Archive for the ‘esai’ Category

PAPARAN AKIBAT TAMBANG TAK TERKONTROL

Paparan Akibat Tambang Tak Terkontrol
JAKARTA, KOMPAS — Pertambangan emas skala kecil di beberapa wilayah Indonesia menempatkan warga pada kondisi rentan terpapar logam berat merkuri. Itu karena petambang menempatkan alat produksi di sekitar permukiman penduduk.
”Intoksikasi merkuri tidak ubahnya bom waktu,” kata Stephan Bose-O’Reilly, spesialis kedokteran lingkungan pada University for Health Sciences, Medical Informatics, and Technology (UMIT) Austria, dalam pelatihan pengenalan merkuri dan dampaknya pada kesehatan masyarakat, Selasa (21/10), di Jakarta. Penelitiannya di Kalimantan dan Sulawesi menemukan sejumlah indikasi.
Menurut O’Reilly, penelitiannya di sebuah permukiman di Galangan, Kalimantan Tengah, menunjukkan, golongan paling rentan keracunan merkuri adalah pembakar amalgam (partikel emas). Di sana, dari 69 pembakar amalgam, sebanyak 41 orang di antaranya menunjukkan tanda keracunan. ”Dari hasil tes kandungan merkuri di darah, urine, dan rambut pembakar amalgam menunjukkan hasil lebih tinggi dibandingkan kelompok lain.”
Indikasi keracunan merkuri di antaranya tingginya kandungan dalam tubuh serta gejala seperti tremor, kesulitan mengoordinasikan tubuh, gangguan tidur, dan mengeluarkan liur dalam jumlah banyak. Meski demikian, orang dengan gejala seperti itu tetap harus menjalani pemeriksaan medis untuk memastikan memang akibat keracunan merkuri.
Tanda-tanda keracunan merkuri juga ditemukan pada kelompok mantan petambang dan pekerja anak serta penduduk bukan petambang yang bermukim di sekitar penambangan. Sejumlah warga bahkan memiliki alat pemroses di rumah mereka.
Hasil serupa ditemui di permukiman di Tatelu, Sulawesi Utara. Dari 61 pembakar amalgam, sebanyak 33 orang di antaranya (54,1 persen) menunjukkan tanda keracunan merkuri.
”Di daerah ini, tingginya konsumsi ikan memengaruhi tingkat keracunan,” ujar O’Reilly. Di daerah itu ada sungai yang mengalir menuju Teluk Bunaken. Zat merkuri di udara bebas itu menempel ke air dan udara.
Anak terpapar
Selain pada orang dewasa, efek buruk merkuri juga dirasakan anak-anak. Apalagi di dua daerah yang dijadikan sampel cukup banyak anak-anak yang bekerja di penambangan emas. Dua dari delapan pekerja anak-anak di Kalimantan Tengah menunjukkan tanda keracunan merkuri, sedangkan di Tatelu sembilan dari 51 anak menunjukkan tanda itu.
Yuyun Ismawati, Senior Advisor Bali Fokus, mengatakan, ada beberapa pemicu besarnya penggunaan merkuri untuk pengolahan emas di Indonesia. Salah satunya ketiadaan aturan yang melarang penggunaan merkuri.
”Ada aturan yang membolehkan penggunaan merkuri secara terbatas. Namun, tidak ada pengawasan,” kata Yuyun. Impor merkuri ilegal juga masih terjadi. (A01)

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000009658427

‘KEKUASAAN’ KARTEL PANGAN DAN MAFIA TANAH

‘Kekuasaan’ Kartel Pangan dan Mafia Tanah

Rekomendasi Komisi Ekonomi Nasional (KEN) untuk mengatasi kartel
komoditas pangan pada pekan lalu belum menjamin solusi untuk menekan
gejolak harga berlebihan. Namun, rekomendasi itu untuk memperkuat peran pemerintah yang nyaris tak berdaya berhadapan dengan para kartel. Pola yang mirip dan harus diatasi adalah mafia tanah dalam berbagai
skala dan modus. Belakangan, isu dana Bank Century pun, ‘ditunggangi’
para mafia tanah. Berikut ulasan wartawan SP Heri Soba.

Hampir
setiap tahun, ketika gejolak harga pangan melonjak tinggi, salah satu
sorotan pemerintah dan berbagai kalangan terkait adalah indikasi praktik
kartel dalam pasar komoditas pangan. Sorotan akan perlahan mereda
ketika harga komoditas pangan beranjak turun. Indonesia adalah negeri
kartel dan mafia. Hampir setiap lini bisnis di negeri ini sudah dicemari
praktik tercela itu. Tak mengherankan jika perekonomian nasional terus
terdistorsi. Harga barang dan jasa acapkali melejit tanpa sebab yang
jelas. Mekanisme pasar kerap lumpuh. Hukum penawaran dan permintaan
dibuat tak berdaya.

Kartel adalah perbuatan melawan hukum.
Berdasarkan pasal 11 Undang- Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, antarpelaku usaha
dilarang membuat perjanjian untuk memengaruhi harga dengan mengatur
produksi atau pemasaran suatu barang atau jasa, yang dapat mengakibatkan
terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.

Pekan lalu, Komisi Ekonomi Nasional (KEN) menyoroti secara khusus soal
kartel tersebut. Sekalipun hanya memberikan sejumlah rekomendasi untuk
mendorong berbagai solusi atas kartel, apa yang dilakukan KEN tersebut
patut diberi apresiasi. Apalagi, KEN merupakan lembaga pemerintah yang
diisi oleh berbagai kalangan akademisi, profesional, dan pengusaha, yang
dipimpin oleh konglomerat Chaerul Tanjung.

KEN mengadukan
praktik kartel lima komoditas pangan kepada Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono (SBY). Komoditas tersebut adalah gula, kedelai, beras, jagung,
dan daging sapi. Presiden pun telah menginstruksikan Menko Perekonomian
Hatta Rajasa untuk menindaklanjuti rekomendasi KEN tentang kartel
pangan.

Menurut Ketua KEN Chairul Tanjung, praktik kartel telah
menyebabkan harga lima komoditas pangan itu cenderung terus naik di
dalam negeri. Dia mencontohkan, harga gula pada 2009 masih sekitar Rp
6.300 per kilogram (kg), namun kini berkisar Rp 11.000-13.000 per kg.
Padahal, harga gula di pasar internasional hanya sekitar US$ 489,80 per
ton atau Rp 4.700 per kg. Hal serupa terjadi pada komoditas kedelai dan
daging sapi. Pada 2009, harga daging sapi hanya sekitar Rp 60.000 per
kg, sekarang menembus Rp 100.000 per kg. Akibatnya, banyak pedagang
bakso harus berhenti berjualan.

Sejumlah kalangan menilai,
keberadaan kartel pangan sangat merugikan konsumen maupun industri
pengolahan. Selain menguasai pasar, kelompok kartel terus berupaya
mendorong harga dan merusak ketahanan pangan dalam negeri. Melihat
keuntungan yang menggiurkan, mereka terus berupaya untuk mengimpor
komoditas pangan. Selama Januari-November 2012, data Kementerian
Pertanian dan Kementerian Perdagangan menunjukkan, Indonesia mengimpor
sekitar 16 juta ton komoditas pangan utama dengan total nilai mencapai
US$ 8,5 miliar (Rp 81,5 triliun). Rinciannya, nilai impor produk
serealia (padi, jagung, beras, dan sorgum) senilai US$ 3,26 miliar, gula
US$ 1,46 miliar, susu US$ 945,34 juta, serta kacang-kacangan dan buah
US$ 756,27 juta. Sedangkan impor tepung senilai US$ 560,66 juta, sayur
US$ 445,74 juta, kopi, teh, dan bumbu US$ 303,72 juta, daging US$ 136,8
juta, serta pangan utama lain US$ 548,05 juta.

Kartel importir
pangan di Indonesia diperkirakan meraup keuntungan Rp 13,5 triliun per
tahun. Keuntungan itu berasal dari 15% nilai impor komoditas pangan yang
setiap tahun sekitar Rp 90 triliun. Mereka diduga mengendalikan harga
dan pasokan komoditas pangan utama di dalam negeri seperti gula,
kedelai, beras, jagung, dan daging sapi.

Menurut Ketua Dewan
Kedelai Nasional Benny Kusbini seperti ditulis SP dan Investor Daily
pekan lalu, kegiatan kartel di Indonesia dilakukan eksportir di luar
negeri bekerja sama dengan orang Indonesia. Kartel ini diduga melibatkan
oknum pejabat pemerintah, DPR, penegak hukum, dan para politisi.

