Archive for the ‘esai’ Category

Kekerasan yang Mulai Membudaya

22 April 2012 | 22:10 wib
Kekerasan yang Mulai Membudaya
 0 0 0

image


BEBERAPA
waktu belakangan kasus kekerasan dan pelanggaran HAM seolah tak pernah absen mengisi daftar hadir problematika di masyarakat. Siswa-siswa sekolah usai ujian nasional yang kemudian “asik” tawuran, perusakan terhadap masjid jamaah Ahmadiyah Baitulrahim di Singaparna, dan aksi brutal geng motor yang menyebabkan nyawa melayang.

Kekerasan yang Mulai Membudaya

Masalah perbedaan terutama perbedaan identitas, kemudian memicu tindakan kekerasan horizontal dan aksi melanggar hukum. Kekerasan seolah menjadi solusi jitu untuk mengatasi masalah dan menghapus perbedaan. Beberapa kasus kekerasan yang belakangan terjadi, ditambah kasus kekerasan lain yang acap kali terjadi, seolah “menampar” keras bangsa Indonesia, yang dikatakan memiliki pribadi berbudaya luhur dan penuh sopan santun.

Kekerasan yang terjadi dan mulai membudaya di kalangan siswa akibat kekerasan kecil yang dibiasakan terjadi. Merupakan bentuk akumulasi pendidikan dan budaya kekerasan yang juga ada di sekolah dipicu oleh penekanan atau bullying yang selalu dirasakan siswa hampir setiap saat.

Menurut Pengamat pendidikan Lody Paat, Ada tiga jenis kekerasan yang biasa diterima oleh siswa yakni kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan simbolis, ini yang membuat anak menjadi agresif.

Kekerasan fisik biasa terjadi antara siswa senior atau kakak kelas kepada siswa junior atau adik kelas. Bahkan kekerasan fisik ini mulai terjadi ketika masa orientasi siswa (MOS). Kekerasan fisik juga bisa ditunjukkan oleh guru yang menghukum siswa dengan pukulan, cubit, atau sentilan.

Sedangkan kekerasan psikologi dilakukan oleh siswa senior ke junior, seperti makian, ejekan, dan lainnya yang tidak jarang juga dilakukan guru kepada murid. Sedangkan kekerasan simbolis, tidak secara langsung, namun melalui kurikulum, dalam proses belajar mengajar, seringkali ada mata pelajaran yang memuat paparan-paparan yang menjurus pada kekerasan.
Kemudian diperparah dengan faktor media dan internet yang membuat para pelajar sangat mudah mengakses paparan-paparan kekerasan.

Tidak hanya dikalangan rakyat, maraknya tindak kekerasan juga terjadi di berbagai daerah antara aparat dan rakyat, hal ini menandai merapuhnya karakter bangsa secara keseluruhan. Pasalnya, berbagai kasus itu tidak berjalan sendiri-sendiri, tapi dipicu gejala umum para elit yang tidak mau lagi mendahulukan kepentingan umum, sehingga rakyat di bawah kehilangan pegangan.

Yang dipertontonkan hanya adu kuat diantara kekuatan politik di parlemen, adu kuat modal buat menguasai perekonomian, sehingga rakyat tidak lagi diacuhkan.

Kasus-kasus seperti Mesuji, Freeport dan tragedi Bima menjadi contohnya, di mana disana diperlihatkan kehidupan umum yang berlangsung begitu liberal dalam intrik politik yang begitu kuat. Semuanya yang serba bebas membuat aparat terkesan dikendalikan oleh unsur-unsur swasta yang berpatron dengan kekuatan politik dibelakangnya.

dari berbagai sumber

( Tiko Septianto / CN32 )

Kritis dan Selektif Demi Stabilitas Negara

http://www.balipost.com/mediadetail.php?module=detailrubrik&kid=3&id=6459

 

23 April 2012 | BP
Kritis dan Selektif Demi Stabilitas Negara
Tajuk rencana

Mahasiswa dikenal sebagai kelompok kelas menengah, di mana pun di dunia ini. Eksistensinya sebagai kaum terpelajar memungkinkan bagi mereka dipredikatkan sebagai kelas menengah. Tentu saja kelas menengah intelektual. Sebagai kelompok terpelajar yang telah mulai memasuki usia dewasa, pemikiran-pemikirannya sudah mulai matang. Pemikiran inilah yang masuk dalam kategori kelas menengah. Sebagai mahasiswa, pemikiran itu tidak saja hal yang sifatnya kontemporer atau keluar begitu saja, akan tetapi telah diisi dengan konteks teoretis dan perbandingan. Mereka membaca buku-buku teks teoretis dan berbagai sejarah perkebangan, sehingga pemikiran tersebut layak dipandang sebagai pemikiran kritis. Tentu hal ini sangat penting bagi sumbangan kenegaraan.

Kini komposisi mahasisiswa kita di Indonesia cukup beragam. Apabila di masa lalu lembaga kependidikan di Indonesia hanya mengenal pendidikan strata satu, kini telah ada apa yang disebut pascasarjana, yakni studi lanjutan bagi sarjana. Mereka juga disebut sebagai mahasiswa Pascasarjana, yakni S-2 dan S-3. Di masa lalu, jenjang pendidikan seperti ini lebih banyak ada di luar negeri. Di Indonesia, jaringan perguruan tinggi yang mempunyai hubungan dengan lembaga demikian, kebanyakan perguruan tinggi yang besar-besar dan kebanyakan ada di Pulau Jawa. Karena itu mahasiswa lanjutannya juga banyak dari perguruan tinggi tersebut. Sebagai konsekuensi logisnya, pemikiran-pemikiran kritis banyak bermunculan dari perguruan tinggi tersebut karena dosen-dosennya lebih banyak dapat mengenyam pendidikan lanjutan S-2 dan S-3.

Terutama setelah zaman reformasi, di Indonesia telah mulai banyak bermunculan jenjang pendidikan lanjutan S-2 dan S-3. Tidak saja berbagai perguruan tinggi negeri di luar Jawa telah membuka jenjang ini, juga perguruan tinggi swasta di berbagai daerah. Akibatnya semakin terbuka bagi masyarakat untuk masuk jenjang S-2 dan S-3. Mereka tidak saja dari kalangan dosen, juga dari kalangan lain seperti usahawan bahkan wartawan. Hal ini sungguh-sungguh berdampak positif bagi kita karena tingkat kekritisan sosial tersebut tidak hanya didominasi oleh masyarakat yang sempat mengenyam pendidikan di perguruan-perguruan tinggi ternama, tetapi juga perguruan tinggi di daerah. Pada tingkat akademis, semakin banyak dosen yang bergelar master dan doktor. Inilah yang membuat sikap kritis itu menyebar ke mahasiswa-mahasiswa daerah. Jadi, kritik-kritik kepada pemerintah dan terhadap ketidakadilan, tidak saja dilontarkan oleh mahasiswa di Jakarta tetapi juga dari mahasiswa di berbagai daerah.

Dalam sejarah pergerakan nasional Indonesia, peran mahasiswa Indonesia sangat besar. Tahun 1966 ketika menjatuhkan Orde Lama. Tahun 1974 saat menggoyang pemerintah Orde Baru (Malari), tahun 1978 saat NKK-BKK sampai dengan tahun 1998 saat menjatuhkan Orde Baru, peran terpelajar itu sangat penting. Bahkan jauh sebelumnya di zaman pergerakan nasional, mahasiswa-mahasiswa kedokteran Indonesia serta mahasiswa kita yang belajar di Belanda memberikan kontribusi penting. Akan tetapi tetap sumbangan-sumbangan dari terpelajar di daerah, penting, walaupun pada saat itu mereka yang ada di pusat kekuasaan (Jakarta) masih kuat. Munculnya Jong Selebes, Jong Sumatra dan sebagainya, merupakan bukti dari hal itu.

Saat ini, yang tentu harus diperhatikan adalah selektivitas isu. Jelas pemikiran-pemikiran kritis sangat diperlukan bagi bangsa dan negara kita untuk mendorong kemajuan bangsa. Selektivitas ini penting karena di zaman sekarang, kondisi politik juga berkembang, dan dipengaruhi berbagai aspek. Kita tidak menuduh, tetapi sikap unjuk rasa sering disebut juga sebagai wujud kekritisan. Padahal unjuk rasa juga sering dibiayai oleh komponen-komponen tertentu yang ingin mengacaukan stabilitas negara.

Sebagai mahasiswa dan terpelajar, di mana pun lokasinya tersebut, justru ditantang untuk menyeleksi isu-isu yang benar-benar bermanfaat bagi perkembangan negara. Bagaimana pun, kita tetap menginginkan stabilitas ini lebih penting demi kelancaran pembangunan kita.

[ Kembali ]

 

Rp 300 Trilyun Biaya Pendidikan, Siapa Takut?

22 April 2012 | 20:35 wib
Rp 300 Trilyun Biaya Pendidikan, Siapa Takut?
image

WORKSHOP: Para siswa SMK Bagimu Negeriku berpraktik di ruang workshop otomotif. (suaramerdeka.com / Bambang Isti)

 

 

Oleh Bambang Isti

MASALAH pendidikan di Indonesia, ternyata bukan domain Dinas Pendidikan. Meski secara teknis memang lembaga kedinasan itu yang berada di barisan paling depan yang bisa membuat hitam putihnya dunia pendidikan.

Karena hakikatnya dunia pendidikan juga menyangkut harkat kesejahteraan masyarakat, terutama dalam upaya untuk peningkatan pembangunan investasi sumber daya manusia, maka tak kurang Menkokesra HR Agung Laksono pun perlu mengapresiasi langkah beberapa pihak yang ingin memanjukan pendidikan, terutama yang berbiaya murah untuk masyakarakat yang kurang mampu.

Maka, seperti kata Agung Laksono, pendidikan adalah sarana terbaik untuk membentuk SDM yang andal yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Penyediaan sarana pendidikan berbiaya murah harus terus digalakkan.

Selama ini biaya pendidikan di Indonesia membutuhkan biaya cukup besar yakni Rp 300 trilyun pertahun. Biaya itu ternyata banyak tersedot hanya untuk membayar gaji guru.

Tapi Agung Laksono pun tak urung memberi rambu-rambu, “Pemerintah pusat ke depannya tidak akan selamanya membantu menanggung biaya pendidikan yang ada di daerah, karena itu sepenuhnya akan menjadi tanggungjawab pemerintah kabupaten/kota,”

Agung Laksono mengatakan hal itu di Semarang Sabtu (21/4), terkait dengan masih banyaknya keluhan masyarakat atas mahalnya biaya sumbangan sekolah. Kedatangan dia ke Semarang untuk meresmikan SMK Bagimu Negeriku, di Keluarahan Podorojo, Kecamatan Ngaliyan Semarang.

Lanjut Agung Laksono, “Biaya itu mestinya ditanggung oleh pemerintah setempat, sementara memang kami masih membatunya. Tapi kan tidak selamanya bergantung seperti itu,” kata dia.

Dengan adanya otonomi daerah tentu pemerintah setempat bisa mengukur seberapa besar biaya yang dibutuhkan. Jika hal itu terlaksana maka akan sangat mendukung pencanangan wajib belajar yang tidak hanya 9 tahun tapi 12 tahun, demikian Agung Laksono.

SMK Bagimu Negeriku dirintis oleh Perhimpunan Bagimu Negeri yang diprakarsai Elizabeth Phillip ini untuk tahun ajaran 2011-2012 telah memiliki siswa sebanyak lebih dari 210 orang. Inilah siswa angkatan pertama yang berasal dari semua suku bangsa di Indonesia.

Berdiri di atas tanah seluar 2,5 hektare, peletakan batu pertama dilakukan Menkokesra Agung Laksono 25 April 2010 lalu dan telah menghabiskan dana Rp 33 milyar, dengan fasilitas gedung sekolah, ruang laboratorium, ruang workshop, ruang siaran radio dan televisi lokal, dan asrama siswa.

Jika geliat sekolah kejuruan seperti SMK Bagimu Negeriku ini sudah tampak, maka bagaimana dengan tingginya biaya pendidikan di Indonesia, akankah masih menakutkan kita?

Jadi jika memang pemerintah harus menyediakan dana Rp 300 trilyun, siapa takut?

(Bambang Isti/CN25)

Purifikasi Gerakan Politik Perguruan Tinggi

23 April 2012 | BP
Purifikasi Gerakan Politik Perguruan Tinggi
Meskipun partai politik mendukung gerakan politik perguruan tinggi turun ke jalan, nyatanya mahasiswa sebagai motor gerakan tidak terseret pada politik praktis, misalnya gerakan turunkan presiden atau bubarkan pemerintah seperti terjadi pada tahun 1998. Walaupun ada, wacana itu bukanlah premis mayor gerakan politik perguruan tinggi. Namun, fenomena ini telah menyulut api sekam gerakan politik perguruan tinggi.

——————————-

Oleh Jelantik Sutanegara Pidada

Disulut rencana pemerintah menaikkan harga BBM, gerakan politik perguruan tinggi mulai riuh. Kehidupan parlemen jalanan mulai berdenyut diprakarsai mahasiswa yang berdemonstrasi di seluruh Indonesia. Akibatnya, pemerintah mulai khawatir gerakan ini bakal mengganggu jalannya roda pemerintahan. Presiden SBY secara tidak langsung menyebut gerakan mahasiswa tersebut sebagai fenomena aneh. Ada apa dengan gerakan politik perguruan tinggi?

———————-

Kekhawatiran pada gerakan politik perguruan tinggi akan semakin membesar dan meluas secara kasat mata berusaha diantisipasi. Presiden dalam lawatannya ke Cina dengan pesawat kepresidenan baru, berusaha menyertakan mahasiswa. Alasannya pun dibuat logis, bahwa akan ada agenda pembicaraan mengenai kepemudaan, khususnya pertukaran mahasiswa. Setelah itu, Rektor Perguruan Tinggi seluruh Indonesia dikumpulkan Mendikbud untuk diberikan pemahaman mengenai logika pemerintah menaikkan harga BBM. Namun, mahasiswa tak bergeming. Ketua BEM perguruan tinggi menolak diajak jalan-jalan ke Cina. Rektor, pascapertemuan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tidak ada yang mengeluarkan statemen.

