Archive for the ‘esai’ Category

A DEMERGING OLD WORLD ORDER?

Kuwait Times

A demerging old world order?

DehaniThe system in which the international uses to operate, based on a global balanceof- power and diplomacy, is arguably in decline. Some would argue that an emergence of a newly designed system of order is not only needed but has also been witnessed. The unpopular yet ideologically forceful rise of sovereign, intrastate organizations and the foreseeable downfall of modern-day states add to the discussion. The history of the Westphalian system dates back to 1648 in Westphalia in modernday Germany.

The Treaty of Westphalia not only ended the Thirty Years’ War, during the gradual fragmentation of the Holy Roman Empire, that started in 1618 but also, perhaps even more importantly to our world today, built an entirely unprecedented system that was exclusively used in Europe until relatively recently. The system is based on the notion of domestic and territorial sovereignty; it aims to promote balance-of-power through diplomacy and international institutions.

The Ottoman and Chinese civilizations rejected the Eurocentric idea and hence did not implement the global system that the Treaty of Westphalia sought. The Chinese Empire, which dates back thousands of years and has lived through numerous dynasties, has for centuries seen itself as the cultural centre of the world – or the “Middle Kingdom” as it has historically liked to name itself. The world of “barbarian” people, all civilizations that stood outside of the inflexible borders of the great Chinese civilization, circle around the “Middle Kingdom.” As witnessed similarly throughout the Orient, in particular the Ottoman Empire, there clearly was a wide resistance of the then-emerging Eurocentric concept of sovereignty.

This is not some scholarly debate; the arguable emergence of an entirely different world order – or perhaps regional order -is practically discussed. In fact, America’s General Raymond T Odierno, who served in Iraq a number of years ago, has recently touched on this very idea.

The partition or division of the current post-2003 Republic of Iraq, General Odierno said, “might be the only solution.” That is, as General Odierno would perhaps agree with, some changes in the system the region has for decades used to function are now urgently needed. The Middle East, the “most volatile region of the world” as former Secretary of State and one of the key architects behind the idea of the New Middle East, Condoleezza Rice, has recently said, is no exception and is indifferent from other regions that operate within and through the current global system.

The rise of a regional order in the Middle East, based on certain Oriental characteristics, is arguably gradually evolving in the Arabian Peninsula. The birth of organizations like the Islamic State (IS) in Syria and Iraq reinforces the former argument that a new regional order is socially yet perhaps not entirely apolitically being shaped and designed.

There is no doubt that a unique order, which would determine stability, challenge the existence of disorder and which would unblock cooperation with different regions of the world, is certainly in need. The idea behind the arguable downfall of the current world order and the emergence of a new dynamic world order in the near future does require further diagnosis.

Until then, one important question should be put: Will the ‘Rise of the East’ accelerate the decline of the Westphalian system or will the occurrence of civilizational clashes between incompatible visions take place?

By Bader Al-Dehani
local@kuwaittimes.net

PAPUA

Papua

Oleh: Putu Setia

Tiap kali ada kecelakaan pesawat terbang di Papua, saya selalu membayangkan betapa beratnya Tim SAR menemukan reruntuhan dan mengevakuasi korban. Hutan masih perawan, jalan setapak pun jarang. Papua bergunung-gunung dan lapangan terbang perintis itu lebih banyak di lembah yang dikelilingi bukit. Sudah kondisinya seperti itu, cuaca pun ekstrem, antara cerah dan berkabut tak menentu kapan gilirannya datang.

Sesekali saya merenung, kenapa orang Papua atau mereka yang mencari hidup di Papua, suka naik pesawat? Tentu saja ini renungan salah fokus. Ini bukan persoalan suka atau tidak. Ini persoalan harus bepergian. Kalau tidak naik pesawat, lalu naik apa? Tak ada cara lain, di bumi yang luas itu, jalan darat sangat sedikit. Antar-ibu kota kabupaten belum dihubungkan dengan jalan darat, bahkan yang paling sederhana pun. Antara Sentani dan Oksibil, rute pesawat Trigana Air yang jatuh pada pekan lalu, jaraknya lebih dari 200 kilometer, itu sama dengan berkeliling di Bali yang melintasi delapan kabupaten.

Trigana Air yang jatuh itu tergolong pesawat besar dan mewah untuk ukuran Papua. Bandara Oksibil pun, seperti halnya Bandara Sentani, sejatinya bukanlah bandara perintis. Tidak kecil-kecil amat, tapi fasilitas dan tingkat pengawasan bandaranya tetap saja lemah, jika dibandingkan dengan Bandara Timika yang berstatus internasional. Masih banyak bandara yang lebih kecil dan betul-betul perintis yang hanya bisa disinggahi pesawat jenis Twin Otter. Jangan kira penumpangnya nyaman karena di pesawat itu bisa ditemukan ada kambing atau babi. Kalau ada jeriken-jeriken bahan bakar minyak itu sudah umum. Pengawasan untuk keselamatan penumpang tentu standarnya semakin minim lagi. Lihat saja catatan musibah, sejak 2006 sudah ada sembilan pesawat yang jatuh di Papua. Total korbannya 100 orang lebih.

Papua itu masih wilayah Republik Indonesia, jangan lupa. Tapi terasa jauh. Jauh dari Jakarta. Jauh pula dari perhatian pemerintah. Mungkin banyak yang tak setuju dengan kalimat terakhir ini. Kalau begitu, mari bandingkan dengan Jawa, sebut misalnya Jakarta-Bandung. Dua kota besar ini jaraknya cuma 150 km, lebih pendek daripada Sentani-Oksibil. Penghubung Jakarta-Bandung bisa lewat jalan mulus agak macet lewat Puncak, bisa lewat tol Padalarang, bisa dengan kereta api Parahyangan cuma 2-3 jam, bisa pula lewat udara. Pilihan begitu banyak. Toh, masih juga mau ditambah dengan kereta api cepat yang menghabiskan biaya US$ 5,5 miliar, setara dengan Rp 70 triliun. Orang Jakarta mau dalam tempo 30 menit sampai di Bandung, begitu pula sebaliknya. Tapi untuk apa kalau sampai di Gambir menuju Senayan macetnya berjam-jam?

Jika saja Rp 70 triliun dilempar ke Papua, berapa bandara perintis yang bisa diperbesar? Atau malah bandaranya ditutup karena jalan darat penghubung antar-kabupaten sudah berhasil dibuat. Jika Sulawesi dan Kalimantan iri, ya, sudahlah dibagi saja. Tapi tidak untuk Jakarta-Bandung. Cobalah kita lirik sejenak daerah yang jauh-jauh.

