Archive for the ‘esai’ Category

Jero Wacik Minta Intelektual Bali Berpikir Jernih

Jero Wacik Minta Intelektual Bali Berpikir Jernih

 

Kutipan:
“Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Ir. Jero Wacik, S.E., meminta para intelektual Bali berpikir jernih dalam menyuarakan berbagai persoalan bangsa. Dengan begitu, masyarakat tidak tersesat dalam menerima informasi yang sering dilontarkan pengamat yang gemar menghujat. Demikian beberapa hal yang disampaikan Jero Wacik saat menerima tokoh dan intelektual Bali di Bandung, Jumat (2/3) lalu.
(kutipan-selsesai)
Permintaan Ir.Jero Wacik, S.E. secara tidak langsung menuduh bahwa para intelektual Bali berpikir kurang jernih. Meskipun Jero Wacik sendiri adalah salah satu intelektual Bali yang duduk di pemerintahan justru berpikirnya kurang jernih. Salah satu contoh seperti usulnya mau menghidupkan kembali usaha gas bumi Bedugul. Dari pemikiran itu jelas-jelas bahwa bapak Jero Wacik “jernih berpikir” demi pemilik modal dan bukan untuk kepentingan umat Bali dan Bali khusunya maupun Indonesia umumnya.
Salam,
Awind

http://www.balipost.com/mediadetail.php?module=detailberita&kid=33&id=62921

 

06 Maret 2012 | BP
Info BBM
Jero Wacik Minta Intelektual Bali Berpikir Jernih
Bandung (Bali Post) –

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Ir. Jero Wacik, S.E., meminta para intelektual Bali berpikir jernih dalam menyuarakan berbagai persoalan bangsa. Dengan begitu, masyarakat tidak tersesat dalam menerima informasi yang sering dilontarkan pengamat yang gemar menghujat. Demikian beberapa hal yang disampaikan Jero Wacik saat menerima tokoh dan intelektual Bali di Bandung, Jumat (2/3) lalu.

Pertemuan dihadiri 22 tokoh dan intelektual Bali antara lain Prof. Ketut Wikantika Ph.D., dan Dr. Ir. I Gde Nyoman Merthayasa, M.Eng., keduanya dosen ITB Bandung yang dipandu Ir. Ketut Suardhana Linggih. Topik pembicaraan terkait berbagai isu aktual baik lokal maupun nasional.

Wacik mengajak, intelektual Bali untuk aktif bersuara sesuai dengan bidangnya masing-masing, dan menyampaikan pikiran yang jernih agar masyarakat tidak disesatkan oleh komentar para pengamat yang gemar menghujat Indonesia.

Isu aktual yang disampaikan Wacik terkait dengan rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Opsi ini sebagai upaya membatasi subsisi BBM yang terus membengkak. ”Opsi itu diputuskan dengan sangat berat hati,” kata Wacik.

Mantan Menbudpar ini menegaskan, harga minyak mentah telah meningkat tajam menjadi 122 dolar AS per barel, dan diperkirakan masih akan terus naik lagi, jauh melampaui asumsi APBN 2012 sebesar 90 dolar AS per barel. Pada saat bersamaan, pertumbuhan ekonomi dunia cenderung menurun.

Apabila tidak diambil langkah ini, lanjut Wacik, maka subsidi BBM akan sangat membengkak dan mengakibatkan APBN akan berat sehingga akhirnya semakin sedikit anggaran yang dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan rakyat. ”Sebagian besar subsidi yang ada selama ini kurang tepat sasaran karena diterima oleh masyarakat mampu yang tidak berhak,” ucap Jero Wacik.

Terhadap dampak kenaikan BBM, Wacik menegaskan, pemerintah akan memberikan kompensasi kepada 30 persen rakyat kalangan terbawah. Kompensasi tidak hanya diberikan kepada masyarakat miskin yang jumlahnya 12,36 persen. Tetapi yang diberikan kompensasi 30 persen masyarakat bawah atau 18,5 juta KK atau meliputi 74 juta jiwa.

Artinya, lanjut Wacik, kompensasi tidak hanya untuk warga miskin, tetapi berbagai kalangan seperti guru, UMKM, pelajar, atau mahasiswa dan kalangan masyarakat lainnya. Misalnya, bantuan untuk transportasi, penambahan PSO untuk angkutan umum, ongkos atau beasiswa bagi siswa sekolah, hingga bantuan beras dan uang bagi warga miskin.

Wacik menyebutkan, pemerintah menyiapkan dana cadangan untuk pangan Rp 3 triliun. Dana tersebut untuk menyiapkan bantuan langsung sementara bagi masyarakat. Dengan adanya bantuan sementara tersebut, dia berharap tidak akan membuat manja masyarakat. ”Dana Rp 3 triliun itu cadangan supaya stabil. Raskinnya kita beri selama 14 bulan,” bebernya. (ad19)

Tentang Menjadikan Pikiran yang Berkualitas

Tentang Menjadikan Pikiran yang Berkualitas: Proses Kreatif Menulis Karya Ilmiah (2)

Oleh Hernowo

in: dikbud@yahoogroups.com ‘ Wednesday, 7 March 2012, 0:11

 
 
Ketika saya mendemonstrasikan dan kemudian melatihkan—secara perlahan-lahan diselingi ajakan saya untuk merasakan proses—kegiatan menulis bebas (free writing), saya menyinggung sekilas tentang menulis catatan harian. Saya menganjurkan para peserta pelatihan agar melanjutkan latihan free writing di lembar-lembar catatan harian mereka. Saya tegaskan bahwa dalam sebuah workshop menulis, demonstrasi dan latihan serta ditambah pengetahuan-baru tentang membaca dan menulis tidak akan otomatis mengubah diri-diri mereka menjadi penulis. Hanya lewat latihan menulis bebas yang tekun, konsisten, dan kontinulah diri mereka akan berubah.
 
”Lho, saya ingin menjadi mudah dan lancar dalam menulis karya ilmiah Pak Hernowo, bukan sekadar memiliki kemampuan menulis bebas?” tanya seorang peserta. ”Anda perlu merasakan keasyikan menulis terlebih dahulu. Menulis karya ilmiah bukan kegiatan yang enteng. Nah, saya berharap lewat kegiatan free writing—yang benar-benar dapat Anda kendalikan dan membebaskan diri Anda sepenuhnya dari pelbagai aturan menulis—Anda kemudian dapat memetik manfaat menulis dan kemudian benar-benar mampu merasakan kenikmatan menulis (mengeluarkan pikiran Anda secara leluasa),” jawab saya.
 
Sembari menunjukkan konsep-konsep dan teknik-teknik free writing yang dibangun oleh Natalie Goldberg (Writing Down the Bones), Peter Elbow (Writing without Teachers), dan James W. Pennebaker (Opening Up), saya juga menayangkan potret Dr. Sir Muhammad Iqbal bersama sampul depan buku catatan hariannya, Stray Reflections. Saya menayangkan catatan harian Iqbal karena saya ingin memberi contoh adanya seorang akademisi bergelar doktor di bidang filsafat yang memiliki catatan harian. Apakah Iqbal juga berlatih free writing dengan memanfaatkan catatan hariannya? Saya tidak tahu secara persis. Catatan harian, bagi saya, adalah wadah untuk berlatih menulis bebas.
 
Seorang peserta rupanya tertarik dengan catatan harian Iqbal. Dia tahu buku Stray Reflections dan pernah membacanya serta bahkan pernah bertemu dengan putra Iqbal, Javid Iqbal, yang memberikan ”catatan” atas catatan harian ayahnya. Setelah mengisahkan pertemuannya dengan Javid Iqbal, peserta tersebut bertanya kepada saya, ”Bagaimana caranya agar dapat membuat catatan harian yang berkualitas sebagaimana catatan harian Iqbal?” Saya agak terkejut dengan pertanyaan itu. Pertanyaan tersebut benar-benar tidak saya duga. Saya merenung sejenak, tidak langsung menjawab.
 
”Untuk membuat sebuah catatan harian yang berkualitas, kita perlu menjadikan pikiran kita berkualitas terlebih dahulu,” jawab saya meyakinkan. Inti workshop ”The Power of IQRA’” adalah membaca, bukan menulis. Saya mengonsep workshop di ISID Gontor yang berlangsung 2 dan 3 Maret 2012 dengan menyerahkan tulisan pendek saya yang berjudul, “The Power of IQRA’: Efek-Dahsyat Membaca yang Baik”. Lewat sebuah presentasi yang menggunakan power point, saya menayangkan pijakan saya, yaitu buku karya Dr. Stephen D. Krashen, The Power of Reading, dan buku karya Ustad Quraish Shihab, “Membumikan” Al-Quran”, yang di dalamnya ada tulisan “Falsafah Dasar Iqra’”.
 
Menurut riset Dr. Krashen, membaca yang baik berakibat pada menulis yang baik. Sementara itu, menurut Ustad Quraish, ayat-ayat iqra’ menganjurkan agar kita membaca hal-hal baik. “Perintah membaca, menelaah, meneliti, menghimpun, dan sebagainya dikaitkan dengan ‘bi ismi Rabbika’. Pengaitan ini merupakan syarat sehingga menuntut dari si pembaca bukan saja sekadar melakukan pembacaan dengan ikhlas, tetapi juga antara lain memilih bahan-bahan bacaan yang tidak mengantarkannya kepada hal-hal yang bertentangan dengan ‘nama Allah’,” demikian tulis Ustad Quraish.
 
