Archive for the ‘esai’ Category

Solahkan Renung

 

(Mari berpikir kritis)[Benarkah] Pemerintah Subsidi Bensin Premium Rp 4.500 Per Liter

 

Jumat, 23/03/2012 12:24 WIB
Waduh! Pemerintah Subsidi Bensin Premium Rp 4.500 Per Liter
Rista Rama Dhany – detikFinance

Jakarta – Terus melonjaknya harga minyak dunia membuat anggaran negara makin terbebani untuk subsidi BBM. Pasalnya pada Maret 2012 subsidi BBM per liternya sudah tembus lebih Rp 4.500 per liternya.

Diungkapkan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Bambang Brodjonegoro, pada Maret 2012 harga minyak (Indonesia Crude Price/ICP) sudah melewati 32,2% dari yang ditetapkan dalam APBN 2012 yakni US$ 90 per barel.

“Kita bisa lihat pada bulan Maret ini, harga solar keekonomian tembus Rp 9.390 per liter, pertamax Rp 9.200 per liter, dan premium harga keekonomian Rp 9.018 per liter,” kata Bambang di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (22/3/2012).

Menurut Bambang, jika harga keekonomian premium saja sudah tembus Rp 9.018 per liter dan solar Rp 9.390 per liter. Artinya pemerintah harus mensubsidi keduanya lebih dari Rp 4.500 per liternya.

“Subsidinya sudah sangat besar sekali, lebih dari Rp 4.500 per liter, sementara harga yang dijual dan dipatok untuk BBM subsidi tetap Rp 4.500 per liter. Tentunya ini tidak baik bagi anggaran negara kita, makanya perlu ada penyesuaian harga,” kata Bambang.

Selain itu, kata Bambang, kekhawatiran pemerintah lagi dengan jauhnya disparitas harga antara BBM subsidi dan non subsidi akan ada peralihan dari masyarakat yang awalnya menggunakan BBM non subsidi beralih ke BBM subsidi.

“Premium Rp 4.500 berbanding (pertamax) Rp 9.300 terlampau jauh. Jika masyarakat yang biasa pakai pertamax mereka akan lari ke premium, artinya BBM subsidi makin tidak tepat sasaran karena dinikmati oleh golongan mampu,” jelasnya.

Bahkan dirinya yakin, apabila tidak ada kebijakan salah satunya menaikkan harga BBM Rp 1.500 per liter maka dirinya yakin kuota BBM bersubsidi yang yang ditetapkan 40 juta kiloliter (KL) dalam APBN, akan tembus hingga 40 juta KL.

“Dan defisit anggran bisa melonjak hingga Rp 299 triliun atau 3,59% terhadap PDB. Seperti kita ketahui defisit anggaran yang besar seperti terjadi di negara-negara eropa seperti Yunani menjadi awal kebangkrutan negara,” tandasnya.

 

Benarkah pemerintah mensubsidi hingga Rp. 4500/liter bbm?
untuk mencari tahu dan mengkritisinya, mau tidak mau, harus dilakukan perhitungan, untuk itu diperlukan beberapa data-data yang akan digunakan dalam perhitungan, yang akan saya uraikan nanti.

Poin lain yang hendak saya kritisi adalah bobot beban subsidi bbm dalam APBN, dan besaran kenaikan premium yang direncanakan oleh pemerintah sebesar Rp 1500/liter.

Untuk membahas itu semua, berikut artikel/uraian berita penunjangnya:
[1] kutipan APBN 2012 (sumber)
pasal 2 ayat (5):

 

Jumlah anggaran pendapatan negara dan hibah Tahun Anggaran 2012 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) direncanakan sebesar Rp 1.311.386.679.466.000,00 (satu kuadriliun tiga ratus sebelas triliun tiga ratus delapan puluh enam miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

pasal 4 ayat (2) huruf a.:

 

penerimaan sumber daya alam minyak bumi dan gas bumi (SDA migas) sebesar Rp 159.471.890.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan triliun empat ratus tujuh puluh satu miliar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah); dan

pasal 5 ayat (4):

 

Jumlah anggaran belanja negara Tahun Anggaran 2012 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) direncanakan sebesar Rp 1.435.406.719.999.000,00 (satu kuadriliun empat ratus tiga puluh lima triliun empat ratus enam miliar tujuh ratus sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

pasal 7 ayat (1):

 

Subsidi bahan bakar minyak (BBM) jenis tertentu dan bahan bakar gas cair (liquefied petroleum gas (LPG)) tabung 3 (tiga) kilogram Tahun Anggaran 2012 direncanakan sebesar Rp 123.599.674.000.000,00 (seratus dua puluh tiga triliun lima ratus sembilan puluh sembilan miliar enam ratus tujuh puluh empat juta rupiah), dengan volume BBM jenis tertentu sebanyak 40.000.000 KL (empat puluh juta kilo liter).

pasal 7 ayat (6):

 

Harga jual eceran BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan.

[2] asumsi yang digunakan dalam APBN 2012 (sumber):

 

nilai tukar rupiah : Rp 8800 per dolar AS
ICP (Indonesia Crude Price) : usd 90 per barel

[3] asumsi yang digunakan dalam APBN-P 2012 (sumber):

 

nilai tukar rupiah : Rp 9000 per dolar AS
ICP : usd 105 per barel

[4] Klasifikasi subsidi BBM dengan kenaikan harga premium Rp 1500/liter (sumber):

 

Rabu, 14 Maret 2012
Pemerintah dan Komisi VII DPR Sepakati Asumsi Makro APBN-P 2012
Rapat kerja Menteri ESDM dengan Komisi VII DPR, Selasa (13/3) malam, menyepakati usulan pemerintah dalam RAPBN-P 2012 yaitu lifting minyak sebesar 930.000 barel per hari dan ICP US$ 105 per barel serta volume BBM subsidi sebesar 40 juta kiloliter (KL), terdiri dari premium 24,41 juta KL, kerosene 1,7 juta KL dan solar 13,89 juta KL.

Raker juga menyepakati volume LPG 3 kg sebeesar 3,61 juta ton, subsidi biodiesel Rp 3.000 per liter dan subsidi bioethanol Rp 3.500 per liter, alpha BBM subsidi Rp 641,94 per liter dan subsidi LGV Rp 1.500 per liter.

Untuk kesepakatan lifting, terdapat catatan Fraksi PDIP yang mengusulkan 910.000 barel per hari dan Partai Gerindra 907.000 barel per hari.

Menteri ESDM Jero Wacik menyambut baik hasil raker yang berlangsung sejak pagi dan diwarnai beberapa kali skorsing tersebut.

“Apa yang dibahas, telah tercapai kesepakatan. Ada beberapa catatan-catatan, tapi tujuh agenda yang kita bahas hari ini, sudah diketok palu, disetujui. Sebagian besar melalui musyarawah mufakat, hanya satu-dua yang melaui voting di mana mayoritas (anggota DPR) sudah menyetujui,” katanya usai raker.

Terkait lifting minyak, Jero Wacik mengatakan, pihaknya siap memenuhi target 930.000 barel per hari tersebut dengan bekerja keras.

Hasil kesepekatan ini selanjutnya diserahkan ke Badan Anggaran DPR untuk dibahas lebih lanjut.

[5] Harga minyak dunia per 21 Maret 2012 (sumber):
jenis light sweet : usd 106,83 per barel
jenis brent : usd 124,68 per barel

[6] Laju pertumbuhan kendaraan tahun 2004 – 2009 versi BPS (sumber):

 

mobil penumpang:
(2004 – 4.464.281 unit) (2005 – 5.494.034 unit) (2006 – 6.615.104 unit) (2007 – 8.864.961 unit) (2008 – 9.859.926 unit) (2009 – 10.364.125 unit)
bis:
(2004 – 933.199 unit) (2005 – 1.184.918 unit) (2006 – 1.511.129 unit) (2007 – 2.103.423 unit) (2008 – 2.583.170 unit) (2009 – 2.729.572 unit)
truk:
(2004 – 2.315.779 unit) (2005 – 2.920.828 unit) (2006 – 3.541.800 unit) (2007 – 4.845.937 unit) (2008 – 5.146.674 unit) (2009 – 5.187.740 unit)
sepeda motor:
(2004 – 23.055.834 unit) (2005 – 28.556.498 unit) (2006 – 33.413.222 unit) (2007 – 41.955.128 unit) (2008 – 47.683.681 unit) (2009 – 52.433.132 unit)
total jumlah kendaraan:
(2004 – 30.769.093 unit) (2005 – 38.156.278 unit) (2006 – 45.081.255 unit) (2007 – 57.769.449 unit) (2008 – 65.273.451 unit) (2009 – 70.714.569 unit)

[7] Klaim hasil survei bank dunia vs BPS. terkait konsumsi premium oleh sepeda motor pada tahun 2010 (sumber1, sumber2):

 

sepeda motor mengkonsumsi 39% premium nasional (survei bank dunia)
sepeda motor mengkonsumsi 64% premium nasional (Susenas BPS)

[8] Konsumsi premium terhadap jarak tempuh sepeda motor (sumber):

Saat Rockz pakai Premium, untuk 1 liternya bisa dipakai buat menempuh jarak 41 km. Sementara pada motor tes jenis skutik, mesin motor mampu bertahan hidup sampai menempuh jarak 32 km.

Perhitungan dan Pembahasan:
[a] Neraca APBN

 

total = Penerimaan APBN – Pengeluaran APBN
total = Rp 1.311.386.679.466.000,00 – Rp 1.435.406.719.999.000,00
total = – Rp 124.020.040.533.000,00
dari perhitungan, dapat diketahui APBN 2012, defisit sebesar Rp 124.020.040.533.000,00

[b] Neraca perdagangan SDA Migas

 

total = Penerimaan SDA Migas – Pengeluaran SDA Migas
total = Rp 159.471.890.000.000,00 – Rp 123.599.674.000.000,00
total = Rp 35.872.216.000.000,00
dari perhitungan dapat diketahui bahwa neraca perdagangan SDA migas kita, surplus sebesar Rp 35.872.216.000.000,00

[c] Komposisi bbm lokal dan impor
data pendukung tambahan:

 

’’… 2011 jumlah impor BBM premium mencapai 95 juta barel dan solar mencapai 61 juta barel…”, Corporate Secretary PT Pertamina (Persero) M Harun (sumber)

 

dengan 1 barel = 159 liter
alokasi bbm 40 juta kilo liter = 40 milyar liter
komposisi alokasi bbm : premium = 24,41 juta kilo liter
komposisi alokasi bbm : solar = 13,89 juta kilo liter
impor premium = 95 juta barel = 95 x 159 = 15,105 juta kilo liter
impor solar = 61 juta barel = 61 x 159 = 9,699 juta kilo liter
maka:
premium lokal = 24,41 – 15,105 = 9,305 juta kilo liter
persentasenya = 9,305/24,41 = 38,12% dari alokasi premium
solar lokal = 13,89 – 9,699 = 4,191 juta kilo liter
persentasenya = 4,191/13,89 = 30,173% dari alokasi solar

dari perhitungan ini dapat diketahui bahwa sekitar 65% dari konsumsi bbm kita adalah impor

[d] selisih asumsi dalam APBN
kita ketahui dalam APBN 2012 menggunakan asumsi:
nilai tukar Rp terhadap usd = Rp 8800
ICP = usd 90 per barel
sementara menurut pemerintah kondisi real telah berubah, sehingga diperlukan perubahan asumsi menjadi:
nilai tukar Rp terhadap usd = Rp 9000
ICP = usd 105 per barel,

 

maka selisih asumsi tersebut, sebesar:
selisih = (105 x 9000) – (90 x 8800) = 945.000 – 792.000 = 153.000 rupiah/barel
bila dihitung selisih asumsi APBN terhadap 1 liter bbm, maka:
selisih asumsi APBN per liter bbm = 153.000/159 = Rp 962,264 per liter bbm

dari perhitungan ini dapat diketahui bahwa sesungguhnya dengan naiknya asumsi harga minyak dunia serta melemahnya rupiah terhadap usd, hanya memberikan perbedaan sebesar Rp 962,264 per liter dari harga bbm.

Lalu mengapa pemerintah menginginkan kenaikan bbm Rp 1500 per liter, sementara dengan selisih asumsi yang sama, kenaikan seharusnya hanya Rp 962,264 per liter? di mana selisihnya cukup besar, yaitu sebesar = 1500 – 962,264 = Rp 537,736
Ini semua karena, sejak tahun 2006, pemerintah tidak lagi menggunakan cara konvensional dalam menentukan harga pasar/harga keekonomian bbm. pemerintah sejak 2006 menggunakan sistem MOPS + alpha, yang akan saya bahas berikut ini:

[e] cara konvensional vs MOPS+alpha

Dalam cara konvensional harga jual / harga pasar umumnya dihitung dengan cara:
harga = harga bahan baku + biaya produksi + margin keuntungan
terkadang ada pula perhitungan konvensional, dimana margin keuntungan dimasukan dalam biaya produksi, sehingga perhitungannya menjadi:

 

harga = bahan baku + biaya produksi
seperti yang dilakukan dalam perhitungan harga eceran bbm di california, amerika, yaitu:
retail price = cost + oil price + tax (sumber)
atau menurut pak kwik untuk harga bbm:
harga jual = ICP + biaya LRT (lifting, refining, transporting)

lalu apa yang dimaksud dengan MOPS+alpha?
MOPS (Mids Oil Platts Singapore) adalah bursa komoditi minyak yang terletak di singapura, dimana yang dimaksud dengan harga MOPS adalah harga rata-rata bulanan produk minyak jadi pada bursa MOPS (sudah bukan barang mentah), sedangkan alpha sendiri adalah biaya distribusi plus margin keuntungan, dalam hal bbm ini, alpha adalah biaya distribusi serta margin keuntungan dari pertamina.
alpha sendiri sebesar 9% dari harga MOPS, sehingga semakin besar harga MOPS, semakin besar pula besaran alpha. sehingga terbersit pemikiran, apakah pertamina sebagai wakil pemerintah itu, profit oriented atau service oriented?
untuk mengetahui perbedaan harga pasar konvensional vs MOPS, akan saya kalkulasi seperti berikut ini:

[f] harga pasar bbm untuk ICP sebesar usd 105 per barel, versi konvensional vs MOPS
untuk mendapatkan harga pasar bbm versi konvensional, diperlukan besaran biaya LRT, selain harga ICP itu sendiri. dalam perhitungan kali ini, saya akan menggunakan 3 jenis biaya LRT sebagai perbandingan, yang pertama besaran biaya LRT menurut pak kwik kian gie, kedua biaya LRT arab saudi, dan ketiga biaya LRT versi pemerintah melalui sistem MOPSnya.

mengapa saya menggunakan rata-rata biaya LRT arab saudi? ini alasannya:

 

Sudah Untung

Berdasarkan berbagai data pendukung, biaya produksi premium Indonesia, termasuk biaya pengilangan, penyimpanan, dan distribusi, hanya sekitar 4.128 rupiah per liter, dengan acuan biaya penambangan yang relatif mahal seperti Arab Saudi dan California.