Sulit menjadi pemimpin di negara yang luas ini. Kalau keadilan antar-wilayah tidak diperhatikan, janganlah heran kalau muncul kemudian gejolak-gejolak kecil. Memang bisa diredam dengan janji. Misalnya, ribuan hektare sawah akan dibangun di Merauke, ratusan kilometer jalan darat akan dibuat, bagi hasil tambang Freeport akan difokuskan membangun Papua. Tapi kapan itu? Yang jadi, berita jalan tol di berbagai pelosok Jawa sudah ditenderkan dan perbaikan jalan di Pantura Jawa selalu dikerjakan menjelang Lebaran. Papua tetap terasa jauh. []

TEMPO, 23 Agustus 2015

Putu Setia | Pengarang, Wartawan Senior Tempo

QUARISH SHIHAB DAN ISLAM NUSANTARA

Quraish Shihab dan Islam Nusantara

Oleh: Fathurrahman Karyadi
Kita patut bangga memiliki ulama pakar tafsir Al-Qur’an terkemuka alumnus Al-Azhar Mesir. Ia tak lain adalah Prof. Dr. M. Quraish Shihab. Selama bulan Ramadan kemarin, setiap hari menjelang imsak dan berbuka puasa ia tampil di saluran televisi swasta untuk menerangkan isi kandungan Al-Qur’an. Buku biografinya berjudul Cahaya, Cinta dan Canda M Quraish Shihab baru di-launching di Jakarta pada Rabu 8 Juli 2015.
Selain itu, Pak Quraish juga kerap mengisi ceramah agama di berbagai masjid. Penulis pernah mengikuti ceramahnya beberapa hari yang lalu. Awalnya, penulis mengira bahwa penyusun Tafsir Al-Mishbah itu akan menerangkan tafsir Al-Qur’an sebagaimana di layar kaca, ternyata tidak. Dengan sangat memukau, mantan menteri agama RI itu mengemukakan pandangannya terkait tema yang sedang hit belakangan ini, yaitu “Islam Nusantara”.
Menurut Pak Quraish, istilah “Islam Nusantara” bisa saja diperselisihkan. Terlepas setuju atau tidaknya dengan istilah tersebut, ia lebih terfokus pada substansi. Islam sebagai substansi ajaran. Islam pertama turun di Makkah lalu tersebar ke Madinah dan ke daerah-daerah lain, Negara Yaman, Mesir, Irak, India, Pakistan, Indonesia dan seluruh dunia. Islam yang menyebar itu bertemu dengan budaya setempat. Pada mulanya, Islam di Makkah bertemu dengan budaya Makkah dan sekitarnya. Akulturasi antara budaya dan agama ini—sebagaimana di tempat lain kemudian—oleh Islam dibagi menjadi tiga.
Pertama, adakalanya Islam menolak budaya setempat. Pak Quraish mencontohkan budaya perkawinan di Makkah. Kala itu ada banyak cara seseorang menikah. Salah satunya, terlebih dahulu perempuan berhubungan seks dengan 10 laki-laki lalu kalau hamil, si perempuan bebas memilih satu dari mereka sebagai suaminya. Ada kalanya juga dengan cara perzinaan yang diterima masyarakat kala itu. Dan, ada lagi pernikahan melalui lamaran, pembayaran mahar, persetujuan dua keluarga. Nah, yang terakhir inilah yang disetujui Islam, sedangkan budaya perkawinan lainnya ditolak. Ini pula yang dipraktikkan Rasulullah SAW ketika menikahi Khadijah RA.
Kedua, Islam merevisi budaya yang telah ada. Lebih lanjut, Pak Quraish memberi contoh, sejak dahulu sebelum Islam orang Makkah sudah melakukan thawaf (ritual mengelilingi Kakbah). Namun, kaum perempuan ketika thawaf tanpa busana. Alasan mereka karena harus suci, kalau mengenakan pakaian bisa jadi tidak suci, maka mereka menghadap Tuhannya dengan apa adanya alias “telanjang”. Kemudian Islam datang tetap mentradisikan thawaf akan tetapi merevisinya dengan harus berpakaian suci dan bersih, serta ada pakaian ihram bagi yang menjalankan haji dan umrah.
Ketiga, Islam hadir menyetujui budaya yang telah ada tanpa menolak dan tanpa merevisinya. Seperti budaya pakaian orang-orang Arab, yang lelaki mengenakan jubah dan perempuan berjilbab. Oleh Islam budaya ini diterima.
Alhasil, kesimpulannya ialah jika ada budaya yang bertentangan dengan Islam maka ditolak atau direvisi, dan jika sejalan maka diterima. Inilah prinsip Islam dalam beradaptasi dengan budaya. “Jadi Islam itu bisa bermacam-macam akibat keragaman budaya setempat. Bahkan adat, kebiasaan dan budaya bisa menjadi salah satu sumber penetapan hukum Islam,” tutur Pak Qurasih.
Melihat pemaparan Pak Quraish ini kita bisa menilai, jika memang ada budaya di bumi Nusantara yang bertentangan dengan Islam maka dengan tegas kita harus menolaknya seperti memuja pohon dan benda keramat, atau meluruskannya seperti tradisi sedekah bumi yang semula bertujuan menyajikan sesajen untuk para danyang diubah menjadi ritual tasyakuran dan sedekah fakir miskin. Dan, jika ada budaya yang sesuai dengan syariat Islam maka kita terima dengan lapang dada, seperti ziarah kubur dalam rangka mendoakan si mayit, meneladaninya serta dzikrul maut (mengingat mati).  Inilah wajah Islam Nusantara.

Jilbab dan Langgam Jawa
Ada hal yang menarik dalam ceramah Pak Quraish itu. Beberapa jamaah mengkritisi pemikiran Pak Quraish terkait jilbab dan membaca Al-Qur’an dengan langgam Jawa, seperti yang terjadi di Istana Negara tak lama ini.
Menanggapi hal itu, Pak Quraish balik bertanya, “Anda pernah lihat foto istri Ahmad Dahlan, istri Hasyim Asy’ari, istri Buya Hamka, atau organisasi Aisyiyah? Mereka pakai kebaya dengan baju kurung, tidak memakai kerudung yang menutup semua rambut, atau pakai tapi sebagian. Begitulah istri-istri para kiai besar kita. Apa kira-kira mereka tidak tahu hukumnya wanita berjilbab? Pasti tahu. Tapi mengapa mereka tidak menyuruh istri-istrinya pakai jilbab?”
Kritikan mengenai jilbab bagi ayah Najwa Shihab itu bukan hal yang baru. Pada tahun 2009, dalam sebuah talkshow bertajuk Lebaran bersama Keluarga Shihab di sebuah saluran televisi, Pak Quraish mengemukakan pendapatnya yang dinilai cukup kontroversial. Ia juga menulis buku tentang pendapatnya itu dengan judul Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama Masa Lalu & Cendikiawan Kontemporer.
Sebagaimana diketahui, soal pakaian wanita muslimah, para ulama berbeda pendapat setidaknya ada tiga pandangan. Pertama, seluruh anggota badan adalah aurat yang mesti ditutupi. Kedua, kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Ketiga, cukup dengan pakaian terhormat. Dalam hal ini, Pak Quraish lebih condong pada pendapat yang terakhir.
Seorang pakar tafsir Al-Qur’an di Jawa Timur, KH A Musta’in Syafi’i pernah menulis artikel menarik tentang hal ini. Ia menuturkan, memang jilbab itu berasal dari budaya, tapi sudah ditetapkan menjadi syari’at. Ia lebih melihat sisi aksiologis, di balik pesan nash yang tidak sekedar bertafsir seputar teks, melainkan memperhatikan pula efek hikmah dan tujuan pensyari’atan jilbab atau tutup aurat itu. “Apakah pendapat Pak Quraish itu jawaban nurani keagamaanya atau sekedar membela diri?” ungkapnya.
Pak Quraish tak pernah merasa bosan menanggapi pertanyaan seputar jilbab, bahkan sesudah melampaui tiga dekade, ketika ia dicap sebagai cendekiawan yang membolehkan wanita muslimah tak berjilbab. Jika ada waktu luang, ia dengan senang hati memenuhi undangan diskusi atau seminar seputar jilbab. “Dan, pendapat saya seputar itu tak berubah, atau belum berubah,” tegasnya dalam buku Cahaya, Cinta dan Canda M Quraish Shihab (hal.255).
Mengenai membaca Al-Qur’an dengan langgam Jawa, Pak Quraish berpandangan boleh. Menurutnya, membaca Al-Qur’an boleh pakai lagu mana saja asal huruf dan tajwidnya benar.  “Anda boleh pakai langgam Jawa, Sunda, sedangkan saya pakai langgam Bugis misalnya, silakan saja karena itu yang Anda anggap enak dan sedap didengar orang,” paparnya.

