Archive for the ‘esai’ Category

SungaiMenjaga Kearifan


Oleh : Junaidi Abdul Munif.

SUNGAI sejak mula sejarahnya, menjadi pusat peradaban dunia. Daerah sekitar sungai menandai kawasan subur yang menjadi tulang punggung kehidupan di sekitarnya. Sungai Nil di Mesir, Tigris dan Eufrat di Mesopotamia, Gangga di India, dan Mekong di Tiongkok, menjadi bukti bahwa sungai memiliki andil besar untuk menciptakan peradaban sebuah bangsa.

Sungai menjadi sarana transportasi utama. Karena modernitas, peran sungai digantikan oleh transportasi darat, lalu udara. Sungai yang menjadi saksi hidup peradaban, akhirnya hanya menjadi lanskap kota yang membawa bencana. Sungai dibicarakan justru karena banjir yang menerjang.

Akhirnya, sungai lebih banyak membawa bencana ketimbang kemakmuran. Di kota-kota besar, kebesaran sungai hanya tinggal nama. Ia gagah pada jaman dahulu. Menghadirkan romantika sebuah masyarakat yang menjadikan sungai sebagai bagian integral sosial-budaya-politik-ekonomi masyarakat masa lalu.

Karena itu, acara-acara sakral, menggunakan sungai sebagai tempat persembahan, mengungkapkan rasa syukur terhadap anugerah Sang Pencipta. Kearifan menjaga sungai sebagai denyut kehidupan itulah yang kini mulai terkikis dari jiwa masyarakat, tidak hanya masyarakat urban perkotaan, tapi juga pedesaan. Di kota, daerah sekitar sungai menjadi kawasan kumuh, tempat hunian orang-orang marjinal. Sungai menjadi tempat sampah dan MCK terpanjang.

Di pedesaan, pun setali tiga uang. Rumput-rumput yang tinggi dibiarkan, memanjang hingga mengganggu aliran sungai. Atau diubah jadi lahan pertanian. Tanggul sungai menjadi ladang yang menghasilkan tanaman ekonomis. Proses pengolahan tanah: mencangkul tanah dan menggemburkan tanah membuat tanggul menjadi rawan longsor dan terjadi erosi.

Akibatnya terjadi pendangkalan sungai karena tanah turun ke sungai. Di musim hujan, volume air meningkat sehingga sungai yang dangkal tak mampu menampung debit air. Sungai tidak lagi dianggap sebuah lanskap geografis yang sakral, patut dijaga, dibersihkan agar ia memberi yang terbaik bagi manusia. Masyarakat semakin teralienasi secara spiritual dari sungai.

Kisah Sunan Kalijaga

Di Jawa Tengah, dalam kisah Walisongo (Walisembilan), Raden Sahid merampok seorang wali, Sunan Bonang. Dia gagal merampok, dan mengabdi menjadi murid. Sunan Bonang memberi syarat, Raden Said disuruh untuk bertapa di tepi sungai, menjaga tongkat yang ditancapkan di tepi sungai. Inilah ihwal mula gelar sebagai Sunan Kalijaga, sunan yang menjaga sungai.

Kisah Sunan Kalijaga mengandung pesan spiritualitas yang dalam, bahwa sungai mesti dijaga. Ia menjadi arena untuk bertapa, mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Menjaga kali menjadi ujian bagaimana kesungguhan Sunan Kalijaga untuk tunduk pada titah sang guru.

Mestinya masyarakat hari ini mulai mentransformasikan spirit menjaga sungai sebagai bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Masaru Emoto, dalam bukunya The True Power of Water, menjelaskan bahwa air adalah benda hidup yang mampu merespon motivasi di sekitar atau yang terjadi dalam dirinya.

Sungai dengan air yang bersih, ternyata menghasilkan kristal yang bening dan indah. Sementara sungai yang berair kotor menghasilkan kristal yang buruk dan tak beraturan. Jika kita percaya bahwa air adalah benda yang hidup seperti diteliti oleh Emoto, mestinya air juga bisa merespon negatif apa yang kita berikan padanya. Secara ekstrem, peristiwa banjir adalah bentuk “balas dendam” air akibat ulah semena-mena manusia.

Mungkin ini hal yang irasional, namun justru di sinilah pesan-pesan transendental yang bisa dipetik dari laku Sunan Kalijaga menjaga sungai. Menjaga sungai tidak hanya dimaknai secara simbolik dengan duduk terpaku menjaga sungai, namun diaplikasikan dengan langkah nyata membersihkan dari tumpukan sampah yang menghambat aliran air.

Masyarakat Indonesia secara keseluruhan adalah masyarakat yang masih percaya folklore (dongeng rakyat) yang menjadi spirit kehidupan masyarakat. Memahamkan masyarakat tidak hanya dengan menyampaikan dampak ekologis sungai, tapi juga pesan-pesan spiritualitas yang dikandung dari perilaku menjaga sungai.

Ketidakarifan menjaga sungai pada akhirnya menghadirkan resiko yang fatal. Sungai menjadi lokasi kumuh, tempat orang-orang kalah yang dalam pertarungan basis sosial masyarakat urban. Mereka menjadi buah simalakama bagi pemerintah karena dianggap mengganggu estetika kota. Semua masalah sosial itu tak akan terjadi jika spirit menjaga kearifan sungai masih kita pegang teguh hingga hari ini. ***

Penulis adalah Peneliti el-Wahid Center, Universitas Wahid Hasyim Semarang,

Lingkungan Bersih, Bebas Sampah


Oleh : Wothson G J Sinaga, S.Pd.

Sebagai limbah manusia, sampah kerap sekali menjadi sebuah permasalahan yang tidak kunjung merdeka. Hingga sekarang masih banyak masyarakat yang kurang sadar akan kebersihan lingkungan. Terbukti di lingkungan tempat kita tinggal masih banyak sampah. Sampah tersebut berserakan di tempat-tempat umum dan cukup merusak pemandangan dan kebersihan lingkungan.
Masih banyaknya masyarakat yang belum sadar lingkungan akan membuat dampak buruk bagi lingkungan. Tidak mengambil tanggung jawab atas sampah sendiri membuat mereka seenaknya membuang sampah sembarangan. Bukan hanya buruk bagi lingkungan namun juga tidak menjadi teladan bagi anak-anak dan orang lain. Sehingga kian lama sampah akan semakin menumpuk dan berakibat buruk bagi pemandangan juga drainase lingkungan.

Pemerintah juga bukannya tidak melakukan tindakan dalam mengatasi masalah sampah. Walau kelihatan hanya sebagai slogan, namun setidaknya mereka telah menyerukan masyarakat agar menjaga kebersihan lingkungan. Meskipun demikian selalu saja masalah tersebut belum bisa terkontrol secara maksimal. Akibatnya adalah terjadi sampah berserakan bahkan di sekitar kota, adanya penumpukan dipinggiran kota dan jalan-jalan. Sehingga sewaktu hujan turun yang terjadi adalah sampah tersebut terbawa arus sungai ke dalam parit dan selokan.

Dengan adanya beragam jenis sampah yang terbawa air hujan membuatnya mengendap di dalam parit lebih banyak dan lama. Logikanya saat hujan turun kembali maka yang terjadi adalah penyumbatan saluran air dan mengakibatkan terganggunya drainase kota. Bila saluran drainase tersebut terganggu maka berakibat banjir, seperti yang terjadi pada beberapa ruas jalan dan wilayah kota Medan. Terjadinya banjir sangat mengganggu kesehatan, aktivitas rutin dan bahkan arus lalu lintas.