Nah, menurut saya, hanya dengan membaca yang baik, pikiran kita akan berkembang dengan baik dan, akhirnya, pikiran itu menjadi berkualitas. Wallahu a’lam.[]

Prof Windia: Bali perlu bentuk komisi irigasi

http://www.antaranews.com/berita/300003/prof-windia-bali-perlu-bentuk-komisi-irigasi

Prof Windia: Bali perlu bentuk komisi irigasi

Selasa, 6 Maret 2012 07:37 WIB | 1173 Views

ILustrasi Saluran Irigasi. (Foto Direktorat Jenderal SDA, Kementerian Pekerjaan Umum)

Lewat wadah komisi irigasi dapat mempersatukan semua komponen yang berkaitan dengan penggunaan air irigasi, sehingga subak di Bali tetap eksis.

Berita Terkait

Denpasar (ANTARA News) – Guru Besar Universitas Udayana Prof Dr I Wayan Windia MS mengingatkan, Pemprov Bali mapun Pemerintah Kabupaten dan Kota perlu segera membentuk komisi irigasi, sebagai amanat Peraturan Pemerintah (PP) No.60 tahun 2006 tentang irigasi.

Selain itu membentuk Dewan air sebagai amanat PP No.7 tahun 2004 tentang sumber daya air sekaligus mampu berfungsi sebagai forum komunikasi berbagai fihak berkaitan dengan penggunaan air irigasi, kata Prof Windia di Denpasar, Selasa.

Ia mengatakan, Bali perlu memiliki kedua lembaga itu, mengingat warisan organisasi subak, sistem pengairan dalam bidang pertanian tradisional, kini menghadapi permasalahan yang semakin komplek.

Penggunaan air irigasi di Bali belakangan ini semakin komplek sehingga memerlukan wadah yang dapat memfasilitasi berbagai kepentingan yang menggunakan air irigasi.

“Lewat wadah komisi irigasi dapat mempersatukan semua komponen yang berkaitan dengan penggunaan air irigasi, sehingga subak di Bali tetap eksis,” ujar Prof Windia.

Mantan anggota DPR-RI itu mencontohkan, Sungai Ayung yang mengalir melewati perkampungan seniman Ubud, yang belakangan di tepi jurang sungai itu berdiri hotel-hotel berbintang, maupun perusahaan air mineral.

“Air sungai itu dibendung lalu disedot untuk kepentingan hotel maupun perusahaan air kemasan sehingga air yang mengalir ke hilir menjadi kecil,” tutur Windia yang juga ketua grup riset sistem subak Unud.

Padahal dibagian hilir sungai itu masih ada perusahaan yang bergerak dalam atraksi wisata arung jeram (rafting) yang membutuhkan adanya air sungai yang besar.

“Di bagian hilir lagi air sungai itu dimanfaatkan untuk air pertanian,” ujar Windia seraya menambahkan, menghadapi permasalahan yang demikian itu dinilai sangat mendesak untuk membentuk Komisi Irigasi maupun Dewan Air.

Dengan adanya komisi irigasi maupun dewan air sesuai amanat Undang-Undang No.7/2004 dan PP No.20/2006 tentang sumber daya air, permasalahan yang demikian itu diharapkan dapat diselesaikan dengan baik, tanpa ada yang merasa dirugikan.

Jika permasalahan tentang penggunaan air tidak dilakukan secara adil, dan pihak-pihak lain merasa ada yang dirugikan dikhawatirkan menimbulkan permasalahan yang semakin rumit, tutur Prof Windia.

Editor: Ella Syafputri

COPYRIGHT © 2012

Hampir Setahun Belum Berdampak

MORATORIUM KEHUTANAN

Hampir Setahun Belum Berdampak

 

Rabu

7 Maret 2012

 

Jakarta, Kompas  – Moratorium izin kehutanan yang telah berlangsung setahun belum menunjukkan hasil. Target utama memperbaiki tata kelola kehutanan Indonesia tidak tercapai karena setiap institusi berjalan sendiri tanpa koordinasi.

Hal ini mengemuka dalam diskusi terbatas Koalisi Masyarakat Sipil bagi Penyelamatan Hutan Indonesia dan Iklim Global, Selasa (6/3), di Jakarta. Koalisi beranggotakan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis, Greenpeace, Lembaga Kajian Hukum Lingkungan, Bank Information Center, dan debtwatch.

Muhammad Teguh Surya dari Walhi mengatakan, setelah Instruksi Presiden No 10/2011 dikeluarkan Mei 2011, muncul berbagai peraturan terkait penurunan emisi/perubahan iklim. Hal itu di antaranya peraturan  presiden tentang rencana aksi nasional gas rumah kaca, tata ruang Kalimantan dan Sumatera, serta putusan Mahkamah Konstitusi.

”Tetapi, tidak ada benang merah dari semua peraturan itu. Masing-masing berjalan sendiri,” katanya.

Ia mencontohkan, peta moratorium (peta indikatif penundaan izin baru) berbeda dengan peta tata ruang. Ini menunjukkan masing-masing sektor/institusi belum menjadikan peta moratorium sebagai acuan.

Karena itu, koalisi mendesak agar inpres moratorium direvisi dengan memasukkan mandat mengkaji ulang izin-izin kehutanan. Teguh Surya menunjukkan, perizinan kehutanan saling tumpang tindih antara pemerintah pusat dan daerah ataupun antarinstansi di pusat.

Contoh unik, di Kabupa-  ten Kapuas, luas izin yang dikeluarkan pemerintah melebihi luas wilayah. Izin perkebunan, hak pengelolaan hutan, dan pertambangan mencapai lebih dari 1,7 juta hektar. Padahal, wilayah kabupaten 1,49 juta hektar.

Selain mengkaji ulang perizinan, koalisi juga mendesak agar pemerintah mencantumkan kriteria dan indikator sebagai ukuran pencapaian moratorium. Yuyun Indradi dari Greenpeace mengatakan, moratorium seharusnya berlaku tidak pada batas waktu (dua tahun). Namun, menggunakan kriteria atau indikator sebagai momen menghentikan moratorium.

”Kalau indikator sudah tercapai, moratorium bisa dihentikan,” katanya.

Yuyun melihat penerbitan  inpres moratorium semata-  mata untuk mengejar ketercapaian dalam nota kesepakatan (letter of intent) Indonesia-  Norwegia untuk pengurangan emisi. Dalam LOI, Norwegia mendanai 1 miliar dollar AS untuk upaya pengurangan emisi di Indonesia.

”Kalau pendekatan inpres ini benar hanya untuk menjawab LOI dengan Norwegia, sangat bahaya. Karena membenarkan opini publik bahwa moratorium dibuat untuk kepentingan asing,” kata Teguh Surya. Ia mengatakan, dana asing 4,4 miliar dollar AS mengucur tahun 2007-2017 untuk pengendalian perubahan iklim Indonesia. Sekitar 2,99 miliar dollar AS berupa utang dan sisanya hibah.

”Yang terpenting, dana ini digunakan untuk perbaikan tata kelola dan masalah tenurial mendasar kehutanan. Dengan demikian, kepentingan nasional untuk mencegah bencana dan ekonomi masyarakat bisa dicapai,” katanya.  (ICH)

Sumber: http://cetak.kompas.com/read/2012/03/07/02370683/hampir.setahun.belum.berdampak..

 

Batasi Kepemilikan Asing di Perbankan

Ref  Sunny <ambon@tele2.se>: Mungkin sekali ada faedahnya kepemilikan saham asing di perbankan, karena dengan begitu sebagai pemilik saham bisa ada kontrol memada terhadap bank. Harus disadari bahwa korupsi di NKRI merambat luas bagaikan penyakit yang sulit disembuhkan.

 

Salah satu contoh dengan salah urus ialah setelah turunnya Soeharto dari kursi empuk kekuasaan, banyak bank harus diliwikasi karena yang pegang pimpinan di bank-bank tsb kebanyakan adalah mantan perwira tinggi TNI. Mereka ini sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang perbankan akibatnya  bank-bank tsb  berjalan pincang setengah lumpuh  sesak nafas dan harus dimerger atau diliwidasi.

 

 

http://www.sinarharapan.co.id/content/read/batasi-kepemilikan-asing-di-perbankan/

 

06.03.2012 13:42

Batasi Kepemilikan Asing di Perbankan

Penulis : Faisal Rachman

 

JAKARTA – Dominasi kepemilikan saham asing di industri perbankan nasional hingga 50,6 persen dinilai sudah mengangkangi kedaulatan ekonomi Indonesia.

Karena itu, perlu adanya penegasan spesifik dalam Undang-Undang (UU) Perbankan yang selama ini memberikan kelonggaran pihak asing berekspansi di perbankan nasional.

Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Aviliani kepada SH di Jakarta, Senin (5/3) siang mengatakan, kekuatan modal yang dimiliki investor asing akan mempermudah penetrasi dan dominasi industri perbankan dalam negeri.

Kelonggaran ini didukung UU No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang mengizinkan kepemilikan asing pada bank lokal hingga 99 persen.

Padahal, menurutnya, ketentuan tertinggi 51 persen sudah lebih dari cukup. “UU Perbankan sangat perlu direvisi mengacu pada risiko-risiko ekonomi nasional. Saat ini, memang belum mencapai titik batasan itu. Langkah tepat untuk mengalihkan ego pasar nasional tentu saja Bank Indonesia (BI) seharusnya menegaskan penundaan penambahan modal atas permohonan bank-bank asing agar penjualan saham simultan kepada asing tidak terjadi,” katanya.

Sejak satu dekade terakhir, peranan investasi domestik memang terlihat melemah, ketimbang penanaman modal asing. Hal ini disebabkan regulasi perbankan Indonesia yang mengizinkan kepemilikan asing hingga 99 persen sangat berbeda dengan regulasi yang ada di negara tetangga.

Sebagai contoh, Malaysia kepemilikannya dibatasi hanya sampai 30 persen dan di Singapura pemilikan asing sampai 5, 10, dan 20 persen harus dengan izin negara. Sementara itu, kepemilikan bank asing sampai 100 persen di beberapa negara lainnya, juga dibatasi periodenya.

