Archive for the ‘Diskusi/Polemik’ Category

Kalau Debat Kusir dan Sibuk Mengapa Dilanjutkan

Dalam tulisan terdahulu yang terbit dalam Halaman Masyarakat Adat Harian Radar Sampit 25 Desember 2016 lalu, DOKTOR Joni, SH, MH (izinkan saya singkat dengan DR. Joni, Doktor Kehutanan Unmul, Samarinda, Pengamat Hukum  dan Sosial, telah bermurah hati memberikan saya berbagai macam predikat atau sebutan serta aneka kata sifat  tanpa penjelasan. Sebutan-sebutan itu adalah “sesepuh” dan ”budayawan Dayak” sedangkan beberapa kata sifat yang dihadiahkan DR. Joni kepada saya antara lain:  “romantik tradisionalis”, “tidak cerdas” (barangkali ungkapan pelembut atau eufemisme untuk “bodoh” atau “goblok”?), “tidak adil”, “abstrak dan eufimisme”. Dalam tulisannya bertajuk “Ini Soal Debat Kusir” (Halaman Masyarakat Adat Harian Radar Sampit, 29 Januari 2017), DOKTOR Joni kembali menghadiahkan saya predikat baru “chauvinis romantisme masa lalu”, melakukan debat kusir, memandang pendapat saya setara dengan “kentut kuda”, tidak beretika obyektif, logika tidak cerdas, sehingga tak perlu dia pikirkan dan tak perlu “mengikuti pendapat ayahnda KS”. Kemudian DR. Joni juga merasa dirinya pintar (mungkin karena menyandar gelar akademi DOKTOR, SH dan MH?)  sebagaimana dituliskannya “Ketika kemudian cara berpikir ini tidak atau belum dipahami, ya capek menjelaskannya. … Kalau ini dinyatakan terlalu akademis, ya semakin ruwet jadinya.”

Percaya diri kuat yang menganggap diri pintar, terkesan dari lédékan sengaja DR. Joni terhadap kalimat saya “saya bisa memastikan DR. Joni tidak mengikuti pikiran-pikiran saya baik dalam bentuk buku-buku ataupun berupa artikel-artikel yang terbit rutin antara lain yang disiarkan melalui Harian Radar Sampit ini”. Terhadap kalimat ini DR.Joni menulis “(buku artinya ruas?)”. Saya katakan DR. Joni nglédék” karena DR. Joni yang cerdas, nampak begitu sulit memahami buku-buku yang disandingkan dengan artikel-artikel bukanlah berarti ruas walaupun memang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia salah satu arti dari buku adalah ruas. (hlm.152). Lédékan ini melengkapi penilaian DR. Joni tentang pandangan-pandangan saya yang tidak lebih dari “kentut kuda”.

Karena masalah pokok yang dibicarakan bukan pada sebutan (predikat) negatif maka saya tidak mengikuti kesukaan DR. Joni memberikan bermacam sebutan itu. Atribut bukanlah argumen, apalagi predikat-predikat negatif. Apakah predikat-predikat negatif bisa disebut sebagai “kecerdikan logika” dan ketajaman argumen? Lu Sin, pengarang Tiongkok tahun 1930-an yang hidup pada masa pemerintahan Chiang Kai-shek, menyebutnya sebagai kelemahan. Selain itu, saya kira memberikan secara mudah predikat-predikat kepada interlokutornya sekaligus menunjukkan kualitas sesungguhnya dari si pembicara atau si penulis.

Saya khawatir, gejala-gejala yang ditunjukkan oleh pernyataan-pernyataan DR. Joni di atas, yang  berada di luar dugaan saya,  memperlihatkan diskusi ini boleh jadi sudah mulai tidak berada di rel yang benar. Hanya saya merasa heran, di satu pihak DR. Joni memanggil saya dengan predikat “Ayahnda”, di pihak lain  ia memberikan saya  dan menilai saya dengan sebutan-sebutan di atas. Hal ini mengingatkan saya pada pengalaman dengan seseorang yang secara hubungan darah adalah adik saya. Di depan ia selalu memanggil saya “kakak”, di belakang, ia selain bergunjing dan menohok, serta melakukan tindakan-tindakan yang bertujuan menjatuhkan saya sejatuh-jatuhnya.

Saya juga teringat akan adegan sebuah film Korea Selatan kekinian. Anak dan ayah berbeda pendapat. Perbedaan pendapat mereka tidak bisa dipertemukan. Tapi si anak tetap sopan dan hormat, tanpa memberikan predikat apapun pada sang ayah, sambil mengatakan dengan tegas, “Saya tidak setuju dengan pendapat ayah. Alasan-alasan saya sudah saya sampaikan.” Sang ayah kemudian mengusir si anak keluar dari rumah. Si anak tetap hormat dan sopan, berkata,  “Baik, Ayah. Saya pergi.” Saya sangat terkesan akan sikap si anak ini.

Dilihat dari sudut pandang adat, sikap si anak ini adalah sikap beradat. Dari segi asas bisa dikatakan berada pada level asas atau berprinsip. Dari segi tata krama, sikap si anak ini adalah sikap tata krama.Sopan dan santun.  Bukan hanya sopan tapi juga santun, termasuk dalam berbahasa. Sekalipun hidup dalam masyarakat Korea Selatan kekinian, ia tidak meninggalkan unsur-unsur positif dalam kebudayaan tradisional mereka. Saya melihat pada si anak, adanya sikap yang memadukan tradisi baik dengan kekinian yang positif. Pesan lain dari sikap si anak adalah kekinian Korea Selatan bukanlah kekinian yang lepas akar. Budaya yang sudah ada mereka miliki ditapis dan yang positif dijadikan sangu budaya menghadapi zamannya. Konsep “Anak Zaman” tidak berarti menegasi budaya yang sudah ada. Pandangan dan sikap beginilah yang saya namakan Dua Pemaduan yaitu pemaduan antara tradisi baik dengan kekinian positif. Dengan menerapkan konsep dua pemaduan ini,  diharapkan kita bisa melahirkan karya-karya kekinian tanggap zaman atau zamani. Yang zamani inilah, dalam pandangan saya, yang disebut modern (sekalipun banyak teori tentang modern dan atau modernisasi yang di sini tidak saya bahas lebih jauh, untuk sederhananya di sini saya menggunakan perumusan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi 1999 hlm, 662).  Kalau berbicara tentang perspektif, esok yang dituju, bagaimana cara ke tujuan tersebut, kurang-lebih demikian yang ada dalam  pandangan saya. Dengan demikian, selain menjadi Dayak atau etnik apapun, kita menjadi Indonesia dan warga dunia dengan kemanusiaannya yang tunggal sehingga menjadi Dayak tidak bertentang dengan menjadi Indonesia, juga rasuk dengan menjadi warga bumi.

Untuk keperluan ini maka belajar, riset (bertanya dan mencari jawab pertanyaan), kajian, perbandingan dan menyerap merupakan kegiatan-kegiatan penting. Untuk itu, setelah H. Sugianto Sabran dilantik menjadi Gubernur Kalteng pada Mei 2016 lalu, melalui tulisan di Harian Radar Sampit ini, saya pernah menyarankan agar ia membangun sebuah lembaga setipe The Habibie Center.

Dari apa yang dilakukan sejak lama di negeri ini, nampak bahwa upaya-upaya dan karya-karya zamani itu memerlukan kreativitas. Menjadi tanggap zaman atau zamani tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan memerlukan penelitian, pengkajian, kerja keras dan kreativitas. Kalau di Republik Rakyat Tiongkok (RRT) untuk menjadi zamani ini, dalam teknologi misalnya, mereka menerapkan yang disebut oleh Ignacy Sachs ‘teori kotak hitam’ (‘Black Box Theory’). Di bidang kedokteran memadukan ilmu kedokteran tradisi Tiongkok dengan ilmu kedokteran Barat dan negeri-negeri lain. Di bidang kebudayaan menerapkan antara lain politik “biar bunga mekar bersama, seribu aliran bersaing suara”. Masing-masing bidang mempunyai cara penerapan kebidangan sendiri-sendiri.

Saya  kira, tidak semua warga masyarakat kita yang hidup di zaman ini adalah anak zamannya secara budaya. Tidak sedikit orang Dayak yang lahir, besar, dan tetap tinggal di Kalteng, tidak kenal  sejarah dan budayanya sendiri. Dayak tetapi tidak tahu apa-apa tentang Dayak. Keadaan ini oleh seorang pemikir Tiongkok abad ke-20 disebutnya sebagai “mengenal Yunani Kuno dan Barat tetapi tidak tahu apa-apa tentang Tiongkok”. Gejala ini oleh Bung Karno dinamakannya “Hollands Denken”.  Yang tersisa pada Dayak yang demikian tidak lain hanya garis genealogis. Secara budaya ia/mereka kehilangan diri seperti layang-layang putus tali (Lihat: Bung Karno dalam “Pidato Lahirnya Panca Sila, 1 Juni 1945).   Hal ini antara lain saya dapatkan ketika saya masih menjadi guru di salah sebuah universitas di Palangka Raya. Bahkan saya melihat gejala ‘bunuh diri budaya secara kolektif’.

Jika demikian bagaimana mereka bisa menjadi ‘anak zaman’-nya? Epigonisme, kitch-isme dan segala yang sejenis, bukanlah jalan untuk zamani. Sebagai acuan mengenai masalah zamani ini barangkali ada baiknya membaca ulang Pidato Bung Karno tentang Lahirnya Panca Sila dan Polemik Poedjangga Baroe tahun 1930. Untuk menjadi “anak zaman” diperlukan kerja keras dan tekun. Tidak serta-merta orang yang lahir di zaman ini, lalu menjadi “anak zaman’’ ini.

Kalau pengamatan saya benar, di Kalimantan Tengah terdapat tiga kategori  pandangan dan sikap budaya, yaitu: (1) Tradisionalis, lari ke masa silam; (2) Modernis, menelan mentah-mentah segala apa yang datang dari luar; (3) Pasca tradisional, memadukan unsur tradisi baik  dengan kekinian yang positif. Ivan Nestorman, musisi Flores yang menciptakan lagu-lagu barunya menggunakan musik Manggarai, menamakan karya-karyanya sebagai Neo-Tradisi (Kompas, 24 Desember 2016). Apa yang dilakukan oleh Ivan Nestorman sebelumnya juga telah dilakukan oleh sejumlah musisi dan seniman teater ketika mengangkat roman Bugis I La Galigo yang kemudian mereka pentaskan di berbagai negeri mancanegara. Pada masa pemerintahan Soekarno, di Jawa Tengah, sejumlah seniman seperti Djoni Trisno, Sujud, dll juga telah melakukan hal serupa dalam upaya mengembangkan kesenian Jawa Tengah agar zamani, tapi tidak lepas akar dan  tanpa merusak atau apalagi menghancurkan warisan budaya yang ada. Zamani tidak identik dengan Baratisasi, Koreanisasi, Arabisasi, dll tanpa menolak unsur-unsur positif dari luar. Positif dan negatif ukurannya ditakar dengan gantang kepentingan dan kondisi (dalam arti majemuk) nasional dan kemanusiaan sebagaimana juga diterakan pada Preambul dan Pasal-Pasal terkait UUD 1945.  Inilah perspektif yang saya sarankan.

Upaya seniman-seniman tersebut didahului dengan riset selama setahun konsekutif. Hal serupa juga dilakukan oleh Ansambel Tari-Nyanyi Genta Suri Jawa Timur, oleh musisi Udin dari Ansambel Tari-Nyanyi kesayangan Bung Karno, Maju Tak Gentar, Medan, Sumatera Utara. Saya memahami apa yang dilakukan oleh para seniman Jawa Tengah secara periodik dengan ‘Festival Lima Gunung’ bisa ditafsirkan sebagai bentuk lanjut dari konsep dua pemaduan ini.

Dewasa ini, agaknya aliran Pasca-Tradisionalis  masih berada di pinggiran, masih berada jauh di bawah Aliran Modernis (tulisan saya tentang tema ini pernah diterbitkan oleh Harian Palangka Post beberapa tahuun silam, dan juga saya sampaikan dalam sebuah diskusi budaya yang diselenggarakan oleh Harian Kalteng Pos).

Apakah konsep dua pemaduan demikian bisa disebut sebagai “romantik tradisionalis”, “chauvinis romantisme masa lalu”? Apabila pandangan ini salah, lalu apa alternatif yang ditawarkan oleh DR. Joni dalam upaya membangun kebudayaan dan masyarakat Kalteng, termasuk untuk “saat ini” (istilah yang ditekan-tekankan oleh DR. Joni, barangkali untuk menunjukkan keaktualitasan dirinya dihadapkan pada saya yang ia tuding hidup di masa silam) bahkan untuk Indonesia? Sedangkan saya sejak lama  menawarkan konsep ‘’Uluh Kalteng Beridentitas Kalteng’’ untuk Kalteng yang majemuk dan menangkal budaya ghetto yang nampaknya menjalar ke dunia politik menjadi budaya politik.

Konsep Trisakti Bung Karno dalam bidang kebudayaan yaitu “berkepribadian di bidang kebudayaan”, yang dikibarkan kembali oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), saya kira pelaksanaannya dilakukan dengan menerapkan konsep dua pemaduan itu. Dua pemaduan bukanlah teori pintu tertutup tapi terbuka. Tidakkah pemberian gelar kepada Presiden Jokowi secara bentuk merupakan bentuk tradisional yang dipungut dari  budaya Dayak Kalteng? Kalau mau disebut ‘modern’ boleh jadi bisa  dicarikan bentuk lain, misalnya pemberian  gelar Doktor Honoris Causa oleh Universitas Palangka Raya, Universitas Muhamadiyah, Universitas Kristen Palangka Raya, Universitas PGRI Palangka Raya, atau Universitas Darwan Ali di Sampit. Bukan memberikan gelar adat Dayak, apalagi mengobralkannya.

Mengenai pemberian gelar adat, apabila kita mengacu pada sejarah (beritahu saya kalau keliru!), pemberian gelar adat kepada pihak luar, bukan hal lazim. Ia nampak dan menjadi lazim serta diobral, sejak DAD berdiri. Yang lazim adalah angkat anak, angkat orangtua, dan angkat saudara.

Dengan latar belakang di atas maka justru pertama-tama yang saya tanyakan kepada H. Agustiar Sabran ketika ia berbicara tentang “memodernisasikan Dewan Adat Dayak Kalteng” adalah apa yang ia dimaksudkan dengan ‘memodernkan DAD Kalteng’ (saya mendapat beberapa data tentang kongkretisasi ide “modern”-nya ini, tapi tidak diumumkan ke publik), tapi yang dijawabnya secara singkat adalah tentang masyarakat Dayak modern sedangkan pertanyaan pertama saya sampai sekarang belum berjawab. (lihat: Halaman Masyarakat Adat Harian Radar Sampit edisi akhir tahun lalu). Bagaimana memperkuat, termasuk membuat DAD zamani, secara konkret pernah saya sampai langsung kepada Sekretaris DAD Kalteng Yansen Binti saat kami bertemu di Kantor KONI Palangka Raya, jauh sebelum Agustiar Sabran melontarkan konsep “modernisasi DAD”-nya. Dari data-data yang saya miliki dari sumber tertentu, konsep modernisasi DAD Agustiar, sejauh ini membuat saya bertanya-tanya. Apakah demikian yang disebut “modernisasi”? Untuk memperoleh konfirmasi tentang data-data dan mendengar langsung pendapat Agustiar tentang konsep modernisasi DAD-nya dan soal-soal lain, istri saya, sebagai kontributor Halaman Budaya Harian Radar Sampit pada 20 Januarti 2017 telah mengirim pesan singkat (sms) kepada Ketua DAD Kalteng, mengharapkan bersedia diwawancara. SMS tidak  berjawab. Tanggal 3 Februari 2017, istri saya menelpon Agustiar. Diangkat sebentar kemudian ditutup tanpa menjawab sepatah pun. Barangkali saja DR. Joni yang mendapat ucapan selamat melalui iklan besar di Harian Radar Sampit, bisa membantu memberitahukan saya tentang konsep modernisasi tersebut.

Joni pun yang dalam dua tulisannya menanggapi pendapat saya yang seakan-akan mengutamakan obyektivitas, bolak-balik menekankan “saat ini” dan “saat ini”, tapi tidak menjawab pertanyaan saya apa-bagaimana konsepnya tentang modern dan bagaimana menjadi modern. Juga tidak menjawab pendapat saya tentang patokan “putera terbaik”-nya, dll. Ia hanya mengumpulkan berbagai atribut dan mengenakannya ke kepala saya, tanpa penjelasan mengapa atribut-atribut tersebut dikenakan.  Dengan cara-cara ini kemudian menghimbau agar pembaca jangan mengikuti pikiran “ayahnda KS” (maksudnya saya, Kusni Sulang – KS) – inti dari dua tanggapan DR. Joni terdahulu. Sedangkan saya hanya mengharap agar pembaca menyimak atau membaca cermat dua tulisan DR. Joni itu agar memahami maksudnya, pikirkan baik-baik, lalu nilai sendiri kadar pendapat serta alasan-alasannya yang dia bilang beretika ‘obyektif’ itu. Hal-hal ini adalah hak pembaca sepenuhnya jika menggunakan teori Roland Barth, seorang linguis Perancis kekinian. Apalagi saya berpendapat gelar Doktor bukanlah  identik dengan orang yang tahu segalanya, bahkan bidang kedoktorannya sendiri pun bukan tidak mungkin banyak hal yang masih berada dalam kabut misteri. Gelar Doktor bukan lambang kebenaran. Jadi gelar-gelar akademi sepanjang apa pun, bahkan lebih panjang dari nama sendiri, tidak perlu dirisaukan benar dibandingkan dengan isi yang diucapkan atau yang ditulis itu benar atau salah. Banyak contohnya bahwa pendapat seorang penyandang gelar akademi doktor itu salah (mengapa di negeri-negeri yang baru mendapatkan kemerdekaan nasionalnya, orang-orang suka sekali memajangkan gelar-gelar akademi yang mereka punyai, agar tidak ngeladrah, di sini tidak saya masuki. Ini adalah soal lain lagi).

Terhadap pertanyaan saya: ” Apakah tidak sebaiknya sebelum mengomentari pendapat pihak lain, si komentator atau penyanggah sedikit banyak mempelajari pikiran-pikiran orang yang dikritik atau dikomentarinya?”   DR. Joni menjawab “Dan itu tidak perlu legitimasi dari KS”. Barangkali karena pola pikir “tidak perlu legitimasi dari KS” ini maka Doktor dari Unmul Samarinda ini begitu royal memberikan saya berbagai atribut seperti di atas. Padahal masalahnya bukan perlu atau tidak legitimasi tetapi memahami dulu pandangan secukupnya dari yang disanggah agar sanggahan mengena. Sebagai apologi untuk semua atribut dan pola pikir di atas, DR. Joni mengatakan dirinya “bukan pakar Dayakologi” melainkan hanyalah seorang awam.

Tentang masa-lalu Doktor dari Unmul Samarinda ini menulis:  “Kita adalah anak zaman  yang hidup di sini, saat ini. Jadi hanya sebuah utopia, ketika anak zaman di sini, saat ini, mencoba menembus ruang dan waktu berkontemplasi ke masa lalu. Itu mengkhayal sangat abstrak dan sia-sia”.

Terhadap pandangan sejarah Doktor dari Unmul Samarinda kita ini, izinkan saya mengutip sejarawan DR. Anhar Gonggong dalam Kata Pengantarnya untuk buku “Sejarah Kalimantan Tengah” (Penerbit: Kerjasama Lembaga Penelitian Univertsitas Palangka Raya dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Palangka Raya, 2005, hlm. ix-x) berjudul “Dinamika Kalimantan Tengah Di dalam Indonesia. Anhar antara lain menulis: “Karena buku ini menggunakan istilah sejarah (kursif dari Anhar Gonggong-KS) sebagai judulnya, maka (mungkin) ada baiknya jika kita memberikan catatan terhadap makna kata sejarah dan kata lampau, (kursif dari Anhar Gonggong-KS)  kelampauan. Sebab kedua kata itu di tengah-tengah masyarakat umum, bahkan juga oleh sementara warga masyarakat berpendidikan – kedua kata itu disamakan artinya; dan karena itu, sering diperoleh ”kerancuan” pengertian tentang keduanya. Sejarah memang, dalam pengertian penulisannya, adalah masa lampau. Tetapi tidak “keseluruhan” masa lampau adalah sejarah. Untuk mendapatkan pengertian yang jelas, ada baiknya kita perhatikan kutipan di bawah ini: “ Yang jelas sejarah dan masa lampau bukan dua hal yang sama (kursif dari Anhar Gonggong-KS). Dalam artinya yang paling luas, apa yang kita maksudkan dengan istilah sejarah bukanlah (kursif dari Anhar Gonggong-KS)  masa lampau, melainkan proses pemikiran (atau hasil dari proses itu, seperti pemunculannya di atas kertas, film dan sebagainya) sehingga masa lampau itu dapat kita pahami. Ditinjau secara demikian itu, maka sejarah merupakan tafsiran suatu upaya pemikiran.  manusia dengan kekuatan  dan kelemahannya (kursif dari Anhar Gonggong-KS). Masa lampau itu tidak bisa dihidupkan lagi, tetapi sejarah – sebagai proses pemikiran yang digunakan manusia untuk mengerti dirinya sendiri dalam kerangka waktu – sama sekali tidak bisa dimatikan.  [kursif dari Anhar Gonggong-KS] (Lihat: Wlilliam H. Frederick dan Soeri  Soerato, “Pemahaman Sejarah Indonesia Sebelum dan Sesudah Revolusi”, LP3ES, Jakarta,1982, hlm. 4). Karena itu, seorang filosof sejarah Barat, Bergson mengatakan bahwa “sejarah itu hari ini”.

Sementara Les Annales, nama sebuah majalah ilmu sosial, terutama ilmu sejarah, kemudian menjadi nama sebuah Aliran Sejarah terkemuka dia Perancis, memandang bahwa masa lalu, hari ini dan masa datang mempunyai saling hubungan. Aliran (Mazhab) Sejarah ini bahkan mempunyai pengaruh dunia.

Kalau pemahaman saya benar, agaknya DR. Joni tidak berada dalam aliran ini, tidak juga berpandangan seperti yang dikatakan oleh sejarawan DR. Anhar Gonggong. Dalam pandangan DR. Joni “Kita adalah anak zaman  yang hidup di sini, saat ini. Jadi hanya sebuah utopia, ketika anak zaman di sini, saat ini, mencoba menembus ruang dan waktu berkontemplasi ke masa lalu. Itu mengkhayal sangat abstrak dan sia-sia”.

Tentu saja memilih berada di luar pandangan di atas adalah sepenuhnya hak masing-masing. Masalahnya: Tepatkah? Sesuai kenyataankah? Obyektifkah, jika menggunakan istilah kesukaan DR.Joni? Sementara apa yang dialami oleh masyarakat Dayak hari ini, dalam pandangan saya, akan menjadi lebih jelas jika kita tidak memisahkan hari ini dari masa lalu. Apa yang terjadi hari ini, bukanlah takdir atau ada serta-merta (halaman membatasi saya untuk menguraikannya lebih lanjut. Maaf). Jika mengikuti pandangan DR. Joni, masyarakat Dayak jadinya  akan dibuat menjadi masyarakat tanpa sejarah. Justru dalam pengamatan saya, fenomena kehilangan diri, ketidakmampuan memahami diri sendiri yang menjangkiti masyarakat Dayak berbagai generasi hari  ini berlangsung karena kesadaran sejarah yang minim (uraiannya pun terpaksa tidak bisa saya rinci oleh alasan besaran ruang). Dilihat dari segi kesadaran sejarah ini, pandangan DR. Joni bisa dikatakan tipik masyarakat Kalteng hari ini yang didominasi oleh hedonisme. “Dia jadi béhas” (tidak jadi beras), maka sibuk memikirkan bagaimana dapat béras, walaupun pasti DR. Joni sebagai notaris tidak kekurangan beras (tapi tetap sibuk bagaimana mendapat “beras” lebih banyak, “Émang gué pikirin”. Sedangkan hidup menurut seorang pengarang Russia, tidak hanya untuk beras semata. “Life is not for bread alone.” Bahaya  hedonisme memang mereduksi nilai manusia sehingga bisa jadi komoditas. Harkat dan martabat menjadi tidak penting dibandingkan dengan “beras”. Pergeseran nilai begini, saya kira akan nampak jelas jika dilihat dengan pendekatan sejarah. Inipun topik besar yang diangkat oleh Doktor dari Unmul Samarinda kita.

Dari segi tipikalitasnya pandangan DR. Joni ini, maka sangat tepat jika dikatakan bahwa ia adalah anak zamannya, zaman yang hedonistik. Saya sangat gembira jika DR. Joni yang anak zaman masyarakat Dayak atau Kalteng sekarang lebih banyak lagi berkomentar. Dengan demikian, pemahaman saya atas masyarakat Kalteng melalui salah seorang yang berkesempatan mengenyam pendidikan tinggi akan makin banyak. Pandangan-pandangannya merupakan salah satu sumber data primer guna menyimak pergeseran-pergeseran nilai, pandangan dan tingkah-laku warga Kalteng.

Saya minta maaf karena harus mengakhiri Catatan ini karena dibatasi oleh Ruangan Halaman Masyarakat Adat ini. Ini pun sudah melampaui kuantitas halaman. Masalah-masalah besar yang masih mau saya komentari masih banyak, antara lain: (1) RI dan Masyarakat Dayak Kalteng; (2) Kebudayaan Nasional Yang Berkepribadian; (3) Presiden dan Organisasi Masyarakat Adat; (4) Uluh Bakasisme di Kalteng; (5) Hukum Nasional dan Hukum Adat; (6) Gelar Kehormatan dan Jasa (tentang pemberian tanda jasa ada UU khususnya, ada patokan-patokannya, bukan jadi barang obralan); (7) Kesadaran Sejarah dan Budaya dalam Masyarakat Kalteng; (8) Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat di Kalteng; (9) “Diá Jadi Béhas” dan Pandangan-Pandangan Baru sebagai Fenomena Sosial di Kalteng; (10) Masyarakat Adat dan Kelembagaan Adat di Kalteng; (11) Dayak, Indonesia dan Anak Manusia; (12) Kritik dan Otokritik dalam Masyarakat Kalteng; (13) Buku-buku (sekali lagi bukan “ruas” ya, Bung); (14) Modal Budaya Masyarakat Dayak Kalteng; (15) Organisasi dan Masyarakat “Modern”; (16) Soal-soal sampingan lainnya.

Tema-tema di atas yang karena ketiadaan tempat di halaman ini muncul dari tanggapan DR. Joni. Karena itu, saya berencana untuk menulis sebuah buku kecil (bukan “ruas”, ya Bung!) untuk membahas soal-soal tersebut, tanda bahwa saya memikirkan sungguh-sungguh pendapat orang lain, termasuk dari DR. Joni, bukan dengan sikap “émang gué pikirin”, sikap anak muda yang muda perasaan, pikiran dan perilaku. Patutkah diteladani? Kemudian kalau diskusi ini debat kusir dan tahu diri sibuk,  mengapa debat dimulai dan dilanjutkan apalagi dengan seseorang yang pendapatnya “bau kentut kuda”? Betapapun juga saya harus menyampaikan banyak terimakasih atas pandangan-pandangan Bung Joni yang menginspirasi![]

Kusni Sulang

Harian Radar Sampit, 5 Februari 2017

Tulisan DR. Joni, SH, MH – doktor lulusan Universitas Mulawarman Samarinda – “Ini Soal Debat Kusir” lihat di: Ini Soal Debat Kusir

Advertisements

Mengkritisi Tanggapan Joni

Pertama-tama patut saya sampaikan terima kasih kepada DR. H. Joni, SH. MH. (selanjutnya saya singkat DR. Joni),  yang telah berkenan membaca dan meluangkan waktu untuk menanggapi tulisan saya yang terbit dalam Halaman Masyarakat Adat Harian Radar Sampit 25 Desember 2016 lalu mengenai pandangan-pandangan H. Agustiar Sabran sebagai Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Tengah (Kalteng) menggantikan Sabran Achmad. Kalau memberikan tanggapan kembali lebih rinci terhadap masalah-masalah yang diketengahkan oleh DR. Joni, barangkali sebuah buku kecil akan lahir. Dalam ruang sebesar Halaman Masyarakat Adat ini, saya nampaknya tidak bisa membahas semua masalah yang muncul dari artikel DR. Joni.

Di samping berterimakasih, saya pun merasa sangat senang atas tanggapan yang sebenarnya merupakan sanggahan atau kritik terhadap pendapat saya. Sanggahan dan atau kritik ini dibaluti dengan bungkus “melengkapi”  yang berarti “menambah apa yang kurang supaya menjadi lengkap” (Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta 1999: 584). Sanggahan atau kritik ini “dasarnya semata atau tanpa berpihak atau tanpa maksud berpihak”, demikian tulis DR. Joni. Sekalipun berpihak, saya kira hal yang wajar, apalagi jika kita sepakat dengan sosiolog Swedia Jan Myrdal (saudara kandung ekonom Gunnar Myrdal pengarang “Asian Drama”) bahwa terutama dalam ilmu sosial obyektivitas itu punya limit. Kemudian bukankah kebenaran itu sesungguhnya telah berpihak yaitu berpihak pada kebenaran, menentang kesalahan? Bahkan dalam dunia jurnalistik, yang sering disebut menjunjung obyektivitas, yang disebut obyektivitas itu pun tidak lepas dari subyektivitas, keberpihakan. Sehingga kalaupun DR. Joni dalam tulisannya ternyata melakukan pembelaan terhadap pandangan-pandangan Agustiar Sabran, bagi saya, hal demikian adalah hak dan wajar sehingga dengan  alasan-alasan tersebut mestinya DR. Joni tidak perlu mengatakan “dasarnya semata atau tanpa berpihak atau tanpa maksud berpihak”. Karena itu, tulisan DR. Joni akan lebih baik jika tidak menyertai embel-embel (barangkali dengan maksud agar terkesan ilmiah?) “dasarnya  semata atau tanpa berpihak atau tanpa maksud berpihak”.

