Archive for the ‘esai’ Category

Ekspansi Lahan Tidak Terhindarkan

MINYAK NABATI

Ekspansi Lahan Tidak Terhindarkan

 

Rabu ,14 Maret 2012

 

Jakarta, Kompas  – Ekspansi areal kebun kelapa sawit tak dapat dihindarkan demi memenuhi kebutuhan minyak dan lemak tumbuhan dunia. Namun, langkah yang kerap dinilai sebagai proses deforestasi alias penggundulan hutan ini dapat direm dengan meningkatkan produktivitas areal perkebunan.

Hal ini mengemuka dalam diskusi Komunitas Jurnalis Lingkungan Indonesia (SIEJ), Selasa (13/3), di Jakarta. Diskusi menghadirkan Joko Supriyono (Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia/Gapki), Nazir Foead (Direktur Konservasi WWF Indonesia), dan Hariyawan Agung Wahyudi (Executive Officer of Forum Harimau Kita).

Joko mengatakan, produksi kelapa sawit Indonesia 23,9 juta ton. Jumlah ini mencakup 47,6 persen produksi global dan menjadi yang terbesar di dunia. Dari jumlah itu, 70 persen minyak sawit diekspor.

Secara keseluruhan, lahan yang digunakan untuk perkebunan kelapa sawit 12,135 juta hektar dengan produktivitas rata-rata 3,5 ton per hektar per tahun. Areal terluas digunakan untuk lahan kedelai (102 juta hektar) dengan produktivitas 0,35 ton per hektar per tahun.

Dengan kelebihan ini, sejak tahun 2009, produk minyak sawit (32 persen) kian mendominasi produksi global minyak nabati. Adapun tumbuhan lain, seperti

kedelai (26 persen), rapeseed/ rapa (16 persen), dan biji bunga matahari (7 persen). Ini berkebalikan dengan satu dekade sebelumnya yang masih didominasi kedelai.

Kebutuhan meningkat

Lebih lanjut, ia mengatakan, pada tahun 2020, populasi penduduk dunia diprediksi mencapai 7,8 miliar orang. Ini bakal menambah kebutuhan minyak nabati sebesar 234 juta ton. Untuk memenuhi, perkebunan kelapa sawit harus melakukan ekspansi lahan 3 juta hektar, kedelai 2 juta hektar, biji matahari 9 juta hektar, dan rapa 14 juta hektar.

”Usaha memenuhi kebutuhan semua jenis minyak nabati akan menyebabkan ekspansi. Kalau itu dikatakan sebagai deforestasi, akan terjadi di seluruh dunia,” kata Joko.

Terkait peningkatan produktivitas, pekerjaan rumah pemerintah adalah mendampingi petani sawit individu nonplasma. Ini karena produktivitas mereka hanya 1,5 ton per hektar per tahun. Jauh dari produktivitas perkebunan swasta ataupun petani plasma yang bisa mencapai 3,5 ton-3,7 ton per hektar per tahun.

Nazir Foead mengatakan, ekspansi kebun sawit bisa dipertimbangkan menggunakan lahan yang telah rusak. Kendalanya, lahan itu masih terdaftar sebagai kawasan hutan meski kondisinya telah gundul. Menurut catatan Kementerian Kehutanan, areal hutan yang rusak ini mencapai 40 juta hektar.

Nazir menekankan pentingnya dukungan konsumen untuk menggunakan produk minyak berbahan baku sawit premium (bersertifikasi semacam Roundtable on Sustainable Palm Oil/ RSPO atau Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO) yang dipastikan aman dari sisi lingkungan dan sosial. Kondisi saat ini, harga produk sawit premium masih berfluktuasi sesuai permintaan.

Selain itu, Nazir berharap dukungan pemerintah untuk memberikan insentif bagi pelaku usaha sawit yang telah memenuhi sertifikasi. Ia mencontohkan bentuk nyata insentif, seperti penerbitan peraturan perbankan yang memberikan suku bunga lebih rendah.  (ICH)

Sumber: http://cetak.kompas.com/read/2012/03/14/04025644/.ekspansi.lahan.tidak.terhindarkan

Bahaya Industri Agama

 

 

Bahaya Industri Agama

Thursday, 08 March 2012 18:37

 

Satu dekade yang lalu, Inul Daratista digugat ramai-ramai oleh massa berjubah agama hingga sampai ke Majlis Ulama Indonesia.Gara-gara “pengeboran Inul” muncul H. Rhoma Irama di garis depan, dan sejumlah Ulama yang mendatangi DPR agar segera disahkan UU Anti Pornografi. Rupanya massa pedangdut lebih memihak Inul daripada Bang Haji, bukan karena fatwa keagamaannya, namun soal kejujuran beragama. Inul lebih jujur, karena dia “ngebor” semata mencari uang di Jakarta. Tetapi Raja Dangdut itu menggunakan lambang-lambang dakwah dibalik industri musikalnya, yang sangat tipis batasannya, apakah berdakwah melalui musik atau membangun industri musik dengan merek dakwah?

 

Dalam waktu bersamaan, kiai dan budayawan, KH Mustofa Bisri (Gus Mus) membuat lukisan heboh.  Melukis lingkaran majlis dzikir, ditengahnya ada perempuan sedang mengebor gaya Inul Daratista.  Suatu kritik spiritual yang luar biasa dalam kanvas itu, betapa banyaknya majlis dzikir yang tak lebih dari tirai bagi syahwat para pelakunya. Mereka kehilangan Allah Swt, ketika berdzikir, malah perpektif nafsunya yang muncul dalam ritualnya.

 

Ketidakjujuran seringkali menguatkan politisasi agama dan menciptakan tuhan-tuhan semu yang menjanjikan birahi instan, untuk sekadar melupakan problema sosial, ekonomi dan politik pada publik, adalah bentuk pelarian yang sungguh memuakkan. Belakangan malah muncul gerakan bisnis bernuansa spiritual, kecerdasan spiritual, sedekah berlipat duniawi, pelatihan-pelatihan pengembangan SDM bernuansa spiritual,  agar mendapatkan dua pundi-pundi sekaligus, mati masuk syurga, sekaligus dapat untung duniawi.  Gerakan yang justru menimbulkan pembusukan esensi agama itu sendiri.

 

Mengapa? Karena terjadi transaksi “gaya hidup beragama”, sebagai jawaban instan atas peluang-peluang material di celah-celah spiritual yang kososng. Hasilnya adalah status baru dalam kehidupan sosial modern, sosok manusia dengan gaya hidup modern, namun tetap religius dengan mainstream agar dipandang sebagai manusia yang dekat dengan Tuhan. Padahal ajaran agama, sama sekali tidak mentolerir cara beragama yang riya’ dan hipokrit seperti itu.

