Archive for the ‘esai’ Category

REVOLUSI MENTAL SUTAN SJAHRIR

REVOLUSI MENTAL SUTAN SJAHRIR

Tulisan ini mendapatkan predikat Juara III Lomba Karya Tulis Ilmiah 2014 Pemikiran Budaya Tokoh-tokoh Indonesia Pusat Studi Kebudayaan UGM dengan judul:
PEMIKIRAN BUDAYA SUTAN SJAHRIR
Menuju Kebudayaan Indonesia Baru

Oleh: Olav Iban
Abstraksi
Sutan Sjahrir, Perdana Menteri pertama Indonesia, lahir dari keluarga yang memiliki tradisi pendidikan kuat. Lewat perjalanan intelektualnya, Sjahrir lekas sadar bahwa feodalisme Timur telah melapangkan jalan bagi kolonialisme Barat menjajah rakyat Indonesia berabad-abad lamanya. Jasmani dan rohani rakyat menderita dalam bentuk yang terburuk: dibelenggu kompleks rendah diri. Sjahrir pun menggagas dan merumuskan revolusi sosial sebagai kelanjutan segera dari revolusi nasional. Ia amat yakin bahwa keberhasilan revolusi sosial hanya dapat diperoleh melalui pendidikan Barat. Sjahrir mendambakan terciptanya manusia Indonesia baru, suatu masyarakat sosialis modern berlandaskan azas kerakyatan dan kemanusiaan. Kini setelah hampir 70 tahun Indonesia merdeka secara nation, cita-cita kemerdekaan sosial belum juga terwujud. Warisan feodal masih ada dalam mental rakyat Indonesia. Bangunan pemikiran Sjahrir yang memiliki rumusan apa, kapan, siapa, bagaimana dan ke mana arah kebudayaan Indonesia baru pun semakin lama semakin dilupakan. Tulisan ini bermaksud menghadirkan kembali pemikiran budaya Sjahrir, dan diharapkan mampu menjadi alat navigasi dalam menghadapi permasalahan bangsa Indonesia.
Kata kunci: Sutan Sjahrir, budaya, pendidikan, kerakyatan, Indonesia baru.
Pendahuluan
Nama Sutan Sjahrir lebih kerap hilang di belantara daripada timbul di puncakpuncak pemikiran budaya Indonesia. Dunia lebih suka mengenalnya sebagai national leader Indonesia. Sedikit yang memandangnya sebagai budayawan, dan lebih sedikit lagi yang mengingat sumbangsihnya dalam Polemik Kebudayaan Indonesia dasawarsa 1930 yang turut menentukan orientasi kebudayaan bangsa Indonesia hingga sampai ke titik yang sekarang ini.

Gelar budayawan memang sulit jika dilekatkan pada diri Sjahrir. Barangkali hanya orang-orang seperti Soebadio Sastrosatomo, atau Soedjatmoko, atau karib-karib Sjahrir semenjak di Klub Pendidikan Nasional Indonesia (PNI-Pendidikan/PNI-Baru) hingga Partai Sosialis Indonesia (PSI) saja yang sanggup memandangnya seperti itu (Soedjatmoko, 1990:286; Mrazek, 1996:435).
2
Dari segala jejak yang ditinggalkannya, banyak orang melihat Sjahrir sebagai politisi. Namun, idealisme politiknya malah menepikan dirinya sendiri dari ‘Jumat, 17 Agustus 1945’ yang sangat politis itu. Bahkan, membuatnya meninggal sebagai tahanan politik pada 9 April 1966. Sungguh pun Sjahrir seorang politisi, ia bukan politisi yang berhasil.

Sebagian lagi menganggap Sjahrir lebih pantas berpangkat cendekiawan. Kecerdasannya mampu merangkul pelbagai disiplin ilmu. Ia bergairah mendalami sastra, filsafat, psikologi, ekonomi, politik, hukum, ilmu-ilmu pasti, hingga perbandingan agama. Ia menyampaikan kekaguman, komentar, dan juga kritiknya terhadap pemikiran-pemikiran ilmiah dengan cara yang ilmiah
Banyak juga kalangan yang merasa bahwa gelar diplomatlah yang paling cocok disandang Sjahrir. Manifesto politiknya menghasilkan perubahan penting model pemerintahan Indonesia hanya tiga bulan sesudah proklamasi. Perundinganperundingannya mampu memaksa Belanda mengakui eksistensi Indonesia sebagai Republik. Taktik sumbang beras-nya berhasil mempermalukan blokade Belanda.

Pidato Indonesia Freedom-nya sukses di Lake Success, dan masih banyak lagi.
Mungkin hanya manusia Indonesia sekelas Agus Salim yang punya hak meremehkan pencapaian diplomatiknya. Jelas Sjahrir adalah diplomat yang disegani. Sjahrir juga pantas menyandang gelar sebagai pendidik, mengingat sedari muda basis pemikiran Sjahrir adalah pendidikan. Juga dari pemikiran-pemikirannya, ia tentu memiliki kepantasan untuk disebut sebagai seorang pejuang, negarawan, hingga seorang pahlawan. Apa pun status yang dilekatkan pada diri Sjahrir, sulit disangkal bahwa ia adalah manusia Indonesia yang menakjubkan. Tauladan bagi manusia Indonesia lain di zamannya maupun di zaman sesudahnya. Kesemua gelar yang disematkan pada pribadi Sjahrir didasari oleh jiwa kemanusiaannya. Tekadnya mapan: memerdekakan rakyat Indonesia dari mentalitas rendahan. Ia berupaya membentuk suatu masyarakat Indonesia baru yang beradab tinggi, yang maju dalam hal ekonomi, yang dewasa berpolitik, dan yang mantap berilmu maupun berteknologi. Ia tidak seperti national leader liyan yang berdiri di atas kaki kebencian terhadap penguasa asing. Sjahrir melihat manusia sama adanya karena kecintaannya pada jiwa kemanusiaan, keseimbangan berkehidupan.

Indonesia, baik sebagai bangsa atau pun sebagai negara, dewasa ini mengalami ketidakseimbangan. Dari dekade ke dekade, Indonesia perlahan kehilangan manusia-manusia
3
bersejarah, manusia yang memiliki hubungan langsung dengan masa perjuangan kemerdekaan. Satu per satu tokoh Indonesia meninggalkan dunia. Sangat disayangkan, perginya mereka sedikit sekali meninggalkan kedewasaan berbangsa dan bernegara. Periode ketika seharusnya mereka pensiun sambil memberi wejanganwejangan kedewasaan bagi penerusnya telah dilalui dengan cengkraman kebisuan Orde Lama maupun Orde Baru. Akibatnya, banyak para penerus mereka adalah orangorang yang berjiwa timpang, korup mental. Padahal, para penerus ini pastilah harus meneruskan ke penerus berikutnya, sementara arus masalah-masalah baru terus dating menggerus.

Melihat permasalahan Indonesia yang tiada putusnya ini, pemikiran Sjahrir yang mendamba manusia Indonesia yang kokoh dirasa perlu untuk diperbincangkan kembali. Sudut pandangnya berharga dan dapat menjadi masukan istimewa, sebagaimana ia dahulu menjadi Penasehat Istimewa Pemerintah Indonesia.

Tulisan sederhana ini bermaksud menggelar sedikit pemikiran Sjahrir, terutama pemikiran budayanya, sejalan dengan tekad Sjahrir untuk mendewasakan rakyat Indonesia. Tulisan ini diharapkan mampu menghadirkan kembali sudut pandang Sjahrir, yang telah banyak dilupakan orang, guna menghadapi permasalahan Indonesia.
Sekilas tentang Sutan Sjahrir
Sejak selesainya Perang Padri di Sumatera, rakyat Nagari Kota Gadang memperoleh peran yang paling mendasar bagi sejarah panjang nasional Indonesia, yaitu menjadi angkatan pertama yang bersekolah dengan pendidikan Belanda (Anwar, 2010:34). Dari segelintir manusia beruntung di kota itu terdapat seorang jaksa bernama Datoek Dinagari, di mana ia beranak seorang jaksa, kemudian bercucu seorang jaksa pula. Cucu itu bernama Mohammad Rasjad gelar Maharadja Sutan, ayahanda Sutan Sjahrir (Mrazek, 1996:18-20).

Sjahrir lahir pada tahun 1909, sekitar 70 tahun setelah Perang Padri. Bahwa sudah ada tiga generasi di atasnya yang mengenyam pendidikan Belanda menunjukkan Sjahrir lahir dari keluarga yang memiliki tradisi pendidikan kuat, melebihi orang-orang lain seeranya. Sjahrir bersekolah ELS (Sekolah Dasar) dan MULO (Sekolah Menengah Pertama) di Medan. Ia melanjutkan AMS (Sekolah Menengah Atas) bidang Barat Klasik di Bandung. Di kota itu, Sjahrir ikut mendirikan Tjahja Volks Universiteit
4
(Universitas Rakyat Cahaya) sebagai ekspresi materialnya untuk meningkatkan intelektualitas rakyat (Legge, 1993:44). Ia juga ambil peran mendirikan Jong Indonesie, organisasi yang nantinya turut menggagas Sumpah Pemuda 1928 (Mrazek, 1996:64).

Pada tahun 1929, Sjahrir melanjutkan studi ke Belanda untuk belajar Hukum di Universiteit van Amsterdam, dan kemudian di Universiteit Leiden. Studi yang tidak pernah ia selesaikan karena hidup bohemian-nya. Di Belanda ia bergaul dengan organisasi mahasiswa sosialis, bekerja pada Sekretariat Federasi Buruh Transpor Internasional, dan juga menjadi Wakil Ketua Perhimpunan Indonesia (Legge, 1993:45; Mrazek, 1996:110).

Kondisi sosial-politik Hindia Belanda mendorong Sjahir untuk pulang pada tahun 1931. Kemudian, ia memimpin PNI-Pendidikan guna menghidupkan kembali PNI (Partai Nasional Indonesia) yang ditinggalkan Soekarno karena dipenjara oleh pemerintah kolonial. Sjahrir bertugas membuka jalan bagi Hatta yang kala itu masih menyelesaikan studinya.

Kendati tanpa agitasi dan mobilisasi massa seperti pendahulunya, PNIPendidikan dianggap berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum (Sjahrir, 1990:39). Oleh karenanya, pada tahun 1934, Sjahrir ditangkap dan dipenjarakan di Cipinang selama satu tahun sebelum kemudian – bersama Hatta – diasingkan ke Boven Digul, Papua, lalu ke Banda Neira, Maluku, selama tujuh tahun berikutnya sampai serbuan Jepang di Perang Pasifik tahun 1942. Selama di pembuangan, Sjahrir ikut menyumbangkan pemikirannya tentang masa depan masyarakat dan kebudayaan Indonesia kepada surat kabar Daulat Rakjat dan majalah bulanan Poedjangga Baroe (Sjahrir, 1947; Kleden, 2010:17).

Di masa awal kedatangan Jepang, menurut pendapat umum yang dipercaya kala itu, tiga pemimpin bangsa yakni Soekarno, Hatta, dan Sjahrir, yang baru saja kembali dari pengasingan, mencapai kesepakatan bahwa dua pemimpin yang lebih dikenal (Soekarno dan Hatta) akan bekerja sama secara terbuka kepada pemerintah pendudukan Jepang. Sjahrir, yang kurang dikenal, akan beraksi secara diam-diam memusatkan kegiatan menyusun gerakan perlawanan bawah tanah. Seluruhnya demi kepentingan meraih kemerdekaan (Legge, 1993:5; Anwar, 2010:47; Sjahrir, 1990: 262-263; Hatta, 1979:414-416; Soekarno, 1965:171).

Tanggal 17 Agustus 1945 adalah fakta sejarah nasional Indonesia. Fakta sejarah pula bahwa Sjahrir hari itu menolak hadir di deklarasi kemerdekaan Indonesia,
5
sebagaimana ia tidak mau hadir pada malam persiapannya di rumah seorang Jepang (Sjahrir, 1990:275). Fakta yang disesali Hatta (1969:12).

Posisi Sjahrir tidak pasif. Kaum intelektual muda berada di bawah pengaruhnya. Gerakan perlawanan bawah tanahnya berhasil mengkoordinir organisasi-organisasi pemuda. Coret-coretan kemerdekaan dalam bahasa Inggris di ruang-ruang publik dan gerbong-gerbong keretaapi adalah ulah gerakan ini (Mrazek, 1996:479 dan 484).

Pertengahan Oktober 1945, lewat 42 halaman ukuran oktavo berjudul Perdjoeangan Kita, Sjahrir menyampaikan pemikiran tentang bagaimana seharusnya bangsa Indonesia berjuang (Mrazek, 1996:488). Ini adalah salah satu stimulan penting ditunjuknya ia menjadi Ketua Badan Pekerja KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat), yang kemudian menggiringnya menjadi Perdana Menteri pertama Indonesia, hanya 88 hari setelah PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) mengangkat Soekarno dan Hatta menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik pertama Indonesia.

Indonesia di bawah pimpinan Sjahrir melakukan perundingan dengan Belanda. Hasil-hasilnya penting, namun sering disalahartikan. Keragu-raguan dan penolakan dari para pendukungnya di parlemen membuat Sjahrir memilih mengundurkan diri dari posisi perdana menteri. Kendati 19 jam kemudian parlemen berbalik arah mendukung kebijakan politiknya, dan Soekarno pun memintanya kembali menduduki jabatan itu, Sjahrir tetap mundur mengembalikan mandatnya pada tanggal 27 Juni 1947. Tiga hari kemudian ia diangkat sebagai Penasehat Istimewa Pemerintah (Wolf, 1993:xvi-xvii).

Sjahrir melanjutkan perjuangan dengan menarik simpati dunia internasional. Ia mengunjungi banyak negara, mengupayakan persekutuan. Dari Mesir, ia mengajak Agus Salim – sepupunya – menuju New York untuk menghadap PBB (Persekutuan Bangsa-bangsa). Di hadapan Dewan Keamanan PBB di Lake Success, 14 Agustus 1947, Sjahrir memperjuangkan kedaulatan Republik Indonesia lewat pidato Indonesia Freedom-nya. Keesokan harinya, koran The New York Herald Tribune berkomentar, “One of the most moving statements heard here at Lake Success (Anwar, 1966:52).”

Sementara majalah Times menyatakan bahwa tanpa advokasi Sjahrir, Indonesia tidak akan memperoleh banyak simpati dunia internasional (Anwar, 1966:61). Perjuangannya tidak sia-sia. Belanda resmi mengakui Indonesia sebagai republik yang merdeka dengan upacara pengakuan kedaulatan serentak di Jakarta dan
6
Amsterdam, 27 Desember 1949. Sejak hari itu, Sjahrir tidak pernah lagi memegang suatu jabatan resmi dalam pemerintah Indonesia (Anwar, 2010:100; Icksan, 1966:19).

Sjahrir aktif dalam kegiatan sosialis internasional. Ia menggagas Konferesi Sosialis Asia. Ia juga aktif mendidik kader-kader PSI yang didirikan tahun 1948 di Yogyakarta, hingga akhirnya dibubarkan oleh Soekarno pada tahun 1960.

Tahun 1962, Sjahrir ditangkap dengan tuduhan palsu atas apa yang disebut Peristiwa Cendrawasih di Makasar. Peristiwa pelemparan granat oleh sekelompok orang kepada iring-iringan mobil Presiden Soekarno. Pelapor tuduhan palsu kemudian ditangkap dan dijatuhi hukuman maksimum satu setengah tahun, tetapi Sjahrir yang menjadi korban dari penuduhan itu tidak pernah dibebaskan (Anwar, 1966:46).

Soe Hok Gie menulis, dalam mingguan Djaya, 23 April 1966, bahwa kejadian itu membuat hati Sjahrir benar-benar patah, kecewa. Bukan kecewa karena penangkapannya, tetapi kecewa karena sebagian besar kaum cendekiawan Indonesia waktu itu bungkam atas kecurangan politik dan segala ketidakadilan (Anwar, 1966:21).