Rahmat Bukan Laknat
Sebagian hasil ceramah Pak Quraish di atas penulis share di media sosial Facebook. Banyak tanggapan pro dan kontra terkait hal itu. Seorang teman yang kini sedang study di Al-Azhar berkomentar, “Quraish Shihab habis dibantai ketika di Mesir. Tak usah dibanggakan, ngatur anak sendiri aja nggak becus. Kecerdasan seseorang diukur bukan dari cara dia lolos dari perdebatan. Dia pandai di depan orang awam belum tentu lolos debat dengan sesama ulama apalagi di depan Allah. Beragamalah yang benar sesuai tuntunan Rosul. Ahmad Dahlan dan Hasyim Asy’ari keduanya bukanlah Rosul”.
Maka dengan berusaha santun meredam emosi penulis menanggapi; (1) Saya dan kami semua tetap membanggakan Pak Quraish, ahli tafsir negeri ini. Masalah dibantai karena pendapat itu wajar. Ia sudah berijtihad, bukankah orang yang berijtihad kala benar dapat dua pahala dan kala salah dapat satu pahala. Beliau banyak jasanya, bayangkan ayat-ayat Al-Qur’an seluruhnya diterjemah-ditafsiri. Mengapa hanya karena segelintir pendapatnya yang berbeda dengan kita lantas dimusuhi, dibenci? Kalau pun Anda membenci ya bencilah pendapatnya yang itu saja, bukan semua pendapatnya, apalagi orangnya. Tuhan melarang kita saling benci. (2) Nggak becus membina anak? Ingat Pak Quraish manusia biasa. Jangankan dia, anak Nabi Nuh AS saja tidak beriman, itu sederajat nabi. Justru kalau Pak Quraish selalu benar itu tidak wajar, bisa jadi beliau malaikat bukan manusia? intermezoo (3) Kita tidak mungkin bisa kenal Rasul SAW tanpa bantuan ulama-ulama kita. Toh, Nabi bersabda ulama adalah pewarisnya. Contoh mudahnya, kita tidak mungkin bisa berhaji-umrah tanpa bimbingan ketua rombongan, kalau berangkat sendiri bisa-bisa nyasar dan salah ritual.
Salah seorang famili Pak Quraish, Amna Alatas, menuturkan kepada penulis “Ami (demikian dia menyebut Pak Quraish) memang sepertinya sudah kebal dengan komentar-komentar miring tentang dirinya. Taushiyah Ami bukan untuk semua kalangan, banyak orang yang belum bisa terima karena tidak tahu persis esensinya. Kalau diambil sepotong-potong tanpa penjelasan selanjutnya memang artinya bisa jadi kontroversi”.
Di negeri kita tampaknya memang sering terjadi perbedaan pendapat dalam keislaman, mulai hal kecil sampai besar, termasuk istilah “Islam Nusantara” yang digaungkan oleh Nahdlatul Ulama dan istilah “Islam Berkemajuan” oleh Muhammadiyah. Belum lagi, ormas-ormas lain di luar keduanya.
Maka, sebagaimana Pak Quraish, kita sepakat tidak perlu berkutat pada istilah, namun lebih pada substansi. Dengan demikian, umat Islam di negeri ini akan lebih saling menerima, dan menjadikan perbedaan sebagai rahmat bukan laknat. Wallahu A’lam. []
Editor dan Alumnus Pesantren Tebuireng, Jombang.

http://harian-oftheday.blogspot.com/

“…menyembah yang maha esa,
menghormati yang lebih tua,
menyayangi yang lebih muda,
mengasihi sesama…”

__._,_.___

Posted by: Ananto <pratikno.ananto@gmail.com> to ppiindia@yahoogroups.com, August 26, 2015.

MASIH UU TAK SESUAI PANCASILA

ANTARA News

Hidayat Nur Wahid: masih ada UU tak sesuai Pancasila


Hidayat Nur Wahid: masih ada UU tak sesuai Pancasila

Hidayat Nur Wahid (ANTARA FOTO/HO-mes)
Jakarta (ANTARA News) – Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengakui masih banyak peraturan perundang-undangan yang belum sesuai dengan UUD dan nilai-nilai Pancasila, yang terlihat dari pengajuan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi.

Judicial review adalah indikasi adanya ketidaksesuaian UU dengan UUD kemudian juga dengan Pancasila. Karena kalau tidak sesuai dengan UUD pasti tidak sesuai dengan Pancasila,” katanya usai membuka seminar nasional “Implementasi Nilai-Nilai Pancasila sebagai Dasar Negara dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan” di Batam, Senin.

Menurut Hidayat, ketidaksesuaian itu terkait dengan tafsir terhadap UUD.

“Saya yakin DPR tidak dengan sengaja membuat UU yang bertentangan dengan UUD. Karena banyak ahli yang terlibat dalam pembuatan UU dan penyusunan UU dilakukan dalam waktu yang lama,” katanya seperti dikutip dari siaran pers MPR.

Hidayat menyebutkan penyebab ketidaksesuaian peraturan perundang-undangan dengan UUD antara lain karena faktor ketidaktahuan. “Atau karena derasnya globalisasi sehingga peraturan perundang-undangan tidak mengacu pada Pancasila dan UUD,” ujarnya.

Lebih lanjut, politisi Partai Keadilan Sejahtera itu mengatakan setiap warga negara berhak mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi karena itu merupakan hak konstitusional. “Itulah kehidupan demokrasi kita. Itu menandakan UUD adalah living constituion, Pancasila juga hidup,” kata Hidayat.

Sementara itu, terkait seminar yang berlangsung hari ini, ia mengatakan acara itu digelar oleh Badan Kajian MPR dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat. Tujuannya agar Pancasila dipahami dengan baik sehingga seluruh perundang-undangan yang ada di Indonesia baik di tingkat UU maupun Perda sejalan dengan implementasi Pancasila.

“Seminar ini mengingatkan dan menyegarkan pemahaman terhadap Pancasila. Seminar ini mengidentifikasi apa masalah yang terjadi mengapa Pancasila belum menjiwai peraturan perundang-undangan. Masukan seminar ini akan disikapi dalam Badan Pengkajian dan Lembaga Pengkajian,” katanya.