Sebaliknya, partai oposisi yang dipimpin PDI-P secara langsung mendukung gerakan politik mahasiswa dengan ikut serta turun ke jalan memprotes kenaikan harga BBM. Beberapa kepala daerah yang berasal dari partai oposisi dituduh menggerakkan masa mendukung demonstrasi mahasiswa. Akibatnya, menteri dalam negeri mengancam akan memecat bupati atau gubernur yang menggerakkan massa turun ke jalan itu.

Meskipun partai politik mendukung gerakan politik perguruan tinggi turun ke jalan, nyatanya mahasiswa sebagai motor gerakan tidak terseret pada politik praktis, misalnya gerakan turunkan presiden atau bubarkan pemerintah seperti terjadi pada tahun 1998. Walaupun ada, wacana itu bukanlah premis mayor gerakan politik perguruan tinggi. Namun, fenomena ini telah menyulut api sekam gerakan politik perguruan tinggi.

Purifikasi

Bila pada masa lalu gerakan politik perguruan tinggi dengan demonstrasi di jalanan dimulai dari perguruan tinggi besar di ibu kota, maka kini gerakan dimulai dari daerah, dari perguruan tinggi swasta kecil. Apakah ini menunjukkan perguruan tinggi besar di ibu kota tidak peduli dengan urusan harga BBM yang berkaitan dengan kepentingan rakyat kecil? Tidak juga, perguruan tinggi besar di ibu kota sebenarnya menyadari bahwa dari sudut pandang ekonomi makro, kenaikan (baca: penyesuaian) harga BBM dipandang logis. Demi terjaganya pertumbuhan ekonomi, dengan perhitungan yang akurat, kenaikan harga BBM dipandang sebagai salah satu turbulensi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Oleh karena masalah kenaikan harga BBM ini sangat sensitif digunakan sebagai alat politik menjatuhkan pemerintah, maka ada nuansa kehati-hatian perguruan tinggi besar di ibu kota untuk melakukan kegiatan total dalam menyikapi kenaikan harga BBM itu. Mereka takut dituduh ditunggangi, dibayar, ataupun dikooptasi kepentingan politik praktis.

Alhasil, perguruan tinggi besar di ibu kota lebih memilih untuk memperjuangkan aspirasinya melalui jalur formal dengan mengikuti sidang di gedung parlemen. Melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana wakil rakyat yang tengah dibelenggu ketidakpercayaan publik akibat korupsi, mobil mewah, malas sidang, perpecahan koalisi, dan persoalan lain mengambil keputusan untuk menaikkan harga BBM atau tidak.

Kalaupun ada gerakan demonstrasi cukup besar di luar gedung DPR/MPR saat paripurna penentuan kenaikan harga BBM, namun itu lebih diakibatkan desakan dari demonstrasi yang terjadi di berbagai daerah oleh mahasiswa perguruan tinggi swasta kecil di daerah. Aparat pun terkesan membiarkan demonstrasi itu berlangsung, sampai waktunya harus dibubarkan.

Fenomena menarik dari gerakan politik perguruan tinggi yang terjadi selama ini ialah terjadinya apa yang disebut purifikasi gerakan yang dimurnikan oleh situasi dan keadaan konstelasi politik nasional yang semakin hari tampak semakin tak tentu arah. Kritik besar terhadap kegagalan sistem demokrasi yang diperjuangkan melalui gerakan reformasi semakin sering didengungkan, baik oleh politisi oposisi di luar pemerintahan maupun oleh politisi yang sedang menikmati kekuasaan di pemerintahan.

Purifikasi gerakan politik perguruan tinggi tampak dari gejala semakin kreatifnya gerakan politik itu dilakukan. Pengambilalihan lahan, blokade wilayah industri, sampai pendudukan bandar udara, pelabuhan, dan gedung pemerintahan telah mulai dilakukan. Bak gayung bersambut, gerakan politik perguruan tinggi juga diikuti oleh gerakan petani memperjuangkan lahannya, gerakan buruh menaikkan upah, dan gerakan kaum miskin kota memperjuangkan nasibnya.

Api Sekam

Rezim pemerintahan saat ini, bila dicermati dibebani oleh dua kasus besar, yakni kasus kecurangan pemilu dan mega korupsi. Dua periode pemerintahan SBY, ditandai hengkangnya anggota KPU ke Partai Demokrat. Anas Urbaningrum yang sekarang berhasil menjabat ketua umum Partai Demokrat lebih dulu meninggalkan KPU yang kemudian pada periode berikutnya disusul Andi Nurpati. Secara implisit peristiwa itu menandakan adanya hubungan antara anggota KPU dengan proses terpilihnya SBY sebagai presiden dan melambungnya perolehan kursi DPR yang direbut Partai Demokrat.

Mega korupsi? Tentu saja dapat menjadi alat ampuh lawan SBY dan Partai Demokrat untuk menghancurkannya. Bukankah dalam teori politik ada istilah to kill or to be kill? Kasus Bank Century, kasus politik uang pemilihan ketua umum Partai Demokrat, dan kini kasus-kasus mega proyek yang menyeret petinggi partai bisa menjadi senjata ampuh menghancurkan SBY dan Partai Demokrat.

Fenomena mantan kepala negara dijadikan pesakitan setelah menjabat telah terjadi di negara tetangga seperti Thailand dan Filipina. Melihat kecenderungan itu, bukan mustahil juga akan terjadi di negeri ini. Pada saat itu, api sekam gerakan politik perguruan tingga siap menyala.

Penulis, mengajar di Fakultas

Sastra Unud dan Pascasarjana Unhi

Sesat dan Menyesatkan

Sesat dan Menyesatkan

Oleh: KH. Said Aqil Siroj

13 April 2012

Ada celotehan yang muncul: mengapa perbedaan—khususnya di ranah internal
agama—saat ini terlihat semakin ganas. Mudah bersitegang, tidak pernah
tuntas, ujungnya saling menyalahkan. Jangan murka dulu. Keluh kesah itu
layak ditanggapi secara bijak. Seeing is believing, fakta yang bicara.

Apanya yang fakta? Kepenasaran kembali meluncur. Bukankah beda pendapat
dalam segala hal sah-sah saja?

Dunia ini diciptakan sudah bermacam rupa. Mustahil untuk bisa dipersatukan.
Tuhan menciptakan manusia dan seisi alam ini beragam supaya manusia saling
memahami dan mengenali satu sama lain (lita’arafu). Penyeragaman terjadi
karena ulah manusia yang didasari unsur luaran, semisal kepentingan politik.

Menyejarah

Sulit dielak, fakta keragaman dalam pemahaman internal keagamaan sering
kali mencuat. Sungguh, fakta tersebut sudah terjadi jauh-jauh silam.

Dalam sejarah Islam, perbedaan pemikiran bukan sesuatu yang ”najis”. Vonis
penajisan hanya ”dibakukan” dalam kelompok yang meyakini kebenaran
pendapatnya, lalu menvonis pihak lain sebagai sesat. Baku hantam pun kerap
mewarnai perjalanan dalam pencarian kebenaran.

Sejarah juga mencatat, hiruk-pikuk polemik dan kontroversi telah mewarnai
pemikiran umat Islam sedari dulu. Sengitnya perdebatan antara Muktazilah,
Murjiah, Rafidhah, dan Ahlussunnah, misalnya, telah direkam rinci oleh
Abdul Qohir ibn Thahir ibn Muhammad al-Baghdadi dalam kitab al-Farqu bain
al-Firaq. Dalam kitab tersebut terpapar dengan jelas kemajemukan pemahaman
keagamaan.

Masyhur diketahui, dulu ada sekte khawarij yang mengaku pembela Islam yang
paling orisinal. Mereka ini berslogan ’la hukma illa Allah’, tidak ada
hukum kecuali yang datang dari Allah. Mereka hendak memancangkan kedaulatan
hukum Allah.

Saking militannya untuk membela Islam, mereka jadi kalap dan tega-teganya
mengafirkan kubu Ali bin Abu Thalib dan kubu Muawiyah bin Abu Sufyan yang
terlibat dalam Perang Shiffin. Dalihnya, kedua kubu tersebut telah keluar
dari Islam karena menempuh ”tahkim” (arbitrase) demi mengakhiri perang
saudara di antara mereka.

Bagi khawarij, model arbitrase dianggap identik dengan berhukum berdasar
aturan manusia, bukan aturan Allah. Karena itu, hukum yang pantas adalah
vonis kekufuran dan hukum mati. Tak ayal, pada Ahad pagi, 17 Ramadhan 40 H,
Ali bin Abi Thalib dibunuh di Kuffah. Pembunuhnya adalah Abdurrahman Ibnu
Muljam. Sebenarnya yang akan dibunuh ada dua orang lagi, yakni Gubernur
Syam (Suriah) Muawiyah bin Abu Sofyan dan Gubernur Mesir Amr bin Ash. Kedua
pemimpin Islam ini akan dibunuh masing-masing oleh Abdul Mubarok dan Bakr
Attamimi.

Saat ini pun muncul jemaah-jemaah Islam yang dengan ”pede”-nya tidak henti
memojokkan Muslim lain sebagai ahli bidah, bahkan musyrik. Presiden SBY dan
Negara Kesatuan Republik Indonesia ini pun sudah sering ditunjuk-tunjuk
sebagai penguasa dan negeri thoghut karena tidak mau menerapkan hukum
syariah. Tuduhan-tuduhan terhadap ulama di luar kelompoknya juga kerap
meluncur seperti tuduhan ulama sesat (su’) hanya karena berbeda cara
pengambilan dasar pemikiran (istinbath al-hukm). Ada pula doktrin dari
suatu jemaah tertentu yang melarang menikahi seseorang yang jarang atau
tidak pernah menjalankan shalat berjemaah. Kumpul-kumpul dengan kelompok
yang dicap ahli bidah juga dilarang. Ukuran ’jidat hitam” atau beda cara
berbusana pun bisa menjadi arena pertikaian.

Sebenarnya, jauh sebelumnya, di negeri kita muncul beberapa kelompok Islam
yang kehadirannya menghebohkan sehingga dilarang. Contoh yang terkenal
adalah Islam Jamaah, DI/TII, Baha’i, Inkarus Sunnah, Darul Arqam, gerakan
Usroh, aliran-aliran tasawuf berpaham wahdatul wujud, tarekat Mufarridiyah,
juga gerakan Bantaqiyah (Aceh). Termasuk di dalamnya Ahmadiyah dan Syiah.

Sederet fakta di atas kiranya bisa jadi gambaran betapa sikap saling
sesat-menyesatkan terus bergulir selaju derap perkembangan zaman. Porosnya
adalah sikap yang mengklaim terhadap kebenaran pendapatnya serta merasa
diri sebagai yang paling benar dan selamat (firqah al-najy).

Di Balik Penyesatan

Kelompok yang divonis sesat atau sempalan selalu dipandang sebagai kelompok
yang memisahkan diri dari ortodoksi yang berlaku. Di sini menebal keyakinan
bahwa yang sesat adalah sesat; ada fatwanya atau tidak. Dulu, kita ingat
saat panas-panasnya ribut antara kalangan Islam modernis dan kalangan
tradisionalis, selalu muncul sikap saling tuding sesat-menyesatkan. Dari
sudut pandangan ulama tradisional, kaum modernis adalah sesat, sedangkan
kaum modernis justru menuduh lawannya menyimpang dari jalan yang lurus.

Kelompok yang dituduh sesat tentu saja juga menganggap dirinya lebih benar
daripada lawannya. Biasanya mereka justru merasa lebih yakin akan kebenaran
paham atau pendirian mereka. Bahkan, sering kali mereka cenderung eksklusif
dan kritis terhadap para ulama yang mapan.

Sepanjang sejarah Islam telah terjadi berbagai pergeseran dalam paham
dominan, yang tidak lepas dari situasi politik. Dalam banyak hal, ortodoksi
didukung oleh penguasa, sedangkan paham yang tak disetujui dicap sesat.
Persoalan ortodoksi atau otoritas keagamaan terlihat sebagai sesuatu yang
bisa berubah menurut zaman dan tempat. Ada kadar kontekstual.

Paham Asy’ariyah pada masa Abbasiyah pernah dianggap sesat saat ulama
Mu’tazililah yang waktu itu didukung penguasa merupakan golongan yang
dominan. Bahwa akhirnya paham Asy’ari-lah yang menang juga tidak lepas dari
faktor politik.

Contoh lain di Iran. Syiah berhasil menggantikan Ahlussunnah sebagai paham
dominan baru lima abad belakangan. Seperti diketahui, Syiah Itsna ’asyara
kini merupakan ortodoksi di Iran. Sampai abad ke-10 H (abad ke-16 M),
mayoritas penduduk Iran masih menganut mazhab Syafi’i. Paham ini baru
dominan setelah dinasti Safawiyah memproklamasikan Syiah sebagai mazhab
resmi negara dan mendatangkan ulama Syi’ah dari Irak Selatan.

Komunikasi

Dalam agama selalu ada yang sifatnya dogma (ma’lumun min al-diny bi
al-dharurah). Ini jangan diulik-ulik, sebaliknya harus dihampiri dengan
iman. Makanya, ketika muncul aliran-aliran ”aneh” seperti Lia Eden atau
Al-Qiyadah yang mengaku-aku ”nabi” dengan menafikan ajaran yang sifatnya
ritual, seperti tak wajib shalat lima waktu, sontak disikapi secara tandas.
Aliran-aliran tersebut dihukum melenceng dari ajaran Islam yang baku.

