Archive for the ‘esai’ Category

DIALOG KEBUDAYAAN: APAKAH MEMBACA ITU BUDAYA?

DIALOG KEBUDAYAAN: APAKAH MEMBACA ITU BUDAYA?

Satria Dharma satriadharma2002@yahoo.com,in: dikbud@yahoogroups.com , Saturday, 12 May 2012, 9:38

Pagi masih gelap gulita ketika saya meluncur ke bandara Sepinggan pagi ini. Tapi saya tidak tergesa-gesa. Jam di dashboard mobil saya masih menunjukkan pukul 04:45 dan saya tahu bahwa lalulintas menuju bandara pada saat itu pasti masih lengang. Jarak dari rumah saya ke bandara cukup dekat dan jika saya mau mengendarai dengan sedikit memicu adrenaline maka saya selalu bisa mencapai bandara dalam waktu sepuluh menit. Saya tidak tergesa-gesa. Bahkan waktu belum menunjukkan saat sholat Subuh.

 

Pagi itu saya menuju ke Jakarta untuk menghadiri sebuah undangan diskusi di Hotel Sultan. Sebuah undangan yang sulit untuk saya tolak. Pertama, yang mengundang adalah Pak Bagiono. Beliau adalah mantan Atase Pendidikan di Prancis yang telah lama pensiun dari tugasnya. Tapi sampai saat ini beliau masih belum mau pensiun dan bersikeras untuk tetap bekerja membantu Pak Gatot HP di SEAMOLEC. Semangat kerja dan idealismenya seperti obor api abadi yang tak hendak mati. Jika Anda bertemu pertamakali dengannya maka Anda pasti akan terkecoh oleh penampilannya. Suara dan tertawanya yang menggelegar pasti akan membuat Anda mengira dan menduga beliau puluhan tahun lebih muda dari usianya yang sebenarnya. Saya bahkan menduga bahwa beliau pasti masih bisa memesona wanita setengah baya dengan kumis dan senyumnya yang luar biasa itu. Beliau memang tampan dan dandy. Jauh lebih perlente ketimbang Mas Nanang dan Habe. Aroma dan gaya Prancis memang beda dengan aroma dan gaya Ndepok dan LA (Lamongan). Saya sangat menghormati beliau. Undangan khususnya itu adalah sebuah penghargaan bagi saya. Saya tidak tahu mengapa beliau mengundang saya tapi jelas itu bukti bahwa saya adalah manusia yang cukup berbudaya untuk diajak ikut diskusi budaya. You must admit it. J

 

Kedua, undangan ini atas nama YSNB Yayasan Suluh Nuswantara Bakti sebuah yayasan yang bergerak di bidang kebudayaan yang nampaknya diketuai oleh Pak Daoed Joesoef, mantan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan yang fenomenal tersebut. Saya baru saja memulia karier saya sebagai guru ketika beliau menjadi mentri. Di usianya yang telah lebih dari 80 tahun tersebut beliau masih aktif menulis dan berbicara mengenai budaya. Beberapa waktu yang lalu saya mengikuti seminarnya di Hotel Santika Premiere dan tercengang mendengarkan ulasannya yang begitu menarik. Sama sekali tidak nampak adanya kemerosotan daya intelektual dari beliau. Tajam dan bernas. Apa yang disampaikannya menjadikan materi yang disampaikan sebelumnya oleh Pak Nuh, Mendikbud, menjadi tak berkesan. Sayangnya Mendikbud pergi meninggalkan acara sebelum mendengarkan paparan beliau.

Kali ini beliau juga akan berbicara dengan topik “Pemerintah Tanpa Budayawan”. Judulnya saja sudah demikian provokatif. J Diskusi Terbatas ini rencananya diselenggarakan di Hotel Sultan, Jl. Gatot Subroto, Jakarta, dengan tema “Peran Budaya Bangsa pada Pembangunan Nasional”. Diskusi Terbatas ini nampaknya memang terbatas karena tidak dibuka untuk umum dan saya melihat beberapa nama beken di undangan seperti Prof Dr. Radhar Panca Dahana, Prof Dr. Paulus Wirutomo, Prof Harijono A Tjokronegoro, Ir. Hadiwaratama, Pontjo Sutowo, Prof Dr. Komarudin Hidayat, Satria Dharma… . Eh, maaf! Yang terakhir itu nama saya sendiri ding! Pantasan kok familier banget. J

 

Alasan ketiga mengapa saya mau mengeluarkan dana dan menyisihkan waktu untuk datang ke acara ini adalah karena topik tentang budaya ini memang menarik sekali (dan saya punya waktu luang dan uang berlebih. Ehem…!) Ada hal yang ingin saya diskusikan dengan mereka, tepatnya ingin menanyakannya. Selama ini saya sangat prihatin dengan sangat rendahnya tradisi membaca masyarakat Indonesia dan yakin bahwa itu salah satu penyebab mengapa bangsa kita terus tertinggal dari bangsa-bangsa lain (dan bakal terus tertinggal jika kita tidak serius menanganinya). Saya ingin menanyakan pada mereka apakah membaca itu merupakan budaya atau tidak. Jika ‘ya’ mengapa kita tidak memilikinya dan jika ‘bukan’ mengapa kita tidak menjadikannya sebagai salah satu budaya penting yang perlu kita miliki. Ini tentu akan menjadi sebuah diskusi yang sangat menarik bagi saya. Menjadikan membaca sebagai salah satu budaya bangsa adalah salah satu ‘passion’ terbesar saya dalam hidup. Saya ingin mengerahkan banyak energi saya untuk melakukan hal tersebut dalam hidup saya.

Terus terang saya sangat heran dan prihatin melihat betapa pendidikan kita sampai saat ini tidak memberikan porsi yang besar pada upaya untuk membangun literasi membaca siswa. Bahkan ketika kita ribut-ribut tentang upaya Dikti Kemdikbud untuk memaksa para mahasiswa untuk harus menulis karya ilmiah sebagai persyaratan untuk lulus sarjana, tak ada pembicaraan tentang betapa pentingnya  membaca sebagai dasar untuk bisa menulis. Apalagi ini tentang menulis karya ilmiah! Seolah kita bisa melakukan lompatan ajaib menulis karya ilmiah tanpa melewati upaya membangun literasi membaca yang kokoh. Tentu saja Kemdikbud (Dikti) dihajar kiri-kanan dengan usulan tersebut, bukan karena usulan tersebut buruk, bahkan usulan tersebut adalah usulan yang luar biasa, tapi tentu saja kita tidak dapat melakukan itu tanpa melakukan upaya-upaya mendasar sebelumnya. Seorang bayi tidak akan bisa diminta untuk langsung berlari tanpa melalui tahapan merangkak, berdiri, berjalan selangkah dua langkah dan terjatuh, dan seterusnya dan seterusnya. Mahasiswa tidak akan mungkin menulis karya ilmiah tanpa berlatih menulis karya lainnya sebelumnya. Dan mahasiswa tidak akan mungkin menulis karya ilmiah tanpa memiliki ketrampilan dan pengalaman membaca yang memadai. Dan celakanya, kita tidak memiliki budaya membaca dan pemerintah tidak perduli dengan kemampuan dan ketrampilan membaca siswa. Pemerintah seolah mengira bahwa padi itu tumbuh sendiri di sawah tanpa perlu ditanam. Pemerintah mengira bahwa ketrampilan dan pengalaman membaca itu akan tumbuh sendiri tanpa harus dibudayakan atau dilatihkan.

Sekarang coba perhatikan apa yang terjadi di sekolah-sekolah kita. Berapa banyak sekolah yang punya perpustakaan? Dari 250.000 sekolah yang ada di Indonesia mungkin hanya 5 % yang punya perpustakaan yang layak disebut sebagai perpustakaan. Dari yang punya perpustakaan, berapa banyak yang punya buku-buku bacaan selain buku paket? Dari sedikit sekolah yang punya perpustakaan dan buku-buku bacaan, berapa banyak yang punya program rutin membaca di kelas? Yang dimaksud program atau kurikulum membaca adalah dengan memberikan waktu khusus bagi anak untuk membaca. Hampir tidak ada. Ini artinya ANAK-ANAK KITA TIDAK MEMBACA DI SEKOLAH. Lantas bagaimana kita bisa bersaing dengan negara-negara maju dunia jika tidak memiliki budaya membaca?