Seperti di Filipina yang dibatasi hanya sampai tujuh tahun dan setelahnya kepemilikan dikurangi. Demikian juga di Thailand yang dikurangi dalam kurun waktu 10 tahun, setelah itu harus divestasi menjadi pemilik minoritas, maksimum hanya sampai 49 persen.

Anggota Komisi Keuangan DPR Arif Budimanta menyayangkan ketidaktegasan BI atas kepemilikan asing di perbankan nasional. Pembatasan saham harus segera dilakukan untuk memperkuat kedaulatan ekonomi nasional, sekaligus meningkatkan good corporate governance (tata kelola perbankan yang lebih baik).

“Kami berharap BI bisa segera membatasi mayoritas saham asing di perbankan, sehingga industri keuangan bisa lebih terjaga dan memiliki kemandirian dalam berkompetisi dengan bank luar,” ujar Arif.

Data BI menyebutkan, terdapat empat bank persero, 36 bank umum swasta nasional (BUSN) devisa, 31 BUSN nondevisa, 26 bank pembangunan daerah, 14 bank campuran, dan 10 bank asing. Kredit yang dikucurkan bank asing mencapai Rp 117,057 triliun. Dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun sebesar Rp 127,249 triliun. Total aset 10 bank asing sebesar Rp 228,171 triliun.

Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Harry Warganegara kepada SH mengatakan, titik tolak dominasi asing diperbankan memang tak terlepas dari kejadian krisis ekonomi di tahun 1997-1998.

Bank-bank yang kolaps saat itu banyak dikuasai Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Sayangnya kemudian BPPN justru cepat melepas ke pihak asing tanpa ada klausul untuk melakukan buy back (pembelian kembali) bank-bank tersebut kepada pihak nasional.

Ironisnya, penguasaan asing atas aset-aset perbankan nasional terus berlanjut hingg saat ini karena pemerintah justru memberi aturan yang sangat longgar. “Kalau dari sisi konsumen sih, pengusaha hanya melihat likuiditas saat ini. Tapi bank itu kan jantungnya perekonomian, jika jatuh ke tangan negara lain, bisa diartikan kita tak memiliki kedaulatan ekonomi,” tuturnya.

Fakta paling terasa dari kurangnya kontribusi bank-bank asing terhadap perekonomian Indonesia, katanya, adalah banyaknya dividen atau keuntungan dari kepemilikan saham di bank asing yang ke luar negeri. Padahal, jika tak dikuasai asing, penempatan keuntungan di dalam negeri bisa memutar lebih jauh perekonomian Indonesia.

Karena itu, Harry juga setuju jika pemerintah merevisi kembali aturan kepemilikan asing di perbankan.

Asas Resiprokal

Pekerjaan rumah Indonesia sejatinya terlihat dari tak bisa ditegakkannya asas resiprokal (kesetaraan). Indonesia tak hanya lemah terhadap lobi bank asing yang ingin berekspansi ke Tanah Air, namun juga lemah dalam lobi membela kepentingan bank lokal yang ingin berekspansi ke luar negeri.

Ketua Umum Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara) Gatot M Suwondo mengakui bank-bank nasional sulit membuka cabang di luar negeri. Perlakuan antara bank asing dengan bank nasional dalam pembukaan cabang di negara lain tidak seimbang.

Bank asing, kata Gatot, bisa dengan mudah membuka cabang di Indonesia. Sebaliknya, bank nasional kesulitan membuka cabang di negara lain. “Buka cabang di Jepang dan Singapura misalnya, setengah mati sulitnya,” ujar Gatot.

Aneh memang, ketika Indonesia terus didorong agar menerapkan pasar bebas, sementara negara lain tidak. “Ini tidak fair. Tentu tidak wajar kalau kita terus menyediakan karpet merah untuk mereka,” kata anggota Komisi XI DPR, Kemal Azis Stamboel.

Ekonom Universitas Gadjah Mada Anggito Abimanyu menuturkan, dengan tak adanya cabang bank nasional di negara lain maka eksportir akhirnya masih menggunakan misalnya Bank of America, Citibank atau bank-bank di Singapura untuk menyimpan devisa hasil ekspornya.

Sebenarnya, sempat terdengar kabar BI bakal menerapkan asas resiprokal di industri perbankan. Lewat asas resiprokal, BI akan membatasi gerak bank asing.

Artinya, bank asing tak bebas lagi beroperasi di Indonesia seperti yang selama ini mereka lakukan. Kantor cabang bank asing juga akan dijadikan badan hukum Indonesia. Yang terakhir, kata Gubernur BI Darmin Nasution, bank asing diminta go public dan merevisi kebijakan kepemilikan mayoritas saham.

Sayangnya, ketika dihubungi SH, Juru Bicara BI Diffy A Johansyah mengatakan, sampai saat ini pihaknya masih belum mengkaji aturan baku soal asas resiprokal maupun kewajiban kantor cabang bank asing di Indonesia menjadi perusahaan terbatas. (CR-29)

Proses Kreatif Menulis Karya Ilmiah?: Oleh-oleh dari Gontor

Proses Kreatif Menulis Karya Ilmiah?: Oleh-oleh dari Gontor

Oleh Hernowo

in:dikbud@yahoogroups.com, Tuesday, 6 March 2012, 5:07

 

Sungguh saya harus bersyukur sepulang dari mengadakan workshop dengan tema “The Power of IQRA’” di Institut Studi Islam Darussalam (ISID) Pondok Modern Gontor. Acara workshopberlangsung Jumat dan Sabtu, 2 dan 3 Maret 2012. Saya banyak belajar dan mendapatkan pengalaman berharga ketika pikiran saya bersentuhan dengan pikiran para peserta yang kebanyakan adalah para mahasiswa S2 dan dosen. Hal-hal berharga dan penting apa yang saya peroleh dariworkshop tersebut?

 

Pertama, membaca dan menulis tidak dapat sekadar diajarkan (disampaikan hanya dalam bentuk konsep-konsep dan teori-teori membaca dan menulis aturan-aturan tentang berbahasa-tulis). Kedua keterampilan penting ini harus dapat disampaikan dengan cara didemonstrasikan (dicontohkan) dan dilatihkan. Apabila sekadar diajarkan, dua kegiatan itu akan sangat membosankan. Kenapa? Membaca dan menulis adalah kegiatan yang kompleks dan berat. Kedua kegiatan ini sangat terkait dengan pikiran—lebih eksplisit lagi: pikiran yang berkualitas. Apalagi jika kegiatan membaca dan menulis itu dikaitkan dengan karya tulis ilmiah.

 

Kedua, betapa pentingnya seorang instruktur atau pelatih membaca dan menulis memiliki jam terbang (pengalaman) yang banyak dan nyata di bidang keduanya. Bukan hanya pengalaman membaca atau menulis saja tetapi pengalaman itu benar-benar terkait dengan pengalaman membaca dan menulis yang dipadukan. Membaca dan menulis saling terkait dan ketika seseorang menjalankan (dan benar-benar mengalami) kegiatan membaca dan menulis, dia harus juga memiliki kesabaran dan ketekunan misalnya. Tanpa disertai sikap-sikap yang mulia seperti itu, kegiatan membaca dan menulis tidak akan menghasilkan apa-apa. Mungkin saja, hasilnya memang ada—seperti sebuah buku berhalaman 300 yang selesai dibaca atau makalah setebal 20 halaman yang selesai ditulis. Namun, hasil ini adalah sekadar hasil dalam bentuk material bukan sesuatu yang lebih tinggi daripada itu sebagaimana dituju oleh setiap orang yang semestinya berhasil menjalankan kegiatan membaca dan menulis dengan baik.

 

Ketiga, gabungan poin pertama dan kedua di atas itulah yang ingin saya sebuat sebagai ”proses kreatif” membaca dan menulis. Menulis karya ilmiah adalah sebuah proses kreatif membaca dan menulis yang sangat tinggi. Atau bahkan, kegiatan tersebut—bagi seorang akademisi—adalah kegiatan membaca dan menulis yang berada di posisi paling puncak. Saya tidak hanya bicara menulis tetapi juga bicara membaca karena menulis karya ilmiah menuntut kegiatan membaca yang juga (bersifat) ilmiah. Membaca yang (bersifat) ilmiah adalah membaca yang setara dengan bertafakur atau saya sering menyebutnya sebagai ”deep reading”. Dalam konteks kegiatan menulis karya ilmiah, saya menangkap kesan bahwa kegiatan ”deep reading” ini seperti tidak terlalu penting untuk dibicarakan atau dibuatkan langkah-langkahnya yang dapat membawa si pelaku membaca untuk menghasilkan sesuatu yang sangat penting dan berharga dari kegiatan membacanya.

 

Padahal, untuk menghasilkan karya tulis ilmiah yang berkualitas—wujud karya tulis ilmiah itu benar-benar memuat pikiran orisinal yang menarik milik penulisnya dan bebas dari kegiatan plagiat—seorang akademisi perlu menjadikan terlebih dahulu pikirannya dalam bentuk yang berkualitas. Dan menjadikan pikiran yang berkualitas ini tidak dapat diwujudkan secara mendadak atau ujug-ujug. Pikiran berkualitas perlu berproses dan prosesnya harus dalam bentuk yang kreatif—menjelajah ke mana-mana dan senantiasa berhasil menemukan hal-hal baru. Apabila pikiran tidak dibawa menjelajah ke mana-mana dan tidak didorong menemukan hal-hal baru, bukan hanya pikiran yang dituangkan secara tertulis itu dangkal dan buruk, tetapi juga kegiatan menulisnya pun menjadi tidak kreatif—datar, biasa-biasa saja, dan (kemungkinan besar) hampa atau membosankan.