Mungkin secara keseluruhan, baik pemerintah dan masyarakat belum mampu untuk menanggulangi kebersihan dengan total. Namun hal tersebut dapat dilakukan step by step. Pemerintah diharapkan bukan hanya sebagai peluncur slogan-slogan kebersihan, namun juga mengimbanginya dengan operasional baik secara tindakan maupun alat pendukung. Sebab penyapu jalan setiap pagi saja tidaklah cukup jika ingin lingkungan bebas dari sampah. Lebih dari itu diperlukan totalitas tindakan penyediaan peralatan pembersih sampah, penyediaan tempat sampah organik dan non-organik, pemantauan kebersihan lingkungan secara teratur dan berkala serta mengadakan pengawasan kegiatannya. Juga tak luput proses pendaurannya pada Tempat Pembuangan Akhir sampah yang harus jelas dan benar-benar didaur ulang.

Sembari slogan berbanding lurus dengan tindakan nyata pemerintah, maka masyarakat yang melihat akan berangsur turut serta dalam program kebersihan. Juga tetap dilakukan komunikasi dua arah secara berkala antara pemerintah dengan masyarakat dalam program kebersihan lingkungan. Sehingga secara proses berjalan, kebiasaan untuk ‘bersih lingkungan’ akan menjadi gaya hidup dan berpengaruh bagi orang lainnya.

Gaya Hidup Recycling

Pemisahan sampah atas organik dan non-organik dapat memudahkan petugas dan masyarakat dalam memilah ataupun mendaur sampahnya. Sehingga sampah tidak tercampur, menumpuk dan terkontaminasi dengan reaksi kimia yang akan merugikan udara dan lapisan ozon. Kita juga tidak menginginkan aroma tak sedap dari reaksi kimia tersebut terhirup setiap hari.

Alih-alih membuang kedua sampah tersebut, kita dapat mendaur sendiri yakni sampah organik diberi untuk pakan ternak dan non-organik dikreasikan menjadi barang bernilai ekonomis. Seperti dalam kehidupan kerja, khususnya di kantor kita dihadapkan banyak pekerjaan berhubungan dengan kertas. Menggunakan kembali kertas yang telah digunakan dari side to side akan lebih bermanfaat untuk sebuah kopian atau catatan kecil. Sementara kertas juga dapat digunakan sebagai pembersih kaca atau perabotan rumah lainnya dan jika digunakan pada taraf ini dapat direcycle kembali menjadi bubur kertas untuk pembuatan kertas daur ulang.

Di lingkungan rumah dan sekolah juga dapat kita ajarkan kepada anak-anak untuk mempunyai gaya hidup go green dan memilih untuk mengoptimalkan pemakaian suatu barang yang memang dapat di daur ulang atau dikreasikan kembali. Contohnya seperti kreasi bunga dari plastik kantongan, peta buta dari bubur kertas, botol sebagai tempat bunga atau hiasan dinding, dan lain sebagainya. Dalam penggunaan perlengkapan rumah baiknya juga memilih barang kreasi limbah yang telah diolah sedemikian rupa.

Melalui tindakan kecil seperti ini nantinya akan berdampak bagi lingkungan yang semakin hijau dan bersahabat. Sebab dengan bersihnya lingkungan sekitar dan optimalisasi sampah atau limbah rumah tangga akan lebih bermanfaat bagi kelestarian alam. Dengan demikian keseimbangan alam dan kebersihannya akan tetap terjaga. Juga melalui kerjasama masyarakat, orang tua dan sekolah diharapkan akan mampu menjadi teladan bagi sebuah gaya hidup yang mencintai lingkungan bersih dan tetap memelihara kerindangan, juga mengoptimalkan pemakaian benda-benda sampai ketitik recycle secara bijak.

Sebab orang yang hidup adalah orang yang memiliki tanggungjawab atas kehidupan, dirinya dan alam. Jika terjadi ketimpangan maka dampak yang akan timbul bukan hanya bagi diri sendiri melainkan bagi generasi berikutnya. Bukankah kita ingin agar dikenal sebagai pendahulu yang mencintai lingkungan dan teladan oleh generasi berikutnya…? Oleh sebab itu mari pelihara lingkungan dan alam, maka alam juga akan menjaga keberlangsungan hidup ekosistem bumi. ***

Penulis seorang pendidik, alumni FE Unimed, kelompok Blessing Community Medan.

*SUKARNO DAN PANCASILA MASIH TETAP MEMIMPIN INDONESIA MASAKINI , Kolom

SUKARNO DAN PANCASILA MASIH TETAP MEMIMPIN INDONESIA MASAKINI

Kolom IBRAHIM ISA
Selasa, 05 Juni 2012


isa <i.bramijn@chello.nl>,in: MEDIACARE-MEDIACARE-MEDIACARE <mediacare@yahoogroups.com> , Tuesday, 5 June 2012, 16:49

Satu Juni yang lalu HARI LAHIRNYA PANCASILA luas diperingati di media
a.l dengan disiarkannya kembali warisan nasional dokumen bersejarah
LAHIRNYA PANCASILA, pidato Bung Karno yang meletakkan dasar ideologi dan
politik bagi negara Republik Indonesia. Dalam pada itu, besok, 06 Juni,
adalah Hari Ultah Bung Karno yang juga mengundang banyak sambutan dan
tanggapan.

Bagaimana selanjutnya dengan Pancasila dan peranan serta pengaruh
kepemimpinan Bung Karno pada perjuangan kemerdekaan Indonesia dan
kehidupan politik negara Republik Indonesia dewasa ini dan selanjutnya,
setelah rezim Orba dan presidennya Jendral Suharto digulingkan dan
Indonesia memasuki era Reformasi dan Demokratisasi.

Di bawah ini disiarkan kembali Kolom Ibahim Isa, 23 02,2010, serta
tulisan cendekiawan Peter Dale Scot dan sebuah pengantar, dalam rangka
menelaah kembali peranan tokoh dan pahlawan nasional Ir Sukarno dan
dokumen politik bersejarah LAHIRNYA PANCASILA.

* * *

*SUKARNO DAN PANCASILA MASIH TETAP MEMIMPIN INDONESIA MASAKINI , Kolom
IBRAHIM ISA , 23 Februari 2010 *

Lahirnya Pancasila (1 Juni 1945), uraian Bung Karno mengenai
dasar-dasar negara Indonesia Merdeka yang segera akan lahir sekitar
periode itu, adalah sebuah pemikiran mendalam yang lahir dari tanah air
Indonesia. Ia merupakan hasil penggalian Bung Karno dalam usaha beliau
merumuskan falsafah dan prinsip-prinsip kenegaraan bagi suatu Indonesia
Merdeka yang meluas dan memanjang dari Barat sampai ke Timur. Dari
Sabang sampai Merauké. Lahirnya Pancasila merupakan perpaduan
pengetahuan teori ilmu politik, sosial dan ekonomi serta pengalaman
perjuangan langsung Bung Karno dan perjuangan rakyat Indonesia, melawan
kolonialisme Belanda.

Secara singkat padat Bung arno merumuskan bahwa negara dan masyarakat
yang kita sedang bangun adalah suatu nasion Indonesia yang dibangun atas
dasar prinsip Bhinneka Tungggal Ika, sering juga beliau merumuskannya
secara sederhana sebagai suatu masyarakat GOTONG ROYONG, yang bersatu,
adil dan makmur.

Negara kesatuan Republik Indonesia mencantumkan falsafah dan
prinsip-prinsip Pancasila dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.
Lahir dan beridirinya negara Republik Indnesia adalah didasarkan atas
falsafah dan prinsip-prinsip kenegaraan seperti yang dirumuskan oleh
Bung Karno dalam pemikiran politiknya yang klasik dan historis:
LAHIRNYA PANCASILA.