Kata ”sesat” sendiri di dalam Al Quran berasal dari akar kata dhalalah,
yang dengan segala bentuk derivasinya disebutkan 193 kali. Bermacam-macam
sifat dan perilaku manusia oleh Al Quran dinyatakan sebagai orang-orang
yang sesat. Jangan lupa, ”penyesatan” juga dibidikkan kepada orang-orang
zalim serta orang yang suka hidup mewah, berlebihan, dan korupsi.

Secara teoretis kita bisa meramalkan, semakin dekat ortodoksi kepada
kemapanan politik dan ekonomi, semakin kuat kecenderungan radikalisme
gerakan kelompok yang diinisiasi sesat. Nah, disinilah perlunya dialog dan
komunikasi secara terus-menerus, tidak hanya bereaksi dengan
melarang-larang. Terputusnya komunikasi akan mengandung bahaya. Para tokoh
agama perlu kembali memberikan perhatian lebih kepada umat dengan
memberikan pemahaman keagamaan yang lebih mendalam agar masyarakat
merasakan keteduhan dalam beragama serta meminimalkan ketegangan yang
merusak harmoni keindonesiaan.

Said Aqil Siroj, Ketua Umum PBNU

Sumber:

http://cetak.kompas.com/read/2012/04/13/02454132/sesat.dan.menyesatkan


http://harian-oftheday.blogspot.com/

“…menyembah yang maha esa,
menghormati yang lebih tua,
menyayangi yang lebih muda,
mengasihi sesama…”

Ragam Pangan Masyarakat Adat, Jaminan Ketahanan Pangan Nusantara

Ragam Pangan Masyarakat Adat, Jaminan Ketahanan Pangan

Nusantara

EEN IRAWAN PUTRA <irawanputra@gmail.com>,inadatlist@yahoogroups.com , Monday, 23 April 2012, 18:48

Tobelo|ASTEKI-Kotahujan.com-Ragam makanan se-nusantara tampak tersaji dimeja-meja yang dideretkan. Rupa dan bentuk hingga cara penyajiannya sangat variatif dan menarik. Sungguh pemandangan yang membanggakan dan mengharukan. Membanggakan karena ternyata di nusantara memiliki ragam pangan yang banyak tak melulu dari beras, mengharukan karena posisi keberadaan pangan itu terancam jika masyarakat adat dipinggirkan. Ragam pangan tersebut tersaji dalam aganda Kuliner Nusantara, salah satu acara dalam rangkaian KMAN IV di Tobelo, Minggu (22/09/2012).

Dari 45 jenis masakan yang diusajikan oleh 20 utusan wilayah peserta kongres, menunjukkan bahwa masyarakat adat memiliki kedaulatan pangan. Ditemukan variasi makanan pokok dari berbagai jenis beras, seperti beras hitam, beras merah ,baik dari ladang tadah hujan maupun sawah. Sampai dengan sagu, jagung, ubi, singkong dan lainnya. Jenis masakan tradisional yang disajikan ini, diolah dari bahan-bahan yang dihasilkan dan dibawa langsung dari kampung masing-masing.

“Konsep kuliner nusantara ini untuk menunjukkan inilah masyarakat adat memiliki kedaulatan pangan. Jadi ketika terjadi krisis pangan, krisis global atas pangan masyaraat adat tidak merasakan itu karena mereka memiliki pangan khas untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari itu,” jelas Simon Pabaras, panitia pelaksana Kuliner Nusantara.

Melalui Kuliner Nusantara, masyarakat adat ingin meneguhkan pesan bahwa diversifikasi pangan menjadi bagian penting untuk menjamin kedaulatan pangan masyarakat adat. Misalnya di Papua mereka memiliki sagu yang bisa menopang pangan ketika terjadi krisis atau di Tobelo sendiri, mereka punya ubi, pisang dan segala macam untuk bisa menopang pangan ketika terjadi krisis

Selama ini kita tergantung ke beras padahal dengan ubi dan aneka makanan jenis lainnya bisa diolah dengan kandungan gizi yang baik. Sagu bisa diangkat menjadi makanan pokok, jagung bisa diangkat menjadi makanan pokok, sehingga ancaman kekurangan pangan tidak bakalan terjadi di nusantara ini.

“Jadi kalau sudah diangkat kembali makanan ini, biarlah beras menjadi komoditas perekonomian, komoditas perdagangan. Biar makanan ini yang menjadikan kita sehat dan tidak kekurangan makanan, “ ungkap Isjaya Kaladen, Dewan AMAN Sulawesi yang juga masyarakat adat Tana Luwu.

Jenis makanan mulai dari pepeda, colo-colo, singkong bakar boboko, mantuwu, mopakaha. Hingga Ayam betutu, pisang burosksua esa, bubur pedas, tempoyak dan lainnya. Menjadi sombol keragaman kekayaan masyarakat adat. Untuk itu perlu dukungan semua pihak agar masyarakat adat tetap dapat menjaga kedaulatan atas , wilayah dan sumber daya alamnya sehingga kedaulatan atas pangan dapat terus terjaga diseluruh nusantara.

Untuk melihat video klik disini: http://kotahujan.com/2012/04/ragam-pangan-masyarakat-adat-jaminan-ketahanan-pangan-nusantara/

Ujian Nasional : Illegal Testing

Ujian Nasional : Illegal Testing

 

Satria Dharma <satriadharma2002@yahoo.com>,in: dikbud@yahoogroups.com , Tuesday, 24 April 2012, 8:13

Dua anak saya ikut UNAS tahun ini. Si Sulung ikut UNAS SMA minggu lalu dan setelahnya langsung kabur ke Bandung utk cari sekolah (katanya). Mungkin tekanan UNAS ini membuatnya harus melepaskan diri dengan segera refreshing ke Bandung bersama teman-temannya.
Sejak Senin kemarin si Tengah akan ikut UNAS SMP. Tentu saja ia sudah mempersiapkan diri sebaik mungkin. Emaknya bahkan sudah kondisi gelar perang dan siap tempur jauh-jauh bulan sebelumnya. Justru si Emak yg paling heboh. Dan ia tak henti-hentinya merongrong anak-anaknya utk mempersiapkan diri utk UNAS tersebut dengan cara yg membuat stress semua orang. Saya kadang heran melihat seorang ibu bisa lebih stress ketimbang anaknya yg ikut ujian. Anak sulung saya bahkan protes keras ditekan terus menerus dengan mengatakan bahwa ia bukan anak kecil lagi dan sudah tahu apa yg harus diperbuatnya. ‘Mama cukup berdoa sajalah,’ katanya. “Aku yg ujian kok Mama yg stress…!” tambahnya.

Saya melihat itu semua dengan perasaan nano-nano, ya geli, ya sedih, ya kasihan, ya senang. Saya senang juga melihat anak sulung saya ‘terpaksa’ belajar utk UNAS karena selama ini ia nampaknya memang tidak tertarik samasekali dengan pelajaran sekolahnya. Saya seolah melihat diri saya pada dirinya. Saya dulu juga menganggap pelajaran sekolah itu sebagai ‘a compulsory bullshit’ karena ‘completely meaningless and boring’. Sejak SMP saya sudah berani kabur dari kelas dan di SMA semakin PD. Jadi saya bisa mengerti jika si Sulung merasa tidak ada gunanya rajin bersekolah. Tapi tentu saja saya tidak menolerirnya. Namanya juga orang tua. :-D

Si Tengah yg SMP ini lumayan membanggakan hati ortunya di bidang akademik. Ia juga lebih perhatian pada pelajarannya dan tahu apa yg harus dilakukannya utk persiapan UNAS-nya. Ia bahkan masuk kategori kelompok ‘ekspres’ di kelasnya meski ia tidak suka karena kelompok ‘ekonomi gaya baru’ lebih sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Pada ujian Pra-Unas kapan hari bahkan nilai bhs Inggrisnya tertinggi di kelompoknya. Sebuah kejutan menyenangkan darinya tentunya.
Saya pribadi tidak pernah kuatir soal akademik pada si Tengah. Ia pembelajar independen dan tahu kapan harus ‘jogging’, kapan ‘jalan santai’, dan kapan ‘speed-up’. Saya justru kuatir pada banyak teman sekolahnya.
Sekolah anak saya adalah sekolah swasta dengan kualitas ‘A’ dan termasuk ‘one of the best school’ di Kaltim. Yg masuk ke sekolah ini juga sudah melalui seleksi dan guru-gurunya rata-rata sarjana dari berbagai perti terkemuka dengan pelatihan yg memadai. Satu kelas hanya diisi dengan 20 siswa dengan snack dan makan siang di sekolah. Tapi ternyata pada ujian Pra-Unas yg diadakan oleh Disdik Kota Balikpapan banyak siswa yg dianggap ‘TL’ alias ‘Tidak Lulus’…!
Ini tentu mengagetkan saya (meski sudah tahu juga sebenarnya). Jika siswa yg bersekolah di sekolah terbaik, dengan fasilitas lengkap, guru kualifait, ortu dari kalangan menengah berpendidikan dan ternyata banyak yg tidak lulus dalam ujian, lantas bagaimana dengan anak-anak yg tidak beruntung? Saya yakin bahwa sekolah-sekolah lain yg siswanya bermasalah, miskin fasilitas, guru asal-asalan, tentu akan lebih sulit untuk lulus UNAS (dengan jujur).
Saya langsung teringat kembali percakapan dengan Dhitta Puti Sarasvati yg begitu menggebu-gebu menggugat UNAS yg tidak adil bagi siswa yg tidak beruntung yg terserak mulai dari Sabang sampai Merauke. Menurutnya UNAS ini adalah kebijakan pendidikan yg samasekali tidak mempertimbangkan keadilan bagi siswa. Ibaratnya siswa dipaksa utk berlomba utk mencapai garis akhir yg sama tapi garis awalnya berbeda-beda. Ada yg tinggal selangkah tapi ada yg datang dari tempat yg sangat jauh garis awalnya. Bagaimana mungkin siswa di Papua yg bacanya saja masih ‘gratul-gratul’ diwajibkan utk lulus ujian sama dg siswa yg ‘fully equipped’ seperti siswa di sekolah anak saya? Mewajibkan mereka utk bisa lulus dengan standar yg sama adalah bentuk ketidakadilan dan juga kesewenang-wenangan. Ketidaklulusan membawa dampak dan implikasi yg terlalu besar bagi siswa, guru, sekolah, dan daerah. Itulah sebabnya terjadi kecurangan UNAS di mana-mana karena mereka merasa UNAS terlalu besar resikonya (very high stakes testing). UNAS tidak lagi menjadi alat evaluasi tapi sudah menjadi pisau guillotine yg mengancam leher banyak pihak karena menjadi penentu kelulusan.

Selain sesat UNAS ini sebenarnya melanggar hukum alias illegal. Kalau ada istilah illegal logging maka ujian ini adalah ILLEGAL TESTING. Mengapa…?! Karena masyarakat pernah mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung untuk meminta Pemerintah menghentikan UN yang tidak adil dan sewenang-wenang ini lewat gugatan Kristiono. Gugatan yang dilayangkan pada tahun 2009 tersebut meminta pemerintah meninjau ulang sistem ujian nasional dan gugatan ini dimenangkan oleh masyarakat. Mahkamah Agung MELARANG Ujian Nasional yang digelar Departemen Pendidikan Nasional. Alasannya, para tergugat, yakni presiden, wakil presiden, menteri pendidikan nasional, dan Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan telah lalai memenuhi kebutuhan hak manusia di bidang pendidikan dan mengabaikan peningkatan kualitas guru. Karena tidak terima dengan kekalahan tersebut pemerintah kemudian mengajukan kasasi. Kasasi yang diajukan oleh Pemerintah melalui Kemdiknas tersebut ternyata ditolak oleh MA, yang artinya Kemdiknas harus tetap menghentikan Ujian Nasional tersebut. Anehnya, pemerintah masih saja ngotot menyelenggarakan UNAS sampai hari ini.

Jadi pemerintah yg semestinya menegakkan hukum justru yg melakukan pelanggaran hukum dengan tetap melaksanakan UN. Dan ini sungguh menyedihkan. Pemerintah harus terus digugat dan diingatkan utk mematuhi hukum.

Kami memang sudah sepakat utk terus menggugat pemerintah utk menghentikan UNAS yg sesat logika ini. CBE bahkan mengumpulkan beberapa pakar dan pegiat pendidikan utk menulis buku bersama dengan judul “Buku Hitam UN” yg isinya menggugat habis Ujian Nasional yg melanggar hukum ini. Buku ini diterbitkan oleh Penerbit Resist dan siap beredar di toko buku-toko buku.
Kemarin buku ini saya serahkan langsung ke tangan Mendiknas di acara Diskusi Praksis Pendidikan di Santika Premiere, Jakarta, dengan harapan akan dibaca oleh beliau. Setelah melihat judulnya beliau langsung berkomentar, “Wah…! Berarti harus ada ‘Buku Putih UN’ nih!”. Tentu saja ini sekedar bergurau tapi saya sangat berharap bahwa Mendiknas mau menanggapi buku itu dengan argumen akademik yg sama dan tidak sekedar berceletuk.
Melalui posting ini saya hendak mengajak masyarakat utk menolak UNAS pada tahun depan dan meminta Kemdikbud utk patuh pada hukum. Jika Kemdikbud masih saja tidak patuh pada hukum dan tetap saja melakukan Illegal Testing maka mungkin kita perlu meningkatkan perlawanan kita agar mereka mau patuh pada hukum.

