Archive for the ‘esai’ Category

SERTIFIKAT CPO: PELAKU INDUSTRI SAWIT TOLAK PEMBATASAN WAKTU ISPO

SERTIFIKAT CPO: PELAKU INDUSTRI SAWIT TOLAK PEMBATASAN WAKTU ISPO

 

Pelaku industri sawit tolak pembatasan waktu ISPO

JAKARTA. perusahaan minyak kelapa sawit wajib memiliki Indonesia Sustainable Palm Oil atau (ISPO) dalam waktu enam bulan setelah Peraturan Menteri Pertanian terkait ini disahkan. Namun batas akhir mandatori ISPO ini mendapat tentangan dari Forum Pengembangan Perkebunan Strategis Berkelanjutan (FP2SB), yang menganggap mandatori tidak efektif.

Achmad Mangga Barani, pengurus FP2SB mengatakan, idealnya, perusahaan minyak kelapa sawit tidak dibatasi waktu untuk bisa memiliki ISPO. Apalagi jika harus termuat dalam Permentan karena dinilai tidak efektif yang setiap tahunnya harus diperbaharui.

“Sebaiknya tidak ada batasan waktu. Dibebaskan saja kapan perusahaan minyak kelapa sawit memiliki ISPO karena kapasitas setiap perusahaan berbeda-beda,” tandas Mangga Barani.

Permentan ini adalah pembaharuan dari Permentan No.19 Tahun 2011 Tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. Isinya, Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Kelas I, Kelas II, atau Kelas III sampai dengan batas waktu 31 Desember 2014 yang belum mengajukan permohonan untuk mendapatkan sertifikat ISPO akan dikenakan sanksi berupa penurunan kelas kebun.

Editor: Sanny Cicilia

PETANI SAWIT MENOLAK PENGENAAN PPN SAWIT 10%

PETANI SAWIT MENOLAK PENGENAAN PPN SAWIT 10%

 

Petani sawit menolak pengenaan PPN sawit 10%

JAKARTA. Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) keberatan dengan akan dipungutnya pajak pertambahan nilai (PPN) untuk hasil pertanian dan perkebunan sebesar 10%. PPN dipungut setelah Mahkamah Agung membatalkan pasal tentang barang hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan.

Dengan begitu maka menurut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 tentang koperasi, hasil pertanian dan perkebunan dari koperasi menjadi salah satu pihak yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sehingga akan memberatkan petani kelapa sawit Indonesia.

Saut Sinaga, Kepala Departemen Policy and Governance SPKS menilai putusan MA inkonsistensi dengan UU Dasar dalam upaya peningkatan ekonomi rakyat. “Putusan MA akan menimbulkan masalah baru, karena pada sisi lain pemerintah sedang mengusahakan peningkatan produktivitas hasil perkebunan rakyat. Namun di sisi lain negara mengutip hasil produksi pertaniannya dengan pengenaan PPN 10 %. Ini akan membuat koperasi-koperasi rakyat tidak akan maju dan petani tidak sejahtera,” katanya, Selasa (31/3)

Saat ini petani kelapa sawit mengelola sekitar 43% dari perkebunan sawit Indonesia. Negara juga telah mengutip melalui pengenaan bea keluar sebesar US$ 750 per ton, pungutan tetap US$ 50 per ton. Kenaikan BBM juga akan semakin memberatkan petani dan koperasi.

SPKS menilai kebijakan tersebut memberatkan petani yang menjadi anggota koperasi. Koperasi tidak akan maju sehingga mendesak pemerintah mengkaji lagi pengenaan PPN 10% terhadap barang hasil perkebunan sebagai barang kena pajak strategis.

Sebagaimana diketahui, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-24/PJ/2014 tanggal 25 Juli 2014 menyatakan penyerahan Tandan Buah Segar (TBS) merupakan Barang Kena Pajak yang dikenakan PPN.

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan putusan MA tersebut adalah bahwa pembebasan PPN atas penyerahan barang hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan sebagaimana diatur di dalam PP Nomor 31 Tahun 2007 bertentangan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Implikasi dari kebijakan tersebut setiap koperasi yang memiliki omzet atau peredaran usaha lebih dari Rp 4,8 miliar per tahun wajib mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan melakukan pemungutan PPN sebesar 10% atas setiap penyerahan TBS.

