Archive for the ‘esai’ Category

Dakwah dan Kearifan Lokal

Dakwah dan Kearifan Lokal

Oleh: Ali Mustafa Yaqub

Bulan Agustus 1982, almarhum Bapak Mr (Mester in de Rechte/Sarjana Hukum) H Muhammad Roem memberikan ceramah di hadapan anggota Young Muslim Association in Europe (YMAE), yang akrab di kalangan masyarakat Indonesia dengan sebutan PPME (Persatuan Pemuda Muslim Eropa), di kediaman Bapak H Hambali Ma’sum di Denhaag, negeri Belanda.

Pak Roem mengatakan bahwa Buya Hamka pernah ditanya oleh Dr Syauqi Futaki (Ketua Japan Islamic Congress), “Apa penyebab orang Indonesia, khususnya orang Jawa, begitu mudah masuk Islam dengan serentak dalam jumlah yang banyak tanpa ada konflik sedikit pun?” Menurut Pak Roem, Buya Hamka saat itu menjawab, “Itulah yang sedang saya pelajari.” Buya Hamka rahima hullah wafat pada tahun 1984. Semoga sebelum itu, beliau sudah menemukan jawaban yang dipelajarinya tadi.

Para ahli berbeda pendapat tentang kapan Islam masuk ke Indonesia, khususnya di tanah Jawa. Sebagian berpendapat, Islam sudah masuk di Kepulauan Indonesia abad pertama Hijriyah (sekitar abad ke-7 atau 8 Masehi). Sebagian berpendapat, Islam masuk ke Indonesia abad ke-14 Masehi.

Kendati begitu, para ahli sependapat Islam masuk ke Indonesia tidak melalui cara-cara kekerasan dan lain sebagainya, melainkan dengan cara yang sangat damai. Para ahli juga tampaknya sependapat bahwa pendekatan dakwah yang dilakukan para dai yang datang dari Jazirah Arab, khususnya dari Hadhra maut, adalah pendekatan kultural. Sehingga, masyarakat khususnya di tanah Jawa tidak merasa terusik sedikit pun dalam masalah sosial budaya.

Apabila kita mengamati masalah sosial budaya di kalangan masyarakat Jawa saat ini, maka tampaknya pendapat di atas dapat dibenarkan. Peninggalan Islam yang merupa kan warisan para dai yang sering disebut dengan para wali sangat kental sekali dengan budaya-budaya lokal alias budaya Jawa.

Kendati mereka banyak berasal dari negeri Arab, mereka tidak serta-merta mengubah secara radikal budaya lokal dengan budaya Arab. Mereka justru membaur dan meleburkan diri dengan budaya lokal alias budaya Jawa.

Arsitektur masjid-masjid yang mereka tinggalkan, semisal Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya, Masjid Agung Demak, Masjid Menara Kudus, dan lain-lain menunjukkan bahwa para dai itu sangat arif dengan budaya-budaya lokal sehingga mereka tidak menggantinya dengan budaya Arab. Arsitek masjid-masjid tersebut sampai sekarang menjadi saksi sejarah tentang begitu bijaknya para dai dalam berdakwah sehingga bangunan-bangunan tersebut masih ken tal dengan budaya Jawa.

Bagi para dai, bangunan bukanlah akidah dan bukan ibadah, melainkan bagian dari muamalah. Maka sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam, budaya-budaya tersebut tetap mereka lestarikan. Hasilnya, orang Jawa tidak merasa kaget memasuki masjid karena merasa masuk ke rumah adat mereka sendiri.

Menurut catatan para ahli, para dai di samping melestarikan budaya fisik se perti arsitektur Jawa dalam bangunan masjid, juga melakukan pendekatan kultural dalam menyampaikan pesan keislaman kepada masyarakat Jawa. Dr Purwadi MHum, Rektor Institut Kesenian Jawa di Yogyakarta, dalam bukunya Dakwah Sunan Kalijaga, menyebutkan, para wali khususnya Kanjeng Sunan Kalijaga dalam mentrans for masikan ajaran-ajaran Islam, menciptakan tembang-tembang (lagu-lagu) seperti tembang Dandang Gulo dan sebagainya.

Di bidang sosial, khususnya di kawasan pesisir utara Jawa Tengah, sampai saat ini masih banyak masyarakat yang tidak mengonsumsi daging sapi. Di daerah Pekalongan, misalnya, kita akan melihat apa yang namanya bakso kerbau, bukan bakso sapi. Bahkan, sebagai bagian dari masyarakat pesisir utara Jawa Tengah, kami mengonsumsi daging sapi setelah kami tinggal di Jawa Timur.

Konon, ketika Islam masuk di kawasan utara Jawa Tengah, masyarakat yang saat itu masih beragama Hindu sangat keberatan apabila orang Islam membunuh dan mengonsumsi sapi, hewan yang mereka sucikan. Maka dalam rangka dakwah, para dai melakukan pendekatan sosial dengan tidak mengonsumsi daging sapi. Inilah bentuk-bentuk kearifan lokal yang dilakukan para dai dalam menjalankan dakwah pada saat itu. Dan hasilnya adalah seperti yang dikatakan oleh Dr Syauqi Futaki.

Saat ini, ada kecenderungan para dai tidak memperhatikan kearifan lokal seperti tersebut di atas. Dalam masalah sosial budaya, tampak ada sebuah pemaksaan harus bercorak Arab. Pakaian harus dengan jubah dan ubel-ubel serban yang membungkus kepala. Bangunan masjid juga mesti berbentuk kubah, kendati sebenarnya kubah bukan dari Arab melainkan dari gereja Byzantium.

Di Bali, Kalimantan Utara, dan lain-lain, kami sempat menanyakan ketika warga setempat membangun masjid, “Mengapa ornamen Bali dan Dayak tidak Anda masukkan dalam masjid yang sedang Anda bangun?” Kami mengatakan, sekiranya masjid di Bali memasukkan ornamen-ornamen Bali, dan masjid di Kalimantan Utara memasuk kan ornamen-ornamen Dayak, maka orang Bali dan orang Dayak akan mudah dan tidak merasa terkejut saat memasuki masjid karena mereka merasa memasuki rumah adat mereka sendiri. []

REPUBLIKA, 08 April 2014
Ali Mustafa Yaqub ; Imam Besar Masjid Istiqlal dan Ketua Umum IPIM (Ikatan Persaudaraan Imam Masjid)

http://harian-oftheday.blogspot.com/

“…menyembah yang maha esa,
menghormati yang lebih tua,
menyayangi yang lebih muda,
mengasihi sesama…”

Bagaimana dan Mengapa Karakter itu Menjadi Penting?

Bagaimana dan Mengapa Karakter itu Menjadi Penting?

 

Kebutuhan orang akan bisa menyesuaikan diri melalui PENGETAHUAN (ijazah sekolah dsb, buku-buku, kursus dsb) dan PENGALAMAN (baik pengalaman kerja maupun keahlian) saja tampaknya tidak lagi menjadi yang terutama.

Ada hal-hal yang lebih penting yang sebenarnya dibutuhkan oleh setiap orang untuk menunjukkan dirinya didalam kinerja/pekerjaan atau dalam hubungan sosial/keluarga yang menjadi sangat tidak relevan dengan hanya mengandalkan modal PENGETAHUAN dan PENGALAMAN saja. Hal ini sering kita temui ketika orang-orang yang diperkirakan memiliki kemampuan yang diatas rata-rata berdasarkan kedua hal tsb, ternyata justeru mereka inilah yang menjadi biang masalah. Akibatnya, kita menjadi pesimis dan takut mem”prediksi” kemampuan seseorang sebelum kita “MENCOBA”-nya.

Kita lihat sendiri, apakah seseorang yang ber”PENGETAHUAN” leadership, lulusan S3, memiliki banyak sertifikat, rekomendasi dari orang yang sangat penting dsb bisa memiliki KINERJA yang baik di bidang Pekerjaan, atau Sosial atau Keluarga dsb?

Demikian juga apakah seseorang yang telah ber”PENGALAMAN” menjadi Pimpinan Perusahaan/Organisasi, menjadi Suami/Isteri, menjadi Teman Setia, menjadi Teman Bisnis, menjadi Ahli baik bidang sekuler ataupun non-sekuler dsb bisa dijamin memiliki KINERJA yang baik juga di bidang Pekerjaan, atau Sosial atau Keluarga dsb?

Bukankah dari kedua hal inilah biasanya orang dinilai bukan? Coba saja kita lihat lowongan yang beredar di media utama, pasti yang menjadi syarat adalah Ijazah dan/atau Pengalaman Kerja.

Padahal, kita bisa lihat sendiri bahwa belum tentu kedua hal tersebut merupakah pilihan yang terbaik yang orang tersebut lakukan mengingat sistem pendidikan dan keuangan di negara kita masih sangat meragukan. Sehingga siapapun yang sebenarnya merasa yakin dengan kedua hal tersebut silahkan merenungkan atau lebih tepatnya merefleksikan-nya dengan salah satu film fenomenal yang pernah kita miliki “LASKAR PELANGI”.

Dari film tersebut, kita bisa melihat bahwa adanya kekuatan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan PENGETAHUAN dan PENGALAMAN, yaitu pendidikan KARAKTER.

Ada orang yang sangat mengerti bahwa dengan keadaan yang buruk bahkan teramat buruk, maka bagi orang-orang yang dibimbing dengan pembimbing yang benar maka otomatis pendidikan dan pembentukan KARAKTER akan OTOMATIS DIBENTUK. Sehingga banyak orang yang dengan pesimis mengatakan bahwa kalau anaknya orang kaya mungkin bisa tambah kaya tetapi belum tentu menjadi manusia yang ber-karakter baik. Dan contoh sudah ada didepan mata kita bukan?

Demikian juga sistem Manajemen dan Duplikasi kepemimpinan (Leadership) sangat meragukan kemampuan “ZONA NYAMAN” orang yang mau dididik, sehingga mereka juga biasa tidak ragu-ragu melakukan ekstrim kiri bertindak “kejam” untuk membuat suasana yang “buruk” agar anak didikya bisa “TAU DIRI” atau ekstrim kanan yaitu membuat suasana “angin sorga” sehingga anak didiknya bisa ingat “BUDI”.