* * *

Menarik perhatian adalah pandangan seorang cendekiawan dan penyair
berbangsa Kanada, Prof. Dr Peter Dale Scott, mantan profesor di The
University of California, Berkely, mengenai Pancasila dan Bung Karno.
Dengan judul:

*SOEKARNO Dan PANCASILA Masih Tetap Memimpin Indonesia Masa kini*
Tulisan tsb khusus dibuat Peter Dale Scott dalam rangka merayakan
PERINGATAN SEABAD BUNG KARNO<06 Juni 1901- 2001> , sebagai artikel
pertama pada buku 100 TAHUN BUNG KARNO, yang diterbitkan oleh Penerbit
Hasta Mitra di bawah pimpinan editor Joesoef Isak. Buku tsb merupakan
sebuah LIBER AMICORUM (Jakarta, Juni 2001).

Peter Dale Scott dikenal di Indonesia dengan hasil kajiannya tentang
konspirasi CIA bersama klik militer Suharto dalam penggulingan Presiden
Sukarno sesudah terjadinya G30S. Mengantar tulisannya mengenai Pancasila
Bung Karno, Peter Dale Cott menulis kepada Joesoef Isak: . . . . I
must say it was inspiring to read Soekarno’s speech, which carries a
very rich intelectual content. Scott menambahkan bahwa Pancasila tetap
valid bukan saja buat Indonesia, tetapi juga bagi Dunia , Joesoef Isak,
Editor Hasta Mitra.

Dalam situasi politik Indonesia yang politis dan ideologis masih sangat
labil, teristimewa menyangkut arah perkembangan nasion dan negara RI
selanjutnya, sungguh perlu sekali mengkaji kembali ajaran Bung Karno
mengenai falsafah Pancasila.

Lebih-lebih lagi formalnya Pancasila tetap merupakan dasar falsafah
negara Republik Indonesia. Dan hal itu resmi dan formal pula dicantumkan
di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

Oleh karena itu dirasa perlu menyiarkan kembali in-extenso tulisan *Prof.
Peter Dale Scott, mengenai SOEKARNO DAN PANCASILA. *

* * *

Sebagai tambahan bahan pengenalan dengan Peter Dale Scott, baik juga
dibaca kembali tulisan (mungkin yang pertama) Peter D. Scott tentang
Indonesia. Dalam majalah berkala Pacific Affairs,58, Musim Panas 1985,
<halaman 239-264) terdapat analisisnya berjudul: The United States and
the Overthrow of Sukarno, 1965-1967. Amerika Serikat dan Penggulingan
Sukarno, 1965-1967. Intisari dari analisis Scott, ialah seperti
ditulisanya sendiri:

Di Indonesiakan, menjadi kira-kira sbb :

Artikel ini memberikan argumentasi sebaliknya, yaitu, dengan menggiring,
atau paling tidak
mambantu menggiring, ‘kup’ Gestapu, kaum kanan di Tentara Indonesia,
mengeliminasi saingannya di pusat tentara, dengan demikian melapangkan
jalan untuk melaksanakan penghancuran kaum kiri sipil yang sudah lama
direncanakan, dan akhirnya menegakkan kediktatoran militer. Dengan kata
lain, Gestapu, hanyalah merupakan fase pertama dari tiga fase kup sayap
kanan sesuatu yang didorong/disokong secara terbuka dan secara rahasia
dibantu oleh jurubicara dan pejabat-pejabat AS.

Jelas, analisis Peter Dale Scott, bertolak belakang dengan versi Orba
dan seluruh barisan pendukungnya sampai dewasa ini. Orba dan
pendukungnya menyatakan bahwa G30S adalah kudeta PKI (yang dilakukan
dengan sepengetahuan, didukung atau didalangi oleh Presiden Sukarno).
Sedangkan salah seorang tokoh pimpinan G30S, Kolonel A. Latief, dengan
tegas menyatakan di dalam pleidooinya di muka sidang Mahmilub, bahwa
Suharto jelas-jelas terlibat dengan G30S. Sejarawan John Roosa
menganalisis bahwa G30S adalah dalih untuk pembunuhan masal (1965),
suatu kampanye kolosal pembamian kaum Komunis dan golongan Kiri lainnya
di Indonesia, sebagai strategi menggulingkan Presiden Sukarno dan
menegakkan rezim kediktator militer yang pro-Barat.

* * *
*
PETER DALE SCOTT: *
*SOEKARNO Dan Pancasila Masih Tetap Memimpin Indonesia Masakini. *
Pada saat Indonesia sekarang ini mengalami lagi krisis kepemimpinan
nasional, sangatlah berguna mengenang kembali pemikiran nation-building
Soekarno. Seperti juga Nehru di India, U Nu di Birma, Soekarno merupakan
bagian dari suatu arus baru munculnya pemimpin-pemimpin
pasca-imperialist yang menjanjikan suatu dunia dengan fondasi dan arah
baru dalam membenahi dunia seusai Perang Dunia Ke-II. Kini pada saat
harapan di tahun-tahun semasa Soekarno seakan sedang menyusut di
mana-mana, kepemimpinan dan pencerahan Soekarno yang istimewa itu tetap
masih bermanfaat untuk bangsanya maunpun bagi dunia.

Tantangan bagi para pemimpin Dunia Ketiga adalah memelihara persatuan
mereka sebagai nasion

sesudah tentara penjajah angkat kaki, dan memberdayakan rakyat-rakyat
mereka yang sekian lama tidak dipenuhi kebutuhannya, selanjutnya juga
membuat rakyat yang kurang berpengalaman agar memiliki rasa tanggung-jawab.

Melihat ke belakang di masa-masa lalu, prestasi Soekarno nampaknya luar
biasa, walaupun tidak selalu hasil-hasil itu terjamin kelestariannya.
India terpecah dan kebanyakan negeri-negeri Asia Tenggara mengalami
pemberontakan parah atau perang saudara yang berkepanjangan. Tetapi
Soekarno dengan kombinasi ajarannya, kepemimpinannya dan kharisma
pribadinya, mampu memlihara persatuan dan dan kesatuan Indonesia hampir
sepanjang zamannya. Yang terjadi hanyalah gangguan-gangguan bawaan
berupa kekerasan relatif kecil yang lazim terjadi di tempat-tempat lain
di kawasan itu. Hal-hal itu terjadi bersamaan pada saat negeri-negeri
kerajaan sebagai penjajah terpaksa di sana-sini melakukan penyesuaian.

Sukarno dalam menerapkan kepemimpinannya menghadapi tantangan besar
dari dalam dan luar negeri. Untuk menghindari perpecahan antara kekuatan
religius dan sekuler yang masih menggangu tetangganya di Filipina ?
Soekarno pada tahun 1945, mengucapkan pidatonya yang termasyhur:
Pidato Pancasila. Di situ dia mem- balans kekuatan
nasionalisme, humanisme, dan demokrasi-permufakatan dengan beriman
kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan cara itu ia memberlakukan toleransi
kemanusiaan di suatu negeri yang didominasi oleh kaum Muslim, suatu
prestasi yang sangat berhasil dan tetap masih valid di Indoneisa
walaupun menghadapi berbagai tantangan dan kegagalan berkali-kali.
Kenyataan ini tidak ada duanya, bila dibandingkan dengan negeri Muslim
di manapun di dunia.

Sungguh luar biasa ? bahkan setelah penggulingan Soekarno,
musuh-musuhnya di kalangan militer Orde Baru tetap terpaksa secara
munafik mengunyah-ngunyah Pancasilanya Soekarno. Kenyataan seperti itu
rada memudahkan para pembela Pancasila sejati seperti PDI sekular
pimpinan anak Soekarno, Megawati Soekarnoputri, dan golongan Islam dari
Nahdatul Ulama untuk diam-diam bekerjasama me-restorasi demokrasi pada
saat kekuatan Suharto melemah. Bahkan Golkar, manifestasi bassis
kekuatan Suharto, harus mengemban komitmen untuk mewudjudkan
tujuan-tujuan Pancasila. Jadi dalam artian sesungguhnya dan dalam
kenyataan kongkrit, Soekarno dan Pancasila masih tetap memimpin
Indonesia masakini.