Editor: Heppy Ratna

TKA HARUS KUASAI BAHASA INDONESIA

CEGAH KONFLIK SOSIAL, TKA HARUS KUASAI BAHASA INDONESIA
Senin, 24 Agustus 2015, 23:50 WIB
Tenaga Kerja Asing (ilustrasi)
Tenaga Kerja Asing (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PAN Hang Ali Saputra Syah Pahan mengatakan, tenaga kerja asing (TKA) harus menguasai bahasa Indonesia guna mencegah terjadinya konflik sosial dengan masyarakat sekitarnya.

“Saya sempat melihat di Batam ada pembakaran perusahaan karena TKA di sana tak memahami bahasa Indonesia. Komunikasi dengan masyarakat sekitar buruk sehingga terjadi salah paham,” ujarnya, Senin, (24/8).

Tak ada penguasaan bahasa Indonesia, terang Hang, juga membuat mereka adaptasinya secara sosial sangat kurang. Makanya pemahaman bahasa Indonesia bagi TKA itu penting supaya komunikasi dengan warga tak memburuk.

Ia juga pernah menemukan sebuah perusahaan yang tenaga ahlinya, tukang cucinya, tukang masaknya hingga sekuritinya orang asing. Padahal kalau perusahaan buka di Indonesia seharusnya mereka memakai tenaga kerja Indonesia.

Investasi asing jadi percuma kalau memakai TKA semua. Padahal tujuan investasi itu membuka lapangan kerja bagi rakyat Indonesia.

“Kalau masyarakat tak kerja, mereka penghasilan dari mana. Seharusnya perusahaan yang ada di Indonesia menyediakan pekerjaan untuk orang Indonesia,” kata Hang.

Kalau semuanya memakai TKA maka ini akan memicu konflik dengan masyarakat sekitar. Mereka bisa marah karena tak mendapat kesempatan kera, pemerintah harus peka dalam hal ini.

Penghapusan Aturan TKA Wajib Berbahasa Indonesia Merendahkan Martabat Bangsa
Senin, 24 Agustus 2015, 23:44 WIB

Dede Yusuf

Dede Yusuf

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Komisi IX DPR, Dede Yusuf tidak setuju dengan rencana pemerintah menghapus aturan Tenaga Kerja Asing (TKA) wajib bisa berbahasa Indonesia. Ia menilai penghapusan aturan tersebut merendahkan martabat bangsa di mata negara asing.

“Saya tidak setuju, selain akan ada implikasi sosial, budaya, penghapusan aturan tersebut terkesan merendahkan martabat bangsa,” tegasnya.

Politikus Partai Demokrat itu melanjutkan, pemerintah justru seharusnya memperkuat aturan tersebut. Menurutnya aturan tersebut bisa menjadi kontrol terhadap serbuan tenaga kerja asing, sehingga lapangan kerja untuk rakyat Indonesia tidak semakin tergusur. Selain itu, hal ini penting demi kelancaran komunikasi pekerja nanti.

“Karena mereka kerja bukan seminggu dua Minggu, namun bisa bekerja berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Perlu komunikasi dengan sesama pekerja, atasan, bawahan, atau pejabat setempat. Ini ditujukan agar pengawasan dan pelaporan tetap ada,” jelasnya.

Menurutnya, alasan penghapusan aturan tersebut untuk menumbuhkan iklim investasi juga tidak. Ia menilai lesunya iklim investasi di Indonesia bukan karena TKA wajib berbahasa Indonesia, namun memang ada faktor-faktor lain seperti kondisi politik, hukum, dan birokrasi yang harus diperbaiki.

“Di era SBY investasi kita termasuk yang terbesar di Asia Tenggara. Bahkan Indonesia menjadi negara tujuan investasi. Jika dirasa bahasa menjadi kendala, bagaimana dengan negara lain tetapi ada aturan bahasa lokal, tapi enggak ada masalah. Kendala datang dari ketidakpastian, baik waktu maupun hukum. Ini yang penting diperbaiki. Seperti dwelling time kemarin,” jelasnya.

Dede menambahkan, pihaknya pun berencana memanggil Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri terkait recana tersebut. “Rencana kita akan panggil menaker soal ini secepatnya,” ucapnya.[]

Pesan Seorang Penyair kepada Presiden Jokowi

Senin, 24 Agustus 2015, 00:17 WIB
ROL/Fian Firatmaja
Jokowi
Jokowi

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Seorang Penyair asal Bandung, Jawa Barat, Lutfi Mardiansyah turut mengomentari kebijakan Presiden Jokowi yang menghapus kewajiban Bahasa Indonesia bagi pekerjaan asing di Indonesia. Menurutnya, sumpah pemuda adalah satu dari sekian banyak rujukan untuk memutuskan hal tersebut.

“Kita punya Sumpah Pemuda, satu dari sekian banyak hal yang bisa dijadikan rujukan untuk memutuskan sesuatu. Di dalamnya ada bagian berbahasa satu, bahasa Indonesia,” katannya kepada ROL, Ahad (22/8), malam.

Dengan begitu, kata dia, arti bahasa penting kaitannya dengan kebangsaan dan hal-hal yang berkaitan dengan itu, termasuk kerja sama antar bangsa dalam rangka menyelenggarakan pasar global.

“Jadi kalau ada orang asing yang ingin bekerja di Indonesia, sudah menjadi kewajibannya untuk menghormati bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia itu bagian dari kedaulatan bangsa Indonesia sendiri,” ujarnya menjelaskan.

Sebab, Lutfi mengatakan, hal yang sama harus kita lakukan jika hendak bekerja di luar negeri, yakni menghormati kedaulatan bahasa negara tersebut.

Sastrawan pengurus Warung Narasi milik Acep Iwan Sayidi Institut Teknologi Bandung ini menyelipkan sebuah pepatah.

“Di mana kaki dipijak, di situ langit dijunjung. Kalau orang asing itu mau (berpijak di tanah) sini, di bumi Indonesia, sebagai manusia yang berabad mereka harus menjunjung langit kita, nilai-nilai kita, budaya kita, termasuk di dalamnya, bahasa kita,” ungkapnya.

Menurut dia, Presiden Jokowi boleh saja melakukan hal itu dengan pertimbangan situasi perekonomian bangsa. Tetapi, dia menegaskan di sisi lain presiden tidak mempertimbangkan masalah kebudayaan bangsa, dalam hal ini bahasa.[]

ISLAM AHWA DAN ISLAM NUSANTARA: CATATANPASKA MUKTAMAR NU

Islam Ahwa dan Islam Nusantara: Catatan Paska Muktamar NU

Oleh: Nadirsyah Hosen

Muktamar Nadhlatul Ulama (NU) gaduh. Muktamar di Jombang pada 1-5 Agustus 2015 itu mengusung tema “Islam Nusantara”. Lantas ada yang berseloroh inikah wajah Islam Nusantara itu: gaduh dan ricuh? Kegaduhan itu dimulai dari proses pendaftaran peserta yang kacau-balau. Apalagi sejak awal terkesan panitia memaksakan peserta menyetor sembilan nama calon anggota ahlul halli wal aqdi (Ahwa) untuk memilih Rais Am.