 

Kasus-kasus penyimpangan atas nama agama, atau yang kebetulan dilakukan tokoh yang berlatar agama, mengingatkan kita betapa bahaya bendera-bendera agama dikibarkan untuk kepentingan industri ekonomi dan politik. Lebih-lebih ketika ummat terpedaya oleh kelatahan budaya, bahwa setiap yang didukung oleh mayoritas itu memiliki kebenaran mutlak, dan yang minoritas itu tidak lebih dari buih sampah yang batil. Padahal kebenaran bisa didukung mayoritas, dan bisa didukung hanya minoritas. Begitu juga sebaliknya, kebatilan.

 

Jika kita survey di seluruh negeri ini, merk-merk dagang dan merk “politik” dengan bernuansa serba religius, jumlahnya hampir ratusan. Karena menurut teori marketing, sebuah produk yang bisa melekat secara emosional setara agama, maka produk itu benar-benar sukses di pasar. Inilah yang menarik proyek “berhala bisnis” yang dijadikan lahan industri siapa pun yang ingin memaksa Tuhan menuruti selera nafsunya.

 

Karena komoditas manusia modern telah melampaui takarannya, maka perkembangan industri muncul dengan eksploitasi apa pun yang untuk membangun kapitalisasi dengan segala cara. Bahkan, konsumsi-konsumsi psikhologis yang maniak terhadap kekerasan, bisa dijadikan lahan bisnis kekerasan, dan berujung industri perang. Konsumsi hedonikal, bisa menyeret maniak kebinatangan manusia untuk dijadikan obyek potensial untuk industri syahwat, pemuasan perut, dan emosi status sosial, maupun mimpi semunya.

 

Kekerasan, kebuasan dan kebinatangan, akan terus tumpang tindih saling berkelindan dalam gerakan peradaban yang destruktif.  Agama dan simbol spititual menjadi sasaran paling potensial untuk dijadikan legitimator atas usaha-usaha syahwatiah tersebut, dan sangat berbahaya jika masuk dalam bursa pasar, sebagai spirit  dari satu sisi dua mata uang globalisasi.

 

Agama mana pun ketika tampil dalam konstruksi verbal, formal, dan simbolik, selalu berujung keruntuhan historinya, karena kepentingan berebut penguasaan simbol-simbol agama tidak pernah muncul sebagai kekuatan sejarah, kecuali sekadar buih-buih yang hebat yang menghempaskan dirinya sendiri dalam kebudayaan yang hampa, tanpa moral. Sehina mereka yang memperdagangkan akhirat untuk kepentingan dunianya, atau sehina mereka yang berbisnis dengan Tuhan, karena memaksakan nafsunya untuk mengukur kriteria keabsahan Ilahi dibalik sukses dan gagalnya urusan duniawi.

 

Kisah sedih yang berulang

 

Dalam kultur “amaliah publik” (awam) di bawah, tentu lebih banyak lagi  munculnya instanisme religious untuk mengukur derajat kesucian tokoh atau pemimpin agama.  Hal ini ditandai maraknya dunia magic dan hal-hal luar biasa yang dilatari kultur spiritual seseorang, lalu dijadikan ukuran status kesucian, manakala instanisme duniawi bisa diproduksi oleh kekuatan spiritualnya. Inilah bentuk-bentuk  pembebasan semu penuh tipudaya (ghurur) yang tidak membebaskan belenggu ketololan bangsa, khususnya umat beragama.

 

Kisah sedih soal manipulasi keagamaan, cabulisme, dan munculnya kepalsuan-kepalsuan spiritual, senantiasa berulang dalam kehidupan kita, terutama ketika depressi ekonomi dan politik menjadi kabut yang tidak menumbuhkan semangat dan harapan, maka spontanitas emosi sosial selalu bersemburat tanpa kendali, bahkan dalam pelarian spiritualnya.

 

Lembaga-lembaga agama, pemerintah dan institusi pendidikan sangat bertanggungjawab atas keberlangsungan kekuatan moral dalam beragama. Karena, dalam Islam, institusi itu mana pun, baik pemerintahan maupun Ormas, lembaga pendidikan,  dibangun justru untuk menegakkan agama. Bukan sebaliknya, agama dijadikan lahan formalisasi, bagi kepentingan ekonomi dan politik,  yang berujung perebutan hegemoni konflik.

 

Agama bukanlah hiburan spiritual yang dipertontonkan. Spiritualitas agama bukan menjadi pintu gerbang bagi para pemburu harta karun, apalagi untuk membangun piramida tahta. Jika memegang amanah agama ini seperti memegang bara, janganlah memilih salju duniawi melalui jubah agama. Karena anda akan sulit membedakan, mana nafsu menghadap Allah Swt, dan mana cinta kepada Allah Swt. *****

 

M. Luqman Hakim, Ph D

Dimuat di majalah GATRA edisi 16 / XVIII 29 Peb 2012

 

Neo Liberalism under attack in China

Neo Liberalism under attack in China
- Introducing a People’s Proposal for China by Zhun L

Wednesday, March 7, 2012

Poster : Only Socialism can Save China

In 1997, the World Bank published a long report “China 2020” calling for privatization of public owned enterprises and further liberalization of market. There was very little dissent from the Chinese people; in fact, very few of them knew what was going on in the policy making circles. The later history suggests that the Chinese government followed the advice from the World Bank very closely. Not only the bureaucrats privatized almost all the public owned enterprises, they also provide “market solution” to education, health service and residential housing issues.

Recently, the World Bank and the research institution under the Chinese State Council published a new report “China 2030”. This report gives basically the same prescription as 15 years ago. But the reception is different this time. In the World Bank news conference, Du Jianguo, an independent scholar stood up and protested against the structural reform doctrine advocated by the World Bank. He condemned the report as “poison” and demanded the World Bank to leave China. This protest was reported by several independent media and received enormous support from the online communities.
Interesting enough, just a short while ago, the authoritative People’s Daily published an editorial calling for further reform while acknowledging the potential oppositions as “trivial critics”. In the Chinese context, “further reform” in the mainstream media means neoliberal reforms like privatization and marketization. This article attracted lots of critique from Marxists and left wing in general, the scale of which is very unusual in the last 20 years.

All these widespread oppositions to the market reform give us a clear signal: the Chinese people are now explicitly hostile towards neoliberalism (even though not all of them ever heard of this term). There are several major reasons worth mentioning. First of all, we “have been there”. Last wave of neoliberal reform has laid off million of workers and destroy millions of families. The marketization of education, health service and residential housing made the life of the working class miserable. Second, the leftist movement has grown much stronger since 1990s. Several large leftist websites are more and more visible in public discussions and all of them explicitly oppose the reform plans from the World Bank and the central government. Many grass-root worker/peasant organizations come into being and they are in nature anti-neoliberalism. Last but not least, neoliberalism is in crisis all over the world. The recent economic crisis refreshes the memory of those Chinese people whose mentality remained at the “end of history” more than 20 years ago.