Pancasila memberikan suatu point of no return tidak ada jalan
mundur selain maju ke depan bagi persatuan dan kesatuan nasional
Indonesia, sebagaimana juga
Konstitusi Amerika menjadi point of no return setelah bancana perang
saudara Amerika yang mengerikan (dan sebenarnya belum pernah usai secara
tuntas). Orang di Amerikapun berharap kata-kata bersayap Roosevelt
tentang The Four Freedoms (Empat Kebebasan) juga sama menjadi point
of no return setalah usai Perang Vietnam. Tetapi sekarang orang sudah
jarang mendengar tentang Empat Kebebasan Roosevelet itu, kecuali dari
mereka yang ingin menunjukkan betapa Amerika sudah jauh meléncéng dari
cita-cita Roosevelt itu.

Kebalikannya sangat kontras: Pancasila malah masih kiprah berkembang
terus.

Kriminalisasi Keyakinan Jadi Tren Pelanggaran HAM

Kriminalisasi Keyakinan Jadi Tren Pelanggaran HAM

 


JAKARTA

Pelanggaran kebebasan beragama seperti penyakit menular.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) menilai ada tren baru pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia yang meningkat pesat sejak awal tahun ini. Kriminalisasi kebebasan beragama dan berkeyakinan telah menjadi modus baru yang dilakukan sekelompok orang untuk membatasi kebebasan beragama dalam masyarakat. “Kami mencatat, dalam periode Januari sampai April 2012 saja sudah ada 21 kasus kriminalisasi keyakinan, terkait dengan jaminan kebebasan beragama,“ kata Direktur Eksekutif Elsam Indriaswati Dyah Saptaningrum dalam acara Laporan Situasi HAM di Indonesia Caturwulan Pertama 2012, kemarin.

Indriaswati mengungkapkan ada 11 bentuk pelanggaran HAM menyangkut kebebasan beragama. Penutupan tempat ibadah dan kriminalisasi keyakinan adalah hal yang paling dominan dalam pelanggaran. Adapun sembilan bentuk pelanggaran lainnya mencakup tindak kekerasan, perusakan tempat ibadah, pelarangan pendirian tempat ibadah, penyerangan aktivitas ibadah, pelarangan keyakinan, pengusiran karena tuduhan sesat, pembubaran kelompok kepercayaan, pembubaran aktivitas keagamaan, dan pelarangan aktivitas keagamaan.

Peneliti hukum dan hak asasi manusia Elsam, Wahyudi Djafar, mengatakan, pada tahun-tahun sebelumnya pelanggaran kebebasan beragama masih sebatas penutupan tempat ibadah, belum ke kriminalisasi. Se lain bentuk pelanggaran yang berkembang, persebaran kriminalisasi keyakinan tersebut semakin luas.

Sampai 2011, kata dia, kasus kriminalisasi keyakinan dan agama masih terbatas di Jawa, terutama Jawa Barat.

Kini, seperti penyakit menular, kasus serupa sudah sampai ke Madura, Jambi, Riau, bahkan Singkil, Nanggroe Aceh Darussalam, yang dikenal sangat toleran.

Wahyudi menilai pemerintah sekarang terlalu lemah dalam menangani kasus yang berkaitan dengan agama. “Banyak kasus yang dipolitisasi.

Pemerintah malah lemah ketika didesak oleh kelompok tertentu,” katanya. Dalam hal ini, pemerintah daerah dituding paling banyak terlibat dalam

pelanggaran hak asasi atas umat beragama dengan pola yang cenderung sama dari waktu ke waktu. “Satuan Polisi Pamong Praja menjadi pelaksana atas perintah kepala daerah dan alasannya pun selalu sama, yaitu kurang izin atau penolakan dari warga sekitar,“ ujarnya. Di sisi lain, pemerintah pusat cenderung lepas tangan dan menyerahkan penyelesaian persoalan ke pemda. “Karena itu, kami mendesak Presiden memberi arahan tegas kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama agar tidak diskriminatif dalam penyelesaian kasus agama,“ ucap Wahyudi.

Pihak Kementerian Dalam Negeri membantah tudingan pemda banyak terlibat dalam pelanggaran HAM atas umat beragama. “Pemerintah justru menjaga ketenteraman dan ketertiban di atas semua golongan,“ ujar juru bicara Kementerian Dalam Negeri, Reydonnyzar Moenek, ketika dihubungi kemarin.

Ihwal pola yang digunakan melulu soal perizinan, Reydonnyzar mengatakan, hal itu adalah amanat peraturan pemerintah. “Hal itu diatur tiga SKB menteri.
Memang harus ada,“ ujarnya.

SYAILENDRA | MARIA YUNIAR | ANANDA PUTRI | RAHMA TW

Pleno Komnas HAM Tak Paham Pembantaian 1965

Ref  Sunny <ambon@tele2.se>: Kapan akan paham ataukah tidak ada yang akan paham? Mungkin kalau Komnas HAM paham berarti rezim berkuasa sudah paham. Untuk sementara saya kira berlaku  hukum : “Don’t bite the hand that feed you”.
Pleno Komnas HAM Tak Paham Pembantaian 1965

Web Warouw | Selasa, 05 Juni 2012 – 15:53:26 WIB

Dibaca : 32


(dok/ist) Ketidakpahaman anggota Komnas membuat pleno pengambilan keputusan tertunda berkali-kali.

JAKARTA – Komisi Nasional Untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menunda pengumuman status ada atau tidaknya pelanggaran HAM berat atas kasus pembantaian terhadap simpatisan Soekarno dan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada 1965.
 
Sejauh ini, banyak anggota Komnas yang tidak mengerti persoalan itu secara lengkap. Menurut jadwal, keputusan itu seharusnya diumumkan pada Senin (4/6).

“Banyak yang tidak mengerti permasalahan secara lengkap tentang kasus 1965. Kita harus sabar menjelaskan pada pleno agar keputusannya disadari oleh peserta pleno,” kata Ketua Komnas HAM, Ifdal Kasim.

Ia memastikan keputusan itu harus sudah ada pada Selasa (5/6) ini untuk memberikan kepastian status pada peristiwa yang mengakibatkan trauma hampir sebagian besar generasi muda saat ini. “Saat ini orang secara bebas mengungkapkan hasil kerja tim dan belum dikonstruksi. Tapi besok (hari ini-red) harus kita selesaikan. Sekarang break dulu,” ujarnya.

Ifdal menolak untuk memberikan gambaran sejauh mana forum pleno akan mengambil keputusan. “Saya belum bisa men-judgement karena masih menunggu hasil besok,” ujarnya.

Sementara itu, keluarga korban 1965 menyelenggarakan aksi ketika rapat pleno terus berlangsung membahas tentang hasil investigasi Tim Penyelidik pro yustisia peristiwa 1965/1966 bentukan Komnas HAM.

 
Rapat Pleno itu akan menentukan nasib penyelidikan peristiwa 1965/1966, yaitu apakah tragedi kemanusiaan 1965/66 itu sebagai pelanggaran HAM berat/kejahatan kemanusiaan atau bukan. Rapat kali ini adalah untuk yang terakhir kalinya setelah tiga kali tertunda dengan berbagai alasan.