Dari perjalanan yang demikian itu terbentuklah sosok Sjahrir yang dikenal sekarang ini. Seorang altruis cerdas yang visioner. Hulu pemikirannya selalu didasarkan untuk mendiagnosa penderitaan rohani rakyat Indonesia, dan dihilirkan dengan memberi jalan kesembuhan strategis. Tetapi ia sendiri sudah terlalu jatuh sakit, spiritual dan jasmaninya. Suatu kali maloperasi membuatnya invalid, tidak lagi bisa berbicara juga menulis (Hatta, 1966:26). Kesehatan Sjahrir melemah drastis sampai ia diizinkan terbang ke Zurich untuk berobat yang menjadi akhir dari perjalanan hidupnya.
Renungan Kebudayaan Indonesia
Angkatan ‘45 yang dipelopori Chairil Anwar – keponakan Sjahrir – pernah menyatakan, “Kalau kami berbicara tentang kebudayaan Indonesia, kami tidak ingat kepada me-lap-lap kebudayaan lama sampai berkilat dan untuk dibanggakan, tetapi kami memikirkan suatu penghidupan kebudayaan baru yang sehat (Dhakidae, 2003:167).” Namun, seperti apakah kebudayaan baru yang sehat itu. Kaum intelektual, muda maupun tua, dengan bersemangat saling menawarkan dan meperdebatkan kebudayaan baru itu.

Sjahrir muncul sebagai seorang budayawan agung, yang tidak hanya menaruh perhatian pada politik sebagai persiapan, pembentukan, dan pelaksana kekuasaan,
7
tetapi juga terhadap nilai politik dan budaya yang mendasari serta mengasuh suatu sistem politik (Soedjatmoko, 1990:286). Demikianlah yang ditulis Soedjatmoko, tokoh cendekiawan Indonesia, terhadap pemikiran Sjahrir.

Pengamatan Sjahrir mengenai adanya keterkaitan antara budaya suatu masyarakat dengan kebangkitan nasional kerap muncul di tahun-tahun awal pembentukan karakter bangsa Indonesia, dan visi-visinya terbukti benar adanya.

Adalah kemajuan budaya masyarakatnya yang menjadi dasar kebangkitan sebuah bangsa, sekaligus menjadi pengasuh pertumbuhan sang bangsa itu. Dari sinilah pemikiran Sjahrir berpijak.

Belenggu penderitaan rohani rakyat Indonesia menjadi semakin sulit ditanggung, ditumpuk beratus tahun lamanya. Sjahrir menggagas perlunya suatu kebudayaan baru,‘yang tidak berbau udara museum dan menyan’ (Sjahrir, 1947:79), sebagai jalan keluar atas belenggu itu, dengan pendidikan sebagai kendaraannya. Bagi kebudayaan baru itu, Sjahrir menegaskan pentingnya rasionalitas.
Dalam surat-suratnya tanggal 17 dan 20 Maret 1937 (Sjahrir, 1990:176-181), Sjahrir mengisahkan di Banda Neira sedang dirundung isu ‘musim culik’. Musim ketika tukang culik berkeliaran di malam hari mengayau, mencari kepala manusia, sebagai korban pembangunan tiang utama jembatan. Di samping percaya kepada ‘culik’, masyarakat setempat juga percaya kepada hantu. Contohnya, hantu perempuan yang meninggal akibat persalinan akan keluar dari kuburan dan mengembara di pulau sebagai ‘pontianak’. Masyarakat setempat gaduh. Kasak-kusuk dan kekuatiran merebak sampai ke telinga Sjahrir.

Sjahrir berpendapat hal tersebut adalah bentuk primitif ketakutan terhadap maut: maut yang hidup, maut yang bangkit kembali. Menurutnya, tinggi rendahnya sebuah peradaban bisa diukur lewat tingkat kehalusan bentuk-bentuk ketakutannya terhadap maut (Sjahrir, 1990:180). Semakin primitif bentuk ketakutan itu, semakin rendah peradabannya.

Di Barat yang materialistis, kepercayaan yang demikian itu jauh lebih kurang.Di sana, ketakutan masyarakatnya berbentuk keruntuhan materiil seperti kebangkrutan ekonomi atau pertarungan kelas, yang semuanya itu berlandaskan nafsu akan kekayaan bendawi (Sjahrir, 1990:181).

Kendati begitu, bukan berarti ketakutan yang primitif tidak dapat dijumpai di dalam masyarakat Barat. Ia ada, namun dalam raison d’etre yang berbeda. Jika bentuk
8
ketakutan dapat menjadi ukuran tinggi rendahnya peradaban, maka raison d’etre suatu ketakutan dapat menjadi ukuran orientasi peradaban.

Bila diparafrasis, pengalaman Sjahrir tersebut memperlihatkan dasar konsepsi kebudayaan baru Indonesia yang diidamkannya. Hantu dalam alam pikiran masyarakat Indonesia berbeda dengan hantu di Eropa atau Amerika. Dalam alam pikiran masyarakat Barat, hantu memiliki kemampuan untuk membunuh manusia hidup, sedangkan di Indonesia hantu tidak membunuh orang. Biarpun begitu, orang Indonesia tetap saja takut kepada mereka. Dikotomi ini menunjukkan bahwa masyarakat Barat memiliki ketakutan kepada maut dalam arti kematian: ketakutan untuk tidak lagi hidup, sedangkan masyarakat Indonesia memiliki ketakutan pada maut dalam arti kegelisahan: ketidaktenangan hidup.

Bila disimpul lebih dalam dari perspektif negasinya, maka keadaan psikosetakut Barat tersebut menunjukkan adanya keinginan intuitif mereka untuk memperjuangkan hidup. Suatu rupa bawah sadar dari kedinamisan mencapai kehidupan tertinggi. Sementara keadaan psikose-takut Indonesia mengarah pada hasrat kenyamanan hidup, tentram, stabil, tanpa goncangan, bahkan mendekati keinginan untuk statis. Kedinamisan Barat dan kestatisan Timur itulah yang menjadi bahan fondasi pemikiran Sjahrir bagi kebudayaan Indonesia baru.

Pencarian jati diri kebudayaan Indonesia diramaikan oleh perdebatan ‘menuju kebudayaan Barat ataukah Timur’. Jika Barat dilambangkan Faust yang menaklukkan kekuatan alam, maka Timur dilambangkan Arjuna yang bertapa di Gunung Indrakila (Sjahrir, 1990:158-159; Dhakidae, 2003:152; Lombard, Vol I, 2008:236). Perdebatan itu tidak selalu berhasil menyintesiskan Barat dan Timur, tetapi pendukung kedua pihak sama-sama yakin bahwa kebudayaan Indonesia tidak boleh dibiarkan berjalan tanpa tiang awan di waktu siang dan tanpa tiang api di waktu malam.

Penolakan Sjahrir terhadap feodalisme, alam pikir mistis, fatalis, dan kompleks rendah diri menempatkannya di pihak pendukung kebudayaan Barat sebagai orientasi kebudayaan Indonesia. Dalam konteks dan tafsiran yang lebih luas, ia menghendaki agar perkembangan Timur dilihat dengan cara rasional yang sama dengan cara yang digunakan dalam meninjau evolusi masyarakat Barat. Ia tidak sejalan pilihan Gandhi yang Timur, maupun pilihan Tagore yang campur (Sjahir, 1990:75; Legge, 1993:55).
Sjahrir memilih Barat.

Pilihan Sjahrir ini bukan asal-asalan. Ia berdiri pada alasan logis yang mendukung pilihannya. Pergerakan pembaharu kebudayaan Indonesia sudah pasti
9
ditumpukan pada sendi-sendi kaum muda sebagai pengisi masa depan. Menurut Sjahrir –– dan memang begitu kenyataannya,1 kebudayaan kaum muda intelektual di Indonesia tidak lain adalah kebudayaan Barat. Kaum muda itu terpelajar secara Barat.

Kekayaan budaya mereka bukan saja ilmu Barat tetapi pun kesusastraan dan kesenian Barat. Oleh karena ini pula cita-cita mereka tentang kebudayaan tidak berbeda dengan cita-cita yang terdapat di dalam kebudayaan Barat. Dengan demikian, ukuran yang harus dipergunakan pada kebudayaan itu tidak lain dari ukuran yang lazim dipakai untuk kebudayaan Barat (Sjahrir, 1947:80-82).

Kaum muda intelektual jauh lebih dekat dengan Eropa dan Amerika ketimbang dengan Borobudur atau Mahabharata, atau pula dengan kebudayaan Islam primitif di Jawa dan Sumatera. Kebenaran dan kenyataan ini sedikit pun tidak perlu merendahkan derajat kebudayaan yang dikehendaki Indonesia. Sebaliknya, apa yang dikehendaki itu tidak lain dari semangat yang dibawa zaman (Sjahrir, 1990:74 dan 81).

Sjahrir percaya kecenderungan ke arah mistik suatu saat akan tidak lagi relevan dengan perkembangan kebutuhan zaman. Maka ia yakin bahwa yang dibutuhkan oleh kaum muda intelektual Indonesia adalah menerima dengan baik tantangan rasionalisme Barat, mengambil alih dan menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan bangsa Indonesia (Sjahrir, 1947:96). Para pemuda harus selekasnya merebut ‘alat’ yang membuat Barat kuat dan berkuasa. ‘Alat’ itu bernama pendidikan.
Sjahrir dapat melihat konsekuensi logis dari pilihan intektualnya itu (bukan pilihan politis). Menurutnya, keburukan Barat: kekasaran, kekurangajaran, nafsu mencari untung, individualisme ekstrim, bahkan kapitalisme masih lebih baik daripada ‘kearifan dan religi ketimuran’. Sebab, justru ‘kearifan dan religi ketimuran’ itu yang telah membuat rakyat tidak menyadari bahwa mereka telah tenggelam ke tingkat serendah-rendahnya seseorang bisa tenggelam, yakni ke tingkat perbudakan, penaklukkan mental selama-lamanya, yang mewariskan sikap fatalistis berates generasi (Sjahrir, 1990:159).

Semua sifat ‘ketimuran’, yang kata orang indah itu, adalah sisa-sisa struktur masyarakat feodal. Artinya, rakyat telah terbiasa menerima patokan-patokan dari atas, sehingga mereka selalu menunggu perintah para pemimpin dan mengikuti perintahnya tanpa sedikit pun berani mengambil prakarsa (Kahin dalam Anwar (ed.), 1980:302).

Dengan kepasrahan hidup seperti itu, yang statis, sehingga pada akhirnya hampir-1 Sejak 1960-an, kata ‘pemuda’ menghilang sedikit demi sedikit, dan digantikan dengan kata ‘mahasiswa’ (Lombard, Vol I, 2008:123).
10
hampir rakyat Indonesia menjadi masyarakat yang tidak mempunyai kebutuhan apaapa dari abad ke abad, dan menjadi ahli dalam hal ‘tidak berbuat apa-apa’ (Sjahrir, 1990:175).

Sebagai seorang sosialis demokrat, feodalisme adalah kekuatiran Sjahrir. Hierarki feodal, dari perspektif sosialisme, akan menjauhkan rakyat dari cita-cita ‘duduk sama rendah, berdiri sama tinggi.’ Sementara dari perspektif demokrasi, piramida feodal akan menghapus hak rakyat untuk memimpin dan mengaktualisasi dirinya sendiri. Lebih dari itu, feodalisme akan mengundang fasisme, dan fasisme akan membuka jalan bagi permusuhan etnis, bahkan agama. Mengangkat kembali warisan feodal sama dengan mendegradasikan kemerdekaan nasional yang sudah susah payah diperoleh.

Untuk itu, rasionalitas dan modernitas yang dibawa pendidikan Barat – bukan pendidikan Timur yang cenderung logis mistis – adalah senjata yang tepat untuk menghapus feodalisme, termasuk eksesnya: mentalitas budak, kompleks rendah diri (inferiority complex). Sjahrir yakin bahwa mentalitas yang mendarah daging seperti itu ditambah payahnya ilmu pengetahuan merupakan formula mematikan yang merongrong Indonesia nantinya, sehingga perlu adanya revolusi sosial, suatu revolusi mental besar-besaran. Melalui revolusi inilah, meminjam istilah M.R. Dajoh (dalam Dhakidae, 2003:66), ‘mentaliteit inggih’ (mental penurut) dihadapkan dengan jiwa ‘ik kan het zelf ook’ (saya juga bisa).

Sjahrir menginginkan kedinamisan Barat dicerap dengan sungguh-sungguh oleh rakyat Indonesia. Rakyat harus mengambil semua positif dari kebudayaan Barat dengan menyisihkan hal negatif dari kedinamisannya itu.

Pemikiran seperti itu tentu sulit diterima oleh rakyat Indonesia yang telah merasakan pahitnya perlakuan kaum kapitalis Barat kepada mereka selama berabadabad. Dalam kalimat Sutan Takdir Alisjahbana (dalam Lombard, Vol I, 2008:232), “Mereka yang beranggapan seolah segala orang Timur wali yang suci dan segala orang Barat penjahat yang tiada berhati, pasti akan kaget mendengar ucapan bahwa orang Timur harus berguru kepada Barat.” Sjahrir paham kesulitan tersebut, dan memberikan apologi atas pemikirannya itu.

Dalam renungan kebudayaannya (1990:138-139, 194), Sjahrir mengisahkan tentang dr. Soetomo yang dalam perjalanannya berkeliling Asia heran mendapati kenyataan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang paling tidak konservatif di antara bangsa-bangsa Asia, dan menjadi yang paling banyak menyerap kebudayaan
11
Barat. Orang tidak akan mengira hal itu, namun memang begitu keadaannya. Hanya di pelosok-pelosok masih ada tersisa adat istiadat yang karakteristik (yang bukan adat Eropa) tetapi bukan pula asli Indonesia, sebab telah menyerap adat Arab, Hindu-India, atau pun Tiongkok. Segala yang baru diberi tempat oleh bangsa ini. Adat yang baru menjadi lama, sementara yang lebih baru ditoleransi terus menerus. Terkadang ditemukan sintesa-sintesa yang aneh di antara mereka, seperti Jawa-Hindu, Islam-Minangkabau, Islam-Banten.

Sungguh naif jika bangsa Indonesia – bangsa yang memiliki kemampuan luar biasa dalam hal menerima unsur-unsur asing dalam kebudayaannya – menolak untuk menjadi dinamis. Munafik jika menolak kebudayaan Barat. Tidak ada satu pun di seluruh dunia yang sepanjang sejarahnya begitu terus menerus terlibat dalam lalu lintas dunia seperti negeri Indonesia ini. Demikian catat Sjahrir (1990:138).

Sjahrir tidak memerangi kebudayaan Timur secara kolektif. Tidak pula ia cinta buta membela ideologi Barat. Dalam pidato Indonesia Freedom-nya, Sjahrir menyebut kejayaan lampau kerajaan Majapahit yang terentang dari Papua hingga Madagaskar.

Kerajaan-kerajaan Nusantara yang bebas berdagang itu kemudian rusak oleh ekspansi monopoli Barat, dan dalam prosesnya, masyarakat Nusantara kehilangan kebebasannya (Sjahir, 1947a:677).

Sjahrir juga menegaskan bahwa mengemukakan keaslian identitas bangsa dalam kesenian dan dalam adat istiadat adalah baik dan tidak salah atau berbahaya. Akan tetapi, janganlah cinta terhadap keaslian itu menjadi buta dan bodoh sehingga melumpuhkan diri bangsa itu sendiri (Sjahrir, 1982:1320). Inti penolakan Sjahrir terhadap kebudayaan Timur hanya pada titik terendah kebudayaan itu, yakni kompleks rendah diri. Ia memusuhi mentalitas pegawai negeri (otokrasi dan birokrasi feodal), obsesi terhadap hierarki, mentalitas budak, kecenderungan untuk stagnan dalam ‘ketenangan dan refleksi’, toleransi yang berlebihan, kecenderungan mistik, hingga keahlian dalam pengingkaran, sifat ‘bukan saya’, keengganan bertanggung jawab atas perbuatannya (Mrazek, 1993:298).
Musuh-musuh itulah yang ingin dihapus oleh Sjahrir dari kebudayaan Indonesia. Menurutnya, rakyat karena kebodohannya sendiri mau saja diikat di depan pedati (Sjahrir, 1990:103). Rakyat harus diinsyafkan, disadarkan mengenai posisinya. Untuk mewujudkan itu, ia meyakini perlu adanya kemerdekaan sosial, suatu revolusi kejiwaan, dalam diri rakyat Indonesia.
12
Kemerdekaan Sosial sebagai Awal Kebudayaan Baru
Bulan-bulan awal kemerdekaan nasional, masa ketika rakyat Indonesia terombang-ambing mencari arah kemerdekaan, Sjahrir menjadi kompas lewat manifesto politiknya: Perdjoeangan Kita. Ia berpendapat bahwa revolusi nasional semestinya segera disusul dengan revolusi sosial, suatu revolusi demokrasi atau revolusi kerakyatan, guna membebaskan rakyat dari belenggu feodalisme lama dan dari jebakan-jebakan ke arah fasisme yang muncul bersamaan dengan imperialismekapitalisme yang tidak terkendali (Sjahrir, 1994:11-12).