 

Editor: Uji Agung Santosa

HUMOR KORUPSI

HUMOR KORUPSI

Komentar “Ananto pratikno.ananto@gmail.com, in [ppiindia]” <ppiindia@yahoogroups.com>
Humor yang berisi sindiran terhadap perilaku korupsi ini sudah ada sejak dulu. Di antaranya yang mashur adalah yang dikisahkan melalui dua tokoh sufi jenaka, Abu Nawas dan Nasruddin Hoja. Di era sekarang, banyak sekali humor tentang korupsi yang kita temukan di Internet. Di antaranya yang menurut saya sangat lucu adalah ketika ada seorang pejabat menolak diberi mobil mewah oleh seorang pengusaha dengan alasan itu masuk kategori gratifikasi. Untuk mencegah hal itu masuk kategori gratifikasi, pengusaha meminta sang pejabat membeli mobil mewah tersebut seharga Rp 50 ribu. Sang pejabat senang dengan tawaran tersebut, lalu menyerahkan uang Rp 100 ribu sambil berkata, “Kalau gitu, saya beli dua ya.”
salam,
ananto
=====

Humor Korupsi

Oleh: Iwel Sastra

 

Sultan Harun al-Rasyid tak habis pikir kenapa Abu Nawas meminta dicambuk sebanyak 100 kali sebagai hadiah. Apakah Abu Nawas yang terkenal sangat cerdik ini sudah kehilangan akal sehat sehingga meminta hadiah yang tidak masuk akal? Akhirnya, dengan berat hati Sultan mengabulkan permintaan Abu Nawas. Ketika algojo datang untuk mencambuknya, Abu Nawas berkata kepada Sultan bahwa 50 hadiah cambuk diberikan untuk penjaga gerbang istana yang membolehkan Abu Nawas masuk asalkan mau membagi setengah dari hadiah yang akan diterimanya. Sedangkan 50 hadiah cambuk lainnya diserahkan kepada penjaga pintu ruangan raja yang membolehkan Abu Nawas masuk asalkan bersedia membagi setengah dari hadiah yang diterima dari raja.

 

Cerita di atas adalah potongan dari kisah Abu Nawas yang diperas oleh para penjaga istana yang mengetahui bahwa dia menghadap Sultan Harun al-Rasyid untuk menerima hadiah. Sindiran pemerasan, suap, dan korupsi yang dilakukan pejabat negara banyak sekali ditemukan dalam kisah-kisah jenaka Abu Nawas. Belajar dari kisah Abu Nawas, untuk memberantas korupsi tidak cukup hanya bermodal keberanian, tapi juga memerlukan cara yang cerdik untuk membuat jera koruptor. Seperti kata sebuah pantun, “Naik motor ke Majalengka, haus terik sangat terasa. Koruptor banyak akalnya, harus cerdik menghadapinya.”

 

Kecerdikan Abu Nawas agar seorang pemimpin korup mendapat hukuman terlihat pada kisah rakyat melaporkan gubernur yang diduga korupsi. Sultan Harun al-Rasyid menanggapi, dengan menyatakan hal itu tidak mungkin karena dia mengenal gubernur itu sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana. Abu Nawas pun mencari akal agar gubernur tersebut dimutasi ke tempat lain dengan berkata, “Baginda yang mulia, rasanya tidak adil kalau gubernur yang adil dan bijaksana tersebut hanya kami yang menikmati. Sudah saatnya rakyat di daerah miskin ikut merasakan enaknya dipimpin beliau.” Akhirnya, sang gubernur pun dimutasi….

 

Humor yang berisi sindiran terhadap perilaku korupsi ini sudah ada sejak dulu. Di antaranya yang mashur adalah yang dikisahkan melalui dua tokoh sufi jenaka, Abu Nawas dan Nasruddin Hoja. Di era sekarang, banyak sekali humor tentang korupsi yang kita temukan di Internet. Di antaranya yang menurut saya sangat lucu adalah ketika ada seorang pejabat menolak diberi mobil mewah oleh seorang pengusaha dengan alasan itu masuk kategori gratifikasi. Untuk mencegah hal itu masuk kategori gratifikasi, pengusaha meminta sang pejabat membeli mobil mewah tersebut seharga Rp 50 ribu. Sang pejabat senang dengan tawaran tersebut, lalu menyerahkan uang Rp 100 ribu sambil berkata, “Kalau gitu, saya beli dua ya.”