“Ada isyarat pertarungan sengit antara Komisioner yang setuju pada kesimpulan bahwa tragedi 1965/66 adalah kejahatan kemanusiaan, tapi ada juga pihak yang kontra pada kesimpulan tersebut,” kata Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/1966 (YPKP 1965), Bedjo Untung.

Menurutnya, tragedi kemanusiaan dan kekerasan politik pada 1965/1966 memang merupakan kejahatan kemanusiaan yang paling tidak mengenal perikemanusiaan yang dilakukan militer pada masa Orde Baru (Orba). Korban jiwa diperkirakan 500.000 sampai 3.000.000 rakyat Indonesia tanpa melalui proses hukum.

“Sungguh aneh bila ada segelintir orang yang menganggap tragedi tersebut bukan pelanggaran HAM berat. Apakah penangkapan, pemenjaraan, pemaksaan kerja di kamp-kamp konsentrasi tanpa prosedur hukum bukan pelanggaran HAM berat. Juga penjarahan, perampokan, pelecehan seksual, pembakaran rumah milik rakyat Indonesia bukan kejahatan kemanusiaan?” ia mempertanyakan.

Ini Dia Beda Cara Berpikir Orang Kaya dengan Orang Miskin

Ini Dia Beda Cara Berpikir Orang Kaya dengan Orang Miskin

Tung Desem Waringin – detikfinance
Jakarta – Pola pikir seseorang dalam memandang uang atau materi secara langsung akan mempengaruhi orang menjadi kaya atau miskin. Kenapa? secara tak sadar ada banyak persepsi orang dalam menilai uang atau materi. Masing-masing setiap orang akan memiliki keyakinan atau persepsi yang berbeda terhadap uang.

Berikut ini tulisan Tung Desem Waringin, bagaimana mengubah pola pikir terhadap uang, mengubah keyakinan lama menjadi keyakinan baru, yang akhirnya bisa menuntun orang bisa menjadi kaya secara materi.

Ayah miskin saya mengatakan,

“Cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan”

Ayah kaya saya mengatakan,

“Kekurangan uang adalah akar dari segala kejahatan”

Otak manusia secara mendasar hanya mencari nikmat menghindari sengsara. Apabila sesuatu hal dikaitkan kesengsaraan maka kita akan dijauhi, apabila sesuatu hal dikaitkan dengan kenikmatan akan kita akan didekati, apabila campur baur satu hal yang sama antara kenikmatan dan kesengsaraan maka otak kita jadi bingung atau netral.

Seperti besi atau magnet, apabila keyakinan bercampur baur kutub positif dan negatifnya terhadap sesuatu hal maka akan menjadi besi. Ketika kita yakin bulat bahwa kaya positif miskin negatif maka kita akan menjadi magnet.

Pada kenyataannya banyak orang tidak pernah menyusun keyakinannya secara sadar dari lahir sampai mati. Dan bila kita tidak menyusun sendiri secara sadar keyakinan yang kita perlukan untuk menjadi kaya seperti kita terjajah tanpa sadar oleh kata-kata “Uang adalah akar dari segala kejahatan” maka tanpa sadar pula kita tidak menjadi kaya karena kita tidak ingin menjadi jahat.

Saya Tung Desem Waringin mengajak Anda mari kita susun ulang lagi keyakinan kita atau susunan kata kita tentang uang ataupun tentang kaya. Kita harus membuat bulat bahwa kaya dan banyak uang baik adanya. Contoh merubah keyakinan :

Keyakinan Lama

Kayakinan Baru
  • Uang tidak dibawa mati
  • Uang banyak bisa menolong orang yang hampir mati
  • Betul uang memang tidak dibawa mati, makanya jauh lebih baik meinggalkan warisan daripada tidak meninggalkan apa-apa
  • Uang tidak bisa membeli cinta
  • Betul uang tidak bisa membeli cinta, apalagi jika tidak punya uang sama sekali
  • Uang tidak dapat menyelesaikan masalah
  • Betul uang tidak dapat menyelesaikan, tapi dengan uang yang banyak saya bisa menyelesaikan masalah dengan gaya yang tersendiri
  • Uang membuat persaudaraan rusak
  • Kurang uang adalah membuat orang rebutan warisan

Indonesia’s ‘sudden shift to the left’ and other fallacies

Indonesia’s ‘sudden shift to the left’ and other fallacies

Several weeks ago, the captains of Indonesian industry gathered for a private party in Central Jakarta to celebrate the birthday of one of their fellow masters of the universe.

Among those present were Industry Minister MS Hidayat and Trade Minister Gita Wirjawan. Like most of the guests at the party, both ministers came from strong business backgrounds and have millions of dollars in personal assets.

Amid the merriment, Gita stole a moment from the host to deliver a short speech on a very serious matter: the government’s support for domestic industries. The trade minister said that there should be no doubt about the government’s commitment to improving Indonesia’s competitiveness. He assured the industry leaders that they would always find him as a reliable ally.

The minister then closed his speech on a charming note, playing the keyboard while giving a rendition of the song “You’ve Got a Friend”, made popular by James Taylor.

And a friend Gita has indeed been to those executives who have been critical of Indonesia’s trade and investment policies in the past. These critics argue that for the last 14 years Indonesia has offered an unprecedented level of openness that even the US would have a hard time rivaling — free trade with China being one aspect among many.

Less than eight months into office, Gita, a graduate of Harvard’s Kennedy School of Government, has backed a list of policies some consider draconian: a ban on raw rattan exports, curbing import gateways for horticulture produce, limiting product categories for importers and implementing a 20 percent export tax on 65 mining commodities.

Indonesia, suddenly, finds itself tilting to the left.

Stakeholders have been stunned by the abrupt policy changes. They wonder what has been driving the nationalist or protectionist stance that has seemed to underpin Susilo Bambang Yudhoyono’s second term. It is as if the President is not the same man who once said: “Asia must lead the way to keep markets and societies open.”

It is easy to point a finger at Gita for his overzealous support of domestic industry, or for what some have said is his personal ambition for the presidency.

Some people prefer to blame Coordinating Economic Minister Hatta Rajasa and his political ambitions for driving the economy in the wrong direction. Although Hatta does not hold any regulatory power, they argue that as Yudhoyono’s most trusted aide (and his son’s in-law, to boot), his meddling in the Cabinet has been substantial.

Both arguments are plausible — but not quite on the mark.

Indonesia’s economic policy over the years has, to some extent, been overshadowed by a set of alien prescriptions imposed at the onset of the 1997-1998 Asian Financial Crisis. History has shown that the effects of the policies ran from the extremely painful to downright devastating, costing Indonesians not only their assets, but also their dreams.

Now that the national economy is back on its feet again, Indonesia is seriously rethinking its economic development model — especially at a time when the global economy is being engulfed by a multitude of crises led by the so-called open economies of the northern hemisphere.

Indonesia now wants to move away from supplying the world’s insatiable appetite for nonrenewable resources and opt for a more logical, ethical and democratic choice: climbing up the value chain.

“The creation of added value has nothing to do with nationalism or protectionism. It’s a necessity,” said former president B. J. Habibie, one of Indonesia’s most brilliant minds, at a recent gathering of researchers and innovators in Jakarta.

Unfortunately, there is a serious drawback that hampers such a simple desire: Indonesia does not have a political environment that can support properly functioning public policy. The nation’s political parties thrive on corruption and pragmatism. Instead of assisting the already weak government, politicians often make matters worse through sheer greed or ignorance.

Case in point is an amendment of the Mining and Coal Law that will impose a full ban on raw mineral exports by 2014. The revision was a reactionary response to avoid a political backlash from the sudden commodity and energy scarcities that have led to blackouts and to factories scrambling for resources. This is an example of how lawmakers have favored extreme legislation to compensate for their inability to resolve the government’s dysfunctional approach to securing a domestic supply of energy.