 

Ketika saya mengalami dan menikmati—sebagai instruktur membaca dan menulis—kegiatanworkshop di ISID Gontor, saya merasakan sekali betapa sulitnya menyampaikan proses kreatif membaca dan menulis (yang perlu dipadukan) untuk mendapatkan dampak yang dahsyat (yaitu berupa berkembangnya pikiran dan bagaimana pikiran itu menjadi sangat berkualitas) bagi si pelaku.[]

Etika Penonton

 

Trans TV, tiap Sabtu-Minggu, Pk 15.30 WITA

Milis Remotivi

Gabung ke milis Remotivi *
06.03.2012

Bagaimana kita sebagai penonton menanggapi penderitaan di media?

Etika di dunia media, barangkali, bukan hal menarik untuk dibahas. Jauh lebih gampang memancing orang lain untuk terlibat jika bicara soal bagaimana kemajuan teknologi mengubah peta media, atau bagaimana konglomerasi menundukkan kemerdekaan wartawan, atau selingkuh politik para baron informasi dengan pejabat publik. Barangkali demikian.

Tapi etika penonton tetap perlu. Sebab, etika memuliakan kehidupan, menopang kita agar tidak terbenam lumpur media sehari-hari yang liat, lengket, dan menyesakkan.

Etika penonton sama penting dengan kode etik wartawan, hanya berbeda arah. Kode etik wartawan menerangi wartawan untuk memilih apa yang baik dilakukan saat pekerjaan menuntutnya memasuki wilayah remang-remang: suap atau bukan, hadiah atau rayuan, memuja-muja perusahaan atau mengutamakan khalayak umum. Memang, etika penonton tidak menjadi kode seperti itu, karena penonton bukanlah jenis pekerjaan. Meskipun demikian, etika penonton memandu penonton menyibak gunungan informasi, memilih mana susu mana tuba, dan melandasi tindakan berikutnya. Tulisan ini akan merenungkan etika yang khas di dunia media dari sudut pandang penonton, dilanjutkan dengan masalah etis kepenontonan terkini.

Etika dan Jarak

Sebenarnya media telah mengubah dunia yang menjadi landasan sistem etis kita. Dalam dunia tanpa media massa, jarak fisik mengatur mereka yang terdekat menjadi keluarga, agak dekat menjadi tetangga, lebih jauh merupakan orang asing, dan yang di luar batas adalah musuh. Berdasarkan perbedaan jarak dan penggolongan ini, orang membuat penilaian apa yang baik dan apa yang buruk, semisal, lebih mengutamakan yang dekat ketimbang yang jauh. Sekarang, media massa membuat orang terhubung terus-menerus dengan orang lain yang jauh, sehingga orang-orang di tempat, bahkan negeri, yang jauh pun menjadi tetangga. Akibatnya, muncul pertanyaan, siapakah tetangga? Siapakah yang dekat? Dan akhirnya, siapa yang diutamakan tidak lagi sesederhana dulu.

Meskipun jauh secara geografis, kita bisa merasa terlibat dekat dan terlibat dengan orang-orang yang sebenarnya asing. Sebagai contoh, dulu pernah terkenal lagu “Ethiopia” karya Iwan Fals. Lagu dimulai dengan adegan mendengar rintihan warga Ethiopia yang kelaparan, sehingga nurani seperti ditikam, telinga robek, dan kita seperti telanjang. Siapakah “kita”? Kita adalah penonton yang “melihat kesekaratan di layar TV” tapi hanya bisa mendengar.

Atau contoh yang lebih baru, yakni ketika tsunami melimpas Aceh. Berbondong-bondong orang dari berbagai daerah di Indonesia datang untuk menolong. Menolong siapa? Bukan saudara, bukan tetangga, tetapi warga sebangsa. Lantas, kalau kita bandingkan, manakah yang lebih terasa dekat? Apakah dorongan yang sama menggerakkan kita menolong warga Fukushima, atau Haiti, atau New Orleans? Meski sama-sama orang asing, keterlibatan khalayak dengan korban sebangsa seringkali lebih dalam ketimbang dengan korban dari bangsa lain. Dekat dan jauh dalam hal ini bukan lagi soal geografis, tetapi soal kesatuan sosial-budaya-politik yang salah satunya diteguhkan dengan media massa. Dan karena kesatuan sosial-budaya-politik ini adalah hal yang berubah-ubah, maka kedekatan kita terhadap orang lain juga berubah-ubah.

Etika dan Mediasi Kehadiran

Selain mendekatkan, media juga menghadirkan orang yang mangkir secara fisik. Namun media menghadirkan penderitaan orang lain dengan cara yang khusus, tidak benar-benar hadir seperti dalam kenyataan. Media menghadirkan penderita menggunakan kerangka cerita tertentu dan didasari persaingannya dengan media lain. Penderita dan korban dihadirkan di media sebagai tokoh dalam alur cerita yang ditetapkan, semisal korban kejahatan penguasa, korban penculikan tentara, korban penembakan, dan seterusnya. Kerangka cerita ini berisi peran-peran yang stereotipikal, juga alur yang klise. Contoh, tokoh korban yang ideal menurut media adalah perempuan, lansia, dan anak-anak. Dalam alur cerita yang klise, pribadi-pribadi nyata yang menjadi “pemerannya” sering kehilangan ciri pribadi, kekhasan persoalan, dan perbedaannya dengan korban yang lain.

Selain itu, kerangka cerita memudahkan khalayak segera menangkap makna kejadian dan menyediakan cara menanggapi yang dianggap tepat. Misal kata, Prita Mulyasari adalah korban Rumah Sakit Omni Internasional yang mesti kita selamatkan dengan memberi receh. Ratusan juta rupiah terkumpul. Tapi, apakah Prita korban rumah sakit ataukah korban Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)? Setelah Prita lepas, apakah tidak akan ada korban lain?

Media menjadi mata dan telinga masyarakat untuk melihat-mendengar serta melaporkan kembali apa yang tidak bisa masyarakat lihat secara langsung. Namun, media juga perusahaan yang mengejar laba dan harus bersaing dengan sesama media. Dalam menampilkan kejadian buruk, sering terlahir jurnalisme anut grubyuk akibat media satu tak mau kalah dari yang lain, yang melahirkan gelombang besar liputan dari banyak media dan segera surut meski masalah belum selesai.

Sebagai khalayak, kita seperti merasa dekat dengan sosok tertentu yang setiap hari dimunculkan, dan kemudian tiba-tiba kehilangan kaitan dengan sosok tersebut saat tidak ada lagi liputan tentangnya. Kepemilikan media yang terpusat di segelintir perusahaan besar turut membuat keadaan lebih buruk karena keragaman sikap dan sudut pandang menyusut.

Tahu dan Bertindak

Sesungguhnya ada jurang yang dalam antara “tahu melalui media” dan “cara kita bertindak”, seperti contoh lagu Iwan Fals tadi: jeritan Ethiopia yang hanya bisa didengar. Contoh lain, di waktu yang hampir bersamaan saat Mentawai terhanyut tsunami dan Gunung Merapi meletus. Keduanya hadir di media meskipun dengan derajat yang berbeda. Sekurang-kurangnya, orang sama-sama tahu keduanya, dan sama-sama tahu bahwa keduanya perlu pertolongan.

Manakah yang mendapat bantuan lebih besar? Yogyakarta. Karena bertindak di Yogyakarta jauh lebih mudah, dari segi biaya, waktu, jarak, sarana angkutan, dan lain-lain. Juga, karena mudah, maka media massa berbondong-bondong meliput Yogyakarta. Secara ringkas bisa dikatakan bahwa persebaran pengetahuan mengikuti hukum-hukum media, sedangkan bertindak mengikuti hukum-hukum kenyataan, seperti kesempatan, sumber daya, niat, sarana, dan seterusnya.

Bahwa media mendekatkan kita dengan orang yang jauh dan asing, sekaligus menghadirkan mereka dengan cerita khas media, dan berdasarkan persaingannya dengan media yang lain adalah perkara etis yang baru. Media mengalirkan informasi secara tidak merata. Sebagian kelompok lebih leluasa mendapat informasi, sebagian tidak; sebagian kelompok lebih mudah masuk media, sebagian tidak. Di dalam media massa, penonton melihat penderita, tetapi penderita tidak dapat melihat penonton. Demikianlah terjadi ketimpangan akses dan representasi di media. Selain itu, dalam kenyataan tetap ada jarak fisik yang tak terjangkau membuat asas-asas etika keadilan tidak lagi memadai.

Etika Keadilan dan Etika Welas-Asih

Mari kita lihat bagaimana implikasi etis dari permasalahan media dan kepenontonan kini. Selama ini salah satu model etis yang kerap diajukan untuk memahami masalah dan memandu tindakan adalah model etika keadilan. Etika keadilan menyatakan bahwa apa yang baik, adalah baik bagi semua orang. Keputusan tentang apa yang baik ini bisa dicapai secara rasional dengan masukan informasi yang sempurna. Ini berarti, misalkan, asas bahwa setiap orang berhak atas makanan yang cukup haruslah berlaku bagi semua orang, termasuk para pengungsi akibat letusan Gunung Merapi.

Namun tidaklah cukup kalau hanya sekadar memastikan bahwa makanan tersedia bagi pengungsi. Padahal dalam kenyataannya, ada yang tidak mengungsi tetapi kesulitan makan akibat terjebak di suatu tempat, misalnya. Ada juga banyak pengungsi yang tidak tertampung di pengungsian resmi, sehingga tidak terliput media. Dengan demikian, etika keadilan tidak memadai untuk memandu kita mengambil keputusan tepat. Kelompok yang termiskin dari yang miskin pasti tidak terliput. Kelompok yang terpinggirkan secara sosial pastilah tidak masuk cerita media, juga kelompok yang sulit masuk dalam struktur cerita media. Dan makin jauh jarak fisik kita dengan mereka, makin sedikit yang bisa kita lakukan.