Kemerdekaan nasional bukanlah tujuan akhir dari perjuangan politik, melainkan menjadi jalan bagi rakyat untuk mengaktualisasi dan meningkatkan mutu pribadi serta bakat-bakatnya secara bebas tanpa halangan. Nasionalisme haruslah tunduk kepada kepentingan demokrasi, bukan sebaliknya, karena tanpa demokrasi maka nasionalisme dapat bersekutu kembali dengan feodalisme lama, bahkan dapat mempersilakan fasisme totaliter (Kleden, 2010:12; Sjahrir, 1994:13-14). Demokrasi tanpa nasionalisme adalah setengah matang, tetapi nasionalisme tanpa demokrasi adalah pengkhianatan kemanusiaan.

Kemerdekaan nasional, yakni Negara Republik Indonesia, adalah alat untuk meraih kemerdekaan sosial. Negara haruslah menyediakan jalan untuk kemerdekaan berpikir, berbicara, beragama, menulis, mendapat kehidupan, mendapat pendidikan, turut membentuk dan menentukan susunan dan urusan negara dengan hak memilih dan dipilih untuk segala badan yang mengurus negara (Sjahrir, 1994:15).

Kemerdekaan yang seperti ini tidak mungkin diperoleh bilamana Negara dikuasai oleh nafsu kelas, nafsu nasional, dan nafsu rasial. Ancaman feodalisme, neofasisme militeris, dan pertikaian antaretnis faktanya menguasai Indonesia semenjak kemerdekaan nasional diraih –– dan masih mengancam hingga sekarang. Untuk itulah pemikiran Sjahrir mendambakan rakyat Indonesia menjadi manusia yang dewasa secara budaya ––otomatis membuatnya juga dewasa secara politik–– agar ancamanancaman tersebut dapat dihindari dan, kalau sudah terlanjur, ditanggulangi.

Kebudayaan, menurut Sjahrir (1947:80), adalah pusaka yang harus dikalahkan terlebih dahulu sebelum mendapatkannya. Kebudayaan bukan milik suatu kasta masyarakat menurut turunan darah, melainkan milik sekalian orang yang bersedia dan sanggup mendapatkannya. Kebudayaan itu telah mengambil rupa pendidikan Barat, dan pendidikan Barat itu telah menjadi kebudayaan universal –– kebudayaan seluruh
13

dunia. Ketertinggalan dalam pendidikan adalah ketertinggalan dalam hal peradaban, kegagalan kemerdekaan sosial, dan kekalahan bangsa Indonesia. Sjahrir sangat yakin bahwa pendidikan dan kebudayaan tidaklah lain merupakan usaha suatu bangsa untuk membentuk budi yang baru bagi bangsanya, membentuk manusia yang baru yang akan sanggup mendirikan masyarakat yang lebih baik, lebih adil dan makmur daripada yang telah dialami sebelumnya. Pendidikan dan kebudayaan diharapkan dapat memperbaiki jiwa dan budi pekerti bangsa Indonesia yang akan datang, serta menjamin kemajuan dan masa depan rakyat (Sjahrir, 1982:239).

Sejarah telah menjadi saksi bahwa pendidikan adalah ‘causa prima’ dari segala bentuk penghapusan kolonialisme, awal dari perubahan wajah dunia Bangsa Indonesia harus ingat: pada tahun 1901, di parlemen Belanda, koalisi besar Dutch Christian Social Democrat memproklamirkan Politik Etis sebagai haluan baru pemerintah. Kebijakan itu berlandaskan moralistik dan jiwa kemanusiaan untuk mencapai asimilasi antara masyarakat tanah jajahan dan masyarakat metropol, dan dilaksanakan terutama lewat penyebaran pendidikan Barat (Mrazek, 1996:20-23).

Terlepas dari ikatan politis apapun di dalamnya, tanpa pendidikan Barat yang dibawa oleh Politik Etis, maka tidak akan ada Volksraad 1918, tidak akan ada Sumpah Pemuda 1928, dan tidak akan ada deklarasi kemerdekaan 1945 dalam sejarah nasional Indonesia. Efek domino sejarah ini telah dilupakan atau, kalaupun ingat, diremehkan oleh rakyat Indonesia.

Pendidikan tidak boleh diartikan pragmatis sebagai usaha rutin untuk menambah banyak gedung sekolah, menambah banyak orang yang pandai membaca, atau menambah banyaknya orang yang memperoleh sarjana, sehingga dapat masuk dalam perlombaan kolom gaji sebagai pegawai pemerintah. Pendidikan semestinya diartikan sebagai upaya menuju cita-cita yang tinggi untuk membentuk budi baru, manusia baru, masyarakat baru (Sjahrir, 1982:240).

Oleh karenanya, untuk membangun suatu kebudayaan Indonesia baru itu harus diawali bersamaan dengan penguatan pendidikan. Kebudayaan tanpa pendidikan hanya membentuk suatu lapisan permukaan saja, lapisan yang tipis dan dapat mengelupas dengan sangat mudah.

Kesadaran seperti itu, menurut Sjahrir (dalam Kleden, 2010:19), hanya bisa dibawa oleh revolusi sosial. Jika kemerdekaan nasional adalah jalan bagi kemerdekaan sosial, maka kemerdekaan sosial adalah kesadaran rakyat Indonesia, kebangkitan
14
bangsa. Rakyat akan bangun dari tidur panjangnya dan siap memulai hari baru, masyarakat baru, kebudayaan baru.
Kebudayaan baru tersebut akan sulit tercapai jika rakyat memandangnya sebagai ‘semacam penyimpangan tradisi.’ Rakyat perlu memiliki sudut pandang baru, yakni kesadaran bahwa kebudayaan baru itu bukanlah penyimpangan, melainkan ‘tradisi yang ditingkatkan.’

Bertumbuhnya kesadaran rakyat diyakini Sjahrir sebagai suatu yang sudah pasti akan terjadi. Persoalannya hanya apakah yang demikian itu dilakukan dengan berencana dan teratur, atau dengan tiba-tiba, sebagai suatu kejutan dan suatu ledakan (Sjahrir, 1990:230).

Sjahrir memilih yang pertama, dan ia telah memikirkan caranya (Sjahrir, 1947:17-20; Sastra dalam Anwar (ed.), 1980:86). Ia meyakini bahwa suatu perubahan hanya mungkin terjadi bila syarat-syarat menggerakkan perubahan telah dipenuhi, yaitu syarat objektif dan syarat subjektif. Syarat objektif adalah kondisi di mana ketidakpuasan rakyat telah menjadi umum dan merata di setiap tingkatan dan bidang masyarakat: aparatur penyelenggara negara mengalami disfungsi, desersi, lenyap atau bahkan merusak yang lain; keamanan fisik, ekonomi, dan spiritual tidak lagi terjamin; pemimpin-pemimpin bangsa yang kebingungan.

Syarat subjektif adalah eksistensi manusia-manusia yang memperjuangkan perubahan itu. Bila syarat subjektif tersedia, namun tidak pernah ada syarat objektif, maka suatu perubahan pun tidak mungkin terjadi. Demikian pula sebaliknya. Jikalau kedua syarat tersebut tersedia, maka tibalah waktu untuk melakukan perubahan, yakni waktu yang disebut Sjahrir sebagai psychologisch moment (saat psikologis). Maka zaman revolusi sosial pun bermula.

Sembari menunggu momen yang demikian itu datang, sudah menjadi kewajiban kaum muda untuk menyusun kekuatan subjektif. Kaum muda wajib mendidik, menginsyafkan, dan merevolusionerkan diri sendiri, sebelum mendidik rakyat jelata (Sjahrir, 1947:18). Ini mesti dilakukan mengingat revolusi sosial itu bersifat didaktis.

Jika objek material dari revolusi sosial adalah rakyat, dan objek formalnya adalah kemanusiaan dengan pendekatan pendidikan, maka tujuan revolusi itu adalah mengangkat kebudayaan rakyat sampai pada taraf tertinggi yang mungkin diraih sebuah peradaban. Guna menghindar dari ancaman kembalinya feodalisme lama,
15
datangnya fasisme, dan serangan kapitalisme, maka susunan kekuatan subjektif itu harus dilandaskan pada jiwa kemanusiaan yang berazaskan kerakyatan.

Kemerdekaan nasional telah diraih. Kemerdekaan sosial akan segera dilaksanakan. Tetapi, kebudayaan seperti apa yang mesti dituju oleh bangsa Indonesia. Inilah yang berulang kali dijawab, diolah, dan diperdebatkan oleh kaum muda intelektual di periode Revolusi Nasional Indonesia 1945-1949. Sjahrir, karena ketajaman dan kejernihan pikirannya, menjadi tempat rujukan para pemuda itu (Mrazek, 1996:418; Diah, 1983:58).

Sjahrir tidak secara langsung menawarkan sebuah bentuk kebudayaan Indonesia yang baru, namun siluet bangunan tentang itu sudah bisa dilihat dari outline pemikirannya. Meski seakan beradu punggung dengan kebudayaan lama yang feodal, pemikiran budaya Sjahrir jauh dari sifat ekstrimis. Ia tidak memihak pada niatan ‘meruntuhkan dengan kekerasan susunan masyarakat yang ada’ (Sjahrir, 1990:72).

Pandangannya yang logis dan realis mendorongnya melahirkan gagasan idealis yang terjangkau kenyataan. Ketegasan arah pemikiran Sjahrir adalah Gandhi di India, dan komprominya adalah Tagore. Kebudayaan Indonesia perlu ketegasan itu, dan rakyat perlu kompromi itu. Akan ke mana tujuan gerak kebudayaan Indonesia, dan bagaimana mencapainya, perlulah dipikirkan ulang oleh kaum intelektual Indonesia dari tiap-tiap zaman agar terus diaktualkan. Saat itu akan tiba, persoalannya hanya apakah ia datang tiba-tiba atau terencana sebaik-baiknya. Sjahrir memilih untuk merencanakannya dengan sebaik-baiknya.

Negara Republik Indonesia hanyalah ‘nama’ yang diberikan pada ‘isi’ yang dimaksudkan dan kehendakkan (Sjahrir, 1994:18). Kemerdekaan nasional adalah ‘bentuk’, dan untuk mengisinya rakyat harus mengetahui apa yang diinginkan bagi hidup mereka dan hidup anak cucu mereka. Itulah pentingnya arah kebudayaan Indonesia. Ini bukan lagi persoalan melepaskan diri dari kompleksitas negatif kebudayaan lama, namun menyusun kebudayaan baru.

Bagi Sjahrir (1967:27; 1982:87; Legge, 1993:236; Mrazek, 1996:759-760), arah kebudayaan Indonesia adalah masyarakat sosialis yang ultramodern, di mana rakyatnya kaya secara rohani dan jasmani. Ia mengidamkan kesejahteraan dan kemakmuran yang sosialistik seperti yang telah sukses diterapkan di negara-negara sosialis Skandinavia. Peradaban maju di sisi ekonomi, kedewasaan politik,
16
kecanggihan teknologi, dan kedinamisan ilmu pengetahuan, merupakan visi Indonesia baru. Sosialisme Sjahrir bukanlah sosialisme dalam pengertian klasik. Penerimaannya terhadap konsepsi materialisme sejarah adalah luwes dan tidak dogmatis. Ia tidak seperti sosialisme komunis yang percaya akan adanya satu partai yang tidak mungkin salah, partai yang memiliki otoritas menafsirkan sosialisme (Legge, 1993:47; Sjahrir, 1982:92).

Sjahrir menganalisis kedudukan Indonesia di dunia, dan menurutnya Indonesia berada dalam area jelajah imperialisme-kapitalisme (Sjahrir, 1994:9-10). Dengan posisi yang demikian, sosialisme Sjahrir wajib mengutamakan kompromi untuk menerima modal asing. Namun, dengan syarat: penetapan peraturan-peraturan operasinya dilandaskan oleh kepentingan rakyat (Legge, 1993:193).

Demi keamanan dan kemakmuran rakyat di masa mendatang, Sjahrir tidak ingin Indonesia dimusuhi oleh modal asing (Sjahrir, 1994:7). Komprominya yang semata-mata demi perbaikan sosial Indonesia demikian (Sjahrir, 1994:17), “Selama alam kita alam dunia kapitalis, terpaksa kita menjaga jangan sampai dimusuhi oleh dunia kapitalis. Sedapat mungkin membuka negara kita untuk lapangan usaha, dengan batas bahwa keselamatan rakyat tidak terganggu olehnya.”

Dari segi politik praktis, sosialisme Sjahrir menolak sistem partai monolitik: partai tunggal pemerintah (staatspartij), yang menurutnya tidak mengakomodasi perbedaan pandangan politik dan condong ke arah totaliterisme (Legge, 1993:181).

Sjahrir tidak setuju sosialisme yang mengarah pada pengertian diktaktor proletariat sebagaimana yang dikonsepsikan oleh Lenin dan dipraktekkan oleh Stalin (Kleden, 2010:19; Sjahrir 1982:22, 90).

Dari segi kehidupan sosial, sosialisme Sjahrir menolak peruntuhan tatanan kelas sosial dengan cara kekerasan. Ia menolak Bolshevisme. Sosialismenya enggan melakukan aksi massa dan segala kegiatan agitasi yang menurutnya hanya memabukkan rakyat, tidak menjernihkan pikiran rakyat dalam menghadapi permasalahan-permasalahan sosial (Kleden, 2010:20; Mrazek, 1996:143). Sosialisme Sjahrir bertugas mempertinggi kesadaran dan pengertian rakyat untuk membangun suatu masyarakat baru yang adil dan makmur bagi semua umat manusia yang hidup di dalamnya (Sjahrir, 1982:88).

Atas dasar itu semua, tampak bahwa pedoman sosialisme Sjahrir adalah azas kerakyatan yang menjunjung tinggi persamaan derajat manusia (Sjahrir, 1982:91).
17

Oleh karena itu, Sjahrir menamakan pengertian sosialisnya itu sebagai ‘Sosialisme Kerakyatan’ (Sjahrir, 1982:86).
Halangan-halangan: Kemarin, Kini, dan Nanti
Kritik terhadap pemikiran Sjahrir telah ada sejak pertama kali pemikiran itu muncul di khalayak ramai. Tulisan ini tidak berniat memaparkannya satu per satu, lebih-lebih mencoba menjawab kritik itu. Focal point dari kritik pemikiran Sjahrir terletak pada ekslusifitasnya, kesenjangannya dengan rakyat Indonesia. Pemikirannya dianggap terlalu ‘kebarat-baratan’, sehingga membuat kesan ‘tercabut dari akarnya’ (ontworteld). Pandangan Sjahrir terhadap sifat-sifat buruk kebudayaan Timur dikritik karena memakai ukuran Barat. Bangunan pemikiran Sjahrir dikritik karena keterasingannya dari masyarakatnya sendiri yang adalah objek dari aplikasi pemikiran itu.
Ini diakui sendiri oleh Sjahrir (1990:40; 1990:73). Pemikiran Sjahrir oleh rakyat dianggap terlalu abstrak, berada di luar jangkauan masyarakat. Sementara bagi Sjahrir, rakyat dianggapnya terlalu lamban.

Dalam perenungannya di pengasingan, Sjahrir mengembalikan semua itu kepada apa sebenarnya yang menjadi kebutuhan rakyat. Bila orientasi kemajuan bangsa Indonesia ialah peradaban yang tinggi ilmu pengetahuan serta tinggi moral kemanusiaannya, maka kebutuhan-kebutuhan intelektual adalah syarat mutlak.

Kebutuhan-kebutuhan intelektual itu tidak lagi bisa dijawab oleh ‘Borobudur’ atau ‘Mahabharata’, sebab kebutuhan intelektual rakyat adalah kebutuhan abad keduapuluh satu. Masalah-masalah yang rakyat hadapi adalah masalah-masalah abad keduapuluh satu. Rakyat tidak bisa lagi hidup statis di tengah zaman yang dinamis (Sjahrir, 1990:74).

Jalan pikir seperti ini terlampau ‘supersonik’ untuk diikuti oleh mata rakyat sahaja. Sejarah telah membuktikan bahwa pemikiran Sjahrir ditolak oleh rakyat. Mata rakyat sudah terlanjur dicampur kebencian dan ketakutan berlebihan terhadap dunia Barat. Rakyat Indonesia terlanjur memandang orang kulit putih sebagai makhluk superior, sekaligus diam-diam membencinya. Suatu wujud dari rasa kurang harga diri, rasa iri dalam persaingan, dan rasa tidak berdaya (Sjahrir, 1990:140).