Walhasil, selama perhelatan Muktamar itu tema Islam Nusantara tidak menjadi perhatian dan pembahasan peserta secara khusus. Mereka lebih fokus pada perdebatan menerima atau menolak mekanisme Ahwa. Kegaduhan yang kita lihat di Muktamar bukanlah wajah Islam Nusantara, melainkan, sebut saja, “Islam Ahwa”.
Di tengah suasana yang memanas itu saya beruntung bisa bertemu KH A. Mustofa Bisri. Saat itu, ia masih sebagai Pejabat Sementara Rais Am, posisi yang terpaksa beliau terima, sepeninggal KH A. Sahal Mahfud. Gus Mus, sapaan populernya, mengeluhkan perilaku muktamirin yang sudah melenceng dari akhlak mulia yang diajarkan pendiri NU. Namun Gus Mus masih punya harapan akan masa depan NU, khususnya terhadap anak muda NU.

Beliau mengambil contoh Musyawarah Kaum Muda NU di luar program resmi Muktamar, hasil inisiatif anak-anak muda NU yang secara swadaya tanpa bantuan pengusaha dan penguasa melangsungkan perhelatan yang dihadiri Menteri Agama dan kiai sepuh seperti KH Maimoen Zubair. Isu yang dibahas pun jauh lebih susbtantif ketimbang di arena resmi Muktamar. Tidak ada kegaduhan di Musyawarah Kaum Muda NU.
Saya menambahkan di depan Gus Mus bahwa Pengurus Cabang Istimewa (PCI) NU yang tersebar di 20 negara plus para alumninya yang sudah kembali berkiprah di Tanah Air juga melaksanakan forum bersama di Pesantren Tambak Beras. Para utusan dari Maroko, Prancis, Amerika, Hongkong, Malaysia, sampai Australia memaparkan perkembangan dakwah ahlus sunnah wal jamaah (Aswaja) di negara-negara tersebut. Merekalah duta besar NU untuk memperkenalkan Islam Nusantara. Tidak ada kericuhan di forum PCI.

“The real” NU yang masih mengusung spirit dan etika para pendiri NU ada pada Musyawarah Kaum Muda NU dan Forum Silaturahmi PCI. Media massa luput melaporkan perkembangan kedua sayap lokal dan internasional NU ini. Pada keduanya, masa depan NU dipertaruhkan.

Ketika saya pancing soal posisi Rais Am, Gus Mus berkisah panjang pada peristiwa ketika Abu Bakar meminta Umar bin khattab menggantikannya sebagai Khalifah. Abu Bakar mengatakan, ”Ada dua orang yang kena laknat, yaitu mereka yang tidak pantas namun menginginkan posisi itu, dan mereka yang pantas namun tidak bersedia tampil.”
Gus Mus merasa masuk kategori pertama, karena banyak yang lebih pantas dari beliau. Saya merayu beliau untuk tetap bersedia menjadi Rais Am dengan mengingatkan beliau risiko bisa masuk kategori kedua di atas. Beliau tetap tidak mau. Tawadu sekali beliau. Di saat banyak yang rebutan posisi baik di pemerintahan maupun di organisasi kemasyarakatan, Gus Mus mencontohkan teladan mulia kepada kita untuk tahu diri -sikap yang belakangan susah ditemui. Padahal siapa yang tahu dirinya, ia akan tahu Tuhannya.
Gus Mus memang telah menolak menjadi Rais Am meski sembilan anggota Ahwa sepakat memilih beliau. Tapi beliau tetap akan menjadi rujukan bagi generasi muda NU di dalam dan di luar negeri. Beliau telah mencontohkan melalui tindakan nyata makna sebuah ketulusan berkhidmat pada umat. Beliaulah sang panutan. Wajah damai dan teduh dari Islam Nusantara menemukan ikonnya di sini.
Namun kegaduhan Muktamar belum selesai. Sebagian utusan wilayah dan cabang menganggap proses persidangan cacat secara prosedural. Saat registrasi tidak semua utusan menyetor sembilan nama calon anggota Ahwa. Tapi, anehnya, saat persidangan muncul sembilan nama teratas calon Ahwa hasil tabulasi panitia yang dilakukan bukan di depan peserta. Hal ini menimbulkan kecurigaan. Hasil voting tipis yang menyetujui Ahwa ditentukan oleh dukungan satu utusan wilayah dan 29 cabang di Papua.
Bisik-bisik terdengar, bagaimana mungkin NU punya cabang lengkap dengan Rais Syuriahnya di 29 kabupaten Papua. Bahkan saat sidang pleno membahas hasil komisi organisasi yang menyepakati aturan peralihan di dalam AD/ART bahwa mekanisme Ahwa baru bisa diterapkan di Muktamar berikutnya, langsung dianulir oleh pimpinan sidang pleno tanpa menunggu persetujuan muktamirin.
Ini seolah mengulangi kejadian sebelumnya ketika laporan pertanggungjawaban pengurus PBNU periode lama diketuk palu tanpa memberikan kesempatan setiap wilayah dan utusan menyampaikan pandangan umumnya terlebih dahulu. Inilah wajah Islam Ahwa yang mendominasi selama muktamar.

Tapi sejauh mana kubu KH A. Hasyim Muzadi dan KH Solahuddin Wahid yang merasa dirugikan dengan hal-hal di atas punya stamina yang cukup untuk terus melanjutkan keriuhan pasca-muktamar? Umumnya warga NU sudah merasa capek melihat para kiainya bertengkar. Mereka tidak terlalu peduli dengan perdebatan mekanisme Ahwa dan non-Ahwa. Nahdliyin itu sejatinya cinta damai dan patuh pada kiai.

Mengapa Kiai Bertengkar Dengan Sesama Kiai

Seorang santri pernah bertanya: ”Mengapa kiai panutan umat bertengkar dengan sesama kiai?” Kiai pun menjawab: ”Dulu sewaktu saya masih santri saya juga bertanya demikian, dan sekarang sudah jadi kiai ya ternyata saya bertengkar juga dengan kiai lainnya. Semoga kamu nanti kalau jadi kiai tidak begitu, yah!”

Setelah menjumpai Gus Mus saya berkesempatan menemui Kiai Hasyim Muzadi di kamarnya. Beliau membantah berambisi menduduki posisi Rais Am. Beliau menjelaskan bahwa perdebatan Ahwa dan non-Ahwa yang sejatinya hanyalah merupakan mekanisme pemilihan itu bukanlah hal yang mendasar yang menjadi kepeduliannya.

Kiai Hasyim menyoroti ideologi non ahlus sunnah wal jamaah yang kini tengah menggerogoti NU dari dalam. Materi muktamar dikontrol oleh kepentingan terselubung yang disebut kiai Hasyim, berasal dari ajaran Wahabbi, Syiah, liberal sampai kelompok kiri.

Hal ini, menurut beliau, diperparah dengan permainan kepentingan sejumlah partai politik, khususnya PKB (Partai kebangkitan Bangsa). Kiai Hasyim dengan tegas menyatakan kepada saya bahwa beliau siap mundur dari pencalonan sebagai Rais Am asalkan kiai sepuh yang mau maju bisa menjamin langkah-langkah komprehensif untuk menjaga agar NU tidak menjadi ormas dengan ideologi terbuka.
Sejatinya NU harus tetap menjaga ajaran ahlus sunnah wal jamaah dan Kiai Hasyim memosisikan diri sebagai sang penjaga aswaja. Baginya, perdebatan Islam Ahwa, by design, itu hanyalah sasaran antara untuk mengusik tema sebenarnya dari Muktamar, yaitu Islam Nusantara. Tentu tidak semua orang mengamini pandangan Kiai Hasyim yang berbau teori konspirasi itu.