Kita perlu etika welas-asih yang memberikan tekanan pada empati dan perbedaan. Tidak semua orang sama seperti kita. Apa yang baik bagi kita dan banyak orang, belum tentu baik bagi kelompok tertentu.

Contoh kejadian nyata, berdasar kesaksian seorang relawan pada krisis Merapi 2010 lalu, ada satu dusun yang tinggal di atas tidak ikut turun mengungsi. Mereka kesulitan makan karena hujan abu terus-menerus, sedangkan mereka memang tidak akan turun. Menurut nalar polisi, sebaiknya mereka dibiarkan saja supaya kelaparan, sehingga nanti mereka akan turun dengan kemauan sendiri. Pemerintah setempat tidak tahu dan tidak punya waktu mencari tahu tentang mereka. Media massa sepenuhnya memperhatikan barak pengungsian besar saja. Etika keadilan menuntun kita untuk mengambil keputusan bahwa perlakuan yang sama harus diberikan kepada semua orang. Pelanggar prinsip kesamaan tidak memperoleh hak yang sama.

Namun, kita juga tahu bahwa warga dusun di lereng Merapi kesulitan menggalang dukungan logistik untuk diri mereka, jika tidak dibantu. Jangankan mencari bantuan, membahasakan mengapa mereka memilih tidak turun saja mungkin tidak mudah. Dan tidak mudah menyebarkan alasan ini agar diterima banyak orang pula. Akhirnya, teman relawan tadi mengirim relawan-relawan lain untuk mendatangi dan menjumpai mereka yang sudah sangat kekurangan makan dan hanya minum dari air hujan.

Etika welas-asih mengajak kita tidak hanya mengandalkan media massa sebagai perpanjangan mata dan telinga, karena media adalah mata dan telinga yang sangat pemilih, punya cerita sendiri, dan sibuk bersaing antarmereka. Etika welas-asih mengajak khalayak melampaui cerita-cerita klise media dan menanggalkan sikap empati cepat saji yang telah disediakan oleh media, termasuk segala macam dompet yang media massa sodorkan. Etika welas-asih mengajak kita sebagai khalayak menyelami penderitaan dari kacamata penderita itu sendiri, yang sering tak diliput media, yang tak punya kata untuk menjelaskan dirinya dalam kerangka pengetahuan yang dianggap lumrah, tetapi benar-benar memerlukan kita.

Sumber gambar: http://www.laughparty.com/print.php?id=225

Kurniawan Adi Saputro adalah seorang pengajar Ilmu Komunikasi di Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Ia aktif melakukan kegiatan literasi media di Rumah Sinema.entar

BLT dan Kebijakan Sosial Neoliberal

BLT dan Kebijakan Sosial Neoliberal

 

Selasa, 6 Maret 2012 | Editorial Berdikari Online

 

Sebagai ganti dari pencabutan subsidi BBM, pemerintah akan mengucurkan “Bantuan Langsung Tunia(BLT)”—mungkin akan ganti nama menjadi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).

Dengan bantuan ini, pemerintah berharap bisa mengkompensasi dampak yang dirasakan oleh rakyat akibat kenaikan harga BBM. Karena program BLT ini berbau “program sosial”, maka banyak orang beranggapan bahwa SBY bukan neoliberal, melainkan seorang pendukung “welfare state”.

Carlos Vilas, seorang sosiolog di National Autonomous University of Mexico (UNAM), menyebut program semacam BLT ini sebagai “kebijakan sosial neoliberal”. Di setiap negara yang menganut neoliberalisme, kemiskinan dan ketimpangan menjadi kenyataan ekonomi, politik, dan sosial yang tidak bisa ditutupi.

Kaum neoliberalis melihat kemiskinan sebagai pemicu ketidakstabilan politik dan bisa menjadi lahan subur bagi politisi “demagogis” untuk menghasut pemberontakan. Hal itu bisa mengancam restrukturisasi neoliberal. Karenanya, seperti kita ketahui, kaum neoliberal juga berbicara tentang agenda pengurangan kemiskinan.

Di mata kaum neoliberal, menurut Carlos Vilas, kemiskinan dianggap sebagai patologi, bukan sebagai konsekuensi sistem. Akibatnya, proses pengurangan kemiskinan berada di luar kerangka sistem, yakni di luar proses akumulasi dan pembangunan ekonomi kapitalis. Mereka berusaha memberantas kemiskinan dengan mendesain program-program sosial neoliberal.

Vilas menjalaskan bahwa kebijakan sosial neoliberal ini menjalankan dua fungsi penting. Pertama, sebagai pendukung proses akumulasi kapital melalui reproduksi sosial tenaga kerja. Kedua, melegitimasi keseluruhan tatanan politik yang ada dengan cara menciptakan konsesi dengan keseluruhan populasi yang menerima sedikit keuntungan dari program ini.

Di sini, kebijakan sosial bukan yang inheren sebagai tugas negara, melainkan sebagai upaya mengimbangi dampak-dampak neoliberal. Kebijakan sosial neoliberal sering menipu dengan kedok `populis’. Dalam kasus Indonesia, misanya, privatisasi asuransi jaminan sosial dianggap “program sosial”.

Dalam konteks kenaikan BBM, dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan sangatlah luas: kenaikan biaya produksi, kenaikan harga barang, kenaikan tariff angkutan, dan lain-lain. Dan, semua dampak itu juga saling menjalin dan membawa dampak yang lebih struktural lagi: de-industrialisasi, kejatuhan daya beli rakyat, dan lain-lain.

Ada beberapa karakteristik program sosial neoliberal: privatisasi, pentargetan, dan desentralisasi. Terkait dengan kebijakan BLT, point kedua dan ketiga sangat menjelaskan karakter dan kelemahan program neoliberal ini.

Program BLT itu dirancang dengan pentargetan. Hambatan utama dari program BLT semacam ini adalah bagaimana mendefenisikan kelompok penerima. Biasanya para penerima diukur dengan menggunakan standar BPS (padahal, standar kemiskinan versi BPS sangat buruk dan tidak manusiawi). Pada kenyataanya, tidak semua orang miskin atau sektor-sektor yang terkena dampak kenaikan BBM ini bisa menerima program ini.

Akibatnya, pada praktek di lapangan, program BLT ini memicu protes dari kelompok masyarakat yang tidak menerima. Lebih parah lagi, dalam ranah kepentingan politik, program BLT ini sering menjadi alat menjaga “klientalisme”. Program BLT bisa menjadi alat menjaga dukungan politik saat menghadapi pemilu.

Skema pentargetan ini bertujuan untuk menghemat belanja sosial. Alih-alih untuk mengurangi kemiskinan, program BLT hanya berusaha meredakan “kemarahan sosial” yang berpeluang terjadi akibat kenaikan harga BBM.

Ciri kedua dari program sosial neoliberal ini adalah desentralisasi. Desentralisasi di sini bukanlah desentraliasi kebijakan, melainkan desentralisasi tugas dan fungsi. Yang dilepas oleh pemerintah pusat bukanlah desain dan proses penyusunan kebijakannya, melainkan pelaksanaan/pengerjaan program ini di lapangan.

Yang terjadi, sebetulnya, adalah negara `mensubkontrakkan’ pekerjaannya atau tugasnya kepada LSM dan relawan sosial. Ini merupakan “politik efisiensi” anggaran agar tidak terlalu boros. Ini bisa kita lihat pada perekrutan banyak pekerja sosial untuk terlibat dalam program KUR dan PNPM Mandiri.

Anggaran BLT juga sangat sedikit, sehingga para penerima biasanya menggunakan dana untuk `keperluan konsumsi sehari-hari’. Untuk diketahui, sebagian besar dana program dana BLT ini dapat melalui pinjaman luar negeri dengan bunga tinggi. Dengan demikian, program ini tidak lebih sebagai strategi kapital untuk mendorong permintaan dengan utang-konsumsi.

Bagi kami, BLT atau program sosial neoliberal bukanlah solusi terhadap persoalan ekonomi yang dihadapi rakyat sekarang. Ada baiknya mengingat pepatah kuno Tiongkok: “Memberi seseorang seekor ikan, anda hanya memberinya makan untuk sehari. Mengajari seseorang menangkap ikan, anda telah memberinya makan  untuk seumur hidup.”

 

http://www.berdikarionline.com/editorial/20120306/kebijakan-sosial-neoliberal.html

PENULIS MENGAKUI AKTIVITAS REVITALISASI KE-DAYAK-AN

LIPUTAN HARIAN KALTENG POS

Tentang Bedah Buku Di Mana Bumi Dipijak Di Sana Langit Dibungun, Transformasi Sosial Pembebasan Melalui Re-Humanisasi Terbitan Bayu Media untuk Lembaga Kebudayaaan Dayak Kalimantan Tengah (LKD-KT)

KALTENG POS BANGUN TRADISI AKADEMIK

Palangka Raya  — Kegiatan bedah  buku Di Mana Bumi Dipijak Di Sana Langit Dibungun, Transformasi Sosial Pembebasan Melalui Re-Humanisasi mendapat sambutan hangat dari banyak kalangan. Tak kurang dari 50 orang turut hadir dalam Forum Diskusi Kalteng Pos (FDKP) yang digelar di Ruang TV Gedung Biru PT Kalteng Pos Press, Rabu (22/2) kemarin.

Para peserta yang hadir tak hanya dari kalangan budayawan atau akademisi, tetapi  juga kalangan PNS dan dari aktivis mahasiswa serta para pemerhati sosial.