Untuk menjadi bangsa yang ‘literate’ idealnya 1 koran dibaca 10 orang tapi di Indonesia 1 koran dibaca oleh 45 orang. Kita bahkan kalah dengan Srilanka dimana 1 koran dibaca oleh 38 orang dan di Filipina 1 koran dibaca oleh 30 orang.

Sekarang coba perhatikan apa yang terjadi di rumah-rumah kita. Berapa banyak keluarga muslim yang telah menjadikan MEMBACA sebagai kegiatan IBADAH yang sama pentingnya dengan sholat, mengaji, sedekah, puasa, dll.di rumah-rumah mereka? Bukankah ‘Iqra’ atau membaca adalah Perintah Pertama (First Commandment) bagi umat islam dan bangsa Indonesia adalah mayoritas umat Islam?

Sekarang kegiatan utama keluarga muslim di rumah adalah menonton TV, dan bukannya membaca seperti yang diperintahkan oleh Allah. Budaya menonton telah membius keluarga kita. Statistik menunjukkan bahwa jumlah waktu yang dipakai oleh anak-anak Indonesia menonton TV adalah 300 menit/hari. Bandingkan dengan anak-anak di Australia 150 mnt/hari, Amerika 100 mnt/hari, dan Kanada 60 mnt/hari.

 

Apa akibatnya jika bangsa kita tidak membaca? Kemunduran dan kemerosotan tentu saja. Berdasarkan hasil studi Vincent Greannary yang dikutip oleh World Bank dalam sebuah Laporan Pendidikan “Education in Indonesia From Crisis to Recovery“ tahun 1998, menunjukkan kemampuan membaca siswa kelas VI Sekolah Dasar di Indonesia hanya 51,7. Jauh dibandingkan dengan Hongkong (75,5), Singapura (74,0), Thailand (65,1) dan Filipina (52,6).  Hasil studi ini membuktikan kepada kita bahwa membaca belum –kalau tidak mau dikatakan bukan– menjadi program yang integral dengan kurikulum sekolah. Apalagi menjadi budaya.

Hal ini juga bisa dilihat dari berbagai statistik tentang negara kita. Dalam world Competitiveness Scoreboard 2005 Indonesia hanya menduduki peringkat 59 dari 60 negara yang diteliti. Padalah Malaysia sudah berada di perinkat 28 dan India 39. Hal ini juga bisa dilihat dari catatan Human Development Index (HDI) kita yang terus merosot dari peringkat 104 (1995), ke 109 (2000), 110 (2002, dan 112 (2003). Belum cukupkah semua ini membuat kita sadar bahwa ada yang salah dari sistem pendidikan kita yang tidak memberi perhatian besar pada kegiatan membaca yang merupakan inti dari pendidikan?

 

Finlandia adalah negara dengan mutu pendidikan terbaik di dunia dan mereka sangat memerhatikan tradisi dan budaya membaca.

Finlandia tidak memperoleh hasilnya secara instan melainkan dengan mengadakan kampanye membaca di perpustakaan dengan menggandeng Finnish Newspaper Association dan Finnish Periodical Publisher’s Association untuk mengadakan Reading Weeks setahun sekali dengan target mengasah ketrampilan membaca baik pada kelancaran maupun pada pemahaman siswa. Selama minggu-minggu tersebut koran dan terbitan periodik dibagikan ke sekolah-sekolah sekalian dengan latihan-latihan untuk menguji pemahaman bacaan dan ketrampilan memahami media, umpamanya kemampuan untuk memahami tujuan dan konstruksi dari artikel tertentu, mengapa penulis mengangkat isu yang dtulisnya, dan efek komponen

tekstual dan visual yang ditimbulkannya. Para editor mengunjungi sekolah-sekolah dan menjelaskan bagaimana sebuah tulisan dapat diterbitkan setelah melalui

 

Ketrampilan membaca adalah komponen paling penting dalam berbahasa. Semakin tinggi ketrampilan siswa dalam membaca semakin besar kemampuannya untuk berkembang ke bidang-bidang lain. Bahasa adalah ‘thinking skill’ (ketrampilan berpikir) yang paling utama. Tanpa menguasai bahasa maka kita tidak akan mampu meningkatkan ’thinking skill’ kita lainnya. Artinya, jika kita kedodoran dalam berbahasa maka bidang lainnya pasti juga akan kedodoran. Bahasa memang menunjukkan bangsa. Bangsa yang hebat adalah bangsa yang mampu menguasai dan mengembangkan kemampuan berbahasanya ke tingkat bahasa ilmu pengetahuan. Jika kita tidak mampu meningkatkan kemapuan berbahasa anak-anak kita maka jangan bermimpi untuk bisa menjadi bangsa besar.

 

Menurut para ahli, membaca merupakan salah satu fungsi yang paling penting dalam hidup (itu sebabnya Allah menjadikannya sebagai Perintah Pertama, First Commandment, bagi umat Islam). Semua proses belajar didasarkan pada kemampuan membaca. Dengan kemampuan membaca yang membudaya dalam diri setiap anak, maka tingkat keberhasilan di sekolah maupun dalam kehidupan di masyarakat akan membuka peluang kesuksesan hidup yang lebih baik. Farr (1984) menyebutkan “Reading is the heart of education”.  Seharusnya dalam Islam membudayakan membaca adalah sebuah ‘fardhu kifayah’ atau ‘social responsibility’ yang apabila tidak dilakukan akan menjadi dosa bersama.

 

Berdasarkan penelitian Baldridge (1987), manusia modern dituntut untuk membaca tidak kurang dari 840.000 kata per minggu. Kurang dari itu dianggap belum modern tentunya. Bayangkan jika bangsa Indonesia sama sekali tidak punya kegiatan membaca baik di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan.. Bangsa Indonesia (yang mayoritas umat Islam itu) jelas akan menjadi umat yang paling tertinggal dibandingkan bangsa-bangsa (dan umat-umat) lain. Dan itu telah terjadi saat ini. Padahal Tuhan telah memerintahkan mereka untuk MEMBACA sejak pertama kali. Tak heran jika daya saing siswa dan bangsa kita selalu terpuruk karena kerampilan dasar bagi kemajuan intelektual bangsa, yaitu membaca, tidak kita perdulikan.

 

Jadi untuk hal itulah saya datang jauh-jauh dari Balikpapan sepagi buta ini khusus untuk mendiskusikan (dan mengingatkan kita semua) betapa pentingnya kita memasukkan budaya membaca sebagai prioritas utama pembangunan bangsa. Ia bahkan merupakan tiang penyangga bagi kemajuan intelektual individu dan bangsa yang jika tidak dimiliki maka akan membuat bangsa tersebut tetap terpuruk di bawah. Dan kita telah bertekad untuk menjad bangsa besar yang maju dan berdiri sama tingginya dengan negara lain yang memiliki budaya baca yang tinggi.

 

Semoga pagi ini saya akan mendapatkan diskusi yang bermanfaat.

 

Lion Air, 12 Mei 2012

Salam
Satria Dharma
http://satriadharma.com/

Rezim Otoriter Baru Penanganan Konflik

Sabtu, 12 Mei 2012 00:01 WIB
Oleh : Khalid SH. M.Hum.
Banyak definisi yang digunakan untuk mengartikan makna konflik sosial, namun tidak banyak solusi kongkret yang ditawarkan guna mencegah konflik itu terjadi.
Setelah disahkannya UU Penanganan Konflik Sosial oleh DPR pada tanggal 11 April lalu yang diharapkan mampu menangani konflik yang kerap terjadi di negeri ini, kini banyak menuai protes dari lembaga-lembaga kemanusiaan dan publik. Pasalnya UU ini kerap disalahgunakan oleh penguasa. Ada beberapa poin yang harus diperhatikan dalam UU ini, salah satunya adalah kewenangan pemerintah daerah menggunakan kekuatan TNI untuk mengatasi konflik sosial.

Produk inisiatif DPR ini semakin menandakan bahwa negara masih berada dan tergantung pada TNI dalam menyelesaikan konflik sosial, UU ini juga sarat dengan kekuasaan otoriter yang hanya mementingkan penyelesaian konflik secara represif dengan kekuatan TNI bukannya preventif dengan pendekatan yang lebih populis menengahi konflik di negara ini yang dapat terjadi dengan banyak sebab dan kriteria.

