Archive for the ‘esai’ Category

Menjalankan Revolusi Mental

Menjalankan Revolusi Mental
Oleh: Yudi Latif

APAKAH gerangan revolusi itu? Inilah istilah yang sering disebut untuk sering disalahpahami. Dalam pemahaman umum selama ini, revolusi sering dimaknai sebagai perubahan cepat dalam ranah sosial-politik dengan konotasi kekerasan radikal menyertainya. Jarang orang yang menyadari bahwa sebelum digunakan dalam wacana dan gerakan sosial-politik, istilah revolusi sesungguhnya lebih dahulu muncul sebagai istilah teknis dalam sains.

Secara denotatif, revolusi berarti ”kembali lagi” atau ”berulang kembali”; ibarat musim yang terus berganti secara siklikal untuk kembali ke musim semula. Maka, dalam sains, istilah revolusi mengimplikasikan suatu ketetapan (konstanta) dalam perubahan; pengulangan secara terus-menerus yang menjadikan akhir sekaligus awal. Pengertian seperti inilah yang terkandung dalam frase ”revolusi planet dalam orbit”.

Pada tahun 1543, Nicolaus Copernicus memublikasikan De Revolutionibus Orbium Coelestium, yang sering dinisbatkan sebagai penanda revolusi paradigmatik dalam sains yang mengubah keyakinan tentang pusat alam semesta dari geosentrisme (berpusat di Bumi) menuju heliosentrisme (berpusat di Matahari). Perubahan mendasar dalam keyakinan ilmiah ini lalu dikenal sebagai revolusi Copernican.

Istilah revolusi dalam kaitan ini bergeser dari pengertian sebelumnya menjadi yang didefinisikan Thomas Kuhn sebagai ”perubahan dalam susunan keyakinan saintifik atau dalam paradigma”. Dengan kata lain, pengertian revolusi tidak lagi menekankan aspek kesinambungan dalam daur ulang (unbroken continuity), melainkan justru sebagai keterputusan dalam kesinambungan (break in continuity). Sejak itu, revolusi berarti suatu perubahan struktur mental dan keyakinan karena introduksi gagasan dan tatanan baru yang membedakan dirinya dari gagasan dan tatanan masa lalu (Cohen, 1985).

Mengandung kebaruan

Pengertian revolusi seperti itulah yang kemudian diadopsi oleh wacana dan gerakan sosial-politik. Penggunaan istilah revolusi dalam bidang politik memperoleh popularitasnya menyusul Revolusi Amerika (1776) dan terlebih setelah Revolusi Perancis (1789). Seperti halnya revolusi dalam sains, pengertian revolusi dalam politik pun pada mulanya mengandung konotasi yang ramah, hingga Revolusi Perancis berubah jadi ekstrem dalam bentuk teror yang menakutkan. Konotasi menakutkan dari istilah revolusi tersebut menguat menyusul publikasi The Communist Manifesto pertengahan abad ke-19, revolusi 1848, dan gerakan komunis internasional dengan agenda revolusi berskala dunia yang mengandung ekspresi kekerasan terkait dengan perubahan cepat.

Bagaimanapun, kekerasan dan perubahan cepat bukanlah elemen esensial dari suatu revolusi. Revolusi tidak mesti dengan jalan kekerasan. Pada 1986, Peter L Berger memublikasikan buku The Capitalist Revolution yang menunjukkan suatu bentuk revolusi nirkekerasan. Revolusi pun bisa ditempuh secara cepat atau lambat. Revolusi industri di Eropa ditempuh dalam puluhan, bahkan ratusan tahun. Yang esensial dalam suatu revolusi adalah ”kebaruan”. Hannah Arendt (1965) mengingatkan bahwa ”Konsep modern tentang revolusi terkait dengan pengertian bahwa jalannya sejarah seketika memulai hal baru. Revolusi mengimplikasikan suatu kisah baru, kisah yang tidak pernah diketahui atau diceritakan sebelumnya”. Revolusi menjadi jembatan yang mentransformasikan dunia lama jadi dunia baru.

Alhasil, revolusi sejati yang berdampak besar dalam transformasi kehidupan harus mengandung kebaruan dalam struktur mental dan keyakinan. Dengan kata lain, revolusi sejati meniscayakan perubahan mentalitas (pola pikir dan sikap kejiwaan) yang lebih kondusif bagi perbaikan kehidupan. Urgensi revolusi mental seperti ini sejalan dengan firman Tuhan dalam Al Quran (QS 13: 11): ”Sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada pada sebuah kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada jiwa mereka.”

Kenyataannya, keberhasilan revolusi fisik merebut kemerdekaan Indonesia serta jatuh bangunnya pemerintahan setelah kolonial tak diikuti perubahan mendasar pada struktur mentalitas bangsa. Pada relung terdalam kejiwaan bangsa ini, masih bercokol mentalitas feodalistis yang mengisap ke bawah, tetapi mudah bermetamorfosis menjadi mentalitas budak di hadapan tuan-tuan agung. Mentalitas budak (inferior) menjadikan bangsa ini mudah mengekor bangsa lain; saat sama sulit menerima kelebihan dan kemenangan sesama bangsanya sendiri.

Dengan struktur mentalitas seperti itu, kemerdekaan dan pembangunan Indonesia tidak diikuti oleh kemandirian dalam ekonomi, kedaulatan dalam politik, dan kepribadian dalam kebudayaan. Lemahnya mentalitas kemandirian membuat wajah perekonomian bangsa ini belum kunjung beranjak dari gambaran perekonomian negeri terjajah yang dilukiskan Bung Karno pada 1930-an. Pertama, sumber daya alam¬nya hanya dijadikan bahan baku murah oleh negara maju. Kedua, negeri kita hanya dijadikan pasar untuk menjual produk-produk hasil industri negara maju tersebut. Ketiga, dijadikan tempat memutarkan kelebihan kapital (modal) oleh negara-negara kapitalis tersebut atau dengan kata lain menjadi tempat investasi asing.

Lemahnya mentalitas kedaulatan membuat politik negeri ini tidak leluasa mengembangkan pilihan sistem dan kebijakan politik sendiri. Ke luar, kewibawaan Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya dalam hubungan internasional kian memudar. Ke dalam, pilihan-pilihan pembangunan tak lagi ditentukan oleh apa yang disebut Tan Malaka sebagai ”kemauan, pelor, atau bambu runcingnya rakyat Indonesia sendiri”. Tanpa kedaulatan mengembangkan sistem pemerintahan sendiri, demokrasi padat modal membuat pilihan-pilihan politik kerap dimenangi kepentingan korporasi karena aspirasi rakyat tidak memiliki sarana yang efektif untuk mengekspresikan diri.

Lemahnya mentalitas kepribadian membuat kebudayaan bangsa ini tak memiliki jangkar karakter yang kuat. Tanpa kekuatan karakter, Indonesia adalah bangsa besar bermental kecil; bangsa besar mengidap perasaan rendah diri. Bangsa yang selalu melihat dunia luar sebagai pusat teladan, tanpa menyadari dan menghargai kelebihan-kelebihan bangsa sendiri. Atau sebaliknya, melakukan kompensasi berlebihan dengan mengembangkan mentalitas jago kandang yang menolak belajar dari kelebihan bangsa lain.

Tanpa kekuatan karakter, kita sulit jadi pemenang dalam era persaingan global. Itu karena, seperti diingatkan Napoleon Bonaparte, ”Dalam pertempuran (baca: persaingan), tiga perempat faktor kemenangan ditentukan kekuatan karakter dan relasi personal, adapun seperempat lagi oleh keseimbangan antara keterampilan manusia dan sumber daya material.”

Investasi mental

Begitu terang benderang bahwa krisis mentalitas merupakan akar tunjang dari krisis kebangsaan. Bisa dipahami apabila pesan lagu kebangsaan lebih mendahulukan pembangunan jiwa daripada raga. Celakanya, perhatian yang berlebihan terhadap investasi material membuat kita mengabaikan investasi mental.

Dunia pendidikan yang biasanya dijadikan sandaran terakhir bagi transformasi sosial bukannya memberi harapan, malah menjadi bagian dari krisis itu sendiri. Lembaga pendidikan sebagai benteng kebudayaan mengalami proses pengerdilan, tergerus dominasi etos instrumentalisme; suatu etos yang menghargai seni, budaya, dan pendidikan sejauh yang menyediakan instrumen untuk melayani tujuan-tujuan praktis.

Suatu usaha national healing perlu dilakukan dengan melakukan gerakan revolusi mental, yang wahana utamanya melalui proses persemaian dan pembudayaan dalam dunia pendidikan. Proses pendidikan sejak dini, baik secara formal, nonformal, maupun informal, menjadi tumpuan untuk melahirkan manusia baru Indonesia dengan mental-karakter yang sehat dan kuat.

Untuk itu, perlu ada reorientasi dalam dunia pendidikan dengan menempatkan proses kebudayaan (olahpikir, olahrasa, olahkarsa, dan olahraga) di jantung kurikulum. Pendidikan dan kebudayaan harus dipandang sebagai proses kreatif yang tak dapat dipisahkan, ibarat dua sisi dari keping uang yang sama. Bung Hatta secara tepat menyatakan bahwa yang diajarkan dalam proses pendidikan adalah kebudayaan, sedangkan pendidikan itu sendiri adalah proses pembudayaan.

Pendidikan sebagai proses belajar menjadi manusia berkebudayaan berorientasi ganda: memahami diri sendiri dan memahami lingkungannya. Ke dalam, pendidikan harus memberi wahana kepada peserta didik untuk mengenali siapa dirinya sebagai ”perwujudan khusus” (”diferensiasi”) dari alam. Sebagai perwujudan khusus dari alam, setiap orang memiliki keistimewaan-kecerdasan masing-masing. Proses pendidikan harus membantu peserta didik menemukenali kekhasan potensi diri tersebut, sekaligus kemampuan untuk menempatkan keistimewaan diri itu dalam konteks keseimbangan dan keberlangsungan jagat besar.

Aktualisasi dari kesadaran ini adalah pemupukan keandalan khusus seseorang yang memungkinkannya memiliki kepercayaan diri, daya tahan, daya emban, dan daya saing dalam perjuangan hidup, dengan tetap memiliki sensitivitasnya terhadap nilai-nilai kebudayaan yang baik, benar, dan indah. Pengenalan terhadap kekhasan potensi diri dan komitmennya terhadap kebersamaan nilai-nilai kebudayaan itulah yang menjadi dasar pembentukan karakter. ”Karakter” dalam arti ini adalah kecenderungan psikologis yang membentuk kepribadian moral.