Hal tersebut boleh jadi adalah akibat dari pengalaman rumit, bercampur aduk, yang telah dialami rakyat Indonesia dari generasi ke generasi. Bila ditinjau seksama, rendahnya tingkat pendidikan rakyatlah yang menjadi penyebab dasar. Setelah ratusan 18 tahun hidup tanpa pendidikan yang sebenarnya, rakyat mengandalkan ‘pengalaman’ sebagai pemecahan atas masalah-masalah mereka. Mistisisme dalam alam pikiran rakyat memperburuk keadaan ini. Akibatnya, rakyat hidup dalam dua belenggu, yakni belenggu penjajahan asing dan belenggu yang dibuatnya sendiri.

Untuk membebaskan rakyat itulah Sjahrir percaya pada sosialisme, di mana semua manusia sama adanya. Untuk itulah Sjahrir mengangkat tinggi-tinggi humanisme, di mana etis dan estetis diutamakan. Untuk itu juga Sjahrir memperjuangkan demokrasi – yang secara bebas diartikannya sebagai kerakyatan – di mana kesejahteraan rakyat adalah dasar dari segala tindakan politik maupun ekonomi sebuah negara. Di sinilah letak halangan berikutnya, yang secara tidak langsung merupakan turunan (breakdown) dari kesenjangan pemikiran Sjahrir dengan rakyat.
Ada semacam kepercayaan aneh dalam kesederhanaan politik dan intelegensi (kemampuan untuk mengerti) masyarakat Indonesia yang menganalogikan sosialisme dengan komunisme, dan komunisme dengan kebiadaban dan atheisme. Mereka anti apa saja yang berembel-embel komunisme, dan lebih condong memusuhi dalam pengertian emosional tanpa perspektif ideologis. Pandangan ini memang tidak merata di seluruh masyarakat, akan tetapi dengan kecilnya jumlah rakyat terdidik serta minimnya upaya kaum cendekiawan meluruskannya membuat kepercayaan aneh tersebut menghalangi perluasan eksistensi ideologis Sosialisme Kerakyatan Sjahrir.

Halangan yang terakhir bagi pemikiran Sjahrir adalah kecilnya kekuatan politik pendukung pemikiran tersebut. Sulit dipungkiri, kendati pemikiran tersebut merupakan pemikiran budaya, tetap diperlukan kekuatan politis untuk mengangkatnya sebagai wacana Negara. Singkatnya, Pemilihan Umum Indonesia. Tanpa wadah politis maka kedemokratisan pemikiran Sjahrir tidak bisa diperjuangkan.
Kesimpulan
Secara sederhana, pemikiran budaya Sjahrir dapat dimetaforkan dalam kesimpulan yang demikian. Sjahrir mendiagnosa permasalahan masyarakat Indonesia dengan dua sudut pandang prinsipal: dari dalam, terdapat masalah kompleks rendah diri; dan dari luar, terdapat masalah rendahnya pendidikan. Kedua masalah itu diderita oleh satu tubuh yang rusak, yakni tubuh yang masih dikuasai feodalisme beserta alam pikirannya yang mistis. Juga ditemukan adanya simtom fasisme dan kapitalisme berlebihan dalam
19
tubuh itu. Komplikasi ini adalah penyakit yang dinamakan permasalahan budaya Indonesia. Guna kesembuhannya, Sjahrir menyarankan agar disusun sebuah kebudayaan baru. Sjahrir menulis resep dengan dua jenis obat yang satu sama lain saling mendukung. Obat pertama adalah kemerdekaan sosial, yang harus ditelan dengan cara revolusi mental. Obat kedua adalah pendidikan, yang hanya bisa diperoleh dari dunia Barat.

Akan tetapi, Sjahrir menegur bahwa kedua obat tersebut tidak akan mujarab tanpa keinginan untuk sembuh dari pasien sendiri. Sehat harus menjadi tujuan dari si pasien, dan dalam konteks ini, Sjahrir yakin bahwa masyarakat sosialis adalah kesehatan itu.

Mengutip pidato Sjahrir (1982:128), “Memang benar bahwa menciptakan masyarakat baru itu bukanlah pekerjaan mudah. Mengajak rakyat banyak untuk memulai usaha mendirikan suatu masyarakat yang berdasarkan Sosialisme Kerakyatan, suatu wujud keadilan sosial dan kemakmuran bersama, adalah sama dengan mengajak memulai suatu usaha yang mahabesar dan mahaberat serta pasti akan memakan waktu berpuluh-puluh tahun.” Namun, setidaknya Sjahrir telah mulai memikirkannya.

Pemikiran Sjahrir tidak berdiri sendirian. Nama-nama penting di Indonesia seperti Soemitro Djojohadikoesoemo, Sarbini Sumawinata, T.B. Simatupang, Hamid Algadri, Amir Hamzah Siregar, Sutan Takdir Alisjahbana, Chairil Anwar, Rivai Apin, H.B. Jassin, Soedjojono, B.M. Diah, Rosihan Anwar, Mochtar Lubis disebut-sebut sebagai pengikut Sjahrir atau setidaknya terpengaruh secara tidak langsung oleh pemikiran Sjahrir (Mrazek, 1996:435; Legge, 1993:256). Ke depan, mungkin namanama itu akan bertambah, diisi oleh kaum muda intelektual Indonesia masa kini yang sepaham dengan pemikiran budaya Sjahrir dalam menghadapi permasalahan bangsa Indonesia.

Daftar Pustaka
Anwar, Rosihan. 2010. Sutan Sjahrir: Demokrat Sejati Pejuang Kemanusiaan – True Democrat, Fighter for Humanity 1909-1966. Jakarta: Penerbit Buku Kompas dan KITLV Press.
_____________ (ed.) 1980. Mengenang Sjahrir. Jakarta: PT Gramedia.
_____________ 1966. Perdjalanan Terachir Pahlawan Nasional Sutan Sjahrir.Jakarta: P.T. Pembangunan.

20

Diah, B.M. 1983. Angkatan Baru ’45: Lembaga Perjuangan Pemuda Menentang Jepang, Mendorong Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Jakarta: Masa Merdeka.
Dhakidae, Daniel. 2003. Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Hatta, Mohammad. 1979. Memoir. Jakarta: Tintamas.
_______________ 1969. Sekitar Proklamasi. Jakarta: Tintamas.
_______________ ‘Kita Berdjandji terhadap Tuhan JME Memperdjuangkan Terus Tjita-tjita Sjahrir: Kata Perpisahan Upacara Pemakaman Sutan Sjahrir’, Perdjalanan Terachir Pahlawan Nasional Sutan Sjahrir, Rosihan Anwar.1966. Jakarta: P.T. Pembangunan.

Icksan, Mohammad. ‘Riwajat Hidup Sutan Sjahrir’, Perdjalanan Terachir Pahlawan Nasional Sutan Sjahrir, Rosihan Anwar. 1966. Jakarta: P.T. Pembangunan.
Kahin, G. McTurnan. “Sutan Sjahrir,” Mengenang Sjahrir, ed. Rosihan Anwar. 1980.
Jakarta: PT Gramedia.
Kleden, Ignas, ‘Etos Politik dan Jiwa Klasik’, dalam: Rosihan Anwar. 2010. Sutan
Sjahrir: Demokrat Sejati Pejuang Kemanusiaan – True Democrat, Fighter for Humanity 1909-1966. Jakarta: Penerbit Buku Kompas dan KITLV Press.

Legge, J.D. 1993. Kaum Intelektual dan Perjuangan Kemerdekaan: Peran Kelompok Sjahrir terj. Hasan Basari. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Lombard, Denys. 2008. Nusa Jawa: Silang Budaya terj. Winarsih P. Arifin, Rahayu S.
Hidayat, Nini H. Yusuf. Volume I. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Mrazek, Rudolf. 1996. Sjahrir, Politik dan Pengasingan di Indonesia terj. Mochtar Pabotingi, Matheos Nalle, S. Maimoen. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Sastra. “Makna Sjahrir untuk Sastra dan Sastra untuk Sjahrir,” Mengenang Sjahrir, ed. Rosihan Anwar. 1980. Jakarta: PT Gramedia.

Sjahrir, Sutan. 1994. Perjuangan Kita. Jakarta: Pusat Dokumentasi Politik Guntur’49.

___________ 1990. Renungan dan Perjuangan terj. H.B. Jassin. Jakarta: Penerbit Djambatan.

___________ 1982. Sosialisme Indonesia Pembangungan: Kumpulan Tulisan. Jakarta: LEPPENAS.

___________ 1967. Sosialisme dan Marxisme. Jakarta: Penerbit Djambatan.

___________ 1947. Pikiran dan Perdjoeangan. Jakarta: Poestaka Rakjat.

___________ 1947a. “Indonesian Freedom, Request for Security Council Arbitration Commision,” Vital Speeches of the Day. 9/1/47, Vol. 13 Issue 22, 676-680.

Soedjatmoko. ‘Catatan Akhir’, Renungan dan Perjuangan terj. H.B. Jassin, Sutan Sjahrir. 1990. Jakarta: Penerbit Djambatan.

Soekarno. 1965. An Autobiography as Told to Cindy Adams. Indianapolis: Bobbs Merril.

Wolf, Charles. ‘Kata Pengantar’, Renungan dan Perjuangan terj. H.B. Jassin, Sutan Sjahrir. 1990. Jakarta: Penerbit Djambatan.

REVOLUSI MENTAL

REVOLUSI MENTAL

Oleh: Joko Widodo
Kompas, Sabtu, 10 Mei 2014 | 16:03 WIB

TRIBUNNEWS/JEPRIMA Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi (kiri) bersama istrinya, Iriana, menunjukkan jari mereka yang telah tercelup tinta usai mencoblos di tempat pemungutan suara (TPS) 27, Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, dalam Pemilu Legislatif 2014, Rabu (9/4/2014).
Terkait
• Sudah Lebih dari 230 Anggota DPR Tanda Tangan Usul Interpelasi Jokowi
• Kecewa yang Tertinggal dari Kunjungan Jokowi…
• PDI-P Nilai Kebijakan Jokowi Akan Terus Diinterpelasi oleh DPR
• Jokowi Dijadwalkan Kunjungi Bengkulu untuk Dialog Kemaritiman
INDONESIA saat ini menghadapi suatu paradoks pelik yang menuntut jawaban dari para pemimpin nasional. Setelah 16 tahun melaksanakan reformasi, kenapa masyarakat kita bertambah resah dan bukannya tambah bahagia, atau dalam istilah anak muda sekarang semakin galau?
Dipimpin bergantian oleh empat presiden antara 1998 dan 2014, mulai dari BJ Habibie, KH Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, hingga Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia telah mencatat sejumlah kemajuan di bidang ekonomi dan politik. Mereka memimpin di bawah bendera reformasi yang didukung oleh pemerintahan yang dipilih rakyat melalui proses yang demokratis.
Ekonomi semakin berkembang dan masyarakat banyak yang bertambah makmur. Bank Dunia bulan Mei ini mengatakan ekonomi Indonesia sudah masuk 10 besar dunia, jauh lebih awal dari perkiraan pemerintah SBY yang memprediksi baru terjadi tahun 2025. Di bidang politik, masyarakat sudah banyak menikmati kebebasan serta hak-haknya dibandingkan sebelumnya, termasuk di antaranya melakukan pergantian pemimpinnya secara periodik melalui pemilu yang demokratis.
Namun, di sisi lain, kita melihat dan merasakan kegalauan masyarakat seperti yang dapat kita saksikan melalui protes di jalan-jalan di kota besar dan kecil dan juga di ruang publik lainnya, termasuk media massa dan media sosial. Gejala apa ini?
Pemimpin nasional dan pemikir di Indonesia bingung menjelaskan fenomena bagaimana keresahan dan kemarahan masyarakat justru merebak. Sementara, oleh dunia, Indonesia dijadikan model keberhasilan reformasi yang menghantarkan kebebasan politik serta demokrasi bersama pembangunan ekonomi bagi masyarakatnya.
Izinkan saya melalui tulisan singkat ini menyampaikan pandangan saya menguraikan permasalahan bangsa ini dan menawarkan paradigma baru untuk bersama mengatasinya. Saya bukan ahli politik atau pembangunan. Untuk itu, pandangan ini banyak berdasarkan pengamatan dan pengalaman saya selama ini, baik sebagai Wali Kota Surakarta maupun Gubernur DKI Jakarta. Oleh karena itu, keterbatasan dalam pandangan ini mohon dimaklumi.

Sebatas kelembagaan
Reformasi yang dilaksanakan di Indonesia sejak tumbangnya rezim Orde Baru Soeharto tahun 1998 baru sebatas melakukan perombakan yang sifatnya institusional. Ia belum menyentuh paradigma, mindset, atau budaya politik kita dalam rangka pembangunan bangsa (nation building). Agar perubahan benar-benar bermakna dan berkesinambungan, dan sesuai dengan cita-cita Proklamasi Indonesia yang merdeka, adil, dan makmur, kita perlu melakukan revolusi mental.
Nation building tidak mungkin maju kalau sekadar mengandalkan perombakan institusional tanpa melakukan perombakan manusianya atau sifat mereka yang menjalankan sistem ini. Sehebat apa pun kelembagaan yang kita ciptakan, selama ia ditangani oleh manusia dengan salah kaprah tidak akan membawa kesejahteraan. Sejarah Indonesia merdeka penuh dengan contoh di mana salah pengelolaan (mismanagement) negara telah membawa bencana besar nasional.
Kita melakukan amandemen atas UUD 1945. Kita membentuk sejumlah komisi independen (termasuk KPK). Kita melaksanakan otonomi daerah. Dan, kita telah banyak memperbaiki sejumlah undang-undang nasional dan daerah. Kita juga sudah melaksanakan pemilu secara berkala di tingkat nasional/daerah. Kesemuanya ditujukan dalam rangka perbaikan pengelolaan negara yang demokratis dan akuntabel.
Namun, di saat yang sama, sejumlah tradisi atau budaya yang tumbuh subur dan berkembang di alam represif Orde Baru masih berlangsung sampai sekarang, mulai dari korupsi, intoleransi terhadap perbedaan, dan sifat kerakusan, sampai sifat ingin menang sendiri, kecenderungan menggunakan kekerasan dalam memecahkan masalah, pelecehan hukum, dan sifat oportunis. Kesemuanya ini masih berlangsung, dan beberapa di antaranya bahkan semakin merajalela, di alam Indonesia yang katanya lebih reformis.
Korupsi menjadi faktor utama yang membawa bangsa ini ke ambang kebangkrutan ekonomi di tahun 1998 sehingga Indonesia harus menerima suntikan dari Dana Moneter Internasional (IMF) yang harus ditebus oleh bangsa ini dengan harga diri kita. Terlepas dari sepak terjang dan kerja keras KPK mengejar koruptor, praktik korupsi sekarang masih berlangsung, malah ada gejala semakin luas.
Demikian juga sifat intoleransi yang tumbuh subur di tengah kebebasan yang dinikmati masyarakat. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi yang pesat malah memacu sifat kerakusan dan keinginan sebagian masyarakat untuk cepat kaya sehingga menghalalkan segala cara, termasuk pelanggaran hukum.
Jelas reformasi, yang hanya menyentuh faktor kelembagaan negara, tidak akan cukup untuk menghantarkan Indonesia ke arah cita-cita bangsa seperti diproklamasikan oleh para pendiri bangsa. Apabila kita gagal melakukan perubahan dan memberantas praktik korupsi, intoleransi, kerakusan, keinginan cepat kaya secara instan, pelecehan hukum, dan sikap oportunis, semua keberhasilan reformasi ini segera lenyap bersama kehancuran bangsa.

