Archive for the ‘esai’ Category

Polri Indikasikan Ada Kelompok Baru

Polri Indikasikan Ada Kelompok Baru

Teroris

Jakarta (Bali Post) –

Mabes Polri mengindikasikan ada kelompok teroris baru menyusul penangkapan sekelompok orang yang membawa bom rakitan di Aceh, beberapa waktu lalu. Pasalnya hingga kemarin, Polri belum menemukan keterkaitan kelompok ini dengan kelompok teroris lainnya.
Dalam konferensi persnya Jumat (16/3) siang kemarin, Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol. Saud Usman Nasution mengatakan, hingga saat ini polisi telah menangkap dan menahan 6 orang pelaku pembawa bom rakitan di Aceh. Keenam orang ini akan dikenakan Undang-undang Tindak Pidana Terorisme.
Selain itu, Mabes Polri juga telah menyita dan mengurai barang bukti yang didapat pada saat penangkapan mereka. Saud mengatakan barang bukti yang disita berupa tabung pipa, kabel, serpihan logam, dan tabung tempat penyimpanan bahan peledak.

Bom di Semarang
Sementara itu, terkait bom di Semarang, polisi telah menetapkan seorang tersangka dengan inisial I. Ia merupakan orang yang menemukan dan menitipkan bom pipa itu ke korban bernama Dwi.
Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri Kombes Pol. Boy Rafli Amar mengatakan, polisi menetapkan status I sebagai tersangka setelah sebelumnya menangkap dan memeriksanya. Dalam pemeriksaan diketahui I tidak melaporkan kepada pihak kepolisian atas penemuan bom tersebut.
Dikatakan Boy, semestinya I langsung menghubungi pihak kepolisian pada saat menemukan bom pipa rakitan tersebut, bukan menitipkan kepada pekerja bangunan yang menjadi korban ledakan.
Terkait ledakan ini, sudah tujuh orang diperiksa sebagai saksi oleh kepolisian Semarang. (kmb)

http://www.balipost.com/mediadetail.php?module=detailberita&kid=33&id=63344

 

Menkeu Berang Diduga Tersangkut Pajak Rp 2,2 Triliun

Menkeu Berang Diduga Tersangkut Pajak Rp 2,2 Triliun

Penulis : Web Warouw 

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo diduga berang kepada Panja Pajak DPR terkait restitusi pajak Bank Mandiri. Kasus tersebut muncul ketika Agus Martowardojo masih menjabat Direktur Utama (Dirut) Bank Mandiri.

Penelusuran SH, dalam rapat Panja Pemberantasan Mafia Pajak DPR yang digelar 18 Januari 2011 terungkap adanya kasus restitusi pajak Bank Mandiri terutama mengenai kasus penghapusan penerimaan pajak terhadap Bank Mandiri yang akan go public sebesar Rp 2,248 triliun antara tahun 2002 dan 2003. Kasus ini tidak pernah diproses secara hukum hingga kini.

Anggota Panja Mafia Pajak, Martin Hutabarat dari Fraksi Gerindra kepada SH di Jakarta, Kamis (15/3) mengatakan, Agus Martowardojo seharusnya tidak perlu marah dan tersinggung dengan sidak yang dilakukan Panja Mafia Pajak ke Pengadilan Pajak, Kementerian Keuangan. Karena hal itu bukan pertemuan pertama Panja dengan Dirjen Pajak.

Pertemuan yang dihadiri Panja Mafia Pajak, Dirjen Pajak, Wakabareskrim, Wakil Kepala PPATK, serta Peradilan Pajak baru-baru itu membahas berbagai hal sehubungan dengan pengemplangan pajak dan mafia pajak. Sebelumnya, pertemuan berkali-kali sudah pernah dilakukan di Komisi III DPR bersama Panja Mafia Pajak.

“Mungkin karena info yang salah, Menteri Keuangan marah-marah. Kenapa harus marah, kan ini baru Panja kok sudah dipersoalkan. Nanti kalau temuan Panja sudah cukup lengkap, maka kami akan mengajukan Hak Angket Perpajakan,” kata Martin.

Sebelumnya, ujar Martin, Menkeu sudah tersinggung dan marah terhadap Panja Mafia Pajak, namun tidak diketahui jelas apa penyebab ketersinggungan dan kemarahan Menkeu. Namun ia menjelaskan ada banyak kasus yang dibicarakan dalam setiap pertemuan Pansus Mafia Pajak dengan Dirjen Pajak.

“Kalau soal kasus Wilmar Group, ada laporan Kepala Kantor Pajak pada Dirjen Pajak, namun tidak ada respons. Kepala Kantor melapor ke kami di Komisi III. Laporan yang sama juga datang dari Penyidik Pidsus di Kejagung, setelah tidak ada respons dari Dirjen pajak,” jelasnya.

Kasus Wilmar Group

Anggota Panja Mafia Pajak dari Partai Golkar, Aziz Syamsuddin menjelaskan bahwa seharusnya Menkeu  tidak perlu tersinggung dengan temuan kasus Wilmar.

“Temuan kasus Wilmar Group itu sah menurut prosedur sehingga tidak perlu dipersoalkan lagi. Menkeu  tidak perlu marah. Wajar juga Pak Edy Sitanggang (anggota Fraksi Partai Demokrat-red) mempertanyakan laporan yang tidak ditindaklanjuti Dirjen Pajak. Pak Fuad Rahmany  (Dirjen Pajak-red) berjanji akan memberikan jawaban secara tertulis sehubungan dengan laporan yang tidak ditindaklanjuti dan sedang kita tunggu,” ia menjelaskan.

Anggota Komisi III dari Partai Demokrat, Ruhut Sitompul menjelaskan bahwa sudah tidak ada masalah antara Panja Mafia Pajak dengan Menkeu.

“Setelah dijelaskan bahwa Panja Mafia Pajak juga sudah memberikan surat tembusan ke Komisi XI yang menjadi mitra Kemenkeu, menteri dapat mengerti. Kadang memang kesibukan membuat orang mudah tersinggung,” ujarnya.