Sementara ke luar, pendidikan harus memberi wahana kepada anak didik untuk mengenali dan mengembangkan kebudayaan sebagai sistem nilai, sistem pengetahuan, dan sistem perilaku bersama melalui olahpikir, olahrasa, olahkarsa, dan olahraga. Kebudayaan sebagai sistem nilai, sistem pengetahuan, dan sistem perilaku ini secara keseluruhan membentuk lingkungan sosial yang dapat menentukan apakah disposisi karakter seseorang berkembang jadi lebih baik atau lebih buruk.

Karakter kolektif

Kebudayaan sebagai lingkungan sosial tersebut bisa juga disebut sebagai wahana pembentukan karakter kolektif. Setiap bangsa, seperti ditengarai oleh Otto Bauer, mestinya memperlihatkan suatu ”persamaan (persatuan) karakter”, yang terbentuk karena persatuan pengalaman. Dalam konteks Indonesia, sistem nilai kebudayaan sebagai pembentuk karakter kolektif itu bernama Pancasila.

Dengan kata lain, perilaku manusia adalah fungsi dari karakter personal dan budaya (karakter kolektif). Adapun pendidikan sebagai proses belajar memanusia berfungsi untuk memfasilitasi pengembangan karakter personal dan kebudayaan yang baik, benar, dan indah, sebagai wahana pembentukan bangsa beradab. Itulah landasan gagasan nation and character building.

Usaha mengubah mentalitas bangsa tidak bisa ditempuh secara simsalabim. Misi revolusi mental harus dilakukan secara terencana, bertahap, dan terstruktur, yang secara sinergis mentransformasikan mentalitas-karakter bangsa menuju kemandirian dalam ekonomi, kedaulatan dalam politik, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Betapapun hal itu merupakan proyek raksasa yang mahaberat, tetapi kita tak boleh kehilangan optimisme. Dengan semangat gotong royong, kita bisa atasi segala rintangan. Bung Karno mengingatkan, ”Dan kita harus sabar, tak boleh bosan, ulet, terus menjalankan perjuangan, terus tahan menderita. Kita harus jantan! Jangan putus asa, jangan kurang tabah, jangan kurang rajin. Ingat, memproklamasikan bangsa adalah gampang, tetapi menyusun negara, mempertahankan negara buat selama-lamanya itu sukar. Hanya rakyat yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana saya sebutkan tadi—rakyat yang ulet, rakyat yang tidak bosanan, rakyat yang tabah, rakyat yang jantan—hanya rakyat yang demikianlah dapat bernegara kekal dan abadi. Siapa yang ingin memiliki mutiara, harus ulet menahan-nahan napas, dan berani terjun menyelami samudra yang sedalam-dalamnya.” []

KOMPAS, 21 Agustus 2014
Yudi Latif ; Pemikir Kebangsaan dan Kenegaraan

“Menyibak Tabir Orde Baru: Memoar Politik Indonesia 1965-1998”

“Menyibak Tabir Orde Baru: Memoar Politik Indonesia 1965-1998”
Diluncurkan 20/2/2014
Dan Tanggapan Prof . Dr. Salim Said

Buku Jusuf Wanandi (buku yang sudah lebih dulu diterbitkan di Singapur), yaitu – “Menyibak Tabir Orde Baru: Memoar Politik Indonesia 1965-1998”,
Diluncurkan di Jakarta pada tanggal 20/2/2014, paling tidak telah mengundang dua tanggapan menarik.
Satu dari Prof. Dr. Salim Said, doktor ilmu politik dan gurubesar pada sejumlah perguruan tinggi Indonesia, dan mantan dubes RI di Praha (2004-2008).

Sementara pakar sejarah menyatakan sbb:
Menulis sejarah atau suatu peristiwa, seperti apa isinya, itu tergantung pada dimana penulisnya berdiri. Tempat berdirinya itu menentukan apa yang ia bisa dan ingin lihat. Yang ditulisnya adalah apa yang menjadi perhatiannya.

Tanggapan Salim Said dan John Roosa berbeda besar. Menunjukkan apa yang menjadi perhatian utama masing-masing.

Prof. Dr Salim Said yang di waktu y.l “dekat sekali” dengan aktivis-aktivis mahasiswa dan para jendral yang anti-PKI dan anti-Presiden Sukarno, para periode sejak G30S, memberikan komentar a.l. Sbb:

..”buku ini penting, amat berguna bagi kita yang berminat pada politik dan sejarah modern Indonesia, ditulis dengan baik dan karena itu enak dibaca.

Lalu, . .

“Buku ini juga mengungkap sejarah politik Soeharto yang dengan instink politik dan ketrampilan yang canggih bukan saja bisa menyingkarkan Presiden pertama Republik Indonesia dengan cara yang amat canggih, tapi juga bisa berkuasa selama 32 tahun dan dengan saksama menyingkiran semua musuh-musuh politiknya. Patut dicatat, Soeharto adalah manusia terlama yang berkuasa di atas bumi Indonesia sejak wilayah ini diciptakan Allah. Juga jika dibanding dengan semua Gubernur Jenderal Belanda, para Raja dan para Sultan sejak ratusan tahun sebelumnya. Demikian a.l tanggapan Salin Said.

Prof Dr John Roosa, sejarawan dan gurubesar mengungkapkan tanggapannya a.l. Sbb:

<Terjemahan bebas> “Ia <Jusuf Wanandi> membantu Suharto berkuasa dalam tahun 1965 kemudian menyesal bahwa jendral (Suharto) begitu lama berkuasa. Ia membangun kembali Golkar dalam tahun 1970 -71 dan kemudian kecewa melihat orgnisasi itu menjadi alat kekuasaan pribadi Suharto. Ia memimpin kampanye internasional PR untuk membenarkan invasi terhadap Timor Timur 1975 kemudian menuding tentara melakukan taktik kontra-pemberontakan yang kejam.

Komentar diatas dimaksudkan untuk memperkenalkan siapa Jusuf Wanandi.

Di tahun 2000-an, seorang mantan aktivis PMKRI yang kemudian menjadi penyair dan jurnalis, dalam suatu perjalanan bersama ke Paris, pernah mengungkapkan padaku. Bahwa ia menyaksikan dan mengalami bagaimana PMKRI bersama gereja Katolik dan aktivis Partai Katolik, pada periode itu, dengan aktif melatih pemuda-pemuda untuk persiapan kampanye pembasmian dan pembantaian anggota-anggota PKI dan yang ianggap PKI serta pendukung Presiden Sukarno. Yang dipertanyakan sekarang ini: Apakah dalam bukunya itu Jusuf Wanandi bicara kongkrit tentang keterlibatan PMKRI , Partai Katolik dan Gereja Katolik dalam pelanggaran HAM terbesar di Indonesia.>

Masih pendapat John Roosa:(Terjemahan bebas) . . .“Meskipun penulisnya bersedia mengakui penyesalannya, sulit utk menyimpulkan bersimpati terhadapnya. Bertahu-tahun lamanya ia bekerja di sisi yang gelap, membantu kediktatoran Suharto melakukan berbagai kejahatan, dan ia tetap saja bangga atas pekerjaannya sebagai anak-didik yang dilindungi dari pejabat intel tipuan-kotor yag paling menjkijikkan, Ali Murtopo. Catatan inside-nya mengenai penentu dari berbagai pembantaian sering bersifat pengabdian pribadi dan tidak akurat.

“Pembantaian masal yang dimulai rezim pada permulaan 1965-1966 merupakan suatu ‘kesalahan besar’. Tidak seperi kawan sebayanya di Orde Baru, yang membisu mengenai pembunuhan-pembunuhan atau membenarkan hal itu, Wanandi setidak-tidaknya mau melihat ada sesuatu yang salah: Kita tidak bisa melegimitasi, mengabaikannya, atau melupakan tindakan-tindakan itu’. Ia bahkan berseru untuk diadakannya investigasi lengkap yang bisa “mengungkap” – suatu penggunaan kata yang dipilih baik dengan bantuan pembukaan kuburan masal — ‘kebenaran mengenai kejadian tragis itu’.

. . “Namun, bagaimana ia bisa mengatakan pembantaian terhadap para tahanan yang tak bersenjata dan tak berdaya itu sebagai, ‘suatu kesalahan’, dan bukan sebagai suatu kejahatan? Ia bisa berbuat seperti yang ia tidak minta kita melakukannya. Ia melewatkannya begitu saja. Ia menjelaskannya dengan sebuah dongeng yang menimpakan kesalahan pda Sukarno. Katanya Bung Karno salah karena tidak segera melarang PKI pad awal Oktober. Rakyat ‘telah bertindak aendiri’, di beberapa daerah tentara ‘mengambil inisiatif’. Cerita yang menyalahkan-Presiden ini telah diceriterakan lebih dulu. Notosusanto dan Saleh menghindangkannya di varian mereka yang terkenal mengenai Gerakan 30 September: ‘masyarakat’ , yang menununtut PKI dihukum, mengamuk ketika Sukarno mencoba ‘melindungi partai’ (maksudnya PKI, I.I.). Cerita seperti itu adalah omong-kosong. Suharto dan klknya, perwira-perwira tentara, menjegal Sukarno dan berindak malakukan apa yang sudah mereka rencanakan. Mereka bisa saja menggunakan larangan Presdien untuk melegitimasi serangan-serangan pembunuhan mereka, seperti halnyua mereka menggunakan Supersemar untuk melegitimasi kup Maret 1966 yang mereka lakukan.

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

Teman-teman Yth,
Kemarin siang (20 Feb) ada peluncuran buku Jusuf Wanandi (CSIS) di Jakarta. Saya mendapat kehormatan ikut membahas buku itu pada acara tersebut. Bersama ini saya lampirkan makalah yang saya sampaikan pada acara tersebut. Kalau ada di antara Anda yang sempat mengomentari makalah terlampir, saya tenatu senang sekali.
Bung Salim.

SALIM SAID:
Tentang Buku Jusuf Wanandi “Menyibak Tabir Orde Baru ”. Beberapa komentar singkat pada peluncuran buku 20 Februari 2014 di CSIS, Jakarta.

Kalau waktu yang dialokasikan kepada saya untuk mengomentari buku ini singkat, maka yang wajib saya katakan, buku ini penting, amat berguna bagi kita yang berminat pada politik dan sejarah modern Indonesia, ditulis dengan baik dan karena itu enak dibaca.