These oppositions and discussions gave birth to a People’s Proposal on China’s future development. The first draft was written by a writer on one of the largest online forum in China. Red China website quickly edited them into a concise version. After that, people have been enthusiastically discussing the proposal all over the Internet and have been adding other things. The China Study Club in UMass Amherst (which I belong to) collectively translate the Red China version into English to give people a sense of what the proposal looks like. This achievement is definitely a milestone in working class movement in China in that for the first time in recent three decades so many people are consciously questioning the whole program of the ruling class and begin discussing what they want. The proposal does not use any Marxist term, nor does it mention socialism, but everyone can see where it is heading towards.

A SIXTEEN-POINT PROPOSAL ON CHINA’S REFORM
1. That the personal and family wealth of all officials be publicized and their source clarified, and all “naked bureaucrats” be expelled from the Party and the government. (“Naked bureaucrats” refer to those officials whose family lives in developed countries and whose assets have been transferred abroad, leaving nothing but him/herself in China.)
2. That the National Congress concretely exercises its legislative and monitory function, comprehensively review the economic policies implemented by the state council, and defend our national economic security.
3. That the existing pension plans be consolidated and retirees be treated equally regardless of sector and rank.
4. That elementary and secondary education be provided free of charge throughout the country; compensation for rural teachers be substantially raised and educational resources be allocated on equal terms across urban and rural areas; and the state assume the responsibility of raising and educating vagrant youth.
5. That the charges of higher education be lowered, and public higher education gradually become fully public-funded and free of charge.
6. That the proportion of state expenditure on education be increased to and beyond international average level.
7. That the price and charge of basic and critical medicines and medical services be managed by the state in an open and planned manner; the price of all medical services and medicines should be determined and enforced by the state in view of social demand and actual cost of production.
8. That heavy progressive real estate taxes be levied on owners of two or more residential housings, so as to alleviate severe financial inequality and improve housing availability.
9. That a nation-wide anti-corruption online platform be established, where all PRC citizens may file report or grievance on corruption or abuse instances; the state should investigate in openly accountable manner and promptly publicized the result.
10. That the state of national resources and environmental security be comprehensively assessed, exports of rare, strategic minerals be immediately cut down and soon stopped, and reserve of various strategic materials be established.
11. That we pursue a self-reliant approach to economic development; any policy that serves foreign capitalists at the cost of the interest of Chinese working class should be abolished.
12. That labor laws be concretely implemented, sweatshops be thoroughly investigated; enterprises with arrears of wage, illegal use of labor, or detrimental working condition should be closed down if they fail to meet legal requirements even after lawfully limited term for self-correction.
13. That the coal industry be nationalized across the board, all coal mine workers receive the same level of compensation as state-owned enterprise mine workers do, and enjoy paid vacation and state-funded medical service.
14. That the personal and family wealth of managerial personnel in state-owned enterprises be publicized; the compensation of such personnel should be determined by the corresponding level of people’s congress.
15. That all governmental overhead expenses be restricted; purchase of automobile with state fund be restricted; all unnecessary traveling in the name of “research abroad” be suspended.
16. That the losses of public assets during the “reforms” be thoroughly traced, responsible personnel be investigated, and those guilty of stealing public properties be apprehended and openly tried.

 

Mengapa Gorila dan Manusia Berkerabat Dekat?

Mengapa Gorila dan Manusia Berkerabat Dekat?

Penelitian terbaru di bidang genetika menguak misteri kedekatan evolusi antara manusia dan gorila. Spesies kera besar itu adalah “sepupu“ terdekat manusia setelah simpanse. “Hasil analisis kode genetik menunjukkan manusia dan gorila terakhir memiliki nenek moyang yang sama pada 10 juta tahun lalu,“ kata Aylwyn Scally, peneliti dari Wellcome Trust Sanger Institute, di Cambridge, Amerika Serikat.

Gorila adalah spesies kera besar terakhir yang kode genetiknya rampung diuraikan.
Sebelum spesies itu, manusia, simpanse, dan orang utan telah lebih dulu menjalani penguraian kode genetik.

Para ilmuwan yang dipimpin peneliti dari Wellcome Trust Sanger Institute dan Baylor College of Medicine di Houston ini menemukan 15 persen dari kode genetik gorila ternyata lebih dekat ke manusia ketimbang antara manusia dan simpanse, spesies kera besar yang selama ini dinilai paling dekat dengan manusia. Dalam penelitian itu, para ilmuwan mengurai urutan genetik dari Kamilah, gorila betina dataran rendah bagian barat yang lahir di penangkaran dan sekarang tinggal di San Diego Zoo Safari Park. Mereka juga menganalisis sebagian dari genom dua gorila dataran rendah bagian barat lainnya serta satu gorila dataran rendah bagian timur.

Hasil penelitian mengungkapkan bagaimana pohon evolusi yang menghubungkan manusia, simpanse, dan gorila, ternyata lebih dekat daripada yang telah diketahui sebelumnya. Scally mengatakan genom ketiga spesies itu memang sangat mirip dalam beberapa hal. Manusia dan simpanse berbagi lebih dari 98 persen dari gen mereka.
“Sementara manusia berbagi lebih dari 96 persen gen dengan gorila,“ kata dia.

Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Nature terbaru ini mengungkap waktu perpisahan nenek moyang manusia, gorila, dan simpanse. Mereka menemukan bahwa moyang manusia dan simpanse baru berpisah di simpang jalan pada 6 juta tahun lalu, sehingga kekerabatan evolusi keduanya paling dekat.

GUARDIAN | LIVESCIENCE | MAHARDIKA SATRIA HADI

Watatita: Please, Sir, May I Have Some More?

March 12, 2012 | by Alexia CahyaningtyasWatatita: Please, Sir, May I Have Some More?

(Drawings by Alexia Cahyaningtyas) 
(Drawings by Alexia Cahyaningtyas)

All the violence, criminal activities and poverty that people are experiencing in this country is the result of the lack of good quality education that is accessible to everyone. However, the process of fixing and reorganizing the whole Indonesian education system may be extremely long. It is indeed a difficult process. I don’t mean to be cynical and negative, but let’s be realistic.

People still complain about the low quality of our teachers. OK, but before you judge, there are some things you should be aware of. Did you know that across Indonesia, honorary teachers earn Rp 75,000 to Rp 300,000 per month? It stays that way even if they’ve been teaching for the past 20 years. Sometimes, even though they’re only paid to teach a certain number of classes, they are required to teach extra classes and do administrative work.

If you’ve lived your life knowing since you were young that you wanted to share your knowledge with people, you work hard and you finish your studies to be a teacher, would you still want to teach if you got paid a maximum of Rp 300,000 a month? This salary is even lower than laborers, and to do manual labor it is not a necessity to have a good education – unlike a teacher.

How are we going to have quality teachers, especially in rural areas, when honorary teachers earn so little? Why would you even bother being a good teacher or even study hard to become a teacher when your efforts don’t add up in the end?

Indonesian Corruption Watch noted that education was the most corrupt sector in 2011. Last year, 436 corruption cases in the education sector were reported. Back in 2009, Rp 1.1 trillion was supposed to be given to the East Java administration for education but only Rp 357 billion was received and managed by the local government. These people who steal the money are wealthy enough to send their children to study in Europe or America, while the rest of the country receives inadequate teachers and facilities.