Ternyata pengalaman kami sebagai Coach menunjukkan gejala yang diluar dugaan, yaitu telah timbulnya situasi “seperti kacang lupa dengan kulitnya”. Artinya, apa yang telah diberikan ternyata dikembalikan dalam bentuk “pengkhianatan” di kaca mata pendidik/leader-nya.

Jadi apa yang salah apabila seorang Pendidik/Leader telah memberikan baik moril maupun materiil kepada anak didiknya tetapi mereka menjadi seorang yang hebat (yang lupa diri) atau anak didiknya yang bisa saja “muntaber” (mundur tanpa berita alias kabur)?

Ada hal-hal yang sangat tidak disadari oleh kita sebagai manusia melihat manusia. Dan ini merupakan proses duplikasi yang telah berlangsung selama berabad-abad (PENDIDIKAN dan PENGALAMAN kita sbg bangsa Indonesia dijajah). Akibatnya kita gagal melihat seseorang seutuhnya bahkan dimulai dari kita memandang diri kita sendiri.

Ingin lebih jelas bagaimana kita mengenal diri kita dan teman main atau teman kerja lebih dalam? Bagaimana mengetahui bahwa kita sebenarnya kabanyakan teman “MAIN” dari pada teman “KERJA”?
(Sumber : http://www.careplusindonesia.com)

Salam Karakter,
Lois Efesus Saku Oki
Administration Staff
Care Plus Indonesia® The First Life Time® Program & Counseling
http://www.careplusindonesia.com

Office: Heartline Center Building, Ground Floor,
Jl. Permatasari No. 1000, Lippo Karawaci, Tangerang 15811
Telp/Fax: 021-59492825
FB Group: Care Plus Indonesia
Twitter: @CarePlusID

Mobile: 0838-9485-6816
BBM: 291047F1
loisefesus@gmail.com
admin@careplusindonesia.com

Bangsa yang Aneh

Bangsa yang Aneh
Oleh Yudhistira ANM Massardi

“The illiterate of the 21st century, will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn, and relearn.” — Alvin Toffler.

Kita ini sungguh-sungguh merupakan bangsa bernasib seperti yang digambarkan Toffler dalam kutipan di atas. Kita menjadi bangsa yang para pemimpinnya di segala lini merupakan penyandang buta-bisu-tuli alias tuna-total tak mampu belajar.
Kita menyatakan perang terhadap korupsi, tetapi korupsi semakin merajalela hingga ke sungsum tulang belakang tubuh bangsa. Kita beteriak-teriak tentang rendahnya kualitas sumber daya manusia Indonesia, tapi sistem pendidikan nasional menghancurkan seluruh potensi kreatif dan kecerdasan anak bangsa sejak di satuan pendidikan anak usia dini.
Kita berkeluh-kesah tentang kebobrokan moral dan mental bangsa, tapi pada saat yang sama Kementerian Pendidikan & Kebudayaan serta Kementerian Agama -– yang seharusnya menjadi
menara suar bagi ketinggian ilmu dan akhlak — selalu berhasil mempertahankan rekor sebagai lembaga paling korup tak alang kepalang. Bahkan kini disempurnakan dengan korupsi di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Sehingga, bangsa ini kehilangan panutan, arah dan tujuan. Kita pun meratapi rendahnya budi pekerti dan karakter bangsa, tapi tak ada yang sungguh-sungguh berupaya melakukan perbaikan.

Kanker mematikan Segala sesuatu dan semua wacana tentang perubahan dan perbaikan bermuara hanya pada satu kubangan kebejatan: korupsi! Seluruh inisiatif dan niat baik dimangsa oleh budaya serba instan yang menjadi biang kanker mematikan. Ke arah mana pun kita berpaling, sejauh mata memandang, yang terhampar di hadapan hanya bentangan korupsi semata-mata, tanpa ujung tanpa
akhir.

Tetapi, masih ada segelintir orang yang terus berupaya membangun optimisme (atau ilusi?) bahwa harapan masih ada.Bahwa perekonomian tumbuh di atas 6 persen, bahwa dengan
mengurangi jumlah mata pelajaran dan menambah jam belajar di SD, SMP dan SMA – dengan tetap memberikan tekanan pada menghafalkan dan melafalkan ayat-ayat suci — bisa dilahirkan
generasi baru berkarakter dan berakhlak mulia (seolah-olah para koruptor di Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama bukanlah orang-orang yang pandai menghafal dan melafal!).
Kita terus diiming-imingi perubahan dan perbaikan di bidang pendidikan, tetapi dengan tetap menyelenggarakan ujian nasional (UN). Padahal, sudah terbukti selama ini bahwa UN
justru merupakan “pendidikan kiriminalitas” yang diajarkan secara masif dan disokong dengan penuh semangat oleh para kepala daerah, kepala sekolah dan para guru yang takut terciprat aib jika banyak muridnya tidak lulus UN sehingga mereka beramai-ramai mendorong dilakukannya aksi contek
massal. Dan kejahatan itu dicitrakan sebagai perbuatan heroik, bukannya sebagai tindakan penghancuran moral anak didik sejak dini dan sistemik.
Pondasi karakter
Pemerintah pun masih menganut paham bahwa ketentuan wajib belajar 12 tahun itu dimulai dari jenjang sekolah dasar (SD). Padahal, sudah lama diketahui bahwa momentum terbaik bagi pembangunan kualitas manusia adalah pada masa “usia emas” (0-7 tahun). Itulah waktu emas bagi pembangunan pondasi karakter dan kecerdasan anak.
Dengan kata lain, jika pendidikan anak usia dini tetap diabaikan dalam strategi pendidikan nasional, maka harapan bagi terciptanya generasi baru bangsa yang lebih baik, benar-benar hanya merupakan ilusi dan omong kosong! Jika alokasi dana dan daya lebih dititikberatkan pada satuan pendidikan di atas pendidikan anak usia dini, sama saja dengan upaya mendirikan bangunan di atas pondasi yang rapuh. Itu artinya, tak ada yang sungguh-sungguh memikirkan masa depan bangsa. Tak ada yang sungguh-sungguh mempersiapkan generasi penerus bangsa yang tangguh dan mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain.
Para pemimpin bangsa seharusnya bisa melihat betapa seriusnya Presiden Amerika Serikat Barack Obama memberikan perhatian kepada pendidikan anak usia dini agar bangsa Amerika masih punya sumber daya manusia yang bisa bersaing dengan bangsa Cina dan India di masa kini dan masa depan. Fakta bahwa bangsa Cina kini setiap tahun mampu menghasilkan 20 juta penutur bahasa Inggris, dan menghasilkan 600.000 orang ahli teknik — bandingkan dengan Amerika Serikat yang menghasilkan 70.000 dan India yang menghasilkan 350.000 insinyur (Michael Backman, 2008) — itu membuat Obama sangat risau tentang masa depan bangsanya. Untuk itu, ia pun segera membuat langkah-langkah nyata membangun “generasi Sputnik” yang kedua.
Sebagaimana diketahui, dalam pidato di depan para pelajar di North Carolina, beberapa waktu lalu, Obama menuturkan, ketika Uni Soviet meluncurkan Sputnik ke luar angkasa pada 1957,
bangsa Amerika terprovokasi dan langsung meningkatkan anggaran untuk studi matematika dan sains, yang kelak jadi kunci kemenangan Amerika dalam persaingan luar angkasa. “Limapuluh
tahun kemudian, (kini) momentum bagi generasi Sputnik kita datang lagi,” katanya.
Berkubang dalam paradox
Kita memang bangsa yang aneh. Bangsa yang para pemimpinnya tak kunjung henti menciptakan dan berkubang dalam paradoks alias tak sama kata dengan perbuatan. Bangsa yang tak mau dan
tak mampu belajar apa pun dari mana pun selain menjadi bangsa yang munafik dan korup.
Tentu saja, bangsa yang aneh ini tidak bisa diubah menjadi lebih “waras” dengan cara instan, mengingat begitu parahnya kerusakan yang terjadi di seluruh tubuh bangsa sejak menjadi bangsa yang terjajah, lalu gagal memaknai secara benar hakikat kemerdekaan dan hakikat reformasi.
Kalau tidak debil, kita seharusnya bisa belajar dan menempuh “jalan Jepang” yang bisa bangkit dan meraja lagi dalam kurun waktu 18 tahun sejak diluluhlantakkan bom atom pada 1945. Atau menempuh “jalan Cina” yang bisa memperkuat otot-ototnya sebagai negara adidaya modern dalam kurun waktu 30 tahun sejak Deng Xiaoping memimpin reformasi politik-ekonomi pada 1978. Kita pun bisa menempuh “jalan Malaysia” yang menjadi negara maju selama 22 tahun kepemimpinan Mahathir Mohamad. Kita juga bisa menempuh “jalan Singapura” yang menjadi naga kecil berkat 30 tahun kepemimpinan Lee Kuan Yew.
Harus dikatakan, kita memang telah menjadi negara gagal yang menyia-nyiakan masa 67 tahun kemerdekaannya. Tetapi, kalau kita membaca kembali Mukadimah UUD 1945, para bapak pendiri
bangsa kita rupanya telah melakukan kesalahan semantik, sehingga yang diproklamirkan pada 17 Agustus 1945 itu bukan merupakan “kemerdekaan” yang sesungguhnya, melainkan proklamasi itu hanya “mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia…”
Artinya, gerak maju kita hanya sampai di depan “pintu gerbang kemerdekaan” itu saja. Perjalanan kita macet di situ, kita pun baku caci, baku pukul, baku bunuh dan baku jarah sampai hari ini di abad ke-21. Belum ada yang berhasil membuka pintu gerbang itu, lalu masuk ke dalamnya, dan memaknai kemerdekaan secara benar! Aneh.[](Koran Tempo, 13 Desember 2012)
* Yudhistira ANM Massardi adalah pengarang buku Pendidikan
Karakter dengan Metode Sentra, pengelola Sekolah Gratis TK-SD
Batutis Al-Ilmi di Bekasi.