Chairul yang mengklain diri sebagai “anak singkong” menjelaskan,
struktur pasar komoditas pangan cenderung oligopolistis. Di pasar
internasional terdapat empat pedagang besar yang disebut ABCD, yaitu
Acher Daniels Midland (ADM), Bunge, Cargill, dan Louis Dreyfus. Mereka
menguasai sekitar 90% perdagangan serealia atau biji-bijian dunia.
Kecenderungan yang sama terjadi di pasar domestik. Importir kedelai
hanya ada tiga, yakni PT Teluk Intan (menggunakan PT Gerbang Cahaya
Utama), PT Sungai Budi, dan PT Cargill.

Di industri pakan
unggas yang hampir 70% bahan bakunya adalah jagung, menurut Chairul,
empat perusahaan terbesar menguasai sekitar 40% pangsa pasar. Sementara
itu, empat produsen gula rafinasi terbesar menguasai 65% pangsa pasar
gula rafinasi dan 63% pangsa pasar gula putih. “Untuk distribusi gula di
dalam negeri diduga dikuasai enam orang. Mereka adalah Acuk, Sunhan,
Harianto, Yayat, Kurnadi, dan Piko. Sebelumnya, pasar gula ini dikuasai
‘sembilan samurai’,” tutur dia.

Kartel juga terjadi pada
industri gula rafinas yang memperoleh izin impor raw sugar (gula mentah)
3 juta ton setahun yang dikuasai delapan produsen. Bagi sejumlah
kalangan, kartel bisa dibenarkan asalkan untuk kepentingan masyarakat.
Misalnya, Perum Bulog membeli gula petani dengan harga tinggi dan dijual
dengan harga layak.

Sebenarnya, kasus kartel kedelai yang
merebak pada pertengahan 2012 lalu juga sudah masuk dalam agenda Komisi
Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Ketua KPPU Nawir Messi mengatakan
sebagian besar kegiatan kartel pangan yang dilaporkan KEN telah atau
masih dalam proses investigasi lembaganya. Untuk menjaga kelangsungan
dan kerahasiaan investigasi, perkembangan yang dicapai KPPU tidak pernah
diungkapkan. “Jika kemudian KEN melaporkan ke Presiden dan itu dianggap
laporan ke KPPU juga, itu tidak menjadi persoalan. Kami akan jalan
bersama-sama” kata dia.

Nawir menegaskan, pihaknya tidak akan
melakukan investigasi jika tidak ada indikasi tindakan yang mengarah
kartel. Saat ini, KPPU tengah menginvestigasi perdagangan sejumlah
produk pangan, seperti kedelai dan daging. “Banyak investigasi KPPU
terhadap dugaan praktik kartel tidak pernah dipublikasikan, kemudian
akhirnya menjadi kasus dan masuk ke pengadilan. Beberapa contoh kasus di
masa lalu adalah kartel minyak goreng dan gula yang dilaporkan KEN,”
tambah dia.

Century dan Mafia Tanah Sebagaimana kartel pangan,
praktik mafia tanah juga menjadi batu sandungan yang cukup merepotkan
pemerintah. Dalam berbagai kesempatan, pemerintah dituding tidak berani
mengambil terobosan untuk mengatasi kendala infrastruktur yang membuat
biaya logistik di Indonesia sangat tinggi dibandingkan sesama negara
Asia Tenggara. Investasi pun terhambat untuk menorong pertumbuhan
ekonomi. Daripada susah, dipersulit, dan lebih mahal untuk membangun
investasi, para pengusaha lebih baik impor saja karena lebih murah dan
praktis. Resikonya, aktivitas investasi di berbagai sektor tidak
berjalan, banyak devisa terbuang, neraca perdagangan bergerak minus,
ekonomi Indonesia pun rapuh.

Kendala investasi yang dihadapi
tersebut persis seperti dampak dari persoalan kartel. Dalam praktik
kartel, tingginya keuntungan mendorong impor pangan terus terjadi.
Sejumlah negara juga menjual murah residual stock (sisa stok) sehingga
bisa dibeli dengan harga murah. Gula impor dari Australia pasti lebih
murah dibandingkan harga jual produsen di dalam negerinya. Jadi, untuk
apa susah-susah berinvestasi jika lebih untung impor.

Dalam
beberapa kesempatan, pemerintah pusat dan daerah seakan-akan dibuat tak
berdaya karena berhadapan dengan mafia tanah tersebut. Pembangunan
fasilitas umum, seperti jalan tol, rel kereta api, perluasan bandara,
atau berbagai fasilitas lainnya terhambat. Pada Agustus 2012 lalu, dalam
rapat sebuah koordinasi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun resah
dengan ulah para makelar dan mafia tanah tersebut karena berdampak
langsung pada laju pertumbuhan ekonomi.

”Banyak sekali kaum
makelar yang cari manfaat untuk kepentingan pribadi, bukan kepentingan
rakyat,” kata Presiden SBY usai rapat koordinasi bidang perhubungan dan
pekerjaan umum di kantor Angkasa Pura II di Bandara Soekarno Hatta,
Tangerang, Banten. Pernyataan yang sama, ditekankan kembali oleh SBY
dalam pidatonya di Istana Negara pada pertengahan Oktober 2012, yang
menilai lambatnya pembangunan infrastruktur karena ulah para mafia
tanah.

Dikatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
maupun APBD untuk infrastruktur sering terhambat karena tak mudah bagi
pemerintah membebaskan lahan atau tanah. Pemerintah juga berharap tengah
menyiapkan peraturan presiden (Perpres) yang merupakan turunan dari
Undang-Undang Nomor 2/2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan
untuk Kepentingan Umum. Sayang, Perpres yang dimaksud belum jelas hingga
sekarang sehingga UU pun belum bisa diimplementasikan. Padahal. melalui
Perpres tersebut, sejumlah proyek infrastuktur dapat segera berjalan
tanpa terkendala pembebasan lahan.

Dalam rapat koordinasi itu,
Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hendarman Supandji juga
menyatakan, banyak tanah-tanah rakyat yang dikuasai mafia tanah. Harga
yang sudah disepakati pemerintah dan pemilik tanah sering menemui
kendala karena adanya pihak ketiga yang mempermainkan harga terlalu
tinggi.

Sebenarnya, ada banyak praktik mafia tanah lain yang
melibatkan berbagai kalangan, mulai dari pengusaha ‘hitam’ berkedok
investor, pejabat pemerintah, dan para penegak hukum, seperti kepolisian
dan kejaksaan. Salah satu yang belakangan mulai mencuat adalah kasus
tanah milik Yayasan Fatmawati yang dicaplok Kementerian Kesehatan (dulu
Departemen Kesehatan/Depkes) pada masa awal Orde Baru. Setelah putusan
kasasi Mahkamah Agung (MA) pada tahun 1999 memenangkan Yayasan
Fatmawati, pihak Depkes yang seharusnya membayar ganti rugi Rp 75
miliar, mengajukan jalan tengah alias jalan damai dengan sejumlah
persyaratan. Pihak yayasan mendapatkan ganti rugi Rp 50 miliar berupa
lahan seluas 22,8 hektare (ha) di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, dan
persyaratan lainnya dengan membangun sejumlah sarana fasilitas
pendukung Rumah Sakit Fatmawati, seperti asrama perawat, kamar mayat,
rumah karyawan RS Fatmawati. Sejak mengajukan gugatan hingga menang,
kemudian melakukan penjualan atas lahan ganti rugi, Yayasan Fatmawati
memberikan kuasa resmi kepada Yohanes Sarwono, Stefanus Farok, dan Umar
Muchsin (Sarwono cs) dengan akte perjanjian. Menurut Stefanus, pihaknya
menjalankan kuasa sesuai akte notaris dan melakukan transaksi dengan
pihak ketiga sejak tahun 2003. Singkat cerita, setelah lahan tersebut
dibeli PT Graha Nusa Utama (GNU) yang belakangan mendapatkan suntikan
dana dari PT Ancora, milik Gita Wirjawan yang saat ini menjadi Menteri
Perdagangan, pihak yayasan justru melanggar kesepakatan dengan menjual
lagi lahan yang sama kepada pihak ketiga, yakni PT Mekaelsa. Atas
pelanggaran itu, maka pada 16 Januari 2012, Sarwono cs melaporkan Ketua
Yayasan Fatmawati dan bendahara/pembina, masing-masing Panji Hari
Soehardjo dan Dwi Librianto ke Markas Besar Kepolisian RI (Mabes Polri).
Keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka keterangan palsu akta
autentik atau melanggar pasal 266 KUHP dan 385 KUP oleh Mabes Polri.