Perlu revolusi mental
Dalam pembangunan bangsa, saat ini kita cenderung menerapkan prinsip-prinsip paham liberalisme yang jelas tidak sesuai dan kontradiktif dengan nilai, budaya, dan karakter bangsa Indonesia. Sudah saatnya Indonesia melakukan tindakan korektif, tidak dengan menghentikan proses reformasi yang sudah berjalan, tetapi dengan mencanangkan revolusi mental menciptakan paradigma, budaya politik, dan pendekatan nation building baru yang lebih manusiawi, sesuai dengan budaya Nusantara, bersahaja, dan berkesinambungan.
Penggunaan istilah ”revolusi” tidak berlebihan. Sebab, Indonesia memerlukan suatu terobosan budaya politik untuk memberantas setuntas-tuntasnya segala praktik-praktik yang buruk yang sudah terlalu lama dibiarkan tumbuh kembang sejak zaman Orde Baru sampai sekarang. Revolusi mental beda dengan revolusi fisik karena ia tidak memerlukan pertumpahan darah. Namun, usaha ini tetap memerlukan dukungan moril dan spiritual serta komitmen dalam diri seorang pemimpin—dan selayaknya setiap revolusi—diperlukan pengorbanan oleh masyarakat.
Dalam melaksanakan revolusi mental, kita dapat menggunakan konsep Trisakti yang pernah diutarakan Bung Karno dalam pidatonya tahun 1963 dengan tiga pilarnya, ”Indonesia yang berdaulat secara politik”, ”Indonesia yang mandiri secara ekonomi”, dan ”Indonesia yang berkepribadian secara sosial-budaya”. Terus terang kita banyak mendapat masukan dari diskusi dengan berbagai tokoh nasional tentang relevansi dan kontektualisasi konsep Trisakti Bung Karno ini.
Kedaulatan rakyat sesuai dengan amanat sila keempat Pancasila haruslah ditegakkan di Bumi kita ini. Negara dan pemerintahan yang terpilih melalui pemilihan yang demokratis harus benar-benar bekerja bagi rakyat dan bukan bagi segelintir golongan kecil. Kita harus menciptakan sebuah sistem politik yang akuntabel, bersih dari praktik korupsi dan tindakan intimidasi.
Semaraknya politik uang dalam proses pemilu sedikit banyak memengaruhi kualitas dan integritas dari mereka yang dipilih sebagai wakil rakyat. Kita perlu memperbaiki cara kita merekrut pemain politik, yang lebih mengandalkan keterampilan dan rekam jejak ketimbang kekayaan atau kedekatan mereka dengan pengambil keputusan.
Kita juga memerlukan birokrasi yang bersih, andal, dan kapabel, yang benar-benar bekerja melayani kepentingan rakyat dan mendukung pekerjaan pemerintah yang terpilih. Demikian juga dengan penegakan hukum, yang penting demi menegakkan wibawa pemerintah dan negara, menjadikan Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum. Tidak kalah pentingnya dalam rangka penegakan kedaulatan politik adalah peran TNI yang kuat dan terlatih untuk menjaga kesatuan dan integritas teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Di bidang ekonomi, Indonesia harus berusaha melepaskan diri dari ketergantungan yang mendalam pada investasi/modal/bantuan dan teknologi luar negeri dan juga pemenuhan kebutuhan makanan dan bahan pokok lainnya dari impor. Kebijakan ekonomi liberal yang sekadar mengedepankan kekuatan pasar telah menjebak Indonesia sehingga menggantung pada modal asing. Sementara sumber daya alam dikuras oleh perusahaan multinasional bersama para ”komprador” Indonesia-nya.
Reformasi 16 tahun tidak banyak membawa perubahan dalam cara kita mengelola ekonomi. Pemerintah dengan gampang membuka keran impor untuk bahan makanan dan kebutuhan lain. Banyak elite politik kita terjebak menjadi pemburu rente sebagai jalan pintas yang diambil yang tidak memikirkan konsekuensi terhadap petani di Indonesia. Ironis kalau Indonesia dengan kekayaan alamnya masih mengandalkan impor pangan. Indonesia secara ekonomi seharusnya dapat berdiri di atas kaki sendiri, sesuai dengan amanat Trisakti. Ketahanan pangan dan ketahanan energi merupakan dua hal yang sudah tidak dapat ditawar lagi. Indonesia harus segera mengarah ke sana dengan program dan jadwal yang jelas dan terukur. Di luar kedua sektor ini, Indonesia tetap akan mengandalkan kegiatan ekspor dan impor untuk menggerakkan roda
Kita juga perlu meneliti ulang kebijakan investasi luar negeri yang angkanya mencapai tingkat rekor beberapa tahun terakhir ini karena ternyata sebagian besar investasi diarahkan ke sektor ekstraktif yang padat modal, tidak menciptakan banyak lapangan kerja, tetapi mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya.
Pilar ketiga Trisakti adalah membangun kepribadian sosial dan budaya Indonesia. Sifat ke-Indonesia-an semakin pudar karena derasnya tarikan arus globalisasi dan dampak dari revolusi teknologi komunikasi selama 20 tahun terakhir. Indonesia tidak boleh membiarkan bangsanya larut dengan arus budaya yang belum tentu sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa kita.
Sistem pendidikan harus diarahkan untuk membantu membangun identitas bangsa Indonesia yang berbudaya dan beradab, yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral agama yang hidup di negara ini. Akses ke pendidikan dan layanan kesehatan masyarakat yang terprogram, terarah, dan tepat sasaran oleh negara dapat membantu kita membangun kepribadian sosial dan budaya Indonesia.

Dari mana kita mulai
Kalau bisa disepakati bahwa Indonesia perlu melakukan revolusi mental, pertanyaan berikutnya adalah dari mana kita harus memulainya. Jawabannya dari masing-masing kita sendiri, dimulai dengan lingkungan keluarga dan lingkungan tempat tinggal serta lingkungan kerja dan kemudian meluas menjadi lingkungan kota dan lingkungan negara.
Revolusi mental harus menjadi sebuah gerakan nasional. Usaha kita bersama untuk mengubah nasib Indonesia menjadi bangsa yang benar-benar merdeka, adil, dan makmur. Kita harus berani mengendalikan masa depan bangsa kita sendiri dengan restu Allah SWT. Sebab, sesungguhnya Allah tidak mengubah nasib suatu bangsa kecuali bangsa itu mengubah apa yang ada pada diri mereka.
Saya sudah memulai gerakan ini ketika memimpin Kota Surakarta dan sejak 2012 sebagai Gubernur DKI Jakarta. Sejumlah teman yang sepaham juga sudah memulai gerakan ini di daerahnya masing-masing. Insya Allah, usaha ini dapat berkembang semakin meluas sehingga nanti benar-benar menjadi sebuah gerakan nasional seperti yang diamanatkan oleh Bung Karno, memang revolusi belum selesai. Revolusi Mental Indonesia baru saja dimulai.
JOKO WIDODO, Calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
(Sumber: Kompas cetak)

REVOLUSI MENTAL HARUS DIBARENGI REVOLUSI SISTEM

REVOLUSI MENTAL HARUS DIBARENGI REVOLUSI SISTEM

http://www.gatra.com/nusantara-1/nasional-1/104681-adhyaksa-revolusi-mental-harus-dibarengi-revolusi-sistem%E2%80%8F.html

Tuesday, 02 December 2014 21:46
Jakarta, GATRAnews – Pramuka yang menjadi ekstrakurikuler wajib berdasarkan kurikulum 2013 merupakan wadah yang tepat bagi revolusi mental generasi muda. Namun, revolusi mental ini harus dibarengi dengan revolusi sistem.
Demikian disampaikan Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, Adhyaksa Dault, dalam acara “Peluncuran Resmi Pelaksanaan Akreditasi Gugus Depan dan Data secara Nasional melalui website akreditasi.gugusdepan.com,” di Taman Rekreasi Wiladatika (TRW), Cibubur, Jakarta, Selasa (2/12).
“Gerakan Pramuka terus melakukan tahapan perubahan di segala lini. Bagi Gerakan Pramuka revolusi mental dan revolusi sistem adalah dua hal yang berjalin berkelindan, akreditasi dan pendataan ulang adalah bagian dari revolusi sistemik Pramuka,” kata Adhyaksa.
Ditargetkan, pada 2018 seluruh Gudep yang tersebar di seluruh Indonesia sudah terakreditasi dengan target pada tahun 2015 akreditasi 50% , tahun 2016 akreditasi 50%, 2017 akreditasi 70%, dan 2018 akreditasi 100%.
Dengan adanya akreditasi akan terjadi peningkatan kualitas Gudep, sebab Gudep merupakan ujung tombak Gerakan Pramuka yang menjadi tempat berkumpul dan berlatih para anggota muda baik Pramuka Siaga, Penggalang, Penegak dan Pandega. “Dari sinilah pendidikan kepramukaan membentuk mental generasi muda Indonesia berawal,” ujarnya.
Kedepannya, Pembina Gudep di sekolah akan bertanggung jawab atas Gudep terakreditasi. Dalam konteks ini Pembina Gudep akan bekerjasama dengan sekolah dan madrasah. Selain Gudep biasa ini juga berlaku bagi Gudep Sako (Satuan Komunitas) yakni satuan organisasi penyelenggara pendidikan kepramukaan yang berbasis antara lain profesi, aspirasi dan agama.
Selain akreditasi Gudep, Kwarnas Pramuka juga melakukan pendataan anggota secara online. Sebab selama ini belum ada data yang valid mengenai jumlah anggota Pramuka di seluruh Indonesia. Padahal dengan dimasukkannya Pramuka sebagai ekstra kurikuler wajib dalam Kurikulum 2013, Pramuka menjadi wadah yang efektif dalam membentuk karakter generasi muda.
Menurut Wakil Ketua Kwarnas bidang Perencanaan, Pengembangan dan Kerjasama (Renbangsama), Marbawi, semua itu juga ditujukan untuk meningkatkan performa keorganisasian Pramuka secara umum. “Pembenahan ini merupakan bagian dari pembenahan fondasi organisasi Gerakan Pramuka, menjadi lebih baik, sekaligus cara kita untuk memudahkan Gudep-gudep di seluruh pelosok Indonesia untuk melakukan akreditasi mengingat luasnya NKRI,” tambahnya.
________________________________________
Editor: Nur Hidayat

REVOLUSI MENTAL BELUM TERJADI

REVOLUSI MENTAL BELUM TERJADI
Oleh: Indra Tranggono ; Pemerhati Kebudayaan
Menutup tahun 2014 dan membuka tahun 2015, kita wajib mengingatkan Presiden Jokowi: revolusi mental belum terjadi secara sistemik dan struktural. Semoga dia dan kabinetnya tidak lupa pada janjinya yang dicatat kuat-kuat di benak rakyat.
Gagasan revolusi mental versi Jokowi yang semula nyaring sebelum dan selama Pemilu Presiden 2014 kini nyaris tak terdengar lagi. Begitu pula dengan Trisakti. Mungkin Jokowi menganggap rakyat sudah cukup ”sakti” dan mampu berjalan sendiri untuk mewujudkan dua gagasan besar itu. Bukankah neoliberalisme melarang negara untuk hadir dalam kehidupan masyarakat sehingga pasar lebih leluasa berkuasa? Namun, benarkah Jokowi adalah presiden neolib?
Benar, Jokowi bukan ideolog, melainkan pengusaha. Ideolog adalah penggagas, penafsir, dan pelaksana ideologi (cita-cita besar gagasan) untuk mewujudkan masyarakat bermartabat: adil, sejahtera, berkebudayaan tinggi, dan berperadaban. Tokoh-tokoh seperti Bung Karno (penggali Pancasila), Bung Hatta (pencetus ekonomi berorientasi kekeluargaan/kerakyatan atau koperasi), Bung Sjahrir (penggagas sosialisme kerakyatan ala Indonesia), serta Ki Hadjar Dewantara (penggagas dan pelaksana pendidikan berbasis kebangsaan/kerakyatan) adalah ideolog.
Adapun pengusaha adalah sosok wirausaha (entrepreneur) yang tumbuh dalam tradisi dan kultur peniagaan. Pengusaha lebih berkaitan dengan dunia pragmatis daripada ideologis. Kata-kata kunci yang selalu melekat antara lain: keterampilan, modal, manajemen, trust, hukum permintaan dan penawaran, rabat, laba, konsinyasi, grosir, eceran, margin keuntungan, pemasaran, titik impas, konsumen, industri, dan ekonomi. Karena itu, Jokowi lebih fasih bicara soal ekonomi dan bisnis daripada revolusi kebudayaan.
Dengan melihat latar belakang Jokowi, kita tak lantas pesimistis terkait dengan pelaksanaan revolusi mental dan Trisakti. Apalagi menilai bahwa dua gagasan itu ibarat kapur barus yang telah menyublim dan menguap. Jokowi punya tangki pemikir yang sangat paham revolusi mental dan Trisakti.
Kebudayaan ideologi lebih mengutamakan nilai-nilai ideal dan mendasar serta bersifat jangka panjang daripada kepentingan jangka pendek/pragmatis seperti keuntungan material. Revolusi mental bicara tentang kesadaran etis dan etos yang membentuk serta membangun perilaku etis dan produktif. Adapun Trisakti bicara pentingnya kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, dan kepribadian dalam kebudayaan.

Keruh di hulu

Revolusi mental dan Trisakti yang diusung JKW-JK sesungguhnya bicara tentang pentingnya martabat bangsa yang dibangun melalui tiga hal mendasar: integritas, komitmen, dan kapabilitas. Gagasan ini sangat relevan di tengah kondisi bangsa yang secara sadar meninggalkan atau tidak menganggap penting martabat. Indikatornya antara lain gampang dilihat pada perilaku masif para penyelenggara negara yang oportunistis dan gemar korupsi serta sangat terlatih mengingkari konstitusi.
Kondisi keruh di tingkat hulu menimbulkan bakteri dan penyakit mental di tingkat hilir (masyarakat) yang melakukan copy paste atas perilaku tercela penyelenggara negara. Masyarakat pun, pinjam istilah budayawan Kuntowijoyo, berperilaku sangat permisif (serba boleh) demi meraih cita-cita untuk kaya, meraih sebanyak mungkin kenikmatan dan syukur terkenal.
Mentalitas instan, lebih mengutamakan hasil daripada pencapaian nilai melalui proses, sangat dominan. Kebenaran, kebaikan, dan keindahan sebagai cerminan moralitas, etika, estetika, dan logika dilabrak tanpa permisi demi gumpalan keuntungan material atau kenikmatan.
Lihatlah, misalnya, industri televisi yang cenderung mengumbar perilaku asal untung, asal mencapai rating tinggi, dan asal meraup banyak iklan. Materi acara apa pun dijadikan komoditas asal memenuhi hasrat untuk menciptakan sensasi hiburan yang laku. Semua jadi tontonan. Tak disadari perilaku gelap mata industri hiburan di televisi ini hanya melahirkan kedangkalan berpikir dan selera serta menyuburkan mentalitas instan yang menyembah pragmatisme.
Celakanya, saat ini industri hiburan di televisi telah menggantikan institusi keluarga, sekolah, agama, politik, budaya, masyarakat, dan negara sebagai pusat orientasi nilai warga masyarakat, terutama generasi muda. Pemerintah dan penyelenggara negara cenderung diam dan menganggap seolah tak ada masalah. Memang kadang muncul teguran dari Komisi Penyiaran Indonesia, tetapi hal itu tidak memberikan perubahan signifikan.
Para penyelenggara pemerintahan dan negara layak merasa memiliki dosa kebudayaan dengan membiarkan kondisi buram itu terus berlangsung. Mereka berdosa secara kultural karena membiarkan publik diterkam para predator kebudayaan.
Bagaimana revolusi mental bisa dilangsungkan jika menghadapi para penguasa modal industri hiburan di televisi saja pemerintah dan penyelenggara negara tidak mampu? Kenapa harus menyerah pada liberalisme hanya takut dianggap tidak demokratis? Esensi demokrasi adalah melakukan penguatan masyarakat sipil, baik secara politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Bukan membiarkan masyarakat lepas, permisif tanpa kendali.
Negara wajib menginisiasi berbagai program yang secara kultural sangat strategis untuk mengimbangi dominasi dan hegemoni industri hiburan di televisi yang cenderung dekaden. Bukankah pemerintahan Jokowi dan JK didukung masyarakat intelektual, pendidik, pengusaha, seniman, budayawan, rohaniwan, dan sumber potensial lainnya? Mereka dapat dilibatkan untuk menciptakan dan mewujudkan strategi kebudayaan.
Jokowi yang gemar bicara soal ekonomi kreatif dan industri kreatif mestinya sangat peduli pada soal ini. Manusia Indonesia menjadi kreatif jika punya martabat, karakter, identitas, jati diri. Ini semua sedang lenyap sehingga bangsa ini menjadi kurang terhormat, tidak mandiri, tidak produktif, dan cenderung hanya menjadi bangsa konsumtif yang menyembah pada copy paste.
Jika Bung Karno berapi-api bilang, ”Revolusi belum selesai!”, Bung Jokowi selayaknya juga bilang, ”Revolusi mental belum terjadi! Semoga saya tidak lupa.”
Oleh: Indra Tranggono ; Pemerhati Kebudayaan
Sumber: KompasCetak, Edisi 8 Januari 2015

REPUBLIK TANPA PAHLAWAN

Republik Tanpa Pahlawan (Refleksi Hari Pahlawan ke-69)
11 Nopember 2014 18:00 Moh Yamin
http://sinarharapan.co/news/read/141111038/-div-republik-tanpa-pahlawan-nbsp-refleksi-hari-pahlawan-ke-69-div-div-nbsp-div-div-div-

Republik Tanpa Pahlawan (Refleksi Hari Pahlawan ke-69)
11 Nopember 2014 18:00 Moh Yamin

 
Pahlawan di monumen Mayjen Bambang Soegeng, Kranggan, Temanggung, Jateng, Senin (10/11). Lokasi yang berada di tepi Sungai Progo tersebut merupakan tempat pembantaian pejuang kemerdekaan yang jumlahnya mencapai seribuan orang.

