Archive for the ‘esai’ Category

KEPUTUSAN JOKOWI

Keputusan Jokowi
Oleh: Refly Harun

Jakarta – Tugas pemimpin adalah memutuskan. Sesulit apa pun itu. Presiden Jokowi telah melakukannya dengan tidak jadi melantik Komisaris Jenderal Budi Gunawan (BG) sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Jokowi memutuskan mengajukan calon baru Kapolri, Badrodin Haiti (BH), yang saat ini menjabat sebagai Wakapolri sekaligus pelaksana tugas, wewenang, dan tanggung jawab Kapolri.

Dalam pidato, Rabu (18/02/15), Jokowi menyatakan bahwa (rencana) pengangkatan BG sebagai Kapolri telah menimbulkan perbedaan pendapat di masyarakat. Maka, untuk percepatan ketenangan di masyarakat dan memperhatikan kebutuhan Polri untuk segera dipimpin Kapolri yang definitif, ia mengajukan BH sebagai calon Kapolri untuk mendapatkan persetujuan DPR.

Pro dan kontra, seperti biasa, selalu mengiringi setiap keputusan apa pun. Tak terkecuali soal Kapolri. Dari perspektif hukum tatanegara, sudah mulai ada yang bersuara bahwa Jokowi melanggar undang-undang, terutama UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Alasannya, nominasi BG sebagai calon Kapolri telah disetujui DPR. Tinggal kewajiban Presiden untuk mengangkatnya.

Benarkah Jokowi telah melanggar UU Polri? Saya termasuk yang sejak awal tidak sependapat bila Jokowi dinilai melanggar UU Polri bila tidak jadi melantik BG dan mengajukan nama baru. Dalam beberapa kesempatan, saya selalu mengatakan bahwa pengangkatan (dan pemberhentian) Kapolri adalah hak prerogatif presiden yang dibatasi oleh persetujuan DPR.

Pembatasnya hanya satu, yaitu presiden tidak boleh mengangkat calon Kapolri yang belum atau tidak disetujui DPR. Misalnya, secara tiba-tiba Jokowi mengangkat BH sebagai Kapolri, jelas tidak bisa. BH tetap menunggu persetujuan DPR terlebih dulu. Bila DPR setuju, BH dilantik. Bila tidak, Jokowi dapat mengajukan nama baru, atau melantik BG. Secara prosedural, BG telah disetujui DPR. Bila Presiden ingin melantiknya tidak ada halangan prosedural lagi karena persetujuan DPR sudah didapat.

Namun, presiden tidak bisa disalahkan atau dianggap tidak berwenang bila tidak jadi mengangkat atau melantik nama yang telah disetujui DPR. UU Polri tidak mengatur hal ini. Dari sisi logika, andai calon Kapolri yang telah disetujui tersebut ditolak masyarakat, apakah Presiden harus tetap melantiknya? Contoh lain, bila calon yang telah disetujui tersebut tertangkap basah melakukan perbuatan tercela (judi, mabuk, dan sebagainya), apakah tetap harus dilantik?

Hukum dibuat agar tercipta keteraturan. Bila yang dianggap menjalankan hukum justru memunculkan ketidakteraturan, protes di sana-sini, kriminalisasi, pembangkangan, dan lain sebagainya, maka hukum tersebut telah melenceng dari tujuannya. Hukum yang seperti itu tidak pantas lagi disebut hukum.

Dalam konteks rencana pelantikan BG, sudah sangat jelas telah memunculkan kontroversi serius di masyarakat. Banyak penolakan di masyarakat, diakui atau tidak. ‘Pembebasan’ BG dari status tersangka melalui putusan praperadilan hakim Sarpin Rizaldi tak juga menyurutkan masyarakat yang protes dan tidak setuju dengan pelantikan BG.

Putusan praperadilan itu sendiri belum membebaskan BG secara substantif dari tuduhan berekening gendut. Belum ada pengujian benar tidaknya dugaan tersebut. Putusan praperadilan hanya mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak berwenang menyidik BG lantaran BG bukan penyelenggara negara dan penegak hukum saat dugaan tindak pidana dilakukan.

KPK bisa saja menyerahkan penanganan kasus ini kepada kejaksaan atau kepolisian sehingga BG sewaktu-waktu dapat jadi tersangka kembali. Bahkan, bisa jadi BG akan menjadi tersangka lagi bila permohonan peninjauan kembali terhadap putusan hakim Sarpin dikabulkan Mahkamah Agung.

Kewenangan Konstitusional

Secara teoretis, karena UU Polri tidak mengatur mengenai boleh tidaknya tidak melantik calon yang telah disetujui DPR, Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi dapat menentukannya sendiri berdasarkan kewenangan konstitusional yang dimiliki berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan pemerintahan negara.

Perlu dicatat, UU Polri menyatakan bahwa polri berada di bawah Presiden. Kapolri dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden. Jadi tidak seharusnya presiden ‘dipaksa’ untuk melantik seorang calon Kapolri yang sudah tidak diinginkannya lagi kendati yang bersangkutan sudah mendapat persetujuan DPR.

Dalam pandangan saya, persetujuan DPR bersifat pasif. DPR hanya menyetujui atau tidak menyetujui calon yang diajukan. Apakah calon yang disetujui tersebut bakal dilantik atau tidak, sepenuhnya terserah Presiden sebagai bagian dari hak prerogatif. DPR tidak berhak memaksa Presiden untuk melantik calon tersebut.

Seandainya dalam konteks BH, DPR menolak untuk mengadakan uji kelayakan dan kepatutan dengan alasan sudah menyetujui BG, berdasarkan UU Polri, BH dapat dilantik Presiden setelah lewat 20 hari setelah surat pengajuan diterima DPR. Waktu 20 hari tersebut tidak termasuk hari libur dan masa reses.

Dengan demikian, pilihan bagi DPR adalah mengadakan uji kepatutan dan kelayakan terhadap BH. Bila pengajuan BH disetujui, the game is over. BH akan menjadi Kapolri definitif. Setelah itu BH dapat dibebankan dua urusan penting. Pertama, melakukan audit internal terhadap kerja-kerja penyidik Mabes Polri dalam penetapan tersangka pimpinan KPK, termasuk penyidik dan pegawai KPK. Apakah betul yang dituduhkan bahwa telah terjadi kriminalisasi. Bila memang begitu, BH harus memerintahkan penyidik agar mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan.

Kedua, BH merestorasi hubungan dengan KPK. Restorasi hubungan KPK menjadi sangat penting karena baik Polri maupun KPK sama-sama penegak hukum yang seharusnya saling mendukung dan menghormati kerja-kerja penegakan hukum, termasuk pemberantasan korupsi. Baik Polri maupun KPK tidak boleh disandera siapa saja yang mau memanfaatkan kedua institusi untuk menjadi tameng akan kejahatan yang pernah dilakukan.

BH mungkin akan dilematis menegakkan kebenaran yang sebenar-benarnya di kepolisian. Namun, seperti Jokowi, BH juga adalah pemimpin yang harus berani memutuskan. Sepahit apa pun itu.

Mudah-mudahan nominasi BH sebagai calon Kapolri berlangsung mulus di DPR – saya sendiri memiliki keyakinan yang demikian. Politisi dan elite sering hanya lantang di depan. Setelah waktu berlalu, negosiasi telah tercapai, suara pun bisa berubah menjadi merdu. Tidak ada makan siang gratis bagi politisi. Uang dan kekuasaan sering mengiringi setiap negosiasi. Panggung depan, yang kebanyakan diisi oleh politisi kelas serdadu, selalu lebih berisik dibandingkan yang di belakang panggung,yang dihuni para elite penentu.

Membatalkan pelantikan BG dan mengajukan BH sebagai calon baru Kapolri adalah sebuah keputusan yang tidak mudah bagi Jokowi. Ke depan, akan masih banyak lagi keputusan-keputusan yang harus diambil, dalam situasi di mana Presiden Jokowi, yang notabene bukan darah biru partai, bisa dijepit oleh semua kekuatan politik.

“I don’t know the key to success, but the key to failure is trying to please everybody,” kata Bil Cosby, aktor dari AS (1977). Keputusan Jokowi tidak mungkin menyenangkan semua orang, dan Jokowi memang tidak boleh melakukannya. Karena siapa pun yang berusaha menyenangkan semua orang pasti gagal dalam memimpin. []

Detik, 20 Februari 2015
Refly Harun, Pakar Hukum Tatanegara

MUBAHALAH DAN SUMPAH POCONG

Mubahalah dan Sumpah Pocong
Oleh: Moh Mahfud MD

Setelah pada awal pekan ini, 16 Februari 2015, hakim Sarpin Rizaldi mengetokkan palu bahwa penetapan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak sah, maka saling kecam dan saling bully antarpendukungKPK dan Budi Gunawan memanas.

Ada yang mengecam hakim karena dianggapnya merusak tata hukum. Ada yang bersorak dan menuding KPK keok dan terbukti telah melakukan tindakan sewenang- wenang dalam menetapkan seorang tersangka. Oleh para penyerangnya KPK semakin dipojokkan dengan pemberhentian sementara Abraham Samad dan Bambang Widjojanto karena telah ditetapkan menjadi tersangka oleh Polri dalam tindak pidana umum dan diberhentikan sementara oleh Presiden.

Di jejaring sosial saling serang itu lebih seru dan liar, banyak yang tanpa argumen dan menyesatkan pemahaman. Misalnya ada cuitan di Twitter yang kemudian di-retweet secara berantai bahwa yang menimpa KPK sekarang ini membuktikan bahwa mubahalah sedang bekerja dan terjadi di KPK.

Bagi orang yang paham sedikit saja tentang fikih Islam, pastilah segera tahu bahwa yang mencuitkan mubahalah bekerja di KPK itu tidak paham arti mubahalah. Mubahalah adalah saling bersumpah dan kesediaan menerima laknat Allah melalui ritual atau cara tertentu jika keterangan atau tuduhan dan bantahannya tidak benar.

Di dalam mubahalah kedua pihak yang berselisih sama-sama menyatakan, “Kalau Anda benar dan saya salah maka saya bersedia dilaknat oleh Allah.” Di dalam syariat Islam ketentuan tentang mubahalah tercantum di dalam Alquran, Surat Ali Imran ayat (61) yang diturunkan oleh Allah karena pertentangan paham akidah yang sangat penting antara umat islam dan kaum Kristen.

Seorang pendeta Kristen dari Najran bersikeras bahwa Isa (Jesus) anak Allah sedangkan menurut Islam Isa adalah manusia biasa yang diangkat menjadi nabi. Untuk menyelesaikan perbedaan tajam yang tidak bisa dipertemukan itu maka Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk mengajak pendeta Najran melakukan mubahalah, yakni sama-sama bersumpah bahwa dirinya benar dan siapa yang tidak benar bersedia mendapat laknat dari Allah.

Setelah bermusyawarah dengan keluarganya, pendeta dari Najran itu tidak bersedia ber-mubahalah dan memilih membayar jizyah (denda) atas pernyataanpernyataannya. Pada masa-masa sesudah Nabi Muhammad sering dilakukan mubahalah untuk menyelesaikan perselisihan yang tidak mencapai titik temu sehingga perselisihan diakhiri dan masing-masing menyerahkan akibatnya kepada Allah dengan bersedia dilaknat jika berdusta.

Jadi, yang namanya mubahalah ada cara ritualnya, yakni bersumpah dengan kalimat dan cara tertentu dan dengan saksisaksi resmi, yakni keluarga terdekat semua pihak yang bermubahalah. Di dalam masyarakat kita dikenal juga adanya sumpah pocong. Dalam praktiknya sumpah pocong sering dicampur- aduk dengan ritual agama secara bidah dan khurafat.

Misalnya, pihak-pihak yang bersumpah dibungkus dengan kain kafan seperti mayat, kemudian ditidurkan di shaf masjid dan dituntun oleh pemuka agama setempat untuk saling bersumpah, bersedia dilaknat oleh Allah jika dirinya bohong. Sumpah pocong ini sering ditakuti oleh orang yang berbohong karena ada kepercayaan bahwa laknat Tuhan akan terjadi secepatnya, misalnya, mati disambar petir, mati terbakar seluruh keluarga, mati tertimpa pohon, atau ditabrak mobil.