 

Memberantas korupsi memang tidak bisa melalui humor. Namun humor bisa berperan untuk mendorong pemberantasan korupsi. Dalam memberantas korupsi, seharusnya penegak hukum bisa cerdik seperti Abu Nawas. Sekarang yang terjadi malah sebaliknya, koruptor yang semakin cerdik. Buktinya, mereka bisa membuat para penegak hukum saling melemahkan. Sudah sepatutnya penegak hukum terdepan dalam memberantas korupsi, bukan menjadi bagian dari lingkaran korupsi seperti yang tergambar dalam humor lawas yang memelesetkan KUHP menjadi “kasih uang, habis perkara”. []

 

TEMPO, 27 Maret 2015

Iwel Sastra, komedian

“…menyembah yang maha esa,
menghormati yang lebih tua,
menyayangi yang lebih muda,
mengasihi sesama…”

Posted by: Ananto <pratikno.ananto@gmail.com>


SAATNYA NU “GO INTERNASIONAL”

KH Said Aqil Siroj: Saatnya NU “Go International”

Sabtu, 28/03/2015 06:02

Semarang, *NU Online*
Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama di Jombang Jawa Timur, 1-5 Agustus
mendatang, mengambil tema “Meneguhkan Islam Nusantara untuk peradaban
Indonesia dan dunia”. Menurut Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj, NU akan
mengekspor pemikiran ulama NU ke tingkat dunia.

“Saatnya pemikiran NU go international. Kita akan mengekspor Islam
Nusantara ini ke tingkat dunia, terutama dunia Islam yang saat ini tidak
karuan,” katanya saat menghadiri Rapimnas Pencak Silat NU Pagar Nusa di
Semarang, Jum’at (27/3).

Dalam hal keilmuan, ulama NU banyak belajar dari Timur Tengah. Beberapa
karya besar ulama Timur Tengah juga dipelajari di pesantren-pesantren.
Namun menurut, Kang Said, ulama Timur Tengah perlu belajar ke NU.

“Banyak ulama Timur Tengah yang keilmuannya mumpuni dan punya karya
berjilid-jilid, namun tidak bisa berbuat apa-apa ketika negaranya sedang
perang saudara dan menewaskan ribuan orang,” katanya.

Menurut alumni Ummul Qurra Makkah itu, para ulama Timur Tengah baru dalam
tahap tafaqquh fid din atau mendalami ilmu-ilmu agama, belum bisa yundziru
qoumahum atau melakukan pembinaan terhadap umat.

“Dalam hal membimbing umat, ulama timur tengah perlu belajar ke Indonesia,
belajar ke NU,” katanya. (*A. Khoirul Anam*)

Sumber:

http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,44-id,58467-lang,id-c,nasional-t,KH+Said+Aqil+Siroj++Saatnya+NU++Go+International+-.phpx


http://harian-oftheday.blogspot.com/

“…menyembah yang maha esa,
menghormati yang lebih tua,
menyayangi yang lebih muda,
mengasihi sesama…”


Posted by: Ananto <pratikno.ananto@gmail.com>


MELURUSKAN “NU GARIS LURUS”

Meluruskan “NU Garis Lurus”

Oleh: M. Alim Khoiri

 

Menjelang muktamar ke-33 NU yang rencananya akan dilaksanakan di kota Jombang, 1-5 Agustur 2015, sudah banyak pekerjaan rumah yang menanti. Dengan jargon “NKRI harga mati”, NU tak hanya dituntut untuk mampu mengawal keutuhan dan kesatuan negeri tercinta, tetapi juga harus mampu mengatasi persoalan-persoalan kecil ‘rumah tangga’ yang jika terus menerus diabaikan justeru akan merusak kesatuan dan keutuhan internal NU.

 

‘Kerikil’ terbaru NU saat ini adalah munculnya fenomena “NU Garis Lurus”. Ini mengesankan bahwa ternyata ada juga NU yang tidak lurus. Mirisnya, kelompok yang mengatasnamakan “NU Garis Lurus” ini tak segan-segan mencaci kelompok NU lain yang tak sependapat dengan mereka. Tokoh-tokoh besar NU macam Gus Dur, Profesor Quraish Shihab dan Kang Said pun tak lepas dari serangan mereka.

 

Di dunia maya, “NU Garis Lurus” ini populer melalui media sosial facebook dan jejaring sosial twitter dengan nama akun “NU GARIS LURUS”. Mereka juga terkenal lewat situs pejuangislam.com yang diasuh oleh ust. Luthfi Bashori. Tak hanya mendaku sebagai pejuang Islam atau NU Garis Lurus, kelompok ini juga mengklaim sebagai etafet pemikiran dakwah Sunan Giri. Gerakan ini, boleh jadi merupakan semacam bentuk tandingan atau perlawanan terhadap faham-faham pemikiran yang mereka anggap sesat macam pluralisme, sekularisme, liberalisme atau faham “Syi’ahisme”. Menurut mereka, faham-faham tersebut tak boleh ada dalam NU, tokoh-tokoh NU yang dianggap memiliki prinsip-prinsip ‘terlarang’ itu tak layak dan tak boleh ada dalam NU.