Harus ada pengelompokan kriteria jelas mengenai sebab-sebab konflik, sehingga menuntut penyelesaian yang berbeda pula. Tidak menggunakan TNI yang lebih bersifat penangkal serangan atau pasukan serbu. Konflik sosial lebih kepada kesalahpahaman antar individu ataupun kelompok yang masih dapat didamaikan dengan pendekatan populis dan musyawarah.

Pendekatan UU PKS jelas memberikan celah bagi penguasa baik pusat maupun daerah berkuasa besar menentukan dan mendefinisikan konflik secara diskresi yang berujung pada banyak pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Pada era orde baru, pemerintah juga menggunakan kekuatan TNI sebagai penangkal konflik-konflik daerah dengan program ABRI masuk desa, sehingga gejala-gejala kecil terus diredam. Di era demokrasi tindakan seperti ini tidak dapat diterakan karena melanggar semangat demokrasi dimana rakyat bebas menyatakan pendapat. UU ini rentan dijadikan landasan hukum guna menerapkan ide serupa seperti era orde baru.

Kontras salah satu LSM juga menyatakan bahwa UU PKS ini bisa digunakan sebagai alat mobilisasi suara dengan menciptakan kerusuhan di daerah-daerah dan menanganinya secara militer.

Konflik Sosial Bukan Perang

Penanganan konflik oleh TNI mengingatkan kita pada beberapa kasus yang masih membekas di ingatan yaitu Tragedi Santa Cruz dan Operasi Militer di Aceh yang penyelesaiannya banyak menuai kecaman internasional karena mengabaikan prinsip kemanusiaan.

Polisi sebagai satuan penjaga keamanan dalam negeri juga seperti kehilangan porsi tugasnya karena ketidakpercayaan pemerintah terhadap kinerjanya dan lebih menggunakan TNI yang dianggap lebih efisien dan cepat dalam menangani konflik. Padahal konflik bisa terjadi karena ketidakpuasan rakyat terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah.

Beberapa waktu lalu terjadi demonstrasi besar terkait kenaikan harga BBM dibeberapa wilayah. Demonstrasi ini dapat saja dikategorikan konflik sosial dan pemerintah bisa saja menjadikan demonstrasi sebagai salah satu konflik sehingga memberikan legitimasi bahwa pemerintah dapat menggunakan TNI dalam menangani masalah tersebut.

Walaupun beberapa poin krusial telah dihapus, seperti kewenangan forum koordinasi pimpinan daerah untuk mengerahkan TNI dihapus namun tidak serta merta menghilangkan kewenangan pusat mengerahkan kekuat an TNI guna menangani konflik.

UU No 23 tahun 1959 tentang keadaan bahaya, juga seperti terlahir kembali pada UU PKS ini, seperti susunan UU yang lebih dahulu membicarakan mengenai penanganan yang dilakukan oleh TNI dari pada aspek-aspek lain penyebab konflik terjadi.

Kebijakan ini lagi-lagi menjadikan TNI dilema, karena pada hakikatnya TNI merupakan bagian dari rakyat dan bertugas menjaga rakyat agar merasa aman, kini beralih tugas menjadi “Hantu” yang selalu menakuti rakyat dan membuat ketidaknyamanan itu sendiri lahir di tengah masyarakat.

Aspek HAM seharusnya lebih diutamakan pada setiap produk yang berkaitan dengan penggunaan TNI di dalam negeri. Berbeda konteks jika peperangan terjadi karena hal ini telah diatur oleh konvensi-konvensi PBB dan hukum Humaniter terkait bolehnya membunuh lawan perang yang menggunakan senjata. Lain hal dengan konflik internal yang harus melalui banyak prosedur seperti syarat-syarat dalam Protokol tambahan ke-2 1977 dan pasal 3 Konvensi Genewa 1949 tentang Non-International Armed Conflict (konflik dalam negeri) yang dibuat oleh PBB.

Rezim otoriter telah lahir di era demokrasi yang dapat mengancam semangat reformasi 1998, untuk itu penulis mengharapkan seluruh elemen masyarakat untuk cermat.***

Penulis Adalah Dosen Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara

Pengamat Ekonomi: Batasi Produk Impor China

Wednesday, 09 May 2012 08:56

Jakarta – Pengamat ekonomi dari Universitas Gadjah Mada mengharapkan pemerintah segera membatasi masuknya produk impor khususnya dari China demi menjaga kelangsungan hidup industri nasional.

“Produk China dengan harga yang jauh lebih murah sangat diminati konsumen di Indonesia sehingga dikhawatirkan akan menggeser produk lokal yang harganya jauh lebih mahal,” kata pengamat tersebut, Rimawan Pradiktyo, di Jakarta, Selasa malam (8/5).

Menurut dia, apabila pemerintah tidak melakukan pengaturan terhadap masuknya produk China, dampaknya akan sangat besar.

Rimawan menilai produk China bisa mengungguli produk lokal yang harganya jauh lebih tinggi sehingga konsumen tidak meminati produk lokal, yang pada gilirannya akan mematikan perusahaan lokal.

Akibatnya, lanjut dia, banyak perusahaan lokal akan ditutup dan meningkatkan pengangguran di dalam negeri. Kondisi ini akan mendorong investasi asing makin berkurang karena mereka mengalihkan dananya ke negara lain yang akan dijadikan basis produksi.

Lebih lanjut dia berpendapat bahwa para investor asing kemungkinan akan menginvestasikan dana di China maupun di Vietnam ketimbang Indonesia sebagai basis produksi dan mengekspor produknya ke pasar domestik.

“Minat investor akan berubah karena produsen lebih tertarik berekspansi di China dan mengekspor barang jadinya ke Indonesia,” tuturnya.

Namun, Rimawan mengemukakan, dengan meningkatnya impor barang konsumsi, menunjukkan bahwa geliat industri nasional belum terlalu pulih meski ada tren meningkat dibandingkan tahun lalu.

“Pemerintah harus memberikan dorongan kepada pengusaha agar industri lebih bertumbuh. Jika impor makin tinggi dan masyarakat lebih memilih produk impor, produsen akan beralih menjadi importir,” katanya. [TMA, Ant]

Soal Korupsi, Partai Kuncinya

Refl  Sunny <ambon@tele2.se>:  Apakah partai politik tidak terkait korupsi, jika hasil panen korupsi disumbangkan untuk kas partai?
Soal Korupsi, Partai Kuncinya
JAKARTA
Mail Clipping
pressmart

Kekuasaan cende rung untuk korup.”

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ganjar Pranowo, mengatakan partai politik harus berperan aktif memupus budaya korupsi di DPR. “Sebagai lembaga yang melahirkan politikus di DPR, partai harus punya rumusan yang tegas terhadap upaya melawan korupsi,“ kata Ganjar kemarin. Dia mengakui perilaku korupsi di lingkungan DPR sangat mungkin terjadi. “Semua yang punya kewenangan, muncul potensi korupsi,“ ujar Ganjar. Hal ini karena banyaknya kewenangan dan akses yang dimiliki anggota Dewan. Namun, kata dia, korupsi ini bisa saja terjadi di hampir semua lembaga negara.

Maraknya kasus korupsi yang terjadi di DPR, menurut Ganjar, disebabkan oleh dua faktor. Pertama, rendahnya integritas orang-orang yang duduk di kursi kekuasaan.

Kedua, lemahnya penegakan hukum. “Aji mumpung, karena memang kekuasaan itu cenderung untuk korup. Korupsi itu tidak kenal partai,“ katanya. Hal tersebut diperparah dengan belum ditemukannya pola pemberantasan korupsi yang paling tepat untuk diterapkan.

Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada, Oce Madril, mengatakan maraknya korupsi bukan berasal dari gagalnya sistem pendidikan. Menurut dia, masalah korupsi terjadi karena seseorang tidak bisa menahan godaan ketika masuk ke lingkaran kekuasaan, baik legislatif maupun eksekutif.

“Lulusan pesantren saja kalau masuk pemerintahan bisa saja jadi koruptor. Jadi tidak ada kaitannya dengan alumni mana,“ kata Oce kepada Tempo kemarin.

Hal itu disampaikannya menanggapi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie, yang melontarkan pernyataan tentang orang-orang pintar yang menjadi koruptor.

Para koruptor itu, menurut Marzuki, merupakan produk perguruan tinggi negeri terkemuka di Indonesia, termasuk anggota Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, Himpunan Mahasiswa Islam, serta alumni Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada. Para pengajar juga banyak yang hanya memikirkan proyek sehingga membuat sikap kritis mereka tumpul.

