkan kembali penanggulangan hama terpadu dan penyuluh lapangannya, menghapus pestisida dari paket produksi padi, serta mengatur dan mengetatkan pengawasan terhadap penggunaan pestisida.

Kelihatannya memang tidak mudah, tetapi Orde Baru dengan segala kekurangannya sudah membuktikan bisa. Membersihkan pemerintahan yang korup mungkin juga bisa dimulai dari sini.

Sumber: http://cetak.kompas.com/read/2012/03/21/05352594/mengkaji.ulang.kebijakan.perpadian.kita

Aceh: Aman Itu Mahal

Aceh: Aman Itu Mahal

Diterbitkan : 20 Maret 2012 – 10:47am | Oleh Aboeprijadi Santoso (Foto: Mangiwau)

Diarsip dalam:

Damai itu mudah, tapi aman itu mahal. Itulah pelajaran penting bagi daerah-daerah pasca-konflik. Timor Leste, kini negara merdeka, Sabtu lalu menggelar pemilu presiden yang sukses, jurdil dan aman. Tetapi, sebelumnya, sepanjang tahun-tahun pertama sejak merdeka, negeri pasca-konflik itu harus menjalani proses yang kalut dan kekerasan yang kronis. Ujian dan tantangan semacam itu, kini dihadapi Aceh.

Baru sepekan berikrar damai menjelang Pilkada 9 April, Aceh kembali ramai dengan aksi-aksi kekerasan. Beberapa hari berturut-turut, sejak 15 Maret hingga kemarin, sejumlah mobil tim sukses dari para kandidat Pilkada dibakar. Anggota tim calon independen Irwandi-Mahyan maupun tim Partai Aceh menjadi sasaran. Lima aksi pembakaran terjadi, semuanya berakhir dengan tuduhan terhadap OTK–Oknum Tak Dikenal.

Walhasil, tidak hanya para pelakunya tak terungkap, tapi rangkaian kekerasan itu sulit dikendalikan. Padahal, tepat sepekan lalu, para petanding Pilkada yang akan memilih Gubernur serta 17 Walikota dan Bupati itu berikrar damai di Masjid Raya Baiturrahman. Bahkan untuk pertama kali ikrar dihadiri sejumlah pejabat tertinggi dari Jakarta. Dari Mendagri, Panglima TNI, Kapolri, hingga Menko Polhukam, dan Ketua Komisi Pemilihan Umum dan Wakil Ketua DPR RI.

Pesan jelas
Semua ini membawa pesan yang jelas: bagi Jakarta, perdamaian di Aceh di atas segala-galanya.
Tujuh tahun sudah, Aceh, sejak perdamaian Helsinki, menikmati perdamaian. Semua pihak menyambutnya. Namun perdamaian juga berarti tantangan serta problem membangun negeri yang demokratis dan stabil.

Pilkada pertama enam tahun silam menunjukkan perpecahan di dalam kubu bekas Gerakan Aceh Merdeka GAM. Kelompok Irwandi Jusuf dan mantan kombatan memenangi Pilkada, sementara kelompok eks GAM dibawah para pemimpin eks-Swedia kedodoran dan membangun partai lokal, Partai Aceh.

Sejak itu, pemilu parlemen daerah mencerminkan perpecahan yang semakin besar. Partai Aceh menguasai DPRA, sementara Irwandi Jusuf sejak menjadi Gubernur merapatkan hubungan dengan Jakarta. Sengketa politik dan hukum seputar absah-tidaknya calon independen, berkepanjangan, membuat Partai Aceh memboikot. Jadi, partai yang dominan di DPRA, memainkan bobot ancaman.

Tapi di Jakarta, ada pihak pihak yang ingin memaksakan Pilkada tepat waktu dan menaifkan jalan kompromi politik untuk memudahkan aparat keamanan masuk Aceh atas nama pengamanan Pilkada. Dengan begitu, ada pertambahan dana belasan milyar. Cara ini dianggap dapat menjaga peluang Gubernur Irwandi untuk melawan apa yang disebut kelompok “Malik-Zaini-dan-Muzakir”, mantan pemimpin GAM di pengasingan yang kini memimpin Partai Aceh.

Jakarta turun tangan
Dengan kata lain, sengketa isu politik-legal sekitar calon independen itu hanya menjadi selimut yang menutupi persaingan kuasa sebagian elit di pusat dan di daerah. Semua itu membuat Jakarta akhirnya turun tangan. Kementerian Dalam Negeri, Kapolri, Polhukam, bahkan Presiden berembug. Jadwal Pilkada diubah hingga lima kali. Akhirnya ditetapkan 9 April agar partai dominan yang sudah terlanjur memboikot, toh dapat ikut Pilkada.