 

Paradigma “NU Garis Lurus” yang berusaha untuk ‘meluruskan’ NU dari faham-faham yang mereka anggap bengkok ini, sebetulnya sah-sah saja. Hanya, masalahnya ada pada cara berdakwah. Jika kelompok “NU Garis Lurus” ini mengaku sebagai pewaris perjuangan dakwah Sunan Giri, maka mestinya mereka berkaca pada beliau dalam beberapa hal;

 

Pertama, sejarah mencatat bahwa, dakwah Sunan Giri banyak melalui berbagai metode, mulai dari pendidikan, budaya sampai pada politik. Dalam bidang pendidikan misalnya, beliau tak segan mendatangi masyarakat secara langsung dan menyampaikan ajaran Islam. Setelah kondisi dianggap memungkinkan beliau mengumpulkannya melalui acara-acara seperti selametan atau yang lainnya, baru kemudian ajaran Islam disisipkan dengan bacaan-bacaan tahlil maupun dzikir. Dengan begitu, masyarakat melunak hingga pada akhirnya mereka memeluk Islam. Kanjeng Sunan Giri tidak mengenal metode dakwah dengan cara mencela atau bahkan menghina.

 

Kedua, dalam bidang budaya kanjeng Sunan Giri juga memanfaatkan seni pertunjukan yang menarik minat masyarakat. Beliau juga dikenal sebagai pencipta tembang Asmaradhana, Pucung, Cublak-cublak suweng dan Padhang bulan. Lalu tentu saja beliau masukkan nilai-nilai keislaman di dalamnya. Itu semua dilakukan kanjeng Sunan demi tersebarnya ajaran Islam yang damai. Kanjeng Sunan -sekali lagi- tidak mengajarkan metode berdakwah dengan saling mencemooh atau menghujat mereka yang tak sependapat.

 

Ketiga, di bidang politik, kanjeng Sunan Giri dikenal sebagai seorang raja. Dalam menjalankan kekuasaannya, beliau tak pernah berlaku otoriter dan semaunya sendiri. Beliau selalu menggunakan cara-cara persuasif untuk menarik minat masyarakat terhadap ajaran Islam. Beliau tidak mencontohkan strategi dakwah dengan cara mencaci maki mereka yang tidak sefaham.

 

Wa ba’du, Terlepas dari apakah “NU Garis Lurus” ini memang betul-betul berasal dari kalangan nahdliyyin ataukah sekedar ulah oknum yang tak bertanggung jawab, yang jelas supaya betul-betul lurus, “NU Garis Lurus” mesti mengubah gaya dakwahnya yang cenderung ekstrim itu. “NU Garis Lurus” juga harus bisa memahami bahwa di dalam tubuh NU selalu penuh dinamika. Perbedaan pendapat menjadi sesuatu yang biasa dan berbeda jalan pemikiran adalah hal yang niscaya. Jika “NU Garis Lurus” terus bersikukuh dengan strategi kerasnya, maka yang terjadi adalah sebaliknya. Alih-alih mendaku sebagai kelompok “NU Garis Lurus”, yang ada mereka justeru menjadi “NU Garis Keras”. Wallahu a’lam. []

 

M. Alim Khoiri, warga NU tinggal di Kediri

“…menyembah yang maha esa,
menghormati yang lebih tua,
menyayangi yang lebih muda,
mengasihi sesama…”
__._,_.___