Pengamat politik dari UGM, Ary Dwipayana, menuturkan DPR dan partai politik selama ini justru menjadi bagian utama dari kasus korupsi. Penyelewengan para wakil rakyat itu bisa terjadi karena tradisi kompetisi politik Indonesia yang menuntut biaya mahal.

“Uang menjadi alat utama merengkuh kekuasaan sehingga uang pula yang dikejar saat berkuasa.“ Peneliti Indonesia Corruption Watch, Donald Fariz, mengatakan korupsi di lembaga legislatif sangat mungkin terjadi karena besarnya kewenangan yang dimiliki.

Anggota DPR sangat rentan terhadap korupsi dan terlibat jual-beli anggaran, pemilihan pejabat publik, ataupun penyusunan produk legislatif lainnya. “Penyusunan undang-undang juga bisa menguntungkan kelompok tertentu,“ katanya.

Masyarakat, menurut Donald, menangkap citra negatif para politikus Senayan karena memang terbukti banyak terlibat dalam berbagai kasus korupsi. Apalagi belakangan juga muncul kasus korupsi yang dilakukan secara terstruktur melalui mekanisme penganggaran.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M. Nuh mengatakan kebanyakan produk kampus menjadi nakal setelah lulus kuliah. “Bisa jadi perguruan tingginya sudah mempersiapkan dengan baik, tapi setelah keluar kan enggak bisa lagi mengendalikan,“ katanya kemarin.

Demikian pula, kata dia, organisasi kepemudaan ataupun organisasi politik tidak bisa mengendalikan sepenuhnya para anggotanya setelah lulus agar tidak menjadi koruptor. “Yang terpenting, mari kita sama-sama membenahi keadaan yang ada,“ kata Nuh.

IRA GUSLINA SUFA | RAFIKA AULIA | ANGGA SUK MA WIJAYA | ISTMAN MP | ANANDA BADUDU | AGUSSUP

Mewaspadai Politik Kutu Loncat

08 Mei 2012 | BP
Mewaspadai Politik Kutu Loncat
Oleh Fathorrahman Hasbul

Beberapa hari ini, media massa menurunkan berita yang cukup menarik, yakni terkait adanya indikasi Jusuf Kalla akan dicalonkan sebagai presiden dari Partai Demokrat. Dalam kontestasi politik tanah air, fenomena politik yang menarik diperhatikan ternyata tak sekadar persoalan korupsi yang dilakukan oleh elite politik, tetapi juga terkait kebiasaan pindah kendaraan politik dari partai yang satu ke partai yang lain. Fenomena perpindahan beberapa politisi merupakan serangkaian dari aktivitas politik yang cukup paradoksal. Sebab, partai politik tidak sekadar menjadi kendaraan yang menjujung asas, ideologi, dan visi, tetapi juga kenyamanan dan posisi.

Fenomena politik kutu loncat, sesungguhnya merupakan bagian dari tindakan elite politik yang kurang etis. Partai politik merupakan mobilitas yang harus diperjuangkan dan benar-benar menjadi muara dari kepentingan-kepentingan publik. Memang perpindahan parpol dan sejenisnya merupakan bagian dari hak prerogatif seseorang, tetapi justru menjadi problem ketika spirit konsistensi diabaikan. Politisi merupakan figur yang seyogianya mampu memahami bahwa segala gagasan, kebijkan, dan langkah, semuanya menjadi sorotan. Sehingga ketika ada elite yang pindah, ada beberapa hal yang telah ia ”khianati”.

Pertama, pengkhianatan konstituensi. Pengkhianatan ini merupakan pengkhianatan atas kostituensi (peserta pemilih) dan simpatisan yang telah mempercayakan elite tersebut untuk berjuang dalam partai politik akhirnya menjadi nisbi. Karena apa yang mereka dukung ternyata tidak total dalam mengakomodir tanggung jawab dukungan, tetapi lebih pada mencari kenyamanan dan posisi. Paling tidak, tindakan politisi semacam itu dapat diamanatkan sebagai sosok yang tidak setia pada ”cinta” konstituennya.

Kedua, mengabaikan tanggung jawab terhadap ideologi partai. Pelibatan seorang politisi dalam beberapa partai politik tidak bisa dilepaskan dari pemahaman ideologi partai politik. Rekam jejak dan loyalitas terhadap partai seharusnya membumi dan menyatu dalam entitas kepartaian elite itu sendiri. Ideologi politik tidak sekadar menjadi sporadis, melainkan benar-benar menjadi kuasa makna dalam setiap lelaku politisi. Meloncat ke partai lain tanpa ada pertimbangan ideologis, berarti telah melanggar cita-cita ideologi sebuah partai politik. Padahal ideologi dalam sebuah partai politik merupakan symbolic universe meaning.

Ketiga, mencerminkan inkonsistensi. Politik kutu loncat, ibarat kacang lupa kulitnya. Sebagai figur publik sugguh naif jika politisi lebih mengutamakan dimensi pragmatis dari pada idealisme. Perpindahan politik dapat dimaknai secara verbal sebagai modus oparandi dalam mengejar keuntungan yang lebih besar. Sejatinya jika dalam konstelasi politik terdapat problem, maka harus mampu disikapi dengan santun dan berani ”bertarung” tanpa harus pindah ke perahu politik yang baru.

Kepribadian Politik

Dalam dimensi yang lebih luas, dinamika politik batu loncat meniscayakan adanya sikap kepridiaan politik. Gagasan ini mencoba menegaskan bahwa siapa pun sah pindah ke ”lain hati” jika ia mampu memiliki kepribadian politik yang kuat dan matang. Dalam konteks ini sangat menarik apa yang dikatakan oleh Harold Lasswell (1950), kepribadian politik setidaknya bisa ditengarai pada tiga hal.

Pertama, agitator politik yakni orang yang memiliki kemahiran di bidang kontak, lobi, dan konsolidasi politik yang mampu membangkitkan emosi-emosi politik. Di Indonesia barangkali sosok yang memiliki kemampuan di sisi ini nyaris sulit ditemukan. Mayoritas orang yang pindah ke lain partai bukanlah orang yang berhasil menunjukkan diri sebagai agitator melainkan mereka yang terdepak dan merasa dikecewakan. Sehingga perpindahan mereka lebih didasarkan pada sakit hati, bukan kesenangan dan prestasi.

Kedua, administrator politik. Model kepribadian yang kedua ini merupakan orang yang memiliki keterampilan dalam memanipulasi organisasi ide-ide. Memanipulasi dalam konteks ini bukan merupakan bentuk yang tabu dan keliru, melainkan lebih pada kemampuan untuk menyelaraskan ide-ide politik secara komprehensif. Termasuk etika substantif politik dan kepentingan publik sebagai landasan utama. Tidak sekadar memiliki kemampuan logistik dan massa yang kuat.

Ketiga, birokrat politik. Orang yang memiliki kesadarn birokrat merupakan sosok yang memiliki visi dan orientasi kekuasaan yang benar-benar mampu diterapkan. Untuk kategori ini, memang sulit untuk ditengarai siapa kira-kira politisi Indonesia yang memiliki kemampuan birokrat yang benar-benar memadai. Konsep elektoral politik yang direkonstruksi melalui kekuasaan nyaris semuanya tidak jelas. Tidak sedikit dari elite politik yang hanya bersuara pada momentum politik seperti pemilu dan sejenisnya, tetapi justru lenyap ketika dihadapkan pada jeda waktu yang lebih panjang.

Dengan tiga alasan demikian, maka perpindahan partai politik menjadi sah. Sehingga setiap perpindahan politik tidak hanya memiliki orientasi profit, melainkan juga penuh dengan pertimbangan idealisme. Gaya perpidahan yang sperti inilah yang sangat sulit ditemukan di negeri ini.

Dalam hal ini, sungguh miris ketika banyak politisi mulai meloncat ke sana-ke mari untuk mendapatkan surplus power, bukan atas dasar memperbaiki persoalan. Pijakan politik kentara dengan kekuasaan yang lebih menjanjikan dan lebih memiliki posisi aman. Akan tetapi sekali lagi, duduk persoalannya bukan hanya persoalan pindah dan tidak, melainkan bagaimana komitmen dalam berpolitik menjadi sebuah penetrasi yang benar-benar membumi dalam bingkai kesadaran politisi kita.