Dalam semua perkara yang pernahditanganiolehKPK, sejak berdirinya pada tahun 2003, tidak pernah ada mubahalah. Tidaklah benar dan mengadaada kalau dikatakan bahwa akibat mubahalah sekarang sedang bekerja di KPK. Sebab KPK maupun orang yang diadili karena dakwaan korupsi tak pernah ber-mubahalah.

Memang terkadang ada juga yang menantang sumpah pocong atau ber-mubahalah, tetapi tantangan itu tak pernah dipenuhi. Sesaat setelah dijatuhi vonis di Pengadilan Tipikor Jakarta, misalnya, Anas Urbaningrum mengajak mubahalah, tetapi mubahalah itutakpernahterjadi. Sejak dulu KPK tak pernah meladeni ajakan sumpah pocongatau mubahalah, melainkan melakukan pembuktian melalui proses peradilan yang di dalamnya memang ada sumpah.

Di pengadilan memang ada acara sumpah untuk para saksi tetapi hanya sumpah biasa, bukan sumpah pocong dan bukan mubahalah. Sistem peradilan kita tidak mengenal sumpah pocong atau mubahalah. Oleh sebab itu, ketika beredar cuitan bahwa apa yang menimpa KPK sekarang ini adalah karena bekerjanya mubahalah, agar tidak menyesatkan, saya pun bercuit bahwa apa yang terjadi di KPKtakadaurusannya dengan mubahalah-mubahalahan.

Kalaulah peristiwa yang terjadi di KPK ini akan dikaitkan dengan kasus Anas Urbaningrum yang dipidana dan pernah menantang mubahalah, maka frase “mubahalah sedang bekerja” juga salah karena dua hal. Pertama, tak pernah ada pelaksanaan mubahalah sebab tantangan Anas tak ditanggapi sama sekali baik oleh hakim maupun oleh KPK.

Kedua, jauh sebelum adanya tantangan mubahalah KPK sendiri selalu mendapat hantaman dari delapan penjuru angin. Kalaulah mau dipaksa dikait-kaitkan maka, mungkin, istilah awam yang ada hubungannya adalah kualat, bukan mubahalah. Hantaman yang terjadi pada 2009 malah lebih dahsyat. Komisi pemberantasan korupsi di seluruh dunia memang selalu mendapat hantaman dengan berbagai cara.

Tak ada urusan denganlaknatkarena mubahalah. Lagipula, kalau soal laknat Allah terhadap korupsi atau penyuapan, itu tak perlu pakai mubahalah segala karena sudah ada Hadis sahih, “Laknatullah ala al-raasyi wa al-murtasyi. “ Terjemahannya: Allah melaknat penyuap dan penerima suap. []

Koran SINDO, 21 Februari 2015
Moh Mahfud MD, Guru Besar Hukum Konstitusi

GAJI PNS

Gaji PNS

Oleh: Rhenald Kasali *

 

Selama beberapa pekan belakangan ini dibuat terpesona oleh pemberitaan tentang pegawai negeri sipil (PNS). Anda tentu tahu apa yang saya maksud. Iya, soal gaji.

Sebagai dosen, saya juga PNS, dan sudah biasa mendengar janji surga seperti ini. Semoga kali ini benarlah adanya. Mulanya adalah gaji PNS di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Angkanya memang fenomenal. Bayangkan, gaji awal pegawai bisa Rp7 juta. Ini boleh dibilang setara dengan gaji pegawai baru di perusahaan papan atas Indonesia.

Lalu, gaji lurah bisa mencapai Rp33,7 juta, camat Rp44,3 juta, dan wali kota Rp75,6 juta. Gaji seorang kepala badan bahkan bisa mencapai angka Rp78,7 juta. Isu berikutnya adalah gaji seorang dirjen pajak. Angka yang sudah beredar adalah di atas Rp100 juta per bulan. Bahkan, sebagian kalangan menilai angka tersebut masih terlalu kecil.

Ada yang mengusulkan gaji dirjen pajak setara dengan gaji gubernur Bank Indonesia yang Rp194 juta per bulan. Ini tentu dikaitkan dengan pajak yang mesti dikumpulkannya. Untuk tahun 2015, target penerimaan pajak sebesar Rp1.300 triliun. Mungkin kita yang awam agak terheran-heran, besar sekali ya? Untuk diketahui, gaji menteri rata-rata Rp19 juta per bulan. Lalu, gaji seorang wakil presiden RI ”hanya” Rp42 juta per bulan, dan gaji presiden Rp62 juta.

Tapi kalau Anda jadi wirausaha senior dan berhasil, Rp1 miliar saja bisa didapat sebulan. Ini tentu menjadi pekerjaan rumah bagi menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Disharmoni semacam ini harus ia bereskan.

PNS = Kaya

Bicara soal gaji PNS, bukan angkanya semata yang menarik perhatian saya. Sebagai orang yang suka mencermati isu-isu tentang perubahan, justru perubahan itu sendirilah yang menarik perhatian saya. Perubahan seperti apa? Saya ingin mengulang cerita lama. Suatu ketika kolega saya yang asal Sumatera Utara pulang kampung.

Di sana ia berkumpul bersama orang tuanya, juga kakek dan neneknya. Saat berkumpul bersama keluarga dan tetangga kiri-kanan rumahnya, sang nenek mengeluh. Keluhannya begini, ”Iya, cucu saya yang satu ini masih bekerja di perusahaan swasta. Belum jadi pegawai negeri.” Rupanya bagi sang nenek menjadi pegawai negeri adalah idamannya. Pekerjaan terhormat. Itu cita-cita yang bahkan ia sendiri tak mampu mewujudkannya.

Kita yang pernah ke kampung- kampung tentu bisa merasakan hal ini. Penghormatan orang desa terhadap pegawai negeri, yang dulu disebut ambtenaar, memang luar biasa. Ia menjadi orang yang disapa pertama saat berpapasan di jalan. Kalau punya pangkat namanya jadi pejabat. Tapi hal yang paling ditakutinya bukan kata korupsi, tapi mutasi.

 

Ya, sampai-sampai Bupati Bojonegoro, Kang Yoto, begitu dilantik langsung bilang, ”Tak akan ada mutasi kendati kalian dulu tak mendukung saya.” Ia pun disambut dengan keplokan meriah oleh PNS yang dulu mendukung incumbent. Kembali lagi ke cerita tadi, ketika di desa-desa ada masalah, ia juga menjadi tempat bertanya. Penghormatan semacam ini bahkan mengalahkan minimnya gaji yang diterima oleh sang ambtenaar.

Celakanya, semakin ke sini, penghormatan masyarakat terhadap pegawai pemerintah sudah kian susut. Mereka bahkan dianggap sebagai sumber masalah dengan jargonnya yang sangat terkenal, ”Kalau bisa diperlambat, mengapa harus dipercepat.” Bahkan biasa kita dengar, buat mereka yang ingin kaya, tetapi lewat cara kerja yang jujur, jangan jadi PNS. Orang-orang tua kerap menasihati anak-anaknya, ”Kalau mau kaya, jangan jadi PNS. Jadilah pedagang.”

Kalau ada PNS yang kaya–rumahnya megah, tanahnya ada di mana-mana, anak-anaknya sekolah di luar negeri, dan punya istri simpanan–setiap orang bakal menduga, itu pasti diperoleh dari hasil korupsi. Anggapan seperti itu semoga bakal usang. Setidak-tidaknya di Provinsi DKI Jakarta.

Kalau melihat gaji lurah, camat, wali kota, dan jajaran pimpinan lainnya di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, semuanya seakan-akan menegaskan: siapa bilang menjadi PNS tidak bisa kaya! Memang belum bisa disebut kaya raya, tetapi jelas mereka termasuk kelompok masyarakat yang terbilang berada. Bukan miskin. Ini juga akan menarik calon karyawan Citibank atau Bank Mandiri untuk berpaling menjadi lurah saja.

Menjadikan posisi lurah-lurah lama yang lemot akan tergeser. Dengan gaji barunya, sebentar lagi kita akan menyaksikan– atau malah sudah terjadi– perubahan besar di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Menjadi pegawai di sana adalah sebuah profesi yang membanggakan. Gajinya tidak kalah dengan pegawai swasta.

Dulu menjadi PNS adalah pilihan kedua, setelah tidak diterima bekerja di swasta. Kini di lingkungan Pemprov DKI Jakarta anggapan itu tidak berlaku lagi. Menjadi PNS di sana adalah citacita banyak lulusan perguruan tinggi, negeri atau swasta. Perubahan lainnya–ini yang saya harapkan tidak terjadi– kian banyak PNS di Pemprov DKI Jakarta yang memiliki mobil. Sebab, Jakarta bakal semakin macet saja.

Mana Kerjanya

Akankah kenaikan gaji itu diiringi dengan perbaikan kinerja? Itulah perubahan yang juga kita tunggu-tunggu. Ini memang pertanyaan yang radarada susah dijawab. Mirip dengan diskusi mana lebih dulu, ayam atau telur. Baiklah mari kita tebarkan semangat optimistis. Bukankah kita sudah memiliki referensinya. Anda ingat bukan langkah seperti itu sebelumnya juga pernah dilakukan oleh Ignasius Jonan.

Sewaktu diangkat menjadi dirut PT Kereta Api Indonesia (KAI), Jonan memilih untuk menaikkan gaji pegawainya terlebih dahulu. Baru setelah itu Jonan menuntut pegawainya bekerja habis-habisan untuk membenahi KAI. Hasilnya kelihatan. Pada masa Jonan, kinerja KAI terus membaik. Kualitas pelayanannya semakin meningkat. Bahkan, KAI menjadi perusahaan transportasi pertama yang menerapkan e-ticketing atau tiket elektronik. Bukan lagi transaksi tunai.

Secara bisnis, KAI juga mampu membalikkan kinerjanya dari semula merugi menjadi menguntungkan. Mungkin itu sebabnya Jonan kemudian ditunjuk jadi menteri perhubungan. Tapi ingat, Jonan bukan cuma urus kenaikan gaji. Ia bongkar banyak hal secara menyeluruh, terpadu. Gaji saja tak akan mengubah kebiasaan. Mustahil kita dapatkan hasil yang berbeda kalau caranya sama berulang-ulang.

 

Bagaimana dengan kinerja Pemprov DKI Jakarta? Mungkin karena kenaikan gaji itu masih baru, belum lagi dinikmati oleh para PNS di Pemprov DKI Jakarta, dampaknya belum terlalu terasa. Setidak-tidaknya kalau banjir besar yang kemarin melanda Jakarta, kita jadikan sebagai rujukan. Semula saya berharap dengan gaji barunya, kinerja aparat pemprov dalam melayani masyarakat bakal habis-habisan.

Misalnya, jajaran pegawai Dinas Perhubungan bakal habis- habisan mengatur lalu lintas yang saat Jakarta dikepung genangan air kacaunya luar biasa. Bahkan, pegawai dari dinas yang lain pun ikut membantu. Nyatanya saya tidak melihat hal itu di lapangan. Malah, polisi dan ”polisi swasta” yang sibuk mengatur arus lalu lintas. Di mana para pegawai Pemprov DKI? Mungkin mereka sibuk memikirkan jalan pulang. Mencari jalan mana yang bakal mereka tempuh agar tidak kena macet.