Posted by: Ananto <pratikno.ananto@gmail.com>


GUS MUS: AHOK ITU JELEK SEKALI, MULUTNYA…

GUS MUS: AHOK ITU JELEK SEKALI, MULUTNYA…

gusmus-zikir_inul2
ISLAMTOLERAN.COM– Pengasuh Pondok Pesantren Raudlatuh Tholibin, Leteh, Rembang, Jawa Tengah, Ahmad Mustofa Bisri, angkat bicara ihwal kisruh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dengan sejumlah anggota DPRD Jakarta.
Dalam acara pengajian di lapangan kampus III Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Gus Mus–panggilan Mustofa Bisri–menyatakan Ahok tak beretika.
“Secara etiket, Gubernur DKI Ahok itu jelek sekali. Ahok itu tak punya etiket,” kata Gus Mus dalam pengajian yang dihadiri ratusan orang pada Senin malam, 30 Maret 2015.
Penilaian itu, menurut Gus Mus, didasarkan pada ucapan Ahok yang kerap tak karuan. “(Ahok) enggak punya etiket karena mulutnya (kalau berbicara) seenaknya sendiri,” ucap Gus Mus. Soal etiket ini juga dipersoalkan sejumlah anggota DPRD Jakarta.
Wakil Ketua DPRD Jakarta Abraham Lunggana alias Lulung, misalnya, mengeluhkan ucapan Ahok yang menuturkan ada oknum anggota Dewan yang maling. Konteks ucapan Ahok itu soal pokok pikiran atau program yang kerap dititipkan anggota Dewan di dalam Rancangan APBD.
Namun demikian, Gus Mus memuji Ahok sebagai orang yang sangat beretika. “Tapi dia (Ahok) beretika karena mau memberantas korupsi,” kata Gus Mus, yang disambut tepuk tangan masyarakat yang hadir dalam pengajian.
Gus Mus menyatakan banyak orang yang tidak bisa membedakan antara etika dan etiket.
Gus Mus lalu membandingkannya dengan Nabi Muhammad sebagai seorang pemimpin yang memiliki etika dan etiket.
Sumber: tempo

GERILYA DIGITAL ISIS: STRATEGI PERANG ASIMETRIS KONTEMPORER

ISIS menjadikan strategi memenangkan pikiran dan hati rakyat, yang diterapkan dalam perang gerilya untuk memengaruhi banyak orang.

30 Maret 2015 20:00
 

Antara / Foto

SITA BUKTI-Aparat Polda Jambi menyusun barang bukti atribut dan senjata kelompok radikal Negara Islam Irak dan Suriah (Islamic State of Iraq Syria/ISIS) milik seorang pemuda yang ditangkap di Jambi, saat gelar kasus di Mapolda Jambi, Rabu (25/3). Pihak kepolisian setempat membentuk tim khusus guna mengantisipasi penyebaran paham ISIS di daerah itu menyusul tertangkapnya seorang pemuda pemilik atribut ISIS diantaranya berupa bendera, pakaian, sorban bertuliskan bahasa Arab yang biasa digunakan ISIS, replika senjata AK-56, tiga replika senjata magazine dan beberapa buku panduan jihad berbahasa Arab.

Perang asimetris adalah bentuk perang di mana pihak-pihak yang terlibat di dalamnya di atas kertas tidak memiliki kekuatan yang seimbang. Namun, ketidakseimbangan tersebut bukan berarti pihak yang lebih inferior akan selalu kalah. Dengan strategi yang jitu, justru mereka sering kali dapat menjatuhkan lawan yang ujungnya berdampak melemahkan moril pasukan yang lebih kuat.
Sejak zaman Tiongkok kuno, strategi telah mengajarkan untuk berperang secara cerdas. Tatkala harus menghadapi lawan yang kuat, Panglima Perang Sun Tzu menekankan akan penggunaan aset perang secara bijak. Dalam karyanya The Art of War, ia menuliskan salah satu prinsip dasar untuk “menyerang lawan pada titik yang lemah”, bisa pada kekuatan atau waktu yang diyakini akan memperoleh kemenangan. Prinsip ini menjadi fundamental dari perang asimetris yang marak terjadi dewasa ini.
Liddlehart, seorang strategis Inggris, juga mengembangkan konsep yang senada dengan Sun Tzu. Ia menuliskan pentingnya indirect approach dalam menghadapi lawan. Strategi ini dipilih dikarenakan kekuatan yang dimiliki biasanya lebih lemah dibanding lawan. Prinsip-prinsip yang diyakini keduanya sedikit banyak menyerupai apa yang dipertontonkan Daud ketika melawan Goliat. Meskipun kecil, ia mampu melumpuhkan lawan yang posturnya serupa dengan raksasa.
Seiring perkembangannya, strategi yang berbasis pemikiran-pemikiran tersebut terus berkembang, bahkan kemudian lahir konsep perang gerilya. Indonesia dan Vietnam telah membuktikan bahwa strategi ini cukup tepat dalam menggulingkan lawan yang di atas kertas terlihat lebih kuat. Taktik hit and run serta winning the hearts and minds of the people juga menjadi kunci utama dalam memenangkan perang gerilya.
Dalam beberapa waktu terakhir ini, kita melihat bahwa ISIS semakin gencar melancarkan aksinya. Meskipun kekuatannya lebih lemah dari negara-negara yang menjadi rivalnya, seperti Amerika Serikat dan Inggris, mereka terkesan mampu mengimbanginya. Strategi ISIS terlihat jelas mengadopsi konsep perang gerilya. Bahkan yang lebih unik, konsep tersebut juga diaplikasikan di dunia maya sehingga bisa disebut sebagai “gerilya digital”, sebuah versi kontemporer strategi gerilya.
Aksi yang mereka lakukan dengan mengeksekusi sejumlah tawanan cukup menggentarkan pihak lawan. Bahkan, aksi mereka ini mendapatkan beragam dukungan secara global dari pihak-pihak yang memiliki kesamaan ideologi. Banyak orang terinspirasi dengan aksi mereka dan memutuskan berangkat ke Suriah guna bergabung dengan ISIS. Tak tanggung-tanggung, perempuan-perempuan cantik usia muda pun juga rela meninggalkan keluarga untuk menikahi anggota ISIS yang mereka kenal lewat dunia maya.