 
Pada kondisi kekinian, pahlawan sulit ditemukan.

 

Pertanyaan kolektif yang selalu muncul dalam benak kita semua pascaperjuangan para pahlawan di era 1945 adalah, siapakah para pahlawan ke depan yang akan terus bekerja atas nama bangsa dan rakyat? Siapakah para pahlawan yang akan terus meneriakkan kemerdekaan atas nama hak segala bangsa? Siapakah yang pantas disebut pahlawan yang rela berkorban nyawa, raga, dan harta bendanya?
Tentunya, sejumlah pertanyaan mendasar tersebut kemudian patut menjadi refleksi kritis bersama, bahwa ternyata menemukan para pahlawan dalam kondisi kekinian, ibarat mencari jarum dalam tumpukan jerami. Tidak banyak yang kemudian meletakkan idealisme sebagai alat perjuangan. Tidak banyak yang memosisikan dirinya sebagai kelompok yang berbicara atas nama kebangsaan dan kerakyatan.
Kalau kita kemudian mencoba mengingat momen 10 November 1945, yang menjadi momentum bersejarah bagi tegaknya kedaulatan bangsa, masa tersebut memberikan semangat memukau dan menakjubkan kala sekelompok orang Belanda berkehendak kembali ingin menjajah Indonesia. Namun, hal tersebut kemudian dimentahkan oleh gerakan kaum pemuda, yang saat itu diawali pemuda Surabaya, selanjutnya mendorong semua pemuda Indonesia di Tanah Air untuk ikut bersama memperkuat kekuatan gerakan tersebut, dengan membentengi seluruh daerah Pertiwi dari para penjajah.
Pertanyaan yang kemudian patut diajukan kembali kepada kita semua adalah, apakah kita yang sudah menghirup kemerdekaan dan sudah menikmati segala bentuk kemerdekaan sebagai hasil perjuangan para pahlawan, telah memberikan kontribusi besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara ke depannya? Apakah kita sudah bisa mengambil nilai-nilai kepahlawanan (heroisme) agar kemudian bisa dipraksiskan dalam kehidupan nyata, terutama bagi para pemuda yang berada dalam lingkar kekuasaan, bagi mereka yang memegang jabatan dan lain sejenisnya?

Ironisnya, bila didasarkan pada realitas yang berlangsung saat ini, kenyataan menunjukkan secara telanjang bulat, bahwa cara pandang manusia Indonesia saat ini sudah sangat pragmatis. Apa yang mereka lakukan kemudian harus bisa menghasilkan sesuatu yang menguntungkan bagi diri dan kelompoknya.
Mereka tidak memperhatikan sama sekali, bahwa apa yang mereka lakukan kemudian semakin menghancurkan kondisi bangsa dalam segala hal. Lihat saja, korupsi terjadi di mana-mana dan itu berlangsung dengan sedemikian masif di semua lini kehidupan. Seolah tanpa berkorupsi, mereka bukanlah manusia hebat dan luar biasa hebat.
Lebih ironis lagi, ternyata korupsi yang ditunaikan pun juga menular kepada banyak sisi kehidupan.
Sudah tidak ada lagi manusia-manusia Indonesia yang berbicara atas nama kebenaran, keagungan hidup, dan menunjukkan keteladanan hidup kepada sesama. Sudah tidak ada lagi manusia-manusia suci yang mau bertindak atas dasar nurani kemanusiaan demi mengangkat harkat dan martabat manusia.
Kini, manusia-manusia Indonesia sudah menutup mata dan telinga terhadap pelbagai penderitaan yang dihadapi bangsanya. Sudah tidak ada sejumlah manusia yang dapat menjulurkan tangannya untuk bisa menolong orang lain.
Realitas ini tentunya menjadi fakta bersama, memang sudah tidak ada yang bernama generasi pahlawan-pahlawan ke depan di republik ini. Inilah yang kemudian disebut republik tanpa pahlawan. Diakui maupun tidak, kita memiliki para pemuda cerdas, para pejabat hebat, para politikus hebat, para pendekar hukum mumpuni, dan lain sejenisnya. Namun, mereka sudah tidak peka terhadap persoalan-persoalan kebangsaan dan kerakyatan yang harus dituntaskan (baca: realitas).
Esensi Pahlawan

 

Secara etimologis, kata “pahlawan” berasal dari bahasa Sanskerta “phala”, yang bermakna hasil atau buah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pahlawan merupakan seseorang yang menonjol karena memiliki keberanian dan jiwa pengorbanan untuk membela kebenaran dengan gagah berani.
Oleh karenanya, pahlawan dalam konteks ini adalah ketika ia mampu berjuang dan bekerja secara ikhlas. Pahlawan yang mampu berjuang atas nama bangsa dan negara adalah ketika ia mampu menerjemahkan segala realitas keluh kesah rakyat dalam aksi nyata.
Pahlawan yang menjadi teladan bersama adalah ketika ia bisa berjuang dari awal hingga akhir. Ia selalu konsisten atas setiap prinsip yang dipegangnya. Ia berada di jalan yang lurus walaupun jiwanya terancam.
Pahlawan yang sesungguhnya adalah ketika ia bisa bersuara lantang tanpa takut kepada penguasa. Ia tidak memerlukan tepuk tangan dari publik atas jasanya. Namanya pun tidak butuh diukir dalam sejarah perjuangan bangsa. Ia juga tidak berpikir sama sekali, bahwa bila ia meninggal dalam peperangan kemudian harus dibukukan dalam sejarah perjuangan bangsa.
Pertanyaan terakhir adalah masih adakah pahlawan di republik ini yang masih memiliki mimpi besar dan agung dalam memperjuangkan kedaulatan bangsa?
Terlepas apa pun jawabannya, kita selalu mengharapkan ke depan akan tetap muncul pahlawan yang memang benar-benar pahlawan (bukan pahlawan kesiangan yang hanya mencari sensasi dan pencitraan).
Refleksi Kritis bagi Parlemen

Parlemen sedang mengalami kegaduhan yang sangat memalukan dan memilukan. Fraksi-fraksi yang berada di kubu Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH), sedang bertikai terkait kursi dan kekuasaan.
Fakta politiknya berawal dari kemenangan KMP dalam merebut kursi ketua dan wakil ketua DPR. Ini kemudian dilanjutkan dengan sapu bersih pemimpin Alat Kelengkapan Dewan (AKD) oleh KMP. Akibat hal tersebut, KIH kemudian merasa kecewa secara politik, akibat tidak mendapatkan jatah kursi pemimpin di AKD sama sekali.
KIH selanjutnya membuat DPR tandingan dengan membentuk ketua DPR dan AKD tandingan. Kondisi ini tentunya juga mengakibatkan kinerja dewan yang sangat tidak produktif, setelah lebih dari sebulan dilantik, tepatnya Rabu tanggal 1 Oktober 2014.
Pertanyaannya adalah, inikah yang disebut para pahlawan bagi bangsa dan rakyatnya? Apakah karena mengurusi kursi dan kekuasaan, mereka kemudian melupakan mandat rakyat?
Inilah yang disebut republik yang kehilangan para pahlawannya, sebab para wakil rakyat justru lebih mementingkan kepentingan golongan ketimbang persoalan-persoalan bangsa.
Bila para pejuang bangsa terdahulu rela menggadaikan harta bendanya, dan bahkan jiwa, raga, nyawa demi kemerdekaan republik ini, kondisi sekarang berbanding terbalik 180 derajat. Para wakil rakyat dan pemimpin kita rela menggadaikan idealisme untuk pragmatisme politik kekuasaan jangka pendek.
Semoga Hari Pahlawan yang kita peringati tahun ini kemudian menjadi refleksi kritis untuk menyadarkan mereka sebagai para pemimpin di republik ini.

Sumber : Sinar Harapan

Komentar “‘Sunny’ ambon@tele2.se, in: [nasional-list]” <nasional-list@yahoogroups.com> , Wednesday, 12 November 2014, 5:16

“ Tetap banyak pahlawan, cuma saja dulu lain sekarang lain. Sekarang bertumpuk-tumpuk pahlawan fulus berakal bulus!”

RUMAH KACA ABRAHAM SAMAD

RUMAH KACA  ABRAHAM SAMAD
Sawito Kartowibowo
Membongkar Apa yang harus dibongkar
Rumah Kaca Abraham Samad
OPINI | 17 January 2015 | 20:58
Sumber Unggah : Lensa Indonesia.
Dalam satu minggu ini adalah hari-hari yang berat bagi Jokowi, di satu sisi ia ditekan oleh Kubu Megawati untuk memunculkan Komjen Budi Gunawan, di sisi lain ia juga masuk dalam jebakan Samad. Sementara saat ini panggung Megawati berhasil diselesaikan oleh Jokowi, sementara panggung Samad dalam menggempur Jokowi belum berhenti. Jelas sudah, Samad berhasil memenangkan pertarungannya pada Jumat, 16 Januari 2019 dimana Jokowi mengambil jalan tengah, memberikan Pelaksana Tugas (Plt) Kapolri pada Komjen Badrodin Haiti, sementara Komjen Budi Gunawan diserahkan Jokowi pada KPK untuk menyelesaikan tugasnya. Jokowi sendiri memberikan garis bawah :
“Bukan Pembatalan Budi Gunawan, tapi Penundaan”
Arena politik sudah sampai pada fase ini. Apakah Samad masih menggunakan KPK untuk membereskan Budi Gunawan?, apakah Samad kemudian menyusun langkah-langkah baru politik?, Samad sendiri harus membongkar kronologi politiknya, pengumuman Budi Gunawan sebagai tersangka oleh Samad yang terburu-buru, juga tidak adanya pemeriksan dua sisi, yaitu : “siapa yang transfer duit ke BG, dan kenapa BG terima duit” menjadi pertanyaan besar disini “Apakah Samad Sudah Menjadi Pemain Politik?” Begitu juga harus ada pernyataan terang benderang, dimana saat ini KPK sudah mendapatkan bola panas Jokowi, soal dugaan kriminalitas Jenderal BG, publik harus tahu apa salah Jenderal BG, paralel juga publik harus tahu ada apa dengan Samad. Ini soal fair dalam melihat dua sisi.
Sebagai Komjen, BG juga sebenarnya tidak layak sebelum ada kepastian apakah bukti transfer itu menyalahi aturan etika kepolisian jadi tekanan publik yang digawangi Fadjroel Rahman, GM dan Abdee Negara ada betulnya karena masih ada wilayah abu-abu mereka ingin Kapolri bersih tapi publik juga berhak tau, namun publik juga berhak tahu siapakah Abraham Samad sebenarnya, apa motifnya ketika perlahan-lahan Samad head to head berhadapan dengan Jokowi terutama dalam colongan popularitasnya, tapi terkandung muatan politik di dalamnya. Juga “prediksi posisi Samad yang digunakan kelak untuk menghajar Jokowi”.
Catatan ini hanya mengingatkan “Betapa Bahayanya KPK sebagai lembaga publik paling dipercaya bila dijadikan alat politik oleh Abraham Samad”. Karena penangkapannya menjadi motif politik dan apakah Jokowi siap melawan manuver Samad, sementara di satu sisi Jokowi juga harus berhadapan dengan kelompok kepentingan di PDI Perjuangan.
Dalam status Facebooknya, Jokowi menulis dengan mengutip salah satu kalimat dari novel Pramoedya Ananta Toer : “Dalam hidup kita, cuma satu yang kita punya, yaitu keberanian. Kalau tidak punya itu, lantas apa harga hidup kita ini?” mustinya Jokowi harus menambahkan lagi kalimat dari Pramoedya Ananta Toer yang ia harus dedikasikan ke Samad :
“seorang terpelajar harus sudah berbuat adil sejak dalam pikiran apalagi dalam perbuatan”
karena apakah Samad benar-benar adil dalam melaksanakan tugas KPK, apakah itu hanya pada memenuhi investasi politiknya sekaligus menyelesaikan dendam politiknya?, kenapa ada dendam politik?, karena memang ada latar belakang atas keputusan ini yang harus ditanyakan pada Samad, baik publik yang sedang eforia Samad, sampai ada tulisan “Samad Adalah Kita”, lalu melengos pada Jokowi saat Samad bermain tarik ulur soal Budi Gunawan.
Juga pada petinggi PDIP sendiri harus jujur ke publik baik soal BG, juga soal Samad yang ingin mengejar jabatan Wakil Presiden saat itu, sampai-sampai kritikan Samad tidak beretika labur sama sekali, karena arus besar emosi publik saat itu ada pada Jokowi.
PDIP juga harus jujur, kenapa Jenderal Budi Gunawan yang punya lobi politik kuat mengusulkan Jusuf Kalla, sampai-sampai Samad tersingkir dan marah besar. Samad juga harus jujur ke publik soal tingkah lakunya dalam mendekati PDIP.
Penulis memiliki data, yang bisa dikonfirmasi baik pihak Samad maupun pihak PDIP, dan penulis meminta agar kedua kubu itu menjelaskan semua hal-hal yang perlu diketahui publik, misalnya ada apa PDIP dengan BG, selain itu penulis juga meminta Samad “Kenapa kamu main politik dengan menggunakan KPK yang seharusnya KPK itu harus steril dari permainan politik?”
Catatan Penting Ini :
Ada Enam Pertemuan yang dilakukan oleh Abraham Samad dengan PDIP yang mengindikasikan Samad bukan lagi seorang Penyidik yang bebas kepentingan politik, tapi ia seperti Politisi biasa yang memanfaatkan peluang baik kesempatan maupun posisi,
Dalam beberapa pertemuan itu juga Samad memakai Masker dan Topi, Samad menemui petinggi PDIP dan menawarkan dirinya untuk mendampingi Jokowi. Karena dalam pertemuan itu Samad masih dalam kedudukannya sebagai KETUA KPK…ingat KETUA KPK.. dalam kapasitasnya itulah Samad melakukan transaksi politik.

 
Kronologi Pertemuan Samad dengan Petinggi PDIP
PERTEMUAN PERTAMA :

Di bulan Februari 2014, pihak Samad sudah mendengar kubu Megawati yang saat itu sedang dalam posisi genting untuk memutuskan siapa yang maju “Megawati atau Jokowi dalam Capres 2014″, Samad mendapatkan kabar bahwa Jokowi-lah yang mulai mendapatkan angin ketimbang Megawati dalam pencalonan Presiden 2014 karena banyak beredar survey-survey dimana Megawati selalu ditempatkan dibawah Jokowi oleh lembaga survey. Samad mulai berhitung bahwa dirinya punya kesempatan mendampingi Jokowi, karena Samad mendapatkan kabar Jokowi belum ditentukan siapa pendampingnya, kubu PDIP ingin ada semacam reprosikal politik “Jokowi maju, PDIP menang 27,02 % sesuai hasil keputusan kongres. Inilah kenapa pendamping Jokowi belum ditentukan, tapi semua pihak yang punya jaringan politik mulai merapat ke PDIP. Tak terkecuali Samad, ia punya kekuatan politik, walaupun bila kekuatan politiknya itu digunakan, ia menyalahi etika dan fungsi kebijakan publik, karena senjata satu-satunya adalah KPK.
Pada pertemuan pertama ada dua orang Petinggi PDIP senior, dan Petinggi PDIP yunior yang diajak Samad bertemu, di sebuah tempat mewah, sebuah Apartemen di depan sebuah Mall dan Pusat Perbelanjaan Pacific Place” yang berlokasi di Sudirman Central Business.
Dalam pertemuan itu, pihak Samad nyenggol soal “Emir Moeis” ini harus juga dibuka ke publik, kenapa dalam pertemuan ini, Emir Moeis dibuka dan jadi pembahasan Samad kepada dua petinggi PDIP itu?
“Saya akan bantu kalau ada kasus Emir Moeis, Emir …kan sudah dibantu hukumannya tidak berat?”
(Abraham Samad, pada dua petinggi PDIP, Februari 2014).

 
PERTEMUAN KEDUA

Terjadi pertemuan kedua antara Samad dengan seorang Petinggi PDIP dan salah satu temannya yang bukan orang Partai, pertemuan itu ada asisten Samad yang berinisial “D”. Lagi-lagi di Apartemen mewah di wilayah SCBD, Jakarta Selatan. Samad tampak sangat santai, dan tahu sekali suasana apartemen. Disana petinggi PDI Perjuangan bertanya dengan Samad, “Apakah bersedia untuk dijaring” pertanyaan ini membuka kesempatan bagi Samad masuk dalam bursa pencalonan wakil Presiden dari kubu PDIP. Samad dengan wajah teduhnya menyetujui dan gembira sekali.-Hal ini harus dicatat, Samad masih menduduki posisi Ketua KPK dan amat tidak etis masuk ke dalam pencalonan politik saat ia menjabat, andai ia ingin terus menjabat etikanya ia harus keluar dulu dari posisi pimpinan KPK.