Respons positif juga disampaikan oleh Dr. Muhammad, ketika membuka penyampaian materinya sebagai salah seorang pemateri.

“Bedah buku serta forum diskusi seperti ini merupakan tradisi akademik yang sangat bagus sekali”, kata Muhammad.

Sementara itu, sejak diskusi dibuka, para peserta nampak begitu bersemangat. Seperti salah satu  pengarang buku,  Kusni Sulang. Termasuk tokoh Lembaga Musyawarah Masyarakat Dayak Daerah Kalteng (LMMDD-KT), Prof. H.KMA Udop. Begitu pula dengan Dr. Muhammad dan Uskup Palangka Raya, Mgr. Dr. A.M.Sutrisnaatmaka, MSF yang saat itu menjadi pembedah.

Kedua pembedah diberikan  waktu kurang lebih dua jam untuk membedaqh buku karya Kusni Sulaqng dkk, yang berjudul Di Mana Bumi Dipijak Di Sana Langit Dibangun. Tranformasi Sosial Pembebasan Melalui Re-Humanisasi.

Pembahasan ini begitu menarik. Sebab, menurut sebagian besar peserta, buku tentang budaya cukup jarang dibahas. Apalagi dibedah.

Acara yang dimulai sejak pukul 13.00 hingga pukul l 16.30 ini tampak tidak terasa.  Mungkin karena membahas  tentang budaya., khususnya tentang budaya Dayak seperti tak ada habisnya.

Semakin didalami maka akan semakin banyak pertanyaan yang muncul. Terlebih lagi kalau dikaitkan dengan  jargon di mana bumi dipijak di sana langit dijunjung. Termasuk kalau dikaitkan dengan konflik antara warga Dayak Kalteng dan Front Pembela Islam (FPI) beberapa waktu lalu.

Saat memasuki bagian diskusi atau Tanya-Jawab Bedah buku ini suasana menjadi sdemakin semarak. Ada banyak opini yang berkembang ketika dikaitkan dengan budaya.Dari masalah lahan, budaya korupsi hingga kemusnahan budaya Dayak yang sedang mengancam.

Bagi sebagian kalangan, diskusi dalam bedah buku ini seperti tidak tuntas. Sebab masih menyisakan banyak pertanyaan. Namun, paling tidak para pemateri sepakat bahwa diskusi se;acam ini sangat diperlukan. Paling tidak untuk membuka wawasan kita.

Dan lebih bagus lagi kalau lewat tradisi akademik seperti ini akan muncul berbagai kesimpulan. Tentunya yang dapat menjadi solusi. “Oleh karena itu diharapkan kegiatan atau tradisi akade;ik seperti ini dapat diteruskan. Tentunya dengan tema-tema yang beragam”, kata Muhammad (fad/tur).

Harian Kalteng Pos, Palangka Raya, Kamis, 23 Februari 2012.

 

 

Bedah Buku “Di Mana Bumi Dipijak Di Sana Langit Dibangun” Karya Kusni Sulang dan Kawan-kawan (1)

PENULIS MENGAKUI AKTIVITAS REVITALISASI

KE-DAYAK-AN

 

Sebuah kalimat , judul buku   yang ditulis Kusni Sulang dan kawan-kawan tampaknya memposisikan para pembaca  sebagai para penulis. Judul buku yang dibedah oleh Dr. Muhammad, STAIN Palangka Raya  di Gedung Biru Kalteng Pos, Rabu (22/2) lalu, membuka dinamika kebudayaan dengan praxis atau perilaku manusia sebagai mahluk budaya.

Budaya apa pun namanya, mau Jawa, Bugis, Sumatera, dan sebagainya, sesungguhnya tidak berasal dari sebuah substansi yang sudah hadir sejak dulu melainkan direkacipta oleh orang yang termaktub dalam budaya itu untuk mewakili tujuan dan  maksud tertentu, termasuk tujuan  konsolidasi identitas lambat-laun menjadi sebuah budaya yang mapan, yang membedakan satu dari yang lain.

Dari sini muncul kecenderungan untuk menempatkan   budaya sebagai salah satu identitas. Mengapa dikatakan identitas, oleh karena budaya sebuah istilah general, sedangkan isi dan bentuk budaya itu berbeda , seperti artefak , nyanyian, tarian, bahasa dan sebagainya.

Pemakaian kata yang menunjuk pada budaya yang berbeda, misalnya budaya Jawa, disamping menunjukkan nama, ia juga merupakan sebuah bentuk representasi, yang  berperan membentuk apa yang  sebenarnya direpresentasikan. Sebuah ide tentang budaya – apa pun namanya –telah membentuk praxis kehid upan budaya di suatu ruang, dan bukan sebaliknya.

Sebagai sebuah proses yang endeless (tak berujung, Red) , seiring dengan adanya proses kreatif, lambat-laun menjadi potensi yang menggoncang identitas budaya yang dianggap mapan. Dari mana ia bermula? Lembaga politik, agama. Juga kapitalisme selalu mencoba  menangkap apa yang di luar lembaga-lembaga itu menjadi taxonomi sehingga terjadi identifikasi dan klasifikasi.

Dalam identifikasi dan kemapanan itu ternyata tidak ada hi;punan yang kokoh di tiap keadaannya yang tampak stabil, di sebuah lingkungan budaya dengan identitas yang terus-menerus dipertegas, selalu ada unsur yang tersingkir. Mereka inilah yang dikategorikan kelompok minoritas, bukan karena jumlahnya sedikit, tetapi juga karena posisinya yang tidak berada dalam jangkauan taxonomi kekuasaan yang menentukan  semuanya.

Di sinilah bermula praktek oleh lembaga kekuasaan yang tidak saja menunjukkan ketidakadilan , namun juga cacat serius karena ketidakmampuannya untuk menjerat semua. Di sini pulalah peluang bagi aktualisaasi xdari yang lain, yang berbeda , dan pada saat yang sama, yang belum merupakan bagian dari kesatuan.

 

CULTURAL GENOCIDE

Dalam konteks budaya lokal, penulis buku ini ;eneropong adanya proses penghancuran Bangsa Dayak melalui culutral genocide  (penghancuran budaya secara terencana, Red.), yaitu pengaburan  dalam hegemoni yang tak terkontrol  yang dilakukan oleh negara, corporate  besar  yang bersekutu dengan pemerintah. Kedua kekuatan ini melakukan proses reinkarnasi dalam tubuh orang Dayak dalam lembaga yang menyebut diri organisasi/lembaga Dayak. Konsep ideologi dan  pembangunan  ekonomi lahir dari rahum ideologi negara, state yang diterima oleh masyarakat Dayak.

Dalam ideologi ini, Dr. Muhammad  memaparkan bahwa para penulis buku mengakui adanya  aktivitas revitalisasi ke-Dayak-an, namun sebatas proyek yang hasilnya adalah ornamen-ornamen dan artefak artifisial. Sehingga semua gerakan kehidupan Dayak terjebak dalam politik transaksionbal dalam dunia kapitalisme global yang tak terbendung. Dewan Adat pun seolah sudah kehilangan jejak dari esensi yang asli. Konflik horisontal terjadi di antara sesama Dayak  sendiri yang hanya melicinkan jalan bagi sang “ratu adil” yakni negara dan rasukan modal.

Apa yang harus dilakukan menuju  perubahan?  Penulis menawarkan pemberontakan tidak dalam arti fisik m melainkan  penguatan basis-basis , perumusan isu-isu strategis , kekuatan Orang Dayak harus disuarakan, terutama  perempuan, melakukan proses pembusukan ketidakadilan, membangun mind set yang benar tentang budaya Dayak, dan terus-menerus melakukan penulisan ulang sxejarah kde budayaan Dayak yang berangkat dari grass root (akar rumput, Red.) dan dari the voice of the voiceless (suara dari mereka yang tanpa suara, atau yang tak terdengar, Red).

 

PARADIGMA PEMBEBASAN

Penulis dengan kemampuan filosofis  menawarkan beberapa paradigma dengan melakukan gerakan  pembebasan masyarakat Dayak dari cultural genocide.  Ia mengungkapkan dua paradigma, yaitu paradigma penelitian  pembebasan dan paradigma konvensional. Kedua paradigma ini memiliki perbedaan. Paradigma pembebasan  melihat penelitian  sebagai bagian  dari rakyat, mitra rakyat  dalam produksi pengetahuan, berfungsi untuk saling ingat-mengingatkan tentang tantangan yang mereka hadapi, serta potensi mereka untuk merubah  nasib  mereka. Hasil akhir yang dituju adalah transformasi sosial melalui re-humanisasi (hal.26).

Meski pun paradigma penelitian  pembebasan  ini mempunyai varian, namun secara filosofis memiliki key words (kata-kata kunci, Red) yang sama, yaitu change or transformation (perubahan atau transformasi, Red.)  seperti yang dimotori oleh Gramsci dengan traditional and intellectual organic, Foucault dengan konsep power/knowledge, Paulo Freire dengan konsep decodification-nya.

Sejumlah paradigma pembebasan  yang dikemukakan penulis pada inbtinya menolak asumsi filosofis yang value free (bebas nilai, Red.), meneguhkan value laden (nilai yang terkandung, Red.).

Value free sebenarnya asumsi yang dianut paradigma konvensuonal, yaitu proses dialektika kelembagaan dalam produksi pengetahuan, menyedot pengetahuan  rakyat tanpa mengembalikan pengetahuan dari rakyat. Hasil ikutan dari proses penelitian ini adalah promosi akademik peneliti kenaikan status sosialnya, fee (biaya, Red.) dari pemesan penelitian, serta kontrol dari Negara dan modal terhadap rakyat.