Tiga perempuan muda Inggris yang terbang ke Turki untuk mencapai Suriah beberapa waktu lalu adalah sejumlah di antaranya. Mereka-mereka ini populer dengan sebutan ISIS bride. Lebih jauh, sejumlah aksi teror yang dilakukan kelompok lokal juga secara terang-terangan menyampaikan bahwa mereka adalah bagian dari ISIS.

Negara-negara Barat yang juga kuat secara militer dan finansial serta memiliki teknologi tinggi pun tampaknya kewalahan menghadapi ISIS. Propaganda mereka yang dikombinasi dengan aksi lapangan justru memancing aksi balasan yang kontraproduktif. Contohnya, serangan udara Yordania sebagai bentuk retaliasi atas eksekusi pilotnya yang dipertontonkan di dunia maya. Serangan ini justru menewaskan seorang tawanan AS yang berada di sekitar lokasi sasaran sehingga menimbulkan isu baru.
Memang ISIS diuntungkan dengan statusnya sebagai aktor nonnegara sehingga lebih bebas bergerak. Kebebasan untuk beraksi menjadikan mereka lebih dinamis. Strategi gerilya digital yang mereka mainkan dinilai cukup efektif. Pemanfaatan kanal Youtube untuk propaganda dan menyebarluaskan apa yang bisa mereka lakukan terhadap lawan adalah salah satunya. Namun, tidak dapat dimungkiri aksi mereka mengeksekusi para tawanan juga menimbulkan kecaman, seperti eksekusi dua tawanan Jepang beberapa bulan lalu.

Tentunya ini juga dapat memunculkan lawan-lawan baru yang secara prinsip bertentangan dengan dasar gerilya itu sendiri. Walaupun demikian, konsep gerilya digital yang mereka kembangkan patut diacungi jempol, meskipun tetap harus dikombinasikan dengan aksi lapangan.

Dengan maraknya pertempuran opini di dunia maya dan juga semakin terkoneksinya jaringan global, Indonesia sebagai negara pencetus taktik gerilya perlu mengaktualisasikan konsep dan doktrin yang ada. Taktik perang gerilya yang ditulis Jenderal Nasution perlu dikaji kembali sehingga dapat menjawab tantangan dan ancaman pertahanan serta keamanan negara yang semakin hari berevolusi. Isu seperti ISIS menjadi sangat fenomenal. Jika tidak diantisipasi, nantinya dapat bergulir menjadi isu yang lebih kompleks. Apalagi terdapat sejumlah kelompok teroris di Tanah Air yang diyakini memiliki konektivitas dengan ISIS.
Bahkan, menurut catatan kepolisian, hingga saat ini sudah lebih dari 500 orang yang diperkirakan bergabung dengan kelompok ISIS di Suriah dan Irak. Lebih jauh lagi, dalam sebuah insiden terakhir yang cukup menghebohkan, 16 WNI diketahui telah menggunakan status sebagai wisatawan untuk menyusup ke Suriah melalui Turki.

Namun, niat mereka pun akhirnya gagal dan harus dideportasi. ISIS telah menjadikan strategi memenangkan pikiran dan hati rakyat sebagaimana yang diterapkan dalam perang gerilya untuk memengaruhi banyak orang demi mendukung aksinya melalui dunia maya.