Yudhistira ANM Massardi
email: ymassardi@yahoo.com
HP 0813.8842.0811
Pengelola Sekolah Gratis untuk Dhuafa,TK-SD Batutis Al-Ilmi Bekasi
Pondok Pekayon Indah Blok BB 29 No 6, Jl. Pakis V B, Pekayon
Jaya, Bekasi 17148
Rekening: Bank Mandiri Cab Taman Vila Galaxy Bekasi No.
125.000.580.9918
Bank BCA Cab Taman Vila Galaxy Bekasi, No. 5770.5798.82

ANTAGONISME PENERAPAN AJARAN ISLAM DI INDONDESIA

ANTAGONISME PENERAPAN AJARAN ISLAM DI INDONDESIA

H. Munawar M. Saad
1.

Sabtu, 24 Desember 2011

Kita menyadari bahwa Islam di Indonesia adalah agama mayoritas, dan praktik ritualisme keagamaan di negeri ini cukup semarak. Jemaah haji Indonesia merupakan jemaah terbesar di dunia. Bahkan tiap tahun kuota haji untuk Indonesia selalu bertambah, seiring besarnya minat masyarakat untuk menunaikan ibadah haji.
Musabaqah Tilawatil Quran dan Seleksi Tilawatil Quran secara berkala selalu diselenggarakan, mulai tingkat kecamatan sampai tingkat nasional. Tentu telah menelan biaya yang tidak sedikit. Tiap perayaan hari-hari besar keagamaan selalu diperingati, mulai dari tingkat RT sampai istana
negara.

Ketika datang bulan suci Ramadan, surau-surau dan masjid bahkan hotel dan kantor mengadakan Salat Tarawih berjemaah. Hampir 20 stasiun tv, baik swasta maupun pemerintah menyiarkan dakwah Islam. Di sekolah juga praktik ritualisme keagamaan terjadi. Tiap masuk sekolah siswa atau murid wajib berdoa, mengucapkan salam dan mencium tangan guru. Di kampus tumbuh pesat pusat kajian keagamaan dan diskusi tentang Islam. Di masyarakat juga tidak mau ketinggalan, majelis taklim ibu-ibu tumbuh di mana-mana bak jamur tumbuh di musim hujan.
Jumlah masjid tiap tahun bertambah, pembangunan masjid dan surau juga semakin meningkat. Di mana-mana masjid dan surau seakan berlomba-lomba memperindah dan memperluas bangunannya. Demikian juga pada kelompok-kelompok tertentu, bermunculan kegiatan dakwah Islam. Pendek kata di Indonesia kegiatan dakwah Islam dan pengajian keislaman luar biasa. Satu sisi ini sangat membanggakan.
Akan tetapi penulis kaget membaca hasil penelitian sosial bertema “How Islamic are Islamic Countries” yang dilakukan oleh Scheherazade S Rehman dan Hossein Askari dari The George Washington University, yang menyimpulkan bahwa *negara yang paling Islami (menerapkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan bermasyarakat) justru negara non-Islam.
Hasil penelitiannya dipublikasikan dalam Global Economy Journal (Berkeley Electronic Press, 2010). Menilai Selandia Baru berada di urutan pertama negara yang paling Islami di antara 208 negara, diikuti Luksemburg di urutan kedua. Sementara Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim menempati urutan ke-140. Dari 56 negara anggota OKI, yang memperoleh nilai tertinggi adalah Malaysia (urutan ke-38), Kuwait (48), Uni Emirat Arab (66), Maroko (119), Arab Saudi (131), Indonesia (140), Pakistan (147), dan terburuk adalah Somalia (206). Negara barat yang dinilai mendekati nilai-nilai Islam adalah Kanada di urutan ke-7, Inggris (8), Australia (9), dan Amerika Serikat (25).
Sekali lagi, penelitian ini tentu menyisakan banyak pertanyaan serius yang perlu juga dijawab melalui penelitian sebanding. Jika masyarakat atau negara muslim korup dan represif, apakah kesalahan ini lebih disebabkan oleh perilaku masyarakatnya atau pada sistem pemerintahannya?
Atau akibat sistem dan kultur pendidikan Islam yang salah?
Namun, satu hal yang pasti, penelitian ini menyimpulkan bahwa perilaku sosial, ekonomi, dan politik negara-negara anggota OKI justru berjarak lebih jauh dari ajaran Islam dibandingkan negara-negara nonmuslim, yang perilakunya lebih Islami. Pertanyaan dasarnya adalah seberapa jauh ajaran Islam dipahami dan memengaruhi perilaku masyarakat muslim dalam kehidupan bernegara dan sosial? “Kehidupan sosial di Jepang lebih mencerminkan nilai-nilai Islam ketimbang yang mereka jumpai, baik di Indonesia maupun di Timur Tengah.”
Ajaran dasar Islam yang dijadikan indikator dimaksud diambil dari Alquran dan hadis, dikelompokkan menjadi lima aspek. Pertama, ajaran Islam mengenai hubungan seseorang dengan Tuhan dan hubungan sesama manusia. Kedua, sistem ekonomi dan prinsip keadilan dalam politik serta kehidupan sosial. Ketiga, sistem perundang-undangan dan pemerintahan.
Keempat, hak asasi manusia dan hak politik. Kelima, ajaran Islam berkaitan dengan hubungan internasional dan masyarakat nonmuslim.
Setelah ditentukan indikatornya, lalu diproyeksikan untuk menimbang kualitas keberislaman 56 negara muslim yang menjadi anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI), yang rata-rata berada di urutan ke-139 dari sebanyak 208 negara yang disurvei.

2.
Senin, 26 Desember 2011
Kesimpulan penelitian di atas tak jauh berbeda dari pengalaman dan pengakuan beberapa ustaz dan kiai sepulang dari Jepang setelah kunjungan selama dua minggu di Negeri Sakura. Program ini sudah berlangsung enam tahun atas kerja sama Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif
Hidayatullah Jakarta dengan Kedutaan Besar Jepang di Jakarta.
Para ustaz dan kiai itu difasilitasi untuk melihat dari dekat kehidupan sosial di sana dan bertemu sejumlah tokoh. Setiba di tanah air, hampir semua mengakui bahwa kehidupan sosial di Jepang lebih mencerminkan nilai-nilai Islam ketimbang yang mereka jumpai, baik di Indonesia maupun
di Timur Tengah. Masyarakat terbiasa antre, menjaga kebersihan, kejujuran, suka menolong, dan nilai-nilai Islam lain yang justru makin sulit ditemukan di Indonesia.
Pernyataan serupa pernah dikemukakan Muhammad Abduh, ulama besar Mesir, setelah berkunjung ke Eropa. “Saya lebih melihat Islam di Eropa, tetapi kalau orang muslim banyak saya temukan di dunia Arab,” katanya.
Kalau saja yang dijadikan indikator penelitian untuk menimbang keberislaman masyarakat itu ditekankan pada aspek ritual-individual, saya yakin Indonesia menduduki peringkat pertama menggeser Selandia Baru.
Namun, pertanyaan yang kemudian dimunculkan oleh Rehman dan Askari bukan semarak ritual, melainkan seberapa jauh ajaran Islam itu membentuk kesalehan sosial berdasarkan ajaran Alquran dan Hadis. Contoh perilaku sosial di Indonesia yang sangat jauh dari ajaran Islam adalah maraknya korupsi, sistem ekonomi dengan bunga tinggi, kekayaan tidak merata, persamaan hak bagi setiap warga negara untuk memperoleh pelayanan negara dan untuk berkembang, serta banyak aset sosial yang mubazir. Apa yang dikecam ajaran Islam itu ternyata lebih mudah ditemukan di masyarakat muslim ketimbang negara-negara Barat.
Di Indonesia, penyimpangan perilaku sosial terjadi di tengah kehidupan masyarakat yang secara individual sangat taat beragama. Namun kesalehan individu justru tidak berdampak pada kehidupan sosial. Misalnya, sering kita jumpai dalam kehidupan keluarga, muncul berbagai tindakan kekerasan. Seperti misalnya kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, penganiayaan terhadap pembantu, anak kandung tega menghabisi nyawa orang tuanya sendiri.
Dalam kehidupan antarumat beragama masih sering muncul masalah yang berujung konflik. Dalam kehidupan bermasyarakat, kata jujur sudah semakin sulit kita jumpai, budaya antre sudah semakin langka, budaya gotong royong dan kerja sama antarwarga terasa semakin jauh. Padahal
salatnya taat dan sudah melaksanakan haji. Puasa dan zakatnya tidak pernah ketinggalan.
Demikian pula saat ini berkembang tindakan kriminalitas, seperti tindakan perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, dan teror. Kerusuhan dan tawuran antarwarga telah terjadi di berbagai daerah. Dalam kehidupan berpolitik menjelang pemilukada, atmosfer bumi pertiwi semakin panas. Pertikaian antarparpol semakin tajam dan berakhir dengan jatuhnya banyak
korban. Sementara itu tindakan pelanggaran moral sudah sampai pada titik kritis. Misalnya gejala prostitusi yang berakhir dengan aborsi, termasuk seksualitas yang bisa jadi komoditas.
Mengapa semarak dakwah dan ritual keagamaan di Indonesia tidak mampu mengubah perilaku sosial dan birokrasi sebagaimana yang diajarkan Islam, yang justru dipraktikkan di negara-negara sekuler?Tampaknya keberagaman kita lebih senang di level dan semarak ritual untuk mengejar kesalehan individual, tetapi menyepelekan kesalahan sosial.