Memang  bisa dipahami poila kerja paradigma penelitian konvensional yang tidak berujung pada liberalisasi (pembebasan, Red.). Hal ini bisa dipahami karena memang paradigma ini dominasi positrivisme  yang mulai berkembang sejak abad ke-18.

Positivisme  beranggapan bahwa klaim ilmiah hanya dapat dibuktikan  kebenarannya lewat scientific method (metode ilmu alam, Red.). dan metode ini berdasarkan pada logika ilmu alam. Setiap pengetahuan yang tidak berdasarkan pada metode ilmu alam, tidak layak disebut sebagai pengetahuan. Jika pembebasan sebagai ranah kekuasaan ilmu-sosial-budaya, maka harus memakai baju metode ilmu alam.

Pandangan absolut semacam ini memiliki akar historis yang sudah panjang, ia bukan produk yang tampak dalam empat abad terakhir, melainkan sejak zaman Galileo dan rekan-rekan sezamannya bahkan dielaborasi oleh Francis Bacon  di awal abad ke-17.

Inti dari metode ilmiah Bacon adalah penelitian ilmiah yang dimulai dari pengumpulan data yang dapat diamati secara terbuka, disertai dengan pengembangan hipotesis yang mengarah pada penjelasan data, selanjutnya pengujian hipotesis itu melalui eksperimen.Pembuktian secara empiris membantu memperkuat posisi hukum ilmiah, menjadi satu tambahan permanen dalam tubuh sains itu.

Pengetahuan teoritis yang dipakai untuk mengendalikan realita diturunkan dalam bedntuk hipotesis dan instrumentasi  untuk melakukan cek empiris, Dengan bantuan feed back monitoring (umpqan balik pengawasan, Red.) suatu tes empiris akan mentransfer  balik falsifikasi kepada hipotesa.

Ini merupakan sesuatu  yang luar biasa dan ini merupakan realisasi jasa besar  Baconian (penganut Bacon, Red.) dengan pernyataan scientia proptia potentiam, yang  berarti pengetahuan teoritik mempuynyai kemampuan prediktif dan dapat diterapkan secara teknis untuk kepentingan praktis. Sayang sekali, absolutisme dalam memahami  manusia sebagai obyek statis telah menempatkan manusia bagaikan informasi yang dapat dimanipulasi, dikontrol dan diarahkan  perkembangannya.

Upaya pembebasan dominasi epistemologi dan metodologi  positivisme muncul. Wilhelm Dilthey tampil untuk membedakan dua jenis metode ilmu pengetahuan yang tidak dapat saling direduksi , yaitu Geisteswissenschaften dan Naturwissenschaften, yang merujuk pada ilmu sosial budaya, yang kedua merujuk pada ilmu alam.

Dengan postulasi yang dikemukakan di atas dapat dipastikan, saya sependapat dengan sang guru-guru penulis buku bahwa paradigma konvensional tidak akan mampu membebaskan  masyarakat dari perangkap jejaring realitas sosial  yang melingkupinya.

Mengapa?  Karena realtias sosial yang ingin dibebaskan, sebagaimana harapan para sang guru pdenulis buku ini, diciptakan berdasarkan kepentingan hegemoni dan didominasi kuasa pafradigma positivism.

Penting bagi kita untuk menyadari bahwa sebuah realitas sosial  tak lahir dari kevakuman, melainkan membawa misi terselubung, apakah itu bernama ideologi atau kepentingan apa pun jua, atau kekuasaan itu sendiri. Meski pun paradigma konvensional mengklaim diri bebas dari nilai, namun dalam kenyataannya sulit diterima dan kepentingan itu selalu terselubung atas nama apa pun.

Menggoyangkan kemapanan yang sudaqh mapan  sebagai akibat konstruksi realtias sosial yang didominasi oleh positivisme konvensional  memerlukan kekuatan paradigmatik lain, yang dalam buku ini ditawarkan paradigma penelitian pembebasan. Di antara paradigma penelitian pembebasan itu dikemukakan dalam buku ini ala Gramsci (perang posisi dalam masyarakat
(Red.), Paulo Freire (pendidikan rakyat, Red.), dan Foucault (wacana budaya dan sosial, Red.).

Pembedah dapat menerima beberapa nama yang disodorkan, namun dalam konteks, pengembangan horizon maka perlu diberikan elaborasi lebih detail. Elaborasi detail itu ditekankan  pada satu paradigma penelitian  pembebasan  yang  bernama post-modernisme, Ciri utama paradigma ini adalah emansipatoris,  change and transformation.

 

POST-MODERNISME

Dr. Muhammad memaparkan  bahwa post-modernisme  (pasca-modernisasi,Red.) pada dasarnya merupakan sebuah pandangan dunia yang mencoba meletakkan dirinya di luar paradigma konvensional (modernisme) yang menilai modernitas dengan cara kontemplasi dan dekonstruksi.Paradigma ini muncul  sebagai reaksi  atas kegagalan modernisme  dalam kehidupan  manusia. Ia (modernitas) tidak saja melibatkan penyebaran hegemoni kapitalisme, industrialisme, urbanisasi, dan sebagainya, tetaqpi juga melahirkan binnary opposition, perbedaan kaya-miskin, diskriminasi dan sebagainya.

Kegagalan ini membawa  konsekwensi ketidak-mampuan untuk melihat hakekat manusia secara utuh.  Dalam pandangan research-nya, ia cenderung berfikir logosentrisme . Ciri paling mudah dikenali dari logosentrisme ini terletak pada aspek praxis dan keilmuan. Pada aspek praxis logosentrisme mengklaim bahwa praktek ekonomi dan bisnis atau praktek apa saja harus berlaku universal. Pada aspek keilmuan, logosentrisme melecehkan aspek nilai (etika) dan memberangus nilai-nilai lokalitas.

Atas dasar karakter yang dikemukakan tadi, maka secara eksplisit tepatlah istilah yang digunakan sang para guru penulus buku ini seperti cultural genocide yang menggambarkan kematian  lokalitas yang diberangus oleh universalitas.Dengan adanya post-modernisme, semoga saja mampu melumerkan logosentrisme yang dihadirkan oleh budaya kosmopolitan (modernitas) sehingga Uluh Kalteng dapat survive melihat dan menyediakan tempat bagi survivalitas budaya lokal.

Budaya lokal (budaya Dayak) sebagai hasil kreasi masyarakat Dayak harus pula mewarnai mind set hingga merembet ke perilaku Dayakness atau masyarakat Kalteng sehingga menjadi dasar bagi hidup berbangsa, bernegeri dan  bernegara (abe/*/yon).***

Harian Kalteng Pos, Senin, 27 Februari 2012.

 

Bedah Buku “Di Mana Bumi Dipijak Di Sana Langit Dibangun” Karya Kusni Sulang dan Kawan-kawan (2-Habis)

ASPEK MORALITAS MERUPAKAN KUNCI PENTING

 

Sayangnya, perspektif melihat budaya ghetto, budaya etnik penduduk yang majemuk yang tidak tersambung  satu dengan lain, terlihat dua sifat binnary opposition, agresif-defensif yang berdampak pada tidak terakomodirnya secara  secara maksimal budaya Dayak sebagai kekayaan untuk membangun Uluh Kalteng yang beridentitas Kalteng sehingga budaya ghetto (kampung Yahudi, Red.) berkembang subur menjadi cermin diri dalam budaya politik di daerah ini.

Apabila kita hendak mengembalikan budaya Dayak sebagai sentrum baqgi budaya ghetto mmaka langkah transformatif yang harus dilakukan adalah melakukan gerakan pembebasan melalui paradigm penelitian pembebasan dan melakukan tranformasi sosial pembebasan hingga sampai pada re-humanisasi  secara kongkret dan sempurna.

Gerakan re-humanisasi ini dilakukanoleh mereka yang memiliki kepentingan untuk secara bersama-sama membangun dan mempertahankan local wisdom di tengah gencarnya universalisme budaya dan budaya ghetto. Yang tak kalah penting yang harus dimiliki oleh para transformer itu adalah unitas dan loyalitas bahasa, unitas tujuan dan adanya komitmen pembebasan , kemampuan melepaskan Uluh Kalteng  dari  budaya ghetto yanbg dianggaqp telah menjadi cermin politik di daerah ini.

Budaya ghetto harus pula mampu menciptakan realitas sosial yang membawa masyarakat Dayak cinta budaya Dayak. Kenapa para transformer  yang bervisi pembebasan? Karena seperti dikatakan tadi bahwa realitas  cinta budaya Dayak atau realitas benci budaya Dayak, misaqlnya itu dapat dikonstruksi oleh sang aktor  dengan caranya, nilainya dan kepentingannya, dalamn mengubah wajah kehidupan masyarakat daqri yang cultural genocide menjadi cinta budaya Dayak.

Apabila realitas sosial yang diciptakan , misalnya, menjauhkan masyarakat dari budaya Dayak, maka ia akan melahirkan realitas sosial  yang menghindari budaya Dayak, sebaliknya, jika sang aktor sosial menciptakan realitas cinta damai  cinta budaya Dayak , maka realitas sosial yang tercipta akan besar pengaruhnya dalam membentuk perilaku individu untuk berperilaku sama dengan warna realitas sosial yang mengikatnya, yaitu cinta budaya Dayak.

Demikian pula sebaliknya, ketika kita hendak menciptakan realitas sosial lupus et homini (manusia yang satu adalah serigala bagi yang lain,Red.), maka realitas itu terpola sebagaimana realitas yang mengikatnya pula.

Jika cultural genocide dipahami berdasarkan alur penciptaan realitas sosial, maka orang mesti menciptakan realitas sosial   yang sarat dengan kepentingan bersama yang diikat oleh nilai keadaban public (public civility).