Sesuatu yang baru kadang membuat kita gagap. Itu wajar saja. Hanya, saya berharap kegagapan tersebut jangan berlarutlarut. Para pegawai Pemprov DKI Jakarta mesti ingat, gaji kalian naik berkat kami. Uang kamilah yang Anda nikmati. Jadi sudah sewajarnya kalau kami ganti menuntut Anda untuk bekerja keras. Layani kami. Jangan malah membuat susah. []

 

Koran SINDO, 12 Februari 2015

Rhenald Kasali, Pendiri Rumah Perubahan @Rhenald_Kasali

LOGIKA BUDI WASESO

Logika Pembelaan Budi Waseso terhadap Kepemilikan KTP Palsu Budi Gunawan
Oleh Daniel H.T. in Kompasiana Kompas. Com, | 23 February 2015 | 16:52
1424684861640860390
Budi Gunawan dan Budi Waseso (Metrotvnews.com)
Kepemilikan KTP palsu Komisaris Jenderal Budi Gunawan akhirnya dikonfirmasi oleh Kabareskrim Polri Budi Waseso. Dia membenarkan atasannya yang gagal menjadi Kapolri itu punya KTP palsu. Tetapi bukannya melakukan penindakan hukum sebagaimana dilakukan terhadap Abraham Samad, Kabareskrim Polri ini malah membela Budi Gunawan. Padahal jika dilihat dari maksud pembuatan KTP palsu itu, tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Budi Gunawan itu jauh lebih berat daripada apa yang dituduhkan kepada Abraham Samad untuk jenis tindak pidana yang sama (pemalsuan dokumen kependudukan).
Abraham dijadikan tersangka oleh polisi dengan tuduhan, pada 2007, pernah membantu seorang perempuan bernama Feriyani Lim untuk mendapatkan KTP-nya, dengan cara memasukkan nama Feriyani ke dalam KSK Abraham, seolah-olah dia adalah keponakan Abraham. Jadi, maksudnya hanya untuk membantu perempuan itu mendapat KTP. Setelah mendapat KTP itu, Feriyani tidak menggunakannya untuk melakukan suatu kejahatan yang jauh lebih serius.
Apa yang dituduhkan polisi kepada Abraham itu, sudah dibantahnya. Nanti, kita lihat saja, siapa yang benar; polisi atau Abraham. Tetapi, hal itu bukan subtansi artikel ini.
Sedangkan pada Budi Gunawan, sebagaimana penemuan penyidik KPK, yang diungkapkan Majalah Tempo, edisi 25 Januari 2015, KTP palsu itu diduga kuat digunakan untuk mengkamuflasekan kejahatan yang jauh lebih serius lagi, yaitu penerimaan gratifikasi-gratifikasi, yang jika dijumlahkan mencapai puluhan miliar rupiah.
Dalam membela Budi Gunawan dengan KTP palsunya itu, Budi Waseso berargumen bahwa pemilikan KTP palsu oleh Budi Gunawan itu adalah hal yang wajar, karena polisi dalam menjalankan tugas untuk kepentingan penyelidikan maupun penyidikan hampir pasti menggunakan identitas palsu.
“Kan itu diduga. Dia bisa saja punya beberapa alamat. Kami maunya terbuka, terus konotasi seolah-olah saya membela ini,” ujar Budi di Ruang Rapat Utama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Minggu, 22 Februari 2015. Budi mengatakan atasannya dulu di Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri tersebut mempunyai dua KTP dengan identitas dan alamat asli. “Kalau Pak BG itu kan ada yang Gunawan dan Budi G., semua itu kalau saya lihat fotonya beliau, namanya juga nama beliau.“ (Tempo.co).
Pengakuan Budi Waseso tentang Budi Gunawan yang punya KTP palsu, tetapi sebagai Kabareskrim Polri, dia tidak melakukan tindakan apapun terhadapnya, sebaliknya justru membelanya dengan argumen-argumen konyol itu, membuat semakin terang-benderang adanya kebobrokan di tubuh Polri yang dibenarkan. Bagaimana bisa ketika ada dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh seorang perwira polisi, tidak hanya dibiarkan, tetapi malah dibela oleh seorang Kabareskrim Mabes Polri?
Budi Waseso mengatakan, wajar Budi Gunawan itu punya KTP palsu, karena sebagai polisi dalam menjalankan tugas untuk kepentingan penyelidikan, maupun penyidikan hampir pasti menggunakan identitas palsu, padahal yang terungkap adalah KTP palsu itu bukan digunakan dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai polisi, tetapi diduga kuat sebagai alat kamuflase penerimaan sejumlah gratifikasi.
Budi Waseso mengkategorikan Budi Gunawan sebagai polisi penyelidik dan penyidik, padahal dalam putusan praperadilannya, yang diterima dengan penuh suka cita oleh Budi Gunawan, dan tentu saja Budi Waseso, hakim Sarpin Rizaldi membedakan polisi atas dua kategori, yaitu polisi penegak hukum dan polisi bukan penegak hukum – sesuatu yang belum pernah didengar rakyat Indonesia sebelumnya. Bagi hakim Sarpin Budi Gunawan bukan termasuk polisi penegak hukum, karena tidak menjalankan tugasnya sebagai penyelidik, maupun penyidik polisi, oleh karena itu KPK tak berwenang menyidiknya. Nah, kenapa sekarang, Budi Waseso mengatakan Budi Gunawan termasuk polisi penyelidik, dan penyidik, jadi wajar punya KTP palsu? Semakin kelihatan bahwa hukum itu ditekak-tekuk seenaknya mereka, bukan?
Selanjutnya, Budi Waseso mengatakan juga, atasannya itu punya dua KTP dengan identitas dan alamat asli. “Kalau Pak BG itu kan ada yang Gunawan dan Budi G., semua itu kalau saya lihat fotonya beliau, namanya juga nama beliau.”
Bagaimana bisa, pakai ilmu logika apa, ada satu orang punya dua KTP dalam kurun waktu yang sama, dengan alamat yang berbeda, bisa dikatakan dua-duanya asli? Katanya, KTP palsu itu dipakai sebagai penyamaran dalam melakukan penyelidikan, dan penyidikan, tetapi kok pakai alamat aslinya?
Jika ditambahkan dengan sikap Wakapolri Badrodin Haiti tentang KTP palsu Budi Gunawan itu, semakin kelihatanlah Mabes Polri memang sengaja membiarkan tindak pidana pemalsuan KTP itu terjadi di internal mereka, tetapi sebaliknya sok tegas dalam penegakan hukum jika hal yang sama dituuduh dilakukan oleh Ketua KPK Abraham Samad.
Ketika ditanya Tempo mengenai Budi Gunawan dengan KTP palsunya itu, Badrodin Haiti meresponnya dengan cara tidak serius, bahkan terkesan berkelakar, katanya, “Mungkin milik adiknya, kakaknya, atau saudara kembarnya. … Kita kan enggak tahu. Alamat dan namanya beda, tapi mukanya memang mirip.”
Dalam kondisi seperti ini, bagaimana bisa Ketua KPK sementara Taufiequrachman Ruki mengatakan, ada kemungkinan kasus Budi Gunawan akan dilimpahkan KPK kepada Kepolisian? []

NO DEMOCRACY WITHOUT SECURITY

NO DEMOCRACY WITHOUT SECURITY
By Akbar Ganji *

Issue No.1234,https://i0.wp.com/weekly.ahram.org.eg/App_Themes/Red/images/logo.jpg 19 February, 2015 18-02-2015 11:21AM ETyaving contributed to the chaos in Iraq and Syria, the United States now has no choice but to work with Iran to end it, writes Akbar Ganji

The bloody carnage by the Islamic State (IS) continues in Iraq, and the United States and its allies are adding to the bloodshed by bombing areas under IS control. We should ask ourselves how this terrible situation has come about.

Two important factors have contributed to the tragedy in Iraq. One is the internal factors within the country itself, while the second is the role that external forces have been playing. Since its birth, Iraq has never been a democratic state, but has been besieged by dictators, corruption, fundamentalist interpretations of Islamic teachings and ethnic and religious strife.

The most important external factor contributing to the present state of affairs in Iraq has been the United States and its policies toward the country. Naturally, the US pursues what it considers to be its national interests, but when it comes to pursuing such interests vis-à-vis Iraq and, more broadly, the Middle East, the US has committed fundamental errors.

From goading Iraq to invade Iran in 1980 and Kuwait in 1990, to the crippling economic sanctions imposed on Iraq in the 1990s and up until 2003, when the US invaded and occupied Iraq illegally, US policy towards Iraq has been one disaster after another and has produced a long list of catastrophes, destruction and bloodshed.

At least half a million Iraqi children and young people died as a result of the economic sanctions of the 1990s and hundreds of thousands more have died since 2003. The Pentagon even drew up plans in 2002 to use nuclear weapons against seven countries, including Iraq, “in case of an emergency.”

Why has the US committed such crimes? The answer is that it has always wanted to frighten the Arab states into submission. As former CIA director James Woolsey put it two months after the US-led invasion of Afghanistan in the fall of 2001, “Only fear will re-establish [Arab] respect for the United States,” and the invasion of Iraq was a prime means for creating such fear. In the world of warmongers such as Woolsey, “respect” means submission.

But the most important consequence of the invasion of Iraq in 2003 was the destruction of its political order, which gave rise to Sunni terrorism through the emergence of Al-Qaeda in Iraq (AQI), now IS, and effectively partitioned the nation along ethnic and religious lines.

MOWING THE LAWN: According to a strategy referred to as “mowing the lawn,” every few years Israeli forces go into Gaza to destroy Hamas’s infrastructure and its ability to wage war.

Likewise, American forces attack places like Yemen and Pakistan to supposedly root out terrorists using drones and other means. Bruce Riedel, a former CIA analyst and counterterrorism adviser to US President Barack Obama, has said, “The problem with a drone is that it’s like your lawn mower. You’ve got to mow the lawn all the time. The minute you stop mowing, the grass is going to grow back again.”

The same strategy has been used against Iraq over the past 25 years. The US supported a monstrous Iraqi state during its war against Iran, but then it had to contain the country in the 1990s and invade it in 2003. The US-led invasion of Iraq destroyed the Iraqi army and left it unable to fight IS effectively. Had it not been for the help that Iran provided, Baghdad would perhaps have fallen into IS hands last summer.

But it would be naïve to think that the get-tough policy of the US towards Iraq, which began in 1990, was created in a vacuum. What has been happening in Iraq is part of the US strategy for the Middle East and North Africa over the past four decades more generally, and, in particular, the continuation of its policy toward Afghanistan in the 1980s, when it helped the so-called Afghan mujahedin fight the Soviet Union.

A change in policy began during then President Bill Clinton’s administration in the 1990s, after both Iran and Iraq had been exhausted by war and sanctions. In October 1998 the US Congress approved a resolution that made “regime change” in Iraq the official policy of the United States.

Clinton did not get to carry out the new policy, but his successor, George W Bush, did. Even before the terrorist attacks of 11 September 2001, Bush was determined to invade Iraq.

Bush lied to the American people about Iraq possessing weapons of mass destruction and a non-existent link between Iraqi President Saddam Hussein’s regime and Al-Qaeda, and he attacked and occupied Iraq. The true outcomes of the invasion are as follows.

First, the invasion gave rise to AQI and then to IS. According to a 2011 report by the Centre for Strategic and International Studies, a Washington-based think tank, from 2004 to 2007 the most potent forces fighting the US and its allies, as well as the Iraqi government, were those of AQI. Despite the fact that some of its top leaders, such as Abu Musab Al-Zarqawi, were killed, the organisation eventually morphed into the present IS.

Second, the invasion effectively partitioned Iraq into Shiite, Sunni and Kurdish regions. The US cannot claim that it could not have foreseen what would happen in the aftermath of its invasion or what is happening in Iraq now. As early as 1994, then US Vice-president Dick Cheney asked, “Once you have got to Iraq and taken it over and taken down Saddam Hussein’s government, then what are you going to put in its place?”

He continued, “That’s a very volatile part of the world, and if you take down the central government of Iraq you can easily end up seeing pieces of Iraq fly off. Part of it the Syrians would like to have to the west. Part of eastern Iraq, the Iranians would like to claim, [having] fought over it for eight years. In the north you’ve got the Kurds, and if the Kurds spin loose and join with the Kurds in Turkey, then you threaten the territorial integrity of Turkey. It’s a quagmire.”

The partition of Iraq further exacerbated the religious and ethnic tensions in the country. Once again, this was foreseen, but ignored. In an op-ed article in May 2006, then US Senator Joseph R. Biden and Leslie Gelb of the Council on Foreign Relations wrote: “Some will say moving toward strong regionalism would ignite sectarian cleansing. But that’s exactly what is going on already, in ever-bigger waves. Others will argue that it would lead to partition. But a breakup is already underway. As it was in Bosnia, a strong federal system is a viable means to prevent both perils in Iraq.”

Clinton recently said that if the United States had not invaded Iraq, the present situation would not have arisen. So he too has finally recognised what US policy, including that of his own administration, has done to Iraq.