3.
Selasa, 27 Desember 2011
Kalau seorang muslim sudah melaksanakan lima rukun Islam–syahadat, salat, puasa, zakat, haji–, zikir, ikut pengajian, dan lain sebagainya, maka dia sudah merasa sempurna. Semakin sering berhaji, semakin sempurna dan hebatlah keislamannya. Padahal misi Rasulullah itu datang
untuk membangun peradaban yang memiliki tiga pilar utama: keilmuan, ketakwaan, dan akhlak mulia atau integritas.
Hal yang terakhir inilah, menurut Rehman dan Askari, dunia Islam mengalami krisis. Apa yang salah, mengapa ritual dan semarak keagamaan tidak mampu mengubah perilaku individu dan perilaku sosial di Indonesia? Yang pasti bukan ajaran Islam yang salah. Siapakah yang bertanggung jawab atas semua ini?
Menurut penulis, yang salah adalah sistem pengajaran Islam. Dewasa ini keteladanan sang pemimpin umat, ustaz, dan dai atau ulama sungguh tidak mencerminkan nilai-nilai keislaman yang sebenarnya. Di atas mimbar atau di pengajian ucapannya seperti malaikat, akan tetapi di luar, kelakuannya berbeda jauh dengan apa yang diucapkannya.
Kita sering berlaku tidak adil dan cenderung munafik. Cara penyampaian ajaran agama masih sangat verbalistik, formalistik, dan cenderung membodohi umat. Selama ini ajaran agama yang disampaikan oleh para dai dan ustaz baru sebatas simbolik dan retorik, belum mampu membangun kepercayaan umat terhadap pemimpinnya (guru, dai, ustaz, dan ulama). Bahkan yang celaka, di antara para ustaz atau dai ada yang sengaja membuat umat menjadi ragu dan antipati dengan kehidupan duniawi, karena menurut mereka yang utama adalah kehidupan akhirat.

Dalam sebuah khotbah, penulis pernah mendengar khatib berkata,”Jika Allah SWT sudah berkehendak, maka hancurlah semua kehebatan ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia ini.” Dampaknya, anak-anak generasi muda kita menjadi lemah semangatnya untuk mempelajari ilmu pengetahuan. Buat apa menuntut ilmu pengetahuan, toh pada akhirnya akan hancur.
Demikian juga dalam kesempatan lain, khatib dengan bersemangat mengatakan, jika umat Islam berzikir dan berdoa, Insya Allah hasil panen dan hasil tangkapan ikan bagi nelayan akan melimpah ruah. Dampaknya umat Islam hanya sibuk dengan berzikir dan berdoa, lalu lupa dengan urusan ekonomi dan politik. Apakah dengan berdoa dan berzikir semua masalah kehidupan umat akan beres, tanpa usaha sungguh-sungguh? Cara-cara seperti ini berulang-ulang dilakukan oleh sebagian dari kita.
Mana mungkin akhirat bisa diraih dengan melupakan kehidupan dunia. Dunia ini adalah ladang untuk bercocok tanam, yang hasilnya akan diterima di akhirat nanti. Mestinya kita belajar dengan para nabi, bahwa para nabi sangat menganjurkan kita untuk menguasai dunia dengan berbagai disiplin ilmu. Mereka sangat ahli di bidangnya masing-masing.
Sebut saja, Nabi Adam adalah ahli di bidang pertanian, Nabi Nuh ahli membuat kapal, Nabi Daud ahli besi yang mampu membuat pakaian perang dari besi. Nabi Ibrahim adalah seorang arsitektur yang ahli merancang bangunan dan Nabi Muhammad SAW adalah seorang ekonom, yang ahli manajemen perdagangan. Mengapa kita tidak mau belajar dari mereka, padahal para nabi adalah sumber motivator dan agent of change. Wallahu ‘alam. (habis)

*). Dosen STAIN Pontianak dan sedang menyelesaikan program doktor di UGM Yogyakarta.Sumber Equator –News.com

Needed now: an intellectual revolution in strategic thinking

Needed now: an intellectual revolution in strategic thinking
—By Harlan Ullman

http://www.dailytimes.com.pk/default.asp?page=20125\10\story_10-5-2012_pg3_6
Thursday, May 10, 2012

Concepts of shock and awe were inspired by the Chinese philosopher Sun Tzu eons ago when he wrote that the really brilliant general wins without having to fight a battle

Towards the end of the Cold War, Soviet military thinkers coined the phrase ‘Military-Technical Revolution (MTR)’. Based on a combination of extraordinary advances in precision strikes and in information and surveillance technologies, the MTR was successfully transformed by the Pentagon into the ‘Revolution in Military Affairs (RMA)’. Meant to defeat the Red Army, the RMA was a real military revolution, proven in the first Iraq War in 1991, when US arms pulverised Saddam Hussein’s army, in Afghanistan quickly routing the Taliban in 2001, and again smashing Iraq two years later.

Today, the US and certain allied militaries are exhausted by a decade of war. All face large and looming defence cuts, meaning far less money for defence. Under these circumstances, readiness and morale become early casualties.

With the exception of North Korea (or to some states in Europe, Russia), few hostile armies are currently around to fight in a conventional conflict, making the case for defence more diaphanous. The wars in Iraq and Afghanistan demonstrated that while military force may have been necessary, it could not make either country more governable — hardly the best argument for defence spending.

How can militaries deal with these facts of life? The answer is that a new revolution is desperately needed. Given the bleak funding outlook, this revolution can only be accomplished through intellect and rejuvenating strategic thinking.

General Sir Rupert Smith’s The Utility of Force skillfully interpreted war in the 21st century to be about and over people — to protect and defend them or to defeat or disrupt them, rather than as modern armies squaring off against one another. Some 15 years earlier, the concept of ‘shock and awe’ was created in which the goal was to affect, influence and ultimately control the will and perception of an adversary (hence Smith’s ‘people’) with the use or threat of military force. Concepts of shock and awe were inspired by the Chinese philosopher Sun Tzu eons ago when he wrote that the really brilliant general wins without having to fight a battle.

Shock and awe posited four criteria: control of the environment, rapidity, (near) perfect knowledge and brilliance in execution. The last two, combined with the realities and uncertainties of today’s international environment, form the foundations for this much needed intellectual revolution in strategic thinking. No one can be certain about the nature of future conflicts, as the requirements for defence, once equated in largely military terms, have expanded to cover security with a far broader aperture extending well beyond armies, navies and air forces. In future conflict, military force may or may not be necessary. But they have not been sufficient to achieve the strategic and political aims of bringing stability and security to Iraq, Afghanistan and so far, Libya for example.

Further, given defence cuts, preparations for major conventional operations will be severely curtailed as both weapons and systems for those engagements as well as training will likewise be reduced, possibly dramatically. The strategic question that forms the heart of an intellectual revolution rests on how militaries can prepare for a future so filled with uncertainty while preserving traditional war fighting skills with far less money.

First, militaries and strategic thinking must be oriented about obtaining (near) perfect knowledge, not merely about traditional operations and employing weapons systems with far greater creativity. There must be far more learning about other, non-military tools, and other regions and states round the world of import or interest to assuring national security.

Second, new means and methods must be created or strengthened that contribute to maintaining fighting skills that enable brilliance in operations. For example, as the Royal Navy and Air Force lose both carrier and anti-submarine capacities for an interim period, units should be assigned to the US or French navies that will employ these weapons systems. The British Army could deploy units to serve in Korea or Pakistan and India where conventional combat is central to those forces to maintain these skills. And new generations of war games and simulators must be invented and fielded so that many scenarios can be played out to keep skills at acceptable levels of readiness.

Third, to achieve these aims, a further revolution in military education from bottom to top is essential. Officers and troops must be prepared intellectually in order to obtain near perfect knowledge about a future that at best is opaque. And simultaneously, keeping combat skills sharp in an era of austerity when weapons and training will be in shorter supply is best done as Bobby Jones, perhaps the greatest golfer ever, observed about that game — it is played in the six inch space between the ears!

Militaries will be reluctant to accept new or any revolutions when they are fighting for subsistence. Politicians find governing hard enough and few are prepared to impose a revolution, let alone make tough decisions.

If an intellectual revolution is to be wrought, it must come from within. But who will listen? And who will lead?

(Note: This column summarises a lecture to be presented at the Royal United Services Institute’s June conference on the future of land warfare.

The writer is Chairman of the Killowen Group that advises leaders of government and business, Senior Advisor at Washington DC’s Atlantic Council, and a member of the group that invented “shock and awe”

An economy is sustainable only when it respects the principles of ecology

An economy is sustainable only when it respects the principles of ecology

by Marcus Eduardo de Oliveira (*)

http://english.pravda.ru/business/companies/23-07-2013/125224-sustainable_economy-0/

It was the market that formed the current devastating economic model that, because it sustains itself on a scale of increasing production to “meet” exaggerated consumption levels, it squanders the main ecosystem services, depleting environmental resources above the regeneration capacity of the ecological system.
Marcus Eduardo de Oliveira (*)
Even this level of consumption is not being extended to all, it is seen to be concentrated in a few hands, and injures natural heritage substantially. The numbers that make this argument are illustrative: Just over 250 people, with assets exceeding $1 billion each, together have more than the combined gross product of the 40 poorest countries, where 600 million people live. The wealthiest 16% of the world are responsible for 78% of total world consumption. And 92,000 people accumulate in tax havens over $20 trillion. The 500 million richest people on the planet are responsible for 50% of the emission of carbon dioxide, exacerbating the greenhouse effect.
According to the report “The State of the World” (elaborated by the Worldwatch Institute) in 2008 68 million vehicles, 85 million refrigerators, 297 million PCs and 1.2 billion mobile phones were sold worldwide. The consumption in goods and services rose from U.S. $4.9 trillion in 1960 (calculated in USD at 2008 values), to U.S. $23.9 trillion (1996), reaching $30 trillion (2006), and $41 trillion, in 2012.
The sumptuous consumption, conspicuous in the ” Economese language ” rages apace, “consuming” the planet’s natural capital. Spending on cosmetics annually in the U.S. alone reaches the importance of U.S. $9 billion. Europe (with 740 million inhabitants) spends on cigarettes, also yearly, more than $50 billion and a further $105 billion is spent on alcoholic beverages. The annual global expenditure on armaments and military equipment is approaching $900 billion, while only $9 billion (so 1% of the sum that the major powers spend to kill innocent people) would be enough to bring water and sanitation for all the world’s population.
This economic model of high production “fed” with exaggerated consumption, as we said, is destructive of the ecosystem’s services. It is enough to see the widespread damage in the four ecosystems that provide our food – forests, grasslands, fisheries and farmland. Specifically, in these last two, the economic activity has manifested itself over time as being very invasive. Of the 17 known ocean fish stocks worldwide, 11 of them have withdrawal rates greater than the capacity to restock. Four billion hectares of the world’s land surface are damaged. The last 50 years of economic activity account for 60% of the damage to ecosystems.
Related to this, population growth and hence their “needs”, present at a faster rate than nature can bear. Excluding the deaths, every day 220,000 new people are born in the world – that is, 80 million per year. Over the past 112 years, the population has grown more than 350%, from 1.5 billion in the year 1900 to the current 7 billion. Therefore, from 1980 until now, the global consumption of resources has increased 50% – each year 60 billion tons of resources are extracted.
When the material consumption exceeds the required level, well-being consequently declines. Perhaps this explains the need to create a new economy, a new economic model designed for the Earth – not for the market – and one which is considered sustainable, within the meaning of the term, only, and necessarily, if ecological principles are respected. Reaching this new stage of economic model it is necessary, beforehand, to change the modus operandi of the economic system.
It is unacceptable to keep it the way it is, creating increasing futile needs. That’s how this model is supported, not worrying about fully meeting the needs of the population, but in continuing to create new productions to feed consumerism in general, of futility, while maintaining a high level in these “needs”. For this, economic output is stimulated at a breakneck pace, “offering”, as a sort of “reward”, to the biosphere more pollution, more ecological degradation.
Programmed obsolescence (mechanism to shorten the life of the products thus forcing new sales) occupies considerable space in this dynamic. Just to illustrate: only in 2012, the Brazilian population discarded (threw in the trash) 200 million mobile phones.
Together with the insidious advertising industry (the second largest world budget, second only to military spending) the capitalist dynamics “surfs” that consumerist wave more and more. The one who suffers from it is the planet whose surface is scratched by the claws of this voracious consumption, albeit restricted to just a few hands.