Ini adalah buku tentang politik dan perpolitikan Indonesia pada tahun-tahun terakhir Orde Lama, jatuhnya Presiden Soekarno, hancurnya Partai Komunis Indonesia (PKI), naiknya Jenderal Soeharto, mapannya kontrol rezim Orde Baru hingga jatuhnya rezim Soeharto yang selama bertahun-tahun memanfaatkan ABRI, Korpri (Korps Pegawai Negeri Indonesia) dan Golkar sebagai alat kekuasaannya.

Harus saya tekankan, buku ini menjadi menarik karena penulisnya, Jusuf Wanandi, terlibat langsung dalam bagian-bagian penting politik dan perpolitikan masa itu. Ini adalah sebuah memoar politik penulis yang juga sejarah politik Indonesia sekitar setengah abad terakhir.
Ini juga sebuah buku tentang CSIS (Centre for Strategic and International Studies), riwayatnya, perannya yang amat penting pengaruhnya dalam mendukung – bahkan acap kali malah menentukan—arah kekuasaan Soeharto pada awal dan bagian terpenting masa berkuasanya. Juga tentang ketegangan CSIS dengan kelompok kritis terhadap Orde Baru. CSIS adalah lembaga think tank pertama di Indonesia dalam sejarah intelektual serta sejarah politik negeri ini. Tapi dari penuturan Jusuf Wanandi, CSIS juga sebuah lembaga yang berperan sebagai lembaga lobby politik yang untuk waktu cukup lama berfungsi amat efektif.

Buku ini juga mengungkap sejarah politik Soeharto yang dengan instink politik dan ketrampilan yang canggih bukan saja bisa menyingkarkan Presiden pertama Republik Indonesia dengan cara yang amat canggih, tapi juga bisa berkuasa selama 32 tahun dan dengan saksama menyingkiran semua musuh-musuh politiknya. Patut dicatat, Soeharto adalah manusia terlama yang berkuasa di atas bumi Indonesia sejak wilayah ini diciptakan Allah. Juga jika dibanding dengan semua Gubernur Jenderal Belanda, para Raja dan para Sultan sejak ratusan tahun sebelumnya.

Soeharto berangkat dari Kostrad.
Nasib Soeharto mengalami pasang naik bermula ketika secara mendadak sejumlah Jenderal, para pimpinan Angkatan Darat, dibantai oleh gerakan para perwira yang dikendalikan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada subuh satu Oktober 1965. “Calon” Presiden kedua R.I. memegang jabatan Panglima Kostrad waktu itu.

Berbeda dengan Kostrad zaman sekarang yang mempunyai pasukan sebanyak dua divisi tempur, pasukan yang dipimpin Soeharto waktu itu berada di berbagai Komando militer (KODAM) yang baru akan dikerahkan ke bawah kontrol Kostrad jika ada tugas khusus dari pimpinan Angkatan Darat. Maka tidak mengherankan jika ketika tiba-tiba muncul pada satu Oktober pagi sebagai Panglima yang berani melawan usaha kudeta Gestapu, orang bertanya-tanya: Soeharto Who? Dengan kondisi itulah, Soeharto tampil dan dalam waktu dua tahun dia telah berhasil menjadi Presiden kedua Republik Indonesia.

Siapa Soeharto? Pertanyaan inilah yang – antara lain — dijawab oleh Jusuf Wanandi.

Dari posisinya yang amat dekat kepada Soeharto dan lingkungannya di sekitar Kostrad dan kemudian kantor kepresidenan, Wanandi menjelaskan siapa Soeharto. Pengamatan dan interaksi Wanandi dengan Soeharto, membawanya pada kesimpulan, Pangkostrad itu bukan Jenderal yang fobia komunis. Dan PKI jelas tahu dia bukan bagian dari lingkungan Panglima Angkatan Darat, Letnan TNI Jenderal Achmad Yani. Di mata PKI, bahkan di mata Presiden Soekarno, Yani dan kelompokmya di Markas Besar Angkatan Darat (MBAD) adalah orang-orang “keras kepala” yang anti Komunis dan anti Nasakom. Bukti dari sikap PKI itu adalah terjadinya dua kali kunjungan Kolonel Latif kepada Soeharto di rumah kediaman Pangkostrad dan di Rumah Sakit Angkatan Darat (RSPAD) beberapa jam sebelum operasi Gestapu dilancarkan.

Apa yang dipercakapkan Latif dan Soeharto pada kedua pertemuan tersebut diungkapkan sendiri oleh keduanya. Di kediaman Soeharto, menurut cerita sang Pangkostrad, Latif melaporkan adanya Dewan Jenderal yang akan menyingkirkan Soekarno, sang Presiden. Pada pertemuan di RSPAD, karena keterbatasan waktu, tidak banyak yang mereka bicarakan. Meski ada dugaan Latif melaporkan operasi akan segera dimulai “mengambil” para Jenderal yang sebelumnya secara publik sudah dikampanyekan Soekarno sebagai “tidak loyal” kepada Pemimpin Besar Revolusi.

Menurut rencananya, para Jenderal yang dituduh sebagai anggota Dewan Jenderal tersebut akan diambil untuk dihadapkan kepada Presiden Sukarno. Di depan Sukarno para Jenderal dari MBAD akan didaulat disingkiran dari MBAD dan posisi mereka diberikan kepada Jenderal yang mudah diatur oleh Sukarno. Latif berharap (menurut pengakuannya pada Mahkamah Militer yang mengadilinya di Bandung) Jenderal Soeharto yang akan naik menggantikan Pangad Jenderal Yani.

Kita tidak mempunyai informasi apakah harapan Kolonel Latif tersebut disampaikan kepada Soeharto pada pertemuan di RSPAD malam itu. Yang kita semua ketahui kemudian, pada pagi esoknya para Jenderal terbunuh, Soeharto mengamuk, orang-orang PKI kemudian banyak yang terbunuh di samping sejumlah besar dipenjarakan. Termasuk Latif. Siapa yang harus bertanggungjawab terhadap pembunuhan massal di banyak tempat itu?

Menurut Wanandi, baik Soeharto maupun Sukarno, sampai batas tertentu, harus iku bertanggungjawab. Tapi Sukarno pertama-tama yang harus bertanggungjawab. Waktu itu dia masih Presiden. Soeharto, menurut Wanandi, seharusnya berusaha meyakinkan Soekarno meredakan ketegangan dan histeri massa yang menyebabkan pembunuhan massal itu.

Menurut ceritanya sendiri, beberapa kali Soeharto meminta PKI dibubarkan, tapi Sukarno berkeras dan selalu berusaha meminta massa tenang sembari menunggu komando Pemimpin Besar Revolusi. Histeria yang nyaris merata, ketakutan kepada PKI yang sudah dipersepsikan sanggup dan telah melakukan pembunuhan keji dan sadis, hanya menyebabkan seruan dan himbauan Sukarno ikut tertiup angin menjauh dari masyarakat yang “histeris”. Pembunuhan berlanjut hingga yang harus dibunuh nyaris sudah habis. Menurut Wanandi, yang memicu terjadinya pembantaian adalah karena tidak adanya otoritas yang berwibawa mencegah dan menghentikannya. Di Jawa Tengah dan Jawa Timur pembantaian merupakan kelanjutan berdarah dari ketegangan yang sudah berlangsung lama, antara lain sebagai akibat aksi sepihak PKI dan Barisan Tani Indonesia (BTI). Tidak disebutkan Wanandi trauma Peristiwa Madiun 1948 yang sebenarnya juga menjadi salah satu akar pembantaian tersebut. Seperti diketahui Gestapu terjadi hanya 17 tahun setelah Pristiwa Madiun.

Masih tentang siapa Soeharto, Jusuf Wanandi mengungkapkan pengalamannya mendampingi pemimpin tertinggi Indonesia yang baru itu. Ternyata acuan sejarahnya terbatas pada sejarah kerajaan Jawa . Berbeda dengan Sukarno sebelumnya, dunia gagasan Soeharto berputar dan hanya berakar pada budaya Jawa, termasuk gagasan kekuasaan Jawa yang diketahuinya kebanyakan dari pengalaman dan cerita wayang. Sukarno sejak muda membaca luas tentang berbagai gagasan politik, ideologi dan sejarah dunia. Bagi seorang Soeharto yang memulai karir militernya sebagai pada tentara Hindia Belanda (Knil), wacana dan sejarah gagasan yang setiap hari menjadi “suguhan” Soekarno lewat sejumlah pidatonya yang bagaikan tidak kunjung habis itu, adalah barang asing.
Dengan latar belakang seperti itulah kita harus mengerti peran CSIS dan Jusuf Wanandi, Harry Tjan dan teman-temannya terhadap Soeharto dan periode awal pemerintahan Orde Baru. CSIS berdiri pada saat dan waktu yang tepat.Mereka yang mendirikan CSIS sudah bergiat di zaman Orde Lama ketika mereka menghadapi PKI. Di sana para pastor Jesuit ikut memainkan peran penting. Salah seorang di antaranya adalah Pater Beek. Sayang dalam buku Wanandi ini peran Beek sama sekali tidak muncul secara semestinya.

Kelompok politik cum intelektual yang paling siap pada awal sejarah Orde Baru adalah kelompok yang kemudian berumah dalam CSIS. Para Jenderal yang mendadak berkuasa itu memerlukan sejumlah gagasan bagi mengelola negara. Hanya CSIS waktu itu yang siap. Pada CSIS itulah bertemu kepentingan politik kelompok Katolik tertentu, kekuatan politik sekuler, peranakan Tionghoa tertentu, Ali Murtopo, Sujono Humardani dan Soeharto sebagai konsumen berbagai gagasan dari lembaga tersebut.
Buku ini menjelaskan secara gamblang peran besar CSIS waktu itu, dan peran pribadi Jusuf Wanandi serta Harry Tjan Silalahi. Itu terjadi pada periode Soeharto masih “perawan” dalam dunia politik. Yang sejak awal dipunyai mantan Pangkostrad itu terutama hanya instink politik yang hebat dan kemampuan taktis yang prima serta ramalan seorang guru tentang hari depan Soeharto sebagai orang yang akan punya peran penting dan kuasa besar. Sebagai seorang yang pada dasarnya cerdas, Soeharto cepat belajar. Menurut cerita banyak orang, kalau pada tahun-tahun pertama masa berkuasnya dia mencatat ketika para teknokrat menjelaskan kebijakan yang harus diputuskan, sekian tahun kemudian para Professor – dikenal sebagai Berkely Mafia —yang mencatat jika Soeharto menguraikan pikiran dan rencananya. Kalau pada awal masa berkuasanya Soeharto mendengarkan secara saksama taklimat yang diberikan Jusuf Wanandi dan Harry Tjan Silalahi, di kemudian hari CSIS dan para pendukungnya (Ali Murtopo dan L.B. Moerdani) dicampakkan begitu saja oleh Bapak Presiden. Soeharto merasa sudah tahu semua. Pengalaman hidupnya sejak masa kecil mendidik dirinya tidak mudah tergantung pada siapa saja. Juga tidak kepada ABRI, yang merupakan modal kekuasaan utamanya pada awal kekuasaannya. Maka tidak sulit dimengerti jika CSIS juga dicampakkan akhirnya.

