Archive for the ‘Dayak’ Category

Elit dan Perkembangan Masyarakat

Yang saya maksudkan dengan elit di sini adalah elit kekuasaan dan elit masyarakat. Elit kekuasaan terutama mereka yang memegang tanggung-jawab dalam penyelenggaraan kekuasaan Negara, sedangkan dalam istilah elit masyarakat, adalah mereka yang merupakan tokoh-tokoh masyarakat (bukan ditokoh-tokohkan tapi muncul karena jawara dan atau prestasi yang diakui), pemuka-pemuka adat dan penanggungjawab kelembagaan adat baik yang lama ataupun yang baru seperti Dewan Adat Dayak (DAD), penanggung jawab organisasi-organisasi, termasuk organisasi politik, dll, yang bukan dari lapisan akar rumput.

Sesuai konteks kekinian, dalam catatan ini istilah elit itu saya fokuskan pada elit kekuasaan politik dan pemangku adat dan kelembagaan adat.

Dalam masyarakat primodial atau paternalistik, atau patron-client seperti di Kalimantan Tengah (Kalteng) misalnya, para elit ini merupakan panutan. Ketika menyimpulkan pengalaman hidup mereka, para tetua merumuskan peran para elit itu dalam berbagai pepatah seperti “buah jatuh tak akan jauh dari pohonnya”; “sungai berair keruh tak akan mengalirkan air yang jernih”; “guru kencing berdiri, murid kecing berlari”, dll lagi.

Peran menentukan lapisan elit ini barangkali bisa ditampakkan oleh pendekatan mode of production (cara berproduksi) yang melukiskan peran balik bangunan atas (super structure) terhadap bangunan bawah (basic structure). Yang kemudian dalam  ilmu politik, oleh salah satu pandangan dirumuskan bahwa “politik merupakan pencerminan terpusat segala kepentingan, terutama kepentingan ekonomi”. Secara kebudayaan, dengan mengutip pandangan Karl Marx, Bung Karno mengatakan bahwa “kebudayaan suatu masa adalah kebudayaan kelas-kelas yang berkuasa”.  Diakui atau tidak, penyelenggaraan kekuasaan politik menjadi rebutan dalam pilkada kiranya tak lepas dari  adanya kepentingan-kepentingan ekonomi di baliknya yang kemudian dipusatkan dalam kebijakan-kebijakan politik. Dan kebijakan-kebijakan atau policy yang dipilih, akan berdampak langsung pada kehidupan publik. Karena itu kalangan elit mempunyai peran  menentukan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, apalagi jika tripartite belum berkembang, terutama ketika kesadaran mayoritas berwarganegara belum kuat, masyarakat adat lemah dan bisa dikatakan dalam keadaan kocar-kacir, sehingga daya kontrolnya bisa diabaikan.

Berdasarkan pandangan-pandangan di atas, bagaimana memahami skandal perzinaan yang dilakukan Bupati Kabupaten Katingan, Yangtenglie dengan Farida Yeni, seorang perempuan yang resmi masih menjadi isteri orang lain?

Oleh skandal zina tersebut, Aliansi Masyarakat Katingan Bersatu (AMKB) menuntut Yantenglie mundur dari jabatan Bupati Katingan dengan alasan “Menolak Dipimpin Bupati Zina-Cabul”. Isyarat lampu hijau untuk pemakzulan Yantenglie pun juga sudah diberikan oleh Partai Gerindra dan Partai Bulan Bintang (PBB) yang mengusung Yantenglie dalam Pilkada Katingan 2013 lalu bersama Partai Demokrasi Pembaruan (PDP). Pihak DPRD Katingan pun nampaknya mengarah ke jurusan pemakzulan. Ketua DPRD Katingan Ignatius Mantir Ledie Nussa, mengatakan, “pemakzulan bisa dimulai dari hak menyatakan pendapat oleh pihaknya di DPRD. Setelah itu, prosesnya bisa dilanjutkan ke Mahkamah Agung” (Harian Radar Sampit, 8 Januari 2017). Tanggal 10 Januari 2017, di Palangka Raya, seorang teman yang dekat dengan Partai Gerindra memperlihatkan daftar 23 tandatangan (dari 25 seluruh) anggota DPRD Katingan yang menuntut pemakzulan Yantenglie (lihat juga: Harian Kalteng Pos, 10 Januari 2017). Metro TV Jakarta dalam berita malamnya 10 Januari 2017 melukiskan kegiatan-kegiatan Ignatius Mantir untuk menghadapi masalah Skandal Zina Bupati Katingan Yantenglie.

Di tengah desakan pemakzulan Yantenglie ini, Ketua DPD KNPI Kabupaten  Katingan Edy Ruswandi mempunyai pendapat berbeda. Menurut Edy, perzinaan Yantenglie dan Farida Yeni tidak bisa dijadikan dasar memakzulkan statusnya sebagai Bupati Katingan. Sebab pasal yang disangkakan penyidik sudah jelas yaitu Pasal 284 KUHP  tentang Perzinaan. Perzinaan dinilai dilakukan atas dasar suka sama suka.  “Jadi perzinaan itu tidak sama dengan perbuatan asusila. Kekhilafan pribadi itu tidak ada hubungannya dengan prestasi beliau sebagai bupati,” ujar Edy (Harian Radar Sampit, 8 Januari 2017), apa prestasi yang dicapai oleh Yangenglie sebagai bupati masih suatu debat tentu saja.

Pendapat Edy bahwa perzinaan yang dilakukan atas dasar suka sama suka bukanlah perbuatan asusila, untuk masyarakat Indonesia, termasuk Kalteng, saya kira suatu pendapat yang berbahaya. Ia akan  menyuburkan perzinaan, perbuatan yang diakui Edy akan kian memarakkan perzinaan sebagai “perbuatan yang tidak terpuji” di kalangan penyelenggara Negara dan petugas berbagai bidang lainnya. Dalam mata Edy, dari segi kesusilaan, zina dibenarkan apalagi jika dalam pekerjaan yang berzina itu mencapai prestasi-prestasi tertentu. Edy dengan pendapatnya itu, lupa membedakan antara perkosaan dan tindakan tidak terpuji tapi bukan tindakan asusila.

Apabila dihubungkan dengan karakter masyarakat kita yang masih bersifat panutan, pembenaran perbuatan zina Bupati Yantenglie akan ditiru oleh bawahannya dan warga masyarakat lainnya. Akibatnya poligami dan poliandri akan kian berkembang. Apakah tipe masyarakat begini yang diinginkan oleh Edy, masyarakat yang bukan tidak mungkin kemudian berkembang ke arah masyarakat promiskuitet (promiscuity society). Adat, hukum adat, hukum formal (positif) muncul pertama-tama melalui pengalaman kemudian menjadi konvensi lalu ditingkatkan menjadi hukum, termasuk “hukum adat sebagai wujud ideal dari kebudayaan” (Koentjaraningrat, 2004:10-11), justru untuk menertibkan hal-hal yang tidak beradat seperti zina.

Praktek “mangakap” dalam masyarakat Dayak, sebenarnya didasarkan atas suka sama suka. Adat dan hukum adat menghukumnya. Jangankan “mangakap”, memaki orang yang lebih tua pun dalam adat Dayak Ngaju, termasuk Dayak Katingan bisa dikenakan singer (sanksi). Dengan pendapat seperti di atas, dimana lalu Edy menempatkan adat, harkat dan martabat manusiawi, masyarakat yang berbudaya? Saya khawatir jika ide Edy ini diterapkan, ia akan membawa masyarakat Dayak yang sudah terpinggir menjadi kian terpuruk dan menjurus ke barbarisme. Membawa masyarakat kita melaju lari ke belakang kembali ke masa yang disebut kolonialisme Belanda sebagai “Dajakers”. Edy sebagai Ketua KNPI Katingan bisa disebut sebagai bagian dari elit masyarakat Katingan. Kalimat ini dimaksudkan untuk melukiskan peran elit dalam masyarakat.

Menghadapi tuntutan agar ia mundur dari jabatan bupati, Yantenglie mengatakan “Persoalan mundur atau maju itu harus dipertimbangkan matang, justru harus dipertanyakan dasar dan alasan mundur itu apa. Kemudian dampak politiknya apa.” “Dasar meminta mundur itu apa? Kan harus jelas dulu. Harus ada kejelasan faktualnya seperti apa? Sebab setiap keputusan harus berdasarkan fakta, kan begitu?” tegasnya (Harian Kalteng Pos, 10 Januari 2017).

Dari pernyataan ini nampak bahwa Yantenglie enggan mundur dari jabatan bupatinya. Ia seperti tidak mengerti dasar dan fakta-fakta yang dijadikan landasan tuntutan kepadanya tersebut. Sikap begini oleh Ketua DPRD Katingan Ignatius Mantir Ledie Nussa dinamakan sebagai “tidak punya muka”.

Tentang dampak politik yang dikhawatirkan Bupati Katingan jika mundur, saya kira alasan yang tidak perlu dikhawatirkan. Hambit Bintih ketika harus masuk penjara, kendali pemerintah Kabupaten Gunung Mas beralih ke Arton Dohong, Wakil Bupati. Aceng Bupati Garut dimakzulkan, Kabupaten Garut tidak chaos. Dengan menggunakan alasan “dampak politik” ini, saya kira, Yantenglie tidak melihat hubungan antara individu dan masyarakat (massa) serta perkembangan sejarah. Sejarah suatu bangsa tidak tergantung pada satu-dua individu. Apalagi tanpa seorang Yantenglie. Sejarah dan masyarakat Katingan akan terus melaju. Kabupaten Katingan tidak akan melenyap tanpa Yantenglie. Lebih-lebih Gerindra dan PPP sebagai partai-partai pengusung utamanya sudah memberikan lampu hijau.