Di Arab Saudi, biaya penambangan sekitar 15 dollar AS per barel termasuk tinggi karena berada di sumur yang relatif lebih dalam, sedangkan di Indonesia biayanya bisa lebih murah karena minyaknya ada di permukaan. Dengan struktur biaya seperti itu, kenaikan harga BBM yang terakhir, dari 2.400 rupiah menjadi 4.500 rupiah per liter, sebenarnya sudah menutup subsidi. sumber

maka :
> biaya LRT menurut pak kwik:
biaya LRT = usd 10 per barel, yang bila dikonversi ke dalam rupiah per liter menjadi:
biaya LRT = (10 x 9000)/159 = Rp 566,038 per liter
> biaya LRT arab saudi
biaya LRT = usd 15 per barel, yang bila dikonversi ke dalam rupiah per liter menjadi:
biaya LRT = (15 x 9000)/159 = Rp 849,057 per liter
> biaya LRT menurut pemerintah:
untuk menghitung berapa sesungguhnya biaya LRT bbm, yang dibebankan oleh pemerintah ke dalam subsidi bbm,
saya akan mengambil data dari berita, yang menyatakan harga pasar premium sebesar Rp 9018, menurut pemerintah, dengan harga ICP yang telah melonjak 32,2%.
kita ketahui versi MOPs:
harga pasar = MOPS + alpha
harga pasar = MOPS + (9%MOPS)
harga pasar = 1,09 x MOPS
Rp 9018 = 1,09 x MOPS
MOPS = Rp 9018 / 1,09 = Rp 8273,395

sementara ICP terkini menurut pemerintah 32,2% diatas usd 90
= 1,322 x usd 90 per barel
= usd 118,98 per barel, yang bila dikonversi dalam rupiah per liter menjadi:
= (118,98 x 9000) / 159 = Rp 6734,717 per liter

 

note: bandingkan ICP terkini pemerintah pada 22 Maret 2012, sebesar usd 118,98 per barel, sementara ICP minyak dunia jenis light sweet per 21 Maret 2012, sebesar usd 106,83 per barel

sehingga dapat dihitung berapa biaya LRT versi pemerintah (MOPS), melalui:
biaya LRT = MOPS – ICP
biaya LRT = Rp 8273,395 – Rp 6734,717
biaya LRT = Rp 1538,678 bila dikonversi ke usd/barel menjadi:
biaya LRT = (1538,678 x 159) / 9000 = usd 27,183 per barel

akhirnya 3 jenis biaya LRT telah diketahui, yaitu:
biaya LRT = Rp 566,038 per liter (pak kwik)
biaya LRT = Rp 849,057 per liter (arab saudi)
biaya LRT = Rp 1538,678 per liter (pemerintah)
maka perhitungan harga pasar bbm dengan cara konvensional dapat dilakukan:

>> harga pasar bbm dengan ICP usd 105 per barel versi konvensional:
harga pasar = ICP + biaya LRT
harga pasar = [(105 x 9000)/159] + biaya LRT

 

>>> dengan biaya LRT menurut pak kwik:
harga pasar = 5943,396 + 566,038
harga pasar = Rp 6509,434 per liter
>>> dengan biaya LRT rata-rata di arab saudi:
harga pasar = 5943,396 + 849,057
harga pasar = Rp 6792,453 per liter
>>> dengan biaya LRT menurut pemerintah:
harga pasar = 5943,396 + 1538,678
harga pasar = Rp 7482,074 per liter

>> harga pasar bbm dengan ICP usd 105 per barel versi pemerintah (MOPS):
untuk menghitungnya, perhatikan kutipan [4] Klasifikasi subsidi BBM dengan kenaikan harga premium Rp 1500/liter :
alpha bbm subsidi Rp 641,94 per liter, maka:
alpha = 9% MOPS
MOPS = alpha/9%
MOPS = 641,94/0,09
MOPS = Rp 7132,667
harga pasar = MOPS + alpha = 7132,667 + 641,94 = Rp 7774,607 per liter

mengapa harga pasar ini penting? karena melalui perhitungan selisih harga pasar dengan harga jual pertamina/pemerintah, besaran subsidi yang dibebankan ke dalam APBN diperoleh, sebagai berikut:

[g] besaran subsidi bbm per liter dengan ICP usd 105 per barel, nilai tukar Rp 9000, dan alpha bbm subsidi Rp 641,94 per liter, sesuai asumsi APBN-P 2012:

 

subsidi bbm = harga pasar – harga jual pertamina
subsidi bbm = Rp 6509,434 – Rp 4500 = Rp 2009,434 [menurut biaya LRT pak kwik]
subsidi bbm = Rp 6792,453 – Rp 4500 = Rp 2292,453 [menurut biaya LRT arab saudi]
subsidi bbm = Rp 7774,607 – Rp 4500 = Rp 3274,607 [menurut sistem yang digunakan pemerintah (MOPS+alpha)]

terlihat bahwa sistem MOPS+alpha, yang digunakan oleh pemerintah, menggelembungkan besaran subsidi bbm, cukup jauh dari kenyataannya, mengapa saya mengatakan demikian?
pertama karena konsumsi bbm kita tidak sepenuhnya impor.
kedua apakah biaya LRT pertamina sebesar usd 27,183 per barel?
ketiga apakah impor bbm kita hanya melalui satu supplier yang menggunakan harga MOPS?
mengingat pemerintah memberlakukan sistem ini sejak 2006, sementara terdapat kutipan berita:

 

Yang mengejutkan, dari sejumlah nama yang sudah diumumkan itu, terdapat nama Indonesia. Indonesia tampil bersama Cina dan India yang selama ini memang dikenal sebagai negara importir minyak mentah terbanyak dari Iran. Selain itu, ada Korea Selatan yang memang dikenal sebagai negara pengimpor terbesar keempat. sumber

apakah sejak 2006, Iran menggunakan harga MOPS kepada Indonesia, untuk membeli minyaknya?

bila merunut pada pemahaman pak kwik, mengapa produksi minyak Indonesia harus mengikuti harga pasar dunia?
dan jika dilihat dari metode penghitungan subsidi bbm oleh pemerintah, maka akan terlihat bahwa tidak hanya harga minyak mentahnya saja yang mengacu pada harga pasar, lebih spesifik lagi harga MOPS, tetapi biaya operasional pun mengacu kepada MOPS, apakah hal ini wajar? mengingat biaya pekerja untuk MOPS tentunya berbeda dengan biaya pekerja pertamina, dan seterusnya. sebagai ilustrasi:
untuk memperjelas, saya formulasikan sebagai berikut:

 

harga pasar pertamina = harga MOPS + alpha
biaya produksi pertamina + ICP = biaya produksi MOPS + ICP , karena besaran ICP sama, maka: biaya produksi pertamina = biaya produksi MOPS

apakah biaya gaji pegawai pertamina sama dengan biaya gaji pegawai chevron, petronas, shell, petrobas dsb?
bila tidak sama, lalu mengapa biaya produksi pertamina disamakan dengan biaya produksi kontraktor yang tergabung dalam bursa MOPS?
karena dengan memberlakukan harga MOPS kepada seluruh alokasi bbm subsidi, sebagai harga pasarnya, hal ini juga berarti menyamakan biaya produksi pertamina dengan kontraktor asing dalam MOPS.

hal ini, yang setahu saya dipertanyakan oleh pak kwik dan pak ichsanudin noorsy, saya sempat melihat bahwa pak noorsy meminta pertamina mempublikasi berapa biaya-biaya yang dikeluarkan per kilang pertamina, lewat acara saresehan anak negeri, transparansi pertamina/pemerintah ini yang dituntut, karena yang menanggung adalah masyarakat melalui APBN.

baiklah bila ICP Indonesia harus mengikuti harga pasar dunia mengingat minyak bumi merupakan SDA yang relatif tidak terbarukan, dan memang kenyataannya selalu begitu dalam asumsi APBN yang disusun, asumsi ICP selalu mengikuti harga minyak dunia, meski menurut pak kwik, sebaiknya penentuan ICP mengacu pada UUD 1945, yaitu dimanfaatkan seluas-luasnya bagi kemakmuran rakyat, sehingga menurut beliau ICP sebaiknya ditentukan berdasarkan daya beli masyarakat, nilai strategis minyak bumi itu sendiri dalam perekonomian negara, serta kepantasannya, jadi beliau tidak meminta minyak lokal kita dihargai Rp 0, melainkan sesuai dengan kriteria tadi daya beli + nilai strategis ekonomi + kepantasan, namun bila biaya produksi pertamina juga harus sama dengan biaya operasional kontraktor asing, ini sangat tidak masuk akal.

sebagai ilustrasi tambahan:

 

misalkan saya pemilik kedai nasi, tetangga saya pun membuka kedai nasi, namun ia hanya membeli nasi jadi dari pihak ketiga, saya hanya sebagian membeli nasi jadi dari pihak ketiga tersebut, sebagian saya tanak sendiri, dari beras yang saya miliki. atas dasar apa, biaya saya menanak nasi harus mengikuti biaya menanak nasi pihak ketiga tersebut?

biaya menanak nasi saya secara logika akan lebih murah, karena saya tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi, dengan mencampur harga nasi produksi saya sendiri dengan harga nasi jadi yang saya beli, dapat dipastikan harga rata-rata nasi saya lebih rendah daripada harga nasi tetangga, yang sepenuhnya beli melalui pihak ketiga.

dengan harga nasi yang lebih rendah, memperbesar peluang saya mendapatkan konsumen lebih besar dibanding kedai nasi tetangga. bila harga nasi saya sama dengan kedai tetangga, lalu dimana nilai lebih nasi saya?

selanjutnya saya akan masuk ke dalam bobot subsidi dalam APBN, sebagai berikut:

[h] bobot subsidi bbm dalam APBN
mengacu pada UU APBN 2012, maka bobot/persentase subsidi bbm terhadap pengeluaran APBN:
persentase = jumlah subsidi bbm / jumlah pengeluaran APBN
persentase = Rp 123.599.674.000.000 / Rp 1.435.406.719.999.000
persentase = 8,61% (sudah termasuk subsidi gas LPG 3 kg dan minyak tanah)

sebagai perbandingan:

 

Pada APBN 2012 alokasi untuk gaji pegawai pemerintah pusat (BPP) sebesar Rp 215,7T diperuntukan bagi 135 kementerian/lembaga, yang terdiri dari 101 lembaga non struktural, dan 34 kementerian/lembaga. Sedangkan alokasi anggaran tahun 2012 untuk gaji pegawai untuk 524 pemda hanya sebesar Rp 269T. Alokasi anggaran untuk gaji pegawai ini terkesan ada kesenjangan antara pemerintah pusat dengan pemda.

Belanja Modal (BM) nampak terlalu kecil bila dibandingkan dengan belanja pegawai. TA 2011 saja BM Rp 141T, dan pada TA 2012 BM naik menjadi Rp 168T, padahal berguna untuk pembangunan.
Belanja pegawai (BP) TA 2011 Rp 430T, pada TA 2012 BP naik, pemerintah mengalokasikan sebesar Rp 518T (Rp 215,7T + 269T + 2,8T + 30,5T). Kalau diilustrasikan kelihatan dengan jelas, kalau belanja untuk gaji tukang sangat besar sekali jika dibandingkan belanja membangun rumahnya. Jadi jangan heran kalau bangunan rumahnya akan jelek. sumber

persentase gaji pegawai pemerintah pusat
persentase = gaji pegawai pemerintah pusat / pengeluaran APBN
persentase = Rp 215,7 T / Rp 1435,407 T
persentase = 15,03% (ini baru gaji, belum keperluan belanja pegawai pusat lainnya)
terlihat bahwa belanja gaji pegawai pemerintah pusat nyaris 2x lipat dari subsidi bbm yang diperuntukan bagi masyarakat.
hal ini mengusik saya lebih jauh, untuk mengetahui perbandingan pemanfaatan APBN bagi masyarakat vs pegawai pemerintah pusat, yang perhitungannya sebagai berikut ini:

[i] perbandingan pemanfaatan APBN bagi rakyat vs pegawai pemerintah pusat

 

Sebagai catatan per 13 Mei 2011, jumlah PNS di Indonesia tercatat sebanyak 4.708.330 orang, atau memiliki persentase 1,98 persen dibanding jumlah penduduk sekitar 237 juta jiwa lebih. Menurut lokasi, jumlah PNS pusat sekitar 916.493 orang (19,5 persen), sementara PNS daerah mencapai 3.791.837 orang (80,5 persen). sumber

maka pemanfaatan pengeluaran APBN bagi masyarakat vs pegawai pemerintah pusat:
pemanfaatan bagi rakyat = jumlah pengeluaran APBN / jumlah penduduk
pemanfaatan bagi rakyat = Rp 1435,407 T / 237 juta jiwa
pemanfaatan bagi rakyat = Rp 6.056.569,62 per jiwa per tahun

pemanfaatan bagi pegawai pusat = pemanfaatan bagi rakyat + (gaji rata2 pemerintah pusat)
pemanfaatan bagi pegawai pusat = Rp 6.056.569,62 + (Rp 215, 7 T/ 916.493 jiwa)
pemanfaatan bagi pegawai pusat = Rp 6.056.569,62 + Rp 235.353.679,734
pemanfaatan bagi pegawai pusat = Rp 241.410.249,354 per pegawai pusat per tahun

sehingga perbandingan pemanfaatan APBN bagi rakyat vs pegawai pemerintah pusat, adalah sebagai berikut:
rasio = pemanfaatan bagi rakyat : pemanfaatan bagi pegawai pusat
rasio = Rp 6.056.569,62 : Rp 241.410.249,354
rasio = 1 : 39,86 atau bila dibulatkan menjadi
rasio = 1 : 40
yang artinya, pegawai pemerintah pusat mendapat manfaat APBN 40 x lipat lebih besar dibanding masyarakatnya.
apakah ini wajar?
apakah ini berkeadilan?

selanjutnya saya akan mencari tahu kondisi neraca perdagangan SDA migas kita, seandainya pemerintah tidak menaikan bbm, melalui perhitungan sebagai berikut:

[j] neraca perdagangan SDA migas, bila bbm tidak dinaikan
pertama kita tahu jumlah alokasi bbm bersubsidi kita adalah 40 juta kilo liter, yang terdiri dari 24,41 juta kilo liter premium, 13,89 juta kilo liter solar, dan 1,7 juta kilo liter minyak tanah. bila bbm tidak dinaikan, maka akan timbul tambahan beban biaya bagi pemerintah, karena naiknya harga minyak dunia dan pelemahan mata uang rupiah, selisih ini dapat dilihat pada perhitungan [d] sebelumnya, yaitu sebesar : Rp 962,264 per liter bbm, maka tambahan biaya subsidi bagi pemerintah:
tambahan biaya = selisih ICP dan nilai tukar x alokasi bbm bersubsidi
tambahan biaya = Rp 962,264 x 40 juta kilo liter
tambahan biaya = Rp 38.490.560.000.000,00

sementara surplus perdagangan SDA migas sebelumnya tercatat (perhitungan [b]):
surplus = Rp 35.872.216.000.000,00

sekilas tampaknya kita akan mengalami defisit perdagangan SDA migas sebesar kurang lebih Rp 3 trilyun, namun jangan dilupakan, bahwa pertamina selalu membeli harga minyak kepada pemerintah mengikuti harga pasar, sehingga akan terdapat tambahan pemasukan pula bagi pemerintah, melalui pembelian minyak oleh pertamina, yang besarnya minimal sesuai dengan alokasi bbm lokal, dan maksimal sesuai kapasitas produksi pertamina, secara minimal, yaitu (perhitungan [c]):
premium lokal = 9,305 juta kilo liter
solar lokal = 4,191 juta kilo liter, dan
minyak tanah lokal sesuai alokasinya sebesar = 1,7 juta kilo liter
maka bila dijumlahkan menjadi:
bbm lokal = premium lokal + solar lokal + minyak tanah lokal
bbm lokal = 9,305 + 4,191 + 1,7
bbm lokal = 15,196 juta kilo liter
maka tambahan pendapatan pemerintah dari pertamina, akibat selisih harga ICP dan nilai tukar menjadi:
tambahan pendapatan SDA migas = bbm lokal x selisih nilai tukar dan ICP
tambahan pendapatan SDA migas = 15,196 juta kilo liter x Rp 962,264
tambahan pendapatan SDA migas = Rp 14.622.563.744.000,00

maka neraca perdagangan SDA migas bila tidak ada kenaikan bbm, menjadi:
total = surplus + tambahan pendapatan SDA migas – tambahan biaya
total = Rp 35.872.216.000.000 + Rp 14.622.563.744.000 – Rp 38.490.560.000.000
total = Rp 12.004.219.744.000,00
dapat dilihat bahwa bila tidak terjadi kenaikan bbm, neraca perdagangan SDA migas kita masih tetap surplus, meski besaran surplusnya berkurang dari sebelumnya

namun ini semua berdasarkan perhitungan nyata berdasar selisih kenaikan ICP dan pelemahan rupiah, akan tetapi patut diingat kembali, pemerintah melakukan perhitungan dengan sistem MOPS+alpha, yang akan membengkakan tambahan jumlah subsidi, yang hasilnya dapat dilihat melalui kutipan berikut:

 

Jadi subsidi BBM nantinya bisa hanya Rp 137,38 triliun, jika BBM naik Rp 1.500/liter, ICP US$ 105 per barel, NTR Rp 9.000 dan kuota BBM 40 juta KL, tapi kalau BBM tidak disetujui naik, maka besaran subsidinya melonjak Rp 178,62 triliun,” jelas Jero.
sumber

perhatikan besaran jumlah subsidi bbm setelah kenaikan Rp 1500/liter, yaitu:
jumlah subsidi bbm = Rp 137,38 triliun, sementara jumlah subsidi sebelumnya:
jumlah subsidi bbm = Rp 123,599674 trilyun (uraian [1] UU APBN 2012 pasal 7 ayat 1)
dapat dilihat setelah kenaikan Rp 1500/liter, subsidi bbm pun tetap membengkak sebesar Rp 13,78 trilyun

selanjutnya saya akan coba mengkritisi hasil survei bank dunia, berdasarkan kutipan:

 

… Tercatat, mobil pribadi menghabiskan 46 persen jatah premium selama tahun 2010. Angka tersebut merupakan yang terbesar diantara transportasi darat yakni jenis kendaraan umum yang mengkonsumsi 15 persen dan motor sebesar 39 persen. …
Menurut survey Bank Dunia, subsidi BBM tersebut masih belum tepat sasaran karena masih dinikmati oleh golongan mampu,” jelas Karen. sumber

untuk menguji pernyataan itu, saya perlu melakukan perhitungan terlebih dahulu sebagai berikut:

[k] menguji hasil survei bank dunia vs susenas bps
saya hanya akan menguji hasil survei bank dunia vs susenas bps, melalui tingkat konsumsi sepeda motor, oleh karena itu berdasarkan data uraian [6] sebelumnya, saya menghitung dulu laju pertumbuhan kendaraannya, sebagai berikut:
laju pertumbuhan = jumlah selisih kendaraan setiap tahun / selang interval waktu
dimana kemudian jumlah kendaraan di tahun berikutnya adalah penjumlahan dari jumlah kendaraan tahun sebelumnya ditambah dengan laju pertumbuhannya.