Belajar dari pengalaman tragis Sukarno yang berkuasa tanpa dukungan solid satu partai (dan karena itu terpaksa bergantung pada PKI untuk “mengimbangi” Angkatan Darat), Soeharto memerlukan partai yang akan ditugaskannya menduduki kursi-kursi di parlemen untuk melegitimasi kekuasaan otoriternya. Karena itu dia menolak gagasan Wanandi dan teman-temannya yang merencanakan membuat partai yang betul-betul akan menjalankan peran sebagai penyalur aspirasi masyarakat, sekaligus pendukung pemerintah. Soeharto memilih Sekretariat bersama (Sekber) Golkar, merombaknya untuk kemudian mengontrolnya dengan menempatkan para Jenderal yang gampang dikendalikannya.

Meski tidak terlalu terlihat, sejak awal dan secara berangsur, Soeharto mempersiapkan Golkar tergantung padanya sembari secara perlahan menghindarkannya dari ketergantungan kepada ABRI. Hal ini dengan bagus digambarkan oleh Wanandi. Ujung dari kebijakan Soeharto ini adalah konflik Presiden dengan ABRI yang merasa makin dijauhkan dari kekuasaan. Konflik antara Soeharto dengan ABRI mulai terbuka pada masa kepanglimaan L.B. Moerdani. Tapi jika diamati secara saksama akan terlihat, latar belakang konflik yang berhulu pada pristiwa Malari.

Jenderal TNI Soemitro, Pangkopkamtib.
Pristiwa Malari (Malapetaka Januari) 1974 memperhadapkan Ali Mutopo dan kelompoknya (CSIS dan Opsus) dengan Jenderal TNI Soemitro, sang Pangkopkamtib yang juga Wakil Panglima ABRI. Polarisasi di kalangan kekuasaan waktu itu sebenarnya merupakan konflik antara para Jenderal di lembaga-lembaga militer (dipersonifikasihan oleh Soemitro) dan Para jenderal politik di sekitar Soeharto, dengan Murtopo dan Sujono Humardani sebagai contoh spesialnya. Diperhatikan secara saksama, sesungguhnya waktu itu tidak ada di antara para Jenderal tersebut yang merupakan potensi ancaman terhadap pusat kekuasaan Soeharto. Kompetisi yang terjadi lebih kurang masih pada tingkat rebutan mendekati kuping Soeharto sang Raja.

Kompetisi tak terkendali pada suatu saat, lalu meledak menjadi huru hara ketika Perdana Menteri Jepang sedang berkunjung ke Indonesia. Di mata Wanandi, demonstrasi demi demonstrasi mahasiswa masa itu adalah gerakan untuk menyerang Soeharto. Barangkali memang ada golongan mahasiswa dengan latar belakang politik tertentu yang berusaha memanfaatkan kesempatan dengan mendesak Soemitro menyingkirkan Soeharto. Tapi Soemitro dan kelompoknya, para tentara professional di Dephan dan Kopkamtib, belum punya rencanaa sejauh itu. Kesimpulan Wanandi mengenai adanya ancaman terhadap Soeharto barangkali lahir lebih dari ketakutan tokoh CSIS itu dan klompoknya yang cemas apa yang bakal terjadi pada mereka jika kelompok Soemitro berhasil menyingkirkan Ali Murtopo. Secara militer kelompok Soemitro memang lebih kuat. Tapi sebenarnya dan kenyataannya yang paling kuat dan akhirnya keluar sebagai pemenang adalah Soeharto juga. Sebagai akibat Malari, Soemitro pensiun dini dari ABRI dan Ali Murtopo secara berangsur dijauhkan dari lingkungan istana kekuasaan Soeharto.

Khusus tentang Soemitro, saya mendapat akses luas kepada mantan Pangkopkamtib yang berbadan subur itu setelah saya menyelesaikan pendidikan saya di Ohio. Karena disertasi saya mengenai peran politik TNI, saya sering berjumpa dengan Soemitro, selain dengan sejumlah Jenderal senior lainnya. Sejak akhir tahun delapanpuluhan dan berlanjut ke tahun sembilanpuluhan. Dari berbagai diskusi dan wawancara, saya berkesimpulan Pak Mitro itu padasarnya politically naïve. Tindakan- tindakannya dalam “konfrontasi” dengan Ali Murtopo adalah tindakan politik, suatu hal yang tidak disadarinya. Dia punya rencana reformasi politik, perubahan politik, tapi tidak pernah menyadari bahwa setiap perubahan pasti menguntungkan satu pihak dan merugikan golongan lain. Baik Ali Murtopo, juga Soeharto akan dirugikan oleh agenda perubahan Soemitro. Kalau gagasan Soemitro berhasil dijalankan, kekuasaan tentara bertambah, Ali dan kelompoknya tersingkir, dan kontrol Soeharto secara perlahan akan berbagi dengan Mabes ABRI. Untuk mencegah “ancaman” Soemitro itu, Soeharto segera menyingkirkannya. Menarik untuk dicatat, gagasan Soemitro sebagian besar kelak menjadi garis perjuangan ABRI dalam menghadapi Soeharto, terutama sejak masa kepanglimaan L.B. Moerdani. Nasib Moerdani juga berakhir , lebih kurang sama, dengan nasib tragis yang menimpa Soemitro.

L.B. Moerdani.
Bagaikan sebuah pagelaran wayang kulit, ketika “wayang” Soemitro masuk kotak secara mendadak, ki Dalang mengeluarkan “wayang” Benny Moerdani dari kotak. Secara mendadak juga. Moerdani yang sedang bersiap-siap berangkat Ke Negeri Belanda sebagai Duta Besar, secara mendadak ditarik dari Seoul ke Jakarta. Dengan kekuasaan besar yang diberikan Soeharto kepadanya, Moerdani tampil lebih berkuasa dari Soemitro. Menurut Wanandi yang amat dekat dengan Moerdani, perwira komando itu (pangkat terakhir di RPKAD, mayor, Komandan Bataliyon) pada dasarnya lebih seorang tentara dari pada politisi. Pada hal pengangkatan dan pekerjaannya sebagai pejabat intel sangat sarat politik. Tugas Moerdani bukan hanya menjaga keamanan pisik Soeharto dan keluarganya, tapi terutama kekuasaan dan kontrol Bapak Presiden atas negara.

Seperti Soemitro sebelumnya, Moerdani juga kemudian mengembangkan visi politiknya di dalam dan di sekitar kekuasaan Soeharto. Berada di sekitar Soeharto selama bertahun-tahun, Benny tiba pada kesimpulan, perkembangan pengelolaan negara dan politik yang dilakukan Soeharto sudah mencapai tingkat membahayakan negara. Gagasan Moerdani, kekuasaan harus dikembalikan kepada ABRI yang pada awal Orde Baru menaikkan Soeharto. Jalan pikiran Moerdani yang demikian tidak berbeda jauh dengan pendapat Soemitro sebelumnya. Seperti Soemitro, Moerdani juga disingkirkan Soeharto. Dengan kata lain, Moerdani juga mengulangi nasib tragis seniornya.

Benny cerdas, membaca banyak, berani dan punya pengalaman tempur yang nyaris tak tertandingkan di kalangan TNI. Tapi kelemahannya sama dengan Soemitro, tidak canggih berpolitik. Moerdani tentara yang mumpuni dan memulai karirnya di Jakarta — setelah ditarik dari Korea Selatan — sebagai loyalis tulen Soeharto. Tapi di kemudian hari, dia menderita disillusi kepada sang Presiden yang bertahun-tahun diabdinya sepenuh hati. Seloyal apapun Moerdani, yang lebih penting bagi Soeharto adalah kekuasaannya. Kepada Wanandi, Ali Murtopo pernah mengungkapkan, Soeharto tidak pernah percaya seratus persen kepada siapa pun. Bapak Presiden itu juga , menurut Murtopo yang mengenalnya sejak lama di Semarang, enggan bergantung kepada hanya satu kelompok. Maka ketika gagasan dan gerak-gerik Benny sudah terlihat sebagai ancaman di mata Soeharto, dengan mudah Bapak Presiden mencampakkan sang loyalis, menggantikannya dengan kekuatan lain. Inilah cerita di balik apa yang umum dikenal kemudian sebagai “de-benny-sasi.”

Tanjung Priok dan Try Sutrisno dan L.B. Moerdani.
Dalam kasus Tanjung Priok yang mengakibatkan banyak korban, sebagai Panglima Kodam Jakarta, Try Sutrisno, menurut Wanandi, adalah yang bersalah dan seharusnya bertanggung jawab. Tapi Moerdani melindungi Try karena demikianlah kehendak Soeharto. Perintah kepada Moerdani, karir Try jangan rusak oleh kasus Tanjung Priok. Soeharto mempersiapkan Try Sutrisno menjadi Pangab. Moerdani sendiri juga mengharapkan Try Sutrisno menjadi peminpin ABRI karena, menurut Wanandi, Benny punya rencana mengendalikan Try dari belakang.

Timur Timor dan Moerdani.
Selama ini pendapat umum di Indonesia terutama di kalangan militer senior, invasi pasukan gabungan ABRI ke Timor Timur (Operasi Seroja) tujuh Desember 1975, adalah pekerjaan L.B. Moerdani sebagai Asisten Intel Mabes ABRI/Dephankam. Tapi menurut Wanandi penyerbuan besar-besaran bukan gaya Moerdani. Benny berlatar belakang intel, dan memang tidak bisa mengelak mengenai keterlibatannya. Tapi keputusan Operasi Seroja ditetapkan Dephankam/ABRI, bukan Moerdani. Kepala intel itu, menurut Wanandi, hanya merencanakan operasi intel dengan sekitar 300 pasukan yang akan bekerja sama dengan sejumlah pengunsi di perbatasan.
Pandangan lain mengenai Operasi Seroja diceritakan oleh Letjen TNI (purn) Sayidiman Suryohadiprodjo dalam pengantar buku Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri. Timor Timur Untold Story. Menurut Sayidiman, sebagai yang didengarnya dari Jenderal TNI Maraden Panggabean, Pangab waktu itu, izin yang diberikan Presiden Soeharto kepada Moerdani sebagai pemimpin Operasi Seroja adalah operasi intel. Bagi Sayidiman, pada dasarnya satu operasi intelejen adalah tertutup (covert), bukan secara terbuka, bukan dengan penyerbuan oleh pasukan gabungan. Jadi, menurut Sayidiman lagi, melaksanakan operasi intelejen –seperti yang dilakukan Moerdani di Timor Timur — dengan cara operasi militer konvensional, jelas sebuah keganjilan, bahkan kesalahan.