Sebagai Anak Katingan, Kasus Zina Yantenglie, tidak membuat saya malu karena Katingan bukanlah Yantenglie. Apa semua Uluh Katingan berwatak seperti Yantenglie? Saya kira tidak. Jenderal Soeharto yang dalam Tragedi Nasional September 1965 telah memasakre kurang lebih 3 juta jiwa (menurut angka Jenderal Sarwo Edi), ketika berkunjung ke Philipina Selatan, antara lain disambut dengan spanduk berbunyi “Soeharto Bukan Indonsia!”. Sebab jika Soeharto adalah Indonesia maka semua orang Indonesia adalah pembunuh. Padahal tiga juta jiwa yang dibunuh dalam Tragedi Nasional September 1965 itu adalah orang-orang Indonesia juga.

Sebenarnya, akan lebih terhormat dan mulia, jika Yantenglie, secara sukarela mengundurkan diri dari jabatannya daripada dimakzulkan. Dengan mengundurkan diri secara sukarela dari jabatan, Yantenglie memperlihatkan tanggungjawab sosialnya yang besar. Sikap “katawan arepe” (tahu diri), jika menggunakan istilah Uluh Katingan. “Katawan arepe”, suatu sikap berprinsip, akan dihormati, tanda bertanggungjawab, menyisakan ruang bagi esok politik. Sedangkan orang yang “hiam hawéne” (tanpa malu), terbuka atau tertutup akan jadi bahan lelucon dalam masyarakat. Tapi sebaliknya, jika Yantenglie masih ngotot mau bertahan di jabatan bupatinya sekarang, saya khawatir, pendapat saya terhadap pendapat Edy Ruswandi, akan terwujud. Atau, boleh jadi pendapat Edy memang diambil juga oleh Yantenglie sebagai dasar pola pikir. “Dampak politik” dan dampak-dampak sosial-budaya dan dampak-dampak negatif lainnya yang dikhawatirkan oleh Yantenglie, justru akan terjadi jika ia ngotot bertahan dan menolak mundur secara seorang yang “katawan arepe”dan tékhé hawéne” (punya rasa malu). Mengundurkan diri secara sukarela adalah salah satu bentuk otokritik. Otokritik memerlukan keberanian, ke-“mamut-ménténg”-an. Tapi kritik dan apalagi otokritik merupakan barang langka di negeri ini, apalagi di Kalteng. Orang-orang takut pada diri sendiri tapi merasa diri dewa atau penunggu langit bebas kesalahan. Terakhir, dimana peran kelembagaan adat seperti DAD baik DAD Kabupaten maupun DAD Provinsi misalnya dalam kasus seperti Kasus Zina Yantenglie ini? Tidak relevankah pertanyaan ini ketika DAD diam seribu bahasa?

Ternyata “bélum bahadat” masih jauh dari kehidupan nyata Dayak Kalteng hari ini! Kalteng merupakan daerah mapan yang bertengger di atas kerusakan. Karena itu dengan meminjam istilah Jacques Derrida, filosof Perancis, agaknya masyarakat dan manusia Dayak patut  di  “destruct“ kemudian  di “reconstruct“. “Dijebol untuk kemudian dibangun kembali“ ujar Bung Karno. Perlu di “retool”. “Penjebolan“ dan retooling yang berarti, tidak bakal terjadi dengan elit yang bobrok.

Syarat untuk menjebol, meretool dan me-reconstruct yang sekarang belum tersedia ini, memang masih perlu dibangun secara solid. O, panjangnya perjalanan menuju esok bermartabat. Jadinya daya tahan seekor kuda yang baik di uji dalam perjalanan jauh memang.[]

Kusni Sulang

Harian Radar Sampit, 15 Januari 2017

Elit dan Perkembangan Masyarakat

Tenaga Lokal dan PBS

“Informasi ada beberapa perusahaan tambang yang mulai aktif, seperti PT Tamtama Perkasa (TP) dan PT Mega Multi Energi (MME). Harapan kita sebaiknya perusahaan-perusahaan ini dapat mempekerjakan masyaraat lokal untuk bekerja di perusahaan,” ujar Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Barito Utara (Batara), H. Acep Tion, SH, saat berbincang-bincang dengan para wartawan di ruang kerjanya pada Rabu, 4 Januari 2017 lalu. Acep juga mengatakan “Bukan hanya perusahaan yang bergerak di sektor tambang saja, tetapi perusahaan lainnya seperti perkebunan dan HPH (Hak Pengusahaan Hutan) juga kita harapkan dapat memberdayakan tenaga kerja lokal. Jangan sampai warga lokal di daerah ini hanya sebagai penonton  atau tidak merasakan manfaat dari keberadaan perusahaan yang ada di sekitar wilayahnya.” “Dengan demikian pengangguran di daerah ini menjadi berkurang” (Harian Radar Sampit, 5 Januari 2017).

Apa yang diharapkan oleh Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Batara ini bukanlah harapan baru yang keluar dari mulut para penyelenggara Negara di provinsi ini. Bahkan diucapkan sejak berdasawarsa, juga Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) yang sekarang, H. Sugianto Sabran. Hanya saja harapan yang berusia cukup tua ini sampai hari ini masih saja berstatus harapan yang tidak nampak pada kenyataan. Sampai hari ini saya belum melihat, langkah-langkah kongkret apa yang dilakukan oleh penyelenggara Negara baik legislatif ataupun eksekutif untuk menjelmakan harapan atau himbauan itu merupakan lukisan kenyataan sedangkan wewenang penyelenggaraan Negara berada di tangan mereka. Akan sangat gampang jika penyelenggaraan Negara cukup dengan menyampaikan harapan dan himbauan. Misal, apa tindaklanjut  yang akan dilakukan oleh Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Batara, H. Acep Tion, SH, agar harapannya itu, terutama untuk penduduk lokal yang tidak lain adalah Orang Dayak, terwujud? Pertanyaan ini sebenarnya kemudian lebih ditujukan kepada orang pertama Kalteng yaitu Gubernur Kalteng yang baru, Sugianto Sabran yang mempunyai program menyejahterakan rakyat Kalteng, termasuk penduduk lokalnya. Sebab pada kenyataannya seperti yang ditulis oleh Kompas 2 Juli 2014 tentang keadaan di Kalimantan Timur masuknya “tambang dan kebun punahkan mata pencaharian penduduk” (http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/07/02/0005008/ Tambang.dan.Kebun. Punahkan. Mata. Pencaharian.Warga.Adat.Kalimantan).

Masyarakat adat di pedalaman Kalimantan Timur terus kehilangan mata pencaharian utama sejak kehadiran pertambangan batu bara dan mineral, industri minyak dan gas, dan perkebunan sawit.

Industri ini memerlukan lahan yang sangat luas termasuk menyita hutan dan ladang-ladang yang tadinya menjadi wilayah mata pencaharian masyarakat adat. Mantan Bupati Kabupaten Kutai Barat periode 2001-2006 yang juga Ketua Forum Dayak Menggugat (FDM) Kaltim, Rama A. Asia, mengungkap masyarakat adat kini dalam kondisi kritis sejak investasi masuk.

Kebutuhan lahan yang sangat luas untuk investasi menyebabkan wilayah kelola masyarakat adat berupa hutan dan ladang menjadi sempit. “Hutan dan tanah mereka diambil untuk investasi dengan alasan demi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Faktanya menyebabkan kesengsaraan,” kata Rama dalam sebuah diskusi di Balikpapan, beberapa waktu lalu.

Hutan, sawah, dan ladang secara seragam jadi lahan kebun sawit dan tambang. Masyarakat yang semula mudah memperoleh buah-buahan, padi, ikan, hingga hewan buruan, di dalamnya kini mulai sulit dicari bahkan hilang di beberapa wilayah. Termasuk hilangnya madu hutan yang dulu diandalkan. Pohon Benggeris, salah satu tumbuhan yang dilindungi negara, tempat tawon madu suka hinggap dan bersarang, kini sudah tidak ada lagi. Pohon karet dan rotan yang membantu meningkatkan perekonomian masyarakat, juga habis.

“Di tempat kami, 300 jenis tanaman obat, dari pohon, perdu, bambu, hingga rumput-rumputan, habis kena tambang dan kebun sawit. Masyarakat yang tadinya mengandalkan obat itu kehilangan hak hidupnya,” kata salah seorang Kepala Adat Dayak, Elioson, yang hadir dalam diskusi ini.

Masifnya industri, kata Rama, juga mengancam kelangsungan produk budaya. Sebutlah tumbuhan doyo sebagai bahan utama serat bagi ulap atau ulos atau sejenis kain tenun tradisional produk suku asli Doyo nyaris punah. Belum lagi rotan dan karet yang digemari perkebunan warga. “Doyo itu tumbuh liar di tanah berpasir. Dulu diusahakan masyarakat Kecamatan Jempang, Kutai Barat. Sekarang Jempang penuh dengan kebun sawit. Lahan habis. Tidak ada ruang untuk tumbuh doyo itu. Tumbuh di antara sawit, malah ditebas orang. Tenun ikat doyo memang masih ada sekarang, tapi tenun lebih banyak benang,” kata Rama.

Rama mengatakan, warga yang terhimpit lalu berpindah, atau memilih meninggalkan cara hidupnya dan beralih menjadi buruh di dunia industri. Mereka yang berpindah kemudian terbentur sempitnya lahan untuk dikelola. Akhirnya, mereka mengalami konflik batas, wilayah kelola, hingga konflik tata ruang antar warga itu sendiri maupun dengan perusahaan.