“Setelah setahun kami tanyakan lagi status para tersangka tersebut,
pihak Mabes Polri hanya mengatakan tengah diproses,” kata Hermawi
Taslim, yang menjadi kuasa keluarga Stefanus Farok, di Mabes Polri,
Jakarta, Rabu (16/1). Ironisnya, Mabes Polri bukannya memproses Panji
dan Dwi, tetapi malah menahan Sarwono cs sebagai tersangka pencucian
uang dana Bank Century sebesar Rp 20 miliar yang disetorkan Sarwono cs
ke Yayasan Fatmawati. Memang PT GNU pernah meminjam dana dari Robert
Tantular (Bank CIC) pada kurun waktu 2003-2005 dan itupun sudah
dilunasi. Dalam pembayaran tahapan terakhir, PT GNU mendapatkan pasokan
dana dari PT Ancora (Ancora Land). “Mana mungkin transaksi pada
2003-2005 dikaitkan dengan dana Bank Century yang terjadi pada
2008-2009. Bukti Rp 20 miliar yang menjadikan kami tersangka pun
dibuat-buat, karena sudah digunakan pihak yayasan untuk membangun
sejumlah persyaratan dan fasilitas yang diminta. Dana Rp 20 miliar
inilah yang misterius dan dibuat seolah-olah ada pencucian uang,” kata
Stefanus.

Menurut pakar pencucian uang Yenti Garnasih dari
Universitas Trisakti dan pakar hukum pidana dari Universitas Islam
Indonesia (UII) Yogyakarta, Muzakir, tindak pidana pencucian uang hanya
bisa ditetapkan setelah ada bukti atas tindak pidana asal (predicate
crimes). Logikanya, dugaan pencucian uang oleh Sarwono cs bisa
dibuktikan jika tindak pidana dalam kasus Century sudah ditetapkan dalam
putusan pengadilan.

Dari transaksi dengan PT GNU maka sejak 29
April 2004, Yayasan Fatmawati telah sepenuhnya menyerahkan kepemilikan
hak atas tanah seluas 22,8 hektare yang tercantum dalam Sertifikat Hak
Pakai Nomor 82/Cilandak Barat. Bukti kepemilikan itu dalam bentuk lima
sertifikat yang dititipkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akibat
adanya persoalan hukum yang berakhir damai antara PT GNU dengan Yayasan
Fatmawati.

Lebih parahnya lagi, kata kuasa hukum PT GNU
Muhammad Nasihan, pihak Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan terkesan
arogan dan seakan-akan melampui kewenangannya karena sudah tiga kali
selama Januari 2013 ini berupaya menyerahkan sertifikat yang dititipkan
tersebut kepada pihak PT Mekaelsa yang dinilai Muhammad sebagai “mafia
perampok aset negara” tanpa dasar hukum yang kuat. “Bahkan, hari ini
(Senin, 28/1) pun PN Jakarta Selatan tengah memaksakan untuk menyerahkan
sertifikat tersebut kepada para mafia tersebut,” tegas seorang keluarga
korban.

Sarwono cs memang menjadi korban kriminalisasi yang
dimainkan para mafia tanah dengan memanfaatkan isu Bank Century. Dalam
beberapa kesempatan, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan angkat bicara
terkait dugaan keterlibatan dirinya dalam kasus dana talangan Bank
Century, seperti yang dicetuskan anggota Tim Pengawasan (Timwas) Kasus
Century DPR. Gita menegaskan, perusahaan afiliasi Ancora tidak menerima
dana apapun terkait dana Bank Century. Justru tudingan itu dibuat karena
ada pihak dengan “kekuatan besar” ingin merebut lahan milik Ancora Land
yang cukup strategis tersebut.

Kepolisian dan sejumlah
kalangan anggota Timwas Kasus Century pun gegabah seakan mendapatkan
amunisi alias bukti baru untuk mengangkat lagi kasus Century. Para
korban kriminalisasi tersebut menduga kuat bahwa semua permainan ini
dimotori seorang bos mafia tanah alias ST yang dikenal bisa “menyetir”
sejumlah pejabat kepolisian dan penegak hukum lainnya. “Jadi, urusan
makelar dan mafia tanah ini tidak mudah karena sejumlah jajaran penegak
hukum dan birokrat sudah bisa disetir. Wajar saja jika seorang Presiden
SBY pun akhirnya mengeluh,” kata Taslim yang dikenal dekat dengan Gus
Dur ini.

Kartel dan mafia tanah memang tidak mungkin hilang
dalam sekejap. Namun, jika seorang Presiden SBY saja nyaris tidak
berdaya, berarti tidak ada lagi orang “kuat” yang bisa berhadapan dengan
para pemain kartel dan mafia tanah. Apalagi, seorang Gita Wirjawan yang
berhadapan langsung dengan para kartel dan para mafia tersebut. Atau
jangan-jangan negeri ini harus dipimpin oleh para boneka dimana sebagian
besar rakyat Indonesia mau memberi tempat khusus bagi para kartel dan
mafia tersebut. Mungkin itulah yang membuat kartel dan mafia bisa
bertahan hingga saat ini. (***)

sumber: http://www.suarapembaruan.com/home/k…ia-tanah/29802

KEKUASAAN JOKOWI TINGGAL SEPERTIGA

Kekuasaan Jokowi Tinggal Sepertiga

Direbut Mega dan JK, Arbi Sanit Bilang Kekuasaan Jokowi Tinggal Sepertiga
Oleh Emka Abdullah, TEROPONGSENAYAN

Jumat, 31 Oktober 2014
Oleh Emka Abdullah, TEROPONGSENAYAN
TEROPONNGSENAYAN.COM, Sabtu, 25 Oktober 2014 – 06:36:56 WIB

JAKARTA–Tarik-ulur penyusunan Kabinet Jokowi-JK mengundang kritik dari banyak kalangan. Pengamat politik Arbi Sanit menilai, tarik-ulur yang pertontonkan Jokowi dalam penyusunan kabinet karena Jokowi tidak berdaya menghadapi campur tangan dari pihak lain.
“Kekuasaan Jokowi tinggal sepertiga. Yang sepertiga sudah diambil Megawati, dan sepertiga lainnya diambil JK,”ujar Arbi kepada TeropongSenayan, Jumat (24/10/2014).
Arbi menjelaskan, masuknya sejumlah nama calon menteri yang terkesan dipaksakan. Padahal sejumlah nama telah diberi ‘tanda merah’ oleh KPK dan direkomendasikan KPK untuk jadi menteri. Arbi mengibaratkan Jokowi sebagai wayang, Megawati dan JK sebagai dalang.
Arbi menduga Jokowi mendapat tekanan dari Megawati untuk memasukkan nama-nama tertentu sebagai calon menteri. Begitu juga nama-nama dari JK yang sebenarnya tidak sesuai dengan pandangan Jokowi.
Arbi memprediksi jika proses penyusunan kabinet Jokowi dilakukan dengan tekanan dan tarik-menarik kepentingan, hasilnya tidak akan dapat bekerja dengan baik. “Padahal ekspektasi masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi sangat tinggi,” papar Arbi.
Arbi mengaku sejak awal telah memprediksi bahwa Jokowi dapat memenangkan pilpres tetapi tidak dapat menjalankan pemerintahan dengan baik. Sebab, “Jokowi itu bukan tokoh besar. Ia hanya tokoh dari daerah yang hanya popularitas tapi tak punya leadership kuat,” papar Arbi mengakhiri pembicaraan.(ris)

Baca Juga
Yasonna Harus Naikkan Kemampuan Teknis
Menteri Harus Siap Tidak Populer
Jokowi Mulai Dikendalikan Neolib
Penggabungan Kehutanan dan LH Bisa Munculkan Konflik Kepentingan
Mestinya Jokowi Distabilo Kuning

Tentang Kami
Redaksi :
Ciputra World 1 Office Tower Lantai 28
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav.3-5
Jakarta 12940, Indonesia

RACHMAT GOBEL HARUS BUANG “TELOR BUSUK” WARISAN SBY

Rachmat Gobel Harus Buang ”Telor Busuk” Warisan SBY
Permendag Soal Timah

Komentar “‘Sunny’ ambon@tele2.se in:[nasional-list]” <nasional-list@yahoogroups.com> Thursday, 30 October 2014, 6:37

“Mengapa SBY sebagai profesor dan doktor ekonomi membuat dan menyimpan telur busuk?”

http://sp.beritasatu.com/ekonomidanbisnis/rachmat-gobel-harus-buang-telor-busuk-warisan-sby/68146

Rachmat Gobel Harus Buang ”Telor Busuk” Warisan SBY
Rabu, 29 Oktober 2014 | 10:54