> sepeda motor
tahun 2005 – tahun 2004 = 28.556.498 – 23.055.834 = 5.500.664 unit
tahun 2006 – tahun 2005 = 33.413.222 – 28.556.498 = 4.856.724 unit
tahun 2007 – tahun 2006 = 41.955.128 – 33.413.222 = 8.541.906 unit
tahun 2008 – tahun 2007 = 47.683.681 – 41.955.128 = 5.728.553 unit
tahun 2009 – tahun 2008 = 52.433.132 – 47.683.681 = 4.749.451 unit
maka:
laju pertumbuhan = (5.500.664 + 4.856.724 + 8.541.906 + 5.728.553 + 4.749.451) / (2009-2004)
laju pertumbuhan = 29.377.298 / 5 = 5.875.459,6 dibulatkan menjadi 5.875.460 unit / tahun
maka perkiraan jumlah sepeda motor tahun 2010:
jumlah sepeda motor tahun 2010 = jumlah sepeda motor 2009 + laju pertumbuhan
jumlah sepeda motor tahun 2010 = 52.433.132 + 5.875.460
jumlah sepeda motor tahun 2010 = 58.308.592 unit

setelah itu berdasarkan uraian [8], saya akan menghitung rata-rata jarak tempuh sepeda motor per 1 liter premium, sebagai berikut:
rata-rata jarak tempuh = (jarak tempuh motor non-skutik + jarak tempuh motor skutik) / 2
rata-rata jarak tempuh = (41 + 32) / 2 = 36,5 km/liter

selanjutnya saya akan menghitung konsumsi premium di tahun 2010 bagi sepeda motor, sebagai data tambahan alokasi premium di tahun 2010 adalah sebesar 21,45 juta kilo liter (sumber), maka:
– berdasarkan survei bank dunia, motor mengkonsumsi 39%, maka:
konsumsi premium = 21,45 juta kilo liter x 39% = 8,3655 juta kilo liter
bila dihitung konsumsi hariannya menjadi:
konsumsi premium harian = 8,3655 juta kilo liter / 365 hari = 22.919.178,08 liter/hari
maka :
konsumsi premium per motor per hari = konsumsi premium harian / jumlah sepeda motor
konsumsi premium per motor per hari = 22.919.178,08 / 58.308.592
konsumsi premium per motor per hari = 0,393 liter
sedangkan:
– berdasarkan susenas bps, motor mengkonsumsi 64%, maka:
konsumsi premium = 21,45 juta kilo liter x 64% = 13,728 juta kilo liter
bila dihitung konsumsi hariannya menjadi:
konsumsi premium harian = 13,728 juta kilo liter / 365 hari = 37.610.958,9 liter/hari
maka :
konsumsi premium per motor per hari = konsumsi premium harian / jumlah sepeda motor
konsumsi premium per motor per hari = 37.610.958,9 / 58.308.592
konsumsi premium per motor per hari = 0,645 liter

bila dikonversi menjadi rata-rata jarak tempuh motor per harinya, maka:
– jarak tempuh = 0,393 liter x 36,5 km/liter = 14,3445 km/hari (versi bank dunia)
– jarak tempuh = 0,645 liter x 36,5 km/liter = 23,5425 km/hari (versi susenas bps)
jadi hasil survei mana yang benar? silahkan para pembaca menilainya sendiri, bagi yang menggunakan sepeda motor, akan segera mengetahuinya, mana hasil survei, yang lebih mendekati kenyataannya.
poin yang ingin saya sampaikan di sini, bila acuan survei yang digunakan sudah tidak akurat, besar kemungkinan kebijakan turunanannya pun akan keliru.

selanjutnya saya akan mencoba membahas “surplus” sektor migas sebesar Rp 97 trilyun, seperti yang pernah diutarakan oleh pak kwik

[l] surplus Rp 97 trilyun
bila kita lihat perhitungan [b] mengenai neraca perdagangan SDA migas kita dalam APBN, maka perhitungan tersebut mengkonfirmasi bahwa perdagangan SDA migas kita surplus sebesar Rp Rp 35.872.216.000.000,00 atau bila saya sederhanakan, menjadi Rp 35,872 trilyun.

besaran tersebut bila dibandingkan dengan perhitungan pak kwik, terlihat jauh sekali perbedaannya, di mana pak kwik menyatakan surplus-nya sebesar Rp 97,939 trilyun. untuk itu saya mencoba mencari tahu, apa yang menyebabkannya berbeda.

yang pertama tentu saja metode penghitungan harga pasarnya, dimana pemerintah menggunakan sistem harga MOPS + alpha, sedangkan pak kwik menggunakan cara konvensional, namun cara pemerintah pun bila dipecah lagi perhitungannya, dapat pula diformulasikan ke dalam cara konvensional, seperti berikut:
harga pasar = MOPS + alpha
harga pasar = ICP + biaya LRT versi MOPS

maka bila diperbandingkan, yang menjadi inti perhitungan dari pak kwik vs pemerintah adalah dari besar biaya LRT, karena keduanya menggunakan harga ICP yang sama, yaitu usd 105 per barel, di mana menurut pak kwik, biaya LRT sebesar usd 10 per barel, sementara berdasarkan perhitungan [f] biaya LRT versi MOPS sebesar usd 27,183 per barel, maka bila dihitung selisihnya:
selisih = biaya LRT versi MOPS – biaya LRT pak kwik
selisih = usd 27,183 – usd 10
selisih = usd 17,183 per barel, yang bila dirupiahkan per liter akan menjadi:
selisih = (17,183 x 9000) / 159
selisih = Rp 972,623 per liter

bila selisih biaya LRT tersebut dikalikan dengan pengadaan bbm sebesar 63 juta kilo liter, maka akan didapatkan:
selisih = Rp 972,623 trilyun x 63 juta kilo liter
selisih = Rp 61,275 trilyun

besaran selisih biaya LRT Rp 61,275 trilyun ini, bila dijumlahkan dengan surplus APBN sebelumnya, akan menjadi:
surplus = surplus APBN + selisih biaya LRT
surplus = Rp 35,872 trilyun + Rp 61,275 trilyun
surplus = Rp 97,147 trilyun

sementara surplus versi pak kwik, sebesar:
surplus = Rp 97,939 trilyun

apakah kedua angka 97 dalam 2 versi surplus itu hanya kebetulan semata?

[m] penetapan ICP pada APBN 2012
saya ingin membahas hal ini, karena menurut saya agak janggal pemerintah menetapkan ICP sebesar usd 90 per barel, mengapa?
karena pada apbn-p 2011 saja ICP sudah di level usd 95 per barel, sementara:

 

Menkeu mengatakan, harga minyak mentah (Indonesian Crude Price/ICP) tahun 2011 cederung melambung, dipicu oleh geo politik pada negara-negara penghasil minyak. Realiasi harga ICP di tahun 2011 sendiri mencapai 111,6 dolar AS per barel. (sumber)

dan pemerintah memiliki wewenang:

 

Bunyi pasal 7 ayat 4 tersebut menerangkan bahwa dalam perkiraan harga rata-rata minyak mentah indonesia atau ICP dalam satu tahun mengalami kenaikan lebih dari 10 persen dari harga yang di asumsikan dalam APBN-P 2011, pemerintah diberikan kewenangan untuk melakukan kenaikan harga BBM bersubsidi. (sumber)

maka cukup mengherankan, pemerintah begitu optimis bahwa ICP akan berada di level usd 90 per barel, mengingat adanya krisis Iran, dan realisasi ICP 2011 sendiri yang berada di level usd 111,6 per barel, apa yang menyebabkan optimisme pemerintah? apakah disengaja diset rendah terlebih dahulu, supaya nanti dapat dilakukan APBN-P? karena secara logika, bila diprediksi secara geo-politik, ICP cenderung melambung, serta selama 2 tahun mewacanakan pembatasan, konversi ke gas, dan sebagainya, agar subsidi bbm dapat ditekan, tetapi mengapa malah diset rendah dibawah asumsi ICP APBN-P 2011 yang sebesar usd 95 per barel, asumsi ICP untuk APBN 2012? apa motifnya sengaja akan membuat APBN-P?

sebagai penutup sebelum kesimpulan, saya lampirkan 2 buah uraian terkait dengan sistem MOPS + alpha, yang pertama dari pernyataan lawas ICW:

 

Jakarta (ANTARA News) – Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai harga Bahan Bakar Minyak (BBM) premium bisa ditekan antara Rp4.500 hingga Rp5.000 per liter jika pemerintah menghitung kembali pola subsidi BBM dengan lebih sederhana.

“Kalau harga minyak mentah sekitar 40 dolar AS per barel, harga premium secara riil bisa sekitar Rp3.500 per liter. Jadi, penurunan harga menjadi Rp5.000 per liter saat ini masih terlalu jauh dari harapan,” kata Kepala Divisi Data dan Analisis ICW Firdaus Ilyas di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, pemerintah tidak transparan dalam menghitung subsidi BBM sehingga menimbulkan potensi kerugian negara hingga Rp56,2 triliun sejak 2006-2008. Firdaus menjelaskan metode perhitungan subsidi seharusnya menggunakan patokan biaya pokok produksi BBM bukan nilai jual harga keekonomian seperti saat ini.

Patokan biaya pokok produksi BBM juga seharusnya dihitung dengan harga rata-rata minyak mentah dunia (ICP) bukan MOPS (Mean Oil Platts/harga rata-rata bulanan transaksi minyak mentah di Singapura).

Saat ini, nilai subsidi BBM merupakan hasil pengurangan nilai jual harga ekonomi dengan nilai jual harga subsidi dan pajak. Harga ekonomi BBM dihitung berdasarkan rumus “MOPS plus alfa”, dengan alfa 9 persen.

Firdaus mengatakan rumus “MOPS plus alfa” itu lebih cocok digunakan untuk negara yang mengimpor seluruh kebutuhan BBMnya sedangkan Indonesia hanya mengimpor 30 persen dari keseluruhan kebutuhannya.

“Dengan menggunakan basis MOPS plus alfa akan menyebabkan patokan harga keekonomian di dalam negeri lebih tinggi dan menambah beban subsidi karena setiap produk BBM dihitung terpisah,”ujarnya.

Menurut dia, seharusnya pemerintah kembali menggunakan rumus subsidi yang digunakan sebelum 2006 yang menggunakan patokan biaya produksi secara total sehingga beban subsidi tidak terlalu besar.

“Adalah menyesatkan jika pemerintah selalu berdalih bahwa harga BBM kita jauh lebih rendah dari harga BBM negara lain. Itu terjadi karena nilai pajak negara lain jaug lebih tinggi dari Indonesia yaitu sekitar 25-50 persen,”tuturnya.
(sumber)

berikutnya uraian artikel berita:

JAKARTA – Pemerintah mesti jujur mengungkapkan perincian biaya produksi dan impor minyak untuk kebutuhan dalam negeri. Berdasarkan data yang dihimpun Koran Jakarta dari berbagai sumber, sebenarnya bisa disusun ilustrasi secara sahih mengenai biaya produksi bahan bakar minyak (BBM) di Tanah Air.

Data CIA Factbook pada 2010 mengungkapkan total konsumsi minyak Indonesia 1,292 juta barel per hari, sedangkan produksinya 1,031 juta barel per hari (lihat infografis). Dengan mengacu pada analisis struktur biaya produksi minyak beberapa negara yang disimulasikan pada biaya produksi BBM Indonesia, terungkap bahwa harga premium eceran saat ini yang 4.500 rupiah per liter sebenarnya masih di atas harga produksi atau harga keekonomian yang sekitar 4.128 rupiah per liter.

Pengamat ekonomi dari FEUI, Aris Yunanto, di Jakarta, Kamis (15/3), mengemukakan berdasarkan penghitungan biaya produksi itu, pada harga premium 4.500 rupiah per liter seharusnya pemerintah sudah mendapatkan keuntungan. Dengan demikian, lanjut dia, selama ini ada pembentukan opini yang sengaja dibelokkan seolah-olah produksi minyak mentah merugi.

“Ini karena pemerintah tergantung asing. Padahal, kalau dilihat dari ongkos produksi lokal masih untung,” jelas dia. Menurut Aris, bila mau menjual, sebaiknya dilihat berdasarkan ongkos produksinya. “Dalam ilmu pemasaran, kalau mau menjual barang, yang dilihat adalah ongkos produksi, bukan dari harga internasional,” tegas dia.

Aris menambahkan penghitungan harga BBM berlandaskan Mean of Platt’s Singapore (MOPS) plus alpha lebih cocok digunakan untuk negara yang mengimpor seluruh kebutuhan BBM, sedangkan Indonesia hanya mengimpor 30 persen dari total konsumsi.

“Dengan menggunakan basis MOPS plus alpha akan menyebabkan patokan harga keekonomian di dalam negeri lebih tinggi dan seolah-olah menambah beban subsidi karena setiap produk BBM dihitung terpisah,” ujarnya.

Aris mengingatkan pemerintah agar tidak melakukan penyesatan dengan dalih bahwa harga BBM di Indonesia jauh lebih rendah dari harga BBM di negara lain. “Di negara lain bisa lebih tinggi karena nilai pajaknya jauh lebih tinggi dari Indonesia, yaitu sekitar 25-50 persen,” ungkap dia.

Selain itu, angkutan massal di negara lain umumnya sedah memadai sehingga konsumsi BBM untuk kendaraan pribadi relatif rendah. Rakyat Indonesia sebenarnya bisa menerima keputusan kenaikan harga BBM jenis premium dan solar, yang dianggap sebagai pajak tambahan, asalkan pemerintah juga bersedia menghemat 30 persen pemborosan anggaran dan melakukan moratorium utang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Selanjutnya, dana penghematan itu digunakan untuk membangun ekonomi kerakyatan yang produktif. Sebaliknya, rakyat tidak bisa menerima jika pemerintah menuding jebolnya anggaran karena menutup subsidi dan kemudian dijadikan alasan untuk menaikkan harga BBM jenis premium sebesar 1.500 rupiah menjadi 6.000 rupiah per liter.

Pasalnya, APBN selama ini jebol karena menutup kewajiban utang orang kaya dalam skema BLBI. Mengenai alasan APBN jebol, Pengamat kebijakan publik Ichsanuddin Noorsy berpendapat dalih pemerintah menaikkan BBM demi menyelamatkan perekonomian nasional sangat tidak tepat.