Sementara itu, mereka yang tidak lagi berkebun dan berburu, memilih menjadi buruing perusahaan. Dengan keterampilan terbatas, mereka terpaksa bersaing dengan pendatang, diikat dengan sistem kontrak yang bisa diberhentikan kapan saja, diberi upah rendah dan dibedakan dengan upah para pendatang yang memiliki keterampilan lebih mumpuni.

“Pekerja pendatang digaji Rp 80.000-Rp 90.000 sehari. Orang lokal cuma Rp 50-60 ribu per hari, karena keterampilan terbatas. Karena tidak memiliki kemampuan lain, terpaksa tetap kerja di situ. Jangka lima hingga 10 tahun lagi tentu akan sengsara. Ini sama dengan memiskinkan masyarakat miskin jadi tambah miskin,” kata Rama.

Dampak terus berlanjut. Kehadiran pekerja dari luar meningkatkan prostitusi liar di seputar tambang dan perkebunan, perselingkuhan antara pekerja dengan warga, perubahan gaya hidup remaja lokal yang tertarik perputaran uang yang besar, pencemaran air dan tanah, hingga kearifan lokal yang terus terkikis.

“Hitungan politis, dari tiga juta penduduk Kaltim, 50 persen suku Jawa, 30 persen Sulawesi, 20 persen gado-gado. Lima persen (dari 20 persen) itu kira-kira orang lokal (masyarakat adat) dan tidak mendapat perhatian serius,” kata Elioson.

Apa yang terjadi terhadap penduduk lokal di Kalimantan Timur (Kaltim) tidak jauh berbeda dari apa yang mendera penduduk lokal di Kalteng hingga hari ini. Masuknya Perusahaan Besar Swasta (PBS) secara masif tidak menyejahterakan penduduk lokal malah sebaliknya. Dari segi demografis, penduduk lokal pun sudah menjadi minoritas. Keadaan mereka akan makin mengkhawatirkan pada saat ibukota Negara Republik Indonesia dipindahkan ke Kalteng dan Kalteng dimekarkan menjadi dua atau tiga provinsi. (Hal-hal yang mungkin tak terelakkan). Keterpinggiran penduduk lokal, bukan tidak mungkin bisa menjadi sebuah sumber konflik horisontal atau pun vertikal. Sumber dari kekerasan anarki, dan berbagai bentuk eskapisme seperti perjudian, mengkonsumsi obat-obat terlarang; kemudian menjadi fatalis yang menguatkan perkembangan berbagai bentuk mistisisme.

Pertanyaannya: Mungkinkah keterpinggiran penduduk lokal dicegah? Mungkinkah keadaan buruk yang mengancam itu dihindari? Saya kira, jawabannya tentu saja mungkin asal ada kemauan dan tekad politik seorang Negarawan yang mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan kelompok apalagi pribadi seperti yang ditulis oleh William Bodri dalam bukunya “Kuan Tzu’s Supreme Secrets for the Global CEO”, Lucky Publishers, Batam Centre, 2004). Adanya kemauan dan tekad politik Negarawan ini, akan memunculkan upaya-upaya nyata yang membuat penduduk lokal menjadi minoritas kreatif, minoritas bermutu baik secara komitmen manusiawi, prakarsa maupun secara keterampilan. Kunci untuk menjadikan penduduk lokal menjadi minoritas kreatif, saya kira terletak pada pendidikan. Pendidikan yang bersifat membebaskan dan penyadaran, menjadikan mereka sebagai daya manusia yang berdaya. Patut disadarkan bahwa untuk menjadi manusia yang berdaya dihindari benar pemburuan gelar, nilai atau ijazah instan. Dunia pendidikan kita patut ditata ulang, melenyapkan praktek mengkomoditaskan pendidikan. Minoritas Kreatif tidak akan terwujud jika menggunakan metode instan sekalipun hasilnya gelar akademi bisa panjang sejari tengah.

Apabila penyelenggara Negara dengan kemauan dan tekad politik menginginkan munculnya Minoritas Kreatif, cita-cita ini akan lebih cepat terwujud jika seperti mantan Perdana Menteri Malaysia, Moh. Mahatir, atau Presiden Perancis, untuk suatu kurun waktu tertentu menerapkan politik yang disebut ‘diskriminasi positif’. Melalui politik ini semua anak-anak warga lokal (baik mampu ataupun tidak) diberikan fasilitas beasiswa hingga jenjang tertinggi seperti S3. Kirim mereka ke sekolah-sekolah terbaik di negeri ini dan di mancanegara. Dari mana pembiayaan mereka didapat?

Pada masa jayanya HPH, untuk Yayasan Isen Mulang yang bertugas memberi beasiwa kepada anak-anak Dayak, perusahaan-perusahaan pemegang HPH dipungut Rp 1000/m3. Hanya saja uang besar tersebut raib dan menguap entah ke saku siapa. Tidak ada yang mengotak-atiknya. Sekarang menurut daftar Kementerian ESDM masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di Kalteng paling tidak terdapat 543 “Certified Mining Companies”, belum dihitung PBS perkebunan dan perusahaan pemegang HPH. Saya kira mengutip dana sumbangan periodik dari PBS-PBS ini Pemerintah Kalteng mampu membiayai beasiswa untuk anak-anak penduduk lokal  mulai dari Taman Bermain hingga perguruan tinggi. Beasiswa ini disertai syarat, ia akan dicabut atau dihentikan jika menempuh jalan instan. Dana sumbangan dari PBS-PBS ini pun bisa digunakan sekaligus untuk menhdirikan Sekolah Adat yang memperkuat sumber daya manusia para pemangku adat masyarakat Dayak. Boleh jadi dengan kebijakan begini, Minoritas Kreatif akan bisa terwujud.

Kalau di Republik Rakyat Tiongkok (RRT) untuk etnik-etnik minoritas di Beijing didirikan  Universitas Minoritas (Minzu Daxué).  Etnik-etnik minoritas non-Han, selain masuk universitas-universitas umum biasa, umumnya masuk Minzu Daxué ini. Dengan cara ini penyelenggara Negara menciptakan syarat agar mereka bisa tumbuh berkembang menjadi Minoritas Kreatif. Barangkali mendirikan semacam Minzu Daxué di Indonesia, apalagi di Kalteng masih terlalu ilusioner untuk hari ini. Tapi saya menganggap jika benar-benar negeri ini dan penyelenggara Negara di provinsi ini memperhatikan penduduk lokal yang kian terpinggir, menciptakan mereka menjadi Minoritas Kreatif adalah salah satu jalan keluar strategis.

Yang tidak kurang pentingnya adalah adanya Perda Tentang Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat  tentang kedudukan masyarakat adat dan hak-haknya atas tanah, wilayah, dan SDA. Perda itu mengatur sekaligus hak atas pembangunan, spiritualitas dan kebudayaan, lingkungan hidup, hukum dan peradilan adat, lembaga masyarakat adat, hingga kewajiban pemerintah daerah dalam hal pengakuan dan perlindungan bagi Masyarakat Hukum Adat. Apakah adanya Perda Tentang Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat di Kalteng mesti  menunggu pengesahan UU PPHMHA? Jika ini yang dijadikan alasan, patut diketahui bahwa sejumlah provinsi telah menerapkan perda serupa lebih dahulu.
“Di lapangan, masyarakat membutuhkan payung hukum. Menunggu lagi, berarti pemerintah terus membiarkan kejadian-kejadian di lapangan. Jangan sampai tidak jadi (disahkan). Semua pihak sudah mengeluarkan miliaran Rupiah lewat berbagai studi banding dan diskusi. Jadi tak perlu sampai seperti Aceh dan Papua yang berdarah-darah dulu baru muncul perda,” kata kata Direktur Eksekutif STABIL, Jufriansyah.

Boleh jadi jalan Minoritas Kreatif merupakan jalan mengubah harapan dan himbauan menjadi kenyataan. Minoritas Kreatif ini akan cepat terwujud jika ada kemauan, tekad dan keberanian politik seorang Negarawan. Gubernur Kalteng Sugianto Sabran- kah itu?[]

Kusni Sulang

Dimuat di Halaman Budaya Sahewan Panarung Harian Radar Sampit 8 Januari 2017, Tenaga Lokal dan PBS

TAMBUN-BUNGAI

Tambun-Bungai

Patung dua saudara Tambun-Bungai. Nama dua bersaudara ini sekarang dijadikan sebagai nama lain dari Kalimantan Tengah (Foto.Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak/Andriani. S. Kusni, 2013)

Patung dua saudara Tambun-Bungai. Nama dua bersaudara ini sekarang dijadikan sebagai nama lain dari Kalimantan Tengah. Patung ini merupakan salah satu versi wajah Tambun-Bungai.  (Foto.Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak/Andriani. S. Kusni, 2013)

BORNEO’S NATURE AND CULTURE AT RISK DUE TO SALE OF MAGNIFICENT HORNBILL

Enggang (tingang), lambang kekuasaan di atas. Naga (jata), lambang kekuasaan di bawah). [ Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah/Andriani S. Kusni, 2015]

Enggang (tingang), lambang kekuasaan alam  atas. Naga (jata), lambang kekuasaan alam  bawah). [ Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah/Andriani S. Kusni, 2012]

Borneo’s Nature and Culture at Risk Due to Sale of Magnificent Hornbills
http://thejakartaglobe.beritasatu.com/opinion/borneos-nature-culture-risk-due-sale-magnificent-hornbills/