Selama ini, menurutnya, menteri mengetahui bahwa mitranya adalah Komisi XI sehingga sewaktu didatangi oleh Panja Mafia Pajak, Menteri agak kaget. “Namun semuanya sudah selesai dan tidak ada masalah lagi. Ini persoalan miskomunikasi saja,” tegasnya.

 http://www.sinarharapan.co.id/content/read/menkeu-berang-diduga-tersangkut-pajak-rp-22-triliun/

Monopoli Media Sangat Berbahaya

PENYIARAN

Monopoli Media Sangat Berbahaya

Jakarta, Kompas –  Monopoli media seperti yang terjadi di Indonesia sangat berbahaya untuk demokrasi. Karena itu, soal monopoli oleh konglomerasi dalam media perlu diatur tegas dalam Undang-Undang Penyiaran yang kini tengah direvisi. UU Penyiaran hasil revisi itu diharapkan lebih komprehensif dan detail serta tidak lagi menyisakan wilayah ”abu-abu”.

Demikian diutarakan anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Effendi Choiri, di Jakarta, Kamis (15/3). ”UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sekarang sedang dibahas revisinya di Komisi I DPR. UU yang lama kurang representatif, kurang sempurna,” paparnya dalam diskusi publik tentang tirani konglomerasi media dan tantangan demokrasi yang diadakan Jaringan Aktivis Pro Demokrasi.

Dia menilai pemerintah takut menghadapi media penyiaran. Padahal, misi UU Penyiaran adalah keberagaman pemilik dan isi. Namun, kini yang terjadi sebaliknya. Pemerintah tidak berani menegakkan aturan ini. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) hanya mengurus isi atau materi siaran.

”Pemerintah yang kapitalistis tentu berpihak kepada kapitalis. Dalam UU Penyiaran tidak boleh ada monopoli, tidak boleh punya dua televisi di provinsi yang sama. Praktiknya, ada yang punya tiga televisi di provinsi yang sama,” kata Effendi lagi.

Menurut komisioner KPI, Judhariksawan, UU Penyiaran menegaskan ada hukum hanya memiliki satu televisi di satu provinsi. Kenyataannya di lapangan berbeda. KPI tak bisa memberikan sanksi karena menangani isi saja.  (lok)

Sumber: http://cetak.kompas.com/read/2012/03/17/02583764/monopoli.media.sangat.berbahaya

 

“Jihad Sazandegi”: Menyalakan Indonesia Bersama Indonesia Mengajar? (3)

“Jihad Sazandegi”:

Menyalakan Indonesia Bersama Indonesia Mengajar? (3)

Oleh Hernowo

 
Anies Baswedan, Pendiri dan Ketua Gerakan Indonesia Mengajar
 
Ketika berbincang-bincang ringan, di sebuah rumah makan, dengan para Pengajar Muda (PM) 2 dari Indonesia Mengajar, saya teringat sebuah gerakan dahsyat para mahasiswa Iran yang diturunkan ke desa-desa yang disebut ”Jihad Sazandegi”. Gerakan turun ke desa itu dilakukan, seingat saya, setelah Revolusi Islam pada tahun 1979 yang dipimpin oleh ulama-kharismatis, Ayatullah Ruhullah Khomeini, untuk membangun pedesaan.
 
Saya tidak tahu persis apa arti ”Jihad Sazandegi” itu. Waktu itu saya membaca tentangnya, lagi-lagi seingat saya, di pengantar buku karya Ali Syari’ati, Marxisme dan Sesat-Pikir Barat Lainnya, yang diterbitkan Mizan. Pengantar tersebut dibuat oleh seorang tokoh yang memahami sekali gerakan-gerakan seperti ”Jihad Sazandegi”. Nama pembuat pengantar itu M. Dawam Rahardjo.
 
Dalam buku Indonesia Mengajar: Kisah Para Pengajar Muda di Pelosok Negeri (Bentang, November 2011)—yang pada Januari 2012 sudah memasuki cetakan keempat—di halaman 289 saya menemukan sebuah peta yang menunjukkan daerah-daerah di mana para PM itu ditempatkan. Dari ujung barat wilayah Indonesia di Sumatra ada tiga tempat: Aceh Utara, Bengkalis (Riau), dan Tulang Bawang Barat (Lampung).
 
Lalu di Jawa ada dua tempat, yaitu Lebak dan Gresik; sementara di kepulauan yang berangkaian dengan Pulau Jawa ada Bima dan Rote Ndao. Di Kalimantan ada dua tempat, Kapuas Hulu (Kalimantan Barat) dan Paser (Kalimantan Timur); sementara di Sulawesi hanya di Majene ditambah dengan Kepulauan Sangihe. Di ujung timur ada tiga tempat: Halmahera Selatan, Maluku Tenggara Barat, dan Fakfak.
 
Buku Indonesia Mengajar yang diterbitkan Bentang pada November 2011 itu ditulis oleh para PM 1—angkatan pertama yang diterjunkan oleh gerakan Indonesia Mengajar. Para PM yang menulis kisah pengalamannya di buku tersebut berasal dari Bengkalis, Halmahera Selatan, Majene, Paser, dan Tulang Bawang Barat. Rencananya, Bentang akan menerbitkan buku keduanya setelah para PM 2 kembali dari tugas mengajarnya.
 
 
Sewaktu saya bertemu dengan para PM 2 yang ditugaskan di Kapuas Hulu, saya sempat berbincang tentang pentingnya ”mengikat” dan kemudian mengeksplisitkan ”tacit knowledge”(pengalaman) mereka. ”Setiap pengalaman itu unik. Meskipun Anda sama-sama berada dalam satu gerakan bernama ’Indonesia Mengajar’ dan Anda hanya diberi tugas utama untuk mengajar, sesungguhnya Anda memproses semua yang tampak sama itu dalam bentuk yang berbeda. Setiap diri Anda itu unik. Itulah yang perlu Anda tuliskan dan sebarkan.”
 