Pemerintah juga tidak mampu menjelaskan dasar permasalahan rendahnya kesejahteraan masyarakat. Karena itu, Noorsy mendesak pemerintah menjelaskan kepada publik alasan mengurangi subsidi BBM karena selama ini pemerintah tetap mempertahankan pembayaran bunga obligasi BLBI dan utang luar negeri.

Subsidi BBM di APBN 2011 hanya 123,60 triliun rupiah untuk lebih dari 200 juta masyarakat Indonesia. Di sisi lain, pemerintah setiap tahun terus memaksa rakyat miskin menanggung utang orang kaya, obligor nakal BLBI. Padahal, beban utang inilah yang menjebolkan anggaran negara dan mengurangi hak rakyat mendapatkan fasilitas kesejahteraan.

Untuk itu, Aris mengusulkan agar anggaran negara dipangkas hingga 30 persen, terutama yang dialokasikan untuk membayar utang eks BLBI, belanja birokrasi yang boros, dan yang telah dikorupsi. Sebaiknya anggaran tersebut dialihkan untuk pembangunan ekonomi produktif rakyat menengah bawah.

Bila pemerintah mau lebih dahulu memberikan contoh penghematan anggaran, rakyat pasti bisa menerima tambahan pajak konsumsi barang mewah untuk BBM yang bertujuan mendorong efisiensi konsumsi energi. Pengamat energi Pri Agung Rakhmanto menambahkan, kendati Indonesia termasuk negara pengesplorasi minyak namun ketersediaan makin terbatas sehingga nilai ekonomis minyak semakin tinggi. Sehingga, jika mampu dijual, revenue yang dihasilkan mampu memberikan pemasukan pada pos lain, terutama pendidikan dan kesehatan.

Sudah Untung

Berdasarkan berbagai data pendukung, biaya produksi premium Indonesia, termasuk biaya pengilangan, penyimpanan, dan distribusi, hanya sekitar 4.128 rupiah per liter, dengan acuan biaya penambangan yang relatif mahal seperti Arab Saudi dan California.

Di Arab Saudi, biaya penambangan sekitar 15 dollar AS per barel termasuk tinggi karena berada di sumur yang relatif lebih dalam, sedangkan di Indonesia biayanya bisa lebih murah karena minyaknya ada di permukaan. Dengan struktur biaya seperti itu, kenaikan harga BBM yang terakhir, dari 2.400 rupiah menjadi 4.500 rupiah per liter, sebenarnya sudah menutup subsidi.

Jika harganya akan dinaikkan lagi menjadi 6.000 rupiah, hal itu sebenarnya adalah penarikan pajak tersebung untuk menutup lubang APBN akibat utang. Pemerintah selama ini tidak pernah mengungkapkan perincian biaya produksi minyak Indonesia dan hanya mengatakan biaya keekonomian minyak Indonesia adalah 8.300 rupiah per liter.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, harga produksi premium 6.976 rupiah per liter, sementara harga keekonomiannya jika ditambah dengan pajak, 8.022 rupiah per liter. Hitungan tersebut berdasarkan alpha BBM 663 rupiah per liter, ICP 105 dollar AS per barel, dan nilai tukar 9.000 per dollar AS. aan/fan/fia/lex/yun/WP (sumber) sebuah artikel sebagai bahan pemikiran:

Quote:

Kenaikan Harga BBM, Jalan Sistematis Miskinkan Petani
SINAR HARAPAN :: 13 Maret 2012
Author : Achmad Ya’kub
Bagi petani, kenaikan harga BBM artinya juga kenaikan biaya produksi.

Rencana kenaikan harga BBM kembali digulirkan pemerintah tahun ini, setelah empat tahun lalu pemerintah menaikkan harga BBM. Jika kita hitung-hitung akumulasi kenaikan harga BBM selama periode kepemimpinan SBY telah mencapai 200 persen, kenaikan yang sangat fantastis. Tidak bisa dibayangkan betapa makin berat beban masyarakat jika awal April ini harga BBM kembali dinaikkan.

Alasan yang mengada-ada dari pemerintah, misalnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan bahwa ini merupakan langkah menuju Indonesia bebas subsidi BBM pada 2014, dengan alasan bahwa dengan harga mahal maka orang akan “terpaksa” menghemat BBM (www.bphmigas.go.id). Menko Perekonomian Hatta Rajasa bahkan berani mengatakan bahwa kenaikan harga BBM ini tidak akan merugikan masyarakat, bahkan subsidi yang diberikan untuk BBM ini bisa dialihkan untuk kepentingan masyarakat tidak mampu. Namun, apakah memang benar demikian?

Penghapusan subsidi BBM ini sejalan dengan kepentingan modal internasional dalam mendorong agenda liberalisasi sektor energi di Indonesia. Kebijakan ini ditujukan untuk mendominasi sektor energi nasional dari hulu ke hilir. Dalam rangka itu, sudah sejak jauh-jauh hari pula, melalui penerbitan UU No 22/2001 tentang minyak dan gas bumi, pemerintah berupaya agar harga BBM secara legal diserahkan ke mekanisme pasar. Artinya kebijakan menaikkan harga BBM bukan sekadar merespons situasi ekonomi global. Namun, tidak lepas dari sistem ekonomi neoliberal di mana di seluruh sendi kehidupan masyarakat akan diliberalisasi dan diprivatisasi untuk memenuhi kebutuhan mekanisme pasar. Walau akhirnya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa kebijakan di atas bertentangan dengan Konstitusi UUD 1945, namun dalam praktiknya pemerintah tidak melaksanakan keputusan MK ini.

Alasan pengguna BBM adalah orang kaya terbalik dalam logika data dari Susenas BPS yang menunjukkan bahwa 65 persen bensin ternyata dikonsumsi oleh masyarakat kelompok miskin dan menengah bawah (pengeluaran per kapita < US$ 4). Termasuk di dalamnya (29 persen) dikonsumsi oleh kelompok miskin (pengeluaran per kapita < US$ 2). Sementara itu, kelompok rumah tangga menengah atas dan kaya, atau rumah tangga dengan pengeluaran US$ 40 ke atas hanya mengonsumsi 8 persen dari seluruh bensin.

Dampak Langsung

Bagi petani, kenaikan harga BBM artinya juga kenaikan biaya produksi. Bagi petani kecil atau buruh tani setidaknya biaya produksi selain benih dan pupuk juga meliputi harga sewa tanah, sewa traktor dan pompa air, demikian juga pengolahan hasil panen seperti usaha penggilingan padi dan ongkos angkut atau transportasi. Misalnya, sebuah traktor tangan berkekuatan 8.5 PK membutuhkan solar ±18 liter/ha sekitar Rp 81.000 untuk pengolahan lahan sampai siap tanam yang memerlukan waktu ± 18 jam. Saat ini rata-rata sewa traktor antara Rp 400.000 hingga Rp 500.000 per hektare. Belum lagi bagi petani penyewa bisa dipastikan sewa tanah akan naik. Pengalaman di tahun 2008, sewa tanah di Cirebon Jawa Barat naik 100 persen, yaitu dari Rp 5 juta/ha/tahun menjadi Rp 10 juta/ha/tahun. Artinya semua kenaikan ini akan dibebankan kepada petani, seperti yang sudah terjadi sebelumnya di tahun 2008.

Penulis adalah Ketua Dept.
Kajian Strategi Nasional Serikat
Petani Indonesia (SPI). (sumber)


Kesimpulan
1. benarkah pemerintah mensubsidi hingga Rp 4500 per liter bbm?
– tidak benar, karena pada kenyataannya tidak sepenuhnya alokasi bbm bersubsidi dilakukan melalui impor
– benar, karena pemerintah menyatakan begitu

2. yang dimaksud dengan bbm bersubsidi adalah premium dan juga solar serta minyak tanah
3. semoga Tuhan mengampuni orang-orang yang berdosa

sebagai penutup saya lampirkan tulisan pak ichsanuddin noorsy, sebagai bahan pemikiran:

 

Salah Makna Subsidi BBM
Senin, 9 Januari 2012 – 11:18 wib

Tidak enak rasanya melihat prediksi menjadi kenyataan.

Sejak bahan bakar minyak (BBM) dinaikkan pada Mei 2005 disertai dengan suap politik melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT), yang sekarang menjadi Program Keluarga Harapan (PKH), hingga diskusi di Universitas Trisakti dengan mitra pembicara lain Emil Salim, KetuaWantimpres, Indonesian Mining Association, pejabat Kementerian ESDM) pada Desember 2011, saya tetap menyatakan, pencabutan subsidi BBM bukan sekadar Indonesia menjadi net importer.

Yang terpenting dari rencana itu adalah bagian dari desakan IMF, USAID, Bank Dunia, ADB, dan OECD agar Indonesia segera mencabut subsidi BBM. Prediksi saya adalah, harga BBM pasti sesuai dengan harga pasar dan itu berarti hapus subsidinya.

Soal pencabutan subsidi ini, berkat penelitian Bank Dunia, pejabat Indonesia, politisi DPR, teknokrat, dan akademisi sepakat bahwa subsidi BBM salah sasaran, yakni dinikmati oleh orang kaya.

Siapa orang kaya? Mereka yang punya mobil, tidak peduli apakah mobil murahan dengan membeli secara kredit atau mobil mewah yang diimpor secara utuh (completely build up). Lalu siapa orang miskin? Mereka yang mobilitasnya menggunakan angkutan umum.

Uraian di atas membuktikan adanya empat masalah dalam soal BBM, yaitu pengertian subsidi dalam pengelolaan energi, industri automotif dan keuangan, serta moda transportasi. Sejak dulu saya memahami bahwa pengertian subsidi yang disampaikan “orang-orang hebat” itu adalah harga pasar dikurangi dengan harga yang ditetapkan pemerintah.

Pengertian ini bersumber dari manajemen produksi dan akuntansi. Kata kuncinya pada harga yang dibentuk dari biaya-biaya yang dikeluarkan. Di mana kita bisa menemukan kata harga pasar dalam regulasi di Indonesia? Kita tidak akan menemukannya karena para pejabat tinggi, birokrat, dan teknokrat itu mengganti harga pasar dengan istilah harga keekonomian.

Pragmatisme

Dalam diskusi saya dengan berbagai kalangan birokrat eselon II atau I, bahkan dengan Menteri ESDM yang waktu itu dijabat Purnomo Yusgiantoro, saya bertanya, apa yang mereka maksud dengan harga dan harga keekonomian dalam masalah energi? Dalam kesempatan yang beda, dengan waktu dan tempat yang juga berbeda, mereka memahami harga dalam pengertian teknis belaka.

Kalau menyangkut barang yang umum diperdagangkan, pengertian teknis itu, sepanjang tidak bermuatan serakah, bisa diterima. Tapi soalnya adalah BBM bukanlah barang komersial biasa.

Departemen Energi AS pernah menegaskan bahwa energi adalah daya dan darah kehidupan dan karenanya mereka sangat risau dengan ketergantungan pasokan asing. Di Indonesia, soal energi adalah soal hajat hidup orang banyak sebagaimana diatur Pasal 33 UUD 1945. Nah, begitu bicara Pasal 33 UUD 1945, nyaris semua pejabat, teknokrat, dan birokrat bersikap sama: lebih baik kita bicara yang praktis-praktis saja.

Saya sangat heran mendengar jawaban mereka. Kenapa? Karena rupanya sumpah jabatan sesuai dengan Pasal 9 UUD 1945 cuma diucapkan saja tanpa berkewajiban menjalankannya.

Sementara, menurut Stiglitz saat berdiskusi dengan Boediono dan para ekonom dari ISEI di Jakarta tiga tahun lalu, sikap praktis itu juga menunjukkan filosofi yang mereka anut dan laksanakan, yakni pragmatisme.

Padahal, upaya menerapkan, bahkan menegakkan, ekonomi konstitusi, termasuk menjalankan Pasal 33 UUD 1945, bukan melulu soal praktis, tapi bagaimana mengelola sumber daya energi yang Indonesia kuasai bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Perintah konstitusi ini justru melahirkan pertanyaan, apakah dengan menerapkan harga keekonomian pada BBM lantas berdampak pada kemakmuran rakyat Indonesia menjadi meningkat? Bukankah melepas harga BBM menurut harga pasar sama dengan memberi kemakmuran pada industri kartel perminyakan?

Akar Masalah

Di sini muncul masalah apakah sumber daya BBM memenuhi kebutuhan domestik sebesar 1,2 juta barel per hari? Jika tidak, bagaimana memadu harga antara BBM yang kita hasilkan sendiri dengan BBM impor? Pertanyaan ini harus dijawab dengan struktur produksi BBM dan struktur konsumsi disertai biaya masing-masing.

Untuk menjawab pertanyaan ini, pemerintah hanya menegaskan bahwa pada 2011 konsumsi BBM bersubsidi mencapai 40,49 juta kiloliter. Jumlah ini pasti bertambah pada 2012 karena penjualan mobil tahun 2012 diduga mendekati satu juta unit.

Hubungan produksi, termasuk impor BBM ini,dengan konsumsinya menunjukkan tidak mungkin membahas subsidi BBM tanpa mengkaji sistem kontrak produksi di hulu, industri hilir energi, sistem moda transportasi publik, industri keuangan dan industri automotif.

Saya tidak bermaksud menyulitkan pembahasan. Tapi hanya dengan mengatakan kita net importer energi sebenarnya tidak menunjukkan good governance. Itu juga menunjukkan tidak patuh atas perintah konstitusi.

Lalu semuanya berteriak, subsidi BBM di APBN membengkak. Daripada dibakar percuma,lebih baik diberikan kepada yang berhak, yakni orang miskin.Kenapa mereka tidak berteriak bahwa pinjaman program dan proyek lebih menggerus APBN dibandingkan dengan subsidi energi dan pangan? Sudah lebih dari jari tangan saya menyampaikan perbandingan subsidi itu di hadapan orang-orang cerdas dan hebat. Mereka hanya diam, tidak membantah.Tapi tetap saja berteriak, subsidi BBM salah sasaran. Ini bukti kekerasan simbolik sudah terjadi.

Jika mereka bilang akan terjadi penghematan belanja sekira Rp50 triliun, mereka lupa bahwa penghematan itu berarti biaya bagi masyarakat dan belanja itu berarti keuntungan bagi asing serta inflasi. Lalu apakah uraian di atas menunjukkan lingkaran setan kebijakan publik?

Jawabannya, tidak! Suatu kebijakan publik pasti bermakna sebagai hukum besi, terlepas apakah kebijakan itu baik, benar atau tepat waktu atau tidak. Suatu kebijakan ekonomi selalu bermakna, siapa yang sesungguhnya lebih diuntungkan. Dalam perspektif ini sejak 4 September 2008 saya mengusulkan renegosiasi kontrak.

Bahkan sejak 2006 saya mengusulkan dibangunnya kilang minyak 300 ribu ribu barel dan satu juta kiloliter tangki penyimpanan. Usul saya akan meningkatkan ketahanan energi dari 21 hari menjadi 29 hari. Sisi lain, saya mengusulkan pembangunan infrastruktur kereta api dan industri pelayaran dan pelabuhan, bukan pembangunan jalan tol, termasuk bagaimana pengaturan industri automotif.

Tapi mereka lebih berkuasa ketimbang saya yang hanya mantan anggota DPR atau mantan staf khusus menteri atau sekadar narasumber kementerian dan lembaga pemerintahan. Mereka lupa, kebijakan ini justru merupakan sumber kegaduhan utama. Maka salah makna subsidi BBM adalah salah langkah penegakan konstitusi.

DR ICHSANUDDIN NOORSY
Ekonom, Deklarator Asosiasi Ekonomi-Politik Indonesia (AEPI) (sumber)

 


From: suryana <gsuryana@indo.net.id>
To: GELORA45@yahoogroups.com
Sent: Tuesday, March 27, 2012 5:00 PM
Subject: Re: [GELORA45] Mengapa BBM harus naik.

 

 

 

Singapore diatas Rp 10.000,- bila tidak salah sekitar 13 ribuan.

Hal ini yg membuat Indonesia meng import ikan, karena kapal pancingnya bukan dipakai mancing malah dipakai jualan solar :o(

—– Original Message —–

From: liman PAP

To: GELORA45@yahoogroups.com

Sent: Tuesday, March 27, 2012 4:25 PM

Subject: Re: [GELORA45] Mengapa BBM harus naik.