(*) Professor of Economics. Master in Latin American Integration (USP).
prof.marcuseduardo@bol.com.br

 

Agar Tak “Dijajah” Asing, Indonesia Perlu Pemimpin Berintegritas Tinggi

Agar Tak “Dijajah” Asing, Indonesia Perlu Pemimpin Berintegritas Tinggi

http://www.gatra.com/politik-mobile/22458-agar-tak-dijajah-asing,-indonesia-perlu-pemimpin-berintegritas-tinggi.html
Sabtu, 22 Desember 2012 17:02

 

Jakarta, GATRAnews – Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), Isran Noor menyatakan, Indonesia membutuhkan sosok pemimpin berintegritas tinggi untuk memimpin bangsa dan negara yang besar serta sumber daya alam yang melimpah agar tidak dijajah oleh bangsa lain. “Indonesia adalah bangsa yang besar dan memiliki sumber daya yang melimpah. Untuk mengoptimalkan dan menjaga kebesaran bangsa, dibutuhkan pemimpin yang memilliki integritas,” tegas Isran dalam dialog akhir tahun DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) bertajuk “Reorientasi Visi Kepemimpinan Nasional untuk Kemandirian Bangsa” di Jakarta, Jumat, (21/12).
Dikatakan, meski Indonesia merupakan negara besar, namun mengalami pasang surut akibat bangsa ini belum bisa mengelola kebesarannya. “Indonesia memiliki geopolitik yang sangat strategis, sumberdaya alam yang sangat luar biasa, dan punya modal besar untuk tetap menjadi bangsa yang besar,” ujarnya.
Menurutnya, saat ini, persaingan Amerika dan China semakin kentara di wilayah Asia Pasifik. Untuk itu, Indonesia harus memiliki pemimpin masa depan yang mampu memainkan peranan strategis dan taktis di antara dua kepentingan dua negara besar tersebut. Terlebih, lanjut Isran, Indonesia memimliki penduduk terbesar nomor 4 di dunia dan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. “Kata kunci keberhasilan pengelolaannya adalah integritas,” ujar Isran.
Bangsa ini harus dipimpin oleh seorang yang memiliki visi masa depan dan indepedensi. Untuk memulainya, seluruh rakyat Indonesia harus menjaga integritas diri, keluarga, dan bangsa. “Sebagai contoh, bahwa betapa sumber daya alam kita dikuasai oleh asing, saat ini, saya selaku Bupati Kutai Timur sedang berhadapan dengan perusahaan tambang asal Inggris bernama Churchill Mining Plc, yang menggugat Indonesia di abritrase internasional, karena saya selaku Bupati Kutai Timur mencabut izin usaha pertambangannya,” ungkap Isran.
Mereka menggugat pemerintah Indonesia sebesar US$ 2 milyar atau setara Rp 19 trilyun. Isran mengaku diajak bernegosiasi untuk menyelesaikan sengketa hukum di pengadilan internasional itu. “Ada bisikan pada saya untuk bernegosiasi. Namun saya tolak mentah-mentah dan memilih bertarung secara hukum untuk mempertahankan harkat dan martabat Bangsa Indonseia yang sedang coba diinjak dan dimanfaatkan oleh perusahaaan Inggris itu,” tegasnya.
Bayangkan saja, imbuh Isran, hanya berbekal selembar izin yang diberikannya, Churchill Mining Plc mendaftarkan beberapa perusaahaannya di pasar modal sekunder Inggris dan berhasil menaikkan harga sahamnya hingga 300%, padahal Churchill belum memulai kerja apapun di Kutai Timur. “Mereka hanya menjajakan potensi dan mimpi saja, itulah kenapa saya merasa yakin akan menang dalam abritrase internasional ini,” tegas Isran.
Sementara itu, pembicara lainnya, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Tjatur Sapto Edy menegaskan, IMM harus mencari pemimpin bangsa yang berani memanfaatkan kebesaran Indonesia dan berinisiatif mengumpulkan capres untuk mendengarkan visi mereka untuk bangsa ini. “Saya yakin, orang berani seperti Isran Noor. Ini merupakan bagian dari calon pemimpin masa depan yang harus dielaborasi oleh IMM,” nilai Tjatur yang juga Wakil Ketua Komisi III DPR RI.(IS)

Tentang T. T. Suan

Tentang T. T. Suan

Oleh Andriani S. Kusni

Timotheus Tenggel Suan, dikenal masyarakat Kalimantan Tengah dengan nama T. T. Suan. Dilahirkan di Tumbang Manjai, Rangan Tangku, Kabupaten Katingan, tanggal 23 Agustus 1933. Sekarang tinggal bersama istri, Saniah Imat Suan, di Jalan Gajah Mada No. 25 Palangka Raya 73112, telp. 0536-3221171. Beragama Kristen Protestan. Mereka mempunyai empat orang anak yang semuanya perempuan. Sekalipun sekarang hidup sebagai pensiunan PNS Pusat, pemegang Kartu Pers Seumur Hidup ini tetap aktif sebagai wartawan.

Tahun 1949, ia menyelesaikan pendidikan formal di Sekolah Rendah, tepatnya Sekolah Rakyat Negeri 6 tahun, lalu pada tahun 1956 menyelesaikan Sekolah Juru Rawat 4 tahun. Januari-Juni 1958, ia meyelesaikan Kursus Wartawan Tertulis Pro Patria Yogyakarta. Untuk lebih jauh mendalami dunia jurnalistik dan bidang-bidang yang berdekatan dengan dunia kewartawanan ini, dari bulan November-Desember 1976, ia mengikuti pelatihan sebagai kameramen dan Asisten Sutradara PFN Departemen Penerangan Republik Indonesia Jakarta, kemudian pada bulan Juli 1976 mengikuti Kursus Orientasi Wartawan PWI Banjarmasin.

Berbekal latar pendidikan demikian, kemudian T. T. Suan melakukan berbagai pekerjaan sesuai yang dituntut oleh republik, daerah dan zaman. Pada tahun1950-1952 ia bekerja sebagai pegawai negeri di Rumah Sakit Umum Sampit. Tahun 1956-1962 sebagai PNS Pusat, ia diperbantukan pada Rumah Sakit Universitas Gajah Mada Yogyakarta sambil mengemban tugas-tugas yang dipercayakan oleh Tjilik Riwut kepadanya, terutama dalam membimbing pemuda-pemudi Kalimantan Tengah yang sedang belajar di kota pelajar itu.
Ketika Pemerintah Otonom Provinsi Kalimantan Tengah sudah berkedudukan di ibukota Palangka Raya, T. T. Suan selaku PNS Pusat diperbantukan pada Pemda Kalimantan Tengah mulai tahun 1962 sampai masa pensiunnya tiba. Di Provinsi Kalimantan Tengah ini, dari tahun 1968-1985 ia menjabat sebagai Kepala HUMAS Pemda. Tahun 1985-1989, ia bekerja di Kantor Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah, di Palangka Raya, kemudian menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Bappeda Kalimantan Tengah.

Di samping pekerjan-pekerjaan sebagai PNS, T. T. Suan menjalani tugas rangkap yaitu sebagai salah seorang anggota Tim Pendiri RRI Stasiun Palangka Raya. Dari Juli 1964-Maret 1967, ia merangkap kerja sebagai Kepala Bagian Pemberitaan Kantor Gubernur Kalimantan Tengah.

Sebagai manusia yang penuh élan dan enerjik, T. T. Suan tidak membatasi kegiatan-kegiatannya di lingkup pekerjaan resmi sebagai PNS. Dengan semangat penuh dedikasi membangun Kalimantan Tengah yang masih sangat muda, waktunya ia gunakan untuk turut dalam seminar, lokakarya, jumpa ilmiah, kegiatan penyuluhan dan pembinaan, serta ceramah-ceramah.