Berikut adalah keunikan dari ke-11 Pengajar Muda 2 yang saya temui di Putussibau: Retnosari Hardaningsih (sarjana psikologi UI yang menguasai beladiri Kempo), Neti Arianti (alumni Pendidikan Guru Olah Raga Universitas Negeri Jakarta yang suka panjat tebing), Belgis (sarjana kimia dan pernah mendapat kehormatan untuk berpartisipasi dalam The 2nd International Conference on Chemical Science), Dimas Budi Prasetyo (sarjana psikologi yang pernah berkunjung ke Taiwan dalam rangka The Second Annual Indonesia Scholars Conference [AISC II]).
 
Lantas ada Ambarwati (sarjana teknik kimia yang memiliki banyak pengalaman di berbagai perusahaan, antara lain, Quality Assurance di PT Sari Husada Tbk, Demin Plant di PT Pabrik Kertas Leces [Persero], dan PT Pabrik Gula Candi Sidoarjo), Abdul Aziz Jaziri (alumni Jurusan Teknologi Hasil Perikanan yang pernah meraih Juara 1 [kategori emas] Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional [PIMNAS]), Jairi Irawan (lulusan Fakultas Ilmu Budaya yang pernah aktif dalam kegiatan workshop sosialisasi Perda rokok di Surabaya), Jaka Arya Sakti (sarjana elektro yang pernah mengikuti forum internasional DHRUVA di India).
 
Dan tiga sarjana dari kesebelasan itu adalah Shinta Ulan Sari (sarjana akuntansi yang pernah meraih Beasiswa Sampoerna Foundation Scholar Club), Surahmansah Said (alumni Fakultas Kesehatan Masyarakat, Jurusan Ilmu Gizi, yang pernah ikut kegiatan Pemecahan Rekor MURI “Makan Telur 7.000 butir”), serta Nahary Latifah (sarjana sastra Jepang yang pernah meraih Juara I Business Plan Competition LAZIZ Universitas Islam Indonesia serta memiliki engalaman bekerja menjadi asisten peneliti Institute of Public Policy and Economy Studies)—data ke-11 PM 2 itu saya ambil dari situsIndonesia Mengajar (http://indonesiamengajar.org/).[]
 

in:dikbud@yahoogroups.com, Saturday, 17 March 2012, 6:36

Kini Saatnya Berhenti Berkiblat ke AS

 

Kini Saatnya Berhenti Berkiblat ke AS

Diani Citra

Ada satu perbedaan mendasar antara kapitalisme di Amerika Serikat dan kapitalisme di berbagai belahan dunia lainnya. Kalau di negara lain hanyalah praktik kapitalisme, di Amerika Serikat kapitalisme adalah agama.

Cara paling mudah untuk melihat langsung praktik ”keagamaan” ini adalah dengan melihat sistem penyiaran di AS. Sistem penyiaran di AS sudah lama dinilai mengkhawatirkan oleh banyak pengamat. Keseragaman dan sensasionalisme isi siaran di hampir semua stasiun televisi AS sudah diramalkan sejak kelahiran televisi pertama, NBC. Newton Minow, mantan anggota Lembaga Pengawasan Penyiaran Amerika (FCC), pada 1961—hanya 10 tahun sejak kelahiran televisi di Amerika—menyebut televisi sebagai sebuah tempat sampah yang luas.

Sekitar tahun 1940-an, muncul gerakan yang dikenal sebagai ”Blue Book Debate” untuk mengurangi pengaruh pasar dan kembali mengarahkan pertelevisian AS kepada kepentingan publik. Gerakan ini mempertanyakan sistem kepemilikan dan kriteria isi siaran dalam kebijakan penyiaran AS.

Blue Book Debate dianggap sebagai titik penting dalam pembentukan kebijakan sistem penyiaran Amerika. Sayangnya, pengaruh industri terlalu kuat sehingga tuntutan-tuntutan yang menentang dominasi industri pertelevisian dan pasar bebas dimentahkan. Industri pun kembali mendominasi, bahkan lebih kuat daripada sebelumnya.

Efeknya tampak sangat jelas di wajah pertelevisian AS sekarang. Polarisasi politik antara Partai Republik dan Demokrat sudah tidak asing lagi bagi masyarakat AS.

Ironisnya, sistem dan industri penyiaran AS justru malah memperparah model politik ini. Televisi di AS pun ikut terpecah menjadi kubu Demokrat dan Republikan. Banyak tokoh partai membawakan acara diskusi, berita, atau analisis politik di stasiun televisi yang mendukung agenda mereka.

Para tokoh politik ini pun secara terang-terangan mempromosikan kepentingan politik mereka dalam acara-acara tersebut. Contohnya, stasiun televisi Fox sudah tidak dapat dipisahkan dari Partai Republik, seperti halnya MSNBC tampak bersaudara dengan Partai Demokrat.

Berangkat dari contoh kasus AS, masyarakat dan Pemerintah Indonesia perlu menyadari bahwa bukan hanya kebebasan berekspresi dan demokratisasi penyiaran yang dapat kita pelajari dari mereka. AS memang dikenal sebagai motor demokrasi di berbagai belahan dunia, tetapi hanya sedikit pihak yang mempertanyakan kebobrokan demokrasi di dapur AS sendiri akibat terlalu berkiblat kepada pasar.

Sangatlah mengkhawatirkan jika Indonesia, mengutip pernyataan Maruarar Siahaan (saksi ahli pemerintah), ingin berbicara mengenai penyiaran, Indonesia harus berbicara mengenai pasar. Kalau tak hati-hati, Indonesia dapat jatuh ke dalam lubang yang telah menelan AS dan menghancurkan demokrasi Indonesia yang telah susah payah dibangun selama 14 tahun.