By Erik Meijaard on 11:20 pm Oct 23, 2014

“Hornbill and Dragon, Arts and Culture of Borneo,” is a book by Bernard Sellato, one of Borneo’s most famous anthropologists. The title nicely captures the great reverence that Borneo’s indigenous people have for hornbills. These birds were once powerful omens that determined the lives of many people on the island.
For the Iban people of West Kalimantan and Sarawak, the hornbill took messages from the human world to the world of spirits. When people on Borneo saw a hornbill fly over, they would consider it either a good or bad omen depending on the direction of flight. And up until today, traditional dancers use hornbill feathers to mimic the flight of these birds, further suggesting the close connections between people and nature. Soon enough though, Borneo’s Dayaks may need to look for other symbols, because people are rapidly hunting hornbills to extinction.
Hornbills are large birds with oversized beaks and outrageous casques on top of those beaks. One theory goes that these massive bill structures evolved as part of sexual displays in which males could show females that they were powerful enough to function despite these totally clumsy appendices. Weird or what?
Hornbills are also unusual in their breeding behavior. Females seek out hollows in large trees, where they make their nests. Once inside, they close off the opening, leaving only a narrow slit, so that neither can she get out nor predators come in. It’s the male’s task to supply food to keep the female and her young alive.
People have been hunting hornbills for millennia. Hornbills are large and with a rifle or blowpipe they are easy targets. Stuck in their nests, they are sitting ducks — although admittedly strangely shaped ones — and hunters can easily climb trees to catch the females and young. Their final ‘design fault’ is that these birds are really noisy, with, for example, the Helmeted Hornbill having a loud, raucous call, which some have described as “hoots followed by maniacal laughter.” So, their presence in a particular forest area is hardly a secret.
Traditionally the feathers of these birds were used in ceremonial clothing, the hornbill “ivory” for carving, and, with a body the size of a small chicken, they regularly ended up in the pot. Carvings of hornbill “ivory” over 2,000 years old have been found in Borneo, and Chinese carvings have been traced back to the 6th century A.D. The Chinese held the material in high regard, preferring it to real (rhino and elephant) ivory, and calling it “golden jade.”
Despite hunting for various purposes, most hornbill species remained relatively common until quite recently. When I was traveling on the large rivers of Borneo in the early 1990s, I often saw them fly overhead. Much has changed since then.
A few years ago, commercial animal traders started to specifically demand hornbill casques to feed an increasing demand, particularly from China, for hornbill ivory for medicinal purposes and carvings. This created significant additional pressure on many hornbill populations, and the hornbills are now rapidly disappearing from forest areas.
Hornbill casques and bills sell for between Rp 2 million and Rp 3 million (or around $250), making these beautiful and enigmatic birds a new favorite of local hunters. Groups of hunters as large as 60 people now roam the extensive and remote forest areas of central Borneo, listening out for hornbills and killing any that they can lay their hands on.
The amounts of birds involved are staggering. A recent confiscation in the Melawi district of West Kalimantan resulted in 229 hornbill heads, while in 2013 four Chinese nationals were apprehended at Soekarno-Hatta Interational Airport with 248 hornbill beaks in their luggage. I am sure, though, that much higher numbers slip through. It must be really easy to smuggle these hornbills along with other internationally traded bulk goods.
So far there has been little action by the government to combat this trade. There are no concerted efforts to document the scale of the problem and understand its dynamics. But if the authorities apprehended middlemen and traders, it would be easy to significantly reduce demand from hunters. Without anyone buying, people would soon stop making lengthy forest trips required to obtain these birds.
Also, the non-governmental sector seems to largely ignore the issue, although there are exceptions, with organizations such as TRAFFIC, Birdlife and the Wildlife Conservation Society drawing attention to the problem.
I have no doubt that most people would prefer to live in areas where the magnificent hornbills would still noisily fly overhead. But as with most natural resources, the greed of a few who benefit from the trade, and the total lack of commitment for effectively addressing the problem, could so easily end up with the loss of these cultural icons.
Concerted efforts could still prevent hornbill extinctions. If you see or hear of any hornbill heads for sale, take note of the details including name and address of traders, ask who is buying and for how much, and where hunters obtain the birds. Take photos if possible, and feel free to pass information on to me.
Solutions ultimately lie with the people who live alongside the hornbills. They need to decide what they want their future to look like. What we can do is to help them understand what choices they have and what means to influence the outcome of these choices.
It is possible to retain healthy and prosperous forest landscapes in Borneo with hornbills in the sky, but this requires major change in development thinking and much better management of environments and resources.
Erik Meijaard is a conservation scientist based in Jakarta. He coordinates the Borneo Futures — Science for Change research program.

FESTIVAL SENI-BUDAYA DAYAK SE-KALIMANTAN XIII DI YOGYAKARTA

Festival ini menjadi agenda tahunan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, diselenggarakan oleh para mahasiswa Dayak yang sedang menuntut pelajaran di Yogyakarta.

Festival yang ke-13 ini diselenggarakan oleh para mahasiswa Dayak dari kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Sedangkan Festival berikutnya dipercayakan kepada para mahasiswa dari kabupaten Skadau, juga ari Kalimantan Barat.

Bermacam kegiatan budaya dilangsungkan selama festival, termasuk seminar. Seminar dalam Festival ke-13 ini bertema: Menggagas Strategi Kaum Muda Dayak Dalam Era Globalisasi" dengan pembicara Dr. A. Teras Narang, SH; Dr. Arie Setyaningrum Pamungkas, MA, sosiolog dari Gadjah Mada; Kusni Sulang dari Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah, Palangka Raya (Foto.Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah/Andriani. S. Kusni, 2015).

Bermacam kegiatan budaya dilangsungkan selama festival, termasuk seminar. Seminar dalam Festival ke-13 ini bertema: Menggagas Strategi Kaum Muda Dayak Dalam Era Globalisasi” dengan pembicara Dr. A. Teras Narang, SH; Dr. Arie Setyaningrum Pamungkas, MA, sosiolog dari Gadjah Mada; Kusni Sulang dari Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah, Palangka Raya (Foto.Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah/Andriani. S. Kusni, 2015).

 

Suaana Taman Budaya Yogyakarta sebelum penutupan Festival (Foto.Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah/Andriani S. Kusni, 2015)

Suasana Taman Budaya Yogyakarta sebelum penutupan Festival (Foto.Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah/Andriani S. Kusni, 2015)

 

Suasana di luar Gedung Taman Budaya untuk menyaksikan acara penutupan Festival (Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah/Andriani S.Kusni, 2015)

Suasana di luar Gedung Taman Budaya untuk menyaksikan acara penutupan Festival (Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah/Andriani S.Kusni, 2015)

 

Pemangku adat Dayak dari Kalimantan Barat memulai acara ritual penutupan secara adat (Foto.Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah/Andriani. S. Kusni, 2015)

Pemangku adat Dayak dari Kalimantan Barat memulai acara ritual penutupan secara adat (Foto.Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah/Andriani. S. Kusni, 2015)

 

 

 

 

 

KABUT ASAP & PILKADA

KABUT ASAP & PILKADA
Oleh Kusni Sulang

Ketika Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah (Kalteng) bersama Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Nasional menyelenggarakan diskusi tentang baik-buruknya tambang, terutama tambang batu-bara, di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) pada 27 Mei 2015 lalu, kepala desa menjelaskan bahwa mereka sedang bersiap-siap menghadapi musim kemarau dengan bencana kabut asap yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan. Adanya persiapan demikian menumbuhkan harapan pada diri saya bahwa kemarau tahun ini, Kalteng akan bebas dari bencana kabut asap yang menyiksa dan menimbulkan banyak kerugian bagi kehidupan sehari-hari penduduk. Kalau pun bencana tersebut masih ada, pada harapan yang tumbuh itu terbayang ia tidak akan separah tahun 2014. Agustus tiba disusul oleh September tiba dengan kenyataan yang menghancurkan harapan tersebut. Bencana kabut asap bukannya berkurang tapi justru lebih parah dari tahun silam. Asap bahkan menyusup ke ruang-ruang rumah tempat tinggal dari pagi hingga malam, berlanjut hingga pagi lagi.Sementara penyelenggara Negara berteriak lantang agar pembakar lahan dan hutan ditangkap dan dihukum. Media massa cetak lokal memberitakan bahwa ada beberapa pembakar lahan yang ditangkap tapi mereka adalah pekerja upaha dengan bayaran Rp.100.000,- serta petani-petani biasa dengan tradisi berladangnya. Sementara perusahaan-perusahaaan yang junlahnya bervariasi (kadang-kadang dikatakan berjumlah tujuh, kadang-kadang berjumlah 12) yang diduga sengaja membakar lahan tidak satu pun yang disentuh. Hukum nampak hanya diberlakukan untuk wong cilik. Penyebab kebakaran hutan dan lahan pun ditimpakan pada wong cilik, yaitu petani kecil ladang berpindah. Tapi apakah kabut asap akan sebegini parah, jika penyebabnya adalah petani ladang berpindah yang menggarap ladangnya dengan cara membakar sejak ratusan tahun lakukannya? Menuding mereka sebagai salah satu penyebab kebakaran hutan, apakah lalu mereka dilarang berladang? Lalu hidup dari mana lagi mereka? Ini namanya kesewenang-wenangan seperti yang dilukiskan oleh pepatah Tiongkok Kuno: “raja boleh membakar rumah, penduduk tak boleh menyalakan tungku”. Sehingga penangkapan dan diproses-hukumkannya wong cilik ini mengesankan tidak lebih untuk memperlihatkan bahwa penyelenggara Negara mau menciptakan citra bahwa mereka bekerja dan tegas dalam melaksanakan hukum tanpa tebang pilih. Perusahaan-perusahaan besar dalam kenyataan menjadi kebal hukum (impunity) karena kekuatan uang dan tumbuhnya suburnya kolusi. Walau pun perusahaan-perusahaan besar swasta (PBS) ini seperti ditunjukkan oleh Kepala Bidang Pengawasan Pengamanan (Dishhutbun) Kotim Adrianus Salampak bahwa “pihaknya menemukan 12 perusahaan perkebunan kelapa sawit yang sengaja melakukan pembakaran untuk membuka lahannya” (Kalteng Pos, Palangka Raya, 10 September 2015). Impunitas PBS-PBS memperlihatkan bahwa dalam politik, investorlah yang mengatur pemerintah, bukan penyelenggara Negara yang mengatur investor. Karena itu, meskipun pemerintah Kotim menemukan perusahaan-perusahaan yang melakukan pembakaran lahan, namun menurut Adrianus, pihaknya tidak bisa mengambil tindakan tegas terhadap PBS-PBS tersebut. “Kendalanya karena kami saat ini tidak memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), untuk menindak dan melakukan penyidikan”.
Padahal Presiden Joko Widodo ketika melihat langsung lokasi kebakaran hutan di Desa Pulau Geronggang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, didampingi beberapa pejabat tinggi, termasuk Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menginstruksikan aparatnya bertindak tegas terhadap para pembakar hutan. “Saya perintahkan ditindak setegas-tegasnya, sekeras-kerasnya, untuk perusahaan yang tidak mematuhi. Tidak sekali dua kali disampaikan karena mereka sebetulnya juga harus bertanggung jawab.” (http://www.sinarharapan.co/news/read/150908266/mempertanyakan-kebakaran-hutan).
Dengan alasan demikian, maka perintah Presiden Jokowi untuk menindak PBS-PBS pembakar hutan, “ setegas-tegasnya, sekeras-kerasnya”, menjadi tidak dilaksanakan. Sementara di pihak lain, pemberian izin secara tumpang-tindih dengan gampang dilakukan. Dengan tidak dilaksanakannya perintah Presiden ini oleh kepala-kepala daerah maka jangan diharap aka nada tindakan kongkret untuk menangani bencana asap yang mendera Kalteng. PBS-PBS pembakar hutan dan lahan tetap tak tersentuh hukum. Mereka tidak akan pernah jera melakukannya. Dari kenyataan ini nampak bahwa kekuasaan untuk menyelenggara Negara diperlakukan sebagai ladang subur untuk meraup uang oleh pemegang kekuasaan.
Jika dihubungkan dengan pilkada, terutama untuk melihat kemampuan dan rekam jejak petahana, untuk mengetahui kualitas seorang kepala daerah, kemampuan menangani dan mencegah bencana kabut asap, sebenarnya bisa dijadikan salah satu tolok-ukurnya. Sejarah mengatakan bahwa kata-kata kampanye dan pencitraan, tidak pernah bisa dipercayai. Pilkada bukanlah peluang memilih Negarawan tapi kalau ikut memilih, memilih politisien yang tidak akan menghalau bencana kabut asap dari kehidupan. Negarawan lahir dari gerakan massa. []