Kejujuran, loyalitas, integritas, dan sejenisnya salah satunya dapat diukur dari sejauh mana komitmen politisi dalam memperjuangkan aspirasi politiknya dan nama baik partai politik yang menjadi mobilitas mereka. Dalam konteks ini, tentu kepentingan bersama dalam bingkai komitmen, prinsip, konsistensi dan loyalitas, adalah prioritas utama dibandingkan dengan agenda-agenda derivatif lainnya. Semua manuver politik termasuk isu JK dan yang erat kaitannya dengan budaya politik kutu loncat, tidak terjadi.

Penulis, peneliti pada Media Literacy Circle (MLC) Prodi Ilmu Komunikasi, UIN Yogyakarta

Renungan malam buruh untuk Marsinah

Renungan malam buruh untuk Marsinah

Selasa, 8 Mei 2012 22:34 WIB | 3856 Views

Dokumen foto eorang aktivis perempuan menunjukkan foto Marsinah (10 April 1969 – May 1993). (ANTARA/Reno Esnir)

“Marsinah!!! Pahlawan Buruh Indonesia.”

Berita Terkait

Bandung (ANTARA News) – Puluhan buruh dari Konfederasi Serikat Nasional (KSN) melakukan renungan malam di halaman Gedung Sate Bandung, Selasa guna menggenang perjuangan Marsinah, aktivis dan buruh pabrik PT Catur Putra Surya (CPS) Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, yang diculik dan ditemukan terbunuh pada 8 Mei 1993.

Kegiatan renungan malam tersebut selain diisi dengan orasi, para buruh juga menyalakan lilin dan membawa sebuah poster bertuliskan “Marsinah!!! Pahlawan Buruh Indonesia” yang dipasang di pagar kantor Gubernur Jawa Barat tersebut.

Koordinator aksi renungan malam dari KSN, Cep Hermawan, menuturkan bawa renungan malam in dilakukan untuk mengenang tewasnya Marsinah yang menjadi simbol perlawanan bagi kaum buruh di Indonesia.

Marsinah adalah aktivis dan buruh pabrik PT Catur Putra Surya (CPS) Porong, Sidoarjo, yang diculik dan kemudian ditemukan terbunuh pada 8 Mei 1993, setelah menghilang selama tiga hari.

Mayatnya ditemukan di hutan di Dusun Jegong Desa/Kecamatan Wilangan, Nganjuk, dengan tanda-tanda bekas penyiksaan berat.

Tewasnya Marsinah itu diduga karena keterlibatannya dalam perencanaan unjuk rasa menuntut kenaikan upah dan tunjangan tetap kepada perusahaan tempatnya bekerja pada 2 Mei 1993 di Tanggulangin, Sidoarjo, yang melibatkan aparat keamanan saat itu.

Marsinah memperoleh Penghargaan Yap Thiam Hien pada tahun yang sama. Kematian Marsinah menjadi catatan Organisasi Buruh Internasional (ILO) yang dikenal sebagai kasus 1713. (*)
Editor: Priyambodo RH

COPYRIGHT © 2012

Jakarta Etalase Demokrasi

Jakarta Etalase Demokrasi

Kristanto Hartadi* | Selasa, 08 Mei 2012 – 16:12:00 WIB

Dibaca : 46



(dok/antara)Semasa Orde Baru, persaingan antara PPP, Golkar, dan PDI di Solo dalam setiap pemilu selalu sengit.

Jumat pekan lalu seorang rekan melalui BlackBerry Messenger mengirimkan pesan berisi foto selebaran ancaman akan terjadi bentrok di Gandekan, Jebres, Solo. Untuk menguatkan pesan itu dia menulis: “Kerusuhan Solo harus dicegah, Solo ingin dijadikan lautan darah oleh para elitt politik di Jakarta. Tujuannya untuk membusukkan Jokowi. Saat ini Islam dan Kristen akan dibenturkan.”

Saya tidak menyelidiki apakah kaitan-kaitan itu benar adanya. Namun pesan teman itu dan isi selebaran itu mengingatkan saya pada cara-cara mengobarkan konflik bernuansa agama di Ambon, Poso atau tempat lain di Indonesia, yang kurang lebih seperti itu.

Syukurlah, para aparat negara dan tokoh masyarakat di Solo cukup tanggap menghadapi situasi tersebut, sehingga keributan besar tidak terjadi dan dapat dilokalkan. Kesan saya, masyarakat di Solo cukup dewasa menanggapi situasi yang berkembang di sekitar mereka. Yang penting (mudah-mudahan saya benar) mereka tidak ingin merusak dan mengoyak-ngoyak kota mereka sendiri.

Solo (Raya) memang kota yang unik. Kota berpenduduk sekitar 600.000 ini semasa Orde Baru pernah dibakar warganya sendiri beberapa kali karena berbagai sebab, yang terakhir pada 1998, sebagai rentetan kerusuhan di Jakarta, termasuk rumah Ketua MPR Harmoko di kawasan Solo Baru.

Di kota ini pula satuan antiteror Densus 88 beberapa kali menggerebek rumah para teroris. Sebagian teroris yang ditangkap atau terbunuh juga berasal dari Solo. Pada September 2011 lalu, sebuah aksi teror berupa bom bunuh diri terjadi di Gereja Bethel Injil Sepenuh, Kepunton, Solo. Untuk itu, dalam konstelasi sosial politik yang seperti itu, sangat unik bahwa Wali Kota Solo, Joko Widodo, yang merupakan kader PDI Perjuangan, pada 2010 lalu memenangi kembali pilkada dengan perolehan suara 90 persen.

Etalase Demokrasi

Ketika membaca harian Kompas (7/5) kemarin di rubrik Metropolitan, ada berita berjudul “’Perang’ Selebaran Mulai Marak” dan di situ ditampilkan selebaran yang mendiskreditkan Jokowi dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta ini. Uniknya dalam “perang” selebaran yang ditempel di tiang-tiang listrik itu, yang diserang juga cuma Jokowi.

Saya bukanlah tim sukses atau pendukung dari salah satu dari enam pasang calon gubernur/wakil gubernur yang bersaing untuk kursi DKI 1, sehingga kalau ada praktik-praktik kampanye yang buruk dalam pelaksanaan demokrasi, itu patut disayangkan. Ini karena Jakarta sebenarnya dapat menjadi indikator paling baik untuk pelaksanaan pilkada di Indonesia.

Pertama, di kota ini sebagian besar atau rata-rata penduduknya (yang punya KTP DKI tentunya) punya pendidikan baik. Walau tidak semua penduduk Jakarta punya ekonomi yang baik, saya yakin akan sulit menerapkan politik uang berupa serangan fajar atau bagi-bagi sembako di Jakarta untuk memenangi pilkada.

Kedua, penduduk Jakarta sangat plural, ikatan-ikatan primordial menjadi sulit diandalkan, walau bukan berarti tidak bisa. Jadi, menurut hemat saya, cara kampanye paling baik di Jakarta adalah para kandidat harus setransparan mungkin memperkenalkan diri dan program kerjanya kepada para calon pemilih.

Pada hakikatnya di situlah demokrasi. Berikanlah para pemilih akses informasi seluas-luasnya mengenai para kandidat dan program-program yang ditawarkan. Ini karena demokrasi mengasumsikan kemampuan dan hak para warga negara untuk secara bersama (collectively) dan cerdas (intelligently) menetapkan tujuan dan cara mencapai tujuan itu (Nugroho, 2011: 16)

Menjaga Etika

Untuk itu, melalui tulisan kecil ini saya ingin mengingatkan para kandidat dan tim sukses pada pilkada di DKI Jakarta agar memelihara etika komunikasi politik, karena pola-pola kampanye negatif sebenarnya memperlihatkan kepada para pelakunya bahwa nilai-nilai itulah yang mereka anut, atau sistem politik itulah komitmen mereka.

Sudah sepatutnya para kandidat dan tim sukses pilkada di DKI Jakarta bukan hanya berpikir bagaimana memenangi pilkada ini dengan segala cara, melainkan juga bagaimana tanggung jawabnya (akuntabilitas) bila mereka menang.

Itu sebabnya memberikan informasi seluas-luasnya dan sejujur-jujurnya kepada para calon pemilih menjadi hal yang sangat penting, karena yang harus dibangun adalah para pemilih yang melek informasi (informed electorate), bukan semata pencitraan. Kampanye negatif cenderung menyesatkan dan dapat menimbulkan apatisme publik yang berdampak pada turunnya partisipasi politik warga. Tentu bukan ini yang kita mau.