A 2013 report by the Council on Foreign Relations expressed similar views. Although “AQI’s campaign of violence has diminished since the peak years of 2006 and 2007, the group remains a threat to stability in Iraq and the broader Levant,” the report said.

It continued, “Since the complete withdrawal of US forces in late 2011, AQI has accelerated the pace of attacks on mainly Shiite targets in what analysts say is an attempt to reignite conflict between Iraq’s Sunni minority and the Shiite-led government of [former Iraqi prime minister] Nuri Al-Maliki.

“Meanwhile, the militant group has expanded its reach into neighbouring Syria, where it has forged ties with Jabhat Al-Nusra, a Sunni militant faction providing tactical support to the insurrection against the Al-Assad regime. In April 2013, the two groups formally merged into the Islamic State in Iraq and Greater Syria.”

The funding for the latter group comes from “the region, including those based in Jordan, Syria, and Saudi Arabia,” but “the bulk of Al-Qaeda’s financing, experts say, comes from internal sources like smuggling, extortion, and other crime,” the report noted.

Yet, after all the destruction and bloodshed that the US-led invasion of Iraq produced, Bush’s only regret is that IS has emerged.

THE ROLE OF US ALLIES: As the US was leaving Iraq in 2011 it was also attacking Libya where AQI fighters were playing a prominent role in fighting former Libyan leader Muammar Gaddafi’s regime. Then, when the civil war in Syria was transformed into a sectarian Shiite-versus-Sunni war by US allies in the region, the AQI migrated to Syria and began its terrorist war under the name of ISIS and later IS.

In early October 2014, during a discussion with students at Harvard University, Biden said the following: “Our biggest problem was our allies. Our allies in the region were our largest problem in Syria. The Turks were great friends, and I have a great relationship with [Turkish president Recep Tayyip] Erdogan, whom I just spent a great amount of time with. The Saudis, the Emiratis, etc? What were they doing? They were determined to take down [Bashar Al-] Assad in essentially a proxy Sunni-Shiite war.

“They poured hundreds of millions of dollars and tens of thousands of tons of weapons into anyone who would fight against Al-Assad, except that the people who were being supplied were [Jabhat] Al-Nusra, Al-Qaeda and extremist elements of jihadists coming from other parts of the world. If you think I am exaggerating, take a look.

“So, now, what is happening? All of a sudden everybody is awakened because this outfit called ISIL [Islamic State in Iraq and Levant], which was Al-Qaeda in Iraq, found space and territory in western, excuse me, eastern Syria, worked with Al-Nusra, who we declared a terrorist group early on, and we could not convince our colleagues to stop supplying them.”
Biden’s admission needs no further explanation.
FROM SYRIA TO IRAQ: Given the vast experience that AQI and later IS gained in Libya and Syria, and the new weapons they captured there, it was only natural for IS to return to its birthplace in Iraq. The result has been more bloodshed.

According to a UN report, 8,868 people were killed in Iraq during 2013. In the first ten months of 2014, at least 10,000 people were killed, over 17,500 injured, and 1.8 million displaced, all in the war against IS. The situation has become considerably worse over the last two months as the number of people killed, injured or displaced has been rising dramatically. The net result is that the US military has returned to Iraq with its involvement in the country becoming deeper by the day.

Worse yet, the leader of the Kurdish Regional Government, Masoud Barzani, whose forces have occupied territory in Iraq, has threatened the central government in Baghdad with secession from Iraq, dreaming about a Greater Kurdistan in parts of Iran, Iraq, Turkey and Syria.

In an interview with CNN, Barzani said that Iraq is disintegrating and now is the best time for the Kurds to make their decision regarding independence for Kurdistan.

Barzani also spoke to US Secretary of State John Kerry during his visit to the province about Kurdistan’s independence. Israeli president Shimon Peres has said that Kurdistan’s independence is a “foregone conclusion” and that his country will recognise the new nation. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has also expressed his support for an independent Kurdistan.

Thus, the seeds that were sown by the US and its allies in Iraq and Afghanistan have grown and produced fruit everywhere. Apparently, no lessons were learned from the experience of the two wars.

Meanwhile, in an article in the Washington Post last July, Ryan Crocker, former US ambassador to Iraq and Afghanistan, William Luers, former US ambassador to Venezuela and Czechoslovakia, and Thomas Pickering, US undersecretary of state for political affairs from 1997-2000, emphasised that working with Iran is critical to saving Iraq from IS.

They acknowledged that Arab Gulf states, all US allies, have been covertly or overtly aiding Sunni radical groups and had helped in creating a sectarian Sunni-versus-Shiite war. They wrote: “It makes no sense for the West to support a war against Al-Assad as well as a war against the Islamic State. Al-Assad is evil, but in this case he is certainly the lesser evil.”
I agree. If the United States recognises that instability, changing national borders, destruction and millions of dead, injured and displaced in the Middle East are not in its national interests, it must work with Iran. Without Iran, it will be very difficult, if not impossible, to defeat IS. Recent polls indicate that 61 per cent of the American people support working with Iran. The US also needs Iran to help end the war in Syria and keep the Taliban out of power in Afghanistan.
Obama’s recent letter to Iranian leader Ayatollah Ali Khamenei apparently sought to foster cooperation between the two nations. IS and other jihadi groups are security threats against both countries, and thus Iran and the US have common interests in defeating IS.

Finalising a comprehensive agreement between Iran and the United States over Iran’s nuclear programme and cancelling, or at least suspending, US economic sanctions against Iran will create the necessary positive atmosphere for cooperation between the two countries and will open the door on cooperation between them for confronting terrorism.

Israeli and Saudi lobbies and their allies in the US, together with Iranian hardliners, oppose the nuclear agreement, but Obama and Iranian President Hassan Rouhani can overcome their opposition. The agreement will make it possible for the two countries to work together to take steps toward ending the war in Syria by imposing a ceasefire there and holding free elections under United Nations supervision.

The US must set aside its fantasy of training the “moderate” Syrian opposition in Turkey and Saudi Arabia. Doing so will indicate only one thing: that the US has once again not learned the necessary lessons. An Iran whose national security is guaranteed, and its regional interests respected, will open the way to ending the war in Syria.

Guaranteeing the territorial integrity of Middle Eastern countries is the necessary condition for defeating terrorism and creating a secure and more stable region. Without security, there can be no democracy.

Democracy and respect for human rights are not, and cannot be, the fruit of invading nations in the Middle East and North Africa. In the same way as the United States criticises Iran’s human rights record, it must do the same with regard to its own allies in the region, Saudi Arabia and the Arab nations of the Gulf.

 

The writer is an Iranian journalist.

OPINI REDAKSI TEMPO

OPINI REDAKSI TEMPO
Edisi Senin, 23 Februari 2015
Oleh Ariel Heryanto

https://fbcdn-profile-a.akamaihd.net/hprofile-ak-xfp1/v/t1.0-1/c0.0.160.160/p160x160/10275980_10152179649392772_6299860067508278444_n.jpg?oh=2ff835ba7da462f8c3648b53ae04a940&oe=5589F63C&__gda__=1431367244_b00d5cb5a0e4d59059fdd0bb1403f7c4

Ariel Heryanto

 
“Sangat disayangkan, Presiden tak mengisyaratkan adanya keinginan menghentikan upaya kriminalisasi itu—meski dia berkali-kali meminta “agar jangan ada kriminalisasi”. Alih-alih memerintahkan polisi menganulir kasus-kasus yang disangkakan kepada Bambang Widjojanto dan Abraham Samad, juga penyidik KPK yang berasal dari Polri, Presiden malah memberhentikan kedua pemimpin KPK itu untuk sementara. Tindakan itu mudah ditafsirkan sebagai upaya Presiden “membersih…kan” KPK dari para pemimpin yang dianggap “mengganggu”.
Memang ada pengganti sementara bagi Bambang dan Samad, yakni Taufiequrachman Ruki dan Indriyanto Seno Adji. Ruki, mantan polisi, pernah menjadi Ketua KPK. Tapi Indriyanto adalah nama yang menggetarkan lonceng kewaspadaan. Sebagai pengacara, dia kerap membantu tersangka korupsi, malah beberapa kali berupaya mengurangi kewenangan dan lingkup yurisdiksi KPK. Kesan bahwa Ruki dan, terutama, Indriyanto merupakan hasil kompromi dari pergulatan antara Presiden dan kekuatan politik pendukungnya sangat sulit dienyahkan.
Penunjukan Komisaris Jenderal Badrodin Haiti sebagai calon baru Kepala Polri makin menguatkan alasan untuk tak terlalu optimistis. Ia mungkin pilihan terbaik di antara yang buruk. Sepanjang kisruh, Wakil Kepala Polri itu tak menunjukkan performa yang membuat orang meyakini kapasitasnya. Ia disebut-sebut juga bagian dari kelompok jenderal pemilik rekening gendut.”[]

TOKOH-TOKOH LEGENDARIS DARI NEGERI CINA

TOKOH-TOKOH LEGENDARIS DARI NEGERI CINA
Bukankah ayat-ayat-Ku telah dibacakan kepadamu sekalian, tetapi kamu selalu mendustakannya?
(QS. AL MU’MINUN:105)
In: Blog Madrasah Kita, Minggu, 09 Mei 2010

 
WONG FEI HUNG SEORANG PENDEKAR DAN TABIB MUSLIM?

 

https://jurnaltoddoppuli.files.wordpress.com/2015/02/1e10d-11967440090.jpg?w=480
Sudah banyak orang yang tahu bahwa tokoh bahari legendaris asal Cina, Sam Poo Kong alias Muhammad Cheng Ho adalah seorang Muslim. Namun nampaknya masih banyak yang belum tahu bahwa masih banyak tokoh China legendaris yang ternyata beragama Islam. Dua di antaranya ialah Wong Fei Hung dan Judge Bao.
Selama ini kita hanya mengenal Wong Fei Hung sebagai jagoan Kung fu dalam film Once Upon A Time in China. Dalam film itu, karakter Wong Fei Hung diperankan oleh aktor terkenal Hong Kong, Jet Li. Namun siapakah sebenarnya Wong Fei Hung?
Wong Fei Hung adalah seorang Ulama, Ahli Pengobatan, dan Ahli Beladiri legendaris yang namanya ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional China oleh pemerintah China. Namun Pemerintah China sering berupaya mengaburkan jatidiri Wong Fei Hung sebagai seorang muslim demi menjaga supremasi kekuasaan Komunis di China.

Wong Fei-Hung dilahirkan pada tahun 1847 di Kwantung (Guandong) dari keluarga muslim yang taat. Nama Fei pada Wong Fei Hung merupakan dialek Canton untuk menyebut nama Arab, Fais. Sementara Nama Hung juga merupakan dialek Kanton untuk menyebut nama Arab, Hussein. Jadi, bila di-bahasa-arab-kan, namanya ialah Faisal Hussein Wong.

Ayahnya, Wong Kay-Ying adalah seorang Ulama, dan tabib ahli ilmu pengobatan tradisional, serta ahli beladiri tradisional Tiongkok (wushu/kungfu). Ayahnya memiliki sebuah klinik pengobatan bernama Po Chi Lam di Canton (ibukota Guandong). Wong Kay-Ying merupakan seorang ulama yang menguasai ilmu wushu tingkat tinggi. Ketinggian ilmu beladiri Wong Kay-Ying membuatnya dikenal sebagai salah satu dari Sepuluh Macan Kwantung. Posisi Macan Kwantung ini di kemudian hari diwariskannya kepada Wong Fei Hung.

Kombinasi antara pengetahuan ilmu pengobatan tradisional dan teknik beladiri serta ditunjang oleh keluhuran budi pekerti sebagai Muslim membuat keluarga Wong sering turun tangan membantu orang-orang lemah dan tertindas pada masa itu. Karena itulah masyarakat Kwantung sangat menghormati dan mengidolakan Keluarga Wong.

Pasien klinik keluarga Wong yang meminta bantuan pengobatan umumnya berasal dari kalangan miskin yang tidak mampu membayar biaya pengobatan. Walau begitu, Keluarga Wong tetap membantu setiap pasien yang datang dengan sungguh-sungguh. Keluarga Wong tidak pernah pandang bulu dalam membantu, tanpa memedulikan suku, ras, agama, semua dibantu tanpa pamrih.