 

Perbandingan harga premium di Asia Tenggara

1. RI            – Rp 4.500 ,-

2. Malaysia – Rp. 7.000,-

3. Vietnam – Rp. 10.000,-

4. Thailand – Rp. 12.000

5. Singapura – Rp…….


From: suryana <gsuryana@indo.net.id>
To: tionghoa-net@yahoogroups.com
Cc: proletar@yahoogroups.com; GELORA_In <GELORA45@yahoogroups.com>; kota-bogor@yahoogroups.com
Sent: Tuesday, March 27, 2012 3:50 PM
Subject: [GELORA45] Mengapa BBM harus naik.

 

 

Terlalu komplek bila dilakukan analisa bahwa BBM tidak boleh naik, maupun
harus naik.

Hanya bila kita renungkan dengan pikiran jernih, siapapun penguasa Indonesia
tidak akan ada yg bersedia menaikan harga BBM dengan alasan apapun, karena
menaikan harga BBM bukanlah tindakan bijak.

Bila sampai penguasa memaksa terjadinya kenaikan BBM, tentunya sudah
berdasarkan banyak asumsi dan masukan dari para penasihat, mentri terkait
sampai dengan masukan dari kalangan pengusaha yg nota bene paling terpukul
dengan kenaikan BBM.

Bila memang kenaikan BBM merugikan masyarakat Indonesia, tentunya para
pengusaha akan mengerahkan para buruh buruh di semua wilayah industri di
Indonesia utk ber demo, demikian juga bila para penasihat dan para mentri
terkait akan mundur teratur karena bisa merusak karier politik yg sudah di
dapat nya.

KKG sebagai salah satu tokoh yg selalu bicara keras utk masalah kenaikan BBM
bukan sekali ini saja, melainkan di jaman Mbak Mega berkuasa pun berteriak,
sayang teriakannya hanya seorang diri.
Bila berteriak seorang diri sedang yg lainnya tidak ikut teriak tentunya ada
sesuatu dibalik kenaikan BBM, dan apakah ketika KKG berteriak para teman
seperjuangan di PDI-Perjuangan sejak 1992 an hanya diam dan nunut saja ?,
apa karena teman seperjuangannya orang ” bodoh ” semisal Laks Soekardi, Theo
F Thoemeon, Permadi dan lainnya ?

BBM utk negara Indonesia termasuk hasil produksi yg sangat vital, dan bila
sampai membuat sengsara masyarakat Indonesia, maka di era Soeharto pun sudah
akan kena dampaknya.
Padahal di era Soeharto nilai Rp dibandingkan dengan US$ termasuk kuat
karena system peg yg diberlakukan oleh pemerintahan Soeharto.
Dan kenaikan BBM pun masih tetap terjadi, apakah Soeharto dan para
penasihatnya juga termasuk bodoh ?.

Siapa yg paling dirugikan bila BBM tidak naik ?…….
Jujur saja yg paling dirugikan tetap rakyat kecil, karena APBN-P akan
membengkak, tentunya diluar pengeluaran didalam APBN utk keperluan yg tidak
jelas semisal pembelian pesawat, renovasi wc ( jadi inget beruk lagi ) DPR,
dan kenaikan BBM sudah di setujui oleh DPR, apakah DPR nya yg di isi oleh
orang orang yg tidak paham mengenai BBM ?.
Bila memang tidak paham, maka seharusnya demo di tuju kan hanya ke DPR
karena di DPR lah rakyat sudah mewakilkan suaranya.
Mengapa disaat seperti saat ini malah pemerintah yg dijadikan target ?,
sedang para wakil rakyat ( wakli rakyat saja sudah berdasi dan berkendaraan
mewah, bgmn dengan rakyatnya yah ), sorak sorai tepuk tangan.

Yg menyedihkan mengapa partai nya Mbak Mega ikut ikut an memakai pola
parlemen jalanan ?, dan ketika mBak Mega minta tidak melakukan demo tanpa
atribut partai malah tidak di gubris, siapa yg bermain ?, dan utk tujuan apa
sampai kader PDI-Perjuangan ikut demo dengan atribut partai dan seruan Ketua
Umum tidak didengar ? ( jelas terlambat didengar karena issue demo didukung
Ketum sudah keluar duluan ).

Siapa yg bermain ?, siapa yg bermain pula utk para buruh yg ikut berdemo ?

Silahkan renungkan.

Di Malaysia, Bensin Enggak Naik Pak, Tetap RM1.9 Perliternya

 

Di Malaysia, Bensin Enggak Naik Pak, Tetap RM1.9 Perliternya

Penasaran juga kepingin tahu di Malaysia harga jual bensin bersubsidi bakal naik juga enggak ya atau malah sudah naik?

Kemarin pagi saya e-mail teman di Kuala Lumpur karena di koran koran online malaysia yang saya baca beberapa hari sejak ribut ribut harga jual bensi bersubsidi akan naik, ternyata tidak ada sama sekali berita jika harga jual bbm di malaysia “bensin bersubsidi” bakalan naik. Apakah karena  di malaysia dekat pemilu ( pilihan raya  ) yang kabarnya akan dilaksanakan tahun ini, bisa jadi.

Kemarin sore diperoleh jawaban, harga jual bensin Ron 95 tetap pak, RM 1.9  per-liternya enggak naik, teman di Kuala Lumpur memberti tahu.

Sama dengan keadaan di Indonesia, di  Malaysia beberapa tahun lalu ketika harga minyak mentah dunia melambung naik sampai diatas 100 USD per-barel, malaysia juga menaikkan harga jual eceran bensin bersubsidi menjadi RM.2,6 kurang lebihnya Rp.7.120 per-liternya

Kemudian ketika harga minyak mentah turun kembali dibawah harga 100 USD per-barelnya, pemerintah malaysia menurunkan harga jual eceren bensin bersubsidi sebanyak tiga kali masing masing 20 sen, sehingga harga jual bersin bersubsidi menjadi RM1.9. setara dengan Rp. 5.130 (jika kurs 1 ringgit sama dengan Rp. 2700) yang berlaku hingga hari ini.

Bedanya bensin bersubsidi di Indonesia dan di malaysia, jika di Indonesia dengan kadar Ron 85 maka yang dijual di Malaysia adalah kadar Ron 95 ( ada yang mengatakan setara dengan Pertamax , cuma Pertamax Ron 95 ditambah campuran tertentu )

Jika dulu harga bensin bersubdi di Indonesia turun sebanyak 3 kali masing masing Rp.500 sehingga menjadi Rp. 4.500, maka di Malaysia juga masing masing turun 3 kali sebanyak 20 sen –  setara dengan Rp. 540 rupiah ( jika kurs  ringgit  ke rupiah sama dengan Rp.2700 )

Malaysia kabarnya juga sama dengan Indonesia, negara produsen minyak yang juga meng-impor minyak untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Bensin dengan kadar R0n 97 di malaysia dijual eceran mengikuti harga pasar yang bisa berubah ubah setiap saat.

Bensin bersubsidi Ron 95 di Malaysia hanya dijual untuk kendaraan plat polisi dan kebutuhan lain dalam negeri saja, untuk semua kendaraan dengan nomor plat asing seperti Singapura dan Thailand terutama di wilayah perbatasan dengan Malaysia hanya diperbolahkan membeli Ron 97.

Saya melihat harga jual bensin di pompa bensin Shell dan Petronas yang banyak di Jakarta untuk Ron 95 dijual berkisar antara Rp. 8000 sd Rp. 8500 per-liter, yang di Malaysia semua pompa bensin menjual dengan harga RM 1.9 ( kurang lebihnya sama dengan Rp. 5.130 ) itu.

Mungkin ini bisa menjadi bahan pertimbangan perlu naik atau tidaknya harga jual bensin bersubsidi di Indonesia yang sekarang sedang dibahas kemungkinannya oleh Pemerintah dan DPR RI. Pemerintah telah mengusulkan kepada DPR RI untuk dinaikan lagi, kembali ke harga yang pernah dijual sebelumnya yaitu Rp. 6000, naik sebesar Rp. 1500 perliternya

http://regional.kompasiana.com/2012/03/25/di-malaysia-besin-enggak-naik-pak-tetap-rm19-perliternya/


Note : … Harga jual bensin di pompa bensin Shell dan Petronas yang banyak di Jakarta untuk Ron 95 dijual berkisar antara Rp. 8000 sd Rp. 8500 per-liter, yang di Malaysia semua pompa bensin menjual dengan harga RM 1.9 ( kurang lebihnya sama dengan Rp. 5.130 ) itu …. artinya jika Premium (RON88) jadi naik sebesar Rp 6000,-, di Malaysia menjual bensin dengan Kualitas Pertamax (RON 95) lebih murah, karena malaysia tidak menjual bensin jenis premium (RON88), jadi pemerintah tidak jujur dalam hal ini, Seharusnya sebelum menaikkan BBM, SBY harus transparan dengan HPP BBM saat ini. Ada yg tau HPP BBM saat ini? (Yang dimaksudkan hpp adalah harga riel yang dihasilkan pertamina bukan harga internasional  – Ini yg tidak pernah dipublish oleh pertamina), Selanjutnya Hal kedua yg dilakukan adalah audit pemakaian bbm, Berapa banyak bbm yg dipakai dan siapa aja penggunanya ?

__._,_.___

Mengapa Ada Darah Dayak di Madagaskar?

 

http://epaper.tempo.co/PUBLICATIONS/KT/KT/2012/03/26/ArticleHtmls/Mengapa-Ada-Darah-Dayak-di-Madagaskar-26032012013013.shtml?Mode=0

 

 

Mengapa Ada Darah Dayak di Madagaskar?

 

 

Etnis Malagasi yang kini menempati Madagaskar ternyata berasal dari rahim 30 perempuan yang terdampar di daerah itu pada 1.200 tahun lalu. Di antara 30 perempuan itu, 28 perempuan di antaranya berasal dari Indonesia.

Murray Cox, peneliti genetika dari Massey University, Selandia Baru, tertarik dengan penelitian yang menyatakan bahwa darah Dayak mengalir di tubuh penduduk Madagaskar. Disebutkan satu milenium lampau sekelompok etnis asli Kalimantan berlayar menggunakan perahu di Samudra Hindia. Kencangnya ombak di perairan luas ini mendorong perahu hingga terdampar di Madagaskar yang tak berpenghuni.

Kelompok yang terdampar tersebut kemudian membuka lahan di dataran tinggi untuk dijadikan permukiman dan sawah. “Kami berbicara mengenai satu budaya yang berpindah tempat melintasi Samudera Hindia,“ katanya kepada LiveScience.

Bukti etnis Dayak sebagai pemukim pertama Madagaskar kini masih terawetkan pada tiga suku yang berdiam di dataran tinggi, yaitu Merina, Sihanaka, dan Betsileo. Ketiganya masih berkomunikasi menggunakan bahasa yang mirip dengan bahasa Barito yang banyak dipakai di Kalimantan bagian selatan.

Pertanyaan yang masih tersisa di benak peneliti ini adalah seperti apa kontribusi genetik pemukim pertama ini terhadap penduduk Madagaskar saat ini. Untuk mengetahuinya, dia mempelajari gen yang didapat dari mitokondria 300 penduduk Madagaskar dan 3.000 penduduk Indonesia.

Pemilihan mitokondria disebabkan dapur energi pada sel ini menyimpan gen yang diturunkan oleh ibu. Sampel gen memperlihatkan kemiripan antara genom orang Indonesia dan Madagaskar.

Pekerjaan berikutnya adalah mengetahui kapan dan bagaimana etnis dari Indonesia sampai di pulau tersebut. Simulasi komputer digunakan untuk menelusuri silsilah genetik manusia Madagaskar yang hidup saat ini hingga ke masa lalu.

Hasilnya memperlihatkan bahwa penduduk Madagaskar saat ini terhubung dengan 30 perempuan. Perempuan-perempuan ini diperkirakan menjadi pemukim pertama sekitar 1.200 tahun lalu, yaitu 28 perempuan Indonesia dan dua lainnya dari Afrika.

Dari hasil penelitian ini, Murray yakin populasi etnis Dayak yang terdampar segera berkembang dengan pesat dan menguasai pulau tersebut.
Diperkirakan kelompok besar sudah tercipta dalam beberapa generasi saja.

ANTON WILLIAM

The Un-Unitary State of Indonesia

The Un-Unitary State of Indonesia

March 26, 2012 | by Naufal Fileindi

A Sharia law official caning a man convicted of unlawful contact between unmarried man and woman  in Jantho, Aceh province, in April 8. Aceh adopted a form of Shariah law in 2001 as part of the regional autonomy offered to help quell separatist sentiment. Amnesty International recently argued that caning violates the UN Convention against Torture, which Indonesia ratified in 1998, and urged Indonesia to bring Aceh’s bylaws in line with international and national human rights laws and standards. (AP Photo/Heri Juanda) A Sharia law official caning a man convicted of unlawful contact between unmarried man and woman in Jantho, Aceh province, in April 8. Aceh adopted a form of Shariah law in 2001 as part of the regional autonomy offered to help quell separatist sentiment. Amnesty International recently argued that caning violates the UN Convention against Torture, which Indonesia ratified in 1998, and urged Indonesia to bring Aceh’s bylaws in line with international and national human rights laws and standards. (AP Photo/Heri Juanda)

 

I’m willing to bet my iPhone 4S that 60 percent of you, the laymen, don’t know the kinds and hierarchy of trial courts that govern this country. It’s nothing to be ashamed of. Prior to entering law school, I was also oblivious to such nuances.

I’m also betting that 70 percent of you don’t know the types of laws that bind our lives. Not to worry here either, because before I entered law school, I thought that lawyers were deceitful thugs in suits.

Another thing that I’d like to bet on is the possibility that 80 percent of you don’t know that people in the territory that is now called Indonesia were once legally divided into three classes of society: Europeans, far-Easterners and indigenous. Well, not everybody has read Pramoedya’s “Bumi Manusia” (“This Earth of Mankind”), after all.

I won’t bet on this, but I’m pretty sure that the majority of you don’t realize that we are still legally discriminated against. It’s true, the law has discrimination written into it.

The reason I’m saying this is because our State is a so-called Unitary State. There are several theories as to why the State is this way, but I won’t dwell too much on the political reasonings behind it. What I’d like to point out is the term “Unitary State” is pointless if there isn’t any unity in the law. Not buying it?

Let’s say you’re an Indonesian citizen who happens to be a Muslim with two siblings. Your father has just passed away, leaving your mother, you, your siblings and his parents behind without leaving a will. As a Muslim, I was taught that once we are dead, our inheritance must be distributed as soon as possible among those who deserve it. The next question will be: What law do you use to distribute the heritage? Shariah? Civil law?

Of course the logical way to settle the issue is by conducting a choice of law — but wouldn’t we be spared the time if there were only one law binding us with regards to inheritance?

Here’s another example: Ever heard of the Religious Court (Pengadilan Agama)? One might think that the court deals with religious cases brought by Indonesians. Surprise, surprise, it only takes care of Muslims’ domestic errands. Non-Muslims must go to a District Court (Pengadilan Negeri) or the registration office to file for divorce.

Ask any second-year law student how many laws there are in Indonesia. There’s the “national law,” religious laws, traditional law, and Aceh’s Shariah. Ah, another case of our un-Unitary State!

How come Aceh can use its own laws? Why can’t Aceh just conform to Indonesian law like the rest of our other law-abiding provinces? I know it’s a political compromise, but it shatters the whole concept of a Unitary State, yes?

From the beginning, this State was a State of compromise. Even the ideology was a compromised one, to cater to the needs of every variable in the then-East Indies. Compromising won’t get us anywhere. It’s time to take a stand and say, “The heck with compromise!” Or would we like to compromise on the notion?

So much for the so-called Bhinneka Tunggal Ika, eh?

Defense and dialogue in Southeast Asia

 

http://www.atimes.com/atimes/Southeast_Asia/NC27Ae03.html
Mar 27, 2012
Defense and dialogue in Southeast Asia
By Donald K Emmerson

JAKARTA – “Diplomacy” and “debate” share the same first letter but they refer to very different concepts. The same could be said of what “defense” and “dialogue” turned out to mean in the just-concluded Jakarta International Defense Dialogue 2012 convened in Indonesia’s capital city from March 21 to 23.