Bandara Cengkareng, 24 April 2012

Salam
Satria Dharma
http://satriadharma.com/

Tentang Republik Maluku Selatan [RMS]


Tentang Republik Maluku Selatan [RMS]

 

Kolom IBRAHIM ISA
Senin, 23 April 2012
—————————-

*Tentang Republik Maluku Selatan [RMS]*

isa <i.bramijn@chello.nl>,in: MEDIACARE-MEDIACARE-MEDIACARE <mediacare@yahoogroups.com> , Monday, 23 April 2012, 23:14

Hari ini Senin, 23 April 2012, kubaca sebuah tulisan oleh *LAMBERTUS
HUREK,* berjudul *”Tentang Republik Maluku Selatan (RMS)*. Berita ini
bisa ditemukan di Facebook. Yang memiliki akses ke Facebook pasti dapat
membacanya. Pada tanggal 25 April lusa, adalah hari diproklamasikannya
Republik Maluku Selatan (RMS). Itulah sebabnya Hatib Abdul Kadir
menyiarkan bahan yng memberikan analisa dan kesimpulan megenai terbentuk
dan berakhirnya RMS.

Tulisan tsb singkat padat, namun cukup informatif. Menjelaskan latar
belakang situasi ketika berdirinya Republik Indonesia Serikat (RIS) dan
tindakan-tindakan politik dan militer (KNIL dan Kepolisian) yang diambil
oleh Mr Ch Soumokil dan Ir Manusama menuju terbentuknya Republik Maluku
Selatan (RMS).

Mengenai Mr Ch Soumokil, dijelaskan bahwa Mr. Soumokil ahli hukum yang
berkedudukan sebagai hakim pada masa Hindia Belanda memiliki aspirasi
yang sangat bertentangan dengan aspirasi bangsa Indonesia umumnya. Dia
selalu bertolak belakang dengan tokoh-tokoh Maluku dalam perjuangan
pergerakan kemerdekaan Indonesia. Dia tidak ingin mengambil bagian dalam
kegiatan organisasi daerah Maluku seperti Sarekat Ambon atau Angkatan
Pemuda Indonesia [API] Maluku.

* * *

Kemudian usaha Pemerintah Indonesia pada 27 April 1950 mencari
penjelesaian damai dengan mengirimkan ke Maluku tokoh-tokoh politik
Maluku, yang terdiri dari Dr. Leimena, Ir. Putuhena, Polhaupessy, dan
Dr. Rehatta. Untuk menghadapi gerakan RMS, pemerintah RIS mengupayakan
penegakan kedaulatan di Maluku Selatan dengan cara pendekatan damai,
tindakan blokade, dan operasi militer.

Upaya *damai tidak berhasil dilaksanakan karena Soumokil menghindari
ajakan berunding dari Dr. Leimena, Ir. Putuhena, Polhaupessy, dan Dr.
Rehatta.*

** * **

Berikut ini lengkapnya tulisan Lambertus Hurek, yang disiarkan oleh
Hatib Abdul Kadir di FB:

Dalam rangka 25 April, Moluccan Studies menyajikan sebuah kajian sejarah
politik tentang RMS yang cukup bagu, silahkan simak:
http://hurek.blogspot.com/2007/07/tentang-republik-maluku-selatan-rms.html

* * *

11 July 2007

Tentang Republik Maluku Selatan [RMS]

Oleh: *LAMBERTUS HUREK*

*Berita kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik dan terbentuknya Republik
Indonesia ternyata sangat lambat diterima rakyat di daerah Maluku.
Keterlambatan tersebut merupakan peluang bagi Belanda untuk menyebarkan
isu-isu untuk mendiskreditkan Indonesia yang baru saja menyatakan
kemerdekaannya, 17 Agustus 1945.*

KNIL [Koninklijk Nederlands Indisch Leger] adalah tentara Hindia Belanda
yang didominasi oleh orang Maluku. Dari 9.000 anggota KNIL yang tersebar
di seluruh Indonesia [Hindia Belanda], 4.000 di antaranya orang Maluku.
Karena itu, loyalitas anggota KNIL kepada Belanda masih eksis walaupun
Indonesia telah merdeka pada 17 Agustus 1945. Kekuatan KNIL inilah yang
memicu terjadinya konflik dengan para tokoh Ambon yang prokemerdekaan.

Tanggal 27 Desember 1949, penyerahan kedaulatan Republik Indonesia
ditandatangani di Den Haag yang mengakhiri Konferensi Meja Bundar yang
berlangsung pada 23 Agustus hingga 2 November 1949. Isi dari akte
penyerahan adalah pembentukan Republik Indonesia Serikat [RIS]. Seiring
dengan pembentukan RIS, dibentuk pula Angkatan Perang RIS [APRIS]
sebagai alat kelengkapan negara di bidang keamanan.

Dewan Maluku Selatan sebagai alat pemerintahan di daerah belum memiliki
lembaga keamanan yang memadai untuk mengimbangi pergolakan bekas tentara
KNIL yang bertindak sewenang-wenang terhadap para pejuang kemerdekaan.
Setelah pengakuan kedaulatan, Kota Ambon dibanjiri anggota KNIL,
terutama pasukan khusus, yaitu satu kompi baret hijau bekas anggota
Westerling yang didatangkan dari Bandung.

Pada 22 Januari 1950 pasukan KNIL melakukan penyerbuan di dalam Kota
Ambon, menganiaya rakyat yang tidak berdosa. Selain rakyat, para anggota
Dewan Maluku Selatan mengalami tindakan kekerasan dan kebrutalan KNIL.
Berita tentang pembubaran Negara Indonesia Timur [NIT], menimbulkan
kepanikan luar biasa bagi Mr. Ch. Soumokil, tokoh asal Maluku yang
menjabat Jaksa Agung dan Menteri Kehakiman Negara Indonesia Timur.

Mr. Soumokil ahli hukum yang berkedudukan sebagai hakim pada masa Hindia
Belanda memiliki aspirasi yang sangat bertentangan dengan aspirasi
bangsa Indonesia umumnya. Dia selalu bertolak belakang dengan
tokoh-tokoh Maluku dalam perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia.
Dia tidak ingin mengambil bagian dalam kegiatan organisasi daerah Maluku
seperti Sarekat Ambon atau Angkatan Pemuda Indonesia [API] Maluku.

Dua hari setelah kedatangan Mr. Soumokil di Ambon, pada 18 April 1950,
bekas pimpinan moderat Gerakan Demokrasi Ir. Manusama mengadakan rapat
raksasa sebagai pameran kekuatan menentang pembubaran NIT. Tokoh yang
berhaluan federal ini satu ide dengan Soumokil. Dalam keadaan yang
sangat mendesak, pada 23 April 1950, Mr. Soumokil dan Ir. Manusama
mengadakan rapat sangat rahasia di Desa Tulehu. Rapat yang dihadiri
hampir sebagian besar anggota KNIL, kepolisian [bawahan Soumokil], dan
para pemuka rakyat, itu membahas tentang pembubaran NIT.

Untuk menghadapi masa kritis dari NIT yang berada di ambang kehancuran,
Soumokil menganjurkan agar KNIL segera membunuh setiap anggota Dewan
Maluku Selatan. Kemudian daerah ini dinyatakan sebagai daerah merdeka.
Untunglah, sebagian tokoh peserta rapat masih sadar dan menolak usul
yang kejam itu.

Namun, rapat pada 23 April 1950 tersebut berhasil membentuk Republik
Maluku Selatan [RMS]. Untuk melaksanakan ‘proklamasi’, rapat memutuskan
menghubungi Badan Pemerintah Harian Daerah Maluku Selatan sebagai
pelaksana pemerintahan di daerah, dan mendesak mereka untuk melaksanakan
proklamasi kemerdekaan RMS.

Pada sore hari pukul 18.00 tanggal yang sama, rapat dilanjutkan di Kota
Ambon yang dihadiri oleh Kepala Daerah/Ketua Dewan Maluku Selatan
Manuhuttu dan Wakil Ketua Wairissal. Kedua pejabat ini didesak oleh
Soumokil dan kawan-kawan untuk menyelesaikan kemerdekaan RMS, namun
ditolak dengan alasan tindakan ini sangat luas konsekuensinya.

Lemahnya aparat keamanan yang mendukung tugas Dewan Maluku Selatan
sebagai aparat pemerintahan daerah memberi peluang bagi Soumokil cs yang
mendapat dukungan dari pasukan KNIL dengan kekuatan yang cukup tinggi
memaksakan kehendaknya.

*Proklamasi kemerdekaan RMS diumumkan pada 24 April 1950 pukul 08.30 di
Kota Ambon. Tanggal 25 April dikeluarkan tertulis tentang lahirnya RMS. *

Untuk menghadapi gerakan RMS, pemerintah RIS mengupayakan penegakan
kedaulatan di Maluku Selatan dengan cara pendekatan damai, tindakan
blokade, dan operasi militer. Upaya damai tidak berhasil dilaksanakan
karena Soumokil menghindari ajakan berunding dari Dr. Leimena, Ir.
Putuhena, Polhaupessy, dan Dr. Rehatta yang diutus Pemerintah Indonesia
pada 27 April 1950 ke Maluku.

Setelah upaya perdamaian ditolak RMS, pada 14 Juli 1950 pasukan APRIS
mulai mendarat di Pulau Buru. Dua ribu anggota KNIL ditambah polisi yang
masih terpengaruh dengan propaganda Soumokil dengan segala kebimbangan
menghadapi pasukan APRIS. Melalui seruan, penerangan, serta penumpasan,
para pengikut RMS secara bertahap dapat dilumpuhkan.

Pulau Buru dibebaskan pada 22 Juli 1950 melalui operasi penumpasan oleh
APRIS. Dari Pulau Buru, pasukan APRIS menuju ke Kota Piru di Pulau Seram
dan melalui pertempuran dengan pasukan KNIL dan polisi pengikut RMS,
pada 27 Juli 1950 Kota Piru dinyatakan bebas dari cengkeraman RMS.

Dari Kota Piru, berkat kegigihan pasukan APRIS, Kota Amahai dapat
direbut dari tangan RMS pada 28 Juli 1950. Anggota RMS melarikan diri ke
pedalaman Pulau Seram dan ke arah timur Kota Tehoru. Pulau Seram yang
sangat luas dan hutan lebat merupakan tempat persembunyian orang-orang
RMS dari serbuan pasukan APRIS.

Bulan September 1950, operasi pembebasan RMS berhasil mengambil alih
wilayah Maluku Tenggara, Seram Utara [Kota Wahai] dan Seram Timur [Kota
Geser] dari pendudukan RMS. Setelah itu pasukan APRIS melakukan
penumpasan di Kota Ambon. Setelah Kota Ambon, pasukan APRIS dan Mobrig
[Mobile Brigade] tetap silih berganti bertugas mengemban Gerakan Operasi
Militer [GOM] sebagai penanggung jawab keamanan Negara RIS.

Atas kegigihan para pengembangan GOM, maka pada 1962 Mr. Soumokil dapat
ditangkap. Kemudian, gembong RMS ini diajukan ke pengadilan dan divonis
hukuman mati karena kegiatan makarnya menimbulkan penderitaan dan
kematian bagi banyak orang.

Diskusi Tentang Perkembangan Kiri di Prancis (PKP) – DP dan sosialisme

Perkembangan Kiri di Prancis (PKP) – DP dan sosialisme

 

Tatiana Lukman jetaimemucho1@yahoo.com,in: “GELORA45@yahoogroups.com” <GELORA45@yahoogroups.com> , Tuesday, 24 April 2012, 14:50

 

Sekarang masalah Negara. Saya sendiri menganggap sangat amat penting mengerti benar-benar apa itu Negara dan fungsinya, mengingat pengalaman pahit masa lalu (teori dua asspek). Menurut pengertian saya, Negara tidak saja dibutuhkan oleh klas penghisap. Setelah rakyat merebut kekuasaan politik dan berkuasa, sangat tidak benar sekali mengatakan bahwa Negara tidak diperlukan lagi sebagai alat penindas, Negara akan berubah sifatnya menjadi entah apa, dan perlahan-lahan akan melenyap. Pernyataan singkat begitu sungguh menyesatkan orang. Namun, saya tidak heran kalau orang yang tidak mengakui prinsip DP (dan sering kali mempunyai pengertian tentang DP yang sama sekali tidak sesuai dengan pengertian DP yang diberikan oleh para guru-guru yang mengajar konsep itu) akan mempunyai pengertian tentang Negara dan Revolusi yang juga jauh terpisah atau menyeleweng dari pengertian yang diberikan oleh guru-guru tersebut. Oh, sudah tentu itu pun hak mereka yang mau “kreatif” dan tidak mau mengunyah-ngunyah “dalil-dalil dan rumusan usang” Marx atau Lenin atau Mao……

 

Bagi mereka yang masih mau belajar Marxisme-Leninisme, saya kutipkan apa yang dikatakan Lenin: ”Negara, yaitu proletariat yang terorganisasi sebagai klas yang berkuasa”—teori Marx ini secara tak terpisahkan berhubungan dengan seluruh ajarannya tentang peranan revolusioner proletariat dalam sejarah. Puncak peranan ini adalah diktatur proletariat, kekuasaan politik proletariat.  Tetapi jika proletariat memerlukan negara sebagai organisasi khusus kekerasan untuk melawan borjuasi, dari sini dengan sendirinya timbul kesimpulan: masuk akalkah membentuk organisasi semacam itu tanpa lebih dulu menghapuskan, tanpa menghancurkan mesin negara yang diciptakan oleh burjuasi untuk dirinya sendiri?………….Perkembangan maju, yaitu ke komunisme, berlangsung melalui diktatur proletariat, dan tidak bisa lain, sebab perlawanan kaum penghisap tidak bisa dipatahkan oleh orang lain atau dengan cara lain. Dan diktatur proletariat, yaitu organisasi pelopor dari kaum tertindas sebagai klas yang berkuasa untuk menindas kaum penindas, tidak dapat memberikan hanya perluasan demokrasi semata-mata. Bersamaan dengan perluasan demokratisme secara besar-besaran, yang untuk pertama kalinya menjadi demokratisme untuk kaum  miskin, demokrastisme untuk rakyat, dan bukannya demokratisme untuk kaum kaya, diktatur proletariat mengadakan serangkaian pembatasan terhadap kebebasan kaum penindas, kaum penghisap, kaum kapitalis. Kita harus menindas mereka untuk membebaskan umat manusia dari perbudakan upah, perlawanan mereka harus dipatahkan dengan kekerasan—jelas bahwa di mana ada penindasan, ada kekerasan, tidak ada kebebasan, tidak ada demokrasi.