Secara rahasia, keluarga Wong terlibat aktif dalam gerakan bawah tanah melawan pemerintahan Dinasti Ch’in yang korup dan penindas. Dinasti Ch’in ialah Dinasti yang merubuhkan kekuasaan Dinasti Yuan yang memerintah sebelumnya. Dinasti Yuan ini dikenal sebagai satu-satunya Dinasti Kaisar Cina yang anggota keluarganya banyak yang memeluk agama Islam.

Wong Fei-Hung mulai mengasah bakat beladirinya sejak berguru kepada Luk Ah-Choi yang juga pernah menjadi guru ayahnya. Luk Ah-Choi inilah yang kemudian mengajarinya dasar-dasar jurus Hung Gar yang membuat Fei Hung sukses melahirkan Jurus Tendangan Tanpa Bayangan yang legendaris. Dasar-dasar jurus Hung Gar ditemukan, dikembangkan dan merupakan andalan dari Hung Hei-Kwun, kakak seperguruan Luk Ah-Choi. Hung Hei-Kwun adalah seorang pendekar Shaolin yang lolos dari peristiwa pembakaran dan pembantaian oleh pemerintahan Dinasti Ch’in pada 1734.

Hung Hei-Kwun ini adalah pemimpin pemberontakan bersejarah yang hampir mengalahkan dinasti penjajah Ch’in yang datang dari Manchuria (sekarang kita mengenalnya sebagai Korea). Jika saja pemerintah Ch’in tidak meminta bantuan pasukan-pasukan bersenjata bangsa asing (Rusia, Inggris, Jepang), pemberontakan pimpinan Hung Hei-Kwun itu niscaya akan berhasil mengusir pendudukan Dinasti Ch’in.
Setelah berguru kepada Luk Ah-Choi, Wong Fei-Hung kemudian berguru pada ayahnya sendiri hingga pada awal usia 20-an tahun, ia telah menjadi ahli pengobatan dan beladiri terkemuka. Bahkan ia berhasil mengembangkannya menjadi lebih maju. Kemampuan beladirinya semakin sulit ditandingi ketika ia berhasil membuat jurus baru yang sangat taktis namun efisien yang dinamakan Jurus Cakar Macan dan Jurus Sembilan Pukulan Khusus. Selain dengan tangan kosong, Wong Fei-Hung juga mahir menggunakan bermacam-macam senjata. Masyarakat Canton pernah menyaksikan langsung dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana ia seorang diri dengan hanya memegang tongkat berhasil menghajar lebih dari 30 orang jagoan pelabuhan berbadan kekar dan kejam di Canton yang mengeroyoknya karena ia membela rakyat miskin yang akan mereka peras.

Dalam kehidupan keluarga, Allah banyak mengujinya dengan berbagai cobaan. Seorang anaknya terbunuh dalam suatu insiden perkelahian dengan mafia Canton. Wong Fei-Hung tiga kali menikah karena istri-istrinya meninggal dalam usia pendek. Setelah istri ketiganya wafat, Wong Fei-Hung memutuskan untuk hidup sendiri sampai kemudian ia bertemu dengan Mok Gwai Lan, seorang perempuan muda yang kebetulan juga ahli beladiri. Mok Gwai Lan ini kemudian menjadi pasangan hidupnya hingga akhir hayat. Mok Gwai Lan turut mengajar beladiri pada kelas khusus perempuan di perguruan suaminya.

Pada 1924 Wong Fei-Hung meninggal dalam usia 77 tahun. Masyarakat Cina, khususnya di Kwantung dan Canton mengenangnya sebagai pahlawan pembela kaum mustad’afin (tertindas) yang tidak pernah gentar membela kehormatan mereka. Siapapun dan berapapun jumlah orang yang menindas orang miskin, akan dilawannya dengan segenap kekuatan dan keberanian yang dimilikinya. Wong Fei-Hung wafat dengan meninggalkan nama harum yang membuatnya dikenal sebagai manusia yang hidup mulia, salah satu pilihan hidup yang diberikan Allah kepada seorang muslim selain mati Syahid. Semoga segala amal ibadahnya diterima di sisi Alah Swt dan semoga segala kebaikannya menjadi teladan bagi kita, generasi muslim yang hidup setelahnya. Amin.

 
ZHU YUANZHANG KAISAR MUSLIM?

 

 

https://i2.wp.com/i292.photobucket.com/albums/mm17/BangNonki/Madrasah/81576200.jpg
Anda kenal Cheng Ho alias Zheng He alias Sam Poo Kong? Cheng Ho adalah tokoh Muslim Cina legendaris yang juga Panglima Angkatan Laut Cina di zaman Dinasti Ming. Ia disebut-sebut telah melakukan 7 kali pelayaran mengelilingi dunia. Masa pemerintahan Dinasti Ming di Cina adalah masa yang sangat menarik dan dapat dikatakan sebagai masa kejayaan Islam di Cina. Pada masa pemerintahan Dinasti Ming ini, banyak pejabat negara dan anggota keluarga kerajaan yang beragama Islam.

Banyak indikasi yang kuat juga menunjukan bahwa para Kaisar Dinasti Ming adalah para pemeluk Islam. Apa dan siapa sebenarnya Dinasti Ming? Jauh sebelum Dinasti Ming berdiri, pada pertengahan abad ke-12 Masehi, pasukan Mongolia di bawah pimpinan Jenghis Khan berhasil menaklukkan Khilafah Islam Abbasiyah di Baghdad. Pasukan Mongol juga berhasil menaklukkan Dinasti Sung di Cina. Saat itu, Pasukan Mongol berhasil menganeksasi wilayah yang membentang dari Gurun Gobi hingga Polandia. Ketika itu, di Cina sudah banyak penduduk yang memeluk agama Islam sejak zaman Dinasti Tang (Dinasti sebelum Sung). Populasi penduduk Muslim yang menetap di Cina kemudian semakin bertambah karena banyak muslim asal Arab dan Asia Tengah yang tertawan dan dibawa ke Cina oleh pasukan Mongol. Anak-cucu Jenghis Khan kemudian memerintah Cina dan mendirikan Dinasti Yuan (Guan).

Dinasti Yuan ini pernah mengirimkan pasukan untuk menaklukan Jawa (Kerajaan Singasari) atas perintah Kubilai Khan, cucu dari Jenghis Khan. Pasukan itu gagal menaklukan Jawa karena berhasil dipecundangi oleh pasukan Raden Wijaya yang kemudian menjadi Raja Majapahit pertama. Pemerintahan Mongol (Yuan) ini menjalankan politik diskriminasi yang membagi penduduk di Tiongkok kedalam tiga golongan yang terpolarisasi. Golongan atau hirarki pertama dan teratas adalah orang Mongol sendiri, golongan kedua yang setara dengan orang Mongol adalah penduduk Muslim yang berasal dari Arab dan Asia Tengah, dan golongan ketiga adalah bangsa Han atau bangsa Cina asli. Pada zaman Dinasti Yuan, Orang-orang Muslim dari Asia Tengah ini menduduki posisi dan jabatan penting dalam pemerintahan.
Sementara, pemerintahan Dinasti Yuan sendiri sangat korup dan mengeksploitasi para penduduk bangsa Han. Mereka mengenakan pajak yang tinggi. Situasi ini memicu kebencian bangsa Han terhadap orang-orang Islam. Tetapi situasi ini tidak berlangsung lama. Para penduduk Muslim pendatang tersebut akhirnya berhasil mengasimilasikan diri dengan bangsa Han dan mengadaptasi adat istiadat dan kebudayaan setempat sejauh tidak bertentangan dengan ajaran agama. Proses persatuan bangsa Han dan penduduk uslim pendatang itu kemudian berbalik menjadi mata pisau yang tajam dan mengarah kepada bangsa penjajah Mongol. Ketika berbagai pemberontakan terhadap kekuasaan Dinasti Yuan meletus, banyak di antara pemimpin pemberontakan atau orang-orang yang berperan penting di dalam pemberontakan merupakan orang-orang Islam.
Puncak perlawanan kepada Dinasti Yuan terjadi di tahun 1368, saat kekuasaan Dinasti Yuan di Cina pun tumbang. Kemudian, bangsa Han, bersama-sama dengan orang Islam mendirikan Dinasti Ming dengan mengangkat Zhu Yuanzhang sebagai Kaisar pertama dinasti itu. Zhu Yuanzhang (1328-1398) bukanlah seorang bangsawan. ia berasal dari kalangan jelata.yang miskin. Dia sangat dikagumi sekaligus juga dicerca. Ia dikagumi karena mampu mengusir penguasa atau penjajah asing dan memulihkan kekuasaan Cina di bawah naungan bangsa Han. Zhu Yuanzhang juga diakui telah banyak membangun Cina setelah dilanda peperangan yang panjang. Ia memperbaiki kanal yang terbengkalai dan rusak, menggalakkan sektor pertanian, menghijaukan kembali hutan-hutan yang gundul, melanjutkan pembangunan kembali Tembok Besar (Great Wall). Namun ia juga dicerca karena gaya pemerintahannya yang dijalankan dengan tangan besi, tirani, dan despotik. Tak pernah diketahui dengan jelas siapa sebenarnya Zhu Yuanzhang. Apakah ia seorang Muslim atau tidak telah menjadi bahan perdebatan yang hangat antara fakta dan spekulasi. Saya sendiri cenderung percaya bahwa Zhu Yuanzhang adalah seorang Muslim. Sekurangnya ada enam alasan mengapa Zhu Yuanzhang pantas diyakini sebagai pemeluk Islam.

Alasan pertama, Zhu Yuanzhang dilahirkan di Anhui, tempat di mana banyak orang Islam tinggal. Pada zaman itu, hampir semua penduduk Anhui adalah orang Islam. Jadi kemungkinan Zhu Yuanzhang tidak beragama Islam sangat kecil sekali. Kalaupun benar, pengaruh Islam yang kuat dari lingkungannya akan sangat membekas dan bukan tak mungkin membuatnya beralih keyakinan (seperti proses pada alasan keenam di bawah).

Alasan kedua, diketahui bahwa permaisuri Zhu Yuanzhang, Ratu Ma, adalah seorang Hui (muslim) yang berasal dari daerah yang sama dengannya yaitu Anhui. Zhu Yuanzhang sendiri memiliki 38 selir, tetapi Ratu Ma adalah istri yang paling disayanginya dan sangat berpengaruh. Saat Ratu Ma meninggal tahun 1382, Zhu Yuanzhang merasa sangat terpukul. Peristiwa inilah yang ditengarai menjadi penyebab mengapa perilakunya menjadi lebih irrasional dan tidak dapat diprediksi. Ketika Zhu Yuanzhang meninggal pada tahun 1398, dia dimakamkan disamping makam istrinya ini di Nanjing (Ming Xiaoling Mausoleum), [Jiangsu (Chronicle of the Chinese Emperors, Ann Paludin)]. Seperti kita ketahui, seorang perempuan Muslim dilarang menikah dengan orang kafir dan orang-orang Hui sangat menjaga hal ini dengan ketat. Tidak mungkin keluarga Ratu Ma mau menikahkannya dengan seorang yang bukan Muslim.

Alasan ketiga, ketika Zhu Yuanzhang berhasil merebut Nanjing, yang dijadikannya sebagai ibukota dinasti Ming (sebelum dipindahkan ke Beijing), dia memberikan instruksi untuk membangun sebuah Masjid Raya yang bernama “Jing Jue”, dan di Masjid ini terdapat sebuah pahatan syair yang dibuat untuk dedikasi Masjid tersebut.

Alasan keempat, banyak prajurit dan Jenderal yang berjuang bersamanya untuk menggulingkan dinasti Yuan dan mendirikan dinasti Ming yag beragama Islam. Jenderal Chang Yuchun, Hu Dahai, Mu Ying, Lan Yu, Feng Sheng yang menjadi inti kekuatan pasukannya adalah jenderal-jenderal yang beragama Islam. Selain itu, banyak di antara tentara Yuan yang menyerahkan diri adalah orang Muslim yang pindah dan menetap di ibukota Nanjing tersebut, sehingga populasi orang Muslim di Nanjing sejak itu bertambah jumlahnya.