Instead of yielding positive results, the amendment has spurred overexploitation, as miners ramped up production ahead of the export ban. The government sees this as an opportunity to raise revenues. After failing to win the House of Representatives’ approval to raise fuel prices, the government has begun taxing mineral exports, arguing that it is necessary to prepare mining companies for 2014 and to stimulate domestic value-added processing.

Although in line with a desire to climb up the value chain, the policies were born out of a series of accidents — and not from a clear vision that has endured rigorous analysis and discussion with stakeholders. As a result, the sustainability of the policy is at stake, creating more uncertainty. This is what has truly characterized policy making in Indonesia today.

In another example of poor governance, the Trade Ministry made a statement last week that it would soon make several adjustments to the importer product limit policy — just days after it was introduced — after executives said that some of its provisions would be impossible to implement.

The Yudhoyono administration still has two years to make things better. The President needs to fine tune his rhetoric to ensure it is in harmony with his policies. Yudhoyono must come out and end confusion by specifying clearly what his policy directions are.

When — and if — that gets done, the President can release another of his music albums, perhaps this time featuring his own rendition of “My Way”.

 

 

 

The Global Anti Elite Revolution

The Global Anti Elite Revolution

 

08.06.2012

by Nadir Mir

The Global Anti Elite Revolution. 47291.jpeg

Revolution is in the air – Globally. At least the first wave of revolutionary fervour has struck the world. Commencing from unlikely Tunisia, spreading through dormant Egypt, toppling the Libyan strongman, the North African – Arabian Peninsula rejoiced in the Arab Spring. Yet the ‘Occupy Wall Street’ and western world change seekers are even more dramatic. Striking at the heart of capitalism, the affluent Western World is reeling under the unprecedented onslaught. The Global Anti Elite Revolution is spreading at a time when the western world’s socio economic system is in disrepute.

Once the Bastille was stormed on 14 July 1789 in Paris, the French king Louis XVI was informed that it was not a revolt, but a revolution. This is what the unfolding scenario appears like today. What differentiates the present and apparently future crisis is not chaotic civil strife – rioting but idea and concept based spontaneous radical game change. There are a number of issues involved here, but a central one is ‘Equality’. The monopolistic elites in most of the world control bulk of the wealth, power and resources leaving a paltry or marginal part for the masses or the majority. The traditional have nots are being joined by a large segment of the middle classes against an elite culture increasingly demonized in the information age. In the Middle East besides economic equality, political – social cultural equality drives the protesters. In USA and EU, it is more to do with economic equality as political, socio, cultural restrictions are relatively few.

The French Revolution was followed by numerous in Europe of 1848, once the Metternich conservative order was challenged, in multiple states. While Revolutions were a historical occurrence the Russian 1917, Chinese 1949, Iranian 1979 became more notable on geopolitical account. Hitler’s Nazi Revolution entered history books with the fall of Berlin 1945.

Francis Fukuyama (in The End of History) proclaimed the death of communism and victory of capitalism. Today capitalism is under attack in its own bastion. If the Soviet Communist order lasted from 1917 till 1991, the capitalists’ victory over Marxist Leninists – appears short lived also. From 1991 – 2011, a twenty years period was the glory of capitalism. Though of course ‘Pure unbridled Capitalism’ will be under severe strain in future. That this has happened in the West should be no surprise. Karl Mark a German, writing ‘Das Capital’, had clearly Germany in mind, and of course the classic ‘Mother of all Revolutions’ 1979 was French!

The Marxist Revolution was initially meant for rapidly industrializing ‘Deutschland’ rather than serfdom based ‘Mother Russia’. Irony of history, Geopolitics and First World War etc helped usher March and October 1917 Revolutions in Moscow. Germany was still revolution prone, but the rise of Hitler deflected it into nationalism and racialism. Still the word Nazi stood for National Socialists!

Today Revolution is globally becoming a house hold word. USA, EU and large parts of the world will experience radical – revolutionary upheaval. The most ironic part of the tale is that America may be ripe for a Second Revolution. The First American Revolution, commenced as the war of independence from the British Crown, followed by numerous reforms that followed and later expansion that created the modern United States. There are several reasons for the Second American Revolution. The US economy is in decline; at least its share of Global GDP is shrinking. Washington’s endless wars and outrageous expenses could put the most notorious spend thrift in history to shame. Wealth within USA is monopolized by the elite. So long as the lower and lower middle classes were in the financial comfort zone, no one thought of ‘Occupy Wall Street’ movement. Now Ron Paul himself talks of Revolution.

By 2020 China’s economy may supersede USA. Washington’s policy of containing Russia (with the world’s largest land space) and China (the world’s future largest economy) may not be doable. In fact, America’s super expensive wars of the previous decade have already ruined its economy. The cumulative effect of all this would inspire the good hearted, charity giving, God fearing, amiable folks in America for a real change. Amazingly Washington supported the ‘Arab Spring’ movement, which was in fact the right thing to do, but the chickens are coming home to roost! (A Libyan Revolutionary banner said it all – ‘today Libya, tomorrow Wall Street’). As per one analysis USA is among the most unequal societies.

The environment on the European continent is even more bleak for the present economic order. The European economic malaise, EU interstate disparities are further aggravating its crisis. The Euro Crisis is not simply a financial matter. It also has nationalistic, socio – cultural facets at work. Germany and Greece have not only different economies but also have different people. EU faces both intra and inter European economic issues. EU may manage its issues but the future remains uncertain. After all Europe was the birth place of modern revolutions and revolutionaries. The word radical, recently reflective of militants – terrorists may be realigned with traditional anarchists and revolutionaries.

The situation in countries like India – Pakistan and others are even worse in terms of equality. India with its inequality based ethos, may not see a revolution, but rather may face civil war and turmoil. The Brahman inspired Delhi order would strive to crush all such movements or term them as ‘terrorists’! (the most popular word in India). The world’s richest and poorest people live in India. Even while India wastes money as the world’s biggest arms importer, hundreds of millions of Indians live in abject poverty. There are more hungry people in eight Indian states than all of Africa. The Maoists and other revolutionaries are fighting the Indian system and have been termed as the biggest internal threat by Delhi.

Pakistan of course is getting ripe for a revolution, because a corrupt, foreign influenced and incompetent elite monopolies most wealth and delivers little. People are losing faith in an unresponsive political system in Pakistan. The economic meltdown further emboldens militants, anarchists and miscreants. A reform revolution is the only solution to Pakistan’s predicament. A new welfare state model and not monopolistic elite based system is the need of the hour

The world yearns for peace and prosperity. An end to wars and fair distribution of wealth within nations and societies would lead to a better world. This may have sounded utopia yesterday but is the road map for tomorrow.