Industri TV vs ibu Budi

Pengkhianatan sistem pasar bebas terhadap publik AS dimulai pada 1886 ketika Mahkamah Agung AS memutuskan sebuah perusahaan memiliki hak asasi yang sama dengan warga negara perseorangan. Keputusan ini jadi preseden hukum bagi perusahaan, termasuk perusahaan media, untuk memberikan kontribusi politik kepada kandidat pemilihan umum dalam bentuk dan jumlah yang tak terbatas, mulai dari uang hingga isi siaran. Dari sinilah spiral kapitalisme AS mulai lepas kendali dan gaungnya sampai ke Indonesia.

Pergerakan Indonesia ke arah deregulasi semacam ini terlihat jelas. Dalam permohonan uji materi terhadap UU Penyiaran yang diajukan industri pertelevisian, pada Maret 2003, para pemohon menuntut agar stasiun penyiaran mendapatkan hak-hak asasi yang sama seperti seorang warga negara. Termasuk di antaranya kebebasan untuk menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nurani, kebebasan untuk mendapatkan dan menyampaikan informasi, serta kebebasan untuk memajukan diri.

Dengan menggunakan logika hukum itu, media penyiaran yang merupakan perusahaan bermodal triliunan rupiah dan bertujuan utama memaksimalkan keuntungan menuntut negara agar memberi mereka kebebasan asasi yang sama yang tidak hanya dijamin UUD 1945, tetapi juga oleh PBB yang selama ini hanya diberikan kepada individu.

Mungkin Anda bertanya: lantas apa salahnya jika satu stasiun televisi punya hak yang sama dengan (sebut saja) ibu Budi, seorang ibu yang tinggal di Grogol, Jakarta? Salahnya di sini: hak asasi adalah hak internal yang diberikan kepada manusia sejak lahir dan tidak dapat diganggu gugat oleh apa pun. Media massa adalah perusahaan yang memiliki akses terhadap ratusan juta penduduk Indonesia dan kekuatan besar dalam pembentukan opini masyarakat.

Artinya, stasiun penyiaran dapat menyiarkan informasi apa pun sesuai pendapat para pemiliknya tanpa dapat diganggu gugat oleh pemerintah atau publik. Pada gilirannya, opini ini dapat digunakan oleh para pemiliknya untuk menjamin kepentingan bisnis dan politik mereka.

Stasiun penyiaran tidak dapat disamakan haknya untuk berpendapat dan menyebarkan informasi seperti halnya ibu Budi. Kalau ibu Budi berpendapat dan ingin menyebarkan pendapatnya, dia mungkin bisa bercerita kepada suami atau anaknya. Paling jauh ibu Budi bisa bercerita kepada ibu-ibu arisan di RT-nya. Jumlah khalayak ibu Budi sangat tak sebanding dengan khalayak Metro TV atau TV-One, misalnya, yang dapat langsung mencapai jutaaan penduduk Indonesia.

Bahkan, ketika berpendapat pun, ibu Budi harus berhati-hati agar jangan melanggar Pasal KUHP tentang penyebaran fitnah atau perbuatan tidak menyenangkan. Dengan menggunakan pertimbangan-pertimbangan tersebut, apakah berlebihan jika kita meminta industri penyiaran yang memiliki kemampuan menyebarkan informasi kepada ratusan juta orang untuk diatur jauh lebih ketat daripada akses berekspresi ibu Budi?

Uji materi 2012

Untungnya, permohonan uji materi 2003 ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Namun, kalau kita tak waspada, uji materi yang diajukan pada Februari 2012 dapat dimanfaatkan oleh industri penyiaran untuk menghidupkan kembali tuntutan-tuntutan itu.

Permohonan ini dapat menjadi momentum yang bisa menyelamatkan sistem pertelevisian Indonesia dengan menegaskan bagian-bagian UU Penyiaran yang dianggap terlalu multitafsir. Namun, uji materi ini juga berpotensi menggagalkan semangat demokratisasi yang di usung oleh UU Penyiaran. Jangan sampai ayat-ayat hak asasi yang tercantum dalam UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk memajukan dirinya atau memperoleh kesempatan yang sama dijadikan justifikasi pemusatan kepemilikan stasiun penyiaran atau penyeragaman isi siaran

Kalau kita terus berbicara mengenai pasar ketika membicarakan sistem penyiaran, kita harus bersiap-siap menjadi AS. Sebuah negara yang terlihat digdaya, tetapi tidak dapat membedakan antara manusia dan perusahaan.

Diani Citra Kandidat PhD Columbia University Journalism School

Sumber: http://cetak.kompas.com/read/2012/03/17/02523272/kini.saatnya.berhenti.berkiblat.ke.as

 

Sekarang, atau Tidak Sama Sekali

KOLOM POLITIK-EKONOMI

Sekarang, atau Tidak Sama Sekali

James Luhulima

Pemerintah saat ini telah mengusulkan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak sebesar Rp 1.500, dari Rp 4.500 menjadi Rp 6.000 per liter. Usul pemerintah itu diajukan ke DPR dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2012.

Kini, giliran DPR yang harus memberikan sikap. Kita harapkan DPR dapat mengedepankan kepentingan yang lebih besar daripada sekadar kepentingan partai dengan menyetujui usulan pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

Menaikkan harga BBM adalah kebijakan yang tidak populer dan selalu mendapat tentangan dari masyarakat. Sebab, kenaikan harga BBM akan memicu naiknya harga kebutuhan pokok, biaya transportasi, dan harga barang-barang lain. Hal itu terlihat ketika pemerintah mengusulkan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi sebesar  Rp 1.500, dari Rp 4.500 menjadi Rp 6.000 per liter dalam rapat kerja dengan DPR, 6 Maret lalu. Mahasiswa di sejumlah kota langsung turun ke jalan untuk memprotesnya.

Bukan itu saja, para pedagang pun segera menaikkan harga-harga bahan kebutuhan pokok. Bahkan, di sejumlah daerah ada orang-orang yang menimbun BBM dengan harapan dapat mengambil keuntungan apabila pemerintah jadi menaikkan harga BBM pada 1 April mendatang.