Politik Ekonomi Kebakaran Dan Asap: Melangkah Ke Solusi Jangka Panjang
Oleh Herry Purnomo

Lima puluh tahun lalu, Indonesia kaya dengan hutan lebat. Dan kemudian bum! Antara 1980 dan 2000 – ledakan penebangan kayu terjadi. Diikuti dengan penebangan kayu ilegal – selanjutnya, ledakan lain dalam 10 tahun sejak 2000, dan kemudian ledakan sawit mengikuti.
Hutan primer yang lebat digunduli dan berubah menjadi hutan terdegradasi, kemudian ditebang dan dibakar, disiapkan untuk perkebunan sawit dan kayu dengan skala berbeda.
Transformasi bentang alam ini memberi manfaat dan kerugian bagi aktor berbeda. Tetapi kebakaran dan asap menjadi bagian transformasi bentang alam.
Pemerintahan Presiden Joko Widodo, Indonesia berkomitmen mengurangi – atau bahkan menihilkan – kejadian kebakaran di Indonesia. Dan walaupun beberapa peningkatan dibuat, kebakaran dan asap berlanjut.
Tahun ini, Indonesia menghadapi El Niño, yang akan menyebabkan cuaca lebih kering dan meningkatkan kejadian kebakaran dan asap.
Solusi diperlukan, karena aksi selama ini sebagian besar memerangi kebakaran dan tidak secara sistematis mentautkannya dengan politik dan ekonomi kebakaran. El Nino menyebabkan cuaca lebih kering dan bisa meningkatkan intensitas kebakaran dan asap.
Mengkaji kebijakan dan perundangan kebakaran (yang berjalan maupun yang tidak) memetakan aktor, jejaring dan ekonomi, menyediakan peta tata ruang yang jelas dan transparan, serta melibatkannya dengan pembuat kebijakan dan praktisi kunci adalah jalan penting mengurangi kebakaran dan asap.

DIPERLUKAN RENCANA TATA RUANG
Tidak jelasnya rencana tata ruang berpengaruh dalam menghambat upaya penurunan kebakaran. Pada temu konsultatif pemangku kepentingan di Pekanbaru pada 25 Maret, perlunya memiliki kesepakatan dan rencana tata ruang yang bisa ditegakkan menjadi catatan khusus. Namun, ini tidaklah cukup.
Semua pemangku kepentingan perlu kembali duduk dan mendiskusikan pemetaan tata ruang dan mencoba mencapai kesepakatan. Menegosiasikan kepentingan konservasi, legalitas, bisnis, penghidupan lokal, reduksi emisi karbon dll. sangat penting, seraya juga memahami solusi “ideal” mungkin tidak ada.
Ketika mendiskusikan sejarah wilayah terdegradasi, negosiasi seharusnya mendiskusikan tidak hanya ruang tetapi juga durasi. Misalnya, sebuah wilayah yang dikonversi secara ilegal dari wilayah konservasi menjadi sawit, bisa tetap sawit untuk beberapa tahun tertentu untuk mengkompensasi investasi sektor swasta atau masyarakat lokal.
Perlu untuk duduk bersama menegoisasikan kepentingan konservasi, legalitas, bisnis, penghidupan lokal, pengurangan emisi karbon mencapai kesepakatan. Namun, setelah periode waktu terencana ada waktu merestorasi menjadi hutan.
Transaksi lahan ilegal dapat, dan memang terjadi dalam lahan konsesi dan lahan negara, ketika wilayah itu tidak benar-benar diamankan. Tuntutan ekonomi untuk lahan terdegradasi, terbakar n dan sawit merupakan penyebab besar transformasi hutan primer menjadi perkebunan tanaman yang memberi manfaat besar bagi aktor tertentu.
Pemerintah perlu menciptakan disinsentif terhadap kebutuhan lahan terdegradasi, terbakar dan tertanami sawit dengan menetapkan standar legalitas atas lahan yang telah dijual.

MENGHENTIKAN AKTIVITAS ILEGAL
Mendeteksi, mengantisipasi dan menindak kejahatan terorganisasi yang terlibat dalam transaksi lahan ilegal penyebab kebakaran dan asap harus dilakukan oleh institusi hukum. Pada saat yang sama, melatih polisi, jaksa dan hakim terkait hukum hutan dan lingkungan harus dilakukan.
Presiden Joko Widodo telah menetapkan satuan tugas untuk menyelesaikan konflik hutan di Indonesia.
Satuan tugas akan merupakan kolaborasi antara Kementerian Lingkungan Hidup and Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agraria, serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Untuk menjamin keberhasilan satuan tugas ini, kesadaran publik melalui media massa dan media sosial mengenai pentingnya mengurangi kebakaran dan asap diperlukan.

MENCEGAH DEGRADASI GAMBUT
Degradasi gambut adalah sumber utama emisi karbon Indonesia akibat kebakaran. Gambut tidak hanya soal ekosistem berharga, tetapi juga soal orang yang tinggal di sana.
Untuk mengurangi kebakaran lahan gambut, kita perlu segera mengembangkan penghidupan dan sumber penghasilan bagi masyarakat asli dan lokal yang tinggal di lahan terdegradasi. Ini mencakup tanaman tahunan, hortikultur, agroforestri dan penanaman pohon sesui dengan kedalaman gambut, dan terkait industri skala kecil sepanjang rantai nilai.
Pada saat yang sama, masyarakat yang tinggal di lahan gambut yang baik juga perlu bantuan mengembangkan penghidupan dan sumber penghasilan mereka – melalui bantuan pembayaran jasa lingkungan dan REDD+.
Untuk mengurangi kebakaran lahan gambut, kita perlu segera mengembangkan penghidupan dan sumber penghasilan bagi masyarakat asli dan lokal yang tinggal di lahan terdegradasi
Memperkuat dan menyediakan dukungan finansial untuk organisasi akar rumput seperti Masyarakat Peduli Api akan menjamin efektivitas mereka mendukung deteksi kebakaran dan sistem peringatan dini.
Inisiatif lokal pada level skala-mikro seharusnya merestorasi lahan gambut dengan membendung kanal, membasahi gambut dan menanam Jelutung, karet dan nanas.
Meningkatkannya pada level bentang alam atau unit hidrologi akan memerlukan pemikiran lebih dalam dan pendekatan multi-pemangku kepentingan karena air adalah sumber langka dan dapat menjadi sumber konflik di musim kering.
Merencanakan dan mengeksekusi manajemen level air dalam skala lanskap melalui – antara lain aksi – bendung kanal, akan menjamin keadilan baik bagi aktor skala kecil maupun besar.
Pembangunan masyarakat dan penghidupannya peru ditempatkan untuk melanggengkan restorasi gambut. Berbagi praktik terbaik inisiatif lokal dan sektor swasta dalam restorasi ekosistem gambut serta mendorong adopsi praktik tersebut akan membantu menciptakan keseragaman.
Akhirnya, mengurangi kebakaran dan asap tidak hanya sebuah daftar “TINDAKAN” yang harus diikuti seperti dipaparkan di atas, tetapi juga BAGAIMANA melakukannya dan SIAPA yang seharusnya melakukan itu.