Soeharto dan Nasution.
Tidak kurang menarik pendapat Jusuf Wanandi mengenai hubungan Jenderal Soeharto dengan Jenderal Nasution. Menurut Wanandi, ketegangan antara kedua pembesar tentara itu bersumber pada sikap Nasution yang “tidak pernah memaafkan Soeharto mengambil jabatan Presiden.” Dengan kata lain, Wanandi berkesimpulan Nasution berambisi menjadi pangganti Sukarno dan gagal karena Soeharto. Kesimpulan ini terutama bersumber pada pengamatan Wanandi terhadap sidang MPRS 1968. MPRS waktu itu dipimpin Jenderal Nasution sebagai Ketua. Draf GBHN susunan Badan Pekerja MPRS yang dikontrol Nasution bersama dengan apa yang disebut Wanandi sebagai “golongan kanan,” berusaha mengganjal Soeharto dengan cara mempersulit hari depan kepresidenannya. Wanandi dan kelompoknya berhasil menggagalkan rencana Nasution tersebut.
Topik draf dari Badan Pekerja MPRS tersebut sampai kini secara terbuka belum pernah secara obyektif dibicarakan. Bahkan dokumen-dokumen draf Badan Pekerja itu kononnya sudah hampir tidak bisa lagi ditemukan. Sekarang sulit secara obyektif menilai apakah Nasution masa itu memang menjalankan kebijakan yang akan berakhir pada terbukanya kesempatan bagi dirinya menjadi Presiden.

Yang kita tahu sejak awal keributan Gestapu, Nasution tidak pernah menunjukkan minat menjadi Presiden menggantikan Sukarno. Nasution malah mendorong dan mendukung Soeharto menghadapi Sukarno dan akhirnya menggantikan Presiden pertama R.I. tersebut. Nasution tahu bahwa dia bukan orang Jawa dan waktu itu hanya orang Jawa yang bisa menghadapi Sukarno. Seandainya Nasution berambisi menggantikan Sukarno, dia tidak akan menolak tawaran Pangkostrad Soeharto agar Nasution, perwira paling senior dalam ABRI waktu itu, memimpin “perlawanan” terhadap Gestapu dan kemudian Sukarno.
Selain watak Nasution yang terkenal peragu, Sukarno memang mengarahkan serangannya kepada Nasution yang dipandangnya “otak” kekuatan anti Komunis di dalam Angkatan Darat. Jadi kalau Nasution yang tampil kedepan, dan bukan Soeharto, perjuangan melawan Sukarno akan menjadi lebih sulit.

Sebagai seorang militer senior, Nasution juga berpendapat, jangan sampai terjadi pergantian komandan pada saat operasi sedang berjalan. Ketika Nasution muncul di Kostrad dalam keadaan pincang dan kaki terkilir pada satu Oktober petang, Soeharto sudah memimpin operasi. Kebijakan pertama Nasution, bantu Soeharto dan tolak keputusan Sukarno mendudukkan Mayjen TNI Pranoto Rekso Samudro sebagai pejabat sementara Panglima Angkatan Darat.

Ketegangan awal Soekarno-Nasution muncul ketika kedua Jenderal berbeda dalam cara menyelesaikan Gestapu. Nasution berkehendak Sukarno diadili, sementara Soeharto ingin urusan dengan Sukarno diselesaikan dengan jalan politik dan diplomasi. Di kemudian hari, ketika Soeharto sudah menjadi Presiden, ketegangan di antara mereka bersumber pada tafsiran atas konsep keterlibatan politik militer.Tafsiran Nasution sangat legalistik, sementara Soeharto lebih politis dan opportunistik.
Sebagai seorang ilmuwan politik yang mempelajari konsep dan sejarah peran politik tentara yang dicetuskan mula-mula oleh Nasution, saya berkesimpulan, Nasution cenderung lebih legalistik dari pada realistis. Pemikiran politik Nasution berkembang di masa pra Gestapu, ketika tentara hanya satu di antara beberapa kekuatan politik di Indonesia. Pada masa pasca Gestapu, ketika militer (TNI-ABRI) sudah menjadi kekuatan politik tunggal, pemikiran Nasution tidak membahas perkembangan baru tersebut. Di sana Soeharto mengembangkan sendiri konsepnya sebagai militer (Seminar Angkatan Darat II) yang telah menjadi penguasa politik tunggal. Kritik Nasution terhadap Orde Baru dan terhadap Soeharto berputar di sekitar perbedaan tafsiran terhadap konsep peran politik tentara tersebut. Dengan kata lain dan secara singkat, harus saya katakan, saya belum menemukan bukti untuk menerima kesimpulan Jusuf Wanandi bahwa “Nasution tidak pernah memaafkan Soeharto karena mengambil jabatan kepresidenan.”

Penutup.
Saya ingin menutup komentar saya atas buku Jusuf Wanandi yang kita bicarakan sekarang ini dengan mengulangi pernyataan awal saya. Ini buku amat penting. Salah satu yang membuat buku ini amat penting adalah terungkapnya sejumlah hal yang sayangnya belum sempat secara saksama diuraikan penulis. Tapi ini lalu harus ditafsirkan, Jusuf Wanandi, sadar atau tidak, memberi tugas kepada para peneliti politik dan sejarah agar meneliti dan mengungkapkan hal-hal tersebut.

Berikut ini beberapa pertanyaan menarik yang menantang para peneliti:
Menyangkut CSIS, pertanyaannya, siapa yang meladeni siapa? Siapa yang paling berkepentingan memanfaatkan CSIS? Ali Mutopo yang punya ambisi kekuasaan dan memerlukan tanki pemikir? Kelompok-kelompok cendekiawan Katolik yang lebih memilih hijau tentara karena takut pada hijau Islam? Kelompok pebisnis Tionghoa perantauan yang memerlukan perlindungan kekuasaan?

Penting untuk diketahui, Jenderal Soemitro menyebut Ali Murtopo (sebagai pemimpin Opsus) sebagai tokoh yang mendirikan CSIS untuk kepentingan operasi politiknya.

Menyangkut kepercayaan Wanandi,”Nasution tidak pernah memaafklan Soeharto karena mengambil jabatan Presiden,” perlu penelitian terhadap proses sidang MPRS 1968 serta dokumen-dokumen Badan Pekerja MPRS yang kabarnya sekarang sudah sulit ditemukan. Penelitian tersebut jangan sampai dipisahkan dari perkembangan hubungan Soeharto-Nasution sejak satu Oktober sore di Kostrad hingga naiknya mantan Pangkostrad itu menjadi Presiden kedua R.I.

Rapat para Jenderal pada tahun 1978 yang menunjukkan sikap kritis kepada kebijakan Soeharto. Momentum ini membuka kesempatan kepada Menteri Perindustrian, Jenderal Muhammad Jusuf, mempertontonkan kesetiaan dan pembelaannya kepada Presiden Soeharto. Beberapa waktu kemudian Jusuf menjadi Panglima ABRI. Bagaimana sebenarnya jalannya rapat para Jenderal tersebut? Apa yang dibicarakan di sana? Bisakah disimpulan Jenderal Jusuf (waktu itu sudah 14 tahun meninggalkan kegiatan militer aktif) menjadi Pangab karena pameran loyalitasnya tersebut, atau merupakan rencana lama Soeharto memberi “anugerah” kepada salah seorang yang berhasil mendapatkan dokumen Supersemar?

Peneliti yang jeli masih akan menemukan lebih banyak lagi topik menarik untuk diteliti dari membaca buku Jusuf Wanandi ini.***

Salim Said, doktor ilmu politik lulusan Ohio State University, Ohio, USA , Guru Besar Ilmu politik pada Universitas Muhammadiah Malang (UMM), Universitas Pertahanan Indonesia (Unhan), Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), dan pengajar tetap pada Sesko TNI, Sesko AD, Sesko AL. Menulis sejumlah buku mengenai peran politik TNI, Salim Said juga pernah ditugaskan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menduduki kursi Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Ceko (2006-2010).

DARI POTENSIAL JADI KENYATAAN

DARI POTENSIAL JADI KENYATAAN

Oleh Andriani S. Kusni

 

“Daerah kita punya potensi besar ini, punya potensi itu yang menjanjikan”. Demikianlah. Dari waktu ke waktu, kita digenangi oleh banjir kata-kata retoris. Dan waktu itu berlangsung entah berapa dekade sudah. Banjir kata-kata retoris masih saja tercurah dan mengalir dari langit bernama lembaran-lembaran kertas pidato-pidato klasik para pejabat, yang mengesankan bahwa pengucap pidato paham benar akan kenyataan. Sekalipun ruang untuk bertanya masih sama luasnya dengan lembaran langit di atas kepala kita, apakah mereka benar-benar paham akan kata-kata yang diucapkan? Arus pertanyaan dalam diri sebagai pendengar atau pembaca tidak kurang derasnya mengalir karena apakah benar genangan kata-kata berdekade demikian dilakukan melalui upaya penelitian susah-payah untuk mengenal langsung kenyataan di lapangan ataukah suatu rekaan dari balik meja di ruangan nan sejuk. Berpangkal dari sikap berpikir positif, katakanlah benar kata-kata itu memang ungkapan dari pengetahuan dan pengenalan atas realita. Tapi masalah berikut muncul mengusik. Sebab niscayanya tidak berhenti pada pengenalan dan pengetahuan atas kenyataan, tapi bagaimana mengubah kenyataan sesuai dengan gambaran besar (grand design) kehidupan masyarakat yang dipilih untuk dilaksanakan. Berhenti pada pengenalan dan pengetahuan sama dengan berhenti pada kemandegan dan menempatkan diri di ruang salon “anak pangeran” atau “sang putera raja”.