Sejalan dengan perhatiannya yang luas, karya-karya tulis T. T. Suan juga mencakup banyak bidang yang bisa dipilah ke dalam kategori-kategori berikut:
1. Kebahasaan dan Kebudayaan Dayak; Sebagai Bahasa Pengantar di Kalimantan Tengah: Bahasa Dayak Ngaju, Harian Pelita Pembangunan (sekarang Harian Kalteng Pos), Palangka Raya, edisi April 1971, terdiri dari 12 seri; Penyusunan Kamus Dayak Ngaju-Indonesia, Harian Utama, Banjarmasin, edisi Maret 1973, terdiri dari empat seri; Ihwal Perkamusan Bahasa Dayak Ngaju, Harian Palangka Post, Palangka Raya, edisi Maret 2006, terdiri dari dua seri.
2. Kesusasteraan; Sansana Bandar: Sastra Lisan Suku Dayak Ngaju, Surat Kabar Umum Dinamika Pembangunan, Palangka Raya, edisi Maret 1998, terdiri dari tiga seri; Tetek Tatum dan Sansana Bandar dalam Kesusasteraan Suku Dayak Ot Danum dan Suku Dayak Ngaju, Makalah disampaikan dalam ceramah dan diskusi “Kesejarahan dan Kebudayaan”, 2003, 18 Maret 2003, Palangka Raya.
3. Artikel Informatif; Kehidupan Suku Dayak: Sebelum dan Sesudah Kemerdekaan, Majalah Tengah Bulanan Sketsma, Surabaya, Nomor 19, Thn V, edisi 15 Juli 1962.
4. Artikel tentang Pendidikan Kesehatan; Pendidikan Tenaga Bidan dalam Rangka Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahap Pertama, Harian Nasional, Yogyakarta, edisi 8, 9 dan 10 Agustus 1962, terdiri dari tiga serie; Masalah Usaha Pemeliharaan Kesehatan Murid Sekolah, Majalah Berkala Kalimantan Tengah, Palangka Raya, No. 7/8/9 Tahun 1963.

Sebagai insan pers, T. T. Suan turut menangani majalah bulanan Kalimantan Bhakti, Palangka Raya, sebagai pemimpin redaksi dari tahun 1967-1969, pemimpin redaksi majalah tengah bulanan Pelita Nusantara, Palangka Raya tahun 1969-1971, anggota badan pengurus dan anggota dewan redaksi harian Pelita Pembangunan, Palangka Raya, tahun 1971-1973, ketua yayasan badan pendiri Palangka Press dan pemimpin perusahaan harian Palangka Post, Palangka Raya tahun 1972-1980; sebagai redaktur pelaksana surat kabar umum (SKU) Dinamika Pembangunan, Palangka Raya dari November 1992-2000.

Dalam perjalanannya sebagai wartawan, T. T. Suan pernah menjadi wartawan koresponden Lembaga Kantor Berita Nasional Antara untuk pemberitaan Daerah Kalimantan Tengah, kemudian memimpin Biro LKBN Antara Palangka Raya yang pertama mulai dari 14 Maret 1963-1966. Pada 20 Juni 1964, T. T. Suan mengambil prakarsa mendirikan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Palangka Raya, kemudian berkembang menjadi PWI Cabang Kalimantan Tengah. T. T. Suan mengetuai PWI Cabang Kalimantan Tengah yang baru didirikannya ini mulai tahun 1964-1973.

Jerih-payah T. T. Suan yang tidak pernah surut dan redup sampai detik ini, telah dihargai oleh Dewan Harian Nasional Angkatan ’45 dengan Piagam Penghargaan dan Medali Perjuangan Angkatan ’45. Piagam dan medali penghargaan ini dianugerahkan bertepatan dengan Peringatan 45 Tahun NKRI, diterbitkan di Jakarta pada 10 November 1990. Piagam serupa juga telah dianugerahkan kepada sahabat dekat dan pembantu terpercaya Tjilik Riwut ini ketika memperingati Hari Jadi NKRI yang Ke-50. Keputusan memberikan Piagam Penghargaan dan Medali Perjuangan Angkatan ’45 yang kedua kali ini ditetapkan dan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1995, ditandatangani oleh Ketua Umum Dewan Harian Nasional Angkatan ’45.

Di Kalimantan Tengah, wartawan pemegang Kartu Pers Seumur Hidup bersama B. M. Herawati Diah ini, diberi julukan “ensiklopedia hidup sejarah Kalimantan Tengah”.

Ihwal Perkamusan Bahasa Dayak Ngaju

Ihwal Perkamusan Bahasa Dayak Ngaju
Oleh TT.Suan

Pada tahun 1859 diterbitkan buku kamus karya Dr. Aug. Hardeland berjudul Dajack-Deutsches Wortebuch, yang sebenarnya adalah Kamus Dayak Ngaju-Jerman. (Koleksi: T.T. Suan, Foto & Dok. Andriani S. Kusni 08/01/2013)

Kamus Bahasa Sangiang-Dayak Ngaju- Bahasa Indonesia-Bahasa Jerman disusun oleh August Harderland, Hans Scharer, Martin Baier, Foris Publication, Belanda, 1987. (Koleksi: T.T. Suan, Foto & Dok. Andriani S. Kusni 08/01/2013)

Surat kabar Harian Dayak Pos (DP) pada 17 Juli 2004 genap berusia 4 tahun dan diperingati oleh seluruh karyawannya dengan mengadakan acara syukuran. Dalam kerangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-4 itu, Drs. Barthel N. Usin selaku Pemimpin Umum Harian DP mengemukakan kembali bahwa Harian DP tidak hanya diperuntukkan kalangan masyarakat Dayak saja, melainkan koran DP mencoba menjadi sebuah media lokal yang berwawasan global (Harian Palangka Post, 17 Juli 2004). Sebagai salah seorang pembaca Harian DP itu, penulis ini mengharapkan semoga tekad dan komitmen itu selalu dipegang teguh.

Dalam kaitan judul tulisan ini, sejak terbitnya, Harian DP menyediakan kolom khusus dengan judul Penyang Belom (penyang, baca seperti pendek dan belom baca seperti bela), maknanya pedoman hidup. Sajian adalah berupa pepatah dan peribahasa yang dalam Bahasa Dayak Ngaju padanannya adalah sewut tuntang tanding (sewut, baca seperti sehat) disusul diberi uraian tentang makna daripada sewut dan tanding tersebut. Dibawahnya tertulis sub judul Kamus Bahasa Dayak Ngaju, dimana beberapa biji kata yang terdapat dalam artikel pada kolom tersebut– yakni sejumlah biji kata dalam Bahasa Dayak Ngaju, diberi padanan/ arti dalam Bahasa Insonesia.

Dalam kesempatan ini disajikan ihwal yang berkenaan dengan perkamusan, baik perkamusan Bahasa Indonesia maupun perkamusan Bahasa Dayak, termasuk Kamus Bahasa Dayak Ngaju secara selayang pandang.

Namun sebelumnya akan dikemukakan tentang jumlah bahasa, baik jumlah bahasa (daerah) di Indonesia maupun pada tatanan sejagat.

Banyaknya Bahasa
Menurut data di kawasan Indonesia yang rentang jaraknya antara ujung Pulang Sumatera dan batas Timur Irian Jaya/ Papua yang sama dengan rentang Barat-Timur Benua Eropa atau Amerika Serikat, terdapat tidak kurang 500 bahasa yang dipakai oleh penduduk Indonesia yang bahasa ibunya bukan bahasa Tionghoa, Inggris atau Arab. Dikatakan, di antara 500 bahasa daerah itu, ada 35 bahasa yang penuturnya terdiri dari 100 ribu sampai satu juta (Harian Media Indonesia, Jakarta, 19 Desember 2000).

Bahasa Dayak Ngaju, dengan melihat kategori yang disajikan oleh Prof. Dr. Anton Muliono tersebut, adalah termasuk dalam kelompok 35 bahasa itu, karena menurut hasil penelitian atas kerjasama BAPPEDA Kalimantan Tengah dengan Pusat Penelitian Kebudayaan Dayak UNPAR tahun 1995, jumlah penutur asli bahasa Dayak Ngaju, untuk selanjutnya disebut Bahasa Ngaju saja, pen., diperkirakan kurang-lebih 702.000 jiwa, yang tersebar sepanjang jalur Sungai Kapuas, Sungai Kahayan, Sungai Katingan, Sungai Rungan, serta beberapa sungai kecil lainnya.

Adapun peta sebaran penutur asli Bahasa Ngaju meliputi daerah Kalimantan Tengah Bagian Selatan, Bagian Tengah Dan Bagian Utara, yakni meliputi wilayah administrasi Kota Palangka Raya, Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Kotawaringin Timur saat itu serta sebagian Kabupaten Barito Selatan (Lihat: Profil Kebudayaan Dayak di Kalimantan Tengah, Bab IV-8).

Pada tataran sejagat, menurut Helen Michle dari Summer Institute of Linguistics (SIL), di dunia terdapat 6.818 bahasa yang terdaftar dalam inventarisasi bahasa Ethnologue Language of the World dimana ada sebanyak 6.038 bahasa antara 6.000 sampai kurang dari 1 juta orang penuturnya (Harian Kompas, Jakarta, Edisi Rabu, 25 Juli 2001). Agaknya, keberadaan Bahasa Ngaju masuk dalam kelompok 6.038 bahasa tersebut.

Bahasa Pengantar
Sesuai dengan banyaknya suku, maka bermacam-macam ragam bahasanya dengan dialeknya masing-masing pula. Di Kalimantan Tengah terdapat tiga suku besar, yakni Suku Dayak Ot Danum, Suku Ngaju dan Suku Ma’anyan.

Bersangkutan dengan bahasa yang mereka gunakan, sekalipun masing-masing suku kecil itu beragam bahasa dan dialeknya, tapi umumnya penutur terbanyak adalah yang berbahasa Ot Danum, Ngaju dan bahasa Ma’anyan.

Di antara 3 bahasa tersebut, Bahasa Ngaju telah menjadi lingua franca orang Dayak di Kalimantan Tengah. Peranan Bahasa Ngaju menjadi penting di Kalimantan Tengah, berkat usaha para zending Protestan dari Jerman yang telah memilih bahasa itu dalam penyebaran/ penyiaran agama Kristen serta menerjemahkan Kitab Injil (Alkitab) ke dalam Bahasa Pribumi (Dayak Ngaju). (Lihat: J. Danandjaja, Kebudayaan Penduduk Kalimantan Tengah, in Prof. Dr. Koentjaraningrat, Manusia dan Kebudayaan di Indonesia, Penerbit Jambatan, Jakarta, 1971, hlm. 123).