[JAKARTA] Menteri Perdagangan, Rachmat Gobel harus membuang warisan ’’telor busuk’’ rezim Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Telur busuk yang dimaksudkan adalah kebjakan tentang timah melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 44 Tahun 2014.
Meski diterbitkan tanggal 24 Juli 2014, Permen ini baru berlaku mulai 1 November 2014, jadi melempar masalah untuk pemerintahan baru Jokowi.
“Ini kerja mafia, tiba-tiba Kementerian Perdagangan (Kemendag) bikin aturan, padahal kementerian teknis tidak dilibatkan, yaitu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM),” ujar Ketua DPP Bidang Aksi Direktur Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) di Jakarta, Rabu (29/10).
Syafti mengatakan, Permen ini jelas bermasalah dan berniat buruk. “Jika Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi memang berniat baik, maka seharusnya Permen langsung berlaku sejak ditetapkan. Tetapi kenapa baru berlaku di masa pemerintahan baru?” kata Syafti Hidayat dengan nada tanya.
Permen ini membuat penambang/eksportir besar yang menjual timah batangan, menanggung beban yang lebih kecil, tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10%, hanya membayar royalti 3%.
Sementara penambang/eksportir kecil dikenai syarat tambahan, yaitu berupa Izin Eksportir Terdaftar Timah Industri (IETTI), dan PPN 10%.
Anehnya lagi, dalam Permendag 44, untuk memperoleh IETTI, tidak ada syarat clear and clean (CC), yaitu kejelasan asal-usul bahan baku.
“Ini mengherankan, sebab untuk pengolahan/industri hasil tambang seperti zirconium (kode kimia Zr), mensyaratkan dukungan bahan baku dari perusahaan yang memperoleh sertifikat CC. Tidak mensyaratkan CC, artinya pemerintah tidak mau tahu dari mana asal timah, entah dari penambangan liar atau hasil curian, pokoknya bayar PPN 10%. Ini bisa ditafsirkan, hasil penambangan liar ’dicuci’ dengan PPN 10%. Ini gila. Apakah ini termasuk money laundering? Biar pakar yang bicara,” tutur Syafti.
Syafti meminta Menteri Perdagangan segera membatalkan Permen ini. Jika memang diperlukan, cukuplah memberi catatan kepada pemerintahan baru, tetapi jangan melempar “telor busuk” ke Jokowi.
Permen ini juga masuk ke ’wilayah’ Kementerian Perindustrian, maka sebaiknya segera dibatalkan. [PR/L-8]

KOMUNITAS SEBAGAI SUBJEK

Menempatkan komunitas sebagai subjek pembangunan dan membiarkan mereka berdaulat mengakses SDA melalui inisiatif kearifan lokal penting dipertimbangkan.

Oleh Hendrikus Adam*

Ada kisah pilu yang saya ingat tentang kegelisahan tiga warga kampung dari Bengkayang, Landak dan Sintang.
Di Bengkayang, Masyarakat Adat Semunying Jaya pernah mendekam dalam bui dan harus berjuang ekstra atas penyerobotan hutan adat oleh perusahaan perkebunan yang mengabaikan rasa keadilan.
Negara dalam kasus ini tak sungguh memihak, apalagi memberi solusi. Persetujuan bebas tanpa paksaan (prinsip FPIC) pun turut diabaikan.
Jamaludin, pria asal kampung Pareh di Semunying Jaya karena kesal berujuar; “Pihak perusahaan kami anggap melakukan penindasan, perampasan dan pemerasan terhadap warga Semunying Jaya.
Pihak perusahaan bukan malah menguntungkan, penjajah bagi kami. Masalah perizinan mereka itu tidak jelas, siapa yang memberi izin. Katanya dari bupati, kenapa tidak izin pada masyarakat?”
Sedang di Sintang, L. Edar, 49, pria asal kampung Sungai Garuk di kecamatan Serawai dicopot sebagai kepala dusun dengan tak hormat, sejak 1 April 2011. Dia dianggap tak mendukung kebijakan pemerintah soal perkebunan kelapa sawit dan terlibat dalam organisasi GEMAS.
Edar warga Masyarakat Adat Melahui di kampung Sungai Garuk sadar bahwa wilayah mereka tidak untuk dieksploitasi apalagi diambil paksa.
“Manusia bisa beranak, tanah tidak. Tanah juga tidak bisa bertambah. Tetapi bila tanah diambil perusahaan, di mana masyarakat akan hidup?”begitu dia berujar soal hutan dan sumberdaya alam sekelilingnya.

Keteguhan Sikap

Lain lagi kisah Akbertus, seniman ukir dari Kampokng Sahapm di kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak. Dia adalah Albertus. Pria berusia 45 tahun ini konsisten dalam menjaga alam dan mempertahankan warisan leluhur dengan caranya.
Menurut dia, sekitar tahun 1990an hutan adat kampung Sahapm diincar investor yang berniat membuka perkebunan kelapa sawit. Orang-orang suruhan menakut-nakuti warga kerap dengan mengatakan bahwa tanah yang berada di wilayah adat mereka adalah tanah atau hutan (milik) negara.
Abertus saat itu menjabat ketua RT 03 bersama warga lain yang didukung para tetua yang kini sebagian telah meninggal konsisten melawan. Kendati menuai ancaman dan teror, mereka memetik hasilnya.
Komunitas dengan kekhasan budayanya berikut kawasan hutan sekitar dapat terjaga keberadaannya. Hingga kini masih saja ada pihak yang berharap wilayah itu dapat digarap untuk investasi perkebunan.
”Saat itu, kita (saya) diancam pihak perusahaan karena dianggap sebagai provokator. Pernah diundang pihak aparat (Polisi dan Koramil) untuk diminta keterangan. Dengan berbagai macam teror, mungkin dirasakan tidak mempan, kemudian secara halus mereka mendatangi kita. Manager perusahaan saat itu datang membawakan uang dalam kantong plastik hitam sebanyak ratusan juta rupiah,” tutur Albertus pada penulis.
Bagi dia, apa yang dilakukan perusahaan bukan cara untuk menghargai mereka secara baik. Dia pun menolak uang itu secara halus.
Diakhir kisahnya, Albertus bertutur dalam bahasa daerah Dayak Kanayatn,
”Kade’ diri nana’ bapikir, nana’ paduli ka’ urakng lain, mungkin udah samuanya baralih ka’ perusahan. Kami bapikir demi kepentingan generasi, gali’ uga’ akibatnya walau nana’ ditele’ urakng rami”
(Kalau tidak berpikir, tidak peduli kepada warga lainnya, mungkin semuanya sudah beralih ke perusahaan. Kami berpikir demi kepentingan generasi, takut juga akibatnya walau tidak dilihat orang ramai)”.
Ini mengambarkan keteguhan sikap warga kampung yang ingin alam wilayah sekitar tetap terjaga dan terhindar dari eksploitasi. Mencerminkan kedekatan dengan sumber daya alamnya.
Ada kesamaan pesan ketiga warga dari kampung yang berbeda itu.
Masyarakat Adat cenderung rentan menjadi korban kebijakan pembangunan yang tak mereka inginkan. Ungkapan mereka memiriskan karena bertutur soal penyerobotan lahan, riak dan konflik, intimidasi, pembungkaman secara halus (menghalalkan cara dengan menyuap warga) dan berbagai potensi destruktif lain.
Sisi positif darinya adalah kesadaran bahwa SDA perlu dilestarikan, sikap kritis, semangat rela berkorban, keinginan kuat mempertahankan budaya, jati diri dan ruang hidup komunitas, kejujuran, keberpihakan pada kebenaran dan seterusnya.