Saya merasa senang akan sanggahan dan atau kritik DR. Joni, karena melalui media massa cetak Kalteng, saya sering membaca para pihak menghimbau agar jangan berpolemik, hentikan polemik dan memandang kritik seperti identik dengan meludahi muka orang lain di depan umum, sama dengan menghujat. Padahal kritik merupakan salah satu cara mendekati kebenaran dari berbagai segi yang mungkin tak terlihat oleh yang dikritik. Oleh karena itu maka dalam dunia ilmu pengetahuan (ilmu sosial terutama) dikembangkan pendekatan multi disipliner. Kritik, apa-bagaimana pun bentuknya akan berfungsi baik jika yang dikritik menyediakan tempat lapang bagi kebenaran orang lain, dan bersikap bahwa “yang berbicara tidak berdosa, yang mendengar patut waspada”. Sekalipun demikian, yang mengkritik niscaya melakukan penelitian agar pandangan-pandangannya dilandaskan pada argumen berdata. Untuk menekankan arti argumen berdata, secara ekstrim seorang penulis Tiongkok bahkan mengatakan “yang tidak melakukan riset tidak berhak bicara”.

Dengan cara-cara ini,  yang dikritik dan yang mengkritik  bisa terhindar dari debat yang disebut pokrol bambu, untuk tidak menggunakan istilah debat kusir yang melecehkan para kusir, atau “kampungan” yang merendahkan orang kampung, tapi bisa berada pada tingkat debat ide untuk tidak menggunakan istilah debat akademik. Kritik-otoritik yang jujur, bukan berangkat dari prinsip menang-kalah melainkan mencoba mencari kebenaran dari kenyataan. Kritik-otokritik begini sangat berguna untuk peningkatan pemahaman.

JUDUL

Tulisan DR. Joni berjudul “Kiprah Masyarakat Adat, Saat Ini, di Sini”. Dari judul ini terkesan bahwa Masyarakat Adat (Dayak) sedang ber”kiprah”? Apakah program “modernisasi” Agustiar Sabran yang  masih samar, pemberian gelar kepada Jokowi kemudian kepada Direktur Bank Indonesia, pengecatan tiang Bétang Hapakat Jalan RTA Milono, Palangka Raya,  merupakan kiprah Masyarakat Adat Dayak Kalteng ataukah kegiatan DAD Agustiar? Yang pasti adalah kegiatan-kegiatan DAD Agustiar, bukan kegiatan Masyarakat Adat Dayak Kalteng secara keseluruhan. Warga Masyarakat Adat Dayak Kalteng sibuk dengan urusan konflik lahan yang berlarut-larut, sibuk dengan menangani kehidupan mereka sehari-hari yang terungkap dalam pertanyaan: “Apa bisa jadi beras?” ketika diajak melakukan bermacam-macam kegiatan.

Apakah masyarakat Dayak secara formal diwakili oleh DAD, seperti dinyatakan oleh DR. Joni, persoalan ini masih merupakan perdebatan. Majelis Adat Dayak Nasional (MADN), termasuk DAD sebagai bagian dari MADN,  memang menginginkan mereka merupakan satu-satunya organisasi formal bagi masyarakat Dayak. Tapi organisasi-organisasi lain yang lahir jauh lebih awal dari MADN dan DAD-nya menolak keinginan demikian. Jika keinginan demikian diterima, tentu tidak akan ada protes dari lima organisasi Dayak terhadap pengecatan tiang-tiang Bétang Hapakat (Lihat: Radar Palangka, 18 Januari 2017). Dan masih banyak contoh lagi. Kedekatan dengan penyelenggara Negara tidak berarti keinginan menjadi “wakil formal” masyarakat Dayak. Yang nyata adalah MADN dan DAD (nama baru Majelis Adat Dayak yang dipakai sejak tahun 2006) hanya merupakan salah satu dari sekian banyak organisasi Dayak di Kalteng serta Kalimantan dalam skala lebih luas. Keinginan dan kenyataan adalah dua hal berbeda sehingga “Kiprah Masyarakat Adat”, barangkali akan lebih persis jika ditulis sebagai “Kiprah DAD”. DAD yang mana? Yang dimaksudkan “Saat Ini” DAD periode siapa? Apa yang dimaksudkan dengan ”saat ini”? Apakah DAD ketika dipimpin Sabran Achmad dikategorikan DAD masa silam, walaupun secara kurun waktu almanak (calendrier) masih terhitung “saat ini”? Soal waktu memastikan lingkup waktu masalah yang sedang dibicarakannya setelah menegaskan wilayah persoalan. Dengan memastikan kurun waktu dan wilayah diskusi membuat pembicaraan tidak ngeladrah, tidak ke hulu ke hilir, tapi fokus. Pembaca pun bisa memahami kondisi pada tempat tertentu pada waktu tertentu itu.

Ah, mungkin saya dikatakan terlalu njelimet. Tapi kejelimetan begini barangkali diperlukan, karena jarang-jarang DR. Joni menulis dengan mencantumkan relatif semua gelar akademi yang dimilikinya, terutama gelar Doktor yang baru diperolehnya dari Samarinda. Seorang Doktor biasanya dalam tulisan dan istilah cermat dan berhitung benar. Biasanya juga kecermatan berbahasa, termasuk penggunaan istilah-istilah seorang ahli hukum, lebih-lebih notaris, sangat teliti.  Hanya saja dalam sanggahannya terhadap pendapat-pendapat saya, DR. Joni sedikit longgar dengan kecermatan ini. Kelonggaran ini nampak benar ketika DR. Joni menulis “Kalau tidak maka elaborasi mengenai masalah ini akan cenderung abstrak dan eufemisme”. Tentu DR. Joni tahu bahwa eufemisme itu adalah ungkapan pelembut terhadap kenyataan. Wabah kelaparan disebut “rawan pangan”, ditangkap dikatakan “diamankan”, dsb. Atau ada pengertian lain dari itu?

BEBERAPA PREDIKAT HADIAH

Melalui tulisannya tersebut di atas, DR. Joni telah bermurah hati memberikan saya berbagai macam predikat atau sebutan serta aneka kata sifat  tanpa penjelasan. Sebutan-sebutan itu adalah “sesepuh” dan ”budayawan Dayak”. Sedangkan beberapa kata sifat yang dihadiahkan DR. Joni kepada saya antara lain:  “romantik tradisionalis”, “tidak cerdas” (barangkali ungkapan pelembut atau eufemisme untuk “bodoh” atau “goblok”?), “tidak adil”, “abstrak dan eufemisme”.

Terhadap hadiah sebutan dan kata-kata sifat ini saya hanya mau mengomentari beberapa saja.

Tentang “sesepuh”, Bahasa Jawa ini jika diterjemahkan ke dalam bahasa Dayak Ngaju akan menjadi “uluh bakas” (saya membedakannya dengan uluh bakas yang saya terjemahkan sebagai orang tua, ayah-ibu). Uluh bakas dalam pengertian “sesepuh” adalah mereka yang dihormati, dituakan, terutama karena kaya pengalaman, banyak makan asam-garam kehidupan dan relatif berpengetahuan. Kekayaan ini membuat mereka dewasa dalam perilaku, pikiran dan perasaan. Orang berusia belum tentu memiliki kedewasaan demikian. Karena itu, bisa terjadi seseorang sudah tidak muda lagi secara usia, tapi perilaku, pikiran dan perasaannya masih balita. Yang saya khawatirkan di Kalteng adalah berkembangnya pandangan Uluh Bakas-isme. Pandangan  yang melihat bahwa kedewasaan usia identik dengan kedewasaan pikiran, perasaan dan perilaku. Karena itu uluh bakas menurut Uluh Bakas-isme sekaligus menjadi ikon kebenaran dan merasa dirinya sebagai lambang kebenaran. Mereka tak mampu menerima kritik yang dipandangnya sebagai mencemarkan martabat Uluh Bakas-nya.

Dari sisi lain, paham adanya “sesepuh” gampang tergelincir pada pandangan dan sikap  feodal dan macam-macam variannya. Karena itu saya lebih suka untuk tidak mengembangkan sesepuh-isme, tidak dalam pengertian tidak menghormati orang lain, lebih-lebih orang tua usia. Tapi kebenaran dan usia adalah dua hal berbeda. Sesepuh-isme juga bisa dimunculkan karena tingkat pendidikan, kekayaan material dan atau jabatan. Saya sempat heran, ketika seorang pejabat disebut sebagai “tokoh masyarakat”, padahal betapa pun tinggi jabatannya, jika ia tanpa prestasi berarti ia tidak lebih dari seorang pegawai biasa dalam sebuah Negara Pegawai (Beamstenstaat).

Dengan alasan ini, saya tidak merasa bangga disebut “sesepuh”, apalagi saya tidak merasa berada di posisi tersebut, dan bahkan ingin berkata: “Awas terhadap Uluh Bakas-isme atau Sesepuh-isme!”.

Tentang “Romantik Tradisionalis” yang menyanjung-nyanjung masa lalu. Apabila kata sifat ini diberikan kepada saya, saya bisa memastikan DR. Joni tidak mengikuti pikiran-pikiran saya baik dalam bentuk buku-buku ataupun berupa artikel-artikel yang terbit rutin antara lain yang disiarkan melalui Harian Radar Sampit ini. Misal dalam artikel-artikel mengenai perlunya Sekolah Adat, atau Sekolah Damang atau apapun namanya. Bahkan ketika saya mengomentari pandangan Agustiar tentang modernitas. Dalam komentar saya terhadap pandangan modernitas Agustiar, terlebih dahulu saya menjelaskan apa yang saya maksudkan dengan “modern”, “modernitas”, “modernism” dengan menggunakan perumusan sederhana Kamus Besar Bahasa Indonesia. Saya mendesak Agustiar Sabran menjelaskan konsep modernitasnya, baik terhadap DAD maupun terhadap masyarakat. Permintaan ini sekarang saya minta kepada DR. Joni yang memberi saya kata sifat “romantik tradisionalis”.  Pemberian kata sifat ini kepada saya ibarat DR. Joni memalu paku tidak pada kepalanya tapi pada papan atau benda lain. Sama halnya ketika ia mengomentari pendapat saya tentang sumber daya manusia baik untuk pemangku adat dan kelembagaan adat, maupun untuk masyarakat Kalteng. Dari komentar DR. Joni tentang masalah pendidikan, saya mendapatkan bahwa saya berbicara A, DR. Joni berbicara B. Saya merasa sungguh aneh atas ketidakcermatan seorang Doktor seperti ini. Ini juga petunjuk lain bahwa DR. Joni abai terhadap kecermatan berbicara seorang Doktor, SH dan MH. Apakah tidak sebaiknya sebelum mengomentari pendapat pihak lain, si komentator atau penyanggah sedikit banyak mempelajari pikiran-pikiran orang yang dikritik atau dikomentarinya?

TENTANG GELAR UNTUK JOKOWI

Joni menulis bahwa “Jokowi adalah putra terbaik di antara yang terbaik yang ada dalam komunitas bangsa ini, saat ini. Ia berhasil menduduki jabatan tertinggi, dst…” Karena itu pantas mendapatkan gelar tertinggi Dayak (apa benar gelar tertinggi? Coba jelaskan pada saya ranking-ranking gelar Dayak itu!).

Anggapan bahwa  “Jokowi adalah putra terbaik di antara yang terbaik yang ada dalam komunitas bangsa ini, saat ini. Ia  berhasil  menduduki jabatan tertinggi”, saya kira pandangan yang keliru. Berhasil tidaknya seseorang menduduki jabatan tertinggi, sudah menjadi pengetahuan umum, bukan karena ia terbaik. Saya tetap memandang, menilai seseorang terbaik, mediocre atau buruk, terlalu awal selagi ia masih hidup. Kalau mengikuti alur pikir DR. Joni maka semua pejabat tinggi patut diberikan gelar Dayak. Apa benar  begitu?

Berbicara soal jasa dan pemberian gelar, mestinya DR. Joni akan jelas jika membaca Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah,  BAB VI, Pasal 10 (1.a) tentang Hak, Wewenang Dan Kewajiban Damang. Pasal tersebut menyebutkan anara lain bahwa “Damang Kepala Adat (bukan DAD—KS) menganugerahkan gelar adat kepada seseorang prestasi dan jasa-jasanya yang telah berbuat untuk mengangkat harkat dan martabat Masyarakat Adat Dayak” (hlm. 14). Lalu mengapa DR. Joni seperti mengeluh dan berkata: “Duh, soal jasa? Kiranya perlu dicatat sekali lagi masyarakat Dayak adalah masyarakat yang terbuka bukan masyarakat yang ekslusif”. Apa hubungan  jasa, berjasa dengan masyarakat terbuka atau tertutup?

Besar ruangan meminta saya menyudahi tanggapan balik saya ini. Boleh jadi akan saya lanjutkan minggu depan. Terima kasih DR. Joni atas sanggahan, kritik dan hadiah berupa berbagai predikat serta kata sifat. Salam![]

Kusni Sulang

Harian Radar Sampit, 22 Januari 2017 Mengkritisi Tanggapan Joni

Tulisan DR. Joni, SH. MH. – doktor lulusan Universitas Mulawarman Samarinda – “Kiprah MA Saat Ini Disini” lihat di: Kiprah MA Saat Ini Di Sini

Diskusi Buku “Puisi-Puisi Amrus Natalsya”

Diskusi Buku “Puisi-Puisi Amrus Natalsya”

Perayaan Ultah VI Sanggar Bumi Tarung Fans Club, 26 Februari 2016

Balairung Taman Budaya Kayu Tangi Banjarmasin, Kalimantan Selatan

Foto-Foto Andriani S. Kusni

SBTFC Ultah 6

SBTFC Ulta 6

SBTFC Ulta 6

SBTFC Ulta 6

SBTFC Ulta 6

SBTFC Ulta 6

SBTFC Ulta 6

SBTFC Ulta 6

SBTFC Ulta 6

SBTFC Ulta 6

SBTFC Ulta 6

SBTFC Ulta 6

SBTFC Ulta 6

SBTFC Ulta 6

KESAKSIAN TJAKRABIRAWA TABIR G30S/PKI (HISTORIA)

KESAKSIAN TJAKRABIRAWA TABIR G30S/PKI (HISTORIA)
‘Chan CT’ SADAR@netvigator.com [GELORA45] Pak Jacky yb, Senang saya bisa berdiskusi dengan seorang tua yang sabar dan banyak pengalaman, … terimakasih atas kesediaan meluangkan waktu melayani saya. Padahal saya 10 tahun lebih muda dari bapa
Oct 7 at 4:23 PM

s
‘Chan CT’ SADAR@netvigator.com [nasional-list] <nasional-list@yahoogroups.com>
To
nasional-list@yahoogroups.com
Today at 9:14 PM

Seandainya saja BANGSA Indonesia TETAP mengakui Bung Karno penggagas Pancasila yang kemudian disahkan menjadi Dasar Negara itu, sedang Bung Karno sejak masa muda usia 25 sudah gandrung adanya persatuan NASAKOM, persatuan antara golongan NASIONAL, Agama dan Komunis yang nyata ada dalam masyarakat, bagaimana bisa menyatakan sejak semula PKI sudah seharusnya dilarang??? Bagaimana bung Karno bisa melarang PKI kalau kenyataan PKI termasuk partai yg gigih memperjuangkan KEMERDEKAAN RI dalam melawan koloni Belanda dan Jepang, bagaimana bung Karno bisa membubarkan PKI kalau kenyataan selama masa pembangunan RI, PKI adalah Partai yang berdiri paling depan dan konsekwen menentang nekolim, … adalah partai yg paling gigih mendukung dan memperjuangkan DEKON, MANIPOL- USDEK, … itulah sebab sampai nafas terakhir Bung Karno bertahan TIDAK HENDAK membubarkan PKI, apapun resiko yang harus dihadapi! Jadi, bukankah yang mempertentangan Pancasila dengan PKI yang SALAH! Apalagi mengatakan PKI keluar dari ideologi Pancasila, … khususnya sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa itu.

Padahal kenyataan sejarah, saat tahun 1920 itu, PKI justru didirikan oleh beberapa tokoh Sarekat Islam, termasuk Semaun ketua PKI pertama. Masalah Agama sepenuhnya adalah masalah pribadi seseorang yg tidak perlu direcoki oleh Partai dan bahkan juga oleh NEGARA. Biarkan saja seseorang bebas menentukan sendiri, masih percaya dan berkeyakinan pada Agama apa saja yg dianggap paling baik untuk dirinya. Bahkan tokoh PKI kenamaan, Amir Syarifuddin saat dieksekusi hukuman mati oleh Pemerintah Hatta sehubungan Peristiwa Madiun, tetap pegang Bible ditangannya. Laah, seorang tokoh Sarekat Islam yang juga tokoh PKI ternama, Haji Misbach, itu tetap saja menyandang Haji didepan namanya, … dimana salahnya?

Lalu, sila-sila selanjutnya, saya perhatikan justru itulah yang juga diperjuangkan secara konsekwen oleh PKI sejak didirikan, … sebagaimana juga telah diakui sendiri oleh PKI, khususnya periode 51-65 telah terjadi kesalahan-kesalahan yang dilakukan, bahkan kesalahan serius yang mengakibatkan partai ini berhasil dibasmi dan tidak bisa bangkit lagi sampai sekarang, sekalipun sudah lewat 1/2 abad.

Untuk memandang KEDEPAN, bagi yang masih menjunjung tinggi PANCASILA sebagai DASAR NEGARA, pelanggaran HAM-berat yang pernah terjadi ditahun 1965-1967, sudah seharusnya cepat dituntaskan, apa dan dimana masalahnya bisa terjadi kekejaman kemanusiaan yang begitu dahsyat! Dan, … karena masalah yang besar/berat dengan banyaaknya warga tak berdosa dibantai, dipenjarakan selama belasan tahun, dibuang kepulau Buru selama belasan tahun, … setelah lewat 1/2 abad tidak juga terselesaikan, TIDAK BERHASIL menindak tegas tokoh utama yang harus bertanggungjawab. Dibiarkan lewat begitu saja seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa, … maka masalah-masalah kecil akan terus berlangsung dan terjadi setiap saat di Nusantara ini. Coba saja perhatikan, apa yang terjadi di Papua sana beberapa waktu yl, apa yang terjadi pembakaran Gereja di Aceh Singkil kemarin ini, dan, … entah akan meletup dimana lagi sekelompok warga menghakimi sendiri lawan pendapatnya yang dianggap bersalah, … mudah-mudahan saja aparat keamanan tetap sigap dan cekatan menangani dan segera menertribkan kerusuhan yang terjadi, jangan biarkan korban bergelimpangan lebih banyak, …!

Pegang erat-erat sebagaimana penegasan bung Saafrudien Bahar: “Pancasila mengandung Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, maka pelanggaran HAM berat – yang dilakukan oleh siapapun juga – adalah bertentangan dengan Pancasila.”

Saya SETUJU menyatakan aksi penangkapan 7 jenderal dan membunuhnya di Lubang Buaya tanpa proses pengadilan sah dan adil adalah pelanggaran HAM, tapi gerak selanjutnya setelah jenderal Soeharto menjabat komandan KOPKAMTIB, melakukan pengejaran, penangkapan, pembantaian terhadap jutaan orang yang dituduh komunis, simpatisan dan Soekarnois, … yang juga dilakukan tanpa proses pengadilan yang sah dan adil, adalah juga pelanggaran HAM-berat yang lebih kejam lagi!

Salam-damai,
ChanCT

From: TS
Sent: Friday, October 16, 2015 4:53 PM
To: Group Diskusi Kita
Subject: Re: Fw: Fwd: Kesaksian Tjakrabirawa Tabir G30S/PKI (Historia)

Saya kira kesalahan utama dari Pemerintah Republik Indonesia dimasa lalu adalah membiarkan PKI hidup setelah merdeka, yakni sejak 17 Agustus 1945. Seharusnya bila benar demikian PKI tidak sejalan dengan Pancasila maka pada tanggal 17 Agustus 1945 seharusnya partai atheis tersebut batal demi hukum, karena Indonesia bukan Hindia Belanda, Indonesia sejak Agustus 1945 adalah negara baru yang menganut ajaran Pancasila dan memiliki UUD yang baru pula. Tetapi ternyata PKI dibiarkan hidup di bumi nusantara pasca 1945 berarti secara De Jure dan De Facto dianggap sebagai partai yang resmi boleh hidup dan berkembang di negara tersebut dan juga Bung Karno pernah mengatakan bahwa PKIpun pernah berjuang melawan penjajah Belanda dan ini tidak bisa kita pungkiri. Pertanyaannya sekarang siapa kemudian yang perlu disalahkan??? Bung Karno dan kawan-kawan yang membiarkan PKI hidup terus pasca 1945??? Tentara? Kaum Agama? Saya kira tidak ada yang perlu disalahkan karena semua rakyat Indonesia pada saat itu memiliki euphoria yang sama yakni gembira terbebas dari belenggu penjajahan yang memperbudak anak bangsa, mereka (bangsa Indonesia) pada saat itu adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Ini sekilas tulisan dari pidato Bung Karno mengenai PKI dari kumpulan tulisan pak Umar Said:
Cuplikan dari pidato Bung Karno :
(Catatan : teks cuplikan pidato ini diambil oleh penyusun buku “Revolusi belum selesai” dari Arsip Negara, dan disajikan seperti aslinya. Kelihatannya, pidato Bung Karno ini diucapkannya tanpa teks tertulis, seperti halnya banyak pidato-pidatonya yang lain yang juga tanpa teks tertulis).
“Nah ini saudara-saudara, sejak dari saya umur 25 tahun, saya sudah bekerja mati-matian untuk samenbundeling (penggabungan) ) semua revolutionaire krachten (kekuatan revolusioner) buat Indonesia ini. Untuk menggabungkan menjadi satu semua aliran-aliran, golongan-golongan, tenaga-tenaga revolusioner di dalam kalangan bangsa Indonesia. Dan sekarang pun usaha ini masih terus saya jalankan dengan karunia Allah S W T. Saya sebagai Pemimpin Besar Revolusi, sebagai Kepala Negara, sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata, saya harus berdiri bukan saja di atas semua golongan, tetapi sebagai ku katakan tadi, berikhtiar untuk mempersatuan semua golongan.
“Ya golongan Nas, ya golongan A, ya golongan Kom. Kita punya kemerdekaan sekarang ini, Saudara-saudara, hasil daripada keringat dan darah, ya Nas, ya A, ya Kom. Jangan ada satu golongan berkata, ooh, ini kemerdekaan hanya hasil perjuangan kami Nas saja. Jangan ada satu golongan berkata, ooh, ini kemerdekaan adalah hasil daripada perjuangan-perjuangan kami A saja. Jangan pula ada golongan yang berkata, kemerdekaan ini adalah hasil daripada perjuangan kami, golongan Kom saja.
“Tidak .Sejak aku masih muda belia, Saudara-saudara, aku melihat bahwa golongan-golongan ini semuanya, semuanya membanting tulang, berjuang, bahkan berkorban untuk kemerdekaan Indonesia. Saya sendiri adalah Nas, tapi aku, demi Allah, tidak akan berkata kemerdekaan ini hanya hasil dari pada perjuangan Nas. Aku pun orang agama, bisa dimasukkan dalam golonban A, ya pak Saifuddin Zuhri, saya ini ? Malahan, saya ini oleh dunia Islam internasional diproklamir menjadi Pahlawan Islam dan Kemerdekaan. Tetapi demi Allah, demi Allah, demi Allah SWT, tidak akan saya berkata bahwa perjuangan kita ini, hasil perjuangan kita, kemerdekaan ini adalah hasil perjuangan daripada A saja.
“Demikian pula aku tidak akan mau menutup mata bahwa golongan Kom, masya Allah, Saudara-saudara, urunannya, sumbangannya, bahkan korbannya untuk kemerdekaan bukan main besarnya. Bukan main besarnya !
“Karena itu, kadang-kadang sebagai Kepala Negara saya bisa akui, kalau ada orang berkata, Kom itu tidak ada jasanya dalam perjuangan kemerdekaan, aku telah berkata pula berulang-ulang, malahan di hadapan partai-partai yang lain, di hadapan parpol yang lain, dan aku berkata, barangkali di antara semua parpol-parpol, di antara semua parpol-parpol, ya baik dari Nas maupun dari A tidak ada yang telah begitu besar korbannya untuk kemerdekaan Indonesia daripada golongan Kom ini, katakanlah PKI, Saudara-saudara.
“Saya pernah mengalami. Saya sendiri lho mengalami, Saudara-saudara, mengantar 2000 pemimpin PKI dikirim oleh Belanda ke Boven Digul. Hayo, partai lain mana ada sampai ada 2000 pimpinannya sekaligus diinternir, tidak ada. Saya pernah sendiri mengalami dan melihat dengan mata kepala sendiri, pada satu saat 10 000 pimpinan daripada PKI dimasukkan di dalam penjara. Dan menderita dan meringkuk di dalam penjara yang bertahun-tahun.
“Saya tanya, ya tanya dengan terang-terangan, mana ada parpol lain, bahkan bukan parpolku, aku pemimpin PNI, ya aku dipenjarakan, ya diasingkan, tetapi PNI pun tidak sebesar itu sumbangannya kepada kemerdekaan Indonesia daripada apa yang telah dibuktikan oleh PKI. Ini harus saya katakan dengan tegas.
“Kita harus adil, Saudara-saudara, adil, adil, adil, sekali adil. Aku, aku sendiri menerima surat, kataku beberapa kali di dalam pidato, surat daripada pimpinan PKI yang hendak keesokan harinya digantung mati oleh Belanda, yaitu di Ciamis. Ya, dengan cara rahasia mereka itu, empat orang mengirim surat kepada saya, keesokan harinya akan digantung di Ciamis. Mengirim surat kepada saya bunyinya apa ? Bung Karno, besok pagi kami akan dihukum di tiang penggantungan. Tapi kami akan jalani hukuman itu dengan ikhlas, oleh karena kami berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Kami berpesan kepada Bung Karno, lanjutkan perjuangan kami ini, yaitu perjuangan mengejar kemerdekaan Indonesia.
“Jadi aku melihat 2000 sekaligus ke Boven Digul. Berpuluh ribu sekaligus masuk di dalam penjara. Dan bukan penjara satu dua tahun, tetapi ada yang sampai 20 tahun, Saudara-saudara. Aku pernah mengalami seseorang di Sukamiskin, saya tanya : Bung, hukumanmu berapa? 54 tahun. Lho bagaimana bisa 54 tahun itu ? Menurut pengetahuanku kitab hukum pidana tidak ada menyebutkan lebih daripada 20 tahun. 20 tahun atau seumur hidup atau hukuman mati, itu tertulis di dalam Wetboek van Strafrecht (kitab hukum pidana). Kenapa kok Bung itu 54 tahun? Ya. Pertama kami ini dihukum 20 tahun, kemudian di dalam penjara, kami masih mempropaganda-kan kemerdekaan Indonesia antara kawan-kawan pesakitan, hukuman. Itu konangan, konangan, ketahuan, saya ditangkap, dipukuli, dan si penjaga yang memukuli saya itu saya tikam mati. Sekali lagi aku diseret di muka hakim, dapat tambahan lagi 20 tahun. Menjadi 40 tahun.
“Sesudah saya mendapat vonnis total 40 tahun ini, sudah, saya tidak ada lagi harapan untuk bisa keluar dari penjara. Sudah hilang-hilangan hidup saya di dalam penjara ini, saya tidak akan menaati segala aturan-aturan di dalam penjara. Saya di dalam penjara ini terus memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pada satu waktu saya ketangkap lagi, oleh karena saya berbuat sebagai yang dulu, saya menikam lagi, tapi ini kali tidak mati, tambah 14 tahun, 20 tambah 20 tambah 14 sama dengan 54 tahhun.
“Ini orang dari Minangkabau, Saudara-saudara. Dia itu tiap pagi subuh-subuh sudah sembahyang. Dan selnya itu dekat saya, saya mendengar dia punya doa kepada Allah SWT ; Ya Allah, ya Robbi, aku akan mati di dalam penjara ini. Tetapi sebagaimana sembahyangku ini, shalatku ini, maka hidup dan matiku adalah untuk Engkau.
“Coba; coba, coba, coba ! Lha kok ada sekarang ini golongan-golongan yang berkata bahwa komunis atau PKI tidak ada jasa di dalam kemerdekaan Indonesia ini.
“Sama sekali tidak benar ! Aku bisa menyaksikan bahwa di antara parpol-parpol malahan mereka itu yang telah berjuang dan berkorban paling besar.”

From: <laode.mk@gmail.com>
Date: 2015-10-16 8:55 GMT+07:00
Subject: Re: Kesaksian Tjakrabirawa Tabir G30S/PKI (Historia)
To: group-independen@googlegroups.com

Saya setuju dengan MHK mari kita melihat kehidupan kedepan.

From: Harjono Kartohadiprodjo <harjono@kartohadiprodjo.or.id>
Sender: group-independen@googlegroups.com
Date: Fri, 16 Oct 2015 08:02:40 +0700
To: Salim Said<group-independen@googlegroups.com>
ReplyTo: group-independen@googlegroups.com
Subject: Re: Kesaksian Tjakrabirawa Tabir G30S/PKI (Historia)

Pendapat Bung Saafroedin‎ Bahar bahwa PKI keluar dari idiologi Pancasila benar. Berarti menyalahi komitmen mereka terha dap berdirinya NKRI dng memaksakan idiologi Marxisme yg merupakan bagian Idiologi Komunis Dunia.
Hal ini terang2an dan secara terbuka disampaikan oleh Ajitorop SH anggota Polit Biro PKI dalam seminar Hukum Nasional 1 di Aula U I jl.Salemba 4 pada tahun 1964.

Saat itu Prof Mr.Soediman Kartohadiprodjo sedang membaca kan naskahnya yg isinya: Hukum Indonesi Berlandaskan Pancasila, langsung ditentang dan minta supaya pembacaan naskah tsb dihentikan. (Begitu orogan dan kasarnya, merasa kuasa dan diatas angin se bagai anggota Polit Biro PKI). Dengan mengatakan : ” Pancasila sudah tidak diperlukan lagi, karena Bangsa Indonesia sudah terbentuk. ” Maka terjadi perdebatan yg keras dan kasar sehingga situasi seminar kacau,krn beberapa anggota Pemuda Rakyat tampil dng meneriakan Prof Soediman ‎ adalah “SOSKA” atau Sosialis Kanan (sebutan PKI terhadap PSI). Bahkan Prof Soediman perlu dikawal oleh murid2 dari Akademi Hukum Militer(Ali Said,Kanter dsb).