 

PERTEMUAN KETIGA

Inilah pertemuan yang diketahui publik secara luas yaitu pada Sabtu (3/5/2014) di Ruang VIP Bandara Adi Sutjipto Yogyakarta – Pers berebutan memfoto mereka, seakan-akan ada pertemuan yang tidak disengaja, tapi pers dikelabui ada pertemuan rahasia, dimana Samad memakai Masker dan Topi menemui pihak PDIP di sebuah hotel Bintang Lima di Yogyakarta, sekali lagi Samad didampingi Asistennya yang bernama “D”. Dalam pertemuan itu Samad mempertanyakan nasibnya soal kelanjutan posisi pencalonannya sebagai Wakil Presiden RI. Ada satu petinggi PDIP. – Agar peristiwa ini tidak menjadi fokus, Samad kemudian merancang seakan-akan ada pertemuan yang tidak sengaja di Bandara Yogyakarta. Disini sekaligus Samad ingin mencoba “Apakah publik setuju apa tidak bila dirinya maju menjadi “Capresnya Jokowi”. Dan rupanya dukungan Publik besar juga, Samad sangat antusias ia menggariskan diri berada dalam barisan Jokowi.
PERTEMUAN KEEMPAT
Setelah melihat antusias rakyat bahwa Samad yang akan maju menjadi pendampingnya Jokowi, Samad semakin bersemangat. Ia dikenalkan oleh salah satu petinggi PDIP kepada seorang Jenderal Purnawirawan dan membahas soal peluangnya menjadi Cawapres. Samad sekali lagi datang dengan masker dan topi, digunakannya masker dan topi adalah bagian dari alam bawah sadar Samad bahwa dirinya bersalah secara etika bila mengunjungi seseorang dalam kepentingannya yang menjadi irisan dalam tanggung jawabnya di KPK. Dalam pertemuan itu Samad, bahkan sempat foto-foto dengan keluarga Pensiunan Jenderal itu.

 
PERTEMUAN KELIMA

Pertemuan kelima terjadi di sebuah gedung, ada petinggi PDIP dan Samad. Saat itu pembicaraan Samad sudah sangat serius dan mendalam, bahkan dari gedung itulah logo Jokowi-Samad sudah mulai beredar dimana-mana.
PERTEMUAN KEENAM

Inilah pertemuan yang paling mengerikan dan perlu dicatat khusus, dan juga menjadi alat dalam mengkaji siapakah Samad sesungguhnya. Sebelum masuk ke Pertemuan keenam, baiklah kita lihat diluar lingkungan Samad. Saat itu beberapa elite PDI Perjuangan berkumpul. Ada masukan paling penting bahwa Jusuf Kalla maju jadi Cawapres Jokowi, pertimbangannya amat rasional “Jusuf Kalla memegang massa Golkar, Jusuf Kalla bisa menjadi jangkar Golkar, walaupun Golkar saat ini dipegang Aburizal Bakrie, tapi pengurus-pengurus Golkar pasti akan berpihak ke Jokowi bila ada Jusuf Kalla disana. Sementara Abraham Samad sama sekali dinilai tidak punya akar massa, ia hanya kuat di media, bukan di tingkat massa, Samad dinilai oleh salah satu elite PDIP itu masih hijau dalam politik, sementara ada beberapa informasi yang masuk bahwa Prabowo sangat kuat, mustahil bila menjadikan Samad sebagai gacoan politik, bisa berantakan nanti Jokowi. Dan yang paling kuat menentang Samad adalah Budi Gunawan (BG) orang yang pada minggu depan kemungkinan besar akan berhadapan dengan Samad di KPK.
Gagalnya Samad jadi Cawapres Jokowi tidak diterima dengan legowo oleh Samad. Saat berita itu sampai pada dirinya, ia berkata dengan mata tajam ke arah salah satu petinggi PDIP
“Saya Sudah Tahu karena sudah menyuruh orang-orang saya saya untuk memasang alat sadap, sehingga saya tahu siapa yang menjadi penyebab kegagalan saya. Saya janji akan menghabisi orang itu”
(Abraham Samad, kepada salah satu petinggi PDIP).
poin diatas amat penting karena : “menjelaskan bahwa salah satu yang diincar Abraham Samad adalah Budi Gunawan” dan menjadikan Megawati sasaran kebencian publik, karena gagal menjadikan dirinya sebagai Cawapres.
Bila Jenderal BG dieksekusi minggu depan, maka pihak Kejaksaan dan pihak DPR bisa menjadikan hal ini diangkat ke publik, soal Abraham Samad. Pihak DPR, Presiden Jokowi, Media dan Publik secara umum harus mempertanyakan soal pertemuan-pertemuan Samad dengan PDIP dan hal ini bisa menjadikan pertanyaan lebih lanjut soal “legitimasi moral” Samad menjadi Pimpinan KPK.
Etika yang dilanggar Abraham Samad sebagai Ketua KPK saat melakukan rangkaian pertemuan politik :
A. Pelanggaran Kode Etik KPK No. Keputusan No.6/P-KPK/02/2004
-Memberikan atau Menjanjikan Sesuatu apapun kepada siapapun juga-.
-Menerima Langsung atau Tidak Langsung Dari Siapapun Juga Suatu Janji Atau Pemberian
-Setia Mempertahankan dan Mengamalkan Peraturan Perundang-undangan
-Senantiasa Sungguh-Sungguh dan Jujur
-Menolak atau Tidak Menerima Atau Mau Dipengaruhi Oleh Campur Tangan Siapapun.
-Bertentangan dengan kewajiban dan Hukum
a) menarik garis tegas tentang apa yang patut, layak dan pantas dilakukan dengan apa yang tidak patut, layak dan pantas.
b)pasal 6 ayat 1 (m) : “menghilangkan sikap arogansi dan sektoral”
c) pasal 6 ayat 1(n) : “Mengindentifikasi setiap kepentingan yang timbul atau mungkin benturan kepentingan yang timbul dan memberitahukan ke pemimpin lainnya sesegera mungkin.
d) pasal 6 ayat 1 (q) menahan diri terhadap godaan yang berpotensi mempengaruhi substansi keputusan
e) pasal 6 ayat 1 (r) : “memberitahukan dengan kepada pimpinan lainnya mengenai pertemuan dengan pihak lain dan telah dilaksanakan, baik sendiri atau bersama, baik dalam hubungan tugas maupun tidak.
f) pasal 6 ayat 1 (u) : “Membatasi pertemuan di ruang publik seperti di hotel, restoran atau lobi kantor atau hotel atau di ruang publik lainnya.
Dari kronologis ini apakah bisa dikatakan :
1. Apakah Samad bersih dari Permainan Politik pada saat ini.
2. Apakah bila kemudian hal ini menjadi bukti dalam paparan publik, bisakah Samad mempertanggungjawabkan perbuatannya, seperti ia menyeret Suryadharma Ali (SDA) dimana ia saat itu sebagai Ketua KPK, dan SDA berada dalam lingkaran Prabowo, ia juga mempermalukan Prabowo pada Pilpres 2014. Tujuannya agar ia menaikkan posisi tawarnya pada Jokowi dan mempesona lawan politik Prabowo.
3. Lantas kenapa pemberian stempel terjadi amat politis, seperti pada SDA, lalu ketika Rini naik ia tidak melakukan langkah politik sementara Rini dikabarnya “tidak layak KPK”, lalu pada Jenderal BG ia tiba-tiba memberikan penangkapan dan diuntungkan oleh eforia besar keberpihakan publik, lucunya juga ketika Badrodin Haiti naik dan sama-sama diindikasikan punya rekening gendut Samad diam saja.
4. Ada apa dengan PDIP yang semangat banget mencalonkan Jenderal BG, dan kenapa Jokowi juga tunduk pada arahan PDIP itu.
5. Ada apa dengan konflik internal POLRI ?
Sebagai warga negara Indonesia saya sebenarnya sedih, karena saya berharap sekali KPK menjadi ujung tombak penegakan hukum, sebuah lembaga yang dibentuk dalam situasi darurat korupsi, tapi malah terjebak dalam permainan politik karena oknumnya yang berambisi politik.
Saya rasa Media Massa, pasca pembatalan ini juga melihat dua hal BG dan Samad. Terutama TEMPO cobalah selidiki sejujurnya soal peran Samad dalam ikut campur dalam dunia politik, ketuklah rasa kewartawanan kalian soal sikap tidak adil Samad ini, apakah benar ada enam pertemuan dengan PDIP karena bila itu menjadi fakta maka Samad sudah melanggar hukum dan secara legitimasi moral sudah tidak layak memimpin KPK.
Indonesia bagi Abraham Samad seperti dijadikan “Rumah Kaca” ala Pangemanann dalam tetralogi Pram. Sebuah novel yang bisa menjelaskan dengan jelas bagaimana kekuasaan itu bekerja, dan membuat orang yang tak jujur gelisah, walaupun kekuasaan itu mendukung dirinya untuk berbuat salah. Semoga Abraham Samad bisa sadar, bahwa jabatan KPK adalah harapan satu-satunya rakyat, ungkaplah BLBI, Hambalang, Bank Century bukan menjadikan kasus tipiring menjadi alat tekanan politik dan membuat pusing Bapak Presiden. Kita juga tak ingin punya Kapolri yang tidak baik masa lalunya, tapi kita juga tidak ingin semangat massa dikelabui untuk kepentingan politik seseorang dan mengorbankan harapan bangsa untuk menjadi lebih baik
Sawito Kartowibowo

STANDAR MORAL BANGSA INDONESIA BUKANLAH ISLAM!

STANDAR MORAL BANGSA INDONESIA BUKANLAH ISLAM!
Abdullatif latifabdul777@yahoo.com,in: kmnu2000@yahoogroups.com,Saturday, 26 May 2012, 20:35

 

 
Standar moral bangsa Indonesia bukan merujuk kepada ajaran Islam saja, tapi merujuk kepada bermacam macam budaya yg terdapat di Indonesia–dari Sabang sampai Meroke
Bagi orang2 religious berpakaian tidak tertutup seperti Lady Gaga adalah tidaklah bermoral, tapi bagi orang2 yang tidak beragama Islam,Kristen,budha,komunis dan suku Irian Jaya berpakaian minim itu adalah biasa2 saja. BENAR BUKAN??

 

KESIMPULAN

 

1.MARILAH kita hormati setiap budaya yang bermacam macam di bumi ALLAH ini.
2.Mari kita taati peraturan2 ALLAH diatas itu cara bermasarakat yang pluralistik
3.Jauhilah cara2 kekerasan kepada klompok minoritas.mari kita lindungi hak2 mereka sebagai warga Indonesia.
4.Pengikut2 Lady Gaga di Indonesia,cukup banyak jumlahnya dan bahkan telah membeli tiket utk menikmati hiburan yang menarik bagi mereka.
5 Klompok2 Islam yg menolak,mempunyai Hak utk tidak melihat konser Lady Gaga.
6 Kalau TAKUT anak2 akan terpengaruh, jangan biarkan mereka melihat pertunjukan di TV .
7.Yang terpenting adalah BIARKAN ALLAH YG MENJUDGE perbuatan2 kita semua.Jangan sekali kali melarang aktivitas orang lain yg tidak anda setujui
Semoga ALLAH merahmati kita semua,biarlah ALLAH saja yang akan mengadili kita semua di akirat.