JIDD 2012, attended by an estimated 1,500 delegates from 37 different countries, was the product of collaboration between two sorts of people: military professionals in Indonesia’s armed forces and its defense ministry on the one hand, and classroom specialists in the Indonesian Defense University (IDU) on the other. The latter were teachers and students more accustomed to discussion than deterrence.

As stated by IDU’s rector Syarifudin Tippe, the main theme of JIDD 2012 seemed well suited to a meeting of military and civilian minds. Military Operations Other Than War (MOOTW) neatly bridged the gap: if the battlefield-savvy officers knew about military operations, the classroom-trained analysts were comfortable thinking about activities other than war. But as the officials spoke at unrestricted length in defense of their respective governments, the time for dialogue with the analysts ran out.

Presumably delegates took constructive advantage of the opportunity for bilateral meetings and corridor chats on the margins of the main event. The booths in an adjacent Asia-Pacific Security and Defense Expo showcased the weapons and other products of Indonesia’s defense industry for would-be buyers and investors from other countries. JIDD 2012 both illustrated and augmented Indonesia’s rising profile in global affairs. [1]

Yet the effort to achieve creative synergy between soldiers and scholars fell short as diplomacy pre-empted debate. On the conference program, officials vastly outnumbered academics, think-tankers and private sector representatives. While scholars don’t always speak truth to power, there were few opportunities to explore and critique what officials said during their presentations.

Too many official speakers spent too much time abstractly stressing the cliched need for international cooperation. Too few delved into the granular details of how such cooperation should be structured and focused to achieve concrete results. At times it seemed as if “confidence building” had become an end in itself.

In this dispiriting context, former Philippine president Fidel Ramos woke up the proceedings by asking the delegates inside the vast plenary hall of the Jakarta Convention Center to shake their neighbors’ hands. This was done, albeit laughingly to conceal embarrassment. But when Ramos went further to ask the delegates to kiss one another, delegates kept their distances. The former defense secretary could have used the joke to explore and exemplify in specific terms, using actual cases, the real limits of friendly exhortation and the actual methods of constructive cooperation. Instead he pulled what could have been his punch.

Singapore’s counter-terrorism expert Rohan Gunaratna recounted in impressive detail the recent history of jihadist violence in Southeast Asia, but he did not go beyond arguing that such violence was still a threat. Nor did he convey and assess the specifics of what could be done to contain or reduce the threat.

Significantly, there was no time left over between speeches for anyone to answer that key operational question, despite its location precisely in the overlap between policy decisions and scholarly analyses that the “defense dialogue” seemed so clearly designed to explore.

Had the policy question been dealt with, JIDD 2012 might have grappled with an especially debatable implication of its very theme: that non-traditional challenges to security such as extremist violence and cyber crime are best handled through explicitly military operations other than war – the “M” in MOOTW – rather than by civilian institutions and initiatives involving the police and the public but not the armed forces.

Striking in this context is the argument made by counter-terrorism analyst Sidney Jones in the current issue of Indonesia’s new world affairs journal Strategic Review:

Since 2009, there has been a concerted effort by the Indonesian government to give the country’s Armed Forces, or Tentara Nasional Indonesia (TNI), a larger role in counter-terrorism. This is not a good idea. However logical it may seem on the surface, the TNI is now almost 10 years out of date in understanding the nature of the terrorist threat. It prides itself on operational readiness, but it is readiness to confront a theoretical enemy. Without specialized knowledge of how extremist groups function in Indonesia today, the TNI’s involvement will bring no added value to the fight against terrorism: it is more likely to bring confusion, competition and duplication of effort.

Without criticizing the TNI, Tito Karnavian, a high official in Indonesia’s National Counter Terrorism Agency, gave a refreshingly prescriptive presentation at the intersection of public policy and academic analysis. But the larger issue – specifically what military operations short of warfare might be appropriate in meeting which specific non-traditional threats to security – not receive the attention it deserved.

For two reasons, the JIDD 2012 came up short in meeting its stated objectives. First, the conference was explicitly tasked to consider MOOTW in the context of a democracy in which the armed forces are meant to be subordinate to civilian leadership and institutions. Viewed in that context, the issue of military “mission creep” is not an academic matter. It is a proper concern of analysts and policy makers alike, precisely the constituencies that the conference was meant to feature and serve.

Second and finally, the series of annual Defense Dialogues, of which JIDD 2012 was the second, can be interpreted as a bid by Indonesia to indigenize security policy discourse in Southeast Asia: to develop an attractive supplement, or even an alternative, to the near-monopoly enjoyed by the Shangri-La Dialogue that has been organized annually since 2002 in Singapore by the International Institute for Strategic Studies headquartered in London. A parallel Southeast Asian initiative to discuss security policy is the Malaysia-based Putrajaya Forum, an annual event first convened in 2010.

The Shangri-La Dialogue continues to call itself “the key regional forum for discussing important defense and security concerns.” [2] Will the JIDD or the Putrajaya Forum succeed to the point of challenging that claim? With that question in mind, observers will be comparing the recent JIDD in Jakarta with the upcoming Putrajaya Forum in Kuala Lumpur on April 17-19 and the subsequent Shangri-La Dialogue in Singapore on June 1-3. [3]
Whether the Shangri-La Dialogue’s centrality will be dislodged or not will depend on many contingencies, including the willingness of China and other major players to bestow prestige on this or that venue by sending its top leaders to attend. Its Western provenance and management could prove to be a liability of the Shangri-La Dialogue as it tries to maintain its reputation in Southeast Asia.

Yet the Shangri-La formula has much to recommend it: High-ranking officials are allowed to say whatever they predictably wish to say. But they are also exposed to direct and lively interrogation from the floor by scholars and journalists who pose the probing questions that the officials in the audience are thinking of but do not dare to ask, and are secretly happy that someone else has.

The 2013 JIDD will focus on cyber security. It will be up to the younger generation of policy scholars from Indonesia and other countries, working with the Indonesian defense establishment, to make sure that the discussion goes beyond acknowledging a general need to cooperate in stemming crime and sabotage in cyberspace.

Rather they will need to propose and debate specific and creative answers to the question asked by Vladimir Lenin in a different context more than a century ago: What is to be done? If that happens, a real dialogue about defense will enable Indonesia’s experiment to live up to the D’s in its name.

Notes
1. For more on this subject, see the chapters in Anthony Reid, ed, Indonesia Rising: The Repositioning of Asia’s Third Giant (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2012), including my own, “Is Indonesia Rising? It Depends,” pp. 49-76.
2. See here.
3. Other Southeast Asian initiatives, narrower in scope, include the Network of ASEAN Defense and Security Institutes (NADI), reportedly scheduled to meet in the third week of April in Siem Reap, Cambodia.

Donald K Emmerson heads the Southeast Asia Forum at Stanford University. His latest publication is “Southeast Asia: Minding the Gap between Democracy and Governance,” Journal of Democracy (April 2012).

Kontroversi Kenaikan Harga BBM

Kamis, 22 Mar 2012 – 09:25:50 WIBKomentar : 0

Oleh : Kwik Kian Gie

Pengamat Ekonomi

PENGANTAR

Dalam paparan ini saya memberlakukan penyederhanaan atau simplifikasi dengan maksud untuk memperoleh gambaran yang sangat jelas tentang esensinya saja.

Maka saya mengasumsikan bahwa semua minyak mentah Indonesia dijadikan satu jenis BBM saja, yaitu bensin Premium. Metode ini sering digunakan untuk memperoleh gambaran tentang esensi atau inti permasalahannya. Metode ini dikenal dengan istilah method of decreasing abstraction, terutama kalau dilanjutkan dengan penyempurnaan dengan cara memasukkan semua detil dari data dan kenyataan, yang dikenal dengan istilah putting the flesh on the bones.

Cara perhitungan yang saya lakukan dan dijadikan dasar untuk paparan hari ini ternyata 99% sama dengan perhitungan oleh Pemerintah yang tentunya sangat mendetil dan akurat.

Dengan data dan asumsi yang sama, Pemerintah mencantumkan kelebihan uang tunai sebesar Rp. 96,8 trilyun, dan saya tiba pada kelebihan uang tunai sebesar Rp. 97,955 trilyun.


PERMASALAHAN

Kepada masyarakat diberikan gambaran bahwa  setiap kali harga minyak mentah di pasar internasional meningkat, dengan sendirinya pemerintah harus mengeluarkan uang esktra, dengan istilah “untuk membayar subsidi BBM yang membengkak”.

Harga minyak mentah di pasar internasional selalu meningkat. Sebabnya karena minyak mentah adalah fosil yang tidak terbarui (not renewable). Setiap kali minyak mentah diangkat ke permukaan bumi, persediaan minyak di dalam perut bumi berkurang. Pemakaian (konsumsi) minyak bumi sebagai bahan baku BBM meningkat terus, sehingga permintaan yang meningkat terus berlangsung bersamaan dengan berkurangnya cadangan minyak di dalam perut bumi. Hal ini membuat bahwa permintaan senantiasa meningkat sedangkan berbarengan dengan itu, penawarannya senantiasa menyusut.

Sejak lama para pemimpin dan cendekiawan Indonesia berhasil di “brainwash” dengan sebuah doktrin yang mengatakan : “Semua minyak mentah yang dibutuhkan oleh penduduk Indonesia harus dinilai dengan harga internasional, walaupun kita mempunyai minyak mentah sendiri.” Dengan kata lain, bangsa Indonesia yang mempunyai minyak harus membayar minyak ini dengan harga internasional.

Harga BBM yang dikenakan pada rakyat Indonesia tidak selalu sama dengan ekivalen harga minyak mentahnya. Bilamana harga BBM lebih rendah dibandingkan dengan ekivalen harga minyak mentahnya di pasar internasional, dikatakan bahwa pemerintah merugi, memberi subsidi untuk perbedaan harga ini. Lantas dikatakan bahwa “subsidi” sama dengan uang tunai yang harus dikeluarkan oleh pemerintah, sedangkan pemerintah tidak memilikinya. Maka APBN akan jebol, dan untuk menghindarinya, harga BBM harus dinaikkan.

Pikiran tersebut adalah pikiran yang sesat, ditinjau dari sudut teori kalkulasi harga pokok dengan metode apapun juga. Penyesatannya dapat dituangkan dalam angka-angka sebagai berikut.

Harga bensin premium yang Rp. 4.500 per liter sekarang ini ekivalen dengan harga minyak mentah sebesar US$ 69,50 per barrel. Harga yang berlaku US$ 105 per barrel. Lantas dikatakan bahwa pemerintah merugi US$ 35,50 per barrel. Dalam rupiah, pemerintah merugi sebesar US$ 35,50 x Rp. 9.000 = Rp. 319.500 per barrel. Ini sama dengan Rp. 2009, 43 per liter (Rp. 319.500 : 159). Karena konsumsi BBM Indonesia sebanyak 63 milyar liter per tahun, dikatakan bahwa kerugiannya 63 milyar x Rp. 2009,43 = Rp. 126,59 trilyun per tahun. Maka kalau harga bensin premium dipertahankan sebesar Rp. 4.500 per liter, pemerintah merugi atau memberi subsidi sebesar Rp. 126,59 trilyun. Uang ini tidak dimiliki, sehingga APBN akan jebol.

Pikiran yang didasarkan atas perhitungan di atas sangat menyesatkan, karena sama sekali tidak memperhitunkan kenyataan bahwa bangsa Indonesia memiliki minyak mentah sendiri di dalam perut buminya.

Pengadaan BBM oleh Pertamina berlangsung atas perintah dari Pemerintah. Pertamina diperintahkan untuk mengadakan 63 milyar liter bensin premium setiap tahunnya, yang harus dijual dengan harga Rp. 4.500 per liter. Maka perolehan Pertamina atas hasil penjualan bensin premium sebesar 63.000.000.000 liter x Rp. 4.500 = Rp. 283,5 trilyun.

Pertamina disuruh membeli dari:

Pemerintah               37,7808  milyar  liter    dengan harga  Rp. 5.944/liter    =     Rp. 224,5691tr
Pasar internasional    25,2192  milyar  liter    dengan harga  Rp. 5.944/liter    =     Rp. 149,903 tr

Jumlahnya                63       milyar liter    dengan harga  Rp. 5.944/liter        =     Rp. 374,4721 tr

Biaya LRT                 63       milyar liter @Rp. 566                                               Rp.   35,658 tr

Jumlah Pengeluaran Pertamina                                                                          Rp. 410,13 tr

Hasil Penjualan Pertamina    63 milyar liter @ Rp. 4.500                                        Rp. 283,5 tr

PERTAMINA DEFISIT/TEKOR/KEKURANGAN TUNAI                                                   Rp. 126,63 tr.
=============

Tabel di atas menunjukkan bahwa setelah menurut dengan patuh apa saja yang diperintahkan oleh Pemerintah, Pertamina kekurangan uang tunai sebesar Rp. 126,63 trilyun.

Pemerintah menambal defisit tersebut dengan membayar tunai sebesar Rp. 126,63 trilyun yang katanya membuat jebolnya APBN, karena uang ini tidak dimiliki oleh Pemerintah.

Ini jelas bohong di siang hari bolong. Kita lihat baris paling atas dari Tabel dengan huruf tebal (bold), bahwa Pemerintah menerima hasil penjualan minyak mentah kepada Pertamina sebesar Rp. 224,569 trilyun. Jumlah penerimaan oleh Pemerintah ini tidak pernah disebut-sebut. Yang ditonjol-tonjolkan hanya tekornya Pertamina sebesar Rp. 126,63 trilyun yang harus ditomboki oleh Pemerintah.

Kalau jumlah penerimaan Pemerintah dari Pertamina ini tidak disembunyikan, maka hasilnya adalah:

•    Pemerintah menerima dari Pertamina sejumlah             Rp. 224,569 trilyun

•    Pemerintah menomboki tekornya Pertamina sejumlah    (Rp. 126,63 trilyun)

•    Per saldo Pemerintah kelebihan uang tunai sejumlah     Rp. 97,939 trilyun
===============

TEMPATNYA DALAM APBN

Kalau memang ada kelebihan uang tunai dalam Kas Pemerintah, di mana dapat kita temukan dalam APBN 2012 ?

Di halaman 1 yang saya lampirkan, yaitu yang dirinci ke dalam :

•    Pos “DBH (Dana Bagi Hasil) sejumlah             Rp. 45,3 trilyun
•    Pos “Net Migas” sejumlah                              Rp. 51,5 trilyun

•    Jumlahnya                                                  Rp. 96,8 trilyun
=============

Perbedaan dengan perhitungan saya sejumlah Rp. 1,1 trilyun disebabkan karena Pemerintah menghitungnya dengan data lengkap yang mendetil.

Saya menghitungngya dengan penyederhanaan/simplifikasi guna memperoleh esensi perhitungan bahwa Pemerintah melakukan kehohongan publik. Bedanya toh ternyata sama sekali tidak signifikan, yaitu sebesar Rp. 1,1 trilyun atau 1,14 % saja.

“SUBSIDI” BUKAN PENGELUARAN UANG TUNAI

Dalam pembicaraan tentang BBM, kata “subsidi BBM” yang paling banyak dipakai. Kebanyakan dari elit bangsa kita, baik yang ada di dalam pemerintahan maupun yang di luar mempunyai pengertian yang sama ketika mereka mengucapkan kata “subsidi BBM”.

Ketika mulut mengucapkan dua kata “subsidi BBM”, otaknya mengatakan “perbedaan antara harga minyak mentah internasional dengan harga yang dikenakan kepada bangsa Indonesia.” Ketika mulut mengucapkan “Subsidi bensin premium sebesar Rp. 2.009 per liter”, otaknya berpikir : “Harga minyak mentah USD 105 per barrel setara dengan dengan Rp. 6.509 per liter bensin premium, sedangkan harga bensin premium hanya Rp. 4.500 per liter”.

Mengapa para elit itu berpikir bahwa harga minyak mentah yang milik kita sendiri harus ditentukan oleh mekanisme pasar yang dikoordinasikan oleh NYMEX di New York ?