As promised, Syawal Gultom, the leader of the Board of Development and the Guarantee of Educational Quality, said that in 2012 the board would focus a lot more on upgrading teacher quality. They will make sure teachers have at least a bachelor’s degree or are appropriately certified. We really do hope that this goes smoothly.

As I sit here writing this article, I feel a little confused. Usually, I try to offer a suggestion for some kind of way out, however for this one, frankly I’m stuck.

For people who want to stop being corrupt, nobody else can fix you but yourself. It’s like an addiction, when you want to be clean of drugs or alcohol, it has to come from within yourself. The world is so full of people with planet-sized egos and greed. Don’t people realize that corruption causes imbalance? This imbalance causes suffering, and thus we don’t develop into a better country. Ah, yes of course, corrupt officials don’t care about that, do they?

Even though we are so far away from a decent education sector, I want to keep it positive. As long as the children in this country maintain their love of learning and discovery, we can build Indonesia into a better country for the future.

 

 

Wacana Panas Gantung Anas

Tidak Mudah Usut Kasus Hambalang

Maria Natalia | I Made Asdhiana | Senin, 12 Maret 2012 | 17:15 WIB

KOMPAS/RIZA FATHONIMantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin keluar dari Gedung KPK, Jakarta seusai pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi korupsi proyek pembangunan gedung dan sarana olahraga di Hambalang, Bogor, Jumat (23/12/2011).

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah menyatakan akan memeriksa Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum terkait penyelidikan kasus pembangunan pusat olahraga Hambalang, Jawa Barat. Namun saat ini, hal tersebut belum direalisasikan.

Ya nanti-nanti, ya akan kita jadwalkan. Kita dalami kasus itu dulu.
– Zulkarnaen

Menurut Wakil Ketua KPK, Zulkarnaen, penelusuran kasus tersebut tak semudah yang dibayangkan. Saat ini penyidik masih melihat perkembangan konstruksi hukum dalam kasus yang diramaikan oleh nyanyian Nazaruddin tersebut. “Kita dalami dulu konstruksi hukum dari kasusnya. Kita kan berdasarkan hukum positif yang ada. Ya kita laksanakan berdasarkan ketentuan hukum. Emang kayak goreng pisang,” tutur Zulkarnaen di Kejaksaan Agung, Senin (12/3/2012).

Zulkarnaen belum dapat memastikan, kapan Anas akan dipanggil untuk menjalani pemeriksaan dalam kasus tersebut. “Ya nanti-nanti, ya akan kita jadwalkan. Kita dalami kasus itu dulu,” kata Zulkarnaen.

Sebelumnya diberitakan, kasus Hambalang mencuat setelah mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin, bernyanyi pada media massa saat pelariannya dalam pengejaran KPK 2011 lalu. Ia menyebut Anas menggelontorkan uang sebesar 7 juta dollar AS terkait pemenangannya sebagai ketua umum dalam rapat koordinasi nasional partai yang berlangsung di Bandung, Jawa Barat.

Uang itu, kata Nazaruddin, diperoleh Anas dari proyek Hambalang. Pengambilan uang proyek itu berasal dari PT Adhikarya, pelaksana proyek Hambalang sebesar Rp 50 miliar dan Rp 20 miliar dari Adi Saptinus, anggota staf dari perusahaan tersebut. Mantan anggota DPR itu mengaku tahu betul soal keterlibatan Anas dalam proyek Hambalang. Nazaruddin juga menunjukkan fotokopi kuitansi yang menjadi bukti adanya uang 7 juta dollar AS tersebut. Uang tersebut, lanjutnya, dibagi-bagi kepada sekitar 325 Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat yang memilih Anas.

 

http://www.gatra.com/nasional-cp/1-nasional/9912-wacana-panas-gantung-anas-di-monumen-anas-baca-monas

Monday, 12 March 2012 10:00
Anas Urbaningrum (Antara/Puspa Perwitasari)Anas Urbaningrum (Antara/Puspa Perwitasari)

Jakarta - “Saya yakin. Yakin! Satu rupiah saja Anas korupsi di Hambalang, gantung Anas di Monas.” Demikian penegasan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, pada Jum`at (9/3/2012).Tampaknya Anas gerah lantaran namanya terus dikait-kaitkan dengan kasus dugaan korupsi proyek Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Wacana “gantung Anas di Monas” itu seperti menggelontor ke media massa, setelah mantan bendahara umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin menyebut Anas terlibat dalam kasus itu.

Nazar menuding Anas telah mengeluarkan uang sebesar 7 juta dollar AS terkait pemenangannya sebagai ketua umum dalam rapat koordinasi nasional partai yang berlangsung di Bandung, Jawa Barat. Uang tersebut, klaim Nazaruddin, didapat mantan anggota Komisi Pemilihan Umum itu dari proyek Hambalang. Tak hanya itu, Anas disebut Nazar telah menyebar 400 unit BlackBerry (BB) ke 296 Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat, untuk mendulang suara pada Kongres Pemilihan Ketua Umum Partai Demokrat di Bandung pada Mei 2010.

Menurutnya, BB itu telah diisi pulsa Rp 500 ribu dan di-setting group BlackBerry Messenger (BBM) dengan nama “Pemenangan Anas”, guna memudahkan komando pemenangan Anas dalam kongres nantinya. “Memang sudah langsung dikasih pulsa Rp 500 ribu, lalu dikasih nomornya, langsung diaktifkan BB-nya, langsung dikondisikan dia bagian dari kelompok (group BBM) supaya informasi-informasi tentang apa saja dari kelompok kita bisa langsung di-broadcast,” ungkap Nazar, sela-sela persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Jum`at (17/2), sebagaimana dilaporkan wartawan Gatranews Iwan Sutiawan, .

Ditegaskannya, sesungguhnya, pengarahan untuk memilih Anas sebagai ketua umum di kongres berasal dari group BBM tersebut. “Memang BB itu untuk mengarahkan, menginstruksikan. ‘Kan waktu pemilihannya ada nomornya, poin A atau B yang dipilih. Nanti kita suruh arahkan ke poin ini, itu lewat broadcast,” tutur Nazar. Menurutnya, 400 unit BB itu disiapkan penyelenggara yang memang berasal dari kubu Anas. Harga satu unit BB adalah Rp 2,9 juta dan dana pembeliannya berasal dari kubu Anas.Nazar memastikan, jika tidak ada BB dan pemberian uang, Anas tidak akan memenangkan pemilihan ketua umum partai ini. Pasalnya, menurutnya, peluang suara Anas pada kongres ini tak lebih dari angka 10%.