 

Ho, ho..hoo, kejam betul si Lenin ini ya?! Gimana lalu dengan HAM nya kaum kapitalis, kaum penghisap dan kaum penindas??? Mereka yang mengajukan pertanyaan ini, silahkan menanyakannya kepada para korban pembantaian,  penyiksaan, persekusi, pemenjaraan dalam tragedi nasional 1965. Apakah HAM mereka dulu diperhatikan dan dihormati oleh algojo-algojonya rejim fasis Suharto? Mintalah kepada para korban itu untuk mengerti dan menerima semua kekejaman yang mereka derita!

 

Mari kita pindah ke pengalaman Tiongkok di bawah Mao untuk melihat apakah setelah rakyat merebut kekuasaan tahun 1949, rakyat tidak memerlukan Negara/kediktaturan. Tahun 1949, Mao menulis artikel  “Tentang Diktatur Demokrasi Rakyat” di mana ia mengatakan sebagai berikut:” Diktatur demokrasi rakyat menggunakan dua cara. Terhadap musuh menggunakan cara diktatur, artinya untuk suatu jangka waktu yang seperlunya, melarang mereka mengambil bagian dalam aktivitet politik, memaksa mereka mentaati undang-undang Pemerintah Rakyat, memaksa mereka melakukan kerja-badan dan mengubah diri menjadi manusia baru melalui kerja-badan. Sebaliknya, terhadap rakyat ia tidak menggunakan cara paksaan, melainkan menggunakan cara demokratis, artinya, harus memperbolehkan rakyat mengambil bagian dalam aktivitet politik, dan tidak memaksa mereka supaya melakukan ini atau itu, melainkan menggunakan cara demokratis untuk mendidik atau meyakinkan mereka. Pendidikan demikian ini adalah pendidikan-diri di kalangan rakyat, dan cara pokok pendidikan-diri yalah kritik dan otokritik.

 

Restorasi kapitalisme di Soviet Unie dan  dibelokkannya pembangunan sosialisme menjadi pembangunan kapitalisme di Tiongkok memberi pelajaran yang sangat berharga dan membuktikan kebenaran apa yang dikatakan Mao:”Perjuangan klas antara proletariat dengan burjuasi, perjuangan klas di antara berbagai kekuatan politik dan perjuangan klas di lapangan ideologi antara proletariat dengan burjuasi, masih akan berlangsung untuk waktu yang lama dan berliku-liku, kadang-kadang bahkan akan sengit sekali. Proletariat berusaha mengubah dunia menurut pandangan dunianya, begitu juga burjuasi berusaha mengubah dunia menurut pandangan dunianya. Dalam hal ini soal mana yang menang mana yang kalah antara sosialisme dengan kapitalisme masih belum benar-benar dipecahkan.”

 

Tapi bagi mereka yang memang sudah mencampakkan “dalil-dalil dan rumusan” yang dianggap sudah usang itu, ya tidak ada artinya apa yang dikatakan Lenin, atau Mao atau Marx. Hanya bagi mereka yang masih mengunyah-ngunyah teori-teori dan pengalaman pembangunan sosialisme baik di Soviet Unie dan Tiongkok, apa yang dikatakan para guru itu masih sangat berharga dan menjadi bimbingan gerakannya. Maka itu, saya pun berpendapat, justru apa yang terjadi di Soviet Uni dan Tiongkok sekarang telah membuktikan bahwa dalam periode pembangunan sosialisme masih ada kontradiksi klas dan perjuangan klas dan oleh karena itu Negara dan DP juga diperlukan. Klas proletar bisa dikalahkan, partai komunis yang tadinya merupakan detasemen termaju dari klas buruh menjadi sarang penyamun kaum kapitalis birokrat dan komprador, Negara sosialis dan DP  yang tadinya melindungi dan memberi demokrasi seluas-luasnya kepada kaum pekerja menjadi Negara dan kediktaturan kapitalis birokrat yang melindungi para kapitalis penghisap dan penindas rakyat pekerja.

 

Mao dikritik oleh para pendukung “sosialisme dengan ciri Tkk” karena dianggap keburu nafsu menjalankan perubahan-perubahan sosialis dan bertindak kejam terhadap kaum kapitalis dan lawan-lawannya melalui berbagai gerakan dan kampanye massa. Yang terakhir adalah RBKP yang terus mendapat cercaan.

 

Dari artikel yang ditulis Yvone Su yang menonjolkan sosok salah satu tokoh kanan, Mao Yushi, kita bisa melihat bagaimana orang yang pernah diganyang  massa rakyat sejak tahun 1958, betul-betul orang yang anti sosialisme dan pro kapitalisme. Salahkah dulu massa rakyat dalam membuat dia sebagai sasaran gerakan dan kampanye politiknya? Ya, tidak heranlah kalau sekarang dia mendapat Milton Friedman Prize dari Cato Institute di Washington, karena jasanya dalam Advancing Liberty!!! Oh..oh oh…Liberty atau Freedom atau Democracy: nilai-nilai yang begitu mulia dan agung bagi kaum imperialis sehingga merasa bertanggung jawab untuk mempromosikannya di Irak, Afganistan, Libia dan di manapun di dunia ini, melalui moncong senapan mesin, tank dan bom-bomnya. Tak perduli berapapun korban manusianya, toh itu hanya colateral damage! Sama dengan sikap para pendukung “sosialisme dengan ciri TKK” yang tak bergeming empathinya terhadap buruh migran Tkk yang bunuh diri, yang hidup berdesak-desak dalam asrama  di perkampungan buruh. Sabar, sabar, itu konsekwensi logis/colateral damage dari pembangunan ekonomi dua digit yang pesat yang telah membuat orang terbengong-bengong dan merubah Tkk menjadi kekuatan ekonomi terbesar kedua. Yang sakit sekarang dan tidak bisa bayar pengobatan, jangan mati dulu, tunggu 30 tahun lagi, nanti akan kebagian kesejahteraan dan pengobatan gratis!

 

Sekarang tentang Negara yang “melenyap”. Sebagai orang yang masih mau mengunyah-ngunyah dan  terpaku pada istilah/rumusan DP (saya sungguh tidak memandang enteng terhadap istilah atau rumusan DP, karena saya melihat apa isi yang ada di belakang “istilah atau rumusan” itu), saya berhati-hati dalam menginterpretasi Negara yang ‘melenyap” dan berusaha tidak mengacaukannya. Lenin bicara soal Negara yang “melenyap” ketika membahas ajaran Engels yang divulgerkan, diputar balik oleh kaum oportunis. Siapa yang mau mendalami masalah ini, baca sendiri dalam Negara dan Revolusi. Engels bicara soal “negara melenyap” dalam rangka melawan kaum oportunis dan kaum anarkis. Harus baca dengan baik-baik tulisan Lenin itu supaya tidak menginterpretasikannya sebagai negasi  atau penolakan terhadap perlunya Negara dan DP setelah klas buruh merebut kekuasaan politik.

 

Adanya Negara adalah manifestasi dari tidak terdamaikannya kontradiksi klas. Di negeri-negeri Eropa Barat, kenyamanan hidup dan demokrasi borjuis untuk sementara bisa meredam kontradiksi klas dan ini yang membuat kaum sosdem, revisionis dan reformis untuk terus menyanyikan lagu kolaborasi klas. Tapi bagi rakyatnya sendiri yang sudah sadar dan berani berontak, mereka sudah merasakan betapa keras dan kejamnya  undang-undang  anti terorisme dan pentungan aparat negara.

 

Karena adanya Negara tidak dapat dipisahkan dari adanya kontradiksi klas, ya sudah tentu sangat logis manakala klas-klas sudah tidak ada, keberadaan Negara juga tidak ada alasannya lagi. Jadi negara baru bisa lenyap kalau klas sudah lenyap. Selama klas dan perjuangan klas ada, selama itu juga akan terus ada Negara.

 

Betul sekali bahwa kontradiksi pokok dalam kapitalisme adalah antara labor dan hubungan produksi. Penyelesaian kontradiksi itu tidak sama di mata kaum sosdem dan di mata mereka yang mau mengunyah-ngunyah rumusan/dalil M-L. Kaum sosdem hanya ingin membuat imbangan pendapatan yang masuk ke tenaga kerja lebih banyak untuk bisa hidup layak, dan bagian yang masuk kantong kapital dikurangi sedikit. Namun penghisapan jalan terus…… Ya soalnya banyak orang di negeri-negeri eropa barat tidak “merasakan” adanya penghisapan itu..apa lagi orang-orang yang datang dari negeri Dunia Ketiga. Lha wong nggak pernah kerjapun, bisa dapat uitkering dan uang libur dan vakansi ke Indonesia…begitu kata sementara oom-oom dan tante-tante..

 

Saya sambut semangat orang-orang kiri JLM yang mau melawan oligarki finans. Pertanyaannya sekarang apa kongkritnya strategi dan taktik yang akan digunakan untuk melawan oligarki finans yang dibelakangnya ada Negara dengan segala aparat dan birokrasinya yang melindunginya. Maukah dia membongkar dan menghancurkan sistim kapitalis yang melahirkan semua ketidak adilan dan krisis yang selalu membuat rakyat harus membayar biaya krisis melalui pendapatan yang turun, pengangguran, pensiun yang turun, masalah ekologi yang tambah serius dan juga  menghentikan praktek imperialisnya terhadap negeri lain.

 

TL

 

 

 

 


From: Tatiana Lukman <jetaimemucho1@yahoo.com>
To: “GELORA45@yahoogroups.com” <GELORA45@yahoogroups.com>
Cc: Temu <temu_eropa@yahoogroups.com>; sastra <sastra-pembebasan@yahoogroups.com>
Sent: Monday, April 23, 2012 2:14 PM
Subject: Re: [GELORA45] [temu_eropa] Re: Perkembangan Kiri di Prancis (PKP) – DP dan sosialisme

 

 

Menganggap bahwa ditinggalkannya salah satu prinsip pokok Marxisme-Leninisme yaitu DP oleh sebuah organisasi politik  karena sebuah peristiwa tertentu atau karena berubah sikapnya terhadap Stalin atau terhadap PKUS adalah sebuah pandangan yang sangat menyederhanakan masalahnya dan sekaligus memisahkan DP dari prinsip-prinsip pokok Marxisme-Leninisme lainnya. DP bukanlah sebuah prinsip yang berdiri sendiri dan tergantung kepada  kelakuan seorang pemimpin komunis negeri tertentu yang dianggap salah atau jahat (seperti Stalin, misalnya) atau kelakuan/sikap sebuah organisasi politik negeri tertentu yang dianggap salah atau jahat (PKUS, misalnya). Adanya prinisp DP juga bukan kehendak pribadi seorang pemimpin komunis seperti Lenin atau Mao atau kehendak sebuah partai  komunis negeri tertentu.

 

Prinsip DP berhubungan erat dengan prinsip kontradiksi klas dan perjuangan klas yang keberadaannya juga tidak tergantung kepada kemauan atau pengakuan seseorang, dan berkaitan juga dengan Negara dan Revolusi. Sikap seseorang atau sebuah organisasi politik terhadap prinsip DP tak akan bisa dilepaskan dari sikapnya atau pandangannya terhadap kontradiks klas, perjuangan klas, Negara dan Revolusi. Sebuah Organisasi politik yang mengakui prinsip DP adalah juga organisasi yang mendasarkan perjuangannya kepada perjuangan klas, bukan kepada kolaborasi klas, karena ia sadar dan mengakui akan adanya kontradiksi klas dan perjuangan klas secara objektif. Kalau sebuah organisasi politik sudah mengakui perjuangan klas sebagai motor perkembangan sejarah dan ia ingin membangun sebuah masyarakat dengan keadilan sosial bagi semua rakyat pekerja, dengan tak terhindarkan ia akan berupaya untuk menghancurkan sistim ekonomi, politik dan sosial yang melahirkan semua ketidak adilan sosial, ekonomi dan politik itu. Di sinilah mengapa saya anggap sangat penting untuk mencari akar atau biang keladi dari semua ketidak adilan dan kepincangan sosial, ekonomi dan politik yang sebenarnya juga sama dengan akar atau biang keladi dari krisis finans dan ekonomi yang semakin serius yang terus melanda dunia; dan rakyat sedunia juga yang akhirnya harus menanggung akibatnya, padahal rakyat sama sekali tidak bertanggung jawab atas terjadinya krisis ini.

 

Sebuah organisasi politik yang mendasarkan perjuangannya kepada perjuangan klas, tidak otomatis (walaupun biasanya) akan mengakui prinsip DP. Lenin berpendapat hanya mereka yang meluaskan pengakuan atas perjuangan klas sampai pada pengakuan atas DP, barulah bisa dianggap orang Marxis (Ah, Lenin lagi! Sudah kedaluwarsa tuh! Ya nggak apa-apa dianggap bukan orang Marxis oleh Lenin, emangnya gue pikirin!! Ha…ha..Yang jelas DP adalah “Racun”!!). Sudah tentu semua orang berhak untuk tidak mengakui bahwa DP adalah salah satu prinsip dasar Marxisme-Leninisme dan berhak juga untuk mengatakan pendapat Lenin sudah kedaluwarsa. Silahkan!