Tentunya ini menjadi pekerjaan rumah bagi kita bersama untuk memikirkan strategi pertahanan negara yang tepat di masa kini dan ke depan, terutama dengan perubahan tren sebagaimana yang ditunjukkan ISIS dalam gerilya digital.[]

SURAT TERBUKA JAYA SUPRANA KEPADA AHOK & BEBERAPA KOMENTAR

RENUNGAN JAYA SUPRANA
Surat Terbuka Kepada Ahok
in: Sinar Harapan, Rabu, 23 Maret 2015)
Bapak Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama yang terhormat. Saya sangat menghormati, menghargai, mengagumi semangat perjuangan Anda dalam membasmi korupsi dari persada Nusantara tercinta ini. Bagi saya, Anda memang layak dielu-elukan sebagai jawara, pendekar, cowboy, bahkan superhero pembasmi korupsi seperti yang tampil di berbagai meme yang mengelu-elukan semangat perjuangan Ahok dalam membasmi korupsi.
Sebagai sesama warga Indonesia keturunan Tionghoa dan umat Nasrani, saya juga sangat bangga atas semangat perjuangan Anda membasmi korupsi. Namun, akhir-akhir ini terasa bahwa lambat tetapi pasti timbul rasa kebencian masyarakat terhadap kata-kata dan kalimat-kalimat Anda yang dianggap tidak sopan dan tidak santun sehingga tidak layak saya tulis di surat permohonan terbuka di Sinar Harapan yang tersohor sopan dan santun dalam pemberitaaan ini.

SOUTHEAST ASIA SUPPLYING JIHADIST TO MIDDLE EAST?

Asia Sentinel

WAHHABISM IN SOUTHEAST ASIA

WAHHABISM IN SOUTHEAST ASIA

Wahhabism in Southeast Asia 

 

 

 

 

 

The Domino Theory Revisited

When I joined Malaysia’s foreign ministry in 1972, a major foreign policy concern in the region was that Southeast Asian nations would soon fall like dominoes to militant communism supported and abetted by the People’s Republic of China. Fortunately, the dominoes held.

Today, the old domino theory may well be applicable to a new danger – Islamic extremism. 

The New Frontier of Islamic Extremism

Violent jihadi groups drawing inspiration and support from Al-Qaeda and ISIS have sprouted in the Philippines, Indonesia, Malaysia and Thailand. Armed attacks, suicide bombers, beheadings and violence against innocent civilians have made the news. 

Young Southeast Asian Muslims are also gravitating to the battlefields of Syria and Iraq to join some of the most violent and extremist jihadi groups.  The Jakarta Globe, for example, recently reported that more than 500 Indonesians have joined the ranks of ISIS. Militants from Indonesia and Malaysia fighting in Syria have reportedly even formed a military unit for Malay-speaking ISIS fighters – Katibah Nusantara Lid Daulah Islamiyyah (Malay Archipelago Unit for the Islamic State in Iraq and Syria) and have participated in suicide missions.

According to some analysts, jihadi groups in the region are using the Syrian war to create a pool of combat-trained and indoctrinated recruits for eventual deployment at home. Local security forces have responded by rounding up ISIS militants and sympathizers. 

Just as worrying, religious extremism is now reaching alarming levels within Muslim societies with profound political and security implications for the entire region. 

Once-moderate Malaysia, for example, is awash in an acrimonious and polarizing debate about the imposition of shariah law that could drive the country to the brink of chaos. Muslims and others who speak out against shariah are threatened, intimidated and harassed.  The inspector-general of police, no less, has warned that even questioning sharia law might provoke an ISIS attack.

The very fact that a constitutionally secular and democratic nation like Malaysia is even having a discussion about amputating limbs, beheading, stoning, and even crucifixion is mind-boggling, and telling. 

While militant groups and hot-button issues like s\Sharia law have understandably drawn significant attention, more fundamental questions about the causes of Islamic extremism in the region have not been adequately examined. Why is the culture of intolerance, hate and violence that permeates so much of the Middle East now being manifested in Southeast Asia? What has caused this rising tide of Islamic extremism that is now threatening to overwhelm the region’s fragile democracies, stymieing nation-building agendas and fraying already tenuous inter-communal relationships? 

The Wahhabi Factor

Clearly, this growing extremism is not happening in a vacuum and neither are its roots entirely home grown. Security experts increasingly point to the Wahhabi ideology that is being aggressively exported by Saudi Arabia as the single biggest cause of extremism in the region. 

Wahhabism, the official religion of Saudi Arabia, is an exceptionally virulent, narrow and militant interpretation of Islam based on the teachings of an austere 18th-century preacher and scholar, Muhammad ibn Abd al-Wahhab (1703-1792). Over time, it has morphd into an all-encompassing politico-religious theology that considers all other faith groups deviant, has no tolerance for other cultures, no respect for human rights, no love for democracy and an abiding distaste of Western values.  It is harsh, puritanical, unforgiving and violent. 