Soal penimbunan BBM itu lebih mudah ditangani. Saat ini, di sejumlah daerah telah dilakukan penangkapan terhadap pelaku penimbunan oleh aparat kepolisian. Dan, setelah harga BBM jadi dinaikkan pada 1 April, tak ada lagi gunanya menimbun BBM.

Masalah yang menetap adalah kenaikan harga bahan pokok, biaya transportasi, dan barang-barang lain. Situasi seperti itu sangat rawan digunakan oleh partai politik untuk mengambil keuntungan dari usulan pemerintah menaikkan harga BBM.

Dengan menentang naiknya harga BBM, partai politik dapat meningkatkan posisi tawar mereka di mata masyarakat, yang dapat digunakan untuk memperoleh suara dalam Pemilihan Umum 2014. Namun, kita harapkan perwakilan partai politik, terutama di DPR, dapat menunjukkan sikap kenegarawanannya dengan tidak asal menentang usul kenaikan harga BBM.

Jangan sampai ditunda

Harapan kita, jika DPR telah menyetujui usul pemerintah untuk menaikkan harga BBM, jangan sampai pemerintah (dalam hal ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono) ragu-ragu dan menunda kenaikan harga BBM atas alasan apa pun. Sebab, jika sampai itu terjadi, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan ini habis sama sekali. Pilihannya, sekarang, atau tidak sama sekali. Jangan sampai kebijakan menaikkan harga BBM yang akan dilaksanakan pada 1 April itu menjadi April Mop.

Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan. Sesungguhnya, dari hitung-hitungan ekonomi, kenaikan harga BBM itu semestinya sudah harus dilakukan dua tahun lalu. Namun, pemerintah selalu menunda-nunda karena tidak ingin mengambil kebijakan yang menyurutkan popularitas.

Banyak analis yang menyatakan, jika saja pemerintah menaikkan harga BBM dua tahun lalu, dampak yang diberikan terhadap masyarakat tidak seberat pada saat ini, mengingat situasi ekonomi dua tahun lalu lebih baik ketimbang saat ini. Namun, sayangnya, sejarah tidak mengenal pengandaian.

Tahun lalu, ketika ada tuntutan untuk menaikkan harga BBM, pemerintah memilih membatasi penggunaan BBM bersubsidi dengan mendorong pemilik mobil pribadi untuk membeli BBM nonsubsidi. Sementara BBM bersubsidi hanya diperuntukkan bagi pengguna sepeda motor dan kendaraan umum. Suatu hal yang mudah dibicarakan, tetapi sangat sulit dilaksanakan.

Jika harga BBM tidak dinaikkan, di dalam RAPBN-P, subsidi BBM bakal naik dari Rp 96 triliun menjadi Rp 121 triliun dan subsidi listrik membengkak dari Rp 41 triliun menjadi Rp 66 triliun. Dengan demikian, subsidi energi melonjak dari Rp 137 triliun menjadi Rp 187 triliun.

Dengan kata lain, pemerintah tidak mempunyai pilihan lain kecuali menaikkan harga BBM. Jika pemerintah tetap menunda untuk menaikkan harga BBM, beban subsidi yang ditanggung pemerintah akan semakin besar dan akhirnya tidak tertanggungkan.

Dengan menaikkan harga BBM, sesungguhnya tidak berarti pemerintah menghapuskan subsidi yang diberikan. Pemerintah masih memberikan subsidi BBM sebesar Rp 3.325 per liter.

Untuk mengantisipasi dampak yang diakibatkan oleh kenaikan harga BBM itu, pemerintah menyiapkan bantuan langsung tunai (BLT) sebagai program kompensasi. Namun, banyak kalangan tidak menyetujui pemberian BLT karena menganggap hal tersebut hanya sebagai memberi ikan dan bukan kail.

Sesungguhnya ada yang lebih penting daripada sekadar BLT, yakni bagaimana pemerintah menjaga agar kenaikan harga-harga, terutama harga bahan pokok, dan biaya transportasi menjadi tidak terkendali. Jika kenaikan harga bahan pokok dan biaya transportasi tidak dikendalikan, rakyat kecillah yang paling terkena. Dan, jika itu yang terjadi, akan terjadi aksi unjuk rasa di mana-mana.

Kita berharap para rektor lebih aktif dalam mengingatkan para mahasiswa agar pada saat melakukan aksi unjuk rasa tidak melakukan tindakan anarkistis. Mengeluarkan aspirasi tidak dilarang di negeri ini.

Sumber: http://cetak.kompas.com/read/2012/03/17/03132191/sekarang.atau.tidak.sama.sekali

FPR: Pemerintah Tunduk kepada Kapitalis

Friday, 16 March 2012 19:12

Jakarta – Front Perjuangan Rakyat (FPR) menyatakan, kenaikan harga minyak dan kondisi ekonomi dunia serta terganggunya pasokan minyak akibat krisis politik di Selat Hormuz, tidak berpengaruh terhadap kenaikan harga BBM di dalam negeri. Kenaikan harga BBM ini karena pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tunduk kepada kapitalis monopoli internasional.

“Akar masalahnya, pemerintah tunduk terhadap kapitalis monopoli internasional yang mengontrol minyak,” tuding Sekretaris FPR, Harry Sandy Ame, di sela-sela aksi menolak kenaikan harga BBM, di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (15/3).

Kapitalis monopoli internasional mengontrol atau menguasai produksi, harga, dan distribusi minyak dunia melalui beberapa perusahaan besar milik imperialis, seperti ExxonMobil, Chevron, British Petroleum (BP), Shell, dan Total, yang dikontrol melalui New York Mercantile Exchange (Nymex) di New York, ICE Features London, dan Dubai.

Kelima perusahaan itu meraup laba  80 miliar dollar AS tahun 2010, dengan memainkan harga minyak dunia hingga mencapai ratusan dollar AS per barel, sedangkan total biaya produksi per barelnya hanya 28,08 dollar AS.