Misal, ketika tahu bahwa di suatu daerah terdapat banyak kemiskinan, padahal daerah itu diketahui juga sangat kaya raya akan sumber daya alam, tentunya langkah berikut adalah mencari cara mengentas kemiskinan. Kalau tahu bahwa daerah sangat potensial untuk mengembangkan parawisata, masalah berikut mendesak adalah bagaimana mengubah yang potensial itu menjadi kenyataan, bagaimana unsur-unsur penopang pariwisata diwujudkan. Tanpa mewujudkan unsur-unsur penopang, sama dengan memerintah orang untuk menyeberang sungai tidak berjembatan tanpa dilengkapi dengan sarana, perahu dan pengayuh. Sama halnya dengan muatan lokal (mulok) untuk sekolah-sekolah, entah berapa lama sudah diucapkan, diterakan dalam resolusi konferensi ini dan itu. Tapi resolusi itu berhenti di lembaran-lembaran kertas hasil konferensi, tanpa nyata hasilnya. Berhenti pada retorika jabatan, barangkali hanyalah varian dari dusta yang berdampak pada pemerosotan citra. Citra baik tidak bisa dibangun dengan dusta. Tidak berupaya keras mengubah keadaan, mengubah yang potensial menjadi kenyataan, memang banyak faktor penyebabnya. Tapi barangkali dari banyak faktor itu yang pokok adalah kemauan politik. Tidak kurang pentingnya, barangkali sebab yang terletak pada pandangan tentang fungsi kekuasaan. Arti negara. Umum di Indonesia hari ini, negara tidak dipahami sebagai alat melayani negara, tidak didayagunakan sebagai alat demi kebaikan, keadilan, alat kebenaran bagi rakyat, bangsa serta negara. Tapi negara, kekuasaan diperlakukan sebagai sumber kehidupan. Memahami negara secara demikian oleh Victor Silaen, pengajar pada FISIP Universitas Pelita Harapan disebut sebagai “negara oknum” dengan segala kepongahan dan penyalahgunaan segala perangkatnya. Dengan kuatnya “negara oknum” harapan mendapat pukulan berat di kepala untuk melihat yang potensial berubah jadi kenyataan. Kalau demikian, maka “negara oknum” sama dengan membelenggu perwujudan rangkaian nilai Republik dan Indonesia. Pemelihara kemandegan.***

KALTENG DAN OTAK TERASAH

KALTENG DAN OTAK TERASAH

Oleh Andriani S. Kusni

Terdapat 31 universitas,perguruan tinggi dan yang setingkat perguruan tinggi di Kalteng. Saban tahun, 31 perguruan tinggi ini mewisudakan ribuan sarjana. Tigapuluh satu pergurua tinggi/universitas ini merupakan modal sangat menentukan bagi perkembangan maju Kalteng. Karena semestinya di perguruan tinggi-lah sumber daya manusia dilahirkan. Karena itu angkatan pendiri Kalteng merumuskan harapan mereka pada perguruan tinggi/universitas sebagai “Otak Kalteng. Otak Kalimantan”.

Apakah peran dan harapan menjadi “Otak Kalteng. Otak Kalimantan” itu sudah ditunaikan oleh 31 universitas/perguruan tinggi? Keadaan nyata Kalteng hari ini yang masih tertinggal dibandingkan dengan derah-daerah di Jawa, Sumatera atau Sulawesi, kiranya pertanyaan ini sudah terjawab. Jika benar demikian, maka seperti ujar Shakespeare, dramaturg Inggris, dalam karyanya Hamlet, pasti “there is something rotten in the State of Danemark”. Ada sesuatu yang busuk di Negara Denmark. “Rotten” (busuk) bukan hanya salah (wrong). Apa kongkretnya yang “rotten” itu, jika sama-sama ingin melihat Kalteng maju melesat, niscayanya universitas/perguruan tinggi itu melakukan periksa diri dan melakukan perbaikan diri sehingga bisa benar-benar menjadi Otak Kalteg dan Otak Kalimantan. Otak Kalteng dan Otak Kalimantan menunjuk kepada suatu mutu wisudawan. Deretan gelar sepanjang apa pun kiranya bukan jaminan mutu hingga mampu setingkat dan menjadi “Otak Kalteng”. Status dosen yang dibangga-banggkan sebagai status sosial terhormat, juga bukan jaminan telah mencapai mutu demikian seperti ditunjukkan oleh kenyataan ada dosen yang arti “debat akademis” pun tidak paham. Ketidak-berkembangnya taraf keilmuan dan tidak dihayatinya sikap ilmiah, oleh seorag dosen hanya memerosotkan martabatnya sendiri dan mencelakakan banyak orang jika rekomendasinya diikuti. Dosen mengandung makna tentang niscayanya meningkatkan tarf kedosenannya sehingga taraf anak didik pun bisa meningkat. Dosen merupakan bagian dari Otak, Otak Kalteng. Barisan dosen bebal dan terbelakang, otak Kalteng pun bebal dan tertinggal. Kebebalan bisa terjadi selain karena tidak rajin belajar juga bisa karena melepaskan kemerdekaan berpikir (kebebasan mimbar).Menjadi tidak berguna bagi masyarakat apabila ia terbelenggu oleh ketidakberpihakan yang dilembagakan. Membuat Kalteng maju melesat selain melerlukan manusia berketerampilan tinggi, juga menagih keberpihakan manusiawi dengan segala resikonya. Sebab kebenaran, kebebasan mimbar, kemerdekaan dan keberanian berpikir serta keberpihakan manusiawi bukan tidak mengandung resiko di tengah-tengah berbagai kepentingan yang berlaga.

Kalteng berotak atau tidak bisa dilihat dari keadaan nyata Kalteng. Keadaan Kalteng juga memperlihat wajah hakiki Manusia dan Kalteng sesungguhya. Masyarakat pertunjukan (spectacle society), hedonis tidak hirau hakekat tapi menggelimpungi diri dengan citra semu. Tidak terlalu rajin menggunakan otak, gemar pada jalan pintas untuk menghadapi masalah yang tidak pernah sederhana, seperti kekerasan dengan segala varian bentuknya. Terasah tidaknya otak, bersangkutan dengan mutu, termasuk Kalteng Bermutu atau tidak.  ***

MELAWAN LUPA DI HUT KOTA PALANGKA RAYA

MELAWAN LUPA DI HUT KOTA PALANGKA RAYA

Oleh Andriani S. Kusni

Lupa terhadap soal, kejadian, apakah itu soal, kejadian besar atau kecil bahkan kata-kata sendiri, tidak pernah memberikan akibat baik, juga membuka peluang bagi rupa-rupa tindakan negatif. Ia bisa dilakukan secara sengaja (terkadang atas nama pura-pura) tapi ada juga lupa murni. Memang tidak disengaja. Lupa kian berbahaya, apabila berlanjut pada tindak likuidasi sistematik hal-ihwal itu dari ingatan generasi demi generasi melalui pilihan politik. Berawal dari ‘’lupa yang sengaja’’ maka kita sekarang, termasuk di Kalimantan Tengah, merupakan kelompok manusia yang beridentitas hilang, serta disorientasi. Identitas dan orientasi tidak bisa melepaskan diri dari ingatan akan sejarah dan kesadaran sejarah. Dominasi lupa membuat kita kehilangan kaca pembanding dan penyaring ketika berhadapan dengan hal-ihwal dari luar. Kita tidak bisa menghargai diri, lalu tumbuh berkembang menjadi angkatan dan bangsa epigon serupa burung tiung. Lupa juga yang kemudian menyediakan ruang luas bagi segala rupa rekayasa. Sebagai akibat lupa ini pula, jika tidak awas, salah-salah etnik Dayak bisa menjadi Dayak Yang Hilang (The Lost Dayak) di kampung-lahir sendiri. Bahaya ini nyata sekarang.

Bagaimana wujud kongkret yang berlangsung di kalangan kita sekarang? Kalau mau jujur pada diri sendiri, angkatan sekarang yang merupakan produk politik mendawarsa, terutama sejak naiknya Orba ke panggung kekuasaan, bangsa ini tidak lain dari bangsa pelupa. Angkatan sekarang adalah angkatan pelupa. Demikian juga Angkatan Dayak dan Uluh Kalteng sekarang. Bentuk konkretnya? Terdapat pada pertanyaan: Seberapa bisa kita menghargai kebudayaan diri sendiri, khazanah budaya warisan leluhur? Seberapa jauh kita mengenal dan menguasai budaya diri kita sendiri? Seberapa ingat kita akan teladan dan harapan angkatan pendiri KalTeng dan Palangka Raya. Seberapa jauh kita setia pada kebenaran sejarah. Apakah kita berani jujur pada sejarah diri kita sendiri? Sudahkah kita membebaskan diri dari stigma-stigma yang membuat kita terkurung dalam eklusivitas ghetto dan klik? Foto Sandi Yaconk Walikota pertam Palangka Raya yang dibunuh atas dasar prasangka masih belum terpasang di Kantor Walikota. Kisah daerah pembuangan Pararapak  masih gelap-gulita dijaga oleh prasangka, stigma dan ketakutan.
Keadaan ini ditunjang oleh sistem pendidikan yang lepas akar, bertumpu pada upaya membangun tukang-tukang tanpa wawasan. Dari luar didorong dan dikembangkan oleh budaya globalisasi, sebagai tingkat mutakhir dari kapitalisme. Dalam  dunia ekonomi berwujud pilihan politik neo-liberalisme. Lupa begini ditunjang secara sistematik oleh dua pilar utama demikian, melahirkan budaya baru lepas akar dan menjadi nilai dominan.Akibatnya secara kebudayaan bangsa ini tidak merdeka. Kita mengira diri merdeka dan modern, tapi dilihat secara hakiki, sebenarnya kembali menjadi inlander. Inlander kekinian yang mabuk melihat bianglala ‘modernitas’ berdaya tarung lemah. Kalau pun daya tarung itu masih tersisa, karena tiada nilai pegangan holistik, muncul menjadi kekerasan, wujud dari perlawanan spontan. Watak inlander adalah menjilat ke atas, menindas ke bawah, main keroyokan, berintrik, bergunjing.

Tanpa wacana holistik maka prakarsa menjadi layu. Berkegiatan sekedar kumpul-kumpul instintif, tidak diletakkan dalam kerangka integral memajukan. Hal ini terjadi karena lupa sejarah. Tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh para pendahulu. Lupa secara sadar yang mengendap di bawah sadar, memutuskan silam dari hari ini dan esok. Oleh bahaya-bahaya lupa demikian, tidakkah sudah saatnya kita membangun ingat? Merayakan hari ulang tahun Palangka Raya dengan lupa, tidak akan membawa arti apa-apa, selain dari bentuk-bentuk kesibukan seremonial kosong.***

TANTANGAN ITU BERNAMA KALTENG

TANTANGAN ITU BERNAMA KALTENG

Oleh Andriani S. Kusni

 

Puisi sebagai salah satu genre sastra, dalam sejarahnya menyatu dengan kehidupan. Dilahirkan oleh kehidupan dan diperlukan oleh kehidupan. Hal ini antara lain diperlihatkan oleh proses kelahiran, hidup dan peran puisi lisan seperti sansana kayau, deder, karungut dan macam-macam puisi lisan lainnya. Jika disimak, mantera dan upacara manawur, teks balian, sebenarnya mempunyai unsur puitik. Sehingga bisa disebut sebagai bentuk karya sastra lisan juga.