BAGAIMANA DAN SIAPA
Kita dapat menggunakan ‘pendekatan bentang alam’ untuk menyatukan pertanian, konservasi, dan perebutan penggunaan lahan lain untuk menjawab pertanyaan BAGAIMANA. Dalam pendekatan ini, pemerintah, petani kecil dan pemangku kepentingan lain akan terpanggil untuk mempertimbangkan keragaman tujuan mereka dalam bentang alam, memahami penyebab, menyusun prioritas, bertindak dan memantau kemajuan.
Memahami SIAPA sejatinya adalah “pemangku kepentingan kebakaran” sebagai kunci menuju keberhasilan pendekatan bentang alam. Pendekatan ini akan dipandu oleh sepuluh prinsip pendekatan bentang alam, yang menekankan manajemen adaptif, pelibatan pemangku kepentingan dan keberagaman tujuan.
Aksi bersama di antara negara anggota ASEAN – untuk mengurangi kebakaran dan asap melalui dialog berlanjut, pengumpulan dana dan aksi nyata di lapangan – perlu dilakukan untuk merealisasikan visi ASEAN bebas-asap 2020.
Akhirnya, berpikir global, mengaitkan dengan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) diperlukan untuk mendapat dukungan masyarakat nasional dan internasional.

* Herry Purnomo adalah ilmuwan berbasis di CIFOR di Bogor. Untuk informasi lebih jauh mengenai kebakaran dan asap Indonesia, silahkan hubungih.purnomo@cgiar.org.[Sumber : Kabar Hutan, 02 September 2015].

KPK: 86 PERKEBUNAN KELAPA SAWIT ILEGAL DI KALIMANTAN

bergelora.com

Wakil Ketua KPK, Zulkarnaen (Ist)‏Wakil Ketua KPK, Zulkarnaen (Ist)‏PONTIANAK- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui, masih banyak perusahaan di Kalimantan yang tidak terdaftar di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM). Hal ini disampaikan Wakil Ketua KPK, Zulkarnaen, menanggapi pernyataan Koalisi Masyarakat Sipil Kalimantan Untuk Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GN-PSDA) Kalimantan yang mengklaim, telah mendapat data valid, praktik penjarahan kawasan hutan untuk kepentingan korporasi perkebunan kelapa sawit dan pertambangan secara tidak prosedural periode 2009 – 2015 mencapai 17,243 juta hektar.

“Di Kalimantan sendiri masih terdapat data perusahaan yang tidak terdaftar di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM, antara lain di Kalimantan Barat terdapat 23 perusahaan. Kalimantan Tengah terdapat 22 perusahaan, di Kalimantan Selatan terdapat 25 perusahaan, serta di Kalimantan Timur terdapat 16 perusahaan,” demikian Zulkarnaen dalam forum Evaluasi Gerakan Nasional (Monev GN) Penyelamatan Sumber Daya Alam Indonesia Sektor Kehutanan dan Perkebunan, digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lima provinsi se Kalimantan di Pontianak, Rabu (9/9) pekan lalu.

Tampak hadir Wakil Ketua KPK, Zulkarnaen, Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis, Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Christiandy Sanjaya, serta perwakilan dari Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Provinsi Kalimantan Timur.

“KPK menemukan sedikitnya lima persoalan mendasar pada sektor ini, antara lain ketidakpastian hukum kawasan hutan; lemahnya regulasi dalam perizinan; belum optimalnya perluasan wilayah kelola masyarakat,” ujar Zulkarnaen.

Selain itu, lanjut Zulkarnaen, lemahnya pengawasan dalam pengelolaan; menyebabkan hilangnya penerimaan negara; serta masih banyak konflik agraria dan kehutanan yang belum tertangani.

Penghentian Izin

Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis, pada kesempatan sama, menegaskan, lima Gubernur se Kalimantan, sepakat untuk menghentikan izin baru sektor pertambangan dan perkebunan, apabila terbukti masih akan menggunakan lahan berstatus dalam kawasan hutan.

“Kami sepakat proses perizinan yang tidak prosedural segera dibenahi sesuai arahan dari KPK. Lahan di Kalimantan, sekarang hanya boleh dibuka untuk kegiatan ekonomi berbasis mendukung program kemandirian pangan, dan sudah tertutup untuk perkebunan kelapa sawit dan pertambangan,” kata Cornelis.

Diungkapkan Gubernur Cornelis, gubernur se Kalimantan memiliki tanggungjawab moral untuk tetap melestarikan hutan.

Nantinya Kalimantan dijadikan contoh skala nasional dan internasional di dalam menjaga kelestarian hutan.

Dikatakan Cornelis, pelestarian hutan di Kalimantan, sudah menjadi sorotan dunia internasional, sehingga sudah menyangkut nama baik Bangsa Indonesia di mata masyarakat luar negeri.

Cornelis mengklaim, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sudah memiliki komitmen untuk menyelamatkan hutan dunia melalui penyusunan rencana kerja Governors Climate and Forest Task Force (GCF).

Hal itu dikemukakan Cornelis pada Pertemuan Tingkat Tinggi Satuan Tugas Gubernur untuk Iklim dan Hutan Indonesia dengan para Gubernur anggota Governors Climate and Forest Task Force (GCF) di Jakarta, Rabu, 29 Juli 2015.

“Kalimantan Barat termasuk salah satu Provinsi yang berkomitmen untuk menyelamatkan Hutan dunia selain Aceh, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Papua dan Papua Barat,” kata Cornelis.

GCF telah bersepakat untuk melaksanakan beberapa rencana aksi guna melaksanakan Deklarasi Rio Branco. Pertemuan sekaligus menyiapkan peta jalan menuju Konferensi Perubahan Iklim di Paris pada Desember mendatang.

“Kami sudah menyusun rencana kerja yang antara lain memperkuat kesatuan pengelolaan hutan (KPH), mengendalikan penggunaan ruang dan tata kelola izin, membangun kemitraan dengan swasta untuk memastikan rantai pasok komoditas yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, serta menjamin pembangunan rendah emisi dengan keterlibatan aktif masyarakat adat dan petani,” tutur Cornelis.

Menindaklanjuti Deklarasi Rio Branco di Brazil tahun 2014, Gubernur dari enam provinsi yang menyumbang 58 persen luasan kawasan dan tutupan di Indonesia, kembali bertemu di Jakarta dan merumuskan strategi penyelamatan hutan Indonesia.

Agenda Indonesian Governors Summit Of The Governors Climate And Forests Task Force ( GCF ) yang berlangsung di Le Meridien Hotel Jakarta kemarin, merupakan Tindak Lanjut dari Deklarasi Rio Blanco itu juga telah ditandatangani negara bagian di Brasil, Meksiko, Nigeria, Pantai Gading, Peru, Spanyol, dan Amerika Serikat, di mana lebih dari 25 persen dari hutan tropis dunia, berada di provinsi atau negara bagian anggota GCF.

“Pada Deklarasi Rio Blanco telah disepakati pengurangan deforestasi (penghilangan dan penggundulan hutan yang tidak terkendali) sebesar 80 persen pada 2020 nanti. Enam provinsi anggota GCF Indonesia menargetkan pengurangan deforestasi dari rata-rata 323.749 hektare per tahun menjadi rata-rata 64.749 hektare per tahun pada 2020,” kata Cornelis. (Jimmy Kiroyan)

HUTAN KALIMANTAN DIJARAH 17.243 JUTA HEKTAR

Perkebunan sawit di Kalimatan (Ist)‏Perkebunan sawit di Kalimatan (Ist)‏PONTIANAK--Koalisi Masyarakat Sipil Kalimantan Untuk Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GN-PSDA) Kalimantan, mengklaim, telah mendapat data valid, praktik penjarahan kawasan hutan untuk kepentingan korporasi perkebunan kelapa sawit dan pertambangan secara tidak prosedural periode 2009 – 2015 mencapai 17,243 juta hektar.

Anton Wijaya, peneliti dari GN-PSDA Kalimantan, Selasa (14/9), menjelaskan kepada Bergelora.com di Pontianak, total kerugian negara di lahan yang dijarah seluas 17,243 juta hektar tembus di angka Rp30 triliun, dengan rincian kerugian negara per tahun periode 2009 – 2015, antara Rp2,1 triliun hingga Rp6 triliun.

Menurut Anton, potensi kerugian negara Rp30 triliun, telah disampaikan secara terbuka  Di forum Evaluasi Gerakan Nasional (Monev GN) Penyelamatan Sumber Daya Alam Indonesia Sektor Kehutanan dan Perkebunan, digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lima provinsi se Kalimantan di Pontianak, Rabu (9/9) pekan lalu.

Tampak hadir Wakil Ketua KPK, Zulkarnaen, Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis, Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Christiandy Sanjaya, serta perwakilan dari Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Provinsi Kalimantan Timur.

Menurut Anton, luas Kalimantan mencapai 53,544 juta hektar, meliputi kawasan hutan (hutan produksi, suaka alam, hutan lindung dan tanam nasional) mencapai 39,207 juta hektar.

Logika sederhana saja dari luas Kalimantan 53,544 juta hektar, dikurangi kawasan hutan 39,207 juta hektar, mestinya kegiatan ekonomi non konservasi hanya diperbolehkan di lahan seluas 14,336 juta hektar.

Nyatanya izin pertambangan di Kalimantan periode 2009 – 2015 tembus 18,356 juta hektar, perkebunan kelapa sawit 13,223 juta hektar, Hutan Tanaman Industri (HIT) 4,982 juta hektar, dan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) 10,917 juta hektar.