Jadi, saya berharap (dan mungkin harapan para pemilih yang ber-KTP DKI) kepada para kandidat pilkada gubernur DKI Jakarta, berikanlah “tontonan” yang menarik, sehat, dan memberi pendidikan politik yang benar kepada warga. Seperti warga Solo, warga Jakarta sebenarnya muak dengan segala bentuk kepalsuan dan kekerasan. Jadikanlah pilkada di Jakarta civilized dan fun.

*Penulis adalah redaktur senior di Sinar Harapan.

(Sinar Harapan)

Jejak Licin Saudagar Minyak

Jejak Licin Saudagar Minyak

in:mediacre, Wednesday, 9 May 2012, 12:09

JUMAT, 7 Maret. “Pak Schiller lagi libur. Kembali Senin saja,” kata seorang petugas satpam di gerbang masuk sebuah kantor di Jalan Buncit Raya 49, Jakarta.

Senin, 10 Maret. “Oh, Pak Schiller baru saja keluar. Sebaiknya buat janji dulu dengan Ibu Dina, sekretarisnya,” ujar resepsionis di lobi kantor, sembari mencatatkan nomor telepon Dina di secarik kertas.

Selasa, 11 Maret…. “Tidak ada yang namanya Schiller di sini,” ujar seorang anggota staf personalia di gedung itu kepada Tempo.

SCHILLER Marganda Napitupulu kini terbilang sosok penting. Dialah Direktur Gold Manor International Limited, yang memasok 600 ribu barel minyak mentah Zatapi untuk Pertamina, Februari lalu. Komisi Energi DPR curiga perusahaan ini “main mata” dengan Pertamina dalam proses tender. Untuk mengkonfirmasi simpang-siur berita, Tempo mencari Schiller.

 

Tapi Gold Manor dan Schiller sama saja misteriusnya. Upaya sia-sia di Buncit Raya itu bukanlah yang pertama. Mencari di Internet, sudah. Bertanya ke para pedagang minyak mentah di Jakarta, sudah pula. Hingga-karena tetap tak ada jejak yang jelas-Tempo memutuskan berburu informasi ke Singapura.

 

Setelah menitipkan koper di Hotel Fragrance, Geylang, Singapura, Rabu siang awal Maret lalu, Tempo segera menuju badan registrasi perusahaan (ACRA) di gedung International Plaza, Anson Road. Dari situ, misteri ini mulai terkuak.

 

Gold Manor tercatat di Singapura pada 10 Juli 2006 dengan nama Gold Manor Singapore Pte. Ltd. Direkturnya Schiller, sekretarisnya Tang Peng Chin, warga negara Singapura.

Bisnis perusahaan ini jual-beli minyak mentah serta bahan kimia berbasis minyak. Pemiliknya adalah Gold Manor International Ltd., perusahaan yang beralamatkan sebuah PO box di British Virgin Islands.

 

Di Singapura, menurut data ACRA, Gold Manor berkantor di 30 Raffles Place, #11-00 Caltex House. Ketika Tempo tiba di gedung yang sudah bersalin nama menjadi Chevron House itu, sore itu juga, tak ada orang Gold Manor. Rupanya itu kepunyaan Tan Peng Chin, yang ternyata lawyer. “Di sini cuma register office,” ujar resepsionis, seorang perempuan setengah baya. “Anda bicara saja dengan Janet Soh. Dia yang menangani Gold Manor.” Dia bilang Mr Chin sibuk dan membantah bosnya itu pemimpin Gold Manor.

“Orang Gold Manor tak mau menemui Anda,” kata Janet ketika ditemui dua hari kemudian. Dia enggan mempertemukan Tempo dengan Chin dan menolak memberitahukan siapa yang dia maksud dengan “orang Gold Manor”.

 

Bersamaan dengan itu, mencari alamat Schiller di Jakarta pun gagal. Rumah di Jalan Tulodong Bawah II/4, Kebayoran Baru, sebagaimana tercatat di ACRA, sudah rata tanah. Tampak puluhan tukang sedang menggarap bangunan baru. “Rumah ini dijual empat atau lima tahun lalu,” kata seorang warga di sana.

 

Hampir putus asa, Tempo kembali ke ACRA. Eh, sekeping informasi penting kembali terkuak. Alamat Gold Manor International: PO Box 957, Offshore Incorporation Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, ternyata sama dengan Orion Oil Limited, pemilik Global Energy Resources Pte. Ltd.

 

Global Energy pertama kali tercatat di Singapura pada 10 Mei 2002. Perusahaan itu berkantor di 1 Kim Seng Road, #15-01, East Tower, Great World City. Salah satu direkturnya, Irawan Prakoso, beralamat di Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 49-atawa Buncit Raya 49.

 

Setelah itulah Tempo mulai bertandang ke Buncit. Kantor itu sebuah bangunan kotak bertingkat, cokelat, dekat jalan. Tak ada papan nama. Angka 49 seukuran meja tulis menempel tinggi di atas dinding depan. Lobi didesain minimalis, cuma satu deret kursi tamu, meja kecil, dan sebuah lukisan gajah besar menggantung di dinding.

 

Irawan memang berkantor di sana. Bukan cuma dia, Schiller juga. Bahkan ada nama lain: Mohamad Riza Chalid dan Johnny Gerard Plate, yang sudah cukup lama dikenal di dunia jual-beli minyak. Keempatnya bersaling-silang memimpin dan memiliki saham di beberapa perusahaan yang berbasis di Buncit 49. Di antaranya PT Aryan Indonesia, pemilik tempat bermain anak-anak Kidzania, PT Pradita Parahita Utama, dan PT Mitra Integra Solusindo.

Kalangan pedagang minyak bercerita, di bawah bendera Global Energy, Mohamad Riza telah lama berbisnis dengan Pertamina. Itu juga yang tergambar dalam Laporan Kajian Restrukturisasi Pertamina 16 Juli 2007. Misalnya, pada 2005, Global Energy merupakan pemasok terbesar (33,3 persen) minyak mentah ke Pertamina Energy Services Ltd.

 

Pada 2006, Global menghilang dari Pertamina. Sumber Tempo mengatakan, itu berkaitan dengan pengetatan aturan tender yang dibuat Widya Purnama, Direktur Utama Pertamina 2004-2006. Sebab lainnya: permintaan dewan komisaris melalui ketuanya, Martiono Hadianto, agar Pertamina menghindari kerja sama dengan special purpose company (SPC) yang didirikan di wilayah tertentu, semacam British Virgin Islands. Surat Martiono tanggal 31 Maret 2005 itu telak memukul Global, yang dimiliki oleh Orion Oil Limited, diduga sebuah SPC di British Virgin Islands.

 

Sayang, Mohamad Riza tak bisa ditemui. Dia menjanjikan waktu khusus untuk wawancara di Kidzania pada Ahad sore, 9 Maret lalu. Namun, hingga pukul 18.30, dia tak muncul. Belakangan, orang di rumahnya mengatakan sore itu Riza mendadak ke Singapura, lalu ke Hong Kong untuk tinggal selama tiga bulan. Sejak itu, telepon selulernya tak bisa lagi dihubungi.

 

Bersamaan dengan “hilangnya” bisnis Global di Pertamina, Gold Manor mendaftar di Singapura. Irawan Prakoso dan Schiller, yang akhirnya bersedia diwawancarai Kamis malam dua pekan lalu, mengakui Gold Manor sebagai saudara kandung Global Energy.

Tapi Irawan membantah Global yang dia pimpin punya kaitan dengan Mohamad Riza. Mula-mula dia malah mengaku tak mengenal Riza dan membantah mereka sama-sama berkantor di Buncit 49. Jawabannya berubah setelah Tempo menyebut PT Pradita Parahita Utama. “Ya… mungkinlah,” ujarnya.

 

Irawan juga mengatakan Global tidak pernah memasok minyak mentah untuk Pertamina. Ketika Tempo menunjukkan Laporan Kajian Restrukturisasi Pertamina, dia kelabakan. “Itu benar atau enggak, tidak tahu saya,” katanya berkelit.

 

Toh, pertemuan di Plaza Indonesia itu tak membuat terang profil Gold Manor. Apalagi cuma Irawan yang bicara. Schiller memilih diam. Soal modal, misalnya, Irawan hanya mengatakan “billions of dollars”, tanpa mau merinci. “Sudahlah, Anda ke kantor kami di Singapura, nanti saya kasih.” Katanya, Global punya satu kantor lagi di East Tower, gedung Great World City, yakni di lantai 10, berbagi dengan Gold Manor.