Tunduknya pemerintah SBY terhadap kapitalis, menjadikan rakyat harus menanggung beban krisis berlipat ganda. SBY memudahkan dominasi imperialis AS, sehingga bisa mengeruk minyak, gas, dan kekayaan alam Indonesia melalui kontrak karya negara yang tidak memiliki mekanisme kontrol atas pengelolaan perusahaan tambang.

Kemudian, penetapan royalti yang kecil, sistem bagi hasil (production sharing contract) dari produksi minyak mentah yang keuntungannya juga minim.

“Rezim SBY tak malu menunjukkan kadar kebonekaannya yang tinggi dengan mengurangi subsidi BBM yang mencapai Rp 165,2 triliun pada tahun 2011, demi terciptanya APBN yang ‘sehat dan kuat’,” ujarnya.

Sedangkan untuk tahun ini, pemerintah mengajukan APBN-P tahun 2012 untuk subsidi BBM sebesar Rp 137,379 triliun. Lagi-lagi, rezim berkelit atas kebijakannya sebagai tindakan untuk melindungi rakyat dari pengguna BBM bersubsidi oleh golongan mampu.

Sebenarnya, rezim SBY tunduk terhadap intervensi dan skema penyelesaian krisis imperialis yang dibuat Bank Dunia dan IMF melalui kebijakan fiskal. Resep ampuh tersebut, yakni mencabut subsidi dan dialihkan ke pembiayaan berbagai proyek besar yang menguntungkan kapitalis monopoli internasional serta kaki tangannya, yakni borjuasi komprador, tuan tanah besar, dan kapitalis birokrat.

Rakyat harus memikul beban semakin berlipat ganda, yakni kenaikan harga sembako dan barang-barang lainnya, kenaikan tarif dasar listrik (TDL), terpotongnya nilai upah, PHK besar-besaran, kebangkrutan usaha kecil dan menengah, meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan, terampasnya tanah milik petani, tingginya biaya berobat dan kesehatan, dan lainnya.

“Keadaan rakyat tidak akan teratasi dengan skema pragmatis pemerintah, yakni empat kompensasi; bantuan langsung tunai, beasiswa bagi masyarakat miskin, penambahan jumlah beras miskin, dan kompensasi bagi sektor transportasi. Intinya, penghidupan rakyat akan semakin merosot oleh kebijakan yang anti rakyat dan semakin tertindas oleh penindasan fasisme SBY yang semakin meningkat,” bebernya. [IS]

http://www.gatra.com/nasional-cp/1-nasional/10152-fpr-pemerintah-tunduk-kepada-kapitalis

 

Oleh : M. Nafiul Haris.

Siapa yang tidak tahu China, raksasa Asia kini menjelma menjadi raksasa dunia dengan berbagai kemajuan di setiap dimensi kehidupan, dari ekonomi, budaya, peradaban, olah raga sampai kepada ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena itu, apa sebenarnya yang menjadi rahasia dibalik kesuksesan China tersebut?. Bagaimanakah cara menciptakan peradaban yang begitu agung, megah dan maju pesat dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi.

Dalam buku karya A. Zainurrofiq “China Negara Raksasa Asia, Rahasia Sukses China Menguasai Dunia “dijelaskan, kemajuan China dalam berbagai bidang, khususnya ekonomi yang mampu mencuri perhatian dunia. Bagaimanapun juga, dunia tercengang dengan perekonomian China yang melesat begitu cepat, jauh melebihi perkembangan perekonomian dunia pada umumnya. Tidak heran bila dari Presiden Hu Jintao dalam forum tahunan konferensi Boao di Hainan pada tahun 2004 pernah mengatakan bahwa perekonomian China tumbuh sangat pesat. Pertumbuhan ekonomi China ini lanjut Hu Jintao adalah karena investasi China yang datang dari dalam dan luar negeri dalam jumlah yang luar biasa.

Sebagai contoh, Jika pada 1985 investasi China hanya mencapai $ 1 miliar, maka pada 2002 investasi ini mampu menembus angka $ 50 miliar lebih. Lewat investasi ini China membangun perekonomiannya lewat sektor industri, infrastruktur, dan properti. Dari sektor inilah perekonomian China mampu tumbuh pesat hingga mencapai sekitar 7-8 persen setiap tahun. Wajar bila Ekonom CSIS (Center For Strategic And International Studies) Marie Eka Pangestu dalam acara seminar di kantor CSIS mengatakan bahwa China adalah naga raksasa China yang akan segera menggeser Amerika.

Akar Sejarah

Bagi penulis, kemajuan yang dicapai China sekarang ini tidak bisa lepas dari akar sejarah peradaban China yang telah dibangun selama ribuan tahun. Peradaban China lahir dari zaman Dinasti Sang (1766-1122 SM), Dinasti Zou (1122-256 SM), Dinasti Qin(221-206 SM), Dinasti Han (206 SM-221 M), Dinasti Sui (581-618 M), Dinasti Tang (618-906 M), Dinasti Song (960-1268), Dinasti Yuan (1279-1368 M), Dinasti Ming (1368-1644 M), Dinasti Qing (1644-1912 M) hingga zaman modern ini.

Selama kurun waktu tersebut China telah membangun peradabannya secara eksis, meski mengalami pasang naik dan pasang surut. Tidak salah bila Pearl S Buck, dalam “The Good Earth” melukiskan tentang peradaban China yang dinilai menyimpan sejuta khasanah peradaban. “Mengapa China mampu bertahan adalah karena penduduknya mampu membangun suatu peradaban yang praktis sehingga tidak mudah hancur. Peradaban ini tidaklah selalu memiliki struktur yang ketat. Orang China, disamping bukan termasuk orang yang mudah berubah, merupakan orang yang mampu menyesuaikan ketika tiba saatnya berubah. Pada dasarnya, orang China adalah orang yang praktis. Mereka tak terlalu terikat pada adat istiadat, atau tradisi, atau bahkan agama, hanya karena memang demikian. Tatkala mereka melihat bahwa ada sesuatu yang tak beres, mereka segera mengubahnya”. Tulisnya.