Keutuhan SDA

Kisah dan kesaksian Jamaludin, Edar dan Albertus hanya bagian kecil ’cerita pilu’ di negara republik ini. Upaya mereka bersama komunitasnya boleh jadi mewakili ”kegelisahaan” komunitas (Masyarakat Adat/lokal) pada umumnya. Perjuangan komunitas Masyarakat Adat bagi keutuhan dan keberlanjutan SDA patut jadi refleksi.
Hemat penulis, tidak perlu lagi ada tuduhan dini bernada sinis dan sepihak yang kerap dialamatkan pada komunitas. Cukup sudah selama ini komunitas menjadi korban. Negara melalui aparatur seharusnya tertantang untuk menyuguhkan perlakuan humanis yang beradab dan sanggup memanusiakan warganya.
Hutan, tanah dan sungai (air) sebagai bagian penting dan mendesak bagi kelangsungan hidup maupun kehidupan komunitas tidak seharusnya jadi objek eksploitasi semaunya oleh ”Si Kaya” – ”Si Kuasa”. Pejabat pemerintah tak perlu merasa mumpung punya kewenangan lantas bertindak melebihi batas ideal hingga melukai perasaan warga.
Seharusnya mereka menempatkan setiap individu dan komunitas Masyarakat Adat sebagai subjek dalam setiap (kebijakan) pembangunan berbasis sumber daya alam. Keutuhan SDA dengan keberpihakan negara terhadap masa depan warganya, termasuk komunitas Masyarakat Adat yang tersebar se Nusantara, mesti segera diwujudkan.
Bukan Hutan Negara
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi (Judicial Review) atas UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang diajukan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Masyarakat Adat Kenegerian Kuntu dan Masyarakat Adat Kesepuhan Cisitu, pastilah menggembirakan.
Putusan yang disampaikan dalam sidang pleno MK pada Kamis, 16 Mei 2013 tersebut mengakui dan menegaskan bahwa ”Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”.
Dengan kata lain, putusan bernomor 35/PUU-X/2012 sederhananya dapat dipahami bahwa; ”hutan adat bukan (lagi) hutan negara.
Putusan MK itu mungkin kemenangan Masyarakat Adat, tentu perjuangan selanjutnya jauh lebih penting. Tantangannya adalah bagaimana memastikan agar putusan tersebut menjadi rujukan, dilaksanakan dan memiliki kekuatan (eksekusi) mengikat. Dengan demikian dia dapat ”memaksa” untuk pencapaian situasi komunitas yang diidamkan; berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi dan bermartabat secara budaya.
Bagaimanapun, harus disadari bahwa kedekatan hubungan komunitas terhadap hutan adat berikut wilayah kelola dan sumber daya alam sekitarnya adalah satu kesatuan utuh. Ini perlu diapresiasi dan menjadi kesadaran kolektif segenap pemangku kepentingan.
Menempatkan komunitas sebagai subjek pembangunan dan membiarkan mereka berdaulat mengakses SDA melalui inisiatif kearifan lokal penting dipertimbangkan. Ini adalah pilihan strategis aparatur negara.
Putusan bahwa ”hutan adat bukan hutan negara” sedianya tidak malah menambah jeritan hati dan kegelisahan komunitas seperti halnya testimoni kegelisahan ketiga warga di atas. Sebaliknya, putusan tersebut kiranya menjadi sumber inspirasi yang dapat memperkuat kesadaran, tindakan maupun keyakinan kolektif komunitas Masyarakat Adat dalam menjawab kegelisahan dan tantangan yang dihadapi.
Suara kegelisahan Masyarakat Adat hendaknya membangkitkan hati nurani pemimpin negeri untuk memberi pelayanan prima bagi warganya. Semoga***

*) Penulis warga Kalimantan Barat, aktifis Walhi dan peminat isu demokrasi dan HAM.
Sumber: http://www.aruemonitor.co/suara-kegelisahan-masyarakat-adat/

MENEROPONG DAYAK IBAN MENATA LINGKUNGAN

Meneropong Dayak Iban Menata Lingkungan

http://www.shnews.co/detile-4674-meneropong-dayak-iban-menata-lingkungan—.html

Septiawan | Jumat, 13 Juli 2012 – 15:25:30 WIB
(SH/Septiawan)Suku Dayak Iban diberi hidup di Taman Nasional Danau Sentarum karena mampu menjaga konservasi.
Tato bergambar Pancasila itu sudah hampir luntur. Mungkin karena terlalu lama “bertengger” di lengan kanannya atau kualitasnya yang kurang bagus. Tapi, tato di lengan kirinya masih tampak jelas dan tebal, bergambar jangkar dan di bawahnya tertera kata “Brunei”.
Akwang adalah sang empunya tato. Umurnya sekitar 65 tahun. Dialah Kepala Dusun Sungai Pengerak, Desa Jongkong Kiri Hilir, Dusun Kenasau, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Akwang merupakan keeturunan Suku Dayak Iban yang menetap di kawasan Taman Nasional Danau Sentarum (TNDS).
Tato “Brunei” menjadi pertanda bahwa Akwang pernah merantau ke Brunei. Ini terjadi sekitar 10 tahun lalu saat dia mengadu nasib sebagai pekerja bangunan. Ternyata hasil yang dia petik sebagai pekerja kasar di negeri orang tidak sesuai harapan. Hingga akhirnya dia kembali pulang ke perkampungan Dayak Iban di Lembah Bukit Kenasau.
Kepulangannya dilakukan pada saat Hari Gawai, hari perayaan panen yang biasanya dilakukan di kota dan lamin (rumah panjang). Upacara ini dimaksudkan untuk memberi persembahan kepada dewa padi atas hasil panen yang melimpah. Kegiatan secara besar-besaran dilakukan sejak 25 September 1964.
Setelah acara Gawai selesai, ada yang memilih menetap selamanya di dusun itu, namun ada juga yang kembali ke perantauan di negeri seberang, kebanyakan di Malaysia dan Brunei. Bagi yang pindah ke negara lain biasanya juga pindah menjadi warga negara tersebut.
Akwang termasuk yang memilih kembali menjadi penduduk Dusun Kenasau bersama istri dan keempat anaknya.
Dia merasa hidup makmur berkat hasil karet dari perkebunannya seluas 5 hektare di atas tanah adat. Hasil sadapan karet itu dijual ke pengepul, yang nyatanya mampu mengebulkan asap dapurnya. Dia juga memiliki beberapa keramba ikan untuk kemudian hasilnya dimakan sendiri bersama keluarganya dan untuk dijual ke pasar tradisional.
Mendapatkan ikan di dalam keramba itu membutuhkan energi ekstra, tidak instan. Ini karena Akwang menghindari penggunaan setrum, menuba (menebarkan racun dari akar tanaman), menggunakan jermal warin atau perangkap ikan dengan jaring/net ukuran kecil.
Dia hanya menggunakan mata kail dengan umpan ikan kecil. Cara untuk melestarikan alam ini diketahuinya setelah memperoleh bimbingan dari Yayasan Riak Bumi dan Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu sejak 2000.
Lelaki ini menjelaskan, yang membuat ikan cepat habis adalah akibat budi daya ikan toman (channa micropeltes) dalam keramba. Ini karena pakan ikan toman adalah ikan segar berukuran kecil, di mana untuk satu hari bisa menghabiskan sekitar 30 kilogram ikan segar untuk keramba berukuran 2x3x1 meter. Sementara itu, panen ikan toman berlangsung setiap 16 bulan. Kalau dijual, harganya Rp 20.000-40.000 per kilogram.
Tidak hanya Akwang, ternyata seluruh masyarakat Dusun Kenasau tidak ada yang menggunakan keramba ikan untuk budi daya ikan toman. Namun nyatanya sepanjang tahun selalu saja ada ikan yang dapat ditangkap oleh masyarakat untuk dijual kepada pengumpul, seperti ikan toman, baung, belidak, tengalan, tapah, kalay, rinjau, jelawat, dan kelara.
Koordinator Yayasan Riak Bumi, Jim Sami yang mengikuti Ekspedisi Sentarum Galeri Foto Jurnalistik Antara (GFJA) di seluruh kawasan TNDS mengemukakan, Dusun Kenasau boleh dijadikan model pengelolaan sumber daya alam secara lestari yang berbasis hukum adat. Warganya tidak tergiur untuk mendapat tangkapan ikan yang banyak.
Mereka mencari ikan hanya untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Seandainya masih ada yang tersisa, hasil penjualannya dipakai guna membeli kebutuhan bersama semisal genset untuk penerangan lampu yang kemudian dipasang di rumah betang. Rumah betang adalah rumah panjang khas Dayak. Di satu rumah betang terdapat sekitar tujuh keluarga. Di Kenasau ada 19 keluarga, tetapi 12 keluarga lainnya mendirikan rumah masing-masing.
Harmoni antara manusia dan alam tercipta di Kenasau, karena rakyatnya percaya bahwa alam yang menghidupi mereka harus “dihidupi” juga. SH ketika berkunjung ke sana menyaksikan jernihnya air sungai yang mengalir persis di depan rumah betang.
Suku Dayak Iban memang berbeda. Mereka diperbolehkan hidup di kawasan TNDS karena terbukti mampu menjaga kelestarian. Lain halnya yang terjadi di Dusun Vega, di mana ikan belidak sampai habis karena banyak orang menangkap ikan dengan cara memakai pukat yang disurang ke dalam air.
Lebah Enggan Datang
Sayangnya, area TNDS saat ini sudah dikepung oleh perkebunan kelapa sawit. Akibatnya, produksi madu pun berhenti sejak sekitar dua tahun lalu. Lebah madu enggan datang lagi akibat perambahan perkebunan sawit. “Sekarang sulit mencari lebah untuk madu,” kata Akwang sambil menunjukkan sarang lebah di pohon-pohon sekitar dusunnya.
Padahal, madu juga menghidupi masyarakat karena bisa dijual ke Pasar Jongkong yang terletak di perbatasan Indonesia–Malaysia dan Indonesia–Brunei. Akwang memang lebih memilih mata pencarian menangkap ikan, menyadap karet daripada mencari madu, karena sungai di depan rumahnya sudah menyediakan ikan berbagai jenis yang bisa dimakan setiap hari.
“Kami menjaga jangan sampai ikan itu nanti habis, karena orang luar sekarang mulai mencari ikan di dalam Danau Sentarum. Mereka memang menggunakan alat pancing dan jaring, tetapi ikan yang dipancing sebanyak mungkin untuk kemudian dijual ke Pontianak,” kata Akwang dengan nada prihatin. Dia juga menyesalkan jumlah jagawana atau penjaga hutan di TNDS yang sedikit sehingga tidak mampu mengawasi area TNDS dengan saksama.
Menurut survei yang pernah dilakukan Cifor dan Yayasan Riak Bumi, aparat pemerintah kabupaten, kecamatan, desa serta TNDS sangat jarang mengunjungi kampung. Staf desa belum tentu satu bulan sekali mendatangi kampung, kecuali menjelang pemilihan umum (pemilu) atau pemilihan kepala daerah (pilkada).
Bahkan, bantuan guru kampung tak jelas sehingga warga berinisiatif menggaji guru kampung. Yang dekat dengan rakyat hanya pihak gereja, pembeli ikan asin dan ikan toman, dan Yayasan Riak Bumi.
Terdapat tiga keluarga yang tinggal di atas lanting, yaitu rumah apung yang dibangun di atas sungai. Pada umumnya rumah adalah rumah panggung di sepanjang bantaran sungai yang dihubungkan oleh jalan kampung dari kayu yang dibangun secara swadaya. Di beberapa bagian jalan sudah miring.
Rumah-rumah tersebut memperlihatkan adanya adaptasi terhadap ekologi danau yang pasang-surut. Normalnya, danau terendam air 8-10 bulan di setiap tahunnya. Tetapi untuk tahun ini, sudah lebih enam bulan hujan tak turun sehingga permukaan Sungai Belitung surut.
Untuk hutan lindung, ada aturan yang merupakan kesepakatan antara Dayak Iban dengan Melayu. Aturan ini membolehkan memanfaatkan kayu hutan, dengan syarat untuk membangun rumah sendiri dan dilarang diperjualbelikan. Apabila aturan ini dilanggar, ada sanksi adat yang diberlakukan bagi pelakunya. Kontribusi masyarakat Dayak Iban yang besar terhadap konservasi layak diapresiasi semua pihak. (Sinar Harapan)