Demikianlah orogansinya Anggota PKI pada saat itu, besar kepala dan merasa dirinya diatas angin karena Bung Karno sebagai Pemimpin Besar Revolusi mengeluar kan pemahaman NASAKOM.

Padahal Seminar tersebut dalam forum seminar para intelektual dan Ajitorop SH adalah muridnya Prof Soediman di FHUI, jadi tau dan kenal betul.

Apakah tindakan Aji‎torop SH bisa dikatakan tindakan melawan hak azasi manusia(HAM), jawaban saya JELAS. Karena dng kasar melarang orang mengelu arkan pendapatnya sebagai intelek.

Jadi para simpatisan ex PKI hendaknya menyadari akibat perbuatannya.
Sebaiknya sebagai warga yg sebangsa mari kita melihat kedepan,jangan mengungkit penderItaan karena akibat perbuatannya. Berpikirlah yg positive bagi Indonesia Raya bukan membangkitkan perpecahan.

Salam,
MHK
From: Salim Said
Sent: Jumat, 16 Oktober 2015 06.40
To: Group Diskusi Kita; alumnilemhanas92@yahoo.com; group-independen@googlegroups.com; alumnas-oot; Tito Karnavian; rosyidahnoor@kemenag.go.id
Reply To: group-independen@googlegroups.com
Subject: Fwd: Fwd: Kesaksian Tjakrabirawa Tabir G30S/PKI (Historia)

From: Saafroedin Bahar <drsaafroedin.bahar@gmail.com>
Date: 2015-10-16 6:21 GMT+07:00
Subject: Re: Fwd: Kesaksian Tjakrabirawa Tabir G30S/PKI (Historia)
To: “Prof. Dr. Salim Said” <diskusi-kita@googlegroups.com>

Bung Salim dan teman-teman sekalian, jika dipikir-pikir, rasanya ada tiga aspek yg terkait dengan G30S/PKI ini, khususnya dalam kaitannya dengan Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara, yaitu
1) aspek ideologi yg dianut PKI, tercantum dlm Manifesto Komunis th 1848, memuat ajaran ttg pertentangan kelas – antara kelas proletar dan kelas borjuis – dan ajaran tentang revolusi dan diktatur proletariat, dianut oleh seluruh partai komunis di dunia, termasuk PKI;
Oleh karena Pancasila mengajarkan kebangsaan, persatuan, kegotongroyongan, dan musyawarah mufakat, kelihatannya ideologi komunisme ini tidak serasi dengan Pancasila.
2) aspek institusional dan operasional, merujuk pada ajaran Lenin sejak 1917, yaitu partai komunis, termasuk PKI, sebagai partai yang menjadi ujung tombak revolusi dan diktatur proletariat, dengan dua susunan, yaitu a) susunan terbuka, dipimpin oleh CC PKI; , dan b) susunan tertutup dan rahasia khusus utk persiapan kudeta, terdiri dari anggota ABRI yg bisa dipengaruhi PKI, dikendalikan oleh Biro Khusus PKI, yg langsung dipimpin oleh DN Aidit. Walaupun bersifat khusus dan rahasia, dan dikendalikan secara pribadi oleh DN Aidit, namun jajaran Biro Khusus PKI – di pusat dan di daerah – tetap merupakan bagian dari struktur PKI.
Ditinjau dari segi Pancasila yang mengajarkan musyawarah mufakat – tentu secara terbuka dan tidak melalui kudeta – maka aspek institusional dan operasional ini juga tidak sesuai dengan Pancasila. Dan :
3) aspek pelanggaran HAM berat oleh unsur-unsur PKI serta agt ABRI yg sudah dipengaruhi oleh PKI; dan rangkaian reaksi spontan berdarah oleh masyarakat terhadap anggota dan simpatisan PKI..
Oleh karena Pancasila mengandung Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, maka pelanggaran HAM berat – yang dilakukan oleh siapapun juga – adalah bertentangan dengan Pancasila.
Dlm acara ILC tanggal 29 September 2015 yang lalu semua aspek tsb sudah terungkap dgn jelas.
Sungguh menarik, bhw sesuai dengan tiga aspek tersebut di atas, walaupun secara resmi sudah dibubarkan pd th 1966, namun PKI sebagai partai tetap ada dan tetap melanjutkan kegiatannya, dan mengadakan kongres nasionalnya secara berkala, paling akhir th 2010 di Magelang, Jawa Tengah. Selain itu salah satu partai besar yg ada dewasa ini – yaitu PDI Perjuangan – secara terbuka memberi tempat pd simpatisan PKI.
Tentang aksi berdarah tg 30 September 1965 itu sendiri, dlm acara ILC tanggal 29 September tersebut saya tertarik dgn pertanyaan bung AM Fatwa kepada Pono agt Biro Khusus PKI – sewaktu di penjara – bgmn keadaan yg sesungguhnya. Pono menjawab bhw agt Biro Khusus yang lain sudah melarang Aidit meneruskan rencananya, namun ternyata Aidit menolak. Info ini jelas baru.
Dengan susunan terbuka dan tertutup dari keanggotaan PKI tsb di atas, walaupun secara umum seluruh anggota dan simpatisan PKI memang terlibat dalam berbagai aksi sefihak terhadap golongan lain, namun saya duga sebagian besar agt PKI memang tidak tahu ttg rencana rahasia khusus kudeta tanggal 30 September 1965 yang dikendalkan oleh Biro Khusus yang dipimpin oleh DN Aidit..
Masyarakat tentu saja tidak dapat membedakan antara anggota terbuka dan anggota tertutup PKI ini. Masyarakat melihat PKI ya PKI. Sebagai anggota PKI dan ormasnya , dalam suasana yang sangat emosional awal Oktober 1965 itu, mereka secara glondongan menjadi sasaran kemarahan masyarakat – yg sebelumnya telah menjadi sasaran aksi sepihak PKI -. setelah terbukti kekejaman yang dilakukan oleh beberapa oknum militer yg dipengaruhi PKI, dan anggota Pemuda Rakyat serta anggota Gerwani, terhadap pimpinan TNI-AD, Tayangan visual TVRI ttg pengangkatan tujuh jenazah korban aksi sepihak PKI di Lubang Buaya merupakan momen yg sangat menentukan bagi nasib PKI.
Sekedar catatan, rencana kudeta PKI ini tidak hanya di Jakarta, tetapi juga di beberapa provinsi lain yg dipengaruhi PKI melalui Biro Khusus. Saya juga meneliti hal ini untuk daerah Sumatera Barat, yg kodamnya sudah dipengaruhi oknum -oknum PKI, dan menuliskan temuan saya dlm disertasi saya di UGM Th 1996.
Jadi jelas bhw mulanya PKI melakukan pelanggaran berat HAM, kemudian menjadi korban dari reaksi masyarakat thd pelanggaran berat HAM yg mereka lakukan.
Mengenai solusi ke masa depan, saya setuju dgn gagasan ” saling maaf memaafkan ” yg digagas NU, sebab fakta memang menunjukkan bhw PKI -selain menjadi korban – juga melakukan pelanggaran berat HAM.
Akhirnya, bagaimana tentang adanya upaya untuk mencabut Ketetapan MPRS Nom TAP-XXV/MPRS/1966 yang membubarkan PKI serta melarang Marxisme-Leninisme/Komunisme, serta untuk mengakui kembali PKI sebagai partai politik ?
Silakan lihat aspek pertama dan aspek kedua tersebut di atas. Masih bersediakah kita melihat atau mengalami kembali peristiwa semacam G30S/PKI ini ?

Dr.Saafroedin Bahar
Male, 78 yrs, Jakarta

2015-10-06 9:04 GMT+07:00 Chan CT <sadar@netvigator.com>:

Adanya tambahan-tambahan informasi dari berbagai sudut pandang, pengalaman langsung tentu sangat PENTING untuk diungkap sebanyak mungkin kenyataan sejarah, … biar pekerja politik-sejarah anak bangsa mendapatkan masukan dari berbagai sudut pandang itu dan dengan demikian bisa lebih jernih mencerna, menimbang dan menyampaikan KESIMPULAN yang lebih mendekati kenyataan sesungguhnya! Dengan BERANI berusaha menentukan mana yang BENAR, MELURUSKAN mana yang BENGKOK bahkan membuang yang FITNAH!

Dengan pengertian itu pula, usaha bung Salim dengan menyelenggarakan Seminar “50 Tahun Kegagalan Gestapu” sangat baik, syukur kalau panitia bisa menyebar luaskan makalah setiap pembicara didunia maya, untuk diikuti lebih orang. Begitu juga alangkah baiknya kalau naskah tulisan Pak Jacky Mardono bisa diorbitkan didunia maya, … untuk kita ikuti bersama!

Salam,
ChanCT

From: Salim Said
Sent: Tuesday, October 6, 2015 8:43 AM
To: saleh.djamhari@gmail.com ; Agus Widjojo ; alumnilemhanas92@yahoo.com ; Group Diskusi Kita ; group-independen@googlegroups.com ; kiki syahnakri ; Sayidiman Suryohadiprojo ; Widi Atmoko ; Tito Karnavian ; Hilmar Farid ; Harry Tjan Silalahi ; Jaya Suprana ; Taufiq Ismail ; Dr. Taufik Abdullah ; aal@imparsial.org ; Chan ; Asahan Aidit ; Jacky Mardono Tjokrodiredjo ; marsetio ; marbleAD@state.gov ; A. Mustofa Bisri ; Retno L Marsudi ; nuning_nk@yahoo.com
Subject: Fwd: Kesaksian Tjakrabirawa Tabir G30S/PKI (Historia)

Tambahan informasi utk Seminar ttg 50 tahun kegagaloan Gestapu pada 21 Oktober 2015 di aula Nurcholis Madjid, Universitas Paramadina.

From: Joseph Daves <jhdaves@hotmail.com>
Date: 2015-10-06 1:22 GMT+07:00
Subject: RE: Kesaksian Tjakrabirawa Tabir G30S/PKI (Historia)
To: Salim Said <bungsalim43@gmail.com>

My comments:

1. Only low level Gestapu players (Dul Arief, Bungkus and Djahurup) were Madurese. None were involved in planning for the operation.

The principal plotters were Javanese. All were disgruntled and leftist in political orientation. They included Brigadier General Mustafa Syarif Supardjo, the West Kalimantan battle commander; Jakarta 1st Infantry Brigade Commander Colonel Abdul Latief; Lieutenant Colonel Untung Sjamsuri, the army battalion commander in the Tjakrabirawa presidential guard regiment; Air Force Major Soejono, defense force commander at Halim Perdanakusumah Air Force Base in south Jakarta; and two Kostrad unit commanders, Major Bambang Sukirno of 454 Banteng Raider Battalion and Major Bambang Supeno of 530 Raider Battalion, that had moved to Jakarta from home bases in Central and East Java, respectively, to participate in the annual October 5 Armed Forces Day event. Abdul Latief and Untung were Diponegoro officers. Supardjo’s background was in the West Java Siliwangi Division.

2. Bungkus told Ben Anderson there had never been any connection between Ali Moertopo and Dul Arief. Heru Atmodjo is the only one to suggest Dul Arief was Moertopo’s “adopted son.” In my opinion, Heru is not a reliable witness.

Accounts provided by Omar Dani and Heru Atmodjo are dubious. After decades in prison, both men painted a broad but unsubstantiated conspiracy that Soeharto somehow masterminded the September 30th Movement operation and consistently bent the facts to deflect criticism of their own roles. Both were alleged to be in contact with Sjam’s Special Bureau well before the operation. They were in contact with Sjam’s assistant, Waluyo, and it is reasonable to assume both knew about the plot in advance, despite later assertions they were passive observers. (Hunter, Sukarno, p. 70.)

3. According to autopsy reports, Harjono died from bayonet wounds, not from gunshot. Other accounts maintain Sergeant Major Bungkus led the team that went to Yani’s home (and shot him dead) rather than Harjono’s place.

Yani’s body had ten gunshot wounds. Panjaitan was shot in the head three times. Parman suffered five gunshot wounds, two to the head, and a fractured skull, jaw and left leg. Suprapto had eleven bullet wounds, along with fractures and lacerations from a knife or bayonet. Sutoyo had three gunshot wounds, one to the head, a crushed skull and right hand. Harjono had a long, deep cut to the abdomen and assorted lacerations, apparently bayonet wounds. Tendean had four gunshot wounds and a fractured skull. (Ben Anderson, “How Did the Generals Die?” (Ithaca: Cornell University Southeast Asia Program, Indonesia, Volume 43, April 1987), p. 122.)

4. Regarding the Tjakrabirawa Regiment,

The 3,000-man Tjakrabirawa (a Sanskrit term meaning “Powerful Weapon”) presidential guard regiment played a central role during the watershed events of late-1965. Sukarno’s decision in May 1963 to replace his Military Police bodyguards and form the special presidential guard unit had annoyed army leaders. The Tjakrabirawa Regiment included battalions from the Marines, Air Force, Police and Army. It was decided, without consulting Army Headquarters, the army battalion would come from Diponegoro Division, rather than the Military Police or the elite Army Paracommando Regiment (RPKAD). Besides bodyguards, the Tjakrabirawa Regiment included accomplished musicians, singers, dancers and food tasters.

Sukarno’s adjutant, Military Police Colonel Mohamed Sabur (later promoted to brigadier general) was appointed Tjakrabirawa Regiment Commander despite his lack of experience with troops. (Sabur had served continuously as an adjutant since 1950, when still a major.) Subordinate battalion commanders were chosen principally based on their loyalty to Sukarno. RPKAD developed a bitter rivalry with the Tjakrabirawa Regiment, especially after the presidential guard adopted brick red berets similar to those worn by the elite army commandos. RPKAD members and the Tjakrabirawa Regiment’s marine battalion had clashed during 1964 at the Central Jakarta Senen market. (Conboy, Kopassus, pp. 110-111, and Julius Pour, Benny Moerdani: Profile of a Soldier Statesman, translated by Tim Scott (Jakarta: Yayasan Kejuangan Panglima Besar Sudirman, 1993), pp. 195-196.)

5. Regarding Lt Col Untung’s “brilliant career,”

Lieutenant Colonel Untung Sjamsuri, forty years old, the self-proclaimed September 30th Movement Commander, was known to have leftist political inclinations. He was a volunteer in the Heiho military auxiliary force under the Japanese and joined the leftist “Digdo” (Sudigdo) Battalion in Wonogiri, Central Java during the Revolution (later moved to Boyolali as Diponegoro Battalion 444), a unit peripherally involved in the September 1948 communist uprising at Madiun. Untung’s career was set back due to involvement in the Madiun Affair. He continued to serve as a company commander in the Digdo Battalion through the mid-1950s, including a period in 1953-1954 under Diponegoro Regiment 15 Commander Colonel Soeharto. Captain Untung was in the Diponegoro Combat Regiment during the 17 Agustus Operation against PRRI rebels in West Sumatra in 1958.

Still a captain after fifteen years service, Untung’s prospects rebounded along with the PKI’s growing popularity in the early-1960s. In 1963, he was promoted to major as deputy commander for Diponegoro 454 Banteng Raider Battalion in Srondol (outside Semarang), an Army General Reserve (Caduad) unit employed in the West Irian Trikora campaign (and later involved in the September 30th Movement). As the first officer to parachute into West Irian (in early-1962 near Kaimana on the south coast), Untung was hailed as a war hero. After Sukarno recognized him during the victory celebration, Untung became a devoted admirer. Untung was promoted as the Battalion 454 Commander and transferred in May 1965 into the prestigious post as Diponegoro battalion commander in the Tjakrabirawa regiment.

Untung had served under Soeharto in Central Java and during the West Irian campaign. It has been reported that Soeharto was a guest at Untung’s wedding in Kebumen, Central Java in late-1964. Among others, co-conspirator Colonel Abdul Latief maintained Soeharto was in the wedding party (Latief, Pledoi Kol. A. Latief, p. 280.), while in his own as-told-to biography Lieutenant General Kemal Idris (then Kostrad deputy) contended he actually attended the ceremony on Soeharto’s behalf. (Kemal Idris, as told to H. Rosihan Anwar, Ramadhan K.H., Ray Rizal and Din Madjid, Bertarung Dalam Revolusi (Fighting in the Revolution), (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), p. 180.)

Despite leftist sympathies, Untung was a practicing Muslim and seems to have been genuinely “outraged by the high living and corrupt practices of high-ranking army officers.” (U.S. Office of Central Intelligence Memorandum Number 2330/65, Washington, October 6, 1965.) Short and stout, he was unsophisticated and politically naive. His own men described him as “puritanical.” The disgruntled officer was an easy target for Sjam and his Special Bureau handlers. Sjam allegedly picked Untung to command the September 30th Movement for symbolic reasons (his position in the Presidential Guard), rather than his leadership ability. Untung was easily influenced by others, perhaps another reason Sjam selected him. Fellow conspirators Colonel Abdul Latief and Major Soejono privately questioned Sjam’s choice. (U.S. Central Intelligence Agency, The Coup that Backfired (Washington, DC: Central Intelligence Agency, December 1968), pp. 110 and 126-127.) Indeed, when Sjam announced Untung would lead the movement during a meeting on September 19, no one was more surprised than Untung himself. (Hunter, Sukarno, p. 84.)

Fellow conspirator Air Force Lieutenant Colonel Heru Atmodjo maintained Sjam had complete control over Untung and Major Soejono, both simple men with limited education who were easily manipulated. (Garda Sembiring and Harsono Sutedjo (editors), Gerakan 30 September 1965: Kesaksian Letkol (Pnb) Heru Atmodjo (Jakarta: People’s Empowerment Consortium, 2004), pp. 5 and 174.) During interrogation, Untung admitted he had been deceived. “I would like to state from my heart that I truly regret everything that occurred on October 1 because I had no knowledge at all nor was I informed either by the military which took part in the movement or by the PKI which planned the entire movement the cruel tragedy that would occur and thus this was beyond my humanity. I once again state that I truly regret what has happened.” (Cited in U.S. Central Intelligence Agency, The Coup that Backfired, pp. 314-315.)

________________________________________
Date: Mon, 5 Oct 2015 09:46:02 +0700
Subject: Fwd: Kesaksian Tjakrabirawa Tabir G30S/PKI (Historia)
From: bungsalim43@gmail.com
To: jhdaves@hotmail.com; drtaufikabdullah@yahoo.co.id; saleh.djamhari@gmail.com

• Ada komentar? Ben Anderson terus berusaha membuktikan teorinya yang menyebut Gestapu sebagai hanya soal internal Angkatan Darat. Elemen baru yang dia perkenalkan: Suku Madura.
From: Chan CT <sadar@netvigator.com>
Date: 2015-09-28 6:51 GMT+07:00
Subject: Kesaksian Tjakrabirawa Tabir G30S/PKI (Historia)
To: GELORA_In <GELORA45@yahoogroups.com>

Kesaksian Tjakrabirawa Tabir G30S/PKI (Historia)
http://cintabelanegara.blogspot.hk/2015/06/kesaksian-tjakrabirawa-tabir-g30spki.html

Benedict Anderson menemukan indikasi bahwa eksekutor lapangan Tjakrabirawa yang menculik para jenderal adalah “komunitas Madura”, yang di antaranya sudah dikenal oleh Ali Moertopo, intelijen Soeharto sejak 1950-an.

clip_image001

Lelaki tua itu duduk bersandar di atas sebuah dipan besi. Dengan susah payah ia menyuapkan nasi dan lauk itu ke mulutnya. Beberapa butir nasi jatuh di atas seprai. Sudah enam bulan ini Boengkoes, nama lelaki 82 tahun itu, terbaring lemah di tempat tidur. Stroke melumpuhkannya. Mantan bintara Tjakrabirawa itu, seperti dilihat Tempo di rumah anaknya di Besuki, Situbondo, Jawa Timur, kini menghabiskan sisa hidupnya di atas dipan besi. Boengkoes adalah salah seorang pelaku dalam tragedi 30 September 1965. Pria berdarah Madura, yang saat itu berpangkat sersan mayor, ini bertugas menjemput Mayor Jenderal M.T. Harjono, Deputi III Menteri/Panglima Angkatan Darat.

Dalam sebuah wawancara dengan Tempo setelah bebas dari LP Cipinang pada 1999, Boengkoes menceritakan tugasnya itu dengan terperinci. Pada 30 September 1965 sekitar pukul 15.00. “Dalam briefing itu dikatakan ada sekelompok jenderal yang akan ‘mengkup’ Bung Karno, yang disebut Dewan Jenderal. Wah, ini gawat, menurut saya.

clip_image002

Mantan Tjakrabirawa Sersan Mayor Boengkoes bercerita mengenai kronologi aksi mereka dalam peristiwa G30S. Ia dan kawan-kawannya merasa ditipu dan dimanfaatkan.

Ia menyangka perintah itu baru akan dilaksanakan setelah 5 Oktober 1965. Namun, pada pukul 08.00, dipimpin oleh Dul Arief, pasukannya kembali ke Halim. Sekitar pukul 03.00 keesokan harinya, kata Boengkoes, komandan komandan pasukan berkumpul lagi. “Lalu, pasukan Tjakra dibagi tujuh oleh Dul Arief dan dikasih tahu sasarannya. Saya kebagian (Mayor) Jenderal M.T. Harjono,” ujar Boengkoes. Boengkoes kemudian berhasil menembak M.T. Harjono. “Setelah sampai sana (Lubang Buaya), mayatnya saya serahkan ke Pak Dul Arief.” Seluruh pengakuan Boengkoes ini menarik minat Ben Anderson, Indonesianis dari Universitas Cornell. Ben pada 2002 sampai datang lagi ke Indonesia menemui Boengkoes di Besuki. Pertemuannya itu menghasilkan paper setebal 61 halaman, The World of Sergeant-Mayor Bungkus, yang dimuat di Jurnal Indonesia Nomor 78, Oktober 2004.

Paper ini, menurut Ben, melengkapi Cornell Paper yang terkenal itu. Pada 1966—setahun setelah peristiwa berdarah—bersama Ruth McVey dan Fred Bunnel, Ben menulis Cornell Paper. Pada saat itu Ben mengira bahwa inti serdadu yang bergerak di lapangan adalah orang-orang Jawa. Anggapan ini berubah setelah Ben bertemu dengan Boengkoes. Ia melihat fakta menarik bahwa hampir semua serdadu yang ditugasi menculik berdarah Madura. Pimpinan lapangannya juga berdarah Madura.

Pimpinan lapangan penculikan, seperti dikatakan Boengkoes di atas, adalah Dul Arief. Dul Arief adalah serdadu berdarah Madura. Nah, menurut Ben, Dul Arief adalah orang yang sangat dekat dengan Ali Moertopo, intelijen Soeharto. Dul dikenal Ali sejak Benteng Raiders memerangi Darul Islam di Jawa Tengah dan Jawa Barat pada 1950-an.

Perihal apakah benar Dul Arief dekat dengan Ali Moertopo, Tempo mencoba mengecek kepada Letnan Kolonel Udara (Purnawirawan) Heru Atmodjo, yang oleh Untung diikutkan dalam Dewan Revolusi. Heru sendiri berdarah Madura. Dan ternyata jawabannya mengagetkan: “Dul Arief itu anak angkat Ali Moertopo,” kata Heru kepada Erwin Dariyanto, dari Tempo.

Dalam paper Ben, anggota Tjakra lain yang berdarah Madura adalah Djahurup. Ini pun informasi menarik. Sebab, Djahurup, oleh Letnan Kolonel CPM (Purnawirawan) Suhardi diceritakan (baca: Perwira Kesayangan Soeharto), adalah orang yang ingin menerobos Istana pada 29 September, tapi kemudian dihadangnya.

Ben menemukan fakta bahwa ternyata Boengkoes telah mengenal akrab Dul Arief sejak 1947. Saat itu mereka bergabung dalam Batalion Andjing Laut di Bondowoso. Boengkoes mengawali karier semasa revolusi di Batalion Semut Merah Tentara Keamanan Rakyat (TKR) pada 1945 di Situbondo.

Setelah Semut Merah dihancurkan Belanda pada Juli 1947, ia bergabung dengan Batalion Andjing Laut di Bondowoso dengan pangkat prajurit satu. Sebagian besar personel Andjing Laut adalah orang-orang setempat keturunan Madura.

Selama clash kedua dengan Belanda, Boengkoes bertempur di sejumlah daerah, seperti di Kediri, Madiun, dan Yogyakarta. Ia juga pernah bertugas di Seram. Pada 1953, pasukan Andjing Laut ditarik dari Seram. Seluruh personel Andjing Laut tak kembali ke Brawijaya, melainkan bergabung dengan Divisi Diponegoro di Salatiga, Jawa Tengah.

Di Divisi Diponegoro, nomor batalion berubah dari 701 menjadi 448. Namun, nama Andjing Laut tetap mereka pertahankan. Kemudian Andjing Laut menjadi bagian dari Brigade Infanteri. Hampir seluruh personelnya berdarah Madura. “Dul Arief, Djahurup, dan Boengkoes berada dalam satu batalion 448 Kodam Diponegoro,” kata Heru Atmodjo. Dan yang mengejutkan lagi: “Komandannya waktu itu Kolonel Latief,” kata Heru.
Itu artinya, dapat kita simpulkan bahwa Kolonel Latief pun sudah mengenal para eksekutor Tjakrabirawa sejak dulu. Setelah menyelesaikan Sekolah Kader Infanteri, Boengkoes dipindah ke Cadangan Umum di Salatiga. Cadangan Umum adalah gabungan pasukan Garuda I dan II yang baru pulang bertugas di Kongo. Ada dua unit pasukan Cadangan Umum di Semarang, yakni baret hijau di Srondol dan baret merah di Mudjen. Dan informasi yang mengagetkan lagi: komandan baret hijau di Srondol saat itu, menurut Boengkoes, adalah Untung!

Ketika bertugas di Cadangan Umum inilah Boengkoes direkrut masuk Banteng Raiders I di Magelang. Tak lama kemudian ia direkrut pasukan Tjakrabirawa. Meski sudah bersama dengan Untung sejak di Banteng Raiders, Boengkoes mengaku kepada Ben Anderson baru bertemu dengan Untung ketika sudah di Jakarta. “Saya belum kenal dia waktu di Srondol,” tuturnya.

Boengkoes tidak menghadapi kesulitan saat masuk Tjakrabirawa. Padahal Boengkoes menderita wasir dan disentri. “Penyakit itu saya sudah katakan. Tapi besoknya, saya diberi tahu bahwa saya sehat. Jadi saya senang.” Boengkoes tak sendirian. Ada seratusan personel Banteng Raiders yang juga lolos seleksi. “Dari Jawa Tengah, jumlah kami yang lolos seleksi cukup untuk membentuk satu kompi,” ujar Boengkoes. Tugas mereka menggantikan Polisi Militer berjaga di Istana Presiden.

Kepada Ben, Boengkoes menyebut Dul Arief sebagai kawan sehidup-semati. Keduanya kerap berbincang dalam bahasa Madura. Bongkoes bercerita, suatu waktu dia dan Dul Arief pergi jalan-jalan ke Pasar Senen, Jakarta. Di sebuah pertigaan, ada warung cendol. Di papan namanya tertulis “Dawet Pasuruan”. Ada dua gadis berparas manis yang membantu pedagang cendol itu.

“Kami duduk ngobrol dan ngrasani gadis itu dengan bahasa Madura. Tapi kok mereka kemudian tersenyum senyum. Saya mulai curiga,” ujar Boengkoes. Ternyata kemudian, pemilik warung tersebut mengaku berasal dari Pasuruan, Jawa Timur.

Dan kedua gadis tersebut mengerti bahasa Madura. “Wah, mati aku,” ujar Boengkoes. Yang aneh, menurut Ben Anderson, setelah tragedi September itu Dul Arief, si anak angkat Ali Moertopo, dan Djahurup seolah hilang tak berbekas. Menurut Heru, beberapa hari setelah G-30-S dinyatakan gagal, 60 anggota Batalion I Kawal Kehormatan Tjakrabirawa berusaha lari dari Jakarta menuju Jawa Tengah. Di Cirebon, pasukan CPM menghadang mereka. Kepada Tempo, Maulwi Saelan, mantan Wakil Komandan Resimen Tjakrabirawa, menceritakan ke-60 orang tersebut mampir di sebuah asrama TNI di Cirebon karena tidak membawa bekal makanan. Salah satu prajurit di asrama tersebut berinisiatif melapor kepadanya. “Saya perintahkan mereka untuk ditahan dulu. Pasukan dari Jakarta yang akan menjemput,” kata Maulwi.

Tapi kemudian Dul Arief dan Djahurup hilang, lenyap. Hanya Kopral Hardiono, bawahan Dul Arief, yang kemudian disidang di Mahkamah Militer Luar Biasa pada 1966 dan dituduh bertanggung jawab atas penculikan para jenderal tersebut.

“Dul Arief dan Djahurup tidak bisa dihadirkan dalam persidangan (Mahmilub),” kata Heru. Apakah keduanya “diamankan” Ali Moertopo? Entahlah.

“Gelap. Saya coba cari stop kontak, saya raba-raba dinding. Tiba-tiba ada bayangan putih lari. Anak buah saya berteriak, ‘Pak, ada bayangan putih.’ Saya mengangkat senjata dan dor….”
Penembak itu adalah Boengkoes, mantan bintara Tjakrabirawa. Pangkat terakhirnya sebelum mendekam selama 33 tahun di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta, adalah sersan mayor. Menurut Hernawati, anak kedua Boengkoes, sudah enam bulan ini ayahnya tergolek lemah karena stroke. Ia susah berbicara. Tangan dan kedua kakinya setengah lumpuh. Ia kini terbaring di rumah anak keempatnya, Juwatinah, yang berdempetan dengan rumah Hernawati di Jalan PG Demaas, Dusun Kalak, Desa Demaas, Kecamatan Besuki, Situbondo, Jawa Timur.

Hernawati tak mengizinkan Tempo menemui ayahnya. Ia hanya mengizinkan Slamet Wagiyanto, 30 tahun, anak keduanya, untuk memotret sang kakek. “Percuma, Bapak tidak bisa bicara dan ingat apa pun,” ujar Hernawati. Boengkoes tinggal di Situbondo setelah mendapatkan grasi dari Presiden B.J. Habibie pada 25 Maret 1999. Di kota inilah istri dan anak-anaknya tinggal setelah Boengkoes masuk bui. Sebelumnya, keluarga Boengkoes tinggal di Semarang, Jawa Tengah. Ia menikah dengan Jumaiyah (kini 70 tahun) dan dianugerahi enam anak.