Walhasil, Jakarta harus mengakui bahwa partai bekas pemberontak yang secara demokratis menguasai parlemen daerah, tidak boleh tersisih dari pemerintahan daerah. Ini sekaligus mencerminkan bahwa para petanding politik di Aceh belum mampu memainkan demokrasi secara tertib tanpa bentuk-bentuk intimidasi.

Laporan International Crisis Group ICG membenarkan bahwa Partai Aceh kecewa terhadap peran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang netral dalam sengketa soal calon independen. SBY yang menang di Pilpres 2009 dengan bekal dukungan kuat dari Partai Aceh, ternyata tidak memberi imbalan kepada partai tersebut.

Merapatkan hubungan
Sebaliknya, menurut kalangan pengamat, calon independen Irwandi Yusuf dapat merapatkan hubungan dengan elit politik dan bisnis di Jakarta. ICG pun cemas kekerasan akan meningkat sementara perhatian pemantau pemilu merosot.

Gelombang kekerasan memang meningkat sejak akhir tahun lalu, dan pada awal tahun ini. Dan seperti di masa lalu, masalah keamanan menciptakan proyek keamanan yang masih menjadi komoditi. Pertambahan aparat menjadi perlu dan menambahkan anggaran daerah.

Yang menarik, kemelut Pilkada kini mengundang tampilnya para pemain baru yang sebenarnya pemain lama yang sudah dikenal di Aceh. Tak kurang empat perwira tinggi TNI, termasuk mantan Pangdam Iskandar Muda, yang dulu berperang dan yang pernah menghebohkan di Aceh, turun gelanggang dan memilih mendukung Partai Aceh.

Betapa pun, perdamaian Helsinki dan UUPA, Undang Undang Pemerintah Aceh, tetap menjadi landasan bersama. Kini Aceh diramalkan akan menjadi lautan merah, warna partai mantan GAM, Partai Aceh. Wakil-wakil partai ini diduga bakal memenangi banyak kursi kepala daerah, termasuk kursi Gubernur.

Namun, siapa pun yang menang, semua itu hanya akan menjadi bekal berharga bila qanun-qanun dan pola permainan kelak mampu menjamin permainan demokrasi yang tertib dan terhormat.
Bagi Jakarta, perdamaian di Aceh adalah segalanya. Tapi bagi Aceh, terlebih dahulu, keamanan adalah segalanya.

Kampanye ‘Israel Cinta Iran’ Muncul di Facebook

Kampanye ‘Israel Cinta Iran’ Muncul di Facebook

Penulis : Dina Damayanti

(foto:dok/news.yahoo.com)

LOS ANGELES – Di tengah kekhawatiran bahwa pasukan Israel akan menyerbu Iran, pasangan suami istri Israel mengirim pesan perdamaian dan mendapatkan reaksi mengejutkan di Facebook.

Pasangan desainer grafis Ronnie Edri dan Michal Tamir hari Sabtu (17/3) lalu mencoba untuk menghilangkan rasa kekhawatiran yang terus tumbuh mengenai kemungkinan terjadinya perang Israel-Iran dan menyapa langsung warga Iran, demikian tulis Dimi Reider dalam sebuah majalah online Israel +972, -sesuai kode negara Israel-, hari Minggu (18/3), seperti dikutip dari The Envoy, Selasa (20/3).

Itu sebabnya mereka kemudian mengunggah poster-poster yang menampilkan wajah-wajah warga Israel dengan anak-anak mereka yang sedang tersenyum, menyampaikan rasa cinta mereka untuk warga Iran dan menyakinkan semua orang bahwa Israel tidak akan mengebom Iran. “Warga Iran, kami tidak akan pernah mengebom negerimu, kami (mencintai)mu,” demikian bunyi poster-poster yang memuat foto keluarga Israel yang tengah tersenyum.

“Saya bukan perwakilan resmi dari negara saya,” tulis Edri dalam postingan Facebooknya yang ditujukan bagi warga Iran. Ia menjelaskan bahwa dirinya hanyalah seorang ayah dan bekerja sebagai guru, demikian dimuat dalam surat kabar Haaretz, Senin (19/3). “Kami mencintai kalian semua. Kami tidak bermaksud jahat terhadap kalian. Sebaliknya, kami ingin bertemu, minum kopi bersama dan ngobrol soal olahraga.”