MEMANGKAS KONFLIK IDENTITAS, PERBANYAK RUANG PUBLIK

MEMANGKAS KONFLIK IDENTITAS, PERBANYAK RUANG PUBLIK

http://www.shnews.co/detile-10437-memangkas-konflik-identitas-perbanyak-ruang-publik.html

Deytri Aritonang | Selasa, 06 November 2012 – 14:47:07 WIB
:
Penyerahan kekuasaan setengah hati dari pemerintah pusat ke daerah picu konflik.

JAKARTA – Konflik antarkelompok yang marak belakangan ini disebabkan kebangkitan konflik identitas yang dimanipulasi oleh para elite politik.
Untuk mengatasinya, fungsi integratif negara harus ditingkatkan, dan ruang publik yang menjadi tempat masyarakat antarkelompok beriteraksi harus diperbanyak.
Hal ini dikatakan pakar desentralisasi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Cornelis Lay kepada SH, Senin (5/11). Ia juga menekankan desentralisasi atau otonomi daerah tidak bisa dituding sebagai pemicu lahirnya politik identitas.
“Penyebab paling besar adalah pertarungan ekonomi. Kita menoleransi kemiskinan, tetapi secara budaya kita tidak memberi toleransi pada kesenjangan,” katanya.
Kesenjangan inilah yang mudah membangkitkan politik identitas yang kemudian dimanipulasi oleh elite untuk memobilisasi politik lokal maupun etnik. Dalam kasus Lampung Selatan, menurut Cornelis, ruang yang memungkinkan interaksi masyarakat hanya pasar.
Seharusnya, kata dia, pemerintah juga membangun pusat kebudayaan dan gelanggang olahraga. “Pemda perlu mengadakan turnamen olahraga agar masyarakat dari semua kelompok semakin intensif berinteraksi,” katanya.
Pakar desentralisasi Purwo Santosa juga sependapat dengan Cornelis. Menurutnya, bukan kebijakan desentralisasi yang jadi penyebabnya, tapi justru penyerahan kekuasaan yang setengah hati dari pemerintah pusat ke daerah. Hal lain, karena ketidakmampuan negara membuka interaksi antarwarga.
“Sebelum desentralisasi kerusuhan sosial sudah banyak terjadi di daerah. Ada atau tidak ada otda, konflik horizontal sudah sering terjadi,” katanya.
Purwo mengungkapkan, banyak hal yang tidak berubah seiring pelaksanaan Otda selama lebih dari 10 tahun, di antaranya ketimpangan struktural masyarakat.
Menurutnya, kesenjangan ekonomi masyarakat sangat tinggi, yang menyebabkan kecemburuan sosial. “Kalau kasus kekerasan itu dikaitkan dengan persoalan pertahanan, interaksi masyarakat tidak tertuntaskan dengan baik. Gesekan terus terjadi,” jelas pengajar Ilmu Pemerintahan di UGM itu.
Ia mengutarakan, penyebab lain adalah pendekatan pemerintah yang masih terpusat. Akibatnya, dalam penyelenggaraan pemerintahannya, pemerintah daerah masih meniru pemerintah pusat, yaitu formalistik dan legalistik.
“Formal saja dari atas ke bawah. Situasi di lapangan tidak pernah dipublikasikan ke publik. Yang di bawah (aparat daerah-red) tidak jujur mengakui ada masalah di daerah dan mencari respons pemecahan masalah,” jelasnya.
Menurutnya, ketidakjujuran aparat daerah itu untuk membuat kesan pemerintah pusat atas daerah tetap baik. Ketidakjujuran itu, ungkap dia, yang membuat respons pemerintah atas potensi kerusuhan terlambat. “Itu bukan salah Otda, tapi karena pelaksanaan pemerintahan yang formalistik,” ia menambahkan.
Pakar otonomi daerah dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhroh mengungkapkan, demokrasi yang ideal belum terwujud. Demokrasi yang seharusnya berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak berjalan baik. “Demokrasi tidak memadai untuk rakyat. Akhirnya muncul gugatan-gugatan dari masyarakat dan menunjukkan kemarahannya dengan caranya sendiri,” katanya.
Di era demokrasi, menurutnya, konflik horizontal tidak perlu lagi terjadi. Hal itu, mengingat secara ideal, saluran komunikasi sudah ada. Masyarakat, menurutnya, memiliki kebebasan berbicara, hanya saja partai politik dan negara gagal membuka saluran itu.
“Seharusnya fungsikan kelembagaan kita, seperti parpol dan LSM (lembaga swadaya masyarakat),” ucapnya.
Sementara itu, pihak kepolisian mengaku selama ini sudah berupaya maksimal untuk mencegah dan menyelesaikan konflik sosial. Kalaupun terkesan lamban maka itu lebih karena kendala geografis, seperti perbukitan di Papua yang sulit dijangkau, ataupun karena tak ingin ketegasan polisi justru memprovokasi warga.
Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Suhardi Alius mengatakan hal ini saat ditanya tentang sikap polisi. “Kami menempuh langkah preventif dengan melihat situasi secara cermat untuk bersikap. Harus dilihat dulu momentumnya, jangan sampai warga justru terprovokasi dengan ketegasan polisi. Karena itu harus ada kalkulasi untuk menangani konflik,” katanya.(Ninuk Cucu Suwanti)

LINTAS DISIPLIN ILMU Vs MONO DISIPLIN ILMU

LINTAS DISIPLIN ILMU Vs MONO DISIPLIN ILMU

“Menggugat Fragmentasi dan Rigiditas Pohon Ilmu”

“Mochtar_Marhum@yahoo.com” Mochtar_Marhum@yahoo.com,

in: Komunitas Pengetahuan Peneliti di Kawasan Timur Indonesia <peneliti@bakti.org>; dikbud@yahoogroups.com; ppiaflinders@yahoogroups.com. Saturday, 27 October 2012, 11:38
Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga bulan depan akan menyelenggarakan Konferensi dengan tema “Menggugat Fragmentasi dan Rigiditas Pohon Ilmu”. Topik ini sangat menarik untuk didiskusikan oleh para tenaga akademisi dan pemangku kepentingan pendidikan tinggi di Indonesia. Menurut hemat saya ada beberapa hal yang membuat isu ini sangat relevan dan menarik untuk didiskusikan:

Pertama, adanya kebijakan pendidikan tinggi yang mewajibkan setiap tenaga akademik (dosen) harus tersertifkikasi sama dengan tenaga profesional lainnya. Pada awal diterapkan sertifikasi dosen, banyak yang ragu dengan kualifikasi yang mereka miliki. Misalnya ada seorang dosen yang qualifikasi ijazahnya kurang linier atau bahkan tidak linear dengan kualifikasi Ijazah jenjang yang lebih tinggi Magister/Masters (S2) atau Doktor/PhD (S3). Sejak diterapkan kebijakan sertifikasi dosen sampai saat ini tidak ada masalah yang terlalu serius terutama berkaitan dengan masalah linieritas. Bahkan Ditjen Dikti dan tim asesor Sertifikasi Dosen telah memberikan kebijakan yang cukup fleksible sejauh dosen yang memiliki kualifikasi ijazah atau background ilmunya masih berada pada pohon atau rumpun ilmu yang masih terkait.