Alasan kelima, orang-orang suku Hui di Cina meyakini bahwa Zhu Yuanzhang adalah seorang Muslim. Setidaknya ia seorang Muslim dalam kehidupan pribadinya. Seorang pakar sejarah Cina terkemuka , Prof. Bai Shouyi menulis di dalam sebuah bukunya tentang Sejarah Islam di Cina 1946.

Alasan keenam, Zhu Yuanzhang sendiri ketika mudanya adalah pengikut sekte agama “Mingjiao” (Teaching The Light) yang dipengaruhi ajaran Manicheanisme dari Persia. Namun saat ia naik menjadi Kaisar Ming pertama, sekte ini ditumpas habis olehnya. Ia juga menyangkal segala sesuatu yang menyangkut hubungannya dengan sekte ini (China Heritage Newsletter, No.5, March 2006). Berbagai pembahasan dan teori yang menarik mengenai Zhu Yuanzhang dapat kita jumpai di dalam berbagai forum milis yang membahas Sinologi seperti “Chinese Culture Forum at Asiawind” (www.asiawind.com/forums).

Selain itu, sudah menjadi rahasia umum bahwa Pemerintah Cina sejak zaman Dinasti Chin yang korup hingga masa pemerintahan Partai Komunis yang anti-agama sangat dengki kepada Islam. Mereka tak ingin jika Islam tercatat ikut mewarnai khazanah kejayaan Cina. Banyak tokoh muslim legendaris dalam sejarah Cina dikaburkan bukti keislamannya dengan tujuan melenyapkan kontribusi Islam dalam kejayaan Cina. Fakta bahwa Judge Bao dan Wong Fei Hung adalah muslim saja mereka tutupi rapat-rapat. Apalagi fakta seorang Kaisar legendaris seperti Zhu Yuanzhang.[]
Blog MADRASAH KITA

STANDAR GANDA POLRI

Presiden Jokowi Seharusnya Tahu Ini (Standar Ganda Polri)

 