Namun diperkirakan dampak negatif justru bakal muncul pasca-pernyataan Anas soal “gantung Anas di Monas”. Anas dianggap sejenis dengan Nazar, yang hanya sekadar melontarkan ocehan. Bahkan pakar psikologi politik Hamdi Muluk menilai, “ocehan” Anas itu tak perlu dilontarkan. Apalagi untuk politisi sekelas Anas, yang tercatat sebagai bos sebuah partai besar di negeri ini. Komentar Anas itu, kata Hamdi, sekelas dengan ucapan sumpah pocong yang pernah dilontarkan Julia Perez alias Jupe. “Kok begitu ya Ketua Umum Demokrat yang selama ini dianggap politisi kelas wahid. Jadi ini kok, saya baca tadi di Twitter, tidak ada bedanya dengan Jupe (Julia Perez) nih. Kayak sumpah pocong saja,” katanya, seperti dilansir inilah.com.

Ringkas cerita, komunikasi politik Anas malah blunder di tengah upayanya untuk meraih simpati masyarakat, yang kini justru menjadi bahan olok-olok semata. Dan hal tersebut terbukti. Ucapan ketua umum dari partainya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu menjadi hanya menjadi bahan guyonan semata di sejumlah kalangan pengguna jejaring sosial Twitter. “Kalo korupsi mah korupsi aja kali Pak, gak perlu minta digantung di Monas, jangan Monas deh, Patung Pancoran aja, Monas kan Monumen Anas -_-,” kicau pemilik akun SuchiRahmawati.

Meski habis-habisan diserang Nazar dan terus-terusan merasa disudutkan oleh media massa, Anas tetap memiliki pendukung. Antara mencatat, sejumlah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat –seperti Lampung, Papua, dan Sulawesi Tenggara– menyatakan tetap solid mendukung kepemimpinan mantan ketua umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam tersebut. Ketua DPD Partai Demokrat Papua Lukas Enembe, yang juga calon gubernur Papua, mengemukakan bahwa dirinya berprinsip, jika seseorang yang dituduh terlibat masalah hukum, tidak boleh menghakiminya hanya berdasarkan opini publik semata.

Sementara Ketua DPD DPD Demokrat Sulawesi Tenggara Muh Endang menyebut bahwa telah terjadi kemelut di dalam partai binaan SBY ini. Muh Endang meminta SBY dan DPP agar menegur dan bila perlu menertibkan oknum-oknum anggota dewan pembina yang merusak citra partai dengan turut serta membangun opini-opini yang menyesatkan. “Opini-opini yang dibangun oleh oknum-oknum anggota dewan pembinan tersebut cenderung merugikan citra partai dan menggerogoti wibawa ketua umum partai demokrat dan ketua dewan pembina,” katanya. [EL]

Yang Muda yang Korup

Yang Muda yang Korup

http://www.tempo.co/read/opiniKT/2012/03/13/1786/Yang-Muda-yang-Korup

Senin, 12 Maret 2012 | 05:49 WIB

 

Koruptor rupanya benar-benar parasit. Tak cuma menggerogoti anggaran negara, mereka juga beranak-pinak sehingga muncul istilah koruptor generasi baru. Benar kata Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas, ada gejala regenerasi dan kaderisasi koruptor di lembaga pemerintahan dan partai politik.

Munculnya koruptor generasi muda itu sudah tampak nyata. Ambil contoh Dhana Widyatmika, tersangka kasus korupsi di Direktorat Jenderal Pajak, yang kini berusia 37 tahun. Bahkan Gayus Halomoan Partahanan Tambunan, pegawai Pajak yang terbukti korupsi, baru berusia 32 tahun. Belum lama ini Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan juga telah melaporkan kepada penegak hukum 63 pegawai negeri sipil–semuanya berusia di bawah 40 tahun–yang diduga korupsi. Di ranah politik ada nama Muhammad Nazaruddin dan Angelina Sondakh, kader Partai Demokrat yang sama-sama menjadi tersangka kasus suap Wisma Atlet. Nazaruddin berusia 34 tahun, dan Angelina 35 tahun.

Perilaku korup sebetulnya tidak bisa dilekatkan pada suatu generasi tertentu. Tapi tak salah pula bila orang melihat, generasi yang kini tampil di panggung politik dan birokrasi sekarang adalah anak-anak cerdas yang lahir pada era Orde Baru. Ketika itu tak ada pemberantasan korupsi kendati kejahatan keji ini sudah merajalela. Praktis, mereka jarang melihat pejabat atau politikus diadili kemudian dijebloskan ke bui karena kasus korupsi.

Boleh jadi, karena itulah generasi yang dibesarkan oleh zaman �pembangunan� itu kurang peka terhadap bahaya korupsi. Kalangan politikus dan birokrat muda cenderung pragmatis dan memikirkan diri sendiri sehingga menghalalkan praktek yang korup. Apalagi tatanan yang ada belum mendukung pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan transparan. Tatanan demokrasi yang dibangun pada awal era reformasi juga tak bisa mencegah munculnya politikus yang korup dan serakah.

Menghadapi keadaan buruk itu, dua pilihan tersedia. Pertama, menyerah kepada keadaan, seperti sikap kalangan politikus Senayan. Komisi Pemberantasan Korupsi bahkan perlu dibubarkan karena hanya membuat borok-borok mereka terbongkar. Korupsi akan tetap merajalela, tapi negara tenang dan dan ekonomi tetap berkembang.

Pilihan kedua, meneruskan perang terhadap korupsi. Opsi ini lebih masuk akal karena negara ini tak pernah akan lebih baik bila korupsi dibiarkan. Distribusi kemakmuran tidak pernah adil jika politikus dan birokrat leluasa menggerogoti anggaran negara. Pilihan ini menuntut anggota Dewan Perwakilan Rakyat, partai-partai, dan pemerintah mengubah aturan main untuk mendorong sikap antikorupsi. Partai-partai, misalnya, seperti kerap disampaikan oleh Busyro, harus mencegah munculnya biaya politik tinggi.

Tak hanya terpaku pada keadaan sekarang, kita juga perlu menyelamatkan generasi yang belum terkontaminasi penyakit korupsi. Salah satu caranya adalah menggalakkan pendidikan antikorupsi di lembaga pendidikan. Kementerian Pendidikan memang punya rencana memasukkan pendidikan antikorupsi di sekolah mulai tahun ajaran 2012. Rencana ini harus segera dilaksanakan untuk mencegah munculnya kembali generasi yang hedonistik, egois, dan korup.

Wawancara Sebelum Eksekusi

Wawancara Sebelum Eksekusi

Penulis : Dina Damayanti   

 

Sinar Harapan, Jakarta, 12.03.2012 15:40

Pembawa acara ‘Wawancara Sebelum Eksekusi’ Ding Yu mengatakan bahwa para terpidana merasa senang bisa mengungkapkan isi hatinya sebelum dieksekusi. (foto:dok/bbc.co.uk)

HENAN – Setiap minggu di Provinsi Henan di China tengah, jutaan orang menyaksikan talk show yang berbeda dari lainnya, bertajuk ‘Wawancara Sebelum Eksekusi’. Dalam acara ini reporter Ding Yu mewawancarai para pembunuh yang dihukum mati.