Andaikan saja izin HTI dan HPH masuk dalam kawasan hutan seluas 15,899 juta hektar, yakni hanya diperbolehkan di hutan produksi, tapi izin tambang dan kebun kelapa sawit milik korporasi sudah tembus 31,579 juta hektar.

“Jika dihitung dari luas lahan hutan di Kalimantan hanya diperbolehkan untuk kegiatan ekonomi non konservasi 14,336 juta hektar, tapi izin tambang dan kebun sawit saja mencapai 31,579 juta hektar, maka kawasan hutan beralih fungsi secara tidak prosedural mencapai 17,243 juta hektar dengan total potensi kerugian negara Rp30 triliun,” ujar Anton Wijaya.

Anton menuturkan, dari 18,356 juta hektar izin tambang di Kalimantan seluas 9,6 juta hektar berada di kawasan hutan. Dari 13,223 juta hektar izin kebun kelapa sawit di Kalimantan, seluas 7,4 juta hektar berada di kawasan hutan.

Dikatakan Anton, di Kalimantan Barat saja, izin tambang dan kelapa sawit berada di dalam kawasan hutan mencapai 5,77 juta hektar.

Sedangkan proses pengukuhan kawasan hutan di Kalimantan Barat baru mencapai 4,386 juta hektar atau sekitar 53,70 persen dari 8,166 juta hektar kawasan hutan.

“Dari 12,8 juta hektar kawasan konsesi korporasi di Provinsi Kalimantan Tengah, terdapat 483 unit perusahaan beraktifitas di kawasan hutan,” ujar Anton.

Anton menambahkan, luas wilayah perusahaan yang berada dalam kawasan hutan di Kalimantan Tengah seluas 3,370 juta hektar, masing-masing konservasi 8.315 hektar, kwasan lindung 116.758 hektar, Hutan Produksi Terbatas (HPT) 1,354 juta hektar, dan Hutan Produksi (HP) mencapai 1,364 juta hektar.

“KPK diminta melakukan langkah hukum lebih berdasarkan rasa keadilan masyarakat terhadap sejumlah pihak yang terbukti melakukan kejahatan lingkungan di Kalimantan,” ujar Anton Wijaya. (Jimmy Kiroyan)

KALTENG DIMASAKRE

by An SJK 005

KALTENG DIMASAKRE
Oleh Kusni Sulang

Perusakan besar-besaran lingkungan Kalimantan Tengah (Kalteng) dimulai pada tahun 1970-an, ketika pemegang HPH masuk dan melakukan pembabatan hutan membabibuta. Masa jaya HPH berlalu, perusakan massif, pada tahun 2000-an dilanjutkan oleh perusahaan-perusahaan besar swasta (PBS) perkebunan kepala sawit melakukan invasi besar-besaran. Invasi perkebunan kelapa sawit (yang masuk diiringi oleh penyerbuan perusahaan-perusahaan tambang batubara, emas, bauksit dll.) membuka lahan perkebunan dengan cara mudah dan murah yaitu dengan membakar lahan dan hutan. Sejak itu bencana kabut asap mulai mendera Kalteng saban kemarau sehingga di samping musim penghujan dan musim kemarau, Kalteng mengenal musim ketiga yaitu musim kabut asap. Oleh kabut asap ini, saban tahun ribuan penduduk menderita penyakit pernafasan ISPA dan disentri. Penyakit lain yang mungkin timbul oleh bencana asap periodik begini, menurut Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes), Kementerian Kesehatan RI, Prof dr Tjandra Yoga Aditama SpP(K) adalah munculnya penyakit kanker yang tak terobati hingga sekarang.
Apabila penduduk Kalteng mendapatkan penyakit kanker oleh bencana kabut asap periodik begini, maka terjadilah kematian massal yang berlangsung pelan-pelan. Karena kabut asap berasal dari ulah pembakar hutan dan lahan, lalu adakah nama lagi bagi para pembakar hutan, terutama PBS-PBS yang membakar lahan dan hutan dalam skala besar-besaran, jika bukan pembunuh. Pembunuhan besar-besaran dalam kata lain dinamakan masakre. Dalam memprotes terjadinya bencana kabut asap Borneo Institut (BiT) Palangka Raya menulis di patung Soekarno yang terletak di depan Gedung DPRD Provinsi: “Your Haze Kill Us” (Asapmu Membunuh Kami). Sedangkan di Sampit yang sering dilakukan rupa-rupa Festival, para pemrotes dengan sinis menyebut bencana asap sebagai “Sampit ISPA Fest15. Mari ISPA Sama-sama . ‘’ Seperti diketahui Kabupaten Kotawaringin adalah salah satu pusat asap di Kalteng, contoh dari keberhasilan dalam menyelenggara Negara di kabupaten tersebut.
Masakre sadis memang sedang terjadi terhadap penduduk Kalteng. Selain dilakukan kabut asap periodik. Di samping terjadi sebagai akibat kabut asap, pembunuhan besar-besaran juga berlangsung sebagai akibat kerusakan lingkungan, terutama sungai-sungai. Sungai-sungai adalah nama baru bagi tong sampah raksasa bagi pembuangan limbah perusahaan sawit dan tambang. Sebelas sungai besar di Kalteng, tidak satu pun yang airnya bisa dikonsumsi penduduk karena bermuatan air raksa melebihi batas ambang kelayakan. Sekali pun demikian, penduduk yang turun-temurun tinggal di tepi sungai, tidak mempunyai pilihan lain kecuali mengkonsumsi air sungai yang sudah terpolusi oleh air raksa (merkuri). Dengan mengkonsumsi airsungai yang mengandung merkuri itu rupa-rupa penyakit akan diidap dan kematian perlahan secara massal sedang berlangsung. Di Kalteng hari ini, tanah, sungai, udara, hutan dan gunung muncul sebagai alat pembunuh dan pembawa petaka di tangan para penganut filosofi hedonisme, seperti politisien pedagang primer.
Bagaimana dan mengapa hal demikian bisa terjadi? PBS baik perkebunan atau pun tambang, tidak mungkin hadir dan beroperasi di Kalteng tanpa sepengetahuan dan seizin penyelenggara Negara berbagai tingkat. Izin tumpang-tindih (salah satu sumber konflik) seperti yang terjadi di Kabupaten Kotawaringin yang disebut berhasil membangun (tugu-tugu!), diberikan oleh penyelenggara Negara. Artinya keadaan seperti di atas terjadi sebagai hasil dari politik investasi, kolusi dan gratifikasi. Oleh sebab itu hutan, perkebunan dan tambang adalah tempat korupsi bersarang. Guru Besar Kebijakan Kehutanan Institut Pertanian Bogor Hariadi Kartodihardjo mengatakan, perubahan kewenangan perizinan hutan dari kabupaten ke provinsi tidak akan menjawab persoalan utama pengelolaan hutan. Buruknya politik perizinan di tingkat kabupaten tidak akan hilang walau kewenangan itu dicabut.“Bukan masalah struktur, melainkan soal jaringan kekuasaan,” kata Hariadi dalam diskusi pakar bertema “Implikasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terhadap Pengelolaan Sumberdaya Hutan di Tingkat Daerah” di Hotel Ambhara, Rabu 11 Maret 2015 (Tempo.Co, 13 Maret 2015).
Karena itu masakre perlahan terhadap penduduk Kalteng sekarang penanggungjawab utamanya, akar dari bencana dan masakre ini, bukanlah PBS-PBS tapi penyelenggara Negara dengan pilihan politiknya dan korumpu. Dalam hubungan ini menjadi tanda tanya besar mengapa pihak kepolisian mengalami kesulitan dalam nengaitkan antara pembakar lahan dengan pemilik korporasi’’, (Radar Sampit, 15 September 2015), sementara pihak kepolisian sendiri telah membuat police line di daerah yang dibakar. Pernyataan ini memperlihatkan keengganan menyentuh PBS. Yang disasar adalah wong cilik yang tak berdaya dan lemah daya tawarnya. Sementara yang disebut “Wakil Rakyat” alias DPR hanya berkaok-kaok dan berhenti pada kaok-kaok tanpa nampak upaya lebih jauh menindaklanjuti apa yang diteriakannya. Teriakan tanpa tindak lanjut begini mengesankan bahwa ia atau mereka tidak turut bertanggungjawab.
Tanggungjawab penyelenggara dalam hal kerusakan dan masakre ini pun disebut oleh Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB, Prof Dr Hadi S Alikodra disebabkan ‘’oleh perilaku dan kebijakan pembangunan yang bertumpu pada kepentingan ekonomi sesaat dan mengabaikan fungsi-fungsi ekologi jangka panjang.” (http://www.antaranews.com/berita/495645/kerusakan-hutan-indonesia-nomor-dua-di-dunia). Artinya, bencana kabut asap dan terjadinya masakre perlahan di Kalteng merupakan bagian dan hasil dari pilihan politik pembangunan. Karena itu saya katakan bahwa kemampuan menangani dan menghentikan tidak berulangnya bencana kabut asap merupakan salah satu tolok ukur keberpihakan dan keberhasilan seorang kepala daerah. Dalam kampanye pilkada sekarang, tidak terdengar seorang pun kandidat kepala daerah dan wakilnya yang bicara tentang bencana kabut-asap. Bencana asap yang menyerang secara periodik luput dari mata program dan perhatian.
Perilaku dan pilihan politik atau kebijakan pembangunan para penyelenggara yang umumnya adalah politisien pedagang primer ini ’’ berpangkal dari paradigma scientific forestry yang berkembang pada abad ke-19. Scientific forestry mereduksi hutan sebatas sumber daya. Teritorialisasi hutan dilakukan guna memudahkan pengelolaan. Hutan menjadi lanskap yang dikonstruksi secara politis dan administratif. Negara hadir untuk membuat demarkasi antara hutan dan masyarakat. Negara juga hadir melindungi eksploitasi hutan. Di bawah bayang-bayang scientific forestry hutan terpisah dari masyarakat dan terdistorsi dari pembangunan pedesaan. Alih-alih percaya, negara justru mencurigai rakyatnya. Rakyat mendapat stigma sebagai perusak hutan. Akibatnya adalah konflik, kriminalisasi, kemiskinan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Program perhutanan sosial untuk menebus dosa tidak efektif. Salah satunya karena pengakuan hak tidak dituntaskan. Padahal, tanpa pengakuan hak yang kokoh, tidak akan ada insentif rakyat melestarikan hutan.’’ (Myrna Safitri, Direktur Eksekutif Epistema Institut, Jakarta, in: http://print.kompas. com/baca/2015/03/10/Mencari-Perusak-Hutan).
Apabila kita tidak ingin masakre begini berlanjut, penyelenggara Negara patut mengubah pilihan politik investasinya, mengubah perilaku dan paradigma mereka dari pedagang primer menjadi Negarawan merakyat, melaksanakan politik keterbukaan dan memiliki tekad melaksanakannya. Kalau mau dan bertekad, tentu bisa. Ujar Jokowi. Soalnya terletak pada kemauan politik. Di pihak lain, masyarakat sadar terorganisasi patut melakukan perlawanan dan pengawasan. Sebab seperti dikatakan oleh petani Samuda “bahinip kita mati!”. Kalau bahinip, masakre akan berlanjut dengan leluasa. Janji Penjabat Gubernur Kalteng Hadi Prabowo yang ‘’siap mencabut izin perkebunanang membakar lahan hutan di wilayah Kalteng ‘’ (Kalteng Pos, 17 September 2015), patut diawasi karena janji petinggi seperti halnya janji pilkada, sering tidak lebih dari kata-kata kosong. Jangan bahinip! []