The author is a retired Brigadier of the Pakistan Army. Geopolitics of Peace is an endeavour by Nadir Mir

Peringatan Bulan Bung Karno “Soekarno di Mata Dunia: Gagasan dan Tindakan”

Peringatan Bulan Bung Karno “Soekarno di Mata Dunia: Gagasan dan Tindakan”
Tuesday, 05/06/2012 06:12 |
sejarah.kompasiana.com – Selama bulan Juni 2012, Panitia Peringatan Bulan Bung Karno, di Yogyakarta akan menyelenggarakan berbagai kegiatan. Panitia Bulan Bung Karno Sendiri terdiri dari berbagai elemen baik itu Parpol, Elemen Kemasyarakatan, Keagamaan, OKP, BEM, IKPMD serta elemen masyarakat Yogyakarta lainnya. Tema umum dari kegiatan tersebut adalah; “Soekarno Di Mata Dunia: Gagasan dan Tindakan”. Harapan dari tema tersebut, agar segala gagasan dan tindakan Soekarno tidak hanya membumi di negeri sendiri, namun juga, akan bergaung diseluruh seantro dunia. Dengan demikian, gagasan dan tindakan Bung Karno, akan menjadi “way of life”, bagi seluruh masyarakat dunia.
Peringatan Bulan Bung Karno, di Yogyakarta, sudah dimulai tanggal 1 Juni 2012, bertepan dengan hari lahirnya Pancasila yang dikumandangkan oleh Bung Karno lewat pidatonya 67 tahun silam. Acara diawali dengan upacara bendera dilapangan Kridosono. Hadir sebagai Pembina upacara adalah; GKR Hemas, istri dari Sri Sultan Hamengkubuwono X.
Dalam sambutannya, GKR Hemas, mengingatkan kepada seluruh hadirin yang hadir, untuk merefleksikan kembali kehidupan berbangsa saat ini. Ancaman konflik, kekerasan antar umat beragama, yang kian hari kian marak terjadi. Dialog, tidak lagi menjadi jalan keluar, seperti yang dilakukan oleh Bung Karno, dalam menyelesaikan berbagai masalah yang ada dulunya, seolah sirna semuanya. Kalau melihat kenyataan ini Bung Kano pasti akan menangis. Demikian GKR Hemas, melanjutkan.
Lebih lanjut GKR Hemas, mengingatkan para pemimpin di Negeri ini. “Para pemimpin kita sudah banyak yang tidak memiliki rasa bersalah, rasa malu, dan rasa takut pada hukum. Karena hukum menurutnya, bias diatur dan dibeli dengan uang. Ada jurang yang dalam antara nilai-nilai ideal Pancasila, yang digali dari sumber bumi pertiwi, dengan nilai-nilai aktual saat ini. Meskipun mengakui Pancasila pandangan hidup bangsa yang menuntun perilaku dan tindakan seluruh warga, tapi dalam keseharian dipandu oleh nilai-nilai luar, seperti materialisme, pragmatism, egoism, konsumerisme, hedonisme, oportunisme, dan semacamnya. Sedihnya, justru nilai-nilai inilah yang dianggap sesuai dalam masayarakat modern masa kini,” demikian, GKR Hemas, menambahkan.
Acara peringatan hari lahir Pancasila ini, dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari Pelajar, Mahasiswa, OKP, Ormas Keagamaan, Parpol, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Kepala Daerah, Unsur Muspida, serta undangan lainnya.
Tidak lupa, GKR Hemas, dalam penutupan pidatonya menyampaikan pesan untuk generasi muda agar terus menggelorakan semangat Bung Karno. Agar kedepannya kita mampu menjadi bangsa yang besar dan tidak dipandang sebelah mata oleh dunia.
Selain apel bendera, Peringatan Bulan Bung Karno, juga mengagendakan beberapa kegiatan. Diantaranya adalah. Ziarah ke makam Sri Sultan Hamengkubuwono IX, di Imogiri, Bantul. Kegiatan ini akan dilaksanakan tanggal 1 Juni 2012, mulai pukul 19 .00 Wib. Kegiatan lainnya adalah Seminar, rencananya akan dilakukan dibeberapa tempat, seperti sekolah, kampus dan tempat lainnnya. Tujuannya, untuk menggali kembali semangat generasi muda akan gagasan dan tindakan Bung Karno.
Selain itu masih ada kegiatan ziarah ke Taman Makam Pahlawan Kusumanegara, tanggal 5 Juni 2012, bakti sosial, serta sarasehan kebangsaan, tanggal 5 Juni 2012, pukul 19.00 Wib, di halaman DPRD DIY. Menghadirkan budayawan dan tokoh agama. Seluruh rangkaian acara Bulan Bung Karno ini, akan ditutup dengan acara panggung rakyat, yang direncanakan pada tanggal 18, 19 dan 20, Juni 2012, bertempat dialun-alun kidul dan gedung Sasono Hinggil.
Pentas panggung rakyat, akan diawali dengan acara “tribute to Soekarno”, menghadirkan monolog-monolog Soekarno, puisi, teater, serta testimoni Soekarno. Sedangkan hari berikutnya akan dimeriahkan oleh berbagai kesenian baik tradisonal maupun modern yang melibatkan seluruh elemen kesenian, termasuk teman-teman dari asrama mahasiswa daerah. Seluruh rangkaian kegiatan Peringatan Bulan Bung karno akan ditutup dengan pentas kesenian wayang.

Menghadapi Kacaunya Hukum

Menghadapi Kacaunya Hukum

Bachtiar Sitanggang* | Kamis, 07 Juni 2012 – 15:13:28 WIB

http://www.shnews.co/detile-2933-menghadapi-kacaunya-hukum.html

(dok/ist)Hukum seakan tak lagi mampu melindungi masyarakat.Prof Dr Laica Marzuki SH, mantan hakim Mahkamah Konstitusi (dan hakim agung Mahkamah Agung) yang tampil sebagai ahli di sidang Mahkamah Konstitusi (MK) Rabu, 30 Mei lalu mengatakan, tanpa penetapan batas-batas wilayah, tanpa territoriaal grenzen, dapat kiranya berakibat pemerintahan daerah bakal mengalami kekacau-balauan status hukum, bagai kekacau-balauan Menara Babel, Babylonische wraak verwarring.

Di dalam Kitab Perjanjian Lama, ada kisah, tatkala penduduk di suatu daerah Yahudi itu mau membangun suatu menara yang mencapai langit, maka Allah murka, Dia menurunkan berbagai bahasa sehingga terjadi kekacau-balauan.

Laica Marzuki melanjutkan, Prof Krabbe, ahli hukum Belanda terkenal mengatakan, “Dalam hukum juga dimungkinkan dikenal adanya kekacau-balauan Menara Babel.” Babylonische wraak verwarring.

Prof Laica Marzuki sebagai ahli dari Pihak Terkait Pemprov Kepulauan Riau dalam perkara Permohonan Pengujian Undang-undang No 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau terhadap UUD 1945 atas Permohonan Pemprov Jambi dan Pemkab Tanjung Jabung Timur.

Kekacauan hukum tersebut memang sering terjadi, apalagi diperparah dengan penafsiran para pihak sesuai dengan kepentingan masing-masing. Kekacauan itu tercermin dengan Putusan MK, Selasa 5 Juni 2012 (kemarin) bahwa “Penjelasan Pasal 10 UU No 39/2008 tentang Kementerian Negara bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.”

Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 10 UU No 39 Tahun 2009 terhadap UUD 1945.

UU No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara berbunyi sebagai berikut: Pasal 10

“Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat wakil Menteri pada Kementerian tertentu.”

Bunyi Penjelasan Pasal 10 adalah sebagai berikut: “Yang dimaksud dengan Wakil Menteri adalah pejabat karier dan bukan merupakan anggota kabinet.”

Menurut pemohon, presiden harus dan wajib menjelaskan kepada publik penanganan secara khusus apa yang membutuhkan pengangkatan wakil menteri. Pasal 10 juga menekankan pada kata “secara khusus”, artinya tidak umum dan atau selektif, tapi faktanya presiden mengangkat 20 wakil menteri dari 34 kementerian yang ada.

Timbul pertanyaan, apakah pengangkatan 20 wakil menteri tersebut masih sesuai dengan Pasal 10 UU No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara? Jawabnya: tidak, maka dengan demikian pengangkatan 20 wakil menteri oleh presiden tersebut terbukti tidak memiliki dasar hukum baik undang-undang maupun UUD 1945, tambah pemohon.