Selepas muktamar seyogyanya hawa panas Islam Ahwa sudah tidak perlu lagi terus membara. Yang harus ditampilkan kembali adalah kedamaian dan keteduhan Islam Nusantara. Beban berat ada di pundak duet pimpinan baru PBNU hasil Muktamar di alun-alun Jombang. KH Ma’ruf Amin terpilih menjadi Rais Am, sebuah posisi yang bukan saja sebuah jabatan, melainkan dianggap sebagai pemilik sebuah maqam (shohibul maqam) di kalangan Nahdliyin.

KH Said Aqil Siradj terpilih kembali sebagai Ketua Umum Tanfidziyah untuk lima tahun ke depan. Sayangnya, duet keduanya ini bagaikan pernikahan yang dipaksakan. Selama ini fatwa-fatwa kiai Ma’ruf di Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak matching dengan pandangan kiai Sa’id. Masalah hubungan Islam dan negara, masalah ekonomi syariah, sertifikat halal, bahkan terahir soal BPJS, jelas keduanya berbeda padangan.
Sejauh mana kiai Ma’ruf selaku Rais Am bisa memberdayakan Syuriah dan mengontrol laju gerak Tanfidziyah? Apakah fatwa MUI akan otomatis diikuti oleh PBNU? Mampukah duet ulama ini menepis pengaruh pengusaha dan penguasa dalam program NU? Yang dikhawatirkan, akan terjadi adu dalil antara Rais Am dan Ketua Umum.
Jikalau itu yang terjadi, wajah Islam Nusantara akan kembali gaduh. Meneguhkan Islam Nusantara yang damai dan ramah untuk peradaban Indonesia dan dunia itu mudah diucapkan namun butuh perjuangan untuk diimplementasikan, bukan? []

KOLOM, Majalah GATRA, No 42 tahun 2015, Beredar, Kamis, 20 Agustus 2015  

Nadirsyah Hosen | Rais Syuriah NU Australia – Selandia Baru dan dosen senior di Faculty of Law, Monash University

GENERASI MUDA HARUS BERKONTRIBUSI WUJUDKAN PERADABAN ISLAM NUSANTARA

Generasi Muda Harus Berkontribusi Wujudkan Peradaban Islam Nusantara

Senin, 24/08/2015 20:01

Malang, *NU Online*
Orientasi pengenalan akademik Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan UIN
Malang menghadirkan Ketua Lesbumi PBNU Dr Zastrouw Ngatawi, Msi, Sabtu
(22/8) untuk membincang dinamika keumatan dan kebangsaan kontemporer.

Menurut Zastrouw, peranan ormas baik NU maupun Muhammadiyah dalam
melestarikan dan mengembangkan tradisi keagamaan (ukhuwah Islamiyah) serta
persatuan sebagai suatu bangsa (ukhuwah wathoniyah) sangat tinggi.

“Maka generasi-generasi muda harus siap berkontribusi dalam rangka
mewujudkan peradaban besar di tubuh Islam maupun di bumi Nusantara ini,”
jelas Zastrouw.

Suhaimi, selaku Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Malang mengatakan,
bahwa mahasiswa baru harus mempunyai basis kebudayaan yang kokoh agar tidak
kehilangan akar tradisi dan budaya bangsanya.

Sementara itu, Lukman Saidy, Ketua SC kegiatan ini menjelaskan, bahwa untuk
tercapainya tujuan pendidikan dibutuhkan peranan kebudayaan akademik yang
bagus.

“Untuk menciptakan budaya tersebut, dibutuhkan kesadaran kolektif para
generasi muda untuk dapat menjadi pembela bangsa dan penegak agama di bumi
nusantara ini,” terangnya. *(Rouf/Fathoni)*

Sumber:

http://nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,44-id,61777-lang,id-c,nasional-t,Generasi+Muda+Harus+Berkontribusi+Wujudkan+Peradaban+Islam+Nusantara-.phpx


http://harian-oftheday.blogspot.com/

“…menyembah yang maha esa,
menghormati yang lebih tua,
menyayangi yang lebih muda,
mengasihi sesama…”

“Ananto pratikno.ananto@gmail.com [ppiindia]” <ppiindia@yahoogroups.com>, Tuesday, 25 August 2015, 12:0