 

Kemudian, kedua prinsip itu juga tidak dapat dipisahkan dari Negara dan Revolusi. Kalau orang melihat dan mengakui bahwa Negara dengan segala mesin, aparat dan semua lembaga birokrasinya adalah alat untuk melanggengkan, melindungi kekuasaan klas yang berkuasa dan menindas semua percobaan dan usaha untuk menggulingkannya, maka langkah selanjutnya adalah pengakuan akan tidak bisanya dihindari penghancuran Negara dengan semua mesin dan aparat dan lembaga birokrasinya, jika memang  ingin membangun sebuah Negara baru dengan klas baru yang berkuasa. Jadi sebuah organisasi politik atau seseorang yang  benci dan tidak mengakui DP, sangat sulit atau sangat tidak mungkin mengakui atau mendasarkan perjuangannya atas perjuangan klas. Dan konsekwensi selanjutnya adalah penerimaannya terhadap konsep Revolusi (yang “baru”, yang dianggap sesuai dengan jaman sekarang, ya seperti Revolucion Ciudadana a la Ecuador!) yang tidak ingin menghancurkan mesin Negara.

 

Lihat saja kenyataannya! PCF yang revisionis tidak hanya tidak mengakui DP, tapi juga tidak ingin menggulingkan Negara borjuis/imperialis Perancis! Programnya terbatas dengan reform-reform dalam bingkai sistim kapitalis! Ia tidak melakukan pekerjaan propaganda/pendidikan massa untuk membelejeti kapitalisme dan akar penghisapan dan memperlihatkan akan perlunya mengambil kekuasaan politik dengan menghancurkan sistim kapitalisme dan mempersiapkan massa untuk itu (bukan sekarang sudah tentu, tapi perspektifnya ke situ).  Penjelasan atas semua yang akan dikerjakan oleh FdG, sama sekali tidak keluar dari bingkai-bingkai kapitalisme, dan beberapa dari tindakan itu sudah pernah dijalankan di Amerika latin, diantaranya Argentina dan Venezuela. Bukan suatu kebetulan kalau Front de Gauche di mana di dalamnya juga ada PCF, begitu antusias dengan revolucion ciudadana a la Ecuador. Sungguh tidak mengherankan!

 

Kesimpulan: sebuah organisasi politik bisa saja benci kepada Stalin, namun kebenciannya itu sebenarnya tidak ada hubungannya (tidak seharusnya dihubungkan) dengan sikap atau pandangannya terhadap kontradiski klas, perjuangan klas, DP, Negara dan Revolusi. Marx dan Lenin sudah bicara tentang prinsip-prinsip tersebut sebelum Stalin berkuasa, sebelum terjadi peristiwa Kravcenko! Sungguh lucu menyalahkan Stalin dan PKUS untuk sikap PCF yang diambil terhadap DP! Apakah PKI juga harus menyalahkan Stalin atau Mao atas diciptakannya teori dua aspek dan jalan damai yang diambil yang semuanya itu mengingkari prinsip dan pandangan pokok Marxisme Leninisme dalam Negara dan Revolusi?

 

Dalam komentar yang lalu, saya tulis “Tingkat hidup relatif tinggi negeri-negeri Eropa Barat sejak pulihnya mereka dari luka-luka PDII telah memberi nama “harum” kepada kaum sosdem Eropa. “Keharuman” itu bahkan menjadi jauh lebih harum lagi di hidung orang-orang pendatang dari negeri-negeri Dunia Ketiga yang di negerinya sendiri tidak akan dapat menikmati tingkat hidup tinggi itu. Oleh karena itu saya tidak heran mendengar pujaan sementara orang terhadap kaum sosdem Eropa.” Dalam soal demokrasi, juga begitu. Banyak yang melihat demokrasi negeri-negeri Eropa Barat sebagai contoh demokrasi yang sangat baik dan ideal. Kombinasi tingkat hidup relatif tinggi dan demokrasi di Eropa Barat telah membuat mata sementara orang menjadi rabun dan menumpulkan kemampuannya untuk melihat dan menembus selubung yang menutupi semua “keenakan, kenyamanan hidup dan kebebasan berekspresi” Eropa Barat. Demokrasi inilah yang dianggap sebagai salah satu sebab penolakan orang-orang komunis Eropa terhadap DP , karena baginya, DP identik dengan Gulak, persekusi Stalin terhadap orang-orang tidak berdosa, tidak adanya demokrasi dan kebebasan berexpresi, penindasan terhadap rakyatnya sendiri dan lain sebagainya…..

 

Kalau saya ajukan kembali pendapat Lenin yang mengatakan bahwa “bentuk-bentuk negara borjuis sangat bermacam-macam, tetapi hakekatnya sama: semua negara ini, bagaimanapun juga, akhirnya pastilah diktatur borjuis,” orang bisa berkomentar: itu mah jaman waktu Lenin hidup, sekarang kan jaman sudah berubah….gimana bisa dibilang diktatur borjuis, wong saya bisa menulis, ngomong, dan mengexpresikan pendapat, bahkan bikin partai, kalau mau,  tanpa diapa-apakan oleh pihak  yang berwajib…..He…he..ya sudah tentu, kalau apa yang diomongkan, apa yang ditulis, apa yang dibuat tidak membahayakan sistim, ya jelas tidak diapa-apakan!!!!!

 

Perbedaan lingkungan di mana kita hidup dan berkecimpung dan kegiatan yang kita lakukan menentukan juga perbedaan dalam pandangan kita terhadap  hukum  dan “demokrasi” yang berjalan di negeri-negeri Eropa Barat ini. Pengalaman kongkrit dan persekusi  (dengan Big Brother yang selalu mengawasi setiap geraknya) yang diderita orang-orang bule yang berkomitmen dengan perjuangan rakyat di negerinya sendiri memberi gambaran yang sangat lain dan bertolak belakang dengan gambaran manis dan lemah lembut dari “demokrasi” ini. Tanya kepada Jose Maria Sison yang pernah dijebloskan di penjara, tanya kepada kaum komunis Italia yang juga dijebloskan ke penjara, tanya kepada teman-teman yang waktu memperingati 1 Mei pun di Belanda mendapat gebukan polisi berkuda dan dimasukkan mobil polisi, tanya kepada para demostran Spanyol yang digebukin sampai babak belur dan akhirnya dijebloskan juga ke penjara, tanya kepada para demonstran gerakan occupy di Inggris yang juga digebukin dan baca tuntutan pemerintah Cameron kepada para wartawan untuk menyerahkan foto dan video yang dibikin ketika demo supaya polisi bisa menangkap mereka yang dianggap “berbahaya”, tanya kepada para pelarian dan buruh migran sekarang, baca pasal-pasal undang-undang anti terorisme negeri-negeri eropa barat…dan masih panjang lagi…..Ohhhhhh betapa manisnya demokrasi borjuis liberal Eropa!!!!!Ya, karena kulit kita sendiri belum/tidak tersentuh!!!

 

Kalau mau tahu apa sebenarnya prinsip-prinsip dasar Marxisme, ya silahkan cari sendiri dengan membaca literatur yang berhubungan dengan masalahnya. Sudah tentu mereka yang dianggap terus “terpaku” pada istilah/rumusan DP atau sosialisme tidak minta ijin siapapun untuk terus memegang prinsip-prinsip itu, tak perduli reaksi kaum sosdem, atau kaum revisionis atau kaum reformis.

 

Orang yang memang serius ingin turut serta dalam perjuangan untuk membebaskan rakyat pekerja dari penghisapan dan membangun masyarakat dengan keadilan sosial, politik dan ekonomi, tidak bisa secara serampangan dan seenak perutnya sendiri bertindak. Juga tidak bisa membiarkan dirinya dibawa oleh gerakan tanpa mempertanyakan program, strategi, taktik dan arah dari gerakan itu. Juga tidak bisa bersikap  masa bodoh kepada teori-teori revolusioner , atau malah mencibir dan mengejek orang yang membaca dan mempelajarinya. Sangat banyak sekali orang yang mengaku ingin berjuang atau pro dengan perjuangan untuk membebaskan rakyat pekerja dari penghisapan. Tapi kalau sudah bicara soal jalan apa yang akan ditempuh oleh perjuangan itu, pasti buanyaaak sekali jalan yang diajukan oleh masing-masing orang yang menganggap jalannyalah yang tepat. Tidak semua penamaan bisa dianggap remeh temeh. Hanya orang yang picik yang akan terpancang kepada “nama” tanpa mau melihat “isi”. Banyak nama diambil untuk mengelabui mata massa yang dianggap bodoh. Buktinya, sampai sekarang pun masih ada  orang yang terus membela “sosialisme dengan ciri-ciri khas Tiongkok”. Diminta untuk membuktikan sifat sosialisnya, tidak bisa/mampu (ya karena sebenarnya memang sudah tidak ada nilai-nilai sosialisnya). Tapi toh terus bilang bahwa di Tiongkok terus berlaku sosialisme (bahkan, katanya,  fikiran Mao Tse dong pun masih dijunjung!) dan para penguasa PKT terus memperjuangan sosialisme, ( kita diminta menunggu 30 tahun lagi untuk melihat hasil pemerataan kekayaan!!) , bahkan “hantu DP” masih mereka lihat bergentayangan terus di Tiongkok!

 

Tidak ada orang yang menyalahkan digunakannya demokrasi borjuis untuk mencapai tuntutan reform jangka pendek perjuangan rakyat. Sudah saya katakan berulang-ulang bahwa tuntutan reform jangka pendek kaum sosdempun patut dan syah untuk didukung. Yang harus dihindari adalah tuntutan-tuntutan reform jangka pendek itu menggantikan tujuan strategis dan perspektif perjuangan rakyat untuk mencapai masyarakat yang betul-betul berkeadilan sosial dan demokrasi sejati bagi mayoritas rakyat.

 

bersambung

TL

 


From: lotus <lotus_tambora@yahoo.com>
To: GELORA45@yahoogroups.com
Sent: Saturday, April 21, 2012 1:48 AM
Subject: [GELORA45] [temu_eropa] Re: Perkembangan Kiri di Prancis (PKP) – DP dan sosialisme

 

 
Betul, bahwa partai-partai lain juga memobilisasi massa dan meeting-meeting raksasa di lapangan terbuka dilakukan juga oleh PS, tapi hanya sekali di Vincennes, dan bahkan oleh Sarkozy, juga sekali, di Lapangan Concorde di Paris. Dan itu cuma « produk imitasi », kata wartawan. Janganlah kita berhenti melihat dari kulitnya saja. Lawan pun mengakui, terutama meeting di Lapangan Concorde yang diharapkan oleh Sarkozy akan memobilisasi « mayoritas bisu », yaitu mereka yang masih ragu-ragu atau tak niat memilih – ternyata telah berubah menjadi suatu kegagalan, fiasko, UMP sekali pun telah mengeluarkan biaya 150 000€ dan punya organisasi yang kuat, tidak sanggup memenuhi lapangan, dan bahkan setelah itu, satu persatu « tokoh-tokoh » kanan rontok, berbalik menyatakan akan memilih PS. Seperti dikatakan oleh Melenchon, « bagaikan tikus lari meninggalkan kapal yang mau tenggelam », seperti « lalat pindah ke punggung lain keledai », « bau kepulan mangkok makan mereka sudah berubah tempat ».

Suasana di meeting-meeting Front de Gauche berbeda samasekali, di meeting-meeting Front de Gauche massa membludak, suasana sangat dinamis, gembira dan bahkan mengharukan. Itulah makanya « score » Front de Gauche, yang berangkat dari 3 % di dalam rating, terus meningkat mencapai 15 bahkan 17 %. Hal yang tidak pernah terjadi di dalam pemilihan presiden di Prancis. Bukankah ini patut menjadi pemikiran yang serius.

Kalau soal « teori-teori baru », memang, dasar dari Partai Kiri yang dico-ketuai oleh JLM (ada satu slagi ketuanya, yang wanita, Martine Billard) sebagaimana pernah saya tulis, selain sosialisme (sic !) ada tiga lagi : ekologisme, anti-rasialisme, feminisme. Apa itu « teori baru » atau lama, dan mengapa begitu, silahkan analisa sendiri. Memang betul, di dalam program Front de Gauche « Manusia dulu ! » tidak ada rumus DP. Mengapa ? Pertama-tama, mengapa Eurokomunisme tidak memasukkan DP ke dalam programnya. Kalau dilihat secara mendalam, kesalahannya bukan terletak pada mereka. Ini sejarahnya panjang. Saya coba terangkan secara singkat.

Setelah Perang Dunia ke-2, wibawa Partai Komunis Prancis yang telah memimpin perjuangan di bawah-tanah melawan Nazi, wibawa Uni Sovyet, adalah sangat tinggi. Dengan sendirinya, pengaruh ideologi komunisme sangat tebal di kalangan rakyat dan intelektual Prancis. Para ilmuwan, intelektual, filosof, seniman, budayawan banyak yang mengacu pada Uni Sovyet, antara lain Sartre, Simone de Beauvoir. Ada suatu hal yang kemudian mengubah keadaan ini. Setahu saya, pengadilan Kravcenko telah menjadi titik-balik dari perubahan ini. Kravcenko adalah seorang insinyur, komunis yang menggunakan undangan ke luar negeri tidak balik lagi ke Uni Sovyet. Orangtuanya sepakat, sekali pun mereka tahu akan dipersekusi, ditekan oleh pemerintah, mereka membiarkan dia untuk tidak kembali, supaya bisa menceritakan hal yang sebenarnya terjadi di Uni Sovyet kepada dunia luar. Tulisan-tulisan yang dibuatnya, membuat ia harus menghadap pengadilan, di mana pemerintah Uni Sovyet berusaha keras memutar-balik kenyataan dengan menggambarkan dia sebagai pemabok, sebagai pengkhianat dll dst, untuk itu diundanglah teman sekolah, teman ketika dia muda dan bahkan istrinya. Kebohongan demi kebohongan satu-satu diblejeti oleh Kravcenko, termasuk kebohongan yang diucapkan oleh istrinya di bawah tekanan pemerintah Uni Sovyet, tentunya, sehingga dia tidak bisa lagi bicara. Simone de Beauvoir yang hadir dalam pengadilan itu dan yang tadinya sangat yakin, bahwa Kravcenko salah, menulis kemudian, bahwa apa yang didengarnya telah mengguncangtkan dirinya, orang tidak mungkin lagi tidak percaya pada Kravcenko. Uni Sovyet, yang di mata orang ketika itu pahlawan pembebasan dari fasisme, telah berubah, bahwa Gulag bukan isapan jempol, tapi kenyataan jutaan orang yang dikampkonsentrasikan. …. Dll, dst.
Ada waktu, di mana saya banyak sekali mempelajari dan membaca soal ini, juga mengikuti sejarah dibuangnya Sakharov dan perjuangannya untuk menegakkan hak-hak asasi manusia di Uni Sovyet. Memang juga karena sendiri pernah mengalami tekanan-tekanan dari pemerintah Uni Sovyet.
Pengadilan Kravcenko itu telah menjadi titik-balik di dalam kesadaran intelektual Prancis. Seperti yang dikatakan bung Iwa, atau istilah saya sendiri, terjadi « pemlintiran » : diktatur proletariat -> diktatur partai -> diktatur segelintir pemimpin partai -> diktatur perorangan -> diktatur terhadap rakyatnya sendiri ! (Dan ini bisa terjadi pada siapa saja, pada partai apa saja, tidak hanya partai komunis.)