Kedua, masalahnya mungkin akan berbeda ketika seorang dosen yang memiliki Ijazah atau stratafikasi ilmu yang relatif berbeda atau berbeda sama sekali dengan kualifikasi Ijazah pada jenjang yang lebih tinggi dan jika yang bersangkutan akan mengusulkan kenaikan pangkat fungsional ke Lektor Kepala atau Guru Besar akan mengalami persyaratan dan perlakuan yang relatif berbeda. Kasus seperti ini misalnya banyak dialami oleh teman-teman dosen di Perguruan Tinggi Negeri.

Ketiga, rigiditas lineritas kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia mungkin telah membentuk persepsi dan mindset yang berbeda jika dibandingka dengan pendidikan tinggi di luar negeri yang lebih fleksibel serta menghormati kedua aspek kebijakan kajian monodisiplinary dan kajian interdisiplinaryi ilmu. Juga persoalan yang mungkin telah lama terbentuk karena kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia pada umumunya masih lebih berorientasi pada program studi (Prodi Oriented) dan orientasi mono-displinary yang lebih menekankan pada kebijakan by Coursewok (Kuliah) ketimbang program by research (Penelitian) seperti perguruan tinggi di luar negeri. Namun, harus pula diakui bahwa perguruan tinggu di Jawa dan di Sumatra Utara khususnya yang telah berstatus BHP ada yang telah menerapkan kebijakan program pendidikan Tinggi By Research dengan berorientasi pada program research lintas disiplin (Interdisiplinary studies).

Keempat, dulu ada isu teaching university versus research university. Universitas yang sudah maju seperti yang ada di Jawa telah berorientasi pada bobot program research yang lebih tentu pada level Magister dan Doktor sehingga membedakan dari universitas yang lebih orientasi pada program teaching saja. Sebaliknya Pendidikan Tinggi yang menawarkan program Non-Gelar atau diploma yang berorientasi pada program vokasi atau kejuruan berorientasi pada praktek lapangan, magang dan teaching sedangkan Universitas harus berimbang antara program teaching dan research tapi fakta membuktikan bahwa di Indonesia bobot SKS mata kuliah masih jauh lebih banyak dari pada bobot Research (Skripsi atau Tesis) misalnya.

Kelima, baru-baru ini Ditjen Dikti mempromosikan world class university. Perguruan tinggi di Indonesia harus bisa masuk menjadi univeristas berkelas dunia. Untuk menopang kebijakan ini pemerintah bersama DPR telah menyiapkan RUU Pendidikan Tinggi dan Sebelumnya Ditjend Dikti mengeluarkan edaran agar semua mahasiswa yang akan menyelesaikan studi diwajibkan membuat publikasi ilmiah melalui jurnal cetak maupun jurnal elektronik baik untuk level nasional maupun level internasional. Pemerintah juga mendorong perguruan tinggi di Indonesia untuk menjalin kerjasama di bidang pendidikan dan riset dengan perguruan tinggi di luar negeri.

Untuk menjadi universitas yang berkelas dunia (World Class), kurikulum dan mindset akademik juga harus berubah dan lebih berorientasi pada kebutuhan masyarakat atau kebutuhan pasar kerja baik tingkat lokal, nasional maupun global. Akreditasi Program studi, Fakultas dan Universitas (Institusi) harus menerapkan kebijakan Pendidikan Tinggi secara Bottom-up dan Top-down. Masyarakat sebagai stakeholders pendidikan tinggi harus punya peran yang lebih dalam hal penilaian substansial dari penyelenggaraan input, proses dan output pendidikan tinggi.
Salam Perubahan
Mochtar Marhum,
Akademisi UNTAD dan Blogger
Isu Sosial Humaniora

“LA TRISTE DROITISATION DU PS”

“LA TRISTE DROITISATION DU PS”

LE MONDE | 24.10.2013 à 12h05 • Mis à jour le 24.10.2013 à 19h21 | Par Eric Fassin (Sociologue, université Paris-VIII)

Pour la gauche gouvernementale, le “réalisme” s’avère irréaliste : le ralliement au sens commun de droite attise “l’insécurité culturelle” sans apaiser l’insécurité économique. La cote de François Hollande dans les sondages baisse à mesure que progresse celle de Manuel Valls. De même, la “démagogie” sarkozyenne s’était révélée impopulaire : les “grands débats” sur l’identité nationale ou l’islam n’ont pas évité la défaite de 2012. Bref, “réalisme” de gauche et “démagogie” de droite ne paient pas.
Pour autant, la désaffection pour la gauche “réaliste” ne bénéficie guère à la gauche de gauche. En revanche, l’extrême droite prospère à la faveur de la dérive idéologique de la droite. C’est une raison supplémentaire pour ne pas reprendre à son compte la fausse symétrie entre les “extrêmes”. De fait, si la droitisation du paysage politique, depuis les années 1980, justifie plus que jamais de qualifier le Front national de parti d’extrême droite, être à la gauche du Parti socialiste n’est plus synonyme de radicalité !
Pourquoi l’échec de la première ne fait-il pas le succès de la seconde ? On aurait tort d’invoquer quelque logique mécanique, la crise économique déterminant la droitisation de la société française. D’une part, l’expérience historique nous rappelle que, en même temps que les fascismes européens, les années de la Grande Dépression ont vu fleurir le New Deal aux Etats-Unis et le Front populaire en France.
D’autre part, l’analyse des évolutions de l’opinion dément l’hypothèse d’une droitisation de la société – culturelle mais aussi économique. Quant au racisme, il ne date pas d’aujourd’hui ; il a surtout changé d’habits, puisqu’il s’autorise le plus souvent de rhétorique républicaine. Bref, la droitisation de la politique n’est pas l’effet d’une droitisation de la société française. Il faut expliquer la politique par la politique – et non par la société qu’elle prétend pourtant refléter.
SUR LE TERRAIN DU FN POUR LE CONTRER

Cette droitisation résulte donc d’un choix politique – celui qui prévaut depuis trente ans. En 1984, comment comprendre la percée du Front national ? Au lieu d’interroger le tournant de la rigueur de 1983, droite puis gauche vont s’employer à contrer le parti de Jean-Marie Le Pen en allant sur son terrain – insécurité, immigration. C’était faire comme si l’extrême droite posait les bonnes questions. On mesure toutefois le chemin parcouru : aujourd’hui, les mêmes diraient que le Front national apporte les bonnes réponses. Certes, la gauche socialiste continue de revendiquer un “juste milieu” entre les “extrêmes” ; mais à mesure que le paysage se déporte, ce “milieu” est moins juste. Il suffit, pour s’en convaincre, de le comparer à celui de 1974.
Reste le paradoxe actuel : le Front national accuse droite et gauche de mener la même politique. Il est vrai qu’il est le seul ou presque à vouloir rompre avec l’Europe. Mais en matière d’immigration, si la gauche finit par rejoindre la droite, depuis longtemps, celle-ci chasse sur les terres de l’extrême droite. S’il faut faire l’amalgame, en matière “identitaire”, c’est donc d’UMPSFN que devrait parler Marine Le Pen. Or, comme le disait son père, les électeurs préfèrent l’original à la copie. Les partis majoritaires semblent ainsi pasticher Sacha Guitry : contre le FN, tout contre…
Lire notre décryptage Droit du sol, attractivité de la France : quatre questions sur l’immigration
Loin de rompre avec cette stratégie, François Hollande la reconduit. C’est ainsi qu’il choisit de mettre en avant le candidat le plus marginal, car le plus droitier, des primaires socialistes. C’est valider l’opposition chère à la droite entre angélisme et réalisme – qui débouche toujours sur le renoncement aux principes. On en voit les effets : comme Nicolas Sarkozy hier, comme Jean-Marie Le Pen avant-hier, Manuel Valls prend régulièrement le parti de choquer par des propos sulfureux (sur le regroupement familial, ou l’incapacité culturelle des Roms à s’intégrer). Et à chaque fois, un sondage vient valider son pari “auto-réalisateur” de droitisation. C’est que, comme toujours, “l’opinion” répond aux questions qu’on lui pose. Lui en soumettrait-on d’autres (si d’aventure la gauche parlait redistribution, et plus largement lutte contre les inégalités) qu’elle donnerait d’autres réponses.
C’est dans ce contexte que la “gauche de gauche”, qui se veut populaire, se trouve marginalisée. Le consensus politique, que redouble le sens commun médiatique, repose en effet sur un préjugé : le “peuple” serait forcément “populiste”, xénophobe et raciste. Mais c’est surtout qu’il devient impossible de parler d’autre chose. Jusqu’aux années 2000, il fallait 200 000 à 300 000 sans-papiers pour occuper le terrain médiatico-politique ; aujourd’hui, dans un pays de 65 millions d’habitants, il suffit de 20 000 Roms.
Mieux : François Hollande préfère s’exprimer sur le cas Leonarda, au risque de l’absurdité d’un jugement de Salomon, plutôt que de devoir justifier son choix d’une politique conforme aux attentes des marchés. Sans doute aura-t-il réussi, tel Mitterrand, à affaiblir sa gauche ; mais en se livrant aux seules pressions de la droite, il paiera son habile victoire au prix fort. Pour l’Histoire, il pourrait bien rester le président “de gauche”, entre guillemets, qui a permis en France l’avènement de l’extrême droite – sans guillemets.
Eric Fassin (Sociologue, université Paris-VIII)

MASIH ADAKAH PARPOL TANPA KORUPSI?