Karena mereka sudah di brain wash bahwa harga adalah yang berlaku di pasar internasional pada saat mengucapkan harga yang bersangkutan. Maka karena sekarang ini harga minyak mentah yang ditentukan dan diumumkan oleh NYMEX sebesar USD 105 per barrel atau setara dengan bensin premium seharga Rp. 6.509 per liter, dan harga yang diberlakukan untuk bangsa Indonesia sebesar Rp. 4.500 per liter, mereka teriak : “Pemerintah merugi sebesar Rp. 2.009 per liter”. Karena konsumsi bangsa Indonesia sebanyak 63 milyar liter per tahun, maka Pertamina merugi Rp. 126,567 trilyun per tahun.

Selisih ini disebut “subsidi”, dan lebih konyol lagi, karena lantas mengatakan bahwa “subsidi” ini sama dengan uang tunai yang harus dikeluarkan”. Bahwa ini tidak benar telah dijelaskan.

UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI

Pikiran hasil brain washing tersebut berakar dalam UU nomor 22 tahun 2001. Pasal 28 ayat 2 berbunyi : “Harga bahan bakar minyak dan gas bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar”. Ini berarti bahwa rakyat harus membayar minyak yang miliknya sendiri dengan harga yang ditentukan oleh NYMEX di New York. Kalau harganya lebih rendah dikatakan merugi, harus mengeluarkan tunai yang tidak dimiliki dan membuat APBN jebol.

Seperti yang baru saya katakan tadi pikiran seperti itu tidak benar. Yang benar yalah pengeluaran uang tunai untuk pemompaan minyak sampai ke atas muka bumi (lifting) ditambah dengan pengilangan sampai menjadi BBM (refining) ditambah dengan pengangkutan sampai ke pompa-pompa bensin (transporting), seluruhnya sebesar USD 10 per barrel. Dengan kurs yang 1 USD = Rp. 9.000, uang tunai yang dikeluarkan untuk menghasilkan 1 liter premium sebesar Rp. 566.

BAGAIMANA UUD HARUS DITAFSIRKAN TENTANG KEBIJAKAN MINYAK ?

Menurut UUD kita harga BBM tidak boleh ditentukan oleh siapapun juga kecuali oleh hikmah kebijaksanaan yang sesuai dengan kepatutan, daya beli masyarakat dan nilai strategisnya bagi sektor-sektor kehidupan ekonomi lainnya. Mengapa ? Karena BBM termasuk dalam “Barang yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak”.

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Itulah sebabnya Mahkamah Konstitusi menyatakan pasal 28 ayat (2) dari UU nomor 22 tahun 2001 tentang Migas bertentangan dengan UUD RI. Putusannya bernomor 002/PUU-I/2003 yang berbunyi : “Harga bahan bakar minyak dan gas bumi diserahkan pada persaingan usaha yang sehat dan wajar dari Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bertentangan dengan Undang-Undang dasar Republik Indonesia.”

Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 pasal 72 ayat (1)

Brain washing begitu berhasilnya , sehingga Putusan MK ini disikapi dengan Peraturan Pemerintah nomor 36 Tahun 2004. Pasal 72 ayat (1) berbunyi : “Harga bahan bakar minyak dan gas bumi, kecuali gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil, diserahkan pada persaingan usaha yang wajar, sehat dan transparan.”

Ini benar-benar keterlaluan, karena UUD dan MK dilecehkan dengan PP.

Jelas Pemerintah telah berpikir, berucap dan bertinak yang bertentangan dengan UUD kita dalam kebijakannya tentang BBM. Toh tidak ada konsekwensinya apa-apa. Toh Pemerintah akan memberlakukannya dengan merujuk pada Undang-Undang yang telah dinyatakan bertentangan dengan Konstitusi.

APA MAKSUD DAN DAMPAK DARI MEMPERTAHANKAN BERLAKUNYA UU NO. 22 TAHUN 2001 ?

Maksudnya jelas, yaitu supaya mendarah daging pada rakyat Indonesia bahwa mereka harus membayar harga BBM (bensin) dengan harga yang ditentukan oleh NYMEX. Bahkan setiap hari harga BBM harus bergejolak sesuai dengan fluktuasi harga minyak mentah yang diumumkan oleh NYMEX setiap beberapa menit sekali.

Harian Kompas tanggal 17 Mei 2008 memuat pernyataan Menko Boediono (yang sekarang menjabat Wakil Presiden) yang berbunyi : “Pemerintah akan menyamakan harga bahan bakar minyak atau BBM untuk umum di dalam negeri dengan harga minyak di pasar internasional secara bertahap mulai tahun 2008……..dan Pemerintah ingin mengarahkan kebijakan harga BBM pada mekanisme penyesuaian otomatis dengan harga dunia.”

Harian Indopos tanggal 3 Juli 2008 mengutip Presiden SBY yang mengatakan :”Jika harga minyak USD 150 per barrel, subsidi BBM dan listrik yang harus ditanggung APBN Rp. 320 trilyun.” “Kalau (harga minyak) USD 160, gila lagi. Kita akan keluarkan (subsidi) Rp. 254 trilyun hanya untuk BBM.”

Jelas bahwa Presiden SBY sudah teryakinkan bahwa yang dikatakan dengan subsidi memang sama dengan uang tunai yang harus dikeluarkan. Hal yang sama sekali tidak benar, seperti yang diuraikan di atas tadi.

SHELL SUDAH MENJALANKAN HARGA BBM NAIK TURUN OTOMATIS DENGAN NAIK TURUNNYA HARGA MINYAK DI PASAR INTERNASIONAL

Barang siapa membeli bensin dari pompa Shell akan mengalami bahwa harga naik turun. Pada tanggal 18 Maret 2012 harga bensin super Shell Rp. 9.550 per liter.

Harga Rp. 9.550 dikurangi dengan biaya LTR sebesar Rp. 566 = Rp. 8.984 per liter. Dengan kurs 1 USD = Rp. 9.000, harga ini setara dengan harga minyak mentah USD 0,9982 per liter atau USD 159 minyak mentah per barrel. Harga minyak mentah di pasar internasional USD 105 per barrel. Shell mengambil untung dari rakyat Indonesia sebesar USD 54 per barrel atau USD 0,34 per liter,  yang sama dengan Rp. 3.057 per liternya. Ini kalau minyak mentahnya dibeli dari pasar internasional dengan harga USD 105 per barrel. Tetapi kalau minyak mentahnya berasal dari bagiannya dari kontrak bagi hasil, bayangkan berapa untungnya !!

PEMERINTAH BERANGGAPAN BAHWA PENENTUAN HARGA BBM KEPADA RAKYATNYA SENDIRI HARUS SAMA DENGAN YANG DILAKUKAN OLEH SHELL

Sekarang menjadi lebih jelas lagi bahwa Pemerintah merasa dan berpendapat (sadar atau tidak sadar) bahwa Pemerintah harus mengambil untung yang sama besarnya dengan keuntungan yang diraih oleh Shell dari rakyat Indonesia, bukan menutup defisit BBM dalam APBN, karena defisitnya tidak ada. Sebaliknya, yang ada surplus atau kelebihan uang tunai.

BENSIN PERTAMAX DARI PERTAMINA SUDAH MEMBERI UNTUNG SANGAT BESAR KEPADA PERTAMINA

Harga bensin Pertamax Rp. 9.650 per liter. Dikurangi dengan biaya LTR sebesar Rp. 566 menjadi setara dengan harga minyak mentah sebesar Rp. 9.084/liter. Dengan kurs 1 USD = Rp. 9.000, per liternya menjadi USD 1,0093, dan per barrel (x 159) menjadi USD 160,48. Untuk bensin Pertamax, Pertamina sudah mengambil untung sebesar USD 55,48 per barrelnya.

Nampaknya Pemerintah tidak rela kalau untuk bensin premium keuntungannya tidak sebesar ini juga.

MENGAPA RAKYAT MARAH ?

Kita saksikan mulai maraknya demonstrasi menolak kenaikan harga bensin premium. Bukan hanya karena kenaikan yang akan diberlakukan oleh Pemerintah memang sangat memberatkan, tetapi juga karena rakyat dengan cara pikir dan bahasanya sendiri mengerti bahwa yang dikatakan oleh Pemerintah tidak benar.

Banyak yang menanyakan kepada saya : Kita punya minyak di bawah perut bumi kita. Kenapa kok menjadi sedih kalau harganya meningkat ? Orang punya barang yang harganya naik kan seharusnya lebih senang ?

Dalam hal minyak dan bensin, dengan kenaikan harga di pasar internasional bukankah kita harus berkata : “Untunglah kita punyak minyak sendiri, sehingga harus mengimpor sedikit saja.”

ADAKAH NEGARA YANG MENJUAL BENSINNYA ATAS DASAR KEBIJAKANNYA SENDIRI, TIDAK OLEH NYMEX ?

Ada. Fuad Bawazir mengirimkan sms kepada saya dengan data tentang negara-negara yang menjual bensinnya dengan harga yang ditetapkannya sendiri, yaitu :

•    Venezuela       : Rp. 585/liter
•    Turkmenistan  : Rp. 936/liter
•    Nigeria            : Rp. 1.170/liter
•    Iran                : Rp. 1.287/liter
•    Arab Saudi       : Rp. 1.404/liter
•    Lybia               : Rp. 1.636/liter
•    Kuwait              : Rp. 2.457/liter
•    Qatar               : Rp. 2.575/liter
•    Bahrain            : Rp. 3.159/liter
•    Uni Emirat Arab : Rp. 4.300/liter

 KESIMPULAN

Kesimpulan dari paparan kami yalah :

1.    Pemerintah telah melanggar UUD RI

2.    Pemerintah telah mengatakan hal yang tidak benar kepada rakyatnya, karena mengatakan mengeluarkan uang tunai sebesar Rp. 126 tr, sedangkan kenyataannya kelebihan uang tunai sebesar Rp. 97,955 trilyun.

3.    Dengan menaikkan premium menjadi Rp. 6.000 per liter, Pemerintah ingin memperoleh kelebihan yang lebih besar lagi, yaitu sebesar Rp. 192,455 trilyun.

4.    Pertamina sudah mengambil keuntungan besar dari rakyat Indonesia dalam hal bensin Pertamax dan Pertamax Plus. Nampaknya tidak rela hanya memperoleh kelebihan uang tunai sebesar Rp. 97,955 trilyun dari rakyatnya. Maunya sebesar Rp. 192,455 trilyun dengan cara menaikkan harga bensin premium menjadi Rp. 6.000 per liter.

5.    Pemerintah menuruti (comply) dengan aspirasi UU no. 22 tahun 2001 yang menghendaki supaya rakyat Indonesia merasa dan berpikir bahwa dengan sendirinya kita harus membayar bensin dengan harga dunia, agar dengan demikian semua perusahaan minyak asing bisa memperoleh laba dengan menjual bensin di Indonesia, yang notabene minyak mentahnya dari Indonesia sendiri.

Bukankah Shell, Petronas, Chevron sudah mempunyai pompa-pompa bensin ?

Materi ini disampaikan dalam seminar di Institut Bisnis dan Informtika Indonesia (IBII) pada tanggal 21 Maret 2012

http://tamanhaikumiryanti.blogspot.com/
Information about Coup d’etat ’65click: http://www.progind.net/  
List of books, click:  http://sastrapembebasan.wordpress.com/

G30S dan Kacamata Romo Magnis Suseno

G30S dan Kacamata Romo Magnis Suseno

(Harsutejo)

in: wahana-news@yahoogroups.com ; sadar@netvigator.com, 2012年3月25日 20:02

 

Di Kompas hari Sabtu 24 Maret 2012 Romo Magnis menulis tentang rasa terkejutnya terhadap apa yang katanya Presiden SBY “mau mengajukan permintaan maaf kepada segala korban pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Tanah Air sejak Indonesia merdeka”. Tentu saja “mau mengajukan” berbeda sekali dengan “mengajukan”. Kalau pun misalnya “mengajukan”, sesuatu yang didukung Romo Magnis, utamanya terhadap para korban peristiwa anti-kemanusiaan tragedi 1965,tidak  banyak perubahan yang akan terjadi. Tentu saja para penuntut keadilan akan mendapatkan tambahan landasan untuk melanjutkan tuntutannya. Tetapi para korban tidak boleh dibuat mimpi dan berilusi akan mendapatkan segala hak yang dituntutnya tanpa diskriminasi.

 

Jika sang rezim benar-benar meminta maaf kepada para korban (1965), itu berarti mereka harus melepaskan sejumlah hak yang telah digenggamnya dengan kekerasan selama ini untuk mengangkangi hak-hak kaum buruh dan tani serta jutaan rakyat kecil. Apa itu mungkin tanpa perjuangan sengit? Hanya melalui “permintaan maaf” seorang Presiden SBY? Pendeknya tidak akan ada perubahan signifikan!

 

Dengan penghargaan terhadap Romo Magnis dengan sikapnya yang mendukung permintaan maaf itu, lalu menambahkan bahwa kita ikut bersalah jika tidak menyebut jahat apa yang memang jahat dan tidak menyebut korban sebagai korban 1965. Dalam tulisannya Romo Magnis tak lupa memberikan bumbu-bumbu, seperti peristiwa Madiun 1948 “PKI membunuh 4.000 orang non-kombatan” tanpa menyebut pembunuhan 10.000 orang PKI atau yang disebut PKI. Kemudian juga disebutnya “Akhir Oktober 1965 saya membaca di koran bahwa di Banyuwangi ditemukan sumur berisi 80 mayat santri”. Betapa Romo kita ini perlu belajar lagi apa sesungguhnya isi koran rezim militer di masa itu yang sebagian besar berisi dongeng horor yang telah digodok rumah intelijen. Tiap pelajar yang belajar sejarah 1965 dengan cermat tentu tahu benar akan dongeng horor Lubang Buaya, fitnah keji jorok mengerikan terhadap gerakan perempuan Gerwani. Apa Romo Magnis juga percaya akan berita koran (utamanya dua koran AD: Berita Yuddha dan Angkatan Bersendjata), kaum Gerwani telah memotong-motong kemaluan para jenderal di Lubang Buaya dalam pesta pora sadis, bahkan mengulum potongan kemaluan itu? (maaf pembaca, lihat buku jorok Soegiarso Soeroso yang tersohor itu, salah satu pendiri koran AB). Dewasa ini telah diidentifikasi puluhan atau ratusan lubang kubur massal pembantaian terhadap orang PKI dan simpatisannya, utamanya di Jateng, Jatim dan Bali yang terjadi pada 1965/1966, termasuk yang digelandang dari berbagai rumah tahanan dan penjara sebagai penulis saksikan sendiri pada 1965 dari penjara Lowokwaru, Malang.

 

Romo Magnis juga menyebut sindiran John Roosa yang menyebut pembunuhan massal 1965 policy terencana Suharto sebagai naif. Dalam salah satu wawancara Jenderal Suharto dengan wartawan asing tentang pembunuhan terhadap para tahanan politik menyatakan dengan enteng, “Siapa yang mau kasih makan mereka?” Apa kalau bukan kebijakan Suharto dan rezimnya untuk membunuh mereka sebanyak-banyaknya, terutama para kader dan pimpinannya. Hal ini dilengkapi dengan kata-kata Jenderal Nasution yang ketika itu menjadi sekutunya: “Basmi sampai ke akar-akarnya”. Belakangan hasil penelitian sejumlah sejarawan muda dan peminat sejarah menunjukkan hari-hari sampai tiga minggu pertama bulan Oktober 1965, boleh dikata tak ada kekerasan berarti di seluruh pelosok Jateng. Tentunya Romo Magnis cukup mengenal hasil-hasil penelitian itu.

Selanjutnya Romo Magnis mencoba mereduksi dosa-dosa Suharto dengan mengatakan “Hal yang sepenuhnya jadi tanggung jawab Soeharto adalah kebijakan resmi negara sesudah 11 Maret 1966….” Artinya pembantaian massal sampai dengan 10 Maret 1966, termasuk penangkapan dan pemburuan kejam, pemerkosaan, penganiayaan, pembakaran rumah-rumah korban, perampasan harta milik dsb bukanlah tanggungjawab Suharto. Jadi tanggungjawab Presiden Sukarno, atau tanggungjawab PKI? Padahal sudah sejak 1 Oktober 1965, Jenderal Suharto sudah menentang dan menantang kebijakan Presiden Sukarno, artinya sudah mulai merebut kekuasaan dari Presiden Sukarno.