Setiap Senin pagi, Ding dan timnya meneliti putusan-putusan pengadilan untuk mencari kasus-kasus yang sesuai dengan program mereka. Mereka harus bergerak cepat karena para terpidana akan dieksekusi tujuh hari setelah putusan dijatuhkan.

Di mata publik Barat, acara semacam ini terlihat mengeksploitasi terpidana, namun Ding membantahnya.

“Sejumlah pemirsa akan menganggapnya kejam untuk meminta seorang terpidana melakukan wawancara ketika mereka akan dieksekusi. Sebaliknya, mereka justru ingin didengar,” sahut Ding, seperti dikutip dari BBC, Senin (12/3).

“Beberapa terpidana yang saya wawancara mengatakan pada saya: ‘Saya sangat bersyukur. Saat ini, saya sudah mengungkapkan begitu banyak hal yang ada dalam hati saya kepada Anda. Di penjara, tidak ada orang yang bersedia diajak bicara tentang masa lalu.”

‘Wawancara Sebelum Eksekusi’ pertama kali disiarkan pada tanggal 18 November 2006 di saluran Henan Legal, salah satu dari 3.000 stasiun televisi milik pemerintah di China. Sejak saat itu, Ding mewawancarai satu terpidana setiap minggunya.

Tujuan acara ini, seperti dikatakan para pembuat program ini, adalah untuk menayangkan kasus-kasus yang bisa mengingatkan orang lain. Dalam setiap penayangan acara ini terdapat slogan yang ingin membangunkan naluri manusia dan menghargai nilai kehidupan.

Di China, 55 jenis kejahatan dijatuhi hukuman mati, mulai dari pembunuhan, pengkhianatan dan pemberontakan bersenjata, hingga penyuapan dan penggelapan. Sementara 13 jenis kejahatan lainnya, termasuk penipuan pajak, penyelundupan benda-benda bersejarah dan penipuan kredit, baru-baru ini dihapus dari daftar pelanggaran tindak pidana berat.

‘Wawancara Sebelum Eksekusi’ hanya fokus pada kasus-kasus pembunuhan kejam. Acara ini tidak pernah mewawancarai para terpidana politik atau kasus-kasus dimana kejahatan masih merupakan tanda tanya. Tim ini harus mendapatkan persetujuan dari Pengadilan Tinggi Henan untuk setiap kasus yang ditayangkan.

“Tanpa persetujuan mereka, program kami akan segera dihentikan,” kata Ding kepada tim dokumenter BBC.

Ditayangkan setiap Sabtu malam, program ini biasanya menempati salah satu dari 10 acara unggulan Henan dengan hampir 40 juta pemirsa dari total 100 juta orang yang tinggal di provinsi tersebut.

Setelah menayangkan lebih dari 200 wawancara, Ding pun menjadi terkenal dan acara ini seringkali disebut-sebut sebagai ‘si Cantik dan si Buas’.

“Saya merasa kasihan dan menyesal. Namun saya tidak bersimpati terhadap mereka karena mereka harus membayar mahal atas kesalahan yang mereka lakukan. Mereka layak menerimanya.”

Kejutan
Banyak kasus yang ditayangkan dalam program ini termotivasi karena uang dan salah satunya sangat menarik perhatian Yu.

Kasus tersebut melibatkan dua pelaku, yakni sepasang kekasih yang masih berusia muda, lulusan universitas. Pasangan ini berencana merampok kakek-nenek pacar perempuannya, namun rencana mereka tidak berjalan mulus. Zhang Peng, pemuda yang masih berusia 27 tahun itu justru membunuh kakek-nenek kekasihnya itu.

”Mereka masih sangat muda. Mereka tidak pernah mempunyai kesempatan untuk melihat dunia atau untuk menikmati hidup, memiliki karir, pekerjaan dan mencintai keluarga. Mereka membuat pilihan yang keliru dan sebagai ganjarannya mereka harus membayar dengan hidup mereka,” sahut Ding.

Setelah begitu banyak wawancara yang dilakukannya, Ding menemui banyak kejutan.

”Saya sudah mewawancarai penjahat yang bahkan usianya lebih muda dari usia pelajar, beberapa baru berusia 18 tahun. Itu adalah usia minimum yang bisa dijatuhi hukuman mati.”

Homoseksual masih merupakan tabu di China dan ketika di tahun 2008 acara yang dipandunya meliput kasus Bao Ronting, seorang homoseksual yang membunuh ibunya, rating acara ini meningkat.

Itu pertamakalinya Ding bertemu dengan seorang laki-laki yang secara terbuka mengungkapkan jatidirinya sebagai seorang homoseksual.

”Saya tidak pernah berdekatan dengan seorang laki-laki homoseksual, jadi saya sangat tidak bisa menerima beberapa gaya hidupnya, ucapannya dan perbuatannya. Meskipun dia laki-laki, dia bertanya pada saya dengan nada yang sangat feminin, ’Apakah Anda merasa aneh berbicara dengan saya?’ Sejujurnya saya merasa sangat aneh,” ujar Ding mengingat kejadian itu.

Ding dan timnya membuat tiga episode mengenai Bao Ronting dan terus mengikutinya hingga hari ia diseksekusi pada bulan November 2008.

Dalam salah satu pertemuan mereka, Bao bertanya pada Ding, “Apakah saya akan masuk surga?”

”Saya menyaksikan transisi dari hidup ke kematian,” sahut Ding saat mengingat kata-kata itu.

Ketika menuju tempat eksekusi, Bao Ronting dibawa dalam sebuah truk bak terbuka dengan sebuah plakat yang digantungkan di lehernya menyebutkan jenis kejahatan yang dilakukannya. Homoseksual masih dinyatakan sebagai ilegal di China modern.

Berubah
Hakim Lui Wenling, yang dekat dengan pembuat program tersebut mengatakan bahwa banyak hal berubah dalam sistem hukum di China.

”Kebijakan tentang tindak pidana di China saat ini adalah ’Untuk lebih sedikit membunuh dan lebih berhati-hati’ dan ’Menggabungkan kelonggaran dan ketegasan.’

”Itu artinya, ’Jika kasusnya cocok dengan pendekatan lunak, perlakukanlah dengan longgar,’ dan ’Jika kasusnya harus ditangani dengan tegas, berikanlah hukuman yang tegas,’” jelasnya.

Baru-baru ini Ding meliput kasus Wu Yanyan, seorang ibu muda yang membunuh suaminya setelah bertahun-tahun mengalami penyiksaan.

Awalnya, ia dijatuhi hukuman mati karena melakukan pembunuhan. Namun sejak tahun 2007, setiap vonis eksekusi di China harus mendapatkan persetujuan dari Mahkamah Agung dan dalam kasus ini ada pandangan bahwa penyiksaan yang diterimanya harus dipertimbangkan.

Mahkamah Agung selalu mengembalikan kasus ini ke pengadilan lokal hingga akhirnya hukuman mati itu ditangguhkan.