MASIH ADAKAH PARPOL TANPA KORUPSI?

Oleh: Janpatar Simamora, SH., MH.
in:http://www.analisadaily.com/news/read/2013/02/06/105513/masih_adakah_parpol_tanpa_korupsi/#.URFqQrV7FFc
 

Satu lagi kasus korupsi yang cukup menghentakkan rutinitas publik kembali mencuat ke permukaan. Kasus ini menjadi bahan perbincangan banyak kalangan karena salah satu tersangkanya adalah pimpinan salah satu parpol yang selama ini dikenal dengan slogan “partai bersih”. Luthfi Hasan Ishaaq, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap impor daging sapi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam kapasitasnya sebagai presiden partai, tentu segala tindak tanduk yang bersangkutan akan sangat menyedot simpati dan perhatian publik.
Oleh sebab itu, maka menjadi wajar bila kemudian banyak kalangan yang memberikan respons atas kemunculan kasus ini. Guncangan yang cukup dahsyat juga diyakini akan melanda PKS pasca penetapan presidennya sebagai tersangka, apalagi kasus ini adalah merupakan kasus pertama yang ditangani KPK dengan tersangkanya adalah pucuk pimpinan parpol. Kasus korupsi yang menimpa petinggi PKS ini kian menunjukkan bahwa parpol sangat sarat dengan berbagai tindakan korupsi. Dalam perjalanan pemberantasan korupsi selama ini, KPK sudah cukup banyak menyeret para pelaku korupsi dari kalangan parpol.
Mencermati fakta yang ada selama ini, maka perang terhadap korupsi nampaknya masih harus terus digelorakan di negeri ini. Publik tentu masih ingat bagaimana hasil survei yang dilakukan KPK untuk tahun 2011, tercatat bahwa sekitar tiga kementerian, yaitu Kementerian Agama, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kementerian Koperasi dan UKM “berhasil”menyandang predikat sebagai lembaga terkorup. Dari ketiga kementerian dimaksud, semuanya berada dalam kendali menteri yang nota benenya adalah merupakan pengurus partai. Oleh karena itu maka menjadi wajar bila kemudian muncul kecurigaan akan keterlibatan parpol dalam masalah ini.
Bagaimanapun, besarnya dana yang dibutuhkan oleh parpol untuk tetap bisa eksis dalam persaingan politik, belum lagi dengan persoalan manajemen keuangan parpol yang tiada pernah berubah menuju penataan yang lebih transparan tentu akan menjadi persoalan yang rentan melahirkan korupsi. Parpol tidak jarang justru menggali pemasukan dari institusi pemerintahan melalui berbagai praktik terselubung. Disinilah menjadi kelihatan bagaimana sesungguhnya parpol memainkan hasrat politiknya dengan mengandalkan uang rakyat guna menjaga eksistensi dan hasrat politiknya.
Mestinya, parpol menjadi salah satu elemen yang mampu membawa dan membangkitkan bangsa menuju perubahan yang lebih baik. Parpol juga diharapkan mampu memberikan sumbangsih bagi kejamuan bangsa. namun harapan itu akan dapat terkabul manakala parpol benar-benar berjalan secara efektif dalam rangka menyahuti aspirasi rakyat dan memperjuangkannya hingga berbuah implementasi.
Namun apa yang terjadi saat ini justru berbanding terbalik dengan harapan publik. Parpol justru berubah menjadi predator penghisap dana rakyat. Lihat saja misalnya laporan yang dibeberkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan bahwa dari tahun 2007-2010 dana bantuan sosial sebesar Rp 300 triliun justru rawan disalahgunakan parpol. Kondisi ini cukup membuktikan bahwa parpol saat ini masih saja terlena dengan berbagai praktik yang justru kian jauh meninggalkan dan tanggung jawab sentralnya.

Tidak Membuahkan Perubahan Sikap

Sementara itu di sisi lain, bahwa hingga detik ini, peran dan tanggung jawab parpol melalui para wakil rakyat yang telah dititipkan di parlemen tidak membuahkan perubahan sikap yang menjanjikan. Lihat saja misalnya persoalan legislasi di DPR pada tahun 2010 lalu masih menjadi problem tersendiri yang hingga saat ini masih menyisakan sejumlah bercak noda yang belum bisa diurai secara perlahan. Dengan target legislasi sekitar 70 RUU yang hendak dituntaskan pada tahun 2010 ini, namun hingga berakhirnya tahun berjalan, mayoritas tugas legislasi dimaksud masih mengendap dan bahkan belum mendapat respon sama sekali.
Begitu juga dengan nasib penuntasan kasus Bank Century yang saat ini mulai tenggelam ditelan kencangnya arus badai perputaran kepentingan di parlemen. Harapan publik akan terbongkarnya kasus yang telah menelan uang Negara hingga triliunan rupiah itu justru kandas ditengah jalan. Bahkan kasusnya kini tidak lagi berdengung. Beberapa anggota dewan yang awalnya berkoar meneriakkan penuntasan kasus ini juga tidak lagi terdengar teriakan kebenaran yang pernah digulirkan.

Kompleksitas persoalan ini seolah tidak mampu untuk memotivasi dan memacu para legislator untuk berbenah dalam mengubah citra dimata rakyat. Bahkan untuk menentukan prioritas kerja, DPR nampaknya mengalami kelinglungan. Seolah mereka bekerja tanpa agenda dan perencanaan, atau punya perencanaan namun justru diabaikan. Hampir tidak ada satu sisi kinerja dewan yang dapat digiring menuju pintu keberhasilan.
Memang persoalan di Senayan lebih didominasi dengan sanksi moral ketimbang sanksi yuridis. Celah ini menjadi pintu masuk bagi anggota dewan dalam mengebiri dan mengabaikan setiap aturan yang penuh dengan kebolongan sanksi. Maka tidak mengherankan bahwa banyak kalangan yang mengasumsikan keberadaan DPR sebagai orang-orang yang kebal terhadap hukum, sebab terlalu banyak pelanggaran yang dilakukan yang kemudian tidak bisa ditindaklanjuti dengan penerapan sanksi secara tegas.
Namun patut dicatat bahwa ketika mereka hendak menduduki kursi wakil rakyat yang terhormat itu, didepan para petinggi Negara dan disaksikan oleh ribuan dan bahkan jutaan rakyat negeri ini, sumpah jabatan telah menjadi alat pengikat untuk menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai wakil rakyat. Mereka akan menjadi garda terdepan dalam membela hak-hak rakyat. Komitmen akan memprioritaskan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi atau kelompok dan bahkan perahu politiknya sudah bergema ketika itu.
Tapi kenyataan justru berkata lain. Apa yang diucapkan oleh sejumlah elit parpol tidak jarang justru berseberangan dengan apa yang dilakoni dalam kesehariannya.
Banyaknya kader parpol yang terjerat dalam berbagai kasus korupsi pada akhirnya akan berujung pada satu pertanyaan pokok yang layak didengungkan sebagai bahan refleksi, masih adakah parpol tanpa perbuatan korupsi?.
Barangkali tidak berlebihan bila harus mengatakan bahwa hampir semua parpol sudah terinfeksi dengan virus yang bernama korupsi. Lalu bagaimana mungkin publik akan percaya terhadap kinerja dan peran parpol dalam membersihkan wajah negeri ini dari kotoran-kotoran yang bernama koruptor?. Hal ini akan menjadi pertanyaan lanjutan yang patut direnungkan oleh para petinggi dan elit parpol demi melanjutkan kiprah politiknya di masa yang akan datang. ***

Penulis adalah Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 60 other followers