Spirit Konfusius

Namun, peradaban China bisa bertahan sedemikian kuat bukan tanpa sebab. Bagi penulis, peradaban China banyak dipengaruhi oleh pemikiran konfusius yang diajarkan oleh guru bangsa China, Kong Fuzi yang lahir pada tahun 551-472 SM di zaman Dinasti Zou(1122-256 SM). Kong Fuzi adalah ahli filsafat yang mengajarkan tentang prinsip kehidupan berdasarkan moral kebajikan (Ren). Ajaran kebajikan ini mendasari lahirnya filsafat konfusius yang menjadi landasan masyarakat China dalam ber-adat istiadat dan tatakerama (li) dan gaya hidup (Dao) untuk berkarya tanpa pamrih dan rela berkorban untuk orang lain.

Dengan spirit ajaran konfusius, masyarakat China mencapai puncak kejayaan. Sepeninggalnya konfusius, beragam berbagai cabang ilmu pengetahuan ditemukan. Salah satunya adalah di bidang teknologi, seperti ditemukannya kertas semasa Dinasti Han, alat gerobak di era Dinasti Wu, peta semasa Dinasti Jin, kompas semasa Dinasti Song, dan sederet penemuan lainnya.

Meski demikian, Ajaran konfusius tidak mendapat dukungan terus menerus dari para pemimpin China. Sewaktu China memasuki masa penyatuan dengan berdirinya Republik Rakyat China (RRC) di bawah kepemimpinan Mao Ze Dong, pada tanggal 1 Oktober 1949, ajaran konfusius pernah ditentang habis-habisan. Bagi Mao Ze Dong, konfusius adalah sebuah ajaran yang menghambat kemajuan China. Ia menilai konfusius adalah bentuk warisan feodal dan sarat kapital.

Itulah sebabnya, Mao melakukan gerakan revolusi dengan melibatkan kaum buruh tani sebagai kekuatan revolusioner dalam membangun kekuatan komunis China. Revolusi ini kemudian dikenal dengan istilah revolusi kebudayaan proletar. Untuk mewujudkan revolusi ini, maka berbagai proyek industri dibangun. Seperti pabrik peleburan baja di Wuhan dan Baodou (Mongolia Dalam), Pabrik Baja di Anshan, Pabrik mobil di Zhangzhun, pabrik traktor di Louyang dan Harbin serta pabrik pengilangan minyak di Lanzhou. Namun, yang menjadi ironis, revolusi ini telah menelan korban 250.000 hingga 500.000 jiwa akibat penderitaan fisik dan jiwa dari kamp-kamp kerja paksa.

Tahun 1976 Mao wafat. Kepemimpinan China kemudian dipegang Deng Xiaoping. Deng melakukan kebijakan reformasi melalui sistem tanggung jawab (Zerenzhi). Dalam sistem ini setiap pekerja tani tidak lagi bekerja bersama dalam sebuah komune, melainkan melakukan perjanjian dengan pemerintah administratif setempat untuk mengerjakan sebidang tanah dan mendapatkan keuntungan langsung. Perlahan, tapi pasti, perekonomian China mengalami peningkatan. Tahun 1982 saja, Pendapatan petani mengalami kenaikan sebesar 6,6 persen setahun. Kebijakan reformasi Deng menimbulkan perekonomian China akhirnya berkembang pesat dari tahun ke tahun. tahun 1978-1995, misalnya GDP China tumbuh 8 persen. Begitu pula dengan tahun berikutnya yang berkembang begitu pesat Bagi Ainurrofiq, keberhasilan kepemimpinan Deng ini tidak lepas dari ajaran konfusius yang menjadi prinsip gerakan Deng dalam setiap pengambilan kebijakan. ***

Penulis adalah Mahasiswa FISIP, aktif di Central Of ASEAN Society Studies (CASS) Universitas Wahid Hasyim Semarang.

http://www.analisadaily.com/news/read/2012/03/05/38773/kemajuan_china_dan_spirit_konfusius/#.T1SXP9nZ2Sp

 

Kenapa Pemerintah Mengabaikan Protes Rakyat

Kenapa Pemerintah Mengabaikan Protes Rakyat

Jumat, 16 Maret 2012 |Editorial Berdikari Online

Rencana pemerintah menaikkan harga BBM menuai protes di mana-mana. Tidak ada hari tanpa protes. Bahkan, secara perlahan-lahan, protes itu sudah makin mengambil bentuk radikal: penyanderaan mobil tangki, pendudukan SPBU, pembakaran foto SBY, aksi blokade jalan, dan lain-lain.


Tetapi apakah pemerintah mendengar protes itu? Tentu saja, seperti biasa, pemerintah akan tutup mata dan telinga. Sebaliknya, pemerintah justru mengirim aparatus kekerasan untuk menindas protes itu. Sebab, jika protes itu dibiarkan, maka rakyat banyak bisa `ikut-ikutan’.


Apa sebab pemerintah tidak mau mendengar protes itu? Baiklah, kami akan mencoba menjawabnya berdasarkan penilaian kami. Pertama, pemerintah kita sudah dirasuki oleh sebuah faham menyesatkan: neoliberalisme. Faham neoliberal ini sudah mendarah-daging di dalam fikiran dan jiwa pemerintahan.

 

Ini dapat diibaratkan dengan kepercayaan mistik rakyat kita: orang-orang kerasukan makhluk halus. Jadi, pemerintah kita seperti orang kerasukan makhluk halus. Alam fikirannya dikendalikan oleh kekuatan dari luar. Dengan demikian, sekalipun orang kerasukan itu melakukan pengrusakan, bahkan mengancam keselamatan orang di sekitarnya, tetapi hal itu tidak disadari dan menghentikan tindakannya.


Neoliberalisme sudah terbukti gagal. Tidak ada satupun negara penganut neoliberal yang berhasil mensejahterakan rakyatnya. Yang terjadi, seperti di Amerika Latin, negara hampir bangkrut dan ketimpangan merajalela. Beruntung, sejumlah Amerika Latin berani banting stir: mereka membuang neoliberalisme itu jauh-jauh. Sekarang, setelah neoliberalisme dibuang, kehidupan ekonomi, politik, dan sosial-budaya di Amerika Latin mulai sehat kembali.