Wassalamu’alaikum wrwb
http://muslimbertaqwa.blogspot.com/p/fpi-islam.html

SIKAP BUDI GUNAWAN YANG MEMBUAT KITA SEMAKIN YAKIN DIA TAK LAYAK DAN PATUT MENJADI KAPOLRI

Sikap Budi Gunawan yang Membuat Kita Semakin Yakin Dia Tak Layak dan Patut Menjadi Kapolri
Oleh Daniel H.t
Kompasiana.com, 31 January 2015 | 00:21
Seperti yang sudah diduga sebelumnya, Komisaris Jenderal Budi Gunawan, tidak memenuhi panggilan dari KPK, pada Jumat, 30 Januari 2015. Dengan demikian untuk kali kesekian Budi Gunawan secara tak langsung semakin meyakinkan kita bahwa dia memang tidak layak dan patut menjadi Kapolri. Karena sebagai seorang warganegara yang patuh hukum seharusnya dia memenuhi panggilan tersebut. Pasal 112 ayat 2 KUHAP mewajibkan setiap orang yang dipanggil penyidik harus memenuhi panggilan tersebut. Kuasa hukum Budi Gunawan memang menyampaikan tiga alasan kliennya itu tak mau memenuhi panggilan tersebut, tetapi itu hanyalah alasan yang dibuat-buat.
Sebelum mengajukan alasan-alasan Budi Gunawan menolak memenuhi panggilan itu, saat Jumat pagi itu, Razman Arif Nasution, pengacara Budi Gunawan itu, masih belum bisa memastikan apakah kliennya memenuhi panggilan penyidik KPK itu ataukah tidak.
Salah satu dari tiga alasan penolkaan panggilan penyidik KPK yang kemudian (siang harinya) yang disebutkan adalah mempermasalahkan cara penyampaian surat panggilan oleh KPK itu yang disebut tak jelas, tidak memenuhi prosedur hukum yang seharusnya, diletakkan begitu saja di kediaman Budi, dan tidak ada tanda terimanya, padahal pada pagi harinya, Razman tidak mempermasalahkannya, dia menyebutkan bahwa surat panggilan itu sudah diterima kliennya, tetapi belum bisa memastikan apakah memenuhi panggilan tersebut ataukah tidak. Berdasarkan surat panggilan itu, lalu tim pengacara yang dipimpin Razman melakukan rapat marathon semalam suntuk untuk menentukan sikap pada Jumat pagi itu.
“Kami tadi malam, rapat hingga dini hari. Tapi konfirmasi apakah hadir atau tidak, nanti jam sembilan pagi, ada konferensi pers di Mabes Polri,” kata Razman kepada Metrotvnews.com, Jumat pagi (30/1/2015). Razman masih enggan menjelaskan lebih lanjut terkait surat panggilan tersebut. Dia mengatakan akan menyampaikan dengan gamblang di Mabes Polri.
Jumat siang barulah keluar pernyataan tentang tiga alasan penolakan Budi Gunawan memenuhi panggilan penyidik KPK itu.
Kepala Bagian Informasi dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha juga menyanggah keterangan Razman bahwa surat panggilan itu diletakkan begitu saja di kediaman Budi, dan tidak ada tanda terimanya. Priharsa mengatakan, surat panggilan itu dikirim pada 30 Januari 2015, ke empat alamat yang berbeda, dan ada tanda terimanya. Keempat alamat itu adalah rumah dinas Budi Gunawan, kantor Lembaga Pendidikan Kepolisian, rumah pribadi Budi di Duren Tiga, dan Mabes Polri. “Semuanya ada tanda terimanya,” katanya di Gedung KPK, Jakarta, pada 31 Januari kemarin, sambil menunjukkan tanda-tanda terima tersebut.
“Ini nama dari tulisan tanda terima, semoga benar terbacanya,” katanya. Secara berurutan, para penerima surat panggilan itu adalah Syafrianto, Suhardianto, Hariyanto, dan Dwi Utomo. (Tempo.co).
Alasan kedua Budi Gunawan tidak panggilan penyidik KPK itu adalah karena sebelumnya dia tidak diberikan surat ketetapannya sebagai tersangka. Padahal tidak ada ketentuan undang-undang yang mewajibkan adanya surat ketetapan sebagai tersangka secara khusus sebagaimana dimaksud. Di dalam surat panggilan tersebut, sudah pasti, — dan itu sudah cukup – disebutkan alasan pemanggilan itu, yaitu yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai tersangka. Ia dipanggil untuk didengar kesaksiannya sebagai tersangka. Kemudian ditangkap atau tidak, itu urusan lain lagi.
Pasal 112 ayat 1 KUHAP sudah mengatur itu, bunyinya: “Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut.”
Demikian juga dengan alasan ketiga, yaitu pemanggilan oleh penyidik KPK itu ditolak karena sedang berlangsung proses hukum sidang praperadilan penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka itu.
Padahal, tidak ada ketentuan hukum yang mengatur bahwa upaya praperadilan mempengaruhi, atau dapat menghentikan proses penyidikan terhadap Budi Gunawan sebagai tersangka. Dan, selama ini pula, dalam praktiknya, proses praperadilan memang tak pernah mempengaruhi proses penyidikan suatu kasus. Jika kemudian hakim memutuskan mengabulkan pengajuan praperadilan itu, barulah proses penyidikan itu dihentikan penyidik, atau harus dilanjutkan.
Lagipula, jika kita membaca ketentuan tentang apa saja yang boleh diajukan praperadilannya di dalam KUHAP, kita tidak melihat bahwa penetapan seseorang sebagai tersangka oleh penyidik termasuk yang bisa dipraperadilankan.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Bab X, Bagian Kesatu tentang Praperadilan, pada Pasal 77 KUHAP secara eksplisit menentukan apa saja yang boleh diajukan praperadilannya, yaitu:
a) Sah tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan ;
b) Sah tidaknya Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan atas permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan ; dan
c) Permintaan ganti-rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.
Dari ketentuan ini, diketahui bahwa penetapan tersangka kepada seseorang tidak termasuk obyek yang bisa digugat praperadilannya. Sangat aneh, jika Budi Gunawan dan kuasa hukumnya, demikian juga dengan Polri sebagai lembaga yang memberi dukungan hukum kepada Budi Gunawan untuk mengajukan gugatan praperadilan itu tidak mengetahuinya.
Kenapa mereka tetap saja mengajukan gugatan praperadilan itu, padahal mereka pasti tahu bahwa status tersangka tidak termasuk obyek yang dibolehkan Undang-Undang diajukan gugatan praperadilannya? Bisa jadi ini hanya merupakan strategi mengulur-ulur waktu, atau “buying time” mereka saja.
Keputusan Budi Gunawan, yang disokong Mabes Polri itu dengan memberi bantuan hukum kepadanya untuk melawan penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK adalah salah satu alasan lain yang semakin memastikan kita bahwa dia memang tidak layak dan patut menjadi Kapolri.
Seharusnya jika Budi Gunawan berjiwa besar dan sportif, saat setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, dia langsung memutuskan untuk mundur dari pencalonannya sebagai Kapolri oleh Presiden Budi Gunawan itu. Jika itu dia lakukan sejak awal, tentu kasus ini tidak bakal menjadi sepelik sekarang.
Budi Gunawan, bahkan juga telah nyata-nyata mengabaikan imbaukan dari Presiden Jokowi sendiri bahwa hendaknya pihak-pihak terkait dalam proses penyidikan KPK (juga Polri) untuk membantu proses penyidikan yang sedang dilakukan KPK, dengan memenuhi panggilan penyidik KPK. Bukan hanya Budi beberapa perwira Polri lainnya yang dipanggil KPk sampai dua kali pun mangkir. Alternatif pemanggilan paksa kepada mereka oleh kPK pun tampaknya harus dilakukan.
Teladan itu malah kemudian diperlihatkan oleh Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, yang ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi, hanya 4 hari setelah Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Meskipun Bambang yakin penetapannya sebagai tersangka itu merupakan suatu rekayasa, atau kriminalisasi terhadapnya dalam rangka menyerang balik dan menghancurkan KPK, dia pun menyatakan kepatuhannya terhadap hukum, sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, Pasal 32 ayat 2-nya yang menyatakan pimpinan yang ditetapkan sebagai tersangka diberhentikan sementara, Meskipun Undang-Undang tidak menyebutkan pimpinan KPK tersangka harus mengajukan permohonan mundur, tetapi karena sadar akan konsekuensinya, Bambang pun berinisiatif mengajukan permohonan pengunduran dirinya kepada Ketua KPK. Kini, yang ditunggu adalah surat keputusan dari Presiden untuk menetapkan pemberhentian sementaranya itu.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 202 tentang KPK: Pasal 32 Ayat 2: Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, diberhentikan sementara dari jabatannya. Ayat 3: Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia.
Bertolak belakang sekali dengan sikap Bambang itu, Budi Gunawan yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, jangankan menyatakan mundur, dia malah melakukan perlawanan kepada KPk, dengan cara pengajukan gugatan praperadilan yang secara hukum lemah itu.
Budi Gunawan, mungkin akan menyatakan alasannya tidak mundur itu, yaitu bahwa tidak ada ketentuan hukum tertulis manapun, termasuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, yang membuat dia yang telah berstatus tersangka itu harus mundur sebagai calon Kapolri, ataupun jabatannya sebagai Kepala Lembaga Pendidikan Polri, sebagaimana hal itu ada untuk pimpinan KPK tersebut di atas.
Hal ini sebenarnya termasuk aneh, seharusnya di Undang-Undang tentang Kepolisian Republik Indonesia harus mengatur hal yang sama dengan Undang-Undang tentang KPK itu.
Namun pun demikian, harus diingat bahwa di atas hukum tertulis masih ada hukum yang lebih tinggi, yang juga mendasari dibuatnya berbagai produk ketentuan perundang-undangan, yaitu etika dan moral yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Apa yang tidak diatur di dalam hukum tertulis, tetapi jika itu bertentangan dengan etika dan moral, maka seharusnya hal tersebut tidak dilakukan, atau harus dilakukan.
Demikianlah, maka Ketua DPD Irman Gusman pun berkata: “Di atas hukum, ada etika dan moral yang harus dijunjung tinggi untuk menjaga kredibilitas institusi, harus ada kesadaran dari orang terutama elite di dalamnya, untuk memberi contoh yang baik. Jika mencintai institusi Anda, Anda akan menjadi bagian dari solusi, dan bukan masalah bagi institusi Anda.” (Harian Kompas, Rabu,m 28/01/2015).
Budi Gunawan, memilih yang mana: bagian dari solusi atau bagian dari masalah bagi institusinya: Polri? Sampai sekarang, dia memlih yang kedua. Bahkan menjadi pusat dari masalah besar itu! Pilihan ini pun lagi-lagi semakin membuat dia memang tak layak dan patut menjadi Kapolri. Mana ada Kapolri sudah tersangka, menjadi pusat dari masalah besar di Polri pula! ***

SURAT TERBUKA UNTUK PRESIDEN JOKOWI

Surat Terbuka untuk Presiden Jokowi
29 Januari 2015 20:50 Paulus Mujiran
Bapak Presiden Jokowi yang terhormat,

Saya merupakan bagian dari rakyat Indonesia yang mengagumi Bapak semenjak menjabat wali kota Solo, Jawa Tengah. Waktu di Solo, pamor Bapak cepat meroket karena berbagai gebrakan pembangunan, seperti penataan pedagang kaki lima, membangun kota menjadi kota layak anak, dan beragam penghargaan yang berhasil diraih. Padahal, Bapak sebelumnya dikenal hanya sebagai pengekspor mebel ke berbagai negara. Popularitas Bapak yang cepat membesar di Solo rupanya menarik minat para elite politik Jakarta untuk mengusung Bapak ke Jakarta menjadi orang nomor satu di DKI Jakarta.

Bapak pun bersedia mengikuti pinangan PDIP untuk maju dalam Pilkada DKI Jakarta bersaing dengan Gubernur petahana Fauzi Bowo. Kepergian Bapak dari Solo ke Jakarta sempat dipermasalahkan sebagian orang karena masa jabatan sebagai wali kota Solo belum habis di periode kedua.

Namun, mereka yang sempat merecoki perjalanan Bapak ke Jakarta akhirnya juga diam dan membiarkan Bapak memimpin Jakarta berduet dengan Basuki Tjahaja Purnama. Ketika di Jakarta mulai berjalan dengan baik, Bapak kembali dipinang sejumlah partai politik (parpol), terutama PDIP untuk maju sebagai presiden.

Menjadi orang nomor satu di republik ini barangkali bukan impinan Bapak. Namun, mandat dan amanah membuat Bapak menerima mandat dan lagi-lagi belum menyelesaikan tugasnya sebagai gubernur DKI Jakarta. Bapak pun kembali dipermasalahkan karena sumpah dan janji bekerja lima tahun belum terpenuhi harus ditinggalkan kembali karena terpilih sebagai presiden. Akhirnya, Bapak pun dapat meraih kursi nomor satu republik ini mengalahkan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa.

Kini usia pemerintahan Bapak sudah 100 hari. Waktu memilih para menteri reaksi publik sempat salut dengan langkah Bapak melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Bapak pun berhasil memilih menteri yang konon bersih dan tidak terindikasi korupsi. Seragam utama para menteri pun bukan jas seperti era presiden-presiden sebelumnya, melainkan baju putih-putih dan batik sebagai simbol kesederhanaan.

Sejumlah gebrakan awal pun cukup menjanjikan seperti langkah menteri kelautan dan perikanan yang membuat langkah berani dengan menenggelamkan kapal-kapal pencuri ikan. Namun sayangnya, langkah dalam menyeleksi para menteri dengan melibatkan KPK dan PPATK tidak berlanjut ketika mencari calon jaksa agung dan juga Kapolri. Bahkan ditengarai masuknya Jaksa Agung HM Prasetyo lebih sebagai campur tangan Surya Paloh Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (Nasdem), melengkapi penunjukan Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno yang juga berasal dari Partai Nasdem.

Bapak Presiden yang baik,
Yang amat disayangkan publik ialah penunjukan petinggi penegakan hukum lebih disebabkan balas budi, bukan dalam rangka mewujudkan janji-janji Bapak untuk memberantas korupsi. Masuknya nama Komisaris Jenderal (Komjen) Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri kuat dugaan atas masukan dan saran dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Bahkan dengan dalih mempergunakan hak prerogatifnya, Bapak tanpa mempertimbangkan KPK dan PPATK.
Pada waktu proses politik tengah bergulir barangkali Bapak dan sebagian besar rakyat Indonesia lain juga dikejutkan dengan penetapan tersangka Budi Gunawan dalam kasus gratifikasi. DPR pun tidak mau kehilangan muka dengan tetap memproses Budi Gunawan dalam fit and proper test dan meloloskan Budi Gunawan sebagai Kapolri dan memberhentikan Jenderal Sutarman.

Bapak memang punya kewenangan menata institusi kepolisian termasuk mengganti Kapolri. Namun yang menjadi pertanyaan, mengapa Bapak demikian buru-buru mengganti Sutarman, meski masa pensiun masih Oktober 2015. Kini Bapak pun dilematis tidak melantik Budi Gunawan akan dianggap melanggar undang-undang. Penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka dibalas dengan penangkapan Komisioner KPK Bambang Widjojanto oleh Bareskrim Polri. Dengan penangkapan dan penetapan Bambang cukup sudah usaha memperlambat kerja KPK dalam mengusut Budi Gunawan.

Itu karena Bapak juga tahu seorang komisioner KPK yang dinyatakan tersangka harus mengundurkan diri sementara dan nonaktif. Sementara jika duduk di kursi terdakwa harus berhenti sebagai komisioner KPK. Seolah seperti berbalas pantun, penetapan tersangka Bambang diikuti dengan pengaduan komisioner lain. Adnan Pandu Praja dilaporkan karena saham illegal oleh PT Desy Timber di Berau Kalimantan Timur.

Bahkan Ketua KPK Abraham Samad pun dilaporkan ke Mabes Polri. Samad dilaporkan Muhamad Yusuf Sahide Direktur Eksekutif KPK Watch Indonesia. Yusuf melaporkan Samad dengan dugaan korupsi. Yusuf menyebut Samad menjanjikan kemudahan perkara hukum yang tengah disidik KPK berkaitan dengan Emir Moeis.

Bapak Presiden yang terhormat,
Kekisruhan politik ini menuntut Bapak untuk bekerja lebih serius. Bagaimanapun juga Bapak pernah berjanji akan komitmen dalam memberantas korupsi, bahkan berniat melipat gandakan anggaran untuk KPK. Janji Bapak amat ditunggu. Bapak harus bersikap tegas tidak hanya kepada para terpidana mati narkoba sebagaimana yang Bapak lakukan, tetapi juga kepada pembisik-pembisik termasuk elite politik partai pendukung. Selama ini publik menduga Bapak tidak mandiri dalam mengambil keputusan, tetapi didikte oleh orang-orang dekat Bapak sehingga kesannya Bapak sebagai presiden boneka.

Bapak memang telah menegaskan tidak akan mengintervensi proses hukum yang tengah berjalan baik di KPK maupun Polri. Namun, Bapak harus bersikap terhadap upaya-upaya mengkriminalisasi KPK. Tunjukan Bapak berani bersikap tegas agar konflik di antara kedua lembaga itu tidak kian meruncing. Karena ujung-ujungnya nama Bapaklah yang dirugikan. Suara-suara di luar sudah semakin nyaring untuk memberhentikan Bapak. Itu tidak perlu dirisaukan. Kiranya itu tidak akan terjadi manakala Bapak lebih mendengarkan suara rakyat ketimbang elite pendukung Bapak yang jelas-jelas sarat kepentingan.

Pernyataan pembantu Bapak yakni Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno yang menyatakan aksi-aksi pendukung KPK sebagai rakyat yang tidak jelas sungguh keterlaluan. Bapak bisa menjadi presiden seperti sekarang ini bukan jasa birokrat, pejabat pemerintah, tetapi jasa para relawan yang tidak mendapat konsesi apa-apa. Bapak jangan menjadi orang yang lupa akan kulitnya karena perjuangan para relawan bukanlah perjuangan sia-sia. Bapak tentu masih ingat relawan rakyat yang tidak jelas mampu menggulingkan Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998.

Surat terbuka ini saya buat karena kecintaan saya kepada Bapak yang kini dipertanyakan tindakan tegasnya untuk menyelesaikan karut-marut bangsa ini. Bapak mestinya bersikap tegas tidak hanya kepada terpidana mati yang sudah tidak berdaya, tetapi juga kepada orang-orang di sekitar Bapak yang mungkin saja berusaha menjerumuskan Bapak.

Penulis adalah Ketua Yayasan Kesejahteraan Keluarga Soegijapranata Semarang.
Sumber : Sinar Harapan

BG TERSANGKA, WAKAPOLRI BERSIKERAS CARI PENGKHIANAT PEMBOCOR DATA

BG tersangka, Wakapolri bersikeras cari pengkhianat pembocor data
Reporter : Mustiana Lestari | Kamis, 5 Februari 2015 10:14

Merdeka.com – Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti menugaskan Kadiv Propam untuk mencari dugaan adanya pembocor kasus rekening gendut Komjen Budi Gunawan ke KPK. Wakapolri pun berjanji akan menindak si pembocor tersebut jika benar melakukan pelanggaran.
“Jadi sampai sekarang masih dilakukan penyidikan Div Propam Polri apakah betul ada dugaan pengkhianatan itu kalau hasilnya ada kita lakukan tindakan sesuai dengan yang dilakukan,” tegas Badrodin Haiti di Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Kamis (5/2).
Menurut Badrodin ada seorang anggota Polri tidak boleh membagi data begitu saja dengan lembaga lain. Alasannya tak lain beberapa data ada yang patut dilindungi.

“Tentu ada yang harus dilindungi berdasarkan UU, ada hal yang menjadi rahasia jabatan yang itu tidak boleh orang lain tahu. Ada klasifikasi apakah ini rahasia apa ini biasa sehingga ada data apa itu bisa orang lain tahu apa khusus internal Polri,” sambung dia.
Seperti diketahui, pergeseran petinggi di internal Polri terjadi menyusul ditetapkannya calon Kapolri Komjen Budi Gunawan alias BG sebagai tersangka KPK. Salah satu indikasi pergeseran tersebut tak lain adanya pembocor di Bareskrim yang mengungkap rekening BG bermasalah kepada KPK. Salah satu korban pergeseran petinggi Polri tersebut adalah Kabareskrim Komjen Pol Suhardi Alius yang ditempatkan ke Lemhannas.[]

Komentar “‘Chan CT’ SADAR@netvigator.com in:[nasional-list]” <nasional-list@yahoogroups.com> Thursday, 5 February 2015, 13:14

Weleeeh, … bener juga bung Salim! Ucapan Wakapolri begini hanya membuktikan kebenaran apa yang didengungkan tuduhan “POLISI” sarang penyamun?! Satu persatu perwira tingginya ber-rekening gendut, … jadi kalau gak ditangkap penghianat yang bocorkan, bisa tiba giliran dirinya yang kena usut! Heheheee, …

Komentar Salim Said, Thursday, February 5, 2015 12:53 PM, in: Group Diskusi Kita ; alumnas-oot ; alumnilemhanas92@yahoo.com; group-independen@googlegroups.com ; alumnilemhannas92@yahoo.com

Yang dicari pembocor rahasia korupsi, bukan pelaku korupsi. Hebat juga jalan pikiran Bapak Wakapolri kita ini.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 61 other followers