Pihak zending yang menyiarkan agama Kristen di kalangan Suku Dayak, termasuk Suku Dayak Ngaju sejak tahun 1835, selain menyiarkan agama Kristen, juga mendirikan sekolah-sekolah di mana Bahasa Dayak Ngaju diajarkan mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 3, sekaligus menggunakan bahasa tersebut sebagai bahasa pengantar. Sehingga dapat dipahami, dari 3 suku bangsa tersebut, yang terlebih dahulu maju adalah suku bangsa Ngaju. Dari kalangan merekalah kemudian yang paling banyak kaum terpelajar dan yang memegang jabatan pada jajaran instansi pemerintah. Dengan demikian, maka kedudukan Bahasa Ngaju menjadi dominan (Lihat: Tjilik Riwut, 1958:220).

Karena kedudukan Bahasa Ngaju yang dominan itu, maka ia merupakan bahasa umum, bahasa pergaulan dan sebagai bahasa pengantar. Halnya, Bahasa Ngaju menjadi lingua franca itu antara lain karena lebih sederhana pemakaiannya, cukup supel untuk bahasa pergaulan, baik tulisan maupun lisan dan terbukti pula dalam sejarah pergerakan suku bangsa Dayak di daerah Kalimantan Tengah (dahulu termasuk dalam Keresidenan Borneo Selatan), Bahasa Dayak Ngaju dipergunakan dalam menggerakkan mekanisme kehidupan organisasi Pakat Dayak dengan organnya Majalah Soeara Pakat.

Bahwa Bahasa Dayak Ngaju dalam kedudukan sebagai bahasa pengantar, itu berarti adalah lambang komunikasi antar Suku Dayak di Kalimantan Tengah dan termasuk salah satu definisi mengenai bahasa itu sendiri, yang dalam Bahasa Belanda dikatakan “taal is soms klank, tall is soms teken, taal is schrift, maar altijd gedachte” (“bahasa itu ada kalanya berupa suara, bahasa itu adakalanya berbentuk lukisan, bahasa itu ada kalanya berwujud tulisan, tetapi yang senantiasa adalah berbentuk pikiran”).

Penyusunan Perkamusan
Ihwal perkembangan penerbitan perkamusan Bahasa Indonesia, diketahui sampai tahun 1950, tetap merupakan monopoli sarjana Belanda. Orang Indonesia sendiri masih sedikit jumlahnya yang mendapat dididikan kebahasaan dan mempunyai minat kepada perkamusan, apalagi perkamusan Bahasa Daerah.

Menurut catatan, adanya penyusunan perkamusan (leksikografi) Indonesia awalnya telah dimulai pada abad ke-15. Dimulai dari daftar-daftar kata (glosarium) ke kamus-kamus. Barulah pada abad ke-19, dapat dilakukan penyusunan Kamus Bahasa Melayu (yang kemudian menjadi Bahasa Indonesia) yang pertama oleh P. P. Roorda van Eysinga pada tahun 1824 yakni Nederduitsch en Maleische Woordenboek. Selang 31 tahun kemudian yaitu pada 1855, dicetak kembali dengan sekedar perubahan judul (yang baru), Algemeen Nederduitsch-Maleisch Woordeboek in de hof-volka-en lage taal.

Dalam pada itu, E. C. Klinker pada tahun 1885 menerbitkan kamusnya Nieuwe Nederlansch-Maleisch Woordeboek. Sejumlah kamus yang diterbitkan kemudian oleh para sarjana Belanda, yang terakhir adalah Ph. S. van Ronkel pada tahun 1918 menerbitkan Maleisch-Nederlandsch dan Nederlandsch-Maleisch Woordenboek. Kamus van Ronkel tersebut ternyata masih dipergunakan sampai tahun 1950.

Pada tahun 1950 barulah terjadi kerjasama penyusunan kamus antara orang Indonesia dan orang Belanda, yakni W. J. S. Poerwadarminta dan Dr. A. Teeuw dengan judul Indonesisch-Nederlandsch Woerdenboek (Lihat: Prof. Dr. Slametmuljana, in: Research di Indonesia 1945-1965, Jilid IV, hlm. 136-138).

Kamus Bahasa Dayak
Adanya penyusunan Kamus Bahasa Dayak dan diterbitkan oleh bangsa asing, sepanjang diketahui, baru atas dua bahasa, yakni Bahasa Dayak Ngaju dan Bahasa Busang. Pada tahun 1859 diterbitkan buku kamus karya Dr. Aug. Hardeland berjudul Dajack-Deutsches Wortebuch, yang sebenarnya adalah Kamus Dayak Ngaju-Jerman, pada tahun 1910 terbit buku karya J. P. Barth, judulnya Boesangsch-Nederlandsche Woordenboek.

Setelah Indonesia Merdeka, di mana sejak terbitnya Kamus Dayak Ngaju-Jerman karya Dr. Aug. Hardeland dan Kamus Busang-Belanda oleh J. P. Barth itu, menurut catatan praktis tidak ada diterbitkan perkamusan Dayak. Sepanjang diketahui, adalah Tjilik Riwut yang telah menyusun Kamus Bahasa Dayak Ngaju-Bahasa Indonesia, yang disusunnya semenjak tahun 1943, masa pendudukan Jepang, yang direncanakan akan diterbitkan berjilid I dan II pada tahun 1965, tapi entah bagaimana ihwalnya, ternyata tidak pernah muncul.

Berikutnya adalah Y. Nathan Ilon, Damang Kepala Adat Kecamatan Basarang, menyatakan telah selesai menyusun naskah buku Kamus Dayak Ngaju dengan jumlah lema kurang-lebih 10.000 kata, yang pada tahun 1987 ditawarkan untuk dicetak namun sampai saat ini tidak diketahui perkembangannya.

Bila Kamus Dayak Ngaju-Jerman yang diterbitkan pada tahun 1859, maka selang 137 tahun kemudian, yakni pada tahun 1996 terbit Kamus Dwibahasa Dayak Ngaju-Indonesia karya Albert A. Bingan & Offeny A. Ibrahim pada tahun 1997 dicetak ulang, setebal XXV+367 halaman. Sedangkan Dajack-Deutsches Worterbuch, yang terbit 137 tahun silam meliputi VIII+638 halaman!

Sebagai diketahui, kini perkembangan eksistensi Bahasa Ngaju, merupakan bahasa derah pertama yang diajarkan sebagai mata pelajaran/ kurikulum di sekolah-sekolah di Kalimantan Tengah, di mana Kota Palangka Raya sebagai yang pertama melaksanakannya.

Sesungguhnya, Bahasa Ngaju adalah Bahasa Dayak yang telah memiliki bentuk terkodifikasi, di antaranya telah dimilikinya ‘Pedoman Umum Ejaan Bahasa Dayak Ngaju’, sebagai hasil Seminar tentang Ejaan Bahasa Ngaju di Palangka Raya, 23-24 Oktober 1987.

Harian Palangka Post, Palangka Raya Edisi tanggal 19 Juli 2004
Kumpulan Tulisan TT.Suan Jld I, Penerbit Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan
Tengah

Tijel Djelau: Tokoh Pejuang Kemerdekaan

Tijel Djelau:
Tokoh Pejuang Kemerdekaan

Tijel Djelau pada Kegiatan Kongres Rakyat Kalimantan Tengah II tahun 1998 di Palangka Raya. (Dok. Kusni Sulang, Repro. Andriani S. Kusni)

Tercatatlah sosok tokoh Tijel Djelau, seorang di antara tokoh pejuang kemerdekaan yang memberikan darma bakti pengabdian baik dalam perjuangan mempertahankan proklamasi kemerdekaan maupun dalam ikut mengisi kemerdekaan dengan pembangunan, termasuk upaya membangun Kalimantan Tengah.

Pejuang
Bagi Tijel Djelau, kata-kata revolusi, penjajah, dan merdeka sangatlah bermakna, lebih diakrabi dan dihayati, karena beliau adalah salah seorang pejuang kemerdekaan, turut berjuang mempertahankan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 di bumi Kalimantan dan turut pula mengisi kemerdekaan. Dengan demikian Tijel Djelau adalah tokoh pejuang sekaligus veteran pejuang kemerdekaan RI.

Sebagai pejuang sampai wafatnya, 6 September 2010, adalah ketua/ anggota Pengurus Markas Daerah LVRI (Legiun Veteran RI) Kalimantan Tengah dan anggota pengurus DHD (Dewan Harian Daerah) Angkatan ‘45 Kalimantan Tengah. Pria kelahiran Kasongan, 10 Agustus 1927 itu mengenyam pendidikan mulai dari Zending Vervolgschool di Kasongan (1936-1941), Kioin Joseijo (sekolah guru 2 tahun) zaman Jepang di Sampit (1942-1944) dan pendidikan/ kursus Kader Kementerian Penerangan RI (KEMPEN) di Yogyakarta (1949).

Sesuai pendidikannya, pemuda Tijel Djelau, diangkat menjadi guru Sekolah Rendah/ Sekolah Dasar, mula pertama ditempatkan di Rantau Pulut, Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan sekarang, dari tahun 1944-1947, kemudian dipindahkan dan ditempatkan di Samba Bakumpai, Tumbang Samba, ibukota kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan (1948-1949). Sang guru muda, Tijel Djelau, atas panggilan jiwanya melakukan gerakan perjuangan menentang penjajah NICA/ Belanda dan bergabung dengan pasukan MN 1001/ MTKI (Mohammad Noor 1001/ Mandau Talawang Kalimantan Indonesia) untuk Kawasan Sungai Seruyan.

Dalam pada itu, sewaktu melaksanakan tugas sebagai guru di Tumbang Samba awal 1948, oleh ALRI Divisi IV dari Banjarmasin (tentu saja secara rahasia), Tijel Djelau ditunjuk sebagai perwakilan ALRI Divisi IV untuk daerah Katingan berkedudukan di Tumbang Samba.