Yang mengejutkan, poster perdamaian ‘Israel cinta Iran’ ini, kini dibalas dengan kampanye solidaritas ’Iran cinta Israel’ di Facebook. ”Kami mencintaimu, warga Israel! Warga Iran tidak ingin berperang dengan negara manapun,” bunyi sebuah poster yang diunggah dalam Facebook.

Belum jelas bagaimana kampanye ini mempengaruhi pemerintah kedua negara ini. Namun Edri dan Tamir mengatakan kalau mereka telah menerima ratusan pesan pribadi dari warga Iran yang mengatakan bahwa mereka sangat tersentuh dengan kampanye ini, tulis Reider. Sebelumnya, Israel dan Iran merupakan sekutu hingga tahun 1979 ketika terjadi revolusi Islam yang menggulingkan Shah Iran. Hingga kini, Iran adalah salah satu Negara di Timur Tengah yang memiliki populasi Yahudi terbanyak, di luar Israel.

“Saya kira ketika Anda terus-menerus dikelilingi dengan pernyataan berisi ancaman dan perang, Anda akan sangat stres dan takut sehingga Anda seperti merangkak ke dalam tempurung,” kata Edri kepada Haaretz, Senin (19/3). “Jadi saya berpikir, ‘Kenapa tidak mencoba menggapai negeri di seberang sana, memotong jalur para jenderal dan melihat apakah mereka (warga Iran) sungguh-sungguh membenci saya?’”

Generasi Korup

Generasi Korup
Budi Hatees, PENELITI DI MATAKATA INSTITUT

Anak muda adalah korban, boneka yang merasa dirinya dipercayai oleh atasannya. Sayang-nya, Wakil Ketua Komisi Pem berantasan Korupsi Busyro Mu-qoddas menyebut mereka seba-gai hasil regenerasi dan kaderisasi koruptor di lembaga peme- rintahan dan partai politik.

Salah satu sajak Toto Sudarto Bachtiar yang pantas dibaca ulang akhir-akhir ini adalah “Pahlawan Tak Dikenal“. Sajak ini bercerita tentang anak muda yang mati dengan sebuah lubang peluru bundar di dadanya. Ceritanya tentang heroisme anak muda yang tak takut mati muda untuk merebut kemerdekaan Republik Indonesia.

Pada zaman pergerakan, di masa hiruk-pikuk setelah Sukarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan RI, darah anak muda bangsa ini tumpah di tanah. Tak terhitung jumlahnya, darah mereka rembes dari luka-luka bekas peluru di tubuhnya, sedangkan di bibir mereka terukir senyuman.“Senyum bekunya ingin berkata: aku sangat muda,“tulis Toto Sudarto Bachtiar dalam sajaknya yang terkenal itu.

Kita memang selalu menghadapi perang. Setelah merdeka, bahkan setelah puluhan tahun merdeka, bangsa ini selalu dalam situasi perang. Sementara sebelumnya kita berperang melawan kolonialisme, akhir-akhir ini musuh yang kita hadapi adalah diri kita sendiri–orangorang yang telah sukses belajar banyak dari kolonialisme sehingga berhasrat besar menghidupkan kolonialisme yang baru. Kolonialisme baru tidak membutuhkan senjata penghancur seperti artileri dan peralatan tempur yang canggih. Hanya dibutuhkan pengetahuan dan pengalaman yang andal tentang siapa sesungguhnya yang harus dilawan, sehingga bisa dipahami siapa yang lebih dulu harus dilemahkan.

Dan, kita tahu kemudian, anak muda dengan segenap energi dan emosi mereka yang senantiasa labil merupakan entitas yang pertama kali harus dilemahkan. Inilah yang dilakukan para koruptor di negeri ini, yang melancarkan perlawanan sengit terhadap segala upaya pemerintah dalam menghapus penjajahan oleh tindak pidana korupsi dalam segala dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan melemahkan para anak muda. Koruptor merekrut anakanak muda, memberi mereka harapan yang indah tentang gaya hidup glamor. Kita pun mencatat anak-anak muda muncul di lingkungan aparat pemerintah, memiliki peran besar, sehingga bisa mengakses dana negara dengan mudah. Di lingkungan partai politik, anak-anak muda juga punya tempat khusus, seakan-akan mereka memiliki cukup kemampuan untuk mengelola sebuah partai sebagaimana seharusnya.

Sesungguhnya keberadaan anak muda di dalam institusi-institusi besar itu lebih mirip boneka si Gale-gale di Pulau Samosir. Si Gale-gale muncul di hadapan publik seakan-akan lantaran mampu berdiri sendiri, bergerak sendiri, dan menari tortor, padahal ada tali yang menggerakkannya.