The ultimate goal of Wahhabism is one global community with one creed (Wahhabism) ruled by one Khalifah (ruler), presumably the House of Saud. It makes for a grand strategy not just for hegemony in the Middle East but for global domination. 

Over the last few decades, Saudi Arabia has spent more than US$100 billion exporting Wahhabism to all corners of the globe. Thousands of mosques, seminaries, universities, schools and community centres have been built, while thousands of preachers, teachers and activists have been educated,  trained and dispatched across the world along with Wahhabi-approved textbooks and other literature.

The Saudi-Wahhabi nexus has such a stranglehold on Sunni religious discourse that its views now predominate. The House of Saud has also deftly used its unique position within Islam as Custodian of the Two Holy Mosques to leverage strategic influence, respect and power over the global Islamic community. 

The Saudi-based, Saudi-funded Muslim World League, founded in 1962, is one of the principal channels of Wahhabi infiltration, influence and control. It actively promotes Wahhabi doctrines, theology and practices on a global scale. The MWL has more than 56 offices and centres on five continents. It is no surprise, therefore, that Wahhabism has emerged as a major, if entirely negative, force in the world today. 

Wahhabism also provides the theological underpinning for almost every violent jihadi group, is behind much of the impetus to replace secular democratic institutions with fundamentalist Islamic ones and is the main driving force behind the radicalization of young Muslims in the world today. 

Clearly, the Saudi-Wahhabi nexus has become the greatest single threat to peace and stability in the world today. 

And it is now casting a long shadow over Southeast Asia as decades of Wahhabi infiltration, indoctrination and influence come to boil. 

Southeast Asia: The Next Battleground?

Most of Southeast Asia’s radical groups – certainly groups like Jemmah Islamiyah, Abu Sayyaf, Laskar Jihad, Kumpulun Mujahidin Malaysia and Jemmah Salafiyah – have ties to the Saudi-Wahhabi nexus, as did the 9/11 terrorists. Saudi organizations like the International Islamic Relief Organization (once headed by Osama bin Laden’s brother-in-law) have been implicated in funding a number of these jihadi groups as well, prompting the US Treasury to declare some of its branches terrorist entities. 

Over the years, Saudi Arabia has also built up a significant cadre of Wahhabi trained academics, preachers and teachers across the region. Many of them are now in the forefront of movements and lobby groups agitating for greater Islamization, demanding the imposition of Sharia law, pushing for stricter controls on other faiths, and working behind the scenes to influence official policy and shape public opinion. What is unfolding is nothing less than the gradual “Saudization” of Southeast Asia. 

Urgent and Decisive Responses Needed

Southeast Asian governments have clearly been far too complacent and have failed to adequately respond to the mushrooming Wahhabi threat both from without and from within. They appear to be in a state of denial about the magnitude of the problem, responding with half-hearted measures to address the more immediate threat posed by militant groups while leaving the Saudi-Wahhabi infrastructure of extremism intact. They are too intimidated by Saudi Arabia’s religious credentials and too mesmerized by its wealth for their own good. 

Worse still, negligence has often been compounded by complicity with some political leaders exploiting religion for their own purposes. It is no secret, for example, that in Malaysia a dangerous political game is being played with the Sharia issue despite the enormous damage it is doing. And in Brunei, the Sultan has sought to outmaneuver the Islamists, as well as consolidate his own position, by pre-emptively declaring an Islamic state replete with Sharia law and restrictions on other religious groups. Only time will tell whether such a strategy will assuage the extremists or merely feed their appetite. 

There is now a real danger that unless Southeast Asian governments act quickly and decisively, the region could end up a zone of violence, instability and stagnation instead of the vibrant and stable community they have spent many years developing. 

Here are some urgent steps that should be considered in addition to security measures against jihadi groups: 

1.     Begin an honest conversation with the Saudis about the damage that Wahhabism is doing to their societies.

2.     Work with the international community to identify and dismantle the entire infrastructure of extremism (the institutions, the organizations and groups, the schools and madrasas, the funding, the dissemination of extremist literature).

3.     Reaffirm commitment to pluralism and democracy and aggressively incorporate its values into the political, educational, social and legal fabric of society.  

Urgent action now might just give the many Muslim moderates in the region – like the Group of 25, Sisters in Islam and the Islamic Renaissance Front in Malaysia – the space and the time they need to reclaim the middle ground and reassert the essentially moderate, peaceful and tolerant nature of their faith before the dominoes fall to the extremists.

Dennis Ignatius is a Malaysian former senior diplomat and ambassador to Canada

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 63 other followers