Di Sampit, ibukota kabupaten Kotawaringin Timur, salah satu pusat kabut asap, bencana kabut-asap periodik ini dinamakan oleh para mpemrotes sebagai "Sampit ISPA Fest15." Secara sarkastik mereka berkata :"Mari ISPA Sama-Sama".

Di Sampit, ibukota kabupaten Kotawaringin Timur, salah satu pusat kabut asap, bencana kabut-asap periodik ini dinamakan oleh para mpemrotes sebagai “Sampit ISPA Fest15.” Secara sarkastik mereka berkata :”Mari ISPA Sama-Sama”.

 (Foto.Dok. Radar Sampit, 2015).

Bisakah Asap Kebakaran Hutan Menyebabkan Kanker?
JAKARTA- Kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan sangat mengganggu kesehatan masyarakat setempat. Selain menyebabkan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), asap kebakaran hutan juga dikuatirkan bisa menyebabkan kanker paru-paru. Hal ini disebabkan setiap tahun terjadi kebakaran hutan yang parah terdampak langsung pada kesehatan masyarakat setempat dalam waktu yang cukup lama.
“Kanker akan terjadi bila terjadi paparan selama bertahun-tahun, paparan yang lama dan terus menerus. Kebakaran hutan biasanya hanya akan terjadi beberapa bulan saja, dan berhenti kalau musim sudah berganti,” demikian Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes), Kementerian Kesehatan RI, Prof dr Tjandra Yoga Aditama SpP(K), MARS, DTM&H, DTCE dari Dili, Timor Leste kepada Bergelora.com di Jakarta, Sabtu (12/9).Menurutnya, karena kebakaran hutan terjadi setiap tahun di daerah Sumatera dan Kalimantan, maka masyarakat terkana ISPA dan menguatirkan kemungkinan dampak kanker pada tubuh masyarakat yang terpapar asap terus menerus.
“Memang, di tahun berikutnya akan terjadi kebakaran hutan lagi di daerah yang sama. Hal ini lah yang menimbulkan pemikiran tentang kemungkinan terjadinya kanker,” ujarnya. Ia menjelaskan bahwa tidak ada hubungan antara kejadian kanker pada manusia dengan asap kebakaran hutan. Sampai sekarang belum ada bukti ilmiah yang nyata yang menghubungkan kanker dengan asap kebakaran hutan.
“Paparan asap kebakaran hutan tidak terus menerus ber tahun-tahun. Ini berbeda dengan paparan asap rokok yang dihisap setiap hari selama 10-20 tahun atau lebih, yang secara ilmiah jelas berhubungan antara kebiasaan merokok dan kanker,” jelasnya.
Ia menjelaskan bahwa berbagai aspek dapat menyebabkan kanker pada seseorang. Misalnya, kalau mereka yang terpapar asap kebakaran hutan itu ternyata juga perokok berat.
“Maka harus dinilai secara mendalam tentang faktor apa yang berperan dalam terjadinya kanker pada orang itu,” ujarnya. [Bergelora.Com, Sabtu, 12 September 2015]

Belajar di Kelas, Belasan Siswa di Pontianak Pingsan Akibat Asap Pekat
PONTIANAK – Kabut asap yang menyelimuti kota Pontianak yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan mengakibatkan belasan siswa SMA pingsan saat mengikuti kegiatan belajar mengajar di dalam kelas, Rabu (16/9/2015).
Belasan siswa yang pingsan tersebut merupakan siswa SMK Negeri 5 dan MAN 2 Pontianak.
Salah seorang korban, Lady Planeta, siswa kelas 11 SMKN 5 Pontianak mengungkapkan, saat masuk sekolah pukul 08.00 WIB asap sudah terlihat tebal.
Namun sekitar 20 menit kemudian asap semakin pekat hingga masuk ke ruang kelas. Saat itulah teman-teman Lady satu persatu jatuh pingsan.
“Sebelum pingsan mereka juga keluhkan sakit tenggorokan, kemudian batuk dan sesak nafas. Pada jam 08.30 udara sudah mulai panas, asap masuk ke kelas terus (teman-teman) pada pingsan,” ungkap Lady, Rabu (16/9/2015).
Lady menambahkan, dirinya bersama belasan siswa lainnya langsung dilarikan ke RS Bhayangkara Anton Soedjarwo untuk mendapat perawatan.
Padahal, kata Lady, dia beserta teman lainnya telah menggunakan masker, namun asap pekat memang sangat mengganggu proses belajar mengajar.
“Yang pingsan dari beberapa kelas, ada kelas X dan kelas XI, kita sudah gunakan masker, tapi asap memang tebal,” kata Lady.
Sementara itu, Salasiah, seorang guru MAN 2 Pontianak mengatakan, di sekolahnya terdapat empat siswa yang merasakan sesak nafas hingga pingsan.
Dua siswa ditangani UKS, sedangkan dua lainnya dilarikan ke RS Bhayangkara Anton Soedjarwo lantaran mengalami sesak napas akut.
“Siswa MAN 2 ada empat orang, dibawa ke rumah sakit 2 siswa, dua lainnya di tangani UKS, mereka alami sesak nafas padahal tidak punya riwayat penyakit itu,” ujar Salasiah.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak Handanu mengatakan, belasan siswa yang dibawa ke RS Bhayangkara tersebut telah diperiksa dan hasilnya mereka terkena Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).
“Ini ada 12 siswa berdasarkan data yang kita terima, anak-anak ini terkena ISPA, dengan keluhan, batuk, sesak dan sakit tenggorokan,” jelas Handanu.
Handanu menambahkan, ada beberapa faktor yang menyebabkan belasan siswa tersebut pingsan.
“Yang pingsan dari beberapa kelas, ada kelas X dan kelas XI, kita sudah gunakan masker, tapi asap memang tebal,” kata Lady.
Sementara itu, Salasiah, seorang guru MAN 2 Pontianak mengatakan, di sekolahnya terdapat empat siswa yang merasakan sesak nafas hingga pingsan.
Dua siswa ditangani UKS, sedangkan dua lainnya dilarikan ke RS Bhayangkara Anton Soedjarwo lantaran mengalami sesak napas akut.
“Siswa MAN 2 ada empat orang, dibawa ke rumah sakit 2 siswa, dua lainnya di tangani UKS, mereka alami sesak nafas padahal tidak punya riwayat penyakit itu,” ujar Salasiah.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak Handanu mengatakan, belasan siswa yang dibawa ke RS Bhayangkara tersebut telah diperiksa dan hasilnya mereka terkena Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).
“Ini ada 12 siswa berdasarkan data yang kita terima, anak-anak ini terkena ISPA, dengan keluhan, batuk, sesak dan sakit tenggorokan,” jelas Handanu.
Handanu menambahkan, ada beberapa faktor yang menyebabkan belasan siswa tersebut pingsan.
Beberapa siswa yang pingsan tersebut, jelas Handanu, bukan disebabkan karena kurangnya oksigen, namun faktor psikologis dan sugesti setelah melihat kondisi akibat kabut asap.
“Mereka pingsan bukan karena kekurangan oksigen, tapi faktor psikologis. Jadi pingsannya seolah massal, melihat yang lain sesak (napas) ikut sesak. Tapi untuk yang mengalami batuk, sakit tenggorokan, sesak nafas itu benar-benar karena ISPA,” papar Handanu. (TribuneNews.Com, Rabu, 16 September 2015 22:47 WIB)

TARI DAYAK KALTENG MENUMPAS KEJAHATAN

Tari Dayak Kalteng: Menumpas Kejahatan

Tari Dayak Kalimantan Tengah: Menumpas Kejahatan (Foto.Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah/Andriani S. Kusni, 2013)

Tari Dayak Kalimantan Tengah: Menumpas Kejahatan (Foto.Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah/Andriani S. Kusni, 2013)