Oleh Daniel H.T. in Kompasiana Kompas.com, 22 February 2015 | 13:30

https://i0.wp.com/assets.kompasiana.com/statics/files/1424578934822502009.jpg

Irjen Ronny Franky Sompie (Tribunnews.com)
Pada Senin, 9 Februari 2015, polisi, dalam hal ini Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sulselbar telah menetapkan Ketua KPK Abraham Samad sebagai tersangka pemalsuan dokumen kependudukan. Pemalsuan dokumen kependudukan yang dimaksud adalah berkaitan dengan KTP atas nama Feriyani Lim.
Menurut polisi, pada 2007, nama Feriyani Lim dimasukkan ke dalam Kartu Keluarga Abraham Samad, di Ujung Pandang, dengan data-data palsu, kemudian dari situ dibuat KTP atas namanya, setelah mendapat KTP, Feriyani mengurus paspornya.
Abraham Samad sudah membantah tuduhan tersebut. Melalui konferensi persnya di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, pada 10 Februari lalu.
“Saya ingin jelaskan beberapa hal, pertama saya tegaskan bahwa saya tidak mengenal seorang wanita yang bernama Feriyani Lim,” ungkap Abraham.
“Kemudian saya juga tidak tahu persis yang dituduhkan pemalsuan dokumen karena alamat tadi yang disampaikan, saya sejak 1999 beralamat di rumah saya di Jalan Mapala. Saya pribadi bingung dengan KK yang dimaksud karena itu adalah ruko. Berdasarkan itu saya belum mengerti apa maksud tuduhan dan persangkaan yang dialamatkan kepada saya,” demikian yang dibantah Abraham.
Seandainya pun tuduhan itu benar, apa yang dilakukan Abraham dalam membantu Feriyani memperoleh KTP-nya itu adalah sebuah tindak pidana ringan. Itu pun peristiwa lama, di tahun 2007, jauh sebelum Abraham menjadi Ketua KPK. Suatu kasus “kecil” dibandingkan dengan kasus yang diduga menjerat Budi Gunawan dengan gratifikasi sampai puluhan miliar rupiah.
Tetapi kenapa oleh polisi tiba-tiba kasus Abraham itu diusut secara sedemikian cepatnya, dan di-blow-up menjadi seolah-olah itu merupakan suatu kejahatan besar? Seperti juga pengusutan dan penetapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto sebagai tersangka. Sangat sulit untuk percaya bahwa hal tersebut tak ada kaitannya dengan penetapan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK. Begitu Budi Gunawan, yang saat itu adalah calon tunggal Kapolri, ditetapkan sebagai tersangka penerima gratifikasi (13 Januari 2015), polisi langsung bergerak cepat mencari-cari kesalahan masa lalu apa yang bisa menjadikan para pimpinan KPk itu sebagai tersangka.
Untuk Abraham Samad, mereka menemukan kasus lama, 2007, tentang pemalsuan dokumen (KTP) itu. Padahal selama ini kasus tersebut tidak pernah muncul. Padahal ketika menjalankan seleksi calon pemimpin KPK, setiap calon diperiksa dan diselidiki rekam jejak, dengan melibatkan mulai Polri sampai BIN.
KTP Palsu Budi Gunawan
Ternyata, terungkap bahwa Budi Gunawan juga diduga kuat pernah melakukan pemalsuan dokumen, yaitu KTP atas nama dirinya sendiri. Hal ini terungkap ketika PPATK dan KPK melakukan penyelidikan atas rekening gendut mencurigakan milik Budi Gunawan.
Berdasarkan data dari salinan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Budi Gunawan yang diperoleh Tempo, terungkap bahwa Budi Gunawan pernah mempunyai dua KTP dengan alamat yang berbeda, dalam kurun waktu yang sama. Hal tersebut ditulis di Majalah Tempo edisi 25 Januari 2015.
KTP yang pertama dengan nama “Gunawan”, untuk membuka rekening di BCA dan BNI Warung Buncit, Jakarta, pada 5 September 2008. Dalam KTP tersebut, tercatat alamat Jalan Duren Tiga Selatan VII Nomor 17A, RT 10 RW 02, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan.
“Gunawan” lalu menyetor masing-masing Rp 5 miliar ke dua rekening baru itu. Asal dana berasal dari “Budi Gunawan” – yang ketika itu menjabat Kepala Kepolisian Daerah Jambi berpangkat Brigadir Jenderal.
KTP yang kedua, dengan nama “Budi Gunawan”, yang dipakai untuk membuat LHKPN-nya tertanggal 19 Agustus 2008. Budi Gunawan mencantumkan alamatnya yang berbeda dengan “Gunawan” yang pertama, yaitu di Jalan Duren Tiga Barat VI No. 21 RT 05 RW 02, Kelurahaan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Dalam LHKPN ini, Budi Gunawan juga mencantumkan alamat kantor di Jl Jenderal Sudirman No 45, Kota Jambi Provinsi Jambi.
Saat diperiksa oleh penyidik KPK, ternyata dua KTP “Gunawan” dan “Budi Gunawan” tersebut di atas dengan foto orang yang sama, yaitu Budi Gunawan yang “asli”.
Temuan ini antara lain yang membuat KPK mencurigai aneka transaksi itu merupakan bagian dari suap dan gratifikasi kepada Budi Gunawan, yang kemudian menetapkannya sebagai tersangka pada 13 Januari 2015.
Pemalsuan KTP Delik Aduan?
Dari pengungkapan ini, jelaslah sangat patut diduga bahwa Budi Gunawan juga pernah melakukan tindak pidana yang sama dengan yang dituduhkan kepada Abraham Samad, yaitu pemalsuan dokumen kependudukan (KTP). Pada Budi Gunawan lebih berat lagi, karena dia adalah perwira polisi, dan pemalsuan KTP dilakukan untuk melancarkan kejahatan yang jauh lebih serius lagi.
Seharusnya polisi juga mengusut dugaan pemalsuan dokumen kependudukan (KTP) yang dilakukan oleh Budi Gunawan tersebut. Tetapi, kenapa itu tidak dilakukan? Kelihatan sekali polisi telah menerapkan suatu standar ganda, solidaritas korps yang keliru, dan juga mengabaikan kewajibannya sebagai penegak hokum yang harus mengusut setiap dugaan tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh siapa pun juga.
Ketika hal ini dipertanyakan kepada Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Polisi Ronny F Sompie membantah bahwa polisi telah menerapkan standar ganda. Menurut dia, kasus pemalsuan dokumen kependudukan Abraham Samad itu berbeda dengan kasus Budi Gunawan.
“Apakah (kasus Budi Gunawan) sudah dilaporkan (masyarakat)? Kalau belum, terus kenapa pertanyaan itu ditanyakan ke kami?”, katanya. Menurut Ronny, polisi tidak akan menolak jika ada laporan jika ada laporan tersebut. Polisi tidak boleh mengkriminalisasikan. Karena itu, masyarakat harus melaporkan terlebih dahulu. Tidak ada dobel standar, ya!” (rapper.com).
Keterangan Irjen Ronny F Sompie ini hendak mengatakan kepada masyarakat bahwa kasus pemalsuan dokumen itu adalah delik aduan. Jadi, terhadap kasus yang diduga dilakukan Budi Gunawan itu, polisi tidak bertindak apa-apa, karena tidak ada laporan dari masyarakat. Kalau ada laporan, pasti polisi segera bertindak. Padahal tindak pidana pemalsuan dokumen itu pasti bukan delik aduan. Ada atau tidak ada laporan, jika polisi mengetahui ada kasus tersebut, mereka harus segera bergerak untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan sebagaimana mestinya.
Setiap tindak pidana yang termasuk delik aduan pasti akan disebut syaratnya bahwa pidana baru dapat dituntut kepada pelaku jika ada aduan dari korban, pihak yang dirugikan atau keluarganya. Ketentuan pidana tentang pemalsuan dokumen (Pasal 263 dan 264 KUHP) tidak menyebutkan syarat itu.
Jenderal (Polisi) Sutarman saat masih sebagai Kapolri juga pernah menegaskan hal tersebut saat terungkapnya kasus pemalsuan e-KTP, November 2014. Ketika itu diketahui beredarnya e-KTP palsu buatan Tiongkok dan Perancis. Saat itu Sutarman menegaskan polisi akan mengusut kasus e-KPT tersebut, karena itu menyangkut tindak pidana pemalsuan dokumen negara, meskipun ada kendala untuk menelusuri e-KTP palsu itu. Menurutnya, e-KTP baru dianggap palsu jika sudah digunakan untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Jika tidak, akan cukup sulit untuk dideteksi.
Meski demikian Sutarman menegaskan bahwa pemalsuan e-KTP bukan tergolong delik aduan sehingga Polri bisa segera bergerak. “Enggak perlu aduan. Tapi kalau enggak ada laporannya, minimal kita tahu ke mana. Yang jelas kan lebih baik ada dipalsukan di mana, tempatnya di mana. Dari situ kita bisa melakukan penyelidikan,” tegas Sutarman (Jpnn.com).
Kelakar Badrodin Haiti
Ketika soal kepemilikan KPT ganda — yang berarti salah satunya pasti palsu – Budi Gunawan itu dikonfirmasikan wartawan Tempo kepada Wakil Kapolri Badrodin Haiti, dia mengaku tidak tahu tentang hal itu. Badrodin pun asal jawab saja pertanyaan itu, dia bilang, mungkin saja KTP itu milik adik, kakak, atau bahkan saudara kembarnya Budi Gunawan.
“Mungkin milik adiknya, kakaknya, atau saudara kembarnya,” kata Badrodin saat ditemui Tempo di kediamannya, Jalan Panglima Polim, Jakarta Selatan, Kamis siang, 19 Februari 2015. “Kita kan enggak tahu. Alamat dan namanya beda, tapi mukanya memang mirip.”
Kalau memang ia tidak tahu, sebagai Wakil Kapolri, bukankah seharusnya dia sudah memerintahkan anak buahnya melakukan pengusutan terhadap Budi Gunawan tentang KTP ganda itu. Tidak cukup hanya bilang, tidak tahu. Lalu asal bunyi, dengan enteng bilang, itu mungkin saudara kembarnya Budi segala.
Dari cara jawab Badrodin yang terkesan asal bunyi, atau bergaya kelakar ini, kelihatan sekali polisi memang tidak punya niat untuk melakukan pengusutan mengenai KTP ganda/palsu Budi Gunawan itu. Hal yang sangat berbeda, bertolak belakang ketika hal yang sama diduga dilakukan oleh Abraham Samad.
Dari fakta-fakta ini, polisi tidak bisa lagi mengingkari bahwa mereka memang menerapkan standar ganda di sini: kasus Abraham Samad diusut dengan super cepat, sedangkan kasus Budi Gunawan diabaikan. Padahal kasusnya sama-sama pemalsudan dokumen kependudukan. Dari sini juga kelihatan bahwa kasus Abraham ini benar-benar sengaja diadakan demi untuk bisa mempertersangkakan alias mengdiskriminalisasikan Abraham Samad.
Standar Ganda pada Praperadilan
Standar ganda polisi juga sangat kelihatan dari kontroversi gugatan praperadilan Budi Gunawan terhadap KPK, yang sudah diputuskan hakim tunggal Sarpin Rizaldi pada 9 Februari lalu, dengan mengabulkan sebagian gugatan Budi Gunawan, termasuk menyatakan penetapan status tersangka Budi oleh KPK tidak sah itu.
Merespon kemenangan Budi Gunawan di siding praperadilan itu, Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri Komisaris Besar (Pol.) Rikwanto mengatakan, “Praperadilan adalah sebuah porses peradilan pengujian dari proses hukum yang ada, apabila ada yg merasa dirugikan anggota polri dan lainnya boleh mengajukan melalui pra peradilan,” katanya di Mabes Polri, Jakarta, Senin (16/2/2015).
Selanjutnya seusai penetapan tersebut, dia mengatakan langkah selanjutnya mengeksekusi putusan, rehabilitasi, dan kompensasi sesuai dengan peraturan (bisnis.com).
Hal sebaliknya pernah dinyatakan Mabes Polri, ketika mereka yang digugat praperadilan saat menetapkan dua orang pimpinan KPK sebagai tersangka, pada 2009 lalu. Ketika terjadi perseteruan pertama KPK vs Polri, saat KPK mulai mengusut Kabareskrim Polri Komisaris Jenderal Seno Duadji karena diduga telah menerima gratifikasi, kemudian dibalas polisi dengan menetapkan Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto sebagai tersangka.
Yang menggugat praperadilan Polri ketika itu bukan dari KPK, tetapi dari masyarakat yang menamakan diri mereka: Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI).
Saat itu Mabes Polri meminta kepada hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menolak permohonan sidang gugatan praperadilan MAKI terhadap polisi itu, karena hak penyidikan ada pada polisi, dan bahwa berdasarkan Pasal 77 KUHAP, penetapan status tersangka kepada seseorang, tidak bisa dipraperadilankan
“Berdasarkan pasal 77 KUHAP, praperadilan tidak punya kompetensi untuk menguji penetapan tersangka,” kata Kuasa Hukum Mabes Polri Iza Fadli usai membacakan jawaban atas gugatan MAKI di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jl Ampera Raya, Senin (5/10/2009).
Dalam pasal itu, lajut Iza, praperadilan bisa diterapkan untuk menguji sah atau tidaknya penghentian penyidikan sebuah kasus oleh yang berwajib. Praperadilan juga bisa diterapkan untuk perkara ganti rugi bagi seseorang tersangka/terdakwa yang kasusnya dihentikan tersebut.
Karena penetapan tersangka tidak bisa dipraperadilankan, Iza meminta hakim menetapkan PN Jaksel tidak berwenang mengadili gugatan yang dilayangkan MAKI.
“Penetapan tersangka itu adalah kewenangan yang dimiliki polri,” jelas dia (detik.com).
Sekarang, 2015, dalam kasus praperadilan, posisi KPK dengan polisi bertukar tempat, termasuk argumen-argumennya. Di 2009 polisi yang menetapkan dua pemimpin KPK sebagai tersangka, ketika digugat LSM, polisi bilang: penetapan tersangka tidak bisa dipraperadilkan, itu merupakan kewenangan polisi sebagai penyidik. Sedangkan di 2015, ketika penyidik KPK yang menetapkan seorang perwira polisi sebagai tersangka, justru perwira polisi itu yang mempraperadilkan KPK, dan didukung oleh Mabes Polri.
Ketika ketidakkonsistensi Mabes Polri tentang praperadilan itu dipertanyakan kepada Irjen Ronny Sompie, ia berdalih, pernyataan kuasa hukum Mabes Polri pada 2009 lalu itu untuk institusi. Sedangkan, kasus praperadilan Budi Gunawan bukan atas nama institusi. “Artinya kalau mempertanyakan kenapa sikap kita berbeda, kita lihat yang dilakukan (Budi Gunawan) bukan atas nama institusi tapi pribadi,” katanya.
Ronny juga mengingatkan bahwa dalam putusan Hakim Sarpin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu, perkara praperadilan memang tak bisa ditolak. “Hakim harus memeriksa, hakim harus melakukan upaya untuk memeriksa,” katanya. Itu merupakan kewenangan hakim, bukan pengaruh pihak tertentu (Rappler.com).
Pertanyaannya, meskipun sebagai pribadi pun, apakah Budi Gunawan sebagai seorang perwira tinggi polisi tidak mengerti hukum bahwa penetapan status tersangka kepadanya sesungguhnya tidak bisa digugat sidang praperadilannya?
Ronny juga tidak menjawab: kalau gugatan praperadilan itu atas nama Budi pribadi, apakah menurut Mabes Polri itu salah atau benar? Kalau salah, kenapa ada pernyataan Mabes Polri yang diwakili oleh Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri Komisaris Besar (Pol.) Rikwanto malah mendukung upaya hukum Budi tersebut, sebagaimana disebutkan di atas?
Entah sadar atau tidak, pernyataan ikutan Ronny itu sendiri juga malah memperlihatkan lagi ketidakkonsistensi dan keberpihakan subyektifnya yang mewakili Mabes Polri dalam menghadapi suatu kasus, dan anggota polisi sendiri sebagai salah satu pihak. Dia bilang, “Perkara praperadilan memang tidak bisa ditolak, ..” artinya menurut dia tindakan Budi Gunawan menggugat penetapan tersangka oleh penyidik (KPK) itu dibenarkan secara hukum. Padahal di tahun 2009, Mabes Polri sendiri yang mengatakan di depan hakim bahwa penetapan tersangka oleh penyidik (polisi) tidak bisa digugat.
Hakim Sarpin Rizaldi Pasti Diperiksa
Hakim tunggal yang menyidangkan sidang praperadilan itu, Sarpin Rizaldi, dipastikan segera diperiksa oleh Komisi Yudisial (KY), mulai minggu depan. Untuk memeriksa Sarpin KY akan menggelar sidang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Jika terbukti ia melakukan pelanggaran etika sebagai hakim maka sanksi etika akan dijatuhkan kepadanya oleh KY, bilamana perlu dengan rekomendasi pemecatan ke Mahakamah Agung (MA).
MA, atau tepatnya Badan Pengawas MA juga akan memeriksa Sarpin dari aspek penerapan hukum. Apakah ia terbukti telah dengan sengaja melakukan kesalahan penerapan hukum (penyelundupan hukum) dalam memutuskan sidang praperadilan tersebut ataukah tidak. Hasil pemeriksaan KY juga akan dijadikan bahan pertimbangan MA. Jika terbukti dengan sengaja melakukan kesalahan dalam menerapkan hukum, maka sanksi hukum dari MA akan dijatuhkan kepadanya, dari larangan menyidangkan perkara, sampai sanksi pemecatan. Tak tertutup kemungkinan perkara tersebut juga dilimpahkan ke kepolisian atau kejaksaan untuk dituntut secara pidana.
Minggu depan KY akan mengundang Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi yang melaporkan hakim Sarpin, dan mengundang Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung Prof Bernard Arief Sidharta (ahli yang memberi keterangan dalam persidangan praperadilan Budi Gunawan, dan dikutip pendapatnya oleh Sarpin), — dosen favorit saya ketika kuliah Pengantar Ilmu Hukum dan Ilmu Logika di Unpar, Bandung.
Komisioner KY, Taufiqurahman Syahuri, di Jakarta, Sabtu (21/2), mengungkapkan, secara spesifik KY juga akan mendalami dugaan kekeliruan hakim Sarpin menafsirkan pendapat ahli Bernard dalam persidangan praperadilan.
Arief Sidharta perlu diundang KY untuk mendengar keterangannya sendiri, karena menurutnya hakim Sarpin telah salah menafsirkan kesaksian yang diberikannya di sidang praperadilan tersebut. Menurut Arief akibat kesalahan tafsir itu keputusan Sarpin yang membatalkan penetapan tersangka Budi sudah di luar kewenangan praperadilan.
“Hakim salah menafsirkan, sehingga menghasilkan putusan yang berbeda dari pikiran saya sendiri. Dalam jalan pikiran saya, seharusnya gugatan itu ditolak tapi cara pemahaman hakim yang menimbulkan kesimpulan bahwa permohonan harus diterima,” kata Arief dalam diskusi di kantor YLBHI, Minggu (22/2/2015) (Kompas.com).
Menurut Taufiqurahman, setidaknya ada tiga dugaan penyimpangan yang dilakukan Sarpin saat memutus permohonan praperadilan Budi Gunawan. Pertama, putusan Sarpin menciptakan perubahan tafsir Pasal 77 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang semestinya merupakan ranah Mahkamah Konstitusi (MK). Kedua, putusan Sarpin juga telah mengubah kewenangan sidang praperadilan. Ketiga, Sarpin mengubah praperadilan menjadi pengadilan umum dengan cara memeriksa dan menilai substansi perkara (Harian Kompas, Minggu, 22/02/2015).
Saya yakin dari hasil pemeriksaan KY dan MA nanti, hakim Sarpin Rizaldi akan dijatuhkan sanksi yang terberat. Secara kasat mata saja sudah bisa dilihat bahwa ia memang telah dengan sengaja melakukan pelanggaran etika sebagai seorang hakim, yaitu mengenai kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Demikian juga dalam kesengajaan melakukan penerapan hukum ketika memimpin sidang praperadilan tersebut (penyelundupan hukum), akan terbukti di MA.
Berikut adalah pendapat para para mantan hakim agung dan pakar Hukum Pidana tentang putusan hakim Sarpin tersebut (detik.com):
– Mantan Ketua MA Dr Harifin Tumpa: Saya kira kita menghormati putusan hakim tapi dari segi hukum banyak menimbulkan pertanyaaan, aneh. Hakim berpendapat karena penetapan tersangka tidak diatur maka bisa dijadikan objek, tidak boleh seperti itu.
– Mantan Ketua Muda MA bidang Pidana Khusus Djoko Sarwoko: Hakimnya tersesat! Ngawur. Hakim terbawa arus, harusnya menolak.
– Mantan hakim agung Prof Dr Komariah Emong Sapardjaja: Putusan Sarpin bukan penemuan hukum tapi unprofessional conduct alias bodoh atau kemasukan angin. Sarpin telah menelikung UU.
– Pakar Hukum Pidana Prof Dr Hibnu Nugroho: Ini yang disebut chaos hukum. Tirani! Putusan ini merupakan kesesatan yang luar biasa dan merusak sistem.
– Ketua Komisi Yudisial (KY) Suparman Marzuki: Putusan ini memang mengguncangkan, menimbulkan keruwetan hukum, dan bertentangan dengan semangat Mahkamah Agung soal konsistensi putusan.
– Mantan hakim konstitusi Dr Harjono: Hakim ini (Sarpin) ini kan buat penafsiran-penafsiran sendiri tidak sesuai KUHAP. Maka untuk mencari kepastian hukum sebaiknya KPK ajukan PK saja.
– Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun: Ini seperti ada kecacatan terhadap putusan hukum, satu-satunya jalan (untuk KPK) ya PK. Sah-sah saja karena hakim Sarpin sudah melampaui kewenangannya dalam menetapkan KUHAP.
– Mantan Ketua MK Dr Hamdan Zoelva: Jika hakim Sarpin memutus perkara BG dengan jujur dan atas dasar kebenaran, kita angkat jempol karena berani. Bila tidak, ia merusak hukum.
Apa yang telah dilakukan hakim Sarpin Rizaldi itu sama sekali bukan penemuan hukum, tetapi perusakan hukum! Sebuah perbuatan yang hanya bisa dilakukan oleh hakim yang sesat. Hakim sesat harus diberi ganjaran yang sepantasnya!
Presiden Jokowi Seharusnya Tahu
Dengan mengetahui rentetan peristiwa dan analisa sebagaimana tersebut di atas, maka dengan mudah dapat diketahui terdapat terlalu banyak keganjilan dalam proses hukum terhadap Abraham Samad, dan Bambang Widjojanto, juga sidang praperadilan Budi Gunawan yang kontroversial itu. Dari situ dapat disimpulkan bahwa proses hukum yang mempertersangkakan dua komisioner KPK non-aktif itu bukan sesuatu yang normal, atau memang telah terjadi kriminalisasi terhadap mereka.
Entah Presiden Jokowi mengetahui hal ini ataukah tidak. Seharusnya, dia tahu, dan jika memang dia tahu, seharusnya dia juga memerintahkan Polri untuk menghentikan proses hukum yang tidak normal (kriminalisasi) itu. Bukan membiarkan hal tersebut terjadi. Tetapi, di Indonesia, yang sering terjadi adalah apa yang seharusnya dilakukan, tidak dilakukan, sebaliknya, yang seharusnya tidak dilakukan, itulah yang dilakukan.***