Sebagai angoota pasukan MN 1001, Tijel Djelau dengan pangkat Kapten, melaksanakan tugas mempersiapkan pembentukan Markas Pedalaman di Sepan Biha, hulu Sungai Manjul, anak Sungai Seruyan. Pada suatu hari pertengahan tahun1946, ada seorang lelaki datang menemui Tijel Djelau seraya memperkenalkan diri bernama “Tjilik Riwut”. Tjilik Riwut adalah sepupu sekali Tijel Djelau dan sangat dikenal oleh Tijel Djelau. Maka saat menerima “perkenalan” itu, membuat Tijel Djelau tersenyum dikulum, dan orang yang menyebut diri “Tjilik Riwut” itu buka kartu bahwa ia adalah Kapten Mulyono, PMC (Penyelidik Militer Chusus) MBT/ TNI dan mendapat tugas dari Tjilik Riwut untuk menemui Tijel Djelau. Rombongan Kapten Mulyono datang dari Jawa terdiri atas 11 orang, di antaranya Opsir Muda AURI Marconi R. Mangkin, yang asal muasalnya warga domestik etnik Dayak juga dari Suku Dayak Ngaju. Pasukan itu meneruskan perjalanan ke Tumbang Manjul, selanjutnya menuju Sepan Biha, tempat latihan militer MN 1001.

Tak pelak (sekalipun NICA/ Belanda tak memperoleh bukti) maka Tijel Djelau dalam kurun waktu 1945-1949 menjadi langganan penangkapan/ penyiksaan, ditahan/ dihukum, dan mengalami penderitaan akibat tindakan pasukan NICA/ KNIL Belanda. Penguasa NICA/ KNIL Belanda memang cukup repot dan pusing atas gerakan “ekstremis” pemuda Tijel Djelau itu.

Betapa tidak, pada Oktober 1945, ketika rombongan PETA/ BPRI dari Surabaya tiba di Kuala Pembuang lalu membentuk Pemerintahan RI dimana Tijel Djelau menjadi anggota sekaligus juga melatih para pemuda mengikuti PBB (latihan Pelajaran Baris-Berbaris) dengan senjata berupa antara lain bambu runcing. Pada bulan Desember 1945, datang pasukan NICA/ KNIL menggempur dan Tijel Djelau ditangkap lalu dibawa ke Sampit dengan mendapat pemeriksaan dan siksaan.

Awal September 1946, Belanda dari Sampit mengirim pasukan dan ditempatkan di Tumbang Manjul. Pasukan patroli itu tidak tanggung-tanggung terdiri dari unsur KNIL (Konongklijke Nederland Indische Leger atauTentara Kerajaan (di) Hindia Belanda) dan KL (Tentara Kerajaan) yang intinya adalah KLM (Koningklijke Lands Macht atau Pasukan Angkatan Darat Kerajaan Belanda), yang terakhir semuanya “bule”, yang siap menggempur pasukan MN 1001 pimpinan Kapten Mulyono yang bermarkas di Sepan Biha itu (KNIL/ KL masih belum mengetahui dimana tempat markas Kapten Mulyono). Kapten Mulyono akhirnya memutuskan lebih baik menyerang lebih dahulu daripada diserang oleh Belanda KNIL/ KL itu.

Demikianlah, pada 17 September 1946, pasukan MN 1001/ TKR, dipimpin oleh Kapten Mulyono dengan persenjataan senapan dan mandau, lewat tengah malam menyergap pasukan KNIL/ KL yang bercokol di Sanggrahan Tumbang Manjul itu. Di pihak KNIL/ Kl banyak yang gugur dan pihak MN 1001 pun jatuh korban. Setelah pertempuran, Kapten Mulyono kembali ke Jawa untuk melaporkan perkembangan perjuangan di Kalimantan, sementara pasukannya diperintahkan kembali ke markas di pedalaman serta siap sedia mempertahankan daerah Seruyan dari serangan NICA/ Belanda.

Dari Rantau Pulut, Kapten Mulyono menulis surat kepada Kapten F. J. Hips, wakil kontrolir (controleur) Onderafdeling Sampit di Sampit. Dan surat itu diminta Tijel Djelau mengantarnya ke Sampit. Isi surat itu antara lain menyatakan pertempuran di Tumbang Manjul, yang bertanggung-Jawab adalah Kapten Mulyono/ pasukan MN 1001/ TKR. Agar Hips jangan menyakiti rakyat yang tidak berdosa. Setelah surat itu disampaikan setangan/ langsung ke alamatnya, tak ayal Tijel Djelau pun ditangkap oleh Sang kapten KNIL, si Hips. Tijel Djelau menjadi bulan-bulanan penyiksaan. Rakyat dan pasukan MN 1001 di Seruyan banyak terbunuh akibat operasi militer KNIL/ KL yang berlangsung sampai tahun 1947.

Pahit Getir
Pahit getir dan derita nestapa yang dialami pejuang muda dalam turut menegakkan dan mempertahankan serta membela proklamasi kemerdekaan di bumi Kalimantan yang menjadi “sarang” pendudukan NICA/ Belanda dengan pasukan kolonial KNIL/ KL-nya menjadi kenangan yang mendalam antara lain:
1. Bahwa para pejabat NICA/ Belanda yang memeriksa/ mengintrogasinya, bila sang pemeriksa kulitnya bule tulen dan mata biru, cara memeriksa/ mengintrogasinya adalah sopan, tidak menyiksa malahan disuguhi minum susu atau jenis minuman lainnya. Namun apabila sang pemeriksa NICA/ Belanda berkulit sawo matang atau hitam lebam atau kehitam-hitaman, begitu kejam, senang menyiksa disertai omong kasar.
2. Pengalaman Tijel Djelau lainnya, pada suatu ketika ia ditangkap di Kuala Kuayan lalu dibawa ke Sampit dengan kapal. Dengan kedua tangan diborgol ke belakang lalu diikat di tiang kapal itu. Di tengah perjalanan, keluarlah dua orang bule berlainan jenis kelamin lalu mereka duduk dekat sang “ekstremis” dan dengan sangat asyik-masyuk bercumbu-cumbuan dengan sesekali melirik ke arah tawanan dengan sikap mengejek dan menghina. “Rupanya memandang saya barangkali bukan sebagai manusia,” gumam Tijel dalam hati.

Di Keresidenan Kalimantan Selatan, atas permintaan Belanda terhitung tanggal 2 September 1949, mulai dilakukan gencatan senjata antara pasukan Belanda (KNIL/ KL) dengan pasukan RI. Menjelang akhir 1949, Tijel telah menerima berita adanya gencatan senjata. Sewaktu pergi dan tiba di Kasongan, ia ditangkap oleh serdadu Belanda, lalu diikat di tiang bendera di muka kantor HPB (Hoofd van Plaatselijk Bestuur) Kasongan selama dua hari dua malam. Namun, pada malam ketiga, datanglah kapal dari Sampit menjemput pasukan KNIL di Katingan. Bersamaan dengan itu, diterima surat dari Kapten Mulyono di Sampit ditujukan kepada Tijel Djelau. Surat itu memberitahukan, Sampit telah menjadi daerah kekuasaan RI dan agar Tijel Djelau segera mengatur roda pemerintahan RI di Kasongan (Katingan). Maka segera pimpinan HPB membebaskan Tijel Djelau, sekaligus HPB menyerahkan persoalan dimaksud oleh Kapten Mulyono. Tindakan mengatur kelancaran pemerintahan, oleh Tijel Djelau diserahkan sepenuhnya kepada HPB (Kiai Kepala), dan Tijel Djelau segera melaksanakan tugas lain di daerah Katingan.

Atas jasa-jasanya kepada negara dan bangsa, Tijel Djelau telah dianugrahi tanda jasa dan penghargaan dari pemerintah/ negara antara lain berupa Bintang Gerilya, Bintang Sewindu, Satya Lencana PPK (Peristiwa Perang Kemerdekaan) I dan II, Satya Lencana Kesetiaan VIII Tahun, Bintang Legiun Veteran RI, serta Satya Lencana Legiun Veteran RI.

Keikutsertaan Membangun Daerah
Sesudah pemulihan kedaulatan, Tijel Djelau ditempatkan di Sampit dengan tugas mempersiapkan pembentukan Jawatan Penerangan (Japen) RI di Sampit dalam rangka mempersiapkan Kabupaten Kotawaringin dimana Tjilik Riwut diangkat sebagai bupati.

Sesudah terbentuknya Provinsi Kalimantan Tengah, bersama-sama dengan teman seperjuangannya, Tijel Djelau membentuk Markas Daerah Legiun Veteran RI untuk Kalimantan Tengah, sementara berkedudukan di Banjarmasin (1958) dan mulai Desember 1959 Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah berpindah dari Banjarmasin ke Palangka Raya, maka kedudukan Mada LVRI Kalimantan Tengah pun pindah pula ke Palangka Raya.

Dari 1960-1967, Tijel Djelau menjadi anggota DPRD-GR (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong) Provinsi Kalimantan Tengah. Di samping sebagai anggota DPRD-GR itu, sejak 1960 pula, Tijel Djelau dipercayakan sebagai Direktur Perumahan Daerah, antara lain membangun perumahan di Palangka Raya mulai Kompleks PCPR I dan PCPR II yang dibangun Pemda Kalimantan Tengah, dananya berasal dari usaha Yayasan Kas Pembangunan Kalimantan Tengah (YKP-KT)

Setelah semenjak 1952 berhenti dari pegawai negeri, tokoh pejuang nan enerjik itu menekuni kegiatan kewiraswastaan. Antara lain mulai 1968 bergerak di bidang usaha perkayuan dengan mempelopori realisasi eksport kayu gelondongan melalui pelabuhan Pulang Pisau dan perkapalan/ ekspor kayu itu melalui pelabuhan alam Teluk Sebangau.

Demikianlah mengenang sejenak salah seorang tokoh Kalimantan Tengah, Tijel Djelau, yang oleh keluarga dan kemenakannya dipanggil mama Dengek dan oleh teman-teman selingkungannya dipanggil bapa Dino, sesuai kebiasaan orang Dayak memanggil dengan sebutan nama anak tertua. Tijel Djelau wafat pada hari Senin, 6 September 2010, di usia 83 tahun dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Sanaman Lampang, Jalan Tjilik Riwut kilometer 2,5 Palangka Raya. Selamat jalan Tijel …

Harian Kalteng Pos, Palangka Raya, 15-16 November 2010. in: Kumpulan Tulisan TT. Suan Jld.I, Penerbit: Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 71 other followers