Dalam keadaan demikian, di negeri-negeri di mana, karena perjuangan rakyat juga, demokrasi telah lebih berkembang, sulit diterima atau dibela praktek-praktek « diktatur proletariat » yang demkian itu, maka kaum komunis Eropa mencari perumusan lain, tidak memasukkan DP ke dalam program mereka. Jadi, saya sendiri menganggap Eurokomunisme itu sebagai sebuah pencarian, tidak buru-buru mengatakan pengkhianatan. Siapa yang berkhianat, silahkan lihat sendiri. Yang terang kaum komunis Prancis belum pernah menindas rakyatnya sendiri.

Nathalie Arthaud (calon dari « Lutte Ouvrière ») menyatakan diri sebagai wakil komunis, ketika ditanya wartawan, apakah kalau begitu yang Anda inginkan menegakkan diktatur proletariat.? Jawabnya, yah itu kata Anda, yang jelas bagi saya, kami akan mengembangkan demokrasi seluas-luasnya, dan kalau ini disebut sebuah diktatur, maka ini jauh lebih demokratis karena mewakili orang yang banyak sekali, beda dengan diktatur yang dilakukan segelintir orang terhadap mayoritas, sehingga harus kejam.

Sekarang kalau kita bicara prinsip-prinsip dasar, kalau kita tidak terpaku pada istilah/rumus diktatur proletariat, atau sosialisme, apa sih sebenar-benarnya prinsip dasar Marxisme ? Sudah tentu mereka yang masih menganut DP, silahkan ya, sebab saya memandang, tentulah ada sebab-sebab dan dasar dari mereka itu untuk menganut DP. Tapi bagi saya, prinsip dasar marxisme adalah perjuangan untuk membebaskan rakyat pekerja dari penghisapan dan masyarakat yang mau dibangun apakah namanya itu « sosialisme », atau « demokrasi rakyat », atau « republik sosial » – itu tidak soal. Barangkali di Indonesia bisa kelak bisa kita namakan « republik adil makmur », « republik gemah-ripah loh jinawi », atau « republik gotong-royong », « republik kedaulatan rakyat » — apa yang enak dan cocok saja. Bukankah itu semua penamaan saja. «What is the name ? », kata Shakespear, bukan ?

Dan apa salahnya menggunakan demokrasi yang seluas-luasnya untuk tujuan ini. Sebab pada akhir-akhirnya, kalau kita ikuti ajaran Marx, negara sebagai alat dari satu klas untuk menindas klas lain, akan melenyap. Istilah tidak salah, memang « melenyap », artinya pelahan-lahan akan menghilang. Negara dibutuhkan oleh segelintir klas penghisap, justru karena untuk menindas mayoritas rakyat dibutuhkan sebuah « pentung », senjata, penyiksaan, penjara dll. Sedangkan kalau rakyat yang berkuasa maka tidak perlu lagi alat penindas yang kejam., negara akan berubah sifatnya menjadi entah apa, mungkin hanya mengurus urusan-urusan administratif, mengatur kehidupan orang banyak berdasarkan hukum … .

Nah, kalau kita kembali kepada program « Manusia dulu ! » dari Front de Gauche, sangat menarik untuk dipelajari. Pertama-tama, upah minimum 1 700 €, ini supaya bisa layak hidup, minimal. Lalu ditegakkannya hak-hak baru bagi pekerja, diikutsertakannya rakyat pekerja dalam menentukan hal-hal seperti pengembangan produksi, menentukan apa yang diproduksi dengan ditegakkannya « planifikasi ekologis », « aturan hijau », ( memproduksi sesuai dengan ekologi), seperti hak veto terhadap pemecatan, restrukturasi dll. Upah dibatasi 30 000€/bulan, tidak boleh lebih dari 20 kali lipat dari upah minimum di perusahaan. Kalau mau menaikkan upah direktur, misalnya, upah minimum harus juga ditingkatkan mencapai 1/20. Orang-orang kaya yang melarikan diri ke negeri-negeri « sorga fiskal » untuk menghindari pajak, harus dikejar. Bank Sentral Eropa harus meminjamkan dana dengan tingkat bunga yang rendah pada negara yang akan memberikannya perusahaan untuk mengembangkan produksi, kalau perlu direkuisisi … dll dst.

Di dalam « Kapital » Marx mengajarkan, bahwa kapitalisme mempunyai misi sejarah, yaitu mengembangkan tenaga produksi sehebat-hebatnya. Tetapi pengembangan tenaga produksi ini akan bentrok dengan hubungan produksi kapitalis, yaitu sifat kepemilikan alat-alat produksi. Inilah yang disebut kontradiksi pokok kapitalisme : kontradiksi antara tenaga produksi yang bersifat « sosial » (atau sekarang bisa dibilang juga « global »), dengan hubungan produksi (kepemilikan) yang bersifat « perorangan ». Di dalam kenyataannya sekarang, yang terjadi kekayaan yang diciptakan oleh pekerja lari ke kantong kapital, yang masuk ke kantong pekerja proporsinya sangat kecil, jauh berkurang daripada tahun-tahun sebelumnya. Ini harus diubah, « panahnya harus dipindah, » artinya dibuat imbangan yang lebih adil.

Ini secara teori, dalam prakteknya, bagaimana mengubahnya ? Satu tindakan, misalnya, FdG di dalam programnya menyatakan, pada saat sebuah pabrik ditinggalkan oleh pemiliknya, atau mau didelokalisasi, buruh punya hak untuk menveto, atau merekuisisi (mengambil-alih) dengan mendirikan koperasi-koperasi pekerja yang dibantu dananya oleh negara. Bukankah ini suatu penerapan marxisme yang nyata. Gerakan koperasi di Prancis dan di negeri-negeri lain sudah ada, tapi di Prancis masih sangat lemah, baru mencapai 1% dari ekonomi secara keseluruhan. Tapi dengan akan adanya hak-hak baru bagi pekerja, maka akan terjadi perubahan-perubahan yang sangat besar, kalau tidak kita bilang fondamental. Ini akan merupakan pukulan yang hebat terhadap kapitalisme, yang tidak akan bisa lagi memperlakukan buruh semena-mena.

Kemudian masalah finans, memang benar yang dikatakan Tatiana, mana ada orang akan menyerahkan begitu saja kekayaannya. Tapi, di mana pula mereka pernah mengatakan akan menerima begitu saja ? Semua itu harus direbut, istilah Melenchon « harus direbut dengan gigi ! » Sebagai anggota Parleman Eropa, pernah dikatakannya lagi, dia tahu betul bagaimana itu terjadi. Di sini yang berlaku adalah imbangan kekuatan. Berani atau tidak melawan ? Sosdem di berbagai negeri sudah kapitulasi, kaum finans tidak akan rela, mereka pasti akan menyerang, siap tidak, « kita akan dihadapi satu pilihan : melawan atau menyerah », « kalau mau menyerah dan menyesuaikan diri, bukan di sini tempatnya, katanya lagi, « tapi kalau mau melawan, dan bukan hanya bertahan (Resistance), tapi membalas, silahkan datang, kami sambut ! »

Ucapan Eva Joly (calon Ekologi) di dalam rapat kemarin dulu, sangat tegas. Di sini bukan seorang ekologis yang berbicara, tapi seorang magistrat, hakim yang sudah makan garam, yang kerjanya memilah-milah menangani kejahatan-kejahatan, mana yang salah dan benar, yang kadangkala bedanya hanya sehelai rambut saja.
« Saya ingin berbagi satu hal lag sama kalian, yaitu suatu rahasia yang mengerikan. Sekali Anda hadap-berhadapan dengan rahasia itu, hidup Anda akan terguncang. Pelajaran yang saya dapat ini bisa dirumuskan dalam satu kalimat : « Mereka tak punya batas ». Mereka tak punya batas dan tidak akan mundur di hadapan apa pun. Mereka yang berpikiran, bahwa sekoper uang lebih berharga dari sejuta bulletin suara, siap untuk melakukan apa saja : menyuap saksi, berbagai kejahatan, destabilisasi negara yang berdaulat, ancaman dan pemaksaan merupakan metode mereka tiap hari. Dipancing untuk mendapat keuntungan, mereka akan bergerak, rate pertukaran adalah satu-satunya yang menentukan di mata mereka, obsesi memperoleh profit adalah satu-satunya moral mereka.
Pada dasarnya Nicolas Sarkozy tidak lain adalah mainan mereka, di luar kehendaknya, dia adalah sekutu terbaik mereka, budak yang penuh semangat bagi dunia yang memukaunya, siap melakukan apa pun untuk menjadi bagian dari dunia itu. Siap melakukan apa pun, termasuk melakukan kecurangan-kecurangan. Saya bukan bicara asal, saya sadar : pada akhirnya Sarkozyste tidak lain adalah sebuah kebohongan, penipuan reaksioner, penyalahgunaan kekuasaan yang didasari penyaladunaan kelemahan orang lain».

Kembali pada JLM, wartawan bertanya, kalau Holland (PS) menang, kalian tidak ikut dalam pemerintahan, lalu kalian akan berada di luar, tunggu Holland gagal, kemudian ambil kekuasaan ? « Jangan buru-burulah, kita lihat, kalau memang dia yang menang, berilah waktu padanya, dia bilang dia akan bisa berhasil, yah syukur kalau berhasil. Cuma, kalau menurut saya, tidak mungkin, dan kalau memang dia tidak berhasil, tapi tidak kapitulasi, ke pada siapa lagi dia akan berpaling, pasti kepada kami, kepada rakyat. Wartawan tanya lagi, apakah melawan itu berarti demo ? Jawabnya, «kalian mengertinya cuma demo, demo, bukan hanya demo, kadang demo, kadang rapat, kadang rapat raksasa .. », maksudnya perlawanan bisa mengambil berbagai macam bentuk. Untuk itulah, maka dengan berakhirnya putaran kedua, kalau memang benar Holland akan terpilih, perjuangan kaum kiri tidak akan berakhir sampai di situ saja. Ada yang mengatakan akan ada « putaran ketiga », yaitu « putaran ketiga sosial », di mana lebih lanjut akan diperjuangkan Republik Sosial. Sebab untuk mencapai tujuan di atas, harus merubah, mengubah konstitusi, mengubah seluruh instansi-instansi republik, dan untuk itu harus mendirikan Dewan Konstituante. Jalan yang diambil adalah legal, jalan hukum, yang ingin dicapai juga secara legal mendirikan Republik ke VI.

Satu hal yang di rapat kemarin dikatakan dengan tegas, kalau Holland menang akan ada pemerintahan baru kiri, lalu ada perjuangan massa, katanya, « yang jelas, kami akan di pihak rakyat, rakyat maju, kita maju, kalau rakyat mundur, kita mundur. »

Yah, kita lihat saja perkembangannya bagaimana … jalan masih panjang.
Panta rei ! « Semua mengalir, semua berubah », kata filsof kuno Yunani Demokrit.