Kedua, neoliberalisme membuat pemerintah kita berfikiran ekonomis: untung dan rugi. Terhadap rakyat banyak pun, pemerintah selalu berhitung berapa untung dan ruginya. Subsidi, misalnya, dianggap sesuai yang memboroskan anggaran negara. Tidak pernah diteliti betapa subsidi itu mampu menggerakkan ekonomi dari bawah.



Logika politik pemerintah juga sangat ekonomis. Sebagai contoh: untuk meredam kemarahan rakyat akibat kenaikan harga BBM, maka diberilah sogokan berupa BLT atau apapun namanya. Kenapa pemerintah, umpamanya, tidak memikirkan sebuah program sosial yang berkelanjutan: kredit mikro bagi rakyat, toko-toko sembako murah, perumahan gratis, dan lain-lain.



Ketiga, sebagian besar kebijakan ekonomi dan politik pemerintah kita didikte dari luar. Padahal, sebagian besar kebijakan ekonomi dan politik itu merugikan kepentingan nasional. Nah, supaya rakyat bisa menerima kebijakan tersebut, pemerintah pun sering menggunakan argumentasi “bohong” alias “menipu” untuk membenarkan kebijakan ekonomi-politknya.



Ini sangat nampak dalam kasus kenaikan harga BBM. Kenaikan harga minyak dunia dan defisit APBN selalu dijadikan alasan menaikkan harga BBM. Pertanyaannya: kenapa negara seperti Venezuela, yang notabene juga anggota dunia, tetap bisa menjual BBM dengan harga murah kepada rakyatnya? (Cat: harga eceran BBM di Venezuela cuma Rp585 )



Naiknya harga minyak dunia dan defisit APBN hanyalah alasan tipuan. Misi utama di balik kebijakan kenaikan harga BBM itu adalah liberalisasi sektor hilir migas. Sebab, banyak perusahaan asing yang sudah lama mengantre untuk masuk dalam pasar BBM di Indonesia. Akan tetapi, mereka terkendala masuk karena harga BBM di dalam negeri masih disubsidi oleh pemerintah.


Kita hanya punya pemerintahan formal saja. Tetapi, sejatinya, mereka itu adalah pelayan atau perpanjangan tangan kekuatan dari luar: imperialisme. Mereka memang memerintah atas nama “bangsa kita”, tetapi pekerjaan dan kebijakannya ditujukan bukan untuk kepentingan bangsa kita.

Dalam konteks inilah kita mengingat pesan Bung Karno: “Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri.” Ya, inilah situasi perjuangan kita saat ini.


http://www.berdikarionline.com/editorial/20120316/kenapa-pemerintah-mengabaikan-protes-rakyat.html

Masih Diskusi Tentang Mafia Berkeley

Dimana kita berdiri ? ==> Berkely Mafia

“liman_pap@yahoo.com” <liman_pap@yahoo.com>,IN: GELORA45@yahoogroups.com, Friday, 16 March 2012, 22:07

Sistem ekonomi neolib di Orde Baru mencoba memperbaiki keterpurukan pembangunan ekonomi Orde Lama yang mengandalkan sistem komunisme. Kondisi saat itu, setelah nasionalisasi perusahaan Belanda, mirip yang dilakukan oleh Chavez; tidak membawa perkembangan berarti dan tidak banyak menyumbangkan devisa buat negara.

Sedangkan komunisme sendiri memfokuskan pada land-reform, memberikan alat produksi kepada petani dan buruh, meniru langkah lompatan ke depan dan revolusi kebudayaan di China. Sistem yang juga gagal seperti yang terjadi di Rusia. Sedangkan Jerman Barat dan Jepang, setelah hancur di PD II, malah dengan neolib tumbuh dengan cepat.

Neolib sendiri yang merupakan koreksi dari sistem liberalisme yang gagal saat masa depresi, merupakan pilihan terbaik yang tersedia saat rezim Orba mulai berkuasa. Terlepas dari kebusukan dan kebiadaban di awal berkuasanya rezim Orba, ternyata neolib dengan segera memperbaiki perekonomian negara yang gagal total, inflasi mencapai ribuan persen serta langkanya kebutuhan pokok.

Ekses seperti korupsi, pengerukan SDA tanpa kompensasi yang sepadan, penjualan aset negara tentu bukan seperti yang diharapkan dan diimpikan. Di buku John Perkins, film Quantum of Solace menunjukkan apa yang menjadi kekuatiran bung Iwa dan lainnya tentang korporasi multinasional yang rakus. Dan tidak semua kebijakan neolib bagus, terbukti Eropa dan AS juga mengalami turbulensi ekonomi. Tetapi di saat sistem komunisme marxisme gagal dulu, dan sistem Rusia – China sosialisme belum menampakkan hasil, maka neolib yang anti korupsi dan monopoli merupakan pilihan terbaik yang tersedia.

Nostalgia akan masa lalu sah sah saja asal berlandaskan pada rasionalitas dan akal sehat, bukan kebencian tanpa dasar.

Liman


 “Lusi D.” <lusi_d@rantar.de>, IN: GELORA45@yahoogroups.com, Fri, 16 Mar 2012 09:43:11 +0100

Untuk melengkapi penjelasan bung Sunny, saya attachmentkan tulisan
David Ransom (80 halaman!) dalam majalah Rampart tentang Mafia Berkeley.
Dari tulisan itu kita mengetahui dengan jelas asal-usul uratnadi dan
anatomi perekonomian orde baru dan carakerja komplotan mereka, termasuk
persekongkolannya dalam rangka pembudakaan mereka kepada imperialisme.
Nah kalau mau menghancurkan kediktaturan borjuasi di Indonesia, bagi
kita sudah jelas siapa musuh rakyat Indonesia.

Salam
Lusi.-

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 61 other followers