“ORANG TAK BERIMAN YANG BIJAK”

“Orang Tak Beriman yang Bijak”

JEAN COUTEAU

Dialog antar-agama adalah upaya yang mempunyai sejarah panjang. Salah satu cerita dialog yang paling menarik adalah “Kisah Orang Tak Beriman dan Tiga Cendekiawan”, yang versi pertamanya muncul di Katalonia-Spanyol pada abad ke-13, ketika Andalusia masih di bawah kekuasaan Islam dan diupayakan kehidupan bersama agama samawi yang harmonis. Cerita ini menarik dikisahkan kembali di dalam konteks kekinian, di mana segi identitas dari agama cenderung lebih mengemuka daripada segi spiritualnya.

Alkisah tiga orang cendekiawan bertemu di gapura sebuah kota, lalu berjalan-jalan menuju hutan sambil bercakap-cakap perihal keunggulan agamanya masing-masing, sebagaimana layaknya dilakukan oleh cendekiawan. Mereka tengah asyik berdebat secara filsafati ketika keluarlah dari hutan seorang tak beriman, yang memang sudah lama dirundung kegalauan akan makna hidup.

Usai saling menyapa, lalu dimulailah dialog antara si orang tak beriman dan ketiga cendekiawan. Sang tokoh tak beriman itu betul-betul polos. Dia sekedar “bertanya” dan mendengar. Tidak lebih dari itu. Tidak pernah mengungkapkan pendapat pribadinya… Matanya bersinar ketika mendengar bahwa manusialah yang menentukan nasib yang dialaminya kelak di akhirat. Lebih bersinar lagi ketika dikisahkan bukti-bukti Ketuhanan Yang Maha Esa, serta perihal asal-muasal dunia dan akhirat.

Semua tampak begitu sempurna didengarkannya!! Terlihat dari wajahnya bahwa dia siap digenangi sinar suci illahi… Sayangnya, kegembiraannya tidak berlangsung lama. Terputus tiba-tiba ketika ketiga cendekiawan yang dikira olehnya sepaham itu mengaku berbeda keyakinannya.

Tokoh kita yang polos ini kaget. “Masa sih! mereka bisa membanggakan perbedaan ajaran masing-masing!” pikirnya. Meskipun demikian, si orang ini belum putus harapan; karena demikianlah sikap sang pencari kebenaran: senantiasa berharap… Dia lalu berpikir sejenak dan seusai menatap satu per satu ketiga rekan diskusinya, lalu memohon dengan sungguh-sungguh: “Bapak-bapak yang saya hormati, tolong jelaskan kepada saya kelebihan dari agama Bapak-bapak masing-masing. Dan tolong lakukan itu dengan dalil-dalil retorika yang selengkap-lengkapnya. Saya berjanji akan merangkul agama yang retorikanya tampak paling tanpa cela.”

Ajakan si tokoh tak beriman disambut dengan antusias oleh ketiga cendekiawan kita. Lebih-lebih karena ketiganya yakin agamanyalah yang paling unggul. Lalu, pada gilirannya, mereka memaparkan satu per satu kaidah-kaidah agamanya masing-masing, lengkap dengan dalil-dalil filsafat dan tafsir yang paling canggih. Semuanya didengarkan dengan cermat oleh tokoh kita ini. Bahkan sesudah mereka semua selesai, diulanginya sekali lagi apa yang masing-masing telah jelaskan, agar mendapat koreksi bila salah tafsir. Ketiganya kagum atas kemampuan “muridnya”. Ternyata tokoh tak beriman yang dikira polos itu sebetulnya bukanlah orang sembarangan, melainkan seorang lelana kebenaran yang sejati. Apalagi dari wajahnya yang digenangi air mata terlihat bahwa dia sudah diberkati Ilham Kebenaran.… Tak dapat dimungkiri lagi: dia akhirnya telah beragama.

Berselang beberapa waktu, si tokoh yang selama ini telah duduk bersila dengan hormat di hadapan ketiga “gurunya” berujar dengan halus: “Bapak-bapak guru yang saya junjung tinggi, Tuhan telah menempatkan Bapak sekalian di persimpangan jalan hidup saya, dan berkat uraian-uraian Bapak-bapak, saya kini diilhami iman yang kokoh serta menganut agama yang benar. Terima kasih atas pencerahan ini. Sekarang telah tiba saatnya saya memohon diri dan pulang mempersembahkan sisa hidup saya kepada agama yang telah saya pilih.” Ketiga cendekiawan kita itu terharu mendengarnya. Apa boleh buat, dengan berat hati mereka melepas sang “murid” pulang menempuh jalan yang menantinya.

Lalu berpamitanlah si mantan orang tak beriman sambil tersenyum. Dengan tegak, dia menjauh tanpa memalingkan kepalanya satu kali pun. Sebentar lagi dia tak lebih dari suatu titik di ujung jalan. Suasana menjadi kian sunyi… Astaga! Baru disadari oleh ketiga “guru” bahwa mereka telah kalah: tokoh kita telah pergi tanpa memberitahukan agama yang telah menjadi pilihannya.

Apakah karena tidak ada Kebenaran? Atau karena Kebenaran relatif? Atau agar dalil filsafati dipertajam lagi? Atau agar dialog antar-agama senantiasa berlangsung? Aku tidak tahu pasti, tetapi ada kalanya aku pun ingin menjadi orang tak beriman yang bijak. (Saduran bebas dari Ramon Llull – 1274 Masehi).

Sumber:”ajeg ajegilelu@yahoo.com [GELORA45]” in: GELORA45@yahoogroups.com, Monday, 23 February 2015, 1:25

PRICE OF POWER

Daily Times
Price of power
The contrast between what the senate is supposed to represent and what it actually does indicates how democracy is being abused to suit the elite capture we have witnessed in our political system

Andleeb Abbas

Andleeb Abbas
February 22, 2015

That there is no free lunch in politics is understandable but that the lunch is extortionately expensive is unbelievable. Politics, in economic terms, is the game of imperfect competition. In democratic terms, those who enter parliament and the senate are people who represent the ordinary public and thus should be the true representative of the masses. When we look at the type of people who enter these august houses we find faces that, by no stretch of the imagination, resemble what the ordinary Pakistani represents except perhaps in one unfortunate aspect. The ordinary Pakistani is not educated and the same is the case with most of our political leaders, if we go by the generous amount of fake degrees being discovered amongst the assembly entrants. Ordinary Pakistanis can hardly afford two decent meals a day and live in abject poverty but our parliamentarians and senators live a life of abject luxury, ordinary citizens are being gunned down and bombed by mercenaries but parliamentarians ride in bulletproof cars with security people all around them to protect their precious lives, ordinary citizens, when sick, cannot find basic healthcare in public hospitals but politicians get millions of rupees in medical allowances to get healthcare in VIP hospitals abroad, ordinary citizens cannot find and afford decent education for their children but politicians go to conferences and programmes worth billions to the most exotic countries in the world and, of course, the ordinary citizen will pay huge amounts in direct and indirect taxes on his paltry income but politicians will hardly bother to register an NTN number in their name on their unlimited income.

That is why being a parliamentarian, senator or minister beats anything else as far as money, luxuries and power are concerned. That is why being elected in one of the houses is such a cutthroat and wheeling dealing business. That is why more money exchanges hands in elections than in a stock exchange. The business of elections follows the same rules of seeing how many buyers are there and is based on supply and demand price per seat formula. The current senate elections have also become a market place for the highest bidder with the starting price being so high that no ordinary man can dream of being part of this ‘upper house’. Again, the contrast between what the senate is supposed to represent and what it actually does indicates how democracy is being abused to suit the elite capture we have witnessed in our political system regardless of the form of government. The constitutional purpose of the senate is to provide a proportional representation of each province in law and policy making for the whole country. Senate elections take place in accordance with Article 59 of the Constitution. Each of the four provincial assemblies elect from the next senate election 23 members from their respective provinces that include 14 on general seats, four on seats reserved for technocrats including the ulema (clergy), four on seats reserved for women and one on the seat reserved for non-Muslims. Four members i.e. two on general seats, one technocrat including aalim and one woman, are elected from the federal capital whereas eight members are elected from the Federally Administrated Tribal Areas (FATA) in such manner as the president may by order prescribe.

The senate is a permanent legislative body that symbolises a process of continuity in national affairs. The term of its members is six years. However, one-half of its members retire after every three years. A vacancy in the senate, caused by resignation, death, incapacitation, disqualification or removal of a member, is filled through elections by the respective electoral college and the member so elected holds office for the un-expired term of the member whose vacancy he has filled.

A person seeking election to the senate should not be less than 30 years of age and should be registered as a voter in an area or province from where he seeks election and should meet other qualifications prescribed under Article 62 of the Constitution. Constitutionally, the candidate’s character and background requirements are highlighted in the typical articles but politically the major requirement is just huge money and the right connections in the right lobby. Many politicians who have been denied a seat have come open with the facts that bidding price for the seat starts at Rs 250 million and can go up to three times this amount depending upon the number of aspirants for that seat.

The very fact that people have paid such astronomical amounts to enter this house makes their purpose very clear. They see this entry as a gateway to status, recognition and a high return on investment. Being a senator gives them access to the VIP culture that is extremely important for people having this great need for pomp and ceremony that elevates them politically and personally. Secondly, becoming a senator gives you the power of being at the centre of doing or not doing favours to industries, contracts and projects. That ability to influence a decision in favour or against projects worth billions makes the job of recovering your seat cost easy. Thus the desire to enter the upper house is aligned with the desire to have an upper hand at wheeling dealing billions through various lobbies and the desire to up the game of having the privileges and pleasures of a blue passport, a chance to be another head with heads of states, an opportunity to be in the limelight of the media. As far as desire to serve the country is concerned that is, of course, a very noble desire and should be versed in every public conversation but has nothing to do with the intent of most of these upper men of the upper house.

Power not only corrupts but also makes you addicted to control. The ability to buy people’s choices, influence national decision making and subjugate all men of rank to your way of thinking is a very heady combination that explains this almost insane desire to bid all for a mere seat. This then is not democracy but a form of distributed autocracy. In the autocratic system one man gains control through force while, in this form of democracy, a few people and their connected individuals through a high priced auction system ensure that power remains hoarded in a club whose membership fee makes the entry of the ordinary man impossible. When power is purchased but not earned it will never be used for the benefit of the masses. To ensure that those who truly represent the masses are the ones who enter these houses, there is a need to review the entire system of not only electing but screening candidates, for creating barriers to power pushing, for ensuring a level playing ground between power haves and power have-nots. Otherwise democracy will always be a deceptive ozone layer for power hoarders.[]
The writer is PTI Punjab information secretary, analyst and columnist. She can be reached at andleeb.abbas1@gmail.com

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 63 other followers