Hernawati berkisah, sebelum menderita stroke, ayahnya lebih banyak menghabiskan waktunya di pekarangan belakang rumah. Di atas lahan berukuran 10 x 15 meter itu, Boengkoes merawat 10 ayam kampung dan suka menanam pisang. “Ayamnya sekarang tinggal tiga ekor karena nggak ada yang ngerawat lagi,” kata Hernawati.

Hobi lain lelaki kelahiran Desa Buduan, Besuki, itu adalah menyanyikan lagu keroncong. Lagu favoritnya: Sepasang Mata Bola dan Bengawan Solo. Menurut Hernawati, hanya itulah kegiatan Boengkoes setelah bebas dari bui. Ia tak aktif di kegiatan kampung. Boengkoes juga tak pernah bertemu dengan temantemannya sesama mantan tahanan politik.

Kepada anak-anaknya pun ia tak pernah bercerita tentang pengalamannya di dalam penjara atau saat berdinas di Tjakrabirawa. Hernawati mengatakan ayahnya tak mau menambah beban keluarganya. Dulu, setiap tahun beban itu terasa makin berat ketika televisi memutar film Pengkhianatan G-30-S/PKI. Saat film itu diputar, keluarganya tak pernah berani keluar dari rumah. Hampir seisi kampung tahu Boengkoes terlibat dalam pembunuhan para jenderal.

clip_image003

Letkol Untung bin Samsuri ketika tertangkap dalam pelariannya. Kepada kawan-kawannya di sel tahanan seperti yang diceritakan kepada Ben Anderson, Letkol Untung yakin lolos dari eksekusi karena kedekatannya dengan Mayjen Soeharto. Namun ia tetap saja dieksekusi mati

Namun, sepahit apa pun pengalaman masa lalu ayahnya, Hernawati tetap yakin ayahnya tak bersalah. “Ayah cuma bawahan yang menjalankan perintah atasan,” tuturnya. Boengkoes pada 1999, selepas keluar dari penjara, dalam sebuah kesempatan wawancara, mengatakan hal yang sama, “Nggak ada, tentara kok merasa bersalah, mana ada….”

Boengkoes kini terkena stroke. Entah apakah ia masih ingat detik-detik ketika masuk mendobrak rumah M.T. Harjono. Thompsonnya melepaskan tembakan pada bayangan putih itu. Dan, saat lampu dinyalakan, tubuh M.T. Harjono tak berdaya. Peluru menembus tubuhnya dari punggung sampai perut.

Penculikan Mayjen M.T. Haryono

clip_image004
Jenderal Korban G30S-PKI 1965
Di depan Mahkamah Militer Luar Biasa, Untung menghadirkan saksi Perwira Rudhito Kusnadi Herukusumo, yang mendengar rekaman rahasia rapat Dewan Jenderal.

Letnan Kolonel Untung bin Syamsuri layaknya seorang pelaku kriminal. Turun dari panser, lelaki cepak bertubuh tegap itu tampak menggigil ketakutan. Kepalanya menunduk, takut menatap ratusan orang yang tak henti menghujatnya. Bekas Komandan Batalion I Tjakrabirawa itu juga gamang ketika akan menembus barikade massa Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, yang menyemut di pelataran parkir gedung Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta.

Kala itu, Rabu, 23 Februari 1966, pukul 9 pagi. Di lantai dua gedung di Jalan Taman Suropati Nomor 2 itu, Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub) mengadili Untung, 40 tahun, bekas Ketua Dewan Revolusi Indonesia, dengan tuduhan makar.

Saat akan memasuki gedung itulah Untung terus mendapat hujatan dan cemoohan massa. Letnan I Dra Sri Hartani, yang saat itu menjadi protokoler atau semacam pembawa acara sidang, ingat intimidasi massa tersebut membuat nyali Untung ciut. “Untung terlihat takut dan tidak terlihat seperti ABRI. Padahal kalau ABRI tidak begitu,” kata Sri, kini 69 tahun, kepada Tempo di rumahnya di Jakarta Pusat pada pertengahan September lalu.

Sri menyatakan Untung menjadi orang kedua setelah Njono, tokoh Partai Komunis Indonesia, yang diperiksa dan diadili di Mahmilub 2 Jakarta. Di depan Mahmilub, Untung sangat yakin bahwa Dewan Jenderal itu ada. Menurut Untung, ia mendengar adanya Dewan Jenderal dari Rudhito Kusnadi Herukusumo, seorang perwira menengah Staf Umum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat-6. Untung mengatakan, kepada dirinya, Rudhito mengaku mendengar rekaman tape hasil rapat Dewan Jenderal pada 21 September 1965 di gedung Akademi Hukum Militer (AHM), Jalan Dr Abdurrachman Saleh I, Jakarta.

Rekaman itu berisi pembicaraan tentang kudeta dan susunan kabinet setelah kudeta. Itu sebabnya, Untung ngotot menghadirkan Rudhito sebagai saksi dalam persidangan. Rudhito kemudian dihadirkan di Mahmilub 2. Dalam kesaksiannya, seperti dapat kita baca dalam buku proses mahmilub Untung (1966), Rudhito memang mengaku pernah melihat tape rekaman tersebut dan sudah melaporkannya kepada Presiden Soekarno.

Rudhito menjelaskan, dirinya menerima tape rekaman yang dia dengar dan catatan tentang isinya pada 26 September 1965 di ruangan depan gedung Front Nasional. Dia menerima bukti itu dari empat orang, yakni Muchlis Bratanata dan Nawawi Nasution, keduanya dari Nahdlatul Ulama, plus Sumantri Singamenggala dan Agus Herman Simatoepang dari IP-KI.
Menurut Rudhito, keempat orang itu mengajaknya membantu melaksanakan rencana-rencana Dewan Jenderal. Mereka mengajak karena kapasitasnya selaku Ketua Umum Ormas Central Comando Pendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rencana Dewan Jenderal itu adalah mengudeta Soekarno seperti cara-cara di luar negeri. Misalnya Soekarno akan disingkirkan seperti matinya Presiden Republik Korea Selatan Sihgman Ree.
Selanjutnya, tutur Rudhito, jika belum berhasil, akan dibuat seperti hilangnya Presiden Bhao dari Vietnam Selatan. “Kalau masih tidak bisa juga, Soekarno akan ‘di-Ben Bella-kan’,” pria berusia 40 tahun ini menjelaskan isi rekaman di depan Mahkamah. “Di-Ben Bella-kan” maksudnya adalah dikudeta dengan cara seperti Jenderal Boumedienne terhadap Presiden Aljazair bernama Ahmad Ben Bella.

Lebih jauh rekaman tersebut, menurut Rudhito, juga berisi pembicaraan mengenai siapa nanti yang duduk dalam kabinet apabila kudeta sukses dijalankan. Ada nama Jenderal Abdul Haris Nasution sebagai calon perdana menteri, Letnan Jenderal Ahmad Yani sebagai wakil perdana menteri I merangkap menteri pertahanan dan keamanan, Letnan Jenderal Ruslan Abdul Gani sebagai wakil perdana menteri II merangkap menteri penerangan, dan Mayor Jenderal S. Parman sebagai menteri jaksa agung serta masih ada beberapa nama lagi.

“Dalam rekaman, saya ingat almarhum Jenderal S. Parman yang membacakan susunan kabinet itu,” ujar Rudhito. Bukti dokumen-dokumen Dewan Jenderal, menurut Rudhito, sebagian besar ada pada Brigadir Jenderal Supardjo. Dokumen itu juga sudah sampai di tangan Presiden Soekarno, Komando Operasi Tertinggi Retuling Aparatur Revolusi dan Departemen Kejaksaan Agung.

Nah, dari dokumen yang dipegang Supardjo itu sebenarnya terendus ada uang cek penerimaan dari luar negeri untuk anggota Dewan Jenderal yang aktif. “Kalau tidak salah hal itu telah dipidatokan Presiden Soekarno bahwa uang Rp 150 juta itu merupakan suatu fondsen atau dana pensiun bagi masing-masing anggota Dewan Jenderal yang aktif,” tutur Rudhito.

Hanya, Rudhito—mengaku di Mahmilub— tak menyimpan tape rekaman itu. Dan hal itu dinilai oleh Mahkamah sebagai unus testis nullus testis, yang berarti keterangan saksi sama sekali tak diperkuat alat-alat bukti lainnya, sehingga tak mempunyai kekuatan bukti sama sekali. Selain itu, apa yang dikemukakan Rudhito, menurut Mahkamah, sama sekali tak benar. Rapat Dewan Jenderal yang diadakan di gedung AHM pada 21 September 1965 nyatanya cuma suatu commander’s call Komando Pendidikan dan Latihan Angkatan Darat—berdasarkan surat bukti hasil rapat tersebut yang didapat Mahkamah.

Mahkamah berpendapat, Dewan Jenderal yang hendak melakukan kudeta ternyata baru merupakan info yang bersumber dari Sjam Kamaruzzaman dan Pono—utusan Ketua CC PKI D.N. Aidit—yang tak terbukti kebenarannya. Berdasarkan itu, Mahkamah memvonis Untung bersalah karena melakukan kejahatan makar, pemberontakan bersenjata, samen-spanning atau konspirasi jahat, dan dengan sengaja menggerakkan orang lain melakukan pembunuhan yang direncanakan.

Ahad, 6 Maret 1966, Mahkamah memutuskan menghukum Untung dengan hukuman mati. Saat itu yang bertindak sebagai hakim ketua adalah Letnan Kolonel Soedjono Wirjohatmojo, SH, dengan oditur Letnan Kolonel Iskandar, SH, dan panitera Kapten Hamsil Rusli. Dan tak lama berselang Untung dikabarkan meregang nyawa di depan regu tembak.

“Cornell Paper”, yang disusun Ben Anderson dan Ruth McVey setelah meletus Gerakan 30 September, mengesankan bahwa gerakan itu merupakan peristiwa internal Angkatan Darat dan terutama menyangkut Komando Daerah Militer Diponegoro. Tentu saja pandangan tersebut merupakan versi awal yang belum lengkap walau tetap menarik untuk diulas dan diteliti lebih lanjut.

Setelah tiga dekade di penjara, Soebandrio, Wakil Perdana Menteri/Menteri Luar Negeri/Kepala Badan Pusat Intelijen, mengelaborasi versi di atas. Walaupun sama-sama berasal dari Diponegoro, terdapat trio untuk dikorbankan (Soeharto, Untung, Latief) dan ada trio untuk dilanjutkan (Soeharto, Yoga Soegama, dan Ali Moertopo). Dari dua trio itu terlihat bahwa baik pelaku gerakan maupun pihak yang menumpasnya berasal dari komando daerah militer yang sama, yakni Kodam Diponegoro. Itu pula yang menjelaskan bahwa gerakan tersebut tampil hanya di Jakarta dan di wilayah Kodam Diponegoro (Semarang dan Yogyakarta) dan dapat dipadamkan dalam hitungan hari. Alasan itulah yang digunakan kenapa Soeharto tidak masuk daftar orang yang diculik: ia dianggap “kawan”, minimal “bukan musuh”. Soeharto dan Latief sama-sama ikut dalam Serangan Umum 1 Maret 1949, yang kemudian dijadikan hari sangat bersejarah oleh pemerintah Orde Baru.

Pada malam 30 September 1965, Latief menemui Soeharto di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta. Bahkan beberapa hari sebelumnya, Latief bersama istrinya sempat berkunjung ke rumah Soeharto di Jalan Agus Salim. Walau tidak sedekat dengan Latief, Soeharto berhubungan baik dengan Untung. Kabarnya, sewaktu Untung menikah di Kebumen, Soeharto menghadirinya. Di jalur yang lain, hubungan Yoga Soegama dan Ali Moertopo terbina ketika mereka melakukan serangkaian manuver untuk mendukung Soeharto menjadi Komandan Teritorium IV, yang kemudian menjadi Kodam Diponegoro.

Ketika pasukan Tjakrabirawa dibentuk pada 6 Juni 1962, terdapat satu batalion Angkatan Darat. Sejak Mei 1965, batalion ini dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung, yang karena keberaniannya dalam operasi Tritura mendapatkan Bintang Sakti. Ada informasi yang perlu diteliti lagi bahwa Kapten Rochadilah yang “mengajak” Untung bergabung ke pasukan pengamanan presiden.

Rochadi adalah anggota Tjakrabirawa yang ikut dalam salah satu rombongan delegasi Indonesia ke Beijing pada 25 September 1965 dan sejak itu terhalang pulang. Terakhir ia memperoleh suaka di Swedia dan berganti nama menjadi Rafiuddin Umar (meninggal pada 2005). Di kalangan eksil 65 di Swedia, ia agak tertutup. Kapten Rochadi berasal dari batalion yang pernah dipimpin Letnan Kolonel Untung di Kodam Diponegoro.
Ben Anderson memulai analisisnya dengan mengutarakan karakter “Jawa” dari Divisi Diponegoro yang Panglima Kodamnya sejak awal sampai 1965 berasal dari “Yogya-Banyumas-Kedu”. Sulit dibayangkan seorang Batak atau Minahasa menjadi Panglima Kodam Diponegoro, seperti yang terjadi pada Kodam Siliwangi. Kodam Diponegoro berada pada wilayah yang sangat padat penduduk, pangan tidak seimbang, serta berpaham komunisme dan sentimen anti-aristokrat cukup kuat. Ketidakpuasan muncul di kalangan perwira Diponegoro, seperti Kolonel Suherman, Kolonel Marjono, dan Letnan Kolonel Usman Sastrodibroto (dan di Jakarta terdapat Kolonel Latief dan Letnan Kolonel Untung) terhadap para perwira tinggi yang dinilai hidup mewah di tengah kemiskinan rakyat, termasuk tentara.

Stroke ringan yang dialami Presiden Soekarno (4 Agustus 1965), beredarnya dokumen Gilchrist dan isu Dewan Jenderal akan melakukan kudeta (5 Oktober 1965) menambah panas suasana politik. Sebagai komandan batalion militer dalam pasukan yang tugasnya mengamankan presiden, Untung “terpanggil” untuk menyelamatkan presiden dari ancaman para jenderal tersebut dengan “mendului” mereka melalui Gerakan 30 September.

Walaupun namanya tertulis sebagai komandan gerakan tersebut, kenyataan di lapangan memperlihatkan bahwa Untung bukanlah pemimpin utama aksi ini, karena berbagai hal ditentukan oleh Sjam Kamaruzzaman dari Biro Chusus PKI. Ketika banyak persiapan (tank, senjata, logistik, dan personel) masih kacau, Untung tidak mengambil keputusan menunda aksi ini.

Mereka lebih mendengar Sjam, yang berujar, “Kalau mau revolusi ketika masih muda, jangan tunggu sampai tua, “dan “Ketika awal revolusi banyak yang takut, tetapi ketika revolusi berhasil semua ikut.” Gerakan 30 September yang dilakukan secara ceroboh itu rontok dalam hitungan hari. Dokumen Supardjo—dianggap cukup sahih—memperlihatkan bahwa kelemahan utama Gerakan 30 September adalah tidak adanya satu komando. Terdapat dua kelompok pimpinan, yakni kalangan militer (Untung, Latief, dan Sudjono) dan pihak Biro Chusus PKI (Sjam, Pono, dan Bono).

Sjam memegang peran sentral karena ia berada dalam posisi penghubung di antara kedua pihak ini. Namun, ketika upaya ini tidak mendapat dukungan dari Presiden Soekarno, bahkan diminta agar dihentikan, kebingungan terjadi. Kedua kelompok itu terpecah. Kalangan militer ingin mematuhi, sedangkan Biro Chusus melanjutkan.

Ini dapat menjelaskan mengapa antara pengumuman pertama dan kedua serta ketiga terdapat selang waktu sampai lima jam. Sesuatu yang dalam upaya kudeta merupakan kesalahan besar. Pada pagi hari, mereka mengumumkan bahwa presiden dalam keadaan selamat. Sedangkan pengumuman berikutnya pada siang hari sudah berubah drastis (pembentukan Dewan Revolusi dan pembubaran kabinet). Jadi, dalam tempo lima jam, operasi “penyelamatan Presiden Soekarno” berubah 180 derajat menjadi “percobaan makar melalui radio”.

Uraian di atas sekali lagi memperlihatkan bahwa Untung bukanlah komandan Gerakan 30 September yang sesungguhnya. Ia bisa diatur oleh Sjam Kamaruzzaman. Untung dieksekusi pada 1969. Sebelumnya, di penjara Cimahi, ia menuturkan kepada Heru Atmodjo (Letnan Kolonel Udara Heru Atmodjo pada 1965 menjabat Asisten Direktur Intelijen AURI) bahwa ia tidak percaya akan ditembak mati karena hubungan baiknya dengan Jenderal Soeharto. Namun, Untung memang tidak beruntung.

Resimen Khusus Tjakrabirawa dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia No. 211/PLT/1962 tanggal 5 Juni 1962. Tjakrabirawa dibentuk sebagai suatu resimen khusus di bawah Presiden yang diberi tanggung jawab penuh untuk menjaga keselamatan pribadi Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia beserta keluarganya. Resimen ini terdiri atas Detasemen Kawal Pribadi, Batalion Kawal Pribadi, dan Batalion Kawal Kehormatan.

Pembentukan Tjakrabirawa merupakan tanggapan strategis atas upaya pembunuhan terhadap Presiden Soekarno, yang terjadi pada 14 Mei 1962 saat Presiden bersembahyang Idul Adha di Masjid Baitturahman di kompleks Istana Merdeka, Jakarta.

Sebagai suatu resimen khusus, Tjakrabirawa dipersiapkan sebagai suatu kesatuan militer yang memiliki kualifikasi setingkat kesatuan komando. Dalam suatu wawancara dengan Benedict Anderson dan Arief Djati (Indonesia No. 78, Oktober 2004), mantan komandan peleton Tjakrabirawa, Sersan Mayor Boengkoes, menceritakan sulitnya rangkaian tes yang harus dijalani oleh seorang prajurit ABRI untuk dapat bergabung di Tjakrabirawa.

Tidak seperti pembentukan kesatuan-kesatuan baru lainnya yang sekadar mengandalkan penggabungan dari beberapa peleton dan kompi untuk membentuk satu batalion, resimen khusus Tjakrabirawa dibentuk berdasarkan kumpulan individu yang berhasil lulus dari rangkaian tes seleksi. Keketatan tes seleksi Tjakrabirawa tampak dari data bahwa hanya 3-4 prajurit dari satu kompi suatu batalion yang berkualifikasi raider atau paratrooper atau airborne yang mendapat panggilan untuk mengikuti tes seleksi.

Letnan Kolonel Untung, yang berperan sebagai pimpinan militer Gerakan 30 September, misalnya, dari 1954 sampai 1965 bertugas di Batalion 454 Banteng Raiders yang memiliki kualifikasi paratroop-airborne. Pada 1961, Untung memimpin salah satu kompi relawan dalam Operasi Naga yang mengawali tahap infiltrasi penyerbuan Irian Barat di bawah pimpinan Panglima Komando Mandala Mayor Jenderal Soeharto.

Atas keberaniannya dalam Operasi Naga, Untung, bersama L.B. Moerdani sebagai pimpinan kompi relawan lainnya, mendapatkan penghargaan Bintang Sakti dari Presiden Soekarno. Pada Februari 1965, Letkol Untung, yang saat itu menjabat Komandan Batalion 454 Banteng Raiders, dipromosikan menjadi Komandan Batalion I Tjakrabirawa.

Kualifikasi khusus yang dimiliki Tjakrabirawa tidak langsung menjadikan Tjakrabirawa suatu kesatuan militer yang mampu melakukan kudeta pada 1 Oktober 1965. Kompi Tjakrabirawa di bawah pimpinan Letnan Satu Dul Arief dipilih menjadi penjuru Pasukan Pasopati untuk melaksanakan operasi penculikan para jenderal karena kesatuan ini berada langsung di bawah Presiden (bukan di bawah Markas Besar AD) sehingga saat melaksanakan operasi tidak akan menimbulkan kecurigaan dari para jenderal TNI-AD.

Keterlibatan Tjakrabirawa lebih ditentukan oleh sosok Letkol Untung, yang memiliki rekam jejak militer yang memungkinkannya membangun jejaring militer dengan kesatuan-kesatuan AD lainnya yang bergabung dalam Gerakan 30 September, yaitu Batalion 454, Batalion 530, dan Brigade I. Beberapa peleton dari ketiga kesatuan ini memperkuat Pasukan Pasopati. Batalion 454 dan 530 juga digelar untuk melakukan pengamanan Istana dan kantor RRI.

Jejaring Letkol Untung dengan Batalion 454 telah dibangun sejak 1954. Saat Gerakan 30 September digelar, Batalion 454 dipimpin oleh Mayor Kuntjoro Judowidjojo, yang menjadi wakil komandan batalion saat Letkol Untung menjabat Komandan Batalion 454. Kedekatan Letkol Untung dengan Komandan Brigade I Kodam Djaya Kolonel A. Latief, yang juga berperan dalam Gerakan 30 September, diawali di Batalion 454. Sebelum dipindahkan ke Jakarta pada 1963, Brigade I merupakan bagian dari Tjadangan Umum Angkatan Darat (Tjaduad) yang bermarkas di Ungaran, dekat dengan markas Batalion 454.

Jika jejaring Letkol Untung yang dijadikan rujukan untuk mengurai keterlibatan kesatuan-kesatuan AD dalam Gerakan 30 September, pusat jejaring Gerakan ini bisa dilacak dari Batalion 454 Banteng Raiders. Secara taktis militer, bisa dikatakan bahwa titik awal dan titik akhir Gerakan 30 September adalah Batalion 454.

Karier militer cemerlang Letkol Untung yang membawanya ke jabatan Komandan Batalion I Tjakrabirawa berawal dari Batalion 454. Komandan Kompi Tjakrabirawa yang juga Komandan Pasukan Pasopati, Letnan Satu Dul Arif, juga pernah bertugas di Banteng Raiders langsung di bawah pimpinan Mayor Ali Moertopo.

Penugasan ini terjadi pada akhir 1952, saat Banteng Raiders digelar melawan Batalion 426 yang memberontak dan bergabung dalam gerakan Darul Islam di perbatasan Jawa Tengah-Jawa Barat. Kesatuan Banteng Raiders sendiri dibentuk oleh Kolonel Ahmad Yani pada Juni 1952. Sebagai komandan brigade di wilayah Jawa Tengah bagian barat, Kolonel Ahmad Yani memiliki ide membentuk kesatuan khusus yang dapat diandalkan untuk melawan pemberontakan Darul Islam.

Kesatuan Banteng Raiders bentukan Ahmad Yani ini akhirnya menjadi Batalion 454. Pada 1961, Batalion 454 (dan Batalion 530) dijadikan bagian dari Tjaduad yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Soeharto. Tjaduad yang dibentuk oleh KSAD Jenderal A.H. Nasution ini ditingkatkan menjadi Kostrad pada Februari 1963.

Sebagai pimpinan Kostrad, Mayor Jenderal Soeharto mengundang Batalion 454 (dan Batalion 530) untuk berpartisipasi dalam perayaan 5 Oktober 1965. Sebagai Panglima Kostrad, Mayor Jenderal Soeharto mengambil alih kepemimpinan operasional AD dan memimpin operasi penumpasan Gerakan 30 September. Dalam operasi penumpasan ini, Panglima Kostrad memerintahkan pasukan baret merah RPKAD menghentikan petualangan militer pasukan baret hijau Batalion 454.

Sejarah akhirnya mencatat bahwa penumpasan Gerakan 30 September berakhir dengan gelar operasi khusus yang dipimpin oleh Letkol Ali Moertopo yang juga alumnus Banteng Raiders. Operasi khusus ini menjadi awal kelahiran Kopkamtib yang turut memperkuat rezim politik-militer Orde Baru.

Tempointeraktif.com

MASIH TENTANG KAMPUNG PULO

Inikah status , sikon  Kampung Pulo yang akan tetap dipertahankan oleh para “pembela HAM”  Ratna S & Ridwan S  yang didukung para sok kiri ? 
https://img.okezone.com/content/2015/07/25/338/1185261/hari-ini-kampung-pulo-digusur-KUwT5KCKTw.jpg
Keadaan Kampung Pulo sekarang
Komplex rusunawa
https://i1.wp.com/cdn.klimg.com/merdeka.com/i/w/photonews/2014/08/05/408466/640x320/20140805222314-jokowi-tinjau-tiga-proyek-rusunawa-di-jakarta-timur-004-dru.jpg
Rusunawa yang dibangun oleh pemerintah DKI untuk penduduk Kampung Pulo.

Biarkan mereka(penduduk) hidup dalam slums yang kotor. tidak hygienis, mudah terbakar, penuh tikus (benar2 tikus) dan tikus2 “pengatur keamanan”  alias preman yang memeras mereka ?

Rumah rusun yang bersih, manusiawi, terlengkapi peralatan rumah tangga, dengan sewa rumah Rp. 300.000,- ( = 21.-   USD !)   sebulan, apakah hal ini masih merupakan hal ang tidak pantas ???
Bahwa pemda  harus teliti sebelumnya, agar jumlah rusun harus sama (lebih) dari warga yang direlokasi ! Bila belum cukup banyaknya, harus dibangun terus, dan penduduk direlokasi hanya sebagian dulu sesuai dengan rusun yang sudah ada! Selebihnya dibiarkan dulu sampai ada rusun yang baru lagi ! Begitu selanjutnya. Tak akan ada problem : rumah sudah dihancurkan, rusun belum ada (cukup) ! Ini membikin problem baru saja ! Hitung benar2 , baru direlokasikan !
Selain itu, agar faktor keamanan dan psikologis dipikirkan ! Satu komplex yang terlalu besar (tinggi dan lebar) akan menimbulkan persoalan2 lain, keamanan penghuni, kemudian reputasi penduduk setempat. Hal itu telah terjadi misalnya pada komplex besar2an di Bijlmeer, Amsterdam, Belanda. Komplex itu telah menjadi salah satu pusat kejahatan, karena tidak mudah dikontrol lagi, kejahatan2 kriminil, narkoba dll sangat tinggi %nya di Bijlmeer. Achirnya komplex itu dipotong2 dan dibongkar, agar mudah mengontrolnya.
Sebelum terlambat, hal2 problem jangka panjang ini harus dipikirkan masak2, menarik pelajaran dari komplex2 besar rusunawa di Eropa .
Sebaiknya komplex2 itu terpotong2, janganlah menjadi komplex perumahan yang terlalu lebar dan terlalu tinggi ! Bikin susah polisi !

KAMPUNG PULO: YANG TERJADI DI LAPANGAN

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) (Ist)‏

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) (Ist)

KAMPUNG PULO: YANG TERJADI DI LAPANGAN

Ahok Harus Minta Maaf Pada Korban Penggusuran Kampung Pulo
Bergelora.com, Minggu, 30 Agustus 2015

‏JAKARTA- Peristiwa penggusuran di Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur yang berujung perlawanan warga tidak perlu terjadi lagi. Sebagai pemimpin, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) seharusnya bisa sabar, rendah hati dan mencintai kemanusiaan. Sebaiknya Gubernur segera minta maaf pada warga korban penggusuran yang mengalami kekerasan. Hal ini disampaikan oleh Budayawan, Bambang Isti Nugroho kepada Bergelora.com di Jakarta, Minggu (30/8).

“Gubernur Ahok sebaiknya segera minta maaf atas kejadian yang membuat semua tidak harmonis. Lebih baik pemerintah melakukan negosiasi ulang yang lebih manusiawi,” ujarnya.
Menurutnya Gubernur Ahok pasti tahu bahwa demokrasi substansial adalah menjadikan rakyat kabanyakan yang miskin dan rendah diri menuju rakyat yang sejahtera dan manusiawi dengan cara tanpa kekerasan.
“Jadi pemimpin harus sabar, rendah hati dan mencintai kemanusiaan. Satu orang mati itu tragedi kepemimpinan. Memang belum ada yang mati, tapi lika kritis. Luka itu yan gmenimbulkan perlawanan. Sekali melukai nggak bakal dipilih lagi,” ujarnya.
Isti Nugroho menilai bahwa dibalik penggusaran pasti ada kepentingan modal yang mengincara tempat yang strategis Kampung Pulo, Jatinegara.
“Itu daerah sentra ekonomi yang punya sejarah panjang. Penguasa selalu menjual kepentingan rakyat. Dibalik itu pasti kepentingan modal dibelakangnya. Kita baru bisa melihat dalam jangka waktu lama,” jelasnya.

https://img.okezone.com/content/2015/07/25/338/1185261/hari-ini-kampung-pulo-digusur-KUwT5KCKTw.jpg

Kampung Pulo

Roh Jahat
Sebelumnya, puluhan orang yang mengatas namakan Gerakan Lawan Ahok berunjuk rasa di depan rumah dinas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Meski sang gubernur tidak ada di rumah, massa tetap bersikeras memilih melakukan aksinya ‎di kompleks perumahan di kawasan Jalan Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (28/8).
‎Politikus Partai Bulan Bintang (PBB) Bursah Zarnubi yang tergabung dalam Gerakan Lawan Ahok menyatakan, ‎aksi tersebut untuk mendoakan mengusir roh-roh jahat di rumah tersebut yang merasuki Ahok hingga kerap mengeluarkan kata-kata kasar.
“Ini untuk mengusir setan- setan yang ada di rumah ini. Kami minta pada dirinya untuk stop menghina rakyat dan menindas. Jangan sikat- sikat saja,” ucap Bursah.
Mantan anggota DPR periode 2004-2009 itu menyatakan, Ahok telah merusak tatanan budaya kepemimpinan di DKI Jakarta yang sebelumnya harmonis antara pemerintah dengan rakyat.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tidak melarang masyarakat untuk berdemonstrasi. Dia menunggu kedatangan para pendemo yang akan mengeluhkan kebijakannya itu.
Ahok menyarankan pendemo untuk memindahkan lokasi demo ke balaikota dari rumah dinasnya di Menteng. Sehingga, dia bisa mendengar tuntutan mereka.
“Kalau mau di sini (balaikota) saja sekalian supaya saya denger dan bisa segera menanggapin,” tutur Ahok, Jumat (28/8). (Enrico N. Abdielli)
‘Chan CT’ SADAR@netvigator.com [GELORA45] Aug 30 at 8:54 PM

Setelah perumahan liar Kampung Pulo diratakan dengan tanah, Ahok sebagai Gubernur DKI-Jkt, bukan lagi harus minta maaf, TAPI harus menemukan kebijaksanaan memecahkan KESULITAN yang dihadapi warga Kampung Pulo itu setelah naik kerumah rusun!
Mereka-mereka itu kabarnya banyak yang hanya kerja informal saja, tidak mampu harus bayar uang sewa rumah rusun dan biaya-biaya tambahan lain yang selama mereka tinggal di Kampung Pulo tidak ada. Akibat KETAMBAHAN pengeluaran untuk meneruskan hidup di rumah Rusun ini, mereka jadi berkeras tidak hendak pindah sampai rumah digusur dengan kekerasan!