— In GELORA45@yahoogroups.com, Tatiana Lukman <jetaimemucho1@…> wrote:
>
> Masalahnya adalah kalau orang sudah meninggalkan prinsip-prinsip dasar dan
> menganggap Marxisme-Leninisme kedaluwarsa sehingga harus cari teori baru, sulit
> atau hampir tak mungkin diharapkan orang itu akan mengakui prinsip DP.  Prinsip DP adalah salah satu prinsip dasar
> Marxisme-Leninisme yang diakui oleh banyak organisasi politik dan gerakan di
> dunia sekarang ini.  Program, strategi
> dan taktik sebuah organisasi politik dan gerakan memperlihatkan (kasarnya “membelejeti�)
> organisasi dan gerakan itu sendiri. Jadi bukan masalah memberikan stigma atau
> label atau cap kepada sebuah gerakan secara serampangan. Euro-komunisme yang
> diwakili pada pokoknya oleh Partai komunis Perancis, Spanyol dan Italia dengan terang-terangan
> dan tanpa malu-malu menentang DP. Itu memang hak mereka. Jadi kalau ada orang yang
> mengatakan mereka partai yang dengan sadar merevisi dan menolak prinsip-prinsip
> dasar M-L, dengan kata lain partai revisionis, yang dalam programnya tidak
> menginginkan dihancurkannya kapitalisme, ya itu bukan melemparkan stigma atau
> label!
> Â
> Pengakuan terhadap prinsip perebutan kekuasaan dengan
> kekerasan, karena dalam sejarahpun tidak pernah ada klas reaksioner tuan tanah
> dan borjuasi yang dengan suka rela mau menyerahkan kekuasaannya, tidak berarti
> perjuta adalah satu-satunya metode perjuangan dan menolak semua bentuk
> perjuangan lain termasuk perjuangan legal. Penerapan dari prinsip perebutan kekuasaan
> dengan kekerasan sudah tentu berbeda-beda di setiap negeri. Di negeri-negeri
> yang sifat masyarakatnya pun sama, penerapannya akan lain karena disesuaikan
> dengan ciri-ciri kongkrit negerinya. Apalagi di masyarakat yang berbeda
> sifatnya, seperti negara imperialis Perancis. Sangat mentertawakan kalau kita
> membayangkan di Perancis terjadi seperti apa yang sedang terjadi di India atau
> Filipina.
> Â
> Oleh karena itu dalam tulisan saya yang lalu, saya katakan
> bahwa tuntutan yang diajukan JLM (tuntutan reform jangka pendek) adalah syah
> dan patut didukung. Tak akan ada pengikut  Maois, atau Marxis-Leninis yang akan bilang
> itu salah dan sekarang juga harus angkat senjata! Jangan lupa hura-hura yang
> sekarang terjadi adalah dalam rangka pemilihan Presiden! Bukan saja JLM yang
> memobilisasi massa, semua calon presiden sama-sama membangkitkan dan
> memobilisasi massanya, sama-sama membuat rapat-rapat raksasa di berbagai
> tempat/kota!
> Â
> Di samping kekurangan pokok dalam pidato JLM yang
> sudah saya singgung dalam paragraf dua komentar saya yang lalu,  saya juga tertarik pada kenyataan bahwa JLM tidak
> menyebut sosialisme sebagai jalan keluar atau alternatif dari kapitalisme. Sukarno,
> dalam tahun-tahun terakhir kehidupannya sebagai presiden Indonesia, lebih
> berani dalam pengakuannya atas masyarakat seperti apa yang ia inginkan. Sukarno
> menginginkan sosialisme a la Indonesia yang menentang dengan jelas exploitation
> de l’homme par l’homme dan anti modal asing. Dari segi ini bisa dilihat dengan
> jelas sosialismenya Sukarno adalah sosialisme ilmu, sama sekali bukan
> sosialisme yang diembel-embeli macam-macam yang terus mempraktekkan penghisapan
> manusia atas manusia dan ramah sekali kepada modal asing!
> Â
> Â
> TL
>
>
> ________________________________
> From: lotus <tambora@…>
> To: temu_eropa@yahoogroups.com
> Sent: Thursday, April 19, 2012 1:01 PM
> Subject: [temu_eropa] Re: Perkembangan Kiri di Prancis (PKP) – Pidato JLM di Toulouse (1)
>
>
> Â
> Masalah DP ini menarik, saya rasa salah kita kalau menilai sudah dengan kerangka ini atau itu, kalau tidak ada DP misalnya — itu sosdem, dan setelah “label” atau stigma itu dipasang maka serentetan yang lain ikut serta … .
> Dalam kaitannya dengan JML, sosdemkah atau tidak, saya tidak buru-buru menilai, sebab memang ada perbedaan dengan sosdem “klasik” (PS). Ide “revolusi warga” yang dikemukakannya dan juga dikatakan “sosdem”, saya juga masih terus mempelajari.
> Katika wakil lain dari “kiri”, bahkan yang nyata-nyata menyatakan diri sebagai wakil komunis, yaitu Nathalie Arthaud dari Lutte Ouvriere, ditanya apakah yang kamu inginkan yalah menegakkan DP? Maka jawabnya pertama kali, yah itu kamu yang menyebut demikian, yang saya inginkan adalah demokrasi yang seluas-luasnya. Pada kesempatan lain, dia mengutip bahwa DP akan jauh lebih demokratis dari pada diktatur finans, karena itu adalah diktatur dari banyak orang, bukan segelintir klas yang berkuasa.
> JLM memang tidak mengangkat DP, lebih-lebih perjuta. “Kurang kiri” ya, hahaha! Tujuannya yalah melalui pemilihan, dan kebangkitan dari bawah (revolusi warga) membentuk republik baru yang lebih sosial, dengan menegakkan hak-hak baru bagi rakyat pekerja (bukan hanya klas buruh). Itu hak mereka, sesuai dengan pandangan mereka, memenangkan Republik Sosial melalui hukum. Situasi Eropa memang tidak seperti situasi di Rusia atau di Tiongkok ketika banyak raja-raja perang.
>
> Bagi saya yang terpenting yalah Front de Gauche tegas menentang finans dan berani membangkitkan massa. Perjuangan akan berat, katanya, yang tidak siap mundur, tapi yang konsisten “silahkan datang”. Ini yang saya anggap sangat positif. Tujuan FdG yalah dari Front aliansi kekuatan kiri, mengembangkan lebih jauh menjadi Front Rakyat, membuat terobosan untuk melawan kaum finans. Kita lihat apakah kekuatan yang telah dibangkitkan ini betul bisa memikul tugas yang mau ditunaikannya. Atau dalam perkembangannya akan lahir bentuk-bentuk lain perjuangan. Sekali rakyat dibangkitkan, maka kita bisa percaya akan lahir kreasi-kreasi baru. Saya jadi teringat pada Komune Paris, yang justru terjadi di negeri ini, dan pada “soviet-soviet” pada Revolusi Oktober 1917 di Rusia.
>
> Semua itu proses, kita sendiri yang masih sangat lemah, patut belajar dari pengalaman-pengalaman orang lain. Dan sekarang nampaknya golongan kiri semakin merekat dan di sana sini terdengar suara “Putaran ke 3 pemilihan” setelah “putaran kedua”. NPA dengan Besançenot sebagai wakilnya, nampaknya akan melakukan diskusi-diskusi dengan FdG, karena memang programnya banyak kemiripannya. Ini kalau FdG tidak akan masuk pemerintahan PS. Di sisi lain, semakin kuatnya “kirinya kiri” (FdG dll), tentu akan membikin PS semakin ke kiri juga. Seperti di dalam sejarah proklamasi negeri kita sendiri, di mana adanya tekanan yang kuat dari golongan pemuda, bisa “memaksa” Bung Karno berani memproklamasikan kemerdekaan, tanpa ini Bungkarno mau “menunggu” dihadiahkannya kemerdekaan oleh ….. Jepang, bukan?.
>
> Semua adalah proses, gerakan berubah, kata Melenchon, dan kita sendiri, saya sendiri berubah, tambahnya lagi. Yang “salah” dan “gagal” juga bisa berproses sesuai dengan hukum-hukumnya. Yang penting bagi kita belajar, dari semua kegagalan, kesalahan dan bahkan dari sukses yang telah dialami setiap gerakan yang bertujuan untuk membebaskan rakyat.
> “Berjuang, gagal, berjuang, gagal, berjuang sampai menang!”
>
> Salam hangat,
>
> IS
>
> — In temu_eropa@yahoogroups.com, iwamardi <iwamardi@> wrote:
> >
> > Apa yang diutarakan bung Chan adalah kebenaran hukum2 dialektika alam, semua perubahan apapun pasti melalui proses perubahan kwantitaif atau evolutioner yang setelah terakumulasi akan “membedah” dan terjadilah perubahan kwalitatif atau perubahan revolutioner.
> > Kita bisa andaikan pada seorang ibu yang mulai mengandung sampai melahirkan putra/putrinya.
> > Jika kandungan baru berumur 5-6 bulan dan dipaksakan untuk dilahirkan, maka achirnya akan merugikan kesehatan ibu dan anak, bahkan bisa berakibat fatal buat keduanya.
> > Selama dalam kandungan , semua syarat2 yang menguntungkan buat kelahiran sang bayi  nantinya itu harus disokong , didukung atau malah diciptakan , demi kelahiran bayi yang sehat.
> >
> > Pada saatnya , dimana sang bayi sudah betul2 siap untuk hidup diluar rahim sang ibu ( rata2 9 bulan 10 hari) , maka tidak boleh ditunda2 , dia harus lahir sebagai manusia baru didunia ini.
> >
> >
> > Tidak memperhatikan hukum pokok ini, misalnya dengan  memaksakan perubahan kwalitatif dengan membuat revolusi tanpa adanya syarat2 yang masak dan belum terakumulasinya perubahan2 kwantitaif, maka terjadilah hal yang “kebrangas” ( ter gosongkan) yang dalam jangka panjang tidak bermanfaat bagi rakyat yang tertindas.
> > Sebaliknya, mengolor olor waktu, mencegah dan mengerem adanya perubahan kwaltatif walaupun syarat2 sudah ada dan masak, adalah perbuatan reaksioner yang tidak menguntungkan masyarakat yang tertindas.
> > Paling cilaka adalah  memfitnah, mengecam atau mengutuk orang lain sebagai “penghianat” , kolaborator dll. , mengutuk seenak jidatnya mereka yang berusaha menggunakan kesempatan dan keadaan untuk memperbaiki dan mengakumulasi perubahan2 kwantitas demi perubahan kwalitas atau perubahan yang revolusioner.
> > Orang2 semacam ini, tak ubahnya seperti “pendekar”2 syariah yang tak segan2 melakukan apa saja demi “cita2″ nya dan mengutuk semua orang yang tidak menyetujui syariah , buat mereka tak ada yang benar kecuali mereka, walau sudah terbukti akan kesalahannya dan kegagalannya. Buat mereka , apa yang mereka anggap benar itu adalah hal yang mutlak dan absolut.
> >
> > Bedanya: yang satu berusahakan memaksakan syariah islam dimana2 , yang lain berusaha memaksakan DP , kedua2nya mengutuk semua orang yang tidak sependapat dengan masing2 mereka.
> >
> > Yang satu memaksakan diktatur syariah islam , yang lain memaksakan diktatur ( yang dicitrakan) “proletariat”, padahal kedua2nya achirnya akan berwujud diktatur perseorangan atau klik (golongan).
> >
> > Seiring dengan diktatur agama katholik diabad pertengahan yang alhamdullilah sudah lampau !
> >
> > Seperti quote dari Richard Lederer :  “There
> > once was a time when all people believed in God and the church ruled. This time
> > was called the Dark Ages.”
> >
> > salam
> >
> > iwa

Industri Pemilu Kada

http://www.mediaindonesia.com/read/2012/04/25/315238/70/13/Industri-Pemilu-Kada-

Industri Pemilu Kada
Rabu, 25 April 2012 00:00 WIB

PEMERINTAHAN daerah saat ini sesungguhnya berada dalam situasi darurat
korupsi. Berdasarkan catatan Kementerian Dalam Negeri, dalam delapan tahun
terakhir sudah 173 kepala daerah terjerat kasus korupsi dan 70% di
antaranya berstatus terpidana.

Itu artinya setiap tahun ada 21 kepala daerah atau setiap bulan ada dua
kepala daerah menjalani pemeriksaan entah dengan status sebagai saksi,
tersangka, atau terdakwa. Fakta itu amat memprihatinkan di tengah
cuap-cuap elite bangsa ini menjadikan korupsi sebagai musuh utama.

Sejauh ini yang sangat signifikan sebagai biang kerok kepala daerah
tergelincir lalu terjerembap dalam lumpur korupsi ialah biaya pemilihan
kepala daerah yang sangat mahal.

Undang-Undang Pemerintahan Daerah memang membuka peluang pelaksanaan
pemilihan umum kepala daerah, alias pemilu kada, berbiaya selangit
layaknya sebuah industri politik. Bukan rahasia lagi, untuk menjadi wali
kota dibutuhkan dana sedikitnya Rp10 miliar dan untuk menjadi gubernur,
angkanya bisa mencapai ratusan miliar rupiah. Dana sebesar itu dipakai
untuk menyewa partai sebagai kendaraan politik dan membeli suara pemilih.

Dana pemilu kada didukung cukong-cukong politik. Ketika menjabat, kepala
daerah terpilih terpaksa mengembalikan modal itu, salah satunya dengan
cara mencari celah korupsi APBD. Akibatnya APBD yang mestinya untuk
menyejahterakan rakyat dikudeta untuk politik balas budi.

Dibutuhkan kemauan politik yang kuat, sangat kuat, untuk keluar dari
situasi darurat korupsi kepala daerah. Itu tugas partai politik yang
memiliki fungsi sebagai sarana rekrutmen politik.

Partai politik dibentuk untuk menjadi kendaraan yang sah dalam menyeleksi
dan mengusung kader-kader pemimpin negara pada jenjang-jenjang dan
posisi-posisi tertentu.

Akan tetapi, sering kali partai politik hanya dijadikan perahu sewaan
pemimpinnya untuk menangguk uang dari para kandidat kepala daerah dan
tentu juga dijadikan kuda tunggangan pemimpinnya untuk memuaskan syahwat
politik menjadi presiden.

Harus tegas dikatakan partai politik tidak bisa cuci tangan atas kondisi
darurat korupsi yang melibatkan kepala daerah.

Itu sebabnya perlu didukung gagasan partai politik pengusung kepala daerah
yang terbukti melakukan korupsi turut diberi hukuman berupa larangan untuk
mengajukan calon kepala daerah pada satu atau dua pemilihan umum kepala
daerah berikutnya.

Hukuman semacam itu diharapkan efektif memberikan efek jera pada partai
politik agar tak asal-asalan memilih calon kepala daerah. Hukuman itu juga
dapat mencegah pemilu kada bertransformasi menjadi semacam industri yang
kental dengan politik transaksional.

Singkatnya, melalui mekanisme perundang-undangan, parpol harus bisa
dibikin malu bila kepala daerah yang mereka usung menjadi koruptor. Paling
tidak, parpol tidak dikerdilkan menjadi sekadar perahu sewaan.

Gagasan itu mestinya diakomodasi dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan
Kepala Daerah yang saat ini dibahas DPR bersama pemerintah.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 62 other followers