Betapa kacamata Romo Magnis perlu diasah kembali agar lebih peka. Tetapi jika hal itu sudah menjadi bagian dari pandangan politiknya yang anti-komunis deles, ya sudah, itulah Romo Magnis.

 

Jakapermai, 25 Maret 2012.

Mengkaji Ulang Kebijakan Perpadian Kita

Mengkaji Ulang Kebijakan Perpadian Kita

AGNES ARISTIARINI

Diam-diam, beberapa orang yang prihatin dengan kondisi perpadian di negeri ini bertemu dengan Emil Salim, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden, pekan lalu. Mereka memaparkan hasil kajian di lapangan bahwa ledakan hama wereng sepanjang 2009-2011 bukanlah sekadar dampak perubahan iklim seperti yang diklaim pemerintah selama ini.

”Ada banyak faktor terlibat di dalamnya. Pilihan varietas, pola tanam yang tidak serentak, penggunaan pupuk berlebihan, dan terutama adalah penggunaan pestisida yang jauh di atas anjuran,” papar Yunita T Winarto, Guru Besar Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia.

Bersama timnya, ia meneliti kehidupan petani di kawasan Indramayu dan sekitarnya sepanjang periode tanam 2010-2011. Hasil ini diperkuat dengan kajian Nugroho Wienarto dan Arief L Hakim dari FIELD Indonesia, lembaga advokasi untuk masyarakat pedesaan yang setia mendampingi petani di sejumlah wilayah Indonesia.

Inilah dampak revolusi hijau yang harus dibayar mahal meski di sisi lain berhasil memenuhi kebutuhan pangan dunia. Upaya melipatgandakan produksi dengan memanfaatkan semua teknologi ternyata telah mematikan kearifan lokal dan mengubah ekosistem pertanian menjadi merugikan.

Tidaklah mengherankan jika Vandana Shiva, aktivis yang pernah menjadi Direktur Research Foundation for Science, Technology and Natural Policy di India, menuding intensifikasi teknologi ini sebagai sumber malapetaka. ”Revolusi hijau tidak hanya membunuh petani, tetapi juga merusak lingkungan dan memperbesar ketergantungan negara berkembang terhadap negara maju.”

Begitulah yang dihadapi petani hari-hari ini. Penurunan kesuburan lahan membuat jumlah pupuk yang diperlukan terus bertambah. Serangan hama penyakit yang mengganas karena semakin tahan pestisida justru memacu manusia menciptakan pestisida yang makin ampuh pula sehingga semua makhluk di alam ikut musnah, termasuk para predator hama. Keseimbangan alam terusik dan terjadilah ledakan hama dan penyakit.

Ledakan serangan wereng batang coklat sepanjang 2009-2011 di sejumlah wilayah pertanian di Jawa adalah puncak dari seluruh kerusakan lingkungan ini. Lebih dari 100.000 hektar tanaman padi rusak.

Sebenarnya, wereng batang coklat juga telah merusak satu juta hektar padi sawah di Thailand dan lebih dari 300.000 hektar di Vietnam. Namun, negara-negara itu dengan cepat mengatasi persoalan karena pendekatannya tepat.

Peredaran pestisida

Selama lima tahun terakhir, negara-negara penghasil padi—terutama di Asia Tenggara—memang melipatgandakan ekspor pestisida. Pada 2009, Indonesia mengimpor insektisida dengan nilai lebih dari 90 juta dollar AS, Thailand lebih dari 100 juta dollar AS, dan Vietnam lebih dari 150 juta dollar AS.

Menurut Nugroho, salah satu penyebabnya adalah banjirnya pestisida generik yang murah dari China selama 10 tahun terakhir. Ini ditunjang dengan upaya pemasaran perusahaan pestisida yang agresif dengan berbagai iming-iming hadiah di wilayah pertanian seluruh Indonesia.

Data Komisi Pestisida menunjukkan, terdaftar 350 merek fungisida, 600 merek herbisida, dan 800 merek insektisida, dengan izin tetap. Bandingkan dengan era Orde Baru ketika pestisida yang beredar hanya 200 merek dengan kontrol ketat pula.

”Kini, peredaran pestisida diserahkan kepada pasar. Bahkan di banyak desa toko kelontong pun menjual pestisida,” kata Nugroho.

Apa boleh buat, bicara kebijakan perpadian memang harus mengacu pada periode pemerintahan Presiden Soeharto yang sangat

mendukung pertanian. Ketika hama wereng melanda 1985-1986, Soeharto mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1986 yang melarang penggunaan 57 jenis pestisida untuk tanaman padi dan menyatakan pengendalian hama terpadu sebagai strategi pengendalian hama nasional.

Pengendalian hama terpadu adalah cara mengendalikan hama dengan memadukan penggunaan musuh alami dan pestisida secara efektif dan ekonomis, memaksimalkan produktivitas, tetapi meminimalkan dampak terhadap lingkungan. Para ahli pertanian waktu itu berhasil meyakinkan Presiden Soeharto bahwa laba-laba, kumbang, capung, dan berbagai musuh alami akan mampu mengendalikan populasi wereng jika penggunaan pestisida berspektrum luas—yang juga membunuh mereka—dihentikan. Upaya yang disosialisasikan lewat pelatihan nasional pada lebih dari satu juta petani di 12 provinsi lumbung beras terbukti mampu menghentikan ledakan hama wereng di Tanah Air.

Sayang, pemerintah sekarang tampaknya menderita amnesia sejarah. Pelajaran berharga masa lalu—ditambah penelitian berbagai lembaga pertanian, seperti Departemen Pertanian Thailand dan India, IRRI, serta FAO—bahwa semakin banyak pestisida semakin kebal dan semakin banyak pula populasi wereng coklat belum menggerakkan pemerintah untuk bertindak sama.

Pestisida dibiarkan bebas beredar dan digunakan petani semaunya. Kurangnya pendampingan dan informasi di lapangan membuat petani juga tidak bisa memilih varietas yang tepat di wilayahnya ataupun mengelola saat tanam yang tepat bersama-sama.

Kepada Emil Salim, orang-orang yang peduli ini meminta agar fakta yang disampaikan diteruskan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Mereka juga memberikan solusi, seperti menggalakkan kembali penanggulangan hama terpadu dan penyuluh lapangannya, menghapus pestisida dari paket produksi padi, serta mengatur dan mengetatkan pengawasan terhadap penggunaan pestisida.

Kelihatannya memang tidak mudah, tetapi Orde Baru dengan segala kekurangannya sudah membuktikan bisa. Membersihkan pemerintahan yang korup mungkin juga bisa dimulai dari sini.

Sumber: http://cetak.kompas.com/read/2012/03/21/05352594/mengkaji.ulang.kebijakan.perpadian.kita

Aceh: Aman Itu Mahal

Aceh: Aman Itu Mahal

Diterbitkan : 20 Maret 2012 – 10:47am | Oleh Aboeprijadi Santoso (Foto: Mangiwau)

Diarsip dalam:

Damai itu mudah, tapi aman itu mahal. Itulah pelajaran penting bagi daerah-daerah pasca-konflik. Timor Leste, kini negara merdeka, Sabtu lalu menggelar pemilu presiden yang sukses, jurdil dan aman. Tetapi, sebelumnya, sepanjang tahun-tahun pertama sejak merdeka, negeri pasca-konflik itu harus menjalani proses yang kalut dan kekerasan yang kronis. Ujian dan tantangan semacam itu, kini dihadapi Aceh.

Baru sepekan berikrar damai menjelang Pilkada 9 April, Aceh kembali ramai dengan aksi-aksi kekerasan. Beberapa hari berturut-turut, sejak 15 Maret hingga kemarin, sejumlah mobil tim sukses dari para kandidat Pilkada dibakar. Anggota tim calon independen Irwandi-Mahyan maupun tim Partai Aceh menjadi sasaran. Lima aksi pembakaran terjadi, semuanya berakhir dengan tuduhan terhadap OTK–Oknum Tak Dikenal.

Walhasil, tidak hanya para pelakunya tak terungkap, tapi rangkaian kekerasan itu sulit dikendalikan. Padahal, tepat sepekan lalu, para petanding Pilkada yang akan memilih Gubernur serta 17 Walikota dan Bupati itu berikrar damai di Masjid Raya Baiturrahman. Bahkan untuk pertama kali ikrar dihadiri sejumlah pejabat tertinggi dari Jakarta. Dari Mendagri, Panglima TNI, Kapolri, hingga Menko Polhukam, dan Ketua Komisi Pemilihan Umum dan Wakil Ketua DPR RI.

Pesan jelas
Semua ini membawa pesan yang jelas: bagi Jakarta, perdamaian di Aceh di atas segala-galanya.
Tujuh tahun sudah, Aceh, sejak perdamaian Helsinki, menikmati perdamaian. Semua pihak menyambutnya. Namun perdamaian juga berarti tantangan serta problem membangun negeri yang demokratis dan stabil.

Pilkada pertama enam tahun silam menunjukkan perpecahan di dalam kubu bekas Gerakan Aceh Merdeka GAM. Kelompok Irwandi Jusuf dan mantan kombatan memenangi Pilkada, sementara kelompok eks GAM dibawah para pemimpin eks-Swedia kedodoran dan membangun partai lokal, Partai Aceh.

Sejak itu, pemilu parlemen daerah mencerminkan perpecahan yang semakin besar. Partai Aceh menguasai DPRA, sementara Irwandi Jusuf sejak menjadi Gubernur merapatkan hubungan dengan Jakarta. Sengketa politik dan hukum seputar absah-tidaknya calon independen, berkepanjangan, membuat Partai Aceh memboikot. Jadi, partai yang dominan di DPRA, memainkan bobot ancaman.

Tapi di Jakarta, ada pihak pihak yang ingin memaksakan Pilkada tepat waktu dan menaifkan jalan kompromi politik untuk memudahkan aparat keamanan masuk Aceh atas nama pengamanan Pilkada. Dengan begitu, ada pertambahan dana belasan milyar. Cara ini dianggap dapat menjaga peluang Gubernur Irwandi untuk melawan apa yang disebut kelompok “Malik-Zaini-dan-Muzakir”, mantan pemimpin GAM di pengasingan yang kini memimpin Partai Aceh.

Jakarta turun tangan
Dengan kata lain, sengketa isu politik-legal sekitar calon independen itu hanya menjadi selimut yang menutupi persaingan kuasa sebagian elit di pusat dan di daerah. Semua itu membuat Jakarta akhirnya turun tangan. Kementerian Dalam Negeri, Kapolri, Polhukam, bahkan Presiden berembug. Jadwal Pilkada diubah hingga lima kali. Akhirnya ditetapkan 9 April agar partai dominan yang sudah terlanjur memboikot, toh dapat ikut Pilkada.

Walhasil, Jakarta harus mengakui bahwa partai bekas pemberontak yang secara demokratis menguasai parlemen daerah, tidak boleh tersisih dari pemerintahan daerah. Ini sekaligus mencerminkan bahwa para petanding politik di Aceh belum mampu memainkan demokrasi secara tertib tanpa bentuk-bentuk intimidasi.

Laporan International Crisis Group ICG membenarkan bahwa Partai Aceh kecewa terhadap peran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang netral dalam sengketa soal calon independen. SBY yang menang di Pilpres 2009 dengan bekal dukungan kuat dari Partai Aceh, ternyata tidak memberi imbalan kepada partai tersebut.

Merapatkan hubungan
Sebaliknya, menurut kalangan pengamat, calon independen Irwandi Yusuf dapat merapatkan hubungan dengan elit politik dan bisnis di Jakarta. ICG pun cemas kekerasan akan meningkat sementara perhatian pemantau pemilu merosot.

Gelombang kekerasan memang meningkat sejak akhir tahun lalu, dan pada awal tahun ini. Dan seperti di masa lalu, masalah keamanan menciptakan proyek keamanan yang masih menjadi komoditi. Pertambahan aparat menjadi perlu dan menambahkan anggaran daerah.

Yang menarik, kemelut Pilkada kini mengundang tampilnya para pemain baru yang sebenarnya pemain lama yang sudah dikenal di Aceh. Tak kurang empat perwira tinggi TNI, termasuk mantan Pangdam Iskandar Muda, yang dulu berperang dan yang pernah menghebohkan di Aceh, turun gelanggang dan memilih mendukung Partai Aceh.

Betapa pun, perdamaian Helsinki dan UUPA, Undang Undang Pemerintah Aceh, tetap menjadi landasan bersama. Kini Aceh diramalkan akan menjadi lautan merah, warna partai mantan GAM, Partai Aceh. Wakil-wakil partai ini diduga bakal memenangi banyak kursi kepala daerah, termasuk kursi Gubernur.

Namun, siapa pun yang menang, semua itu hanya akan menjadi bekal berharga bila qanun-qanun dan pola permainan kelak mampu menjamin permainan demokrasi yang tertib dan terhormat.
Bagi Jakarta, perdamaian di Aceh adalah segalanya. Tapi bagi Aceh, terlebih dahulu, keamanan adalah segalanya.

Kampanye ‘Israel Cinta Iran’ Muncul di Facebook

Kampanye ‘Israel Cinta Iran’ Muncul di Facebook

Penulis : Dina Damayanti

(foto:dok/news.yahoo.com)

LOS ANGELES – Di tengah kekhawatiran bahwa pasukan Israel akan menyerbu Iran, pasangan suami istri Israel mengirim pesan perdamaian dan mendapatkan reaksi mengejutkan di Facebook.

Pasangan desainer grafis Ronnie Edri dan Michal Tamir hari Sabtu (17/3) lalu mencoba untuk menghilangkan rasa kekhawatiran yang terus tumbuh mengenai kemungkinan terjadinya perang Israel-Iran dan menyapa langsung warga Iran, demikian tulis Dimi Reider dalam sebuah majalah online Israel +972, -sesuai kode negara Israel-, hari Minggu (18/3), seperti dikutip dari The Envoy, Selasa (20/3).

Itu sebabnya mereka kemudian mengunggah poster-poster yang menampilkan wajah-wajah warga Israel dengan anak-anak mereka yang sedang tersenyum, menyampaikan rasa cinta mereka untuk warga Iran dan menyakinkan semua orang bahwa Israel tidak akan mengebom Iran. “Warga Iran, kami tidak akan pernah mengebom negerimu, kami (mencintai)mu,” demikian bunyi poster-poster yang memuat foto keluarga Israel yang tengah tersenyum.

“Saya bukan perwakilan resmi dari negara saya,” tulis Edri dalam postingan Facebooknya yang ditujukan bagi warga Iran. Ia menjelaskan bahwa dirinya hanyalah seorang ayah dan bekerja sebagai guru, demikian dimuat dalam surat kabar Haaretz, Senin (19/3). “Kami mencintai kalian semua. Kami tidak bermaksud jahat terhadap kalian. Sebaliknya, kami ingin bertemu, minum kopi bersama dan ngobrol soal olahraga.”

Yang mengejutkan, poster perdamaian ‘Israel cinta Iran’ ini, kini dibalas dengan kampanye solidaritas ’Iran cinta Israel’ di Facebook. ”Kami mencintaimu, warga Israel! Warga Iran tidak ingin berperang dengan negara manapun,” bunyi sebuah poster yang diunggah dalam Facebook.

Belum jelas bagaimana kampanye ini mempengaruhi pemerintah kedua negara ini. Namun Edri dan Tamir mengatakan kalau mereka telah menerima ratusan pesan pribadi dari warga Iran yang mengatakan bahwa mereka sangat tersentuh dengan kampanye ini, tulis Reider. Sebelumnya, Israel dan Iran merupakan sekutu hingga tahun 1979 ketika terjadi revolusi Islam yang menggulingkan Shah Iran. Hingga kini, Iran adalah salah satu Negara di Timur Tengah yang memiliki populasi Yahudi terbanyak, di luar Israel.

“Saya kira ketika Anda terus-menerus dikelilingi dengan pernyataan berisi ancaman dan perang, Anda akan sangat stres dan takut sehingga Anda seperti merangkak ke dalam tempurung,” kata Edri kepada Haaretz, Senin (19/3). “Jadi saya berpikir, ‘Kenapa tidak mencoba menggapai negeri di seberang sana, memotong jalur para jenderal dan melihat apakah mereka (warga Iran) sungguh-sungguh membenci saya?’”

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 63 other followers