Salam,
ChanCT

“ghozalli2002@yahoo.com [tionghoa-net]” tionghoa-net@yahoogroups.com, in gelora45, Monday, 31 August 2015, 21:16

Di T-net WA ada penjelasan panjang lebar ttg hal ini. Juga Youtube terbaru bisa dilihat bagaimana penjelasan Ahok menghadapi “utusan” penghuni Kp. Pulo. Pada prinsipnya Ahok tidak akan memberikan uang pindah. Terkecuali bila Ahok mau masuk penjara. Sebab tak ada dasar hukumnya utk memberikan uang pindah. Salam TG
From: ghozalli2002@yahoo.com
Sent: Sunday, August 30, 2015 6:48 PM
To: mailto:tionghoa-net@yahoogroups.com ; Chan CT
Subject: Re: [t-net] Ahok Harus Minta Maaf Pada Korban Penggusuran Kampung Pulo

Warga Kp. Pulo kelewatan. Sudah dibikin rusunawa sekelas apartemen tanpa sewa (cuma byr maintenance Rp 300 rb per bln) eh minta uang pindah? Padahal ketika tinggal di rumah kumuh di atas tanah milik negara mereka mampu membayar uang keamanan sama preman malah lbh besar dari itu. Jangan dong ambil kesempatan dalam kesempitan.

ChanCT

‘Chan CT’ SADAR@netvigator.com [tionghoa-net]
To GELORA_In, Augsut, 31, 20 l5, at 7:03 PM

Nah, … kalau sudah menghadapi masalah beginian, … bukankah Pemerintah DKI harus lebih giat melakukan pekerjaan meyakinkan KEHARUSAN PINDAH! Jangan kalah dengan bajingan-bajiangn yang berkepentingan mempertahakan kberadaan mereka di Kampung Pulo itu, … Dari penduduk Kampung Pulo yg berjumlah 3000-an, kalau yang bertahan sampai harus digusur berjumlah 2000-an, berarti yang hendak pindah ke rumah susun sewa sebagian kecil, … BELUM SAATNYA untuk menggusur orang! Kalau dari 3000 orang hanya 30-an orang yang ngotot bertahan dan harus digusur, itu namanya PANTAS untuk digusur!

Salam,
ChanCT

From: Agus Abubakar Arsal
Sent: Monday, August 31, 2015 6:49 PM
To: Group Diskusi Kita
Berikut saya copas
Ulasan “Erlando Eril” atas Artikel yg dishare oleh Ping Setiadi >>> yg sedang beredar di medsos
” Ping Setiadi, Makanya gw bilang ini soal uang dan kerakusan warga kampung pulo.
Gw tau persis apa masalahnya. Bertahun-tahun sampe hari ini gw tetanggan sama kampung pulo. Satu kecamatan.
Tiap banjir Jakarta, gw kena dampaknya.
Lagian, sebenernya gak semua warga kampung pulo sih yang protes. Sebagian aja. Terutama pemuda2 pemalas yang digerakkan oleh provokator.
Ngga ada alasan buat warga kampung pulo (selain alasan kerakusan duit) untuk dipindahin ke rusun Jatinegara.
Jarak kampung pulo dengan rusun itu cuma 500 meter kok. Itu pun diukur pake jarak melingkar. Kalo ditarik garis lurus, ga sampe 200 meteran.
Kondisi psikologis apa yang tercerabut dari mereka? Harga diri dan kemanusiaan? Nyaris tiap tahun mereka kebanjiran. Tau ga banjirnya sampe segimana? Sampe setinggi atap! Berminggu2 mereka penuhin posko2 banjir di kampung melayu dan semua orang teriak2 minta masalah banjir dituntaskan.
Setelah dituntaskan, mereka malah teriak2 lagi.
Soal kemanusiaan? Setiap hari kali ciliwung di belakang rumah mereka penuh sampah dan penuh kotoran. Banyak dari mereka yang berak, nyuci, sikat gigi dan mandi di sana.
Apartemen Jatinegara jauh lebih manusiawi. Bahkan gubernur menjamin mereka bisa hidup 7 turunan tanpa bayar. 300 ribu/bulan itu biaya pemeliharaan kebersihan, keamanan, bahkan mereka ga perlu pusing mikir pengeluaran supaya bangunannya dicat.
Di kampung pulo, mereka bayar lebih dari 300 ribu/bulan. Uang listrik, air yang sering macet, iuran2 RT/RW dll.
Akses ekonomi ilang? Transportasi ilang?Banyak dari mereka yang berdagang di pasar jatinegara. Dan rusun jatinegara itu malah lebih deket dengan pasar. Apanya yang hilang?
Anak ga perlu pindah sekolah. Lah jaraknya deket. Malah anak2 mereka akan berterimakasih kepada orangtuanya karena pindah ke rusun. Mereka bisa punya hidup layak, bisa belajar tenang, dan jelas lebih sehat.
Mereka ngga perlu merasa terasing. Yang boleh pake rusun itu hanya warga kampung pulo. Artinya mereka akan ketemu tetangga2nya juga kok.
Di kampung pulo kagak ada yang masak pake kayu. Mereka masak pake gas. Dan lagi2 pemda DKI kasih fasilitas kartu ATM. Mereka ga punya duit buat sekolahin anaknya? Tinggal bayar pake ATM. Mereka ngga bisa makan, pemda kasih makan gratis 26 ribu per orang setiap hari. Masih kurang? Itu udah kelewatan manjanya.
Kampung pulo itu isinya 3.000 lebih warga. Dari dulu kampung pulo dijadikan basis pemilihan partai. Kemiskinan mereka dipelihara. Supaya bisa jadi sumber duit pejabat yang butuh kampanye atau tukang protes macam sarumpaet.
Gubernur lagi ngajarin hidup layak. Tapi sedikit pun ga ada rasa terimakasih atas usaha pemda memanusiakan mereka.
Lagian silahkan tanya ke hampir semua warga yang dipindahin ke rusun. Hampir semuanya puas kok.
Yang ga puas itu siapa? Mereka itu sebagian warga yang pada kontrakin tempat tinggalnya sehingga hilang pemasukan. Udah numpang tanah negara, tapi malah ngontrakin rumah. Trus Mafia prostitusi. Di sana banyak banget prostitusi. Ada yang tau gak? Dan ini berkaitan dengan narkoba juga tentunya.
Oh, soal penghuni ilegal kampung pulo yang ga ada KTP? Pemda menjamin mrk bisa dapet rusun + dibikinin KTP gratis kalo ada pernyataan dari 3 tetangganya kalau mrk bertahun2 hidup di kampung pulo.
Dan, Ping, lo tau ga? Rusun jatinegara itu semewah apartemen. Banyak sekali calo yang berniat jual unitnya. Sejak setahun lalu udah banyak yang sampe ke rusun gw buat nawarin unit rusun jatinegara.
Dan skrg para calo itu cuma gigit jari.
Pemda DKI sedang menyelamatkan mereka dari kebodohan dari hidup yang sebelumnya jauh dari manusiawi.
Kalau usaha pemda DKI untuk memanusiakan manusia masih ga dihargai, gw gak ngerti lagi deh.
Chan CT’ SADAR@netvigator.com [GELORA45] Kirim ulang, rupanya tertinggal sepotong kalimat. Mestinya yang benar begini: Nah, … kalau sudah menghadapi masalah beginian, kepemimpinan Ahok sebagai Gubernur DKI-Jket harus didukung lebih kuat! S
Today at 8:10 PM
‘Chan CT’ SADAR@netvigator.com [tionghoa-net]
To
GELORA_In
Today at 8:10 PM

Kirim ulang, rupanya tertinggal sepotong kalimat. Mestinya yang benar begini:

Nah, … kalau sudah menghadapi masalah beginian, kepemimpinan Ahok sebagai Gubernur DKI-Jket harus didukung lebih kuat! Sedangkan Pemerintah DKI harus lebih giat melakukan pekerjaan meyakinkan KEHARUSAN PINDAH! Jangan kalah dengan bajingan-bajiangn yang berkepentingan mempertahakan keberadaan rumah kumuh di Kampung Pulo itu, … Dari penduduk Kampung Pulo yg berjumlah 3000-an, kalau yang bertahan sampai harus digusur berjumlah 2000-an, berarti yang hendak pindah ke rumah susun sewa sebagian kecil, … BELUM SAATNYA untuk menggusur orang! Tapi, kalau dari 3000 orang hanya 30-an orang yang ngotot bertahan dan harus digusur, itu namanya PANTAS untuk digusur!

Mari kita lihat bagaimana Ahok membangun Jakarta Indah, tertib dan terhindar dari banjir, …! Menjadi ibu-kota yang nyaman dihuni oleh seluruh 10 juta penduduknya!

Salam,
ChanCT

From: Agus Abubakar Arsal
Sent: Monday, August 31, 2015 6:49 PM
To: Group Diskusi Kita
Berikut saya copas Ulasan “Erlando Eril” atas Artikel yg dishare oleh Ping Setiadi >>> yg sedang beredar di medsos
” Ping Setiadi, Makanya gw bilang ini soal uang dan kerakusan warga kampung pulo.
Gw tau persis apa masalahnya. Bertahun-tahun sampe hari ini gw tetanggan sama kampung pulo. Satu kecamatan.
Tiap banjir Jakarta, gw kena dampaknya.
Lagian, sebenernya gak semua warga kampung pulo sih yang protes. Sebagian aja. Terutama pemuda2 pemalas yang digerakkan oleh provokator.
Ngga ada alasan buat warga kampung pulo (selain alasan kerakusan duit) untuk dipindahin ke rusun Jatinegara.
Jarak kampung pulo dengan rusun itu cuma 500 meter kok. Itu pun diukur pake jarak melingkar. Kalo ditarik garis lurus, ga sampe 200 meteran.
Kondisi psikologis apa yang tercerabut dari mereka? Harga diri dan kemanusiaan? Nyaris tiap tahun mereka kebanjiran. Tau ga banjirnya sampe segimana? Sampe setinggi atap! Berminggu2 mereka penuhin posko2 banjir di kampung melayu dan semua orang teriak2 minta masalah banjir dituntaskan.
Setelah dituntaskan, mereka malah teriak2 lagi.
Soal kemanusiaan? Setiap hari kali ciliwung di belakang rumah mereka penuh sampah dan penuh kotoran. Banyak dari mereka yang berak, nyuci, sikat gigi dan mandi di sana.
Apartemen Jatinegara jauh lebih manusiawi. Bahkan gubernur menjamin mereka bisa hidup 7 turunan tanpa bayar. 300 ribu/bulan itu biaya pemeliharaan kebersihan, keamanan, bahkan mereka ga perlu pusing mikir pengeluaran supaya bangunannya dicat.
Di kampung pulo, mereka bayar lebih dari 300 ribu/bulan. Uang listrik, air yang sering macet, iuran2 RT/RW dll.
Akses ekonomi ilang? Transportasi ilang?Banyak dari mereka yang berdagang di pasar jatinegara. Dan rusun jatinegara itu malah lebih deket dengan pasar. Apanya yang hilang?
Anak ga perlu pindah sekolah. Lah jaraknya deket. Malah anak2 mereka akan berterimakasih kepada orangtuanya karena pindah ke rusun. Mereka bisa punya hidup layak, bisa belajar tenang, dan jelas lebih sehat.
Mereka ngga perlu merasa terasing. Yang boleh pake rusun itu hanya warga kampung pulo. Artinya mereka akan ketemu tetangga2nya juga kok.
Di kampung pulo kagak ada yang masak pake kayu. Mereka masak pake gas. Dan lagi2 pemda DKI kasih fasilitas kartu ATM. Mereka ga punya duit buat sekolahin anaknya? Tinggal bayar pake ATM. Mereka ngga bisa makan, pemda kasih makan gratis 26 ribu per orang setiap hari. Masih kurang? Itu udah kelewatan manjanya.
Kampung pulo itu isinya 3.000 lebih warga. Dari dulu kampung pulo dijadikan basis pemilihan partai. Kemiskinan mereka dipelihara. Supaya bisa jadi sumber duit pejabat yang butuh kampanye atau tukang protes macam sarumpaet.
Gubernur lagi ngajarin hidup layak. Tapi sedikit pun ga ada rasa terimakasih atas usaha pemda memanusiakan mereka.
Lagian silahkan tanya ke hampir semua warga yang dipindahin ke rusun. Hampir semuanya puas kok.
Yang ga puas itu siapa? Mereka itu sebagian warga yang pada kontrakin tempat tinggalnya sehingga hilang pemasukan. Udah numpang tanah negara, tapi malah ngontrakin rumah. Trus Mafia prostitusi. Di sana banyak banget prostitusi. Ada yang tau gak? Dan ini berkaitan dengan narkoba juga tentunya.
Oh, soal penghuni ilegal kampung pulo yang ga ada KTP? Pemda menjamin mrk bisa dapet rusun + dibikinin KTP gratis kalo ada pernyataan dari 3 tetangganya kalau mrk bertahun2 hidup di kampung pulo.
Dan, Ping, lo tau ga? Rusun jatinegara itu semewah apartemen. Banyak sekali calo yang berniat jual unitnya. Sejak setahun lalu udah banyak yang sampe ke rusun gw buat nawarin unit rusun jatinegara.
Dan skrg para calo itu cuma gigit jari.
Pemda DKI sedang menyelamatkan mereka dari kebodohan dari hidup yang sebelumnya jauh dari manusiawi.
Kalau usaha pemda DKI untuk memanusiakan manusia masih ga dihargai, gw gak ngerti lagi deh.
… 👍😨😨
On Aug 31, 2015 4:54 PM, “Salim Said” <bungsalim43@gmail.com> wrote:

———- Forwarded message ———-
From: Chan CT <sadar@netvigator.com>
Date: 2015-08-31 11:27 GMT+07:00
Subject: Re: [t-net] Ahok Harus Minta Maaf Pada Korban Penggusuran Kampung Pulo
To: ghozalli2002@yahoo.com, Tionghoa-Net <Tionghoa-Net@yahoogroups.com>

Bung Ghozalli yb,

Apakah pernyataan bung ini mempunyai bukti kuat? Artinya, kalau benar warga Kampung Pulo HARUS BAYAR uang KEAMANAN lebih mahal dari uang sewa RUSUN, mereka yang lebih 2000 orang kena gusur minggu yl. itu ada “bajingan” dibelakang untuk menjegal pemerintah DKI-JKT, khususnya setelah Ahok jadi gubernurnya!?

Karena dalam pemikiran saya, SULIT bisa dimengerti mengapa 1/4 warga Kampung Pulo (kabarnya seluruhnya 8000 orang) berkeras TIDAK HENDAK PINDAH ke rumah susun yang disaiapkan. Berdasarkan logika sederhana, orang yang waras jalan pikirannya, bagaimanapun hidup dirumah rusun jauh akan lebih nyaman ketimbang diperumahan kumuh dan kemiskinan itu, … apalagi kalau ternyata pengeluaran duit jadi lebih MURAH!

Apapun jalan pemikiran warga Kampung Pulo yg tergusur itu, karena kenyataan masih cukup banyak dilihat persentasi yg pindah dan tidak, sudah bisa dikatakan bahwa pihak Pemerintah DKI-JKT kurang melakukan PEKERJAAN IDEOLOGI, usaha meyakinkan warga Kampung Pulo KEHARUSAN mereka PINDAH kerumah-susun sewa! Yang TIDAK seharusnya tertunda lagi. Pertama arti penting pembersihan bantaran sungai Ciliwung itu untuk mencegah banjirnya Jakarta. Dan kedua, perlunya ketertiban hidup bermasyarakat, bebas dari penghuni perumahan liar didalam ibu-kota.

Saya pernah dengar kisah kampung NELAYAN di Fu Jian, Tiongkok selatan, dimana hidup mereka sudah bergenerasi diperahu-perahu nelayan itu. Pemerintah membuatkan mereka perumahan untuk memudahkan anak-anak sekolah dan perawatan orang-tua, … eeiih, ternyata TIDAK mendapatkan sambutan baik. Harus dirangsang dengan sewa perumahan, air, listrik murah baru bisa jalan. Semata hanya karena TRADISI sudah terbiasa mereka hidup tinggal di perahu nelayannya, bagi kita orang kota sulit bisa membayangkannya. Barangkali bagi mereka hidup terombang-ambing diperahu nelayannya jauh lebih nyaman ketimbang tidur diranjang yang tidak bergerak! Harus sabar dan perlahan-lahan melakukan pekerjaan ideologi, termasuk memecahkan masalah KESEHATAN turunan mereka.
CHAN CT in Gelora45-In@yahoogroups.com, 30 Agustus 2015
Begitu juga untuk memecahkan masalah Kota-Setan, perumahan yang dibangun di Mongolia-dalam, lupa nama kotanya, itu juga terjadi akibat kebiasaan orang Mongol yang suka mengembara, berpindah-pindah hidup ditenda/kubu dipadang rumput menggembala kambing/kuda, … gak ada yang mau beli dan pindah masuk rumah flat yang bagus-bagus itu! Yaa, … pemerintah setempat harus melakukan pekerjaan ideologi, merubah jalan pikiran dan kebiasaan mereka itu, kasih rangsang ekonomi, membeli dengan harga murah dan boleh dicicil denegan bunga rendah selama 20 tahun. Masuk lah mereka kerumah-rumah flat, merubah Kota-Setan menjadi kota yang penuh ramai, …

Salam,
ChanCT

From: ghozalli2002@yahoo.com
Sent: Sunday, August 30, 2015 6:48 PM
To: mailto:tionghoa-net@yahoogroups.com ; Chan CT
Subject: Re: [t-net] Ahok Harus Minta Maaf Pada Korban Penggusuran Kampung Pulo

Warga Kp. Pulo kelewatan. Sudah dibikin rusunawa sekelas apartemen tanpa sewa (cuma byr maintenance Rp 300 rb per bln) eh minta uang pindah? Padahal ketika tinggal di rumah kumuh di atas tanah milik negara mereka mampu membayar uang keamanan sama preman malah lbh besar dari itu. Jangan dong ambil kesempatan dalam kesempitan.

Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss…!
________________________________________
From: “‘Chan CT’ SADAR@netvigator.com [tionghoa-net]” <tionghoa-net@yahoogroups.com>
Sender: tionghoa-net@yahoogroups.com
Date: Sun, 30 Aug 2015 21:53:59 +0800

To: GELORA_In<GELORA45@yahoogroups.com>
ReplyTo: tionghoa-net@yahoogroups.com,”Chan CT” <SADAR@netvigator.com>
Subject: [t-net] Ahok Harus Minta Maaf Pada Korban Penggusuran Kampung Pulo

Setelah perumahan liar Kampung Pulo diratakan dengan tanah, Ahok sebagai Gubernur DKI-Jkt, bukan lagi harus minta maaf, TAPI harus menemukan kebijaksanaan memecahkan KESULITAN yang dihadapi warga Kampung Pulo itu setelah naik kerumah rusun!
Mereka-mereka itu kabarnya banyak yang hanya kerja informal saja, tidak mampu harus bayar uang sewa rumah rusun dan biaya-biaya tambahan lain yang selama mereka tinggal di Kampung Pulo tidak ada. Akibat KETAMBAHAN pengeluaran untuk meneruskan hidup di rumah Rusun ini, mereka jadi berkeras tidak hendak pindah sampai rumah digusur dengan kekerasan!

Salam,
ChanCT
ghozalli2002@yahoo.com [tionghoa-net] Di T-net WA ada penjelasan panjang lebar ttg hal ini. Juga Youtube terbaru bisa dilihat bagaimana penjelasan Ahok menghadapi “utusan” penghuni Kp. Pulo. Pada prinsipnya Ahok tidak akan memberikan uang
31 Agustus 2015. 9:16 PM
On Monday, 31 August 2015, 21:16, “ghozalli2002@yahoo.com [tionghoa-net]” <tionghoa-net@yahoogroups.com> wrote:

Di T-net WA ada penjelasan panjang lebar ttg hal ini. Juga Youtube terbaru bisa dilihat bagaimana penjelasan Ahok menghadapi “utusan” penghuni Kp. Pulo. Pada prinsipnya Ahok tidak akan memberikan uang pindah. Terkecuali bila Ahok mau masuk penjara. Sebab tak ada dasar hukumnya utk memberikan uang pindah. Salam TG

From: “‘Chan CT’ SADAR@netvigator.com [tionghoa-net]” <tionghoa-net@yahoogroups.com>
Sender: tionghoa-net@yahoogroups.com
Date: Mon, 31 Aug 2015 12:27:06 +0800
To: <ghozalli2002@yahoo.com>; Tionghoa-Net<Tionghoa-Net@yahoogroups.com>
ReplyTo: tionghoa-net@yahoogroups.com,”Chan CT” <SADAR@netvigator.com>
Subject: Re: [t-net] Ahok Harus Minta Maaf Pada Korban Penggusuran Kampung Pulo
Bung Ghozalli yb,

Apakah pernyataan bung ini mempunyai bukti kuat? Artinya, kalau benar warga Kampung Pulo HARUS BAYAR uang KEAMANAN lebih mahal dari uang sewa RUSUN, mereka yang lebih 2000 orang kena gusur minggu yl. itu ada “bajingan” dibelakang untuk menjegal pemerintah DKI-JKT, khususnya setelah Ahok jadi gubernurnya!?

Karena dalam pemikiran saya, SULIT bisa dimengerti mengapa 1/4 warga Kampung Pulo (kabarnya seluruhnya 8000 orang) berkeras TIDAK HENDAK PINDAH ke rumah susun yang disaiapkan. Berdasarkan logika sederhana, orang yang waras jalan pikirannya, bagaimanapun hidup dirumah rusun jauh akan lebih nyaman ketimbang diperumahan kumuh dan kemiskinan itu, … apalagi kalau ternyata pengeluaran duit jadi lebih MURAH!

Apapun jalan pemikiran warga Kampung Pulo yg tergusur itu, karena kenyataan masih cukup banyak dilihat persentasi yg pindah dan tidak, sudah bisa dikatakan bahwa pihak Pemerintah DKI-JKT kurang melakukan PEKERJAAN IDEOLOGI, usaha meyakinkan warga Kampung Pulo KEHARUSAN mereka PINDAH kerumah-susun sewa! Yang TIDAK seharusnya tertunda lagi. Pertama arti penting pembersihan bantaran sungai Ciliwung itu untuk mencegah banjirnya Jakarta. Dan kedua, perlunya ketertiban hidup bermasyarakat, bebas dari penghuni perumahan liar didalam ibu-kota.

Saya pernah dengar kisah kampung NELAYAN di Fu Jian, Tiongkok selatan, dimana hidup mereka sudah bergenerasi diperahu-perahu nelayan itu. Pemerintah membuatkan mereka perumahan untuk memudahkan anak-anak sekolah dan perawatan orang-tua, … eeiih, ternyata TIDAK mendapatkan sambutan baik. Harus dirangsang dengan sewa perumahan, air, listrik murah baru bisa jalan. Semata hanya karena TRADISI sudah terbiasa mereka hidup tinggal di perahu nelayannya, bagi kita orang kota sulit bisa membayangkannya. Barangkali bagi mereka hidup terombang-ambing diperahu nelayannya jauh lebih nyaman ketimbang tidur diranjang yang tidak bergerak! Harus sabar dan perlahan-lahan melakukan pekerjaan ideologi, termasuk memecahkan masalah KESEHATAN turunan mereka.

Begitu juga untuk memecahkan masalah Kota-Setan, perumahan yang dibangun di Mongolia-dalam, lupa nama kotanya, itu juga terjadi akibat kebiasaan orang Mongol yang suka mengembara, berpindah-pindah hidup ditenda/kubu dipadang rumput menggembala kambing/kuda, … gak ada yang mau beli dan pindah masuk rumah flat yang bagus-bagus itu! Yaa, … pemerintah setempat harus melakukan pekerjaan ideologi, merubah jalan pikiran dan kebiasaan mereka itu, kasih rangsang ekonomi, membeli dengan harga murah dan boleh dicicil denegan bunga rendah selama 20 tahun. Masuk lah mereka kerumah-rumah flat, merubah Kota-Setan menjadi kota yang penuh ramai, …

Salam,
ChanCT

Ahok Harus Minta Maaf Pada Korban Penggusuran Kampung Pulo
http://www.bergelora.com/nasional/kesra/2292-ahok-harus-minta-maaf-pada-korban-penggusuran-kampung-pulo.html
Minggu, 30 Agustus 2015
Dilihat: 16
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) (Ist)‏JAKARTA- Peristiwa penggusuran di Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur yang berujung perlawanan warga tidak perlu terjadi lagi. Sebagai pemimpin, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) seharusnya bisa sabar, rendah hati dan mencintai kemanusiaan. Sebaiknya Gubernur segera minta maaf pada warga korban penggusuran yang mengalami kekerasan. Hal ini disampaikan oleh Budayawan, Bambang Isti Nugroho kepada Bergelora.com di Jakarta, Minggu (30/8).

“Gubernur Ahok sebaiknya segera minta maaf atas kejadian yang membuat semua tidak harmonis. Lebih baik pemerintah melakukan negosiasi ulang yang lebih manusiawi,” ujarnya.
Menurutnya Gubernur Ahok pasti tahu bahwa demokrasi substansial adalah menjadikan rakyat kabanyakan yang miskin dan rendah diri menuju rakyat yang sejahtera dan manusiawi dengan cara tanpa kekerasan.
“Jadi pemimpin harus sabar, rendah hati dan mencintai kemanusiaan. Satu orang mati itu tragedi kepemimpinan. Memang belum ada yang mati, tapi lika kritis. Luka itu yan gmenimbulkan perlawanan. Sekali melukai nggak bakal dipilih lagi,” ujarnya.
Isti Nugroho menilai bahwa dibalik penggusaran pasti ada kepentingan modal yang mengincara tempat yang strategis Kampung Pulo, Jatinegara.
“Itu daerah sentra ekonomi yang punya sejarah panjang. Penguasa selalu menjual kepentingan rakyat. Dibalik itu pasti kepentingan modal dibelakangnya. Kita baru bisa melihat dalam jangka waktu lama,” jelasnya.
Roh Jahat
Sebelumnya, puluhan orang yang mengatas namakan Gerakan Lawan Ahok berunjuk rasa di depan rumah dinas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Meski sang gubernur tidak ada di rumah, massa tetap bersikeras memilih melakukan aksinya ‎di kompleks perumahan di kawasan Jalan Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (28/8).
‎Politikus Partai Bulan Bintang (PBB) Bursah Zarnubi yang tergabung dalam Gerakan Lawan Ahok menyatakan, ‎aksi tersebut untuk mendoakan mengusir roh-roh jahat di rumah tersebut yang merasuki Ahok hingga kerap mengeluarkan kata-kata kasar.
“Ini untuk mengusir setan- setan yang ada di rumah ini. Kami minta pada dirinya untuk stop menghina rakyat dan menindas. Jangan sikat- sikat saja,” ucap Bursah.
Mantan anggota DPR periode 2004-2009 itu menyatakan, Ahok telah merusak tatanan budaya kepemimpinan di DKI Jakarta yang sebelumnya harmonis antara pemerintah dengan rakyat.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tidak melarang masyarakat untuk berdemonstrasi. Dia menunggu kedatangan para pendemo yang akan mengeluhkan kebijakannya itu.
Ahok menyarankan pendemo untuk memindahkan lokasi demo ke balaikota dari rumah dinasnya di Menteng. Sehingga, dia bisa mende
ngar tuntutan mereka.
“Kalau mau di sini (balaikota) saja sekalian supaya saya denger dan bisa segera menanggapin,” tutur Ahok, Jumat (28/8). (Enrico N. Abdielli)
________________________________________
Posted by: ghozalli2002@yahoo.com

From: “‘Chan CT’ SADAR@netvigator.com [tionghoa-net]” <tionghoa-net@yahoogroups.com>
Sender: tionghoa-net@yahoogroups.com
Date: Mon, 31 Aug 2015 12:27:06 +0800
To: <ghozalli2002@yahoo.com>; Tionghoa-Net<Tionghoa-Net@yahoogroups.com>
ReplyTo: tionghoa-net@yahoogroups.com,”Chan CT” <SADAR@netvigator.com>
Subject: Re: [t-net] Ahok Harus Minta Maaf Pada Korban Penggusuran Kampung Pulo
Bung Ghozalli yb,

Apakah pernyataan bung ini mempunyai bukti kuat? Artinya, kalau benar warga Kampung Pulo HARUS BAYAR uang KEAMANAN lebih mahal dari uang sewa RUSUN, mereka yang lebih 2000 orang kena gusur minggu yl. itu ada “bajingan” dibelakang untuk menjegal pemerintah DKI-JKT, khususnya setelah Ahok jadi gubernurnya!?

Karena dalam pemikiran saya, SULIT bisa dimengerti mengapa 1/4 warga Kampung Pulo (kabarnya seluruhnya 8000 orang) berkeras TIDAK HENDAK PINDAH ke rumah susun yang disaiapkan. Berdasarkan logika sederhana, orang yang waras jalan pikirannya, bagaimanapun hidup dirumah rusun jauh akan lebih nyaman ketimbang diperumahan kumuh dan kemiskinan itu, … apalagi kalau ternyata pengeluaran duit jadi lebih MURAH!