ISLAM NUSANTARA, JARAN KEPANG DAN LOGIKA SOTO

Islam Nusantara, Jaran Kepang, dan Logika Soto

Oleh: Fariz Alniezar*

Akhir-akhir ini media massa riuh dihiasi perdebatan sengit seputar Islam Nusantara. Ada banyak pihak yang pro, tak sedikit pula yang kontra dan bahkan menuding secara sepihak agenda tersembunyi di balik Islam Nusantara.
Pada tataran ini, saya sungguh teringat perkataan Cak Nur (2002). Dengan sangat jelih dan analitik, ia mengatakan bahwa dalam kurun waktu sepuluh sampai lima belas tahun yang akan datang—dari ucapan itu dikeluarkan tahun 2002—anak-anak muda NU akan menguasai wacana. Dan nyatanya sekarang ucapan itu benar belaka, wacana Islam nusantara hari ini didominasi dan digulirkan oleh anak-anak muda NU.
Tulisan pendek ini ingin memberikan sumbangsih gagasan kepada para pengkritik Islam Nusantara. Sebab dari serangkaian kritik yang dilayangkan untuk wacana Islam Nusantara selama ini, menurut saya kerap dan masih sering terjebak dan berkutat pada perdebatan terminologik, bukan epistemik.
Salah satu artikel yang mempertanyakan Islam Nusantara adalah milik saudara Faisal Ismail bertajuk “Problematika Islam Nusantara”. Artikel tersebut pada dasarnya tidak memiliki pijakan epistemologik yang kuat untuk kemudian dengan gegabah menyimpulkan bahwa istilah Islam Nusantara itu kurang tepat, dan bahkan tidak benar. Ibarat seorang koboi, saudara Faisal Ismail nampaknya baru belajar bagaimana memegang pistol sehingga arah bidikan mata pistolnya tak keruan sekaligus tidak jelas sasaran.
Sebelum masuk ke dalam ranah epistemologik, sebaiknya kita periksa dahulu apa maksud dan arti Islam dan juga Nusantara itu sendiri. Hal ini sangat vital sebagai pijakan dikursif bahwa Islam dan Nusantara yang kita maksudkan dalam terma Islam Nusntara memiliki definisi yang sama antara kita.
Islam adalah Agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang berpedoman kapada Al-Quran dan Hadist. Atau dalam bahasa yang lebih kontekstual, Islam berarti sebuah substansi nilai dan seperangkat metodologi yang bisa saja ia memiliki kesamaan atau juga pertemuan dengan substansi nilai yang berasal-muasal dari agama, ilmu atau bahkan tradisi lain di luarnya.
Sementara itu, Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) edisi IV mencatat bahwa lema Nusantara berarti sebutan (nama) bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Maka merujuk pada dua definisi tersebut, dan jika kita berdisiplin dengan kamus, maka Islam Nusantara adalah Islam Indonesia itu sendiri.
Setelah jelas duduk terminologisnya, maka persoalan selanjutnya adalah mendudukkan Islam Nusantara secara epistemik. Dan pada persoalan inilah apa yang di sampaikan oleh para pengkritik Islam Nusantara, termasuk Saudara Faisal Ismail, mempunyai masalah yang serius.
Para pengkritik mula-mula mengutip pendapat Abdul Ala Al-Maududi dalam bukunya Toward Understanding Islam (1966) yang mengatakan bahwa Islam tidak bisa dinisbatkan kepada pribadi atau kelompok manusia manapun karena Islam bukan milik pribadi, rakyat atau negeri manapun. Islam bukan produk akal seseorang, bukan pula terbatas pada masyarakat tertentu, dan tidak diperuntukkan untuk negeri tertentu.
Dengan mengutip pendapat Abul Ala Al-Maududi tersebut sesungguhnya para pengkritik Islam Nusantara terjebak pada pemaknaan bahwa Islam tidak bisa dilokalisirkan dalam bentuk apapun. Pelokalisiran Islam, baik dalam bentuk ekspresi, budaya, dan juga penerjemahan ritus ibadah menurutnya sama sekali tidak benar.
Pelokalisiran tersebut, lebih lanjut, menurut mereka akan melahirkan aneka varian Islam yang tidak terbilang jumlanya. Jika ada Islam Nusantara, maka kemudian hari akan muncul Islam Jawa Timur, Islam Lamongan, Islam Jawa Tengah, dan tentu saja Islam Betawi.
Logika semacam ini sesungguhnya sangat mudah untuk dipatahkan. Sebab argumentasinya tidak berpijak pada pemahaman yang jernih pada sebuah persoalan dan cenderung membabi buta asal main kritik semata.
Para pengkritik Islam Nusantara mungkin sedikit lupa bahwa Islam adalah Agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang memiliki sumber utama berupa suci Al-Quran dan Hadis. Al-Quran dan Hadis di hadapan umat Islam, jika meminjam analogi istilah sehari-hari, ia ibarat segenggam padi.
Padi adalah bahan mentah. Al-Quran dan Hadis pun juga bahan mentah. Dibutuhkan sebuah kreativitas tingkat tinggi untuk mengolah bahan mentah tersebut supaya kemudian bisa dimakan. Kreativitas tersebut kemudian hari dikenal dengan istilah memasak. Dengan dimasak, padi yang mentah tadi menjelma menjadi beras dan nasi yang matang dan siap untuk kemudian dimakan.
Kreativitas dalam beragama adalah ekspresi keagamaan itu sendiri. Sebuah ekspresi keberagamaan tentu saja bersumber dari pemaknaan atas sebuah agama itu sendiri. Perbedaan menafsirkan diktum agama inilah yang kemudian hari menjelma menjadi “model” keberagamaan. Nah, model keberagamaan ini sangat banyak, dan salah satunya adalah yang berbasis kesamaan lokus dan juga kebudayaan.
Maka dengan alur kronologis seperti itu sesungguhnya Islam Nusantara bukanlah barang baru. Ia ada secara alamiah sebagai model dan cara beragama sebuah masyarakat. Itu saja tidak lebih.
Jauh daripada itu, penting untuk dicatat bahwa bahan mentah seperti padi di atas bukan berarti tidak bisa dimakan. Kita tahu, padi bisa dimakan oleh para pemain jaran kepang yang identik dengan perangai “edan dan ngamukan”.
Oleh karena itu, di tangan masyarakat yang miskin kerativitas dalam beragama, Islam menjadi sedemikian garang dan “ngamukan”. Ciri-ciri masyarakat Jaran Kepang adalah sensitif dan reaktif dalam menerima perbedaan. Masalah pada masyarakat yang demikian ini sesungguhnya hanya satu, yakni sebab mereka memakan barang mentah bernama Al-Quran dan Hadis tersebut.
Para pengkritik Islam Nusantara nampaknya juga harus belajar dari kearifan kuliner bernama soto. Di seluruh wilayah, soto adalah sebuah makanan yang basis bahan bakunya sama. Dengan bahan baku yang sama tersebut, di tangan orang-orang yang memiliki krativitas dan kebetulan lokusnya juga berbeda soto bisa di-ijtihadi dan kemudian menjelma menjadi beraneka macam dan varian.
Soto Lamongan, soto Kudus, soto Betawi, dan juga soto Bogor kita tahu tentu saja berbeda satu dengan yang lainnya, namun percayalah pada soto-soto tersebut bahan bakunya sama, dan yang begitulah juga sebetulnya yang terjadi pada Islam Nusantara.
Walhasil, sebagai penutup tulisan ini, izinkanlah saya mengutip secara serius petikan status facebook Gus Yahya Staquf ihwal mereka yang phobia terhadap Islam Nusantara: “Karena kau cuma tiang yang dipancang tergesa-gesa kemarin sore dan pangkalmu cuma dangkal-dangkal saja ditanam, maka engkau jadi takut setengah mati pada angin. Bahkan semilir yang segar pun kau caci dan kau kutuki. Kami pohon berakar tunjang mencengkeram jauh ke jantung ibu pertiwi kami dan menjalar memenuhi mukanya. Maka kami menyapa angin dengan senang hati. Menitipinya serbuk-serbuk sari untuk menyuburi putik-putik bunga yang indah. Demi buah-buah yang berguna bagi seluruh dunia.”Wallahu a’lam bisshawab. []
Fariz Alniezar, mengajar di Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama (STAINU) Jakarta

http://harian-oftheday.blogspot.com/

“…menyembah yang maha esa,
menghormati yang lebih tua,
menyayangi yang lebih muda,
mengasihi sesama…”

__._,_.___

Posted by: Ananto <pratikno.ananto@gmail.com> to: ppiindia@yahoogroups.com, 25 Agustus 2015.

MITRA STRATEGIS TIONGKOK

Tajuk

Mitra Strategis Tiongkok

Jumat, 24 Juli 2015 | 07:17

Krisis global memang menurunkan laju ekonomi Tiongkok. Namun, negeri ini masih sangat kokoh. Setelah tumbuh rata-rata hampir dua digit per tahun dalam dua dekade, ekonominya terus melesat dan kini hanya kalah dengan Amerika Serikat. Negeri dengan penduduk terbanyak di dunia itu sangat strategis digandeng sebagai mitra, termasuk oleh Indonesia.

RRT yang kini telah menjelma menjadi raksasa dunia memiliki produk domestik bruto (PDB) sebesar US$ 10,36 triliun, hampir 12 kali PDB Indonesia. Dengan surplus neraca perdagangan yang besar dan tingginya investasi asing yang masuk, negeri komunis itu bahkan memiliki cadangan devisa US$ 3,73 triliun. Jumlah itu 34 kali lipat lebih dibandingkan RI yang hanya sekitar US$ 108 miliar. Dengan kondisi ekonomi seperti ini, RRT sangat penting bagi Indonesia, yang ekonominya tengah melambat, untuk menuju keseimbangan baru.

Era Presiden Joko Widodo saat ini memang jauh berbeda dengan Susilo Bambang Yudhoyono yang lebih beruntung. SBY dilantik jadi presiden pada 2004, setelah ekonomi Indonesia pulih. Penyehatan perbankan lewat program Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan rekapitalisasi perbankan membuahkan hasil. Restrukturisasi korporasi, eks debitur perbankan, berjalan cukup sukses.