 

Berbekal janji Irawan dan Schiller, yang mengaku tinggal di Singapura, empat hari kemudian Tempo kembali ke Singapura. Benar di Lantai 10-01 ada lagi kantor Global. Di bawah papan nama Global, tertulis Gold Manor International Pte. Ltd. dengan huruf sebesar kelingking orang dewasa. Namun profil perusahaan Gold Manor tetap tak diberikan. “Bos saya keluar kantor. Lain kali saja,” kata Lena Lee, public affairs executive yang menjadi tuan rumah siang itu.

 

Untung, Pertamina akhirnya memberikan dokumen yang dicari-cari itu. Profil perusahaan Gold Manor ternyata sangat sederhana, jauh dari lengkap. Soal kantor, hanya disebutkan mereka punya kantor pusat di Singapura dan perwakilan di Jakarta. Tak ada alamat atau nomor telepon.

 

Laporan keuangan yang diaudit Foo Kon Tan Grant Thornton Singapura menunjukkan bahwa per 31 Desember 2005 aset Gold Manor US$ 21,5 juta-di laporan itu terdapat kekeliruan pencatatan, ditulis hanya US$ 1,7 juta-atau sekitar Rp 198 miliar. Sedangkan modalnya cuma US$ 3,5 juta (Rp 32,2 miliar). Ini jauh lebih kecil dari harga Zatapi, sekitar US$ 58,6 juta (Rp 545,9 miliar).

 

Lalu di mana jejak klaim Irawan bahwa Gold Manor adalah perusahaan “billions of dollars”? Sayang, baik Irawan maupun Schiller tak lagi bisa dihubungi. Yang pasti, kalau laporan keuangan itu yang dijadikan pedoman, Gold Manor jelas tidak layak berdagang minyak dengan Pertamina. Soalnya, kepada Tempo, Direktur Utama Pertamina Ari H. Soemarno pernah membuat pernyataan tegas: untuk bisa menjadi trader Pertamina, sebuah perusahaan harus punya modal minimal US$ 50 juta atau sekitar Rp 450 miliar.

 


Empat Serangkai Jawara Minyak

 

MENCARI Gold Manor International di Singapura, penelusuran Tempo berujung pada sebuah bangunan bertingkat tanpa papan nama di Jalan Warung Buncit Raya 49, Jakarta Selatan. Di situlah empat serangkai pedagang minyak “kawakan” Indonesia dengan omzet triliunan rupiah dipersatukan lewat sejumlah perusahaan.

 

Lokasi Irawan Prakoso Schiller M. Napitupulu Johnny G. Plate Mohamad Riza Chalid
JakartaJalan Warung Buncit Raya 49Mampang Prapatan PT Pradita Parahita Utama (Direktur dan pemegang saham) PT Mitra Integra Solusindo (Direktur) PT Aryan Indonesia (Direktur) PT Mandosawu Putratama Sakti (Direktur)***PT Mitra Integra Solusindo (pemegang saham) PT Anugerah Investindo Prima (Direktur)* PT Gajendra Adhi Sakti (Komisaris)**PT Aryan Indonesia (Komisaris)
SingapuraKim Seng Road#10-01 East Tower, Great World City Global Energy Resources Pte. Ltd. Gold Manor Singapore Pte. Ltd.    
British Virgin IslandsPO Box 957Offshore Incorporations CentreRoad Town, Tortola Orion Oil Limited Gold Manor International Ltd.    
*) Pemegang saham utama PT Pradita Parahita Utama**) Pemegang saham utama PT Mitra Integra Solusindo***) Salah satu pemegang saham PT Pradita Parahita Utama

Ada nasihat dari mantan ketua umum NU tentang Irshad Manji dan homoseksualitas

Ada nasihat dari mantan ketua umum NU tentang Irshad Manji dan

homoseksualitas

 

JAKARTA (VoA-Islam) – Saat diskusi dan launching buku “Allah, Liberty and Love” karya tokoh feminis-lesbian Irshad Manji di Kantor Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Sabtu (5/5) lalu, Sekitar 25 orang anggota Barisan Ansor Serba Guna (ANSOR) dikerahkan untuk mengamankan acara ini.”Ini perintah langsung dari atasan. Dari Nusron Wahid”, kata Amirudddin (43), salah satu anggota Banser dari Sawah Besar, Jakarta Pusat.

Hal senada juga dikatakan Wakil Kepala Banser DKI Jakarta, Abdul Mu’in, pihaknya hanya diinstruksikan oleh atasannya untuk menjaga keamanan selama diskusi berlangsung. Ia mengaku tidak tahu menahu materi apa yang disampaikan oleh Irshad Manji di dalam. “Saya hanya (melaksanakan) perintah dari atasan. (Untuk) pengamanan acara, selesai”, kata Abadul Mu’in kepada sejumlah wartawan.

Seharusnya Banser dan Nusron Wahid selaku pimpinan Banser mendengar petuah mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi yang mengajak umat Islam agar mewaspadai diskusi buku Irshad Manji, “Allah, Liberty, and Love”. Kehadiran Irshad Manji ke Indonesia, kata kiai, adalah upaya untuk melegalisasi perkawinan sejenis.

“Umat Islam dan seluruh umat beragama di Indonesia harus mewaspadai karena gerakan tersebut merupakan conditioning (pengkondisian) untuk merintis pengesahan undang-undang perkawinan sejenis, laki-laki kawin dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan,”ungkap Kiyai Hasyim seperti dirilis Republika Online, Senin (7/5/2012).

Dugaan dikemukakan pengasuh Pesantren Al Hikam, Malang dan Depok ini karena mendengar kabar sejumlah anggota DPR RI melawat ke Kopenhagen, Denmark untuk belajar undang-undang perkawinan sejenis. Lawatan DPR ini terkait dengan RUU Keadilan dan Kesetaraan Gender.

Dengan tegas Kiai Hasyim menyatakan perkawinan sejenis sangat bertentangan dengan semua ajaran agama, apalagi Islam. Dia mencontohkan saat pemimpin umat Katolik, Paus pernah didemo di Inggris oleh kelompok kawin sejenis ini. Begitu pula kondisi yang sama terjadi di tengah umat agama Kristen.”Perkawinan sejenis bukan hanya bertentangan dengan agama, tapi bertentangan pula dengan kodrat,” papar Kiai Hasyim.

Tolak Legalisasi Kawin Sejenis

Dikatakannya, di Eropa Barat dan Amerika, gerakan perkawinan sejenis digerakkan oleh kaum atheis.”Homoseksual dan lesbi adalah penyakit kejiwaan dan sosial yang harus disembuhkan dengan psikoterapi dan pembinaan, bukan dilegalisir,” kata Kiai.

Oleh karena itu, katanya, partai-partai yang mengaku Islam di parlemen harus menjaga agar tidak kebobolan, demikian juga umat beragama harus bersiap-siap. “Saat inilah waktunya umat Islam bersatu melakukan nahi mungkar. Kalau gerakan atheisme ini menggunakan HAM, padahal isinya merusak, maka umat beragama harus menggunakan HAM juga untuk penyelamatan agama,” katanya.

Ia memperingatkan ormas Islam agar tidak mudah dikelabuhi oleh pihak atau kelompok yang mempunyai kepentingan tertentu atas dasar membela minoritas.”HAM tidak boleh dipakai merusak tatanan Ketuhanan Yang Maha Esa,” kata Hasyim.

Perlu diketahui, Irshad Manji adalah seorang feminis Kanada yang juga dikenal pegiat lesbian. Dalam bukunya edisi Indonesia berjudul “Beriman Tanpa Rasa Takut: Tantangan Umat Islam Saat Ini”, menggugat sejumlah ajaran pokok dalam Islam, termasuk keimanan kepada keotentikan Al-Quran serta kema’shuman Nabi Muhammad.

Bahkan ia mengakui sendiri dalam berbagai tulisan dalam bukunya, mengaku banyak terpengaruh penulis novel yang pernah menghina Nabi Muhammad, Salman Rushdie. Pria asal India yang pernah difatwakan hukuman mati akibat novel “Ayat-Ayat Setan” namun dilindungi dan dibesarkan namanya oleh Barat.