Apapun jalan pemikiran warga Kampung Pulo yg tergusur itu, karena kenyataan masih cukup banyak dilihat persentasi yg pindah dan tidak, sudah bisa dikatakan bahwa pihak Pemerintah DKI-JKT kurang melakukan PEKERJAAN IDEOLOGI, usaha meyakinkan warga Kampung Pulo KEHARUSAN mereka PINDAH kerumah-susun sewa! Yang TIDAK seharusnya tertunda lagi. Pertama arti penting pembersihan bantaran sungai Ciliwung itu untuk mencegah banjirnya Jakarta. Dan kedua, perlunya ketertiban hidup bermasyarakat, bebas dari penghuni perumahan liar didalam ibu-kota.

Saya pernah dengar kisah kampung NELAYAN di Fu Jian, Tiongkok selatan, dimana hidup mereka sudah bergenerasi diperahu-perahu nelayan itu. Pemerintah membuatkan mereka perumahan untuk memudahkan anak-anak sekolah dan perawatan orang-tua, … eeiih, ternyata TIDAK mendapatkan sambutan baik. Harus dirangsang dengan sewa perumahan, air, listrik murah baru bisa jalan. Semata hanya karena TRADISI sudah terbiasa mereka hidup tinggal di perahu nelayannya, bagi kita orang kota sulit bisa membayangkannya. Barangkali bagi mereka hidup terombang-ambing diperahu nelayannya jauh lebih nyaman ketimbang tidur diranjang yang tidak bergerak! Harus sabar dan perlahan-lahan melakukan pekerjaan ideologi, termasuk memecahkan masalah KESEHATAN turunan mereka.

Begitu juga untuk memecahkan masalah Kota-Setan, perumahan yang dibangun di Mongolia-dalam, lupa nama kotanya, itu juga terjadi akibat kebiasaan orang Mongol yang suka mengembara, berpindah-pindah hidup ditenda/kubu dipadang rumput menggembala kambing/kuda, … gak ada yang mau beli dan pindah masuk rumah flat yang bagus-bagus itu! Yaa, … pemerintah setempat harus melakukan pekerjaan ideologi, merubah jalan pikiran dan kebiasaan mereka itu, kasih rangsang ekonomi, membeli dengan harga murah dan boleh dicicil denegan bunga rendah selama 20 tahun. Masuk lah mereka kerumah-rumah flat, merubah Kota-Setan menjadi kota yang penuh ramai, …

Salam,
ChanCT

Nah, … kalau sudah menghadapi masalah beginian, … bukankah Pemerintah DKI harus lebih giat melakukan pekerjaan meyakinkan KEHARUSAN PINDAH! Jangan kalah dengan bajingan-bajiangn yang berkepentingan mempertahakan kberadaan mereka di Kampung Pulo itu, … Dari penduduk Kampung Pulo yg berjumlah 3000-an, kalau yang bertahan sampai harus digusur berjumlah 2000-an, berarti yang hendak pindah ke rumah susun sewa sebagian kecil, … BELUM SAATNYA untuk menggusur orang! Kalau dari 3000 orang hanya 30-an orang yang ngotot bertahan dan harus digusur, itu namanya PANTAS untuk digusur!

Salam,
ChanCT

YANG TERJADI DI KAMPUNG PULO

From: Agus Abubakar Arsal
Sent: Monday, August 31, 2015 6:49 PM
To: Group Diskusi Kita
Berikut saya copas Ulasan “Erlando Eril” atas Artikel yg dishare oleh Ping Setiadi >>> yg sedang beredar di medsos
” Ping Setiadi, Makanya gw bilang ini soal uang dan kerakusan warga kampung pulo.
Gw tau persis apa masalahnya. Bertahun-tahun sampe hari ini gw tetanggan sama kampung pulo. Satu kecamatan.
Tiap banjir Jakarta, gw kena dampaknya.
Lagian, sebenernya gak semua warga kampung pulo sih yang protes. Sebagian aja. Terutama pemuda2 pemalas yang digerakkan oleh provokator.
Ngga ada alasan buat warga kampung pulo (selain alasan kerakusan duit) untuk dipindahin ke rusun Jatinegara.
Jarak kampung pulo dengan rusun itu cuma 500 meter kok. Itu pun diukur pake jarak melingkar. Kalo ditarik garis lurus, ga sampe 200 meteran.
Kondisi psikologis apa yang tercerabut dari mereka? Harga diri dan kemanusiaan? Nyaris tiap tahun mereka kebanjiran. Tau ga banjirnya sampe segimana? Sampe setinggi atap! Berminggu2 mereka penuhin posko2 banjir di kampung melayu dan semua orang teriak2 minta masalah banjir dituntaskan.
Setelah dituntaskan, mereka malah teriak2 lagi.
Soal kemanusiaan? Setiap hari kali ciliwung di belakang rumah mereka penuh sampah dan penuh kotoran. Banyak dari mereka yang berak, nyuci, sikat gigi dan mandi di sana.
Apartemen Jatinegara jauh lebih manusiawi. Bahkan gubernur menjamin mereka bisa hidup 7 turunan tanpa bayar. 300 ribu/bulan itu biaya pemeliharaan kebersihan, keamanan, bahkan mereka ga perlu pusing mikir pengeluaran supaya bangunannya dicat.
Di kampung pulo, mereka bayar lebih dari 300 ribu/bulan. Uang listrik, air yang sering macet, iuran2 RT/RW dll.
Akses ekonomi ilang? Transportasi ilang?Banyak dari mereka yang berdagang di pasar jatinegara. Dan rusun jatinegara itu malah lebih deket dengan pasar. Apanya yang hilang?
Anak ga perlu pindah sekolah. Lah jaraknya deket. Malah anak2 mereka akan berterimakasih kepada orangtuanya karena pindah ke rusun. Mereka bisa punya hidup layak, bisa belajar tenang, dan jelas lebih sehat.
Mereka ngga perlu merasa terasing. Yang boleh pake rusun itu hanya warga kampung pulo. Artinya mereka akan ketemu tetangga2nya juga kok.
Di kampung pulo kagak ada yang masak pake kayu. Mereka masak pake gas. Dan lagi2 pemda DKI kasih fasilitas kartu ATM. Mereka ga punya duit buat sekolahin anaknya? Tinggal bayar pake ATM. Mereka ngga bisa makan, pemda kasih makan gratis 26 ribu per orang setiap hari. Masih kurang? Itu udah kelewatan manjanya.
Kampung pulo itu isinya 3.000 lebih warga. Dari dulu kampung pulo dijadikan basis pemilihan partai. Kemiskinan mereka dipelihara. Supaya bisa jadi sumber duit pejabat yang butuh kampanye atau tukang protes macam sarumpaet.
Gubernur lagi ngajarin hidup layak. Tapi sedikit pun ga ada rasa terimakasih atas usaha pemda memanusiakan mereka.
Lagian silahkan tanya ke hampir semua warga yang dipindahin ke rusun. Hampir semuanya puas kok.
Yang ga puas itu siapa? Mereka itu sebagian warga yang pada kontrakin tempat tinggalnya sehingga hilang pemasukan. Udah numpang tanah negara, tapi malah ngontrakin rumah. Trus Mafia prostitusi. Di sana banyak banget prostitusi. Ada yang tau gak? Dan ini berkaitan dengan narkoba juga tentunya.
Oh, soal penghuni ilegal kampung pulo yang ga ada KTP? Pemda menjamin mrk bisa dapet rusun + dibikinin KTP gratis kalo ada pernyataan dari 3 tetangganya kalau mrk bertahun2 hidup di kampung pulo.
Dan, Ping, lo tau ga? Rusun jatinegara itu semewah apartemen. Banyak sekali calo yang berniat jual unitnya. Sejak setahun lalu udah banyak yang sampe ke rusun gw buat nawarin unit rusun jatinegara.
Dan skrg para calo itu cuma gigit jari.
Pemda DKI sedang menyelamatkan mereka dari kebodohan dari hidup yang sebelumnya jauh dari manusiawi.
Kalau usaha pemda DKI untuk memanusiakan manusia masih ga dihargai, gw gak ngerti lagi deh.[]

REVOLUSI MENTAL ALA JOKOWI DI MATA SBY

SP Logo

Revolusi Mental Ala Jokowi di Mata SBY
Sabtu, 25 April 2015 | 17:01

[JAKARTA] Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memandang revolusi mental harus dimaknai sebagai perubahan fundamental dan total atas alam pikiran seseorang dan masyarakat agar 10 atau 20 tahun yang akan datang menjadi bangsa maju dan sukses.

Hal tersebut dikatakan SBY dalam diskusi publik ’Revolusi Mental Sutan Takdir Alisjahbana (STA) Menuju Manusia Indonesia Progresif’ di Universitas Nasional, Sabtu (25/4). STA dikenal sebagai salah satu pendiri UNAS.

Menurutnya, revolusi mental pernah hidup di abad ke-18 di Jerman, salah satu tokohnya yakni Karl Marx. Namun revolusi mental yang diangkat pemerintahan Joko Widodo tidak sama yang dicetuskan oleh Marx.

“Revolusi mental yang dimaksudkan Jokowi ubah karakter building, saya setuju 100 persen,” katanya.

Menurutnya manusia yang maju adalah manusia yang rasional, berpengetahuan. Semakin maju manusianya maka semakin rasional.

STA ingin ada transformasi kebudayaan dalam konteks waktu itu. STA punya nilai-nilai diimplementasikan untuk pendidikan unggul, inovasi teknologi dan menjadi bangsa inovatif.

“Jangan selalu melihat globalisasi menjadi ancaman tetapi juga peluang. Kehidupan negeri ini harus maju, harmonis dan stabil,” ucapnya.

Ia menambahkan, sebagai negara majemuk akar benih benturan pasti ada sehingga perlu mencari solusi besar secara win win dan menjaga keseimbangan yang tepat.

Dalam liberty security harus dijaga, freedon dan rule of law juga demikian. Identitas nasional dan identitas lokal harus dijaga keseimbangannya.

“Revolusi mental menciptakan masyarakat yang baik dan pemerintahan yang baik. Pikiran STA mendahului zamannya. Kita ingin abad 21 Indonesia menjadi negara maju,” tuturnya. [R-15/N-6]

LAGI TANGGAPAN-TANGGAPAN TERHADAP PERNYATAAN MENHAN RIYACUDU TENTANG MAAF TERHADAP KORBAN HAM

LAGI TANGGAPAN-TANGGAPAN TERHADAP PERNYATAAN MENHAN RIYACUDU TENTANG MAAF TERHADAP KORBAN HAM

On Friday, 21 August 2015, 1:33, “‘Lusi D.’ lusi_d@rantar.de [nasional-list]” <nasional-list@yahoogroups.com> wrote:

Itu Jendral Riyacudu ngomongnya kok kayak jagoan kampung saja. Mestinya
sedikit ngerti sejarah perang kemerdekaan dan pendidikan politik ttg
peristiwa 30 September dong. Apa tingkat pendidikan jendral-jendral
Indonesia lainnya seperti itu? Diangkat jadi menteri pertahanan lagi.

Hai Thu, 20 Aug
2015 16:05:37 +0200 schrieb “‘arif.harsana@t-online.de’
arif.harsana@t-online.de [GELORA45]” <GELORA45@yahoogroups.com>:

Dalam pembelaannya, Kol. Latief menyatakan, bahwa tidak ada maksud
untuk membunuh para jendral, tetapi hanya ingin menghadapkannya kepada
Presiden Sukarno untuk mengklarifikasi tentang adanya berita tentang
rencana kudeta oleh Dewan Jendral yang akan dilakukan pada tgl
5.Oktober 1965.

Belakangan terungkap, bahwa yang menyuruh agar membunuh para
jendral ternyata Komandan pasukan yang bernama Doel Arif.

Lettu. [1] Doel Arif adalah tokoh yang bertanggung jawab dalam
menangkap jenderal-jenderal [2] Angkatan Darat yang diduga akan
membentuk Dewan Jenderal [3] dalam peristiwa Gerakan 30 September [4]
1965 [5].

Sebagai komandan Pasukan Pasopati [6] yang menjadi operator
G30S [7], ia adalah tokoh kunci. Ia bertanggung jawab terhadap operasi
penculikan jenderal-jenderal [8] pimpinan AD [9].

Belakangan terungkap, bahwa Doel Arif adalah seorang
kepercayaan, malah dibilang anak kesayangan Ali Murtopo. Dan Ali
Murtopo bersama Yoga Sugama adalah dua tokoh utama yang bersama
Suharto sebagai Trio (Suharto-Ali Murtopo-Yoga Sugama) yang berperan
menentukan dalam setiap langkah Suharto dalam melancarkan kudeta
merangkak, dengan dukungan Blok Barat dibawah pimpinan CIA /AS
menggulingkan pemerintahan Presiden Sukarno.

Nasib Lettu. Doel Arief, yang ditangani langsung oleh Ali
Moertopo [10], hilang bak ditelan bumi, sampai sekarang tidak ada
yang tahu.

*****

http://ochasaja.blogspot.de/2009/01/mengapa-soeharto-dituduh-sbg-dalang.html

Kenapa Suharto pantas diduga sebagai dalang dibalik G30S ?

Pada tanggal 21 September 1965, Kapten Soekarbi mengaku
menerima radiogram dari Soeharto yang isinya perintah agar Yon 530
dipersiapkan dalam rangka HUT ABRI ke-20 pada tanggal 5 Oktober 1965
di Jakarta dengan perlengkapan tempur garis pertama. Setelah
persiapan, pasukan diberangkatkan dalam tiga gelombang, yaitu tanggal
25,26, dan 27 September.

Pada tanggal 28 September pasukan diakomodasikan di kebun Jeruk
bersama dengan Yon 454 dan Yon 328. Tanggal 30 September seluruh
pasukan melakukan latihan upacara. Pukul tujuh malam semua Dan Ton
dikumpulkan untuk mendapatkan briefing dari Dan Yon 530, Mayor Bambang
Soepono. Dalam briefing tersebut disebutkan bahwa Ibu kota Jakarta
dalam keadaan gawat. Ada kelompok Dewan Jenderal yang akan melakukan
kudeta terhadap pemerintahan RI yang sah. Briefing berakhir pada pukul
00.00. Pukul dua pagi tanggal 1 Oktober, Kapten Soekarbi memimpin sisa
Yon 530 menuju Monas. Di kompleks Monas mereka berkedudukan di depan
istana. Pada saat itu, karena kedudukan mereka dekat Makostrad,
pasukan pun sering keluar masuk Makostrad untuk ke kamar kecil. Karena
tidak ada teguran dari Kostrad, berarti Kostrad tahu bahwa mereka ada
di sana.

Pukul setengah delapan Kapten Soekarbi melapor pada Soeharto tentang
keadaan ibu kota yang gawat serta adanya isu Dewan Jenderal. Namun
Soeharto menyangkal berita tersebut.
Kapten Soekarbi sendiri mengaku tidak mengetahui terjadinya penculikan
para Jenderal. Ia tetap merasa aman karena Pangkostrad Soeharto telah
menjamin keadaan tersebut. Namun ia berpendapat bahwa Soeharto pasti
lah tahu tragedi penculikan para Jenderal tersebut. Karena pada
tanggal 25 September Kolonel Latief telah memberikan masukan tentang
keadaan yang cukup genting tersebut kepada Soeharto. Jadi sebenarnya
mustahil apabila Soeharto tidak mengetahui tragedi tersebut.

Yang patut dipertanyakan lagi adalah mengapa Soeharto tidak melakukan
pencegahan terjadinya tragedi tersebut. Kebiasaan dalam militer,
apabila ada gerakan yang disinyalir akan membunuh atasan akan langsung
dicegah. Namun kenyataanya Soeharto tidak sedikit pun mengambil sikap.
Padahal apabila ditelusur ia sangat mampu mencegah kejadian tersebut.
Pada saat itu, mereka sedang mempersiapkan HUT ABRI. Kostradlah yang
bertanggung jawab atas pelaksanaan acara tersebut. Jadi semua pasukan
di Jakarta berada di bawah kendali Kostrad. Seharusnya Soeharto bisa
memerintahkan pasukan untuk mencegahnya.

Dalam cerita versi Soeharto dan Orde Baru disebutkan terdapat pasukan
liar di sekitar Monas. Kesaksian Kapten Soekarbi juga mematahkan
pernyataan tersebut. Soeharto sendiri yang mengirimkan radiogram pada
Kapten Soekarbi untuk mendatangkan pasukannya ke Jakarta. Tentunya ia
mengenali pasukan siapa yang berada di Monas kala itu. Kostrad pun
mengetahui kehadiran Yon 530. Namun pada kenyataannya Soeharto
membiarkan pernyataan yang mengatakan bahwa terdapat pasukan liar pada
saat itu.

***
Kejanggalan lain tampak dalam beberapa pengakuan Soeharto adalah
pengakuan dan perkiraannya tentang kedatangan Kolonel Latief saat
menjengu anaknya, Tomy Soeharto di Rumah Sakit Gatot Subroto. Dalam
versinya ia hanya mengaku hanya melihat Kolonel Latief di zaal dimana
anaknya dirawat. Namun kejadian yang sebenarnya adalah mereka sempat
berbincang-bincang. Pada saat itu Kolonel Latief melaporkan bahwa
besok pagi akan ada tujuh jenderal yang akan dihadapkan pada presiden.
Namun pada saat itu Soeharto tidak bereaksi. Ia hanya menanyakan siapa
yang akan menjadi pemimpinnya. Tapi dari hasil wawancara Soeharto
dengan seorang wartawan Amerika, ia mengatakan”…….Kini menjadi
jelas bagi saya, bahwa Latief ke rumah sakit malam itu bukan untuk
menengok anak saya, melainkan sebenarnya untuk mengecek saya. Rpanya
ia hendak membuktikan kebenaran berita , sekitar sakitnya anak saya,
……”.

Sedangkan dalam majalah Der Spiegel (Jerman Barat) Soeharto
berkata.”Kira-kira jam 11 malam itu, Kolonel Latief dan komplotannya
datang ke Rumah Sakit untuk membunuh saya, tetapi tampaknya ia tidak
melaksanakan berhubung kekhawatirannya melakukan di tempat umum.”
Dengan demikian ada tiga versi yang dikeluarkan oleh Soeharto sendiri
tentang pertemuannya dengan Kolonel Latiendral kok bicaranya kayak
jagoan kappung sajaf. Hal ini sangat lah memancing kecurigaan bahwa
Soeharti hanyalah mencari alibi untuk menghindari tanggung jawabnya.
***
Penyajian adegan penyiksaan ke enam jenderal dalam film G/30/S/PKI
ternyata juga dapat digolongkan sebagai salah satu kejanggalan cerita
versi Soeharto. Serka Bungkus adalah anggota Resimen Cakrabirawa. Pada
saat itu ia mendapat tugas ”menjemput” M.T Haryono. Ia turut
menyaksikan pula penembakan keenam Jenderal di Lubang Buaya. Ia
menyatakan bahwa proses pembunuhan keenam Jenderal tidak melalui
proses penyiksaan seperti pada film G/30/S/PKI. Satu per satu Jenderal
dibawa kemudian duduk di pinggir lubang setelah itu ditembak dan
akhirnya masuk ke dalam Lubang. Serka Bungkus mengetahui adanya visum
dari dokter yang menyatakan tidak ada tindak penganiayaan. Namun
sepengetahuannya Soeharto melarang mengumumkan hal itu.

Selain itu salah satu dokter yang melakukan visum, Prof. Dr. Arif
Budianto juga menyatakan bahwa tidak ada pelecehan seksual dan
pencongkelan mata seperti yang ditayangkan dalam film. Memang pada
saat dilakukan visum ada mayat dengan kondisi bola matanya
’copot’. Tapi hal itu terjadi karena sudah lebih dari tiga hari
terendam bukan karena dicongkel paksa. Karena di sekitar tulang mata
pun tidak ada bagian yang tergores.
Tentu kita tidak dapat menduga-duga apa tujuan dan motif Soeharto
menyembunyikan hasil visum. Dalam hal ini ia terkesan ingin
memperparah citra PKI agar dugaan bahwa PKI lah yang ada di belakang
tragedi ini semakin kuat. Kebencian masyarakat pada PKI pun akan
memuncak dengan melihatnya.
***
Satu hal yang paling menjadi kontroversi dari tragedi tersebut adalah
banyaknya orang-orang yang dituduh mendukung PKI dan pada akhirnya
dijebloskan ke penjara. Antara lain adalah Kolonel Latief, Letkol Heru
Atmodjo, Kapten Soekarbi, Laksda Omar Dani, Mayjen Mursyid, dan masih
banyak lagi. Kebanyakan dari mereka ditahan tanpa melalui proses
peradilan. Orang- orang tersebut kebanyakan mengetahui bagaiman
sebenarnya hal itu terjadi. Seperti contohnya Kapten Soekarbi. Ia
ditahan setelaha membuat laporan tentang kejadian yang ia alami pada
tanggal 30 September dan 1 Oktober 1965. Penahanan tanpa proses
peradilan ini dapat disinyalir sebagai sebuah upaya yang dilakukan
Soeharto agar saksi-saksi kunci tidak dapat menceritakan kejadian yang
sesungguhnya pada khalayak. Ketakutan yang dialami Soeharto ini
tentunya justru semakin memperkuat anggapan bahwa dialah dalang di
balik peristiwa G/30/S/PKI.

***
—–Original-Nachricht—–

Betreff: Re: [GELORA45] Fw: Menhan sebut PKI sudah bunuh 7
jenderal, permintaan maaf tak perlu

Datum: Thu, 20 Aug 2015 01:55:15 +0200

Von: “Yoseph T Taher ariyanto@bigpond.com [GELORA45]”
<GELORA45@yahoogroups.com>

An: GELORA45@yahoogroups.com, Jonathan Goeij
<jonathangoeij@yahoo.com>

Jam 11.00 malam tanggal 30 September 1965, Kol. A. Latief bertemu
(melapor?) kepada Soeharto di RSPAD, mengatakan bahwa “aksi” akan
dilakukan beberapa jam lagi. Setelah itu Soeharto pulang dengan jeep
yang distirnya sendiri sambil keliling kota Jakarta melihat sampai
dimana “persiapan”. Dan kira-kira jam 5.00 pagi berlangsunglah
penculikan dan pembunuhan yang dilakukan oleh anak buah Untung/Latief
terhadap para Jenderal………! Soeharto tidak menangkap
Untung/Latief, karena sesungguhnya dia berkepentingan untuk
melenyapkan para jenderal rivalnya semenjak di Kodam Diponegoro ketika
ketahuan Soeharto sebagai koruptor/penyelundup di Kodam Diponegoro .
Ataukah dibalaik layar, memang Soeharto-lah Komandan G30S?

On 20/08/2015 9:21 AM, Jonathan Goeij jonathangoeij@yahoo.com [11]
[GELORA45] wrote:

Letkol Untung adalah anak buah Soeharto, bahkan yg
merekomendasikan Untung ke Cakrabirawa adalah Soeharto
http://www.merdeka.com/peristiwa/soeharto-yang-rekomendasikan-untung-masuk-tjakrabirawa.html
[12]
Kol Latief dalam pledoinya mengatakan Soeharto terlibat G30S.

Baik Jendral Ryamizard (menhan) maupun Jendral Gatot (Panglima TNI,
mantan KSAD) dalam komentar2nya terkesan sangat anti PKI/Komunis

Gatot:
http://www.swaranews.com/berita-kasad–komunisme-merupakan-bahaya-laten-dan-musuh-bersama.html
[13]

Ryamizard:
http://www.merdeka.com/peristiwa/menhan-sebut-pki-sudah-bunuh-7-jenderal-permintaan-maaf-tak-perlu.html
[14]

Dan justru kedua beliaulah yg dipilih Jokowi. Saya rasa wacana
rekonsiliasi yg di-dengang dengungkan itu hanya tinggal wacana saja.
Jangan bermimpi yg muluk2.

—In GELORA45@yahoogroups.com [15], <ariyanto@…> [16] wrote :

Jenderal, tidakkah Jenderal menyelidiki bahwa yang bunuh 7 Jenderal
itu adalah Soeharto yang menggunakan anak buahnya sendiri yaitu Letkol
Untung dan Kol. A. Latief dengan suatu aksi yang bernama G30S sebagai
langkah pertama untuk menggulingkan Bung Karno? Silahkan Jenderal
tanya sendiri hal ini kepada keluarga Jenderal A. Yani almarhum!
Mereka tahu bahwa yang membunuh A. Yani dan Jenderal lainnya adalah
Jenderal Soeharto.

On Friday, 21 August 2015, 1:33, “‘Lusi D.’ lusi_d@rantar.de [nasional-list]” <nasional-list@yahoogroups.com> wrote:

Itu Jendral Riyacudu ngomongnya kok kayak jagoan kampung saja. Mestinya
sedikit ngerti sejarah perang kemerdekaan dan pendidikan politik ttg
peristiwa 30 September dong. Apa tingkat pendidikan jendral-jendral
Indonesia lainnya seperti itu? Diangkat jadi menteri pertahanan lagi.

Bukti Terbaru G30S/PKI : Soeharto Dalang Pembunuhan Ahmad Yani?

 Posted  by Jo                                                                                                                                                                                               10 months ago

Kesaksian mantan Menteri Pengairan Dasar zaman Orde Lama HARYA SUDIRJA bahwa Bung Karno menginginkan Menpangad Letjen Achmad Yani menjadi Presiden kedua bila kesehatan Proklamator itu menurun, ternyata sudah lebih dahulu diketahui isteri  dan putra-putri pahlawan revolusi tersebut.

“Bapak sendiri sudah cerita kepada kami (isteri dan putra-putri Yani) bahwa dia bakal menjadi Presiden.Waktu itu Bapak berpesan, jangan dulu bilang sama orang lain”, ujar putra-putri Achmad Yani : Rully Yani, Elina Yani,Yuni Yani dan Edi Yani – Sebelumnya diberitakan dalam acara diskusi “Jakarta – Forum Live, Peristiwa G-30S/PKI, Upaya Mencari Kebenaran” terungkap kesaksian baru, yaitu beberapa hari sebelum peristiwa kelam dalam sejarah republik ini meletus, Bung Karno pernah meminta Menpangad Letjen Achmad Yani menggantikan dirinya menjadi presiden bila kesehatan proklamator itu menurun.  

Kesaksian tersebut disampaikan salah satu peserta diskusi: Harya Sudirja. Menurut mantan Menteri Pengairan Dasar zaman Orde Lama ini, hal itu disampaikan oleh Letjen Achmad Yani secara pribadi pada dirinya dalam perjalanan menuju Istana Bogor tanggal 11 September 1965.

Putra-putri Achmad Yani kemudian menjelaskan, kabar baik itu sudah diketahui pihak keluarga 2 (dua) bulan sebelum meletusnya peristiwa berdarah G-30S/PKI. “Waktu itu ketika pulang dari rapat dengan Bung Karno beserta para petinggi negara, Bapak cerita sama ibu bahwa kelak bakal jadi presiden”, kenang Yuni Yani, putri keenam Achmad Yani. “Setelah cerita sama ibu, esok harinya sepulang main golf, Bapak juga menceritakan itu kepada kami putra-putrinya. Sambil tertawa, kami bertanya, “Benar nih Pak?” Jawab Bapak
ketika itu, “Ya”, ucapnya. Menurut Yuni, berita baik itu juga mereka dengar dari ajudan Bapak yang mengatakan Bapak bakal jadi presiden. Makanya ajudan menyarankan supaya siap-siap pindah ke Istana.

Sedangkan menurut Elina Yani (putri keempat), saat kakaknya Amelia Yani menyusun buku tentang Bapak, mereka menemui Letjen Sarwo Edhie Wibowo sebagai salah satu nara sumber. “Waktu itu, Pak Sarwo cerita bahwa Bapak dulu diminta Bung Karno menjadi presiden bila kesehatan Proklamator itu tidak juga membaik. Permintaan itu disampaikan Bung Karno dalam rapat petinggi negara. Di situ antara lain, ada Soebandrio, Chaerul Saleh dan AH Nasution”, katanya. “Bung Karno bilang, Yani kalau kesehatan saya belum membaik kamu yang jadi Presiden”, kata Sarwo Edhie seperti ditirukan Elina.  

Pada prinsipnya, tambah Yuni pihak keluarga senang mendengar berita Bapak bakal jadi Presiden. Namun ibunya (Alm.Nyonya Yayuk Ruliah A.Yani) usai makan malam membuat ramalan bahwa kalau Bapak tidak jadi presiden, bisa dibunuh. “Ternyata ramalan ibu benar. Belum sempat menjadi presiden menggantikan Bung Karno,Bapak dibunuh secara kejam dengan disaksikan adik-adik kami. Untung dan Eddy. “Kalau Bapakmu tidak jadi presiden, ya nangendi (bahasa Jawa artinya :kemana) bisa dibunuh”, kata Nyonya Yani seperti ditirukan Yuni.  Lalu siapa pembunuhnya ?

Menurut Yuni, Ibu dulu mencurigai dalang pembunuhan ayahnya adalah petinggi militer yang membenci Achmad Yani. Dan yang dicurigai adalah Soeharto. Mengapa Soeharto membenci A.Yani ? Yuni mengatakan,sewaktu Soeharto menjual pentil dan ban yang menangkap adalah Bapaknya. “Bapak memang tidak suka militer berdagang.Tindakan Bapak ini tentunya menyinggung perasaan Soeharto”.

“Selain itu, usia Bapak juga lebih muda, sedangkan jabatannya lebih tinggi dari Soeharto”, katanya.  Sedangkan Rully Yani (putri sulung) yakin pembunuh Bapaknya adalah prajurit yang disuruh oleh atasannya.”Siapa orangnya, ini yang perlu dicari”, katanya.Mungkin juga, lanjutnya, orang-orang yang tidak suka terhadap sikap Bapak yang menentang upaya mempersenjatai buruh, nelayan dan petani. “Bapak dulu kan tidak suka rakyat dipersenjatai. Yang bisa dipersenjatai adalah militer saja”, katanya.  Menurut dia, penjelasan mantan tahanan politik G-30S/PKI Abdul Latief bahwa Soeharto dalang G-30S/PKI sudah bisa menjadi dasar untuk melakukan penelitian oleh pihak yang berwajib. “Ini penting demi lurusnya sejarah. Dan kamipun merasa puas kalau sudah tahu dalang pembunuhan ayah kami”, katanya.

Dia berharap, kepada semua pelaku sejarah yang masih hidup bersaksilah supaya masalah itu bisa selesai dengan cepat dan tidak menjadi tanda tanya besar bagi generasi muda bangsa ini.