Anak-anak muda di institusi-institusi besar itu tidak pernah menyadari bahwa mereka lebih mirip si Galegale. Ia diberi peran besar, tanggung jawab yang luas untuk menentukan masa depan institusi yang dipimpinnya, tapi kemudian dilemahkan dengan meruntuhkan citra dirinya sebagai entitas yang menyebabkan kerusakan institusi. Mereka, anak-anak muda itu, kemudian mendapat cap sebagai koruptor yang dibiarkan sendiri menghadapi proses peradilan di hadapan para penegak hukum.

Muhammad Nazaruddin, mantan Bendahara Partai Demokrat, sesungguhnya karakteristik anak muda yang digerakkan oleh tali untuk mengeruk dana-dana besar guna membiayai kegiatan partai. Tali-tali dipegang oleh para elite partai yang duduk di lembaga legislatif, yang kemudian mengarahkan sang boneka agar ikut dalam sejumlah tender proyek yang dibiayai dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Bagi publik, sangat mengherankan bagaimana bisa anggota legislatif terlibat dalam urusan proyek pembangunan Wisma Atlet SEA Games. Tapi bukan hal yang mengherankan jika kita memahami bagaimana pertarungan para elite partai politik untuk bisa mengelola anggaran negara. Semuanya berkaitan, juga dengan kedudukan para menteri di lingkungan jajaran birokrat. Jika menteri berasal dari elite partai, sudah galib bahwa seluruh proyek APBN di lingkungan kementerian itu pasti menjadi hak elite partai si menteri.

Tentu situasi ini memperburuk iklim di lingkungan birokrasi pemerintah. Ketika menteri melanggengkan korupsi dengan membangun jaringannya, para pejabat birokrat akan mengambil kesempatan ikut larut dalam situasi buruk itu. Tentu para pejabat memiliki si Galegale lain yang bisa digerak-gerakkan sesuai keinginan mereka, seperti halnya yang terjadi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Anak muda adalah korban, boneka yang merasa dirinya dipercayai oleh atasannya. Sayangnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas me nyebut mereka sebagai hasil regenerasi dan kaderisasi koruptor di lembaga pemerintahan dan partai politik. Publik pun sesungguhnya memiliki penilaian yang sama. Bagi publik, terlibatnya sejumlah anak muda sebagai pelaku tindak pidana korupsi menunjukkan korupsi telah beranak-pinak.

Tapi pendapat seperti ini pada akhirnya hanya akan mengandung risiko yang tak remeh terhadap masa depan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita tak bisa menyalahkan anak muda, karena sesungguhnya keterlibatan mereka lebih disebabkan oleh citra mereka yang selama ini paling bersih dari perkara korupsi.

Sejak persoalan korupsi merebak di negeri ini, sebagian besar yang menjadi terpidana kasus korupsi berasal dari generasi tua. Anak-anak muda justru menjadi sosok yang paling bersemangat mengkritik keterlibatan para generasi tua dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Semangat anak-anak muda untuk memprotes sosok tua yang tetap ingin tampil, seperti kritik yang diberikan kepada para pensiunan TNI yang ingin menjadi pemimpin, sesungguhnya membawa pengaruh besar.

Para generasi tua secara perlahan-lahan memberi kesempatan kepada generasi muda untuk tampil, tapi pengalaman generasi tua memaksa mereka tidak sepenuhnya memberi peran. Dengan tali-tali di tangan, para generasi tua menggerakkan anak-anak muda yang diberi kesempatan untuk tampil, lalu mengatur mereka sebagai alat demi memenuhi hasrat generasi tua untuk tetap berkuasa.

Pada tataran inilah bisa dibilang kedewasaan berpikir dan pengalaman anak-anak muda masih rendah, sehingga mereka terlalu cepat merasa puas atas apa yang didapatnya. Anak-anak muda tidak menyadari sesungguhnya mereka hanya alat dan diperalat. Mereka baru tersentak ketika mulai terjerembap dan ditinggalkan seperti halnya dialami Muhammad Nazaruddin di tubuh Partai Demokrat.

Sesungguhnya perilaku korup tidak bisa dilekatkan pada suatu generasi tertentu. Perilaku korup melekat pada diri setiap manusia. Karena itu, terhadap anakanak muda yang terlibat korupsi, kita hanya bisa prihatin karena persoalan korupsi belum bisa diatasi di negeri ini sambil mengenang situasi ketika Toto Sudarto Bachtiar menulis sajaknya yang terkenal itu.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 60 other followers