Pada periode kedua masa pemerintahannya, SBY juga mendapatkan keberuntungan. Untuk memulihkan krisis ekonomi 2008, AS meluncurkan kebijakan quantitative easing (QE). Bank sentral AS, The Fed, mencetak uang untuk membantu perbankan dan korporasi yang sedang kesulitan.

Pada 2008 hingga pertengahan 2013, The Fed menggelontorkan stimulus QE besar-besaran untuk memulihkan ekonomi AS, selain menurunkan suku bunga hingga 0-0,25%. Akibatnya, banjir dolar pun merembes ke emerging markets seperti Indonesia. Pemompaan likuiditas dolar oleh The Fed yang menembus US$ 85 miliar per bulan itu juga mengalir ke bursa komoditas, memicu permintaan dan harga-harga komoditas melambung.

Alhasil, kinerja sektor komoditas seperti batu bara, minyak sawit mentah (CPO), dan mineral yang menjadi andalan ekspor Indonesia bersinar cemerlang. Rupiah pun terus menguat, capital inflow menderas, dan pertumbuhan ekonomi melaju di atas 6 persen selama tiga tahun, menjelang akhir periode 10 tahun pemerintahan SBY.

Setelah ekonomi AS membaik, program quantitative easing alias cetak dolar dihentikan sejak tahun lalu. The Fed juga berencana menaikkan suku bunga acuan di Negeri Paman Sam itu, sehingga dolar pulang kandang dan dunia memasuki fase normalisasi. Dampaknya, dolar menguat terhadap hampir semua mata uang dunia, termasuk rupiah. Selain itu, aliran dana murah dari AS yang semula mengerek bisnis komoditas akhirnya berkurang drastis. Akibatnya, harga komoditas batu bara, mineral, hingga minyak sawit mentah terjun bebas dan ekspor kita jatuh. Neraca perdagangan RI defisit dan hal ini ikut memicu defisit transaksi berjalan yang membesar, yang semakin menekan rupiah. Untuk menjaga rupiah dan menstabilkan ekonomi, Bank Indonesia pun harus menaikkan suku bunga acuan, BI rate.

Akibat tekanan depresiasi rupiah, pelemahan ekspor, sekaligus berkurangnya laju investasi, pertumbuhan ekonomi nasional melambat. Pertumbuhan ekonomi RI kuartal I tahun ini minus dibanding kuartal sebelumnya. Banyak perusahaan pun mulai harus mem-PHK karyawannya karena penjualan anjlok.

Dalam kondisi seperti ini, makin urgen bagi Pemerintah Indonesia untuk menciptakan terobosan guna menarik investor Tiongkok sebagai mitra strategis. Apalagi, RRT kini juga membutuhkan ekspansi ke luar negeri menyusul turunnya pertumbuhan ekonomi dan berkurangnya keuntungan investasi di negaranya. Selain itu, Tiongkok praktis telah rampung membangun infrastruktur besar-besaran menyongsong pesta akbar Olimpiade 2008. Negara itu juga harus mulai meninggalkan industri padat karya, karena upah minimum buruh terus naik.

Untuk itu, investasi dari Tiongkok harus bisa didorong masuk ke berbagai sektor di Tanah Air, mulai dari infrastruktur, industri manufaktur, hingga pasar modal. Di sektor-sektor yang butuh dibangun kuat di negeri ini, RRT punya pengalaman, teknologi, jaringan, maupun pendanaan kuat. Investasi ini hanya masuk jika ada jaminan regulasi dan iklim yang ramah bisnis, selain insentif pajak yang bisa menyaingi paket negara lain seperti Singapura dan Thailand.

Di sinilah, demi kepentingan nasional, semua jajaran pemerintahan pusat-daerah dan DPR harus bergandengan tangan menciptakan regulasi dan iklim yang ramah bisnis. Kepastian hukum harus ditegakkan, termasuk dalam soal perburuhan dan pengupahan yang memberi ruang pertumbuhan industri. Perizinan harus bisa dipercepat dengan waktu selesai satu minggu, demikian pula pembebasan lahan dipastikan rampung enam bulan misalnya. Dengan didukung banyaknya sumber energi, sumber bahan baku, dan pasar Indonesia yang besar, investor dipastikan akan kerasan dan ekonomi Indonesia berkembang.

RUPIAH MELEMAH TANDA BAHAYA EKONOMI INDONESIA

SP Logo

Pengamat: Rupiah Melemah Tanda Bahaya Ekonomi Indonesia
Selasa, 25 Agustus 2015 | 7:23

Mata Uang Rupiah. (Istimewa)
Mata Uang Rupiah. (Istimewa)

[MANADO] Pengamat Ekonomi Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, Provinsi Sulut Dr Joubert Maramis mengatakan kurs Rupiah yang semakin melemah hingga mencapai Rp14.000 per dolar Amerika Serikat (AS) telah menjadi tanda bahaya bagi perekonomian di Indonesia.

“Kurs Rupiah yang mencapai Rp14.000 per dolar AS, sudah bahaya bagi perekonomian Indonesia karena perekonomian internasional, kita defisit pada transkasi barang dan modal,” kata Joubert di Manado, Selasa (25/8).

Kalau demikian, katanya, maka akan picu inflasi yang tinggi. Sebab Indonesia mengimpor banyak bahan baku maupun barang jadi dari luar negeri baik barang konsumsi maupun modal.

“Coba lihat kasus daging sapi, pengusaha importir akan berpikir rasional untuk menahan daging sapi atau menaikan harga daging sapi karena kurs tidak stabil,” jelasnya.

Mereka takut jual karena beli kembali pasti lebih mahal karena kurs kita melemah. Kemudian efek dari harga tinggi daging sapi adalah naiknya daging subtitusi seperti ayam dan bahkan ikan.

“Saya melihat Indonesia saat ini berada pada kondisi siaga 1 seharusnya, karena kombinasi menurunnya perekonomian dunia, kurs yang melemah, daya serap anggaran yang rendah ditambah musim kemarau atau paceklik hampir di seluruh Indonesia akan membuat efek domino dari pasar uang (kurs) yang akan memperburuk pasar modal, pasar barang dan pasar tenaga kerja,” jelas Joubert.

Kalau tidak diambil langkah tepat, katanya, maka perekonomian kita akan terpuruk dalam kurun waktu minimal enam bulan ke depan.

Jika melemahnya kurs ini memicu signifikan inflasi maka tidak lama lagi Bank Indonesia akan menaikkan suku bunga dan ini akan melemahkan sektor investasi.

“Suku bunga efektif kalau jangka pendek, dalam menekan inflasi namun akan sia-sia kalau biaya produksi yang meningkat,”katanya.

“Bagi saya solusi instan adalah merealisasikan proyek-proyek produktif dan padat karya untuk proyek APBN dan APBD sehingga menambah income masyarakat sehingga minimal bisa mengurangi dampak inflasi,” katanya.

Kemudian beri insentif bagi pengusaha ekspor dan kontrol transkasi dolar di dalam negeri.

Menurutnya, untuk menggerakan perekonomian saat ini adalah lewat pengeluaran pemerintah karena ketidakstabilan kurs membuat investor pikir dua kali guna berinvestasi. [Ant/L-8]

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 71 other followers