Kesaksian istri dan putra-putri A.Yani bahwa Bapaknyalah yang ditunjuk Bung Karno untuk jadi Presiden kedua menggantikan dirinya, dibenarkan oleh mantan Asisten Bidang Operasi KOTI (Komando Operasi Tertinggi), Marsekal Madya (Purn)  Sri Mulyono Herlambang dan ajudan A.Yani, Kolonel (Purn) Subardi.

Apa yang diucapkan putra-putri Jenderal A.Yani itu benar. Dikalangan petinggi militer informasi tersebut sudah santer dibicarakan. Apalagi hubungan Bung Karno dan A.Yani sangat dekat, ujar Herlambang. Baik Herlambang maupun Subardi menyebutkan, walaupun tidak terdengar langsung pernyataan Bung Karno bahwa dia memilih A.Yani sebagai Presiden kedua jika ia sakit, namun keduanya percaya akan berita itu.

“Hubungan Bung Karno dengan A.Yani akrab dan Yani memang terkenal cerdas, hingga wajar jika kemudian ditunjuk presiden”,kata Herlambang. “Hubungan saya dengan A.Yani sangat dekat, hingga saya tahu betapa dekatnya hubungan Bung Karno dengan A.Yani”, ujar Herlambang yang saat ini sedang menyusun buku putih
peristiwa G-30S/PKI.  

Menyinggung tentang kecurigaan Yayuk Ruliah A.Yani (istri A.Yani), bahwa dalang pembunuh suaminya adalah Soeharto, Herlambang mengatakan bisa jadi seperti itu. Pasalnya 2 (dua) bulan sebelum peristiwa berdarah PKI, Bung Karno sudah menunjuk A.Yani sebagai penggantinya.

Tentu saja hal ini membuat iri orang yang berambisi jadi presiden.Waktu itu peran CIA memang dicurigai ada, apalagi AS tidak menyukai Bung Karno karena terlalu vokal. Sedangkan Yani merupakan orang dekat Bung Karno. Ditambahkan Herlambang, hubungan A.Yani dengan Soeharto saat itu kurang harmonis. Soeharto memang benci pada A.Yani. Ini gara-gara Yani menangkap Soeharto dalam kasus penjualan pentil dan ban. Selain itu Soeharto juga merasa iri karena usia Yani lebih muda, sementara jabatannya lebih tinggi.

Terlebih saat A.Yani menjabat Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD), Bung Karno meningkatkan status KASAD menjadi Panglima Angkatan Darat. “Dan waktu itu A.Yani bisa melakukan apa saja atas petunjuk Panglima Tertinggi Soekarno, tentu saja hal ini membuat Soeharto iri pada A.Yani. Dijelaskan juga, sebenarnya mantan presiden Orde Baru itu tidak hanya membenci A.Yani,tapi semua Jenderal Pahlawan Revolusi. D.I.Panjaitan dibenci Soeharto gara-gara persoalan pengadaan barang dan juga berkaitan dengan penjualan pentil dan ban. Sedangkan kebenciannya terhadap MT. Haryono berkaitan dengan hasil sekolah di SESKOAD. Disitu Soeharto ingin dijagokan tapi MT.Haryono tidak setuju. Terhadap Sutoyo, gara-gara ia sebagai Oditur dipersiapkan untuk mengadili Soeharto dalam kasus penjualan pentil dan ban itu.

Menurut Subardi, ketahuan sekali dari raut wajah Soeharto kalau dia tidak menyukai A.Yani. Secara tidak langsung istri A.Yani mencurigai Soeharto. Dicontohkan, sebuah film Amerika yang ceritanya AD disuatu negara yang begitu dipercaya pemerintah, ternyata sebagai dalang kudeta terhadap pemerintahan itu. Caranya dengan meminjam tangan orang lain dan akhirnya pimpinan AD itulah yang menjadi presiden. “Peristiwa G-30S/PKI
hampir sama dengan cerita film itu”, kata Nyonya Yani seperti ditirukan Subardi.

Catatan penulis:
Saya ambil artikel ini dari berbagai sumber dan milis-milis dengan harapan klarifikasi dari para pembaca yang budiman. Sampai saat ini masih menggelayut pertanyaan di setiap kepala rakyat Indonesia tentang bagaimana fakta yang sebenarnya dari peristiwa kelam ini. Masih ada tokoh-tokoh dan narasumber dari kisah kelam sejarah  masa lalu ini yang masih hidup.

Disinilah perlunya penuntasan 100% dan jawaban yang adil dan penyelidikan yang transparan bagi masalah yang menyangkut peristiwa G30S. Masih diperlukan penyelidikan lanjutan yang independen untuk menyingkap fakta-fakta seputar sejarah kelam ini.

JASMERAH : Jangan Sekali-sekali Melupakan Sejarah! demikian kata Bung Karno.
http://www.memobee.com/bukti-terbaru-g30s-pki-soeharto-dalang-pembunuhan-ahmad-yani-7262-eij.html

TENTANG PENGAKUAN KEMBALI PKI

logo-tscom.png
TEROPONGZoom
Jika Jokowi Akui PKI, Sama Saja dengan Membuka Luka Lama
Rabu, 19 Agustus 2015 – 12:18:09
Oleh Syamsul Bachtiar, TEROPONGSENAYAN
14irgan-chairul-eko-hilman.jpg
Sumber foto : Eko S. Hilman/ TeropongSenayan
Irgan Chairul Mahfiz

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PPP, Irgan Chairul Mahfiz mengingatkan pemerintahan Jokowi agar tidak mengakui keberadaan PKI di Indonesia.

“Membuka luka lama akan menambah persoalan baru di tengah kondisi ekonomi yang sedang terpuruk,” katanya kepada TeropongSenayan di Jakarta, Rabu (19/8/2015).

Lebih lanjut Irgan mengingatkan agar Presiden Jokowi tidak menggubris keinginan pihak-pihak yang menginginkan PKI bangkit kembali di negeri ini.

“Ya Jokowi harus menghiraukan hal itu, abaikan saja, toh PKI memang berkhianat terhadap bangsa, apalagi ajaran Komunis terlarang di negeri ini,” tegasnya.

Saat ditanya apakah pihak yang ingin PKI diakui pemerintah melanggar Konstitusi, Irgan menyatakan bahwa sebatas keinginan merupakan hak setiap orang.

“Ya enggak, itukan haknya untuk menyampaikan pendapat, dan itu sah-sah saja jika ada yang menginginkan hal tersebut,” jelasnya. (iy)

Sebut Rekonsialisasi Bukan Minta Maaf PKI, Ini Penjelasan Politisi Demokrat
Kamis, 20 Agustus 2015 – 11:03:55
Oleh Aris Eko, TEROPONGSENAYAN
58medium_9Khotibul Umam Wiranu.jpg
Sumber foto : Eko S Hilman/TeropongSenayan
Khotibul Imam Wiranu

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)–Khotibul Imam Wiranu, politisi Partai Demokrat menentang rencana permintaan maaf kepada PKI dengan alasan membangun rekonsiliasi nasional. Ini hanya akan membuat luka elemen masyarakat.

“Rekonsiliasi bisa dilakukan dengan menciptakan keadilan secara ekonomi bagi semua golongan dan lapisan masyarakat. Bukan minta maaf kepada PKI,” ujar Khotibul kepada TeropongSenayan, Rabu malam (19/8/2015).

Pernyataan Khotibul diungkapkan menanggapi keinginan Presiden Jokowi menyelesaikan kasus pelanggaran HAM dan rekonsiliasi nasional. Presiden mengatakan hal itu saat memberikan pidato di MPR beberapa hari lalu.

Bagi Sekretaris Fraksi Partai Demokrat MPR RI ini rekonsiliasi adalah bersepakat untuk saling membantu antara golongan kaya kepada golongan miskin. Pada posisi inilah Presiden menjadi tokoh untuk memimpin rekonsiliasi itu.

“Presiden sebagai Kepala Negara memimpin rekonsiliasi berbasis keadilan dan kesejahteraan bersama agar bisa berjalan dengan baik,” ujar dia. Menurut Khotibul sebagai payung hukum bisa dikeluarkan Keppres tentang rekonsiliasi.

Khotibul mengingatkan bahwa saat ini terjadi ketimpangan ekonomi yang sangat tajam antara kelompok masyarakat. Terutama antara pribumi dengan non pribumi. Hal ini membuat masyarakat mudah disulut menjadi anarkhis.(ris)

Aduh, Pemerintah Mulai Bahas Rencana Minta Maaf ke PKI
Rabu, 19 Agustus 2015 – 11:01:14
Oleh Mandra Pradipta, TEROPONGSENAYAN
34PKI.jpg
Sumber foto : Ist
Ilustrasi

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) – Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly mengatakan bahwa pihaknya tengah membahas perihal permintaan maaf kepada keluarga PKI bersama Komnas HAM, Kejaksaan Agung, Menko Polhukam, TNI, dan Polri.

“Jadi dalam tahap pembahasan, seperti apa modelnya,” kata Yasonna di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (18/8/2015).

Oleh karenanya, ia meminta semua pihak bisa bersabar menunggu keputusan hasil tersebut. Sebab, saat ini banyak kasus pelanggaran HAM yang tengah dibahas, diantaranya kasus Talangsari dan Semanggi.

Baca juga : Politisi PDIP Minta Jokowi Akui PKI

“Banyak kasus-kasus yang harus dipelajari secara cermat penyelesaian seperti apa,” ujarnya.

Kendati demikian, politisi PDIP ini mengungkapkan semua hasil dari pertemuan tersebut bakal dibicarakan dengan Presiden Joko Widodo.

“Nanti setelah tim selesai dibicarakan,” tutupnya. (iy)

9

TEROPONGZoom
 
Wakil Ketua MPR Tak Yakin Jokowi Bakal Akui PKI
Rabu, 19 Agustus 2015 – 16:20:20
Oleh Syamsul Bachtiar, TEROPONGSENAYAN
50Hidayat-nur-wahid.jpg
Sumber foto : Indra Kusuma/TeropongSenayan
Hidayat Nur Wahid

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) – Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid meyakini jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan mengakui Partai Komunis Indonesia (PKI) dan meminta maaf kepada keluarga PKI.

“Pertama, Jokowi pasti tahu ada TAP MPRS no 25 tahun 1966, yang melarang paham Komunis di Indonesia,” katanya di Nusantara III DPR RI Jakarta, Rabu (19/08/2015).

Selain itu, lanjut Hidayat, ketika waktu kampanye sebelum terpilih menjadi presiden, Jokowi tak pernah melontarkan wacana akan mengakui PKI.

“Jokowi dalam kampanyenya tidak pernah menjanjikan permintaan maaf pada PKI apalagi melegitimasi PKI,” ungkapnya.

Meski demikian, politisi PKS itu berpesan agar Presiden Jokowi berpegang teguh pada sumpah jabtan yang dia sampaikan saat dilantik menjadi presiden.

“Karena dalam sumpah jabatannya presiden harus melaksanakan sumpah jabatannya dan Jokowi harus melaksanakan sumpah jabatannya yang telah ia ucapkan di depan DPR dan MPR saat dilantik jadi presiden,” pungkasnya.(yn)

TEROPONGBerita
Minta Maaf ke PKI, Gerindra: Jokowi Harus Siap Runtuh
Minggu, 12 Juli 2015 – 14:15:50
Oleh Mandra Pradipta, TEROPONGSENAYAN
24Jokowi-indra.jpg
Sumber foto : Indra Kusuma/TeropongSenayan
Presiden Joko Widodo (kiri)

 

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) – Ketua DPP Gerindra Desmond J Mahesa mengungkapkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus siap berhadapan dengan Tentara Negara Indonesia (TNI) bila pada 15 Agustus 2015 mendatang meminta maaf kepada keluarga PKI.

Sebab, hal itu sangat menciderai hati TNI dan para ulama yang dari dulu bertentangan dengan PKI.

Baca juga : Akankah PKI Dapat Angin Segar dari Jokowi?

“Kalau sampai minta maaf, Jokowi harus siap berhadapan dengan TNI, karena ini sangat menciderai TNI dan para ulama. Siap-siap saja bila TNI tersinggung, maka keruntuhan Jokowi akan datang,” kata Desmon kepada TeropongSenayan, Jakarta, Minggu (12/7/2015).

Sebelumnya, dikabarkan Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraan pada 15 Agustus 2015 mendatang akan meminta maaf kepada keluarga PKI.

Sontak kabar tersebut menuai kritikan, salah satunya dari mantan Kepala Staf Kostrad Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen. Menurutnya, apabila langkah itu dilakukan artinya pemerintah mengakui seluruh rakyat Indonesia bersalah.

“Kalau pemerintah minta maaf, berarti pemerintah mengakui dirinya salah dalam peristiwa 1965. Termasuk juga pemerintah mengakui Angkatan Darat bersalah, NU bersalah, Muhammadiyah bersalah dan seluruh rakyat Indonesia bersalah terhadap PKI dalam tragedi tahun 1965,” kata Kivlan beberapa waktu lalu.(yn)

TEROPONGBerita
Akankah PKI Dapat Angin Segar dari Jokowi?
Minggu, 12 Juli 2015 – 12:30:43
Oleh Yunan Nasution, TEROPONGSENAYAN
93PartaiKomunisIndonesia.jpg
Sumber foto : Istimewa
Lambang PKI

 

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) – Kiprah Partai Komunis Indonesia (PKI) yang saat ini dicap sebagai partai terlarang keberadaannya di Indonesia nampaknya akan mendapatkan angin segar dari pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Dikabarkan Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraan pada 15 Agustus 2015 mendatang akan meminta maaf kepada keluarga PKI.

Sontak kabar tersebut menuai kritikan, salah satunya dari mantan Kepala Staf Kostrad Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen. Menurutnya, apabila langkah itu dilakukan artinya pemerintah mengakui seluruh rakyat Indonesia bersalah.

“Kalau pemerintah minta maaf, berarti pemerintah mengakui dirinya salah dalam peristiwa 1965. Termasuk juga pemerintah mengakui Angkatan Darat bersalah, NU bersalah, Muhammadiyah bersalah dan seluruh rakyat Indonesia bersalah terhadap PKI dalam tragedi tahun 1965,” kata Kivlan beberapa waktu lalu.

Ketua Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi pun mempertanyakan alasan Jokowi. Dia mengatakan, permintaan maaf yang rencananya akan disampaikan Presiden Jokowi secara resmi itu harus jelas konteksnya. Kesalahan seperti apa yang harus diminta untuk dimaafkan.

Namun, lain halnya dengan Direktur Eksekutif Imparsial Poengky Indarti. Ia tak yakin jika dalam pidato kenegaraan pada 15 Agustus nanti, Jokowi akan menyampaikan pidato permintaan maaf kepada keluarga PKI disela-sela momen kenegaraan.

“Kalau belum dilakukan, saya tidak percaya,” ujarnya.

Seperti diketahui, keberadaan PKI mulai dibekukan para era pemerintahan Orde Baru atau sejak Soeharto naik tahta menjadi presiden menggantikan Soekarno. PKI dianggap sebagai dalang Gerakan 30 September (G30S) yang menewaskan para jenderal TNI.

Masyarakat tinggal menunggu kebenaran kabar tersebut, apakah Jokowi bakal benar-benar meminta maaf kepada keluarga PKI dan melegalkan partai yang dinilai sebagian besar masyarakat punya ‘dosa besar’ terhadap bangsa Indonesia. Dan juga menarik ditunggu dampak dari pelegalan partai besutan DN Aidit cs tersebut di Indonesia.(yn)

DISKUSI TENTANG NEOLIBERALISME

DISKUSI TENTANG NEOLIBERALISME

[wahana-news] Trs: [perhimpunanpersaudaraan] Re: {URECA_SGT} Re: Bls: [GELORA45] Kolom INRAHIM ISA — “NEO-LIBERALISME” — SUDAH JADI MASA LALU — People
Chalik Hamid chalik.hamid@yahoo.co.id [wahana-news]

To

DISKUSI FORUM HLD Jaringan Kerja Indonesia Wahana News Sastra Pembebasan NASIONAL-LIST YAHOOGROUPS
Today at 11:17 AM
Pada Rabu, 19 Agustus 2015 20:59, “Sie Tik Tan sietik.tan@yahoo.com [perhimpunanpersaudaraan]” <perhimpunanpersaudaraan@yahoogroups.com> menulis:
Apakah disebut gagasan ekonomi liberal Adam Smith , Mendel, Ricardo dll, ataupun Keynesian yg menganjurkan juga campurtanggan negara , ataupun neo-liberal yg jelas penindasan manusia oleh manusia tertus berlaku jadi intinya tetap saja sama:

Imperialisme sebagai sebuah tahapan khusus dari kapitalisme

V.I. Lenin (1916)


Sumber: Bab ke VIII dari “Imperialisme, Tahapan Tertinggi Kapitalisme”
Penerjemah: Ted Sprague (Mei 2011)

Kita sekarang harus mencoba merangkum, menarik benang-benang dari apa yang sudah kita diskusikan di atas mengenai imperialisme. Imperialisme muncul sebagai perkembangan dan kelanjutan langsung dari karakteristik-karakteristik fundamental kapitalisme secara umum. Tetapi kapitalisme hanya menjadi kapitalisme imperialisme pada sebuah tahapan tertentu dan paling tinggi dari perkembangannya, ketika beberapa karakteristik fundamentalnya mulai berubah menjadi kebalikannya, ketika fitur-fitur dari epos transisi dari kapitalisme ke sebuah sistem sosial dan ekonomi yang lebih tinggi telah mengambil bentuk dan menunjukkan diri mereka dalam semua bidang. Secara ekonomi, hal utama di dalam proses ini adalah pergeseran kapitalisme persaingan bebas oleh kapitalisme monopoli. Persaingan bebas adalah fitur utama dari kapitalisme dan produksi komoditas secara umum; monopoli adalah kebalikan dari persaingan bebas, menciptakan industri skala-besar dan menggeser industri kecil, menggantikan industri skala-besar dengan industri yang berskala bahkan lebih besar, dan membawa konsentrasi produksi dan kapital ke sebuah titik dimana darinya telah tumbuh dan sedang tumbuh monopoli: kartel-kartel, sindikat-sindikat, dan perserikatan-perserikatan perusahaan, dan lalu mereka merger dengan kapital dari lusinan bank yang memanipulasi ribuan juta dolar. Pada saat yang mana, monopoli-monopoli ini, yang telah tumbuh dari persaingan bebas, tidak menghapus persaingan bebas, tetapi eksis di atasnya dan bersamanya, dan oleh karenanya menyebabkan sejumlah antagonisme-antagonisme, friksi-friksi, dan konflik-konflik yang sangat akut dan intens. Monopoli adalah transisi dari kapitalisme ke sebuah sistem yang lebih tinggi.
Bila kita harus memberikan imperialisme sebuah definisi yang paling singkat, kita dapat mengatakan bahwa imperialisme adalah tahapan monopoli dari kapitalisme. Definisi semacam ini akan mengikutsertakan hal-hal yang paling penting; di satu pihak, kapital finansial adalah kapital dari beberapa bank monopoli yang sangat besar, yang merger dengan kapital dari asosiasi-asosiasi monopoli industrialis; dan di pihak yang lain, pembagian dunia adalah transisi dari sebuah kebijakan kolonial yang telah meluas tanpa halangan ke daerah-daerah yang belum direbut oleh kekuatan kapitalis, ke sebuah kebijakan kolonial kepemilikan monopoli atas daerah-daerah dunia, yang telah dibagi-bagi sepenuhnya.
Tetapi definisi-definisi singkat, walaupun memudahkan karena mereka merangkum poin-poin utama, tetaplah tidak memuaskan, karena kita harus menarik kesimpulan dari mereka beberapa fitur khusus dari fenomena yang masih harus didefinisikan. Dan oleh karenanya, tanpa melupakan watak kondisional dan relatif dari semua definisi secara umum, yang tidak akan pernah bisa merangkul semua keterkaitan dari sebuah fenomena dalam perkembangan penuhnya, kita harus memberikan imperialisme sebuah definisi yang akan mengikutsertakan lima fitur utama seperti berikut ini:
(1) Konsentrasi produksi dan kapital telah berkembang ke sebuah tahapan yang begitu tinggi sehingga menciptakan monopoli-monopoli yang memainkan sebuah peran menentukan di dalam kehidupan ekonomi; (2) Merger antara kapital perbankan dan kapital industrial, dan pembentukan, berdasarkan “kapital finansial” ini, sebuah oligarki finansial; (3) Ekspor kapital, yang berbeda dari ekspor komoditas, menjadi jauh lebih penting; (4) Pembentukan asosiasi-asosiasi monopoli kapitalis internasional yang membagi dunia di antara diri mereka sendiri, dan (5) pembagian teritorial dari seluruh dunia oleh kekuatan-kekuatan kapitalis terbesar telah selesai. Imperialisme adalah kapitalisme pada tahap perkembangan dimana dominasi monopoli dan kapital finansial telah menjadi kenyataan, dimana ekspor kapital telah menjadi sangat penting; dimana pembagian dunia di antara sindikat-sindikat internasional telah dimulai; dimana pembagian teritori-teritori dunia di antara kekuatan-kekuatan kapitalis terbesar telah selesai.
Kita akan lihat selanjutnya bahwa imperialisme dapat dan harus didefinisikan secara berbeda bila kita mempertimbangkan bukan hanya konsep-konsep ekonomi dasar murni – yang merupakan batasan dari definisi di atas – tetapi juga secara historis dimana tahapan kapitalisme ini dalam hubungannya dengan kapitalisme secara umum, atau hubungan antara imperialise dan dua tren utama di dalam gerakan kelas buruh. Hal yang harus dicatat sekarang adalah bahwa imperialisme, seperti yang diartikan di atas, tidak diragukan lagi mewakilkan sebuah tahapan khusus di dalam perkembangan kapitalisme. Untuk memungkinkan para pembaca memahami gagasan paling dasar dari imperialisme, saya sengaja mengutip sebanyak mungkin ahli-ahli ekonomi borjuis yang harus mengakui fakta-fakta yang tidak bisa disangkal berhubungan dengan tahapan ekonomi kapitalis yang terbaru ini. Dengan maksud yang sama, saya telah mengutip dengan detil statistik-statisitk yang memungkinkan kita untuk melihat sampai tingkatan mana kapital perbankan, dll., telah tumbuh, dan dimana tepatnya perubahan kuantitas-ke-kualitas dari kapitalisme-maju ke imperialisme terekspresikan. Tentunya semua batas-batas di dalam alam dan masyarakat adalah konvensional dan dapat berubah, dan adalah konyol untuk berdebat, misalkan, mengenai tepatnya tahun berapa atau dekade ke berapa imperialisme “benar-benar” menjadi kenyataan.
Namun, dalam hal mendefinisikan imperialisme, kita harus masuk ke sebuah argumentasi, terutama, dengan Karl Kautsky[1], ahli teori Marxis utama dari apa-yang-disebut periode Internasionale Kedua[2] – yakni dua-puluh-lima tahun antara 1889 dan 1914. Gagasan-gagasan fundamental yang terekspresikan di dalam definisi imperialisme kami diserang dengan sangat keras oleh Kautsky pada tahun 1915, dan bahkan pada bulan November 1914, ketika dia mengatakan bahwa imperialisme tidak boleh dilihat sebagai sebuah “fase” atau tahapan ekonomi, tetapi sebuah sebuah kebijakan, sebuah kebijakan tertentu “yang disukai” oleh kapital finansial; bahwa imperialisme tidak bolah “diidentifikasikan” dengan “kapitalisme jaman-sekarang”’; bahwa jika imperialisme dimengerti sebagai “semua fenomena dari kapitalisme jaman-sekarang” – kartel, proteksionisme, dominasi kapitalis finansial, dan kebijakan kolonial – maka pertanyaan apakah imperialisme dibutuhkan oleh kapitalisme terreduksi menjadi “tautologi [pengulangan semantik] yang paling hambar”, karena dengan begitu maka “kapitalisme secara alami adalah kebutuhan vital bagi kapitalisme”, dan seterusnya. Cara terbaik untuk menunjukkan gagasannya Kautsky adalah dengan mengutip definisinya sendiri mengenai imperialisme, yang bertentangan dengan isi gagasan yang telah saya kedepankan (karena keberatan-keberatan yang datang dari kamp kaum Marxis Jerman, yang telah menyokong gagasan-gagasan yang serupa selama bertahun-tahun, yang telah dikenal oleh Kautsky sebagai keberatan-keberatan dari sebuah tendensi tertentu dalam Marxisme).
Definisi Kautsky adalah sebagai berikut:
“Imperialisme adalah sebuah produk dari kapitalisme industrial yang sangat maju. Imperialisme adalah hasrat dari setiap negeri kapitalis industrial untuk mengendalikan atau menjajah semua daerah-daerah agraria luas [penekanan dari Kautsky], tidak peduli negara mana yang mendudukinya.”[3]
Definisi ini tidak berguna sama sekali karena ia berat-sebelah, yakni tanpa basis jelas definisi ini hanya mempertimbangkan masalah kebangsaan (walaupun ini adalah sangat penting juga dalam hubungannya dengan kapitalisme), definisi ini tanpa basis jelas dan dengan keliru menghubungkan masalah ini hanya dengan negara-negara kapitalis industrial yang menjajah negara lain, dan dengan cara yang sama serampangan dan keliru mengedepankan penjajahan daerah-daerah agraria.
Imperialisme adalah sebuah hasrat untuk menjajah – ini adalah aspek politik dari definisi Kautsky. Ini benar, tetapi sangat tidak lengkap, karena secara politik, imperialisme adalah, secara umum, sebuah tendensi menuju kekerasan dan reaksi. Namun untuk sementara kita tertarik pada aspek ekonomi dari permasalahan ini, yang Kautsky sendiri masukkan ke definisinya. Kekeliruan dari definisi Kautsky sangatlah mencolok. Karakter utama dari imperialisme bukanlah kapital industrial tetapi kapital finansial. Bukanlah sebuah kebetulan kalau di Prancis justru perkembangan pesat dari kapital finansial, dan melemahnya kapital industrial, yang dari tahun 80an menyebabkan intensifikasi kebijakan penjajahan (kolonial) secara ekstrim. Karakter utama dari imperialisme justru adalah hasratnya untuk menjajah bukan hanya daerah-daeran agraria, tetapi bahkan daerah-daerah yang paling terindustrialisasi (nafsu Jerman akan Belgia; nafsu Prancis akan Lorraine), karena (1) kenyataan bahwa dunia telah terbagi-bagi memaksa mereka yang memikirkan pembagian-ulang (redivision) untuk meluas ke setiap macam daerah, dan (2) karakter utama dari imperialisme adalah persaingan antara beberapa negara besar untuk meraih hegemoni, yakni perebutan teritori bukan hanya untuk dirinya sendiri tetapi untuk melemahkan musuhnya dan melemahkan hegemoni musuhnya. (Belgia terutama penting bagi Jerman sebagai sebuah basis operasi melawan Inggris; Inggris membutuhkan Baghdad sebagai basis operasi melawan Jerman, dsb.)
Kautsky merujuk terutama – dan berulang kali – pada para penulis Inggris yang, menurutnya, telah memberikan arti politik murni pada kata “imperialisme” dalam artian yang dia, Kautsky, pahami. Kita ambil karya oleh Hobson, seorang penulis Inggris, berjudul Imperialisme, yang terbit pada tahun 1902, dan di sana kita membaca:
“Imperialisme yang baru berbeda dengan yang lama; pertama, imperialisme yang baru menggantikan ambisi sebuah kekaisaran tunggal dengan teori dan praktek kekaisaran-kekaisaran yang saling bersaing, tiap-tiap dari mereka termotivasi oleh nafsu kemegahan politik dan laba komersial yang serupa; kedua, dalam dominasi finansial atau investasi terhadap kepentingan perdagangan.”[4]
Kita lihat bahwa Kautsky sangatlah keliru dalam merujuk pada para penulis Inggris secara umum (kecuali kalau maksudnya adalah para kaum imperialis Inggris yang vulgar, atau para peminta-maaf imperialisme). Kita lihat bahwa Kautsky, sementara mengklaim bahwa dia terus mendukung Marxisme, pada kenyataan mengambil satu langkah mundur dibandingkan dengan Hobson yang sosial-liberal, yang dengan lebih tepat mempertimbangkan dua karakter imperialisme moderen yang “konkrit secara historis”: (1) persaingan antara beberapa negara imperialis, dan (2) dominasi kaum finansier atas kaum pedagang. Bila imperialisme secara utama adalah masalah penjajahan negara-negara agraria oleh negara-negara industrial, maka perang kaum pedagang ditaruh di depan.
Definisi Kautsky bukan hanya keliru dan tidak-Marxis. Definisinya menjadi dasar dari seluruh sistem pemikiran yang menandakan perpecahan dengan teori Marxis dan praktek Marxis. Saya akan berbicara mengenai ini nanti. Argumen mengenai istilah-istilah yang diungkit oleh Kautsky, yakni apakah tahapan terakhir dari kapitalisme bisa disebut kapitalisme atau tahapan kapital finansial tidaklah layak diberikan perhatian serius. Mau kita panggil apapun, ini tidak ada bedanya. Esensi dari masalah ini adalah bahwa Kautsky memisahkan politik imperialisme dari ekonominya, berbicara mengenai penjajahan sebagai sebuah kebijakan “yang lebih dipilih” oleh kapital finansial, dan mempertentangkannya dengan kebijakan borjuasi yang lain yang, menurutnya, adalah mungkin di atas basis kapital finansial yang sama. Dari sini, maka kesimpulannya adalah bahwa monopoli-monopoli adalah kompatibel dengan metode-metode non-monopoli, damai, non-kolonial dalam politik. Kesimpulannya adalah bahwa pembagian dunia, yang diselesaikan selama epos kapital finansial ini, dan yang menjadi basis dari bentuk persaingan yang unik sekarang ini antara negara-negara kapitalis terbesar, adalah kompatibel dengan kebijakan non-imperialis. Hasilnya adalah penyangkalan dan penumpulan kontradiksi-kontradiksi yang paling dalam dari tahapan kapitalisme yang terbaru ini, alih-alih mengekspos kedalaman kontradiksi ini; hasilnya adalah reformisme borjuis dan bukannya Marxisme.
Kautsky terlibat dalam sebuah perdebatan dengan seorang apologis imperialisme dan penjajahan dari Jerman, Cunow, yang dengan janggal dan sinis berargumen bahwa imperialisme adalah kapitalisme jaman-sekarang; perkembangan kapitalisme adalah niscaya dan progresif; oleh karenanya imperialisme adalah progresif; oleh karenanya kita harus menyembah dan memuliakannya! Ini adalah seperti karikatur Marxis Rusia yang digambarkan oleh kaum Narodnik[5] pada tahun 1884-1885. Mereka berargumen: bila kaum Marxis percaya bahwa kapitalisme adalah sebuah keniscayaan di Rusia, bahwa ia adalah progresif, maka mereka baiknya memnuka sebuah kedai minuman dan mulai menanam kapitalisme! Jawaban Kautsky kepada Cunow adalah seperti berikut ini: imperialisme bukanlah kapitalisme jaman-sekarang; ia hanyalah salah satu bentuk kebijakan dari kapitalisme jaman-sekarang. Kebijakan ini dapat dan harus kita lawan; lawan imperialisme, penjajahan, dsb.
Jawaban ini tampak cukup masuk akal, tetapi sebenarnya ini adalah sebuah advokasi perdamaian dengan imperialisme yang lebih halus dan terselubung (dan oleh karenanya lebih berbahaya), karena sebuah “perlawanan” terhadap kebijakan sindikat-sindikat dan bank-bank yang tidak mempengaruhi basis ekonomi mereka adalah semata-mata reformisme borjuis dan pasifisme, semata-mata ekspresi mimpi belaka yang penuh-kebajikan dan tidak berbahaya. Menghindari kontradiksi-kontradiksi yang ada, melupakan yang paling penting dari mereka, alih-alih mengekspos kedalaman mereka – inilah teori Kautsky, yang tidak ada hubungannya dengan Marxisme sama sekali. Secara alami, “teori” semacam ini hanya dapat mendukung persatuan dengan Cunow!
“Murni dari sudut pandang ekonomi,” tulis Kautsky, “tidaklah mustahil kalau kapitalisme akan sekali lagi melalui sebuah fase yang baru, yakni sebuah fase perluasan kebijakan kartel-kartel ke kebijakan luar negeri, fase ultra-imperialisme,”[6]  yakni sebuah fase super-imperialisme, sebuah persatuan imperialisme seluruh dunia dan bukannya pertentangan antara mereka, sebuah fase dimana perang-perang akan berhenti di bawah kapitalisme, sebuah fase “penghisapan bersama oleh kapital finansial internasional yang tersatukan”.[7]
Kita harus menjawab “teori ultra-imperialisme” ini nanti untuk menunjukkan secara detil bagaimana teori ini secara menentukan dan penuh pecah dengan Marxisme. Sekarang, sesuai dengan tujuan umum dari karya ini, kita harus memeriksa data ekonomi sehubungan dengan pertanyaan ini. “Dari sudut pandang ekonomi,” apakah “ultra-imperialisme” mungkin, atau ini adalah ultra-omongkosong?
Bila sudut pandang ekonomi murni dimaksukan sebagai “abstraksi” murni, maka semuanya dapat direduksi ke proposisi seperti berikut ini: perkembangan bergerak ke arah monopoli-monopoli, maka dari ini, menuju ke sebuah monopoli dunia tunggal, menuju ke sebuah sindikat dunia tunggal. Ini tidak dapat diperdebatkan, tetapi ini juga sama sekali tidak mengandung makna apapun seperti halnya pernyataan bahwa “perkembangan bergerak” ke arah manufaktur pangan di laboratarium. Dalam pengertian ini, “teori” ultra-imperialisme tidak kalah konyolnya dibandingkan dengan “teori ultra-agrikultural”.
Akan tetapi, bila kita mendiskusikan kondisi “ekonomi murni” dari epos kapital finansial sebagai sebuah epos historis yang konkrit yang dimulai pada awal abad ke duapuluh, maka jawaban terbaik yang dapat kita berikan kepada abstraksi “ultraimperialisme” yang kaku (yang memiliki tujuan yang paling reaksioner, yakni mengalihkan perhatian dari kedalaman antagonisme-antagonisme yang ada sekarang) adalah dengan mempertentangkannya dengan realitas ekonomi yang konkrit dari perekonomian dunia sekarang ini. Pembicaraan Kautsky yang tidak ada artinya mengenai ultra-imperialisme mendorong, di antara lain, gagasan yang sangatlah keliru yang hanya mendukung kaum apologis imperialisme, yakni kapital finansial mengurangi ketidakseimbangan dan kontradiksi-kontradiksi perekonomian dunia, sementara pada kenyataannya ia justru meningkatkan mereka.
R. Calwer, di buku kecilnya, An Introduciton to the World Economy,[8] membuat sebuah usaha untuk merangkum data ekonomi yang memungkinkan seseorang untuk mendapatkan gambaran hubungan-hubungan internal dari perekonomian dunia di awal abad ke duapuluh. Dia membagi dunia menjadi lima “daerah ekonomi utama”: (1) Eropa Tengah (seluruh Eropa kecuali Rusia dan Inggris); (2) Inggris Raya; (3) Rusia; (4) Asia Timur; (5) Amerika. Dia memasukkan koloni-koloni ke “daerah-daerah” yang dimiliki oleh lima negara utama tersebut dan “tidak mengikutsertakan” beberapa negara seperti Persia, Afghanistan, dan Arabia di Asia, Moroko, Abissinia di Afrika, dsb.
Di bawah ini adalah rangkuman data ekonomi daerah-daerah tersebut.
Daerah ekonomi utama
Luas daerah (juta mil persegi)
Jumlah penduduk (juta)
Transportassi
Perdagangan
Industri
Rel kereta api (ribu kilometer)
Armada laut perdagangan (juta ton)
Import, eksport (milyar marks)
Output Batu bara (juta ton)
Output Besi mentah (juta ton)
Jumlah pemintal kapas (juta)
Eropa Tengah
27.6 (23.6)
388 (146)
204
8
41
251
15
26
Inggris
28.9 (28.6)
398 (355)
140
11
25
249
9
51
Rusia
22
131
63
1
3
16
3
7
Asia Timur
12
389
8
1
2
8
0.02
2
Amerika
30
148
379
6
14
245
14
19
Catatan: Angka dalam tanda kurung adalah daerah dan populasi koloni-koloni.
Kita lihat ada tiga daerah dengan kapitalisme yang sangat maju (perkembangan alat produksi, perdagangan dan industri yang maju): Eropa Tengah, Inggris, dan Amerika. Di antara mereka adalah tiga negara yang mendominasi dunia: Jerman, Inggris Raya, dan Amerika Serikat. Persaingan imperialis dan pertentangan antara negara-negara ini telah menjadi teramat tajam karena Jerman hanya memiliki daerah yang kecil dan beberapa koloni; pembentukan “Eropa Tengah” masih merupakan masalah masa depan, ia sedang dilahirkan di tengah perjuangan yang akut. Untuk sekarang, fitur utama dari seluruh Eropa adalah perpecahan politik. Di pihak lain, di daerah-daerah Inggris dan Amerika, konsentrasi politik sangatlah maju, tetapi ada jurang besar antara koloni-koloni besar dan koloni-koloni kecil. Namun, di dalam koloni-koloni ini kapitalisme barulah mulai berkembang. Pertentangan untuk merebut Amerika Latin menjadi semakin tajam.
Ada dua daerah dimana kapitalisme tidak maju: Rusia dan Asia Timur. Di Rusia, penduduknya tersebar; di Asia Timur, penduduknya padat; di Rusia konsentrasi politik tinggi, di Asia Timur, konsentrasi politik tidak eksis. Partisi Cina barulah dimulai, dan perjuangan merebut Cina antara Jepang, Amerika, dan negara-negara lain semakin menajam.
Bandingkan realitas ini – perbedaan kondisi-kondisi ekonomi dan politik yang besar, perbedaan yang ekstrim dalam laju perkembangan berbagai negara, dsb., dan pertentangan penuh kekerasan antara negara-negara imperialis – dengan dongeng kecil konyolnya Kautsky mengenai ultra-imperialisme yang “damai”. Bukankah ini adalah usaha reaksioner dari seorang filistin yang ketakutan untuk bersembunyi dari kenyataan? Bukankah kartel-kartel internasional yang dibayangkan oleh Kautsky sebagai embrio “ultra-imperialisme” (seperti halnya seseorang “dapat” membayangkan manufaktur tablet-tablet di sebuah laboratorium sebagai embrio ultra-agrikultural) sebenarnya adalah contoh dari pembagian dan pembagian-ulang dunia, transisi dari pembagian yang damai ke pembagian tidak-damai dan sebaliknya? Tidakkah Amerika dan kapital finansial lainnya, yang membagi seluruh dunia secara damai dengan partisipasi Jerman dalam, contohnya, sindikat rel kereta api internasional atau sindikat pelayaran, sekarang terlibat di dalam pembagian-ulang dunia berdasarkan perimbangan kekuatan-kekuatan yang baru yang sekarang sedang diubah dengan metode-metode yang sama sekali tidak-damai?
Kapital finansial dan sindikat-sindikat tidaklah mengurangi tetapi justru meningkatkan perbedaan-perbedaan laju perkembangan dari berbagai bagian perekonomian dunia. Segera setelah perimbangan kekuatan-kekuatan diubah, solusi apa yang dapat ditemukan di bawah kapitalisme selain solusi dengan kekerasan? Statistik rel kereta api[9] menyediakan data yang sangat akurat mengenai perbedaan laju tumbuh kapitalisme dan kapital finansial di dalam perekonomian dunia. Dalam beberapa dekade terakhir perkembangan imperialis, jumlah total panjang rel kereta api telah berubah seperti berikut ini:
Rel kereta api (000 kilometer)
1890
1913
Perubahan
Eropa
224
346
+122
AS
268
411
+143
Semua Koloni
82
125
210
347
+128
+222
Negara-negara merdeka dan semi-merdeka di Asia dan Amerika
43
137
+94
TOTAL
Jadi, perkembangan rel kereta api adalah paling cepat di koloni-koloni dan di negara-negara merdeka (dan semi-merdeka) di Asia dan Amerika. Di sini, seperti yang kita ketahui, kapital finansial dari empat atau lima negara kapitalis terbesar memegang kendali besar. Dua ratus ribu kilometer rel kereta api baru di koloni-koloni  dan di negara-negara lain di Asia dan Amerika mewakilkan kapital lebih dari 40 milyar marks yang diinvestasikan dengan baik, dengan jaminan laba besar dan order besi yang menguntungkan, dsb., dsb.
Kapitalisme tumbuh dengan kecepatan yang paling besar di koloni-koloni dan di negara-negara luar Eropa. Di antara yang belakangan, kekuatan-kekuatan imperialis baru sedang tumbuh (contohnya Jepang). Pertentangan antara kekuatan-kekuatan imperialis dunia menjadi semakin akut. Laba yang didapatkan oleh kapital finansial dari koloni-koloni dan negara-negara luar-Eropa yang paling menguntungkan semakin meningkat. Dalam pembagian ‘jarahan’ ini, sebagian besar jatuh ke tangan negara-negara yang kecepatan perkembangan kekuatan produksi mereka tidak selalu yang terbesar. Di antara negara-negara paling besar, bersama dengan koloni-koloni mereka, jumlah total rel kereta api adalah sebagai berikut:
(000 kilometer)
1890
1913
Amerika Serikat
268
413
+145
Inggris Raya
107
208
+101
Rusia
32
78
+46
Jerman
43
68
+25
Prancis
41
63
+22
TOTAL
491
830
+339
Jadi, sekitar 80 persen dari total rel kereta api yang ada terkonsentrasikan di tangan lima negara terbesar. Tetapi konsentrasi kepemilikan rel kereta api ini, konsentrasi kapital finansial ini, adalah jauh lebih besar karena para jutawan Prancis dan Inggris, contohnya, memiliki banyak saham dan surat-surat berharga di rel-rel kereta api Amerika, Rusia, dan lainnya.
Karena koloni-koloninya, Inggris Raya meningkatkan panjang rel keretanya sebanyak 100 ribu kilometer, empat kali lebih banyak daripada Jerman. Sementara kita ketahui bahwa di periode tersebut perkembangan kekuatan produksi di Jerman, dan terutama perkembangan industri batu-bara dan besi, adalah jauh lebih cepat dibandingkan dengan Inggris – apalagi dibandingkan dengan Prancis dan Rusia. Pada tahun 1892, Jerman memproduksi 4.900.000 ton besi dan Inggris memproduksi 6.800.000 ton; pada tahun 1912 Jerman memproduksi 17.600.000 ton dan Inggris 9.000.000 ton. Oleh karenanya Jerman jauh lebih unggul daripada Inggris dalam hal ini.[10] Pertanyaannya adalah: Selain perang, adakah cara lain di bawah kapitalisme untuk mengatasi jurang perbedaan antara perkembangan kekuatan-kekuatan produksi dan akumulasi kapital di satu pihak, dan pembagian koloni dan lingkup pengaruh kapital finansial di pihak yang lain?