“Mengapa harus public civility? Karena saya menangkap lebih lanjut pandangan dari penulis buku ini bahwa kehancuran suatu masyarakat  atau bangsa  bukan karena perbedaan atau bencana , tetapi adalah persoalan  moralitas. Saya sepakat karena statement yang dikutip penulis dari KH Maman Imanul Haq (2011) ini, “beber Dr. Muhammad.

Memang suatu bangsa  tidak akan dapat mencapai kebesaran atau kejayaan kecuali bangsa itu (pemimpin)nya masih memiliki sesuatu untuk dijadikan pedoman, dan pedoman itu mengandung dimensi moral untuk menopang sebuah budaya dan peradaban besar.

 

DIPERLUKAN KEADABAN PUBLIK

Kemajuan peradaban yang dicapai manusia harus diwarnai oleh moralitas. Relasi yang erat kemajuan masyarakat dan dimensi moral mengandalkan dua sisi yang saling melengkapi. Buah dari moral inilah yang mendorong munculnya keadaban publik dalam kehidupan komunitas.

Ketinggian dalam memahami keluhuran moral dalam budaya dan peradaban memiliki pengaruh besar dalam mengangkat martabat manusia dan membebaskan masyarakatnya dari tirani, penguasa atau mereka yang memiliki power untuk menundukkan orang lain, dan membetulkan hubungan antara penguasa dengan rakyat yang diperintah serta mengarahkan pandangan masyarakatnya pada realitas semu, yang tidak didasarkan pada konsrtruksi public civility.

Antitesis dari keadaban adalah kebiadaban.Kebiadaban merujuk pada sikap dan perilaku seseorang yang mencerminkan disfungsionalnya nilai moralitas. Mereka adalah pribadi dari masyarakat tidak tercerahkan, yang digambarkan dalam fenomena etnis antropologis yang kemudian disebut sebagai  masyarakat primitif.

Dalam tapak tilas sejarah  yang popular di Arabia, kita  mendengarkan masyarakat jahiliyah, masyarakat yang telah memiliki kebudayaan yang tinggi secara seni dan sastera namun secara moral dan religi tidak tercerahkansama sekali.

Mensintesiskan pembangunan (development) sosial, politik,  ekonomi dan budaya dengan moralitas dan etika secara berimbang adalah sebuah keharusan. Karena bukti sejarah menunjukan jatuh-bangunnya kerajaan Romawi disebab karena dimensi moralitas yang terabaikan dalam peta pembangunan.

Kita pun tidak bisa juga membangun tanahair  kita ini dengan merekonstruksi adagium klasik let’s everything related to wordly matter to the king and here after to the Pope (urusan duniawi serahkan kepada sang raja melalui Paus, Red.).

Aspek moralitas dalam pembangunan  sosial, budaya dan ekonomi merupakan kunci penting dan sarana penting dalam mewujudkan gerakan transformasi sosial ekonomi yang berperadaban.

Tanpa spirit nilai-nilai keadaban pembangunan  dalam segala aspek hanya menjebak manusia pada munculnya ketamakan, egoisme dan individualisme yang mencemari watak dasarnya sebagai rnahluk madani dan mahluk hanief, condong pada kebenaran dan kebajikan.

Moralitas memagar semua bentuk praktek feodalisme, patriafrmhi, monopoli dan monopsoni yang terakumulasi berbagai bentuk anomali yang kita saksikan sekarang. Misalnya saja rakyat harus diungsikan dari negerinya sendiri, kekerasan terhadap rakyat yang dilakukan atas nama Tuhan demi menegakkan  kebajikan  dan kebenaran , korupsi yang menggurita, yang bertentangan dengan keadaban publik (public civilty).

“Ini semua terjadi lantaran lemahnya penegakkan  keadaban publik, dan tiadanya konsistensi untuk mengganti anomali itu dengan sistem  yang egaliter dan berkeadilan yang bersumber dari spirit nilai-nilai etika dan moralitas public, tegas Dr. Muhammad. (abre/*/yon).***

 

Harian Kalteng Pos, Palangka Raya, Selasa, 28 Februari 2012.

 

Birokrasi, Politisi dan Korupsi

http://www.balipost.com/mediadetail.php?module=detailrubrik&kid=1&id=6291
05 Maret 2012 | BP
Birokrasi, Politisi dan Korupsi
Di mana uang negara untuk kesejahteraan rakyat Indonesia?

Politisi dan partai politik bukan saja menjadi sumber korupsi, melainkan menjadi malapetaka bagi bangsa Indonesia. Hanya hasrat kekuasaan dan kekayaan yang ingin dicapai, tanpa mengedepankan unsur kemanusiaan, kejujuran, kesejahteraan bagi kepentingan bangsa Indonesia.

———————————————

Oleh Syahrul Kirom

Birokrasi negara merupakan sarang rawan korupsi, karena di dalam instansi negara adalah peluang di mana itu ada anggaran uang negara, sehingga mereka yang memiliki jabatan negara inilah yang menjadi penyebab untuk melakukan korupsi. Godaan untuk mengkorupsi uang negara dengan berbagai rekayasa dan skenario sangat tinggi. Terutama anggota DPR RI.

—————————

Orang-orang yang duduk dalam sistem dan instansi negara tidak dapat dilepaskan dari adanya praktik korupsi. Bangsa Indonesia mulai hancur dalam sistem demokrasi berkeadilan, karena etika dan moralitas pejabat negara yang korup. Elite politik, birokrat dan politisi hidup penuh dengan noda hitam praktik penyelewengan kekuasaaan.

Tangan-tangan birokrat negara dan elite politik sangat nakal sekali, program-program dalam kementerian negara seolah hanya dijalankan sebagai legitimasi laporan saja. Bangsa Indonesia sangat memprihatinkan dari segi mental dan miskin moral, hati nuraninya tumpul terhadap urusan rakyat Indonesia. Atas nama kepentingan rakyat, kepentingan birokrat atau elite politik lebih diutamakan. Paradigma materialistis-hedonisme lebih dijadikan titik tolak penyelenggaraan negara.

Budaya korupsi dalam instansi negara sudah semakin parah dan menunjukkan titik kronis. Penyakit yang sangat membahayakan bagi pilar-pilar kebangsaan. Praktik korupsi dalam instansi harus dilawan dan dicegah sejak dini mungkin. Pencegahan korupsi hanya dapat dilakukan melalui struktur kekuasaan. Kekuasaan adalah dominasi penggerak dunia perekonomian negara Indonesia.

Melek Politik

Masyarakat Indonesia harus melek secara politik, bahwa korupsi dalam anggota DPR semakin menggurita dan mengganas. Orang-orang elite politik DPR mulai mengumpulkan dana anggaran negara dengan cara mengkorupsi uang negara untuk kepentingan partai politik. Lembaga legislatif terus menggerogoti uang negara untuk kepentingan parpol. Lalu di mana uang negara untuk kesejahteraan rakyat Indonesia?

Politisi dan partai politik bukan saja menjadi sumber korupsi, melainkan menjadi malapetaka bagi bangsa Indonesia. Hanya hasrat kekuasaan dan kekayaan yang ingin dicapai, tanpa mengedepankan unsur kemanusiaan, kejujuran, kesejahteraan bagi kepentingan bangsa Indonesia.

Birokrasi dalam lembaga negara mengalami pembusukan, juga lembaga legislatif. Bangsa Indonesia ini menjadi negara yang hampir punah nilai-nilai moralnya, korupsi terjadi di mana-mana. Belum lama korupsi yang melibatkan Gayus Tambunan di Ditjen Pajak, kini, ada kasus lagi korupsi yang melibakan oknum pegawai pajak. Sungguh negara dalam keadaan carut-marut.

Kanker korupsi telah mengerogoti sistem pemerintahan di Indonesia. Hampir sebagian praktik korupsi melibatkan elite politik. Kasus dugaan korupsi di Kemenakertrans dan Kemenegpora merupakan bukti nyata bahwa korupsi masih merambah nalar elite politik di Indonesia. Justru praktik-pratik korupsi lebih banyak dilakukan oleh elite partai politik yang duduk dan memiliki jabatan dan kekuasaan dalam sistem pemerintahan di Indonesia.

Pertanyaan secara filosofis, apa kontribusi dan sumbangan keberadaan partai politik bagi kepentingan rakyat Indonesia? Justru yang saya pahami adanya partai politik adalah menciptakan praktik-praktik korupsi dengan mengeruk uang rakyat dan uang negara, baik untuk kepentingan secara pribadi maupun untuk mencukupi kebutuhan partai politik. Justru adanya partai politik adalah sumber bencana bagi bangsa Indonesia. Karena elite politik tidak memiliki visi dan misi bagaimana memajukan kepentingan bangsa Indonesia.

Praktik korupsi ternyata digawangi oleh beberapa elite partai politik yang duduk dalam kementerian-kementerian negara di Indonesia. Inilah tirani korupsi dalam negara, elite politik menjajah rakyatnya. Oleh karena itu, keberadaan partai politik menambah bobroknya moralitas bangsa Indonesia.

Birokrasi relatif menjadi instrumen politis atau alat untuk mencapai logika kekuasaan yakni untuk mendapatkan, meningkatkan dan memperluas kekuasaan aktor, elite atau faksi politik, yang ujung-ujung mengarahkan pada praktik koruptif. Birokrasi yang sehat idealnya menjadi fasilitator dan pelayan publik yang profesional untuk semua golongan, melainkan elite politik dan politisi sejatinya harus memperhatikan aspirasi konstituenya dan mampu melihat kondisi dan realitas dalam kebutuhan masyarakat daerah di Indonesia, sehingga segala kebijakan dari pemerintah pusat dan daerah diharapkan mampu memberika kesejahteraan, keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penulis, alumnus Program Master Filsafat, Fakultas Filsafat, Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 60 other followers