Terhadap permohonan pengujian pasal tersebut, amar putusan MK berbunyi: mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian; • Penjelasan Pasal 10 UU No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) bertentangan dengan UUD 1945; • Penjelasan Pasal 10 UU No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Kekacauan Penafsiran

Dalam pertimbangannya MK berpendapat, meskipun Pasal 10 UU 39/2008 dari sudut kewenangan presiden mengangkat wakil menteri tidak merupakan persoalan konstitusionalitas, tetapi pengaturan yang terkandung dalam Penjelasan Pasal 10 UU a quo dalam praktiknya telah menimbulkan persoalan legalitas yakni ketidakpastian hukum karena tidak sesuainya implementasi ketentuan tersebut dengan hukum kepegawaian atau peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan dan birokrasi.

Terlebih lagi Penjelasan Pasal 10 ternyata berisi norma baru padahal “Penjelasan… tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma”.

Menurut Mahkamah persoalan legalitas yang muncul dalam pengangkatan wakil menteri, antara lain:

Pertama, terjadi eksesivitas dalam pengangkatan wakil menteri sehingga tampak tidak sejalan dengan latar belakang dan filosofi pembentukan Undang-Undang tentang Kementerian Negara. Dalam membentuk kementerian negara, jabatan menteri dan kementerian tidak boleh diobral sebagai hadiah politik terhadap seseorang atau satu golongan.

Kedua, saat mengangkat wakil menteri, presiden tidak menentukan beban kerja secara spesifik bagi setiap wakil menteri sehingga tak terhindarkan memberi kesan kuat sebagai langkah yang lebih politis daripada mengangkat pegawai negeri sipil (PNS) secara profesional dalam jabatan negeri.

Ketiga, menurut Penjelasan Pasal 10 UU a quo jabatan wakil menteri adalah jabatan karier dari PNS, tetapi dalam pengangkatannya tidaklah jelas apakah jabatan tersebut merupakan jabatan struktural ataukah jabatan fungsional.

Para wakil menteri yang berasal dari perguruan tinggi misalnya, semuanya sudah mempunyai jabatan fungsional akademik. Pertanyaannya, kalau jabatan wakil menteri dianggap sebagai jabatan karier fungsional, bisakah seorang PNS memiliki dua jabatan fungsional sekaligus berdasar peraturan perundang-undangan?

Keempat, masih terkait dengan jabatan karier, jika seorang wakil menteri akan diangkat dalam jabatan karier dengan jabatan struktural (Eselon IA) maka pengangkatannya haruslah melalui seleksi, dan penilaian oleh Tim Penilai Akhir (TPA) yang diketuai Wakil Presiden atas usulan masing-masing instansi yang bersangkutan.

Kelima, nuansa politisasi dalam pengangkatan jabatan wakil menteri tampak juga dari terjadinya perubahan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sampai dua kali menjelang (Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2011, tanggal 13 Oktober 2011) dan sesudah (Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2011, tanggal 18 Oktober 2011) pengangkatan wakil menteri bulan Oktober 2011 yang oleh sebagian masyarakat dipandang sebagai upaya menjustifikasi orang yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi wakil menteri supaya memenuhi syarat tersebut.

Menimbang pula bahwa Penjelasan Pasal 10 UU No 39 Tahun 2008 yang menentukan bahwa wakil menteri adalah pejabat karier dan bukan merupakan anggota kabinet tidak sinkron dengan ketentuan Pasal 9 Ayat (1) UU No 39 Tahun 2008, sebab menurut pasal tersebut susunan organisasi kementerian terdiri atas unsur: pemimpin yaitu menteri; pembantu pemimpin yaitu sekretariat jenderal; pelaksana tugas pokok, yaitu direktorat jenderal; pengawas yaitu inspektorat jenderal; pendukung, yaitu badan atau pusat; dan pelaksana tugas pokok di daerah dan/atau perwakilan luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Apabila wakil menteri ditetapkan sebagai pejabat karier, sudah tidak ada posisinya dalam susunan organisasi kementerian. Hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil, yang berarti bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945.

Dalam pertimbangannya, MK mengakui bahwa timbulnya kekacauan implementasi atau masalah legalitas di dalam hukum kepegawaian dan birokrasi pemerintahan itu terjadi karena bersumber dari ketentuan Penjelasan Pasal 10 UU a quo. Oleh karena itu, menurut Mahkamah keberadaan penjelasan tersebut justru menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil dalam pelaksanaan hukum dan telah membatasi atau membelenggu kewenangan eksklusif presiden dalam hal mengangkat dan memberhentikan menteri/wakil menteri berdasarkan UUD 1945.

Dengan demikian, penjelasan tersebut harus dinyatakan inkonstitusional. Karena keberadaan wakil menteri yang ada sekarang ini diangkat antara lain berdasar Pasal 10 dan Penjelasannya dalam Undang-Undang a quo, menurut Mahkamah posisi wakil menteri perlu segera disesuaikan kembali sebagai kewenangan eksklusif presiden menurut putusan Mahkamah ini.

Oleh sebab itu, semua keppres pengangkatan masing-masing wakil menteri perlu diperbarui agar menjadi produk yang sesuai dengan kewenangan eksklusif presiden dan agar tidak lagi mengandung ketidakpastian hukum, dan karenanya MK dalam putusannya menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 10 tersebut tidak mengikat secara hukum.

Tambah Kacau

Terhadap amar putusan MK tersebut timbul berbagai penafsiran, terutama terhadap keberadaan para wakil menteri yang ada sekarang. Ini karena yang dinyatakan tidak mengikat secara hukum hanyalah penjelasan, yang berarti keberadaannya tidak dipersoalkan; hanya saja posisinya perlu disesuaikan kembali sebagai kewenangan eksklusif presiden karena mengandung ketidakpastian hukum.

Barangkali perlu dipertegas oleh presiden bahwa para wakil menteri yang sekarang itu tidak lagi hanya pejabat karier dan anggota kabinet, tidak lagi seperti sebelumnya bahwa mereka adalah pejabat karier dan bukan anggota kabinet.

Yang menjadi persoalan, kalau para wakil menteri itu sebagai anggota kabinet, berarti sama dengan menterinya dan akan menjadi dua nakhoda dalam satu kapal. Akan terjadi penyimpangan dari ketentuan yang ada bahwa kementerian (yang tentunya dipimpin seorang menteri) hanya 34 dan kalau ditambah 20 akan menjadi 54. Kalau itu yang terjadi keppresnya akan digugat lagi di PTUN, dan bisa saja para pemohon menguji lagi pasal-pasal lainnya di MK.

Kemungkinan sekali, kalau presiden tetap menetapkan 20 wakil menteri itu menjadi anggota kabinet, juga akan di-”rebut”-kan oleh para penggiat Hukum Tata Negara, dan ada baiknya kembali ke Pasal 10, yaitu “Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, presiden dapat mengangkat wakil menteri pada kementerian tertentu.” Dengan demikian, tidak perlu sebanyak 20, atau paling tidak dalam keppres masing-masing perlu dijelaskan urgensi dan relevansi adanya wakil menteri dalam suatu kementerian.

Walaupun sudah ada Putusan MK mengenai wakil menteri ini, kelihatannya persoalan belum selesai. Kelihatannya apa pun yang dilakukan pemerintah, apalagi presiden, telah diintai pegiat hukum untuk dipermasalahkan secara hukum pula.

Itu semua terjadi karena kekacaubalauan hukum seperti dikutip di atas. Kita menunggu proses selanjutnya, namun presiden tentunya akan taat kepada Putusan MK, lebih hebat Bupati Bogor yang tidak mengindahkan Putusan Mahkamah Agung tentang Gereja Yasmin yang tidak kunjung dieksekusi.

*Penulis adalah anggota Dewan Redaksi Sinar Harapan.

(Sinar Harapan)

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 63 other followers