Catatan:
[1] Karl Kautsky (1854-1938) menyandang reputasi sebagai kawan lama Engels, ia termasuk pendiri Internasionale Kedua, dan pembela Marxisme di masa awal dalam menghadapi revisionisme Berstein. Akan tetapi, dengan semakin mendekatnya tugas-tugas praktek dari revolusi, makin bimbanglah Kautsky, dengan lihai ia menutupi penolakannya terhadap Marxisme revolusioner dengan menggunakan tetek bengek sofis dan ungkapan-ungkapan ‘Marxis’. Ia menjadi duri dalam daging dalam Revolusi Oktober di Rusia 1917.
[2] Internasional Kedua. Pada tahun 1880, Partai Sosial Demokrat Jerman mendukung seruan dari kamerad-kamerad Belgia untuk mengadakan kongres sosialis internasional pada tahun 1881. Kota kecil bernama Chur dipilih dan kaum sosialis Belgia, Parti Ouvrier dari Perancis, Sosial Demokrat Jerman dan Sosial Demokrat Swiss berpartisipasi dalam persiapan kongres yang akhirnya menuju pada pembentukan Sosialis Internasional atau Internasionale Kedua. Tidak seperti Internasionale Pertama, Internasionale Kedua terdiri dari partai-partai politik yang memiliki pemimpin terpilih, program politik dan keanggotaan yang berbasiskan di negerinya masing-masing. Seksi nasional dari Internasionale Kedua membangun serikat buruh, terlibat dalam pemilihan umum dan sangat terlibat dalam kehidupan klas pekerja di negerinya masing-masing. Pada tahun 1914, Internasionale Kedua mendukung Perang Dunia Pertama, dan ini menandai awal dari kehancuran organisasi tersebut.
[3] Die Neue Zeit, 1914, 2 (B. 32), S. 909, Sept. 11, 1914; cf. 1915, 2, S. 107 et seq. (Catatan Lenin)
[4] Hobson, Imperialism, London, 1902, p. 324. (Catatan Lenin)
[5] Narodnik pada awalnya adalah nama untuk kaum revolusioner Rusia pada tahun 1860an dan 1870an. Narodniki berarti “bergerak ke rakyat”. Kelompok Narodnik dibentuk unuk merespon konflik yang semakin besar antara kaum tani miskin dan kaum tani kaya (kulak). Kelompok tersebut tidak mendirikan organisasi yang konkrit, namun memiliki tujuan umum sama untuk menggulingkan monarki dan kulak, serta mendistribusikan tanah untuk kaum tani. Kaum Narodnik secara umum percaya bahwa kapitalisme bukan merupakan sebuah keharusan akibat perkembangan industri, dan bahwa dimungkinkan untuk melewati kapitalisme secara langsung dan masuk ke dalam masyarakat sejenis sosialisme. Kaum Narodnik percaya bahwa kaum tani adalah klas revolusioner yang akan menggulingkan monarki, menganggap komune desa sebagai embrio sosialisme. Namun mereka tidak percaya bahwa kaum tani akan mampu mencapai revolusi dengan usahanya sendiri. Sejarah hanya dapat dibuat oleh pahlawan, individu yang luar biasa, yang akan memimpin kaum tani menuju revolusi.
[6] Die Neue Zeit, 1914, 2 (B. 32), S. 921, Sept. 11, 1914. Cf. 1915, 2, S. 107 et seq. (Catatan Lenin)
[7] Ibid., 1915, 1, S. 144, April 30, 1915. (Catatan Lenin)
[8] R. Calwer, Einfü hrung in die Weltwirtschaft, Berlin, 1906. (Catatan Lenin)
[9] Statistisches Jahrbuch für das deutsche Reich, 1915; Archiv für Eisenbahnwesen, 1892. Detil-detil kecil untuk distribusi rel kereta api di koloni-koloni berbagai negara pada tahun 1890 harus diestimasi. (Catatan Lenin)
[10] Bandingkan juga Edgar Crammond, “The Economic Relations of the British and German Empires” in The Journal of the Royal Statistical Society, July 1914, p. 777 et seq.  (Catatan Lenin)

Karya-karya V.I. Lenin | Séksi Bahasa Indonesia M.I.A.

On Wednesday, August 19, 2015 2:07 AM, “‘Chan CT’ SADAR@netvigator.com [URECA_SGT]” <URECA_SGT@yahoogroups.com> wrote:
Saya juga ingin ikutan kasih komentar, …
Kalau dikatakan “Neo-liberalisme” sudah berlalu didunia ini, TENTU saja BELUM! Masih jauhlah. Tapi, … kalau dikatakan “Neolib” sudah berlalu didaratan Tiongkok, itu ada betulnya! Mengapa? Bukankah kita semua bisa melihat, RRT selama ini, atau katakanlah dalam 30 tahun terakhir ini TIDAK BERLAKUKAN NEOLIB dineegerinya! Pemerintah Tiongkok masih berpegang TEGUH pada prinsip Ekonomi Sosialisme-nya, dimana Pemerintah tetap pegang kuat-kuat TALI-KENDALI ekonomi nasional, PEMERINTAH tidak segan-segan TURUN-TANGAN begitu melihat jalannya PASAR dianggap merugikan ekonomi nasional, dianggap MERUGIKAN kehidupan RAKYAT BANYAK! Selama ini, Pemerintah Tiongkok tidak mempedulikan, dimaki-maki oleh dunia barat, khususnya AS dalam hal ikut campurnya Pemerintah dalam mengendalikan nilai Yuan, termasuk mendevaluasi nilai Yuan kemarin ini, dalam mengendalikan perkembangan kapitalis dinegerinya, dan, … terakhir ini usaha menyetop anjloknya nilai SAHAM. Banyak ekonom barat marah dengan keterlibatan Pemerintah TIongkok mengendalikan PASAR, mereka merasa dirugikan Pemerintah Tiongkok yang tidak membiarkan pasar-saham berkeembang secara alamiah!
Tentu kita semua juga jelas, perlawanan yg dilakukan Pemerintah Tiongkok dengan turun-tangan mengendalikan arah perkembangan pasar ekonomi Tiongkok, merupakan pertarungan sengit antar kapitalis-kapitalis! Dalam hal ini juga jelas Pemerintah Tiongkok sedang berhadapan dengan kapitalis-kapitalis dunia yg hendak menghancurkan ekonomi Tiongkok. Hanya saja, sementara ekonom juga mempertanyakan sampai dimana kemampuan Pemerintah Tiongkok menunjang nilai saham yang anjlok drastis itu? Yaah, semua itu tergantung dari kekuatan-kekuatan yang sedang bertarung. Berapa besar kekuatan kapitalis-dunia dan berapa besar kekuatan Pemerintah Tiongkok! Yang jelas, kapitalis-kapitalis dunia sulit akan mencapai kekompakkan dalam menghadapi RRT, bukankah saat RRT membentuk AIIB Amerika tidak berhasil mencegah Jerman dan Inggris ikut serta? Begitulah diantara negara-kapitalis itu tetap terjadi persaingan tersendiri yang makin sengit demi kepentingan masing-masing, sedang Pemerintah Tiongkok sekalipun juga terjadi perselisihan pendapat didalam, sementara ini tetap KOMPAK dan cukup kuat menghadapi tantangan-tantangan yang ada.
Maju teruss, … RRT tidak akan hanya mewujudkan masyarakat adil dan makmur dinegerinya sendiri, tapi juga akan sekuat tenaga mendorong maju perdamaian dunia dan kemakmuran bersama! Bukan jalankan NEOLIB apalagi IMPERIALISME yg mengangkangi dunia menggantikan peran AS!
Salam,
ChanCT
—–原始郵件—–
From: ‘DR. Alexander Tjaniago’ yskp45@yahoo.co.id [GELORA45]
Sent: Tuesday, August 18, 2015 11:22 PM
To: GELORA45@yahoogroups.com ; isa
Subject: Bls: [GELORA45] Kolom INRAHIM ISA — “NEO-LIBERALISME” — SUDAH JADI MASA LALU — ,Suatu ‘PANDANGAN BARU’ YANG PERLU DIPELAJARI . .
Sedikit Komentar.
GLOBALISASA yang akan diteruskan dengan TTIP, Perdagangan bebas, artinya Darwinisme Abad ke-XXI, yang menghancurkan seluruh batas-batas Souverenitas Negara, itu adalah isi dari NEOLIBERALISME yang belum berlalu, melainkan sedang berjalan dan dipaksakan oleh USA & EU/NATO.
Tjaniago
——————————————–
Pada Sab, 15/8/15, isa i.bramijn@chello.nl [GELORA45] <GELORA45@yahoogroups.com> menulis:
Judul: [GELORA45] Kolom INRAHIM ISA — “NEO-LIBERALISME”  — SUDAH JADI MASA LALU  — ,Suatu ‘PANDANGAN BARU’ YANG PERLU DIPELAJARI . .
Kepada: “GELORA45” <GELORA45@yahoogroups.com>
Tanggal: Sabtu, 15 Agustus, 2015, 8:10 PM
 Kolom IBRAHIM ISA, Sabtu, 15  Agustus 2015
            “NEO-LIBERALISME”  — SUDAH JADI MASA LALU . . .          
 
               Suatu ‘PANDANGAN BARU’ YANG PERLU DIPELAJARI
             “Neo-Liberalisme” sebagai suatu konsep ekonomi dunia yang dikaitkan dengannama-namamantan Presiden Ronald Reagan dan mantan PM Inggris M. Thatcher,– dikatakan,inti-sarinya adalah  suatu kebijakan ekonomi yang menyerahkan    segala-galanya pada mekanisme ‘pasarbebas’ ; dan di segilainnya  memotong sebanyak mungkin’campur-tangan               pemerintah. “Neo-liberlisme” —menurut Budayawan dnFuturolog  BURHAN ROSYID,  sudah mengalami kegagalan, dan bahwa”Kebangkitan ekonomi Republik Rakyat Cina (RRC) pada abad 21, menjadi penentu terhadap perubahan arah ekonomi politik dunia saat ini.”
               Di saat, — ketika politik ekonomi PresidenJokowi oleh sebagian orang dinilai, justru  sebagai pelaksanaan konsep  ekonomi ‘neo-liberalism’, maka, adalahmenarik ungkapan Burhan Rosyidi bahwa: Apa yang terjadi sekarang ialah
“Sebuah perubahan  kekuatan ekonomi politik dunia sedang berlangsung dari  kekuasaan neoliberalisme yang diwarisi dari
masa perang  dingin (cold war) menuju jaman yang lebih terbuka, setara dan adil. Perubahan ini merupakan keniscayaan
sejarah peradaban dunia yang tidak bisa dihindari dan dihalang-halangi oleh kekuatan manapun.
Perubahan dunia  ini membawa perubahan signifikan di Indonesia.”

Burhan Rosyidi  menandaskan: —–“Suka atau tidak suka, neoliberalisme, hari ini adalah masa lalu di tengah           perjalanan sejarah peradaban umat manusia.Jadi aneh dan kasihan kalau masih ada orang yang tidak bisa membaca arah  angin global yang sedang meluas di Indonesia saat ini,”  Tidakkah menarik para pakar dan penulis ekonomiIndonesia,          untuk  memberikan cukup perhatian terhadap pandangan yang  merupakan ´gebrakan-tantangan’  terhadap pandangan ‘mainstream’ yang  menyatakan sebaliknya. Seperti yang dinyatakannya:

         Burhan Rosyidi: — Berbeda dengan 1998, perkembangan ekonomi terakhir dengan menguatnya dollar atas rupiah dan jatuhnya harga minyak  dan batubara merupakan pintu masuk bagi kebangkitan nasional yaitu dengan membangun kekuatan ekonomi  berbasiskan BUMN dan pembangunan industri energi dari nuklir dan minyak gas dan batubara yang
dikuasai oleh negara yang mengabdi pada pembangunan dalam negeri.
         “Kita tidak menolak investasiTapi sistimnya dirubah. Sekarang titik tekannya keuntungan untuk dalam negeri. Silahkan
siapapun bisa bekerjasama dengan Indonesia. Tapi yang menentukan harus  kita,” tegasnya (Web Warouw)
          Burhan Rosyidi menegaskan:
        “Jalan satu-satunya bagi  Indonesia adalah persatuan nasional dan melaksanakan doktrin Tri Sakti Bung Karno. Hanya saja kalau dulu Tri Sakti adalah doktrin negara dibawah kepemimpinan presiden,–saat ini istana masih belum kelar. Karena masih pertempuran. Yang pasti saat inilah momentum bagi bangsa Indonesia,”
           Baca selengkapnya berita di bawah ini:
            Selasa, 11 Agustus 2015
           Budayawan dan Futurolog, Burhan Rosyidi (Ist)‏JAKARTA- Sebuah perubahan kekuatan ekonomi politik dunia
sedang berlangsung dari kekuasaan neoliberalisme yang diwarisi  dari masa perang dingin (cold war) menuju jaman yang lebih  terbuka, setara dan adil. Perubahan ini merupakan keniscayaan sejarah peradaban dunia yang tidak bisa          dihindari dan dihalang-halangi oleh kekuatan manapun. Perubahan dunia ini membawa perubahan signifikan di               Indonesia. Hal ini disampaikan oleh budayawan dan  futurolog, Burhan Rosyidi kepada Bergelora.com di Jakarta,               Selasa (11/8).
         Menurutnya, neoliberalisme adalah proyek gagal dari imperialisme semenjak masa Ronald Reagan  and Margaret Thatcher di era 80’an, yang mendorong pasar  bebas dan melucuti peran negara-negara dalam mengurus  rakyatnya. Kebangkitan ekonomi Republik Rakyat Cina (RRC) pada abad 21, menjadi penentu terhadap perubahan arah ekonomi politik dunia saat ini.
         “Suka atau tidak suka,   neoliberalisme, hari ini adalah masa lalu di tengah perjalanan sejarah peradaban umat manusia.Jadi aneh dan kasihan kalau masih ada orang yang tidak bisamembaca arah angin global yang sedang meluas di Indonesia saat ini,”  ujarnya.
         Puncak dari kompleksitas neoliberalisme menurut aktivis mahasiswa 1978 ini adalah krisis ekonomi akibat kejenuhan barang atas pasar, diikuti dengan runtuhnya sistim keuangan dunia dan dominasi penguasaan energi sumberdaya alam yang menyebabkan ketidak seimbangan global. Dipihak lain, RRCmenunjukkan kebangkitan ekonomi yang kuat dan signifikan tidak terpengaruh atas krisis global dan menjadi penopang bagi sistim keuangan dunia yang sudah
ambruk.
         “Para penguasa ekonomi dunia kemudian mendesak agar perjanjian-perjanjian dan lembaga-lembaga ekonomi dunia membuka diri atas Cina.   Lebih jauh lagi, ada evaluasi kritis terhadap   neoliberalisme dan kebangkitan Cina.
Kesimpulannya adalah kembalinya peran negara atas pasar,”ujarnya.
         Alumni Institute Tehnologi Bandung (ITB) Jurusan Astronomi ini menjelaskan bahwa kekuatan global saat ini merubah tatanan negara-negara dunia dengan tema jaman baru yang lebih setara (equal) dan adil (fair) dan terbuka (transparant) dalam mengurus dunia tidak lagi dengan senjata dan militer tetapi dengan kekuatan ekonomi.
         “Memang ada perlawanan dari  kekuatan lama yang tadinya menguasai sumberdaya alam dan mineral serta keuangan. Namun ditingkatan eksekusi, bisa  dipatahkan karena kekuasaan di Amerika Serikat dan Eropa juga sudah diganti dengan rezim-rezim baru,”ujarnya.
         Menurutnya kebijakan terbuka  pemerintahan Amerika Serikat, Barrack Obama terhadap Iran  adalah pukulan berat bagi kekuatan-kekuatan ekonomi lama  yang menguasai sumber daya alam di Timur-Tengah.
         Padang Kurusetra
         “Keterbukaan Amerika terhadap Kuba  juga merupakan optimisme dalam melihat masadepan peradaban manusia yang akan menentukan masadepan sejarah dunia. Hubungan Cina dan Amerika memang masih dalam  proses, namun sejarah punya jalannya sendiri,” tegasnya.
         Fenomena pemerintahan Joko Widodo menurutnya masih seperti padang kurusetra antara kekuatan  neoliberalis lama dengan kekuatan baru yang menginginkan Indonesia baru yang berdaulat dan bermartabat.
         “Jalan satu-satunya bagi  Indonesia adalah persatuan nasional dan melaksanakan doktri Tri Sakti Bung Karno. Hanya saja kalau dulu Tri Sakti adalah doktrin negara dibawah kepemimpinan  presiden,–saat ini istana masih belum kelar. Karena masih pertempuran. Yang pasti saat inilah momentum bagi  bangsa Indonesia,” ujarnya.
         Oleh karena itu menurut Burhan Rosyidi, berbeda dengan 1998, perkembangan ekonomi terakhir dengan menguatnya dollar atas rupiah dan jatuhnya harga minyak dan batubara merupakan pintu masuk bagi kebangkitan nasional yaitu dengan membangun kekuatan ekonomi  berbasiskan BUMN dan pembangunan industri energi dari  nuklir dan minyak gas dan batubara yang dikuasai oleh negara yang mengabdi pada pembangunan dalam negeri.
         “Kita tidak menolak investasi. Tapi sistimnya dirubah. Sekarang titik tekannya keuntungan untuk dalam negeri. Silahkan siapapun bisa bekerjasama  dengan Indonesia. Tapi yang menentukan harus kita,” tegasnya (Web Warouw)