Sastra lisan menyatu dengan kehidupan dan diperlukan oleh masyarakat. Ia tidak terpisah dari masyarakat. Selain sastra lisan, di KalTeng terdapat sastra tertulis yang berbahasa Indonesia dan jauh lebih berkembang daripada yang berbahasa lokal karena perhatian pada sastra lokal, di tengah gaung gema melestarikan budaya lokal, lebih banyak berhenti pada omongan. Bahkan oleh seorang pejabat di bidang terkait sempat terucap, “Sastra tidak menarik” (Ungkapan kecupetan pengetahuan luar biasa dari orang yang salah tempat bertugas. Bentuk dari tidak ditempatkannya orang tepat pada tempat yang tepat). Sastra terutama puisi yang berbahasa Indonesia, lebih dikembangkan di sekolah-sekolah, di koran-koran, radio dan penggiat-penggiat sastra. Karena itu pada sementara penggiat sastra, jika berbicara tentang sastra KalTeng yang dimaksudkan tidak lain dari sastra berbahasa Indonesa. Bentuk lain lagi dari suatu kecupetan wacana tentang Indonesia dan KalTeng.

Berbeda dengan puisi lisan yang merakyat dan dekat dengan massa lokal, puisi berbahasa Indonesia kehidupannya agak terkucil. Lingkupnya terbatas: para pelajar, anak-anak muda, mahasiswa dan pemuda serta penggiat-penggiat sastra amatir (yang memperlakukan sastra sebagai hobi). Keterasingan puisi berbahasa Indonesia dari masyarakat karena kebanyakan masalah yang diangkatnya tidak klik dengan permasalahan masyarakat. Ia tidak meneruskan sastra berpihak yang terdapat dalam sastra lisan dan sastra berbahasa Indonesia di negeri ini. Karena memang masih dilakukan secara amatiran dan tidak dengan wacana dan komitmen profesional. Sastra masih diperlakukan sebagai pengungkap cinta lelaki-perempuan. Karena itu keberlangsungan menulis pun bisa saja berusia seumur jagung.

Bagaimana puisi berbahasa Indonesia bisa tidak terkucil dari kehidupan tapi dirasakan sebagai suatu keperluan? Bagaimana mensosialisasikan puisi? Di sini muncullah soal bagaimana menyampaikan puisi. Ditahun, 60-an sosialisasi puisi disampaikan dengan jalan deklamasi atau pembacaan sajak. Rendra dan penyair-penyair lain membaca sajak disertai akting. Sejak masa Orba, muncul bentuk sosialisasi baru yaitu musikalisasi puisi. Puisi yang dinyanyikan dengan iringan berbagai instrumen sehingga menjadi lebih memikat. Di KalTeng, bentuk penyampaian puisi menggunakan cara musikalisasi puisi nampak makin berkembang antara lain berkat upaya Balai Bahasa Provinsi KalTeng yang sistematik. Lomba Musikalisasi awal bulan ini yang diselenggarakan oleh Balai Bahasa telah diikuti oleh belasan kelompok dari berbagai kabupaten.

Barangkali, musikalisasi puisi akan lebih menarik jika ditampilkan dengan memperhatikan kostum, dekor serta tata cahaya. Sehingga ia benar-benar merupakan suatu penampilan karya seni. Bukan sekedar menyanyikan puisi. Barangkali tingkat inilah yang belum dicapai KalTeng. Yang belum dicoba juga adalah pementasan sendrapuisi yang memberi peluang penggabungan beberapa unsur cabang kesenian. Pada masa pemerintahan Soekarno, sendra puisi sudah mulai dilakukan. Percobaan terhenti karena perkembangan politik. Dibidang apapun, termasuk di dunia puisi, KalTeng memang merupakan ruang luas penuh tantangan tapi sekaligus menyediakan seribu kemungkinan. Menjanjikan tidaknya kemungkinan ini, sebagian kitalah yang menentukan. Tantangan adalah undangan yang harus dijawab.***

DENGAN KEPALA KOSONG MEMBANGUN KALTENG?

DENGAN KEPALA KOSONG MEMBANGUN KALTENG?

Oleh Andriani S. Kusni

Generasi penerus bangsa tidak akan menjadi apa-apa jika di tingkat SMA para pelajar tidak diwajibkan membaca buku. Sebuah survei menyebutkan, di antara 11 negara, pelajar SMA di Amerika Serikat diwajibkan membaca 32 judul buku, Belanda: 30 judul, Prancis: 30 judul, Jepang: 22 judul, Swiss: 15 judul, Kanada: 13 judul, Rusia: 12 judul, Brunei: 7 judul, Singapura: 6 judul, Thailand: 5 judul, Indonesia: 0 judul!’’ tulis Yudhistira ANM Massardi dalam artikelnya.

Kalau secara nasional anak-anak SMA Indonesia membaca nol judul buku, bagaimana dengan tingkat daerah, secara khusus Kalimantan Tengah? Jawabannya segera terjawab dengan melihat jumlah pengunjung perpustakaan daerah dan perguruan tinggi-perguruan tinggi serta keadaan perpustakaan serta pengunjung took buku-toko buku yang bisa dihitung dengan jari sebelah tangan judul-judul buku yang sangat ketinggalan perkembangan. Dari orang-orang yang mengenal Kalimantan Tengah sejak lama, bahkan sejak provinsi ini didirikan, saya mengetahui perkembangan minat baca di daerah ini sangat lambat lajunya. Keadaan sekarang pun menegaskan bahwa Kalimantan Tengah tidak membaca. Kalimantan Tengah tidak berupaya menjadi provinsi yang menjadikan membaca seperti halnya keperluan akan makan dan minum. Sekolah-sekolah dan perguruan tinggi tidak mengupayakan anak didik untuk gemar membaca.

Apakah para pengajar dari berbagai tingkat, apakah PNS, wartawan, dan berbagai lapisan masyarakat kita menjadikan membaca sebagai suatu keharusan? Mahasiswa sangat tergantung pada diktat. Provinsi ini belum memandang bahwa perpustakaan merupakan gudang ilmu, tempat merujuk dan sahabat. Kalimantan Tengah pintar-hararti adalah indikasi kuat bahwa gubernur sadar bahwa selama ini Kalimantan Tengah tidak membaca. Tanpa membaca Kalimantan Tengah tidak usah berharap untuk maju. Program Kalimantan Tengah Pintar Harati adalah upaya untuk mencoba menerobos keadaan berbahaya ini. Dalam rangka program Kalimantan Tengah Pintar Harati ini, Perpustakaan menduduki tempat sangat strategis, tapi posisi strategis yang sejak lama diabaikan orang karena dianggap bukan “pos basah”. Pandangan “basah” tidaknya sebuah kedudukan, sama dengan mengatakan bahwa lebih baik kepala kosong asal uang penuh di kantong. Tapi bisakah Kalimantan Tengah dimajukan dengan kepala kosong, sekalipun uang berlimpah di bank? Tapi demikianlah keadaan Kalimantan Tengah jika mau jujur melihat wajah pola pikir dan mentalitas diri di cermin.

Dalam upaya melaksanakan program Kalimantan Tengah Pintar Harati, maka Kepala Perpustaakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Moses Nicodemus, mulai melancarkan Gerakan Kalimantan Tengah Membaca di samping menata dan membenahi kembali perpustakaan agar mewujudkan fungsi strategisnya dan menjadi sahabat yang mau menjadi pintar-harati. Gerakan Kalimantan Tengah membaca adalah suatu gerakan tak punya akhir dan akan berhasil jika disokong oleh semua kalangan, terutama dunia pendidikan, kalangan orangtua serta media massa. Moses baru mulai dan ia perlu waktu menuntaskan kerjanya. Sayang jika upaya yang baru dimulai ini terpenggal oleh ketiadaan waktu sebab pengalaman menunjukkan peran manusia yang di “kemudi” turut menentukan keberhasilan gerakan.***

MASYARAKAT KITA MASIH DEMAM

MASYARAKAT KITA MASIH DEMAM

Oleh Andriani S. Kusni

Bertempat di Aula Pertemuan Balai Lingkungan Hidup Provinsi KalTeng, di Palangka Raya, 28 Juli 2010 dalam rangkaian kegiatan tahunan programatiknya, Lembaga Kebudayaan Dayak-Palangka Raya (LKD-PR) telah melangsungkan bedah buku. Dua buku yang dibedah adalah novel “Tarian Bidadari” karya Rahmadi G. Lentam dan buku cerita anak “Gerilyawan-Gerilyawan Kecil” buah pena Andriani S. Kusni.

Bedah atau pembahasan buku di daerah ini memang pernah dilangsungkan, tapi secara kuantitas masih sangat minim. Hingga 53 tahun usia KalTeng sebagai sebuah provinsi, pembahasan buku dilakukan tidak melebihi jumlah jari sebelah tangan. Artinya, buku di daerah ini masih jauh dari sesuatu yang disayangi dan dicari-cari. Hal ini juga diperlihatkan oleh sepinya perpustakaan-perpustakaan, sangat tidak berartinya perpustakaan universitas dengan mahasiswa sejumlah 12.000 dan sebarisan profesor, doktor, dan majister atau S1 di universitas atau perguruan tinggi di Palangka Raya. Buku belum dipandang sebagai harta yang sangat berharga dibandingkan dengan daya tarik rupiah. Sehingga terjadilah keadaan kemewahan tampilan dengan kepala kosong dan nurani mati. Tidak! Ini bukan sumber daya manusia yang diperlukan oleh pemberdayaan dan pembangunan daerah. Bukan saja tidak diperlukan tapi memang tidak bakal mampu melakukan misi manusiawi demikian.