Ding menjenguk ke penjara bersama dengan putri Wu Yanyan yang menjadikan kunjungan itu sebagai reuni yang mengharukan.

Jika ibu muda itu terus bersikap baik di penjara, maka setelah dua tahun ia akan dibebaskan. Hal ini merupakan pertanda kecil dari perubahan yang terjadi di China.

Salah satu hakim yang lebih liberal di China, hakim Pan, bersama dengan beberapa tokoh-tokoh senior di sistem peradilan, meramalkan reformasi yang lebih luas akan terjadi di masa depan.

“Di pengadilan, hidup bisa berakhir dalam satu kedipan mata. Menurut saya ini juga sangat kejam” sahutnya.

”Ini juga berarti menyingkarkan perbuatan jahat melalui satu perbuatan jahat. Apakah kita perlu menghapuskan hukuman mati? Karena hukuman mati bagi para penjahat itu sendiri merupakan perbuatan yang kejam, sehingga kita perlu menghapusnya. Meski demikian, saya kira negeri kami belum siap. Tapi di masa depan, sangat baik jika hukuman mati dihapuskan.”

Komentar Atas Berita “69,64 Persen Responden Setuju BLT”

Komentar  Atas Berita “69,64 Persen Responden Setuju BLT”

roeslan <roeslan12@googlemail.com>,in: nasional-list@yahoogroups.com, Monday, 12 March 2012, 18:4

 

 

Survei selalu mengabdi pada  siapa yang membiyayainya. Survei LSI, tidak sesuai dengan kenyataan yang kita saksikan sekarang ini, yaitu memaraknya demo-demo anti kenaikaan BBM,dan anti BLT, yang ditanggapi oleh rezim neoliberal SBY-Boedi sebagai persiapan tindakan makar, oleh karena itu presiden SBY sudah mempersiapkan sejumlah besar Polisi dan Militernya untuk berhadapan langsung dengan para demonstran. Dari sini dapat disimpulkan bahwa mayoritas rakyat Indonesia mentang kenaikan BBM, yang dampaknya telah memicu kepanikan rezim SBY-Boedi.

 

Ironinya Lingkaran Survei Indonesia (LSI), berbicara lain, dengan mengatakan Sebanyak 69,64 persen responden setuju program bantuan tunai yang bersifat langsung. Segmen yang menyatakan setuju tersebut merata.  Menurut pengamatan saya, LSI dalam kontek ini telah berubah sifatnya menjadi alat propaganda murahan, yang bertugas untuk mengsukseskan rencana rezim neoliberal SBY-Boedi, dan juga untuk menguntungkan pasar modal internasional pimpinan imperialisme AS, disisi lain untuk mengalahkan gerakan rakyat yang menentang keras kenaikan BBM, dan BLT, yang mengabdi pada strategi rezim SBY-Boedi, yang telah menetabkan kemiskinan sebagai cadangan strategis untuk mensuksekan segala kehendak pasar  kaapitalis Neoliberal. Caranya dengan menawarkan BLT.

Jadi bisa dipercaya bahwa survei yang dilakukan oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI) dibiyayai oleh rezim neoliberal SBY-Boedi, yang hendak memaksakan kenaikan harga BBM. Oleh kerena itu tidak heran jika  LSI mengeluarkan berita yang menguntungkan kepentingan majikannya, yaitu rezim neoliberal SBY-Boedi, sebagai kaki tangan kapitalisme neoliberal dalam skala internasional, yang dipimpin oleh Imperialisme AS.

 

Von: nasional-list@yahoogroups.com [mailto:nasional-list@yahoogroups.com] Im Auftrag von Sandy Dwiyono
Gesendet: Sonntag, 11. März 2012 14:11
An: nasional-list@yahoogroups.com; ppiindia@yahoogroups.com
Betreff: [nasional-list] 69,64 Persen Responden Setuju BLT

 

 

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/03/11/16332052/69.64.Persen.Responden.Setuju.BLT.

Survei LSI
69,64 Persen Responden Setuju BLT

FX. Laksana Agung S | Robert Adhi Ksp | Minggu, 11 Maret 2012 | 16:33 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Sebanyak 69,64 persen responden setuju program bantuan tunai yang bersifat langsung. Segmen yang menyatakan setuju tersebut merata.

Yang setuju dengan program bantuan langsung tunai lintas segmen, mulai dari warga desa ataupun kota, lelaki atau perempuan, pendidikan tinggi ataupun rendah, kaya atau miskin, hingga pemilih partai pemerintah ataupun oposisi.
— Adjie Alfaraby

Demikian hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang disampaikan Peneliti LSI Adjie Alfaraby dalam keterangan pers di Jakarta, Minggu (11/3/2012). Sementara responden yang tidak setuju sebanyak 28,69 persen dan yang tak menjawab sebanyak 1,67 persen.

“Yang setuju dengan program bantuan langsung tunai lintas segmen, mulai dari warga desa ataupun kota, lelaki atau perempuan, pendidikan tinggi ataupun rendah, kaya atau miskin, hingga pemilih partai pemerintah ataupun oposisi,” kata Adjie.

Survei LSI tersebut dilakukan atas 440 responden tersebar di seluruh Indonesia, 5-8 Maret. Metode sampling menggunakan multistage random sampling dengan tingkat kesalahan sekitar 4,8 persen.

Sebagai kompensasi rencana kenaikan harga BBM, pemerintah berencana menggelontorkan bantuan langsung tunai. Tahun ini, programnya diberi nama bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM).

Menganggap bahwa Prof. Widjojo Nitisastro sebagai tokah besar adalah keblinger!

Menganggap bahwa Prof. Widjojo Nitisastro sebagai tokah besar adalah keblinger!

  Roeslan
<roeslan12@googlemail.com>,

in: GELORA45@yahoogroups.com, Monday, 12 March 2012, 18:07

Di  era kekuasaan rezim otoriterisme militer fasis jendral TNI AD Soeharto, ada mingguan berbobot yang menulis dengan tema “Bapernas digusur“, Artinya kelompok Prof. Widjojo (the Barkeley Mafia menurut istilahnya orang banyak, termasuk Pak Ruslan Abdulgani) tergeser setelah seperempat abad bertengger di Taman Suropati, dari gedung yang megah meriah.