Seperti diberitakan sebelumnya, diskusi buku digelar di sejumlah tempat, seperti di Komunitas Salihara, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (4/5), dan di kantor AJI (Aliansi Jurnalis Independen) di bilangan Kalibata Utara. Saat di Salihara, polisi berhasil membubarkan kuliah umum tersebut.  Desastian

 


2012/5/8 Ade Armando <im_armando@yahoo.com>

Ade Armando (8 Mei 2012)
Gara-gara kedatangan Irshad Manji, perbincangan soal homoseksualitas kembali mengemuka.
Beberapa penulis – seperti Adian Husaini – menulis panjang lebar soal betapa terkutuknya orientasi seksual sesama jenis itu.
Penulis lain mengutip ayat Al Quran dan hadits yang menurut tafsirannya menunjukkan betapa Allah membenci homoseksualitas.
Wacana semacam itu tentu saja baik-baik saja
Saya mungkin tak setuju dengan isinya, namun itu tak jadi masalah.
Yang jadi masalah adalah kalau karena keyakinan bahwa homoseksualitas itu adalah haram, mereka yang meyakininya berhak mengusir, melarang, menyerang seseorang yang lesbian atau homo.
Kalau itu terjadi, hak seseorang untuk memiliki orientasi seksual yang berbeda ditindas.
Itu yang terjadi pada Irshad Manji.
Itu yang terjadi pada kaum waria yang dikejar-kejar kaum yang mengira diri mereka manusia paling taat beragama di dunia..
Pertanyaannya: kalaulah seseorang itu homoseksual, kenapa yang lain harus marah?
Kalau sebagian memang menganggap itu haram menurut agama, ya nyatakan saja haram.
Kalau sebagian menganggap bahwa homoseksual itu dikutuk Tuhan, ya biarkan Tuhan yang nanti menghukumnya.
Contoh lain soal sholat.
Bagi sebagian orang, mereka yang tidak sholat itu kan masuk neraka.
Ya biarkan saja, Tuhan yang nanti memasukkan mereka ke neraka.
Jangan manusia dong yang memaksa orang lain untuk sholat…
Kita harus siap menerima perbedaan.
Kita ingat dulu pernah ada masa di mana wanita berjilab itu minoritas di Indonesia.
Kita tentu marah kalau mereka yang mayoritas memaksa agar mereka yang berjilbab untuk melepaskan jilbabnya karena alasan bahwa  ‘berjilbab adalah contoh keterbelakangan’.
 Alasan kita untuk menolak pemaksaan itu adalah karena kita percaya bahwa memilih untuk berjilbab adalah hak asasi manusia yang harus dihormati.
Kalaupun kaum liberal menganggap bahwa berjilbab itu tolol, mereka tetap tak boleh memaksakan kehendak. Demikian pula sebaliknya.
Begitu juga dengan homoseksualitas.
Anda boleh saja menganggap bahwa kaum homo itu tolol, terkutuk, calon neraka, dan seterusnya. Tapi Anda tidak punya hak untuk menghina, melarang apalagi menyerang mereka yang homo.
Saya sendiri muslim.
Saya rasa saya cukup taat shalat. Taat puasa. Menjalankan perintah Allah dengan cara sebaik yang saya bisa.
Dan saya menganggap bahwa homoseksualitas adalah hal yang layak diterima.

 

Marsinah: Korban Orde Baru, Pahlawan Orde Baru

Marsinah: Korban Orde Baru, Pahlawan Orde Baru

Oleh Harry Wibowo

 

Jasad Marsinah diketahui publik tergeletak di sebuah gubuk berdinding terbuka di pinggir sawah dekat hutan jati, di dusun Jegong, desa Wilangan, kabupaten Nganjuk, lebih seratus kilometer dari pondokannya di pemukiman buruh desa Siring, Porong. Tak pernah diketahui dengan pasti siapa yang meletakkan mayatnya, siapa yang kebetulan menemukkannya pertama kali, dan kapan? Sabtu 8 Mei 1993 atau keesokan hari Minggunya? Seperti juga tak pernah terungkap melalui cara apapun: liputan pers, pencarian fakta, penyidikan polisi, bahkan para dukun maupun pengadilan, oleh siapa ia dianaya dan di(ter)bunuh? Di mana dan kapan ia meregang nyawa, Rabu malam 5 Mei 1993 atau beberapa hari sesudahnya? Kita cuma bisa berspekulasi dan menduga-duga. Kita memang bisa mereka-reka motif pembunuhan dan menafsirkan kesimpulannya sendiri. Tapi kita tak mampu mengungkap fakta-faktanya. Kunci kematiannya tetap gelap penuh misteri hingga kini, walau tujuh tahun berselang.

 

Memang bukan fakta-fakta pembunuhan itu yang penting kemudian, melainkan jalinan citra yang tersusun melalui serangkain pertarungan wacana yang rumit. Para pembunuh mengesankan Marsinah diperkosa. Para aktivis perburuhan menyanjungnya sebagai suri teladan pejuang buruh. Penguasa militer pusat dibantu setempat merekayasa penyelubungan kasusnya sekaligus menyusun skenario peradilan. Kepolisian setempat menyidik tersangka palsu. Para feminis mengagungkannya sebagai korban kekerasan perempuan. Para seniman mendramatisasi nasibnya ke dalam lagu, mengabadikanya dalam monumen, patung, lukisan, panggung teater dan seni rupa instalasi. Para aktivis hak asasi menganugerahi Yap Thiam Hien Award bagi kegigihannya. Khalayak awam prihatin dan bersimpati membuka dompet sumbangan bagi keluarganya. Para birokrat serikat pekerja melambangkanya sebagai korban kesewenangan majikan. Keluarganya sendiri yang sederhana, sebagaimana kebanyakan sikap keluarga pedesaan Jawa, menerimanya dengan pasrah dan tabah. Dan seterusnya, dan seterusnya.

 

Marsinah, tipikal buruh perempuan desa yang mengkota tapi terpinggirkan, tiba-tiba muncul sebagai pahlawan di tengah hiruk pikuk industrialisasi manufaktur dan represi penguasa di pertengahan dasawarsa 90-an. Ia bukan hanya mewakili ‘nasib malang’ jutaan buruh perempuan yang menggantungkan masa depannya pada pabrik-pabrik padat karya berupah rendah, berkondisi kerja buruk, dan tak terlindungi hukum, tapi pembunuhannya yang dimediasikan dan diartikulasikan oleh media massa menyediakan arena diskursif bagi pertarungan berbagai kepentingan dan hubungan kuasa: buruh-buruh, pengusaha, serikat buruh, lembaga swadaya masyarakat, birokrasi militer, kepolisian, dan sistem peradilan.

 

Kunjungi selengkapnya di:

http://lembagainformasiperburuhansedane.blogspot.com/2012/05/marsinah-korban-orde-baru-pahlawan-orde.html

 

Artikel-artikel “Pahlawan Kita”:

Marsinah: Korban Orde Baru, Pahlawan Orde Baru

Mengenang Bambang Harri (Jember, 5 Juli 1959 – Bandung, 23 Februari 2008)

Rodiah, Hari Kartini dan Hari Buruh Sedunia

Bebaskan Somyot Pruksakasemsuk: Aktivis Buruh dan Demokrasi Thailand

Chun Tae-il: Cahaya Inspirasi untuk Gerakan Buruh

Sosialisme Revolusioner Semaoen

Mengenang Fauzi Abdullah (1949-2009)

Majalah Online Perburuhan Sedane diterbitkan sebagai media informasi, forum pembahasan dan pertukaran pengalaman mengenai persoalan perburuhan di Indonesia dan sekitarnya.  Kami mengundang para ahli, sarjana, praktisi dan aktivis perburuhan di Indonesia untuk berdiskusi dan menulis secara bebas dan kreatif sambil berkomunikasi dengan masyarakat luas.

 

Majalah Online Perburuhan Sedane telah dibaca dan dikunjungi oleh kalangan buruh, aktivis buruh, peneliti, pengamat dan akademisi berminat pada perburuhan.

 

 

 

Lembaga Informasi Perburuhan Sedane
Sedane Labour Resource Center
Jl. Dewi Sartika 52 F Bogor Jawa Barat
Telp/Fax : 0251-8344473
Email: perburuhan.sedane@gmail.com
Blog: http:// lembagainformasiperburuhanseda ne.blogspot.com/
Kontak person: Syarif Arifin
Telp: 08997851713
Email: iipkolektip@gmail.com

 

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 63 other followers