Untuk apa bedah buku? Bedah buku dilakukan untuk menyampaikan pesan ide pengarang. Suatu kesempatan bertukar silang pendapat guna memburu yang terbaik untuk upaya pemanusiawian masyarakat dan diri sendiri. Karena semuanya bermula dari wacana. Dari “kata”, terutama “kata kerja”. Melalui bedah buku, apresiasi terhadap buku, pertukaran ide, terhadap sastra dan dunia tulis-menulis bisa didorong lebih jauh. Dunia tulis-menulis memaksa kita belajar, mencari makna, membongkar segala yang terselubung, belajar berpikir nalar, melakukan debat berargumen dengan kesanggupan memberikan ruang pada kebenaran orang lain, mengikis sikap mau menang sendiri dan ulah pokrol bambu. Mengubah tradisi lisan jadi tulisan, membuat kita memaknai perlunya arsip dalam kehidupan. Memelihara peradaban dan warisan budaya. Arti lain, untuk dunia pendidikan di KalTeng, mengembangkan dan mentradisikan budaya buku dan tulis-menulis, ruang-ruang kosong muatan lokal (mulok) akan terisi. Sejauh ini mulok hanya berhenti di kertas-kertas resolusi dan pidato serta percakapan.

Peluncuran buku dua penulis KalTeng yang diselenggarakan oleh LKD-PR selain membantah tudingan bahwa “KalTeng tidak punya seniman-budayawan”, kegiatan ini juga mengatakan bahwa para penulis KalTeng dengan perbuatan sudah memberikan rujukan nyata untuk mengisi muatan lokal. Peluncuran dua buku yang pasti akan disusul oleh peluncuran buku-buku lainnnya membantah sekaligus bahwa uang merupakan rintangan utama. Rintangan utama terletak di kepala kita. Pada jiwa kita yang demam. Demam di tingkat pimpinan akan menjangkiti publik. Karena itu masyarakat kita masih demam.***

MELAHIRKAN KEMBALI MANUSIA MANUSIAWI

MELAHIRKAN KEMBALI MANUSIA MANUSIAWI

Oleh Andriani S. Kusni

“Diantara nenek-moyang kita yang bijaksana ada beberapa yang mengetahui bahwa ketidakpastian “sesuatu nasib” tidak cukup untuk memberikan orang suatu perasaan kepastian, oleh karena itu mereka mengatakan bahwa hasil dari semua cara yang telah dicoba adalah ”nasib” yang sesungguhnya dan bahwa penggunaan pelbagai cara untuk menghindar dari nasib juga telah ditentukan. Tetapi nyatanya orang-orang biasa tidak sefaham dengan pandangan tersebut. Mungkin tidak baik bagi orang-orang bila kekurangan “kepercayaan teguh” dan bimbang, karena ini menunjukkan bahwa mereka “tidak punya kemauan sendiri”. Tetapi menurut fikiran saya adalah baik bahwa orang-orang Tionghoa yang percaya pada nasib itu juga percaya bahwa nasib itu bisa diubah. Hanya sebegitu jauh kita telah menggunakan takhayul untuk melawan takhayul lainnya, sehingga hasilnya akhirnya sama saja. Bila andaikata di masa datang kita menggunakan ide-ide dan tingkah laku rasional – menggunakan ilmu bukannya takhayul – orang-orang Tionghoa akan mencampakkan pandangan mereka yang fatalistik itu. Bila tiba saat seperti itu, memang, mahkota-mahkota yang ada pada biksu Budhis, pendeta-pendeta Tao, para dukun, astrolog-astrolog, para jururafsir nasib, dan semua orang-orang seperti itu, akan jatuh pada para sarjana, dan kita akan mampu mencampakkan segala omong-kosong itu sepanjang tahun.”

Kata-kata di atas ditulis oleh pengarang Tiongkok Lu Xun pada tahun 1934. Lu Xun. Ia pengarang independen, seorang pemikir bebas, disebut sebagai panglima budaya yang berpihak pada kemanusiaan oleh pemerintah Republik Rakyat Tiongkok. Sekalipun kata-kata di atas ditulis 76 tahun silam, jika kita melihat keadaan masyarakat kita, termasuk KalTeng hari ini, isi kata-kata itu masih saja tetap aktual. Masih saja relevan. Fatalisme, suratan nasib, pola pikir mencari kambing hitam yang tidak mau mengambil dan bertanggungjawab, lari dari masalah (escapism), sublimasisme, pasivisme, sektarisme, ghettoime, masih kita dapatkan berada di samping kita, mulai dari kota hingga pedesaan yang luas. Bertengger di kepala dan hati semua lapisan masyarakat. keadaan ini menunjukkan, masyarakat bukan hanya termarjinalisasi secara fisik tapi juga terpuruk secara pemikiran — secara kebudayaan.

Berharap pada pimpinan, pimpinan dan kalangan elite, mereka ini disebut oleh Syafii Maarif sebagai kalangan yang “telah mati rasa “ (Harian Kompas, Jakarta, 14 Mei 2010). Dalam masyarakat yang masih bersifat patron-client, primordialistik, yang terjadi di kalangan elite akan segera mempengaruhi masyarakat luas. Karena masyarakat luas akan meniru yang dipanuti. Ketidakpercayaan pada yang dipanuti melahirkan tindak anarkhis, vandalisme, kekerasan, dan lain-lain tindakan, tapi tindakan-tindakan ini cenderung menjadi do many thing about and for nothing (berbuat banyak hal yang tak tentu sehingga percuma). Untuk keluar dari keadaan begini, maka perlu dilakukan reformasi total dan radikal, perlu dilancarkan suatu gerakan kebudayaan baru nasional, demokratis dan ilmiah oleh counter elite (elite tandingan) yang sadar dan menyatukan diri dengan badai topan gerakan massa yang hampir putusasa. Karena masalah kuncinya terletak pada manusia. Manusia inilah yang niscaya diubah, direvolusionerkan, dirasionalkan, dibebaskan dari takhayulisme. Manusia yang manusiawi perlu dilahirkan kembali. Juga di KalTeng ini!***

MEWASPADAI BUDAYA LATAH

MEWASPADAI BUDAYA LATAH

Oleh Andriani S. Kusni

Pada tanggal 6 Mei 2010, pada program acara “Pentas Karya” yang saya asuh, sebuah acara sastra-seni yang diselenggarakan atas kerjasama antara Radio Bravo FM dan Komunitas Seniman-Budayawan Palangka Raya (KSB-PR), saya mengundang sastrawan Rachmadi G.Lentam membacakan puisi-puisi terbarunya dari antologi “Mata Air Mata”. Sebagai penulis, Rachmadi tergolong produktif dan gigih. Sebelum antologi “Mata Air Mata”, pada tahun 2004 ia telah menerbitkan antologi puisi “Ritus Angin Yang Merauti Wajah Tuhannya”. Bulan Mei 2010 dua buah novelette yaitu “Gurindam Cinta Arini”’ dan “Tarian Bidadari” telah terbit. Jauh sebelum terbitnya karya-karya Rachmadi G.Lentam tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariswisata Provinsi Kalimantan Tengah dan Walikota Salundik Gohong telah menerbitkan pula beberapa antologi puisi sedangkan Ikatan Sastrawan Indonesia (ISASI) Kalimantan Tengah pada tahun 1999-2000, sempat menerbitkan beberapa nomor majalah sastra Dermaga. Pada awal tahun 2000, Harian Tabengan pernah menerbitkan cerita bersambung dan sejumlah cerpen. Sementara itu komunitas-komunitas teater di Palangka Raya untuk kegiatan-kegiatan pentas mereka, menghasilkan beberapa naskah drama, antara lain “Nindan Bulau” karya Abdi Rahmat. Dipihak lain, saya memiliki dokumen beberapa naskah novel, kumpulan puisi dan esai ditulis oleh penulis dari berbagai Daerah Aliran Sungai baik yang sudah diterbitkan maupun yang sedang menunggu penerbit. Jumlah naskah yang belum diterbitkan sungguh tidak sedikit. Karya-karya di atas semuanya ditulis dalam bahasa Indonesia. Ada juga karya-karya dalam bahasa Dayak Ngaju, terutama yang berbentuk sansana kayau, karungut dan deder. Karena kurangnya prakarsa dari para sastrawan, kurangnya semangat kebersamaan para seniman, tiadanya organisator kebudayaan, kurangnya perhatian dan uluran tangan dari aktor-aktor penopang pengembangan kebudayaan di provinsi ini maka tidak sedikit karya-karya tertumpuk di laci atau rak pribadi. Satu majalah kebudayaan untuk tingkat provinsi pun tidak ada sehingga mengesankan orang luar bahwa Kalteng adalah daerah nol atau minim kreativitas.

Gejala-gejala ini menunjukkan bahwa kegiatan sastra di Kalteng mencakup dua jenis. Pertama, sastra berbahasa Indonesia dan kedua, sastra yang berbahasa Dayak (cq Dayak Ngaju). Kreativitas tidak tersalurkan ini bisa dipahami sebagai kelanjutan dari tradisi sastra lisan yang masih kuat terdapat di provinsi ke-17 ini. Gejala-gejala di atas juga mengatakan bahwa sastra-seni di Kalteng sangat potensial. Kalteng seperti daerah manapun mempunyai basis tradisi bersastra dan berkesenian yang kuat. Hanya saja oleh kekurangan-kekurangan di atas ditambah oleh kesadaran budaya yang melemah dan silau oleh yang disebut modernitas – tanpa memahami apa modernitas dan tradisionalitas itu sendiri – potensi dan basis tradisi ini tetap bersifat potensial. Perkembangan sampai sekarang bahkan memperlihatkan suatu grafik menurun yang mencemaskan. Yang disebut modernitas membuat kesadaran budaya menurun dan terus menurun. Modernitas tak ubah rayap menggerogoti akar budaya kita sendiri. Orang-orang berbicara tentang arti penting kebudayaan tapi pernyataan-pernyataan yang mendekati ricauan orang latah. Kelatahan tidak pernah melahirkan perubahan dan kemajuan. Demikian juga halnya dengan Kalteng. Apabila latah menduduki posisi dominan, bukan mustahil Kalteng berkembang menuju Kalteng tanpa budaya, tapi tidak disadari karena menduga diri sudah modern. Dihadapan keadaan begini, satu kewajiban, terutama yang merasa diri seniman dan budayawan memperlihatkan tanggungjawab secara nyata. Orang-orang, seniman-budayawan yang mempunyai kesadaran budaya dan ingin mengembangkan kebudayaan, akan juga menyadari makna kebersamaan. Hanya sering dalam kenyataan seniman-budayawan latah pun kita jumpai berkeliaran dari kantor ke kantor memburu proyek atas nama budaya. Model makelar begini bukan jalan kemajuan. Sekalipun melahirkan kegiatan tapi kegiatan tanpa wacana. Kegiatan tanpa wacana tidak lebih dari busa sungai, bentuk lain dari latah. Latah akan menjadi lebih berbahaya lagi jika dijadikan pilihan politik.***

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 69 other followers