 

Prof. Widjojo Nitisastro adalah arsitek utama ekonomi Orde Baru. Dulunya Widjojo Nitisastro memimpin the brains trust orde ekonomi PJPT tahap I (Pembangunan jangka panjanag). Di masa itulah berkuasanya Widjojonimics. Kita telah menyaksikan Widjojonomics yang eksklusif dapat bertengger cukup lama, karena di perkukuh oleh proses Widjojonisasi, dimana-mana, sebagai jaminan bagi keutuhan kelompok the Barkeley Mafia. Dengan sendirinya Ekonom-ekonom dengan orientasi lain diluar the Barkeley Mafia dipingirkan, karena dianggap mengganggu keharmonisan keolompok the Barkeley Mafia. Bisa dipercaya bahwa SMI adalah merupakan kader terbaik dan terpercaya dari kelompok the Barkeley Mafia, oleh karena itu SMI telah dijadikan pembantu setia impereialisme neoliberal, melaui Utang Luarnegeri dan modal asing untuk mencengkeram NKRI dalam jangka waktu yang takterbatas.  Dalam konteks ini sudah sepantasnya jika SMI merasa sangat berterimakasih pada Prof. Widjojo Nitisastro yang telah menaikkan kariernya sebagai pembantu terpercaya dari Imeperialisme neoliberal pimpinan AS, untuk menjajah NKRI melalui politik Utang Luarnegi yang berkelanjutan.

 

Hendaknya kita jangan sampai keblinger dalam menilai Prof. Widjojo Nitisastro; ditinjau dari sudut pandang Proklamasi kemerdekaan 17 Agustrus 1945, UUD 45 nasskah asli, khususnya pasal 33 UUD 45, Prof. Widjojo Nitisastro adalah bukan tokoh ekonomi yang harus kita banggakan, apalagi kita pandang sebagai tokoh besar, seperti yang di teriakan oleh SMI.

 

Roeslan.

 

Von: GELORA45@yahoogroups.com [mailto:GELORA45@yahoogroups.com] Im Auftrag von iwamardi
Gesendet: Montag, 12. März 2012 00:29
An: Gelora45; temu_eropa@yahoogroups.com
Betreff: [GELORA45] Re: Sri Mulyani: Indonesia Kehilangan Tokoh Besar

 

 

Nimbrung :

 

 

Rupanya jalan sudah dibuka oleh bung Rahardjo Mustadjab  untuk berdebat dengan thema Berkeley Mafia  yang tentu didalamnya termasuk/terkait nama2  para cerdik pandai yang sangat berjasa atas keadaan ekonomi Indonesia sekarang ini .

Jadi ternyata batas “ketidaksopanan” , supaya selama itu kita “berkesopanan” seperti order bung RM yang sangat sopan itu ditulisan y.l. itu :  hanyalah 2 hari ! Karena dia hari ini/sekarang sudah membuka lagi perdebatan ini.

Tadinya saya kira satu atau beberapa bulan setelah seseorang itu meninggal, baru berkesopanan membicarakan tentang politik maupun tindakan2 seseorang, artinya bukan hanya segi2 yang baik2 saja.

Jadi lain kali, kepada para pembaca yang mau menuruti “standard batas ketidak sopanan” á la bung RM diharap diingat2 benar  : 2 (dua) hari !

Ke thema asal dan pokok  yang mula2 menjadi sumber perdebatan ini, yaitu tulisan saya yang meragukan  kata2 Sri Mulyani bahwa Prof. Widjojo  Nitisastro adalah yang “…..menyelamatkan  bangsa dari berlanjutnya kerusakan perekonomian yang sangat parah pada masa-masa awal Orde Baru.”  dan  “……seorang peletak fondasi ekonomi pertama. Beliau sangat berjasa dalam membangun perekonomian Indonesia secara sistematik dan berkelanjutan melalui Rencana Pembangunan Lima Tahunan pertama hingga keempat.”

 

a)  Dari pendapat2 yang masuk dari teman2 disini dapat disimpulkan, bahwa Berkeley Mafia dg. begawannya Prof. Widjojo Nitisastro yang sangat dipuja SMI itu,  adalah cikal bakal dari keporak porandaan Sikon Indonesia masa kini, sumber segala kebobrokan moral pejabat negara  sejak orba berkuasa sampai sekarang dengan praktek2 KKN mereka , sumber dari pengurasan kekayaan alam Indonesia oleh modal asing dan beberapa gelintir “saudara” kolusi para penguasa :  pengusaha konglomerat yang hanya menyayangi perutnya sendiri , sumber penggundulan hutan2 Indonesia yang sudah mencapai lebih 50% , dan sumber segala jurang  kekayaan antara  penguasa&pengusaha konglo dengan kekayaan rakyat biasa seperti yang kita lihat sekarang.

Inilah hasil pekerjaan dari para ekonom Indonesia grup Mafia Berkeley , jadi bukanlah seperti kata2 SMI , sebagai ekonom2 yang berjasa buat kemajuan ekonomi Indonesia, ataupun  bagi sebagian besar rakyat Indonesia yang masih tetap miskin walau sudah 67 tahun “merdeka” ini.
Berkely mafia (mengutip  sebagian tulisan bung Harsutedjo ) …. : terdiri dari kaum cerdik pandai, ketika itu Prof Dr Widjojo Nitisastro sebagai suhunya (Ketua Bappenas), Prof Dr Mohamad Sadli (Ketua BKPM), Prof Dr Aliwardhana (Menteri Keuangan), Prof Dr Subroto, Prof Dr Emil Salim, Prof Dr Frans Seda, Prof Dr Sumitro Djojohadikusumo, Drs Radius Prawiro (Gubernur BI), Prof JB Sumarlin.

b) Seperti biasanya maka tulisan bung RM kali ini juga tidak mengulas dan menanggapi thema pokok, melainkan berputar2 ke thema2 sampingan. Thema pokok yang saya maksudkan adalah masalah apakah ucapann2 SMI itu benar dan sesuai dengan kenyataan sekarang atau tidak ?
Bahwa asal usul nama  Barkeley Mafia, Repelita orba, Che Guevara di Universitas Berkeley, dll. adalah thema2 sampingan yang diciptakan bung RM sebagai manouvre untuk menghindari thema pokok diatas.
Kenyataan : ekonomi Indonesia era orba dan pasca orba makin merosot , kehidupan sebagian besar rakyat Indonesia makin menyedihkan , banyak dari mereka tidak bisa menyekolahkan anaknya bahkan mengirim mereka untuk menjadi perngamen jalanan agar bisa mengurangi defisit neraca budget keluarga, banyak ibu2/bapak2 terpaksa menjual tenaga sebagai budak atau setengah budak ke  Timur Tengah, Malaysia,Singapur,Taiwan dll. dengan risiko yang sangat besar.
Pengurasan kekayaan alam oleh modal asing dan konglomerat telah mencapai rekordnya sejak didirikan RI kita ini, juga mencapai rekord : perusakan dan peracunan  lingkungan, penggundulan hutan ( yang sudah mencapai lebih dari 50% ) .
Disatu pihak beberapa  gelintir orang kaya mengawinkan anaknya dengan biaya bermiliard2 Rp. dilain pihak banyak murid2  keluar dari sekolahan karena tidak mampu membeli buku dan alat2 sekolah lainnya , dan mereka harus mengamen untuk membantu orang tuanya !
Inilah kenyataan keadaan kongkrit di Indonesia, inilah “jasa” penguasa orba dan para pakar ekonomi Berkeley Mafia yang prinsipnya  dijalankan sejak orba berdiri sampai sekarang !

salam

iwa

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 61 other followers